Harian Bhirawa Edisi 2 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kita tahu bahwa Pancasila sudah diuji berkali-kali,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie

Kamis Wage, 2 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

2 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 12.00

Memberi Materi Bimtek Kades

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 13.00 - 22.00

Giring SMK Kembangkan Mobil Listrik Nasional

Dindik Jatim, Bhirawa Kualitas pendidikan kejuruan di Jatim terus digeber agar sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berbagai kerjasama

pun dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Salah satunya dengan menggiring SMK ikut menjadi bagian pengembangan mobil listrik.

Mengawali program ini, 10

SMK pemilik jurusan otomotif yang tersebar di empat kabupaten/kota akan mendalami seluk beluk prototipe mobil

 ke halaman 11

Raker BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Jatim Menghadiri Rapat Harian Syuriah dan Tanfidiyah di Gedung PBNU Jakarta Dzikrul Ghofilin di Malam Gus Miek Kediri

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.30

- 10.00

Menghadiri Deklarasi Pembentukan Holding BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan oleh Menteri BUMN di Kantor Pusat PTPN XI Surabaya Seminar Generasi Berencana Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jatim di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur

Nasional Pecah, Gerindra dan PDIP Justru Berkoalisi di Pamekasan Pamekasan, Bhirawa Pasca Pilpres Juni lalu, sejumlah partai politik (parpol) terpecah dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dua parpol seperti Partai Gerindra dan PDIP, berkompetisi mencalonkan pasangan masing-masing.

Yakni pasangan Prabowo-Hatta yang diusung Gerindra dan Jokowi-JK yang diusung PDI Perjuangan.

Bahkan, pertentangan kedua parpol besar juga terjadi saat sidang paripurna DPR RI terkait pembahasan pemilu langsung dan pemilu yang dikembalikan ke DPR. Sehingga akhirnya, partai koalisi Merah Putih berhasil memenangi voting pemilu kembali ke DPR. Namun demikian, situasi tersebut berbeda dengan yang terjadi di DPRD Pamekasan. Justru, hubungan kedua parpol tersebut terbilang mesra.

Bahkan, keduanya tergabung dalam dalam satu fraksi. Yakni Fraksi Merah Putih. “Untuk Pamekasan, saya anggap memang yang paling aneh. Sebab memang demikian adanya,” kata Ketua DPC Gerindra Pamekasan Agus Sujarwadi, Rabu (1/10).

Dijelaskan Agus, kebersamaan Gerindra dan PDI Perjuangan di Pamekasan sudah terjalin sejak Pileg 2009 lalu. Sehingga saat ini kembali dilakukan karena persamaan persepsi dan asas

 ke halaman 11

Seluruh Proyek Prestisius Cipta Karya Dilelang Ulang Batu, Bhirawa Nasib proyek-proyek prestisius Kota Batu tampaknya mengikuti nasib block office Perkantoran Pemkot Batu. Pasalnya sejumlah proyek prestisius lainnya juga gagal lelang dan harus dilelang ulang.

Selain block office, yang harus dilelang ulang adalah GOR di Stadion Brantas, pembangunan Terminal Batu, gedung Food Centre Alun-alun dan gedung SMPN 6 di Desa Sumberbrantas. Nilai seluruh proyek tersebut hampir Rp 200-an miliar.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Arif Setyawan tak menampik hal itu. “ULP LPSE Kota Batu memang meminta lelang ulang atas proyek-proyek tersebut. Jadi ya gimana lagi, harus dilelang ulang,” kata Arif, Rabu (1/10).

Proyek block office yang dibangun multiyears saja menyedot anggaran Rp 175 miliar, shelter terminal Rp 1,7 miliar, dan pembangunan GOR yang menyedot puluhan miliar malah dibatalkan sejak pengajuan PAK pertengahan tahun ini.

Arif menjelaskan, proyek terminal dilelang

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi dengan Direktur PT Grain setelah mencoba mobil listrik jenis Elvi Smartvi di halaman Kantor Dindik Jatim, Rabu (1/10).

Tersangka Korupsi, Lima Anggota DPR Tak Dilantik Jakarta, Bhirawa Lima calon anggota legislatif terpilih tak jadi dilantik sebagai anggota DPR 2014-2019, Rabu (1/10). Pembatalan pelantikan kelima wakil rakyat ini terjadi karena statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Sekretariat Jenderal DPR menerima surat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (1/10) dini hari.

“Saya terima suratnya dari KPU Rabu jam 02.00 dini hari,” kata Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Rabu (1/10).

Sebelumnya, KPU telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY mengenai persetujuan penundaan pelantikan lima anggota DPR karena dugaan tersangkut kasus korupsi. Kelima anggota terpilih itu adalah Jero

Wacik, Idham Samawi, Herdian Koesnadi, Jimmy Demianus, dan Iqbal Wibisono. Hingga Selasa (30/9) kemarin, KPU masih menunggu surat balasan dari Presiden SBY. Jero merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM yang kini

Partai

Jero Wacik

Demokrat

Herdian Koosnadi

PDIP

Idham Samawi

PDIP

Jimmi Damianus Idjie

PDIP

Iqbal Wibisono

Golkar

Kroscek Fasilitas, Pemkab Simulasi Penerbangan Komersil di Bandara Trunojoyo

Pecinta Seni Gebyok

 ke halaman 11

Nama

PDIP Siap Barter Kursi Menteri dengan Perppu Pilkada

 ke halaman 11

 ke halaman 11

KECINTAAN Samwil terhadap kerajinan ukir-ukiran tak diragukan lagi. Bahkan anggota DPRD Jatim ini rela bepergian hingga luar Jawa hanya untuk mencari seni gebyok. Tak heran di rumahnya, seni gebyok mudah ditemukan. Di setiap pintu kamar dan sekat antara ruang tamu dan ruang makan rumahnya juga diberi gebyok dengan ukir-ukiran nan cantik. Tak tanggung-tanggung, untuk memesan satu gebyok dengan ukuran satu meter harganya Rp 25 j u t a . ‘’Kalau masalah harga bagi saya nomor sekian. Tapi yang jelas rasa puas mendapatkan gebyok bagi saya mengalahkan segalanya,’’papar pria asli Gresik ini.

Anggota DPR Terpilih yang Ditunda Pelantikannya

syamsul arifin/bhirawa

Sumenep, Bhirawa Penerbangan komersil di Bandara Trunojoyo selalu tertunda, namun Pemkab Sumenep optimistis akhir 2014 ini bandara milik pemkab setempat beroperasi secara komersil.

Optimisme itu ditunjukkan dengan dilaksanakannya simulasi kesiapan bandara oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim, Sekdakab Hadi Soetarto dan Kepala Dishub Moh Fadillah.

Sekdakab Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, simulasi ini dilakukan mulai dari pembelian tiket, check in, boarding, menuju pesawat sampai dengan kedatangan pesawat.

Simulasi ini dimaksudkan un-

Rombongan Bupati Sumenep saat melihat fasilitas Bandara Trunojoyo, Rabu (1/10).

 ke halaman 11

Jakarta, Bhirawa PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Pilkada. PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR. “Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet),” kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Keputusan SBY mengeluarkan Perppu meyakinkan PDIP untuk bekerjasama dengan Demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik di parlemen mau pun pemerintahan. Tjahjo menga-

 ke halaman 11

Jatim Masuk 5 Besar Penilaian Penataan Ruang Terbaik Pemprov, Bhirawa Kerja keras Pemprov Jatim dalam penataan ruang mendapatkan pujian dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dengan memasukkan nominasi lima besar provinsi dengan penataan ruang terbaik. Dengan penataan ruang yang baik itu, peluang Jatim memenangi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum terbuka lebar.

“Kementerian PU setiap tahun ada program penilaian kinerja pemerintahan daerah, mulai bidang tata ruang, bina

 ke halaman 11

Penyu Hijau Jadi Buruan Sindikat dan Nelayan

Telur untuk Bahan Medis, Daging Kian Diminati karena Kaya Gizi Pencurian penyu hijau di wilayah Pantai Malang Selatan saat ini marak dilakukan oleh sindikat dan nelayan. Harganya yang mahal menjadi alasan utama di balik aksi ini.

Cahyono, Kabupaten Malang

Samwil

Sentil..  Lima CJH tertangkap gunakan paspor palsu  Ketidaktahuan atau memang jadi sasaran?  Alasan masih banyak utang, PSK Gude enggan dipulangkan  Beri modal, keterampilan dan pembinaan agama  Tak pasang bendera, Wali Kota Batu ancam cabut izin usaha  Duh sampai segitunya

Pencurian penyu hijau terkuak setelah penyu berumur 70 tahun dengan berat I kuintal di pesisir Pantai Sendangbiru, Kabupaten Malan berhasil diselamatkan petugas.

Ceritanya, petugas Perhutani BKPH Sumbermanjing Kabupaten Malang, memergoki nelayan mencurigakan di pesisir pantai dekat hutan Sumberagung, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Karena mengundang kecurigaan, petugas tengah menggelar patroli langsung mendekat. Mengetahui kedatangan petugas, nelayan belum diketahui identitasnya itu kabur meninggalkan perahu kecil yang

dibawa melaut.

Ketika diperiksa, perahu kecil tersebut berisi penyu hijau ukuran besar. Asper KBKPH Sumbermanjing Maman Sudirman mengatakan, bahwa satu ekor penyu memiliki bobot sekitar 1 kuintal, dan satunya memiliki ukuran berat 80 kilogram.

“Penyu yang ukuran kecil mati. Satunya bisa diselamatkan,” katanya kepada wartawan, Rabu (1/10).

Dia menjelaskan, lokasi penemuan dua penyu tersebut adalah di Petak 81 RPH Sumberagung. Petugas mengetahui saat patroli di pinggiran

 ke halaman 11

Penyu hijau yang berhasil diselamatkan petugas Perhutani BKPH Sumbermanjing dari pencurian.

SURABAYA

2

Kamis Wage 2 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Amalkan Pancasila di Berbagai Sektor Kehidupan Pemprov, Bhirawa Pancasila dan musyawarah mufakat merupakan manifestasi kultur bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Jika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kulturnya, maka negara bisa menjadi lebih bagus.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, seusai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2014 di halaman, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/10). Menurut dia, Pancasila adalah sumber nilai jati diri bangsa sekaligus fondasi negara. Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi acuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Nilai-nilai Pancasila telah membuat bangsa Indonesia semakin matang dalam kehidupan politik sebagaimana telah ditampilkan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah. Intinya, kita harus menggunakan kultur kita. Negara-negara timur kuat, karena menggunakan kultural sebagai basis berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Dijelaskan, jika ingin membangun bangsa yang berperadaban unggul, salah satu cirinya adalah bangsa yang mampu menunjukkan karakter dan jati dirinya, tanpa harus kehilangan kesempatan dan kemampuan berinteraksi dengan bangsabangsa lain, sekaligus mampu mengaktualisasikan makna yang dikandungnya sesuai dengan

perkembangan zaman.

“Kalau ingin maju, gunakan Pancasila dalam berbagai sektor.

Di sektor politik ya menggunakan musyawarah mufakat,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo.

Upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila diikuti anggota Korpri, Pelajar, Mahasiswa, TNI/Polri dengan Komandan Upacara, Letnan Kolonel Marinir Kurniawan BCP yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Roket-1 Marinir Surabaya. Perwira Upacara, Mayor Chb M. Abdullah yang sehari-hari menjabat Kepala Staf Sub Garnisun 0812/ Lamongan ini berjalan tertib dan khidmad. Sebagai Inspektur Upacara (Irup) yakni Gubernur Jawa Timur.

Waspadai komunisme Sementara itu, bertepatan dengan peringatan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, puluhan massa dari Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) menggelar demonstrasi di depan gedung Negara Grahadi. Mereka berorasi sambil menggelar berbagai macam spanduk dan poster.

Juru bicara GUIB, Akurat Jaswadi mengatakan, negara saat ini sudah mulai dipengaruhi oleh liberalisasi agama.”Liberalisasi

PANGGUNG BIROKRASI

SK Mendagri Turun, Pimpinan DPRD Jatim Resmi Disahkan DPRD Jatim, Bhirawa Setelah menunggu selama hampir satu minggu, SK Mendagri terkait pengesahan Pimpinan DPRD Jatim akhirnya turun kemarin (Rabu 1/10). Dimana dalam surat tersebut menyatakan ke-lima anggota DPRD Jatim resmi duduk sebagai Pimpinan DPRD Jatim. Mereka itu adalah A Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim dan Wakil Ketua DPRD Jatim masing-masing Kusnadi (FPDIP), Tjutjuk Sunaryo (FGerindra), Achmad Iskandar (FDemokrat) dan Soenarjo (FGolkar).

Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar menegaskan jika SK Mendagri tersebut diterima Gubernur Jatim, Soekarwo sekitar pukul 13.00 hari Rabu (1/ 10). SK itupun diteruskan ke DPRD Jatim sebagai landasan membuat undangan untuk menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda pengesahan Pimpinan Q cty DPRD Jatim definitive.Q

agama dan pluralism agama akan memecah belah umat Islam, dan bisa berakibat buruk terhadap NKRI,” kata Akurat.

Gejala liberalisasi agama bisa dilihat diantaranya dengan adanya keinginan beberapa pihak untuk menghilangkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam aksi kali ini massa juga menilai saat ini ada gerakan yang akan kembali membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan ini menjelma dalam sebuah wadah bernama korban ordebaru.

Beberapa poster yang mereka bawa dalam aksi kali ini diantaranya bertuliskan ‘Tolak Komunisme Selamatkan NKRI’, ‘Awas Komunisme Bangkit dari Kubur’, ‘Selamatkan Indonesia dari bahaya Komunisme’.

Sekretaris GUIB, Ustad Yunus mengatakan, masyarakat Indonesia harus mewaspadai bangkitnya ideologi PKI, karena saat ini muncul gerakan membangkitkan kembali PKI melalui sebuah wadah yang dinamakan korban rezim Orde Baru. Selain itu, usulan dari sejumlah pihak agar kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihilangkan juga menjadi jadi indikasi yang jelas.

“Gerakan liberalisasi agama yang mengatasnamakan pluralisme tersebut harus dilawan.

Karena jelas-jelas dimaksudkan untuk memecah belah ummat Islam. Jika ummat Islam terpecah, selanjutnya mereka akan merongrong keutuhan NKRI,” Q iib tegasnya.Q

Indonesia Butuh Khilafah Bukan Demokrasi

Sekitar 30 gerakan Mahasiswa Pembebasan Surabaya dengan tema ‘ganti rezim ganti sistem Indonesia butuh Khalifah bukan demokrasi’ melkukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/10) aksi kali ini mereka menyuarakan kepada elemen masyarakat khusunya mahasiswa untuk mengusung perubahan mendasar dengan menjadikan penerapan sistem kapitalisme demokrasi.

Zainudin Amali Dikabarkan Non Aktif dari Ketua Golkar Jatim Mulai Oktober, Pelayanan Kesehatan Terintegrasi BPJS

Surabaya, Bhirawa Zainuddin Amali (ZA) akhirnya dinon aktifkan dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Pemecatan ini dikarenakan saat sidang paripurna RUU Pilkada bererapa waktu lalu di DPR RI, pria yang duduk kembali di DPR RI ini memilih mendukung pilkada langsung saat voting terbuka. Pilihan ZA berbeda dengan DPP Partai Golkar yang mengintruksikan untuk memilih dan mendukung pilkada lewat DPRD. “ZA dipecat karena beda dengan intruksi DPP saat paripurna lalu,” kata sumber diinternal DPD Partai Golkar Jatim, Rabu (1/10).

Ditambahkannya pemecatan ZA tersebut akan berdampak pada ketidaksolidan di internal Partai Golkar Jatim. Terlebih lagi penggantinya yakni Eddy Kuntadi salah satu pengurus DPP Partai Golkar belum pernah

melakukan komunikasi secara struktural dengan DPD Partai Golkar Jatim.

“Penggantinya memang pengurus DPP. Tapi, sampai kemarin belum ada komunikasi dengan DPD Golkar Jatim.

Kami khawatir akan terjadi ketidaksolidan diinternal Golkar Jatim. Apalagi sebentar lagi ada 18 Pemilukada di Jatim,” ungkapnya Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPD Golkar Jatim menyampaikan pihaknya tidak melihat pencopotan Zainuddin Amali dari Ketua DPD Golkar Jatim sebagai sebuah pemecatan. Tetapi untuk lebih memfungsikan dan optimalisasi organisasi.

“Keputusan DPP untuk memaksimalkan kinerja organisasi yang ke depannya, banyak agenda nasional. “ Kata Sahat Ditambahkannya keputusan DPP ini merupakan keputusan terbaik. Karena itu, sudah

semestinya DPD Golkar Jatim dan 38 DPD Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur bisa menerima keputusan tersebut.

“Jadi DPD harus bisa menerima. Saya yakin pak ZA juga bisa menerima,” urai pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Hingga saat ini, DPD Golkar Jatim belum menerima surat pemberhentian Zainuddin Amali dari jabatannya. “Nanti setelah kami menerima surat dari DPP, pasti akan melakukan rapat di internal DPD Golkar Jatim,”jelasnya Disinggung soliditas DPD Golkar Jatim? Ia menyatakan tetap solid. Ini lantaran dikepemimpinan Zainuddin Amali, infrastruktur golkar hingga tingkat DPD II sangatlah solid.

“Karena itu tidak akan terjadi masalah yang terlalu serius hingga menimbulkan ketidakQ cty kompakan,” tuturnya.Q

Anggota DPRD Jatim Ramai-ramai Minta Mobdin Segera Diserahkan DPRD Jatim, Bhirawa Belum dilantiknya pimpinan definitif DPRD Jatim tampaknya mulai dirasakan dampaknya oleh anggota yang lain. Pasalnya, dengan belum dilantiknya para pimpinan dewan tersebut, maka para anggota

trie diana/bhirawa

DPRD Jatim tidak akan mendapatkan mobil dinas (mobdin) yang seharusnya menjadi jatah mereka.

Sejumlah anggota dewan pun angkat bicara menuntut supaya mobdin tesebut segera diberikan.

Anggota Fraksi Partai De-

mokrat Kusnadi misalnya mengungkapkan, mobil dinas tersebut lebih baik segera diserahkan. Alasannya, para anggota dewan, termasuk dirinya membutuhkan mobdin tersebut untuk menunjang mobilitas mereka dalam

menjalankan kinerjanya.

Namun, Kusnadi memahami jika saat ini masih banyak mobdin yang dibawa ke bengkel karena rusak. Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai semua mobdin tersebut segera diperbaiki. Me-

ngenai kapan mobdin itu harus diserahkan, Kusnadi m as ih enggan m en j awabnya secara gamblang.

“Intinya itu, lebih cepat diperbaiki,dan diserahkan kepada kami itu lebih baik,”ungkapnya, Rabu (1/ Q cty 10).Q

Pemkot, Bhirawa Mulai Oktober 2014 ini, pelayanan kesehatan daerah di Kota Surabaya diintegrasikan ke dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Masyarakat yang selama ini memegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nantinya akan dilayani melalui BPJS. Untuk mendukung integrasi tersebut berjalan lancar, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menekankan pentingnya verifikasi data yang valid. Data valid sangat penting agar tidak ada warga tidak mampu yang tidak mendapat akses kesehatan. Karenanya, Wali Kota mengimbau agar para lurah dan camat se-Surabaya untuk rajin meng-up date data warganya.

Menurut Wali Kota, bila sumber datanya sudah kuat, apabila ada perubahan data kependudukan semisal ada warga yang meninggal atau datang dan pergi berpindah tempat tinggal, bisa segera ditindaklanjuti. Bahkan, Wali Kota sampai harus mengulang tiga kali kalimat “data itu menjadi penting” untuk menekankan pentingnya validitas data tersebut. ‘’Kita butuh data karena dari data kita bisa bergerak.

Datanya harus diupdate terus, karena kalau tidak diupdate bisa gawat. Bukan tidak mungkin ada warga luar kota yang ingin pindah ke Surabaya karena ingin dapat jaminan kesehatan. Padahal, ini kan diambilkan dari pajak yang dibayar warga Surabaya,” jelas Wali Kota usai sosialisasi penerima bantuan iuran (PBI) Kota Surabaya di Graha Sawunggaling Lantai VI Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Rabu (1/9).

Wali Kota menekankan, bila nantinya para camat atau lurah mendapati sejumlah masalah di lapangan, diharapkan agar segera disampaikan kepada Asisten IV Sekkota (bidang Kesra) agars egera bisa ditindaklanjuti. ‘’Saya yakin di lapangan akan ada temuan masalah, dan itu tolong disampaikan,’’ ujar Wali Kota perempuan pertama sepanjang sejarah pemerintahan Kota Q dre Surabaya ini.Q

Banyak Kehilangan, Pemkot Diminta Intensif Lindungi Asetnya Puluhan orang dengan bendera Komite Penyelamat Aset Daerah (KOPAD) berkumpul di depan Balai Kota Surabaya untuk melakukan aksi tuntutan untuk dikembalikannya sejumlah asset Kota Surabaya terutama eks gedung PDAM yang telah dikuasai pihak ketiga, karena bagian hukum Pemkot Surabaya selama ini dianggap lemah dan terbukti tidak pernah mampu mempertahankannya dimata hukum.

Setelah kolam renang Brantas, Gelora Pancasila, Jl Kenari, Taman Kebun Bibit (RMI), Kantor SatpolPP dan sejumlah asset YKP, terakhir Pemkot Surabaya juga tidak bisa mempertanhankan Gedung eks PDAM Jl Basuki rahmat.

Ironinya, kabar terakhir gedung Wanita juga ditengarai akan dikuasai oleh pihak ketiga karena posisi pertahanan bagian hukum Pemkot Surabaya juga terindikasi lemah.

Menurut Komite Peneyelamat Aset Daerah (KOPAD), kelemahan bagian hukum Pemkot Surabaya sangat tampak dalam kasus gedung eks PDAM Kota Surabaya di jl Basuki Rahmat. Bagaimana tidak, Pemkot Surabaya

dinyatakan kalah telak dengan Hj. Siti Fatiyah karena Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan nomor 679/ pdt.D/2006/PN Surabaya tertanggal 14 Agustus 2009 yang perkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor 1457K/pdt/2008 tanggal 21 Januarai 2009 junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 31PK/pdt 2010 tanggal 28 Juli 2010.

Harusnya Pemkot Surabaya masih mempunyai kesempatan untuk bisa kembali merebut gedung eks PDAM Surabaya meski telah mendapatkan ketetapan hukum yang bersifat incrah, karena belakangan Pengadilan Negeri Surabaya masih menerima gugatan perkara dengan nomor 453/ pdt.G.P/2014/PN.SBY, dan

bisa dianggap sebagai bukti baru (novum) untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada Pemkot Surabaya yang menurut kami sangat lemah dalam mempertahankan asset Kota Surabaya, dan siap bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk melakukan pembelaan dan upaya hukum lanjutan,” jelas Bambang Smit coordinator aksi. (1/10) Melalui Law Firm LSM KOPAD, Bambang Smit menyatakan siap bergerak secara hukum jika diberikan kepercayaan oleh Pemkot Surabaya untuk mempertahankan kembali seluruh asset Kota Surabaya utamanya soal kasus gedung eks PDAM Surabaya. “jika Pemkot Surabaya segera memberikan kepercayaan kepada kami, maka kami akan serta merta bergerak secara all out untuk kembali merebut sejumlah asset Kota Surabaya yang kini sudah jatuh ke tangan pihak ketiga, utamanya eks

gat/bhirawa

Massa KOPAD menggelar aksi di depan balai Kota Surabaya. mereka menuntut Pemkot intensif mempertahankan asetnya, Rabu (1/10). gedung PDAM jl Basuki Rahmat yang secara hukum telah dikuasai oleh Hj Siti Fatiyah, karena kami menganggap bahwa semua ini adalah hasil rekayasa hukum saja, dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Bambang Smit juga mengaku sangat yakin akan memenangkan upaya hukum lanjutan untuk kasus gedung eks PDAM Surabaya karena menurutnya telah menemukan bukti baru (novum) yang menu-

rutnya akan bisa menggugurkan putusan Mahkamah Hukum RI. “Istilah saya adalah upaya hukum PK diatas PK, dan itu bisa terjadi, karena sudah jelas bahwa kemenangan Siti Fatiyah hanya

berdasarkan cerita-cerita fiktif dipersidangan, dan hakim hanya memutuskan berdasarkan itu, jika setelah ini Pemkot Surabaya bisa memberikan kepercayaan hukum kepada kami, maka saya sangat yakin akan bisa memenangkan persidangan dengan bekal novum yang kini telah diterima oleh PN Surabaya,” tambah Smit bersemangat.

Setelah melakukan orasi beberapa menit, akhirnya sejumlah perwakilan aksi ditemui M Taswin asisten III bidang perekonomian dan pembangunan yang didampingi Soemarno Kepala Bakesbang Linmaspol Surabaya diruang pertemuan Balai Kota Surabaya.

Dikatakan Sumarno bahwa pihaknya sangat menyambut baik dukungan dan keinginan LSM KOPAD sekaligus berjanji akan menindaklanjuti secara moril maupun materiil karena menyangkut persoalan hukum yang tentu harus didukung oleh data-data yang Q gat kongkrit.Q

SURABAYA

Kamis Wage 2 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Masih Ada 280 Ribu Guru Belum Tersertifikasi Pemprov, Bhirawa Manisnya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) ternyata belum bisa dirasakan oleh seluruh guru di Jatim. Ini lantaran masih ada lebih dari 280 ribu guru di Jatim yang hingga kini belum dapat mengikuti program sertifikasi yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kanwil Imigrasi Klas I Surabaya Emang Syamsi, saat memamerkan paspor haji yang diduga palsu,” Rabu (1/10).

bed/bhirawa

Kasus Paspor Haji 2014 Aspal

Kanwil Imigrasi Surabaya Jamin Tak Ada keterlibatan Petugasnya Kanwil Imigrasi, Bhirawa Temuan adanya dugaan lima paspor haji palsu oleh Kantor Imigrasi Klas I Surabaya, membuat Kepala Wilayah (Kanwil) Imigrasi , Emang Syamsi geram. Meski menampik dugaan ada anak buahnya yang terlibat , namun ia memastikan bakal ada tindakan tegas bila ditemukan keterlibatan jajarannya.

“Insya Allah anak buah kami tidak ada yang terlibat dalam kasus ini. Apabila ada yang terlibat, jelas akan kami pecat, karena kami juga mempunyai undang-undang sendiri,” kata Emang, Rabu (1/9).

Menurutnya, biarlah pihak kepolisian mengusut kasus ini dengan tuntas, sehingga tidak ada anggapan miring masyarakat tentang oknum pembuat paspor yang diduga palsu itu. “Biar diselidiki kepolisian dahulu sampai tuntas , sehingga tidak ada anggapan miring kepada pihak terkait termasuk Imigrasi.

Masih terkait hal ini, Emang juga menegaskan pihaknya tak menampik bahwa buku paspor tersebut memang asli. Tapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah paspor. Di halaman empat , lanjutnya, yakni endorsement, terdapat perbedaan data pemilik buku paspor

di halaman pertama. Menurutnya, seharusnya halaman empat dengan halam pertama dalam paspor haji haruslah bersinergi dan sama.

Emang memastikan bila blanko paspor adalah asli. Salah satu contoh paspor CJH di kloter 22 atas nama Susilowati Muhammad Zufriyanto. Namun, dalam halaman endorsement ada dobel identitas dengan nama Rokiyah Koiriyah Romli Susilowati.

Ini membuktikkan jika produk paspor bukan dicetak oleh imigrasi Surabaya. Sebab, sesuai aturan keimigrasian identitas pemilik harus single identity. Setelah ditelisik, paspor palsu itu dibuat di Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada 16 Juli 2014.

Adanya ketidak samaan isi dalam paspor haji ini, membuat Kantor Imigrasi mewanti-wanti media agar tidak berpikiran buruk tentang oknum yang saat ini identitasnya sudah dikantongi penyidik kepolisian.

“Miasal, jika anak buah kami terlibat. Otomatis saya sebagai atasan juga harus bertanggungjawab. Insya Allah, saya jamin anak buah saya tidak ada yang terlibat,” tegasnya kembali.

Mengakali kasus serupa agar tak terulang, Kantor Imgrasi mewacanakan MoU pembuatan paspor yang dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan ibadah haji. Kerjasama itu rencananya akan dijalin dengan Kementrian Agama. Hanya saja, terkait itu Enang mengatakan masih sekedar wacana.

Sebelumnya Kantor Imigrasi menemukan lima paspor haji yang diduga palsu dengan rincian empat paspor dari kloter 22 dan satu paspor dari kloter 60 embarkasi Surabaya. Dari temuan ini, pihak Imigrasi berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk melakukan penyelidikan kasus ini.

Empat CJH berinisial NTD dengan nama di endorsement paspor DSM (Surabaya); SMJ dengan nama di endorsement HRS (Surabaya); ARR dengan nama endorsement NAM (Sidoarjo), dan MLI dengan nama endorsement ANCS (Sidoarjo).

Ditemukan petugas menggunakan paspor palsu sesaat setelah alat screening passport menolak melakukan laser untuk buku syarat keberangkatan CJH. Mereka pun diamankan kepolisian dan dinyatakan dibatalkan keberangkatannya Q bed ke Mekkah.Q

Kuasa Hukum Tersangka Djoko Waluyo Tak Terima

RAGAM INFO

Apresiasi Perda Perfilman, Bentuk LSF di Jatim Pemprov, Bhirawa Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Dr Mukhlis PaEni mengapresiasi Jatim sebagai satu-satunya provinsi yang mempunyai peraturan daerah mengenai perfilman. Hal ini juga mengingat produksi dunia perfilman di Jatim juga semakin meningkat.

Menilik hal itu, LSF Pusat bersama Pemprov Jatim segera membentuk LSF yang ada di tingkat provinsi untuk memenuhi tuntutan kualitas produksi film yang baik, mendidik, serta sesuai dengan kultur budaya bangsa.

“Jatim harus punya LSF, karena Jatim cukup produktif menghasilkan karya seni perfilman,” kata Ketua LSF Pusat, Dr Mukhlis PaEni saat Sinkronisasi Pembentukan Perwakilan Lembaga Sensor Film (LSF) di Ibukota Provinsi Jawa Timur, bertajuk Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Perwakilan LSF di Ibukota Provinsi Jatim, di Hotel Sheraton, Selasa malam (1/10).

Dikatakannya, merupakan salah satu provinsi Jatim yang memiliki gedung bioskop dan rumah produksi atau PH. “Stasiun televisi baik nasional maupun lokal juga tidak sedikit di sini. Sehingga LSF menilai perlu membuka kantor perwakilan di Jatim agar film produksi Jatim tak usah jauh-jauh dimohonkan ke pusat,” katanya.

Agar berjalan lancar, menurutnya, pemerintah daerah harus membantu kreativitas perfilman, jangan dijadikan sensor untuk membelengu atau memaQ rac sung kreativitas seni perfilman.Q

Pejabat Pemkot Bisa Terseret Kasus MERR Kejari Surabaya, Bhirawa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus memburu tersangka lain dalam kasus pembebasan lahan untuk proyek MERR di Kecamatan Gunung Anyar. Korps Adhyaksa di Jalan Sukomanunggal Jaya itu, melakukan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umu (JPU).Arifin Sahibu selaku Kuasa Hukum tersangka Djoko Walujo mengatakan, pihaknya meyakini bahwa tidak hanya kliennya dan dua orang lagi yang menjadi tersangka. Melainkan, siapa saja yang terlibat dalam proyek MERR bisa tersangkut sebagai tersangka, dalam hal ini adalah Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T).

Menurut Arifin, P2T tidak lepas dari orang-orang penting Pemkot Surabaya yang secara langsung terlibat dalam proyek ini. Disebutkan Arifin, sembilan orang yang bisa saja terkait dalam kasus ini diantaranya adalah Sekkota, Asisten sebagai wakil, Kepala BPN sebagai Sekretaris, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pertanian, sampai dengan Camat dan Lurah.“Jelas, orang-orang dari P2T tak lepas dari keterlibatan kasus yang menyeret klien saya. Terlebih, orang-orang dari Pemkot Surabaya,” terang Arifin saat mendampingi tahap dua kliennya, Rabu (1/9).

Penilaian keras yang dilontarkan Arifin, tidak lepas dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari tersangka Djoko Walujo. Sebab, diantara kesembilan orang yang disebutkannya, pasti mengetahui tentang proyek MERR II C. Secara normatif seperti yang diterangkan di BAP, bahwa yang bertanggungjawab atas proyek ini adalah P2T. Lanjutnya, selama ini yang dituduh bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Djoko Walujo. Hal itu berlebiha, sebab kliennya (Djoko Walujo) tidak mempunyai kewenangan dalam proyek MERR II C yang saat ini diusut Kejaksaan.“P2T lah yang semetinya bertanggungjawab atas kasus ini. Jangan klien saya yang tak mempunyai kewenangan, terus diseret dalam kasus ini,” jelasnya.

Mengenai uang negara yang dinikmati oleh Djoko Walujo, Arifin enggan mengomentari hal tersebut. Menurutnya, pihaknya tak berkewenangan untuk menjawab pertanyaan itu. “No coment mas. Saya tidak bisa berkomentar,” ungkapnya.

Ditambahkan Arifin, selama ini penyidik diharapkan tidak timpang tindih dan tebang salah pilih atas kasus yang menyeret kliennya. Sebab, yang seharusnya bertanggunjawab dan menjadi tersangka dalam kasus ini adalah sembilan orang tersebut. Dalam peraturan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan bahwa yang bertanggungjawab dalam hal Q bed ini adalah P2T.Q

Kabid Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Dindik Jatim Gatot Gunarso mengatakan, ada banyak faktor yang membuat guru belum tersertifikasi. Diantaranya, tidak memenuhi jam mengajar selama 24 jam dalam seminggu, masih berstatus guru tidak tetap (GTT) dan belum diangkat sebagai guru tetap yayasan di sebuah sekolah swasta, dan juga belum berijazah S1.

Fakta masih banyaknya guru belum tersertifikasi ini terlihat dariu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tahun 2013/2014. Secara rinci, Dapodik menyebut ada 210.803 guru jenjang TK, SD, SMP,SMA,SMK dan SLB baik negeri maupun swasta yang telah tersertifikasi.

Sedangkan jumlah guru di Jatim sendiri mencapai 491.154 orang untuk jenjang yang sama. Dengan begitu, masih ada 280.351 guru yang hingga kini masih menunggu giliran program sertifikasi.

Secara rinci, jumlah guru di Jatim TK terdapat 70.418 guru, SD 220.478 guru, SMP 101.896 guru, SMA 40.350 guru, SMK 54.123 guru, dan SLB 3.889 guru . Guru yang sudah bersertifikasi jenjang TK sebanyak 21.920 guru, SD 107.540 guru, SMP 44.047, SMA 21.760 guru, SMK 13.713 guru, dan SLB 1.823 guru. Sedangkan yang belum tersertifikasi jenjang TK 48.498 orang, SD 112.938 orang, SMP 57.849 orang, SMA 18.590 orang, SMK 40.410 dan SLB 2.066 orang.

Terkait hal ini, Gatot mengutarakan bagi guru yang belum tersertifikasi bisa mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi

Guru (PLPG). Namun, pada 2015 mendatang, model PLPG bakal diganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Melalui PPG, akses bagi sarjana non kependidikan untuk menjadi guru bisa terbuka,” katanya.

Untuk itulah, pihaknya mulai tahun ini memberikan beasiswa S1 bagi 770 guru.

Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SLB. Tiap tahun, guru ini berhak atas beasiswa Rp 3,5 juta per tahun. Pemberian beasiswa itu berlangsung hingga lima tahun.

Gatot menjelaskan, selain memberi beasiswa S1, pihaknya juga mengalokasikan dana untuk beasiswa S2. Program ini diberikan terhadap 182 guru. Rinciannya, guru SMP, SMA, dan SMK. Tiap tahun, mereka mendapat beasiswa cukup besar, Rp 60 juta. Pemberian beasiswa itu untuk dua tahun masa studi. Nominal besar ini buat menempuh double degree.

“Kami akan dorong guru yang belum S1 untuk sekolah kembali. Tapi, kabupaten/ kota juga harus melakukan hal yang sama supaya semua guru yang belum sarjana di daerahnya bisa menempuh studi kembali,” ungkapnya.

Gelar S1 ini cukup penting. Sebab, PPG yang dimulai pada 2015 mendatang bisa diikuti oleh guru yang bukan sarjana kependidikan asalkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah.

“Tahun depan, kami juga berencana membuat rencana strategis (renstra) untuk peningkatan mutu guru. Terutama untuk peningkatan kompetensi kepribadian, akademis, sosial, dan pedagogis (ilmu jiwa Q tam pendidikan),” tandasnya.Q

Jumlah Guru Bersertifikasi di Jatim Jenjang

Jumlah Guru

Guru Tersertifikasi

Belum Sertifikasi

TK SD SMP SMA SMK SLB Total

70.418 220.478 101.896 40.350 54.123 3.889 491.154

21.920 107.540 44.047 21.760 13.713 1.823 210.803

48.498 112.938 57.849 18.590 40.410 2.066 280.351 Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan Jatim (2013/2014)

Tangani HIV/AIDS, Surabaya Bikin Lima Puskesmas Satelit Surabaya, Bhirawa Untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS di Surabaya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dan RSUD dr Soetomo akan membangun lima puskesmas satelit di Surabaya. Lima Puskesmas satelit tersebut berada Puskesmas Dupak, Tanah Kali Kedinding, Sememi, Kedurus dan Perak Timur.

Kepala Dinkes Surabaya, dr Febriana mengatakan, lima puskesmas itu sengaja dibuka untuk menangani penderita HIV/AIDS di lima wilayah tersebut. “Kebetulan lima puskesmas tersebut dekat dengan eks lokalisasi,” katanya.

Misalnya, puskesmas satelit Dupak dekat dengan eks lokalisasi Bangunsari dan Tambakasri. Begitupula dengan puskesmas Sememi yang berada di wilayah eks lokalisasi Sememi. Sedangkan puskesmas satelit di Kedurus,Tanah Kali Kedinding dan Perak Timur memang bukan di eks lokalisasi. Namun, dari data yang ada, sebagian masyarakat di wilayah tersebut ada yang terkena HIV/AIDS. Kondisi tersebut dinilai rentan dengan masalah penyakit seks menular (PMS).

Menurutnya, Puskesmas satelit Dupak sendiri sudah berjalan sejak tahun 2013 lalu.

Sehingga Dinkes dan RSU dr Soetomo sedang konsentrasi melakukan bimbingan teknik penanganan HIV/AIDS di empat puskesmas lainnya.

“Di Puskesmas satelit itu, para ODHA bisa rutin dalam satu bulan sekali untuk konseling dan kontrol,” lanjut Feni. Pasien ODHA juga bisa mendapatkan obat ARV di puskesmas satelit, tanpa harus ke RSUD dr Soetomo.

“Selama ini ODHA ambil ARV di Soetomo (RSUD dr Soetomo, Red), makanya pasien di situ membludak. Dengan puskesmas satelit kita memaksimalkan sistem rujukan yang diajurkan kemenkes,” ungkapnya.

Feni menambahkan, sampai saat ini pihaknya sedang terus mengawal empat puskesmas yang akan jadi puskesmas satelit. Banyak hal yang perlu dipelajari oleh dokter, perawat, pendamping yang mengawal pasien ODHA, terutama dalam tiga hal administrasi, medis dan psikologi.

Sementara itu, Koordinator UPIPI RSUD dr Soetomo dr Erwin Astha Triyono SpPD KPTI FINASIM, RSUD dr Soetomo menambahkan, administrasi, medis dan psikologi menjadi bekal untuk menangani pasien ODHA. “Selain suplai obat, puskesmas satelit harus memahami penanganan administrasi para pasien HIV/AIDS,” papar dia.

Nantinya, selain pengobatan dan dukungan, Puskesmas satelit memiliki tanggung jawab untuk melaporkan angka pasien HIV/AIDS. “Masalah HIV/AIDS ini kan berantai, baik pasien, puskesmas, rumah sakit dan dinkes harus disiplin melaporkan Q dna perkembangannya,” terus dr Erwin Astha Triyono.Q

Masyarakat Wajib Waspadai Jamu Tradisional

Minum Jamu Cepat Sembuh, Dipastikan Oplosan Bahan Kimia Imbuan masyarakat untuk waspada terhadap peredaran jamu tradisional harus ditingkatkan. Banyak jamu tradisional yang beredar dinilai Dinkes berbahaya karena telah dicampur dengan bahan kimia.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, dari hasil operasi rutin yang digelar Dinkes bersama Balai Besar POM dan Kepolisian, selalu menemukan banyak jamu tradisional yang sudah dioplos dengan bahan kimia.

Dia mencontohkan, mayoritas jamu tradisional kemasan saat ini dicampur dengan paracetamol. Padahal paracetamol adalah sejenis obat kimia yang berfungsi untuk meringankan dengan

cepat sakit kepala.

Selain itu tak jarang jamu tradisional kemasan juga mengandung kortikosteroid.

Padahal jika mengkonsumsi jamu jenis ini dipastikan malah akan menyebabkan kerusakan pada ginjal.”Karenanya kita selalu sosialisasikan untuk berhatihati dalam mengkonsumsi jamu kemasan,” kata dia.

Menurutnya, masyarakat diminta tidak gampang percaya dalam mengkonsumsi

jamu tradisional kemasan.

Apalagi jika jamu tersebut menawarkan efek kesembuhan yang cepat. “Obat tradisional itu selalu menyembuhkan dalam waktu relatif lama karena memang tak ada efek sampingnya, tapi kalau ternyata efeknya cepat berarti itu jamu oplosan,” katanya.

Ke depan Harsono berharap dengan ditemukannya jamu tradisional oplosan dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredarannya. Untuk mengawasi peredarannya adalah Balai Besar POM, akantetapi sebagai mitra Balai Badan POM, Dinkes akan terus melakukan kor-

dinasi baik langusng atau tidak langsung. ‘’Dinkes juga terus melakukan pendataan perusahaan jamu tradisional untuk menertibkan izin edar,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan di atas, Wito mengaku, pihaknya menilai positif langkah Dinkes dan Balai Besar POM dalam mengawasi peredaran jamu tradisional.

Jika dilihat saat ini masih ditemukan jamu tradisional yang belum memiliki ijin edar dari BPOM. ‘’Saya yakin jika pengawasannya ketat maka peredaran jamu tradisional oplosan tidak akan sampai ke Q dna konsumen,’’ jelasnya.Q

Jamu Penjual jamu tradisional semakin diminati masyarakat.

dna/bhirawa

OPINI

4

Babak Baru Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

Tajuk

Bersama Rakyat TNI Kuat SUDAH dua hari ini masyarakat Surabaya menikmati unjuk kekuatan (dan ketrampilan) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Baliho dan spanduk bergambar tentara bertebaran di berbagai tempat. Timbul kebanggaan yang lama memudar. Seolah-olah TNI tak pernah “berbicara,” bagai kelelap diantara hiruk-pikuk acara politik. Kebanggaan terhadap TNI mestilah terus dikobarkan dengan diiringi pengukuhan citra bebas KKN dalam rekrutmen.

Sistem rekrutmen TNI mestilah bersih dari unsur KKN. Harus mengedepankan kriteria dan protap, yakni ke-primaan badan, dan intelektualitas memadai, serta spiritual yang kokoh. Menjadi tentara,sejak lama menjadi idaman banyak pemuda. Orangtua juga menginginkan seperti, setidaknya memiliki menantu tentara. Bahkan banyak sarjana serta dokter memilih jalur Sepamilsuk (sekolah perwira militer sukarela) untuk “banting stir” cita-cita beralih menjai anggota TNI. Bangga menjadi tentara, murni tanpa KKN, tak boleh ditawar-tawar. UUD pasal 30, secara tekstual menyebut TNI pada ayat (2), (3) dan (5). Itu ke-istimewa-an TNI, tiada profesi lain disebut dalam UUD. Tugas mereka dalam UUD adalah sebagai kekuatan utama garda terdepan sistem pertahanan dan keamanan negara. Karena itu mereka dibekali pengetahuan pertahanan dengan latihan (fisik) super ketat, plus senjata. Badan mereka nampak terbangun bagus, kekar.

Ditambah pakaian seragam, menyebabkan mereka nampak gagah, kuat dan siap melawan setiap ancaman.

Boleh jadi, banyak pemuda ingin menjadi tentara karena terobsesi oleh tokoh Rambo. Pemuda TNI harus diakui, memiliki beban psikologis sangat berat. Hal itu tergambar pada wajah mereka nampak lebih tua dibanding usianya.

Tekanan psikologis yang telah rutin bisa menyebabkan kebekuan naluri penyeimbang. Misalnya kehilangan rasa humor, menurunnya keramahan, sampai terkikisnya naluri berkesenian, bahkan sering lupa berdoa.

Program peningkatan kompetensi anggota TNI (kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri) patut diapresiasi.

Melalui program itu sudah banyak anggota TNI memiliki sarjana strata-2 dan strata-3. Bukan hanya dibidang ilmu sosial, melainkan juga ilmu-ilmu teknik terapan. Misalnya teknis per-senjata-an, sampai teknik kimia untuk pembuatan amunisi. Boleh jadi kelak, ada jenderal yang memiliki ijazah S-3 teknik kimia nuklir.

TNI haruslah tetap bersama rakyat. Sebagaimana diamanatkan UUD pasal 30 ayat (2), menyatakan, “Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Menilik sejarah, TNI memang berasal dari laskar rakyat yang mencintai negaranya, ingin negerinya berdaulat. Tidak mengharap bayaran. Bahkan pada awal pembentukan, pangkat dan jabatan juga berdasarkan “kelas sosial,” selaras dengan ketokohan dalam masyarakat. Tetua adat, ulama dan guru yang masuk militer diberi pangkat cukup tinggi, menjadi komandan berbagai tingkatan. Karena sejarah azali-nya itu, TNI tergolong bisa cepat menyesuaikan kelembagaan dengan situasi civil society.

Kembali ke barak. Namun tetap intens mengikuti perkembangan politik walau tidak berpolitik. Jargon pada hari jadi TNI ke-69 “Bersama rakyat TNI kuat,” terasa elok. Jargon tersebut sejak lama (bulan Ramadhan) sudah terpampang di jalan keluar dari bandara Juanda. Entah mengapa menjelang hari jadi-nya, pesan jargon dibalik (menjadi “bersama TNI rakyat kuat”). Padahal seluruh negara di dunia meyakini kekuatan militer bergantung pada banyaknya rakyat, dan kecintaan rakyat terhadap militernya.

Kembali ke barak, memang sangat menyenangkan. Namun akan lebih menyenangkan manakala tentara bergaul di tengah masyarakat. Sangat mungkin, perwira TNI akan “dihargai” bagai pesebakbola profesional. Diberlakukan bagai selebriti. Walau rakyat (melalui negara) belum dapat menjamin kesejahteraan TNI. Dukungan rakyat akan lebih menjamin terwujudnya amanat UUD, yakni TNI yang bertakwa, cerdas, kuat, dan enak bergaul. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Anas Urbaningrum Tetap Melawan BAHKAN ketika vonis hakim telah dijatuhkan, dia masih tetap melawan. Itulah Anas Urbaningrum. Dengan dingin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan di depan hakim, bahwa dirinya tidak bersalah. Dan karena itu, ia mengajukan opsi mengadakan sumpah kutukan (sumpah mubahallah). Pihak yang diajak bersumpah adalah jaksa, hakim, dan dirinya sendiri. Siapa yang salah, akan dikutuk oleh Tuhan.

Tercatat baru kali inilah seorang terhukum menantang para penegak hukum untuk bersumpah. Tentu saja, ajakan untuk bersumpah itu akan terhenti sebagai ajakan semata.

Pasalnya, hukum positif di Indonesia tidak mengenal mekanisme sumpah untuk meyakini kebenaran. Ajakan untuk bersumpah adalah cara Anas menyatakan tidak bersalah dan karena itu ia harus melawan.

Persidangan Anas memang penuh drama. Lelaki kelahiran Blitar, Jawa Timur itu, tampil di persidangan sangat dingin. Ia konsisten mengingkari tuduhan dan dakwaan. Di persidangan, pergelaran hukum Anas menjadi tampak berbelit. Tampak sekali bahwa persidangan kali ini merupakan “persidangan politik”, dalam pengertian yang disidangkan memang seorang politikus. Istilah-istilah politik bertebaran, tudingan-tudingan berbau politik berseliweran.

Anas, sang politikus berwajah “bayi” ini dikenal pintar berbicara, santun, pilihan katanya hebat, jago membuat perumpamaan, namun tidak kehilangan ketajaman. Banyak yang menilai, Anas adalah politikus ideal dan “Indonesia banget” karena seperangkat kelebihan yang cocok untuk politik Indonesia yang mengembangkan kesantunan ini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Wage, 2 OKTOBER 2014

Mendorong Gerakan Literasi Keuangan Mulai tahun 2014 ini, kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan Indonesia tidak lagi di bawah Bank Indonesia (BI), tetapi berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI kepada OJK.

M

enurut UU ini, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh BI, berkoordinasi dengan OJK. BI memindahkan fungsi pengawasan bank kepada OJK dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. BI dan OJK akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sehingga akan diperoleh keseimbangan yang tepat, terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Berkaitan dengan itu, nasabah tidak perlu khawatir dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OJK, karena proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana mestinya. Melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK maka fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan akan dilakukan secara lebih terintegrasi, agar mendukung kestabilan dan kekokohan sistem keuangan.

Mendorong Literasi Keuangan Kekurangpahaman konsumen atau nasabah lembaga keuangan akan hak-haknya, kerap memunculkan kerugian bagi diri sendiri. Konsumen juga tidak tahu pasti kemana harus mengadukan permasalahan yang dihadapi. Kondisi seperti itu sesungguhnya harus menjadi perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Caranya dengan jalan mengawasi perilaku lembagalembaga keuangan kepada nasabahnya serta melakukan edukasi kepada para nasabah itu sendiri.

Dalam UU tentang OJK diatur mengenai edukasi meningkatkan pengetahuan keuangan konsumen.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam aturan tersebut, edukasi ini merupakan bagian pengembangan pengawasan. Jadi ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga keuangan, apakah itu bank ataupun asuransi dan lain sebagainya, nasabah sudah mengetahui hak dan kewajiban. Dengan begitu,

S

literasi keuangan.

Untuk menghadapi tantangan itu, bank perlu pandangan dari seluruh nasabahnya secara terpadu, meminimalisasi risiko, meningkatkan perencanaan dan kinerja bisnis. Masyarakat paling tidak bisa diharus bersikap krikurangi kemungkitis terhadap lembaOleh : nan kerugian yang ga keuangan guna Wahyu Kuncoro SN diderita masyarakat mencegah penipuan di masa yang akan yang merugikan kondatang. Artinya, fungsumen. si pengawasan yang Masyarakat utamanya konsumen dilakukan OJK pada satu sisi diharapkan jeli dan teliti untuk meperlu didukung oleh sikap kritis meriksa lembaga keuangan di OJK masyarakat terhadap kinerja lemsebelum melakukan transaksi. Selain baga keuangan. Dalam konteks itu, konsumen juga harus membaca inilah, edukasi literasi keuangan dengan teliti isi kontrak sebelum kepada masyarakat menemukan menandatangani kontrak dengan relevansinya. lembaga keuangan. Jangan mudah Langkah untuk melakukan propercaya sama orang, apalagi ini kaitangram edukasi atau literasi keuangan nya sama uang. Perhatikan isi kontrak kepada masyarakat tersebut tentu mengenai bunga kredit dan adakah tidak bijaksana kalau hanya diemasuransinya dan sebagainya. bankan kepada OJK, tetapi juga Dan yang penting lagi, pendidiharus didukung oleh semua Lemkan mengenai keuangan atau “litebaga Jaminan Keuangan (LJK). rasi finansial” perlu dilakukan sejak Dalam Peraturan OJK nomor dini untuk meningkatkan kesehatan 1/POJK.07/2013 tentang Perlindekonomi negara. Pendidikan sejak ungan Konsumen Sektor Jasa dini diperlukan, karena peningkatan Keuangan yang diberlakukan literasi dan inklusi keuangan dapat pada Agustus 2014 kemarin memendorong perkembangan ekonomi, merintahkan bahwa setiap lembaga inklusi sosial, serta berkontribusi keuangan harus membuat rencana terhadap kesehatan ekonomi suatu bisnis tiap tahunnya dengan meNegara. Oleh sebab itu, perlu kiramasukkan rencana edukasi dan nya diperkuat jalinan kerja sama literasi keuangan. dengan Kementrian Pendidikan Saat ini ada sekitar 2.600 lemdan Kebudayaan untuk memasukbaga keuangan sehingga kalau kan unsur pembelajaran keuangan masing-masing memiliki satu prodi sekolah-sekolah. Ingat, merujuk gram edukasi dan literasi keuangpada hasil survey yang dilakkukan an, tentu akan sangat signifikan oleh OJK, ternyata lebih dari 75% dampaknya bagi masyarakat. masyarakat Indonesia belum meApalagi bisa edukasi itu dilakukan menuhi standar literasi finansial, pada kelompok masyarakat yang oleh karena itu program ini secara tepat seperti ibu rumah tangga jangka panjang akan dapat meningdan kalangan Usaha Mikro, Kecil, katkan persentase masyarakat yang dan Menengah. Ibu rumah tangga memahami sistem keuangan. merupakan pilar utama keluarga dalam pengelolaan keuangan. SeMengawasi Kinerja OJK mentara, kalangan UMKM perlu Keberadaan OJK yang kini diedukasi karena jumlahnya sekimemegang fungsi pengawasan tar 40-50 juta sehingga perlu diajari terhadap semua perusahaan jasa mengenai bagaimana mencari pinkeuangan mulai dari perbankan, jaman yang murah dan agar tidak pasar modal, dana pensiun, asurmeminjam di lembaga ilegal. ansi, leasing, pegadaian, hingga Perbankan sebagai salah satu layanan jasa keuangan nonperinstitusi keuangan yang paling pobankan ini tentu harus terus diapuler di masyarakat, berperan pentwasi agar benar-benar memberi ing dalam meningkatkan pemahamanfaat bagi industri keuangan man terkait literasi keuangan. Saat yang diawasinya. Publik pun ingin ini perbankan dituntut untuk terus memastikan bahwa kehadiran OJK meningkatkan kapabilitas dan kommemberi manfaat bagi masyarakat petensinya dengan meningkatnya luas dan berdampak positif terpemahaman masyarakat terhadap hadap perekonomian nasional.

Pertanyaan publik seputar manfaat OJK itu wajar, mengingat lembaga ini diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Selain mendapatkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan mulai tahun ini diberi kewenangan menarik iuran dari industri keuangan. OJK mengawasi total pengelolaan aset keuangan yang mencapai di atas Rp 11.000 triliun atau enam kali APBNP 2014 yang mencapai Rp 1.876 triliun.

Nilai aset yang diawasi OJK itu meliputi kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar Rp 4.806 triliun atau sebesar 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) per akhir 23 Juni 2014, dan kapitalisasi obligasi mencapai Rp 1.137 triliun atau 13 persen dari PDB per akhir November 2013. Tidak hanya itu, OJK juga mengawasi aset industri keuangan non-bank (IKNB) yang hingga semester I-2013 mencapai Rp 1.107 triliun, terdiri atas aset perusahaan asuransi Rp 610 triliun, aset perusahaan pembiayaan Rp 334 triliun, dan aset dana pensiun Rp 163 triliun. Sedangkan total aset industri perbankan yang diawasi mencapai Rp 5.500 triliun atau 67 persen dari PDB. Mulai tahun ini, OJK menarik pungutan dari industri yang diawasinya. Soal pungutan ini, muncul pertanyaan, apakah OJK mampu menjaga independensi terhadap lembaga yang diawasinya. OJK juga dituntut transparan mengingat lembaga ini menggunakan dana yang dipungut dari industri jasa keuangan. Alasannya, tidak semua emiten bergerak di industri keuangan, sehingga pungutan tersebut semestinya tidak dibebankan kepada emiten nonkeuangan.

Singkatnya, OJK memiliki kekuasaan sangat besar (superbody) seperti diatur dalam UU 21/2011. Kekuasaan yang amat besar itu memunculkan pertanyaan pentingnya lembaga independen yang dibentuk oleh Undang – Undang untuk mengawasi penggunaan anggaran dan menilai kinerja OJK, selain pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai lembaga baru, OJK harus menunjukkan kemampuan menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku dan bergerak secara independen dan transparan. Seiring berjalannya waktu, OJK harus membuktikan apakah bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi atau tidak.

Wartawan Harian Bhirawa

Gadaikan SK Biasa, Jangan Gadaikan Suara

ejak bulan September 2014 lalu para anggota DPRD Provinsi, Kota dan kabupaten yang telah dilantik menjadi anggota legislatif masa bhakti 2014 – 2019 ramai-ramai gadaikan SK (Surat Keputusan) ke Bank. Tidak hanya anggota DPRD di daerah saja, nanti bulan Oktober 2014 para anggota DPR-RI di pusat mungkin akan menggadaikan surat SK menjadi anggota DPR –RI periode tahun 2014 – 2015.

Permainan menggadaikan SK para anggota DPRD maupun DPRRI tersebut adalah hal yang biasa dilakukan, pada setiap lima tahun pergantian anggota legislatif. Namun, harapan masyarakat agar jangan sampai suaranya pun yang digadaikan kepada stok horder maupun partai yang berkuasa.

Mengapa para anggota DPRD di daerah kabupaten, kota dan provinsi menggadaikan SK (Surat Keputusan) menjadi anggota DPR para legislator tersebut sudah mengeluarkan uang yang besar sampai ratusan juta juga. Pengeluaran besar tersebut, antara lain untuk keperluan membuat baliho, rapat kepada masyarakat untuk menarik simpati dengan segala program dan sudah tentu keuangan.

Untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD tersebut tidak hanya omong melulu, tetap juga mengeluarkan keuangan. Sehingga dana yang dimiliki harus pinjam sana sini. Setelah terpilih maka para anggota DPRD daerah tersebut sudah tentu butuh keuangan. Untuk memperoleh dana besar ratusan juta dan cepat, tidak ada lagi kecuali harus menggadaikan SK menjadi DPRD dan DPR-RI. Beruntung sekali bagi para calon DPRD di kota, kabupaten dan provinsi yang terpilih menjadi anggota DPRD-DPR RI, bagi yang tidak terpilih banyak calon anggota DPRD yang stress bahkan

bisa masuk rumah sakit syaraf dan jiwa.

Untuk menjadi calon anggota DPRD atau DPR RI sebenarnya harus kader partai yang mempunyai akses dan pendukung setia di masyarakat dan harus pula punyai dana yang kuat. Kalau hanya kepandaian saja, tidak punya akses yang kuat dan modal pas-pasan, jangan mengharapkan bisa terpilih menjadi anggota DPRD atau DPR RI.

dunia, sesuai perjanjian kreditnya. Dari pengalaman sejak orde baru maupun pemerintah orde reformasi sekarang ini, pengembalian kredit lancar-lancar saja, ujar petugas kredit dari Bank Jatim yang tak mau disebutkan Oleh : namanya. BayangAgus Samiadji kan anggota DPRD kota, kabupaten dan provinsi Jawa Timur jumlahnya ratusan, sehingga PT Bank Jatim bisa memperoleh nasabah dengan cepat tanpa Sama-Sama Untung harus kesana kemari, sehingga penPermintaan kredit oleh anggota geluaran biaya operasionalnya juga DPRD, di kabupaten / kota maupun sedikit. Karena itu, bunga untuk provinsi pencariannya sangat mudah kredit agunan kartu SK anggota dan cepat sekali, tanpa ada survey, DPRD relatif kecil, dengan bunga cukup melihat surat “SK” resmi dari antara 5 – 6% per tahun. Dengan DPRD Kota / Kabupaten dan provinsi bunga yang relatif kecil tersebut dalam beberapa hari bisa cair. Beakan menguntungkan bagi para sarnya kredit bervariasi, mulai dari Rp anggota DPRD yang menggadaikan 300 juta, sampai Rp 600 juta, biasanya SK-nya. dilakukan oleh Bank Pembangunan Bagi masyarakat tak perlu risau, Daerah dari provinsinya masing-maskarena menggadaikan SK tersebut ing. Kalau untuk daerah Jawa Timur, adalah hak dan tanggungjawab dari yang memberi kredit adalah PT Bank masing-masing anggota DPRD daerJatim. Bagi kedua belah pihak samaahnya masing-masing. Yang penting, sama untungnya. Bagi para anggota adalah agar anggota DPRD yang DPRD, yang membutuhkan dana sudah memperoleh dana pinjaman bisa cepat dan bisa langsung untuk agar bekerja lebih aktif dan kerja keras menutup keperluannya, baik untuk memperjuangkan nasib rakyat daerah keperluan mengembalikan pinjaman pemilihannya masing-masing. maupun untuk membeli mobil yang Namun, para pimpinan parpol dari baru. Lamanya pengembalian pinanggota DPRD juga harus melakukan jamanpun juga bervariasi, ada yang komunikasi dan pembinaan, karena setahun ada yang dua tahun sampai bila sampai terjadi tunggakan kredit, tiga tahun. juga akan membawa nama baik parMengapa PT Bank Jatim, sangat polnya masing-masing. cepat mencairkan kredit dengan jaminan SK anggota DPRD, karena Perlu Perbaikan bisa dipertanggungjawabkan dan Tak dapat disalahkan bagi angdipotong melalui kantor DPRD segota DPRD yang menggadaikan tempat. Yang terang tak ada tunggaSK-nya untuk keperluan menjadi kan, terkecuali yang bersangkutan calon anggota DPRD yang mengterkena masalah atau meninggal eluarkan uang besar. Yang perlu

diperbaiki adalah sistem keuangan parpol (Partai Politik). Sebagaimana diketahui bahwa pengolahan keuangan parpol sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2008 Jo UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik sumber keuangan parpol berasal dari (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum dan (c) bantuan keuangan dari APBN / APBD yang besarnya 5% dari total keuangan parpol. Namun, kenyataannya, sampai saat ini tidak jelas dan kurang transparan asal usul keuangan partai.

Karena itu, perlu adanya perbaikan sistem keuangan parpol yang meliputi pemasukan, pengeluaran keuangan, pengolahan dan pengawasan. Dari segi pemasukan keuangan, parpol harus transparan pencatatan sumber dana dari mana, khususnya sumbangan dari pihak lain yang tak mengikat. Karena, sampai saat ini, ditengarai adanya dana siluman dan tak jelas asal usulnya.

Menurut sumber dari ICW terlihat dari laporan parpol tentang pengeluaran belanja dari keuangan parpol dan belanja iklan dalam Pemilu.

Partai Golkar sebesar Rp 170 milyar, Gerindra Rp 147 Milyar, Demokrat Rp 135 milyar, partai Nasdem Rp 115 milyar dan PKB tidak diketahui.

Tingginya belanja iklan tersebut tak mungkin diambilkan dari bantuan APBN dan APBD yang hanya 5% saja. Kemungkinan dari sumbangan yang tidak jelas asal usulnya. Karena itu, pengalaman selama ini banyak terjadi korupsi dari anggota parpol yang ditangani oleh KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Karena itu, mulai sekarang perlu diwajibkan keuangan parpol dikelola dengan sistem audit, akan menghasilkan keuangan parpol yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agus Samiadji, Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage, 2 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

120 Modin Dapat Bimbingan Kurban Sidoarjo , Bhirawa Sebanyak 120 modin di Kab Sidoarjo Rabu (1/10) hari ini, bakal mendapatkan bimbingan teknis terkait aturan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Harapannya, agar pelaksanaan Hari Raya Kurban di Sidoarjo bisa berjalan dengan lancar.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kab Sidoarjo, drh Bamali/bhirawa bang Erwanto Bambang Erwanto MM juga menyampaikan, agar pelaksanaan kurban di Sidoarjo lancar, pihaknya juga terus mewaspadai hewan yang sakit untuk masuk di Sidoarjo. Seperti penyakit antrax, penyakit mulut dan kuku serta penyakit lainnya.

Pengawasan hewan kurban tak hanya dilakukan saat mendekati pelaksanaan Hari Raya Kurban seperti sekarang ini saja, melainkan sudah dilakukan setiap hari. ‘’Intinya, hewan yang masuk ke Sidoarjo harus ada surat keterangan kesehatan dari daerah asal supaya hewan yang masuk ke Sidoarjo benar-benar bebas penyakit,’’ kata Bambang, Selasa ( 30/9) kemarin.

Ia mengatakan, penyakit menular seperti itu bisa mengakibatkan kematian bagi mereka yang konsumsi dagingnya. Bagi manusia, kalau tak terobati pasti mati. Tapi kalau bisa dicegah sedini mungkin,Q ali

Lima CJH Tertangkap Gunakan Paspor Palsu Sidoarjo, Bhirawa Lima Calon Jamaah Haji (CJH) asal Jatim ditangkap petugas Imigrasi klas 1 Surabaya di Waru, Sidoarjo setelah kedapatan menggunakan paspor palsu. Kelima paspor Aspal itu disita dan tak bisa digunakan terbang bersama kloter jamaah haji lainnya.

Sepintas paspor Aspal itu seperti aslinya. Dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya dan memang terlihat asli sebagaimana buku paspor lazimnya. Namun ketika di cek lembar demi lembar baru ketahuan di lembar keempat (endosment) ternyata namanya tak sama dengan lembar nomer satu. Sebagaimana ditunjukan Kepala Kantor Imigrasi klas 1 Surabaya di Waru, Sidoarjo, Enang Supriyadi Samsi, Rabu (1/10) kemarin, pihaknya cukup terkejut dengan paspor atas nama Alimah Muham-

mad al Mahmodi yang masuk kloter 60. Setelah dicek dengan teliti, ternyata di halaman empat (endosment) bernama Bunah Salah Saleh.

Lainnya di kloter 22, ada paspor bernama Susilowati Muhammad Jupriyanto. Setelah dilakukan pengecekan secara teliti, pada halaman empat (endosment) bernama Rochiah Susilowati. Paspor itu juga dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya per tanggal 16, tahunnya 2013 lalu. ‘’Seharusnya di endosmentnya juga harus bernama Susilowati Muhammad Jupriyan-

hadi suyitno/bhirawa

Kakan Imigrasi klas 1 Surabaya di Waru, Sidoarjo, Enang Supriyadi Samsi menunjukan paspor Aspal. to,’’ tuturnya. Meski paspor itu dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya, ia berkeyakinan bukan produk yang berwenang. Alasannya,

Banyak Koperasi Tak Melakukan RAT Sidoarjo, Bhirawa Dari sejumlah 1.316 lembaga koperasi, ternyata banyak ditemukan yang tak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi kewajibannya. Selain itu masih juga ditemukan pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi masih belum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bahkan tak paham aturan perkoperasian.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM, Fenny Apridawati SKM MKes Rabu (1/ 10) kemarin. Kondisi ini terungkap saat melakukan sosialisasi terkait pembatalan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, yang dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum beberapa hari lalu.

Fenny menegaskan, kini ada 1.316 koperasi di Sidoarjo. Dari jumlah itu banyak juga koperasi yang tak melaksanakan RAT yang menjadi kewajibannya. Selain itu, masih juga ditemui pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi masih belum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan berbagai kendala yang terjadi pada pengelolaan koperasi, Fenny menyimpulkan, masih ada beberapa koperasi yang belum begitu memahami peraturan dan kebijakan yang ada. Sehingga kegiatan sosialisasikan Peraturan Perkoperasian terus dilakukannya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada pengelolaan koperasi.Q ach

mesin yang digunakan untuk mencetak bukan produk mesin tipe jet laser yang digunakan Kantor Imigrasi. ‘’Saya yakin itu tak menggunakan printer

jet laser yang digunakan Kantor Imigrasi,’’ jelasnya.

Akibat kasus itu, pihaknya tak ingin dipersalahkan apalagi keberangkatan jamaah haji merupakan proyek nasional dan mendapat perhatian secara luas. Untuk itu, pihaknya akan membawa kasus ini hingga ke polisi karena ada unsur pidananya. ‘’Kami tak ingin dipersalahkan. Apakah ada anak buahnya terlibat atau tidak.

Biar polisi yang mengusut.

Kasus ini tetap kami limpahkan ke polisi agar diusut secara tuntas,’’ tegasnya.

Kedepan agar tak lagi terjadi pemalsuan paspor, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan cara mengubah maindset para stafnya , juga akan memperbaiki pelayanan Kantor Imigrasi kepada masyarakat.Q hds

Wali Kota Batalkan Konser Noah

Tekan Pengangguran, Disnaker Kembali Gelar Job Fair Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto kembali menggelar Job Fair pertengahan Oktober 2014.

Langkah ini dilakukan sebakar/bhirawa gai upaya menekan angka Amin Wachid pengangguran di Kota Mojokerto. Sebelumnya job fair yang digelar mampu menyerap angka tenaga kerja hingga ribuan orang.

Acara untuk mempertemukan job seeker (pencari kerja) dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan yang kedua di tahun ini mentargetkan penempatan 2 ribu tenaga kerja. Puluhan perusahaan sudah menyatakan kesiapannya menjadi peserta Job fair yang diagendakan digelar 15 Oktober hingga 16 Oktober 2014 mendatang. ‘’Akan ada 3 ribu lowongan dari 40 perusahaan peserta job fair kedua ini,’’ Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wachid didampingi Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Heryana Dodi.

Leading sector ketenagakerjaan ini, menurut Dodik, optimis jika diajang job fair kedua yang digelar di GOR dan Seni di Jl Gajahmada, Kota Mojokerto sedikitnya akan menjaring 2 ribu tenaga kerja, diantaranya dari kelompok tenaga kerja difabel.

Selain me-review hasil job fair I bulan Juli lalu dengan penempatan 2.592 tenaga kerja, optimisme angka penempatan 2 ribu tenaga kerja karena jumlah peserta dan kualifikasi yang akan bisa ditembus pencari kerja. Perusahaan peserta tidak saja dari Mojokerto tapi juga dari Jombang, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya.Q kar

5

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana penjualan hewan kurban sapi dan kambing di Jl Rara Bagerwojo, Sidoarjo kemarin.

DP3 Turunkan 184 Tim Medis Pantau Hewan Kurban Sidoarjo, Bhirawa Untuk memantau kondisi kesehatan hewan sapi atau kambing untuk kurban yang ada di wilayah Kab Sidoarjo.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3) telah menurunkan sebanyak 184 tim medis, diutamakan hewan yang baru masuk ke wilayah Sidoarjo.

Menurut Kepala Bidang Peternakan, Drh Bambang Erwanto MM, usai melakukan sosialiasi Penyediaan Daging Kurban yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal), Rabu (1/10) kemarin di Ruang Pertemuan Dekopinda Sidoarjo.

Jadi yang terlibat terdiri dari petugas teknis, tim medis, para medis juga ada dokter hewan praktisi, PDHI Jatim serta mahasiswa Fakultas Kedoteran Hewan Unair Surabaya.

Tim medis yang sudah turun memantau kondisi kesehatan hewan di 114 titik Posko, padahal sebelumnya hanya 90 titik Posko. Tugas ini untuk mendukung Pemprov Jatim, dalam memperketat lalulintas hewan, akibat ma-

sih ditemukannya penyakit antrax pada sapi di beberapa daerah luar Jatim. ‘’Apalagi jelang Idul Adha seperti ini banyak sekali hewan kurban yang keluar masuk wilayah. Makanya perlu pengawasan yang ketat. Untuk di wilayah Sidoarjo belum ditemukan sapi yang kena penyakit itu. Hanya saja ada yang sakit-sakit ringan itu biasa,’’ katanya.

Adapun jumlah hewan qurban yang diperlukan setiap tahun mengalami kenaikan terus menerus, terkadang sapinya yang jumlanya tinggi, juga sebaliknya kambingnya yang tinggi jumlah. Sapi ratarata sekitar 3.000 ekor lebih per tahun yang terpantau.

“Sedangkan kambing jauh melebihi jumlah sapi yang dibutukan bisa sampai 5.000 ekor kambing,” katanya.

Selain itu, diharapkan kepada warga yang membeli hewan untuk kurban, usahakan setiap sapi yang dibeli harus dilampiri surat keterangan sehat dari daerah asal.

Hal ini dilakukan demi ke-

amanan, yang mengacu kepada UU atau syari’at agama mewajibkan untuk menyediakan daging yang ASUH. Tujuannya bagi setiap muslim yang akan mengkonsumsi hewan kurban itu sudah dipastikan halal.

Begitu juga yang melakukan kurban juga aman, mantap mempercayai Ta’mirnya, serta konsumennya juga nyaman. ‘’Jadi tak perlu ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi hewan kurban,’’ jelas Bambang Erwanto.

Terpisah, H Rofik (40) pedagang sapi asal Kab Malang yang berjualan di sepanjang Jl Raya Pagerwojo mengatakan, dirinya berjualan di tempat itu mulai Hari Sabtu (27/9) lalu hingga Hari Raya Idul Adha 1435 H. Menurutnya, harga satu ekor kambing paling murah mulai Rp1,5 juta hingga Rp7 jutaan. Sedangkan harga sapi mulai Rp13 juta hingga puluhan juta rupiah. ‘’Setiap musim kurban, kami bisa menjual hingga 50 ekor kambing dan 30 ekor sapi,’’ katanya.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, KH Mas’ud Yunus membatalkan konser Grup Band Noah yang rencananya manggung di Lapangan Surodinawan, Kota Mojokerto, pada Jumat (3/10) malam. Menurut wali kota yang juga seorang ulama kondang ini melarang saat malam takbir Idul Adha bagi Islam dari kelompok Muhammadiyah. ‘’Masak malam takbiran ada konser musik dan jogetjoget. Saya sudah batalkan konser Noah itu. Untuk jelasnya silahkan konfirmasi ke kepolisian,’’ lontar wali kota saat Sidak hewan kurban kemarin.

Sebelumnya Polresta Mojokerto telah resmi mengeluarkan izin untuk konser itu. Dikonfirmasi soal ini, Kapolresta Mojokerto, AKBP Wiji Suwartini menegaskan, konser itu dibatalkan karena ada penolakan dari masyarakat. ‘’Setelah berkoordinasi dengan semua pihak. Dari unsur Pemkot, organisasi keislaman, serta FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama) hinggga EO, konser ditunda,’’ ucap Wiji kemarin.

Wiji mengakui, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke Polda Jatim hingga dikeluarkannya izin untuk konser Noah itu sekitar awal September lalu Izin ini dikeluarkan, mengingat tak ada kegiatan dan agenda politik dan kemasyarakatan yang digelar 3 Oktober besok. Ini mengacu juga pada kalender nasional secara umum. ‘’Karena Idul Adha jatuh pada sehari setelah konser, kami memberikan izin. Tapi ternyata kini berbuntut penolakan,’’ kata Wiji.

Kapolresta menyampaikan, semua di luar prediksinya. Sebab, pihaknya hanya menjamin suasana aman saja. Namun dalam perkembangannya tidak demikian. ‘’Muhammadiyah sendiri baru mengeluarkan kepastian jatuhnya Idul Adha juga akhir pekan lalu. Sebaiknya memang konsernya harus ditunda,’’ kata Wiji.Q kar

Dewan Resmi Sahkan Tatib DPRD Kab Mojokerto, Bhirawa Setelah resmi dilantik, Pimpinan DPRD definitif Kab Mojokerto menjalankan tugas pertamanya. Secara kolektif dalam sebuah sidang paripurna, DPRD mengesahkan tata tertib dewan periode 2014-2019. ‘’Setelah melalui pembahasan yang cermat, akhirnya tata tertib DPRD disahkan,’’ kata Ismail Pribadi (PDIP) usai memimpin sidang paripurna kemarin.

Selama memimpin sidang, Ismail didampingi tiga wakil ketua.

Yakni Sopii (Demokrat), Subandi (Golkar) dan Ainy Zuhro (PKB). ‘’Keberadaan tata tertib ini sangat penting untuk kelancaran kegiatan-kegiatan dewan.

Dengan Tatib itu kita jadikan pedoman dalam menjalankan lembaga dewan,’’ jelasnya.

Dengan disahkannya tata tertib itu, praktis pimpinan telah memiliki pedoman untuk menjalankan agendaagenda dewan lainnya. Seperti untuk rapat pembentukan alat-alat kelengkapan dewan. Maupun untuk menjalankan tugas-tugas dewan lainnya baik dalam fungsi penganggaran, penyusunan

produk-produk hukum maupun untuk pengawasan kinerja eksekutif.

Selain tata tertib, sejatinya ada satu lagi yang harus segera disahkannya. Yakni kode etik dewan. Pembahasan kode etik maupun Tatib sudah dimulai sejak periode sebelumnya dan langsung dilanjutkan anggota dewan periode yang sekarang sejak awal dilantik. Keberadaan kode etik semakin diperlukan menyusul beredarnya kabar perbuatan mesum yang melibatkan dua anggota dewan yang samasama sudah menikah.

Saat rapat di Surabaya 22 September lalu, anggota dewan berinisial Sj dari Partai Gerindra yang menjabat untuk periode kedua kedapatan satu kamar dengan anggota dewan cantik berinisal Ak dari Partai Nasdem yang baru menjabat untuk kali pertama. ‘’Kami sudah mendengar masalah itu, cuma kami belum bisa melangkah karena belum punya Badan Kehormatan. Tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,’’ kata Ismail.Q kar

Berkah Bagi Penjual Air Bersih Kamarau panjang seperti saat ini menjadi berkah bagi penjualan jasa air melalui truk tangki. Menurut sejumlah pengusaha air bersih di Yoso Wilangun, Kec Manyar, jika dihitung pesanan air bersih mencapai 350 tangki ukuran 5 ribu liter per hari.

Kalau dihitung setiap harinya ada 350 tangki keluar masuk Yoso Wilangun untuk mengirim air bersih. Mulai pesanan rumah tangga hingga perusahaan. ‘’Dan alhamdulillah sumur yang ada disini tak ada yang telat airnya,’’ kata Haji Mat pemilik depo air di Desa Yosowilangun, Rabu (1/10).

Bahkan, menurut Haji Mat, truk tangki kewalahan melayani pembeli air bersih akibat banyaknya pesanan air bersih. Itupun truk-truk tangki ini mendahulukan yang sudah berlangganan yang pembelianya musiman harus mengantri dulu. ‘’Biasanya pesan esok harinya, paginya langsung kita layani,’’ jelasnya.

Harga air bersih saat ini juga mulai naik dari Rp80 ribu sampai Rp100 ribu untuk setiap 5 ribu liter. Tergantung jauh dekat pengiriman. Selama mu-

sim kemarau ini antrean setiap truk bisa mencapai enam sampai tujuh truk tangki air bersih per hari. Harga beli air bersih per truknya cukup murah, hanya Rp15 ribu di Sumber Air Desa Yosowilangun, kemudian dijual ke pelanggan Rp 80 ribu hingga Rp100 ribu. ‘’Mahalnya harga air bersih ini karena sewa truk, biaya listrik yang terus naik, dan harga bahan bakar minyak (BBM),’’ kata Munalik (55), warga Desa Karang Kiring, Kec Kebomas.

Berbeda dengan, Suharyanto (40). Naiknya harga air itu akibat tingginya permintaan masyarakat karena musim kemarau. Dalam keadaan normal seorang sopir truk biasanya mendapatkan uang Rp520 ribu per hari, namun jika musim kemarau seperti saat

ini bisa mendapatkan antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta karena banyaknya permintaan. ‘’Dalam keadaan normal saya biasanya memasok sebanyak 5 kali per hari, namun kini bisa memasok air bersih hingga 10 kali per hari,’’ katanya.

Tingginya permintaan berakibat antrian berjam-jam puluhan truk yang menunggu giliran mendapatkan air di depo pengisian air Desa Yosowilangun, Kec Manyar. ‘’Memang harga air saat ini cukup tinggi, namun saya harus rela antri berjam-jam di depo pengisian air, sebab persediaan air juga minim. Jalan sampai macet karen antrian sedangkan ini berada ditengah perkampungan,’’ katanya.

Sementara itu, salah satu pegawai depo pengisian air, Hidayat mengakui, permintaan air saat ini sangat tinggi dibanding hari biasa, akibat kemarau. Namun, pihaknya mengaku tak dapat memenuhi semua permintaan pelanggan karena keterbatasan keter-

ist

Dimusim kemarau seperti ini ari bersih menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. sediaan air. ‘’Saat ini jumlah debit air di sejumlah depo pengisian air juga menurun, dan para pengelola kesulitan mencari air,’’ katanya.

Ia juga menjelaskan, dalam sehari setiap depo hanya mampu melayani 80 hingga 90 tangki yang berukuran 5 ribu liter air, berbeda dengan keadaan normal yang mampu melayani ratusan tangki.

‘’Usai melayani 90 tangki yang berukuran 5 ribu liter, kami tutup kembali deponya sebab minimnya keterbatasan air yang ada, sehingga tak sampai kehabisan air,’’ katanya.

Diketahui di wilayah Gresik ada dua titik sumber air bersih yang dijual kepada masyarakat dan perusahaan. Satu di Desa Suci dan di Desa Yosowilangun, Kec Manyar.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pencanangan Kabupaten Layak Anak Hanya Pencitraan Situbondo, Bhirawa Tingginya angka kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Situbondo kian memiriskan, akhir-akhir ini. Akibatnya tak sedikit muncul sorotan dari berbagai kalangan di Kota Santri. Sebagian dari mereka menilai launching Pemkab yang mencanangkan menuju Kabupaten Layak Anak (beberapa tahun lalu,dinilai hanya sebagai pencitraan semata).

Terbukti sejauh ini tidak ada proteksi perlindungan yang kongkrit dilakukan Pemkab Situbondo. Akibatnya tidak sedikit jumlah anak yang menjadi kekerasan fisik maupun psikis masih cukup tinggi dari tahun ke tahun di bumi Situbondo.

Menurut Jayadi, anggota KPPT Perlindungan Anak dan Perempuan Situbondo, dari 27 indikator Kabupaten Layak Anak, tak satupun Pemkab Situbondo menjalankan dengan baik. Jayadi yang juga mantan gugus tugas KLA itu menilai, pencanangan Kabupaten Layak Anak terkesan hanya jadi ajang pencitraan semata. “Ini hanya pencitraan saja,” tegas Jayadi yang juga seorang Advokat tersebut.

Setelah Pemkab melaunching menuju Kabupaten Layak Anak, tidak ada program yang jelas dari SKPD terkait.

Dimana secara khusus memiliki orientasi dengan Kabupaten Layak Anak. “Sejauh ini KPPT PA hanya maksimal memberikan bantuan terhadap korban. Sedangkan program pencegahan masih kurang optimal,” tegas Jayadi.Q awi

Permintaan Hewan Kurban Diprediksi Turun Banyuwangi, Bhirawa Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi memprediksi permintaan hewan kurban menurun pada Iduladha 1435 Hijriyah dibanding tahun 2013. Musababnya, harga hewan kurban di pasaran sedikit melonjak. Tahun lalu, dinas mencatat di Banyuwangi jumlah hewan yang dipotong sekitar 10 ribu ekor. Terdiri atas kambing 9 ribuan ekor dan sisanya sapi.

“Harga kambing kisaran Rp 1,6-2,5 juta.

Ada yang sampai Rp 3 jutaan per ekor.

Mungkin permintaan tahun ini turun, tapi tidak banyak,” kata Kepala Dinas Peternakan Banyuwangi, Heru Santoso diselasela sidak hewan kurban, Rabu (1/10).

Harga daging sapi pun terpantau di kisaran Rp 100 ribuan per kilogram. Ia menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai penyakit antrax, kulit dan mata di hewan kurban. Meski Banyuwangi dinilai aman antrax, bukan jaminan hewan kurban yang dijual lolos penyakit.

Saat sidak awal ini, pihaknya untuk sementara belum menemukan hewan kurban dengan ciri-ciri sakit. Ciri-ciri hewan kurban dalam kondisi sakit seperti: mata berair; keluar darah dari mata, telinga, dan hidung.Q nan

Dewan Pendidikan Bakal Seleksi Pengurus Baru Jombang, Bhirawa Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, bakal melakukan seleksi pengurus baru. Pasalnya kepengurusan DP 20092014 bulan ini habis masa baktinya.

Ketua Dewan Pendidikan, Junaidi Hidayat, meminta insan pemerhati pendidikan di kota santri serius mengawal proses ini agar nantinya terpilih dewan pendidikan yang berkualitas.

Junaidi Hidayat mengungkapkan, pada pemilihan anggota Dewan Pendidikan periode 2014 - 2019, mekanisme mekanisme pembentukan dan pemilihan pengurus DP, mengikuti atauran yang termuat PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. “Dalam aturan tersebut, menyebut jika bupati memegang otoritas penuh dalam mekanisme yang dimaksud,” ujarnya mengatakan.

Yang membedakan dari aturan sebelumnya, lanjut Junaidi, dalam menentukan anggota Dewan Pendidikan, Bupati memegang otoritas penuh. Berdasarkan dari timsel, Bupati akan menentukan 11 orang menjadi anggota Dewan Pendidikan dari 22 orang yang diusulkan. "Ini berbeda dengan cara pemilihan sebelumnya, jika dulu sistemnya penghitungan suara," jelas pengasuh PP Al Aqobah Kwaron Diwek ini menuturkan.Q rur

Kamis Wage 2 OKTOBER 2014

Demo Protes UU Pilkada, Mahasiswa Bawa Keranda Mayat Jalan Mundur hingga Melakban Mulut sebagai Simbol Matinya Demokrasi Pasuruan, Bhirawa Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR terus berlanjut. Kali ini, puluhan aktivis mahasiswa dari STKIP dan Unmer Pasuruan turun ke jalan ke gedung DPRD Kota Pasuruan, Rabu (1/10).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para mahasiswa membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi Indonesia. Mereka juga menutup mulut mereka dengan memakai lakban. Bahkan, aktivis tersebut juga berjalan mundur dari Taman Kota Pasuruan menuju DPRD Kota Pasuruan yang berjarak sekitar 500 meter.

Korlap aksi, Marta Afandi mengatakan hak rakyat telah mati karena dibunuh oleh anggota legislator jika RUU Pilkada tidak langsung di DPR RI disahkan. “Wakil rakyat cepat keluar. Jangan hanya dudukduduk di gedung yang ber-AC itu. sementara rakyat masih sengsara. Cepat keluar, kami tak ingin menemui di dalam gedung. Yang kami inginkan, anda-anda yang duduk di dewan kesini biar sama-sama panasnya,” teriak Marta Afandi.

Marta meminta kepada DPRD Kota Pasuruan agar menyatakan sikap penolakan terhadap pengesahan UU Pilkada tidak langsung. “RUU Pilkada tidak langsung harus kita lawan dan lawan. Sebab ini merupakan bentuk dari anti demokrasi. Kami akan

melawan dengan titik darah,” terang dia.

Menurutnya, perlawanan untuk menolak RUU Pilkada tidak langsung penting dilakukan. Pasalnya, hanya melalui Pilkada langsung yang bisa memunculkan pemimpin yang dikehendaki rakyat dan mendapatkan pemimpin daerah sesuai kehendak rakyat. Selain itu, UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD itu bertentangan dengan UUD 1945.

“Pilkada secara langsung harus tetap dilaksanakan, karena sesuai konstitusi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tentang pemilihan kepala daerah. Justru Pilkada yang diserahkan DPRD, akan sangat berbahaya.

Nantinya akan terjadi konspirasi antara legislatif dan eksekutif yang akan menggerogoti anggaran APBD. Serta tidak bisa mencari pemimpin sesuai keinginan rakyat,” kata Marta Afandi.

Sebagai bukti, para mahasiswa meminta agar kepada para dewan menandatangani nota kesepakatan menolak UU Pilkada tidak langsung.

Hingga akhirnya, pimpinan

hilmi husain/bhirawa

Puluhan mahasiswa berjalan mundur dari Taman Kota Pasuruan menuju gedung DPRD Kota Pasuruan, Rabu (1/10) sementara DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki bersama sejumlah dewan lainnya keluar dan menemui para pengunjuk rasa. Ismail Marzuki secara pribadi mengaku mendukung pemilihan langsung.

Alasannya sama yakni UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke

DPRD itu bertentangan dengan UUD 1945.

“Atas nama pribadi saya mendukung agar pemilihan kembali dilakukan langsung oleh rakyat. Tapi, bagaimanapun kami disini harus tetap menghargai UU yang dihasilkan teman-teman di pusat,” ujar Ismail Marzuki kepada

para aktivis yang berdemo.

Selain menolak, Ismail Marzuki dari PKB bersama Aris Budi dari PAN, Sahlawi dari Golkar dan Sumarjono dari Gerindra turut menandatangani nota kesepakatan penolakan terhadap pengesahan UU pilkada tidak langsung.Q hil

Warga Pertanyakan Proyek PMI Kota Batu Rintis Tipe C PL Kawasan Kritis Sampang, Bhirawa wasan kritis daerah tangkapan sungai Pembangunan penunjukan langsung dan danau di dusun Song-osong Desa (PL) proyek kasawan kritis daerah Aeng Sareh, adalah Nomenklatur yang tangkap sungai dan danau di Dusun berdasarkan Perda yang mengacu pada Song-osong Desa Aeng Sareh KecaNomenklatur kementrian PU. "Kematan Sampang Kota, dipertanyakan giatannya dapat berupa kegiatan sejumlah warga setempat. Pasalnya konstruksi air secara umum, baik itu proyek tersebut terindikasi menyalahi saluran pembuang, saluran irigasi, prosedural. embung, bendungan, bending, plengJakfa (26) warga dusun Song-osong sengan dan lain-lain. Bahkan Lokasi Desa Aeng Sareh Sampang kota Rabu itu atas usulan tokoh di sana termasuk (1/10), mengungkapkan proyek pemJakfar yang memprotes tersebut, lalu bangunan saluran tersebut diduga kita survey dan memenuhi aspek telah menyalahi aturan, sebab berdateknis.Q lis sarkan pengumuman elektronik proyek tersebut, termasuk pengadaan langsung (PL) kegiatan rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau dengan anggaran kurang lebih Rp 149 juta.

"Padahal lokasi pekerjaan tersebut tidak termasuk kawasan kritis seperti yang muncul di pengumuman elektronik, sebab disekitar lokasi tidak ada sungai dan danau lalu apa alasan PU Pengairan Sampang menentukan lokasi tersebut sebagai kawasan kritis.kata Jakfar yang juga aktivis fajar pergerakan mahasiswa pemuda sampang (PMPS).

Hal senada juga diungkapkan Moh Jamali (24) warga dusun song-osong Desa Aeng Sareh Sampang kota. Pembangunan saluran tersebut benar tidak ada sungai dan danau di sekitar lokasi, yang ada hanya termpat pembuangan air rumah tangga saja.

Sementara di tempat terpisah Imam Iriawan kabid operasi dan pemeliharaan PU Pengairan Kabupaten Sampang, ia membantah kalau lokasi proyek PL di dusun Song-Osong menyalahi pronurkholis/bhirawa sedur, sebab semua itu sudah Lokasi proyek kawasan kritis di Dusun Song-Osong Desa berdasarkan kajian teknis.

Kegiatan rehabilitasi ka- Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kota.

Batu, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan kepada pendonor darah dan pasien, PMI Kota Batu merintis pembangunan Unit Transfusi Darah Tipe C. Dengan tipe ini, PMI Kota Batu hanya melayani donor darah dan bank darah. "Kita hanya melayani pendonor saja, untuk proses skreaning dari penyakit akan dikirim ke PMI Induk di kabupaten Malang dan Kota Malang. Sedangkan untuk bank darah, kita meminta darah yang sudah diskreaning tersebut," ungkap Sekretaris PMI Cabang Kota Batu, Asemat, kepada bhirawa sebelum menghadap Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Rabu (1/10).

Dijelaskan, untuk merealisasikan pembentukan unit transfusi darah, PMI Kota Batu telah mengajukan anggaran untuk pembelian alat blud bank senilai Rp 235 juta dan gel test uji serasi Rp 270 juta, serta penambahan biaya operasional. "Untuk kegiatan donor darah, setiap bulannya kita kan harus membeli sendiri kantong darah, harganya masih cukup mahal yaitu antara Rp 65 ribuan per kantong yang jenis single. Kalau yang terbaru kantong jenis double dan triple," tukasnya.

Selain pengajuan anggaran tersebut, PMI Kota Batu juga telah mengirim 2

petugas unit transfusi darah bersekolah ke Yogjakarta. Mereka mengikuti pendidikan teknik transfusi darah. "'Kita harapkan mereka bisa mengajak peserta didik lainnya untuk bertugas di PMI Kota Batu," kata Asemat.

Ditambahkan untuk mewujudkan unit transfusi darah seperti PMI Kota Malang dan Kabupaten Malang, tampaknya masih belum bisa diwujudkan karena terkendala anggaran. Sebab untuk pembelian alat pemeriksa darah dari penyakit (sterilisasi) harganya sangat mahal, yaitu sekitar Rp 1,2 miliar.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengakui bahwa minimnya anggaran dan tenaga ahli di PMI membuat lembaga tersebut kesulitan memberikan pelayanan yang maksimal. "Anggaran yang disediakan Pemkot Batu hanya Rp 50 juta pertahun sejak 2012 lalu. Sebelumnya bahkan hanya Rp 25 juta saja," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan Unit Transfusi Darah, PMI kota Batu akan merumuskannya dalam Musda mendatang. "Kepengurusan PMI Cabang Kota Batu kan sudah habis masa bhaktinya. Makanya pengurus tadi melaporkan untuk pelaksanaan Musda," tuturnya.Q sup

KPU Sempat Buat Tahapan Pemilukada Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep sempat membuat tahapan dan rancangan anggaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang akan dilaksanakan bulan Juni 2015. Namun, setelah melalui rapat paripurna, DPR menetapkan Undangundang Pilkada dimana pemilihan kepala daerah akan berlangsung di DPRD, komisioner KPU Sumenep tidak bisa melaksanakan tahapan itu.

Ketua KPU Sumenep, A Waris Umar mengatakan, setelah Pilpres tuntas, pihaknya langsung membahas persiapan tahapan dan usulan anggaran Pemilukada Sumenep yang akan berlangsung pertengahan tahun 2015.

Namun, karena mekanisme pemilihan kepala daerah sudah berubah pasca ditetapkannya UU Pilkada oleh DPR, pihaknya mengaku masih menunggu

intruksi dari KPU pusat, sebab dipastikan mekanismenya akan berbeda.

"Sebenarnya kami sudah sempat membuat tahapan dan rancangan anggaran. Tapi kan undang-undangnya sudah berubah, jadi kami masih menunggu diberlakukannya undangundang yang baru," kata A Waris, ketua KPU Sumenep, di kantornya, jalan Asta Tinggi Sumenep, Rabu (1/10).

Waris memaparkan, salah satu agenda yang sempat dibahas yakni tahapan pilkada yang akan dimulau bulan Desember 2014 ini karena pelaksanaan pilkada akan digelar Juni 2015 mendatang.

"Seandainya undang-undangnya tidak berubah, tahapan pemilukada Sumenep sudah mulai bulan Desember 2014. Tapi karena undang-undangnya baru, ya kami tidak bisa serta-merta melanjutkannya, khawatir berbenturan dengan aturan yang baru," urainya.Q sul

Alasan Masih Banyak Utang, PSK Gude Enggan Dipulangkan Para pekerja seks komersial (PSK) di lokasi Wisma Harapan atau yang lebih dikenal nama Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, enggan dipulangkan. Alasannya, mayoritas masih mempunyai tanggungan hutang puluhan juta rupiah ke rentenir maupun Bank resmi.

sudarno/bhirawa

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun, Drs. Suyadi, M.Si (tengah) usai sosialisasi penutupan lokalisasi Gude Rabu (1/10) mengadakan peninjauan bersama stafnya.

Menurut salah satu PSK asal Jombang, Erni (28), saat ini hutangnya pada rentenir mencapai Rp25 juta rupiah. Sedangkan 'tamu' sudah mulai. Karena itu, ia berharap pemerintah menunda penutupan lokalisasi hingga 2-3 tahun mendatang. Selain menanggung hutang, juga harus mencukupi kehidupan keluarganya di rumah.

"Kalau ditutup dalam waktu dekat, bagaimana dengan hutang saya. Belum lagi biaya hidup keluarga saya di rumah,"kata Erni, usai sosialisasi penutupan lokalisasi Gude oleh Dinsosnakertrans bekerja sama dengan Komisi Perlindungan AIDS (KPA) dan

lembaga konseling, di aula lokalisasi Gude, Rabu (1/10).

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang mucikari, Emiel (35) asal Bojonegoro. Menurutnya, memang wisma yang ditempati milik pribadi yang dibelinya sekitar 10 tahun lalu. Namun sertifikatnya digadaikan ke salah Bank.

Kalau lokalisasi ditutup dalam waktu dekat, hampir dapat dipastikan wisma miliknya disita oleh Bank karena tak lagi mampu mengangsur. "Memang wisma ini milik saya. Tapi sertifikatnya saya gadaikan ke Bank. Kalau lokalisasi ditutup, uang apa buat mencicil. Padahal

angsurannya baru dapat enam kali," terang Emiel, kepada wartawan.

Sementara itu, ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna lokalisasi Gude, Tohirin, berharap pemerintah meninjau ulang masalah penutupan lokalisasi ini. Alasannya, selain nantinya akan berdampak munculnya prostitusi liar, selama di lokalilasi Gude termasuk paling tertib segalanya. Mulai dari kesehatan hingga keamanan.

"Saya minta pemerintah memikirkan dampaknya. Selain berdampak munculnya prostitusi liar, terus masyarakat sini yang menggantungkan hidupnya dari tempat ini, bagaimana? Mereka punya anak punya keluarga," ujar Ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna lokalisasi, Tohirin, kepada wartawan.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun, Drs. Suyadi, M.Si mengatakan, keputusan untuk menutup lokalisasi Gude, sudah final. Sesuai rencana, loka-

lisasi yang telah berdiri sejak tahun 70-an ini, akan ditutup selamanya pada bulan Nopember 2014 mendatang. Sedangkan untuk para PSK, yang bersedia menjadi TKW ke luar negeri, akan disalurkan.

"Kita menutup bukan tanpa solusi. Selain pesangon sekitar Rp5.050.000/orang, bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri sebagai penata rumah tangga, kita salurkan. Kita sudah tunjuk PJTKI nya. Gratis, tidak bayar," terang Kadinsosnaker Kabupaten Madiun, Suyadi, kepada wartawan, diselasela acara sosialisasi penutupan lokalisasi Gude, Rabu (1/10).

Untuk diketahui, saat ini jumlah PSK penghuni lokalisasi Gude, sebanyak 77 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11 orang berasal dari Kabupaten Madiun dan 46 orang dari beberapa kota di Jawa Timur. Sedangkan sisanya berasal dari luar Jawa Timur.Q dar

JAWA TIMUR

Kamis Wage 2 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

JICA dan TN BTS Kembangkan Pilot Project Edelweis Semeru Lumajang, Bhirawa JICA (Japan International Cooperation Agency) bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan didukung Pemkab Lumajang terus mengembangkan proyek land of edelweiss sebagai rintisan di lahan seluas 2 hektar di kawasan Ranu Regulo yang berada di kawasan gunung Semeru.

Di lahan yang terletak dekat dengan danau yang lokasinya tidak jauh dari Ranu Pane ini, secara bertahap dikembangkan bunga edelweiss sejak Tahun 2012. ‘’Edelweiss merupakan salah-satu vegetasi Semeru dari 27 jenis vegetasi lainnya yang dikembangkan seluas 2 hektar di Ranu Regulo. Pilot project ini melibatkan masyarakat yang bermukim di lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa ini,’’ jelas Andi Iskandar, pegiat JICA. Lebih lanjut Andi mengungkapkan motivasi awalnya adalah tanaman ini menjadi tanaman khas di Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. ‘’Artinya, tidak hanya menjadi vegetasi di berbagai spot lereng Semeru saja,’’ lanjut Andi.

Di rumah-rumah warga di Desa Ranu Pane harapannya ditanam edelweiss menggunakan polibag-polibag. Sehingga, edelweiss akan menjadi identitas dan ciri khusus di Gunung Semeru ini. ‘’Hal itu bias diwujudkan jika nanti di setiap rumah warga di Ranu Pane tertanam edelweiss. Dan land of edelweiss yang kami garap sekarang benar-benar mekar,’’ ungkapnya.Q yat

Fraksi Partai Gerindra Diduga Goyang Ketua DPC Hembuskan Isu Subhan Tolak RUU Pilkada Baru Kab Malang, Bhirawa DPRD Kabupaten Malang sudah menetapkan pimpinan dewan baru dan pimpinan fraksi baru, pada beberapa Minggu lalu. Namun hal itu tidak membuat kekompakan sebagian anggota dewan yang diusung oleh partai politik (parpol). Sehingga anggota parpol yang kini duduk sebagai wakil rakyat terkesan telah membuat kelompok-kelompok sendiri, guna menyusun kekuatan.

Hal ini kemungkinan juga terjadi karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah disahkan anggota DPR RI, bahwa Pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat namun dipilih langsung oleh anggota DPRD. Sehingga anggota DPRD Kabupaten Malang yang baru ini berebut pengaruh, agar memiliki nilai tawar yang tinggi pada calon bupati (cabup). Sebab Pilkada Kabupaten Malang akan digelar pada 2015 mendatang.

Tidak hanya saling sikut menyikut di antara anggota dewan yang lainnya, tapi juga terjadi pada kader parpol yang dengan sengaja menggulirkan

isu dan fitnah terhadap pimpinan parpol daerah, yang bertujuan untuk menggulingkan kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Seperti yang terjadi di internal Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang yang diduga akan menggulingkan Ketua DPC Partai Gerindra kabupaten setempat H Subhan, yang kini juga masih menjabat Wakil Bupati Malang.

Karena, saat ini Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Malang memiliki satu fraksi (7 kursi), dan sebelumnya Gerindra hanya memperoleh tiga kursi pada periode 20092014. Bahkan saat ini Partai Gerindra masuk dalam pim-

cyn/bhirawa

H Subhan pinan dewan, yakni Wakil Ketua III DPRD. Isu yang berkembang saat ini, Subhan tidak setuju dengan putusan anggota DPR RI terkait Pilkada dipilih langsung oleh anggota DPRD. Padahal UU Pilkada tersebut awalnya digulirkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang di dalamnya domotori oleh

Anggaran Rp 46 M KPUD Kediri Akan Direvisi Kab Kediri, Bhirawa Dengan disahkanya Undang-undang Pilkada , alokasi anggaran Rp 46 Miliar, yang diperuntukan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri dinilai mubazir. Untuk itu, DPRD Kabupaten Kediri, akan merevisi anggaran, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkanWakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Iskak Maulana, jika undang-undang pemilihan kepala daerah yang baru telah berlaku, otomatis Pemerintah Kabupaten Kediri akan merevisi anggaran pilkada. “Anggaran Pilkada tidak langsung Kisaran Rp. 500 juta sampai Rp 1 miliar saja sudah cukup Buat apa lagi butuh dana besar,” kata dia, Selasa (30/9) usai pelantikan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri.

Menurut Iskak, memang Pemerintah Kabupaten Kediri sudah mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah sebesar Rp 30 miliar pada 2014 ini. Bahkan, dana tersebut ditambah lagi sebesar Rp 16 miliar, dalam anggaran 2015.

Kondisi itu, seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno tahun depan.Q mb2

Partai Gerindra.

Namun hal itu dibantah oleh Subhan. “Saya hingga saat ini masih loyal dengan Partai Gerindra, sehingga apa yang diputuskan oleh pimpinan partai, maka saya akan mematuhi serta menjalankan apa yang diperintahkan oleh pimpinan partai,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang H Subhan, Rabu (1/10), kepada Bhirawa.

Ia menegaskan, dirinya tidak pernah menyatakan tidak setuju dengan UU Pilkada yang memilih langsung kepala daerah melalui anggota DPRD, baik itu melalui media cetak dan elektronik maupun dengan siapa saja. “Isu yang dihembuskan oleh kader Partai Gerindra yang kini duduk sebagai anggota dewan, memang ada upaya untuk menggulingkan saya dari kursi Ketua DPC,” tegas dia.

“Dalam isu tersebut sudah sampai pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan saya pun juga sudah dipanggil DPP terkait isu tersebut. Karena saya

tidak pernah merasa ngomong pada media tentang menolak pilkada dilpilih langsung oleh anggota DPRD, maka saya tetap menyampaikan pada pimpinan Partai Gerindra yang ada di DPP, bahwa saya tidak pernah menyatakan hal itu,” aku Subhan.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang Kartala membantah, jika isu berkembang saat ini terkait Fraksi Gerindra akan menggulingkan kursi Ketua DPC Partai Gerindra Subhan. “Itu tidak benar.

Karena hingga saat ini di internal fraksi semdiri tidak pernah ada yang menyatakan hal tersebut,” unagkap dia.

“Hingga kini Fraksi Gerindra masih kompak, dan masih loyal pada Subhan. Kemungkinan saja isu yang menyatakan bahwa Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang menolak RUU Pilkada yang baru, memang sengaja dihembuskan oleh orang lain yang mengatasnamakan kader Partai Gerindra,” tuturnya.Q cyn

Tak Pasang Bendera, Wali Kota Batu Ancam Cabut Izin Usaha

BPJS Ketenagakerjaan Laporkan Perusahaan Nakal ke Kejaksaan Jember, Bhirawa Tunggak bayar iuran bulan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jember, melaporkan 135 perusahaan ke Kejaksaan Nergeri Jember. Ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan tunggakan iuran perusahaan hingga miliaran rupiah.

Kepala BPJS Ketenagaankerjaan Muhyidin mengatakan, laporan ini tujuannya untuk meminta bantuan kejaksaan untuk menyelesaikan tunggapan tersebut. "Kejaksaan merupakan salah satu pengacara negara, untuk menagih tunggakan pembayaran dari 135 perusahaan nakal tadi," terang Muhyidin.

Muhyidin mengaku, pelaporan ini dilayangkan, terkait dengan adanya tunggakan iuran dari ratusan perusahaan itu, kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sementara total tunggakan yang tercatat dari 135 perusahaan tadi, nilainya cukup fantastis. "Hingga akhir Bulan September ini, jumlah tunggakan yang belum terbayarkan, mencapai angka hingga Rp. 6 Miliar," ungkapnya.

Menurut Muhyidin, lama tunggakan iuran perusahaan-perusahaan itu bervariasi, mulai dari enam bulan hingga dua tahun.

Pihaknya meminta kepada para perusahaan tadi, untuk segera melunasi tunggakannya. "Karena jika tidak, maka perusahaan itu akan berurusan dengan pengacara negara (kejaksaan)," tegasnya.Q efi

7

supraytino/bhirawa

Salah satu sungai di Kecamatan Glagah yang tahun ini dilakukan pengerukan untuk meningkatkan kapasitasnya.

Pemkab Lamongan Tambah Volume Tandon Air, Keruk 60 Waduk Desa Lamongan, Bhirawa Dalam Perubahan APBD 2014, Pemkab Lamongan kembali menganggarkan pengerukan waduk sebanyak 19 lokasi. Sehingga total waduk yang tahun ini dikeruk mencapai 60 lokasi dengan anggaran mencapai Rp 6,304 miliar. Tambahan kegiatan pengerukan 19 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 2,403 miliar tersebut diantaranya untuk Waduk Lembeyan Desa Doyomulyo Kecamatan Kembangbahu.

Kemudian pengerukan Waduk Guminingrejo Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung dan Pengerukan Waduk Balong Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng. Selain itu juga dilakukan pengerukan untuk Waduk Desa Puripan Desa Bedingin Kecamatan Sugio dan Waduk Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring.

“Melalui PAPBD yang sudah disepakati bersama rekan kerja di DPRD, ada penambahan pengerukan waduk di 19 lokasi senilai total Rp 2,403 miliar. Ditambah 51 lokasi sebelumnya, sehingga tahun ini Pemkab Lamongan melakukan pengerukan di 60 lokasi dengan total anggaran Rp 6,304 miliar,“

ungkap Kepala PU Pengairan Supandi melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni.

Pengerukan tersebut, ujar dia, selain untuk melakukan normalisasi waduk dari sedimen dimaksudkan untuk meningkatkan volume tamping air hujan. “Ini bagian dari upaya antisipasi mengatasi kekeringan di musim kemarau, dengan menyediakan sumber air baik untuk pertanian maupun air bersih, “ kata dia.

Selain melakukan pengerukan waduk, Pemkab Lamongan melalui PAPBD 2014 juga menambah lokasi sungai yang dikeruk. Yakni sebanyak 12 lokasi sungai dengan total anggaran Rp 1,183 miliar. Sementara sebelumnya sudah dilakukan pengerukan terhadap 8 lokasi sungai dengan anggaran Rp 1,022 miliar.

Di antara sungai yang dikeruk di musim kemarau ini adalah Kali Desa Miru Kecamatan Sekaran dan Kali Desa Sumberaji Banjarejo Kecamatan Sukodadi. Juga melakukan pengerukan untuk Saluran Sluis Konang dan Karangturi di Kecamatan Glagah serta Kali Gendongkulon Kecamatan Babat dan Pembersihan Kali Asinan yang berada di Kecamatan Brondong.Q yit

Batu, Bhirawa Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, mengancam kepada para pelaku usaha akan mencabut izin usahanya.

Hal ini akan dilakukan wali kota jika para pelaku usaha tersebut tidak patuh dalam memasang bendera. Tak hanya dalam peringatan hari Kesaktian Pancasila, tetapi juga peringatan hari besar nasional lainnya.Hal ini disampaikan wali kota usai memimpin peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Stadion Brantas Kota Batu, Rabu (1/10).

Ketegasan wali kota ini berkaitan dengan upaya revolusi mental dari masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ketika walikota turun lapangan, ternyata masih banyak warganya termasuk pelaku usaha yang tidak memasang bendera saat peringatan hari besar nasional.

“Ternyata pemasangan bendera di mayarakat dalam peringatan hari besar nasional belum terlaksana dengan baik. Seakan pemasangan bendera bukan bagian terpenting dari pembangunan. Karena itu saya instruksikan kepada para camat dan asisten agar memsosialisasikan bahwa untuk hari-hari besar nasional seluruh warga masyarakat wajib memasang bendera,” tegas Eddy Rumpoko.

Revolusi mental ini, katanya, diperlukan agar masyarakat terutama generasi mudah bisa menjawab tantangan pembangunan. Untuk itu walikota menyatakan keseriusannya untuk menggandeng generasi muda dan pelaku usaha untuk mewujudkan program pembangunannya.

Khusus kepada pelaku usaha, walikota akan lebih serius dan tegas dalam melaksanakan peraturan. Salah satunya, peraturan pemasangan bendera kepada pelaku usaha saat peringatan hari besar nasional. Jika ditemukan ada pelaku usaha yang tidak menjalankan, wali kota tak segan untuk mencabut izin usahanya.

“Untuk pelaku usaha saya tegaskan akan mecabut ijinnya jika tak memasang merah putih. Karena saya sudah menghimbau kepada camat dan asisten untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat,” ujar Eddy.

Sedangkan untuk para generasi muda, wali kota juga akan melibatkan mereka dalam pembangunan. Dalam program pembangunan di tahun 2015, wali kota memiliki program penataan lingkungan secara makro. Maksudnya, jajaran pemerintah kota akan menata dan mengatur keberadaan hutan, mata air, pertanian, sampai irigasi, sehingga semuanya berfungsi dengan baik. Q nas

nas/bhirawa

Pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Stadion Brantas Kota Batu, Rabu (1/10).

Sosok Plt Sekda Tuban, Pejabat yang Bisa Terjemahkan Ide Bupati Tak semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban mengenal sosok dan kiprah Dr. Ir. Budi Wiyan, M.Si, kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) yang saat ini menjabat sebagai Plt. Sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Tuban yang ditinggalkan almarhum Drs. H. Heri Sisworo, MH pada awal bulan September 2014.

Akan tetapi banyak orang yang merasakan, baik masyarakat Tuban dan utamanya para PNS serta penentu kebijakan baik di tingkat pemerintahan desa hingga kepala dinas akan perencaaan progam dari pejabat yang mengawali karirnya dari Kapala bidang (Kabid) Perekonomian badan yang saat ini ia pimpin.

Tidak hanya itu, orang nomor wahid di Bumi Wali Tubansebutan lain kabupaten Tubanjuga pernah mengungkapkan, dari beberapa pejabat yang bisa menerjemahkan program dari pikir-

an Bupati H. Fathul Huda di antaranya adalah mantan Kepala Dinas Perekonomian & Pariwisata dalam hal ini adalah Budi Wiyana.

“Ada bebepa pejabat yang bisa menerjemahkan pikiran dan ide saya, termasuk di antaranya adalah Pak Budi Wiyana,” kata Bupati saat Ngobrol dengan Bhirawa terkait dengan beberapa program kerja Bupati pada sebuah kesempatan di rumah dinas Bupati.

Pada sisi lain, sejumlah rekan kerja yang pernah menjadi anak

hud/bhirawa

Dr. Ir. Budi Wiyan, M.Si buah Budi Wiyana dan saat sama-sama masih menjadi bawahan, mulai dari Staf, Kasi dan saat ini rata-rata sudah menjabat

sebagai kepala bidang (Kabid) banyak mengungkapkan cara kerja pria asala Kabupaten Nganjuk tersebut yang dinilai “ora nduwe udel” (Tidak punya lelah.

–Red.) “Sebagai teman, banyak pengalaman dan pendidikan yang kita serap dari cara mempimpinnya, selain tidak ada skat antara anak buah dan pimpinan, akan tetapi pekerjannya tetap selesai dan profesional, bahkan sampai saat ini saya serba repot mau Ngoko, beliau adalah pimpinan, tapi kalau ngomong pakai boso kromo (Bahasa jawa halus) juga ewoh pakewuh,” kata ir. Rochmad Hariyanto Kabid Sosbud Bappeda Pemkab Tuban.

Banyak juga kalangan yang berpendapat, lepas dari kontek politik di internal birokrasi, sesorang dianggap layak menjadi pimpinan, selain cakap, lues bisa momong juga sudah menguasai

perencanaan kerja, perencanaan keuangan atau anggaran dan menguasai perencanaan pengadaan barang dan jasa serta bisa membaca, menerjemahkan RPJMD. “Pak Budi sudah lihai akan hal itu mulai dari masih menjadi Kabid di Bappeda. Semua apa yang direncanakan sangat terukur dan konsisten, artinya Input dan output sudah bisa dirasakan, beliau sangat fisioner, dan saya pikir beliau sangat layak pada posisis tersebut,” kata Ir. Sony Kurniawan Kabid Ekonomi Bappeda Tuban.

Di tempat yang berbeda, Direktur BUMD Migas Pemkab Tuban, Maria Mahdalena juga mengungkapkan akan kepandaian serta tanggungjawab akan pekerjanya dari Budi Wiyana. “Pak Budi tidak pernah mengatakan tidak bisa setiap pekerjaan yang dibebankan, dan semua pekerjaan se-

lesai, itu yang kami suka,” kata Maria.

Terkait dengan hal tersebut, Plt.Sekda Pemkab Tuban Dr.ir.

Budi Wiyana, M.Si saat dikonfirmasi bhirawa, jika dikasih mandat oleh Bupati Huda mengantikan almarhum Drs. H. Heri Sisworo, MH hanya tersenyum. “Sampean iki iso-iso wae, ojo ndisik i kerso, tapi nek dikasih amanat yo ojo mlayu,” kata lulusan Unibra Malang ini.

Untuk diketahui, Budi Wiyana yang menempuh pendidikan S 2 dan doktoralnya (S 3) di Untang Surabaya ini mengawali karir birokrasinya mulai dari staf, kasi, Kabid di lembaha yang saat ini ia pimpin, juga pernah menjadi Kabid Perekonomian dan naik Kepala Dinas Perekonomian & Pariwisata sebelum menjabat sebagai Kepala Bappeda dan plt.

Sekda Pemkab Tuban ini.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8

Listrik dan Gas Elpiji Picu Inflasi Jatim 0,333 %

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Pemprov, Bhirawa Dampak dari kenaikan harga bahan bakar gas elpiji 12 kg dan tarif dasar listrik (TDL) masih menjadi pemicu kenaikan inflasi Jatim pada September 2014 mencapai 0,33 persen. Tingginya inflasi Jatim lebih tinggi dari inflasi nasional periode sama hanya 0,27 persen.

Sumber: Bank Indonesia (29 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Jatim Masih Butuh Mal Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan mal di Jatim bakal terus bertambah, karena besarnya minat masyarakat mengunjungi sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah ini.

Menurut Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) cabang Jatim, Riza Wibowo mengungkapkan untuk setiap tahun rata-rata terjadi peningkatan keterisian tenant mal di Jatim mencapai 10-15%.

Degan tingkat keterisian itu, menunjukkan adanya pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru baik bisnis makanan mauun produk pakaian, elektronik dan barang-barang lain.

“Saat ini memang sudah banyak perubahan komposisi tenant di mal. Rata-rata mal saat ini 40% diisi oleh tenant kuliner dan 60% adalah produk. Bahkan sesuai segmen seperti Surabaya Town Square bisnis kuliner 80% dan entertainment, 20% nya adalah tenant produk,” Katanya di Surabaya, Rabu (1/10) kemarin. Ia menambahkan, jumal mal yang berada di Surabaya mencapai 23 mal dimana jumlah pengunjung mal sekitar 50% dari total penduduk Surabaya dengan jumlah 3 juta orang. Untuk itu, lanjutnya masih terdapat kesempatan untuk menambah mal di Surabaya , termasuk pada kabupaten atau kota yang berada di Jatim khususnya kota dan kabupaten yang belum memiliku pusat perbalanjaan modern.

“Jika saya prediksikan, pusat perbalanjaan akan mengalami pertumbuhan sebesar 20% pada tahun ini. Salah satunya adanya perluasan mal seperti Tunjungan Plaza 5 dan 6 di Surabaya , dan pengerjaan Marvell City Mall,” tuturnya. Pada tahun ini Lippo Mal tengah membbidik pembangunan mal baru di kawasan Jl. Raya Gubeng Surabaya. Mal Lippo seluas 20.000 m2 tersebut akan dibangun di samping Siloam Hospitals atau mal yang terintegrasi dengan rumah sakit.

“Mungkin dimulai tahun depan. Mal terkoneksi dengan rumah sakit ini semacam superblok karena kami melihat potensinya yang bagus. Sehingga penunggu pasien di rumah sakit bisa memanfaatkan fasilitas dan bisa berkunjung ke mal,” ujar pria yang meruQ wil pakan Direktur Regional Mall Lippo ini.Q

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, AG5254SF, a/n.

Suyiti, Ds. Jeli, Karangrejo-T.Agung No. 1470/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2013, Merah Hitam, AG6074RAA, a/n. Sri Indarti, Ds. Nyawangan, SendangT.Agung No. 1471/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2005, Hitam Orange, AG2047RM, a/n. Saiful Munir, Ds. Kromasan, NgunutT.Agung No. 1472/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Truck Hino, th. 1987, Kuning Hijau, AG8527UA, a/n. Mulyadi, Jl Sisingamangaraja RT: 005 RW: 007-Kediri No. 1473/IMB/BI-II/2014

trie diana/bhirawa

Inflasi di Jatim masih dipengaruhi kenaikan listrik dan elpiji. Sebab, rata-rata masyarakat Jatim merupakan kalangan menengah dimana menggunakan gas elpiji 12 kg. Gas elipiji tersebut kini mengalami kenaikan harga.

Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Stabilisator Garam Sumenep, Bhirawa Anjloknya harga garam rakyat di kisaran Rp350-Rp400 perkilogram membuat Asosiasi Petani Garam Rakyat Seluruh Indonesia (Apgasi) meminta pemerintah serius untuk membentuk lembaga stabilisator harga garam rakyat supaya harga komoditas bisa stabil.

“Harga garam rakyat anjlok adalah persoalan yang nyaris terjadi setiap tahun, karena itu wajib dibentuk lembaga stabilisator harga garam rakyat guna melindungi nasib petani,” kata Ketua Apgasi, Syaiful Rahman, di Sumenep, Jawa Timur, Rabu (1/10).

Ia menjelaskan lembaga stabilisator harga untuk melindungi nasib petani garam rakyat sebenarnya wacana lama atau sudah dibicarakan sejak beberapa tahun lalu. “Pada 2012, wacana tersebut menguat dan PT Garam sempat disebut oleh pemerintah untuk bertindak sebagai lembaga stabilisator harga. Namun, hingga sekarang ternyata sebatas wacana. Saat ini, harga rata-rata garam rakyat Rp400 perkilogram,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan tentang harga garam rakyat, yakni Rp750 perkilogram untuk kualitas satu (KW1) dan Rp550 perkilogram untuk kualitas dua (KW-2). “Namun, amanat peraturan pemerintah itu tidak pernah terealisasi. Hingga sekarang, tidak satu pun pabrikan atau pengusaha yang membeli garam rakyat sesuai amanat peraturan tersebut, karena mereka berdalih harga beli garam rakyat menyesuaikan dengan mekanisme pasar,” ucapnya.

Dalam konteks itu, kata dia, wajib dibentuk lembaga stabilisator harga yang salah satu tugasnya adalah menyerap (membeli) garam rakyat sesuai amanat peraturan pemerintah. “Kalau mau menunjuk PT Garam yang statusnya badan usaha milik negara (BUMN), silakan. Saat ini, PT Garam juga belum bisa membeli harga garam rakyat sesuai amanat peraturan pemerintah, karena PT Garam beralasan tidak boleh rugi ketika menjalankan fungsi bisnisnya,” paparnya. Q sul,ant

“Memang inflasi Sementara koLAJU INFLASI DI JATIM di Jatim masih dimoditas yang harpengaruhi kenaiganya terkendali Kota/Kabupaten Inflasi % kan listrik dan eldan memberikan Surabaya 0,41 piji. Sebab, rataandil terbesar terJember 0,41 rata masyarakat jadinya deflasi adKediri 0,34 Jatim merupakan alah turunnya harMalang 0,26 kalangan menenga bawang merah.

Sumenep 0,25 gah dimana mengKemudian emas Banyuwangi 0,11 gunakan gas elpiji perhiasan, angkuMadiun 0,07 12 kg. Gas elipiji tan antar kota, Probolinggo 0,04 (terendah) tersebut kini mendaging sapi, cabai INFLASI 6 KOTA DI PULAU JAWA rawit, angkutan galami kenaikan harga,” kata Kepala udara, kelapa, Kota Inflasi % Badan Pusat Stakendaraan carter/ Bandung 0,57 tistik Jatim, M Sairi rental, bensin dan Jogjakarta 0,49 Serang 0,43 Hasbullah di Surabuah melon.

Semarang 0,41 baya, Rabu (1/10).

Pada SeptemSurabaya 0,41 Penyebab lainber 2014 dari 8 Jakarta 0,16 nya inflasi di Jatim kota Indeks Hardiantaranya sumga Konsumen bangan dari kelom(IHK) di Jatim, pok perumahan, air, listrik, dan bahan semua kota mengalami inflasi. Inbakar elpiji mencapai 0,21 persen ter- flasi tertinggi terjadi di Jember hadap kinerja inflasi selama Septem- dan Surabaya masing-masing 0,41 ber 2014. Ditambahkan Sairi, persen. Kemudian diikuti Kediri penyebab lain inflasi di Jatim ikut 0,34 persen, Malang 0,26 persen, dipengaruhi pola permintaan mas- Sumenep 0,25 persen, Banyuwangi yarakat yang tinggi terhadap bahan 0,11 persen, Madiun 0,07 persen makanan mengingat pasca lebaran dan inflasi terendah terjadi di 2014 masih banyak perayaan seperti Probolinggo 0,04 persen. “Seperti hari raya ketupat dan keberangkatan Kota Surabaya, penyebab inflasi haji juga memicu inflasi pada Septem- dikarenakan juga biaya kuliah. ber. “Hal itu mengakibatkan sensitivi- Sebab, Surabaya merupakan putas masyarakat Jatim lebih besar satnya pendidikan ,” tambahnya. dibandingkan nasional,” katanya.

Dari 6 ibukota provinsi di Pulau Di sisi lain, kata Sairi inflasi sela- Jawa, semua kota mengalami inflama September juga disebabkan si dan inflasi terendah terjadi di Kota banyaknya masyarakat di Jatim DKI Jakarta 0,16 persen. Inflasi teryang menggunakan listrik dengan tinggi terjadi di Kota Bandung 0,57 daya 900-1.300 kVA di mana pelang- persen, diikuti Kota Jogjakarta 0,49 gan di golongan itu menjadi sasaran persen, Kota Serang 0,43 persen, Kota kenaikan tarif listrik bulan lalu.

Semarang dan Kota Surabaya mas“Selama September lalu, Jatim ing-masing 0,41 persen. Dari 82 kota juga menanggung inflasi lebih tinggi IHK nasional ada 64 kota mengaladibandingkan provinsi lain karena mi inflasi dan 18 kota mengalami wilayah ini memiliki perkembangan deflasi, inflasi tertinggi terjadi di ekonomi yang lebih baik,” katanya.

Pangkal Pinang 1,29 persen. Dari 64 Selanjutnya, kenaikan harga elpiji kota IHK di Indonesia yang mengal12 Kilogram termasuk salah satu fak- ami inflasi, 5 kota inflasi terendah tor yang mempengaruhi ke inflasi yaitu Gorontalo, Depok, Pare-Pare, karena sensitivitas masyarakat di Samarinda, dan Probolinggo. perkotaan kabupaten kota di Jatim Sedangkan dari 18 kota IHK di Indokhususnya Kota Surabaya banyak nesia yang mengalami deflasi tertinggi yang terdampak akibat naiknya har- yaitu di Tual 0,89 persen dan deflasi terga gas elpiji 12 kg yang meningkat dari endah di Kudus 0,03 persen. Laju inflasi Rp 96.000 menjadi Rp 108.000 per tahun kalender Desember 2013-Septemtabung. Selain elpiji dan listrik ko- ber 2014 Jatim mencapai 3,38 persen. moditas yang memberikan andil ter- Inflasi year-on-year dari September besar terjadinya inflasi adalah aka- 2014 terhadap September 2013 Jatim demi/perguruan tinggi, daging ayam sebesar 4,13 persen, angka ini lebih tingras, cabai merah, beras, mie, es, tu- gi dari pada inflasi year-on-year Aguskang bukan mandor, dan gipsum. tus 2014 hanya 3,53 persen. Q rac

Produksi Susu di Kediri Merosot

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5928 EW, a/n Saifullah, Ds. Pesisir rw 03/01, Kec. Besuki Situbondo.

No. 1474/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5277 EY, an Moh. Daudi Ds. Battal rw 04/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1475/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3458 ER, a/n Agung Prasetiyono, Ds. Paowan rw 02/06 Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1476/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6484 EZ, a/n Hairul Anwar Spd, Ds. Jatisari rw 04/01, Kec. Arjasa Situbondo.

No. 1477/IMB/BI-II/2014

Kamis Wage, 2 OKTOBER 2014

ist

Produksi susu sapi di Kabupaten Kediri menurun drastis hingga 200 liter perhari . Salah satu penyebabnya adalah mengeringnya rumput yang selama ini menjadi makanan bagi ternak berkaki empat itu.

Kab Kediri, Bhirawa Musim kemarau membuat produksi susu sapi di Kabupaten Kediri menurun drastis hingga 200 liter perhari . Salah satu penyebabnya adalah mengeringnya rumput yang selama ini menjadi makanan bagi ternak berkaki empat itu. Hal ini membuat para peternak menggantikan rumput dengan daun tebu kering yang dicampur dengan konsentrat, sehingga membuat biaya produksi membengkak.

Subono salah peternak mengaku dalam kondisi normal satu ekor sapi mampu memproduksi susu hingga 40 liter per harinya, tetapi karena asupan pakan rumput berkurang dan cuaca panas yang terjadi saat ini satu ekor sapinya hanya dapat menghasilkan susu sekitar 20-30 liter saja. “ Itupun saya harus menambah menu makanan dengan asupan comboran berupa konsentrat sebanyak 6 kilogram per ekor sapi per hari’ kata Subono. Rabu (01/10)

Dari informasi yang dihimpun di sentra peternakan sapi Desa Babatan Kecamatan Ngancar ini terdapat kurang lebih 50 orang peternak masing-masing peternak memelihara sapi perah lebih dari lima ekor sementara itu khusus di tempat peternakan subono terdapat sebanyak 25 eko sapi Saat ini harga susu sapi perah curah berkisar antara 4 hingga 5 ribu rupiah per liter apabila dibandingkan dengan tingginya biaya produksi akibat penambahan menu makanan alternatif berupa konsentrat harga tersebut dapat dibilang minim sebab harga konsentrat di pasaran sendiri kini 2 ribu 400 rupiah per kilogram.

Produksi susu dari sentra peternakan sapi perah di desa babatan ini biasanya diambil oleh para pengepul yang setiap hari berkeliling ada juga diantara peternak yang memilih menjual langsung ke koperasi unit desa dan selanjutny a dikirim ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Q mb2

Bazar Ternak di Disnak Jatim

Hewan Dijamin Sehat, Harga Sapi Kisaran Rp 20 Juta Dinas Peternakan Jatim kembali menggelar agenda rutin tahunan yakni bazaar ternak. Bazar menjual sapi dan kambing untuk kurban Hari Raya Idul Adha digelar di depan kantor Jalan Ahmad Yani No 202 Surabaya 30 September hingga 4 Oktober. ”Dengan bazaar ternak ini, kami memfasilitasi peternak dengan pembeli langsung untuk bisa bertransaksi jual beli sapi dan kambing tanpa adanya perantara. Kami menjamin ternak yang dijual di bazaar ini kondisinya sehat dan layak sebagai hewan kurban,” kata Sekretaris Dinas Peternakan Jatim, drh Irawan Subiyanto saat membuka bazar ternak, Rabu (1/10).

Ia menjelaskan, diselenggarakan bazaar ternak ini untuk mengedukasi dan memberikan jaminan bagi masyarakat yang ingin berkurban dengan menyediakan ternak yang sehat dan layak sesuai syariat Islam.

“Kelebihan hewan ternak yang dijual di Bazar ini yakni hewan ternak diawasi dan diperiksa langsung kesehatannya oleh dokter hewan,” katanya.

Bazar bertujuan mencegah terjadinya penyakit zoonosis yang dapat ditularkan melalui tata niaga hewan kurban serta memfasilitasi para pedagang ternak untuk dalam menjual hewan kurban yang sehat dan layak.

Guna memastikan kondisi hewan ternak yang dijual itu sehat, pihaknya melakukan pengawasan setiap hari dengan dibantu dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jatim dan Fakutlas Kedokteran Hewan dari Universitas Airlangga dan Universitas Wijaya Kusuma.

Bazar yang diadakan ketiga kalinya, kini menawarkan perbedaan dalam sistem penjualan. Ia memisalkan, jika harga sapi bobot hidup Rp 50 ribu/kg dan bobot sapi 400 kg, maka harga jual sapi yakni Rp 20 juta. Sedangkan kambing dijual mulai Rp 1,9 juta

hingga 4,8 juta. Dengan demikian, harga yang ditawarkan juga pasti berbeda dengan hewan ternak yang dijual melalui perantara.

“Kalau biasanya penjualan sapi itu langsung dipatok harga, kini kami lebih transparan dengan sistem penjualan sesuai bobot. Dengan sistem ini, maka pembeli akan lebih diuntungkan, karena akan tahu bobot hidup sapi yang dibeli, sehingga saat disembelih bisa diperkirakan berapa banyak daging yang bisa disalurkan,” ujarnya.

Disisi lain, Dinas Peternakan Jatim juga menggelar pelatihan bagi juru sembelih. Pelatihan yang digelar di kantor Dinas Peternakan Jatim itu diikuti oleh 100 orang peserta dari takmir masjid.

“Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan praktek yang tepat cara menyembelih sapi dan kambing secara benar dan sesuai syariat Islam. Ini penting karena dengan menyembelih yang benar, maka kualitas daging juga akan lebih baik untuk dikonsumsi,” kata Irawan.

Ia menuturkan, dengan perlakuan yang tepat sejak sebelum hingga proses penyembelihan maka ternak tidak mengalami stress. “Sebelum disembelih harus diperlakukan dengan baik.

Ternak tidak boleh dipukul atau diseret paksa hingga terluka atau bahkan turun dari truk sampai patah kaki. Kekerasan pada ternak kurban harus dihindari agar tidak stress,” imbaunya.

Untuk proses penyembelihan, saat menjatuhkan ternak juga harus dengan cara yang tepat.

Sebab ada tata cara merebahkan sapid an kambing agar ternak tidak tersakiti dan hal seperti ini diajarkan pada peserta juru sembelih yang ikut pelatihan.

Yang tak kalah penting, saat menyembelih juga ada tata caranya termasuk pisau yang digunakan harus benar-benar tajam dan saat doa yang dibacakan juga harus tepat dan lengkap.

“Saat menyembelih kurban tidak cukup hanya dengan membaca Bismillah saja. Ada doanya dan itu juga diajarkan pada para juru

rachmat caesar/bhirawa

Suasana hari pertama, Bazaar Ternak Kurban di halaman Disnak Jatim, Jalan A Yani Surabaya.

sembelih,” katanya.

Untuk sosialisasi dan pelatihan juru sembelih, katanya, sudah dilakukan sejak tiga tahun silam. Tiap tahunnya biasanya ada sekitar 200 juru sembelih yang dilatih dari berbagai masjid di seluruh wilayah Jatim. Hingga saat ini, ada sekitar 600 juru sembelih yang telah dilatih ditambah 100 juru sembelih baru, berarti ada 7000 juru sembelih yang memiliki kemampuan terlatih.

Guna memastikan agar penyembelihan sesuai dengan kaidah hukum Islam, Disnak Jatim juga bekerjasama dengan MUI dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tersebut. “Standar pemotongan juga berdasarkan standar kehalalan. Ini kami lakukan karena sebenarnya penyembelihan di luar Rumah Potong Hewan itu tidak direkomendasikan kecuali pada saat hari besar,” tandasnya. Q rac

OLAHRAGA

Kamis Wage 2 OKTOBER 2014

LINTASAN

Gubernur Sumsel Akan Terima Bendera Asian Games Palembang, Bhirawa Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin akan menerima bendera Asian Games saat penutupan pesta olahraga yang berlangsung di Korea Selatan tahun 2014 ini.

Gubernur Alex Noerdin, di Palembang, Rabu mengatakan, pihaknya bersama Gubernur DKI Jakarta akan menerima bendera Asian Games tersebut.

Penerimaan bendera Asian Games 2018 itu berarti Indonesia resmi akan menjadi tuan rumah pesta olahraga yang diikuti puluhan negara tersebut, ujar dia.

Asian Games ke-17 tahun 2014, 19 September sd. 4 Oktober di Incheon Korea Selatan, dan selanjutnya Asian Games ke-18 tahun 2018 pada 5--20 Desember di Jakarta (dan Palembang Sumatera Selatan) Indonesia.

Menurut Alex, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaran Asian Games dan tempat pertandingannya di Sumsel serta Jakarta.

Bahkan, saat pembukaan Asian Games lalu Indonesia diundang untuk menyaksikan pesta olahraga bertaraf internasional tersebut.

Mengenai kesiapan Sumsel menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games, Gubernur Sumsel itu mengatakan, pihaknya siap menjadi tuan rumah yang baik.

Pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan Asian Games tersebut.

Apalagi Sumsel sudah berpengalaman menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional, seperti SEA Games dan Islamic Solidarity Games.

"Jadi kesiapan tidak perlu diragukan lagi termasuk fasilitas pertandingannya," kata dia lagi.

Asian Games mempertandingkan 28 cabang olahraga wajib dan dapat ditambah delapan lagi sesuai kesepakatan tuan rumah bersama peserta.Q ant

9

Pemain Timnas U23 Kembali Bergabung Persebaya Surabaya, Bhirawa Persiapan Persebaya menyonsong babak delapan besar Indonesia Super League (ISL) semakin mantap, karena para pemain yang memperkuat Timnas U-23 sudah kembali berlatih di Brigif 1 Marinir Sidoarjo di bawah pengawasan Pelatih Rachmad Darmawan.

Pada latihan kemarin, Rabu (1/10) hanya empat pemain yang sudah mengikuti sesi berlatih. Keempat pemain itu adalah, Fandi Eko Utomo, Alfin Tuasalamony, Novri Setiawan dan Dedi Kusnandar.

Sedangkan satu pemain lainnya Manahati Lestusen belum nampak berlatih bersama tim berjuluk bajol ijo itu. ""Lestusen izin sakit. Sema-

lam dia mimisan. Saya tidak tahu mengapa. Tapi akan kita up date kabarnya," ucap manager-coach Persebaya, Rahmad Darmawan, Rabu (1/10).

Keempat pemain itu langsung menjalani sesi game internal bersama rekan-rekannya. Nampak masih ada sedikit kecanggungan antara mereka dengan rekan-rekanya di Persebaya.

Sedangkan dua pemain inti lainnya, M. Ilham dan Ricardo Salampessy masih dalam tahap pemulihan cedera. Sehingga mereka berlatih secara terpisah di pinggir lapangan. Kedua pemain ini juga tak disertakan dalam game internal.

Pemain lainnya yang tidak hadir adalah Abdul Rahman Lestaluhu atau yang bisa disapa Mance itu. "Ia (Mance) berlatih di gym," ucap dokter tim, dr Nanag Tri Wahyudi.

Babak 8 Besar Manajer dan Pelatih Persebaya Rachmad Darmawan mengaku tidak keberatan dengan jadwal babak delapan besar, mantan pelatih Arema Cornous

itu menganggap jadwal itu akhir Greg Nwokolo dan kasudah ideal. "Kalau jarak empat wan-kawan akan bertandang hari sudah ideal untuk sebuah ke markas Mitra Kukar, Katurnamen atau kompetisi. Jadi mis (30/10) malam. Q wwn nggak masalah," katanya.

Jadwal Persebaya di Babak Delapan Besar: Berdasarkan jad- Putaran Pertama wal yang sudah diriSenin (6/10/2014) lis, Persebaya akan Persebaya vs Mitra Kukar (Gelora Bung Tomo/19.00) menjalani dua perJumat (10/10/2014) tandingan away paPBR vs Persebaya (Jalak Harupat/15.30) da putaran kedua.

Senin (13/10/2014) Persebaya akan Persebaya vs Persib (Gelora Bung Tomo/15.30) mengawali putaran - Putaran Kedua: kedua di kandang Rabu (22/10/2014) Persib Bandung, Persib vs Persebaya (Jarak Harupat / 15.30) Rabu (22/10).

Minggu (26/10/2014) Selanjutnya, mePersebaya vs PBR (Gelora Bung Tomo / 19.00) reka menjamu PeliKamis (30/10/2014) ta Bandung Raya, Mitra Kukar vs Persebaya (Aji Imbut/19.00) Minggu (26/10). Ter-

Marah Halim Cup Kembali Digelar

PBSI Harapkan Prestasi Incheon Berlanjut ke Olimpiade Jakarta, Bhirawa Sekretaris Jenderal PP PBSI Anton Subowo mengharapkan prestasi gemilang tim bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games Incheon 2014 bisa berlanjut ke Olimpiade di Rio de Janeiro pada 2016.

"Kita lihat sendiri bagaimana sulitnya Merah Putih berkibar dan 'Indonesia Raya' berkumandang di Asian Games 2014. Namun PBSI sanggup memberikan yang terbaik, terima kasih atas dukungan semua pihak," katanya seperti dilansir dari situs resmi PP PBSI di Jakarta, Selasa.

Dalam Asian Games Incheon 2014, tim bulu tangkis Indonesia berhasil membawa pulang empat medali, yakni dua emas, satu perak dan satu perunggu.

Pencapaian itu berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Anton berharap hasil tim Bulu Tangkis itu akan dapat memacu atlet Indonesia untuk semakin giat berlatih. "Semua aspek seperti fisik, mental dan lainnya harus diperbaiki dan mudah-mudahan kami bisa membawa hasil terbaik dari Olimpiade Rio de Janeiro 2016," katanya.

Atas nama PP PBSI, Anton yang ikut menyambut kontingen bulu tangkis dari Incheon memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada atlet, pelatih serta manajer yang berhasil menorehkan prestasi di Asian Games.

"Terima kasih atas pengabdian tinggi untuk negara dengan membawa dua medali emas, satu medali perak serta satu medali perunggu," katanya.

Tim bulu tangkis Indonesia tiba Senin (30/9) malam dari Incheon, Korea Selatan dan langsung disambut meriah oleh keluarga besar PP PBSI di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Acara penyambutan dibuka dengan pengalungan bunga kepada para atlet, pelatih serta ofisial, termasuk kepada peraih medali.

Tim bulu tangkis Indonesia membawa pulang dua medali emas dari pasangan ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari dan pasangan ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.

Sementara satu medali perak disumbangkan oleh pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Ada pun pasangan ganda campuran lain, Praveen Jordan/Debby Susanto berhasil menyumbangkan perunggu.Q ant

suprayitno/bhirawa

Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram bersama bupati Fadeli berangkatkan Fun Bike HUT TNI Ke-69.

Peringati HUT TNI dengan Gowes Bareng 2.500 Rakyat Lamongan Bhirawa Memperingati HUT TNI Ke-69, Kodim 0812 Lamongan menyambutnya dengan berbagai kegiatan bersama rakyat Lamongan. Diantara melaksanakan fun bike yang diikuti hingga 2.500 peserta.

Ribuan peserta tersebut kemarin diberangkatkan Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram bersama Bupati Fadeli dari

depan Pendopo Lokatantra. Selain fun bike, panitia peringatan HUT TNI Ke69 juga menggelar pembuatan ribuan titik biopori dan pelaksanaan donor darah.

Dalam sambutannya, Bupati Fadeli mengapresiasi peran serta TNI selama ini dalam pembangunan di Lamongan. “Kegiatan hari ini selain semakin mendekatkan jajaran Kodim 0812 Lamongan dengan masyarakat, juga

turut mendorong motivasi masyarakat untuk giat berolahraga, “ kata Fadeli.

Dilanjutkannya, tanpa peran TNI maupun Polri, kedaulata dan rasa aman di masyarakat mustahil terwujud. Untuk itu Saya sampaikan terima kasih. Karena akselerasi pembangunan membutuhkan syarat mutlak suasana yang aman dan kondusif, “ pungkas dia.Q yit

Medan, Bhirawa Turnamen sepak bola bertaraf internasional Marah Halim Cup kembali digelar pada awal Januari 2015 di Stadion Teladan Medan, setelah vakum beberapa tahun.

Ketua Panitia Marah Halim Cup Tursilo di Medan, Rabu, mengatakan sejumlah tim kelas atas Indonesia dan mancanegara diundang ntuk mengikuti kejuaraan sepak bola ini, dan sudah beberapa tim menyatakan kesediaannya untuk ikut.

Ia mengatakan tim-tim tersebut di antaranya PSMS Medan, Persib Bandung, Persija Jakarta, Semen Padang, dan Medan Jaya selaku juara bertahan.

Beberapa tim dari luar negeri seperti Selangor Fc (Malaysia) dan Con Bury (Thailand) juga sudah menyatakan kesediaannya untuk turut berpartisipasi pada turnamen yang terakhir kali digelar pada 1995 itu.

Bahkan beberapa tim besar lainnya seperti Persipura dan PSM Makasar juga berniat untuk ikut, namun panitia belum memutuskan, mengingat sebelumnya hanya direncanakan mengundang 6-9 tim saja.

"Meski demikian kami masih terus berkoodinasi dengan PSSI sebagai pengarah, agar turnamen yang digelar 4-14 Januari 2015 ini dapat berjalan dengan baik," katanya saat beraudiensi dengan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Balai Kota.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Marah halim Cup tersebut, karena dinilai akan membangkitkan prestasi olahraga khususnya di bidang sepak bola yang sempat vacum dan akan dihidupkan kembali pelaksanaanya.Q ant

Pegulat Sumbar Perkuat Indonesia di ABG Harga Tiket Delapan Besar

Seorang pegulat Sumbar ikut memperkuat Indonesia di Asian Beach Games 2014.

Padang, Bhirawa Salah seorang pegulat Sumatera Barat Husnul Amri ikut memperkuat kontingen Indonesia pada ajang Asian Beach Games 2014 di Phuket, Thailand, 14-23 November.

“Husnul dipanggil Pengurus Besar Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PB PGSI) untuk ikut memperkuat tim Indonesia di ABG, bersama lima atlet lainnya dari daerah lain,” kata Sekretaris Umum PGSI Ediswal di Padang, Rabu.

Dijelaskannya, pemanggilan Husnul Amri untuk ikut pada ajang tersebut berdasarkan hasil pantauan dan prestasi yang diaraih atlet tersebut dalam beberapa kejuaraan nasional.

Ediswal mengatakan selama ini, Husnul merupakan atlet yang cukup potensial dan sering mewakili Sumatera Barat pada ajang kejuraan nasional dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ikutnya Husnul pada ajang tersebut katanya merupakan kebanggaan bagi PGSI Sumbar,

karena membawa nama darah itu pada ajang internasional.

“Ini menjadi momentum bagi Husnul untuk bisa berprestasi lebih jauh sekaligus menambah jam terbang pertandingannya dilevel internasional,” katanya.

Ediswal berharap Husnul mampu menunjukan kemampuan terbaiknya pada ajang tersebut dan mampu mengharumkan Indonesia di ABG itu.

Sementara itu, menyinggung tentang target yang ingin diraih pada ajang itu, Husnul mengatakan akan mencoba memberikan penampilan terbaiknya meskipun ia tidak banyak mengenal lawanlawan yang akan dihadapi.

“Yang penting saya harus maksimal di setiap pertandingan, ini kesempatan baik untuk menunjukan kemampuan terbaik,” kata Husnul.

Ia menambahkan, selain dirinya, tim Indonesia diperkuat dua pegulat dari Sumatera Utara dan tiga lainnya dari Kalimantan Selatan.

Husnul sendiri adalah alumni Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) Sumbar. Sebagai pegulat junior, dahulunya ia juga mengoleksi beberapa medali emas dari Kejurnas antar PPLP di Papua dan Popnas di Jogjakarta.Q ant

Arema Naik Rp 5.000

Malang, hirawa Harga tiket pertandingan Arema pada babak delapan besar Liga Super Indonesia (LSI) 2014 rata-rata naik sebesar Rp5 ribu untuk semua kelas baik kelas ekonomi maupun kelas eksekutif (VIP dan VVIP).

Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan (Panpel) Arema, Abdul Harris di Malang, Rabu, tiket ekonomi yang semula seharga Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu, kelas VIP yang sebelumnya seharga Rp75 ribu menjadi Rp80 ribu dan VVIP menjadi Rp105 ribu dari harga sebelumnya sebesar Rp100 ribu.

“Pada laga babak delapan besar ini kualitas pertandingan lebih bagus ketimbang pada saat babak penyisihan grup, sehingga harga tiket kami naikkan, apalagi hasil penjualan tiket ini nanti juga untuk menambah bonus pemain,” ujarnya.

Menyinggung jumlah tiket yang dicetak pada laga perdana menjamu Semen Padang, Sabtu (4/10), Abdul Harris mengatakan sebanyak 36 ribu atau jauh di bawah kapasitas Stadion Kanjuruhan yang mencapai 42 ribu lebih. Tiket yang dicetak memang tidak banyak guna menghindari jumlah penonton yang kemungkinan membeludak pada laga perdana tersebut.

Meski tiket yang dicetak tidak banyak dan untuk menghindari melubernya penonton, Panpel juga menyiapkan tribun berdiri bagi penonton ekonomi jika kapasitas tempat duduk tidak mencukupi. Namun, tribun penonton berdiri itu dilengkapi dengan pagar pengaman yang cukup tinggi.

Mengenai persiapan stadion, Harris mengatakan semua sudah dipersiapkan dengan matang, bahkan setiap hari rumput stadion maupun lampu stadion dicek dan pengecekan terakhir akan dilakukan pada H-3 pertandingan.

“Kalau pengecekan rutin kami lakukan setiap minggu, tapi untuk mempersiapkan babak delapan besar LSI ini kita cek setiap hari agar pada saat hari H tidak ada lagi

Masyarakat Kota Gresik Harus Bebas Banjir Meski teka teki penetapan pimpinan definitif, optimis bisa terwujud pada pekan ini dalam sidang paripurna. Selama satu bulan lebih dalam ke kosongan bekerja, tidak membuat wakil yang satu tidak berbuat apa-apa. Bahkan sudah mempunyai gagasan yang baik dalam mengawali agenda kerja utamanya. Yaitu fokus membereskan masalah banjir, yang ada di kota, yang kerap kali menjadi langanan setiap tahun terjadi di Sindujoyo Gresik.

"Saya tetap optimis dalam waktu dekat, pimpinan definitif pimpinan dewan beserta alat kelengkapan bisa terwujud, sebab masyarakat sudah menanti pekerjaan yang akan kita perbuat untuknya. Bagi saya kerja yang utama adalah masalah banjir yang setiap tahun terjadi di Sindu-

joyo, bila musim penghujan datang masyarakat menjadi resah karena banjir menghantuinya, jelas anggota F-Gerindra Dwi Laksono kemarin.

Untuk itu, nanti dalam pembentukan komisi dalam fraksinya.

Akan meminta penempatan dalam komisi, yang membidangi

Dwi Laksono

banjir tersebut. Karena dari situ, perjuangan saya untuk masyarakat Gresik. Utamanya fokus, yang menjadi langganan banjir yaitu Sindujoyo. Bisa terbebas dari banjir tahunan, yang menjadi momok selama ini bisa segera teratasi.

Karena datangnya banjir yang telah merendam rumah masyarakat, rata-rata agak lama karena sistem saluran yang belum maksimal. Membuat kerugian bagi masyarakat utamanya pada aktifitas, dan kerugian materi. ‘’Harus disikapi dengan serius, karena tugas kita sebagai wakil rakyat adalah melayani. Dan melakukan pengawasan terhadap kinerja

eksekutif. Harus ada fokus tidak setengah-setengah,’’ ungkapnya.

Selama ini, memang sudah ada tindakan dari Dinas PU untuk menyelesaikan masalah ini dengan membangun gorong-gorong. Tetapi, fakta di lapangan apa yang dilakukan PU masih belum menunjukan hasil yang maksimal. Makanya, akan melakukan evaluasi kinerja PU. Salah satunya pada pos penganggaran, dengan sebelumnya meminta masukan kepada masyarakat yang paham terhadap situasi.

Selain itu, selama ini yang jadi momok masyarakat. Yaitu terkait persoalan " mbyar pet" aliran air

PDAM. Selama ini, belum bisa di nikmati masyarakat secara utuh dan terus-menerus tanpa masalah. Juga masih banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya, tetapi lantaran belum terbentuknya penetapan pimpinan definitif dan alat kelengkapan. Hanya bisa menampung terlebih dahulu, sementara ini.

Ditambahkan Dwi Laksono, bahwa adanya peran aktif masyarakat yang kami harapkan.

Terhadap sesuatu kondisi terjadi di tempatnya, dan aspirasi tersebut yang kami butuhkan. Pasti akan di fasilitasi, kepada eksekutif sebagai penanggung jawab. Q kim*

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

MUI : Waspadai Pola Komunis Gaya Baru Jakarta, Bhirawa Cendekiawan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anton Tabah mengingatkan bangsa Indonesia mewaspadai munculnya pola komunis gaya baru yang dikhawatirkan menyusup ke segala lini kehidupan, khususnya generasi muda dan lembaga pemerintah.

“Ini harus diwaspadai agar tidak ada tindakan-tindakan mengarah ke komunisme menyusup dengan memanfaatkan aliran sekuler dan liberalis,” ujarnya di Halaqoh Kebangsaan “Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme Gaya Baru di Indonesia” di Kantor MUI Pusat, Rabu (1/10) kemarin.

Pengurus komisi hukum MUI Pusat tersebut mengaku gejala-gejala masuknya pola komunis gaya baru sekarang ini mulai muncul, antara lain pemahaman salah tentang penafsiran Undang-Undang Dasar 1945, terbukanya kebebasan ala kebarat-baratan hingga pornografi dan pornoaksi yang mulai marak.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan pola tersebut masuk ke lini ekonomi, politik, sosial dan budaya,” katanya.

Menurut dia, munculnya pola-pola tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan aliran sekuler dan liberalis serta kebebasan yang diterjemahkan terlalu luas. Ia berharap rakyat, terutama generasi muda, disadarkan bahwa demokrasi di Indonesia harus bisa menjalankan demokrasi tanpa sekuler serta menjunjung tinggi agama apapun yang dianut di Indonesia.

“Generasi muda Indonesia harus sadar bahwa komunisme, leninisme, marxisme (atheis), bahkan sekulerisme, liberalisme tidak cocok hidup di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, apalagi dengan agama yang menjadi roh Pancasila,” kata ulama yang saat ini bertugas sebagai Penasihat Kapolri tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, cendikiawan muslim Salim Said mengatakan sekarang bahaya komunisme sudah tidak ada dan menilai ideologinya sudah bankrut sebagai gerakan internasional.Q ant

Presiden Undang KPU Bahas Perppu MK Tak Mau Komentari Rencana SBY Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengundang Komisi Pemilihan Umum guna membahas teknis draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (1/10) kemarin.

“Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat mau mengundang kami (KPU), Presiden ingin tahu pandangan teknis kami sebagai penyelenggara pemilu,” kata Hadar usai pelantikan Anggota DPR dan DPD RI. Terkait rencana Presiden Yudhoyono untuk menerbitkan Perppu, Hadar mengapresiasi hal tersebut dan berharap dapat segera terwujud.

“Dalam Perppu itu harus diatur secara teknis dan itu harus kami lakukan. Tentunya

kami siap dan senang hati akan memberikan pandangan kami,” katanya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menyatakan pihaknya akan menerbitkan Perppu Pilkada yang akan mengakomodir peraturan dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Saya sedang mempersiapkan Perppu sebagai pengganti undang-undang. Akan saya ajukan ke DPR,” kata Presiden Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, seusai memimpin rapat konsolidasi Partai De-

mokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Yudhoyono menjelaskan langkah tersebut dilakukan karena dia mengaku pandangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung.

Perppu tersebut akan dikeluarkan setelah Presiden mempelajari isi draf RUU Pilkada melalui DPRD yang pada Jumat dini hari (26/9) disahkan oleh DPR RI melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak di rapat paripurna.

MK Tak Komentari Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva tidak mau mengomentari rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada)

langsung. “Kalau mengenai Perppu, saya tidak mau mengomentari,” kata Hamdan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya menyerahkan kepada presiden yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu Pilkada.

“Intinya, saya tidak bisa menilai itu (rencana penerbitan Perppu), saya tidak bisa berbicara politik,” tegas Hamdan.

Ulama sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi sepakat UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah disahkan DPR RI ditinjau kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebaiknya dilakukan ‘judicial review’ atau peninjauan kembali terhadap UU tersebut,” ujarnya ketika ditemui setelah menjadi pembicara Halaqoh Kebangsaan ‘Mewaspadai Gejala Kebang-

Ginandjar : Pimpinan DPD Cukup Satu Periode Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ginandjar Kartasasmita mberpendapat bahwa masa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI cukup satu periode karena lembaga tersebut tidak membutuhkan kontinuitas seperti halnya di eksekutif.

Selain itu, pimpinan lembaga tersebut ke depan harus mampu bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam memperjuangkan kewenangan daerah, kata dia di Jakarta, Rabu (1/10) kemarin.

“Saya berpendapat pimpinan DPD itu cukup satu periode. Semua lembaga negara pimpinannya cukup satu periode, baik DPR, MPR, maupun DPD,” kata Ketua DPD RI Periode 2004-2009, saat pertama kali lembaga tinggi negara itu terbentuk.

Menurut dia, kepemimpinan di DPD cukup satu periode, apalagi selama ini pun tidak pernah terjadi kepemimpinan dua periode di lembaga-lembaga Senayan.

Dia juga mengharapkan pimpinan DPD yang akan datang bisa semakin mendekatkan hubungan baik dengan anggota DPR. “Kita harapkan nanti ada sinergi yang lebih baik antara DPD dan DPR,” ujarnya.

Ginandjar juga menanggapi persaingan perebutan jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 yang mulai memanas menjelang pelantikan dan pemilihan ketuanya pada 1-2 Oktober 2014. Hingga saat ini, sudah ada beberapa nama yang siap maju menjadi Ketua DPD RI Periode 2014-2019, salah satunya adalah Anggota DPD terpilih asal Maluku Nono Sampono.

Mantan Komandan Paspampress ini menyatakan telah mengantongi dukungan dari mayoritas anggota senator terpilih asal Indonesia Timur, untuk maju menjadi Ketua DPD RI periode 2014-2019.Q ant

kitan Komunisme Gaya Baru di Indonesia’ di Kantor MUI Pusat, Rabu. Menurut dia, jika diberlakukan sistem pilkada tidak langsung atau melalui DPRD dilakukan lagi, maka akan mem pengaruhi tata kepemerintahan secara total. Selain itu, kata Hasyim, pilkada tidak langsung dikhawatirkan menurunkan kredibilitas kepala daerah karena tidak sejajar dengan DPRD yang telah memilihnya.

Disinggung tentang pernyataannya enam tahun lalu yang pernah menyampaikan bahwa pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPRD, pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu mengaku situasinya sudah berbeda dengan sekarang.

Apalagi, perkembangan kredibilitas anggota DPRD dari tahun ke tahun semakin merosot dan berbeda kondisinya setiap tahun. Q ant

Waspadai Upaya Merongrong Pancasila

BNP2TKI Luncurkan Layanan TKI Bermasalah Tangerang, Bhirawa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meluncurkan layanan bantuan dan pusat krisis bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/10) kemarin.

“Hari ini peluncuran layanan bantuan dan pusat krisis di Terminal 2 dan pintu dua,” ujar Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur usai peluncuran pusat layanan baru tersebut.

Peresmian layanan bantuan dan pusat krisis itu menindaklanjuti surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) nomor B/1669/UKP-PPP/09/2014 tanggal 19 September 2014 perihal “Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola TKI Tahun 2014”.

Peluncuran itu sekaligus menandai penghapusan atau pengosongan secara bertahap sampai dengan akhir Oktober.

Terminal TKI Selapajang akan dikosongkan secara rotal pada 1 November.

Sebelumnya, pelayanan TKI setiba di Tanah Air melalui Terminal Khusus TKI Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapanjang, Tangerang, Banten.

Saat ini, TKI bisa pulang secara mandiri.

“TKI bermasalah yang dimaksud adalah TKI yang berasal dari negara konflik, bawa anak, hamil, melebih masa tinggal, dan lainnya,” tambah dia.

Pihak BNP2TKI menyediakan kendaraan yang akan mengantar TKI itu pulang.

“Penghapusan layanan kepulangan TKI di Selapajang merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi mengenai perbaikan tata kelola TKI. Penghapusan ini langkah cepat untuk mempercepat ke arah perbaikan tata kelola TKI,” jelas dia.Q ant

Kamis Wage, 2 OKTOBER 2014

antara foto

AKSI LINDUNGI PRT Sejumlah penggiat Komite Aksi Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga dan Buruh Migran melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen di Jakarta, Rabu (1/10) kemarin. Dalam aksinya, mereka menuntut DPR RI segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengesahkannya sebagai Undang-Undang Perlindungan Rumah Tangga.

Kerusakan Raskin Bukan di Gudang Bulog Jakarta, Bhirawa Kadivre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten Achmad Ma’mun memastikan, Raskin yang disimpan di gudang Bulog aman dari berbagai hama dan hama. Sebab perawatan beras di gudang Bulog dilakukan secara rutin dan di bawah pengawasan. Perawatan fumigasi dilakukan rutin, bahkan tumpukan karung-karung Raskin dilengkapi dngan pengaliran gas C02. Untuk mempertahankan kesegaran butir-butir beras dalam karung.

“Jika masih ada Raskin yang dibagi kan bermutu jelek dan berkutu, kerusakan tersebut terjadi diluar gudang Bulog.

Raskin kemungkinan ditimbun terlalu lama ditempat terbuka dan ber-udara lembab. Raskin yang kadaluwarsa, selain berubah warna jadi kekuningan juga berkutu,” jelas Achmad Ma’mun

menjawab wartawan di gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta.

Lebih jauh Achmad Ma’mun mema parkan, upaya Bulog dalam mengembangkan usaha antara lain dengan Bulog Mart.

Unit usaha baru ini berge rak dibidang perdagangan grosir dan eceran. Seperti beras, gula, minyak goreng dan daging sapi. PT Jasa Prima Logistik Bulog, anak usaha Bulog ini bergerak dibidang transportasi logistic Adalagi UB Jastama yang bergerak di bidang survey dan pemberantasan hama. Anak usaha lainnya,UB OPASET bergerak untuk optimalkan pendaya gunaan aset-aset Bulog.

“Antisipasi gejolak harga beras khususnya pada masa paceklik, dilaku kan Operasi Pasar (OP). Bulog juga me nyelenggarakan Pasar Murah dan Bazar, melayani kebutuhan rakyat di kala harga bergejolak,” jelas

Ma’mun.

Badan Pusat Statistik (BPS)mem perkirakan, kemarau tahun ini telah menyebabkan kekeringan di beberapa daerah, dan berdampak mundurnya musim panen. Akibatnya produksi beras berkurang, dan harga akan melonjak.

Menanggapi kondisi ini Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menya takan; Cadangan beras di gudang Bulog saàt ini tinggal 1,8 juta ton.Dan akan berkurang 500 ribu ton, (untuk Raskin) hingga akhir 2014. Padahal pemerintah menugaskan Bulog untuk menjaga stok pada angka 2 juta ton.

“Mundurnya waktu panen menyebabkan kurangnya stok untuk memenuhi target 2 juta ton. Walau pun nilainya kecil, impor terpaksa dilakukan demi memenuhi target stok, “ ungkap Sutarto. Q ira

Jakarta, Bhirawa Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie mengingatkan berbagai pihak untuk mewaspadai upayaupaya yang terus dilakukan guna merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merekatkan Indonesia.

“Kita tahu bahwa Pancasila sudah diuji berkalikali,” kata Marzuki Alie setelah mengikuti acara Peringatan Kesaktian Hari Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Rabu (1/10) kemarin.

Marzuki mengemukakan, berbagai peristiwa historis yang terkait dengan kesaktian Pancasila merupakan bentuk peringatan agar bangsa Indonesia jangan sampai lengah.

Untuk itu, ia menginginkan masyarakat juga dinilai mes ti waspada terkait beragam usaha yang akan merongrong Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan RI. “Rakyat harus waspada agar tidak lengah lagi akan kekuatan-kekuatan yang akan mengubah ideologi negara,” katanya.

Menurut dia, potensi ancaman terhadap ketahanan aga ma dan kerukunan umat beragama, yakni penafsiran dan pemahamanan yang keliru terhadap ajaran agama, radikalisasi dan kekerasan berlatar konflik agama, dan politisasi agama untuk men capai kepentingan dalam kekuasaan.

Sementara itu, Wakil Ketua PBNU As’ad Said Ali dalam peluncuran buku “Al Qaeda: Kajian Sosial Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya” di Jakarta, Jumat (26/9) menegaskan, Pan-

casila merupakan rumusan cerdas untuk mengatasi prob lem dikotomis antara negara agama atau teokrasi versus negara sekuler. Dalam penga laman negara-negara Muslim, menurut As’ad, masih banyak yang belum berhasil membangun sistem politik yang dapat menggabungkan secara harmonis antara gagasan negara bangsa dengan ajaran Islam.

As’ad berpendapat, Indonesia adalah contoh unik bagaimana para ulama, khususnya NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya, bersama tokoh-tokoh nasionalis, Muslim maupun non-Muslim, mampu merumuskan suatu dasar negara yang secara esensial sama sekali tidak bertentangan dengan prinsipprinsip agama.

Pancasila Relevan Sampai Saat Ini Wakil Menteri Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Windu Nuryanti mengatakan Pancasila masih sangat relevan hingga saat ini.

“Kita bersyukur sekali pendiri bangsa kita mencetuskan Pancasila, yang masih relevan hingga saat ini,” kata Windu usai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan para pendiri bangsa sangat visioner, karena dengan Pancasila keberagaman di Tanah Air bisa terjaga.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila seharusnya tidak hari ini saja, tapi setiap hari karena nilai-nai pancasila hidup di masyarakat,” kata dia.Q ant

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) bersama Wakil Presiden Boediono (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (keempat kanan) menyapa sejumlah tamu dan undangan usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10) kemarin.

Program Kerja Dispendukcapil Kabupaten Blitar

Sosialisasikan UU 24/2013 tentang Adminduk dan E-KTP Secara Langsung Untuk memberikan informasi tentang Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan KTP Elektronik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar berikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

Kegiatan sosialisasi secara langsung dilaksanakan di masing-masing Kecamatan seKabupaten Blitar secara bertahap di 22 Kecamatan serta dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik seperti talkshow di radio, dimana diharapkan masyarakat akan mengetahui tentang Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan KTP Elektronik.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, dimana Pemerintah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pen-

gakuan terhadap penetuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk. Selain itu dengan adanya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis dan tertib.

“Serta tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan,” kata Eko Budi Winarso, S.Sos. Lanjut Eko Budi Winarso, S.Sos, tujuan diselenggara-

kannya sosialisasi ini agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan yang mendasar dari Undang-undang Administrasi Kependudukan serta masyarakat memiliki persepsi yang sama terhadap perubahan yang mendasar dari Undang-undang Administrasi Kependudukan ini.

“Dengan pelaksana ini, mas-

yarakat bisa mengerti dan paham mekanisme pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan KTP Elektronik,” ujarnya.

Beberapa perubahan pada Undang-Undang tersebut dikatakan Eko Budi Winarso, S.Sos diantaranya masa berlaku E-KTP sesuai dengan pasal 64 ayat 7, masa berlaku E-KTP yang semula 5 (lima) tahun

hartono/bhirawa

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos (kiri) saat memberikan sosialisasi langsung melalui media elektronik di LPPL Radio Persada FM Blitar.

diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 58 ayat 4, Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Untuk Pencetakan Dokumen/ Personalisasi E-KTP sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf c, untuk pencetakan dokumen/ personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 serta beberapa materi tentang perubahan tentang Adminduk dan E-KTP. Q htn, adv

Kamis Wage 2 OKTOBER 2014

SAMBUNGAN

Pemprov Jatim Desak Pusat Hentikan Gula Rafinasi

Tersangka Korupsi, Lima Anggota DPR Tak Dilantik

DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim mendesak pemerintah pusat yakni Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan menghentikan per­ edaran gula rafinasi yang membanjiri pasar nasional sehingga berakibat gula lokal menjadi tidak terserap.

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo mengatakan saat ini banyak gula milik petani yang belum bisa diedarkan akibat maraknya gula rafinasi tersebut.

“Kami akan terus mendesak kepada pemerintah pusat supaya menghentikan per­edaran gula rafinasi ini,” katanya saat ditemui di sela-sela rapat sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan propinsi yang berbasis RPJMD Jatim tahun 2014-2019 di Surabaya, Rabu (1/10) malam.

Seperti diberitakan Bhirawa kemarin, maraknya gula rafinasi ke Jatim membuat gula lokal tidak terserap di pasaran.

Akibatnya ribuan ton gula menumpuk di gudang milik PTPN XI tepatnya di pabrik gula Wonolangan Probolinggo. Tak heran dengan masalah ini petani tebu merasa dirugikan karena pabrik gula tidak bisa membayar tebu yang dikirim ke pabrik sebagai akibat sepinya pembeli.

Lebih jauh Pakde Karwo mengatakan gula rafinasi ini bukan karena impor dari luar negeri tetapi saat ini pabriknya banyak terdapat di luar pulau Jawa. “Keberadaan gula rafinasi ini sangat merugikan para petani karena harga jualnya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan gula milik petani. Jika gula milik petani dijual dengan harga sekitar Rp 11 ribu rupiah setiap kilogramnya, maka gula rafinasi ini dijual dengan harga sekitar Rp 6 ribu rupiah setiap kilogramnya,” katanya. n cty, ntr

ditangani KPK. Idham merupakan tersangka kasus dugaaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Adapun Herdian terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar, Nafis Gumay, mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yu­d hoyono telah menyetujui usulan penundaan pelantikan sejumlah anggota parlemen terpilih yang terlibat persoalan hukum.

“Saya belum lihat langsung copy suratnya, tapi yang jelas sudah masuk ke Sekretariat KPU persetujuan dari presiden itu tadi malam (Selasa),” kata Hadar di Kompleks Gedung Parlemen.

Dengan disetujuinya surat tersebut, maka para anggota dewan bermasalah itu tidak dilantik kemarin. Mereka baru akan dilantik setelah seluruh proses hukum mereka selesai dan dinyatakan tidak bersalah.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meng­apresiasi sikap Presiden SBY yang menunda pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih yang terjerat kasus korupsi.

“Langkah presiden SBY untuk tidak melantik anggota DPR atau DPD yang berstatus tersangka layak diapresiasi.

Keputusan ini sedikit banyak mengubah persepsi tentang Presiden SBY terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Sebelumnya, KPK mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU untuk tidak melantik anggota DPR dan DPD yang terjerat

Nasional Pecah, Gerindra dan PDIP Justru Berkoalisi di Pamekasan l Sambungan hal 1

kepartaian. “Kita sama-sama memiliki background nasionalis dan religius. Dengan pertimbangan itu, kita bergabung dengan PDIP,” ungkapnya.

Diakuinya, memang banyak masukan dan ajakan dari pihak luar untuk mengajak bergabung kedua parpol tersebut. Tetapi, kebersamaan selama 5 tahun sebelumnya dijadikan sebagai rujukan kembali untuk tetap menjalin koalisi hingga saat ini. “Awalnya mendapat teguran (dari DPP Gerindra).

Tapi setelah dijelaskan, pihak DPP baru mengerti dengan keadaan ini,” jelasnya.

Lebih lanjut ditegaskan, berkenaan dengan persoalan yang terjadi di tingkat nasional, Agus mengatakan tidak mau terbawa arus dengan persoalan tersebut. “Kita bicara kabupaten saja. Hanya saja masalah nasional belum tentu terjadi di kabupaten,” pungkasnya. n din, bjt

Seluruh Proyek Prestisius Cipta Karya Dilelang Ulang l Sambungan hal 1

ulang, selain karena masalah administrasi, juga ada perubahan desain.

Menurut Arif, wali kota meminta bangunan terminal yang layak untuk kota wisata.

Yaitu terminal modern yang dilengkapi fasilitas penunjang wisata. “Pokoknya harus bagus, bersih, nyaman dan terpadu dengan berbagai objek wisata yang ada, termasuk serasi dengan konsep pasar modern yang akan dibangun di depannya,” tegasnya.

Untuk tahun ini dianggarkan Rp 1,7 miliar untuk pembangunan shelter. Kemudian tahun depan dilanjutkan dengan fasilitas bangunan lainnya. “Warung dan kios yang ada akan kita geser, penempatannya disesuaikan dengan desain yang baru,” tuturnya.

Ditambahkan pada prinsipnya peminat lelang sangat banyak, namun karena administrasinya masih kurang memenuhi, maka dilelang ulang. Saat ditanya dengan waktu tersisa yang hanya 3 bulan saja, Arif mengaku masih optimistis untuk menuntaskannya. n sup

Pecinta Seni Gebyok l Sambungan hal 1

Namun ada satu catatan, tegas pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gresik ini, dia tidak mau membeli gebyok peninggalan. Karena gebyok semacam ini mudah diikuti jin. Sementara untuk menghilangkannya sangat sulit. ‘’Kebetulan saya pernah punya tiga. Eh ternyata semuanya ada jin. Itu terlihat banyak muncul kejadian yang aneh-aneh dari gebyok. Bahkan jin tersebut terkadang menyerupai saya atau istri. Akhirnya semua gebyok peninggalan itu dia jual. “Tinggal satu meja rias dan sekarang saya tempatkan di kamar,’’papar pria murah senyum ini.

Berdasar kenyataan tersebut, ayah tiga putera ini memilih untuk memesan gebyok sesuai kesenangannya. Untuk memesannya dia rela harus keluar kota, bahkan luar Jawa. ‘’Pokoknya kalau sudah sreg berapapun harganya pasti saya beli. Dan lihat, ini semua adalah hasil seni saya,’’kelakar Samwil sambil menunjukan beberapa ornamen seni yang ada di setiap sudut rumahnya, yang salah satunya bertuliskan Asmaul Husna.

Dari sekian koleksi yang dimiliki, Samwil juga memiliki pigura yang cukup besar dengan tulisan Arab berupa ayat kursi.

“Kebetulan saat itu Pak Sambari (Bupat Gresik) mau menjual pigura yang isinya ayat kursi. Ketika pigura tersebut dipasang di ruang tamu rumah Pak Sambari kebesaran. Waktu itu ditawarkan siapa yang punya rumah besar, silakan ini dibeli,’’papar Samwil menirukan ucapan Sambari.

Langsung saja seni Arab tersebut dia beli, sedang harganya menyusul. ‘’Setelah saya pasang eh gak tahunya cocok ditempatkan di ruang tamu saya. Untuk harganya sampai sekarang saya belum tahu,’’ungkapnya sambil tersenyum. n cty

l Sambungan hal 1

kasus korupsi. KPU kemudian meneruskannya ke Presiden SBY karena membutuhkan persetujuan presiden karena presiden yang melantik para anggota DPR dan DPD terpilih tersebut.

Gaji Naik Drastis Sebanyak 560 anggota DPR RI periode 2014-2019 (lima masih ditunda pelantikannya) akan mendapatkan gaji dan fasilitas yang cukup memadai.

Winantuningtyastiti membeberkan setiap anggota DPR berhak memperoleh gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta per bulan. Di luar itu, ada juga tunjangan keluarga, listrik, kesehatan, dan lain-lain.

Total keseluruhan berkisar Rp 58-60 juta per bulan.

“Untuk mobil dinas, ada bantuan uang muka pembelian Innova. Untuk fasilitas rumah dinas, telah disiapkan seba­ nyak 51 rumah di Ulu Jami dan sisanya di Kalibata, Jakarta Selatan,” katanya.

Meski demikian, kata Sekjen DPR RI itu, kesekretariatan masih memberi waktu dua bulan untuk DPR yang lama berbenah dan pindah dari rumah dinas yang ditempati. “Karena banyak yang harus mengurus sekolah, KTP, dan lain-lain, kita beri waktu dua bulan untuk mengosongkan rumah. Sekarang sudah ada yang menyerahkan kunci, tapi masih ada yang belum juga,” katanya.

Sementara itu, pengamat anggaran dari Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, penghasilan anggota dewan periode 2014-2019 naik sebesar Rp 13.4 juta. Dijelaskannya pada 2010 atau berdasarkan slip gaji per bulan pada 2010, anggota dewan de­ ngan posisi sebagai anggota biasa menerima jumlah take home

pay sebesar Rp 57.648.400.

Penghasilan ini diperoleh dari jumlah gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp 16.178.400, dan penghasilan dari penerimaan lain-lain seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, akomodasi rumah, dan item lainnya sebesar Rp 41.506.000.

“Jadi, sebetulnya penghasilan bersih anggota dewan pada 2010 sebesar Rp 44.934.400. penghasilan ini diperoleh dari Rp 57,6 juta dikurang dengan akomodasi rumah sebesar Rp 12,7 juta,” katanya.

Akomodasi rumah sebesar Rp 12,7 juta diberikan kepada anggota dewan ini bersifat sementara, dan juga karena pada 2010, tempat tinggal atau perumahan DPR di Kalibata, direnovasi. Kemudian, pada 2013 penghasilan anggota dewan kotor sebesar Rp67.274.345. Dan penghasilan bersih sudah dipotong pajak sebesar Rp 58.366.000. “Jadi, selama menjadi anggota dewan sejak 2009 - 2014, ada kenaikan penghasilan anggota dewan sebesar Rp 13.431.600. Kenaikan penghasilan ini diperoleh dari slip gaji pada 2013 sebesar Rp 58,3 juta dikurangi slip gaji pada 2010 sebesar Rp 44,9 juta.

Dari gambaran di atas, diamdiam anggota dewan dan Sekjen DPR menaikkan penghasilan anggota dewan sebesar Rp 13.4 juta,” katanya.

Karena sudah mendapat kenaikan gaji, Uchok pun berharap banyak kepada anggota dewan yang baru. “Jangan korupsi ya?

Jangan mengutak-atik anggaran rakyat, atau jangan minta proyek kepada kementerian atau lembaga, nanti kalian ditangkap KPK. Bekerja untuk kepentingan rakyat atau konstituen.

Penghasilan bersih sekitar Rp 58,3 juta itu sudah mewah,” katanya. n ira, cty, gat, ins

Giring SMK Kembangkan Mobil Listrik Nasional l Sambungan hal 1

listrik produksi PT Grain, anak perusahaan Bukit Jaya Grup.

Prototipe ini akan dijadikan contoh siswa SMK untuk membuat spare part sampai reparasi mobil tersebut sesuai standar yang ditentukan perusahaan.

Pengembangan mobil listrik nasional untuk SMK ini secara resmi dilakukan Dindik Jatim setelah resmi menandatangani MoU dengan Bukit Jaya Grup.

Sekolah yang ditunjuk nantinya akan membeli prototipe mobil ini secara murah untuk kepen­ tingan riset.

“Beberapa SMK yang ditunjuk berasal dari daerah Malang, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo,” kata President Director Bukit Jaya Grup Ir JE Sendjaja saat ditemui usai pembukaan acara Larasdikdudi Fair 2014 di Kantor Dindik Jatim, Rabu (1/10).

Sendjaja menjelaskan, mobil listrik yang berada di SMK bisa dibongkar. Sehingga, siswa dapat mempelajari sampai memproduksi bagian spare part-nya.

Pengetahuan ini dianggap pen­

ting sebelum siswa terjun langsung ke dunia usaha dan industri. “Tidak hanya produksi spare part, kami juga akan melatih siswa untuk me-repair mobil listrik buatan kami. Pengetahuan ini cukup penting buat bekal mereka kelak,” ungkapnya.

Produk spare part yang dihasilkan nanti, lanjut dia, akan dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan perusahaan mobil listriknya. Namun dengan catatan, produk-produk tersebut telah sesuai dengan standar yang ditentukan. “Kalau SMK bisa membuat spare part-nya, kita siap membeli. Sebab permintaan pasar akan mobil listrik ini sudah cukup tinggi. Yang penting semua sesuai standar,” kata dia.

Kepala Dindik Jatim Dr Ha­ run MSi mengakui kerjasama ini menjadi peluang yang sangat baik bagi perkembangan SMK dan lulusannya. Mereka harus mampu menangkap peluang yang diberikan oleh DUDI semacam ini. Meskipun yang dipelajari baru sebatas dasarnya, potensi ini cukup bagus untuk melatih kompetensi siswa. “Persaingan

dunia kerja pada 2015 mendatang sangat ketat. Kalau kompetensi siswa tidak benar-benar disiapkan, kita bisa ketinggalan,” katanya.

Alumnus Lemhanas 2008 ini menyatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan DUDI. Termasuk jumlah sekolah yang akan mengembangkan mobil listrik nasional ini.

Sehingga, cakupan siswa SMK yang dapat terlibat semakin banyak. “Sekarang ada 10 SMK dulu, nanti kita tambah bertahap menjadi 20 dan seterusnya,” ujarnya.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi (Perti) Dindik Jatim, Hudiyono menambahkan, kerjasama dengan DUDI diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekolah dan siswa dalam mengembangkan potensi masing-masing. “Upaya dinas menggandeng DUDI supaya SMK ditemukan dengan kalangan industri dan pengusaha. Dengan demikian sekolah menerima transfer ilmu terbaru,” ujarnya. n tam

Jatim Masuk 5 Besar Penilaian Penataan Ruang Terbaik l Sambungan hal 1

marga, cipta karya dan jasa konstruksi. Khusus hari ini (kemarin) kita menerjunkan tim untuk memberikan penilaian penataan ruang,” kata Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Dedy Permadi usai bertemu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/10).

Menurut dia, Kemen PU sebelumnya telah membuat longlist dan sekarang memasuki shortlist tingkat provinsi. Dari 34 provinsi di Indonesia, yang masuk lima besar selain Jatim adalah Jawa Tengah, Jogjakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Kriteria penilaian penataan ruang ini ada tiga tahap yaitu, rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pena-

taan ruang. Namun pada kedatangannya kali ini fokus pada pengendalian penataan ruang.

Contohnya seperti apa upaya yang sudah dilakukan dan sedang direncanakan atau apakah sudah dilakukan dengan baik rencana penataan ruangnya.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Gubernur karena beliau sangat menguasai betul masalah penataan ruang di Jatim. Beliau juga memberikan solusi konkrit, bukan sekadar wacana saja. Se­ perti pengembangan industri yang tidak hanya terpusat di Surabaya tapi sudah berkembang ke wilayah lainnya,” ungkapnya.

Dedy mengaku sangat terpukau dengan penjelasan Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, yang sangat menguasasi wilayahnya dari berbagai bidang. “Saya menyebut beliau termasuk pakar

wilayah. Angka-angkanya akurat dan memberikan solusi konkrit,” katanya.

Dijelaskan, juri yang bertugas dalam penilaian ini bukan dari Kemen PU, tapi diambilkan dari orang-orang yang independen, total ada 10 juri yang dilbatkan.

“Yang datang ke Jatim ada tiga orang yaitu dari Institut Pertanian Bogor dan dua orang dari Institut Teknologi Bandung,” katanya.

Penerimaan penghargaannya sendiri akan diserahkan pada 5 Desember nanti dalam peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum di Jakarta. “Jatim pada tahun-tahun sebelumnya selalu masuk rangking 1 sampai 3. Mungkin tahun ini juga akan masuk setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Gubernur yang sangat detil,” tandasnya. n iib

11 PDIP Siap Barter Kursi Menteri dengan Perppu Pilkada l Sambungan hal 1

takan, komunikasi intensif terus dilakukan PDIP dan partai pengusung JokowiJK. “Saya kira kerjasama intensif terus dibangun, Hanura, dan Nasdem kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga sudah bertemu dengan SBY dan tokoh politik partai lain. Menurutnya, tawaran kursi kabinet merupakan hal wajar dalam proses tawar menawar politik. “Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden SBY dengan alasan genting dan memaksa. Ia menjelaskan untuk menafsirkan alasan genting dan memaksa menjadi hak subjektivitas presiden. “Jika dipandang secara hukum Perppu memang boleh dikeluarkan,” ujar Mahfud MD. Mahfud menambahkan, jika nanti presiden SBY meng­eluarkan Perppu Pilkada langsung maka Perppu tersebut akan melalui uji politik di DPR. DPR yang menentukan apakah Perppu tersebut disetujui atau tidak.

Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan rencana Presiden SBY mengajukan Perppu Pilkada harus mempertimbangkan respon DPR. Jika Perppu tersebut ditolak DPR, kemungkinan terburuk adalah terjadi­nya kekosongan hukum.

“Perppu itu bisa jadi hak subjektif presiden yang akan diobjektifkan oleh DPR. Bahayanya, kalau DPR menolak maka batal Perppunya, kemudian terjadi kekosongan hukum,” kata Zudan di kantor Kemendagri. Per­ppu yang diajukan presiden secara otomatis mencabut UU Pilkada yang baru disahkan pada 26 September lalu. Jika Perppu ditolak DPR, tidak ada pengaturan pelaksanaan pilkada yang baku. Karena UU Nomor 32 Tahun 2004

juga sudah dicabut saat UU Pilkada disahkan.

“Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama dengan baik oleh ahli Pak Presiden. Harus dipikirkan betul implikasi hukumnya,” ujar Zudan.

Sebelumnya, dalam acara konsolidasi partai Demokrat di Jakarta (30/9), Presiden SBY be­rencana menerbitkan Perppu Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Perppu tersebut dibuat untuk menyikapi polemik RUU pilkada yang terjadi di tengah masyarakat.

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten. Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.

Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu. Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.

Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara. “Ternyata visi-misi Jokowi yang disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?,” katanya.

Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPUmengandungfilosofiyang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18).

“Apakah Jokowi paham visi misi yang dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu alam,” kata Ulil lagi.

Yang jelas, kata dia, budaya di PDIP yang memperjuangkan ideologi proklamator Soekarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat. “Sebenarnya kultur politik PDIP yang mewarisi Soekarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD.” n Ira, cty, rol, ins

Kroscek Fasilitas, Pemkab Simulasi Penerbangan Komersil di Bandara Trunojoyo l Sambungan hal 1

tuk mengukur kesiapan Bandara Trunojoyo menuju penerbangan komersil sebagaimana diharapkan banyak pihak.

“Simulai ini untuk mengecek kesiapan fasilitas dari pembelian tiket, check in, boarding, menuju pesawat sampai dengan kedatangan pesawat. Alhamdulillan sudah lengkap tinggal menunggu kesiapan dari maskapai,” kata Hadi Soetarto, Rabu (1/10).

Usai melakukan simulasi, Hadi menjelaskan awal penerbangan komersil di Bandara Trunojoyo dapat dilakukan pada akhir 2014 dan maksimal awal 2015.

Sebab, dari berbagai ke­ siapan termasuk fasilitas dan kesiapan yang lain sudah lengkap. “Paling lambat awal 2015 harus sudah terealisasi. Tapi kalau bisa pada akhir tahun ini, karena masyarakat sudah menunggu penerbangan komersil ini,” tuturnya.

Kepala Satker Bandara Trunojoyo Sumenep Dwi Ariyanto menyatakan, secara administrasi dan teknis Bandara Trunojoyo sudah siap menjadi penerbangan komersil karena

sesuai dokumen administrasi yang dimiliki Satker sudah memiliki sertifikat bandar udara yang diterima sejak 11 September 2014. Sertifikat itu berlaku hingga 5 tahun ke depan.

“Sedangkan fasilitas dan SDM kami sudah lengkap.

Semua SDM yang ada juga sudah mendapatkan pelatihan sehingga siap untuk mendukung beroperasinya bandara secara komersil,” ungkap Dwi Ariyanto.

Pesawat yang disiapkan melayani penerbang­an rute Sumenep-Surabaya itu jenis ATR 42. Sesuai panjang run way, maksimal penumpang yang diizinkan 35 orang, padahal pesawat jenis ATR 42 itu berkapasitas 42 penumpang.

“Pesawat yang disiapkan oleh maskapai jenis ATR 42, tapi jumlah penumpang tidak boleh full, hanya 35 penumpang,” urainya.

Bandara Trunojoyo yang memiliki panjang landasan pacu 1.160 meter itu dijadwalkan beroperasi secara komersil pertengahan Agustus 2014, namun terkendala kesiapan dari pihak PT Trigana Air, maskapai yang siap beroperasi secara komersil di bandara tersebut. n sul

Telur untuk Bahan Medis, Daging Kian Diminati karena Kaya Gizi l Sambungan hal 1

hutan. Satu penyu berhasil diselamatkan sudah kembali dilepas ke laut bersama Satpolairud Sendangbiru, BKSDA Pulau Sempu dan petugas TNI AL kemarin. “Butuh enam orang untuk mengangkat penyu besar ke laut.

Yang mati kita serahkan ke Polairud untuk menjadi bahan penyelidikan,” terangnya.

Terpisah Kepala Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Sendangbiru AKP Slamet Prayitno menegaskan, tengah menyelidiki jejak pelaku penjarahan satawa dilindungi ini. Usaha yang dilakukan dengan gencar menggelar patroli di wilayah hukumnya. “Satu ekor penyu mati kita kubur bersama pihak BKSDA dan Perhutani,” katanya.

Pencurian penyu hijau marak diduga karena faktor ekonomi. Permintaan da­ging penyu yang terus meningkat diduga menjadi salah satu faktor pemicu-

nya. Kepala Badan Kesatuan Pemangku Hutan (KBKPH) Sumbermanjing Maman Sudirman mengatakan diduga memang ada sindikat perburuan penyu hijau di pesisir Pantai Malang Selatan. “Memang ada indikasi jika perburuan penyu hijau berumur 70 tahun dengan berat 1 kuintal sudah masuk ke pesisir Pantai Sendangbiru, Kabupaten Malang,” kata dia.

Para pencuri itu mencuri penyu, menggunakan jaring Titil, yang bentuknya, --pada setiap jeratan jaring, ada pisau tajam yang mematikan ikan atau penyu yang akan ditangkapnya.

“Bahkan, tak hanya ikan yang bisa tertembus mata pisau itu. Hewan laut berukuran besar seperti penyu pun bisa masuk jaring itu. Jaring titil itu, informasinya, diperkenalkan oleh seseorang nelayan dari Banyuwangi.

Yang jelas, jika masuk jaring itu, hewan apapun bisa langsung mati,” kata dia.

Maman menduga, peredaran daging dan rumah penyu di Kabupaten Malang juga mulai jadi incaran pelaku kejahatan spesies laut yang langka itu.

“Yang berhasil dicuri tapi tak berhasil dibawa kabur itu adalah penyu super, umurnya diperkirakan 70 tahun,” kata dia.

Lebih lanjut Maman menjelaskan, bahwa penyu hijau itu adalah penyu yang tersebar di seluruh laut tropis dan sub tropis. Penyu hijau itu mendapat sebutan demikian karena terdapat lemak berwarna hijau yang terletak di bawah cangkang mereka.

“Saat ini, jumlah penyu hijau semakin berkurang karena banyak diburu untuk diambil pelindung tubuhnya (karapaks dan platron) sebagai hiasan,” kata dia.

Selain itu, telur penyu hijau juga mengandung sumber protein yang sa­ngat tinggi dan juga untuk bahan medis obat-obatan. “Daging penyu

hijau, juga sebagai bahan makanan yang punya nilai ekonomis sangat tinggi karena kaya gizi. Ada lima jenis penyu tetap yang mendiami perairan di Indonesia. Termasuk, perairan di Samudera Indonesia yang ada di pesisir pantai Malang Selatan,” kata dia.

Maman mengatakan jika pemburuhan penyu hijau itu tidak segera dilakukan penangan yang serius oleh lembaga terkait, maka dikhawatirkan akan terjadi kepunahan. Sedangkan dalam penanganan pemburuhan penyu hijau tersebut juga harus melibatkan berbagai pihak termasuk pihak kepolisian.

“Jika dibiarkan pemburuhan liar terhadap penyu hijau, bisa saja nanti para nelayan tidak mencari ikan, namun akan beralih memburu penyu hijau karena harganya sangat menggiurkan. Padahal, binatang laut itu telah dilindungi dan juga sebagai binatang langka,” paparnya. *

12

Kamis Wage, 2 OKTOBER 2014

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya Festival Mendongeng Guru TK - PAUD Se Jatim

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama Kabid PNFI Abdun Nasor, Kabid Tendik Gatot Gunarso dan Kasie PKPB Endang Widiastuti menyapa peserta festival mendongeng (kiri). Kepala Dindik Jatim saat meresmikan festival mendongeng untuk guru TK dan PAUD se Jatim (atas).

Tanamkan Budi Pekerti Lewat Cerita Dongeng Dindik Jatim Serius Lestarikan Budaya Mendongeng Mendongeng bukan sekadar cara untuk mengantar anak terlelap. Ceritanya menggiring anak masuk ke fantasi negeri dongeng. Merangsang imajinasi, terlibat sebagai tokoh di dalamnya lalu menyimpulkan segala makna yang terkandung pada bait-bait ceritanya.

S

ikap bertanggung jawab, tolong-menolong, bijaksana, dan berbagai bentuk budi pe kerti lainnya biasa terkandung dalam cerita dongeng. Budi pekerti inilah yang kemudian di internalisasi dan membentuk karakter anak. Sudah tepat, jika guru di Taman Kanakkanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus melestarikan dongeng sebagai salah satu cara mendidik dan membentuk karakter anak. Budaya mendongeng ini pun menarik perhatian Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sehingga upaya pelestarian terus digalakkan secara serius melalui berbagai pem-

binaan dan apresiasi, seperti Festival Mendongeng untuk guru TK dan PAUD se Jatim.

“Dongeng harus terus dilestarikan sampai kiamat nanti,” kata Kepala Dindik Jatim, Dr Harun MSi kepada para peserta festival mendongeng 2014 yang digelar Bidang Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya, Selasa (30/9). Harun MSi juga mengatakan, dongeng dapat melatih anak berlogika. Dulu dongeng bahkan menjadi alat komunikasi pembelajaran dan sarana memberi pendidikan hidup. Karena itu guru diminta tetap melestarikan dongeng sekaligus berinovasi.

Para peserta antusias mengikuti festival mendongeng yang digelar satu tahun sekali oleh Dindik Jatim.

Peserta festival mendongeng unjuk karya dengan berbagai atribut untuk melengkapai jalan cerita.

Khususnya seputar materi.

Menurutnya, guru tidak perlu menceritakan dongeng tentang dunia yang tidak dipahami anak. Namun guru bercerita dengan menyelipkan kearifan lokal, kecintaan alam, kesenian, dan lainnya. “Saya sepakat dengan lomba mendongeng semacam ini karena bisa menggali nilai luhur. Kedepan, kualitas, kuantitas dan reward harus ada peningkatan dalam pelaksanaan lomba ini setiap tahunnya,” tutur dia.

Kabid PNFI dan Nilai Budaya, Abdun Nasor mengatakan dongeng akan menunjang pendidikan karakter. Apalagi sasaran dongeng adalah anak yang masih berusia nol hingga enam tahun. Pendidikan karakter sangat penting di usia itu. “Tanpa pendidikan karakter, sehebat apapun knowledge anak tidak akan berarti,” tutur Nasor.

Nasor mengatakan, salah satu tujuan festival adalah untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam penulisan naskah mendongeng. Festival ini juga bagian melestari-

kan sekaligus membentengi budaya mendongeng dari ancaman budaya asing bersamaan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Desember 2015.

Kasie Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa (PKPB) Dindik Jatim Endang Widiastuti SSos MSi menambahkan, terdapat tiga kategori lomba dalam festival mendongeng ini.

Diantaranya ialah kategori penyaji dari guru TK dan Kelompok Bermain, kategori penulis naskah PAUD, dan kategori penulis naskah dongeng tingkat Dindik kabupaten/kota se Jatim. Tiap kategori terdapat 76 peserta yang selanjutnya akan diambil 10 besar untuk menerima penghargaan dari kepala Dindik Jatim.

“Masing-masing peserta yang masuk dalam 10 besar akan mendapat uang pembinaan sebesar Rp2 juta,” tutur Endang. Antusiasme peserta festival mendongeng ini diakui Endang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun lalu, peserta yang ikut berpartisipasi hanya datang dari 28 kabupaten/kota.

Namun tahun ini 38 kabupaten/kota di Jatim secara menyeluruh ikut dalam ajang ini.

“Kami berharap ke depan dapat ditingkatkan lagi. Sehingga budaya mendongeng untuk penanaman budi pekerti bangsa dapat terus berkembang di Jatim,” kata dia.

Seperti diungkapkan Ninuk Suryantini, salah seorang bunda PAUD asal Madiun ini mengaku senang bisa ambil bagian pada festival dongeng. Kemarin dia menyampaikan dongeng berjudul Tolong Aku Jack. Dengan alat peraga berbentuk hutan dan aneka satwa, Ninuk menggambarkan seorang anak desa yang bersahabat dengan alam. Selain Ninuk, Samuel dari TK Pembina Kota Blitar mengaku bangga bisa tampil di panggung festival mewakili daerahnya. Sejak 1988 dia mengajar TK, kegemarannya dengan anak semakin terpupuk dengan ajang semacam ini. “Saya senang mendongeng untuk anak-anak. Karena itu saya betah mengajar dari 26 tahun lalu sampai sekarang,” kata dia. Q tam