Harian Bhirawa Edisi 30 Mei 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Saya katakan tak ada fee.

Kalau memang ada yang mengaku suruhan saya, ini akan saya telusuri,’’

Baca Hal 5

IKLAN/ LANGGANAN

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Wage, 30 MEI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

30 MEI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 06.30

Senam Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00

Di Ruang Kerja.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.30 - 13.00

Senam Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim Pelepasan Calon Anak Angkat dan Calon Orangtua Angkat di Aula UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo

Gandeng Investor, Pemkab Malang Kembangkan Ekowisata Bahari

Malang, Bhirawa Pemkab Malang dalam waktu dekat ini segera merealisasikan ekowisata yang berlokasi di Pantai Lenggoksono, Kecamatan Tirtoyudo, sebagai daerah tujuan wisata baru selain sejumlah pantai lainnya yang membentang di pesisir Malang selatan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten

Malang Made Arya Wedhantara mengatakan Pantai Lenggoksono memiliki akses jalan yang mudah, apalagi pantai tersebut juga sangat bagus untuk surfing sehingga menjadi pilihan utama pemkab dalam pengembangan ekowisata.

“Selain itu, Pantai Lenggoksono juga berdekatan dengan Pantai Bolu Bolu yang memiliki pemandangan terumbu

karang sangat indah. Perjalanannya cukup ditempuh selama 15 menit saja, bahkan Lenggoksono sendiri memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dieksplorasi pengunjung (wisatawan),” ujarnya, Kamis (29/5).

Untuk mengembangkan ekowisata di kawasan tersebut, kata Made,

 ke halaman 11

Bos Perumahan Lapor ke Menpera dan Marzuki Ali Soal Percobaan Pungli oleh Kepala BPTPM

Kab Mojokerto, Bhirawa Meski persoalan mal administrasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto terhadap Kan Eddy, bos perumahan PT Kokoh Anugerah Nusantara diselesaikan di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, namun kasus ini bakal terus berbuntut. Bos perumahan asal Banjarmasin ini memastikan akan melaporkan soal tengara pungli yang dilakukan staf BPTPM tersebut ke Kemenpera dan Ketua DPR RI Marzuki Ali.

 ke halaman 11

Keindahan Pantai Balekambang. Pemkab Malang segera merealisasikan ekowisata dengan memanfaatkan potensi sejumlah pantai yang membentang di sepanjang wilayah pesisir Malang selatan.

kariyadi/bhirawa

Kan Edy menunjukkan surat yang dikeluarkan Ombudsman Perwakilan Jatim.

JOB P-PEJ Kehilangan Produksi 4.300 BOPD Bojonegoro,Bhirawa Pasca meledaknya pada sumur SKW 8 di Pad B Lapangan Sukowati Desa Ngampel, Kecamatan Kapas Bojonegoro Selasa (27/5) dini hari lalu menyebabkan produksi minyak dan gas bumi Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) berkurang.

Field Manager JOB P-PEJ Junizar H Dipodiwirjo mengatakan bahwa pasca meledakanya sumur 8 Pad B yang melukai tiga pekerja itu, juga menimbulkan kerusakan instrumentasi pada sumur-sumur di sekelilingnya. “ Karena merusak instrumentasi SKW 7 dan SKW 10, menyebabkan kehilangan produksi total 4.300 Barrel Oil Per Day (BOPD),” jelas Junizar, Kamis (29/5) kemarin.

Dijelaskannya, jika jumlah produksi JOB P-PEJ sebelumnya dari Lapangan Sukowati di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas dan Lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berada di kisaran angka 2.700 BPOD. “ Saat ini kami sedang memperbaiki sumur 7 dan 10 supaya bisa beroperasi kembali,” ujarnya.

 ke halaman 11

Kroscek Silang WALI KOTA Batu Eddy Rumpoko membuat kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan etos kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia menerapkan program kroscek silang. Untuk itu tiga tim, di mana masing-masing tim dipimpin Sekda Widodo, Asisten 1 Choirul Syarif Tartilla, dan Asisten 2 Siswanto.

Ketiga tim ini akan bekerja memantau seluruh kinerja SKPD. Misalnya, Kepala Dinas Kesehatan diharus-

 ke halaman 11

Eddy Rumpoko

Sentil..  Empat industri diduga cemari Sungai Brantas  Masyarakat menanti penegakan hukum seadil-adilnya  Dituding terima fee proyek, Bupati MKP membantah

 Sudah bukan rahasia lagi  Libur kejepit, ratusan PNS Pemprov tak masuk kerja  Contoh buruk mental birokrasi

Gara-gara KBS, Risma Dilaporkan ke Polda Polda Jatim, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan ke Polda Jatim oleh Rahmat Syah, Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI), Kamis (29/5) siang. Wali Kota Surabaya dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik.

Saat melapor, Rahmat Syah diwakili oleh tiga pengacaranya.

Mereka adalah Poltak Hutadjulu,

Razman Arif Nasution, Fajar Marpaung. Razman Arif, salah satu Kuasa Hukum mengatakan, selain

Wali Kota Surabaya ada lagi atas nama Singky Soewadji, pengamat satwa sebagai terlapor. “Yang kami laporkan ada dua orang, yakni Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dan Singky Suwadji yang mengaku sebagai pengamat satwa,” kata Razman Arif di Mapolda Jatim,

 ke halaman 11

Poin-poin Pernyataan yang Dipermasalahkan Ketua PKBSI Wali Kota Surabaya

ketentuan dan tidak melanggar undang-undang.

 penyebutan seolah-olah KBS akan dipindahkan oleh

PKBSI. Padahal, versi PKBIS menurut Undang-undang, kebun binatang tidak boleh dipindahkan karena di bawah kewenangan negara.  melaporkan perkara pengelolaan KBS ke KPK dan menuding bahwa telah ada transaksional dalam pertukaran satwa tak bisa dibuktikan secara hukum. Versi PKBSI pertukaran satwa itu sudah sesuai dengan

 secara sepihak mengambil alih pengelolaan KBS. Padahal,

Kementerian Kehutanan sudah menyampaikan bahwa pengelolaan KBS harus dikelola bersama dengan PKBSI.

Pengamat Satwa Singky Soewadji 

membuat pernyataan yang merugikan. Di antaranya, menyatakan bahwa orang-orang yang mengelola KBS harus dikerangkeng seperti orang hutan.

Korban Gelar Doa Bersama, Jokowi Tanda Tangan Kontrak Politik Sidoarjo, Bhirawa Memperingati 8 tahun semburan lumpur panas, ratusan warga korban lumpur Siring, Renokenongo Jatirejo Kecamatan Porong dan warga Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, dalam Peta Area Terdampak (PAT), menggelar doa bersama di tanggul titik 21 Desa Siring, Kamis (29/5).

Warga yang ganti ruginya di tanggung Lapindo Brantas Inc. (LBI) sesuai Perpres 14 Tahun 2007 itu berdoa dan menuntut ganti rugi aset tanah dan bangunan yang terendam lumpur panas di bekas area sumur Banjar Panji I milik LBI segera dilunasi.

Menurut H Fatah salah satu korban lumpur asal Kedungbendo, sudah 8 tahun warga menunggu penyeleseian ganti rugi tuntas. Namun sampai kini, penyeleseian itu terkatung-

 ke halaman 11

BKSDA Selidiki Jaringan Penjualan Satwa Dilindungi Jember, Bhirawa Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Jawa Timur di Kabupaten Jember masih menelusuri jaringan penjualan satwa liar yang dilindungi, setelah menangkap seorang penjual satwa di kabupaten setempat.

“Petugas di lapangan masih mengembangkan kasus itu untuk mencari sindikat pedagang lain yang menjual satwa yang dilindungi, sedangkan proses hukum terhadap tersangka ML sudah memasuki pelimpahan tahap kedua,” kata penyidik BKSDA Wilayah III di Jember Denny Mardiono, Kamis (29/5).

Kepolisian Resor (Polres) Jember bersama BKSDA dan organisasi perlindungan satwa

 ke halaman 11

Akibat Rangkap Jabatan, Komisi A Tunda Pengumuman KI

Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Kamis (29/5). Jokowi juga sempat menerima segenggam lumpur sebagai simbol akan memperjuangkan keluhan para warga korban lumpur.

DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya masukan masyarakat terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi Informasi (KI) Jatim, memaksa Komisi A DPRD Jatim menunda pengumuman lembaga ini.

Padahal sesuai rencana pengumuman 10 anggota KI dilakukan pada 23 Mei 2013 lalu. Namun terpaksa diundur dua minggu lagi yakni pada 12 Juni 2014.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Kusnadi menegaskan pengunduran pengumumam KI ini disebabkan saat ini ada beberapa calon anggota yang

 ke halaman 11

Potret Wisata Gratis di Surabaya

Banyak Sampah, tapi Warga Menikmati Suasana Kolong Jembatan Suramadu Menikmati waktu libur bagi masyarakat adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Dan mengunjungi tempat rekreasi tidak harus mengeluarkan banyak uang. Begitulah kira-kira yang ada di benak masyarakat Surabaya yang sedang menikmati pemandangan di bawah Jembatan Suramadu yang membentang antara Surabaya dengan Madura, Kamis (29/5).

Gegeh, Kota Surabaya Saat libur datang, pesisir Pantai Kenjeran tepatnya daerah Tambak Wedi, di bawah kolong Jembatan Suramadu sepanjang 5,4 km banyak kita jumpai pengunjung. Mulai dari pasangan muda-mudi, anak-anak bahkan keluarga yang menghabiskan waktu untuk berlibur menikmati semilir angin sambil mencari kerang atau hewan laut lainnya. Terlihat pula puluhan anak kecil yang sedang bermain ombak pantai. Ada juga

pengunjung yang berkeliling sekitar pantai dengan menggunakan perahu nelayan setempat.

Tidak hanya itu, puluhan penjual makanan dan minuman dengan bangunan dari bambu berjejer rapi di pinggir pantai. Serta puluhan PKL yang bersanding di bahu bawah jembatan. Minimnya tempat sampah di kawasan itu, membuat pesisir pantai

gegeh/bhirawa

warga menikmati wisata di kolong Jembatan Suramadu. Kini lokasi ini  ke halaman 11 Sejumlah menjadi salah satu tujuan wisata sebagian warga saat liburan.

SURABAYA

2

Jumat Wage 30 MEI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Tuding Penyimpangan Haji Ada di Harga Tiket dan Pemondokan Surabaya, Bhirawa Guna mengurangi korupsi di Kementrian Agama, dalam waktu dekat ini Komisi VIII DPR RI berencana akan membentuk sebuah badan yang khusus mengurusi soal haji. Hal ini mendesak dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan haji sering terjadi penyimpangan khususnya soal tiket dan pemondokan serta katering.

Anggota Komisi VII DPR RI, KH Ali Maschan Moesa mengaku sejak dirinya duduk sebagai anggota DPR RI, tepatnya 2009 dirinya banyak melihat penyimpangan soal dana haji di Kementrian Agama, khususnya terkait harga tiket, pemondokan dan katering. Dan temuan ini sudah dilaporkan ke KPK, ternyata tidak ada follow up dari lembaga anti rasua ini. ‘’Saya menyebut KPK banci. Bayangkan kami sudah melaporkan penyimpangan ini sejak tahun 2009, ternyata baru di followup sekarang ini. Kita anggota DPR RI kalau berangkat Haji harga tiket hanya sekitar 1200-1300 dollar AS. Tapi dimasyarakat harga tersebut melambung hingga 2200 dollar AS. Apalagi dalam UUnya tidak mengatur jika harga tiket harus dilelang,’’tegas Ali Maschan Moesa kepada wartawan disela-sela deklarasi Laskar Santri Nusantara mendukung Capres Jokowi-JK di Ponpes Al-Husna Surabaya, Kamis (29/5).

Karenanya, Ketua Rois Syuriah PWNU Jatim ini menilai kasus korupsi ini sudah menjadi sindikat dan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Terkait pemondokan sesuai aturannya seharusnya satu kamar diisi oleh empat orang, tapi kenyataannya diisi antara 8-9 orang. Belum lagi soal kathering, ternyata satu orang hanya dicash sekitar 7 real. Padahal sesuai laporan Kemenag ke DPR RI satu orang dipotong 10 real. ‘’Coba dihitung berapa keuntungan yang didapat oleh Kemenag, jika total CJH berjumlah 168 ribu orang. Apalagi selama ini Kemenag tidak pernah turun sendiri dan hanya diserahkan oleh seseorang yang namanya sudah ada ditangan kita,’’papar kakak Ali Masykur Moesa, Wakil Ketua Q cty BPK ini.Q

Tahun Ini, Pembebasan Lahan FR Barat Kelar Pemkot Surabaya, Bhirawa Walikota Surabaya Tri Rismaharini memastikan pembebasan lahan frontage road sisi barat selesai pada tahun ini.

Kendala pembebasan lahan yang gitempati Cipa Ganti sudah klir. Setelah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, pembebasan lahan milik negara itu mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Praktis hanya menyisakan beberapa lahan saja. Meski tidak memerinci berapa jumlahnya yang belum dibebaskan, Risma, sapaannya menargetkan tahun ini pembebasan lahan frontage road sisi barat sudah selesai. “Tahun ini selesai, jadi tinggal penggarapannya saja, kan sudah banyak itu bangunan yang dirobohkan,” ujarnya.

Dari pantauan di lokasi sepanjang Jala A Yani dari bundaran Waru hingga Bundaran Bulog, sedikitnya sekitar 19 bangunan yang belum dirobohkan. Dari belasan bangunan itu sebagian sudah dibebaskan, ada juga yang masih proses negosiasi. Salah satunya yang belum dibebasakan adalah Rumah Makan (RM) Primarasa, Toko Buku Gading Murni.

Selain itu ada lahan Hotel Cemara yang masih diproses dalam persidangan. Sebab, ahli waris hotel tersebut warga negara asing (WNA). Sesuai dengan aturan harus denga prosedur persidangan. “Itu hotel cemara harus di Jakarta pembebasannya, kan ahli warisnya WNA,” terangnya.

Risma membeberkan pembebasan lahan froantage road sisi barat sudah lebih dari 1,8 hektar. Seperti lahan parkir carefour yang lumayan panjang, lahan parkir PO Kalisari. “Sebelahnya kejaksaan sudah dibebaskan, kalau Toko Buku Gading Murni itu masih masalah opo ngunu lho, aku lali,” Q gat tandasnya.Q

CapresCawapres

Menjelang pesta demokrasi Pilpres kurang 41 hari lagi, membuat tim sukses pasangan tersebut memasang berbagai alat peraga yang mulai terlihat diberbagai sudut jalan di Surabaya seperti spanduk pasangan Capres-Wapres Prabowo-Hatta dan spanduk Jokowi tampak berjajar di kawasan Raya Wonokromo Surabaya,Kamis (29/5).

trie diana/bhirawa

Penutupan Dolly Bisa Segera Dilakukan DPRD Jatim, Bhirawa Dukungan atas rencana penutupan lekalisasi Dolly dan Jarak terus berdatangan. Kalngan DPRD jatim dan DPR RI mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk menghapus prostitusi ini.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Ahmad Jabir, menilai penutupan Dolly yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terlalu lamban. Seharusnya kebijakan semacam itu sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya sejak tahun 1999 lalu.

“Karena undang-undangnya sudah ada, dan waktu saya duduk sebagai anggota DPRD Surabaya dulu konsepnya juga sudah kami sodorkan,”tegasnya.

Sehingga, Jabir berpendapat seharusnya Dolly bisa ditutup saat ini juga. “Tidak perlu menunggu sampai tanggal 19 Juni nanti,”ujarnya.

Lebih lanjut, Jabir merasa heran dengan periodisasi kemuculan isu terkait dengan penutupan Dolly. Menurutnya, polemik seputar penutupan Dolly hanya muncul ketika menjelang pemilu. “Baik itu pileg, ataupun pilwali,”tukasnya.

Jabir menduga penutupan Dolly hanya dijadikan sebagai komoditas politik. “Jadi memang ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan, baik dengan adanya penutupan, maupun apabila tidak jadi ditutup,”urainya.

Sedangkan, terkait dengan solusi yang pernah ditawarkan

oleh Pemprov Jatim, yaitu pemberian uang sebesar Rp 3 juta untuk para PSK, politisi PKS tersebut menyatakan tidak setuju. Menurutnya, cara semacam itu tidak efektif.

Seharusnya baik Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya memiliki cara lain.

Sebab, lanjut Jabir, apabila Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya hanya beorientasi pada pemberian uang pasca penutupan, maka hal itu dianggapnya bukanlah solusi.

“Walaupun dipulangkan ke daerah dan diberi semacam uang pesangon, tapi kalau uangnya habis, pasti mereka akan kembali ke Surabaya dengan pekerjaan yang sama,”paparnya.

Sebelumnya, pro kontra terkait dengan penutupan loka-

Pemkot mau menutup lokalisasi ini mereka perlu dimanusiakan juga. Artinya harus disiapkan pekerjaan pengganti bagi mereka ini,’’papar Ali Maschan dengan nada intonasi tinggi.

Bahkan pria yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI ini memintga Pemkot menggunakan pola seperti di Malasyia. Dimana disitu ada Pulau yang namanya Genting Island yang dikhususkan untuk judi dan prostitusi. Dimana disana umat Islam dilarang masuk .

Tapi disana pemerintahnya dalam menegakan aturan benar-benar bagus. ‘’Artinya sanksi disana benar-benar ditegakan, sehingga tidak ada yang main-main.

Nah ini bisa dicontoh oleh Q cty Pemkot,’’tegasnya.Q

AHTRMI Siap Menangkan Duet Prabowo-Hatta Dianggap Perjuangkan Nasib Petani

cty/bhirawa

Ketum DPP AHTRMI, Herry Tousa yang didampingi Ketua AHTRMI Jatim, Otje Rau saat memberikan paparan terkait kondisi pertanian di Jatim.

Surabaya, Bhirawa Meski secara aturan organisasi kemasyarakatan (Ormas) AHTRMI atau Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia lebih memilih bersikap netral dalam Pilpres mendatang, namun kenyataannya banyak anggotanya yang memilih pasangan Prabowo-Hatta Radjasa. Ini karena mereka meyakini pasangan yang diusung Gerindra, PKS, Golkar, PBB dan

PAN ini mampu mensejahterakan kehidupan para petani yang selama ini hanya dilihat sebelah mata saja.

Ketum DPP AHTRMI, Herry Tousa menegaskan kondisi petani saat ini sangat miris. Seringkali hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan jerih payah selama proses tanam.

Keuntungan besarnya selalu ada di tengkulak. Akibatnya hingga detik ini kehidupan petani be-

lum sejahtera, karena pemerintah sendiri belum berpihak pada kalangan petani. Dan pihaknya yakin prabowo subianto mampu merubah itu semua. ‘’Saya kenal dengan Pak Prabowo selama 30 tahun,. Saya tahu yang bersangkutan sebagai putra dari Bagwan Ekonomi ternyata sosok Prabowo tidak pernag menyombongkan diri.

Sebaliknya, sejak sebelum masuk angkatan dia sudah berangan-angan untuk menciptakan pertanian di Indonesia yang selalu dipermainkan asing,’’tegas Herry yang didampingi Ketua AHTRMI Jatim, Otje Rau kepada wartawan, Rabu (28/5).

Ditambahkan Herry, serangan produk holtikultural impor juga telah mematikan para petani. Banyak sekali petani yang gulung tikar, akibat terlalu bebasnya produk luar masuk ke Indonesia. ‘’Untuk itu, negeri ini memerlukan pemimpin yang tegas, jujur,berani dan integritasnya telah teruji. Dan hanya Prabowo yang memenuhi kriteria tersebut,’’tegasnya Untuk itu, pihaknya meyakini Prabowo Subianto mampu mensejahterakan kehidupan petani.

Apalagi visi dan misinya sangat jelas ingin mengembalikan kejayaan negeri ini terutama di Q cty sektor pertanian.Q

Pemkot Palu Belajar Kebersihan di Surabaya Pemkot Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

lisasi terbesar se Asia Tenggara itu kian meluas. Beberapa hari yang lalu, mereka sejumlah elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penutupan Dolly melakukan demonstrasi di Jalan Jarak. Sementara itu, baik, Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya tetap bersikeras akan menutup Dolly tanggal 19 Juni mendatang.

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Ali Maschan Moesa sangat mendukung penuh penutupan lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini.

Namun demikian Pemkot harus mencarikan solusi atas penutupan tersebut dengan memberikan alokasi pekerjaan bagi mereka. ‘’Jujur mereka ini manusia dan perlu makan, papan dan pakaian. Karenanya kalau

Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Giliran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya Rabu (28/5) kemarin. Mereka diterima oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

Wali Kota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri

Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta.Q dre

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menerima Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Jatim.

Wagub Dukung RUU Etika Penyelenggara Negara Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mendukung segera terbentuknya Rancangan Undang-undang Etika Penyelenggara Negara (RUU EPN). Sebab penyelenggara negara memerlukan rambu-rambu yang jelas terhadap setiap langkah yang dilakukan.“Dengan adanya RUU ini, diharapkan bisa memberikan batasan yang jelas bagi penyelenggara negara. RUU ini sangat penting dan menarik karena penyelenggara negara bisa diberikan batasan mengenai tugas-tugas yang dilakukan sehari-hari,” kata Saifullah Yusuf, saat menerima Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terhadap RUU EPN ke Provinsi Jatim, di Ruang Kartanegara Kantor Gubernur Jatim, Rabu (28/5) lalu.

Dikatakan, sekarang ini UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan, dan setiap instansi negara punya kode etik lewat peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya. Tentu saja, peraturan-peraturan tersebut bisa dijadikan dasar untuk pembahasan RUU Etika Penyelenggaraan Negara.

Pada kesempatan yang sama, pimpinan delegasi Banleg DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusumah menyampaikan, masih banyak orang yang menganggap etika cukup hanya diatur melalui peraturan, sekarang ini dibuat norma, kaidah dalam sebuah UU yang menjadi payung aturan. Sehingga peraturan instansi yang terkait kode etik tidak berbeda-beda.

“Ini UU baru inisiatif dari DPR. RUU ini dibuat karena banyak pejabat publik yang tidak beretika tetapi bisa menjadi pejabat. Makin meningkat penyelenggara negara baik pemerintah daerah sampai pusat yang terlibat kasus hukum karena penyelenggaraan dan pelanggaran Q iib norma,” ujarnya.Q

Perbaikan Pipa PDAM, Warga Krembangan Harus Antri Air Adanya perbaikan koneksitas jaringan pipa air di Jalan Indrapura, Surabaya berdampak pada warga sekitar lokasi. Salah satunya adalah wilayah Krembangan Bhakti yang sejak Minggu (25/5) sulit untuk mendapatkan air bersih. Sampai hari ini, Kamis (29/5) air bersih itu belum bisa difungsikan oleh warga yang terbilang padat penduduknya.

Masyarakat pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terlihat tumpah ruah ke luar rumah untuk antri air bersih dengan membawa jerigen atau bak mandi plastik.

Hal ini dikarenakan layanan air bersih oleh PDAM sudah empat hari tidak keluar.

Sekertaris PKK Krembangan,

Irwana mengatakan, sangat kesusahan sejak enam hari dari kemarin, rata-rata warga disini ibu rumah tangga yang membutuhkan air. Apalagi di wilayah Krembangan Bhkati tidak ada sumur, sehingga pekerjaan rumah tangga berhenti. Setiap siang malam harus mengangkut air yang dikirim PDAM oleh

mobil tangki berisi air bersih.

“Kita belum tahu kepastiannya air bisa keluar seperti semula dari pihak PDAM, kami bersama warga setiap hari masak harus angkut-angkut air?, jadi setiap hari kita harus laporan bahwa air masih belum keluar, baru pasokan air yang diangkut mobil dikirim,” paparnya.

Selain itu, tambah Irwana, beberapa warga ada yang antre di sebuah keran mobil PDAM yang ada di depan gapura untuk mendapatkan air bersih, yang hanya bisa dipakai untuk keperluan memasak dan minum.

Sedangkan untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK)

ditakutkan tidak cukup.

“Airnya juga bau kaporitnya pekat, jadi sedikit takut untuk buat memasak ataupun untuk diminum,” tambah Irwana yang juga warga Krembangan Bhakti X. Yohanes warga Krembangan Jaya Selatan mengatakan, pengiriman air sudah terpenuhi sesuai permintaan. warga masih menunggu kepastian dari PDAM kapan air bisa beroperasi kembali. “ warga sini masih menunggu kepastian kapan bisa beroperasi kembali terkait air bersih mengalir kembali, setelah ada perbaikan,” tuQ geh turnya sambil antri air.Q

Warga Krembangan Bhakti, Kamis (29/5) mengantri pasokan air bersih dari PDAM, macetnya air dikarenakan adanya perbaikan koneksitas jaringan pipa air di Jalan Indrapura, Surabaya. geh/bhirawa

SURABAYA

Jumat Wage 30 MEI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Libur Kejepit, Ratusan PNS Pemprov Tak Masuk Kerja Pemprov, Bhirawa Meski sudah diperingatkan berkali-kali, ternyata masih banyak Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang membolos kerja di dua hari kerja kejepit libur bulan Mei ini. Dari hasil pemeriksaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim tercatat ratusan PNS tidak masuk kerja. Menariknya dinas luar dan izin tertentu menjadi mayoritas alasan libur tambahan ini.

Inspeksi mendadak dilaMenurut dia, agar sidak berkukan BKD Prov Jatim untuk jalan lancar, BKD Jatim memendeteksi PNS yang memnerjunkan sebanyak 75 pebolos atau menambah libur tugas. Setiap petugas dibebani sendiri tanpa mengajukan keuntuk memeriksa satu SKPD. terangan atau izin cuti. Sebab Sedangkan untuk di kantor libur pada Mei ini banyak yang Bakorwil BKD mengurus dua kejepit seperti pada tanggal 16, orang untuk memeriksa me26, 28 dan 30 Mei. ngingat lokasinya diluar kota.

“Kami telah melakukan si“Untuk UPT hanya di Sudak ke seluruh SKPD pemprov rabaya yang kami sidak. Seselama dua hari, yaitu tanggal mentara UPT yang berada di 16 Mei dan 28 Mei. Secara luar kota tidak kami sidak keseluruhan berjalan baik dan karena keterbatasan petugas. disiplin PNS Pemprov Jatim Setelah ini, kami juga akan juga baik. Sidak ini kita gelar kami lakukan sidak lagi dengan untuk mendisiplinkan PNS,” waktu dan tempat yang kami Akmal Boedianto kata Kepala BKD Provinsi rahasiakan agar tidak dikeJatim, Dr H Akmal Boedianto MSi, ditahui PNS lain,” jelasnya. konfirmasi, Kamis (29/5).

Sementara itu, berdasarkan PP 53 Tahun Dalam sidak yang digelar tanggal 28 Mei 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di seluruh UPT di Jatim yang jumlahnya Pasal 7 dijelaskan, tingkat hukuman mencapai 31 UPT, jumlah PNS mencapai disiplin terdiri atas hukuman disiplin 828 orang tidak hadir sebanyak 100 orang. ringan, sedang dan berat. Jenis hukuman Rinciannya 52 PNS sedang Dinas Luar, 44 ringan seperti tegusan lisan, teguran tertulis, PNS dengan alasan dan empat orang tanpa pernyataan tidak puas secara tertulis. keterangan.

Sedangkan hukuman disiplin sedang Sementara hasil sidak di seluruh SKPD seperti penundaan kenaikan haji berkala di Pemprov Jatim pada 16 Mei jumlah PNS selama satu tahun, penundaan kenaikan mencapai 10.800 orang. PNS yang hadir pangkat selama satu tahun dan pemencapai 10.044 PNS, tidak hadir 756 PNS nurunan pangkat setingkat lebih rendah dengan rincian tidak hadir tanpa keselama satu tahun. terangan mencapai 21 orang, dengan Untuk hukuman disiplin berat yakni, keterangan lain-lain sebanyak 735 orang. penurunan pangkat setingkat lebih rendah “Untuk yang membolos nanti akan selama tiga tahun, pemindahan dalam ditindaklanjuti. Tindaklanjut awal akan rangka penurunan jabatan setingkat lebih diklarifikasi SKPD masing-masing. Jika rendah dan pembebasan dari jabatan. memang sudah beberapa kali melakukan Kemudian, pemberhentian dengan tidak bolos, akan dikenai sanksi berdasarkan PP hormat atas permintaan sendiri sebagai 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai PNS dan pemberhentian tidak dengan Q iib Negeri Sipil,” ungkapnya. hormat sebagai PNS.Q

dna/bhirawa

Sosialisasi BKKBN kepada beberapa sekolah di Jatim.

Siapkan GenRe, BKKBN Sosialisasi Remaja SMP BKKBN Jatim, Bhirawa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menyasar berbagai kalangan terutama kaum muda.

Dalam waktu dekat BKKBN akan menyosialisasikan program generasi berencana (GenRe)hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

“Saat ini BKKBN masih menyempurnakan modul-modulnya terlebih dulu untuk selanjutnya menyosialisasikan kepada seluruh generasi berencana (GenRe) di sekolah-sekolah menengah pertama,” kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Sudibyo Alimoeso.

Sudibyo menjelaskan modul-modul yang dipersiapkan harus sesuai dengan usia anak-anak yang duduk di sekolah menengah pertama.

Selain itu, modul tersebut harus disesuikan dengan tingkat kematangan siswa. Artinya, harus disesuaikan dengan kondisi psikologis dari peserta didik.

‘’Kita tidak mungkin membuat modul yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan anak SMP, jika ini dilakukan maka tujuan dari program Genre sulit tercapai,’’ ujarnya saat berbicara di kantor BKKBN Jatim, kemarin.

Pria berkacamata ini menuturkan, selain membuat modul BKKBN akan mempersiapkan beberapa guru yang nantinya terlibat langsung serta konselor-konselor. Pelatihan untuk guru ini penting mengingat keberadaan guru di sekolah sangat vital. ‘’Kita berharap tidak hanya guru yang menjadi konselor akan tetapi siswa dapat kita libatkan dalam konselor. Biasanya anak-anak sebaya juga dilibatkan menjadi konselor, karena itu masih harus dipersiapkan secara matang,” katanya.

Lebih lanjut Sudibyo mengatakan, dalam program GenRe salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan seksual kepada remaja dan mahasiswa. Pendidikan seksual itu haruslah yang selaras

dengan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).

Selain itu, program GenRe juga memberikan pengetahuan seputar pengetahuan kesehatan reproduksi remaja, HIV AIDS, dan Narkoba.

Dengan program GenRe, kata Sudibyo, diharapkan anak didik dapat menghindari seks bebas, narkoba dan HIV-AIDS sejak dini.

Melalui program tersebut, kata Sudibyo, diharapkan juga anak didik bisa terhindar dari kasus kejahatan seksual anak, karena sejak dini sudah mengetahui mengenai organorgan tubuh yang harus dijaga, dan bisa lebih cepat bercerita kepada orang tua dan lingkungan terdekat jika ada pihak yang melakukan kejahatan seksual terhadap organorgan tubuh yang dimaksud.

Menanggapi pernyataan di atas Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Ir. Dwi Listyawardani, MSc mengaku, pihaknya telah berkordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Q dna Surabaya.Q

Pembelian Buku Kurikulum Baru

RAGAM INFO

Juni, Bapersip Jatim Adakan Festival Dongeng Pemprov, Bhirawa Pada Juni yang akan tiba ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim bakal mengadakan Festival Dongeng Se-Jatim. Upaya ini menggerakkan pentingnya dongeng dalam memberikan karakter pada anak untuk menciptakan generasi mendatang yang lebih baik.

Adanya Festival Dongeng ini menindaklanjuti Ketua TP PKK Jatim yang juga istri Gubernur Jatim, Hj Nina Soekarwo saat mendeklarasikan program PKK yang bersinergi dengan Bapesip Jatim bertema ‘Mendampingi Anak Membaca di Saat Menjelang Tidur’ beberapa pekan lalu di Ngawi dalam kegiatan diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim.

“Bersinergis dengan PKK dikarenakan secara kelembagaan mempunyai struktur yang kuat dan terorganisir mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

Dalam mewujudkan deklarasi maka diselenggarakan Festival Dongeng ini,” kata Kepala Bapersip Jatim, Drs Mujib Q rac Affan MARS, Kamis (29/5).Q

Hasil Ekspos Kejaksaan

Sekolah Bisa Gunakan BOS Lebih dari 5 Persen Sementara, Kasus Pajak KPP Sawahan Bukan Pidana Kourpsi Dindik Jatim, Bhirawa Pembelian buku kurikulum baru jenjang SD dan SMP sederajat tidak hanya akan mengandalkan dana dekonsentrasi dari provinsi. Ini lantaran Kemendikbud telah melegalkan sekolah menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk digunakan membeli buku kurikulum baru meski lebih dari 5 persen.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Nuryanto mengatakan, terdapat perubahan dari Kemendikbud mengenai penggunaan dana BOS untuk pembelian buku kurikulum baru.

Jika dulu Kemendikbud membatasi maksimal 5 persen, dalam surat edaran terbearu Kemendikbud mengubah redaksinya menjadi sekitar 5 persen.

“Artinya, sekolah boleh menggunakan dana BOS ini kurang atau lebih dari 5 persen,” tutur Nuryanto, Kamis (29/5).

Baik dana dekonsentrasi

maupun BOS yang akan digunakan untuk membeli buku kurikulum baru, Nuryanto menegaskan agar pihak sekolah tidak membelinya di pasaran.

Sebab, pihak Kemendikbud telah menentukan penerbit mana saja yang boleh mencetak buku. “Setiap daerah, percetakannya berbeda-beda. Setahu saya ada 22 percetakan, tapi sampai saat ini provinsi tidak tahu mana saja percetakan yang ditunjuk Kemendikbud itu,” tutur dia.

Saat ini, pusat telah mengalokasikan sebanyak Rp103 miliar untuk pembelian buku kurikulum baru jenjang SD dan SMP melalui dana dekonsentrasi. Masing-masing akan disalurkan untuk SD sebesar Rp61 miliar dan SMP Rp42 miliar.

Selain buku kurikulum, pusat juga telah mengalokasikan anggaran Rp22 miliar untuk sosialisasi dan monev 36 gugus SD di Jatim. Anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk pembelian buku semester satu, yaitu

Juli hingga Desember mendatang. Siswa yang akan menjadi sasaran buku kurikulum baru ini antara lain kelas 1,2, 4, dan 5 sekolah dasar. Untuk kelas 1 dan 2, jumlah buku yang dibeli sebanyak 5 item. Sedangkan untuk kelas 4 dan 5 terdapat 6 item buku.

Meski batas akhir peme sanan buku kurikulum baru ini telah berlalu pada 28 Mei lalu.

Sampai kini anggaran dekon tersebut belum dapat dicairkan oleh Dindik Jatim. Sebab, Nuryanto mengaku masih harus memverifikasi kebutuhan yang diajukan sekolah melalui dindik di kabupaten/kota masingmasing. “Saat ini kami tengah memverifikasi kebutuhan tiap sekolah untuk membeli buku kurikulum baru. Tapi sayangnya, belum semua daerah menyetorkan kebutuhan pembelian buku ke provinsi,” tutur pria yang hobi mengoleksi miniatur pesawat terbang Q tam ini.Q

BPJS Segera Berikan Sanksi ke Pelanggar BPJS Surabaya, Bhirawa Guna mensukseskan program jaminan kesehatan nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menerapkan sangsi bagi perserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran rutin. Rencananya, BPJS

Kesehatan akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur peserta yang tidak membayar iuran. ‘’Target tahun ini diharapkan ada peraturan yang bisa diterapkan dalam peraturan Kementrian Dalam Negeri, saat ini sedang di-

susun,” Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih, saat ditemui di kantor Cabang 7 BPJS Surabaya, Rabu(28/5).

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih mengatakan, banyak peserta

BPJS Kesehatan yang masih belum paham mengenai pembayaran iuran BPJS.Menurutnya, peserta banyak yang hanya membayarkan iuran pada saat pertama kali mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Namun di bulan berikutnya mangkir dari pembayaran

iuran. Untuk sanksinya saat ini masih ringan yaitu untuk keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2 persen (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak Q dna untuk waktu 3 bulan.Q

Kejati, Bhirawa Penyelidikan kasus dugaan pemotongan pajak yang terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawahan, sementara harus dihentikan. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyebut bahwa kasus itu masuk ke ranah sengketa pajak, dan bukan ranah korupsi.

Namun demikian Kepala Kejati jatim meminta pihak Pdisus dan intelejen Kejati untuk menemukan indikasi gratifikasi pada kasus ini selama satu bulan ke depan.

Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim Mohammad Rohmadi menjelaskan, setelah melakukan ekspose dengan tim, sementara diputuskan kasus pajak masuk ke ranah sengketa pajak. Sebab, pihaknya mengaku susah untuk menemukan unsur gratifikasi yang terjadi pada kasus pemotongan pajak itu.“Sementara kasus itu kami stop, karena masuk ke ranah sengketa pajak. Namun, bukan berati kasus tersebut berhenti total, kemungkinan bisa dilanjutkan lagi,” terang Rohmadi, Kamis (29/5).

Menurutnya, pimpinan yakni Kepala Kejati (Kajati) Jatim memberi waktu satu bulan bagi penyidik, untuk menemukan adanya indikasi gratifikasi. Jadi, kasus itu tidak sepenuhnya berhenti, sebab penyidik perlu menyelidiki apakah dalam kasus itu terdapat unsur gratifikasinya atau kasus tersebut murni masuk rana sengketa pajak.

Disinggung terkait pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), Rohmadi mengaku kalau saat ini pihaknya sudah cukup mencari bahan keterangan. Selanjutnya, Ia akan meninjau kasus itu dengan melibatkan tim intelijen dari Kejaksaan. “Guna mencari adakah indikasi gratifikasinya, kami bekerjasama dengan tim intelijen,” katanya.

Terkait bagaimana peninjauan yang dilakukan timnya dan intelijen, mantan Kasi Intel Penajam itu enggan mengungkapkan bagaimana prosedurnya. Diterangkan Rohmadi, peninjauan yang dilakukannya bersama tim intelijen, sifatnya tertutup. Jadi, peninjauan itu tidak boleh disebutkan dengan alasan proses penyelidikan.

“Pokoknya kami bersama tim intel lakukan peninjauan terhadap kasus ini. Jadi, yang boleh tahu hanya tim pidsus Q bed dan intelijen,” ungkap Rohmadi.Q

Empat Industri Diduga Cemari Sungai Brantas Masih saja ada perusahaan yang diduga masih saja mempunyai limbah cair yang melebihi baku mutu di Sungai Brantas. Hal itu berdasarkan hasil sidak Tim Patroli Air Terpadu Jatim di bulan Mei ,menduga empat perusahaan berinisial RY, MD, dan MW berada di wilayah Gresik dan pabrik tahu KR di wilayah Sidoarjo membuang lkimbah di sungai melebihi baku mutu.

“Saat sidak, tim mengunjungi dan memantau banyak industri. Namun, sampel limbah yang diambil hanya empat industri saja. Sisanya hanya dilakukan pembinaan dan pengawasan,” kata Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Didik Harimuko saat ditemui, Rabu (28/5).

Ia menuturkan, dari sampel limbah cair empat industri terduga saat diujikan

di lokasi memiliki kadar yang relatif normal. Namun, data lengkpanya masih harus diujikan di laboratorium Perum Jasa Tirta I. Adapun kadar limbah RY diketahui memiliki pH 7,75 dengan suhu 39,8OC. Untuk MD diketahui pH mencapai 7,11 dengan suhu 30OC dengan limbah berbau dan warna air kuning keruh.

Sedangkan MW memiliki pH 7,80 dengan suhu 30,1OC

dengan limbah berwarna hitam dan hangat serta berbau.

Sedangkan pabrik tahu KR diketahui memiliki kadar pH rendah yakni pH 5,02 atau bersifat asam dengan suhu 30OC dengan mengeluarkan banyak buih putih serta bau asap dari pembakaran yang cukup menyengat.

Menurut Didik, untuk MD sebelumnya pernah menjalani proses penegakan hukum akibat pembuangan limbah. Namun, dari hasil pantauan sejauh ini sudah mengalami an tim beberapa bulan lalu, MD telah perbaikan yang signifikan dengan perluasan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dan masih tahap uji coba.

ist

Pelanggaran pembuangan limbah cair terus saja dilakukan industri. Untuk itu tim patroli sekalu melangsungkan pemantauan dan pengawasan terhadap industri.

Untuk RY, industri yang pengolahan kain tersebut pada April lalu sempat disidak tim dari laporan keresahan warga sekitar pa-

brik yang terganggu limbah RY. Waktu itu, tim dipersulit dan saat sidak kemarin, pihak perusahaan lebih kooperatif dan sampel

limbah pun sudah bisa diambil untuk diujikan.

Sedangkan limbah MW setelah diambil sampel lebih dari tiga kali hasilnya masih cukup baik dan tidak melebihi baku mutu. Namun limbahnya berwarna hitam dan hangat serta berbau maka tim pun tetap mengambil sampel untuk diujikan.

Tak hanya keempat industri itu saja. Tim juga mengawasi empat industri lain, yakni pabrik korek PB, pabrik tahu MG, pabrik krimmer SPK, dan pabrik plastik MA. Namun pabrik PB MG, dan SPK tidak diambil sampel limbah cairnya, karena tim menganggap kondisinya masih cukup baik sehingga tidak

perlu diujikan.

Sedangkan MA yang menjadi target tim saat disidak sedang tidak berproduksi karena libur dan dalam proses sidak ke depan tetap akan dipantau dan diawasi.

Didik menegaskan, selama ini banyak keluhan dan laporan dari masyarakat terkait pencemaran dari industri, sehingga tak jarang pula warga menggelar aksi demo ke pabrik. “Komunikasi antara perusahaan dengan kabupaten setempat seharusnya ditingkatkan. Sehingga keluhan masyarakat sekitar bisa ditekan, agar perusahaan tetap eksis dan masyarakat pun tidak terganggu oleh produksi perusahaan terQ rac sebut,” tandasnya.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Waspada Liburan Sekolah Liburan sekolah sudah tiba, bersamaan pula dengan libur peringatan hari keagamaan. Banyak pegawai (PNS) dan karyawan swasta mengambil hak separuh cuti untuk berwisata keluarga. Pihak sekolah (TK dan SD) juga telah mengundang orangtua turut mendampingi anak-anak rekrasi. Selama tiga pekan sampai pertengahan bulan Juni akan menjadi pick season, musim wisata liburan sekolah yang sangat padat.

Lalulintas jalan akan sibuk oleh mobil pribadi maupun angkutan (bus) wisata yang disewa. Karena itu kewaspadaan di jalan raya mesti ditingkatkan. Sudah kelewat banyak korban harta, raga dan jiwa, terbuang sia-sia di jalan raya, dalam rangka mengisi liburan sekolah. Ironisnya, kecelakaan lalulintas di darat, hampir seluruhnya (95%) disebabkan faktor human error.

Pada jenis moda angkutan umum, tragedi kecelakaan seluruhnya disebabkan oleh kru. Diantaranya karena sopir pengganti yang kurang ahli dan tidak menguasai medan jalan yang dilintasi tujuan wisata. Kesalahan manusia dibalik stir kendaraan, menjadi faktor utama kecelakaan dalam berkendaraan. Kesalahan umumnya berupa tidak terampil, ugal-ugalan, sampai dibawah pengaruh narkoba dan miras.

Karena itu pengguna jasa bisa bertanya secara langsung, apakah sopir dalam keadaan sehat? Bahkan untuk mencegah ulah sopir mbeling, di-rekomendasi-kan pula uji petik. Serta pentingnya sertifikasi sopir angkutan umum wisata. Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) mesti mewaspadai usaha jasa wisata bodong. Kelayakan ken­ daraan (terutama rem, ban, gigi persneling, serta radiator) mesti diperiksa cermat.

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas telah banyak mengatur berbagai hal sekitar pengemudi dan kendaraan.

Tetapi yang diatur hanya ”penampakan” luar. Misalnya pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) memang telah merinci orang (pengemudi) dan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Begitu pula pasal 287 ayat (5) telah merinci batas kecepatan terendah dan tertinggi. Serta pasal 283 yang melarang ugal-ugalan dalam mengemudi.

Namun kondisi ”dalam” tubuh pengemudi belum diatur.

Padahal kondisi ”dalam” tubuh lebih sangat menentukan.

Misalnya pengaruh obat-obatan serta minuman keras.

Pengadilan di berbagai negara saat ini menerapkan UU lain (tambahan) untuk membuat efek jera pengemudi busuk secara luar-dalam. Di China, pada juli 2009 menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Sun Weiming yang me­ nyeruduk beberapa orang dan menewaskan 4 korban.

Hukuman lebih berat dijatuhkan oleh Pengadilan San Antonio (AS) kepada pengemudi perempuan, Sandra Brigss. Vonis hukuman penjara 45 tahun dijatuhkan walau hanya menyebabkan 1 orang (polisi) tewas. Pengadilan di berbagai penjuru dunia nampaknya, sudah sangat gereget­ an terhadap pengemudi mabuk zat psikotropika.

Kelayakan jalan raya juga sering menjadi penyebab kecelakaan. Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, diatur tanggungjawab masing-masing pemilik jalan umum. Kita ketahui, masih banyak jalan yang tidak layak di-lalulintas-i. Di jalan by-pass Mojokerto, tempat terjadi kecelakaan yang merenggut 20 korban jiwa, ternyata tidak dilengkapi penerangan jalan, serta seluruh amanat pasal 25 UU 22 tahun 2009 diabaikan.

Di dalam arena wisata juga tak kalah gentingnya. Banyak aksiden terjadi, umumnya disebabkan keteledoran peng­ awasan yang kurang memadai. Ada tempat wisata yang kurang memperhatikan keselamatan, kurang perawatan.

Lebih lagi, musim hujan belum reda benar. Sehingga ancam­ an tanah longsor harus diwaspadai. Terutama pada arena wisata pegunungan. Ingat dulu, di Pacet, Mojokerto terjadi longsor sampai menyebabkan banyak korban jiwa.

Tetapi banyak tragedi terjadi yang disebabkan kecerobohan pengunjung. Misalnya di tempat pemandian atau kolam renang. Mesti diperhatikan benar kedalaman air yang disesuaikan dengan usia dan tinggi badan. Juga pendampingan tim resque (penyelamat). Maka misi wisata sebagai re-kreasi mesti dijaga benar, janga berubah menjadi musibah bencana. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Bimbing Pemilih Muda Pemilih pemula adalah subjek dan aset politik. Mereka bukan objek yang semata menjadi rebutan partai politik atau calon presiden. Kepada mereka, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan mereka pemilih yang cerdas.

Mereka harus diarahkan menjadi warga negara yang baik yang mengerti hak dan kewajiban politiknya. Mereka harus “mengindonesia” secara politik. Kepada mereka, kita wajib member tontonan politik yang sehat. Kampanye yang akan digelar nanti, harus menjadi acuan yang konkret, bukan menjadikan anak-anak muda itu bingung menentukan pilih­ an. Jauhi mereka dari kampanye yang menyesatkan.

Ke depan, sebagian dari mereka mereka akan menjadi pelaku politik. Karena itu, wariskan cara berpolitik yang sehat dan benar. Negara kita yang merupakan negara besar, bukan mustahil akan menjadi negara demokrasi yang tidak saja besar, tetapi berkualitas.

Riwayat politik kita, terutama ketika memasuki masa reformasi, adalah riwayat yang sangat baik. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara besar yang kini memasuki periode kematangan politik. Namun, dari pemilihan umum ke pemilihan umum, keberhasilan bangsa ini lebih bertitik berat pada penyelenggaraan, bukan substansinya. Jadi, kita perlu meningkatkan kualitas pemilihan umum, dari sukses penyelenggaraan menuju sukses substansi. Dari tahun ke tahun, hajat politik harus semakin berkualitas. Ketika era orde baru, pemilihan umum banyak dikritik karena hanya sukses prosedur, tidak sukses substansi. Sementara ketika reformasi, subtansi politik didapat tetapi prosedur pemilihan umum perlu dibenahi di sana-sini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Wage 30 MEI 2014

Testimoni Kewalian Gus Dur Semasa masih hidup, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai kiai, penulis, humoris, pemimpin, pembela hak asasi manusia, demokrasi, dan lain sebagainya. Puncaknya, Gus Dur ditasbihkan sebagai guru bangsa. Dan tulisan-tulisan yang mengupas tentang itu semua telah bertebaran.

B

elakangan, setelah wafat, Gus Dur dikabarkan bagian dari komunitas wali Allah. Meski mantan Ketum PBNU 1984-2000 tersebut dikenal sebagai kiai, namun tulisan yang secara khusus menjelaskan sisi spritualitasnya masih lengka. Di antara buku yang tidak banyak itu adalah Bukti-Bukti Gus Dur itu Wali.

Tanda Wali Berbicara kewalian se­ seorang, karena memang tidak ada penganugerahan secara khusus, tak ada yang tahu secara pasti kecuali orang yang memiliki frekuensi yang sama. Namun, bukan lantas tidak bisa dikenali sama sekali. Allah meletakkan tanda-tanda, salah satunya berupa karamah. Kolega dan sahabatsahabatnya meyakini Gus Dur memiliki karamah. Dan Gus Dur bisa membedakan orang wali dan yang tidak.

Karamah semacam mukjizat. Hanya saja, mukjizat tertentu kepada para rasul Allah, sementara karamah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang saleh dan taat. Masyarakat muslim Nusantara mengenal perkara luar biasa yang tidak dimiliki orang pada umumnya dengan kekeramatan. Keramat hanya dimiliki wali Allah.

Secara umum jenis karamah wali Allah ada dua; pertama, pengetahuan berupa ilmu yang

M

datang langsung dari Allah tanpa harus susah-susah belajar (ladunni) dan atau berupa pengetahuan akan peristiwa yang bakal terjadi.

Kedua, perbuatan. Gus Dur diyakini memiliki kedua-duanya.

Mantan Ketua PBNU H. Mustofa Zuhad Mughni meyakini Gus Dur memiliki ilmu ladunni.

Terhadap buku-buku yang belum pernah dibaca, cukup

melihat daftar isi, referensi, dan kesimpulan buku, Gus Dur sudah menguasai seluruh isinya.

Bahkan, tak jarang mengajak mendiskusikan tentang isi buku tersebut (hlm. 47).

Gus Dur juga dikenal bisa mengikuti jalannya diskusi meski tertidur. Andi D. Noya pernah mengonfirmasi langsung kepada Gus Dur tentang hal ini, Gus Dur hanya menjawab: menebak kata-kata terakhir pembicara paling akhir karena jalannya diskusi pasti tidak simpang dari perkataan itu.

Hal ini juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebuah penelitian dari Universitas Florida menemukan bahwa bayi mampu belajar dan berpikir dalan kondisi tidur (hlm. 104). Namun hingga saat ini, belum ada orang yang berani mencoba atau menirunya.

Dan jika ditelisik dari pendekatan spritual, ada wali yang memiliki kebiasaan aneh berupa suka tidur. Wali Al-

menemui tamu.

Pengetahuan lain yang Allah berikan kepada kekasinya berupa pengetahuan tentang hal-hal yang belum terjadi. Gus Dur diyakini wali salah satunya karena mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Saksi mata akan kebenaran ramalan Gus Dur tak hanya segelintir orang. Salah satu saksinya Kapolri Sutarman dan Ketum PBNU KH. Said Aqil Siradj (hlm. 79-95).

Dalam perbuatan, peristiwaperistiwa aneh yang terjadi di antaranya jarak tempuh yang mestinya dijalani selama 3-4 jam, Gus Dur hanya tempuh 1 jam (42-46), awan tersibak memberi jalan pesawat kepresidenan yang ditumpangi Gus Dur (hlm. 57), dan hujan reda sekaligus saat Gus Dur datang (hlm. 58).

Karamah-karamah Gus Dur terungkap dalam buku setebal 235 halaman melalui kesaksian 99 orang-orang terdekatnya. Meski hanya berupa cerita, namun secara jurnalistik validitasnya tak perlu disangsikan lagi. Achmad Mukafi Niam dan Syaifullah Amin melacak langsung dari saksi mata.

Namun, angka 99 terkesan dipaksakan. Ada beberpa kesaksian

Judul : Bukti-bukti Gus Dur itu Wali Penulis : Achmad Mukafi Niam dan Syaifullah Amin Penerbit : Renebook, Jakarta.

Terbitan : Pertama, Januari 2014 Tebal : 235 halaman ISBN : 978-602-1201-03-9 Peresensi : M Kamil Akhyari*) Guru SMPI Nurul Ishlah dan SMK Nurul Huda, Kec. Bluto, Sumenep.

lah yang sangat terkenal memiliki kebiasaan ini Tengku Ibrahim Wolya dari Aceh (hlm. 105). Gus Dur juga pernah hanya tidur saat

sama yang diceritakan orang berbeda yang ditulis terpisah padahal bisa disatukan, seperti tentang salam tempel yang disedekahkan semua (hlm. 27) dengan cerita bantuan Rp 75 juta yang juga serupa (hlm. 163). n

Resensi Buku :

Refleksi Diri atas Dosa yang Dianggap Biasa

anusia adalah tempat salah dan lupa.

Namun, hal itu hendaknya tidak dijadikan alasan untuk bebas melakukan perbuatan buruk, apalagi menganggap biasa perilaku kita yang ternyata merupakan dosa.

Dengan membaca buku ini, agar tidak terbiasa menyepelekan dosa, kita diajak merefleksikan perilaku keseharian kita.

Dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas’ud pernah berkata, “Sungguh, orang yang beriman itu melihat dosa-dosanya seakan-akan dirinya berada di kaki gunung. Ia takut kalau gunung itu menimpanya.

Sedangkan orang tidak beriman melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya”.

Manusia yang lemah imannya akan menggangap perbuatan dosa sebagai perbuatan sepele, yang kapan saja bisa dilakukan tanpa perlu merasa takut, malu atau terbebani. Betapa banyak dosa yang dikerjakan, namun tidak menyadari jika perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan berbahaya. Dikatakan berbahaya karena perbuatan tersebut melanggar perintah Allah Swt (hlm. 10-12).

Sebagaimana telah dimengerti, manusia yang melanggar perintah Allah Swt akan mendapatkan hukuman yang keras dan berat. Hukum­ an yang diterima bisa langsung terjadi saat manusia masih hidup di dunia ataupun di akhirat nanti. Hukuman tersebut bukan bermaksud menakut-nakuti manusia, melainkan sebagai bukti ketegasan dan kekuasaan Allah Swt. Apapun yang diperintahkan dan dilarang Allah Swt pasti berorentasi pada kebaikan manusia (hlm.

16). Banyak perilaku dosa yang seolah-olah

telah kita anggap biasa, Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan orang lain, dan dosa yang berhubungan dengan diri sendiri.

Dosa yang berhubungan dengan Allah Swt meliputi malas mengerjakan shalat, enggan berpuasa wajib, tidak berzakat, menunda haji ketika mampu, meniatkan sesuatu selain karena Allah Swt, dan memohon sesuatu pada selain Allah Swt. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan orang lain, salah satunya adalah perilaku suka menggunjing (ghibah). Hal ini tentu sangat ironis, terlebih para pelakunya justru tak merasa bahwa perilaku tersebut termasuk dosa besar. Kita dikatakan berghibah apabila membicarakan orang lain yang tidak ada di sisinya de­ngan suatu perkataan, yang apabila orang yang kita gunjingkan itu mendengarnya, maka

membuatnya tidak suka.

Jangan disangka, ghibah sebagai dosa sepele. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt mengumpamakan orang yang berghibah sama dengan memakan daging saudaranya yang mati.

Banyak dari kita meremehkan masalah ghibah, padahal dalam pandangan Allah Swt merupakan perilaku yang keji dan kotor.

Dalam keseharian, pergunjinganpergunjingan atas orang lain begitu mudah kita sebar pada banyak orang. Padahal, apapun yang kita katakan adalah potret kedirian kita. Jika yang kita katakan adalah keburukan-keburukan orang lain, berarti kita adalah orang buruk juga, bahkan bisa lebih buruk dari orang yang kita gunjingkan. Sesungguhnya, apa yang kita ucapkan menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt, maka alangkah baiknya apabila pembicaraan senantiasa bermanfaat dan mengandung kebijaksanaan (hlm.

83-88).

Selain ghibah, perilaku dosa yang cenderung dianggap biasa dalam keseharian adalah mengumpat, memfitnah, tak menepati janji, berkhianat, berbohong, berzina, dan ghasab. Apa itu ghasab? Itu adalah satu istilah yang artinya memanfaatkan atau menggunakan hak atau barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ghasab tidak-

lah sama dengan mencuri. Kita yang melakukan ghasab berarti telah melanggar batas kepemilikan orang lain. Sekalipun dengan alasan tidak bermaksud mengambil hak atau barang orang lain lantaran hubung­an baik, namun yang namanya bukan miliknya tetaplah tidak boleh digunakan tanpa se­i zin pemiliknya (hlm.

94-96).

Sedangkan berzina termasuk kategori dosa yang telah dianggap biasa, karena memang kenyataan yang marak di masyarakat. Tak hanya terjadi pada pasangan yang belum menikah, perilaku zina meskipun amoral malah dilakukan suami atau istri yang telah menikah dengan jalan berselingkuh. Yang lebih ekstrem, sebagian dari mereka yang telanjur melakukan perzinaan mencari-cari pembenaran atas perilaku mereka.

Mereka mencoba mengubah status haram zina menjadi halal dengan mengatakan bahwa zina yang berdosa adalah yang berdasarkan perkosaan atau paksaan. Namun, jika didasarkan suka sama suka, maka tidak apa-apa. Bagaimana pun, berzina adalah dosa yang sepatutnya tidak dilakukan (hlm.

107).

Masih banyak uraian dosa dipaparkan buku ini di mana dosa-dosa tersebut telah kita anggap biasa seolah-olah perilaku yang wajar, padahal Allah Swt melarang dengan amat keras. Bukan bermaksud menghakimi, buku ini hanya mengajak kita memperbaiki perilaku, sehingga senantiasa dalam bingkai kebaikan dan keridhaan Ilahi. Istiqamah dalam kebaikan, meskipun terkadang sulit, tetap harus diperjuangkan. n

Judul Buku : Dosa-Dosa Besar yang Telah Dianggap Biasa dalam Keseharian Kita Penulis : Naylil Moena Penerbit : Sabil, Yogyakarta Cetakan : I, 2014 Tebal : 173 halaman ISBN : 978-602-255-506-3 Peresensi : Hendra Sugiantoro Pegiat Pena Profetik Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Wage 30 MEI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dituding Terima Fee Proyek, Bupati MKP Membantah Pasca BPK Rekomendasi Pengembalian Kekurangan Proyek Rp 16,5 M Kab Mojokerto, Bhirawa Sejumlah kontraktor di Kab Mojokerto menuding Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menerima fee atas nilai proyek yang mereka kerjakan. Namun tudingan ini dibantah keras Bupati MKP. Bahkan orang nomer satu di Pemkab Mojokerto ini bakal menelusuri informasi dan tudingan yang mencoreng namanya itu.

Pengakuan adanya setoran untuk bupati itu terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar 54 rekanan yang mengerjkan 550 paket proyek di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Mojokerto mengembalikan uang Rp16,5 miliar. Para kontraktor keberatan dengan besarnya pengembalian uang itu dan mengaku telah menyetor sejumlah uang untuk penggarapan setiap paket proyek aspal jalan.

Menurut pengakuan beberapa kontraktor, mereka menyetor Rp35 juta untuk setiap paket proyek dengan nilai antara Rp165 juta hingga Rp180 juta. Uang fee

itu dikumpulkan melalui salah satu kontraktor yang memang dikenal dekat dengan bupati.

Salah seorang kontraktor mengakui jika semua rekanan menyetor fee melalui orang dekat bupati.

Karena itulah sumber yang meminta namanya tak disebut itu meminta agar bupati ikut bertanggung jawab atas besarnya pengembalian uang proyek kepada BPK itu. ‘’Kalau bupati membantah itu haknya. Tapi soal fee Itu riil, dan semua rekanan melakukan,’’ ujar kontraktor senior itu.

Sumber ini juga meminta kepada BPK untuk melakukan audit ulang. Menurutnya, besarnya

kar/bhirawa

Mustofa Kamal Pasa pengembalian uang yang diminta sangat tak masuk akal. ‘’Memang tak masuk akal. Yang dihitung pembelian aspal saja. Apa proyek itu tak butuh sewa kendaraan, pembelian material dan tenaga kerja. Apa bisa proyek aspal hanya dilakukan dengan membeli aspal saja,’’ protesnya.

Terkait tudingan kontraktor ini Bupati Mojokerto Mustofa Kamal

Pasa membantah keras . ‘’Saya katakan tak ada fee. Kalau memang ada yang mengaku suruhan saya, ini akan saya telusuri,’’ kata Mustofa kepada sejumlah wartawan, Kamis (29/5) kemarin.

Sebaliknya, Bupati MKP malah mengancam bakal melaporkan oknum yang mengatasnamakan dirinya itu. Begitu juga dengan kabar adanya fee dalam proyek aspalisasi Bantuan Keuangan (BK) desa. MKP kembali berdalih dirinya tak pernah meminta fee proyek yang dikerjakan masyarakat itu. ‘’Uang proyek itu langsung masuk ke rekening desa dan dikerjakan masyarakat sendiri, dari mana saya mengambil dana itu,’’ bantahnya lagi.

Bupati MKP juga bakal menelusuri adanya kemungkinan oknumoknum yang mengatasnamakan dirinya untuk meminta fee proyek BK desa. Meski beberapa kepala desa mengaku ada oknum yang dianggap orang dekat bupati me-

minta fee dengan dalih untuk disetor kepada MKP. ‘’Saya pastikan tak ada orang suruhan saya,’’ tegasnya.

Dugaan fee kepada bupati menjadi isu santer penyebab buruknya kualitas proyek aspalisasi baik di Dinas PU CKTR maupun BK desa. Hingga BPK meminta agar 54 rekanan mengembalikan uang Rp16,5 miliar. Tak hanya itu, 98 kepala desa juga diminta mengembalikan uang sebesar Rp8 miliar. ‘’Adanya rekomendasi itu, karena kami menilai audit yang dilakukan BPK kurang pas,’’ ujar kontraktor yang lain.

Ia menyebut, BPK hanya melakukan audit administrasi berdasarkan pembelian aspal di pabrik.

Sehingga ada selisih yang cukup besar antara pembelian aspal dengan nilai proyek. Sementara kata dia, untuk proyek pengaspalan jalan, kebutuhan tak hanya untuk pembelian aspal. ‘’Ada kegiatan persiapan, mobilisasi, leveling, pembelian material, sewa

PPID Bertanggungjawab dalam Informasi

KELANA

Terapkan Rukun Beragama Sejak SMA Sidoarjo, Bhirawa Untuk meningkatkan kerukunan sesama umat beragama di lingkungan masyarakat. Pemkab memberikan pemahaman kerukunan umat beragama di mulai sejak di bangku sekolah, khususnya kepada pelajar di tingkat SMA/SMK/MA se Kab Sidoarjo.

Pemahaman digelar dengan tema Dialog Antar Umat Beragama SMA untuk Membangun Kebersamaan Intern dan Antar Agama, di Ruang Delta Graha Pemkab Sidoarjo, pada Rabu (28/5) lalu dibuka Bupati Sidoarjo diwakili Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra.

Menurut Kabag Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Drs Ilhamuddin, kegiatan seperti ini telah dilakukan secara rutin tiap tahun. Peserta yang diundang wakil-wakil sekolah tingkat SMA/SMK/MA se Kab Sidoarjo, sekitar 300 anak.

Ilhamuddin menjelaskan, tujuann pemahaman untuk menciptakan rasa aman, rukun di intern mereka maupun dalam menjalankan keagamaan di lingkungan sekolah. Jadi mereka harus dibiasakan rukun dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perbedaan. Makanya, dalam kegiatan ini diundang beberapa narasumber unsur beberapa agama, mulai dari Agama Islam, Hindu, Budha dan Kristen.

Salah satu narasumber dari Agama Islam, Prof Ahmad Zahro yang juga Imam Masjid Al Akbar Surabaya mengatakan, kegaitan seperti ini disamping menjamin kebebasan beragama, Islam juga mengajarkan hubungan baik dan adil antar umat beragama. Bahkan dalam sejarah tercatat dengan tinta emas apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW yang memberi contoh bagaimana menjalin hubungan dengan umat agama lain.Q ach

Sudah Waktunya Satpol PP Menjadi Tipe A Gresik, Bhirawa Setelah dilakukan kajian kelembagaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Gresik kini sudah layak untuk dinaikkan statusnya dari tipe B menjadi tipe A. Hal itu ditegaskan Budi Raharjo, Plt Bagian Ortala (Organisasi Tatalaksana) Pemkab Gresik, Rabu (28/5).

Menurut Budi, status Satpol PP kini masih tipe B. Namun, setelah Bagian Ortala melakukan kajian, sudah waktunya menjadi tipe A. ‘’Memang sudah waktunya status Satpol PP dinaikkan.

Dan sangat layak status Satpol PP dari type B dinaikkan ke type A,’’ kata Budi.

Kenaikan status Satpol PP dari type B ke type A tak menyalahi aturan. Karena SKPD yang eselonnya II di Pemkab Gresik sekarang baru 12 SKPD. Padahal, mengacu amanat PP (peraturan pemerintah) Nomor 41 tahun 2007, tentang struktur organisasiperangkat daerah, menjelaskan dinas atau SKPD selevel eselon II di pemerintah kabupaten itu bisa hingga 18 SKPD. ‘’Di Pemkab Gresik saat ini kan baru memiliki 12 SKPD eselon II. Jadi, masih kurang enam SKPD lagi,’’ tutur Kepala Kantor Kesbanglinmas (Kesatun Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) ini.

Budi juga menjelaskan, kenaikan status Satpol dari tipe B ke tipe A bisa dibilang bersifat mendesak. Sebab beban tugas Satpol makin banyak dan berat.Kalau dulu Satpol hanya bertugas menjaga aset milik Pemkab Gresik, dalam perkembangannya Satpol kini juga harus menjalankan beberapa tugas berat. ‘’Diantaranya, mengamankan unjuk rasa, mengamankan penertiban areal penambangan galian C ilegal, menertibkan kegiatan yang melanggar Perda (Peraturan Daerah) seperti penertiban reklame liar, menertibkan Anjal (anak jalanan) gepeng (gelandangan dan pengemis), dan merazia PSK (pekerja seks komersial).

Kerena itu, Ortala sangat mendukung status Satpol PP segera dinaikkan ke tipe A untuk mengimbangi tugas-tugas berat Satpol PP. Apalagi, pasca dileburnya tugas Linmas (perlindungan masyarakat) dari Kesbang ke tubuh Satpol PP.Q eri

alat, tenaga kerja dan banyak kebutuhan lain. Ini tak dimasukkan oleh BPK,’’ timpalnya.

Mustofa tak menampik, ada beberapa proyek yang juga dicek langsung oleh BPK. Dan proyek ini ternyata, BPK hanya menemukan angka yang kecil untuk dikembalikan. ‘’Harusnya ada pengecekan lapangan dan administrasi. Yang dicek di lapangan, pengembaliannya hanya berikisar antara Rp1 juta hingga Rp8 juta,’’ tukasnya.

Saat ini, lanjut MKP, pihaknya sudah mulai merunut kekurangan administrasi baik proyek di Dinas PU CKTR maupun BK desa. Ia yakin, tak akan ada selisih yang besar setelah ada pembenahan administrasi dan klarifikasi ke BPK. ’’Saya yakin akan berkurang jauh. Yang jelas lebih dari separuh.

Dan untuk BK desa, memang ada kepala desa yang tak mengerjakan sendiri dan dipihak ketigakan.

Sehingga Kades tak tahu adminstrasinya,’’ pungkas MKP.Q kar

ali kusyanto/bhirawa

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Medi Yulianto menyerahkan akte kelahiran yang sudah jadi pada warga masyarakat Kec Krembung.

Warga Krembung Mendapat Akte Kelahiran Gratis Sidoarjo, Bhirawa Tahun 2014 ini akan semakin banyak warga Kab Sidoarjo mendapat layanan akte kelahiran dengan cara jemput bola. Bila tahun 2013 lalu hanya ditempatkan pada lokasi 18 kecamatan, tahun ini ditempatkan pada 26 Puskesmas di Sidoarjo.

Menurut Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, pelayanan jemput bola adalah upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Sehingga masyarakat tak perlu datang jauh-jauh ke Kantor Dispendukcapil, tapi justru

petugas yang mendatangi tempat tinggal masyarakat. ‘’Kaya maupun miskin bisa mengurus akte kelahiran di pelayanan jemput bola ini, tidak memandang status. Jadi gratis alias tak dipungut biaya,’’ ujar Medi, saat ikut melakukan pelayanan ini, di Puskesmas Krembung, Rabu (28/5) kemarin.

Medi hanya berpesan, agar proses pengurusan akte kelahiran itu lancar, warga diharap membawa persyaratan yang lengkap. Sehingga dalam satu hari itu juga, pengurusan akte kelahiran langsung bisa selesai.

Kepala Puskesmas Krembung, dr Tridiana Libriawati, sangat mengapresiasi pelayanan akte kelahiran dengan cara jemput bola yang dilakukan di wilayah kerjanya itu.

Karena menurutnya, itu bisa menambah layanan lain untuk masyarakat Krembung, selain layanan yang sudah ada di Puskesmas itu. ‘’Semoga warga masyarakat di wilayah Kec Krembung bisa memanfaatkan pelayanan itu meski cuma sehari saja, semoga layanan seperti ini tiap tahun selalu ada,’’ komentarnya.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, keberadaan PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) sangat penting dan diperlukan oleh Badan Publik. Pasalnya PPID yang bertanggungjawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi. Hal ini disampaikan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum saat membuka pertemuan PPID Kab Sidoarjo.

Pertemuan PPID Kab Sidoarjo yang digelar Bagian Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo di Hotel Inna Tretes, Prigen, Pasuruan, Rabu (28/5) kemarin, Bupati Sidoarjo menyampaikan seorang PPID harus dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka PPID yang melekat di Badan Publik berkewajiban menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. ‘’Seperti informasi yang berkaitan penyelenggaran negara, penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan badan publik wajib yang harus disampaikan kepada masyarakat,’’ katanya.

Kegiatan seperti ini, menurut Saiful Ilah, tak lain adalah salah satu tujuan UU Nomor 14 Tahun 2008, yakni mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yang transparan, efektif dan efisian, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Regulasi itu memberikan peluang dan gerak yang makin lebar kepada masyarakat untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Masyarakat dijamin dan diberikan hak sepenuhnya oleh UU untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Tetapi pemerintah masih berusaha mencipta sistem yang terkoordinasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, dan terjaminnya kerahasiaan negara. ‘’Akses informasi yang terbuka kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban badan public, atau setiap lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dan yang menerima dana dari negara yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ujarnya.

Bupati Saiful menghimbau kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk, harus mampu mengolah mana informasi yang terbuka untuk publik dan mana informasi yang dikecualikan (tertutup bagi publik). Selain itu, PPID harus dapat memantau proses pelayanan informasi terhadap permintaan informasi. Baik itu melalui web site, melalui media massa atau datang langsung ke meja pelayanan PPID. ‘’Jadi PPID harus mampu mengkategorikan informasi itu, dan menyampaikan (mengupdate) informasi pada masyarakat secara berkala atau ketika diminta oleh masyarakat sesuai dengan kategori jenis informasi,’’ himbaunya.Q ach

Jangan Sampai Siswa SD Terjerumus Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Dengan bekal Iptek dan Imtaq yang dimiliki, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum, sangat berharap siswa di Kab Sidoarjo tak sampai terjerumus pada hal negatif, seperti penyalahgunaan Narkoba, seks bebas dan kenakalan remaja lainnya. Pesan ini disampaikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat membuka festival pendidikan Agama Islam

Tingkat SD se Kab Sidoarjo tahun 2014, Rabu (28/5) di Pendopo Delta Wibawa.

Diakui Bupati Saiful Ilah, pada era milineum saat ini, siswa memang perlu belajar tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), tapi juga perlu untuk diiringi dengan peningkatan Iman dan Taqwa (Imtaq). ‘’Semoga Iptek dan Imtaq yang dimiliki, anak-anak didik di Sido-

arjo bisa jadi insan kamil. Yakni insan yang paripurna, yang tak semata-mata mengandalkan intelektual saja, namun juga keunggulan spiritual,’’ ujarnya.

Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Sidoarjo, Drs Miftah MPdI, menyampaikan kegiatan itu diselenggarakan untuk mencari bibit unggul yang akan mewakili Sidoarjo dalam pentas seni tingkat

Jatim. Selain itu, diharap dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat belajar peserta didik sekolah dasar dalam memahami, mengamalkan dan membiasakan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. ‘’Kita harapkan pada diri mereka akan terbentuk religius culture yang diharapkan mereka memiliki karakter beragama yang kuat, dan kokoh

untuk bekal kehidupan mereka di masa yang akan datang,’’ jelasnya.

Kegiatan yang sudah terselenggara untuk yang kelima kalinya itu diikuti sebanyak 306 peserta didik SD. Tujuh lomba yang diperlombakan diantaranya lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam, Pemilihan Da’I Kecil, Musabaqoh Tilawatil Qur’an, Musabaqoh Tartilul Qur’an, Musabaqoh Hifdzil Qur’an, Lomba kaligrafi serta Lomba Adzan. Q ali

FR Sidoarjo Dibahas di Mako Lantamal Rencana Pemkab Sidoarjo menggunakan lahan TNI AL di Brigif Marinir di Gedangan, untuk membangun jaringan FR (frontage road) secara teknis akan dibahas Dinas PU Bina Marga Sidoarjo dengan pihak TNI AL di markas Lantamal Tanjung Perak.

Pihak TNI AL sebenarnya sudah mendukung pembangunan FR di atas lahannya, namun penyelesaian ganti ruginya yang belum dirundingkan.

Harapan Pemkab dalam bentuk jual beli saja, sebab kalau dengan sistem tukar guling, akan menyulitkan Pemkab mencari lahan penggantinya di Kec Gedangan. ‘’Untuk mencari lahan penggantinya seluas itu di Gedangan sangatlah tidak mudah,’’ jelas Kadis PU Bina Marga Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan.

Berkaca pada penyelesaian FR Surabaya yang menjadi lahan IAIN (Institut Agama Islan Negeri) Sunan Ampel.

Hingga kini Kota Surabaya belum ada titik temu, padahal Kemenag sebagai pemangku aset sudah menyetujui, ter-

nyata kesepakatan ini dimentahkan dengan belum adanya persetujuan dari Kementerian Keuangan. Untuk mempermudah proses dengan sistem jual beli. Nanti tim aprasial bisa memperkirakan harganya, lalu harga jual ditetapkan melalui hasil aprasial. ‘’Nah ini yang akan rundingan dengan TNI AL di Lantamal besok,’’ katanya.

Sigit mengharapkan, ada pemahaman yang sama supaya FR ini bisa segera dibangun secepatnya mengingat lahan TNI AL yang di butuhkan ini memang paling panjang. Dari segi luas paling besar dibandingkan lahan yang lain. sekitar 1 km FR ini menggunakan lahan TNI AL. Kabarnya TNI AL meminta dibuatkan kolam renang ? Sigit

Ir Sigit Setyawan

ist

menyatakan sulit memenuhi permintaan itu.

Diakui Sigit, FR di lahan TNI AL bila sudah selesai akan sangat membantu kepadatan lalu lintas yang terjadi di mulut Jl Juanda yang akan menuju Aloha. Kemacetan akan dipecah dengan adanya dua jalur yang menuju Sidoarjo dan Surabaya. Dengan adanya FR, maka kendaraan yang akan menuju Sidoarjo menggunakan FR.

Kepadatan ini menjadi pemandangan rutin setiap pagi dan sore hari.

Kebutuhan FR Sidoarjo sisi timur ini nanti akan menerabas lahan PT Kerera Api di Stasiun Gedangan dan Waru.

Lahan BUMN ini sebenarnya sudah berupa jalan. Artinya jalannnya sudah ada. Mudahmudah PT KA tak meminta kompensasi dari Pemkab. Lahan PT KA ini sudah menjadi jalan umum, tinggal bagaimana nanti menyambung dengan lahan lain di samping kiri kanannya.

Ada pula milik Varia Usaha yang merupakan anak pabrik PT Semen Indonesia. Hal-hal seperti ini yang membutuhkan energi besar untuk menyeleaikan. Selebihnya adalah lahan milik pabrik. Sebagian besar sudah berupa jalan seperti di Maspion II dan III serta di PT Comfeed, Buduran.

Untuk mempercepat pembangunan, konsepnya nanti membangun yang sudah dibe-

baskan. Sambil bernegoisasi dengan pemilik lahan yang belum dibebaskan, Dinas PU membangun lahan yang sudah ada.

PT Maspion Group secara resmi menghibahkan tanah di depan PT Maspion II dan PT Maspion III di Gedangan, tiga perusahaan menyusul PT Jayaland (pengembang perumahan Puri Surya Jaya), PT Seger Waras (perusahaan jamu) dan PT Surya Pasifik Jaya (BLKLN) Buduran, Untuk panjang lahan yang dihibahkan ketiga perusahaan ini, Sigit menyebutkan dari PT Jayaland (Puri Surya Jaya) sepanjang 120 meter, PT Surya Pasifik Jaya sepanjang 80 meter dan PT Seger Waras sepanjang 60 meter. Panjang FR yang akan dibangun mencapai 9 km dengan lebar jalan 7 meter. FR ini akan menghubungkan FR Surabaya di perbatasan Menanggal-Waru yang pembangunanya sudah masuk tahap akhir.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bojonegoro Masih Menunggu Juknis PPDB Bojonegoro, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq mengatakan, hingga saat ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2014 ini untuk sekolah negeri Bojonegoro belum dilaksanakan. “Kita masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait pelaksanaan PPDB. Sehingga belum berani melangkah untuk mensosialisasikannya,” jelas Husnul saat dihubungi Bhirawa, Kamis (29/5) kemarin.

Sekarang ini, pihaknya mengaku tengah berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Timur, setelah pengumuman Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu.

Selain itu, saat ini untuk sekolah tingkat SMP juga masih fokus menunggu kepastian hasil UN SMP. Termasuk beberapa sekolah juga mempersiapkan kelulusan di sekolah masing-masing. “Dalam waktu dekat ini, Juknis PPDB akan segera turun. Kemungkinan akhir Bulan Mei sudah ada juknisnya,” terangnya.

Selanjutnya, Husnul mengaku pelaksanaan PPDB tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. “ PPDB tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun kemarin,” sambungnya.

Dijelaskan, rencana PPDB on line masih tetap dilaksanakan dengan tes masuk sekolah menggunakan tes sekolastik. Secara teknis tidak ada kendala, meski ada beberapa masalah yang perlu dievaluasi karena dinilai merugikan sekolahan.Q bas

Jumat Wage 30 MEI 2014

Dewan Pesimis Bisa Kendalikan Kelangkaan BBM Upaya Penambahan APMS di Kepulauan oleh Pemkab Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya menambah Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) untuk wilayah Kepulauan guna menekan terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap muncul setiap saat. Kini, sedikitnya, 6 pengusaha sudah mengurus surat perijinan APMS tersebut. Namun, hal itu dinilai kurang efektif untuk menekan kelanggaan BBM dikepulauan.

Sekretaris Komisi A, DPRD Sumenep, Moh Riadi menilai, penambahan APMS dikepulauan itu bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi terjadinya kelangkaan BBM yang selalu menimpa ribuan warga yang ada disejumlah kepulauan. Sebab, dengan dua APMS yang ada selama ini yakni di pulau/kecamatan Masalembu dan Kangean itu sudah cukup

jika sistem pengelolaannya benar-benar sesuai aturan.

"Meski ditambah berapa pun jika sistem pengelolaannya masih tetap seperti sekarang, kami yakin kelangkaan BBM di kepulauan akan terus terjadi. Sebenarnya, bukan soal jumlah APMS, tapi sistem pengelolaannya yang harus diperbaiki," kata Moh Riadi kepada Bhirawa, Kamis (29/5).

Dia mengatakan, selama ini sistem yang digunakan hanya merugikan warga kepulauan, banyak BBM dijual tanpa masuk ke dispenser, padahal dalam aturannya setiap BBM yang datang harus dimsukkan kedalam dispenser. "Penambahan AMPS ini harus dibarengi dengan perbaikan sistem pengelolaannya, karena kami lihat selama ini BBM tidak sesuai dengan keperuntukannya," terangnya.

Politisi PKS ini menyampaikan, BBM yang dialokasikan ke wilayah kepulauan sering kali diselewengkan seperti dinikmati oleh para pengusaha dan bahkan ada yang dijual ke luar daerah. Hal ini yang berdampak pada kelangkaan BBM di kepulauan. "Se-

harusnya kan BBM yang dialokasikan untuk warga kepulauan ya disampaikan pada yang berhak seperti nelayan, tapi realitasnya nelayan justru tidak kebagian," ungkapnya.

Dia juga meminta, pemerintah termasuk aparat keamanan diseluruh kepulauan benarbenar berfungsi sebagai pengawas atas realisasi BBM ini, tidak kemudian justru menjadi pemain jual beli BBM dengan cara yang salah. "Kami minta forpimka di kepulauan aktif melakukan pengawasan sehingga BBM tidak digunakan diluar alokasi sebagaimana mestinya," harapnya.

Sebelumnya, Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, belakangan ini ada enam ijin

Pemkab Tak Serius Bangun Jembatan Serpang

Jelang Pertengahan 2014 Ada 51 Penderita HIV/AIDS Kabupaten Blitar, Bhirawa Menjelang pertengahan tahun 2014, di Kabupaten Blitar sudah ada 51 orang yang terinveksi Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). Berhartono/bhirawa dasarkan data di Dinas Kesehatan dr.Kuspardani Kabupaten Blitar mulai bulan Januari hingga April kemarin jumlah kasus HIV /AIDS di Kabupaten mencapai 51 penderita. Masingmasing terdiri 18 kasus penderita HIV dan 33 kasus penderita AIDS. “Data terakhir yang kami miliki sejak bulan Januari hingga bulan April sudah ada 51 penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Kuspardani.

Lanjut dr. Kuspardani, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati atas penyebaran virus HIV/AIDS yang lebih banyak karena faktor hubungan seksual dikalangan keluarga sebagai penerima dampak.

“Semua perlu waspada utamanya terhadap penyakit menular, sehingga ini kembali kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terlalu menyebar lebih luas lagi. Kami juga akan melakukan upaya untuk itu,” ujarnya.

Ditambahkan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hari Purwanto, dari jumlah kasus HIV/AIDS ini mayoritas di dominasi dari kalangan wirasawasta, kemudian rangking kedua diduki buruh kasar dan ibu rumah tangga.Q htn

wed/bhirawa

Seragam keki yang selama ini sering dikenakan PNS lingkup Pemkab Tulungagung kini hanya akan dipakai selama dua hari kerja saja.

Pekan Depan PNS Kenakan Batik Tiga Hari Tulungagung, Bhirawa Mulai pekan depan seluruh PNS lingkup Pemkab Tulungagung bakal mengenakan pakaian batik lebih sering lagi dari sebelum-sebelumnya.

Mereka diwajibkan untuk mengenakan pakaian batik tiga hari selama sepekan atau lima hari kerja.

“Suratnya sudah ada dan sudah ditandatatangani oleh bupati. Mulai Bulan Juni 2014 semua PNS Pemkab Tulungagung mengenakan batik selama tiga hari,” ujar Kepala Bagian Organisasi Pemkab Tulungagung, Lilik Wijayati SH MH pada Bhirawa, Kamis (29/5).

PNS mengenakan batik selama tiga hari terang dia, dimulai pada Hari Rabu sampai Jumat bagi yang menjalankan lima hari kerja. Sedang yang menjalankan enam hari kerja pengenaan pakaian batik ditambah satu hari yakni pada Hari Sabtu. “Untuk Hari Senin dan Selasa tetap mengenakan pakaian

keki,” tuturnya.

Sebelumnya, PNS lingkup Pemkab Tulungagung hanya diwajibkan mengenakan pakaian batik setiap Hari Kamis dan Hari Jumat bagi yang menjalankan lima hari kerja.

Sementara yang menjalankan enam hari kerja dikenakan Hari Kamis sampai Hari Sabtu.

Lilik Wijayati mengatakan tidak ada kewajiban bagi PNS mengenakan batik secara seragam. Mereka hanya diminta untuk mengenakan batik produksi lokal. “Itu artinya batiknya boleh tidak seragam. Yang penting produksi lokal. Yang dimaksud lokal disini produk Tulungagung atau Batik Tulungagung,” paparnya.

Sejumlah PNS lingkup Pemkab Tulungagung menyambut positif pengenaan batik selama tiga hari dalam seminggu. Apalagi kewajiban mengenakan batik ini juga untuk menindaklanjuti surat edaran dari Gubernur Jatim. “Tidak masalah. Di

kabupaten lain juga sudah dilakukan mengenakan batik selama tiga hari,” ujar salah satu di antaranya.

Soal pengenaan baju keki yang identik dengan pakaian dinas PNS tidak lagi mendominasi untuk dipakai PNS, menurut dia hal itu menjadi masalah. “Apalagi PNS di Tulungagung sudah lama tidak mendapat pembagian seragam baju keki,” ucapnya.

Seperti diketahui, batik sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009 silam. Di Tulungagung sendiri batik sudah relatif lama menjadi industri dan menjadi salah satu ikon kota yang berjuluk Kota Marmer tersebut. Bahkan salah satu perempatan jalan di kota Tulungagung sampai sekarang masih dikenal dengan sebutan Perempatan BTA (Batik Tulungagung). Ini karena dulu di salah satu sudut perempatan itu berdiri koperasi batik Tulungagung yang tersohor.Q wed

Pemkot Antisipasi Dampak Penutupan Dolly Malang, Bhirawa Tidak lama lagi, penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, akan segera dilaksanakan.

Kondisi ini, dikawatirkan akan berdampak pada daerah sekitar. Kota Malang sebagai salah satu kota terdekat telah mengantisipasi dampak tersebut.

"Dampak penutupan Dolly bisa jadi para PSK akan ber-

APMS yang sudah proses.

Keenam ijin pengelolaan APMS itu semuanya berada di kepulauan, di antaranya di Kangean 1 APMS, Sapeken 2 APMS, Masalembu, Raas dan Sepudi, masing-masing 1 APMS. "Jadi semuanya ada 6 APMS baru yang masih proses pengurusan ijin disejumlah kepulauan Sumenep," kata Moh Hanafi.

Untuk saat ini, APMS yang sudah berjalan sebanyak 2 APMS yakni di Masalembu dan Kangean. Kedua AMPS itu yang mensuplai BBM ke sejumlah kepulauan di Sumenep. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan, 9 kecamatan di antaranya berada di wilayah Kepulauan.Q sul

operasi di kota terdekat. Kota Malang sebagai kota besar setelah Surabaya, diprediksi bakal terkena imbas langsung PSK Dolly yang tak punya tempat lagi bila lahannya ditutup, bisa beroperasi di daerah lain," terang Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, kepada Bhirawa, Kamis (29/5) kemarin.

Sutiaji lebih jauh, menyatakan

sesuai dengan visi kota Malang sebagai kota yang bermartabat, upaya pemantauan dan penertiban para PSK yang berada di jalan hingga saat ini terus dilakukan. "Dolly di tutup atau tidak, kami sesuai dengan visi memanusiakan manusia sudah sejak lama melakukan pemantauan di titik yang rawan digunakan sebagai tempat mangkal PSK," te-

rang Sutiaji.

Upaya yang digencarkan pihak Pemkot Malang saat ini adalah mempersempit ruang gerak para PSK, sehingga keberadaan titik-titik yang diduga sebagai tempat PSK menjajakan diri bisa hilang secara bertahap.

"Kalau ada lokasi yang penerangannya remang-remang itu juga rawan dijadikan tem-

pat mangkal, jadi kami akan tambah penerangan di sana, agar tidak dimanfaatkan, untuk berbuat maksiat," ungkap Sutiaji.

Sebelum ada rencana penutupan Dolly, kata dia pemkot telah mempersempit ruang gerak PSK, Pemkot Malang mengkahatirkan eks PSK Dolly nantinya akan beroperasi di kota pendidikan ini. Q mut

Sampang, Bhirawa Rencana pemerintah daerah Kabupaten Sampang untuk membanguan jembatan penghubung antara Kecamatan Sreseh dengan Kecamatan Pangarengan (Serpang) semalis/bhirawa kin tidak ada kejelasan. Pasalnya Ir. M. Zis sampai saat ini proses pembangunan yang sudah dimulai sejak tahun 2009, usai diresmikanya jembatan Suramadu sebagai jembatan penghubung Surabaya Madura, jembatan yang menjadi program BPWS dalam pengembangan wilayah Madura itu sampai saat ni masih belum jelas realisasinya.

Diungkapkan Jawahir, warga desa Labuhan Kecamatan Sreseh Sampang, tidak jelasnya pembangunan jembatan ini membuat prihatin sebagian warga Sreseh, pasalnya dengan adanya jembatan Serpang itu, dapat memudahkan transportasi warga Sreseh menuju Sampang.

Hingga saat ini warga Sreseh jika bepergian ke Sampang harus memutar melewati kecamatan Blega Bangkalan.

“Pembangunan jembatan Sreseh ini semakin tidak jelas. Ini sudah ditunggu masyarakat Sreseh agar bisa memudahkan jalur transportasi menuju Sampang daripada memutar melewati Blega,” ujar ketua LSM Gerakan Peduli Sampang (GERPAS) itu, Kamis (29/5).

Selain lambannya proyek pembangunan jembatan, pria yang aktif di lembaga swadaya masyarakat di kecamatan Sreseh juga mengkritisi tidak jelasnya proses pembebasan lahan yang sempat diwacanakan selesai pada tahun 2012 lalu itu.

Diungkapkan Jawahir, saat ini di sekitar lokasi yang akan dijadikan jembatan sudah banyak patok-patok yang jadi pembatas area pengembangan jalan namun belum ada kejelasan pembayaran dari pemkab sampang kepada warga pemilik tanah. “Dari ujung barat sampai timur jembatan itu sudah banyak dipasang patok pembatas tapi belum ada kejelasan dari pemkab sampang soal pembayaran pembebasan lahannya,” katanya.

Ditegaskan Jawahir, perlu ada ketegasan dan komitmen dari Pemkab Sampang terutama kepemimpinan Bupati sampang K.A. Fannan Hasib. “Saya ingin tahu bagaimana komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang sudah berjalan hampir dua tahun dalam melanjutan pembangunan jembatan Serpang ini,” tambah dia.

Sementara di tempat terpisah, Ir. M. Zis, kepala PU Bina Marga Sampang saat dikonfirmasi terkait pembangunan jembatan Serpang, Kamis (29/5), menjelaskan, pada tahun 2014 ini Pemkab Sampang akan melakukan pembebasan lahan. Sedangkan pada tahun 2015 mendatang pekerjaan fisik sudah bisa dimulai.Q lis

Tolak Relokasi, Ratusan KK Merak Ngeluruk DPRD Puluhan warga Padukuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, ngeluruk Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Situbondo, di Jalan Kenanga I, Rabu kemarin (28/5). Mereka bermaksud mengadukan rencana Pemerintah Kabupaten Situbondo yang akan mengusir mereka dari Padukuhan Merak.

Saat di kantor DPRD Situbondo, puluhan warga ini ditemui Komisi I DPRD Situbondo. Mereka mengaku akan bertahan hingga titik darah penghabisan, jika Pemerintah Kabupaten tetap bersikukuh merelokasi mereka ke tempat lain.

Saat ini tercatat sedikitnya 423 Kepala Keluarga atau sekitar 1000 warga lebih yang tinggal di Padukuhan Merak. Oleh Pemerintah Kabupaten mereka diminta untuk tidak tinggal di Padukuhan Merak, karena kawasan termasuk masuk konservasi Ta-

man Nasional Hutan Baluran.

Kebijakan ini dinilai aneh, karena warga bermukim ditempat ini sudah sekitar 39 tahun.

Bahkan sebagian besar dari mereka mengaku sudah lahir di Padukuhan Merak. Konon warga mulai bermukim di Padukuhan Merak sejak tahun 1975. Saat itu mereka bekerja di PT Gunung Gumitir yang menggarap lahan Padukuhan Merak. Begitu masa kontrak kerjanya habis, warga tetap bertahan mengelola lahan seluas 363 hektar.

Kepala Desa Sumberwaru, Su-

makki, yang ikut menemani warganya ke Kantor DPRD, mengaku heran dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten tersebut. ‘‘Sebab warga yang tinggal di Padukuhan Merak sudah memiliki e-KTP Situbondo,” tutur Kades yang menjabat dua periode itu.

Menurut Sumakki, sebenarnya Pemerintah Kabupaten telah menawarkan dua pilihan kepada warga, yaitu akan merelokasi ke tempat lain, atau memilih tetap tinggal di Padukuhan Merak, dengan syarat akan ada batasan jelas antara kawasan pemukiman dengan kawasan konservasi Taman Nasional Hutan Baluran.

Hanya saja, kata Sumakki, warga masih tetap ragu dengan dua pilihan tersebut, karena yang akan menentukan bukanlah warga melainkan Pemerintah Kabupaten. “Bahkan warga meyakini

kalau pilihan-pilihan tersebut hanya akal-akalan semata, karena yang memutuskan tetap Pemerintah Kabupaten,” ungkap Sumakki.

Dengan demikian, warga meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten pasti akan memilih merelokasi warga. Oleh karena itu, masih kata Sumakki, warga meminta dukungan DPRD Situbondo, agar mendukung Pemerintah Kabupaten tetap mengijinkan warga tinggal di padukan Merak. “Jika perlu meloloskan pengajuan warga, meminta tanah HGO yang sekarang mereka tempati akan menjadi tanah hak milik,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Syaiful Bahri, mengaku sangat mendukung langkah warga, mengingat mereka

sawawi/bhirawa

Sejumlah perwakilan warga Padukuhan Merak saat menyampaikan aspirasinya ke Komisi I DPRD Rabu kemarin. sudah puluhan tahun tinggal di Padukan Merak. Syaiful meminta Pemkab ikut melindungi 1.000 lebih warga Merak, agar nasib

mereka tidak terus menerus terusik pengelola Taman Nasional Hutan Baluran, di Situbondo.Q awi

Jumat Wage 30 MEI 2014

JAWA TIMUR

Tabloid Capres Beredar di Pesantren dan Masjid

KILAS JATIM

Panwaslu Bojonegoro Libatkan 1.456 PPL Kawal Pilpres Bojonegoro, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bojonegoro libatkan sebanyak 1.456 orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Mustofirin, Kamis (29/5).

Menurutnya, jumlah PPL yang diturunkan sama seperti saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, yakni sejumlah 1.456 orang. “Memang sebelumnya ada kekhawatiran bahwa PPL akan berkurang, namun PPL tetap seperti saat Pileg,” jelasnya.

Keputusan itu dari hasil koordinasi dengan Bawaslu dikatakan PPL saat Pileg tetap dapat dilibatkan, maka mereka dipersilakan untuk kembali bergabung melakukan pengawasan. “Akan tetapi Panwas akan tetap memperhatikan sisi kinerja PPL dan beberapa persyaratan lainnya. Setiap desa rata-rata disebar tiga PPL,” ujarnya.

Terkait untuk PPL tambahan yang anggarannya disiapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari pusat.

“Untuk PPL tambahan masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut,” imbuhnya. Sementara terkait dengan anggaran untuk PPL yang kembali ditugaskan, menurut Firin, hal itu tidak menjadi persoalan karena memang anggarannya sudah dialokasikan.Q bas

Kampanye Hitam Mulai Bertebaran Tuban, Bhirawa Jelang pemilihan presiden, berbagai macam cara yang dilakukan oleh Tim Sukses masing-masing Capres-Cawapres untuk meraih simpati pemilih. Seperti halnya di kabupaten Tuban, banyak beredar Tabloid Obor Rakyat beredar luas di sejumlah masjid dan pesantren.

PPDB Jalur Kemitraan dan Prestasi dalam Pengawasan Kediri, Bhirawa Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2014, Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, menyoroti beberapa jalur kemitraan serta Jalur prestasi, hal ini dilakukan untuk menanggulangi adanya kecurangan dalam PPDB nanti Kalangan Dewan ini khawatir jika PPDB bagi anak guru dan prestasi dipermainkan. Tak hanya itu Dewan juga mengahapus Jalur Gakin, namun program Gakin tetap dijalankan usai siswa tersebut masuk pada sekolahan tersebut.

Salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan , dalam aturan PPDB memalui jalur kemitraan adalah putra guru. "Aturan baku terkait kemitraan, kalau guru ya guru, kalau ada perwal penambahan lain, pegawai atau karyawan itu diluar aturan," tegas Ayub pada Wartawan.

Sementara jalur prestasi pada PPDB Kota KediriDewan juga meminnta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri agar tidak sembrono dalam menerima para pelajar yang masuk dari jalur prestasi sekolah. Misalnya pembawa bendera (Klebet) dalam salah Satu Drumband.

Menaggapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto mengatakan jika pihaknya akan lebih cermat dalam PPDB tahun ini. Usulan dari Dewan maupun Dewan Pendidikan akan menjadi pertimbangan pihak Dinas Pendidikan, untuk menyusul Peraturan Walikota (Perwali) PPDB tahun ajaran 2014-2015.Q mb2

Pembagian DBH Migas Berdasar Modal Ditanam Bojonegoro, Bhirawa Meski Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Darma Sejahtera (ADS) memiliki saham 180 dari 4 persen lebih participating interes (PI) 10 persen, di blok Cepu dan rekanan PT ADS yaitu PT Surya Energi Raya (SER) memiliki saham 60. Akan tetapi dalam pengambilan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi Bojonegoro hanya akan mendapatkan bagian 25 persen dan PT SER mendapat 75 persen.

Direktur PT ADS, Ganesa Asari mengatkan, bahwa pembagian DBH migas dari PI 10 persen blok Cepu nantinya Bojonegoro hanya akan mendapatkan 25 persen.

Pembagian tersebut berdasarkan modal yang ditanam. “Meskipun saham milik Bojonegoro lebih banyak, besar kecilnya pembagian sesuai modal yang ditanam,” kata Ganesa, Kamis (29/5) kemarin.

Ia menjelaskan, kalau Kabupaten Bojonegoro dalam membuat PT ADS memiliki saham seri A 160 yaitu dengan modal Rp 8 juta, dan daham seri B 20 yaitu dengan modal Rp 2 miliar. “Sementara PT SER memiliki saham seri B 60 yaitu dengan modal Rp 6 miliar,” tegasnya.Q bas

7

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani saat menanam bibit pohon pada peringatan Hardiknas di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, Rabu (28/5).

Ratusan Siswa Tanam Ribuan Bibit Pohon Pasuruan, Bhirawa Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk melakukan gerakan penghijauan di sepanjang jalan protokol di Kota Pasuruan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Suhariyanto mengatakan 1.300 bibit pohon yang ditanam di sekitar sepanjang jalan di Jl Pahlawan dan Dr Wahidin S di Kota Pasuruan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan estetika kota serta menciptakan keindahan kota. “Kegiatan tanam bibit pohon ini untuk peduli lingkungan sekaligus untuk menciptakan keindahan kota sehingga bisa menjadi indah, asri dan sejuk demi kelangsungan hidup manusia,” tandas Suhariyanto, Rabu (28/5).

Penanaman bibit pohon melibatkan 800 siswa SMP dan SMA di Kota Pasuruan. Mengawali penanaman, para siswa berkumpul di depan stadion Untung

Suropati. Selanjutnya, siswa nampak bersemangat dengan membawa bibit pohon yang sudah disiapkan Dinas Pendidikan untuk ditanam.

“Acara penanaman ini sangat positif untuk membantu pemerintah. Selain menjaga lingkungan juga mencegah berbagai bencana. Dan saya kira penanaman ini juga menjadi nilai tersendiri dalam hal menuju penghargaan piala adipura,” kata M Arif, salah satu siswa.

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyampaikan gerakan penghijauan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan ratusan patut didukung. Pasalnya program tersebut sangat positif untuk membantu pemerintah daerah. “Kegiatan gerakan penghijauan itu sangat baik untuk para siswa sejak dini mengenai pentingnya penanaman bibit pohon sebagai upaya kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Pasuruan,” kata H Hasani.Q hil

Dalam isi tabloid yang memojokkan salah satu pasangan Capres Cawapres (Jokowi-JK.red) yang dikirim melelalui Kantor Pos tersebut ada dugaan diedarkan untuk menghasud masyarakat agar tidak memilih salah satu Calon Presiden (Capres) pada pemilu presiden mendatang.

Salah satu Pesantren yang menerima kiriman tabloid tersebut adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Tanwirul Qulub, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Tuban. Pondok pesantren yang berada di jalan Wilis 390 itu mendapatkan 25 eksemplar tabloid yang dikirim melalui paket Pos, tanpa alamat pengirim. “Kaget, tidak biasanya pesantren kami mendapatkan kiriman tabloid, dan setelah kami buka tabloid Obor Rakyat itu isinya menyudutkan salah satu capres,” terang Huda, pengurus Pondok Pesantren, Kamis (29/5), kemarin.

Menurut Huda, kemungkinan besar banyak pesantren dan masjid yang mendapat kiriman tabloid yang sarat akan kampanye

gelap dan pembunuhan karakter salah Capres yang dengan jelas pada cover tabloid yang memiliki 16 halaman itu bertuliskan ‘Capres Boneka’, dengan foto Jokowi mencium tangan tokoh politisi wanita partai berlambang banteng moncong putih. ”Tidak menutup kemungkinan seluruh pesantren di Tuban dapat kiriman itu mas, wong saya baca diinternet didaerah pamekasan itu juga ada,” kata Huda.

Lebih lanjut diterangkan, sebenarnya tidak tepat urusan politik melibatkan pesantren dan tempat ibadah apapun alasanya. Dia mengaku tabloid yang diterimanya itu tidak akan disebarkan dan akan segera dimusnahkan. ”Dimusnahkan saja, ini bukan bacaan yang baik dan mendidik,” terang Huda.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang ketepatan ada acara di Bumi Weali Tuban kemarin (28/ 5), tepatnya di kantor PC NU dalam silaturahmi Partai dan Nahdlatul Ulama (NU), menegaskan, tabloid yang beredar di masjid dan pesantren tersebut adalah bentuk fitnah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan capres yang mendapatkan dukungan dari Partai PKB itu.

Dia meminta masyarakat tidak menanggapi karena itu hanya fitnah belaka. ”Itu hanya fitnah, tabloid itu memang sengaja dibuat untuk tujuan itu, dan buku fitnah itu biarkan saja, masyarakat sudah tau mana yang baik dana mana yang tidak” Kata Muhaimin Iskandar singkat.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Majalah Obor Rakyat yang diterima salah satu pesantren di Tuban yang dinilai memojokkan salah satu Capres-Cawapres.

Dewan Tak Setuju Rencana Kunker Pemkab Ajukan Lima Ranperda ke DPRD Madiun, Bhirawa Di penghujung masa baktinya, sejumlah anggota DPRD Kota Madiun, tidak menyetujui rencana Badan Musyawarah (Banmus), menggelar kunjungan kerja (Kunker) 'Bedol Kantor' (semua anggota ikut). Anggota dewan yang secara tegas menyatakan tidak setuju dan menolak rencana Kunker Bedol Kantor, datang dari dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ngedi Trisno dan Armaya dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Ketua fraksi PKB DPRD Kota Madiun, Ngedi Trisno, saat ini banyak agenda penting yang harus dikomunikasikan kalangan anggota dewan, daripada Kunker. Diantaranya, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban (LKPJ).

Selain itu, pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014, pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta pembahasan Perubahan Anggara keuangan (PAK). Karena itu, ia menghimbau kepada anggotanya untuk tidak mengikuti Kunker Bedol Kantor yang rencananya dilaksanakan pada Juni 2014 mendatang.

"Kalau PKB menghimbau anggota saya seyogyanya tidak megikuti Kunker Bedol Kantor. Kalau semua ikut, terus yang melayani masyarakat, nanti siapa ? Kalau secara pasti kapan pelaksanaannya, saya belum tahu.

Karena saya belum menerima jadwal dari Banmus. Tapi informasinya seperti itu, " kata Ketua Fraksi PKB, Ngedi Trisno, kepada wartawan, Rabu (28/5).

Hal senada juga diungkapkan, politisi dari Partai Demokrat, Armaya. Kepada anggotanya, Armaya yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini, menghimbau untuk lebih waspada. Meski Banmus DPRD diketuai partai demokrat, pria yang akrab dipanggil Yayak ini, akan melakukan koordinasi dengan ketua Banmus untuk membahas ulang rencana Kunker Bedol Desa.

"Saya sebagai Ketua Fraksi Demokrat, kalau Kunker Bedol Kantor itu, secara kelembagaan, kurang bagus.

Karena harus melihat azas kepatutannya. Kalau semua nanti berangkat, terus ada masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, kan tidak ada yang menerima. Itu nanti bisa jadi persepsi buruk di masyarakat. Secara program saya setuju. Tapi kalau Bedol Kantor itu yang tidak setuju," papar Ketua Fraksi Demokrat, Armaya.Q dar

Trenggalek, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali mengajukan lima rancangan peraturan daerah (ranperda) baru untuk dibahas di tingkat panitia khusus DPRD setempat. Penyampaian lima ranperda kali ini dikemas dalam bentuk rapat paripurna.

Lima ranperda tersebut diantaranya masalah penyertaan modal PDAM yang berkaitan dengan rencana turunnya dana hibah dari The Australia Agency for International Development (AusAID), perencanaan pembangunan, tata guna air, serta masalah retribusi perikanan.

Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr, menyampaikan ada beberapa peraturan daerah yang mendesak segera dibuat untuk acuan pelaksanaan program pembangunan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. “Termasuk perubahan aturan perundangan yang lebih tinggi,” kata Bupati Mulyadi dikonfirmasi

usai sidang paripurna.

Kepada pansus DPRD Trenggalek, lima ranperda yang diajukan bisa segera dibahas dan diputuskan oleh DPRD Trenggalek. Sehingga bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah setempat hingga beberapa tahun ke depan. “Tentu saja harapan utama kami seperti itu. Secepatnya bisa diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Trenggalek khususnya,” kata Mulyadi.

Sementara itu, terkait masih banyaknya ranperda yang diajukan sejak awal 2014 dan sampai kini belum ‘terjamah’ di tingkat pansus DPRD karena alasan kesibukan pemilu, Mulyadi menyerahkan mekanisme tersebut ke pihak legislatif. “Kami tidak berkompeten menanggapi masalah tersebut karena itu wilayah DPRD. Harapan pemerintah daerah tentunya ranperda ini bisa segera dibahas dan diputuskan,” jawabnya.Q adi

Kalah PTUN, Kades Sumberanyar Didesak Mundur Warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, melakukan aksi demo Rabu pagi kemarin. Sedikitnya ratusan warga mendatangi Kantor Desa setempat, menuntut Kepala Desa Subaidi mundur dari jabatannya.

Aksi ratusan warga ini menyusul adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yang mengabulkan gugatan mantan Calon Kepala Desa Husnul Khotimah. Dengan dikabulkannya gugatan Cakades yang kalah saat Pilkades September 2013 ini, sekaligus berdampak terhadap keabsahan SK pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati Situbondo karena dinilai cacat hukum. sawawi/bhirawa

Sejumlah warga Desa Sumberanyar melakukan aksi demo di balai desa setempat mendesak Subaidi segera mundur usai dinyatakan kalah pada gugatan di PTUN Surabaya.

Aksi ratusan warga pendukung Cakades Husnul Khotimah, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Sebab sebelumnya sempat beredar rumor aksi massa

ini akan mendapat aksi tandingan dari pendukung Kades Subaidi.

Selama berada di kantor Desa Sumberanyar, ratusan massa ini menggelar orasi dan membenta-

ngkan poster. Terbukti, salah satu poster mereka bertuliskan, meminta Bupati Dadang Wigiarto mencabut SK Subaidi, serta melantik Husnul Khotimah sebagai pemenang Pilkades Sumberanyar.

Koordinator aksi Agus meminta Bupati Dadang Wigiarto bijaksana menanggapi putusan PTUN Surabaya. Agus berharap Bupati secepatnya mencabut SK Kades Subaidi karena cacat hukum.

Pernyataan senada juga diungkapkan Kusaha Hukum Cakades Husnul Khotimah, Khairul Anwar. Menurut dia, sesuai putusan PTUN Surabaya, Bupati harus mencabut SK Kades Subaidi, karena dinilai cacat hukum. “Jika

Pemkab akan melakukan banding, Bupati harus tetap mencabut SK kades dan melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Desa (Sekdes).

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya mengabulkan gugatan Cakades Husnul Khotimah, atas kekalahannya saat Pilkades September 2013 silam.

Selama persidangan terungkap ada tujuh orang pemilih di bawah umur serta terdapat undangan tidak sesuai dengan daftar pemilih. Tidak hanya itu, majelis hakim PTUN juga menilai kinerja tim fasilitasi Pemkab Situbondo tidak maksimal menyelesaikan kisruh hasil Pilkades.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,691.00

11,575.00

SGD

9,333.39

9,233.41

EUR

15,924.31

15,763.99

JPY

11,469.64

11,350.26

GBP

19,680.63

19,480.73

sumber: Bank Indonesia (29 Mei 2014)

RAGAM EKBIS

Jumat Wage, 30 MEI 2014

Bulog Pastikan Jatim Bersih Gula Impor Pemprov, Bhirawa Kepala Perum Bulog Devisi Regional (Divre) Jatim Rusdianto, memastikan jika saat ini di Jatim bersih dari gula impor. Impor gula yang dilakukan Bulog Pusat hanya untuk di luar Jatim dan bukan pula didistribusikan di wilayah Jatim. Bahkan, bongkar muat gula impor juga tidak melewati pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Jangankan bongkar muat, menitipkan di gudang kami pun tidak ada. Karena kami berupaya melakukan instruksi Gubernur Jatim dengan benar bahwa gula impor tidak akan masuk Jatim satu bulan sebelum musim giling hingga dua bulan setelah musim giling selesai,” kata Rusdian-

to, Kamis (29/5).

Agar gula impor ini tak masuk ke wilayah provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini, Bulog Jatim juga telah mengirim surat ke Jakarta untuk menangguhkan masuknya gula impor ke Jatim.

“Ini atas instruksi dari Gubernur Jatim, karena Jatim ad-

alah lumbung gula nasional.

Sementara kondisi stok gula di Jatim hingga saat ini masih menumpuk,” ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan impor gula Perum Bulog tahun ini adalah kebijakan pusat.

Untuk pengadaan stok gula di Bulog Jatim, Bulog Pusat telah melakukan pembelian gula dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebanyak 8.000 ton. Saat ini stok sebanyak 8.000 ton tersebut dititipkan di gudang Pabrik Gula (PG) Krebet di Malang.

Sementara, Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro mengapresiasi kegigihan Gubernur Jatim Dr H Soekar-

wo dalam memperjuangkan nasib petani tebu di Jatim.

Menurut dia, hanya Jatim satu-satunya provinsi yang gubernurnya dengan tegas menolak gula impor.

“Hanya Jatim yang berani malarang gula impor masuk ke wilayahnya. Jawa Barat dan Jawa Tengah saja tidak ada larangan. Saya berharap Pak Aher (Gubernur Jawa Barat) sama Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) bisa meniru Pak Karwo. Jadi, kalau pemerintah pusatnya tidak bisa mengambil keputusan (soal gula impor), diharapkan pemda bisa bereaksi. Kan sudah ada otonomi daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Ismed, rembesan gula rafinasi impor selama ini memberatkan para petani gula. Rembesan ini disebabkan tidak adanya ketegasan pemerintah pusat dalam menindak para pelakunya. Kementerian Perdagangan terus memberikan izin impor, padahal stok cukup. Hal ini yang membuat penjualan gula tebu semakin sulit. Dia mengatakan, tidak adanya pembatasan gula impor yang masuk mengancam para petani tebu, dan bakal memunculkan adanya kemungkinan perembesan ke pasar tradisional yang selama ini menjadi pangsa pasar gula tebu petani. Q iib

Pabrik Semen Indarung VI Senilai Rp 3,25 Triliun Dibangun

HUT ke-56, PT Gudang Garam Gelar Aksi Sosial

Kediri, Bhirawa PT Gudang Garam (GG) menggelar kegiatan sosial dalam rangkaian Hari Ulang Tahunnya yang ke-56. Kegiatan sosial ini sebagai wujud syukur karena perusahaan tersebut masih eksis dalam menjalankan bisnisnya. Tak hanya kegiatan sosial dalam rangkaian kegiatan dalam HUT ke-56, PT GG berencana mengelar kegiatan selama sebulan penuh, yang diantaranya kegiatan olahraga dan pagelaran seni budaya.

Menurut Humas PT Gudang Garam Yuki Prasetyoadi , rangkaian kegiatan olahraga yang dilakukan adalah turnamen sepak bola, bola voli, futsal, bulu tangkis dan gebyarnya dilakukan acara jalan sehat beregu pada 15 Juni mendatang.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi donor darah karyawan GG buah kerjasama dengan PMI Kota dan Kabupaten Kediri.

Sedangkan bantuan untuk panti asuhan dan yayasan sosial akan mengawali rangkaian Bakti Sosial,” katanya kemarin.

Dia menjelaskan rangkaian acara ini dilaksanakan juga sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kehidupan sosial di lingkungan masyarakat sekitar dan sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan harmonis antara perusahaan, karyawan dan lingkungan masyarakat sekitar.

“Kegiatan sosial ini juga sebagai upaya memupuk dan menumbuhkembangkan kecintaan dan kebanggan karyawan beserta keluarga terhadap perusahaan,”terangnya.

Dia juga mengatakan selain itu, pada tahun ini juga akan diadakan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ngasem dan Rehabilitasi dan Pipanisasi Saluran Air Bersih (PSAB) di Desa Puncu Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Pemkab Kediri. Q mb2

ist

Harga beras kualitas premium di Kabupaten Bojonegoro sejak sepekan terakhir naik Rp200 per kg dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp7.200 per kg karena panen di daerah setempat habis.

Harga Beras Kualitas Premium di Bojonegoro Naik Bojonegoro, Bhirawa Harga beras kualitas premium di Kabupaten Bojonegoro sejak sepekan terakhir naik Rp200 per kg dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp7.200 per kg karena panen di daerah setempat habis.“Meskipun panen tanaman padi di Bojonegoro dan Tuban sudah habis, tetapi dalam waktu dekat ini akan ada lagi panen tanaman padi di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal Bojonegoro,” kata seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo di Desa Banjarjo, Kamis (29/5).

Namun, ia memperkirakan panen tanaman padi di sepanjang irigasi Waduk Pacal tidak

akan mengakibatkan harga beras turun, karena luas tanaman padi terpanen tidak seluas panen tanaman padi musim hujan lalu.

Apalagi, katanya, setelah panen di daerah irigasi Wacuk Pacal, baik di Bojonegoro maupun di Tuban, untuk jarak waktu panen tanaman padi lagi terlalu panjang, karena musim kemarau.

Lebih lanjut ia menjelaskan harga beras kualitas poles produksi lokal dan Tuban, tidaka ada perubahan, tetap stabil Rp 8.000-Rp 9.400 per kg, begitu pula harga beras jatah warga miskin juga stabil Rp 6.500 per kg. “Stabilnya harga beras kualitas poles disebabkan

stoknya masih banyak,” ucapnya.

Mengantisipasi kenaikan harga beras, katanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerahnya memesan sebanyak 15 ton beras yang akan dimanfaatkan untuk operasi pasar. Sesuai pesanan, katanya, beras dikemas sebanyak 5 kilogram, yang akan dijual dengan harga dibawah pasaran di sejumlah kecamatan menjelang puasa Ramadan. “Disperindag akan membuka pasar murah, selain beras juga minyak goreng curah dan gula, dengan harga dibawah pasaran karena ada subsidi,” jelasnya. Q bas

Gresik,Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membangun pabrik baru berkapasitas 3,25 juta ton semen per tahun di Padang Sumatera Barat.

Peletakan batu pertama (ground breaking) proyek Indarung VI PT Semen Padang (Semen Indonesia Group) dilakukan oleh menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Dwi Soetjipto, serta Direktur Utama PT Semen Padang Munadi Arifin.

Menurut Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto peletakan batu pertama dan ground breaking menandai dimulainya pembangunan fisik proyek pabrik senilai Rp 3,25 triliun. Masa konstruksi ditargetkan selama 30 bulan sampai dengan mechanical completion (di luar masa commisioning) dan selesai pada semester dua 2016.

Pembangunan pabrik Indarung VI didasari pada kebutuhan pasar semen di wilayah Sumatera dan Jawa bagian Barat yang terus berkembang pesat.

Di wilayah Sumatera, lanjut Dwi, pertumbuhan kebutuhan semen mencapai 1,5 persen per tahun. Sedangkan utilisasi Semen Padang sudah hampir mencapai 100 persen, pada 2013 Semen Padang berhasil menjual

6,57 juta ton dengan market share sebesar 45 persen untuk (Sumatera dan Jawa bagian barat). “Sedangkan secara nasional, market share Semen Padang sebesar 12 persen,” kata Dwi. Meningkatnya permintaan semen nasional yang tiap tahunnya mencapai 6 persen, jika tidak ada penambahan kapasitas maka market share Semen Padang akan mengalami penurunan.

Dikatakan Dwi,pabrik dikerjakan secara swakelola dan menjadi kebanggaan nasional karena menjadi bukti bahwa industri manufaktur permesinan, dan konstruksi lokal telah mampu mewujudkan pabrik berkelas dunia.

Setelah beroperasi, maka kapasitas produksi Semen Padang akan meningkat menjadi 10,5 juta ton semen per tahun dari kapasitas sebelumya sebesar 7,5 juta ton.

Angka ini didapat dari kapasitas Indarung II, III, IV & V sebesar 6,5 juta ton per tahun, dan beroperasinya Grinding Plant / Cement Mill di Dumai tahun ini dengan kapasitas 1 juta ton semen per tahun, “ujar Dwi. Rancangan pabrik berbasis teknologi green industry sangat memperhatikan lima aspek, yaitu emisi udara jauh di bawah ambang batas, 30 mg/Nm3 (Keputusan Menteri LH No 13 Tahun 1995 tentang Ambang Batas Maksimum 80 mg/Nm3). Q kim

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGM) XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42 di lapangan Darmoyudo Kota Pasuruan H Hasani SH

Drs Setiyono M. Si

Wali Kota Ajak Masyarakat untuk Bangkitkan Semangat Gotong Royong Gotong royong adalah kearifan lokal bangsa Indonesia yang layak untuk dipelihara dan dijaga. Hanya saja, fungsi dan kekuatan besar dalam kehidupan masyarakat dalam bergotong royong sedikit demi sedikit hilang akibat perkembangan zaman dan perubahan globalisasi.

W

ali Kota Pasuruan H Hasani SH men gaku saat ini gotong royong banyak mengalami degradasi dan kehilangan makna tergantikan dengan sifat individualistik, materialistik serta penilaian dan penghargaan yang didasarkan pada materi.

Karenanya, iapun mengajak agar masyarakat Kota Pasuruan agar lebih mengutamakan semangat gotong royong.

“Atas kondisi itulah, mari semuanya kita kembalikan nilai-nilai gotong royong dan keswadayaan masyakat sebagai potensi

pembangunan yang berbasis pada pengembangan kearifan lokal,” ujar H Hasani SH di

H Hasani SH, Wali Kota Pasuruan saat sambutan Puncak Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42.

Wali Kota H Hasani SH saat memukul gong.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH saat melepas balon.

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH bersama Wawali Drs Setiyono MSi, Kepala Bapemas Raden Murahanto bersama satker di lingkungan Pemkot Pasuruan saat menghadiri acara peringatan BBGM XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH, Wawali, Drs Setiyono M. Si, Kepala Bapeda Raden Murahanto saat sesi tanya jawab pada masyarakat.

sela-sela sambutan penutupan acara peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGM) XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 di lapangan Darmoyudo Kota Pasuruan, Rabu (28/5).

Rangkaian BBGM XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 diawali dengan pencanangan yang dibuka secara resmi di Provinsi Jatim 13 Mei. Sedangkan tingkat nasional di laksanakan pada 22 Mei dipusatkan di Jakarta.

Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti semua kota atau kabupaten yang kemudian ditutup serentak di semua daerah.

Di sisi lain, semangat gotong royong lanjut H Hasani juga mengandung filosofi luhur untuk meningkatkan integritas bangsa dan kemandirian. Mandiri dalam hal ini supaya memelihara dan menjaga se-

Hj Maria Hasani, istri Wali Kota Pasuruan menggunting pita stand pameran produk unggulan UKM.

mangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Begitupula bisa menjadikan wadah bersilaturahim sekaligus untuk membangun sebuah karakter.

“Dengan kegiatan ini, kami harapkan nantinya bisa menginventaris kegiatan yang dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat dengan pola pendekatan pemberdayaan. Dengan demikian, maka akan memunculkan suasana kemitraan, kemampuan berswadaya dan memberdayakan fungsinya,” terang H Hasani SH. Penutupan sendiri ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon oleh Wali Kota Pasuruan dan diakhiri dengan pameran produk unggulan Usaha Kecil Menengah (UKM). Q adv*

Wali Kota H Hasani SH bersama Wawali, Drs Setiyono M. Si saat cek up tensi di area pameran produk unggulan UKM.

Diterapkan pada Siswa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Pasuruan Raden Murahanto mengatakan gotong royong bisa diterapkan kepada siswa di dalam maupun di luar sekolah.

“Semangat gotong royong bisa diajarkan melalui praktik nyata. Misalnya kegiatan-kegiatan yang bernuansa kerjasama baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti kerja kelompok atau pun pada ekstra kulikuler sekolah,” tandas Raden Murahanto.

Menurutnya, memberi bekal bagi kaum muda tentang makna gotong royong harus berkelanjutan. Utamanya kepada generasi muda, diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai kebangsaan yang mulai ditinggalkan. Q adv*

Hj Maria Hasani (kanan) meninjau langsung stan pameran produk unggulan UKM pada acara peringatan BBGM XI.

OLAHRAGA

Jumat Wage 30 MEI 2014

LINTASAN

Edy Gunawan Merapat ke Persela Lamongan,Bhirawa Setelah gagal merekrut Ari Supriyatna dan Jimy Suparno ,Persela Lamongan akhirnya merekrut Edy Gunawan mantan punggawa Persibo Bojonegoro dan Persebaya Surabaya di Indonesia Primer League (IPL).

Edy Gunawan merupakan seorang pemain yang berposisi di bek kiri. Perekrutan ini sudah direncanakan sebelumnya.

Persela mencari seorang pemain yang berposisi sebagai striker dan bek kiri.

Incaran untuk striker yaitu Ari Supriyatna. Namun mantan punggawa Persebaya tersebut membatalkan memperkuat Persela dengan alasan ayahnya sakit keras.Tapi,kenyataan Ari bergabung dengan klub divisi utama Borneo FC. Dalam latihan kamis kemarin Edy Gunawan sudah bergabung dengan tim berjuluk Laskar Joko Tingkir.Menurut Didik Ludianto asisten Pelatih Persela,dengan hadirnya Edy Gunawan diharapkan lini belakang Persela semakin tangguh.Selama ini posisi bek kiri ditempati Dodok Anang dan Syahrul Huda.’’Hadirnya Edy akan semakin banyak pilihan untuk posisi bek kiri,’’ujarnya.

Dalam latihan Kamis (29/5) kemarin,Eduard Tjong bersama asisten Didik Ludianto menggembleng anak asuhannya setelah ditumbangkan Persiram 2-0 Selasa (27/5) lalu.Latihan ini juga untuk fokus pada pertandingan selanjutnya melawan tuan rumah Persiba Bantul selasa (2/6) mendatang.Q mb1

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda Beat, Hitam, AG2614OE, a/n. Nuryanti, Dsn. Bakalan RT 04 RW 02, Jarakan, Gondang-T.Agung No.665/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2003, Biru, AG6771SZ, a/n. Suparno, Ds. Wates RT 6/1, Campurdarat-T.Agung No.666/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2149 FA, a/n Marseno, Kel. Mimbaan RW 08/03, Kec. Panji, Situbondo.

No.667/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4394 EF, a/n Nasum/P Susu, Ds Tanjung Kamal Barat RW 02/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.668/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6375 FC, a/n Priandina Harningsih, Ds Alasmalang RW 05/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.669/IMB/BI-II/2014

9

Menuju AC Milan Lewat PSS

700 Pesepakbola Muda Berebut Tiket ke AC Milan Surabaya, Bhirawa Sekitar 700 pesepakbola muda se-Jatim bakal bersaing mengikuti seleksi “Pertamina Soccer Stars” di Stadion Gelora 10 Nopember, Tambaksari, Surabaya, pada 31 Mei - 1 Juni 2014. Mereka yang lolos berhak untuk berguru ke markas Ac Milan Italia.

Menurut Assistant Manager External Relation Pertamina Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari, tujuan program ini adalah untuk menjaring pemain sepak bola muda berbakat.

Selain di Surabaya, kegiatan ini juga sudah dilakukan di enam kota. Untuk Jakarta dan Palembang pada 24-25 Mei, kemudian Makassar jadwalnya bersamaan dengan Surabaya, dilanjutkan Jayapura (67 Juni), dan terakhir Balikpapan (7-8 Juli). “Nantinya setiap kota akan diambil delapan pemain usia dibawah 13 tahun terbaik oleh pemandu berbakat,” kata Heppy Wulansari, Kamis (29/5).

Seleksi tahap awal yang harus dijalani peserta meliputi beberapa rangkaian tes, terdiri dari ketrampilan dan “small side games” pada hari pertama, kemudian tes fisik dan permainan 11 lawan 11 di hari kedua.

Kepala Pertamina Soccer School, Agus Pellaupessy, menambahkan ke-48 pemain muda yang terpilih akan menjalani program latihan di Pertamina Soccer Camp di bawah

komando AC Milan Academy dan pelatih lokal dari Universitas Negeri Jakarta selama satu pekan.

“Selanjutnya dipilih sebanyak 24 pemain terbaik yang akan memperoleh beasiswa dari Pertamina Soccer School.

Para pemain muda itu akan menjalani pendidikan formal dan pelatihan sepak bola selama tiga tahun tanpa biaya apapun, sebelum dilepas ke jenjang profesional,” ujar Agus.

Selain itu, empat pemain muda pilihan akan mendapatkan kesempatan mengikuti program pelatihan sepak bola di AC Milan Academy, Italia, selama beberapa hari.

Saat ini, Pertamina Soccer School telah memiliki 47 anak didik hasil seleksi tahun pertama. Beberapa pemain binaan BUMN tersebut dipanggil memperkuat Timnas U-14 pada kejuaraan di Malaysia tahun 2012 dan kejuaraan antar-pelajar se-Asia Tenggara di Thailand tahun 2013.

Ketua Asosiasi PSSI Jatim Bambang Pramukantoro mengatakan keterlibatan pihak swasta dalam pembinaan sepak bola

wawan triyanto/bhirawa

Agus Pellaupessy, Bambang Pramukantoro, Heppy Wulansari dan Edy mendukung penuh pembinaan sepak bola usia dini (kiri ke kanan) . khususnya usia dini atau muda perlu didorong, agar bibit-bibit pemain potensial dari berbagai daerah bisa terus terpantau.

“Pembinaan pemain sepak bola usia dini sudah seharus-

nya mendapatkan porsi lebih banyak, karena masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan pemain-pemain tersebut,” ujarnya.

“Di Indonesia, anggaran un-

tuk olahraga baru 0.5 persen.

Padahal di China sudah 5 persen. Apa yang sudah dilakukan pertamina bisa dicontoh oleh perusahaan lainnya,” tutup Bambang. Q wwn

Lawan Perserui, Tiga Pemain Persebaya Cedera Surabaya, Bhirawa Perjuangan Persebaya meraih poin di bumi Cendrawasi cukup berat, karena tiga pemain utama mengalami cedera dan terancam tidak bisa diturunkan saat melawan Perseru Serui di Stadion Mandala, Jayapura, Sabtu (31/5).

Ketiga pemain yang saat ini dalam masa perawatan adalah Emmanuel 'Pacho' Kenmogne, bek tangguh, OK John dan winger lincah, Abdul

Rahman Lestaluhu. Baik John maupun Lestaluhu samasama mengalami cederasaat Persebaya ditahan Persipura dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Meski dalam kondisi cedera lutut, namun Pacho tetap memaksa untuk berangkat ke Papua bersama timnya, Persebaya. Sebenarnya, cedera lutut yang dialaminya mengharuskan Pacho untuk ber-

istirahat. Namun top skor sementara Persebaya ini ngotot untuk ikut. "Masih ada waktu untuk melihat cedera saya.

Kita lihat saja hari Jumat besok," ujar pemain yang musim lalu membela Persija Jakarta ini, Kamis (29/5).

Manager-coach Rahmad Darmawan nampak tak bisa membendung keinginan Pacho untuk merumput, meski kondisinya belum fit. Rahmad

dalam kondisi bimbang. Sebab ia tak memiliki stok penyerang pengganti Pacho. Striker asing asal Singapura, Agu Casmir sudah terlanjur dipulangkan seusai pertandingan lawan PSM. Mantan pelatih Arema Cronus ini, berharap kesembuhan Pacho. "Tapi saya juga harus berkonsultasi dengan tim dokter. Kami dari tim pelatih akan memantau terus kondisi Pac-

ho," kata Rahmad.

Sementara itu, sebagai pengganti OK John, Rahmad Darmawan memiliki dua opsi, yakni Ambrizal dan Vava Mario Yagalo. Satu dari dua pemain itu akan diturunkan sebagai tandem Ricardo Salampessy di jantung pertahanan. Sedangkan sebagai pengganti Lestaluhu, Rahmad bisa mengoptimalkan Novri Setiawan. Q wwn

Rifat Sungkar Bidik Kejuaraan Dunia Global Rarry Cross Jakarta, Bhirawa Atlet reli Rifat Sungkar berupaya mempersiapkan diri untuk Kejuaraan dunia Global Rallycross dengan mengikuti berbagai macam olahraga otomotif.

“Persiapannya agar matang, saya dari tahun lalu sudah mencoba drifting dan offroad, selain reli,” kata Rifat dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dalam menghadapi kejuaraan besar tersebut, pihaknya harus terbiasa dengan kondisi perlombaan reli yang disuguhkan dalam kejuaraan tersebut yakni loncatan tinggi kendaraan yang dipacu dengan kecepatan kencang di medan beraspal.

“Global Rallycross itu medannya perpaduan antara aspal dan tanah,” katanya.

Namun demikian, pihaknya tidak secara spesifik menyebutkan akan membidik Kejuaraan Global Rallycross pada tahun berapa.

“Persiapannya harus benar-benar matang dulu, baru akan ikut ke sana,” katanya.

Pada 2014 ini, Rifat hanya akan fokus pada kejuaraan offroad di dalam negeri saja.

Sementara pihaknya bersama PT Pertamina Lubricants pada Rabu (28/5) membentuk tim offroad Pertamina Fastron untuk ajang Kejuaraan Speed Offroad.

Rifat Sungkar bersama timnya akan menghadapi Kejurnas Speed Offroad 2014 seri kedua yang berlangsung pada 31 Mei - 1 Juni 2014 di Harvest City, Cibubur, Jakarta Timur.

Sementara penampilan perdana tim yakni pada Kejuaraan Indonesia X-Offroad Racing putaran ke-3 pada 10 - 11 Mei 2014 di BSB City, Semarang.Q ant

Rifat Sungkar

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Aa Gym Nasihati TKW di Dubai London, Bhirawa K.H. Abdullah Gymnastiar, atau lebih dikenal sebagai AA Gym, menyampaikan tausiah dan pesan kepada para TKW di penampungan sementara KJRI Dubai, dalam acara pengajian KJRI Dubai, baru baru ini.

Acara ini merupakan hasil kerja sama KJRI Dubai dengan Indonesian Muslim Association (IMA)-Dubai, demikian Konsul Fungsi Pensosbud KJRI Dubai, Adiguna Wijaya London, Kamis (29/5) kemarin.

Dikatakannya tausiah Aa Gym bertema “Menggapai hidup yang berkah dunia dan akhirat”, juga disampaikan pesan-pesan mengenai keikhlasan, tawakal, kesabaran dan ikhtiar serta anjuran bagaimana sebaiknya menyikapi masalah kehidupan yang dihadapi agar kehidupan menjadi penuh berkah di dunia dan di akhirat.

Kehadiran AA Gym menyampaikan tausiah dihadapan tenaga kerja wanita yang saat ini berada di penampungan sementara KJRI Dubai telah membawa kebahagiaan tersendiri bagi para TKW yang tidak hanya dapat memperoleh pembekalan pandangan keagamaan, tetapi juga bertemu dan berdialog langsung dengan AA Gym yang selama ini hanya dikenal melalui media massa di Indonesia.

Kegiatan pengajian KJRI Dubai merupakan salah satu hasil dari upaya KJRI Dubai untuk menggerakkan partisipasi kelompok masyarakat di wilayah kerja KJRI Dubai agar peduli terhadap kondisi sesama warga Indonesia di Dubai dan Emirat lainnya.

Adiguna Wijaya mengatakan kehadiran AA Gym di Dubai atas undangan IMADubai yang mengadakan pengajian umum di bulan Mei bagi komunitas muslim Indonesia di PEA.Q ant

‘Politik Garam’ Hadang ‘Politik Gincu’ Jakarta, Bhirawa.

Visi, misi dan program dua kandidat Capres/Cawapres di bidang agama sangat kontras. Pasangan Jokowi/JK mengusung paham Islam substantif, sedang Prabowo/Hatta mengusung paham Islam simbolik. Jika meminjam bahasa Buya Ahmad Syafii Maarif, Jokowi/JK memakai “politik garam” yang terasa tapi tak kelihatan.

Sedang Prabowo/Hatta memakai “politik gincu” yang kelihatan tetapi tidak terasa.

Demikian pendapat Ahmad Najib Burhani PhD peneliti LIPI, dalam dialog kenegaraan yang digelar di loby gedung DPD RI-Senayan. Hadir Ketua Program Studi S2/S3 Sosiologi Pedesaan IPB Arya Hadi Dharmawan dan Drajad Wibowo dari tim sukses Prabowo /Hatta.

Ahmad Najib melihat, perbedaan visi dan misi kedua kandidat Capres/ Cawapres dalam bidang agama. Jokowi/ JK memberikan prioritas pada penanganan intoleransi keagamaan. Sementara Prabowo/Hatta hanya menyebut 1 program bidang agama yakni mendirikan Lembaga Tabungan Haji. Islam substantif dari Jokowi/JK menekankan semangat dan nilai ke-Isla-

man, yakni keadilan, kesejahte raan dan kemajuan. Sedang Islam simbolik Prabowo/Hatta membuat jargon dan simbol Islam jadi sangat penting.

Takbir Allahu Akbar diteriak kan bertalu talu mengiring langkah mereka.

“Dapat sebutan koalisi nasionalis, seusai deklarasi Jokowi/JK naik sepeda onthel menuju KPU, alat transportasi masyarakat bawah. Beda dengan deklarasi Prabowo/ Hatta yang disebut koalisi syariah. Diawali dengan pembacaan Alquran dan teriakan takbir Allahu Akbar, dilanjutkan shalat berjemaah di masjid Sunda Kelapa. Arak arakkan megah diiringi takbir ini menuju KPU. Deklarasi

ira/bhirawa

Dari kiri Drajad Wibowo, Arya Hadi Dharmawan dan Ahmad Najib Burhani PhD saat menjadi pembicara pada Dialog Kebangsaan yang digelar di lobi gedung DPD RI-Senayan kedua kandidat sangat jauh berbeda,” ungkap Najib.

Disebutkan, Jokowi/JK beranggapan politik penyeragaman akan mengikis karakter bangsa dan keBhineka-an.

Tentang keragaman, Jokowi/JK menilai negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman danperbedaan yang menjadi karakter Indonesia

sebagai bangsa yang majemuk.

Sikap untuk tidak bersedia hidup berdampi ngan dalam komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dan bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap yang berbeda.

Arya Hadi Dharmawan mempelajari telaah dokumen

Amien Rais Dituding Gunakan Sentimen Agama Jakarta, Bhirawa Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais dituding melakukan provokasi dengan menggunakan sentimen agama terkait pernyataannya tentang perlunya semangat “Perang Badar” untuk memenangkan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam Pilpres 2014.

“Itu adalah provokasi yang tak pantas karena menggunakan sentimen agama, sebab kontestasi dalam pilpres ini bukanlah perang yang harus ada yang kalah dan terbunuh, lalu ada yang menang dan pesta dan hura-hura,” kata Juru Bicara Capres-Cawapres Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (29/5) kemarin.

Perang Badar merupakan perang besar pertama antara kaum Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraisy di Mekkah pada tahun kedua Hijriah. Kemenangan dalam perang itu menjadi titik tolak perkembangan Islam untuk selanjutnya.

Karding yang juga Ketua DPP PKB itu menyatakan pilpres merupakan kontestasi untuk cita-cita besar membangun bangsa dan negara guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini adalah ‘fastabiqul khoirot’ (berlomba-lomba dalam kebaikan, Red), bukan perang. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan statemen provokasi-provokasi yang mengadu domba rakyat,” katanya.

Menurut Karding, tidak seharusnya Amien Rais yang sudah cukup terkenal menjadi tokoh nasional berpikir sektarian dan berbau SARA. “Harusnya semua pihak dan tokoh bangsa ini bisa menjadi katalisator bagi terciptanya suasana kondusif dalam Pilpres 2014,” katanya. Apalagi, lanjut Karding, dalam pemilu kali ini memang hanya ada dua pasangan yang berkompetisi secara ketat, yakni Prabowo-Hatta dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Q ant

kedua kandidat di KPU Statement Jokowi/JK bisa diikuti dengan jelas dan tegas. Namun masih banyak hal yang harus dikoreksi kembali. Seperti wajib belajar 12 tahun dari Jokowi/JK, itu belum cukup untuk SDM Indonesia yang mumpuni. Wajib belajar harus sampai Sarjana, tandas Arya.

Sedang rencana pembukaan lahan 1 juta hektar dalam 5 tahun, dianggap tidak realistis.

Sebab selama ini kemampuan nasional pembukaan lahan baru hanya 20 ribu hektar per taun. Juga tentang jatah 2 hektar lahan untuk petani, harus dikoreksi kembali.

Sebaliknya statemen Prabowo/ Hatta tidak terekspresikan, karena hanya secara umum.

Drajad Wibowo menepis semua pendapat negatif pada kubunya Prabowo/Hatta. Dia bahkan yakin pada 2015 Indonesia tidak akan punya hutang lagi “zero” utang luar negeri, katanya. Bahkan sebaliknya, dana dana Indonesia di luar negeri bakal ditarik kembali.

Guna membiayai pembangunan Indonesia mulai 2015 bakal dari kocek sendiri. Q ira

Ratusan Pelajar Temanggung Dukung Jokowi-JK

Petani Sumut Semakin Tertarik Tanam Ubi Medan, Bhirawa Petani Sumatera Utara semakin tertarik menanam ubi kayu atau sudah mencapai 8.224 hektare pada triwulan I2014 menyusul banyaknya permintaan dari pabrik pakan ternak dan industri tepung tapioka.

“Meski luas tanam di triwulan I tahun ini tren menurun dibanding periode sama tahun lalu yang sudah mencapai 11.352 hektare, tetapi luasan tanaman ubi kayu itu menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala Sub Bagian Program Dinas Pertanian (Distan) Sumut Lusyantini, di Medan, Kamis (29/5) kemarin.

Penurunan areal tanaman ubi kayu triwulan I tahun ini sendiri akibat anomali cuaca dimana membuat pergeseran masa tanam dan panen. Dengan luas tanam yang 8.224 hektare pada Januari-Maret, produksi ubi kayu Sumut sudah mencapai 227.436 ton.

“Memang produksinya juga lebih rendah dari hasil periode sama tahun lalu yang 362.836 ton, tetapi tetap saja realisasi produksi tahun ini dinilai cukup bagus,” katanya. Minat bertanam ubi yang semakin tinggi itu sendiri diperkirakan dampak meningkatnya permintaan dari perusahaan pakan ternak dan industri tepung.

“Minat petani yang semakin tinggi bertanam ubi kayu itu tentu saja menggembirakan sehingga Pemerintah Provinsi Sumut terus mendukung penuh pengembangan areal tanaman itu,” katanya. Produksi yang meningkat akan bisa menekan impor yang dilakukan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan industrinya yang tren naik tajam.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba menyebutkan, impor ubi kayu yang dewasa ini terjadi secara nasional harus ditangani secepatnya.Q ant

Jumat Wage 30 MEI 2014

antara foto

Simulasi Pengamanan Pilpres 2014 Sejumlah petugas kepolisian mencoba menghalau pengunjuk rasa di kawasan Pondok Indah, Jaksel, Kamis (29/ 5) kemarin. Penjagaan tersebut merupakan simulasi pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang diadakan pada 9 Juli mendatang.

Komunitas Perempuan Dukung Prabowo-Hatta Jakarta, Bhirawa Sebuah komunitas perempuan mendeklarasikan dukungan secara nasional untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

“Komunitas yang kami bentuk ini bukan ‘onderbouw’ parpol.

Ini wadah bagi perempuan Indonesia yang memiliki visi kebangsaan,” ujar Ketua Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta, Okke Hatta Rajasa di markas pemenangan Prabowo-Hatta, Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (29/5) kemarin.

Menurut dia, peran perempuan sangat penting dalam era globalisasi ini karena perempuan juga terlibat aktif dalam memperjuangkan perubahan demi menyelamatkan masa

depan bangsa.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diusung pasangan Prabowo-Hatta yang sejalan dengan perjuangan perempuan di Indonesia. “Untuk itu, Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta secara bulat menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta ini dan berkomitmen mendukung pasangan yang diusung enam parpol itu untuk memenangkannya pada Pilpres 9 Juli mendatang,” ujar dia. Perempuan Pendukung PrabowoHatta ini menanggalkan semua baju maupun bendera partai.

Wadah ini untuk menggalang suara perempuan dan terbuka bagi semua perempuan.

Hadir juga sejumlah tokoh perempuan dari Badan Kontak Majelis Taklim, BKMT, Salimah, Wanita Islam, Wanita

PUI, Muslimah Al-Irsyad, Mathlaul Anwar, Guppi, Persistri, Musumah Al-Ittihadiyah, Wanita Syarikai Islam, Al-Washliyah, PJTKI, Perempuan Mandiri, Al Hidayah, KOSGORO, HWK, MKGR, SOKSI, serta sejumlah tokoh aktifis perempuan lainnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Tuty Alawiyah, mengatakan perempuan Indonesia harus mampu memberi semangat baru di berbagai sektor. Perempuan Indonesia harus lebih banyak tampil dalam berbagai persaingan saat ini.

“Prabowo-Hatta memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pemberdayaan perempuan. Itulah alasannya mengapa saya mendukung kedua pasangan ini,” ujar dia. Q ant

Temanggung, Bhirawa Ratusan pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Temanggung mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Para pemilih pemula tersebut mendeklarasikan Perhimpunan Pelajar Temanggung Pendukung Jokowi-JK (P2TPJ) di halaman Gedung Pemuda, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (29/5) kemarin. Sebelum melakukan deklarasi, para pelajar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan lagu Bagimu Negeri sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Perhimpunan Pelajar Temanggung Pendukung Jokowi-JK”. Mereka juga melakukan doa bersama untuk perjuangan memenangkan Jokowi-JK. Koordinator P2TPJ Diana (17) mengatakan deklarasi berisi sejumlah poin, antara lain P2TPJ akan menggunakan hak pilih sebaik-baik nya, berjuang memenangkan Jokowi-JK dengan sukarela dan menjadikan pilpres sebagai pemilu yang berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga menghasilkan

presiden dan wakilnya yang amanah melayani dan melindungi seluruh warga negara.

“Kami para pelajar berdoa agar perjuangan pasangan Jokowi-JK selalu dalam ridlo Allah dan menang dalam pilpres,” katanya.

Ia mengatakan, para pelajar mendukung pasangan Jokowi-JK bukan karena keterpaksaan melainkan berdasarkan pertimbangan hati nurani, bahwa Jokowi selama ini terjun ke masyarakat kecil tidak seperti pemimpin lain, yang melupakan masyarakat kecil.

“Kami pilih Jokowi-JK karena tegas dan konsisten dengan janji janjinya,” katanya. Pelajar lainnya, Muhisyam, mengatakan JokowiJK adalah sosok pemimpin yang berprestasi, mengayomi, dan bebas dari KKN. Selama ini Jokowi telah terbukti bisa menyejahterakan warganya melalui tindakan nyata dan tidak sekadar berkata baik.

“Kami tidak butuh retorika pemimpin, yang penting tindakan nyata dan menjadi pemimpin yang bersih,” katanya. Pemilihan Presiden 2014 diikuti dua pasang calon yakni Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Q ant

antara foto

Sejumlah pelajar meriakkan yel-yel dukungan saat dilaksanakan deklarasi Perhimpunan Pelajar Temanggung Pendukung Jokowi-JK di gedung Pemuda Temanggung, Jateng, Kamis (29/5) kemarin.

Kepala BNPB Pantau Kondisi Terakhir Gunung Semeru Kondisi dan situasi gunung Semeru yang tidak bisa diprediksi membuat berbagai pihak terkait terus melakukan pemantauan secara intensif. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif pekan kemarin. Pemantauan dan peninjauan ini dilakukan untuk mengecek status aktivitas vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menggelar pertemuan koordinasi dengan jajaran Muspida Kabupaten Lumajang, untuk mengecek review peta rekontijensi bencana erupsi gunung berketinggian 3.676 meter diatas permukaan laut ini. Dalam pertemuan itu, hadir Drs H As’at Malik, Mag Wakil Bupati, AKBP Singgamata Kapolres, Letkol Akhyari Dandim 0821, Sekda dr Buntaran Supriyanto, Mkes, Rochani, Ssos Kepala BPBD Kabupaten Lumajang dan jajarannya, termasuk juga Tim Reaksi Cepat (TRC) Kebencanaan.

Syamsul Maarif mengatakan, kedatangannya kehadirannya di Kabupaten Lumajang untuk meyakinkan apakah prosedur-prosedur dan ren-

cana-rencana kesiap-siagaan serta tanggap darurat bencana maish sama dengan Tahun 2009 lalu. “Tahun 2009 lalu, BNPB sempat mengelar simulasi bencana di Desa OroOro Ombo, Kecamatan Pronojiwo,’’ungkapnya. Apakah saat ini peta rekontijensi bencana erupsi Gunung Semeru masih tetap sama ataukah ada perubahan. Terutama jumlah penduduk di wilayah rawan bencana serta status kegiatan vulkanik Gunung Semeru saat ini seperti apa.

Terkait status vulkanik, Kepala BNPB saat melihat alat pemantau seismik di Pos Pantau Gunung Api Gunung Semeru mendapatkan penjelasan dari Kepala Pos pantau Soeparno, masih tetap Was-

pada Level II. “Yang rawan adalan awan panas, mirip dengan Gunung Merapi meski perilakunya berbeda. Dalam arti siklusnya tidak sama,” papar Soeparno.

Hanya saja terkait letusan yang terjadi secara rutin, dijelaskan lebih lanjut, hal itu akan semakin baik karena bisa mengurangi energi yang ada di dapur magma Gunung Se-

meru. Dengan terjadinya letusan kecil, maka tidak terjadi penumpukan energi yang bisa berpotensi terjadinya letusan yang lebih besar. “Dengan kondisi seperti ini, maka Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakatnya,’’tambahnya. Dalam hal ini membuat rencana kontijensi, rencana operasi

yang terus dilatihkan.

Sementara itu, Drs H As’at Malik, Mag Wakil Bupati dalam rapat koordinasi di Pos pantau Gunung Api Gunung Semeru melaporkan, bahwa di Kabupaten Lumajang tidak hanya erupsi Gunung Semeru saja yang menjadi satu-satunya potensi bencana di Kota Pisang ini. “Namun masih ada potensi erupsi Gunung Lemongan yang juga berstatus aktif, tanah longsor, tsunami, puting-beliung dan banjir,’’ungkapnya. Khusus longsor, piaknya telah melakukan pelatihan. ‘’Untuk jalur evakuasi pengungsian juga telah dibuat meski jalan masih dalam pembenahan yang disesuaikan kemampuan anggarannya,” kata As’at Malik Wabup. Sedangkan, Letkol Inf Akhyari Dandim 0821 juga melaporkan bahwa peta rekontijensi erupsi Semeru saat ini masih dalam review dengan melibatkan instansi terkait. Diantaranya BPBD dan berbagai lintas instansi dayat/bhirawa yang berkepentingan. “SemuaKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul nya kita laksanakan dan masih Maarif (tengah) saat meninjau kondisi terakhir gunung Semeru di Pos dalam pembahasan,” kata Letkol Inf Akhyari. Q yat* Pantau Gunung Sawur.

Jumat Wage 30 MEI 2014

Awal Mula Dugaan Pungli Kepala BPTPM n PT Kokoh Anugerah Nusantara akan menyedia­

kan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lokasi perumahan yang akan dibangun di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, de­ ngan lahan seluas sekitar 1,8 hektare dan rumah yang akan dibangun tipenya 36. n Pada Maret 2014 lalu, Kan Eddy mengutus stafnya ke BPTPM untuk melengkapi berkas persyaratan pengurusan IMB, termasuk seluruh biayanya Rp 22.166.400. Berdasarkan aturan dan prosedur, perizinan itu akan diterbitkan maksimal 15 hari kerja. n Namun kenyataannya hingga batas waktu lewat, IMB tersebut belum diterima PT Kokoh Anugerah Nusantara. Ketika ditagih pada 10 April lalu, Kepala Bidang Perizinan BPTPM meminta staf PT Kokoh Anugerah Nusantara uang sebesar Rp 13 juta. Alasannya, uang tersebut akan dis­ erahkan ke atasannya, yakni Kepala BPTPM. n Ombudsman yang menerima laporan Kan Edy menilai telah terjadi mal administrasi di institusi yang dipimpin Noerhono tersebut.

Bos Perumahan Lapor ke Menpera dan Marzuki Ali l Sambungan hal 1

“Laporan soal mal administrasi kita sepakati selesai, seperti tertuang dalam berita acara Ombudsman Jatim, tapi soal percobaan punglinya bakal saya laporkan ke Menpera dan Marzuki Ali, “ kata Kan Eddy di hadapan sejumlah wartawan di lokasi pembangunan perumahan di Desa Jabon, Puri, Kabupaten Mojokerto kemarin.

Dalam Berita Acara Penyelesaian Laporan An Kan Eddy / Pt Kokoh Anugerah Nusantara No.Reg.0128/Lm/V/2914/Sby tertanggal 28 Mei 2014 yang diteken terlapor, Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto Noerhono, pelapor, Kan Eddy dan Ketua dan Asisten Ombudsman Jatim Agus Widiyarta dan Nuriyanto disebutkan, setelah sejumlah 150 berkas legalisir IMB ditandangani pada 22 Mei 2014 oleh Kepala BPTPM kabupaten Mojokerto, laporan dianggap selesai.

“Berita acara yang oleh Kepala BPTPM Noerhono ini disebut sebagai SP3 itu sebenarnya sebatas penyelesaian mal administrasi terkait legalisir IMB. Tapi soal upaya pungli yang dilakukan staf BPTPM tidak berhenti sampai di sini. Kalau kepala BPTPM menyatakan persoalan selesai, jelas itu pelintiran. Yang pasti kita akan terus laporkan,” tandas Kan Eddy.

Alasan ia melaporkan ke Kemenpera, karena pelaporan dugaan pungli ke Ombudsman itu atas saran Kemenpera. “Kita melaporkan sebagai bentuk tindaklanjut saran yang diberikan Kemenpera,” imbuhnya.

Sementara ia memilih menerobos ke DPR RI lantaran akan lebih cepat ditanggapi.

Laporan ke kementerian dan DPR RI itu, ujar Eddy, dilengkapi dengan bukti rekaman video dan rekaman suara saat ia komplain Noerhono terkait permintaan uang senilai Rp 13 juta oleh staf BPTPM. “Rekaman video dan rekaman suara juga saya serahkan ke Ombudsman,” ungkap Kan Eddy.

Dalam rekaman video berdurasi sekitar dua menit, tampak Kan Eddy komplain terhadap Noerhono menyangkut permintaan uang tidak resmi yang diminta staf BPTPM. Meski gambar video goyang, namun amarah Kan Eddy terdengar jelas. “Ya saya memang emosi. Saya marah karena kecewa. Sudah tugas mereka melayani masyarakat, malah minta uang ke masyarakat.

Sejatinya mereka semua juga sudah dibayar oleh masyarakat,” tandasnya.

Kendati ia menyebut tengara pungli masuk ranah pidana, namun ia mengaku tak akan melapor ke kepolisian atau kejaksaan.

“Tujuan kita melakukan koreksi terhadap kinerja instansi pemerintah itu (BPTPM).

Tapi kalau kepolisian atau kejaksaan menindaklanjuti ya monggo saja,” tukas dia.

Sebelumnya, Noerhono menyebut laporan Kan Eddy ke Ombudsman Jatim pada 20 Mei 2014 terkait dugaan pungli pengurusan IMB di institusi yang dipimpinnya sudah dinyatakan selesai dan ditutup. Ini setelah pihaknya melakukan klarifikasi ke Ombudsman pada 22 Mei 2014 lalu. “Yang dilaporkan Kan Edy tidak sesuai fakta dan tidak berdasar. Persoalan legalisir IMB sudah selesai dengan saya tandatangani semua berkas di hadapan Ketua Ombudsman,” katanya.

Terlapor sudah melakukan penandatanganan IMB sebanyak 150 berkas atas nama Kan Edy, Direktur PT Kokoh Anugerah Nusantara di hadapan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur sebut Agus Widiyarta dalam pernyataan yang tertera dalam ‘Berita Acara Penutupan Laporan/Pengaduan Masyarakat, Nomor :0118/Mei/0128/ LM/V/2014/Sby-03/2014 tertanggal 22 Mei 2014. n kar

Kroscek Silang l Sambungan hal 1

kan memeriksa kinerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan diharuskan memantau dan mengevaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan cara ini diharapkan kelebihan dan kekurangan masingmasing SKPD bisa terekam dengan baik.

Selain itu system ini sekaligus untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan.

Akibatnya, ke depan bisa dibuat sebuah program yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. “Program ini adalah bentuk kebersamaan, tanggungjawab kita bersama. Lewat program ini kita bisa memotret kinerja kita selama ini, dinas A bisa memotret dinas B, tapi bukan untuk me­nyalahkan atau menjatuhkan, tetapi memberikan pendapat-pendapat yang membangun,” ujar Eddy Rumpoko kemarin.

Selain itu, program ini dilakukan memaksimalkan penyelesaian dari permasalahan yang ada di Pemkot Batu. “Kita tidak ingin hanya mendapatkan masukan dari musrenbang saja, tidak juga dari keinginan masyarakat, tapi kita bisa kita lihat kenyataan secara langsung di lapangan,” jelasnya.

Dari hasil memotret sosok SKPD ini, masing-masing tim harus membuat laporan kepada wali kota yang nanti akan dibawa dalam rapat koordinasi untuk merumuskan program yang ada sekaligus untuk melecut kinerja SKPD. “Kesimpulan saya terhadap pelaksanaan APBD 2014 ini, sementara SKPD belum memahami perencanaan, mengalokasikan anggaran, hingga menerjemahkan kebijakan dalam sebuah kerja nyata,” pungkasnya. n nas

SAMBUNGAN

11

Pelaksanaan UN Jatim Dievaluasi BKSDA Selidiki Jaringan Pengumuman SMP/MTs Tetap Tak Pakai Ranking

Surabaya, Bhirawa Menurunnya hasil Ujian Nasional (UN) 2014 jenjang SMA sederajat di Jatim memantik perhatian serius pemerintah pusat untuk turun ke provinsi. Hal ini terlihat saat Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Balitbang dan Puspendik menggelar rapat bersama evaluasi UN dengan Dinas Pendidikan (Dindik) provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Prof Furqon meng­ atakan, secara umum pelaksanaan UN 2014 telah berjalan dengan baik, meski di tengah-tengah penyelenggaraan terdapat peristiwa bocornya kunci jawaban yang bersumber dari Lamongan. Karena itu pihak Kemendikbud datang ke Jatim untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan UN ke depan akan lebih baik.

Sementara terkait hasil UN yang menurun baik dari sisi rata-rata nilai maupun tingkat kelulusan, Furqon berharap ada upaya peningkatan kemampuan guru dan sarana prasarana di Jatim sebelum UN 2015 digelar. Meski terjadi penurunan,

l Sambungan hal 1

trie diana/bhirawa

Kadispendik Jatim Dr Harun MSi, MM bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Prof Furqon, Puspendik Prof Nizam ,Kadindik Surabaya Ikhsan usai menggelar rapat evaluasi UN kabupaten/kota se-Jatim di Hotel Alana Surabaya, Rabu (28/5).

Furqon berdalih hasil ini lebih baik dari pada tahun lalu. Sebab, tahun ini hampir tidak ada peserta yang mendapat nilai di bawah 4.

“Memang ada penurunan pada batas maksimum penilaian. Tapi ada peningkatan pada batas minimum nilai,” tutur Furqon, Rabu (28/5).

Kenyataan ini, lanjut dia, tidak akan mengubah standardisasi soal UN untuk diturunkan kembali lebih mudah. Sebab, standardisasi pendidikan menurutnya harus terus ada peningkatan setiap waktu. Dengan catatan, kemampuan guru dan siswa

juga harus ditingkatkan.

“Ibarat mau melompat, kalau kita ingin bisa melewati rintangan kan bukan rintangannya direndahkan. Tapi kemampuan melompat kita yang harus diasah supaya lebih tinggi dan mampu melewati rintangan tersebut,” tutur dia.

Seperti diketahui, tingkat kelulusan secara nasional jenjang SMA/MA tahun ini menurun dari 99,53 persen pada 2013 menjadi 99,52 persen pada 2014. Sementara jenjang SMK turun dari 99,94 persen pada 2013 menjadi 99,90 persen pada 2014. n tam

Gara-gara KBS, Risma Dilaporkan ke Polda l Sambungan hal 1

Kamis (29/5).

Ia menjelaskan, pelaporan ini terkait pernyataan Wali Kota Surabaya ke sejumlah media pada 6 Maret dan 15 April lalu. Pernyataannya adalah seolah-olah Kebun Binatang Surabaya (KBS) akan dipindahkan oleh PKBSI. Padahal, lanjut Razman, sesuai dengan undang-undang kebun binatang tidak boleh dipindahkan karena di bawah kewenangan negara.

Kemudian pernyataan Risma yang menuding telah ada transaksional dalam pertukaran satwa di KBS. Bahkan, atas kasus ini juga telah dilaporkan ke KPK. “Padahal pertukaran satwa itu sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar undang-undang,” jelasnya.

Untuk Singky Suwadji dia dilaporkan karena membuat pernyataan yang merugikan. Di antara pernyataan itu, Singky menyatakan orang-orang yang mengelola KBS harus dikerangkeng seperti orang utan. “Ini kan jelas merugikan klien kami.

Dia juga diragukan statusnya sebagai pengamat satwa. Setahu kami, dia juga tidak mengantongi sertifikat (sebagai pengamat satwa),” pungkasnya.

Para terlapor dijerat dengan

pasal 310 Jo 310 KUHP, Pasal 27 jo Pasal 28 tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan UU 11/2008 tentang ITE. Selain dilaporkan secara pidana ke Polda Jatim, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pengamat satwa Singky Soewadji ternyata juga bakal digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Gugatan ke PN Surabaya, atas nama dua nama penggugat, yakni Ketua PKBSI Rahmat Shah dan Sekjen PKBSI Tony Sumampauw.

“Rencananya besok (Jumat hari ini) kami juga bakal menggugat secara perdata ke PN Surabaya.

Tergugatnya sama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Singky Soewadji,” kata Razman Arif Nasution, satu dari tiga kuasa hukum Rahmat Syah.

Menurut Razman Arif, kedua kliennya itu telah dirugikan secara materiil dan immateriil sehingga akan melakukan gugatan dengan materi yang tak jauh beda dengan laporan pidana ke Polda Jatim. “Kerugiannya mencapai Rp 500 miliar,” tegasnya.

Dalam catatan Bhirawa, bukan kali ini saja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan ke Polda Jatim. Sebelumnya dia dilaporkan ke Polda

Jatim terkait kasus sengketa lahan di Jalan Tanjungsari, Surabaya. Risma diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Risma dilaporkan telah melanggar pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini bermula saat Wali Kota Surabaya masih dijabat oleh Bambang DH pada 2005 silam. Bahkan, kasus tersebut sempat menggelinding di PTUN hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Pihak PT Darmo Line yang membawa kasus ini ke tingkat PTUN. Materinya, PT Darmo Line menyoal SHGB yang dimilikinya, namun dalam perjalanannya Pemkot Surabaya mengeluarkan surat pembatalan. Hingga akhirnya pada tingkatan kasasi di MA, kasus tersebut dimenangkan oleh Pemkot Surabaya.

Rupanya, surat pembatalan tak kunjung dilaksanakan.

Sementara sejumkah warga yang mengaku sebagai pemilik sah atas tanah tersebut menempuh jalur hukum dengan melaporkan Wali Kota Surabaya. Melalui pengacaranya warga melaporkan Wali Kota Surabaya karena dianggap menyalahgunakan wewenangnya hingga tak melaksanakan putusan MA itu. n bed

Korban Gelar Doa Bersama, Jokowi Tanda Tangan Kontrak Politik l Sambungan hal 1

katung tidak ada kejelasan.

“Warga hanya kenyang dengan janji-janji PT Minarak Lapindo Jaya juru bayar ganti rugi yang ditunjuk Lapindo. Kami minta pemerintah turun tangan dan menghandle ganti rugi warga PAT yang menjadi korban lumpur secara lansung,” ucapnya.

Sementara itu calon Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemarin juga menyambangi korban lumpur panas Lapindo. Dia ikut menandatangani kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo pada puncak peringat­

an delapan tahun semburan lumpur Lapindo di titik 21 tanggul penahan lumpur.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, kalau untuk mengatasi masalah semburan lumpur Lapindo dan juga untuk mengatasi masalah sosial ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta pemerintah. “Saya sudah melihat sendiri seperti apa semburan lumpur Lapindo itu dari dekat dan saya juga sudah mendengar serta sudah mengerti apa yang menjadi permasalah masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini negara harus hadir,” katanya.

Ia mengatakan, negara harus hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat karena kalau negara absen berarti negara telah melupakan rakyat. “Oleh sebab itu saya akan menandatangani kontrak politik dengan korban lumpur ini dan saya tidak bisa berlama-lama berada di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.

Di antara kontrak politik yang ditandatangani tersebut berisi tentang Indonesia sehat, Indonesia pintar, tidak gusur pemukiman miskin, dan juga memberikan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo. n hds,ach

Gandeng Investor, Pemkab Malang Kembangkan Ekowisata Bahari l Sambungan hal 1

Pemkab Malang akan menggandeng pihak ketiga sebagai pengelola. Bentuk kerjasama itu nanti adalah tripartit antara investor, Pemkab Malang dan Perhutani.

Hanya saja, lanjutnya, sebisa mungkin kerjasama pengembangan potensi wisata wilayah pesisir pantai ini tanpa menggunakan anggaran dari APBD. “Investor bisa melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam mengembangkan wisata bahari tersebut, seperti perahu dan penginapan.

Ia mengakui untuk mengelola kawasan wisata pantai tidak mudah karena sebagian besar wilayah pesisir pantai Malang selatan pengelolaannnya di bawah naungan Perhutani.

“Memang ada beberapa peng­

Penjualan Satwa Dilindungi

elolaan pantai di Malang selatan yang sudah diserahkan ke Pemkab Malang, seperti Pantai Balaikambang dan Ngliyep,” katanya.

Namun demikian, katanya, untuk mendapatkan hak pengelolaan tersebut prosesnya sangat panjang dan tidak mudah.

Sebab, Pemkab Malang sudah berjuang selama 30 tahun lebih untuk bisa mengelola sejumlah kawasan wisata pantai yang areanya berada di wilayah Kabupaten Malang.

“Karena itu, kami berharap semua pihak terkait, investor dan Perhutani bisa bersama-sama mengembangkan ekowisata ini sebagai destinasi wisata yang lengkap dengan segala penunjangnya,” katanya.

Made mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya juga

akan melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan Perhutani serta mengundang investor. Selain Pantai Lenggoksono, Balekambang dan Ngliyep, sejumlah pantai yang membentang di sepanjang wilayah pesisi Malang selatan, di antaranya adalah Pantai Kondangmerak, Bajul Mati, Modangan, Pantai Licin, Sendangbiru, Goa China, serta Pantai Tamban.

Pantai-pantai tersebut masih belum dikelola maksimal karena daya dukungnya masih minim, di antaranya akses jalan dan fasilitas penunjang yang belum tersedia. Dari sekian pantai itu, yang selama ini menjadi primadona adalah Pantai Bale­ kambang di Kecamatan Bantur dan Sendangbiru di Kecamat­ an Sumbermanjing Wetan. n mut

Pro Fauna Indonesia menangkap ML di rumahnya di kawasan kampus Universitas Jember pada awal April 2014 dan diduga kuat sebagai pelaku penjualan satwa liar secara online melalui jejaring sosial di dunia maya.

Dari rumah tersangka ditemukan puluhan satwa berbagai jenis dan 13 satwa, di antaranya tergolong satwa liar yang dilindungi undangundang, seperti Elang Ular Bido (spilornis cheela), Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), Alap-alap (Falconidae), dan tupai raksasa.

“Kami sudah melimpahkan tersangka ML dan berkas kasus penjualan satwa di­ lindungi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember pada Rabu (28/5), sehingga tersangka saat ini sudah menjadi tahanan kejaksaan,” tuturnya.

ML dijerat dengan pasal 21 ayat 2 (a) junto 40 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Menurut Denny, satwa yang dijadikan barang bukti kasus tersebut dipelihara di

penangkaran yang dimiliki BKSDA Wilayah III Jatim, agar belasan satwa liar yang dilindungi tersebut tetap hidup.

“Setelah kasus ini memiliki kekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan majelis hakim, seluruh satwa liar akan dilepas di kawasan Taman Nasional Meru Betiri agar mereka bisa hidup di alam bebas,” katanya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya bersama Polres Jember terus menelusuri adanya kemungkinan sindikat penjual lainnya yang bekerja sama dengan ML karena tidak menutup kemungkinan perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut sudah terorganisasi dengan baik.

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jember Mujiharto mengatakan kejaksaan sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik, namun barang bukti dititipkan kembali ke BKSDA karena pihaknya tidak mempunyai tempat menyimpan hewan yang dilindungi tersebut.

“Kami pelajari dulu berkasnya dan kalau sudah lengkap atau P21, segera kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Jember,” katanya. n efi.ant

Akibat Rangkap Jabatan, Komisi A Tunda Pengumuman KI l Sambungan hal 1

mengikuti seleksi KI masih menjabat di institusi pemerintahan khususnya KPU dan Panwaslu. Namun merujuk peraturan KI Pusat bahwa calon anggota KI jika terpilih bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Ia mencontohkan apabila diumumkan saat ini ada salah satu anggota KI lolos kemudian mereka yang lolos juga daftar di institusi pemerintah lain dan kemudian lolos sebagai anggota KPU atau Panwas di kab/kota di Jatim, maka sia - sia fit and proper test yang dilakukan oleh komisi A. “Maka itu kami saat ini masih menunggu juga pengumum­ an dari anggota KI yang juga mendaftar sebagai anggota KPU/ Panwas di kab/kota di Jatim,” ujar Kusnadi yang juga politisi asal Fraksi PDIP Jatim, Kamis (29/5).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jatim Fauzi Faried. Meski dalam aturannya, mereka yang ikut tes di KPU diperbolehkan ikut tes ke institusi lain, tapi secara etika, mereka itu bisa dibilang kemaruk jabatan.

Ini karena mengemban tugas penting negara yan tidak bisa dibuat mainan. Apalagi berdirinya lembaga KPU, Panwaslu dan KI sangat penting untuk mengawal kebijakan pemerintah apakah sudah menyentuh pada kepentingan rakyat. Karenanya diperlukan kosentrasi tinggi dan sikap kehati-hatian bagi mereka yang duduk di

institusi ini.

“Saya menilai mereka ini sudah kemaruk jabatan. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kalau mereka sendiri tidak konsisten. Karenanya saya setuju mereka yang rangkap jabatan untuk dievaluasi kembali. Sikap ini penting agar mereka tak main-main atau semacam syok terapi bagi yang lainnya,”tegas politisi asal Partai Gerindra Jatim ini.

Ditambahkannya, jika untuk menggelar fit and proper test anggaran yang dibutuhkan dari APBD Jatim cukup besar. Karenanya jika ini dilakukan sia-sia akibat adanya rangkap jabatan, maka jelas negara yang akan diruikan. Dan peluang KPK atau kejaksaan untuk turun mengusut sangat besar.

Sementara itu menurut sumber di KPU Surabaya menyebutkan Nurul Amalia yang lolos 10 besar anggota KI, juga masuk 20 besar calon anggota KPU Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 15 calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jatim (Jatim) selama dua hari mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Jatim.

Adapun yang lolos 15 peserta yang ikut fit and proper test di DPRD Jatim Selasa (13/5) yaitu Daan Rakhmat Tanod, Djoko Tetuko, Farona illusia, Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Misbahul Munir, Mahbud Junaidi, Imadoedin.

Sedangkan tes hari kedua, Rabu (14/5) yaitu Mohammad Rudy Hartono, Nurul Amalia, Otto Bambang Wahyudi, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Sardiyoko, dan Sudarno. n cty

JOB P-PEJ Kehilangan Produksi 4.300 BOPD l Sambungan hal 1

Seperti diberitakan sebelumnya, kebakaran di lapangan minyak dan gas Bumi Sukowati, tepatnya di Pad B Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar. Korban segera mendapat perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Tiga korban kebakaran tersebut yakni Karsam (28) dan Nurul Huda (22). Keduanya warga asal Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, serta Puji Prajoko (26) dari

Lampung. Satu di antara tiga korban kebakaran kini dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Surabaya setelah dirawat estafet dari RSUD Bojonegoro dan RS Muna Anggita. “ Seorang korban kebakaran kemarin dirujuk ke RS Mitra Keluarga Surabaya. Tetapi tidak tahu, itu permintaan perusahaan apa keluarga korban,” terang Humas RS Muna Anggita, Jarwanti Sementara dua korban yakni Nurul Huda dan Puji Prajoko, masih dirawat di RS Muna Anggita. Keduanya masih dibalut perban dan terbaring lemas di atas ranjang. n bas

Banyak Sampah, tapi Warga Menikmati Suasana Kolong Jembatan Suramadu l Sambungan hal 1

terlihat banyak sampah dan bau.

“Meskipun tempat wisata yang murah tanpa biaya masuk dan sedikit kotor, lokasi ini hampir tidak pernah sepi saat liburan,” kata pedagang yang tidak jauh dari lokasi.

Sejak adanya Jembatan Suramadu, warga sekitar cukup terbantu untuk menghasilkan penghasilan tambahan selain menjadi nelayan. Otomatis perekonomian penduduk pesisir pantai yang banyak berprofesi sebagai nelayan ini sedikit terangkat karena mampu memanfaatkan peluang bisnis.

Rofi’i (38) warga sekitar dan juga pengurus nelayan mandiri, lebih suka menyewakan perahunya kepada pengun-

jung di hari libur, daripada harus melaut yang belum tentu hasil tangkapannya.

Dengan bekal perahu yang mereka gunakan sehari - hari untuk berlayar, saat sore hari atau ketika musim liburan perahu akan mereka manfaatkan untuk berwisata mengelilingi bawah Jembatan Suramadu. Dengan harga tiket perahu Rp 5.000 per orang, pemilik perahu akan membawa para pengunjung untuk melihat dari dekat tepat di tengah Jembatan Suramadu. “ Nelayan-nelayan di sini memang meluangkan waktunya untuk menyewakan perahunya saat liburan mas, bukan berarti pekerjaan keseharian kita tinggalkan. Kami bersama kelompok nelayan cuma memanfaatkan peluang bisnis yang ada,” ucap Rofi’i yang menjadi ne-

layan sejak berumur 12 tahun ini.

Ditanya pendapatan dari mencari ikan dengan menyewakan perahunya pada para pengunjung, menurut Rofi’i hampir sama pendapatannya. Tetapi mengantar pengunjung mengelilingi bawah Jembatan Suramadu cukup mudah.

Ada sekitar 300 nelayan di daerah Kenjeran yang terbagi dari empat kelompok. Mereka ini bersama-sama mencari rejeki tambahan di saat liburan dengan menyewakan perahu. “ Saya selaku pengurus merasa senang, karena kami dapat bantuan dari Pemkot Surabaya berupa mesin 10 unit buat melaut, perahu nelayan 6 unit. Kami harus tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ikan yang akhirakhir ini permintaannya cukup menin-

gkat. Hanya pas liburan kita mencari tambahan dengan menyewakan perahu dan mengantar pengunjung ke bawah jembatan,” tambahnya.

Salah satu pengunjung, Eko Siswanto mengaku tertarik mendatangi lokasi wisata bawah Jembatan Suramadu karena wisata ini cukup murah. Selain itu relatif dekat dengan tempat tinggalnya di daerah Rungkut. “ Kami sengaja cari tempat liburan yang murah meriah. Apalagi sekarang ini musim pendaftaran sekolah. Yang penting anak kami bisa senang bermain air walaupun banyak sampah. Kalau bisa petugas kebersihan lebih diperbanyak agar pengunjung lainnya bisa betah berlama-lama disini,” tuturnya sambil mengawasi anaknya. *

12

Jumat Wage, 30 MEI 2014

Sepuluh Fraksi Sepakat Raperda Mihol Jadi Perda

Meski Gubernur Jatim, DR H Soekarwo Mhum keberatan terhadap keberadaan Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena dianggap kewenangan memberikan sanksi ada di wilayah kabupaten/kota, namun tak membuat para fraksi di DPRD Jatim mundur. Sebaliknya, sepuluh Fraksi di DPRD Jatim berharap agar Raperda Mihol jadi Perda.

J

uru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indo nesia Perjuangan (FPDIP), Saleh Ismail Mukadar menegaskan Fraksi PDIP mendukung ditetapkan raperda Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah

Pelatihan keterampilan yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim untuk mencetak wirausahawirausaha baru.

Pelatihan singkat dengan mendatangkan instruktur yang kapabel digelar sebulan empat kali. adit hananta/ bhirawa

(Perda). “Kami meminta kepada anggota balegda agar tetap membahas dan menyelesaikan raperda Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya, Kamis (22/5). Ia menjelaskan raperda alkohol ini penting dijadikan perda karena perda ini nanti dapat menjaga ketertiban umum khususnya perlindungan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut dengan adanya perda ini diharapkan akan memberi sanksi administrasi dan pidana yang

akan memberi efek jera kepada pelaku, baik pembuat maupun mereka yang mengkomsumsi. Sementara itu Juru bicara Fraksi Golkar HM Muchtar SIP, MBA mengatakan Raperda Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar tetap dilanjutkan pembahasannya, karena perda nantinya juga berlaku mengikat bagi pengusaha, elemen masyarakat, dan Pemda di kabupaten/kota di Jatim.

“Yang pasti dengan perda ini ada upaya provinsi untuk turut mengendalikan yang fokusnya pada wilayah produksi dan peredarannya, sehingga peredaran tidak menjadi meluas dan pel-

anggaran dapat ditekan seoptimal mungkin,” ujarnya. Sedang, Juru Bicara Fraksi PKS, H, Riyard Rosyadi mengatakan raperda inisiatif tentang Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar tetap dilanjutkan pembahasannya, namun dengan catatan yang perlu diperbaiki dan pendalaman secara komprehensif, khususnya terkait dengan penguatan dasar yuridis normatifnya.

Lebih lanjut khusus terkait dengan penguatan dasar. Yuridis normatifnya yaitu dengan pokok materinya atau membatasi materi yang akan diatur, yakni khusus mengatur kewenangan provinsi pada kewenangan mengkoordinasikan dan penertiban SIUP produksi dan peredaran minuman beralkohol dan masalah kewenangan koordinasi.

“Maka itu Fraksi PKS perlu adanya perbaikan dan pembenahan menyeluruh baik mulai materinya hingga sanksi yang diterapkan dalam perda tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Zainal Arifin mengaku dewan tidak akan berhenti memperjuangkan Raperda Peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) untuk menjadi Perda. Sebaliknya, Anang— panggilan akrab Zainal Arifin menuding Biro Hukum Pemprov Jatim tidak memberikan informasi utuh terkait kepentingan peraturan daerah (perda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, sehingga Gubernur menganggap usulan raperda ini sebagai hal yang tidak urgen.

Bahkan Anang mengaku sikap gubernur jelas-jelas tidak mementingkan persoalan kenyamanan rakyat. Tidak itu saja, Politisi Partai Golkar ini menilai, adanya penolakan terhadap Perda miras ditengarai ada kepentingan lain dibelakangnya. “Ini karena masukannya minimal dari Biro Hukum ke Gubernur, tidak utuh, akhirnya membuat sikap eksekutif berseberangan dengan dewan,” ujar Zainal. Q cty*

Jatim Dongkrak Kuantitas dan Kualitas UMKM 6,8 Juta UMKM Sedot 11, 1 Juta Tenaga Kerja 10 LAYANAN KLINIK KOPERASI DAN UMKM JAWA TIMUR Konsultasi Bisnis

Akses Pembiayaan

Informasi Bisnis

Akses Pemasaran

Advokasi Bisnis

Klinik Mobile

Short Course Wirausaha

IT Entrepreneur

Pusat Pustaka Enterpreneur

TV UKM Online

Pemprov Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim harus semakin keras berupaya mendongkrak kuantitas dan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini dapat dilihat dari jumlah UMKM di Jatim yang dinilai masih belum ideal, atau kurang dari 1 persen. Padahal, sebuah negara atau provinsi yang dapat dika-

takan sejahtera sekurangkurangnya memiliki UMKM sebanyak 4 persen dari total penduduk yang ada.

Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Drs Achmad Basuki MSi mengatakan, dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, jumlah UMKM di Indonesia masih jauh. Di Singapura, 7 persen dari total

penduduknya adalah pelaku UMKM, sedangkan di Malaysia terdapat 5 persen. “Kenyataan ini harus disikapi serius. Terlebih saat ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang, tantang dunia usaha semakin besar di depan mata,” tutur dia, Kamis (29/5).

Untuk menjawab persoalan ini, Basuki menegaskan perlunya langkah-langkah mencetak wirausahawan baru dan mendampingi wirausahawan lama agar semakin berkembang. Terkait hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM telah membetuk Klinik Koperasi dan UMKM yang di dalamnya terdapat 10 layanan penting bagi pelaku usaha. Sebanyak 10 layanan tersebut antara lain layanan konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi bisnis, short course wirausaha, pusat pustaka entrepreneur, akses pembiayaan, akses pemasaran, klinik mobile,I IT entrepreneur, dan TV UKM online.

Dari 10 layanan tersebut, Basuki melihat minat masyarakat untuk terlibat di dunia entrepreneur cukup tinggi. Hal ini terbukti dari tingginya permohonan untuk mengikuti short course keterampilan yang digelar secara gratis untuk masyarakat.

“Short course ini kami gelar 1 bulan 4 kali. Tapi permintaan masyarakat cukup tinggi bahkan melebihi jadwal yang tersedia. Kami berharap ini menjadi faktor penting pembentuk wirausahawan baru di Jatim,” tutur dia.

Kasie Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Totok Wasinto menambahkan, peran UMKM Jatim dalam membuka lapangan kerja ternyata cukup besar. Hal ini dapat dilihat jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMKM sebanyak 11.117.439 orang. Jumlah tersebut bekerja untuk 6.825.931 unit UMKM di Jatim.

Dari jumlah tersebut, pelaku usaha mikro mendapati persentase tertinggi dengan nilai 95,72 persen atau sebanyak 6.533.694 unit. Disusul dengan usaha kecil sebanyak 3,84 persen atau 261.827 unit dan usaha menengah sebanyak 0,45 persen atau 30.410 unit. “Meski hanya usaha mikro, jumlahnya cukup banyak dan mampu menyerap tenaga kerja yang terbanyak pula,” tutur Totok. Q tam*