Harian Bhirawa Edisi 3 April 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Tidak soal tes urine untuk PNS saja, kami juga siap diundang dalam berbagai kegiatan yang arahnya untuk memberikan pembinaan pegawai agar tak terjerumus dalam pemakaian narkoba,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala BNNK Sidoarjo AKBP Supriyanto

Kamis Pahing, 3 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

Sambut UN, Ramai-ramai Gelar Istighosah Gus Ipul : Prestasi Wajib Meningkat

Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Jatim serta GTT menggelar doa bersama sukses UN (Ujian Nasional) 2014. Acara ini dilakukan untuk

memberikan suntikan spiritual dan bekal mental kepada para pelajar se-Jatim agar bisa melewati UN dengan baik dan lulus semua.

Acara yang dimulai pukul 07.00 sebagaimana jam masuk sekolah

ini digelar di Aula Utama Masjil Al-Akbar Surabaya, Rabu (2/4).

Ribuan pelajar hadir. Mereka adalah pelajar dari SMP sederajat dan SMA sederajat se-Jatim.

 ke halaman 11

Ribuan pelajar melaksanakan Istighosah dan doa bersama di Masjid Akbar, Rabu (2/4). Di Kota Pasuruan juga digelar kegiatan yang sama.

3

AGENDA HARI INI

APRIL 2014

 Gubernur H Soekarwo -

Ke Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 17.00

09.00

Waspada, Tsunami Cile Berimbas ke Jatim Warga Diminta Jauhi Bibir Pantai

Business Cocktail and Buffet Dinner dengan Dubes Belanda di Hotel Majapahit.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Rapat soal Bandara Abdurrahman Saleh di ruang kerja.

Tim Robot PENS Bertolak ke Amerika Serikat Jakarta, Bhirawa Tim Robot PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) yang digawangi Derry Pratama, Saiful Fatoni, dan Mughni Syahid bertolak ke Amerika Serikat, Rabu (2/4) untuk mengikuti ‘Trinity College Fire Fighting Home Robot Contest 2014’ pada 5-6 April.

Tim yang menjuarai Kontes Robot Cerdas Indonesia 2013 itu berangkat bersama Tim Robot Politeknik Bandung sebagai wakil Indonesia pada ajang robot internasional tahunan itu.

Keberangkatan Tim PENS itu membawa empat robot yang terdiri atas dua robot cerdas beroda dan satu robot cerdas berkaki. Tim PENS terdiri dari tiga mahasiswa, dua pembimbing yakni Eko Henfri Binugroho MSc dan Rahardhita Widyatra SST, serta seorang ofisial yakni Dr Endra Pitowarno MEng. “Total ada 16 orang dari Indonesia, dari Politeknik Bandung ada tujuh orang, Dikti ada dua orang dan PENS ada enam orang,” kata Wadir Kemahasiswaan PENS Dr Indra Adji S di Jakarta, Rabu (2/4).

Meski keberangkatan mereka lewat bandara yang berbeda, namun mereka akan bertemu di Hongkong saat singgah sebelum melanjutkan

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Tsunami yang timbul menyusul gempa bumi berkekuatan 8,2 SR di Cile (Amerika Selatan) merambat hingga Indonesia.

Tsunami ini diperkirakan sampai ke Papua, Kamis (3/4) hari ini pada pukul 07.00 WIT dan sampai ke Jawa pada pukul 07.00. Sebanyak 19 provinsi di Indonesia diperkirakan terkena imbas tsunami Cile, termasuk Jatim. Khusus Jatim sebanyak 10 daerah berstatus Waspada.

DAERAH DI JATIM YANG BERPOTENSI TSUNAMI No Kabupaten

Status

Estimasi Tanggal Waktu Tiba

1

Jember

Waspada

07.24.48

03-04-2014

2

Pacitan

Waspada

07.27.18

03-04-2014

3

Malang

Waspada

07.41.03

03-04-2014

4

Trenggalek

Waspada

08.15.03

03-04-2014

5

Banyuwangi Bagian Selatan

Waspada

08.16.18

03-04-2014

6

Blitar

Waspada

08.17.18

03-04-2014

7

Tulungagung

Waspada

08.20.18

03-04-2014

8

Lumajang

Waspada

08.27.18

03-04-2014

9

Jember Pulau Nusa Barung

Waspada

08.38.18

03-04-2014

Waspada

09.15.18

03-04-2014

10 Banyuwangi Bagian Timur

 ke halaman 11

Dr David Sukardi Kodrat MM, CPM

Sentil..  

Komisi A temukan PNS terlibat kampanye Caleg Cari ceperan bonus jabatan

 

Satpol PP bongkar paksa 30 warung remang-remang Biasanya usai dibongkar, berdiri warung lagi

 

Tak serius, pelamar pegawai RSUD didenda Rp 5 juta Pelajaran bagi mereka yang suka coba-coba

Kejadian bencana gempa bumi yang terjadi di Cile dan berimbas tsunami ke wilayah perairan Indonesia terbaca oleh Indonesia Tsunami Early Warning Center (Ina TEWS) BMKG Jakarta.

Ina TEWS di BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami yang akan melanda beberapa wilayah di Indonesia terkait gempa bumi di Cile.

Peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami. BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami tersebut kepada Posko BNPB. Ada 115 lokasi di kabupaten/ kota dari 19 provinsi di Indonesia akan berpotensi terjadi tsunami 0,5 - 1 meter. Waktu kedatangan tsunami mulai, Kamis (3/4) hari ini pukul 05.11 hingga 19.44. Waktu tiba gelombang dapat berbeda. Gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar. Daerah di pesisir seperti di Papua diperkirakan akan terjadi tsunami pada pukul 05.11 hingga 05.51. Demikian pula daerah lain seperti di

 ke halaman 11

Sumber: BPBD Jatim

Arogan, Buruh Minta Kapolres Pasuruan Dicopot

Ibarat Kelola Perusahaan ENTREPRENEUR sangat penting untuk dikembangkan di semua sektor. Termasuk sektor pemerintahan. Itu pula yang mendasari Universitas Ciputra (UC) Surabaya membuka program Pasca Sarjana dengan program studi Governmental and Social Entrepeneurship. “ Mengelola sektor pemerintahan ibarat mengelola sebuah perusahaan di mana tujuan sektor publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dekan Pasca Sarjana UC Surabaya Dr David Sukardi Kodrat MM, CPM belum lama ini.

Dijelaskan David, sesuai dengan semangat otonomi daerah, saat ini

trie diana, hilmi/bhirawa

hilmi Husain/bhirawa

Aparat kepolisian tengah memantau ratusan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Mapolres Pasuruan, Rabu (2/4).

Pasuruan, Bhirawa Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja (FKSB) dan Serikat Buruh Kabupaten Pasuruan melakukan aksi unjuk rasa di halaman Mapolres Pasuruan, Selasa (2/4). Mereka menilai sikap aparat kepolisian terlalu diskriminasi setiap kali mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh.

“Kami sebagai kaum lemah merasa dizalimi. Jangan tindak kami karena oknum-oknum dari aparat pemimpin yang tak adil. Kami minta agar Kapolres Pasuruan dicopot dari jabatannya,” teriak Koordinator aksi,

Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Jatim  Total  Rincian

: 38.592 orang : Tersebar di 10.687 TPS, 3.024 desa/ kelurahan, 525 kecamatan dan 38 kab/kota  Tertinggi DPK : Kabupaten Sidoarjo (5.424 orang), tersebar di 672 TPS, 148 desa dan 17 kecamatan  Terendah DPK : Kabupaten Mojokerto ( 15 orang), tersebar di 8 TPS, 2 desa dan 2 kecamatan Sumber : KPU Jatim

Jelang Pileg 2014, DPK Jatim Capai 38.592 Orang KPU Jatim, Bhirawa Meski KPU Jatim telah menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pileg 9 April, namun masih ada saja pemilih yang belum masuk dalam daftar.

Mereka ini termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sesuai data di KPU Jatim, untuk DPK mencapai 38.592 orang. Paling banyak ada di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 5.424 orang.

Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Choirul Anam menegaskan DPK

 ke halaman 11

Dindik Bantah Terima Anggaran UN Rp 80,5 M Hanya Terima Rp 40,4 M

Dindik Jatim, Bhirawa Ketidakjelasan Anggaran Ujian Nasional (UN) akhirnya mulai ada titik terang. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah mendapat informasi anggaran yang bakal digunakan untuk operasional UN 2014. Sayang, anggaran yang dialokasikan jauh dari perkiraan sebelumnya, yaitu Rp 80,5 miliar.

“Tidak benar kalau Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud menyatakan anggaran UN rata-rata sebesar Rp 80 ribu per siswa. Kenyataannya yang kami terima dari pusat hanya sekitar Rp 40 ribu per siswa,” tegas Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Rumah Tempat Lahir Bung Karno di Surabaya Memprihatinkan

Minim Memorabilia Proklamator, Hanya Ada Prasasti Penanda Lahir Tak sulit untuk menemukan rumah eks Presiden Soekarno dilahirkan.

Bertempat di Jalan Pandean IV/40 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, rumah yang masih berpenghuni itu pernah menjadi saksi lahirnya Sang Proklamator. Namun akan sulit menemukan rekam jejak Bung Karno dalam bangunan bercorak kompeni ini.

Gegeh, Kota Surabaya Rumah Bung Karno tampak serupa dengan gaya arsitektur rumah di sepanjang jalan yang dulu bernama Jalan Lawang Seketeng. Pintu kaca berukuran besar menjadi pemandangan utama. Tidak ada yang istimewa.

Ukuran bangunan rumah itu sekitar 6x14 meter. Terdiri dari satu ruang tamu, satu ruang tengah yang biasa ditempati keluarga bersantai dan dua kamar tidur. Di bagian belakang terdapat dapur serta tangga kayu sebagai akses untuk menuju

lantai atas. Rupanya, lantai atas hanya dimanfaatkan untuk sekadar menjemur pakaian saja.

Tak terlihat peninggalan berupa perabot atau memorabilia yang menunjukkan eksistensi Soekarno di Pandean. Rumah bernuansa hijau itu terlihat sedikit tak terawat. Catnya sudah mulai memudar. Berbeda ketika di rumah kos yang terletak di Kampung Peneleh VII yang diketahui

 ke halaman 11

Kondisi rumah tempat lahir Bung Karno di Jalan Pandean IV/40 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Penyediaan Buku Kurikulum SMA/SMK Andalkan Dana BOS Dindik Jatim, Bhirawa Penyediaan buku untuk kurikulum baru tampaknya masih menyisakan banyak persoalan.

Hingga saat ini, baik petunjuk teknis maupun penerbit belum ada kepastian. Selain itu untuk jenjang SMA/SMK, anggaran pengadaan buku dikabarkan hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). trie diana/bhirawa

Tertibkan Bangunan Liar

Petugas keamanan dan ketertiban (trantib) Kecamatan Tegalsari Surabaya kembali menertibkan tempat tinggal tidak tetap (T4) yang berada di bantaran stren kali jalan Ngagel Surabaya. Bebarapa Petugas sedang membongkar enam bangunan liar dan menemukan dua botol minuman keras milik penghuni, Rabu (2/4).

Dinilai Tak Konsekuen, Dewan Minta Ubah PDAM Jadi PDAB DPRD Surabaya, Bhirawa Tidak ingin turut melakukan pembohongan public, tim pansus Raperda PDAM meminta agar pemkot Surabaya merubah nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), karena hingga sekarang terbukti tidak pernah bahkan dinilai tidak akan pernah bisa mengolah air sungai Surabaya menjadi air layak minum.

Pembahasan Raperda PDAM kelihatannya akan memakan waktu yang cukup lama karena Komisi C yang dipercaya menjadi tim pansus mulai mengkritisi pasal demi pasal terutama yang berkaitan dengan

kualitas pelayanan.

Secara tegas Sachirul Alim Anwar mengatakan bahwa selama ini PDAM melakukan pembohongan public, karena tidak pernah terjadi inovasi pelayanan air yang distribusikan menjadi air layak minum.

“Kita bicara atas dasar moral saja, kami anggota dewan tidak ingin turut berdosa karena membongi 3 juta rakyat Surabaya hanya karena katakata air minum dan air bersih, karena yang benar memang air bersih, bukan air layak minum,” ucap Alim.

Fatalnya lagi, Alim juga membuka data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup bahwa ternyata selama ini PDAM

menyembunyikan data laboratorium terkait kualitas air di kali Surabaya yang ternyata sudah dalam kondisi sangat parah dan tidak akan mungkin bisa di proses menjadi air layak minum.

“Kita realistis saja ya, menurut data dari BLH yang juga dipunyai PDAM menerangkan bahwa kualitas air Kali Surabaya sudah tidak bisa diproses untuk menjadi air layak minum, bahkan hasil produksi yang hasilkan saat ini ternyata juga tidak layak untuk dikonsumsi, jangan berbohong lagi, lupakan Perda yang lama, dan Perda yang baru ini harus ada perubahan yang signifikan termasuk nama PDAM diganti saja dengan PDAB,” Q gat tandas politisi Demokrat ini.Q

Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas (PMPPMA) Bambang Sudarto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah pusat , Kemendikbud, belum memberikan kejelasan mengenai buku kurikulum baru.

“Termasuk di dalamnya jumlah buku yang akan dipakai dan harga eceran tertinggi (HET) buku sampai saat ini belum ada kepastian dari Kemendikbud,” terang Bambang, Rabu(2/4).

Padahal, tiga bulan mendatang tepatnya bulan Juli sebagai awal tahun ajaran baru, pelaksanaan kurikulum baru sudah harus dilaksanakan secara serentak.Sementara mengenai dana yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kurikulum baru juga belum ada titik terang. Meski untuk jenjang jenjang SMP dan SD sudah dipastikan akan didanai dengan dana dekonsentrasi, namun jenjang SMK/SMA belum ada kepastian.

Kabar terakhir menyebut, untuk jenjang SMK/SMA daerah bisa menggunakan dana BOS. Akan tetapi kabar inipun belum pasti mengingat petunjuk teknisnya belum turun sampai saat ini.“Satu-satunya anggaran yang dapat dipakai untuk membeli buku kurikulum adalah dengan menggunakan BOS,” ungkap Bambang. Setiap tahun, kata dia, anggaran BOS SMA dicairkan sebesar

Rp1 juta per siswa.

Ditanya mengenai persiapan kurikulum baru, Bambang mengaku baru bisa sebatas melakukan pendampingan dan pelatihan guru. Ini mengingat sasaran pelatihan yang dilakukan oleh pusat masih sangat minim.

“Baru 380 guru yang sudah dilatih pusat.

Itu perwakilan dari masing-masing daerah sebanyak 10 guru,” kata dia.

Sementara di Jatim, guru SMA yang dilatih khusus dengan dana dari APBD telah mencapai 2.000 guru pada 2013 lalu.

Berlanjut hingga tahun ini, pelatihan guru akan dilakukan untuk 2.150 orang. “Tahun ini pelatihan sudah terealisasi untuk 604 guru. Ini terbagi dalam dua gelombang,” imbuhnya.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perguruan Tinggi (Perti) Hudiyono mengakui hal serupa. Hingga saat ini juga belum ada kejelasan mengenai buku kurikulum SMK. Tetapi menurut informasi, biaya pembelian buku kurikulum SMK diperkirakan Rp15 ribu per mata pelajaran. Sedangkan jumlah mata pelajaran sebanyak 9 jenis.

“Jika dihitung kebutuhan untuk pembelian buku, jumlahnya hanya Rp135 ribu.

Atau sekitar 15 persen dari dana BOS yang Q tam dicairkan pemerintah,” kata dia.Q

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Nahdiyin Diserukan Pilih Caleg Aswaja PWNU Jatim, Bhirawa Untuk mengantisipasi agar masyarakat Nahdiyin tidak terpecah belah saat Pileg 2014 ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyerukan agar masyarakat Nahdiyin memilih Caleg dengan latar belakang Ahlussunah Wal Jamaah(Aswaja).

Selain itu PWNU jatim menegaskan kaum Nahdiyin agar tidak Golput dan menolak praktek money politic sebab haram hukumnya.

Menurut Ketua PWNU Jatim, KH Mutawakkil Alallah jika penggunaan hak pilih hakikatnya untuk menentukan pemimpin atau nasbur ri’asah, yang dalam pandangan agama adalah wajib.

Maka bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar termasuk ibadah. ‘’Akan tetapi kalau sebaliknya-niat namun caranya salah, adalah perbuatan kesia-siaan yang tidak disukai agama,” ujar Mutawakkil Allallah kepada wartawan di kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar Timur Surabaya, Rabu (2/4).

Ia menerangkan, dalam Khittah Nahdlatul Ulama disebutkan, ‘Setiap warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi undang-undang. Dan harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme

musyawarah dan mufakat dalam pemecahan masalah yang dihadapi bersama.

“Setiap muslim dianjurkan menggunakan hak politiknya dengan sebaikbaiknya. Jangan sampai tidak bersikap atau golput. Karena itu merupakan sikap tidak bertanggungjawab untuk menentukan kebaikan bersama bagi negaranya sendiri,” tuturnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ini menambahkan, NU tidak mempermasalahkan siapa caleg yang akan dipilih dan dari manapun partainya.

Asalkan , lanjut Kyai Mutawakil ,calon pemimpin yang dipilih memiliki kriteria seperti berakhlakulkarimah, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan menganut faham Islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang diikuti mayoritas bangsa.

Ditambahkannya, selain itu pemimpin kedepan harus bersikap jujur, bertanggungjawab, cerdas memecahkan masalah, komunikatif dalam perilaku sehari-hari.

Serta mempunyai kapabilitas dan kecaQ cty kapan sesuai tugas yang diembannya.Q

Libur Coblosan, Disnaker Surabaya Tunggu Surat Edaran Surabaya, Bhirawa Penetapan hari pencoblosan Pemilu legislatif pada Rabu 9 April mendatang sebagai hari libur nasional masih menunggu surat edaran pemerintah pusat. Disnaker kota Surabaya menyebut sampai saat ini pihaknya belum menerima surat edaran yang bisa disebarluaskan pada para pengusaha dan pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya Dwi Pur nomo, Rabu(2/4) mengatakan, masih belum menerima surat edaran tentang agenda Negara, tentang penetapan yang dalam surat edaran Menakertransteri No Se.2/Men/III/2004 tentang hari libur bagi pekerja atau buruh pada pemilu legislatif. “ Terkait surat edaran penetapan 9 April sebagai hari libur telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 saya masih belum menerima.

Saya masih menunggu karena nanti diperuntukkan mulai dari Gubernur, Wali Kota dulu mas,” kata Dwi

Purnomo saat ditemui Bhirawa, di kantornya.

Terkait dengan Pileg tambah Dwi Purnomo mantan Camat Sawahan, agenda Negara ini perusahaan dengan adanya surat edaran nanti tidak akan menghalang-halangi terkait karyawannya yang akan mengeluarkan hak suaranya. “ Saya yakin perusahaan tidak berani menghalang-halangi karyawannya, sehingga semuanya bisa menggunakan hak suaranya saat tanggal 9 April nanti, dan yang terdata di Disnaker Surabaya ada 12.282 perusahaan” tambahnya.

Dwi Purnomo menambahkan, selama tidak ada pengaduan dari karyawan atau buruh di salah satu perusahaan itu aman.

Apabila pekerja harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja atau buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

“Kalau pekerja atau buruh nanti

masih bekerja pada tanggal pemungutan suara, itu berhak untuk mendapatkan upah kerja lembur.

Kalau tidak dikasih uang lembur bisa dilaporkan ke Disnaker Surabaya.

Dan saya yakin semua perusahaan tidak mau ambil resiko, karena pekerja atau buruh di Surabaya kan tidak semua asli warga Surabaya mereka juga ada yang dari luar surabaya, mereka juga pasti pulang untuk mengeluarkan hak suaranya,” tambahnya.

Ketua Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya Wahyu Hariadi menjelaskan, bahwa disaat pemilihan suara 9 April mendatang semua perusahaan berhak memberikan kelonggaran untuk karyawannya untuk mengunakan hak suaranya,” jelas itu mas kalau tidak memberikan izin kepada karyawan atau buruh itu akan terkena pasal 282, tidak memberikan kesempatan pada karyawannya pada saat pemungutan suara dan ancamannya 12 bulan sama 12 juta,” serunya.Q geh

Tak Ada Diskriminasi Pemilu pada Tahanan

Tahanan Rutan Medaeng Dipastikan Masih Punya Hak Suara Sosialisasi Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak hanya ditujukan pada masyarakat umum yang mepunyai hak suara saja. Namun, KPU juga mensosialisaikan kepada 1643 dari 1671 tahanan Rutan Klas I Surabaya di Medaeng.

Para Napi ini dipastikan masih punya hak suara dalam partisipasi Pileg 9 April nanti.

Fatchol Mujib Divisi Logistik KPU Sidoarjo menerangkan, dalam proses Pemilu tidak mengurangi hak suara seseorang yang berperkara (tahanan).

Menurutnya, Pemilu merupakan hak bagi Warga Negara Indonesia, dan tidak ada diskriminasi terhadap tahanan.

“Semua warga berhak mendapatkan hak suaranya dalam Pemilu, asal memenuhi syarat yang ada. Begitupun bagi para tahanan, tidak ada diskriminasi terhadap mereka dalam partisipasi Pemilu Legislatif,” kata Fatchol Mujib disela-sela sosialisasi di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Rabu (2/4).

Dijelaskannya, semua penjara sudah didatanginya untuk mensosialisasikan Pemilu kepada tahanan.

Adapun penjara yang sudah didatangi

KPU Sidoarjo yakni Rutan Klas I Medaeng Surabaya, Lapas Sidoarjo, dan Lapas Porong.

“Di tiga tempat itu kami sosialisasikan Pemilu, agar tidak ada diskriminasi terhapa tahanan. Serta tidak ada kecenderungan Pemilu hanya bagi satu kalangan dan pihak tertentu saja,” ungkapnya.

Dari tahun ke tahun KPU selalu memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) didalam penjara. Sedangkan di Rutan Medaeng nantinya akan ada empat TPS yang diperuntukkan bagi semua penghuni Rutan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fatchol mengungkapkan seluruh tahanan mempunyai hak suara 100%.

Adapun tahanan yang tidak mempunyai hak suara yakni orang yang kehilangan kesdaran atau orang gila/ stres, belum cukup umur, dan WNA.

bed/bhirawa

Sebanyak 1643 tahanan yang masuk ke dalam DPT, mendapatkan sosialisasi Pemilu dari KPU Sidoarjo, di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Rabu (2/4).

Yang berhak menyumbangkan suaranya yakni orang yang memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat pemilih.

Disinggung terkait masa pidana tahanan, Fatchol mengungkapkan

kalau hal itu tidak mempengaruhi hak suara dari pemilih. “Ini kan hak suara tahanan untuk memilih, bukan untuk mereka yang dipilih. Kalau menjadi anggota DPR, tentu tidak diperbo-

lehkan,” ujarnya.

Untuk TPS di Rutan, bukan termasuk TPS khusus. Namun, disebut dengan TPS di Medaeng. Jadi TPS akan disediakan didalam rutan. Untuk tempatnya yang mengatur yakni dari pihak rutan. Terkait soal golput, Fatchol mengatakan kalau di Rutan hampir tidak ada golput atau minim sekali.

Sedangkan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yakni dari pihak Rutan sendiri.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Kadiono menambahkan, jumlah DPT yakni sebanyak 1643 dari jumlah penghuni sebanyak 1671.

Lanjutnya, adapun jumlah TPS nya yakni empat, terbagi menjadi dua dibawah dan dua diatas, yang ditempatkan didalam Rutan.

Sedangkan untuk sistim pengawasan, Kadiono mengaku akandibentuk pengawasan yang familier.

“Yang terpenting bagaimana pengawasan itu menjamin para pemilih atau warga binaan dapat melaksanakan hak pilihnya secara aman, nyaman , dan lancar,” tegasnya.Q bed

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

SURABAYA

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tujuh Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Kampanye Polda Jatim, Bhirawa Selama pelaksanaan tahapan kampanye yang digelar mulai tanggal 16 Maret 2013 lalu, terdapat tujuh pelanggaran pidana. Dan ketujuh pelanggaran pidana dalam tahap kampanye, berada di Kabupaten dan Kota Malang.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, dalam rangka pengamanan tahap inti Pemilu 2014.

Selama 224 hari di seluruh wilayah hukum Polda Jatim, ada sebanyak tujuh kasus tindak pidana Pemilu, selama tahap kampanye, mulai 16 Maret sampai dengan 1 April 2014 ini. “Tujuh kasus terjadi di Kabupaten dan Kota Malang,” ujar Awi kepada wartawan, Rabu (2/4).

Dijelaskannya, lima kasus terjadi di Kabupaten Malang yang ditangani oleh Polres Malang, atas laporan dari Panwaslu Kabupaten Malang. Kasus yang ditangani yakni, caleg Ir.Moch.Syamsul Arifin,MM Caleg DPRD Jatim Dapil V, dengan nomor urut 1 dari Parpol Hanura. Yang melaksanakan kampanye pada 28 Febuari 2014, di RT 25/RW 06, Dusun Pasar Pon, Desa Banjarejo Kec.Donomulyo, Kab. Malang, telah memberi santunan Rp 20 ribu kepada 30 anak yatim. Dan paket sembako kepada 250 orang petani sawit, serta fakir miskin. Setiap paket sembako disisipkan kartu nama bergambar tersangka.

“Dari tindakan tersebut, yang bersangkutan di sangka melanggar Pasal 89 huruf d jo pasal 301(1) UU RI nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu. Dan kasus tersebut sudah disidang di PN Kabupaten Malang, dengan nomor perkara P21 B/200/ 05.43/epp. 1/03/2014, pada tanggal 17 Maret 2014 kemarin,” terangnya.

Lanjutnya, kasus keduan yakni pelanggaran yang dilakukan oleh H Muhammad Muji Mulyono adalah, pada saat pelaksanaan kegiatan pengajian muslimat yang dilaksanakan di Masjid Roudotul Muslimah, di Dusun Salam Rejo, Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, pada Minggu (9/3) lalu. Yang bersangkutan melakukan kampanye.

Dalam aturan Undang undang nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD menjelaskan, bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye di tempat ibadah, tempat pemerintah, dan tempat pendidikan. ”Tepatnya pasal yang mengatur itu semua adalah pasal 86 ayat 1 huruf h, UU nomor 8 tahun 2012, tentang pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD,” jelasnya.

Awi menambahkan, Kejari Kepanjen sudah melakukan pemberkasan. Dan saat ini berkasnya sudah P-21, dan sebentar lagi berkas tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. “H Muhammad Muji Mulyono dikenalan pasal 86 huruf h juncto pasal 299 UU nomor 8 tahun 2012. Dengan ancaman hukuman pidana dua tahun dan denda Rp

24 juta,” ungkapnya.

Kasus ketiga yakni caleg AMM PKB yang melaksanakan kampanye di Kecamatan Tumpang. Dalam kampanyenya, yang bersangkutan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini melanggar pasal 89 huruf D juncto pasal 301 Undang undang nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu.

Dan kasus keempat terjadi pada caleg dengan inisial DH pada Partai Demokrat, yang membagi-bagikan uang dan atau materi pada masa peserta kampanye.

Perbuatan yang dilakukan oleh DH melanggar pasal 89 hurud D juncto pasal 301 Undang undang nomor 8 tahun 2012 tentang pelaksanaan pemilu. Dan kasus kelima terjadi pada AA dan Hj TI dari Partai Golkar, yang mengerjakan perbaikan jalan Kauman Pakisaji. “Untuk kasus yang keempat dan kelima, saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan oleh petugas,” terangnya.

Sementara kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kota Malang, yang pertama dilakukan oleh EP caleg dari PKPI. Yang bersangkutan melakukan kampanye di Yayasan Sekolah Bakti Luhur, Jalan Dieng no 40, Kecamatan Sukun Kota Malang, pada Selasa (26/3) sekitar pukul 09.00. Hal yang sama dan pada tempat sama, dilakukan oleh CH, caleg dari Partai Demokrat, yang melaksanakan kampanye pada Selasa (26/3) sekitar pukul 11.30 Wib. “Dari apa yang dilakukan oleh EP, telah melanggar pasal 86 ayat 1 huruf H juncto pasal 299 Undang undang RI nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu DPR,DPD, dan DPRD, yaitu menggunakan fasilitas pendidikan untuk kegiatan kampanye.

Ancaman hukuman pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Dan saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan,” urainya.

Sedangkan untuk pelanggaran Lalulintas, Kabid Humas menambahkan, untuk pelanggaran lalulintas, sebanyak 5 782 pelanggaran, baik itu pelanggaran tilang sebanyak 1 631 dan pelanggaran teguran sebanyak 4 151. Pelanggaran tersebut terdapat pada tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan knalpot brong, kendaraan angkutan barang digunakan untuk angkutan orang, dan tidak menyalakan lampu.

“Pelanggaran tersebut terjadi pada saat pelaksanaan kampanye, yang dimulai dari 16 Maret sampai 1 Aprik 2014. Sementara untuk kecelakaan lalulintas tidak ada,” pungkasnya.Q bed

iib/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengajak Pejabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, untuk meninjau P2T. Dalam kesempatan tersebut, Irianto mengaku sangat terkesan dengan P2T dan akan mengirim anak buahnya untuk belajar ke P2T.

Kaltara Tawarkan Program Transmigrasi Pemprov, Bhirawa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menawarkan kerjasama bidang penempatan transmigrasi ke Provinsi Jatim. Sebagai provinsi pemekaran yang belum berusia genap satu tahun, Kaltara membutuhkan banyak penduduk transmigrasi dari Jatim untuk ikut mengembangkan daerah pemekaran dari Kalimantan Timur ini.

“Luas wilayah kita dua kali dari luas Kalimantan Selatan. Namun penduduknya baru 700 ribuan. Karena itu kita membuka transmigrasi dari Jatim,” kata Pejabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, saat kunjungan kerja di Pemprov Jatim, Rabu (2/4).

Dikatakan, selain kerjasama bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kaltara juga menawarkan kerjasama dalam bidang investasi dan perdagangan. Namun dalam kunjungannya kali ini, Kaltara akan fokus untuk meminta masukan terkait program pemerintahan yang bisa diaplikasikan di daerahnya.

“Ibarat manusia, usia satu tahun

ini kita baru belajar untuk berjalan.

Karena itu kita ingin melihat langsung program-program apa saja yang bisa kita terapkan di Kaltara,” paparnya.

Untuk bidang investasi, Kaltara 20 tahun lagi akan menjadi daerah dengan pusat energi terbarukan nomor satu di Indonesia. Keyakinan ini, seiring dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan sungai-sungai besar di Kaltara yang potensi listriknya bisa mencapai 20 ribu Kilo Watt. “Potensi ini terbesar kedua se Asia setelah Cina,” tandasnya.

Dengan potensi besar ini, Lambrie berharap banyak investor dari Jatim yang bersedia membuka usaha di Kaltara. “Saya berharap banyak pengusaha dari Jatim yang akan berinvestasi di Kaltara. Kami memiliki potensi yang sangat besar,” ungkapnya.

Menanggapi tawaran kerjasama dari Kaltara, Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM, mewakili Guburnur Jatim Dr H Soekarwo sangat menyambut baik tawaran tersebut. “Pada dasarnya program

RAGAM INFO

Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Bank UMKM

Mobil Baru Terbakar, Sebabkan Jalan Macet Surabaya, Bhirawa Sebuah mobil Toyota Yaris bernopol L 1585 PW terbakar di Jalan Ahmad Yani, Surabaya arah Sidoarjo. Penyebab kebakaran mobil berwarna putih yang penuh dengan interior modif karena konsleting.

Saat terbakar, pengendara mobil Alosius Hans Elizer (22), warga Jalan Kapuas, langsung keluar dari mobil dan berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari dalam mobil. Rencananya pemuda ini akan berangkat ke kampusnya.“Sebelumnya enggak ada masalah waktu saya dirumah. Tapi enggak tahu, tiba-tiba terbakar seperti ini. Bersyukur karena saya selamat dan bisa keluar dari,” kata Alosius di lokasi kejadian, Rabu (2/4).

Dia menceritakan, saat itu dia hendak menuju kampus di Kawasan Siwalankerto, Surabaya. Saat berbelok di perlintasan kereta api, kawasan Jemursari, tiba-tiba kap mobil tersebut mengeluarkan asap.Dia hendak menghentikan mobil tersebut, rupanya mobil keluaran tahun 2003 remnya mendadak blong. Hingga akhirnya, Alosius ini menggunakan handrem dan mobil bisa berhenti.

Dalam hitungan menit, kap mobil tersebut mengeluarkan api. Dia pun keluar karena api telah menyambar bagian dalam mobil,”Barang-barang saya di dalam mobil ludes, yang selamat ya ini, SIM dan STNK Q geh yang ada di saku dompet,” paparnya.Q

KBS Tambah 17 Ekor Komodo Baru Surabaya, Bhirawa Di tengah kabar banyak satwa koleksi Kebun Binatang Surabaya (KBS) mati, kali ini kabar baik datang salah satu tempat wisata tersebut. Sebanyak 17 anak komodo telah menetas dari telurnya pada, Rabu (2/4) dini hari.

Bayi komodo ini menambah jumlah koleksi komodo di sana yang sekarang menjadi sebanyak 73 ekor, karena sebelumnya jumlah komodo sebanyak 56 ekor.

Dirut Perusahaan Daerah Taman dan Satwa (PDTS) KBS, Ratna Achjuningrumm mengatakan, lahirnya sebanyak 17 anak komodo itu tentu membanggakan awak KBS. Karena di tengah bebarapa komodo mati ternyata ada yang melahirkan.

Hewan langka bernama latin Veranus Komodoensis itu tetap menjadi hewan favorit untuk koleksi hewan di KBS. Ini mengingat hewan ini merupakan hewan langka di dunia.‘’Dengan peristiwa itu, koleksi Komodo di KBS bertambah, yang tadinya tersisa 56 ekor kini bertambah 17 ekor menjadi 73 ekor,’’ jelasnya.Q dre

sinergi yang akan dilakukan Kaltara dengan Jatim akan disambut baik.

Intinya kita menyambut baik dan terbuka dengan tawaran kerjasama ini,” kata Sukardi.

Ke depan, Sukardi meminta Kaltara untuk segera menyusun programprogram yang bisa disinergikan dengan Jatim. “Secara riil kita tunggu tindak lanjut dari pertemuan hari ini.

Tidak menutup kemungkinan Jatim segera menjalin kerjasama dengan Provinsi Kaltara. Terutama di bidang ekonomi bisnis,” Sukardi.

Dikatakan, jika Kaltara bisa menjual produk atau hasil lainnya yang dibutuhkan Jatim, dan sebaliknya Jatim akan mengirimkan produk yang dibutuhkan Kaltara.

Dengan demikian dapat diyakini harga barang akan murah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Sukardi juga mengajak dan melihat langsung ke kantor layanan P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu).

Pada kesempatan tersebut, rombongan Kaltara kagum terhadap kantor pelayanan P2T yang cepat, Q iib tepat dan tanpa pungutan.Q

PKB Jatim pertanyakan gambar Khofifah dalam atribut kampanye PPP.

cty/bhirawa

PKB Tuding PPP Tak Hormati Deklarasi Damai Parpol Soal Penggunaan Foto KIP dalam Atribut Kampanye DPW PKB Jatim, Bhirawa PKB Jatim pertanyakan penggunaan gambar Khofifah Indra Parawansyah (KIP) dalam atribut kampanye PPP. Pasalnya, secara etik maupun hukum hal ini jelas tidak menghormati deklarasi kampanye Damai Parpol Peserta Pemilu 2014.

Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi menegaskan pemasangan foto Khofifah IP berpotensi menimbulkan gejolak dibawah. Saat ini, konstituen PKB, terutama ibu-ibu Muslimat, tidak terima dengan pemasangan foto Khofifah IP oleh PPP. ‘’Masih segar dalam benak mereka bahwa PPP merupakan partai yang dalam Pilgub Jatim 2013 kemarin nyata bersekutu dengan parpol lain untuk menjegal pencalonan Khofifah IP sebagai Bakal Calon Gubernur Jatim. Ketika itu, PKB sebagai pengusung utama Khofifah IP,

bersama ibu-ibu Muslimat, tujuh hari beruntun melakukan demo di depan kantor KPU Jatim, agar Khofifah IP diloloskan sebagai Bacagub,’’tegas Fauzan dalam rilisnya, Rabu (2/4).

Namun dalam perjalannya, PPP justru akan mengusung Khofifah IP sebagai Capres. ‘’Itu sangat mustahil, dan sangat tidak lucu. Kami tetap yakin, Muslimat akan tetap bersama PKB, karena Muslimat telah cerdas dan bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan sesaat,’’tegasnya.

Di sisi lain, PKB juga mempertanyakan legalitas pemasangan foto Khofifah IP untuk kepentingan kampanye PPP. ‘’Kami sudah konfirmasi kepada Khofifah IP , dan beliau bilang tidak ada permohonan ijin terlebih dahulu oleh PPP ketika menggunakan foto beliau. Padahal hal ini potensial pidana karena telah melanggar UU ten-

tang Hak Cipta,’’lanjut Fauzan.

Apalagi, lanjutnya masyarakat juga sudah tahu jika Khofifah IP pada tahun 1998, rela keluar dan mengundurkan diri dari keanggotaan Fraksi PPP di DPR RI, demi terlibat dalam proses pendirian PKB. Bagi PKB, perilaku klaimklaim politik yang demikian jelas sangat disayangkan. Apalagi beberapa waktu lalu, PPP tanpa merasa bersalah memasang gambar Gus Dur dimana-mana.

Padahal warga NU masih ingat, tahun 2001 merekalah yang paling aktif ikut melengserkan Gus Dur dari istana.

Untuk itu, KPU Jatim dan Bawaslu Jatim jangan sampai menutup mata dengan masalah ini. ‘’Kami tidak mungkin terusmenerus meredam emosi warga PKB dibawah, yang tidak terima foto Khofifah IP dikomodifikasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pragmatis,’’paparnya Q cty dengan nada tinggi.Q

Transparency Centre Mengadu ke Kejaksaan Kejati, Bhirawa Dugaan penyalagunaan kewenanganyang terjadi di Bank Perkriditan Rakyat (BPR) milik Pemprov Jatim (Bank UMKM Jatim,red), atas pencairan kredit kepada Debitur yang berjumlah 233 orang dengan nilai Rp 5,82 miliar. LSM Transparency Centre (TC) mengadukan masalah tersebut ke Kejaksaan TInggi (Kejati) Jatim.

Budi selaku korlap aksi mengatakan, dirinya menindaklanjuti laporan pada 5 Desember 2013 lalu kepada Kejati Jatim.

Dimana laporan itu tidak ada tanggapan dari pihak Kejaksaan.

“Kedatangan kami ingin memastikan tindak lanjut dari laporan yang sudah kami serahkan pada Desember dan Januari lalu ke Kejaksaan,” ujarnya pada wartawan, Rabu (2/4).

Dijelaskannya, padahal dirinya sudah menyerahkan dua bukti, dengan harapan akan diusut oleh pihak Kejaksaan.

Adapun dua bukti itu adalah pertama mengenai modus pencairan kredit terhadap 233 orang Debitur senilai Rp 5,82 miliar, kepada Lembaga Bimbingan SSC di Surabaya yang dikordinir oleh Raden Ade Kony Nugraha, sebagai Komisaris SSC.Lanjutnya, dari hal itu diketahui ada pengakuan beberapa debitur yang namanya termasuk dalam daftar pengajuan kredit, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pinjaman sebesar Rp 25 juta dari Bank BPR Jatim. Dan juga mereka tidak pernah sama sekali mengajukan kredit di Bank manapun.

Menurutnya, dari adanya surat pernyataan dari Komisaris SSC yang isinya “menyatahkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tunggakan angsuran dari 233 debitur di Bank BPR Jatim Surabaya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sampai kredit lunas”.

Budi menegaskan, Dari pernyataan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ke 233 debitur tidak mengajukan kredit pada program Pinjaman Kredit KUSUMA. “Di sini muncul adanya dugaan kuat terjadinya pemalsuan dokumen dengan mencatut nama-nama orang lain untuk kepentingan kelompok tertentu. Surat terlampir itu merupakan bukti ke dua yang kami serahkan ke Kejaksaan,” urainya.

Sambungnya, dari data dan fakta itu, dugaan bahwa jajaran direksi juga mengetahui adanya penyalagunaan kewenangan, dan pemalsuan yang terjadi di Bank BPR milik Pemprov Jatim. terutama Direktur Utama Bank BPR UMKM Jatim cabang Surabaya yakni R Suroso dan Direktur Pemasaran Subawi.Q bed

KDI 2014 Diikuti Penyanyi Dangdut Berbakat Surabaya, Bhirawa Setelah lama tidak terdengar, Kontes Dangdut Indonesia (KDI) kembali digelar pada 2014 ini. Bahkan untuk tahun ini dipastikan banyak diikuti oleh penyanyi dangdut berbakat. Mengingat dangdut kini mulai banyak disenangi masyarakat dan bangkit kembali di era globalisasi seperti ini. ‘’Kami yakin, nantinya akan muncul penyanyi-penyanyi dangdut berbakat

dan berkualitas dari kontes ini. Apalagi, dangdut kini mulai bangkit.

Generasi dangdut baru mudahmudahan bisa memberikan sentuhan yang berbeda di dunia musik dangdut,” tambah Sakur, didampingi Produser KDI 2014, Gerryndra Danurwendo, Rena KDI dan Fajar KDI Star, kemarin.

KDI 2014, kata Gerry berbeda dibandingkan dengan KDI-KDI sebelumnya. Yang membuat beda, salah

satunya pelibatan legenda dangdut sebagai penasehat (juri). “Semua pasti tahu siapa Elvi Sukaesih, penyanyi dangdut senior yang masih menyandang gelar Ratu Dangdut. Beliau akan menjadi penasehat didampingi Ikke Nurjanah, Jaja Miharja, guru vokal terkenal Bertha, dan Purwacaraka,” urai Gerry.

Yang juga membuat beda, pada saat konser ada tema-tema khusus,

misalnya tema lagu favorit, lagu dangdut original, dan tema-tema lain.

Apakah digelarnya audisi ini tidak terlambat, mengingat televisi lain sudah menggelar audisi serupa?

“Justeru audisi kami ini sangat pas.

Sebab, televisi lain sudah mengedukasi masyarakat tentang audisi dangdut. Masyarakat lagi demam ikut audisi dangdut, makanya kehadiran Q cty kami sangat pas.Q

OPINI

4 Tajuk

Menyongsong PON Remaja I SEBANYAK 706 atlet dan 360 official dikomandani oleh Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, diberangkatkan ke ajang PON XVIII di Riau, akhir Agustus 2012.

Besarnya kontingen secara nyata menunjukkan tekad: Mempertahankan predikat juara umum, sebagai “harga mati.” Tetapi pada pertengahan September, kontingen ini pulang dengan kepala tertunduk. Jawa Timur gagal mempertahankan predikat juara umum PON XVIII. Harus diakui, sangat sulit mempertahankan juara umum PON sampai ketiga kali berturut-turut. Tak kalah sulit dengan mempertahankan juara Liga Champions tiga kali berturut-turut. Tetapi Amerika Serikat, bisa menjadi juara Olympiade (sama dengan PON se-jagad) sampai lebih dari empat kali. Kuncinya, pasti pada sistem pembinaan prestasi olahraga. Memang menuntut konsekuensi, terutama pendanaan. Serta yang terpenting, paradigma (dan penghargaan) terhadap prestasi olahraga.

Apa (dan siapa) yang salah? Memang perlu evaluasi. Tetapi setidaknya pasti terdapat pelemahan pola pembinaan olahraga prestasi, dibanding propinsi lain.

Setidaknya, pada saat upaya propinsi lain meningkat sampai 300%, Jawa Timur hanya meningkat hanya meningkat 50%! Peningkatan upaya (dan bandingkan dengan daerah lain) menjadi sangat perlu. Diperlukan kepedulian berbagai pihak untuk berinovasi, termasuk melibatkan pengusaha.

Daerah lain, kini gencar melibatkan kalangan swasta dengan menjaring Corporate Social Responsibility (CSR), tanggungjawab sosial perusahaan). Sampai “menembak” perusahaan multi-nasional. Itu sudah dilakukan oleh Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Barat. Hasilnya sangat positif, beberapa atlet daerah mampu berprestasi pada ajang internasional, termasuk Olympiade. “Penembakan” swasta multi-nasional langsung melibatkan Kepala Daerah-nya.

Boleh jadi, Jawa Timur belum berupaya keras dalam CSR yang melibatkan pengusaha swasta multi-nasional.

Maka jangan-jangan, Jawa Timur tidak akan pernah menjadi juara umum PON lagi? Kemana tradisi yang dulu selalu berhasil membawa medali? Pada PON XVIII di Riau, Hanya menempati posisi ketiga dibawah Jawa Barat. Pada PON 2016 mendatang di Jawa Barat, posisi juara umum bagi Jawa Timur juga hampir mustahil.

Sebagai kenangan, Jawa Timur pernah menjadi juara umum PON dua kali berturut-turut. Yakni, ketika menjadi tuan rumah pada tahun 2004, dan pada perhelatan PON XVII di Kalimantan Timur 2008. Kenangan pada penutupan PON XVII (17 Juli 2008), bertambah-tambah manis, karena diikuti sukses dalam pertandingan cabang olahraga yang paling ditunggu-tunggu: sepakbola (melawan Papua dengan skor tipis 1-0). Sukses pada PON XVII seolah paripurna.

Sebagai juara umum, Jawa Timur memperoleh total 363 medali, terdiri dari 139 emas, 113 perak dan 111 perunggu. Sedangkan pada PON XVIII tahun 2012 di Riau, yang dapat diraih hanyalah sebanyak 258 keping medali (terdiri 87 emas 88 perak dan 83 perunggu). Prestasi ini jauh jika dibandingkan dengan kesertaan pada PON XVII di kalimantan Timur, hanya sekitar 71%. Sebagai juara umum, saat itu kita dapat meraih sebanyak 363 keping (139 emas, 113 perak dan 111 perunggu).

Jika menilik jejak ke-prestasi-an PON, menunjukkan bahwa Pakde Karwo sebagai Gubernur tidak akan pernah menjadi juara umum PON. Walau beberapa Pengda cabang olahraga sering menjadi juara pada single even dalam kejurnas. Misalnya, panahan, dayung, serta drumband.

Tetapi tidak menutup kemungkinan rezim KarSa menjadi juara umum PON. Karena pemerintah akan memulai (yang pertama) menggelar PON Remaja.

PON Remaja, tak kalah gengsinya karena menjadi titiktolak prestasi. Juga terdapat hierarkhis hingga tingkat Asia (Asian Youth Games) dan tingkat dunia (Youth Olympics).

Hampir seluruh atlet peraih medali pada Asian Games dan Olympiade, merupakan alumni even serupa tingkat remaja. Konon pula, PON Remaja akan diselenggarakan di Surabaya. Kemungkinan besar, Jawa Timur akan menjadi juara umum. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

UU Desa untuk Kesejahteraan Rakyat USAHA pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus berlangsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski akan segera mengakhiri jabatan pada akhir tahun ini, perhatiannya tetap kepada rakyat.

Seperti diberitakan Bhirawa (24/3) lalu, pemerintah menargetkan draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perdesaan bisa selesai Mei tahun ini. Dengan begitu, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bisa segera dilaksanakan.

Alasan mendasar agar UU ini dapat dilaksanakan adalah supaya segera bermanfaat nyata bagi masyarakat perdesaan. Sungguh besar artinya UU Desa ini bagi masyarakat nantinya. Dengan UU tersebut, pemerintah akan memberi anggaran bagi pembangunan desa, termasuk dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa.

Untuk setiap desa, kini berjumlah lebih dari 70 ribu desa, masing-masing akan menerima sekitar Rp1,4 miliar per tahun. Angka yang lumayan besar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat perdesaan.

Masih ada tambahan dana dari alokasi dari anggaran Kabupaten dan Kota sesuai dengan kemampuan masingmasing.

Konsep pengentasan dengan memberdayakan masyarakat ini dibarengi dengan pengesahan Undangundang Desa yang juga menjadi tonggak sejarah baru Indonesia. Melalui partsipasi aktif ini, proses pembangunan akan tumbuh dari bawah ke atas dan sebaliknya. Semoga Almira Arsya Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

Wajib Belajar PAUD, Mengapa Tidak?

Kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan bagi buah hatinya yang berada pada usia 0-6 tahun atau dikenal sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus meningkat. Masyarakat mulai meyakini bahwa pada fase tersebut, sangat menentukan perkembangan mental dan spiritual anak. Meletakkan pondasi yang kuat dalam menanamkan karakter pada anak sejatinya lebih berharga daripada investasi apapun.

P

engalaman anak di tahuntahun pertama akan menentukan apakah sang anak nantinya mampu menghadapi tantangan dan berhasil dalam pekerjaannya. Pada fase pendidikan inilah nanti akan menentukan bagaimana nantinya anak-anak bisa mengembangkan rasa percaya diri, mengekspresikan diri, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang. Sayangnya, tidak semua anak yang berada pada usia emas tersebut tidak mendapatkan layanan PAUD. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berusaha memperluas jangkauan penyelenggaraan PAUD salah satunya adalah dengan mencanangkan Program Satu Desa Satu PAUD. Program ini dilandasi kesadaran bahwa menerapkan satu desa minimal satu PAUD sesungguhnya adalah suatu keharusan.

Laporan per Desember 2013 menunjukkan, dari total 77.559 desa se-Indonesia, sebanyak 53.832 desa sudah terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebanyak 27 provinsi telah memiliki tingkat ketuntasan PAUD di atas 50 persen. Sementara enam provinsi memiliki tingkat ketuntasan masih di bawah 50 persen yaitu Maluku Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kendala geografis menjadi salah satu kendala penuntasan program PAUD di provinsiprovinsi tersebut. Secara nasional tingkat ketuntasan nasional program Satu Desa Satu PAUD telah mencapai 69,4 persen.

Sampai saat ini, jumlah anak usia dini 0-6 tahun mencapai 32,7 juta. Dari jumlah tersebut, yang telah terlayani sebanyak 12,6 juta atau sebanyak 38,57 %. Untuk meningkatkan target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada usia 0-6 tahun, maka PAUD sebagai pendidikan wajb pra dasar merupakan syarat utama.

Peningkatan APK PAUD berbanding lurus dengan pembangunan sejumlah lembaga PAUD. Dalam konteks inilah program Satu Desa

cation, memberi sinyalemen bahwa pendidikan sosial (formal) merupakan awal terjadinya proses stratifikasi (kesenjangan) sosial. Maknanya kalau dalam aspek pemenuhan kebutuhan pendidikan termasuk pendidikan PAUD sudah terjadi Satu PAUD menemuOleh : kesenjangan maka kan relevansinya.

Wahyu Kuncoro SN potensi akan melahirkan kesenjangan Tak Sekadar sosial yang akan seMenjangkau makin melebar. Oleh karena itu, Bahwa tekad pemerintah untuk tugas pemerintah sesungguhnya memperluas jangkauan penyebukan saja melakukan pemerataan lenggaraan PAUD melalui propenyelenggaraan PAUD, tetapi juga gram Satu Desa Satu PAUD tentu melakukan pemerataan kualitas merupakan keinginan mulia yang peyelenggaraan PAUD. harus diapresiasi secara positif.

Dalam konteks penyelengNamun demikian, akan semakin garaan PAUD, maka pemerintah elok kalau langkah yang dilakukan harus menjamin bahwa tidak ada tidak hanya sekadar menjangkau, kesenjangan kualitas penyelengtetapi juga harus mempertimbanggaraan PAUD yang ditandai oleh kan kualitas dari penyelenggaraadanya pemerataan tenaga guru an PAUD tersebut. Pendekatan PAUD, fasilitas penyelenggaraan kualitas ini menjadi penting untuk PAUD dan sebagainya. Dalam ditegaskan mengingat pemerintah mendukung pemerataan kualitas sering puas dengan sekadar bisa penyelenggaraan PAUD, tentu pemenjangkau dan memenuhi hak merintah pusat tidak bisa berjalan pendidikan khususnya bagi anak sendiri, tetapi harus melibatkan kelompok PAUD. pemerintah daerah, kalangan Negara lupa bahwa model swasta dan masyarakat sendiri. pendidikan yang harus diberikan Pemerintah pusat bertugas dan sesungguhnya adalah pendidikbertanggung jawab menetapkan an yang berkualitas. Artinya standar mutu pendidik dan tenaga pemerintah harus berpikir bahwa kependidikan sehingga memiliki jangkauan penyelenggaraan penkompetensi dalam melaksanakan didikan PAUD adalah penting tugas secara profesional. Selain tetapi lebih penting lagi adalah itu, pemerintah juga menetapkan memberi layanan pendidikan standar pembinaan dan pengeloyang yang berkualitas. Mengapa? laan lembaga dan melaksanakan Karena pemenuhan pendidikan pembinaan, monitoring dan evaluyang hanya mendasarkan pada asi pelaksanaan program. aspek pemenuhan pendidikan saja Pemerintah daerah diberi pertidak akan memberikan kualitas an menyiapkan dan menetapkan pendidikan yang diharapkan. Conpendidik dan tenaga kependidikan toh mudahnya adalah ketika ada seperti guru, tutor, fasilitator, pasiswa miskin yang tidak mendamong belajar, penilik, dan tenaga patkan kesempatan belajar, maka administrasi sesuai dengan kekebijakan untuk memberikan dia butuhan dan jumlah lembaga, kesempatan sekolah seadanya menetapkan lokasi pembangunan seolah sudah selesai. Padahal dan menyediakan fasilitasi anggasemestinya mereka bukan hanya ran pembiayaan pendidikan yang sekadar diberi kesempatan untuk proprosional melalui APBD. mendapatkan pendidikan, tetapi Berharap penuh pada pemerjuga dapat kesempatan pendidikintah baik pusat dan daerah an yang berkualitas yang sesuai rasanya juga kurang bijak. Untuk dengan tingkat kebutuhannya. itu perlu juga didorong keterliBahwa keinginan untuk melakubatan kalangan swasta melalui kan pemerataan penyelenggaraan dana CSR serta masyarakat luas PAUD sesungguhnya juga diharapuntuk ikut serta berperan mekan akan dapat memangkas akar nyediakan dukungan untuk memmasalah terjadinya kesenjangan fasilitasi kegiatan pendidikan dan social. Randall Collin dalam The pelatihan, dan peningkatan mutu Credential Society : An Historical dan tenaga kependidikan PAUD Sociology of Education Stratifi-

dan peran lainnya. Harapannya kualitas penyelenggaraan PAUD akan bisa merata. Sungguh kita khawatir bahwa kalau dalam penyelenggaraan PAUD saja sudah terjadi kesenjangan, maka bukan tidak mungkin benih-benih awal terjadi kesenjangan sosial sudah mulai tumbuh yang secara sadar atau tidak pemerintah membiarkannya.

Program Wajib Belajar PAUD Pendidikan anak usia dini (PAUD) seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan dasar. Bahkan, di sejumlah negara, PAUD merupakan pendidikan yang wajib diikuti anak. Kalau di luar negeri itu TK dan SD menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menjadi pintu masuk ke SD, sehingga adaptasi anak-anak tidak sulit.

Di hampir semua negara PAUD menjadi pendidikan wajib yang harus diikuti anak sebelum masuk ke sekolah dasar, karena pendidikan usia dini memegang peranan penting dalam pertumbuhan anak.

Apalagi usia 0-6 tahun merupakan masa emas perkembangan.

Namun, hal itu belum terjadi di Indonesia.

Di negara Afrika telah dihitung masa pendidikan anak sebelum memasuki wajib belajar selama tiga bulan. Di Eropa, yang peradaban pendidikannya sudah dibangun lebih dari 200 tahun yang lalu, pendidikan PAUD lamanya sekitar 2,3 tahun. Artinya sebelum memasuki pendidikan formal, anak-anak usia prasekolah memasuki jenis pendidikan taman kanakkanak, atau penitipan childcare, selama lebih kurang 2,3 tahun. Sehingga dengan setiap tahun, rata-rata waktu anak di prasekolah telah berdampak pada kesiapan mereka untuk dapat mengikuti pendidikan ikutannya pada jenjang pendidikan rendah sampai tinggi.

Singkatnya, mempertimbangkan betapa penting strategisnya penyelenggaraan PAUD maka sudah selayaknya semua pihak beramai-ramai mengampanyekan bahwa program wajib belajar tidak lagi dimulai dari usia Sekolah Dasar (SD), tetapi program wajib belajar sesungguhnya harus dimulai sejak level penyelenggaraan PAUD. Wallahu’alam Bhis-shawwab Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM), Surabaya

Arsip dan Pengelolanya Bukan untuk Digudangkan

P

ersepsi sebagian besar masyarakat kita ketika mendengar kata arsip biasanya selalu mengarah pada suatu tumpukkan kertas yang diikat, usang, penuh debu, dan diletakkan digudang. Entah apa yang membuat masyarakat berpikir seperti itu, padahal dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi maupun sosial mereka selalu bersentuhan dengan arsip. Apakah hanya karena masalah istilah yang digunakan adalah “arsip” dan bukan “surat penting” atau “dokumen”?. Manusia pada umumnya terkadang bersifat pragmatis, yang mana ketika mereka merasa butuh dengan sesuatu baru berusaha mencarinya.

Begitu juga ketika mereka menghadapi berbagai kepentingan pribadi maupun pekerjaan yang membutuhkan arsip, mereka dengan sepenuh usaha baru mencari arsip tersebut tanpa berpikir apakah arsip tersebut pernah mereka simpan dengan baik. Kasus tersebut masih dalam skala kecil, lihat saja kasus-kasus besar yang akhir-akhir ini dihadapi Negara kita, entah itu terkait dengan masalah kedaulatan bangsa ketika terjadi sengketa kepemilikan pulau antara Indonesia dan Malaysia, kasus beberapa kebudayaan Indonesia yang diakui oleh Negara lain seperti batik dan Reog Ponorogo, kasus Sejarah yang masih belum terungkap kebenarannya seperti Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), dan bahkan berbagai kasus korupsi yang sampai dalam proses hukumnya selalu dibarengi dengan proses penelusuran barang bukti, yang sebenarnya juga sebutan lain dari “arsip”.

Dari berbagai kisah tersebut, masih pantaskah kita memandang arsip itu tidak penting atau berpersepsi negatif terhadap semua yang terkait dengan arsip, termasuk pengelolanya?.

Dikelola dan Bukan Digudangkan Pernyataan bahwa “arsip perlu dikelola dan bukan digudangkan”

jelas menjadi jawaban sebenarnya pengelodari pertanyaan “balaan arsip bertujuan gaimana arsip dapat untuk menjamin dimanfaatkan secara keterjagaan dan kesoptimal guna kepentelamatan arsip serta ingan pribadi, organyang paling penting isasi, masyarakat dan adalah menjamin bahNegara?”. Pernyataan wa arsip tersebut datersebut secara mind pat ditemukan ketika set juga lebih baik dibutuhkan. Kondisi dibandingkan deninilah yang akhirnya gan pernyataan “arsip dijawab oleh berbagai Oleh: untuk digudangkan” lembaga pendidikan Agus Santoso meskipun sebagian formal untuk membesar masyarakat buka program studi menganggap dua khusus kearsipan, pernyataan itu sama. atau memasukkan Arsip bukanlah barang biasa mata kuliah berbasis kearsipan yang dapat dengan sembarangan dipada berbagai jenis program studi, taruh di gudang tanpa ada sistem peserta menjamurnya berbagai lemnataan tertentu. Mengutip isi salah baga pelatihan kearsipan yang satu pasal dalam Undang-Undang menawarkan pelatihan kearsipan No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsisecara singkat, kondisi ini tidak pan yang menyatakan bahwa: “arsip lain untuk mempersiapkan SDM merupakan rekaman kegiatan atau pengelola arsip yang handal. peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkemPengelola Arsip bangan TI dan komunikasi yang Pengelola arsip sebenarnya dibuat dan diterima oleh lembaga menghadapi tantangan yang sama negara, pemerintah daerah, lembaga dengan pustakawan yang masih pendidikan perusahaan, organisasi dianggap sebagai penjaga buku, politik, organisasi kemasyarakatan, bahkan lebih parah lagi yang diperseorangan, dalam pelaksanaan hadapi oleh pengelola arsip yang kehidupan bermasyarakat berbangsa mungkin disebut sebagai “penjaga dan bernegara” gudang”. Padahal dari yang telah Pernyataan tersebut menganddibahas sebelumnya bahwa arsip ung makna yang sangat besar bahwa adalah sesuatu yang bernilai dan ada nilai yang terkandung di dalam berharga, sehingga pengelola arsip arsip, sehingga arsip tersebut dapat sebenarnya bisa disebut sebagai menjadi senjata untuk memperlanpenjaga harta suatu organisasi car kegiatan berbagai pihak yang bahkan Negara. Hal ini memang tersebut diatas. Secara umum setiap sudah menjadi perhatian Pemerarsip memiliki nilai administrasi, intah yaitu dengan dibentuknya nilai legal, nilai financial, nilai reArsip Nasional Republik Indonesia search, dan nilai edukasi. Nilai-nilai (ANRI) setingkat kementerian yang tersebut yang pada akhirnya menmemang bertanggung jawab penuh jadi faktor alasan bahwa arsip harus terhadap pengelolaan arsip Negara. dikelola dan bukan digudangkan Tetapi apakah ini terjadi juga di seperti jenis barang lainnya. lembaga atau organisasi tempat Pengelolaan arsip ada ilmunya, kita bekerja?. Sebut saja lembaga tidak serta merta bisa dikelola oleh atau organisasi tersebut adalah sembarang orang dan sembarang Pemerintahan di setiap Kabupaten, cara. Hal ini dikarenakan bahwa Kota, Perguruan Tinggi, Sekolah,

Bank, Perusahaan BUMN dan sejenisnya.

Mungkin masih banyak organisasi yang belum mempersiapkan secara khusus SDM yang bertugas untuk mengelola arsip, sehingga tidak heran jika pengelola arsip yang ada tidak memiliki kompetensi kearsipan yang diharapkan. Bahkan mungkin masih ada anggapan bahwa SDM yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola arsip adalah “SDM YANG DIGUDANGKAN”, karena dianggap tidak memiliki pretasi dan kompetensi atau bahkan dianggap SDM yang bermasalah.

Harapan untuk menjadikan arsip dan pengelolanya sebagai komoditas handal suatu organisasi jelas tidak akan terwujud, jika masih bertahannya mind set dalam suatu organisasi terkait pengelola arsip adalah “SDM yang digudangkan”.

Sebenarnya ada persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola arsip untuk merubah persepsi negatif terhadap profesi ini, kompetensi tersebut diantaranya adalah “archiving competencies” yaitu kompetensi untuk mengelola arsip sesuai dengan standar keilmuan tertentu, “ICT competencies”, yaitu kompetensi tambahan terkait penguasaan teknologi informasi guna mendukung kemampuan mengelola arsip, “good attitude”, sikap yang baik adalah faktor yang dapat menjamin perilaku pengelola arsip untuk menjaga dan melaksanakan kode etik, karena arsip adalah senjata organisasi yang sangat rawan untuk disalah gunakan, “good performance”, penampilan yang baik dan menarik akan menjadi daya tarik sendiri bagi pengelola arsip sebagai pihak yang akan melayani permintaan arsip.

Berbekal ke-empat hal tersebut akan mengikis sebutan bahwa pengelola arsip adalah penjaga gudang.

Praktisi Kearsipan dan Perpustakaan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

MUI Mojokerto Serukan Umat Islam Tak Golput Kab Mojokerto, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Mojokerto meminta kepada semua warga masyarakat khususnya. Umat Islam yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Baik Pileg pda 9 April nanti maupun Pilpres pada 9 Juli mendatang. Untuk mempertegas seruannya, MUI menyerukan Golput itu haram.

Menggunakan hak pilih dalam Pemilu, menurut pandangan MUI berarti ikut menentukan masa depan bangsa. ‘’Negara Indonesia ini memang bukan Negara Islam. Tapi Negara Indonesia yang harus taat pada aturan. Sebagaimana edaran MUI Pusat, MUI Mojokerto juga mewajibkan warga Indonesia untuk mencoblos. Memilih pemimpin dalam Pileg dan Pilpres nanti,’’ ucap Ketua MUI Kab Mojokerto, KH Maschul Ismail, Rabu (2/4) kemarin.

KH Maschul melontarkan seruan itu ketikamengisi pengajian di masjid Pemkab Mojokerto. Tak mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih saat pemilu nanti, sama saja tak ikut menentukan masa depan pemerintah. Memilih pemimpin ikut menentukan masa depan mereka sendiri dalam roda pemerintahan lima tahun mendatang. ‘’Gunakan hak pilih ke TPS dan memilih sesuai hati nurani. Pilih yang terbaik. Jika menurut kalian tak ada calon pemimpin yang dinilai baik, pilihlah yang setidaknya memiliki sedikit kebaikan.

Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada,’’ tandas pengasuh Ponpes di wilayah Keamatan Pacet, Kab Mojokerto ini.Q kar

Tak Serius, Pelamar Pegawai RSUD Didenda Rp 5 Juta Sidoarjo, Bhirawa RSUD Sidoarjo benar-benar membutuhkan pegawai. Karena itu calon pegawai yang melamar diharap serius dan tak main-main.

Misalnya saja, sudah dinyatakan lolos seleksi dan diterima sebagai pegawai non PNS BLUD RSUD Sidoarjo tapi malah mengundurkan diri.

Maka untuk meminimalisir calon pegawai (Capeg) yang hanya main-main, pihak panitia penerimaan calon pegawai non PNS RSUD Sidoarjo, mewajibkan pelamar untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Rp6 ribu. Yang menyatakan, apabila Capeg mundur setelah lulus seleksi dan diterima sebagai pegawai non PNS BLUD, mereka sanggup mengganti biaya sebesar Rp5 juta yang disetor ke kas BLUD RSUD Sidoarjo. ‘’Agar pelamar tak mainmain, sebab kita ini benarbenar butuh pegawai,’’ jelas Koordinator Panitia Penerima an calon pegawai non PNS BLUD RSUD Sidoarjo, Drg Syaf Satriawarman SP Pros, Rabu (2/4), disela-sela me-

mantau pendaftaran pelamar pegawai di Ruang Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo.

Selain itu, lanjut Syaf yang juga Wakil Direktur RSUD Bidang Perencanaan dan Pendidikan itu, apabila mereka juga mundur sebelum habis masa kontrak satu tahun pertama, mereka juga harus sanggup mengganti biaya Rp10 juta. Juga disetor ke kas BLUD RSUD Sidoarjo.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP menyampaikan dengan penerimaan pegawai non PNS tahun ini diharapkan bisa mencukupi kekurangan pegawai.

Misalnya saja untuk tenaga apoteker. Tahun ini butuh agak banyak agar bisa sesuai

dengan standar akreditasi versi 2012 yang kini sedang dijalankan RSUD Sidoarjo.

Keberadaan apoteker, kata Atok, kini mempunyai Tupoksi memberikan penjelasan pada pasien tentang kandungan obat, bukan lagi oleh perawat. ‘’Selama ini obat diberikan perawat pada pasien, sekarang bukan Tupoksi dari perawat, tapi oleh apoteker, juga memberikan penjelasan pada pasien,’’ jelas Atok.

Pengisian kekurangan pegawai ini, kata Atok, juga untuk mengisi pegawai yang ada di Poli Eksekutif yang selama ini masih buka pagi hari saja.

Mulai Selasa (1/4) kemarin, mulai diresmikan layanannya untuk buka sore sampai malam hari. Otomotis RSUD butuh tambahan pegawai.

Pendaftaran untuk tenaga kesehatan, sudah dibuka pada Rabu (2/4) kemarin dan untuk tenaga teknis akan dibuka Kamis (3/4) hari ini. Pendaftaran dimulai pukul 08.00-14.00 WIB. Bertempat di Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo Jl Mojopahit

ali kusyanto/bhirawa

Seperti tahun 2013 kemarin, penerimaan pegawai RSUD Sidoarjo tahun 2014 ini juga membludak. Dirut RSUD Sidoarjo, Atok Irawan, ikut memantau pendaftaran calon pegawai RSUD 667, Sidoarjo. Jumlah pegawai yang dibutuhkan, untuk tenaga kesehatan sebanyak 74 dan tenaga teknis sebanyak 22.

Ketua Panitia Penerimaan calon pegawai non PNS BLUD RSUD Sidoarjo, Samuel Indrayana Ssos MSi, menyampaikan, pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Panitia pene-

Dewan Kecam Pungutan di SMPN 1 Ngoro Kab Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kab Mojokerto menemukan fakta mengejutkan adanya pungutan di SMPN I Ngoro, Kab Mojokerto. Pihak sekolah beralasan pungutan sebesar Rp50 ribu per siswa per bulan itu untuk peningkatan prestasi siswa. ‘’Pungutan itu melanggar aturan dan tak sesuai dengan visi misi bupati untuk menggratiskan biaya pendidikan. Makanya kami minta Dinas Pendidikan bersikap tegas dengan meminta agar pungutan itu dikembalikan,’’ kata Aini Zuhroh, Sekretaris Komisi D yang membidangi pendidikan, Rabu (2/4) kemarin.

Politikus asal PKB ini mengaku menerima pengaduan dari msyarakat soal pungutan itu. Apapun alasannya pungutan itu harus dihentikan. Untuk dana yang terlanjur dibayar, harus dikembalikan.

Menggratiskan pendidikan, dikatakannya adalah salah satu visi misi yang diusung bupati selain menggratiskan pelayanan kesehatan yang selalu disampaikan sejak sebelum menjabat.

Apalagi pungutan itu jelas melanggar aturan. Jadi tak boleh dibiarkan.

Menurutnya pungutan itu melanggar Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yakni SD dan SMP. UtamanyaPasal 9 ayat (1) yang menyatakan Satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/ atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Sementara Pasal 16 Permendikbud juga menentukan bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan peraturan menteri ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada perserta didik/orang tua/wali peserta didik. Dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ‘’Kami akan monitor terus perkembangan kasus ini. Jika memang tak ada perubahan, nanti sekolah dan dinas pendidikan akan dipanggil,’’ tandas politikus yang mencalonkan lagi dalam Pileg April Mendatang.Q kar

rimaan Capeg RSUD tak bertanggung jawab terhadap oknum siapapun, baik perorangan maupun lembaga yang mengatasnamakan RSUD Sidoarjo, yang mengaku bisa membantu pelamar untuk dapat diterima sebagai pegawai non PNS BLUD RSUD Sidoarjo.Q ali

Pemkab Somasi Ketiga Cafe Ponti

Dinsos Bakal Tertibkan Penghuni Liposos Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mojokerto bakal menertibkan penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liposos). Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi Liposos sebagai tempat penampungan sementara penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Selama ini, liposos dijadikan sebagai tempat permanen bagi mereka yang tak memiliki tempat tinggal tetap. Terhadap 34 KK penghuni Liposos di Lingkungan Balongrawe Baru, Kedundung, Kec Magersari tersebut, Dinsos akan memberlakukan regulasi baru. ‘’Selama ini Liposos sudah beralih fungsi. Dari seharusnya untuk penampungan sementara PMKS menjadi hunian permanen 34 KK. Agar penanganan PMKS menjadi efektif maka Liposos harus dikembalikan sebagaimana peruntukannya,’’ ujar Kepala Dinsos Kota Mojokerto, Sri Mujiwati, Rabu (3/4) kemarin.

Untuk kepentingan penataan kembali Liposos, Dinsos mulai merancang pelbagai instrumen pendukung. ‘’Untuk sarana, dari bangunan yang ada akan kita poles. Nantinya kita wujudkan rumah aman dan rumah asih. Urusan bangunan kita serahkan ke dinas pekerjaan umum,’’ terangnya.

Sedang untuk penanganan PMKS, pihaknya akan menggandeng beberapa satuan kerja lainnya. ‘’Nantinya digarap secara lintas sektoral. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, RSU, Satpol PP dan lainnya,’’ imbuh mantan Direktur RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto itu.Q kar

5

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat menyerahkan SK CPNS Formasi 2013, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo kemarin.

Denda CPNS Rp 400 Juta Masuk Kasda Sidoarjo, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo telah berhasil menuntaskan denda CPNS Formasi tahun 2013 yang mengundurkan diri. Mereka sebanyak 16 orang, total denda sebanyak Rp400 juta, per orang dikenakan denda sebesar Rp25 juta, dan sudah masuk Kas Daerah Pemkab Sidoarjo.

Usai melakukan upacara penyerahan SK CPNS Formasi 2013, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo Rabu (2/4) kemarin.

Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih SH menegaskan, kalau denda-denda itu sudah dituntukan dengan baik oleh mereka yang mengundurkan diri. Uang dendanya juga sudah langsung masuk ke Kasda Sidoarjo. ‘’Jadi uang denda itu langsung masuk Kasda, bukan

di tempat kami,’’ tegasnya.

Sementara dalam proses penyerahan SK CPNS Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, memberikan warning keras kepada 296 orang CPNS formasi tahun 2013, agar tak nekad keluyuran di Mall pada jam kerja, sampai pada masa percobaan kerja selama satu tahun ini. ‘’Jika terbukti kepergok petugas Kab Sidoarjo, sangat mungkin CPNS itu akan disanksi hingga pemecatan,” tegas Saiful Ilah.

Dengan mendapatkan SK CPNS ini, maka tinggal satu tahap lagi untuk bisa menjadi PNS. Dengan kinerja yang cakap dan disiplin tinggi, akan bisa menghantarkan para CPNS ini menjadi pegawai teladan di Sidoarjo. “Himbauan saya, dan saya harap bisa menjadi perhatian seluruh

CPNS formasi tahun 2013 penerima SK ini,” tegas bupati.

Sekali lagi, hati-hati kepada CPNS penerima SK ini, untuk selalu disiplin dan tak keluyuran selama masa percobaan. ‘’Ini demi masa depan kalian semua, untuk bisa segera menjadi PNS di Kab Sidoarjo,’’ tuturnya.

Dari data yang ada, jumlah CPNS formasi tahun 2013 yang menerima SK pengangkatan ini sekitar 286 orang dari 355 jumlah yang lulus tes CPNS. Menurut Kepala BKD Sidoarjo Sri Witarsih, berkurangnya jumlah CPNS penerima SK ini, disebabkan karena mengundurkan diri . ‘’Selain itu, mereka yang mendapatkan SK CPNS pada hari ini, juga menerima kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri,’’ jelas Witarsih.Q ach

Tanah Rp 45 M Jangan Dibangun Asal-asalan Sidoarjo, Bhirawa Tanah di Jl Lingkar Timur yang dibeli Pemkab Sidoarjo seharga Rp45 miliar, harus cepat dibangun untuk gedung serba guna. Jangan menunggu terlalu lama, karena kebutuhan fasilitas itu sangat diperlukan masyarakat Sidoarjo.

Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo (Dekesda) Sidoarjo, H Yaslut Hasan, meminta agar Pemkab Sidoarjo serius dalam pembangunan gedung serba guna di Desa Gebang, Lingkar Timur. Rancangan dari gedung serba guna tak asal buat gedung.

Dekesda berharap agar pembangunan gedung itu tuntas pada tahun ini.

Rancangan pembangunan gedung serba guna harus dilakukan dengan detail. Dikarenakan gedung yang diperkirakan

menelan anggaran Rp65 miliar itu akan digunakan untuk berbagai kegiatan. ‘’Itu nanti tak hanya untuk pertunjukan seni tapi juga untuk kegiatan olahraga,’’ kata Yasluk yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini.

Yasluk mengungkapkan, konsultan maupun pengembang proyek juga harus jeli dengan berbagai tahap ruangan yang dibangun. Agar nantinya bisa dipergunakan sebaik-baiknya.

Para seniman di Sidoarjo ingin agar setiap ruangan yang dibangun berfungsi maksimal.

Seperti diketahui, gedung itu akan menempati lahan seluas 6 hektar dengan anggaran tahun ini Rp45 miliar. Pembangunam gedung serba guna itu akan menelan dana sekitar Rp65 miliar. Kekurangan anggaran

Tanah seharga Rp45 miliar yang jadi pangkalan warung.

hds/bhirawa

akan dilengkapi pada 2015 nanti.

Yasluk mengatakan, agar pembangunan gedung serba guna cepat selesai, diharapkan badan anggaran (Banggar) bisa mengalokasikan kekurangan anggaran gedung itu pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2014 nanti. Sehingga tidak perlu menunggu APBD 2015 untuk sisa pembangunan. ‘’Lebih cepat kan lebih baik. Toh itu nanti kegunaannya juga beragam,’’ tegas politisi PAN ini.

Selain itu, kata Yasluk, meski nanti berbagai kegiatan bisa ditampung di gedung serba guna, Pemkab Sidoarjo diharapkan tidak menganaktirikan seniman. Diantaranya, dengan tak membebani sewa gedung pada seniman yang menggunakan gedung itu. Asalkan gedung itu tak disewakan untuk kegiataan lain, seniman bisa menggunakan gedung itu dengan gratis. ‘’Kan percuma jika menyewa.

Apa bedanya dengan gedung lain,’’ pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Cipta Karya Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono mengatakan, kini gedung serba gun masih menggunakan anggaran Rp45 miliar. Sedangkan sisanya akan dialokasikan pada APBD 2015.

Pantauan di lapangan, lahan tanah yang berada di timur pertokoan Bluru itu ditempati warung-warung. Pedagang memanfaatkan tanah urukan yang berada di jalur strategis itu. jalan depan tanah serbaguna juga sudah dilebarkan menjadi tiga lajur kendaraan.Q hds

Sidoarjo, Bhirawa Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Tim Pemkab Sidoarjo, akhirnya Bupati Sidoarjo memutuskan kerjasama antara Pemkab Sidoaro dengan PT Intertenant yang mengelola Cafe Ponti layak untuk ditinjau kembali, hingga dilakukan somasi untuk ketiga kalinya.

Hal ini ditegaskan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum Rabu (2/4) kemarin di halaman Pendopo Kab Sidoarjo. Orang nomor satu di Kota Delta ini menyampaikan sesuai hasil evaluasi tim, ada beberapa permasalahannya dalam kerjasama yang sudah berjalan selama ini.

Kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Setya Mandiri yang kini menjadi PT Intertenant Indonesia, diantaranya adalah PT Intertenant Indonesia menunggak uang setoran PTP sekitar Rp350 juta mulai tahun 2009. ‘’Selain itu bentuk kontribusi yang diberikan kepada Pemkab Sidoarjo sangat minim sekali, hanya sekitar Rp170 juta per tahun,’’ katanya.

Berdasarkan kontrak kerjasama bentuk royalty 4% sebagaimana diatur dalam perjanjian menjadi minim, karena kegiatannya usaha mengalami buka tutup. Mereka juga tak membangun paparan fisik yang sesuai dengan yang direncanakan.

Sehingga Pemkab Sidoarjo

dalam waktu dekat ini akan melakukan somasi untuk yang ketiga kalinya. Dalam perjalanan usahanya yang tidak bisa berjalan baik dan lancar, dan tak bisa memberikan masukkan PAD yang bagus, kemungkinan besar akan diberhentikan.

Perlu diketahui sejak terjadi penembakan di depan Cafe Ponti, kondisi cafe mengalami buka tutup. Baru dibuka kembali, dengan komitmen tak menjual minumar keras, ternyata hingga kini masih ada pihakpihak yang ingin menutup cafe itu. Bupati Saiful Ilah menegaskan, tak ada masyarakat yang bisa menutup usaha cafe ini, yang bisa menutup adalah Pemkab sendiri, karena yang mengizinkan untuk buka kembali. ‘’Jangan sampai ada orang luar yang ingin menutup, nanti Pemkab dinilai tak punya kewibawaan,’’ tegas Saifu Ilah.

Sementara itu Kepala Bagian KerjasamaPemkab Sidoarjo, Ari Suryono SSos menambahkan, seandainya terjadi penghentikan kotrak kerjasama, tempat usaha sekitar Ponti akan dilakukan atau diberikan kepada pihak ketiga. Ditawarkan pihak ketiga lagi, siapa pengusaha yang bisa konsisten dan memberikan kontribuasi PAD yang baik kepada Sidoarjo. ‘’Ya itu yang bisa mengelola wilayah Ponti Jalan Lingkar Barat itu,’’ katanya.Q ach

PNS Sidoarjo Harus Dites Narkoba Sidoarjo, Bhirawa PNS di Pemkab Sidoarjo perlu dites urine untuk mengetahui penyalahgunaan Narkoba. Karena kini penyalahgunaan Narkoba telah merambah pada semua kalangan termasuk PNS. Seperti baru-baru ini terjadi di lingkungan Pemkot Malang, seorang PNS saat dites urinenya ternyata positif memakai Narkoba. ali kusyanto/bhirawa PNS dapat perhatian, karena PNS termasuk figur yang Supriyanto jadi teladan di dalam masyarakat. Sepak terjangnya selalu jadi contoh di masyarakat.

Sehingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo siap untuk membackup kegiatan Pemkab Sidoarjo, bila ingin mengadakan tes urine bagi PNS untuk mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba. ‘’Tidak soal tes urine untuk PNS saja, kami juga siap diundang dalam berbagai kegiatan yang arahnya untuk memberikan pembinaan pegawai agar tak terjerumus dalam pemakaian Narkoba,’’ kata Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, Rabu (2/4) kemarin.

Menurut Supriyanto, selama ini sejumlah kalangan masyarakat di Kab Sidoarjo telah mengundang BNNK Sidoarjo dalam upaya mewujudkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sidoarjo itu. Seperti dari kalangan PKK Kecamatan, PKK Desa, Karangtaruna, sekolahan dan Perguruan Tinggi. ‘’Kami siap diundang untuk memberikan materi-materi yang fokusnya pada (P4GN) di Kab Sidoarjo secara cuma-cuma,’’tegas Supriyanto.

Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo, Drs M Ilhamudin, sangat mendukung sekali bila ada tes urine bagi PNS untuk mengetahui penyalahgunaan Narkoba. Bahkan bersedia untuk dites yang pertama kali, apabila dilakukan di lingungan Setda Pemkab Sidoarjo.

Menurut Ilhamudin, untuk melakukan tes Narkoba ini harus dilakukan secara mendadak. Sebab kalau sebelumnya ada pemberitahuan, maka bila ada PNS yang memang menjadi pecandu Narkoba akan bisa menghindar.

Menurut Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH, tiap tahun sebenarnya digelar tes kesehatan untuk PNS. Didalamnya selain cek penyakit, juga ada cek terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang. Karena anggaran terbatas, biasanya jumlah pesertanya juga terbatas. ‘’Tahun ini juga akan kita rencanakan,’’ ujar Happy.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Komisi A Temukan PNS Terlibat Kampanye Caleg

Relawan Sosialisasi ke Penyandang Distabilitas Tekan Angka Golput pada Pileg 9 April Madiun, Bhirawa Untuk menekan angka golongan putih (Golput) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang, sejumlah relawan dari Demokrasi mendatangi Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Hidayah di Mejayan, Kabupaten Madiun, Rabu (2/4).

Sumenep, Bhirawa Komisi A DPRD Sumenep sering menerima laporan dari warga terkait adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut terlibat langsung kampanye atau mencari dukungan calog legislatif (caleg). Anggota Komisi A, DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir mengatakan, pihaknya sering mendapatkan laporan dari warga terkait adanya PNS yang terlibat langsung dalam dukung mendukung caleg, bahkan ikut dalam kampanye caleg tertentu.

Padahal dalam aturannya, para abdi negara itu dilarang ikut terlibat kampanye.

"Kami sering mendapatkan laporan dari warga, dimana ada PNS yang terlibat dalam kampanye bahkan mencari dukungan salah satu caleg tertentu, sebenarnya itu tidak boleh," kata Hamid, kemarin.

Hamid memaparkan, salah satu kasus terbaru keterlibatan PNS dimomen kampanye itu adalah Moh Feri Sugianto, Staf Bagian Umum Setda Sumenep, warga Dusun Barat Gunung, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumenep yang saat ini sudah dilaporkan warga ke panwalu kabupaten Sumenep. "Staf Bagian Umum Setkab Sumenep itu memasang alat peraga kampanye dan ikut serta dalam penggalangan dukungan. Informasinya sekarang sudah dilaporkan ke Panwaslu," terangnya.Q sul

Di hadapan puluhan siswa distabilitas (penyandang cacat) yang sudah mempunyai hak pilih, relawan memperagakan bagaimana cara mencoblos yang benar.

Dalam sosialisasi ini, ada empat lembar kertas surat suara yang dijelaskan. Yakni kertas suara untuk DPRD II, DPRD I, DPD, dan DPR RI. “Khusus untuk DPD, surat suaranya berbeda karena langsung tampak gambar calonnya. Sementara surat suara lainnya hanya menampilkan nomor dan nama Caleg saja,” kata salah satu anggota Relawan Demokrasi, Siti Latifah.

Menurutnya lagi, pelaksanaan sosialisasi dihadapan penyandang cacat ini, hanya dalam bentuk suara atau gerak saja. “Mengingat alat peraga atau template khusus bagi penyandang cacat dari KPU belum ada, kami hanya memberi contoh bentuk surat suara yang bakal di coblos nantinya,” jelas Siti.

KPUD Belum Lakukan Sosialisasi Pileg di Lapas Sampang, Bhirawa Belum adanya sosialisasi pemilihan umum legislatif 2014 di lapas kelas II Sampang, dipastikan akan berdampak tingginya angka warga binaan yang tidak menggunakan hak suara karena tidak mengetahui teknis pemilihan.

Rabu (2/4) Kapolres Sampang bersama Dandim 0828 Sampang melakukan cek kesiapan Pileg 2014 di lapas kelas II Sampang, namun sayang cek kesiapan pileg tersebut tidak ada satupun komisioner KPUD Sampang yang ikut mengecek kesiapan pileg.

Menurut Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat ditemui dilapas kelas II Sampang rabu 2/4/14, kedatangannya bersama Dandim 0828 Sampang untuk memastikan kesiapan pihak lapas dalam memilihan pileg nanti pada 9 April 2014 bagi warga binaan yang memiliki hak untuk menggunkan suara.

Dari hasil cek di Lapas Sampang dipastikan semuanya akan berjalan lancar, sebab dipastikan nanti pada saat pemilihan legislative TPS Lapas ini disamping digunakan tempat pemilihan bagi warga lapas, kemudian akan digunakan juga oleh tahanan yang berada di Mapolres Sampang sebanyak 35 orang.Q lis

Gabungan LSM Mundur dari Pergerakan Asongan Madiun, Bhirawa Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madiun yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Madiun (FMPM), mengundurkan diri dari tim advokasi (pembela) Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Madiun (Pasma), sejak kemarin.

Meski sebelumnya, gabungan LSM yang terdiri dari LSM WKR, Pedal, Mumpuni, Abimantrana dan LBH Bhirawa itu, getol mendampingi para pedagang asongan dalam memperjuangkan tuntutan mereka untuk dapat kembali berjualan di dalam Stasiun Besar Madiun.

Menurut Koordinator LSM Abimantrana, Herutomo, mundurnya FMPM ini, karena adanya pihak-pihak yang menunggangi pedagang asongan dalam memperjuangkan nasibnya. Herutomo menuding, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dipromotori oleh Firmannoel Telusa, telah menjadi penyusup dalam gerakan itu.

“Gerakan pedagang asongan, sekarang ini tidak murni. Itu menyimpang dari tujuan awal. Karena pada aksi di gedung DPRD Kota Madiun 26 Maret lalu, Firman dari DPK-SRMI dengan memakai baju PRD mengambil alih dan memimpin asongan ke gedung DPRD. Padahal kita saja tidak pernah membawa nama FMPM. Karena ini murni gerakan asongan,” terang Koordinator LSM Abimantrana, Herutomo, kepada wartawan, Rabu (2/4).Q dar

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

Untuk wilayah Kabupaten Madiun, papar Siti, pelaksanaan sosialisasi sudah berlangsung sejak bulan desember 2013 lalu. Sedangkan anggota relawan Demokrasi, terdiri dari 25 orang. Mereka melaksanakan sosialisasi di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

“Masing-masing tim ada tugasnya. Ada yang sosilalisasi ditingkat pemilih umum, ada juga yang sosialisasi kepada pemilih distabilitas. Khusus penyandang distabilitas di SLB, rata-rata sudah mempunyai hak pilih, meski jenjang pendidikannya baru SMP maupun SMA. Karena umurnya banyak yang sudah dewasa,” papar Siti.

Terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Wahyudi, saat mengatakan, pihaknya akan membagikan template braille atau alat baca bagi penyandang tunanetra di tiaptiap TPS. “KPU bakal mendistribusikan sedikitnya 1630 template di tiap-tiap TPS. Namun hanya untuk surat suara DPD saja,” kata Wahyudi, kepada wartawan.

Dari data yang ada di KPU, jumlah distabilitas untuk Tuna Netra sebanyak 151 orang, Tuna Daksa 1.206 orang, Tuna rungu 269 orang, Tuna Wicara 55 orang, Tuna Grahita 150 orang dan cacat lainnya sebanyak 195 orang.Q dar

nas/bhirawa

Kabag Humas POlres Batu, AKP Yantofan, saat menunjukkan barang bukti miras illegal yang berhasil diamankan dari sejumlah toko di Batu.

Hilangkan Miras Selama Kampanye Batu, Bhirawa Liburan panjang hari Sabtu hingga Senin (29-31 Maret) kemarin menjadi berkah bagi Pemerintah Kota (pemkot) Batu dengan masuknya ribuan wisatawan ke kota ini. Namun kerja keras harus dilakukan Polres Batu untuk mengamankan peredaran minuman keras (miras) illegal. Selain itu pengamanan peredaran miras illegal dilakukan juga untuk melakukan cipta kondisi aman selama pelaksanaan kampanye.

Dari operasi yang dilakukan kepolisian, seorang ibu rumah tangga berinisial RW (46), warga Dusun Tinjumoyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu harus berurusan dengan polisi. “Ia kedapatan menjual minuman keras berbagai merek tanpa dilengkapi dengan izin yang berlaku,” ujar Kabag Humas Polres Batu, AKP Yantofan mendampingi Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, kemarin.

Penangkapan ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan petugas kepolisian tentang maraknya peredaran miras selama masa kampanye. Banyak simptisan partai menenggak miras sebelum akhirnya bergabung dengan simpatisan yang lain untuk mendengarkan orasi para caleg.

Akhirnya, diketahui bahwa peredaran miras illegal ini salah satunya berasal dari rumah/toko RW. Akibatnya, Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) menggerebek tokonya, dan menemukan 29 miras merek MCD, 24 botol stanley, 5 botol mansion, 9 botol vodka dan 11 newport.

Beberapa saat kemudian polisi melanjutkan menggerebek rumah seorang tukang kebun berinisial NS, warga Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 5 botol iceland, 6 botol drum whisky, 19 botol MH Whisky, 7 botol vodka, 14 botol MH Brandy, 33 botol Kuntul dan 22 botol Mc Donald.

Selain menggerebek dua toko tersebut, polisi juga menggerebek 4 toko lain di Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Di salah satu toko di Kecamatan Pujon, petugas menemukan puluhan botol miras import yang berharga ratusan ribu hingga jutaan Rupiah.

Yantofan membenarkan penggerebekan 6 toko yang menjual miras tersebut.

"Operasi miras ini kita laksanakan untuk menjaga stabilitas keamanan selama masa kampanye, toko-toko minuman keras tersebut berada di Kota Batu dan 3 Kecamatan yang ada di wilayah Malang Barat," tambah Yantofan.

Menurutnya, Polres Batu ingin membuat cipta kondisi aman dan tertib selama kunjungan wisatawan dan selama masa kampanye. Pasalnya, selama ini hasil dari pantauan petugas, banyak massa yang terlibat dalam kampanye sebelum berangkat minum-minuman keras terlebih dahulu.

Hal ini bisa terlihat dari tindak tanduknya, seseorang minum miras, begitu juga dari bau mulutnya. Yantofan bersyukur selama masa kampanye, wilayah hukum Polres Batu aman terkendali tidak ada insiden. Menurut Yantofan sedikitnya ada 400 botol miras yang berhasil diamankan dalam operasi ini. Keenam penjual miras tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka memang tidak ditahan namun dikenakan tipiring, sementara barang bukti miras akan dimusnahkan.Q nas

dar/bhirawa

Salah satu relawan memberikan sosialisasi kepada siswa SLB Al Hidayah.

Pendistribusian Logistik Pileg Aman Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang sudah mendistribusikan logistik untuk pelaksanaan Pemlihan Umum Legislatif (Pileg) 2014, di tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Sehingga logistik pileg tersebut saat ini masih dilakukan setting formulir di masing-masing PPK. Dan pada tanggal 5 April 2014 mendatang sudah selesai, dan siap didistribusikan di tingkat Panitian Pemungutan Suara (PPS).

“Intinya dalam pendistribusian logistik itu relative lancar dan aman, serta tidak ada kendala yang berarti. Dan KPUD sendiri sudah melakukan penggantian surat suara yang rusak. Sehingga masyarakat jangan mengkhawatirkan terkait adanya kerusakkan surat suara, pada hari pelaksanaan pencoblosan,” tegas Komisioner KPUD Kabupaten Malang Umar Kayam, Rabu (2/4), kepada Bhirawa.

Disebutkan, di Kabupaten Malang yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.962.748 jiwa, dari jumlah penduduk sebanyak 2.342.983 jiwa.

Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 4.580 lokasi.

Dengan banyaknya jumlah pemilih tetap, maka KPUD bekerja keras untuk melakukan persortiran kertas suara jika terjadi kerusakan. Sehingga kerusakan surat suara tersebut bisa diketahui dan segera kita ganti dengan yang baru.

“Sampai saat ini dalam pendistribusian logistik ke PPK yang tersebar di 33 kecamatan tidak ada masalah. Karena semua logistik yang kita didistribusikan tidak ada yang kurang, karena sebelum didistribusikan, KPUD telah melakukan persortiran surat suara. Sehingga dengan pelaksanaan pileg mendatang, pihaknya berupaya menekan kecurangan terkait dengan hasil perolehan suara para calon legislative (caleg),” kata Umar.

Secara terpisah, Bidang Pengawasan dan Penyidikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang George da Silva menegaskan, ada 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yang menjadi prioritas utama saat pelaksanaan perhitungan suara di tingkat PPK, sehingga pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat.

“Itu kita lakukan agar hasil suara pemilih tidak terjadi penggelumbungan suara," tegasnya.Q cyn

Dewan Desak Pemkab Jalankan 100 Perda Baru Sebelum Masa Berakhirnya Jabatan Anggota Dewan Menjelang akhir jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, hal tersebut telah membuat anggota dewan setempat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segara untuk menyajikan secara detail terkait produk hukum yakni peraturan daerah (perda), yang sudah dibuat bersama selama lima tahun terakhir ini.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malan Susianto, Rabu (2/ 4), kepada wartawan mengatakan, setiap tahun anggota DPRD bersama Pemkab Malang telah membuat 20 perda, sehingga dalam lima tahun, DPRD membuat 100 perda yang sudah dibuat oleh legislatif dan eksekutif.

“Namun, dalam perkembangannya, apakah perda itu sudah diimplementasikan oleh Pemkab apa belum,” tegasnya.

Misalnya, lanjut dia, apakah sudah dibuatkan peraturan organik atau belum, karena tanpa peraturan organik, maka perda itu tidak akan bisa dijalankan. Hal itu disebabkan, Pemkab harus bisa menyajikan secara detail kepada panitia khusus (pansus) yang dibentuk oleh anggota dewan, dan Bagian Hukum Pemkab Malang.Sehingga dengan begitu hasil produk hukum tersebut, yang jumlahnya 100 produk hu-

kum dibuat tidak sia sia.

“Dengan banyaknya perda baru yang kita buat bersama eksekutif dan untuk bisa dijalankan, maka Bupati Malang harus memacu Bagian Hukum agar segera melengkapi perda baru tersebut. Sehingga dengan peraturan organic, maka aturan yang sudah dibuat bisa dijalankan, sebelum 50 anggota dewan mengakhiri masa jabatannya diakhir tahun ini,” ujar Susianto.

Sementara, kata dia, sekian ratus perda yang hingga kini belum dijalankan oleh Pemkab Malang, salah satunya yakni perda cagar budaya. Dengan alasan, karena masih perlu disiapkan tentang Peratutaran Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Selain itu, untuk menjalankan

perda cagar budaya tersebut membutuhkan orang-orang yang ahli dalam sejarah, karena untuk mendata situs-situs sejarah yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

Selain itu, masih dijelaskan Susianto, sebagian cagar budaya juga belum didaftarkan ke lembaga kepurbakalaan. Karena informasi yang kita terima dari Pusat Perbukalaan Trowulan Mojokerto, ada beberapa cagar budaya seperti Candi Kidal, Candi Sumberawan, dan Candi Jago, yang hingga kini belum didaftarkan ke Pusat Purbakala. “Sehingga belum didaftarkannya ketiga cagar budaya tersebut, maka ketiga candi tersebut belum bisa masuk sebagai cagar budaya secara nasional,” paparnya.Q cyn

cyn/bhirawa

Candi Jago yang berada di wilayah Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, yang hingga kini belum didaftarkan ke Lembaga Pusat Purbakala.

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

JAWA TIMUR

Ditindaklanjuti, Informasi PPK Terindikasi Tak Netral

KILAS JATIM

Panwas Plenokan Kasus Marjito Tuban, Bhirawa Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban, hingga hari ini belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap ketua dewan koperasi Jawa Timur, Marjito Gisan Atmojo, yang merupakan calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur (Jatim). Marjito ditengarai melakukan pelanggaran dalam kegiatan sosialisasinya beberapa waktu lalu di Kabupaten Tuban.

Edy Toyibi, Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu (P4), Panwaslu Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa menyatakan kalau pihaknya sudah melayangkan surat panggilan yang kedua untuk Marjito, namun pihak yang bersangkutan belum memenuhi panggilan hingga saat ini, juga tidak ada keterangan terkait ketidak hadiranya ke Panwaslu Kabupaten Tuban.

“Kami sudah melayangkan surat pemanggilan kedua untuk kami konfirmasi, namun yang berasangkutan belum memenhi panggilan itu sampai siang ini.” kata Edi Totibi, kepada Bhirawa di kantor Gakumdu Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Tuban.

Lebih lanjur dijelaskan, saat ini pihaknya berencana melayangkan surat panggilan yang ketiga kepada Marjito.

Jika dalam panggilan ketig itu, Marjito tidak memenuhi panggilan Paswas tanpa memberikan alasan, pilihan terahir adalah melakukan pleno untuk menarik kesimpulan atas unsur pelanggaran yang dilakukan Marjito dalam kegiatan pengumpulan anggota koperasi yang ternyata juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabuaten Tuban. hud

Bongkaran Pasar Dijarah Warga Situbondo, Bhirawa Rencana Pasar Asembagus menjadi pengembangan pusat second city, mulai dihantui sejumlah masalah serius akhirakhir ini. Salah satu diantaranya, kejadian hilangnya sejumlah aset vital milik Pasar Asembagus yang ditengarai dijarah warga yang tak bertanggung jawab, kemarin (2/4). Kejadian ini terungkap, sebelum Komplek kawasan Pasar Asembagus dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, sejumlah bagian kompleks Pasar Asembagus, seperti kusen dan besi sudah tidak tampak lagi dilokasi. Hanya beberapa bagian gedung saja yang masih tampak melekat dilokasi pasar. Hingga kini, kasus yang sempat menghebohkan tersebut masih simpang siur dan belum diketahui siapa pelaku utama dibalik penjarahan tersebut.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo, Tri Cahya Setia Ningsih Msi, ketika dikonfirmasi mengakui perihal hilangnya sejumlah aset milik Pasar Asembagus, kemarin. Menurut Tri-panggilan akrabnya-kejadian itu akan disikapi serius dengan menempuh jalur hukum ke Mapolres Situbondo.

“Nanti, akan saya buat laporan ke Polisi, terkait hilangnya sejumlah aset milik Pasar Asembagus tersebut, setelah laporan dari Kepala Pasar rampung,” papar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo itu. awi

Hubungan Penyelenggara Konstruksi Perlu Diatur Kabupaten Blitar, Bhirawa Semakin banyaknya masyarakat yang berminat pada bidang usaha jasa konstruksi harus diimbangi dengan pembinaan dan pengaturan. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan jasa kontruksi dapat dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif, efesien, tertib dan tidak menimbulkan konflik. Melihat persoalan itu DPRD Kabupaten Blitar menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang ijin usaha jasa konstruksi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon mengatakan, pembahasan Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi telah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan staf ahli dewan. “Hal itu dilakukan untuk mendapatkan masukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Karena pembahasan Ranperda IUJK tidak boleh menyalahi undang-undang maupun peraturan diatasnya,” kata Heri.

Ranperda yang digulirkan Komisi III ini diharapkan bisa mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan serta pembinaan usaha jasa kontruksi. Sehingga terwujud iklim usaha yang lebih sehat dari usaha jasa kontruksi. “Dengan harapan pelaksanaan dan persaingan usaha jasa kontruksi bisa sehat,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Blitar Herry Noegroho mengatakan, dengan adanya Ranperda Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi ini tentunya perlu ada kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya serta masyarakat jasa kontruksi pada khususnya. ‘’Dengan adanya Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi ini akan memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi di Kabupaten Blitar,’’ katanya. htn

7

Sumenep, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Sumenep terus mengejar kebenaran informasi anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPL) Kecamatan Dasuk, Kholil yang diduga ikut terlibat langsung dalam mencari dukungan salah satu caleg tertentu di daerah pemilihan (dapil) IV meliputi kecamatan Dasuk, Rubaru, Ambunten dan Pasongsongan.

nas/bhirawa

Warga yang berasal dari desa di sekitar mata air Umbul Gemulo saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balaikota Batu untuk memperjuangkan eksistensi mata air beberapa waktu lalu.

Resahkan Warga, KLH Tegur Konsultan Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) mengirimkan surat teguran kepada pemrakarsa dan konsultan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pembangunan hotel The Rayja. Hal ini berkaitan pemasangan banner pengumuman hasil analisa amdal yang telah meresahkan warga di lima desa. Yaitu, Desa Bulukerto, Bumiaji, Sidomulyo, Pandansari, dan Cangar.

Dalam klarifikasinya, kepala KLH Kota Batu, M.Muchlis mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil dari analisa amdal untuk hotel The Rayja yang dibangun di area konservasi Sumber Mata Air Umbul Gemulo di Desa Bulukerto. “Proses amdal belum dimulai. Yang ada saat ini adalah proses konsultasi publik yang dilakukan oleh pemrakarsa dengan menunjuk konsultan,”ujar Muchlis saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/4).

Pihak konsultan telah menunjuk dua desa, yaitu Punten dan Bulukerto untuk dijadikan obyek konsultasi mencari masukan terkait

dampak lingkungan dari rencana pembangunan hotel. Konsultan menunjuk dua desa ini karena lokasi hotel yang secara administratif berada di wilayah kedua desa tersebut. Adapun konsultasi itu dilakukan secara bertahap, yaitu Desa Punten baru kemudian Desa Bulukerto.

“Kesalahan pemrakarsa dan konsultan, ketika proses konsultasi bari dilakukan di Punten, mereka langsung memasang banner pengumuman. Hal ini yang membuat warga desa yang lain resah. Seharusnya, proses konsultasi ini dilakukan kepada semua pihak, baru setelah itu pengumuman dipasang,” jelas Muchlis.

Selain itu, katanya, KLH Batu juga meminta agar masyarakat yang dijadikan obyek mencari masukan tidak hanya dari Desa Punten dan Desa Bulukerto saja. Namun juga desa-desa lain yang berada di sekitar Mata Air Gemulo yang secara langsung terkena dampak dari pembangunan hotel. Untuk itu, KLH Batu akan memediasi warga desa yang lain itu untuk bisa menyampaikan pemikirannya tentang lingkungan hidup. nas

Bupati Serahkan Hadiah Turnamen Pencak Silat Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, serahkan hadiah turnamen Pencak Silat Tingkat Pelajar SMP – SMA se Kab. Madiun tahun 2014. di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Rabu (2/4). Ketua IPSI Kab. Madiun PW. Widodo melaporkan, pada tanggal 18 s/ d 20 Januari 2014 IPSI Kabupaten Madiun menyelenggarakan Turnamen Pencak Silat Pelajar Tahun 2014 yang diikuti oleh Pelajat SMP dan SMA/ SMK se Kab. Madiun bertempat

di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kab. Madiun. Dari kejuaraan tersebut akhirnya Juara I dimenangkan oleh SMA N Nglames, Juara II diraih oleh SMAN I Mejayan dan Juara III diraih oleh SMK Wonoasri.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya turnamen ini adalah untuk mencari bibit atlit berbakat khususnya atlit pencak silat, yang nantinya akan dipersiapkan mewakili Kabupaten Madiun di even Regional maupun Nasional. Kepada para pemenang turnamen ini akan diberikan hadiah, tropy dan

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menyerahkan hadiah, piagam dan tropy kepada para pemenang turnamen Pencak Silat Tingkat Pelajar SMP – SMA se Kab. Madiun tahun 2014.

piagam penghargaan dari Pemkab Madiun.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, Pencak Silat adalah seni beladiri asli Indonesia dan kebanyakan besar lahir di Madiun. Ini merupakan aset Pemkab. Madiun yang harus kita lestarikan keberadaannya.

Selain itu, seni beladiri juga merupakan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang harus dikembangkan terus sehingga pada akhirnya akan melahirkan sebuah prestasi yang mampu mengharumkan nama Bangsa dan Negara kita.

Kejuaraan Pencak Silat pelajar SMP-SMA/SMK Tingkat Kab. Madiun Tahun 2014 ini hendaknya menjadi imbrio untuk kejuaraan berikutnya yang lebih tinggi lagi. Untuk itu para atlit Kab. Madiun dihimbau untuk tidak lekas merasa puas dengan yang dihasilkan kali ini.

Bupati mengharapkan agar terus berlatih dan belajar untuk yang lebih baik lagi sehingga mampu berprestasi pada Turnamen Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Nasional. “Kepada para pelatih diharapkan untuk mensuport atlitnya untuk berlatih terus dengan berbagai cara, apabila perlu mereka yang berprestasi diberikan penghargaan berupa uang pembinaan,” tegas bupati Muhtarom. dar

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan mengatakan, pihaknya menerima informasi dari warga bahwa ada salah satu anggota PPK Dasuk yang ikut serta dalam kampanye caleg di Kecamatan Rubaru. Karena tempat kejadiannya dikecamatan Rubaru, pihaknya langsung meminta Panwascam Rubaru untuk menggali informasi tersebut dari warga yang memberikan informasi tersebut.

“Kami memang menerima informasi dari warga Rubaru bahwa ada anggota PPK Dasuk yang mencari dukungan caleg tertentu di kecamatan Rubaru, tapi bukan laporan, masih sebatas informasi, makanya kami langsung meminta Panwascam Rubaru untuk mengklarifikasi kebenarannya kepana informan tersebut,” kata Zamrud kepada Bhirawa, Rabu (2/3).

Zamrud menyampaikan, kalau memang warga tersebut mempunyai bukti dan saksi yang bisa menjelaskan keterlibatan PPK dalam mencari dukungan caleg tertentu itu, pihaknya mempersilahkan untuk dilaporkan kepada Panwas, selanjutnya diproses sesuai prosedurnya. “Silakan dilaporkan dan disampaikan kepada Panwascam, berikan keterangan sebenar-benarnya dan berikan bukti yang mendukung,”

jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan, Rahwini menyatakan, pihaknya kini sedang proses klarifikasi terhadap informan tersebut dan belum bisa memastikan apakah PPK yang bersangkutan itu benar-benar terbukti sebagai tim sukses caleg tertentu atau tidak, sebab seorang penyelenggara pemilu harus bertindak netral tidak boleh berpihak pada caleg tertentu. “Saat ini kami sedang proses klarifikasi, jadi belum bisa memastikan anggota PPK itu tidak netral,” urai Rahwini.

Guna memastikan PPK itu benar-benar terbukti sebagai tim sukses atau sengaja menggiring warga untuk memilih caleg tertentu, pihaknya membutuhkan beberapa keterangan saksi sebagai bukti. “Kalau memang warga yang memberikan informasi itu sudah lengkap buktinya, silahkan disampaikan dengan bentuk laporan dan kami pasti tindak lanjuti sesuai prosedur yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Sumenep merekomendasikan tiga anggota KPPS Desa Paliat, Kecamatan Sapeken agar dipecat oleh KPU karena terindikasi tidak netral atau ikut dalam tim sukses caleg tertentu. sul

Formulir Model D Plano Hambat Pileg Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep berencana mencetak sendiri logistik pileg jenis formulir model D Plano, lantaran tidak didistribusikan dari KPU Provinsi, namun hingga sekarang, meski KPU setempat sudah mulai mendistribusikan logistik lainnya kesejumlah TPS di kecamatan Kepulauan, ternyata KPU belum menyertakan formulir model D Plano tersebut, akibatnya dikhawatirkan akan mengganggu tahapan pileg yang tinggal beberapa hari.

Komisioner KPU Sumenep, Moh Ilyas menyatakan, hingga sekarang pihaknya belum mencetak formulir model D, DA dan DB plano secara keseluruhan karena master D Plano tingkat DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi belum diterima KPU setempat. Jika sampai tanggal 3 April, master itu belum diterima KPU setempat, dipastikan akan berdampak pada tahapan pileg.

“Sesuai petunjuk KPU Provinsi, kami harus mencetak formulir model D, DA, dan DB plano untuk DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI. Namun yang sudah kami cetak baru formulir D Plano DPR RI dan DPD, sedangkan untuk DPRD Kabupaten dan Provinsi masih belum karena masih belum ada masternya,” kata Moh Ilyas, Rabu (2/3).

Dia mengungkapkan, untuk mencetak formulir D plano yang kurang itu harus menunggu master dari KPU Provinsi Jawa Timur karena KPU setempat tidak bisa langsung mencetak tanpa ada masternya. “Kami tetap menunggu masternya, tidak bisa mencetak tanpa master dari Provinsi Jatim,” ungkapnya. sul

Bulan Ini, Pemkab Mulai Perbaiki Jalan Rusak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan secara bertahap dengan anggaran dari APBD senilai Rp138 miliar hingga akhir April tahun 2014 ini.

Hal ini disampikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media (Humas Media) Pemkab Tuban Teguh Setyobudi. Saat ini Pemkab sudah menyelesaikan tahap perencanaan untuk perbaikan dan perawatan ruas jalan yang ada.

Selanjutnya, pelaksanaan proyek pengerjaanya, karena anggaran perbaikan dan perawatan jalan telah masuk pada

anggaran tahun 2014. “Secara bertahap dilaksanakan mulai akhir Maret kemarin hingga akhir April 2014,” kata Teguh Setyobudi.

Dari total jalan yang ada di Kabupaten Tuban sepanjang 230.000 kilo meter, sekitar 15 persen mengalami rusak ringan, sedang hingga rusak berat, tersebar di seluluh Kabupaten.

Dijelaskan Teguh, penyebab kerusakan jalan juga bera-

gam, mulai faktor alam hingga faktor manusia yang menggunakan jalan tidak semestinya, yakni melebihi kapasitas muatan. “Pada umumnya karena pembebanan kendaraan yang melebi kapasitas jalan dan alam, seperti air (Banjir) dan kondisi tanah yang labil,” jelas Teguh.

Diberitakan sebelumnya, rusaknya sejumlah akses jalan di poros Pedesaan, dikeluhkan warga karena mobilitans mereka menjadi tidak lancar. Selain itu, parahnya kondisi jalan juga tidak jarang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang tidak mengetahui kondisi jalan rusak. hud

khoirul huda/bhirawa

Salah satu jalan di wilayah Kecamatan Grabakan yang kondisinya sangat memperihatinkan dan membahayakan penguna jalan.

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pahing, 3 APRIL 2014

Jaga Ketahanan Pangan

Realisasi Penyerapan Beras Bulog Sub Divre Bojonegoro Bulan Maret

Pemkab Lamongan Terapkan Satu Desa Satu Lumbung Lamongan Bhirawa Kemampuan Bulog untuk membeli hasil panen petani di Lamongan hanya sebatas tujuh persen. Untuk menjaga ketahanan pangan Pemkab Lamongan mencanangkan program satu desa satu lumbung pangan.

suprayitno/bhirawa

Sukandar Sn bersama Bupati Fadeli berikan arahan terkait program ketahanan pangan di Lamongan.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,327.00

11,215.00

SGD

9,000.40

8,910.69

EUR

15,604.08

15,448.66

JPY

10,967.27

10,856.73

GBP

18,877.58

18,687.55

sumber: Bank Indonesia (2 April 2014)

RAGAM EKBIS

Kembangkan Komputer dalam Genggaman Surabaya,Bhirawa Teknologi smartphone bakal terus berkembang, sebab salah satu produsen Asus mulai menempatkan kemampuan komputasi notebook yang bertenaga untuk memenuhi kebutuhan komputasi sehari-hari ke sebuah smartphone, yakni ASUS Zenfone.

“Kami memandang smartphone sebagai sebuah komputer yang bisa dibawa dalam genggaman tangan,” kata Juliana Cen, Manager of Product Management and Marketing, ASUS Indonesia, pada sejumlah wartawan di salah satu hotel yang ada di Surabaya (2/4). Smartphone, lanjutnya mempunyai prosesor, grafis, memori, tempat penyimpanan data, baterai, kamera dan layar LCD. Demikian pula dengan notebook yang juga memiliki prosesor, kemampuan grafis, memori, tempat penyimpanan data, baterai, kamera dan layar LCD. Jadi apa perbedaan antara smartphone dan laptop? “Hanya bentuknya saja yang lebih kecil, tetapi kemampuannya hampir sama,” sebut Juliana.

Sebelum fokus di bisnis smartphone, ASUS memulai bisnisnya di tahun 1989 sebagai sebuah perusahaan komputer dan dikenal sebagai brand motherboard No. 1 di dunia. ASUS kemudian menjadi sebuah brand notebook terbesar kedua di dunia untuk pasar konsumen dan kini menjadi brand notebook terbesar di Indonesia.

Dalam 25 tahun terakhir, ASUS telah memimpin dalam inovasi teknologi komputer dan desain. Di 2013 saja, ASUS telah memenangkan 4.256 penghargaan dari lembaga profesional di seluruh dunia.Ini berarti ASUS mendapat lebih dari 11 penghargaan per hari. Sejumlah lembaga professional kerap memberikan penghargaan pada produk-produk yang lebih inovatif atau produk yang terbukti memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang lain.

“Sepanjang tahun 2013 lalu, ASUS sudah mendapatkan 4.256 penghargaan dari berbagai lembaga profesional di seluruh dunia.

“Ini membuktikan bahwa ASUS benar-benar memimpin dalam inovasi dan kinerja produk,” jelas Juliana. Q ma

DIJUAL SURABAYA RUMAH DIJUAL Luas tanah 200 m2, luas bangunan 215 m2, 4 kamar tidur, 2 gudang dan 3 kamar mandi, alamat Wisma Tirto Agung Asri III/12 Surabaya. Hub 081223846262 sdr.Heidy No.361/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4128 ET, a/n Amiruddin Ds Kertosari RW 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.362/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5471 GB, a/n Misnadin, Ds Sopet RW 08/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.363/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB no. 9522556J, Nopol P 5918 GC, a/n Ach. Eko Saputra, Ds Talkandang RW 06/02, Kec. Kota Situbondo.

No.364/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2012, Biru, AG4741OJ, a/n. Agus Windhu Wibowo, Perum Puri Mas P-18 RT/RW 02/05, Kel Botoran-T.Agung No.365/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2006, Merah Marun, AG6544SF, a/n. Lukman Junaidi SPd, Ds. Tawansari, Kedungwaru-T.Agung No.366/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Beat, AG6326ON, th. 2013, Orange Biru, a/n. Arif Susanto, Ds. Simo, Kedungwaru-T.Agung No.367/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2699TZ, a/n. Soedjati, Jl dr Wahidin, Kedungwaru RT 2/1-T.Agung No.368/IMB/BI-II/2014

Menurut Bupati Lamongan Fadeli, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebab petani memiliki kedudukan yang strategis namun sering kali dirugikan karena jatuhnya harga komoditas pangan di saat panen raya, keterbatasan modal usaha baik untuk pengolahan, penyimpanan maupun distribusi sedangkan saat musim tanam harga komoditas menjadi tinggi.

Untuk menjaga ketahanan pangan, tahun ini Fadeli mencanangkan Program Satu Desa Satu Lumbung Pangan untuk

menjaga stabilitas harga komoditas, terutama padi Kabupaten Lamongan. ”Dari 474 desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan, masih terdapat 229 desa yang belum mempunyai lumbung pangan. Oleh karena itu di tahun 2014, Pemerintah Daerah menganggarkan dana sebesar Rp. 1.000.000 bagi setiap desa untuk memfasilitasi pembangunannya”, Ungkap Fadeli.

Ia berharap agar dari 19.611 ha lahan yang saat ini siap panen, hasil panen tersebut tidak langsung dijual namun dapat disimpan di lumbung pangan desa set-

empat. Sehingga ada nilai tambah bagi gabah yang dipanen dan bisa lebih memberi kesejahteraan.

Sementara itu, Asisten Kepala Perum Bulog Subdivre Jatim Sukandar SN mendukung penuh program tersebut karena bisa menjaga harga komoditas.

Dari data yang disampaikan oleh Sukandar, target pengadaan beras dalam negeri (Ada DN) untuk wilayah Sub Divre Bojonegoro tahun ini sebesar 200 ribu ton.

Rinciannya, untuk Bojonegoro dijatah penyerapan 100 ribu ton, Tuban dijatah 66 ribu ton dan jatah paling rendah untuk Lamongan sebesar 34 ribu ton.

Sedangkan realisasi penyerapan beras hingga 28 Maret 2014, masih menurut Sukandar, tercapai 17.119 ton atau sebesar 8,6 persen untuk wilayah Sub Divre

Bojonegoro

3.566 ton (3,6%)

Tuban

5.186 ton (7,9%)

Lamongan

8.367 ton (24,6%)

Total

17.119 ton (8,6%)

Bojonegoro. Dengan rincian penyerapan Bojonegoro sebesar 3.566 ton atau 3,6 persen, Tuban sebesar 5.186 ton atau 7,9 persen dan penyerapan terbesar adalah di Lamongan sebesar 8.367 ton atau sebanyak 24,6 persen dari target.

Dalam acara yang diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari SKPD terkait, 27 camat, UPT Dinas Pertanian, Gapoktan dan Kepala Desa yang belum mempunyai lumbung pangan ini mendatangkan narasumber dari Pokja Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Zainal Abidin MS dan Asisten Kepala Perum Bulog Subdivre Jatim Sukandar SN. Q yit

Harga Bumbu Stabil, Cabe Rawit Merangkak Naik Pemprov, Bhirawa Musim pancaroba yang kini menerjang berbagai daerah sentra hortikultura menyebabkan produktifitas menurun. Salah satu produk yang terimbas adalah harga cabe rawit yang dari hari kehari harganya terus merangkak naik di pasaran.

Saat ini, harga cabe rawit eceran rata-rata di Jatim mencapai Rp56.000/kg, cabe merah keriting Rp17.600/kg dan cabe merah besar biasa Rp13.700/kg. Sedangkan di pasar Wonokromo Surabaya, harga cabe rawit mencapai Rp60.000/kg, cabe merah besar Rp14.500/kg, cabe merah besar keriting Rp18.000/kg, tomat sayur Rp3.000/kg, bawang merah Rp14.000/kg, bawang putih Rp11.000/kg, gobis Rp4.500/ kg, kentang Rp9.000/kg dan wortel Rp8.000/kg.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Dr Ir Budi Setiawan MMT menuturkan, harga kebutuhan bahan pokok segar bumbu bumbuhan sampai April relatif stabil bahkan beberapa komoditi turun. Kecuali khusus harga cabe rawit terus naik.

“Kenaikan tersebut pertama karena iklim atau cuaca yang saat ini di berbagai daerah sentra hortikultura masih mengalami panca roba dan

beberapa daerah masih turun hujan,” kata Budi Setiawan, dikonfirmasi, Rabu (2/4).

Akibatnya, lanjut Budi Setiawan, produktifitas beberapa sayur-sayuran menurun sedangkan permintaan pasar naik. Pihaknya juga memastikan, kenaikan harga cabe rawit bukan dikarenakan dampak dari erupsi Gunung Kelud beberapa waktu yang lalu. Tetapi dikarenakan komoditi agrobis ini sifatnya mudah cepat rusak.

Disamping itu, kenaikan harga cabe sebagian produksi cabe Jatim dijual ke berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan dan Indonesia timur. “Kami juga menduga ada spekulan yang mencoba memainkan harga disaat harga cabe rawit naik,” tuturnya.

Tak hanya itu, penyebab turunnya produksi cabe rawit juga karena jumlah petani yang menanam cabe rawit tidak banyak dan tanaman cabe mati karena diserang hama. “Kami setiap hari sela-

lu memantau perkembangan harga sayur-sayuran ini,” ungkapnya. Sementara, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sapuan mengatakan, selama Maret 2014 jumlah inflasi di Jatim terbesar disumbang dari kenaikan harga cabe rawit, yaitu mencapai 43,44 persen.

Pada bulan Maret, harga cabe rata-rata naik sebesar Rp4.344/kg atau rata-rata harga cabe rawit sebesar Rp65.000/kg, dan tertinggi di Probolinggo mencapai Rp72.000/kg. Meskipun harga cabe rawit cukup tinggi, kata Sapuan, tetapi dari hasil pantauannya tidak ditemukan cabe rawit impor di berbagai pasar tradisional di Jatim.

“Memang Jatim sebenarnya adalah gudangnya cabe tetapi hasil produksinya banyak dikirim ke Jakarta, Kalimantan dan Indonesia timur.

Dampaknya harga cabe disentranya terus naik,” jelasnya.

Salah seorang pedagang hortikultura di Pasar Wonokromo, Hermin menjelaskan, masih tingginya harga cabe rawit membuat pembeli mengurangi konsumsinya. Sehingga yang sebelumnya konsumen membeli satu kilo kini hanya membeli setengahnya saja.

“Ya memang begitu. Kalau

dok/bhirawa

Salah satu produk yang terimbas adalah harga cabe rawit yang dari hari kehari harganya terus merangkak naik di pasaran.

harganya mahal pasti pembeli hanya membeli sedikit. Kalau biasanya setengah ya jadi seperempat kilogram saja. Hal

itu tentunya menyebabkan omzet kami berkurang. Mudah-mudahan ini tak berlangsung lama,” harapnya. Q iib

Diterpa Isu Sensitif, Kunjungan Wisman ke Jatim Diprediksi Turun Pemprov, Bhirawa Data Badan Pusat Statisik (BPS) Jatim menunjukkan, selama Februari 2014, jumlah wisman (wisatawan mancanegara) di JawaTimur dari pintu masuk Juanda danTPK (tingkat hunian kamar) hotel berbintang masing- masing turun sebesar 2,34 persen dan 1,25 poin.

Data dari BPS Jatim itu, dibenarkan Sekretaris ASITA Jatim, Nanik dengan mengatakan, banyak isu sensitif yang mengurungkan niat wisatawan untuk datang ke Jatim. Diantaranya adanya dampak Kelud erupsi hingga kenaikan tarif Gunung Bromo. “Kami sudah berupaya mengantisipasi penurunan itu. Akhir Maret lalu kami sudah mengundang pelaku operator Korea dengan upaya ASITA sendiri tanpa bantu-

an pemerintah. Secara bertahap, negara lainnya khususnya Asia akan kami undang untuk bisa mengundang wisatawan lebih banyak lagi,” kata Nanik ketika dikonfirmasi, Selasa (1/4) Nanik juga menyayangkan, saat ini sikap antara ASITA dengan Pemprov Jatim utamanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim masih kurang singkron dalam melakukan aksi promosi dan pemasaran destinasi wisata.

“Kesannya jalan sendirisendiri. Bahkan, saya kira promosi dan pemasaran di dinas juga tidak berjalan maksimal,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melalui Kabid Statistik Distribusi, Sapuan memaparkan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang

datang ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda pada bulan Februari 2014 mencapai 16.476 orang atau turun 2,34 persen dibanding jumlah wisman bulan Januari 2014 yang sebanyak 16.870orang. Secara kumulatif, jumlah wisman Januari-Februari 2014 mencapai 33.346 orang atau turun sebesar 0,72 persen dibanding jumlah wisman periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 33.587 orang.

Pada Februari2014 sebagian besar wisman berkebangsaan Malaysia mencapai 3.584 orang atau turun7,17persen, diikuti kebangsaan Singapura1.799 orang atau naik 61,35persen, dan kebangsaan China sebanyak 1.198 orang atau naik 22,75persen dibanding bulan Januari2014. Q rac

dok/bhirawa

Jagung, salah satu dari sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani Bulan Maret 2014.

Sub Sektor Tanaman Pangan

Turunkan NTP Jatim 0,58% Pemprov, Bhirawa Sub sektor tanaman pangan menjadi salah satu penyebab turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim di Bulan Maret 2014 sebanyak 0,58 persen dari 104,67 menjadi 104,07. Kemudian penurunan juga terjadi karena Sub Sektor Perikanan, Sub Sektor Hortikultura, Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Sub Sektor Peternakan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melalui Kepala Bidang Statistik Distribusi, Sapuan menjelaskan, penurunan NTP ini disebabkan naiknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sedangkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan. Bulan Maret 2014, semua sub sektor pertanian mengalami penurunan NTP. Penurunan NTP terbesar terjadi pada Sub Sektor Tanaman Pangan sebesar 1,43 persen dari 101,53 menjadi 100,08 diikuti Sub Sektor Perikanan 0,36 persen dari 106,49 menjadi 106,11.

Selanjutnya Sub Sektor Hortikultura 0,22 persen dari 103,24 menjadi 103,01, Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,20 persen dari 102,23 menjadi 102,02 dan Sub Sektor Peternakan 0,09 persen dari 110,28 menjadi 110,18. Indeks harga yang diterima petani turun 0,26 persen dari 115,46 pada Bulan Februari menjadi 115,17 pada Bulan Maret 2014. Penurunan inde-

ks ini disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petani pada Sub Sektor Tanaman Pangan sedangkan empat sub sektor pertanian lainnya mengalami kenaikan. Sub Sektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 1,09 persen.

Sedangkan Sub Sektor Peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen, Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,13 persen, Sub Sektor Perikanan 0,10 persen dan Sub Sektor Hortikultura 0,07 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani Bulan Maret 2014 adalah cabai rawit, udang, sapi potong, kayu nilam, apel, ikan kembung, ikan kakap, ikan tongkol, bawang merah dan ikan layur/beladang. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima petani adalah gabah, ikan bandeng, jagung, jeruk, ikan lemuru, cumi-cumi, durian, kopi, kelapa dan ikan layang.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan 0,32 persen dari 110,31 pada Bulan Februari menjadi 110,67 pada Bulan Maret 2014. Kenaikan indeks ini disebabkan indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen serta indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal naik sebesar 0,29 persen. Q rac

OLAHRAGA

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

9

LINTASAN

Persitema Temanggung Tanpa Pemain Asing Temanggung, Bhirawa Manajemen Persitema Temanggung, Jawa Tengah, memastikan pada laga Divisi Utama 2014 tanpa melibatkan pemaian asing karena lebih mengandalkan para pemain lokal yang ada.

“Kami sudah mempertimbangkan masak-masak, semua dikorelasikan dengan situasi dan kondisi yang ada,” kata Manajer Persitema, Yunianto di Temanggung, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan hasil rapat dalam pertemuan manajemen yang dilaksanakan di Surabaya sekitar dua bulan lalu pemain asing tidak wajib. Artinya, ketika punya pemberdayaan pemain lokal, hal itu akan lebih baik.

“Kami putuskan untuk putaran pertama akan memberdayakan pemain-pemain lokal,” katanya.

Ia mengatakan untuk menghadapi musim kompetisi 2014, Persitema melakukan tambal sulam pemain sehingga kerangka yang ada dilakukan evaluasi kemudian lini yang masih ada kekurangan dilakukan penambalan.

“Kami melakukan pengisian atau memanggil beberapa pemain yang diseleksi kemampuan, bakat, dan mental sesuai dengan kebutuhan tim dan kami percayakan sepenuhnya kepada pelatih yang sudah kami evaluasi dan cukup berpengalaman untuk bisa memeberikan yang terbaik bagi Persitema,” katanya.

Menyinggung target Persitema pada putaran pertama, dia mengatakan Persitema akan bermain maksimal dengan memberdayakan pemain yang ada.

“Kami tidak bisa memastikan, nanti biar anak-anak berbicara pemain tim manajemen dan akan kami buktikan bahwa kami siap untuk menghadapi lawanlawan di grup IV putaran kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2014.Q ant

PSPS Uji Tanding Persiapan Kompetisi Divisi Utama Pekanbaru, Bhirawa PSPS Pekanbaru, Riau, melakukan uji tanding dengan tim lokal dan daerah lain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Divisi Utama PSSI 2014.

“Tujuannya agar pemain lebih siap dan mengetahui kelemahan masing-masing lini dalam menghadapi laga perdana,” kata pelatih PSPS Philep Hansen Maramis di Pekanbaru, Rabu.

Menurut dia bahwa PSPS akan menghadapi PS Bintang Jaya pada laga perdana Divisi Utama pada 15 April 2014.

Dalam uji coba tersebut PSPS menghadapi Persisko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang berada pada grup II Divisi Utama.

Bahkan uji coba dilaksanakan pekan ini di Stadion Unri, kawasan Panam, Pekanbaru, setelah mendapatkan klarifikasi dari pelatih Persisko.

Philep mengatakan tujuan uji tanding untuk mengukur sejauhmana kekuatan tim yang sudah dibentuk agar mereka mampu menghadapi lawan.

Demikian pula pihaknya ingin mengetahui sejauhmana peran masing-masing pemain yang menempati lini depan, tengah maupun belakang.

Ketika uji coba, pihaknya juga akan menurunkan pemain cadangan agar mereka siap menghadapi laga perdana dan pertandingan selanjutnya bila pemain pilar terkena akumulasi kartu atau cedera.

Mantan asisten pelatih Sutan Harhara itu mengatakan ketika uji coba juga dapat mengukur kinerja kiper yang sudah dikontrak manajemen.Q ant

ist

Rachmad Darmawan akan menurunkan kekuatan yang ada untuk menghadapi PSAL pada laga uji coba, hari ini Kamis (3/4) di Brigif I Marinir.

Uji Coba Lawan PSAL, Persebaya Turunkan 15 Pemain Surabaya, Bhirawa Persebaya tetap akan serius untuk meladeni kesebelasan PSAL pada laga uji yang akan digelar hari ini, Kamis (3/4) di Lapangan Brigif I Marinir. Tim asuhan Rachmad Darmawan (RD) ini akan menurunkan 15 pemain.

Walauh hanya diperkuat 15 pemain, RD tetap akan memaksimalkan kekuatan yang ada. “Yang penting adalah semua pemain bisa disiplin dalam mengikuti pola pertandingan,” kata RD, Rabu (2/3).

Pada uji coba nanti, Perse-

baya tidak akan bermain layaknya di pertandingan liga indonesia. “ pastinya tidak main habis- habisan begitu.

Kami akan kasih kesempatan mereka untuk menyerang,” terangnya.

Terkait uji coba pemain yang menggantikan delapan pemain andalan Persebaya, RD tidak mau mengevaluasi secara individu. Dia menegaskan yang terpenting adalah kerja tim dan kemauan mereka untuk beradaptasi. “Sejauh ini mereka bisa beradaptasi. Tinggal bagaimana implemen-

tasi mereka nanti di lapangan,”katanya.

Uji coba ini dilakukan agar pemain selalu berada dalam atmosfir pertandingan. Ini penting agar spirit bertanding selalu terjaga. Apalagi setelah jeda, Persebaya akan langsung menantang Persipura.

RD menambahkan, pihaknya akan melakukan satu uji coba lagi. Namun, Persebaya belum menentukan klub lawan uji coba. “Mencari lawan uji coba kan juga tidak mudah. Yang jelas kami akan cari dari devisi utama,”bebernya.Q wwn

Persela Tunda Uji Coba

ist

Persela tunda uji coba melawan Persebo Bondowoso karena banyak pemain yang sedang cedera.

Lamongan,Bhirawa Persela Lamongan yang mengagendakan uji coba melawan klub divisi utama Persebo Bondowoso terpaksa ditunda. Rencananya, uji coba melawan Persebo bakal digelar di sadion Surajaya Lamongan besok jumat (4/4).

Dikarenakan banyaknya pemain Laskar Joko Tingkir yang sedang mengalami cedera.

Persela kini minim amunisi karena ada sembilan pemain yang diketahui sedang cedera dan sakit,maka agenda uji

coba ini ditunda. ‘’Uji coba akan ditunda menjadi selasa (8/4) mendatang.

Namun masih dalam tahap koordinasi dengan Bambang Sumantri (Pelatih Persebo),’ ’kata Didik Ludiyanto,asisten pelatih Persela,Rabu (2/4).

Sembilan pemain yang mengalami cedera adalah Feri Ariawan,Suroso,Catur Pamungkas, Adison Alves dan Burhanudin cedera engkel saat latihan,kemudian Srdjan Lopicic, Danu Rosade,Arif Ari-

yanto dan Bangkit Sabily terserang demam.

Menurut Didik cedera yang dialami Catur,Alves dan Suroso cukup parah.Mereka sudah seminggu tidak mengikuti program latihan karena harus menjalani terapi.Untuk Burhanudin masih terus dipantau.’’Mudah-mudahan tidak terlalu parah,’’harap mantan pelatih U-21 itu. ‘’Lima pemain cedera saat latihan dan empat pemain sakit karena kondisi cuaca dan pola makan.Bahkan,Lopicic sempat dilarikan ke rumah sakit di Surabaya karena masalah pencernaan,’’papar Pacul sapaan akrab Didik Ludiyanto.

Dengan cederanya para pemain ini,otomatis Persela hanya menyisakan 14 pemain.Sedangkan dua pemain sedang mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas.Kapten Khoirul Huda bersama Timnas Senior dan Stoper Eky Taufik bersama Timnas U-23.

Didik menuturkan,cedera sembilan pemain ini membuat program latihan yang dipersiapkan menghadapi Persiram tidak optimal.’’Karena pemain tidak bisa full team,’’ujarnya.Q ds

Gagal di Kartika, Judo Terdegradasi Surabaya, Bhirawa Kegagalan pejudo Jatim meraih prestasi maksimal di Kejuaraan Nasional Piala Katika Cup 2014 di Jakarta, membuat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim langsung mendegradasi cabang olahraga (Cabor) tersebut.

Sebenarnya pada Kartika Cup, Jatim berhasil meraih tiga emas, lima perak dan delapan perunggu. Sayangnya ketiga emas itu diraih di kelas junior. Sedangkan pejudo senior Teso Boy hanya meraih satu medali perunggu.

Menurut Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid, judo tetap akan terdegradasi karena atlet seniornya gagal meraih emas. “”Ini bukan untuk PON Remaja. Proyeksi kita adalah PON Jawa Barat.

Harus ada perubahan di Judo,” tegasnya saat ditemui di KONI Jatim, Rabu (2/4).

Lebih lanjut mantan Ketua Umum PSSI Jatim itu menjelaskan, mulai tahun 2010, komposisi tim judo Jatim tak banyak berubah. “Mulai Puslatda untuk PON 2012, nama-nama atletnya ya itu-itu saja. Perkembangannya stagnan. Buktinya mereka juga tak bisa di Kartika Cup kan,” lanjut Abror.

Kegagalan tim judo Jatim di Piala Kartika merupakan sejarah terburuk. Sebab, tahun sebelumnya Jatim sempat mendominasi dengan mendulang tujuh medali emas. Selain itu, judo tercatat sebagai cabor pertama yang terdegradasi dari Puslatda.

“Mereka beralasan waktunya terbatas. Padahal Kartika Cup kan kalender resmi dan

dilakukan tiap tahun. Pada tahun 2010 saja kita menjadi juara umum dengan delapan emas,” lanjut Abror.

Saat ini, KONI Jatim sedang mempersiapkan Surat Keputusan (SK) pendepakan cabor judo dari Puslatda. Abror berharap, keputusan ini membuat internal judo berbenah. “Keputusan ini untuk memberi shock therapy.

Mereka harus dikeluarkan dari Puslatda supaya ada perubahan di judo,” harap Abror.

Puslatda judo dihuni lima atlet, yakni Dianita Almira yang biasanya turun di kelas 45kg, Hefrilia Windawati (Kelas -63kg), Theresia Selvi (Kelas -57kg), Yoga Hayu (Kelas 100kg) dan Yuliatin. Mereka dilatih oleh dua pelatih, yakni Seno Hadi dan Gede Lata.

Sementara itu, pelatih Seno Hadi mengakui kegagalan timnya saat berlaga di Kartika Cup. “Saya mengakui kita gagal dan kami akan melakukan pembinaan lebih baik lagi,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Sementara itu, Dalam ajang tahunan tersebut Jawa Barat menjadi juara umum setelah meraih delapan medali emas, empat perak, dan dua perunggu. Disusul DKI Jakarta dan Kalimantan Timur berada di peringkat kedua dan ketiga. Q wwn

Pemkab dan KPU Turut Sukseskan Pelaksanaan Pemilu 2014 kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dengan calon wakil rakyat untuk menghormati proses demokrasi yang kini sedang berproses. ‘’ Hormatilah hasil proses pesta demokrasi sebagai bagian dari perjalanan demokrasi itu sendiri,’’ tandasnya serius.

Lebih lanjut Yuyun menjelaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menggunakan hak konstitusinya. ‘’ Untuk itu KPU Lumajang telah berusaha secara maksimal mengakomodir berbagai elemen

Pemkab dan KPU Kab Lumajang terus mendorong pelaksanaan Pemilu 2014 baik legilslatif maupun Presiden. Hal ini tercermin dengan pertemuan antara para awak media dengan dua institusi tersebut di kantor KPU Lumajang, Rabu (02/04/2014) kemarin.

Sejumlah hal disampaikan oleh institusi tersebut. Hadir dalam acara ini, Dra Yuli Haris Kasie Informasi Bagian Humas Setda, Dra Kustiati Sekretaris KPU dan Komisioner KPU Lumajang Yuyun Baharita.

Kasie Informasi , Setda Lumajang Dra Yuli Haris mengungkapkan, Pemilu baik legislatif maupun Presiden tahun 2014 ini memberikan nilai yang strategis. ‘’ Untuk itu perlu dukungan semua pihak untuk mensukseskannya,’’ katanya.

Untuk, peran serta masyarakat harus terus dibangkitkan. ‘’ Sehingga akhirnya Pemilu benar-benar menghasilkan seperti yang menjadi harapan semua pihak,’’ tambahnya. Menurutnya, semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Lebih lanjut Yuli Haris mengharapkan agar keberadaan media juga turut serta menjadikan Pemilu 2014 menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. ‘’ Banyak hal bisa dilakukan media dalam upaya turut mendukung dan mensukseskan Pemilu ini,’’ jelasnya.

Sajian berita yang berimbang,

obyektif dan proporsional akan menjadi bahan acuan bagi masyarakat khususnya pemilih dalam menggunakan hak konstitusinya. ‘’Sajian berita yang menyejukkan situasi dan kondisi masyarakat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu,’’ tandasnya.

Sekretaris KPU Lumajang Dra Kustiati menjelaskan acara pertemuan ini sengaja dilakukan agar para awak media bisa mengetahui berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2014. ‘’ Khususnya segala persiapan yang dilakukan mnejelang Pemilu LegistlTIF 9 April 2014 mendatan,’’ katanya. Misalnya, kesiapan logistik yang harus didistribusikan ke berbagai wilayah yang ada di Kab Lumajang yang mencakup 21 kecamatan. Tak ketinggalan peesiapan-persiapan pendukung lainnya.

Yuyun Baharita , Komisioner KPU Lumajang mengatakan secara umum Kab Lumajang sudah siap untuk melaksanakan Pemilu Legislatif 2014. ‘’ Persiapan memang terus dilakukan di berbagai hal,’’ jelasnya. Antara lain, pendistribusian logistik ke

masyarakat agar menggunakan hal pilihnya,’’imbuhnya.

Sebut saja, mereka yang ada di Tahanan Kepolisian, penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pasien Rumah Sakit maupun kaum difabel (penyandang cacat). ‘’ Malah untuk penghuni Lapas sudah asda koordinasi di tingkat propinsi Jawa Timur,’’ paparnya.

Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi asal muasal penghuni Lapas. ‘’ Untuk selanjutnya diharapkan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Q yat*

dayat/bhirawa

Yuyun Baharita, Komisioner KPU (kanan) didampingi Dra Yuli Haris , Kasie Informasi Setda (tengah ) dan Dra Kustiati, Sekretaris KPU Lumajang (kiri) dalam pertemuannya dengan wartawan di KPU Lumajang. lokasi khususnya TPS sudah dalam proses. ‘’ KPU Lumajang sudah mempunyai time schedul untuk pengiriman logistik ke lokasi Tempat Pemungutan Suara,’’ paparnya.

Selambat-lambatnya tanggal 8 April 2014 seluruh logistik sudah harus sampai ke desa untuk selanjutnya segera didistribusikan ke TPS-TPS yang ada. ‘’ Di Kab Lumajamg sendiri 2306 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Lumajang,’’ ungkapnya.

Sedangkan warga yang akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 830.930. Sedangkan mereka yang akan merebut suara pemilih jumlahnya bervariasi.

Untuk DPRD Kab Lumajang sekitar 500 calon wakil rakyat lebih. DPR RI calon mencapai 90 orang dengan peluang kursi yang diperoleh mencapai 8 buah.

Yuyun mengakui peluang untuk menjadi wakil rakyat memang relatif berat. Pihaknya berharap

dayat/bhirawa

Pertemuan Pemkab dan KPU Lumajang berlangsung di Media Centre KPU setempat.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Jokowi Akan Tutup Kampanye di Papua Sentani, Bhirawa Calon presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan menutup pelaksanaan kampanye di Papua pada tanggal 5 April 2014.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Jayapura Kornelis Yanuaring mengatakan rencananya Jokowi akan datang bersama dengan Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI-P. “Jokowi akan bertandang ke Papua setelah mengunjungi Serambi Mekah Aceh,” tandasnya di Sentani, Rabu (2/4) kemarin.

Menurutnya, Megawati bersama Capres Jokowi akan tiba di Bandara Sentani tanggal 5 April 2014 dan akan melakukan kampanye di Lapangan PTC Entrop kurang lebih 1 jam dan kemudian balik lagi ke Jakarta.

“Sedangkan materi kampanye yang akan dibawakan oleh Jokowi bersama Megawati nantinya terkait dengan kebijakan yang harus diberikan kepada rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan Jokowi merupakan salah satu contoh pemimpin yang memperjuangkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk rakyat sehingga rakyat yang dipimpinnya bisa sejahtera dan bahagia.

“Contohnya saja di Solo dan Jakarta di mana Jokowi memimpin, masyarakat sudah berubah menuju sejahtera,” tukasnya. Kornelis menuturkan semua angaran akan berpihak kepada rakyat, itulah topik kampanye pihaknya di manamana. Untuk itu jika Jokowi maju sebagai presiden, dan jika rakyat butuh Jokowi menjadi presiden, maka rakyat pasti tahu partai apa yang harus dipilih pada 9 April 2014 mendatang.Q ant

AMKRI : Jangan Pilih Caleg Perokok Jakarta, Bhirawa Anggota Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) Muhammad H Panjaitan mengimbau masyarakat untuk tidak memilih para calon anggota legislatif (caleg) perokok.

“Jangan pilih caleg perokok, karena rokok adalah racun. Jadi kalau dia menjadi anggota DPR atau DPRD sama saja dengan menyebarkan racun,” ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/4) kemarin.

Panjaitan yang juga salah seorang korban rokok mengeluhkan sedikitnya legislator yang peduli terhadap kesehatan terutama pembatasan rokok. Rokok membuat aktivitas Panjitan menjadi terhambat. Dia menderita kanker laring yang akhirnya membuat lehernya menjadi berlubang. Jika berbicara suara yang dikeluarkannya seperti robot.

“Kami sangat mendukung caleg yang proterhadap kesehatan,” tambah dia.

Dia menambahkan caleg yang terpilih akan membuat kebijakan pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mana Indonesia menjadi pasar potensial dalam pemasaran rokok.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Perempuan Peduli Pengedalian Tembakau (JP3T) Magdalena Sitorus mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih.

“Kesehatan merupakan substansi fundamental dalam pembangunan negara yang harus diperjuangkan dalam parlemen,” kata Magdalena. Tanpa masyarakat yang sehat, sambung Magdalena, sebuah negara akan gagal membangun kesejahteraan bangsanya. Q ant

KPK Tak Bisa Hentikan Bansos Mensos : Tutup Saja Kemensos Kalau Bansos Dilarang Palu, Bhirawa Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan dana bantuan sosial di kementerian yang dipimpinnya tidak bisa hentikan meski ada imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal itu.

“Tutup saja Kemensos kalau penggunaan bansos dihentikan,” kata Salim Segaf Al Jufri di sela kunjungan kerjanya di Kota Palu, Rabu (2/4) kemarin.

Dia mengatakan Kementerian Sosial saat ini menghadapi ribuan orang miskin dan warga lanjut usia yang butuh bantuan.

Menurutnya, sebagian penggunaan dana bantuan sosial di kementerian lain bisa ditunda tetapi kalau di Kementerian Sosial tidak bisa karena sudah ada fungsi pokoknya.

Saat ini KPK mengawasi intensif pemberian bantuan sosial guna mencegah terjadinya penyimpangan terutama saat Pemilu 2014.

KPK juga telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan anggaran bantuan sosial itu.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan salah satu isi surat itu adalah meminta Presiden agar mengeluarkan instruksi terkait dengan pengalokasian dana bansos, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

KPK juga pernah membuat kajian mengenai penyaluran bansos dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung meningkat

antara foto

Menteri Sosial Salim Segaf Aldjufrie (kiri) berbincang dengan salah seorang ibu yang rumahnya akan dibedah di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/4) kemarin. ma, Menteri Sosial Salim Segaf Al jufri mengatakan pemerintah menargetkan membangun sebanyak 10.000 sampai 15.000 unit rumah layak huni di seluruh Tanah Air. “Tetapi tentu berdasarkan skala prioritas,” katanya saat menyerahkan bantuan sosial pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/4).

Mensos Salim Segaf menga-

dalam tiga tahun terakhir.

Kajian tersebut memperlihatkan dana hibah meningkat dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013).

Total dana bansos saat ini mencapai sekitar Rp90 triliun yang tersebar di 16 kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial hanya mendapatkan dana bansos sebesar Rp5,5 triliun.

Target Bangun 15.000 Unit RLH Di kesempatan yang sa-

takan masalah sosial tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Ia mengaku hingga saat ini masih sangat banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni karena kesulitan ekonomi. Bukan hanya di Sulteng atau Kota Palu yang masih banyak rumah tidak layak huni, tetapi merata di semua daerah, termasuk di

Pulau Jawa paling banyak.

Mengingat jumlahnya rumah tidak layak huni masih cukup banyak, tentu pemerintah secara bertahap setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk hal itu. Karena anggarannya yang dialokasikan sangat terbatas, tentu dalam pelaksanaan pem bangunan rumah layak huni kepada masyarakat miskin di setiap daerah tentu berdasarkan skala prioritas dahulu. Q ant

Karyawan Tak Didaftarkan ke BPJS, Pengusaha Kena Sanksi Paling Lambat Diberlakukan 1 Juli 2015 Jakarta, Bhirawa BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Kementerian Hukum & HAM, akan mencekal pengusaha yang tidak mengikutkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan PP nomor 89/2013 tentang sanksi administrasi terhadap pelanggaran kepatuhan pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Setelah Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kini memiliki wewenang memberi sanksi kepada yang tidak patuh terhadap regulasi Jaminan Sosial. Khususnya terhadap pekerja,” ungkap Direktur Investasi BPJS KeteNagakerjaan Jefry Haryadi. Dikatakan, pemerintah telah me-

ngeluarkan 3 PP dan 3 Perpres serta 1 Keppres sebagai acuan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. PP. nomor 89 tahun 2013 mengatur kewenangan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan penyidikan dan menjatuhkan sanksi. Bekerjasama dengan sejumlah instansi, kini BPJS bisa memberikan sanksi.

Disebutkan, pencabutan paspor untuk pencekalan keluar negeri, dilakukan BPJS bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi KemenHukum dan HAM. Soal perizinan bekerjasama dengan Pemprov, Pemkab/Pemkot. Sanksi tersebut akan dilaksanakan paling lambat pada 1 Juli 2015, ketika BPJS Ketenagakerjaan sudah beroperasi penuh.

Pameran Koleksi Museum Mpu Tantular Diserbu Pengunjung Pameran Pesona Koleksi Museum Negeri Mpu Tantular yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bondowoso mendapatkan apresiasi masyarakat sekitarnya. Pengunjung dari berbagai kalangan menyerbu ingin melihat benda-benda bersejarah yang dipamerkan selama 3 hari (28-30 Maret) 2014 di GOR Pelita Kabupaten Bondowoso.

Suasana pameran sejak dibuka hingga tiga hari berturutturut selalu dipadati pengunjung. Bahkan bentuk-bentuk mainan yang seperti terompah panjang juga banyak dinikmati oleh pengunjung. Mulai dari para guru dan muridnya bermain secara silih berganti.

Kepala Disbudpar Provinsi Jawa Timur Dr Jariyanto MSi

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

yang diwakili Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jawa Timur Drs Edi Irianto, MM mengatakan kalau pameran tersebut dalam rangka memberikan pengetahuan atau pemahaman warga Bondowoso terhadap museum.

Museum itu bukan sekedar tempat memamerkan bendabenda peninggalan sejarah,

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin didampingi Ka UPT Museum Edi Irianto bersama Muspida lainnya mendapat penjelasan dari petugas museum

tetapi museum itu mempunyai edukasi yang cukup tinggi terhadap masyarakat utamanya para pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah, bahkan sampai pada perguruan tinggi.

Selain itu tujuan pameran adalah ingin meningkatkan apresiasi masyarakat Bondowoso yang jauh dari museum. Juga memberikan kesempatan kepada generasi muda, khususnya para pelajar, jadikanlah pameran ini sebagai tempat studi dan rekreasi.

Makanya benda-benda yang dipamerkan meliputi benda alat upacara agama Hindu dan Budha. Juga dipamerka bentukbentuk uang kuno, batik Jawa Timur, topeng, gerabah dari Kerajaan Majapahit, patungpatung, benda kapak-kapak batu serta prasasti.

Di sisi lain juga untuk meningkatkan atau memotivasi Pemkab Bondowoso dan masyarakat di sana supaya mendirikan museum daerah. Meningat potensi sejarah di Bondosowo banyak sekali. Perkembangan sejarah-sejarahnya juga cukup banyak sekali, mulai pra sejarah tentang megalitikumnya.

“Kalau Museumnya bisa terwujud akan sangat mendatangkan PAD yang cukup besar,” ujar Edi Iriyanto.

Jadi pameran ini dilakukan atas kerjasama Disbudpar Jatim dalam hal dilakukan oleh UPT Museum Negeri Mpu Tantular dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan Bondowoso. Q ach*

“Kami sebenarnya tidak ingin menggunakan kewenangan menjatuh kan sanksi.

Namun hal ini baru dilakukan setelah kami melakukan penyidikan,” aku Jefry.

Ditempat terpisah koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan; BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi PT Jamsostek, masih lemah dalam melaksanakan peraturan. Akibatnya, banyak pengusaha bandel yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Sosial.

Disebutkan oleh Timboel, sanksi diatur lewat pasal 17 UU nomor 24 tahun 2011.

Sanksi administrasi bisa berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapat kan la-

ira/bhirawa

BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan sejumlah instansi kini bisa memberikan sanksi. Akibatnya, pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawannya ikut BPJS terancam kena sanksi. yanan publik. Untuk implemen tasi pasal 17 UU BPJS tersebut, pemerintah telah mengeluar kan PP nomor 86

tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administra si kepada pemberi kerja yang melanggar. Q ira

Refleksi HUT Satpol PP ke-64

Bupati Apresiasi Kerja Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Kampanye Di tengah memperingati hari jadinya ke 64, tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dihadapkan pada tugas yang berat.

Selain harus menjadi aparatur yang profesional, Satpol PP juga dihadapkan pada aturan yang harus dijalankan secara tegas bagi Parpol peserta pemilu yang sembarang memasang alat peraga disembarang tempat.

Kerja keras yang dilakukan polisi Satpol PP dalam menertibkan alat peraga kampanye pemilu legilatif (pileg) mendapat apresiasi positif Bupati Jember MZA Djalal.

“Kami ucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh anggota Satpol PP dalam membantu menertibkan alat peraga kampanye pemilu,” kata Wakil Bupati Jember Kusen Andalas saat membacakan pidato Bupati Jember MZA Djalal dalam upacara peringatan HUT ke-64 Satpol PP dan HUT ke-52 Satlinmas.

Kusen Andalas menjelaskan,

Satpol PP harus berperan aktif menyukseskan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014. Sehingga, Satpol PP dan Satlinmas juga harus siaga penuh menjelang pelaksanaan coblosan pada 9 April nanti. “Jayalah Satpol PP dan Satlinmas,” ujarnya.

Apalagi, HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun, ini bertepatan dengan momentum pesta demokrasi Pileg 2014.

“Peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas 2014, ini terasa sangat istimewa, karena bersamaan dengan penyelengga-

efi/bhirawa

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menertibkan alat peraga kampanye pemilu legilatif (pileg) yang di pasang di tempat sembarangan.

raan pemilu legislatif,” tambahnya. Karena itu, sambung Kusen, tema HUT Satpol PP dan Satlinmas selaras dengan kondisi saat ini. Yakni, kesiapsiagaan dan keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas mendukung kelancaran pelaksanaan Pileg 2014 serta ikut serta menjaga ketertiban umum.

“Satpol PP bertugas menegak kan peraturan daerah dan Satlinmas membantu penanggulangan bencana alam,” jelasnya. Namun, tidak hanya menjadi tugas Satpol PP dan Satlinmas di Pemkab Jember. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus berperan aktif menyukseskan pileg. Begitu juga, seluruh PNS Pemkab Jember diminta aktif berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Masing-masing PNS diminta memberikan suaranya. Setiap PNS juga diminta mengajak saudara dan tetangganya memberikan suara pada coblosan pileg. Sehingga, PNS memberikan contoh kepada masyarakat sekitar ikut coblosan pileg, agar bisa menekan angka golput di Jember.

HUT Satpol PP dan Satlinmas digelar Pemkab Jember dengan upacara di Alun-Alun Jember.

Upacara dihadiri berbagai elemen pemerintah di Jember. Selain jajaran pejabat SKPD pemkab, juga hadir jajaran samping seperti TNI dan Polri. Upacara dipimpin Wakil Bupati Jember Kusen Andalas. Orang nomor dua di Pemkab Jember, ini mewakili Bupati Jember M.Z.A. Djalal yang sedang ada tugas lain. Q efi/hms pemkab Jember

Kamis Pahing 3 APRIL 2014

SAMBUNGAN

11

Komisioner KPU Terlantik Jangan Sampai Main Politik Dindik Bantah Terima

Anggaran UN Rp 80,5 M

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE meminta komisioner KPU setempat yang baru saja dilantik untuk tidak bermain politik. Komisioner KPU diharapkan dapat bekerja mengelola parpol sesuai perundangan yang berlaku.

“Komisioner KPU itu memang meng­ elola parpol. Tetapi jangan sampai bermain politik. Kalau sampai berpolitik, kelangsungan pemilu pasti akan terhambat,” ujarnya, Rabu (2/4).

Bupati Syahri berharap anggota KPU Tulungagung yang telah dilantik oleh Ketua KPU Jatim Eko Sasmito SH MH pada Selasa (1/4) sore di Ruang Media Center Kantor KPU Jatim dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Tidak sampai melenceng dari tugas pokok melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.

“Anggota KPU itu terus bersinggungan dengan parpol. Mereka harus hati-hati. Apalagi dalam Pileg 2014, ada beberapa kerawanan di antaranya praktik jual beli suara dan lainnya. Hal itu bisa saja terjadi dalam pemilu yang sebentar lagi dilakukan pemungutan suara,” paparnya.

Bupati Syahri Mulyo hadir saat komisioner KPU Tulungagung hasil seleksi 2014 menjalani prosesi pelantikan di Kantor KPU Jatim kemarin. Dia hadir didampingi pejabat Tulungagung lainnya, di antaranya Kepala Bakesbangpol Pemkab Tulungagung Drs Sukaji MSi. Sedang lima Komisioner KPU Tulung­ agung yang dilantik kemarin masingmasing adalah Suprihno MPd, Suyitno Arman Ssos, MSi, Mohamad Fatah Masrun MSi, Victor Febrihandoko dan Agus Safei SH. Suprihno, Suyitno Arman dan Fatah Masrun merupakan komisioner KPU Tulungagung petahana (incumbent) yang terpilih kembali menjadi komisioner KPU Tulungagung periode 2014-2019.

Ketika dilakukan rapat pleno pertama pemilihan ketua dan pembagian tugas di Kantor KPU Jatim seusai acara pelantikan, terpilih Suprihno sebagai Ketua KPU Tulungagung. Ia yang alumnus Universitas Jember (Unej) ini menggantikan kedudukan Suyitno Arman yang kini menjadi anggota KPU dengan tugas baru di Divisi Sosialisasi.

Sementara itu, Eko Sasmito saat memberi sambutan dalam pelantikan anggota KPU Tulungagung berharap lima komisioner KPU yang dilantik dapat segera bekerja. Masalahnya, pelaksanaan pemumgutan suara Pileg 2014 sudah ada di depan mata. “Pelaksanaan Pileg sudah dekat. Bagi yang baru menjadi komisioner segera saja menyesuaikan diri dan langsung bekerja bersama-sama lainnya untuk menyukseskan Pileg 2014,” ujarnya.

Eko Samito menyatakan lima komisioner KPU Tulungagung yang dilantik kemarin merupakan yang terbaik dari 10 nama calon anggota KPU Tulungagung periode 2014-2019 hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi. n wed

Tim Robot PENS Bertolak ke Amerika Serikat l Sambungan hal 1

perjalanan ke AS. “Bongkar pasang serta pemrograman robot sudah kita upayakan seoptimal mungkin, bahkan pada mingguminggu akhir ini. Target kami robot dapat melaju dengan cepat menuju sasaran dan dapat melewati halangan,” kata anggota tim, Saiful Fatoni.

Oleh karena itu, ia memohon doa restu dari semuanya agar diberi kelancaran saat keberangkatan, perlombaan, dan kepulangan. “Persiapan fisik serta mental menjadi hal utama, selain kemampuan berlaga robot,” katanya.

Direktur PENS Dr Zainal Arief berharap tim mampu menjaga kehormatan bangsa dan institusi. “Berikanlah yang terbaik pada pertandingan ini,” kata Zainal Arief di selasela pemberangkatan tim. n ira

Ibarat Kelola Perusahaan l Sambungan hal 1

seorang kepala daerah memiliki keleluasaan untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kondisi daerah. Untuk itu mereka dituntut harus mampu melakukan berbagai inovasi dan menciptakan ecosystem friendly terhadap entrepreneurship, strategi dan membangun network untuk mengembangkan wilayahnya.

“Kalangan birokrasi tertarik belajar entrepreneur saat ini sudah jadi tren. Dan UC mengantisipasi tren itu dengan membuka program studi khusus Governmental and Social Entrepeneurship. Target program studi ini, peserta akan kami didik agar mampu melakukan inovasi, kebijakan untuk mengembangkan potensi wilayahnya demi kemakmuran masyarakat,” katanya.

Peserta program studi ini adalah pejabat daerah, kepala biro, kepala bagian, staf ahli, Lembaga Swadaya Masyarakat, social business, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pengamat/peneliti di bidang social entrepreneurship.

Selain program studi Governmental and Social Entrepreneurship, UC Surabaya juga sudah memiliki dua program studi yang lain.

Yakni Family Managed Business. Lulusan program ini diharapkan mampu membangun bisnis keluarga yang inovatif untuk menciptakan pertumbuhan bisnis keluarga secara berkelanjutan. Selain itu program studi Corporate Entrepreneurship. Lulusan program ini diharapkan mampu membangun tata kelola manajemen perusahaan yang baik, menumbuhkan kemampuan entrepreneurial dan menciptakan perusahaan yang mampu berinovasi secara berkelanjutan. n tis

l Sambungan hal 1

wiwieko/bhirawa

Komisioner KPU Tulungagung saat dilantik oleh Ketua KPU Jatim Eko Sasmito di Ruang Media Center Kantor KPU Jatim kemarin.

Waspada, Tsunami Cile Berimbas ke Jatim l Sambungan hal 1

Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Banten, Jawa Timur, Jogjakarta, Jateng, Jabar, Lampung, NTB, NTT, Bali, Sulawesi dan Kaltim juga berpotensi tsunami dengan tinggi 0,5-1 meter dengan waktu bervariasi.

“Kepala BNPB, Syamsul Maarif telah memerintahkan agar peringatan dini tersebut disampaikan kepada masyarakat dan BPBD. Masyarakat diimbau tetap tenang dan selalu waspada.

Belum perlu ada pengungsian,” tegas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (2/4).

Berdasarkan informasi yang diterima Pusdalops BPBD Provinsi Jatim, 10 wilayah di Jatim diperkirakan kena imbas tsunami Cile. “Wilayah tersebut seluruhnya berstatus Waspada.

Kami juga meminta agar warga tidak menyebarkan informasi

yang berlebihan atas peringatan dini tsunami,” kata Kepala BPBD Provinsi Jatim Drs Ec Sudarmawan.

Berkaitan dengan status tersebut, masyarakat diimbau untuk mengikuti arahan pemerintah setempat. “Karena statusnya masih Waspada, kami minta warga tidak panik dan tetap berhati-hati. Yang paling penting jauhi bibir pantai,” kata Sudarmawan.

Sudarmawan mengaku telah mengintruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota yang terindikasi akan terdampak tsunami untuk menginformasikan dan memberi imbauan kepada masyarakat.

Dia menyebutkan, wilayah Jatim yang berpotensi terjadi tsunami akibat gempa dan tsunami di Cili di antaranya di Kabupaten Jember, Pacitan, Malang, Trenggalek, Banyuwangi Bagian Selatan dan Timur,

Blitar, Tulungagung, Jember. ” Kami sudah mengerahkan petugas ke semua wilayah itu, jika sewaktu-waktu tsunami benar terjadi kita sudah punya persiapan yang optimal untuk mengamankan warga setempat,” tegas dia.

Hingga kini BPBD Prov.

Jatim melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berdampak melalui Pusdalops.

Posko 24/7 telah disiagakan di seluruh wilayah yang berpotensi tsunami.

Gempa bumi berkekuatan 8,2 SR pada kedalaman 10 km di Pantai Utara Cili atau 240 barat laut Bombay India pada Rabu (2/4) pukul 06.46 WIB telah menimbulkan tsunami setinggi 2- 4 meter di wilayah pesisir Cili, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nikaragua. Gempa dan tsunami telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. n geh

Sambut UN, Ramai-ramai Gelar Istighosah l Sambungan hal 1

Ikut hadir Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah SH, MM, Rois Suriyah PW NU Jatim KH KH Miftakhul Akhyar, perwakilan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, para pelajar juga mendapat motivasi langsung dari Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf.

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim, mengingatkan agar para peserta serius belajar dan berdoa.

Namun, hal yang perlu diingat, para siswa tidak perlu cemas dengan UN apalagi sampai menggunakan jalan pintas.

“Tidak usah percaya dukundukunan segala. Cukup belajar dan berdoa saja,” kata dia.

Gus Ipul juga meminta agar sekolah tidak berlebihan memberi tekanan kepada siswa. Se­ hingga siswa bisa dengan tenang mengerjakan soal.

Gus Ipul dalam hal ini tak ingin memberi target agar semua peserta UN di Jatim lulus. Namun, dari segi prestasi, Jatim wajib ada peningkatan. Jika melihat tahun lalu, rata-rata UN Jatim

yang terbaik se-Indonesia, tahun ini juga harus demikian. “Kalau tidak lulus kan bisa ka­rena sakit atau kendala lain. Tapi kalau prestasi, itu yang wajib diraih.

Catatannya, semua harus diikuti sesuai prosedur dan siswanya jujur,” ungkap dia.

Sekretaris UN Jatim Hudiyono menambahkan, tahun ini lebih dari satu juta siswa di Jatim akan mengikuti UN. Semua persiapan dari panitia di tingkat provinsi telah dilakukan dengan baik. Baik dari sisi percetakan, pengawasan maupun pengamanan. “Jatim memiliki jumlah peserta yang paling banyak se-Indonesia. Sehingga persiapan yang dilakukan juga cukup panjang,” ungkap dia.

Di Pasuruan, ribuan pelajar juga mengikuti Istighosah, zikir dan doa bersama menjelang UN. Mereka berdoa agar pelaksanaan UN di Kota Pasuruan berjalan lancar. Doa bersama yang diikuti oleh 4.500 siswa SMA dan SMK sederajat itu digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Pasuruan di Gedung Olahraga Untung Suropati, Kota Pasuruan, Rabu (2/4) pagi.

Dengan khusyuk dan penuh tawakal ribuan pelajar mengikuti pembacaan ayat-ayat Al Quran dan dzikir yang dipimpin

para ulama Kota Pasuruan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Suharyanto menjelaskan dengan Istighosah ini diharapkan siswa mendapatkan ketenangan serta kekuatan mental menjelang pelaksanaan UN. “Kegiatan spiritual batin ini juga melatih ketekunan belajar.

Dari segi akademis, seluruh pelajar sudah siap. Karena jauh-jauh hari para pelajar sudah mengikuti materi formal di sekolah, diberikan materi tambahan serta belajar secara pribadi di rumah masingmasing,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengharapkan tahun ini siswa tidak hanya lulus UN 100 persen, namun bisa masuk ranking di nasional. UN SMA sederajat di Kota Pasuruan 2014 diikuti 3.812 siswa. Sedangkan pelaksanaannya dimulai 14-16 April 2014.

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyampaikan ke depan ia mengharapkan agar doa bersama tidak hanya menjelang UN, namun juga digelar pada saat penerimaan siswa baru. “Sebelum bekerja orang harus berdoa dulu, tidak hanya di akhir. Makanya berdoa ini moga diberikan kemudahan dalam pekerjaan,” tandas Hasani. n tam,hil

Arogan, Buruh Minta Kapolres Pasuruan Dicopot l Sambungan hal 1

Wahyudi di sela-sela aksi.

Menurut Wahyudi, sikap diskriminasi itu terlihat saat para buruh menyampaikan aspirasinya di perusahaan yang bermasalah. Bahkan, dari beberapa pengaduan masyarakat diketahui Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama cen­ derung represif dalam menan-

gani setiap aksi unjuk rasa.

“Cara penanganannya cen­ derung melarang dengan berbagai alasan. Padahal aksi unjuk rasa dan organisasi kami dilindungi undang-undang,” kata Wahyudi.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama menyampaikan terima kasih atas koreksi kinerjanya yang dianggap kurang bagus. Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat

tentunya pihak kepolisian tidak pernah lepas dari kesalahan.

“Kami sebagai penegak hukum harus menerapkan hukum sesuai tupoksi tugas aparat kepolisian.

Termasuk dalam melakukan pengamanan terhadap aksi buruh itu, sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum. Jika buruh menilai diskriminatif, itu adalah penilaian mereka,” kata AKBP Ricky Purnama. n hil

saat menemui wartawan di kantornya Jl Gentengkali 33 Surabaya, Rabu (2/4).

Harun menuturkan, setelah lama menunggu kejelasan tentang pencairan anggaran UN, baru kemarin pusat memberi kepastian tentang alokasi anggaran yang diterima provinsi. Secara ke­ seluruhan, total anggarannya hanya sebesar Rp 40,4 miliar. Itupun akan digunakan untuk mencetak ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

“Kalau anggarannya Rp 40,4 miliar, sedangkan peserta UN sekitar 1 juta, maka per peserta dianggarkan rata-rata Rp 40 ribu. Meski tidak dengan anggaran yang diprediksi seperti semula, kami yakin semua kebutuhan akan tercover. Tidak lebih, juga tidak kurang,” ungkap dia.

Seperti diberitakan Bhirawa Selasa kemarin, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Prof Nizam menjelaskan jumlah anggaran yang akan dicairkan dari pusat untuk penyelenggaraan UN meningkat cukup tinggi, yaitu berada di angka ratarata Rp 80 ribu per peserta.

Jika dikalkulasikan dengan jumlah peserta di Jatim, alokasi anggaran UN yang diterima Jatim akan mencapai Rp 80,5 miliar. Jumlah ini merupakan hasil kali antara alokasi anggaran yang diberikan pusat de­ ngan jumlah Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN SMA/ MA/SMK/ Paket C dan SMP/ MTs/ Paket B sebanyak 1.006.800 siswa.

Dijelaskan Harun, nilai anggaran yang turun dari pusat tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu, yaitu Rp 37,6 miliar. De­ ngan rincian Rp 30 ribu per siswa untuk jenjang SMA dan Rp 25 ribu per siswa untuk jenjang SMP serta SMK.

Dengan demikian, kata Harun, tidak ada penambahan yang signifikan dari tahun lalu. Justru beban anggaran tahun ini yang bertambah, yaitu pencetakan ijazah dan SKHUN. Tidak hanya di Jatim, semua provinsi di Indonesia juga mendapat jatah alokasi anggaran yang sama untuk setiap peserta.

Lebih lanjut mantan Kepala Disbudpar Jatim ini menjelaskan, dengan adanya kepastian anggaran ini, dia meminta daerah agar segera mempersiapkan segala kebutuhannya secara terperinci. Dan jika anggar­ an telah dicairkan, provinsi akan segera mendistribusikan ke daerah.

Dikonfirmasi terpisah, K epala Puspendik K emendikbud Prof Nizam tetap mengakui jika anggaran rata-rata UN sebesar Rp 80 ribu per siswa.

Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya dicairkan untuk panitia di tingkat provinsi. Sebab, sebagian anggaran UN sudah akan ditanggung oleh pusat. Mi­ salnya untuk percetakan, pembuatan soal, koordinasi di tingkat pusat dan kebutuhan lainnya.

“Rata-rata tetap Rp 80 ribu per siswa, dan totalnya Rp 560 miliar se-Indonesia.

Tapi itu juga diperuntukkan bagi kebutuhan panitia di level nasional,” ungkap dia, Rabu (2/4).

Alokasi anggaran UN, lanjut Nizam, juga mengacu pada lokasi penyelenggaraan. Sebab, beberapa daerah pelosok seperti di perbatasan Indonesia, anggaran distribusi justru lebih tinggi dari pada di Jatim.

“Kalau jangkauan distribusi di Jatim kan tidak sejauh di Papua. Jadi kita menyesuaikan biaya riil yang dibutuhkan,” ungkap Nizam yang juga menjadi Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada (UGM). n tam

Jelang Pileg 2014, DPK Jatim Capai 38.592 Orang l Sambungan hal 1

merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang ditetapkan pada 20 Januari lalu. “Nah yang masuk DPK adalah pemilih yang baru terdata setelah 20 Januari.

Pemilih yang masuk DPK ini hak dan kewajibannya sama dengan pemilih yang masuk DPT,” ujarnya mantan anggota KPU Kota Surabaya, Rabu (2/4).

Menurut Anam, pemilih DPK ini contohnya adalah pensiunan TNI, pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo, dan juga korban lumpur La­ pindo. Selain itu, masyarakat yang karena berbagai faktor tidak tercantum dalam DPT. “Misalnya mereka ketlisut, atau mereka yang tidak tahu jika belum masuk DPT dan mereka baru mengurusnya, sehingga dimasukkan dalam DPK,” terang dia.

Berdasarkan hasil pleno beberapa waktu lalu, tegas Anam, DPK Jatim mencapai 38.592 orang. Jumlah tersebut tersebar di 10.687 TPS (Tempat Pemungutan Suara), 3.024 desa/kelurahan, 525 kecamatan dan 38 kabupaten/kota di Jatim.

Paling sedikit adalah Kabupaten Mojokerto dengan 15 orang yang tersebar di 8 TPS, 2 desa, dan 2 kecamatan, serta Bangkalan 22 orang yang tersebar di 4 TPS, 2 desa, dan 2 kecamatan. Sedangkan paling banyak adalah Sidoarjo dengan jumlah 5.424 orang yang tersebar di 672 TPS, 148 desa, dan 17 kecamatan.

Anam menerangkan, korban lumpur Lapindo memang masih banyak yang memegang KTP desa asal, meski berdomisili di desa lain. Sayangnya, penyelenggara desa asal mereka tidak ada sehingga tidak terdata dalam DPT. “Di tempat domisili yang sekarang, korban lumpur tidak didata karena masih pegang KTP desa asal. Tapi desa asal sudah tidak ada penyelenggaranya, sehingga dimasukkan DPK,” papar pria asal Bangil Pasuruan ini.

Bagaimana jika tak masuk DPT maupun DPK, Anam menyatakan KPU tetap menyediakan ruang seluas-luasnya kepada pemilih untuk menggunakannya. Jika memang tak masuk DPT maupun DPK, maka pemilih yang bersangkutan bisa masuk DPK-TB (DPK Tambahan). Mereka cukup membawa KTP untuk bisa mencoblos di TPS. Hanya saja Anam menyatakan, banyak pihak yang keliru menafsirkan mencoblos berbekal KTP boleh dilakukan. Memang jika ada pemilih tak masuk DPT maupun DPK, pemilih memang boleh hanya membawa KTP. Hanya saja, pencoblosan dilakukan di TPS terdekat, sesuai domisili yang tertera di KTP. “Jadi dipastikan dulu, dia memang tidak terdaftar di DPT maupun DPK. Kemudian menunjukkan KTP, baru boleh mencoblos di TPS. Tapi ingat, TPS harus yang terdekat dengan domisili yang tertera di KTP, bukan di luar kota,” urai Anam. n cty

Minim Memorabilia Proklamator, Hanya Ada Prasasti Penanda Lahir l Sambungan hal 1

merupakan rumah HOS Tjokroaminoto.

Bangunan yang sudah diresmikan sebagai cagar budaya tersebut lebih terawat.

“Baru 2010, kami tahu kalau rumah itu ternyata termasuk dalam sejarah,” kata Jamilah (40), sang pemilik rumah.

Orang tua Jamilah membeli rumah itu pada 1990. Sejak itu, Jamilah tinggal di rumah tersebut bersama14 saudara dan orang tuanya. Kakak Jamilah, Samsul Arifin, mengaku tidak tahu persis berapa harga rumah tersebut ketika dibeli orang tuanya. “Kemungkinan waktu itu sekitar Rp 30 juta,” tutur Samsul.

Meski keluarga akhirnya tahu rumah yang dibeli sejak itu adalah rumah masa kecil Bung Karno, namun perhatian dari pemerintah dirasakan sangat minim.

“Kami minta ada pengertian dan simpati dari pemerintah, juga masyarakat,” kata Jamilah.

Sejak pemasangan prasasti sebagai

penanda bahwa Soekarno lahir di Surabaya pada Juni 2011 lalu, rumah yang menjadi tempat tinggal sehari-hari keluarga Jamilah di RT 4 RW 13 itu memang banyak dikunjungi berbagai kalangan masyarakat. Namun justru merepotkan keluarga Jamilah. “Banyak yang datang berkunjung, lalu pulang ditinggal begitu saja. Ya, kami yang membersihkan, merawat rumah,” ujar Jamilah.

Kakak Jamilah, Samsul Arifin, menga­ takan keluarganya tidak keberatan jika rumah yang mereka tempati dijadikan monumen bersejarah. Namun perlu ada pengakuan dan perhatian langsung dari keluarga Bung Karno. Selama ini, perhatian itu nyaris tidak ada. Biaya perawatan dan kebersihan rumah ditanggung keluarga Jamilah. “Selama ini nggak pernah ada kunjungan (dari keluarga Bung Karno). Ya baru kemarin Bu Megawati datang bersama puterinya dan rombongan PDIP,” ucap Samsul.

Minimnya perhatian pemerintah

juga diakui Ketua RW 13 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Muzaki.

Seringkali agenda yang berkaitan de­ ngan tempat bersejarah di lingkungan Peneleh hanya bersifat seremonial.

“Hanya seremonial dan selesai waktu itu saja. Nggak pernah melibatkan warga sekitar,” tutur Muzaki.

Atas dasar itu warga menginginkan Pandean dijadikan sebagai Kampung Bung Karno. Dengan demikian, kampung ini bisa menjadi aset wisata yang memberdayakan masyarakat sekitar. Dukungan dan perhatian dari pemerintah pun sangat diharapkan warga. Rencana pemerintah untuk menetapkan rumah Pandean sebagai monumen bersejarah hingga kini belum terwujud. “Padahal ini tempat lahirnya Soekarno, hanya ada satu-satunya di dunia,” kata Muzaki.

Selama ini Bung Karno dinyatakan lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Namun berdasarkan penelusuran sejarah dan buku literatur sebelum 1965 menye-

butkan bahwa putera pasangan Raden Soekemi, seorang guru sekolah rakyat dan Ida Ayu Rai, seorang perempuan bangsawan Bali ini lahir di Surabaya, yakni di rumah yang ditempati keluarga Jamilah sekarang.

Gonjang-ganjing penjualan rumah tempat lahir Bung Karno di Gang Pandean sudah direspon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Risma sudah menawar rumah yang ditempati oleh Jamilah senilai Rp 300 juta, namun harga tersebut membengkak hingga Rp 2 miliar. “Kami sempat pakai tim appraisal dari Istana Gebang di Blitar, tapi harganya terus naik sampai Rp 2 miliar,” kata Risma.

Risma mengaku pihaknya akan terus berusaha melakukan pendekatan intensif agar harga rumah itu menjadi wajar.

“Kita juga ingin secepatnya rumah itu segera diambil alih Pemkot Surabaya dan dijadikan sebagai salah satu cagar budaya milik negara,” tandas Risma.*

12

UTAMA

Kamis Pahing, 3 APRIL 2014

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 Di Gedung DPRD Kota Kediri

Gubernur Minta Wali Kota Kediri yang Baru Jalin Komunikasi Gubernur Soekarwo saat menyaksikan Walikota Kediri Abdullah Abubakar menandatangani Fakta Integritas usai diambil sumpah jabatannya di Kantor DPRD Kota Kediri.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta pada Wali Kota yang baru, Abdullah Abubakar menjalin komunikasi dengan mantan Wali Kota lama maupun dengan Forpimda untuk meneruskan program pembangunan Kota Kediri yang berhasil memperoleh predikat juara tingkat nasional.

“Pasangan wali kota dan wakil wali kota Kediri yang baru dilantik harus akur dan mau membangun silahturahim dengan , mantan wali kota maupun dengan forpimda,” pintanya dalam arahannya seusai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 di Gedung DPRD Kota Kediri, Rabu (2/4). Dikatakan, rukun dan akur itu merupakan wadah untuk membangunan kebersamaan guna menyelesaikan suatu masalah. Sebab, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan atau dipikul sendiri, karena seberat apapun masalah atau persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat pasti akan lebih mudah bila diselesaikan atau dipikirkan dengan orang banyak.

“Apalagi, sang mantan wali kota juga memiliki pengalaman dalam hal penyelesaian masalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau beliau diajak bicara masalah pembangunan Kota Kediri, pasti akan banyak sumbangan pikiran untuk kota Kediri ke depan agar jauh lebih baik,” tegas Pakde Karwo.

Tali silahturahim itu harus terus dibangun secara berkala paling tidak setiap tiga bulan sekali ada pertemuan, baik dengan forpinda maupun dengan tokoh masyarakat. Sebab, pertemuan seperti itu sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap pemimpin, baik itu bupati atau wali kota dan juga gubernur. Karena den-

Gubernur Soekarwo dan Ibu Nina Soekarwo saat memberikan selamat kepada Walikota dan Wawali.

gan silahturahim atau pertemuan akan terjalin komunikasi timbal balik yang dapat digunakan sebagai masukan dalam rencana program pembangunan ke depan bagi Kota Kediri.

Pakde Karwo mengingatkan pada wali kota yang baru, setelah dilantik wali kota mempunyai tugas yang harus segera diselesaikan, yakni membuat RPJMD (Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) dan paling lambat tiga bulan harus sudah jadi. Dalam membuat RPJMD Kota Kediri, yang harus diingat dan ditekankan adalah rencana program harus bersinergi serta mengacu dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD nasional.

Sebab, bila tidak sesuai dengan RPJMD Ptovinsi dan nasional akan salah dan tidak memenuhi standart nasional. Karena hal itu sudah menjadi aturan dalam rencana pembanguna yang berkesinambungan antara pusat dan daerah. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1, dicantumkan bahwa negara Kesatuan RI terbagi menjadi beberapa daerah provinsi.

Daerah provinsi, juga terdiri dari beberapa daerah Kabupaten/Kota. “Oleh karena itulah, setiap Kabupaten/Kota dalam membuat RPJMD harus selalu mengacu dengan RPJMD Provinsi maupun RPJM nasional ,” jelasnya.

Selain RPJMD, Pakde Karwo juga mengingatkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Kediri masih tinggi bila dibanding dengan LPP Jatim. Untuk tahun 2011 LPP Kediri sebesar 0,90 persen dan tahun 2012 turun menjadi 0,87 persen, angka tersebut masih tetap tinggi dibanding dengan angka LPP Jatim yang hanya 0,74 persen tahun 2011 dan 0,71 pada tahun 2012. Untuk itu, masalah ini juga menjadi PR wali kota dan wakil wali kota yang baru.

Begitu juga dengan masalah Sex ratio, di Jatim sebesar 96,96/100 ribu pada tahun 2012 dan 97,03/100 ribu pada tahun 2011, sedang Kediri sebesar 98,95/100 ribu tahun 2011 dan

turun menjadi 98,88/100 ribu untuk tahun 2012. Sedangkan untuk pasangan usia subur Kediri juga masih tinggi yaitu 2,03 persen dan Jatim 1,64 persen. Lebih lanjut Pakde mengatakan, Tiga masalah inilah yang harus menjadi prioritas dalam penanganan pembangunan Kota Kediri, selain masalah disparitas atau kesenjangan pendapatan di masayakat kota Kediri. Yaitu sebesar 286,505 (26,32 persen) pendapatan tidak merata di kota Kediri.

“Masalah ini juga harus menjadi perhatian wali kota dan harus segera ditangani. Caranya wali kota mau mendirikan Bank UMKM dengan bunga rendah,” tambahnya. Sebab, 73,68 persen masyarakat Kota Kediri bergerak di bidang industri pengolahan, sebesar 19,56 persen bergerak dibidang perdagangan. Sedang angka pengangguran di Kota Kediri masih 7,85 persen. Ke depan untuk menangani atau mengurangi masalah ini Kota Kediri harus lebih banyak membangun SMK dibanding SMA-nya. Sedang untuk jasa keuangan di Kota Kediri masih juga kurang.

Oleh karena itu, jasa keuangan hendaknya diperkuat, caranya dengan disubsidi dengan uang Pemkot tapi harus dengan bunga rendah Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo, minta pada wali kota yang baru segera berkordinasi dengan BPS untuk membuat titik nol. Tujuannya untuk mengetahui berapa jauh perkembangan atau kemajuan yang dicapai dalam lima tahun kepemimpinan nanti.

Baik untuk bidang ekonomi, pengangguran, kemiskinan maupun disparitas yang telah tertangani. Gubernur juga mengharapkan, hendaknya masyarakat Kediri tetap mau menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan budaya yang ada. Karena dengan agama dan budaya itu bisa menjadi perekat antara pemerintah dan masyarakat serta menjalin kerukunan dengan sesama dan mantan wali kota. Q hms*

Bude Karwo Minta PKK Tak Bebani Pemerintah

K

eberadaan PKK jangan membebani pe merintah atau masyarakat, tetapi harus sebaliknya. Keberadaan PKK harus bisa membantu, dan meringankan serta menjadi pendorong bagi terselesainya programprogram pemerintah ke masyakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK(TP PKK) Jatim, yang juga Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo MSi, dalam arahannya saat melantik Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Kediri, Ibu Veri Silviana Abdul Abu Bakar, di Balai Kota Kota Kediri, Rabu (2/4). Bude karwo mengataBude Karwo menyematkan pin kpd Ketua kan, keberadaan PKK untuk membantu TP PKK Kota Kediri Veri Silviana Abubakar semua program pembangunan pemerintah, usai dilantik di Pendopo Walikota Kediri. baik program kesehatan, kemiskinan maupun program ekonomi dan budaya. Untuk itu, setiap pembuatan RPJMD, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota, PKK agar diajak dan dikutsertakan.

Karena dalam membuat rencana program tersebut, PKK juga bisa menyeleraskan semua program kerjanya selama setahun bahkan untuk lima tahun ke depan dengan instansi pemerintah terkait. Seperti dengan dinas kesehatan, kaitannya dengan program kesehatan di PKK adalah Kesehatan Ibu dan anak baik ibu hamil maupun ibu melahirkan serta gizi buruk. Sementara dengan dispendik, kaitannya dengan program pendidikan yaitu PKK membantu menangani dan mensosialisasikan program pengantasan buta huruf, serta program paket A, B dan C. Karena keberadaan PKK itu dapat membantu pemerintah mulai dari penanganan gizi buruk sampai masalah kekerasan di dalam keluarga. “Jadi, PKK itu multi guna dan fungsi baik untuk keluarga maupun bagi masyarakat sekitar dan negara,” ujarnya. Untuk Dekranasda Kota Kediri, Bude Karwo berharap agar Dektanasda bisa menjadi wadah UMKM yang berfungsi untuk membantu dan membina para industri kecil dengan harapan mereka dapat bernafas dan bergeliat. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Disperindag harus tanggap dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi industri kecil agar dapat meningkatkan mutu dan produktivitasnya.

Selain itu, disperindag juga harus memberikan bantuan modal dengan cara memberikan jalan kemudahan agar meraka bisa mengakses ke JAMKRIDA dan memberikan bantuan untuk mematenkan hasil Bude Karwo saat melantik Veri Silviana Abubakar sebagai Ketua TP produksinya dengan cara gratis. Q hms* PKK dan Ketua Dekranasda Kota Kediri di Pendopo Walikota Kediri.

SBY Hadiri Kampanye Terakhir di Sidoarjo

Soekarwo Kerahkan 60 Ribu Massa dan 100 Reog Pemprov, Bhirawa Kampanye pamungkas yang dilakukan Partai Demokrat di Jatim Sabtu(5/4) nanti bakal menjadi ajang show of force partai berlambang mercy tersebut. Kampanye yang rencananya digelar di Stadion Delta Sidoarjo bakal dihadiri Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dengan sedikitnya 60 ribu massa.

Tak hanya itu , 100 reog juga bakal memeriahkan kampanye pamungkas ini. “Hingga sekarang sudah tercatat resmi di panitia ada 60 ribu yang bakal hadir dalam kampanye Partai Demokrat di Sidoarjo. Massa yang spontan diprediksi jumlahnya mencapai puluhan ribu orang,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Dr H Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (2/4).

Menurut Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, pihaknya

sudah memperkirakan jumlah tersebut karena sudah tercatat di panitia, berapa jumlah bus dan peserta yang ikut. “Artinya, mereka yang berangkat sudah terukur tidak asal-asalan jumlahnya,” katanya. Tidak hanya itu, lanjutnya, mereka yang tidak tercatat yakni simpatisan Partai Demokrat datang secara sukarela diperkirakan ada 21 ribu. Mereka siap datang ke Sidoarjo. Mereka datang dari berbagai daerah di Jatim, termasuk daerah di

tapal kuda, seperti Madura, Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto dan Sidoarjo sendiri.

Mereka yang datang adalah simpatisan Partai Demokrat yang ingin membuktikan loyalitas pada Partai Demokrat. Karena itu, katanya, mereka datang secara sukarela melihat kampanye Partai Demokrat.

Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim ini menjamin, selama kampanye berlangsung meski dalam jumlah besar akan berlangsung tertib, sebabagi salah satu ciri khas pendukung Partai Demokrat.

“Dua pengalaman kampanye di Malang dan Tulungagung sangat mengemberikan karena berjalan lancar dan aman. Mereka juga pulang dengan tertib,” ujarnya.

Q iib

Satpol PP Bongkar Paksa 30 Warung Remang-remang Madiun, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, melakukan pembongkaran paksa terhadap 30 warung ‘remang-remang’ di Pasar Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (2/4). Pasalnya, puluhan bangunan yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu itu, tiap malam disinyalir menjadi tempat transaksi seksual para pekerja seks komersial (PSK) dan laki-laki hidung belang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun, Drs. Agus Budi Wahyono, M.Si mengatakan, sebelumnya petugas sudah memberikan peringatan hingga tiga kali agar para pemilik bangunan warung tersebut melakukan pembongkaran sendiri. Surat peringatan terakhir, diberi batas waktu hingga 31 Maret lalu. Namun hingga batas waktu berakhir, warungwarung tersebut masih saja berdiri dan beroperasi.

Alasan lain Satpol PP melakukan pembongkaran, karena bangunan warung remang-remang tersebut juga berdiri di atas tanah milik Pemkab Madiun dan menyalahi aturan fungsinya.

“Rata-rata penghuninya berasal dari luar wilayah Kabupaten Madiun. Sebagian yang masih

nekat membuka warung remangremang di tanah aset Pemkab Madiun. Setelah ini, petugas akan rutin menggelar razia,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun, Agus Budi Wahyono, kepada wartawan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun, Kusni, mengatakan, Pemkab Madiun berkomitmen untuk memberdayakan warung di atas lahan tersebut sesuai fungsinya. Mereka tetap diperbolehkan untuk berjualan. Namun warungnya tidak

diperbolehkan untuk dimanfaatkan transaksi esek-esek.

“Ke depannya, lokasi ini akan dibangun pagar keliling. Selanjutnya tahun 2015, kami akan mengajukan anggaran ke pusat untuk pembangunan pasar, ”ungkap Kusni. Sedangkan mengenai masih banyaknya sejumlah tempat yang diduga menjadi ajang transaksi seksual seperti deretan warung di tepi jalan ring road wilayah Kecamatan Saradan, akan dilakukan koordinasi dengan pihak PT KAI Daop VII Madiun selaku pemilik tanah. Q dar

sudarno/bhirawa

Suasana warung remang-remang di Pasar Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, di bongkar paksa oleh Satpol PP Kab. Madiun, Rabu (2/4).