Harian Bhirawa Edisi 3 Juni 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami akan konfirmasi dan meminta surat resminya ke BPOM, setelah itu kita koordinasi dengan Disperindag untuk menindaklanjutinya,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pon, 3 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

3 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Jakarta

- 07.30

Napak Tilas di Alun-alun Kabupaten Bondowoso Pelantikan Pramuka Kabupaten Bondowoso di Pendopo Bondowoso Welcoming Reception International Conference Islamic Economics di Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf - 10.00 - 17.00

Ingin Tutup Dolly, Wali Kota Surabaya Temui Mensos

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00 - 09.00

Acara GOPTKI di Ruang Bhinaloka Pasar Bursa di Islamic Center Surabaya

160 Bidang Tanah Aset Pemkot Mojokerto Tak Bersertifikat Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 160 bidang tanah dan aset lain milik Pemkot Mojokerto ternyata tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Jika kondisi ini dibiarkan, Pemkot Mojokerto terancam akan kehilangan aset.

Padahal sebelumnya Tanah Kas Desa (TKD) milik Pemkot Mojokerto di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari hilang. Saat ini, kasusnya tengah ditangani Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyampaikan bahwa sebanyak 160 bidang tanah belum memiliki dokumen tanah yang sah. “Saya targetkan dua tahun ke depan, semua harus tuntas. Semua tanah dan aset Pemkot Mojokerto semua sudah harus bersertifikat,” ucap Mas’ud, Senin (2/6).

Kasus lenyapnya TKD di Kelurahan Gunung Gedangan seluas 1.990 meter persegi harus menjadi pelajaran. Tanah yang semula milik perorangan dan pada prosesnya telah menjadi aset pemkot seiring perubahan desa menjadi kelurahan, kini keberadaan asetnya berpolemik hukum karena pemkot gagal menyertifikasi lahan ini.

“Tidak mudah kasusnya, karena prosesnya menyangkut riwayat tanah. Namun apa pun, semua aset tanah kita harus bersertifikat. Jika tidak, semua bisa lenyap,” kata Mas’ud.

Ditemui terpisah, Kabag Hukum Pemkot Mojo-

 ke halaman 11

Pekan Depan Sidang Gugatan Risma Digelar PN Surabaya, Bhirawa Setelah mendaftarkan gugatan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (tergugat 1) dan Singky Soewadi (tergugat 2) di Pengadilan Negari (PN) Surabaya, Jumat (30/5) lalu, pekan depan sidang gugatan oleh penggugat Dr Rahmat Syah akan segera digelar.

Panitera Muda (Panmud) Perdata Hari J Khwandoko menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui siapa saja majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu. Namun, sesuai dengan prosedur, Hari mengaku bahwa persidangan gugatan terhadap Wali Kota Surabaya kemungkinan bisa berlangsung dalam minggu ini atau pekan depan. “Mengenai jadwal persidangannya kapan, itu terserah dari majelis hakimnya. Kemungkinan persidangan paling lambat berlangsung pekan depan,” terang Hari kepada wartawan, Senin (2/6).

Terkait siapa majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu, Hari mengaku bahwa hal tersebut wewenang dari Ketua PN Surabaya.

Karena Ketua PN Surabaya ada kegiatan di luar kota, maka kewenangan untuk menentukan majelis hakimnya diserahkan kepada Wakil Ketua PN Surabaya. “Terkait siapa majelis hakimnya, itu terserah Wakil Ketua PN,” ungkapnya.

Terkait prosedur terhadap gugatan itu, Hari menjelaskan, sesudah gugatan diterima di loket

 ke halaman 11

Raih Doktor Berkat Lumpur AKHIR Mei, pejabat nomor satu di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim telah menuntaskan pendidikan S3nya dengan materi penelitian mengupas perlunya pemberdayaan terhadap masyarakat terdampak lumpur lapindo. Kini Priyo Dharmawan telah menyandang gelar doktor lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Judul disertasi yang digarapnya berjudul ‘ Pengembangan Model Sosial da-

 ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menemui Mensos Salim Segaf Salim Al Jufri di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Senin (2/6). Pertemuan ini membahas rencana penutupan lokalisasi Dolly.

Risma: Insyaallah 18 Juni Ditutup Jakarta, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membicarakan rencana penutupan lokalisasi Dolly, Senin (2/6).

“Pemkot Surabaya berencana menutup lokalisasi Dolly dan mengharapkan bantuan Kemensos untuk usaha ekonomi produktif. Jadi ini sowan saja,” kata

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos Sonny Manalu di Jakarta, Senin (2/6).

Risma mengenakan baju batik berwarna cokelat dan celana pan-

jang hitam dipadu jilbab hitam.

Sebelum bertemu Mensos, Risma ditemui Staf Khusus Mensos Musholi. Sekitar pukul 13.30 Risma baru bertemu Mensos di ruang kerjanya didampingi staf khusus dan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Sebelumnya Sonny mengatakan, Kemensos sudah selesai

 ke halaman 11

Kondisi GOR Senilai Rp 48 Miliar Memprihatinkan Kediri, Bhirawa Kondisi bangunan GOR Jayabaya Kota Kediri senilai Rp 48 miliar yang berada di wilayah Kelurahan Banjarmelati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sangat memprihatinkan dan terkesan tidak terurus. Terbukti bangunan bagian atap seperti plafon mengalami rusak berat. Begitu juga, cat dindingnya pun sudah tampak usang dan banyak yang mengelupas, sehingga tak indah lagi untuk dipandang. Namun hingga sekarang pemerintah juga belum melakukan perbaikan.

Pemkot Kediri beralasan proyek pembangunan GOR Ja yabaya Kediri yang dimulai sejak 2007 lalu melalui sistem multi years selama tiga tahun itu belum ada serah terima, antara pelaksana pembangun,

 Pensiun karyawan merujuk aturan UU, PP dan Perda Perusahaan Daerah adalah 56 tahun  Telah melakukan sosialisasi aturan pensiun sejak awal 2014. Bahkan, karyawan yang memasuki pensiun telah dilakukan MPP (Masa Persiapan Pensiun) selama tiga bulan.  Bagi karyawan yang menolak pensiun usia 56 tahun dipersilakan mengajukan protes pensiun melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Disnaker.

Pensiun 56 Tahun

Karyawan Protes, Direktur Utama KBS Tak Akan Ubah Keputusan Surabaya, Bhirawa Penolakan pensiun karyawan Kebun Binatang Surabaya (KBS) terus dilakukan.

Sebanyak enam karyawan memprotes kebijakan penerapan usia pensiun 56 tahun di area kebun binatang yang didirikan semasa pendudukan Belanda, Senin (2/6).

Mereka menilai aturan pensiun 56 tahun tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan

 ke halaman 11

ervan cholis/bhirawa

Kondisi GOR Jayabaya yang dibangun dengan anggaran Rp 48 miliar mengenaskan. Plafon rusak berat dan cat dinding banyak mengelupas.

 ke halaman 11

Buku Kurikulum 2013 Rawan Tarikan Buku untuk Siswa Inklusif Belum Jelas

Kebijakan PDTS KBS Terkait Pensiun

Dindik Jatim, Bhirawa Pembelian buku kurikulum 2013 (K13) berpeluang dijadikan alat bagi sekolah untuk menarik biaya kepada siswa. Ini lantaran tidak semua

sekolah di Jatim menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi penunjang jika dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat tidak cukup untuk mem-

beli buku K13.

Menyadari kemungkinan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menegaskan, dalam pelak-

 ke halaman 11

Belum Ada Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye Pilpres Pemprov, Bhirawa Hingga H-2 pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang dilaksanakan pada 4 Mei – 5 Juni 2014, belum ada kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jatim yang mengajukan cuti kampanye. Kepala daerah dan wakil kepala daerah diperbolehkan ikut berkampanye dengan catatan harus mengantongi izin cuti dari Gubernur Jatim.

 ke halaman 11

Cross Cultural Understanding Program Oklahoma AS

Antusias Belajar Budaya, Was-was Kenakan Kebaya dan Beskap

Priyo Dharmawan

Sentil..  Kinerja buruk, 40 pejabat dimutasi  Sepakat, indikasi tak optimal dalam bekerja  Akil bantah semua dakwaan KPK  Mana ada maling teriak maling  Kenaikan tarif listrik industri pengaruhi ekspor-impor

 Dan masyarakat kena imbasnya juga

Keanekaragaman budaya berpadu dengan kesenian tradisional semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang eksotik. Itulah alasannya mengapa banyak pelajar, mahasiswa dan peneliti yang datang jauh dari negeri seberang sekadar untuk belajar tentang Indonesia. Tak terkecuali lima mahasiswa dari Oklahoma, Amerika Serikat (AS) datang ke Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Lima mahasiswa itu datang dari Oklahoma State University, AS. Saat dijumpai, mereka sudah berdandan khas masyarakat Jawa. Dua mahasiswa perempuan mengenakan kebaya, dan yang laki-laki menggunakan beskap. Di Auditorium RM Soemantri Universitas Dr Soetomo (Unitomo) mereka pun mulai memperkenalkan diri.

Masing-masing adalah Shawn Massey, Bronson Baker, Dillon Pospisil, Annahly Meyer, dan Catrin

Emily Gray. Usai memperkenalkan diri, mereka pun langsung beraksi di hadapan sang tuan rumah acara Cross Cultural Understanding Program with The Students of Oklahoma dan Fakultas Sastra Unitomo. Mereka bermain angklung yang sebenarnya masih sangat asing.

Catrin Emily Gray, salah satu mahasiswa Oklahoma itu mengaku

adit hananta utama/ bhirawa

Oklahoma University Amerika Serika memainkan angklung dalam Cross  ke halaman 11 Mahasiswa Cultural Understanding Program di Unitomo Surabaya.

SURABAYA

2

Selasa Pon 3 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Bangli Dibongkar Paksa

Barisan Nusantara Jaya Siap Menangkan Prabowo-Hatta Surabaya, Bhirawa Dukungan terhadap pasangan caprescawapres nomor urut satu (1), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terus mengalir.

Terbaru, elemen masyarakat di Jatim yang mengatasnamakan diri Barisan Nusantara Jaya (BNJ) siap memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB dan Partai Golkar di provinsi paling ujung timur di Pulau Jawa.

Koordinator BNJ Jatim, Sugiri Sancoko mengatakan bahwa Barisan Nusantara Jaya merupakan kumpulan dari berbagai elemen masyarakat dan lintas partai yang ingin berpartisipasi dalam suksesi kepemimpinan nasional sekaligus memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang dinilai mampu melanjutkan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan citacita para pendiri bangsa.

“Kami optimis pasangan PrabowoHatta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadikan bangsa Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” terang pria yang menjabat sebagai anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat saat dikonfirmasi Senin (2/6) Diakui Sugiri, kendati apa yang dilakukan tersebut sesuai dengan fatsun Partai Demokrat yang pada akhirnya memutuskan mendukung pasangan Prabwo-Hatta dalam Rakernas di Jakarta, Minggu (1/6) lalu.

Namun politisi asal Ponorogo itu enggan mengatasnamakan partai karena anggota BNJ itu lintas partai.“Pilpres itu berbeda dengan Pileg, karena figur calon yang lebih menentukan sehingga lebih efektif kalau menggunakan elemen - elemen masyarakat dibanding mesin partai,” bebernya.

Disinggung soal peta kekuatan dukungan kedua pasangan capres-cawapres di Jatim. Sugiri Sancoko menyatakan optimis Prabowo-Hatta bakal menang karena dari empat kawasan atau wilayah di Jatim, mayoritas masih lebih unggul.

Dicontohkan, di kawasan Mataraman pasangan Prabowo-Hatta bisa unggul mutlak di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Q ant Madiun, Magetan, Kediri.Q

23 Kapal Perang Gabung Latgab Surabaya, Bhirawa Sebanyak 23 kapal perang RI yang terlibat dalam Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2014 disimulasikan menghadapi peperangan ranjau laut yang disebar oleh musuh di sekitar perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Kadispen Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut (KH) Abdul Kadir di Surabaya, Senin menjelaskan ke-23 kapal perang tersebut tergabung dalam Komando Tugas Laut Gabungan (Kogaslagab) Latgab TNI 2014 itu harus menunggu operasi pembersihan oleh kapal buru ranjau KRI Pulau Rengat711 yang berada di garis depan formasi tempur.

“Dalam skenario latihan, puluhan ranjau laut telah disebar oleh pihak musuh untuk menghambat gerak laju kapal perang menuju daerah sasaran. Dengan kemampuan khusus peperangan ranjau yang dimilki, KRI Pulau Rupat berhasil memandu unsur Kogaslagab keluar dari medan ranjau,” katanya.

Namun, kata dia, bahaya belum berakhir, karena beberapa saat kemudian radar KRI Sultan Hasanudin-366 dan KRI Sultan Iskandar Muda-365 mendeteksi adaya ancaman bahaya serangan dari udara. Suara sirine meraung-raung dari seluruh kapal perang dan seluruh personel serta persenjataan penangkis serangan uudara (PSU) siap menyambut serangan udara dari pesawat musuh.

“Dua kapal perang korvet kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) tersebut berhasil mengunci sasaran udara melalui radar senjata LIROD MK2. Radar tersebut memandu senjata meriam antiserangan udara kaliber 2 x 20 MM yang mengikuti setiap pergerakan target yang telah terkunci,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa meriam PSU dari seluruh kapal Kogaslagab memuntahkan ribuan butir peluru sehingga pesawat musuh tidak dapat menghindar dan berhasil dihancurkan.

Menurut dia, aksi pertempuran melewati medan ranjau dan pertahanan udara tersebut merupakan salah satu Q ant rangkaian Latgab TNI tahun 2014.Q

11 bangunan liar (bangli) di jalan Platuk Donomulyo Surabaya dibongakar paksa oleh petugas gabungan Satpol PP Surabaya,Trantib Kecamatan Kenjeran, Dinas Cipta Karya Surabaya, PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya, Dinas Tata kota Surabaya, Kodim Kenjeran dan Polsek Kenjeran Surabaya, Senin (2/6). Lahan dengan luas 10.000m2 itu rencananya oleh Pemkot Surabaya akan dibangun gedung sekolah terbesar di wilayah Surabaya Timur. trie diana/bhirawa

Di Jatim, Prabowo-Hatta Optimistis Raih Suara 60 % Surabaya, Bhirawa Ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres, Prabowo SubiantoHatta Radjasa, Supriyatno optimis meraih suara di Jatim 60 persen dalam Pilpres mendatang.

Target ini dianggap tak berlebihan dikarenakan ada sekitar 18 Kepala Daerah (KDH) dan hampir seluruh kiai khos yang ada di Jatim mendukung dan siap memenangkan duet yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PKS, PBB dan PAN ini. ‘’Yang pasti sudah ada 18 KDH yang siap mendukung dan memenangkan PrabowoHatta sebagai Capres-Cawapres mendatang. Bahkan kabarnya jumlah ini akan bertambah setelah kita melaksanakan deklarasi yang rencananya digelar 6 Juni mendatang.

Di sisi lain hampir seluruh kiai khos di Jatim diantaranya ada Kiai dari Lirboyo, Sidogiri yang siap memenangkan Pra-

bowo-Hatta,’’tegas Supriyatno kepada wartawan, Senin (2/6).

Ditambahkannya, untuk 18 KDH di Jatim sudah menyatakan siap menjadi juru kampanye diwilayah masing-masing. Namun demikian mereka masing menunggu surat izin dari Mendagri terkait jurkam saat kampanye Pilpresm nanti. ‘’Untuk izin mereka masih menunggu surat dari Mendagri.

Namun para KDH sudah melakukan komunikasi dengan kita,’’papar pria yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Supri juga optimis pasangan Prabowo-Hatta akan merebut kemenangan mutlak, khususnya di Jatim dan Jabar yang merupakan gudang nadhiyin serta marhain dan nasionalis.

Supprot suara semakin bertambah dengab bergabungnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dan Raja dangdut, Rhoma Irama yang pernah dijanjikan oleh Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar sebagai capres dan nyatanya dalam perjalanan tidak dipakai. ‘’Ini sebuah keuntungan besar bagi kami tim PrabowoHatta. Apapun Pak Mahfud MD dan Bang Rhoma Irama memiliki massa dan siap untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta,’’tegasnya.

Sementara di Jateng, pihaknya hanya berharap menang tipis. Mengingat disana dikenal dengan wilayah abangan. ‘’Khusus untuk Jateng kita hanya berharap menang tipis sekitar 5 persen saja. Kita akui disana gudangnya merah,’’tambah pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Supri menam-

bahkan hasil survei yang dilakukan Pusat Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) sepanjang 20 sampai 24 Mei 2014 lalu, dengan mengambil sampling responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tersebut, elektabilitas pasangan PrabowoHatta sebesar 50,25 persen.

Sementara elektabilitas pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya 36,04 persen.

Untuk mereka yang belum menentukan pilihan (swing voter) mencapai 13,17 persen.

“Nah, berdasar survei terbaru yang dilakukan Puskaptis tersebut di Jawa Timur, Prabowo-Hatta unggul mutlak dari Jokowi-JK, dengan selisih elektabilitas mencapai 14,21 persen,” ujarnya.

Menurut Soepriyatno, salah satu faktor yang mengerek tingginya elektabilitas Prabowo-Hatta yang diusung Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar, dan PBB ini, karena

masyarakat Jawa Timur menginginkan sosok pemimpin yang tegas dan berani mengambil sikap terhadap mpermasalahan bangsa yang kompleks.

“Selain itu, banyaknya dukungan tokoh nasional dan dukungan dari para ulama dan kiai di Jawa Timur juga jadi faktor yang menjadikan tingginya elektabilitas PrabowoHatta,” jelasnya.

Agar tingginya elektabilitas terwujud dalam Pilpres 9 Juli nanti, yakni masyarakat Jawa Timur benar-benar mencoblos pasangan Prabowo-Hatta, semua elemen Tim Pemenangan Koalisi Merah Putih akan all out melakukan sosialisasi, kampanye, dan pendekatan kepada masyarakat di tingkat grass root.

“Pokoknya semua upaya akan kami lakukan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta di Jawa Timur,” Q cty tegasnya.Q

NU Masih Akan Lakukan Hilal Tentukan Awal Ramadan Prostitusi Masih Ada di Eks Lokalisasi Moroseneng PWNU Jatim, Bhirawa Meski Muhamadiyah sudah menetapkan awal Ramadan pada tanggal 28 Juni , Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur belum menentukannya. PWNU jatim masih akan mengelar rukyatul hilal atau melihat anak bulan untuk menentukan awal puasa 1435 Hijriah kali ini.

Rencananya rukyatul hilal akan digelar di 12 titik pengamatan di Jawa Timur secara bersamaan pada Jumat (27/6) mendatang. ”Rukyatul hilal akan digelar bakdal ghurub (setelah matahari terbenam). Perintah Rosulullah melihat hilal hanya bisa dilakukan setelah maghrib, tidak bisa sebelum maghrib,” kata Sholeh Hayat, koordinator tim rukyatul hilal PWNU Jawa Timur, Senin (2/6.)

Dikatakan Sholeh Hayat, ke12 titik pengamatan itu diantaranya, Tanjung Kodok, Lamongan; Bukit Condro Dipo,

Gresik; Pantai Ambet, Pamekasan; Pantai Gebang, Bangkalan; Pantai Nambangan, Surabaya; Pantai Bentar, Blitar; Pantai Awar-awar, Tuban; Pantai Nyamplong, Jember; Pantai Kalbut Situbondo; Pantai Gili Ketapang, Probolinggo; Srau, Pacitan; serta Ngliyep, Malang.

Rukyatul hilal ini, kata Sholeh Hayat, hasilnya akan maksimal, karena beberapa titik pengamatan sudah dilengkapi dengan teropong yang canggih. “Beberapa titik yang sudah dilengkapi teropong diantaranya adalah Tanujung Kodok, Bukit Condro Dipo serta Pantai Ambet,’Kata Sholeh Hayat menambahkan.

Sholeh juga mengatakan, awal puasa tahun ini kemungkinan akan jatuh pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014.

Ini karena ijtimak konjungsi antara bulan dan matahari akan terjadi pada pukul 15.10 WIB pada hari Jumat (27/54) dengan posisi hilal di 0,085

derajat. “Artinya, kemungkinan hilal sangat sulit bisa terlihat,” kata Sholeh Hayat.

Dengan hilal yang sulit dirukyat atau dilihat, maka bulan syaban akan diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Artinya, bulan puasa baru akan dimulai pada tanggal 29 Juni 2014.

Sementara itu, jauh sebelumnya Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada hari Jumat 27 Juni 2014.

Penentuan ini berdasarkan pada perhitungan ilmiah yang sering digunakan oleh organisasi Muhamadiyah.

Menurut Muhammadiyah, konjungsi atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah ijtima dijadikan landasan untuk menentukan awal bulan termasuk permulaan Ramadan. Dari perhitungan melalui teropong dengan melihat posisi bulan, matahari, dan bumi maka konjungsi akan terjadi pada 27 Juni Q iib 2014 pukul 15.10 WIB.Q

Layanan RSUD Pemkot Belum Maksimal DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menilai tingkat pelayanan dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yakni RSUD dr. Soewandhie dan Bhakti Dharma Husada (BDH) masih rendah.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Minggu, mengatakan hasil survei yang dilakukan Komisi D menyebutkan pelayanan di dua rumah sakit itu tingkat kualitas pelayanannya hanya 50 persen. Artinya, pelayanan di dua rumah sakit kurang memuaskan masyarakat.

“Pelayanan ini tak hanya pada sisi pelayanan pegawainya, tapi juga peralatan medis yang tersedia,” katanya.

Menurut dia, banyak warga yang tidak berani

protes atas pelayanan buruk selama mereka berada di RSUD. Bahkan ada juga pasien khususnya yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat perlakuan kasar dari petugas RSUD. “Pasien ini hanya diam saja dan menerima perlakuan tersebut. Warga juga banyak yang tidak berani protes,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Yayuk Puji Rahayu, menambahkan saat ini banyak masyarakat pemegang Asuransi Kesehatan (Askes) yang mengeluh pelayanan rumah sakit milik pemerintah. Ini karena ada sejumlah sistem yang berubah setelah pelayanan Askes dilebur Q gat menjadi satu dengan BPJS Kesehatan.Q

Pemkot Surabaya, Bhirawa Meski telah ditutup oleh Pmekot Surabaya, ternyata masih ada aktifitas prostitusi di eks lokalisasi Moroseneng. Sejumlah pekerja Seks komersial(PSK) terjaring operasi petugas SatpolPP kota Surabaya bersama anggota Polrestabes dan Gartab III Minggu (1/6) dini hari, pukul 02.00 Wib. Joko Wiyono selaku Kepala Bidang Pengawasan Satpol PP Surabaya mengatakan, begitu mendatangi Wisma Setia Kawan, petugas menemukan 3 orang perempuan yang diduga kuat sebagai Pekerja Seks komersial (PSK) di wisma ini.

“Tiga wanita ini langsung kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke kantor Satpol PP Kota Surabaya. Saat dilakukan pemeriksaan beberapa kamar yang ada di wisma Setia Kawan ini, dua orang wanita lagi sedang berada di dalam kamar. Dua wanita ini pun langsung diamankan, “ ujar.

Sasaran selanjutnya, lanjut Joko, adalah Wisma Pesona yang letaknya berada di sebelah Wisma Setia Kawan. Di tempat ini, Satpol PP dan petugas lain yang dilibatkan dalam razia kali ini memeriksa seluruh kamar yang ada di wisma Pesona.

“Hasilnya, enam orang wanita yang diduga kuat sebagai PSK langsung diamankan. Bahkan, tiga orang diantara mereka diamankan petugas dari dalam kamar dan mereka sedang melayani tamunya, “ ungkap Joko.

Masih menurut Joko, dua dari tiga laki-laki yang menjadi tamu wisma diperbolehkan pulang karena membawa kartu identitas sedangkan seorang pria yang menjadi tamu wisma ini, ikut diamankan karena tidak membawa kartu identitas.

Razia petugas masih terus berlangsung. Wisma di Lokalisasi Sememi yang menjadi sasaran razia selanjutnya adalah Wisma Sriwijaya. Di tempat ini petugas mengamankan delapan orang wanita yang juga diduga kuat sebagai PSK.Para wanita itu diamankan petugas dari dalam kamar tidur mereka masing-masing.

Kebanyakan dari mereka yang diamankan ini, sedang beristirahat karena baru selesai melayani para tamu yang berkunjung ke wisma mereka.

Wisma terakhir yang dirazia petugas Satpol PP Kota Surabaya adalah Wisma Srikandi. Untuk mengamankan para wanita di wisma ini tidaklah mudah. Tujuh wanita yang bekerja sebagai PSK di wisma ini bahkan ada yang Q dre bersembunyi di dalam kamar.Q

Tempati Lahan Pemkot 11 Rumah Dibongkar Karena menempati lahan milik Pemkot Surabaya tanpa izin, tak kurang dari 11 bangunan rumah permanen di jl Pelatuk Donomulyo Surabaya terpaksa harus dilakukan pembongkaran paksa oleh aparat Satpol-PP kota Surabaya.

Warga pemilik bangunan liar tampak tidak melakukan perlawanan karena hampir mayoritas penghuni telah menyadari kesalahannya.

Puluhan warga penghuni bangunan liar di Jl Pelatuk Donomulyo Surabaya akhirnya harus pasrah saat melihat bangunan rumahnya di ratakan dengan tanah oleh alat berat jenis escavator milik Satpol-PP kota Surabaya karena dianggap telah memanfaatkan dan

membangun rumah tinggal di lahan milik pemkot Surabaya tanpan izin.

Upaya persuasive dan sosialisasi telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya oleh jajaran Kecamatan Kenjeran, namun warga tidak pernah mengindahkan peringatan lisan dan tertulis yang telah dikeluarkan oleh pihak Kecamatan, sehingga pembongkaran paksa harus dilakukan karena lahan tersebut akan di bangun untuk

fasilitas pendidikan yakni sekolahan.

“Bangunan yang kami bongkar ini berdiri diatas tanah asset pemkot Surabaya, kami sudah melakukan teguran beberapa kali, namun tidak indahkan, sehingga dengan terpakas bangunan yang didirikan kami bongkar paksa, karena mereka menempati lahan tanpa ijin, dan rencananya akan di bangun untuki sekolahan, sebenarnya rencana pembongkaran ini sudah sejak tahun 2013, tetapi baru sekarang bisa kami laksanakan,” ucap Yudi Kartika Camat Kenjeran Sementara pak Wahidin salah satu pemilik bangunan liar

yang terbongkar mengatakan bahwa dirinya menempati lahan sudah bertahun-tahun dan merasa membeli dari pemilik sebelumnya, namun mengaku jika dirinya tidak mengetahui jika lahan yang dibelinya adalah asset milik pemkot Surabaya.

“Saya memang pernah diberitahu soal kepemilikan lahan ini, tetapi kalau soal pembongkaran belum, kan biasanya diberi surat, karena lahan ini saya bangun setelah saya membeli dari penjual sayur yang meninggal beberapa tahun yang lalu,” jelas Wahidin yang terkesan pasrah melihat ruQ gat mahnya telah ambruk.Q

Karena tak berizin Bangli di Platuk Donomulyo dibongkar Satpol PP.

gat/bhirawa

SURABAYA

Selasa Pon 3 JUNI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Diduga Pelaku Pedofilia

Pensiun PNS, Guru Agama Lecehkan 20 Muridnya Polrestabes Surabaya, Bhirawa AS (60) warga Gunung Sari, seorang oknum guru agama di SDN Simokerto VIII Surabaya, tega mencabuli siswanya sendiri. Dari hasil pemeriksaan Polisi, sudah ada 20 korban yang menjadi pelampiasan perbuatan bejat dari tersangka.

AS sendiri adalah pensiunan PNS guru di sekolah tersebut yang dipekerjakan kembali karena kurangnya tenaga guru agama. Pria ini mengajar agama seminggu sekali di sekolah tersebut.Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono dalam keterangannya mengatakan, awal dari pengungkapan kasus ini karena adanya laporan dari orang tua korban, yang mengeluhkan sikap anaknya agak sedikit aneh akhir-akhir ini.

Setelah ditanya oleh orang tuanya, si anak ini mengatakan bahwa telah di gerayangi sama gurunya yang bernama AS. Dari keterangan tersebut, orang tua korban melaporkan kepada kepolisian, tentang perbuatan yang menimpa anaknya tersebut.

“Dari laporan itu, petugas melakukan penyelidikan. Diketahui, bahwa AS telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, dan semua korban adalah muridnya sendiri,” ujar AKBP Sumaryono, Senin (2/6).

Sampai saat ini yang sudah melaporkan ke Polrestabes Surabaya sebanyak tujuh orang, yakni SM (8), ND (7), NH (12) , AM (11), AY (11), AD (11), dan LL (7).”Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah mencabuli 20 korban.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono saat menunjukkan AS (60) tersangka pencabulan 20 muridnya, Senin (2/6).

Karena itu kami masih melakukan pengembangan apakah ada korbankorban lain dari perbuatan yang dilakukan AS,” tuturnya.

Apapun barang bukti yang disita yakni satu seragam SD. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan tuduhan perbuatan mencabuli anak

dibawah umur, dan dijerat dengan Pasal 82 UU RI no 32 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 60 juta.

Psikolog Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim,

Anglis Ayuanjarsari SPsi, MPsi Psikolog mengungkapkan, pelecehan seksual yang dilakukan orang tua kepada anak dapat dikatakan sebagai tindakan penyimpangan seksual atau pedofilia.

Menurutnya, pedofilia merupakan gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa

Jawa Timur Tuan Rumah KONAS IX Pengelolaan Sumberdaya Laut

RAGAM INFO

Gelar Rapat Bimbingan Rapi Jatim Diskominfo Jatim, Bhirawa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Harjogi, membuka rapat bimbingan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (Rapi) Jawa Timur. Kegiatan yang dihadiri pengurus Rapi Korwil 1 dan 2 ini merupakan amanat rapat kerja (Raker) Rapi Jatim yang harus mewajibkan bimbingan digelar setahun dua kali.

Dalam sambutannya, Kadiskominfo Drs Harjogi yang dibacakan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi (Postel) Sigit Prasetyadi mengatakan, komitmen Rapi untuk membaktikan dirinya kepada bangsa Indonesia patut mendapatkan apresiasi.

Karena sebagai organisasi masyarakat, Rapi terjun langsung dalam mensosialisaikan program pembangunan serta aktif dalam penanggulangan bencana. “Dengan peran serta inilah, penanggulangan bencana di Jawa Timur bisa maksimal,”Kata Sigit Prasetyadi membacakan sambutan saat pembukaan bimbingan organisasi Rapi di Gedung PKK Surabaya, Minggu (1/6) Dikatakan Sigit, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan membina organisasi Rapi, Kominfo Jatim berharap kemitraan yang dibangun bisa lebih dipererat. Terlebih dalam hal pengawasan frequensi radio-radio liar yang bisa mengganggu komunikasi antar anggota Rapi. “Rapi mitra strategis pemprov Jatim dalam pembinaan penggiat komunikasi radio,”Papar Sigit.

Lebih jauh dikatakan Sigit, Pemprov Jatim juga menghimbau kepada anggota Rapi agar lebih intensif berkomunikasi dengan pemerintah baik daerah maupun provinsi untuk memberikan masukan maupun gagasan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap proses perizinan agar tercipta tertib administrasi perizinan yang sesuai dengan harapan Q fad Gubernur Jawa Timur Soekarwo.Q

Pemprov, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memastikan Jawa Timur sebagai tuan rumah Konferensi Nasional (Konas) IX Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktur Pesisir dan Lautan Dirjen KP3K KKP RI, Ir M Eko Rudianto M Bus IT mengatakan, Konas yang sudah terselenggara sejak tahun1998 itu diharapkan pada tahun ini bisa mencapai jumlah 1000 peserta dari target 500 peserta.

Dalam Konas IX diharapkan ada rekomendasi yang bisa dihasilkan, bermanfaat, dan diimplementasikan. Rekomendasi untuk lebih mendorong pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan pesisir dan kelautan.

“Dalam Konas nantinya, saya mengharapkan munculnya rekomendasi yang bermanfaat untuk RPJM Presiden yang baru kelak. Mungkin nanti nama rekomendasinya seperti apa, akan diputuskan dalam pertemuan konas pada 19-23 No-

vember 2014,” katanya, di Surabaya, Senin (2/6).

Terkait pelaksanaan KONAS IX 2014, Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi mengatakan, Jawa Timur akan menjadi tuan rumah, dengan harapan Jatim dapat menjadi penyumbang terbesar dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Jatim.

“Dalam setiap pelaksanaan program harus bersinergi antara Pemkab/Kota, Pemprov, dan Pemerintah Pusat. Salah satunya Konas ini,” katanya.

Seperti diketahui, Konas Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil diharapkan menjadi salah satu wadah atau ajang menggali isu dan mengidentifikasi data dan informasi, serta merumuskan alternatif solusinya yang akan mendukung penyusunan kebijakan oleh pengambil keputusan.

Salah satu hasil Konas yang nyata adalah diinisiasinya penyusunan suatu landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil yang sekarang terwujud dalam produk kebijkan publik berupa UU nomor 1 tahu 2014 tentang perubahan UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Saat ini wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil memiliki keunikan dengan beragam fungsi, diantara sebagai ekosistem yang kompleks, dinamis, dan mudah mengalami kerusakan/ rentan apabila dimanfaatkan manusia.

Selain itu berfungsi juga sebagai penyedia alam yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Fungsi lainnya, sebagai kawasan pemanfaatan dimana masih berlaku regim akses terbuka dan adanya anggapan sumber daya milik bersama, sehingga yang kuat seringkali lebih menguasai sumberdaya dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam meQ rac manfaatkannya.Q

Ratusan Prajurit Kodam V/Brawijaya Jalani Tes Urine Kodam Brawijaya, Bhirawa Mengantisipasi penyalah gunaan Narkoba, Komandan Yonif 516/Cakra Yudho Branjangan di komplek Kodam V/Brawijaya Jl Kesatrian, Surabaya, Senin (2/6) melakukan tes urine terhadap 100 prajurit secara mendadak dan acak dari 600 prajurit yang ada.Dalam kegiatan tes urine yang digelar sejak pukul 07.30 WIB, seluruh dikumpulkan di gedung Cakra Yudho Jl Kesatrian, Komplek Kodam V/Brawijaya Surabaya, dipimpin Dan Yon 516/CY Letkol Infantri Akatoto dan Kasi Intel Kapten Infantri Fahmil Haris.

Baca juga: 111 perwira Kodam V/Brawijaya naik pangkat dan Kodam V/Brawijaya siapkan sedikitnya 6 ribu personel amankan Pemilu

bed/bhirawa

Letkol Akatoto menerangkan tes urine terhadap anggotanya, merupakan bentuk antisipasi dan pencegahan, terhadap prajurit TNI AD di lingkup Kodam V/Brawijaya yang terlibat dalam penyalah gunaan Narkoba. “Ini merupakan bentuk antisipasi dini terhadap prajurit dalam memberantas penyalah gunaan Narkoba. Disini kami lakukan tes secara acak terhadap 100 prajurit, sedang ke depannya tetap akan dilakukan pengecekan yang sama sewaktu waktu,” tegasnya.

Perwira menengah dengan dua melati di pundak ini juga menambahkan, kegiatan ini tak dimaksudkan untuk menghakimi siapa saja yang menjadi korban penyalah gunaan Narkoba. “Tentunya disini Q bed kami bukan untuk menghakimi.Q

(pribadi dengan usia 16 atau lebih tua), red biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). ‘’Jadi kebayakan sasaran pedofilia adalah anak-anak, terutama anakanak sekolah dasar,’’ ujar wanita jebolan Unair ini.

Anglis panggilan akrab Anglis Ayuanjarsari mengungkapkan, untuk mengatasi kasus pedofolia diharapkan ada peran serta dari orang tua dalam menjaganya. Untuk orang tua dapat memberikan pemahaman yang benar seperti: tidak membolehkan orang lain selain orang tuanya menyentuh bagian sensitif, mengenalkan kepada anak bahaya ketika anak disentuh bagian sensitifnya dan menyuruh anak untuk berteriak ketika orang lain menyentuh bagian sensitifnya.‘’Cara-cara sederhana ini yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak terhindar dari pelaku fedopolia,’’ jelasnya.

Ditanya terkait dengan penanganan apa yang harus dilakukan kepada korban dan pelaku pedofolia, Psikolog yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini mengungkapkan, untuk korban dapat dilakukan pendampingan dan konseling terapiutik untuk pemulihan trauma pada korban.

Sedangkan untuk pelaku fedofolia dijatuhkan hukum yang terberat. ‘’Sampai saat ini belum ada pendampingan bagi pelaku pedofolia hal ini yang menyebabkan korban pedofolia sulit disembuhkan. Jika di luar negeri pelaku pedofolia berada dalam penangganan dinas atau departemen sosial, sedangkan di Indonesia belum Q bed.dna ada,’’ tegasnya.Q

Penyidikan Tipiter Tetap Usut Kasus KBS

LSM Desak Polisi Tuntaskan Penyidikan Pertukaran Satwa KBS Polrestabes Surabaya, Bhirawa Lambannya pengusutan dugaan pertukaran dan pemindahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) oleh Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Surabaya. Membuat berbagai elemen masyarakat diantaranya Komunitas Budayawan Surabaya (KBS) dan Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL), mendatangi Mpolrestabes Surabaya, Senin (2/6) dan meminta Polisi segera menuntaskan kasus itu.

Taufik Monyong selaku korlap aksi unras menyatahkan, pihaknya ingin memberikan petisi yakni ‘satwa KBS dijarah dan warga menggugat’. Adapun tuntutan yang ingin disampaikan pada aparat Polisi yang pertama dan yang paling mendasar adalah meminta pihak kepolisian untuk segera melanjutkan upaya penyidikan.

“Laporan kasus KBS ke kepolisian bukan hanya meminta pertanggungjawaban dengan Wali Kota Surabaya. Tapi, itu juga sebagai pertanggungjawaban terhadap warga Surabaya,” ujar Taufik, Senin (2/6).

Menurutnya, bagaimana upaya-upaya penyidik dalam penuntasan kasus ini harus segera dilakukan, agar upaya hukum ini tidak bercampur dengan muatan isu politik. Lalu, oleh orang-orang dimanfaatkan sebagai alat politik. Selanjutnya, Taufik menerangkan, bahwa terdapat aturan bilamanan ada satwa yang ditukar, harus mendapat perijinan dari Presiden.

Lanjutnya, dari 421 satwa ada sebagian yang merupakan satwa langkah dan dilindungi. Oleh karenanya harus mendapat ijin dari Presiden. Namun, hal itu tidak dikoordinasikan dan tidak meminta ijin dari Presiden, dan sudah dilakukan. “Kasus ini sebagai pengajaran dan pembelajaran bagi masyarakat. Walaupun hanya kebun binatang, tapi setiap satwanya dilindungi dan ada Undangundang yang mengaturnya,” urainya.

Setelah menggelar aksi selama beberapa jam, perwakilan elem masyarakat diterima oleh Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono. Dalam mediasi diruang Reskrim, AKBP Sumaryono mengatakan, pihaknya tetap meruning dan mengusut kasus dugaan pertukaran satwa yang terjadi di KBS. Selain itu, dirinya Q bed juga melakukan ekspose atas kasus itu.Q

Mencapai Khusnul Khotimah di Akhir Hayat

Jadikan Peringatan Isro Miroj dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI Segala sesuatu yang dilakukan manusia yang hanya berorientasi pada dunia, tidak akan membawa ketenangan bagi insan manusia. Sebab, orientasi pada dunia selalu diikuti dengan rasa iri dan dengki.

Oleh karenanya, harus ada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat agar tercapai ketenangan yang hakiki.

Inilah yang dikatakan oleh Ustadz KH Sholihin Yusuf ketika menyampaikan ceramahnya pada acara peringatan Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW 1435 H, Senin (2/6) di Masjid At-Taqwa Kodam V/Brawijaya. Peringatan Isra’ Mi’raj tahun ini mengambil tema “Jadikan Peringatan Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW 1435 H untuk Meningkatkan Kebersamaan Dengan Rakyat dalam rangka Menjaga Kedaulatan NKRI”.

“Bertepatan dengan nuansa peringatan Isra’ Mi’raj tahun ini, diharapkan setiap umat manusia dapat men-

jalin kebersamaan antar sesama. Terlebih pada kebutuhan dunia dan akhirat yang harus dilakukan secara seimbang,” ungkap Ustadz KH Sholihin Yusuf.

Dalam acara yang dihadiri oleh prajurit militer, PNS dan ibu-ibu Persit Kodam V/ Brawijaya, dalam ceramahnya Ustadz KH Sholihin Yusuf menerangkan, Isra’ Mi’raj yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekkah menuju Madinah dan dilanjutkan ke Sidrotul Muntaha, merupakan kehendak Allah untuk menerima perintah melaksanakan sholat lima waktu bagi umat islam.

Perjalanan Nabi Muhammad SAW yang ditempuh dalam waktu semala, merupakan suatu wujud salah

satu kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. “Peristiwa Isra’ Mi’raj merupakan peristiwa yang langka atau tidak masuk akal. Namun, hal itu nyata,” terangnya.

Di samping itu, menurut Kyai yang humoris ini, kita harus dapat mensyukuri dan menerima apa yang telah diberikan Allah pada kita.

Dan hal itu harus kita terima secara ikhlas, agar apa yang kita miliki menjadi barokah bagi diri kita maupun berguna bagi orang lain. Ia menghimbau bagi para prajurit dan ibu-ibu persit, agar selalu medekatkan diri dengan Allah. Hal itu dapat dilakukan mulai dari pendekatan diri dengan para alim ulama, sehingga dapat menambah ilmu agama dan amal solehnya.

“Dengan begitu, di akhir hidup kelak akan mencapai khusnul khotimah,” tutur ustad humoris itu dalam

bed/bhirawa

Ustadz KH Sholihin Yusuf saat ceramah pada acara peringatan Isro Miroj Nabi Muhammad SAW 1435 H, Senin (2/6) di Masjid At-Taqwa Kodam V/Brawijaya ceramahnya.

Sedangkan Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko dalam sambutannya yang dibacakan

oleh Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Asma’i mengatakan, bahwa peringatan Isro’ Mi’roj merupakan saat yang tepat bagi kita untuk

merenung dan introspeksi.

Dengan harapan kita semua sebagai anggota Kodam maupun warga masyarakat dapat meningkatkan kei-

manan dan ketaqwaan Allah SWT. Dalam amanatnya beliau juga menghimbau dan mengajak kepada keluarga besar Kodam V/Brawijaya untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Laksanakan ajaran agama dengan penuh keyakinan dan buktikan secara nyata dalam bentuk perbuatan yang baik dan bermanfaat secara individu dan kehidupan sosial.

Kedua,Tingkatkan disiplin dan solidaritas diantara seluruh komponen bangsa, sehingga kita tidak mudah dipecah belah oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatas namakan kepentingan rakyat. ‘“Melalui peringatan Isro’ Mi’roj ini, tumbuh suburkan semangat pengabdian yang profesional dan proporsional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa guna meraih masa depan yang lebih baik,” imbuhQ bed nya.Q

OPINI

4

Menyoal Keberpihakan Media dalam Pemilu

Tajuk

Wajib Tutup Lokalisasi!

PEMERINTAH Daerah tidak boleh gentar atau surut untuk menutup lokalisasi prostitusi, dimanapun berada.

Apalagi cuma menutup gang dolly. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuliskan pelacuran sebagai perzinahan yang diancam hukuman penjara 3 tahun. Sedangkan ajaran agama juga mengharamkan secara rigid, dengan sanksi hukum cambuk 100 kali. Maka prostitusi seharusnya dianggap sebagai aib besar, bukan sarana hiburan.

Tetapi kenyataannya (pada masa yang baru lalu), pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap praktek pelacuran. Sehingga prostitusi makin tumbuh subur, berkedok hiburan. Banyak diselipkan dalam diskotek, rumah karaoke, panti pijat, sampai rumah bilyar. Dengan itu prostitusi dijadikan “magnet,” lalu bersimbiose dengan peredaran obat-obat terlarang psikotropika dan miras.

Kawasan prostitusi bisa dipastikan pula menjadi pusat segala penyakit sosial masyarakat. Maksiat lain (perjudian dan premanisme) menjadi iringan yang khas. Itu sudah terbukti, antaralain (dulu) pada akwasan Kramat Tunggak Jakarta. Ironisnya, Pemerintah Daerah menjadikannya lumbung penghasilan daerah.

Pasti pula menjadi “pajak haram” karena banyak diselewengkan.

Namun syukur, pemahaman elit Pemda yang lebih baik, serta meningkatnya pendidikan masyarakat, lokalisasi (pelacuran) telah menjadi keprihatinan bersama. Desakan untuk menutup lokalisasi terus menguat, seiring penguatan pencegahan terhadap perdagangan orang. Sesungguhnya tidak ada seorangpun perempuan yang bersedia menjadi pelacur.

Sehingga upaya penghapusan lokalisasi prostitusi selalu disambut baik oleh penjaja seks. Asalkan tidak secara “gusur angkut,” seperti menjaring gelandangan dan pengemis.

Juga harus disertai pembinaan dan bantuan permodalan untuk berprofesi lain yang lebih baik dan mulia. Misalnya tata-rias, tata-boga, tata-busana atau kuliner. Bahkan usaha laundry (pencucian pakaian, dulu binatu) kini cukup ngetren di kampung-kampung bisa dijadikan mata-nafkah.

Patut pula diwaspadai gerakan provokasi pihak mucikari yang akan kehilangan keuntungan atas eksploitasi seks perempuan. Sebagaimana terjadi di Sememi (Surabaya), sosialisasi rencana penutupan lokalisasi ditentang kelompok pemilik warung. Sebagian juga dengan mengerahkan preman. Ini tak boleh menyurutkan program sistemikPemda untuk menutup lokalisasi prostitusi.

Tetapi tidak mudah bagi Pemerintah Daerah untuk menghilangkan prostitusi (pelacuran). Sehingga Pemerintah Propinsi juga harus turut berupaya keras menanggulanginya. Selama 10 tahun terakhir, keinginan menghapus lokalisasi telah dilakukan secara metodologis dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi serta pembinaan. Prostitusi memang saling berkait erat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi, khususnya terhadap ”penjaja” seks.

Rata-rata perempuan penjaja seks komersial (PSK) tergolong miskin atau berpendidikan rendah. Berbagai survei memaparkan alasan menjadi PSK hanya dua sebab: memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan terjebak ketidak tahu-an (dipaksa oleh sindikat pelacuran). Rata-rata pelacur juga tidak menyadari ancaman penyakit kelamin sejak dini. Banyak yang tidak biasa memakai kondom sejak awal berprofesi.

Padahal akibatnya telah nyata, bahwa “jajanan” seks pasti menimbulkan penyakit kelamin hingga terjangkitnya HIV/AIDS. Bahkan penyakit yang ditimbulkan tergolong sangat menular dengan cepat, serta berdampak efek domino sangat fatal. Antaralain degeneratif, yakni kerusakan fisik anak dalam kandungan. Banyak ibu rumahtangga baik-baik, tiba-tiba terdeteksi menyandang HIV, tertular dari suaminya.

Penutupan lokalisasi prostitusi mestilah di-inovasi dengan program lain. Misalnya dimasukkan dalam Jalinkesra. Selanjutnya, pendataan dan pemulangan PSK wajib menjadi tanggungjawab Pemda tempat asal. Sinergi lain, kepolisian juga wajib terlibat melaksanakan merazia tindak pidana kriminal perzinahan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Rakyat Jangan Terbuai Retorika AKHIRNYA hanya ada dua pasangan yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 9 Juli nanti. Mereka adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Melihat calon yang terdaftar itu, tampak bahwa Jokowi memang muka baru yang paling minim pengalaman. Sebelum koalisi terbentuk, jajak pendapat memang mengunggulkan Joko Widodo. Namun, konstelasi politik berubah dengan terbentuknya koalisi dan pasangan masing-masing capres. Diramalkan pemilihan presiden akan berlangsung ketat.

Dalam sebuah proses pemilihan presiden, apa yang terjadi hari ini barulah tahap awal. Masih ada proses yang krusial yaitu pemahaman kapasitas dan kesiapan masing-masing pasangan. Rakyat Indonesia sebaiknya tidak berprinsip “pokoknya” dalam memilih. Karena sudah suka si anu, maka aku akan memilih si anu itu, apa pun yang terjadi.

Untuk memilih, rakyat harus mengenali siapa mereka.

Rakyat harus memahami program mereka. Rakyat tak perlu terkecoh dengan kemasan dan retorika. Sudah pasti, secara kemasan pasti masing-masing calon akan memoles dirinya sehebat mungkin dan bukan mustahil malah “menghilangkan” jati dirinya. Kemudian secara retorika, mereka pasti akan bicara hal ihwal yang baik-baik. Bagi politikus, berbicara adalah hal yang menjadi keunggulannya. Menguasai panggung adalah sehari-hari mereka. Karena itu, jangan terlena.

Kita harus mencermati rekam jejak mereka, visi misi dan program mereka. Jangan sampai lima tahun ke depan, kita dipimpin oleh orang yang salah.

Nama dan alamat Ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon 3 JUNI 2014

Dalam sebuah perkuliahan, saya pernah ditanya seorang mahasiswa, “Pak, apakah media saat-saat Pemilu itu bisa independen? Sebab, saya lihat berita media ikut berpihak pada kasus-kasus politik tertentu?”. Menanggapi pertanyaan mahasiswa itu saya juga ikut merenung. Akhirnya saya juga ikut bertanya juga; apakah independensi media itu memang ada?

Sandaran Objektivitas Asumsi yang dikedepankan dalam tulisan ini adalah bahwa independensi media itu sangat susah dilakukan, untuk tak mengatakan omong kosong. Untuk melihat independensi kita perlu mengetahaui terlebih dahulu sandaran objektivitas media.

Sandaran objektivitas media itu sebenarnya ada pada fakta.

Sementara sesuatu bisa dikatakan fakta itu karena adanya penilaian seseorang. Bahkan Van Peursen (1990) pernah mengatakan jika fakta diasalkan dari “penilaian”.

Artinya, fakta itu ada karena dinilai oleh seseorang. Kalau sudah begini apakah memang tidak ada objektivitas karena penilaian masing-masing orang berbeda? Mari kita lihat bersama-sama kenyataan yang mengitari adanya fakta sebagai sandaran objektivitas.

Sesuatu dikatakan fakta karena ada orang yang menilai. Misalnya ada yang mengatakan bahwa “KPK itu sudah tidak independen”.

Kalimat itu sebuah fakta yang diucapkan oleh seseorang. Bahwa ada orang yang mengatakan bahwa “KPK sudah tidak independen” itu sebuah fakta yang terucap. Ini fakta yang berdasar dari penilaian seseorang. Contoh lain, orang mengatakan “Itu kursi empuk”.

Sementara orang lain mengatakan “Kursi itu tidak begitu empuk” berdasar pengalamannya. Maka kedua-duanya itu fakta (yang sudah dinilai oleh seseoang).

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Fakta itu bisa digolongkan menjadi dua; (1) fakta berdasar indera dan (2) fakta berdasarkan penilaian. Misalnya, ketika seseorang melihat bahwa ada ibu yang dijambret (fakta atau realitas pertama berdasar indera), lalu ia mengatakan pada orang lain bahwa ada ibu yang berdandan menor dijambret (fakta atau realitas kedua berdasar penilaian atas realitas pertama).

Bagaimana dengan wartawan?

Wartawan yang meliput sebuah kejadian tentu akan melihat (realitas pertama), kemudian dikonstruksi ulang dalam otaknya

S

nilai beritanya bisa berbeda-berbeda.

Tak terkecuali dengan liputan berita-berita politik. Ada media yang getol menyuarakan “partai X” sementara yang lain tidak.

Media yang memihak partai X itu jelas untuk dibuat berita tidak independen, (realitas kedua/penilaOleh : sementara media ian). Atas kenyataan Nurudin yang tidak memihak fakta kedua ini, antara partai X barangkali wartawan satu dengan cenderung memihak wartawan lain tentu partai Y atau tidak memihak kedbeda realitasnya. Bisa jadi waruanya. Media yang tidak memihak tawan A menulis sudut pandang itu tetap punya keberpihakan.

X, sementara wartawan B menulis Sehubungan dengan format sudut pandang Y dengan fakta penulisan juga berbeda. Ada sama. media yang menulis berita kasus Pertanyaan selanjutnya, bapolitik hanya dengan straight gaimana dengan fakta media manews saja, ada juga yang melissa? Fakta yang sudah mendapat putnya secara mendalam (depth penilaian wartawan itu (realitas reporting). Pilihan atas format kedua) kemudian mendapat pepemberitaan ini jelas penilaian nilaian lembaga bernama media atas sebuah kejadian. Penilaian massa. Masing-masing media

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan fakta media massa? Fakta yang sudah mendapat penilaian wartawan itu (realitas kedua) kemudian mendapat penilaian lembaga bernama media massa. Masing-masing media massa tentu mempunyai realitas berbeda. Apa saja realitas yang melingkupti media massa? Realitas media massa bisa dipengaruhi antara lain oleh; (a) news value (nilai berita), (b) format penulisan, (c) etika, dan (d) undang-undang (Nurudin, 2009). massa tentu mempunyai realitas berbeda. Apa saja realitas yang melingkupti media massa? Realitas media massa bisa dipengaruhi antara lain oleh; (a) news value (nilai berita), (b) format penulisan, (c) etika, dan (d) undang-undang (Nurudin, 2009).

Nilai berita masing-masing media massa berbeda. Koran hiburan tentu akan tertarik untuk meliput kegiatan konser seorang artis, sementara koran umum belum tentu. Koran umum mungkin akan memilih angel berita korban banjir, sementara koran hiburan akan memilih artis yang ikut bakti sosialnya. Fakta sama,

itu jelas subjektif.

Etika sendiri, berhubungan dengan pantas dan tidak pantas untuk menyiarkan informasi.

Seorang yang belum diketahui bersalah atau tidak, sementara media massa sudah “mengadilinya” maka itu termasuk melanggar etika. Dalam ilmu jurnalistik sering disebut trial by the press (media mengadili seseorang sebelum pengadilan memutuskan ia bersalah atau tidak). Kode etik jurnalistik juga menekankan tidak boleh menampilkan atau perlu menyamarkan wajah korban perkosaan (misalnya) untuk melindungi nama baiknya. Bukan

persoalan media tidak ikut menyelesaikan kasus itu, tetapi ini menyangkut etika.

Sementara itu, undang-undang menjadi rambu-rambu agar media berada dalam wilayah semestinya menurut semangat dan muatan dimana media massa itu ada. Artinya, undang-undang pokok pers di Amerika Serikat (AS) jelas akan berbeda dengan undang-undang di Indonesia. Media Indonesia memakai tolok ukur UU Pokok Pers no. 40/99 dan bukan UU di AS itu.

Pemihakan Media Sebenarnya tidak ada berita yang objektif. Dengan demikian, tidak ada media massa yang seratus persen itu bisa independen.

Jika media itu menjaga jarak dengan politik apakah dikatakan independen? Ia disebut independen atas berita politik, tetapi ia memihak selain berita politik. Apakah media yang tidak independen itu salah? Tidak. Media harus tetap memihak. Media sebisa mungkin memihak pada kebenaran dan itu berkaitan dengan fungsi berita.

Menurut Kovac dan Rosentiel (2003) fungsi berita adalah menandai suatu peristiwa atau membuat orang sadar akan sesuatu hal.

Semangatnya, membuat orang sadar atas sebuah kejadian. Perkara beritanya punya dampak yang bagaimana itu soal lain. Tugas media membuat orang sadar akan berbagai macam fakta yang melingkupi sebuah berita yang disiarkan. Karenanya, kebenaran yang diungkap adalah kebenaran fungsional yang terus ditambah dan dikurangi hari demi hari sesuai dengan fakta lain yang ditemukan.

Kita jadi bertanya, berarti tidak ada berita yang objektif? Fakta berita itu objektif, tetapi kalau sudah masuk konstruksi pikiran seseorang, apalagi lembaga media massa, menjadi subjektif. Singkatnya sebut saja objektivitas yang subjektif.

Mengamati berita-berita dan informasi dari media massa, terutama saat-saat Pemilu 2014, itu perlu berasumsi bahwa media tetap punya kepentingan-kepentingan tertentu. Pilihannya cuma dua, perbanyak referensi sumber media massa atau enyahkan media di hadapan Anda.

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Twitter: @nurudinwriter

Wajah DPRD Jatim Pasca Pileg

etelah melalui proses yang melelahkan, akhirnya KPUD Jawa Timur mengesahkan perolehan suara dan menetapkan perolehan kursi masing-masing partai politik.

Dalam Pileg kali ini, PKB kembali PKB mendominasi perolehan suara dan kursi di susul PDI-P. PKB “berkuasa” di daerah-daerah basis, yakni tapal kuda yang berbasis NU seperti Madura, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan dan lain sebagainya. Sedangkan PDI berjaya di beberapa daerah Matraman yang dikenal daerah berbasis nasionalis seperti Surabaya, Madiun, Blitar, Malang, Ngawi.

Setelah menghitung perolehyan suara, KPU juga menetapkan perolehan kursi; PKB memperoleh 20 kursi, disusul PDI-P 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Demokrat 13, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, PPP 5 kursi, Nasdem 4, dan Hanura 2. Dengan hasil ini, dipastikan PKB akan akan memimpin DPRD Jatim 2014-2019 menggantikan Demokrat. Diantara partai-partai yang mengalami peningkan cukup signifikan adalah Gerindra, dari 8 kursi menjadi 13 kursi. Sementara DPRD Jatim akan kedatangan Parpol baru, yakni Nasdem.

Dengan hasil pergeseran perolehan suara dan kursi parpol di Pemilu 2014 ini, dipastikan akan merubah peta politik di Jatim.

Secara relatif, distribusi suara dan kursi menyebar ke beberapa parpol. Karena itu. dipastikan tidak ada Parpol peraih suara dan kursi mayoritas di DPRD Propinsi Jatim. Dengandemikian, DPRD Jatimnantiakanberwajah “hijau” kembali.

Hasil Pileg 2014 ini memberikan catatan sebagai berikut

; Pertama, dengan teks pola hubungan pada periode sebelumnya. menjadi pemenang DPRD-eksekutif. Jika Keadulatan rakyat sekarang Pileg 2014, dipasperiode 2009-2014, sudah berpindah tangan ke 100 tikan PKB akan ketua DPRD dan guanggota dewan. Kita berharap mendapat jatah kursi bernur di pegang dari anggota dewan yang baru daketua DPRD 2014partai yang sama. pat menjalankan amanah rakyat 2019. Kedua, Hasil Sehingga nampak secara bertanggung jawab dan Pileg 2014 kali ini hubungannya “ademberkontribusi pada peningkatkembali mengembaliayem”, tidak ada dian kesejahteraan masyarakat kan kejayaan politik namika dan dialekJawaTimur. Selain itu, mereka PKB sebagai “pentika politik jalannya dapat belajar dari kelemahan guasa” Jatim, yang roda pemerintahan. dan kekurangan yang terjadi Oleh : sempat anjlok pada Nah, periode ini akan pada periode sebelumnya, baik Umar Sholahudin Pemilu 2009. Dengan berbeda;ketua DPRD secara personal maupun instidemikian, ada pendari PKB, sementara tusional. Sorotan-sorotan miring ingkatan lumayan gubernurnya dari Depublik, seperti kunker awu-awu signifikan meskipun perolehan moakrat. Dengan kondisi ini, kita atau nglencer, kedisiplinan angkursi hasil Pileg 2014 ini masih harapkan ada pola hubungan gota, politik traksaksinoal dalam kalah dengan Pemilu 1999 (32 DPRD-Eksekutif yang lebih dimengegolkan kebijakan eksekutif, kursi) dan 2004 (31 kursi). Pemilu namis, dialektis, dan konstruktif. dan perilaku moral hazard lain20014 ini PKB diuntungkan Dengan kata lain, DPRD harus nya adalah beberapa di antara dengan absennya saudara kandlebih mengoptimalkan 3 fungsi yang harus mendapatkan perhaungnya PKNU dimana keduanya (legislasi, budgeting, dan kontroltian serius bagi anggota dewan sama berbasis kaum nahdiyyin. ing) yang lebih kritis, khususnya untuk dapat memperbaikinya.

Sehingga praktis, suara nahdifungsi kontroling. Tidak ada lagi yyin yang ada di PKNU pulang muncul praktik politik “sungkaKoordinator Parlianment kandang ke PKB. nisme” lagi seperti yang terjadi Watch JawaTimur Ketiga, dari 100 anggota dewan terpilih 2014-219, mayoritas Perolehan Suara dan dihuni wajah-wajah baru dengan jumlah 63 orang (63%), dan 37 Kursi Parpol 2014 orang (37%) wajah lama. Dengan No Parpol Jumlah Suara Kusi komposisi seperti ini, apakah pe1 PKB 3.730.357 (19,10%) 20 rubahan wajah fisik caleg terpilih 2 PDI-P 3.695.393 (18,92%) 19 ini akan berdampak pada prubahan dan perbaikan kinerja per3 Gerindra 2.475.730 (12,68%) 13 sonal dan institusi DPRD Jatim 4 Demokrat 2.354.205 (12,06%) 13 yang selama periode 2009-2014 5 Golkar 1.826.575 (9,35%) 11 kemarin kinerjanya dinilaimasih 6 PAN 1.211.194 (6,20%) 7 tidakmemuaskan. Untuk yang 7 PKS 992.640 (5,08%) 6 ini kita hanya bisa menjawab 8 PPP 1.208.275 (6,19%) 5 wait and see. Karena tidak ada 9 Nasdem 975.707 (5%) 4 jaminan, orang baru akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

10 Hanura 730.765 (3,74%) 2 Kita lihat dulu setahun pertama, bagaimana kinerja mereka.

Keempat, setidaknya nanti akan ada konstlasi politik yang berbeda, khususnya dalam kon-

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 3 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

SGCC Bagikan 4 Ribu Paket Sembako Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui Klub Sepeda SGCC (Semen Gresik Cycling Club) melakukan bakti sosial dengan membagikan 4 ribu paket Sembako yang dibagikan untuk warga di sekitar Kec Gunem.

Menurut Kabiro Humas dan CSR, Harry Soebagyo, Senin (2/6) kemarin, bakti sosial ini merupakan agenda touring yang sering dilakukan di berbagai daerah, yang di kemas dalam tour kegiatan bakti sosial (Baksos). Merupakan salah satu bentuk kepedulian Semen Indonesia pada masyarakat sekitar, melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) kali ini disalurkan melalui SGCC. Selain bantuan itu, sebelumnya perusahaan juga beberapa kali menyalurkan bantuan di Kab Rembang, diantaranya pelatihan bagi 135 siswa SMK, pelatihan tukang batu dan pengelasan, sedekah bumi di Desa Wonokerto. Serta mendukung sepenuhnya atas terselenggaranya pagelaran wayang kulit dan lomba-lomba, yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Kartini di wilayah Kec Bulu.

Sedangkan untuk bantuan renovasi sarana umum yang pernah dilakukan PT Semen Indonesia, yaitu renovasi masjid di Desa Pasucen dan Gedung Paud di Desa Kajar. Prinsipnya Semen Indonesiatak semata-mata hanya mementingkan profit, namun pengembangan dampak positif sosial dan pengendalian aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama yang dikenal dengan Triple Botom Line. Terbukti PT Semen Indonesia sudah meraih proper emas, yang merupakan peringkat tertinggi atas kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan.

Ditammbahkan Harry Soebagyo, personil SGCC sebanyak 35 orang menempuh perjalanan dari Semarang kemudian menuju Kabupaten Rembang. Kemudian berlanjut dengan rute ke Kantor Kecamatan Gunem, Rembang. Memberikan sembako yang berisi beras, mie instant, minyak goreng dan gula disalurkan secara simbolis di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Kemudian dilanjutkan distribusinya ke warga di Desa Kadiwono, Kajar, Pasucen, Timbrangan, Tegaldowo, Suntri, Dowan.Q kim

14 Pemilik Lahan Tolak Dibebaskan Gresik, Bhirawa Kemacetan di perempatan Duduksampeyan diprediksi akan tetap terus terjadi. Ini karena sebanyak 14 warga pemilik lahan hingga kini menolak untuk dibebaskan.

Kabar terakhir 14 pemilik rumah yang menjadi biang terjadinya kemacetan itu sampai kapan pun tak mau melepaskan tanahnya. Bukan lantaran harga yang ditawarkan Pemkab tak cocok, tapi pemiliknya memang tak menjualnya. ‘’Lamanya pembebasan itu bukan karena Pemkab tak mampu membeli, tapi warga pemilik lahan tak butuh uang.

Dan tak menjual lahannya,’’ kata Yusuf Ansori, Kabag Pemerintahan Pemkab Gresik, Senin (2/6).

Menurut Yusuf, kini tinggal 14 rumah yang masih belum berhasil dibebaskan.

Sehingga pelebaran di perempatan Duduksampeyan belum bisa dilakukan.

Kendati demikian, Pemkab akan terus melakukan pendekatan secara persuasif, bagaimana caranya agar mereka mau melepaskan lahannya. Sebab, pelebaran jalan itu untuk kepentingan umum.

Namun, lanjut Yusuf, jika sampai akhir 2014 mereka tetap tak mau melepaskan lahannya, akan dilakukan dengan cara konsinyasi melalui proses pengadilan sebagai upaya terakhir. ‘’Sebab, tahun ini (2014) merupakan batas terakhir yang ditetapkan,’’ kata Yusuf.

Sekedar diketahui, kemacetan di perempatan Duduksampeyan hampir tiap hari terjadi. Ini karena sempitnya ruas jalan di perempatan itu.Q eri

Saiful Ilah Janji Tak Usik Lahan Tebu di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum berjanji akan tetap mempertahankan adanya budidaya tanaman tebu di Kab Sidoarjo. Dengan alasan, untuk memenuhi kebutuhan gula di masyarakat.

Menurut Saiful Ilah, komitmennya itu juga karena mengingat produk si gula nasional kini masih belum dapat men cukupi kebutuhan di masyarakat.

Sehingga negara masih harus mengimport gula.

Untuk merealisasikan janjinya itu, menurut Saiful, sesuai dengan Perda Tata Ruang, Pemkab Sidoarjo telah menetapkan beberapa lokasi sebagai kawasan konservasi pertanian. Kawasan itu akan dipertahankan sebagai lahan khusus pertanian termasuk didalamnya lahan tebu. Sehingga tak akan diperuntukan pembangunan industri.

Disampaikan Saiful, sesuai data pada tahun 2013 kemarin, dengan luas lahan 6.221 ha, produksi tebu di Sidoarjo tercatat lebih dari 4,6 juta kuintal. Dengan rendemen rata-rata sebesar 7,24%. ‘’Produksi gula di Sidoarjo tahun lalu mencapai 331.048 ribu kuintal,’’ ujar orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo itu, belum lama ini.

Saiful berharap apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi terhadap keberadaan industri gula di tanah air.

Sehingga tak sampai harus melakukan import.Q ali

5

Dinkes Siap Tarik Keripik Babi dari Peredaran Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kesehatan Kota Mojokerto bakal menggelar razia untuk penarikan sejumlah produk yang ditengarai mengandung babi.

Langkah ini bakal dilakukan setelah Dinkes Kota Mojokerto menerima surat resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jenis makanan yang akan dirazia diantaranya yang berupa keripik maupun coklat. ‘’Kami akan konfirmasi dan meminta surat resminya ke BPOM, setelah itu kita koordinasi dengan Disperindag untuk menindaklanjutinya,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu, Senin (2/6) kemarin.

Tindak lanjut yang dia maksud, yakni dengan menarik produk-produk tersebut dari pasaran. Jika memang produk yang dilarang itu masih beredar di toko dan minimarket yang ada di Kota Mojokerto, akan tarik dari peredaran.

Kamis (29/5) lalu BPOM mengeluarkan surat resmi penarikan kripik kentang Bourbon dari pasaran. Penarikan

karyadi/bhirawa

Chrisitiana Indah Wahyu dilakukan lantaran kripik Bourbon diduga mengandung babi.

Setelah dibawa ke laboratorium, diperoleh hasil kalau Kripik Bourbon terindikasi mengandung babi. Padahal, dalam izin yang diajukan Bourbon Corporation tidak menginformasikan bahwa produk yang dibuat mengandung babi.

Selain itu, kemasan kripik kentang dengan merek dagang Bourbon (Petit Consomme Potato) itu juga tak sesuai dengan pengajuan izin yang diajukan ke BPOM. Sesuai izinnya, kemasan akan dibuat berwarna hijau namun nyatanya yang dipasarkan berwarna orange. Melihat pelanggaran-pelangagaran itu, BPOM menginstruksikan pihak distributor untuk menarik

ist

Seorang pegawai menunjukkan sebuah kotak yang berisi produk coklat yang ditengarai mengandung babi, produkproduk ini akan dirazia dan ditarik dari pasaran. produk makanan dengan nomor izin edar BPOM RI ML 255503035123 itu.

Selain itu, produk lain yang dicurigai mengandung babi yakni Cadbury (Dairy Milk Roast Almond) dan Cadbury (Milk Hazelnut) asal Malaysia.

Menurut data BPOM, Cadbury (Dairy Milk Roast Almond) telah tercatat di data BPOM dengan nomor izin edar BPOM RI ML 841601105136, namun belum

memiliki sertifikat halal dari MUI. Dalam komposisinya, tak ada keterangan mengenai kandungan babi dalam produk coklat itu. Sedangkan untuk Cadbury Milk Hazelnut, produk ini belum terdaftar di BPOM hingga kini. ‘’Sesuai ketentuan, produk yang mengandung babi harus mencantumkan keterangan mengandung babi atau gambar babi dalam kemasan. Selain itu,

MKP Dilaporkan Kades ke Polisi Mengaku Diintimidasi Orang Suruhan MKP Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasha (MKP) dilaporkan salah seorang kepala desa (Kades) yang juga merupakan anak buahnya ke Polres Mojokerto, Senin (2/6) kemarin. Dalam laporannya, Kades Bangsal, Kec Bangsal, itu menuding Bupati MKP melakukan dugaan perbuatan tak menyenangkan.

Anton Fatkhurochman, Kepala Desa Bangsal, Kec Bangsal, Kab Mojokerto mengaku diintimidasi oknum yang mengaku sebagai orang suruhan bupati

MKP. Anton mengaku, telah didatangi dua orang suruhan Bupati MKP dikediamanya di Desa Bangsal, pada Sabtu (31/ 5/) pekan lalu. ‘’Orang suruhan MKP datang dua kali ke rumah saya, pertama hari Jum’at (30/5) waktu itu tak ketemu dengan saya, baru Sabtu kemarin mereka datang lagi dan ketemu saya,’’ urainya.

Kedatangan orang suruhan MKP itu, menurut Anton, bermaksud untuk menyuruhnya berhenti meneruskan persoalan membeber Laporan Hasil Pe-

kariyadi/bhirawa

Anton Fahturohman, Kades Bangsal, Kab Mojokerto usai melapor ke Polres Mojokerto, Senin (2/6) kemarin.

meriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2013 Kab Mojokerto kepada awak media. ‘’Saya tak mengerti kenapa saya yang dituduh yang membuka ke media terkait persoalan itu (LHP BPK, red). Keduanya datang dan menyuruh saya untuk menghentikan persoalan itu,’’ tambah Anton lagi.

Menurut Anton, kedatangan dua orang itu juga menggunakan fasilitas negara dengan menggunakan mobil plat merah. ‘’Kedua orang yang datang kerumah saya dan mengintimidasi itumenggunakan mobil plat merah bernopol S 318 SP,’’ jelasnya.

Sebelumnya, opini tak wajar yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan penggunaan APBD Kab Mojokerto tahun 2013. Ada empat tingkatan opini dalam LHP BPK, mulai yang terbaik yakni WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), tidak wajar dan disclaimer alias tidak berpendapat.

Dikonfirmasi soal laporan Kades itu, Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP I Gede Suartika membenarkan. ‘’Laporan atas dugaan pencemaran nama baik dimaksud sudah kami terima.

Kami akan mempelajari laporan itu dan kemudian akan memanggil sejumlah saksi,’’ katanya.Q kar

Panwas Siap Pantau Titik Rawan Sidoarjo, Bhirawa Pelaksanaan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang telah disahkan KPU Pusat tanggal 4 Juni hingga 5 Juli 2014. Seluruh anggota Panwas kabupaten, kecamatan hingga pengawas Pemilu lapangan di tingkat desa sekitar 809 orang yang telah siap melakukan pengawasan di titik-titik rawan.

Menurut Ketua Panwaslu Kab Sidoarjo, Burhanuddin S Th I, Senin (2/6) kemarin, kalau pihaknya telah siap mengerahkan seluruh anggotanya hingga ke-

camatan untuk melakukan pengawasan kampanye Pilpres 2014. Utamanya di titik-titik rawan, yakni titik rawan biasanya di perbatasan, mulai Bunderan Waru, perbatasan Porong dan perbatasan Prambon.

Sejauh ini, Burhanuddin juga mengaku belum mendapatkan surat keputusan dari KUPD Sidoarjo mengenai zona larangan yang boleh dan tidaknya ditempatkan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Namun di dalam PKPU Nomor 16 tahun 2014 tentang kampanye

Pilpres telah dijelaskan untuk jalan-jalan protokol tetap tak boleh dipasang APK. Jadi mulai tanggal 4 Juni semua bentuk kampanye sudah boleh dilakukan, baik kampanye terbuka, tertutup atau rapat-rapat umum, koordinasi sudah boleh dilakukan para pendukung Capres. Paling banyak atau paling fokus untuk melakukan pengasawan selain di daerah perbatasan, juga akan mengerahkan petugas Pengawas Pemiliu lapangan yang ada di seluruh desa-desa. Q ach

semua produk juga harus mencantumkan izin edar dari BPOM. Serta dalam kemasannya mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada produk yang kemasannya hanya mencantumkan keterangan dalam bahasa asing memang tak boleh beredar,’’ pungkasnya.

Selain itu, setiap produk yang aman konsumsi juga harus mencantumkan waktu Q kar kedaluarsa.Q

SMK Negeri Jabon Kurang Guru dan Sarana Sidoarjo, Bhirawa Formasi guru memang sangat dibutuhkan di Kab Sidoarjo. Termasuk di SMKN Jabon sebagai sekolah negeri kejuruan tingkat atas yang pertama ada di Kec Jabon, sejak sekolah itu berdiri lima tahun lalu hingga kini, kekurangan dua tenaga guru disana masih juga belum terisi.

Menurut Kepala SMKN Jabon, M Yajid, masingmasing guru jurusan kriya tektil dan guru jurusan desain produksi kriya kulit. Karena dua guru jurusan itu belum ada, terpaksa sementara ada yang diisi oleh guru seni rupa dan diisi intruktur kulit dari Tanggulangin yang kita jadikan guru honorer, Meski sudah diusulkan ke Pemkab tapi masih juga belum diberi,’’ ujar MYajid, saat menerima tim monitoring dan evaluasi pelayanan public dari Pemkab Sidoarjo, Senin (2/6) kemarin, di kantornya.

Disampaikan Yajid, SMKN yang ada di Desa Pangreh, Jabon, itu memiliki enam jurusan. Diantaranya, jurusan teknik kendaraan ringan, jurusan tekenik elektronika industri, jurusan multimedia, jurusan desain produksi, jurusan kriya tektil dan jurusan desain produksi kriya kulit.

Meski keberadaan dua guru jurusan itu hingga kini belum terisi, namun penerimaan peserta didik baru (PPDB) tiap tahunnya jalan. Pada tahun ajaran 2014/ 2015 ini, PPDB di SMKN Jabon akan mulai dibuka pada bulan-bulan Juni ini.

Menurut anggota LSM yang tergabung dalam tim monitoring dan evaluasi Pemkab Sidoarjo itu, Sulistyo Harsono, kekurangan tenaga guru maupun kekurangan sarana yang masih ada di SMKN Jabon harus menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

Disampaikan Sulistyo dalam monitoringnya kemarin, selain kekurangan guru pada sejumlah jurusan, SMKN Jabon juga kekurangan sarana pada sejumlah jurusannya. Soni menyebut seperti pada jurusan multimedia. ‘’Ada ruangan untuk jurusan multimedia tapi kosong tak ada sarananya, bangku saja tidak ada, sehingga siswa tak bisa praktek multimedia, padahal sekolah kejuruan itu diharapkan punya nilai lebih dibidang ketrampilan, bila dibanding sekolah umum, di SMKN Jabon ini target itu menurut saya tak tercapai,’’ pendapat Sulistyo, yang bernaung dalam LSM Komonitas Madani Sidoarjo itu.

Menurut pendapatnya, apabila sebuah sekolah membuka jurusan, maka harus siap dengan guru dan sarana dan fasilitasnya. Kalau tidak seperti istilah pepesan kosong atau sama dengan juga bohong.Q ali

Bupati Berangkatkan Siswa SD Ikuti Tetirah Anak Sebanyak 50 peserta anak yang berasal dari SD Negeri Sawohan 1, Kec Buduran dan SDN Banjar Kemuning, Kec Sedati telah diberangkatkan Bupati Sidoarjo untuk mengikuti program Tetirahan Anak di UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak di Kota Batu, Malang.

Saat membarangkatkan di Halaman Pendopo Kabupaten, Senin (2/6) Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kegiatan tetirah anak. Karena kegiatannya sangat positif bagi para siswa yang perlu Tetirah Anak.

Menurut Saiful Ilah, kalau Tetirah merupakan istilah khusus untuk membimbing anak-anak yang memiliki pergaulan kurang wajar. Anakanak yang mengikuti Tetirah itu akan dibimbing sesuai dengan kurikulum yang ada.

Guru pembimbing akan melakukan pendekatan melalui psikologi, olahraga-kesehatan, ketrampilan, kesenian dan keagamaan. ‘’Kegiatan seperti

ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar serta membangun kemandirian, dan memupuk rasa tanggung jawab siswa terhadap diri sendiri dan lingkungan sosialnya,” katanya.

Kegiatan Tetirah ini diharapkan dapat memberikan suasana baru bagi siswa dalam belajar, mengingat titik beratnya bukan pada kecerdasan intelektual, melainkan pada aspek kecerdasan emosional dan spiritual. ‘’Makanya prioritas anak yang di Tetirahkan adalah yang memang sangat mendesak untuk dilakukan bimbingan sosial,” jelas Saiful Ilah.

Kab Sidoarjo merupakan kabupaten yang ramah anak.

Salah satu implementasinya

adalah kegiatan Tetirah Anak yang diselenggarakan seperti ini. Tetirah anak, dimaksudkan sebagai pemindahan sementara anak-anak Sekolah Dasar yang dianggap mempunyai permasalahan sosial.

Di UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Kota Batu, anak-anak peserta Tetirah yang duduk di bangku kelas IV dan V akan diberi pelayanan kesejahteraan sosial. Nantinya akan dapat meningkatkan semangat anak dalam proses belajar di sekolah, dan kemandirian dalam melaksanakan pola hidup sehari-hari di rumah dan lingkungan sosialnya. ‘’Maka Saya berpesan kepada anak-anakku peserta Tetirah agar mengikuti semua kegiatan dengan sebaik-baiknya, serta mentaati peraturan dan mematuhi arahan para pembimbing. Saya juga berpesan kepada guru pendamping agar menjalankan tugas pendampingan dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, alat bantu dan segera difa-

achmad suprayogi/bhirawa

Anak-anak yang ikut program Tetirah berpamitan dengan Bupati Sidoarjo bersama jajaranya. silitasi agar para peserta tetirah dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan tetap dalam kondisi yang sehat,’’ pesannya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, M Husni Thamrin SH MM mengatakan, kegiatan itu

diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak yang mempunyai permasalahan sosial. Sehingga nantinya permasalahan yang dihadapinya akan dapat teratasi dan anak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.Q ach

JAWA TIMUR

6

Kinerja Buruk, 40 Pejabat Dimutasi

KILAS JATIM

Warga Sidoarjo Jadi Korban Penipuan Calo Pekerjaan Situbondo, Bhirawa Kasus penipuan bermodus menjanjikan korbannya sebuah pekerjaan masih saja terjadi. Kali ini korbannya bernama Ahmad Mirojul Khoir, warga asal Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Pria berusia 21 tahun ini menjadi korban penipuan calo asal Situbondo berinisial TW (40). Modusnya, pelaku saat beraksi menjanjikan korban bekerja di sebuah perusahaan swasta.

Dijelaskan, saat itu korban karena tergiur dengan janji pelaku, korban pun menitipkan sepeda motor Suzuki Nopol W 5648 ZF, sebagai jaminan uang pelican. Korban dan pelaku bertemu di Situbondo sekitar bulan Januari 2014 lalu. Korban baru sadar menjadi korban penipuan, setelah pekerjaan yang dijanjikaan pelaku tak pernah ditepati.

Bahkan beberapa kali korban berusaha menghubungi pelaku, namun nomor handphone-nya sudah tidak aktif lagi.

Merasa tertipu calo pekerjaan, korban memilih melaporkannya ke Mapolres Situbondo, kemarin. Korban berharap polisi bisa membongkar kasus penipuan bermodus menjanjikan pekerjaan. “Ini agar tidak semakin banyak lagi warga menjadi korbannya,” ujar kerabat dekat korban, kemarin.

Kasubag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi, membenarkan adanya laporan tersebut, Menurut Wahyudi, saat ini kasus penipuan ini sedang dalam penyelidikan aparat kepolisian. “ Dalam waktu dekat terlapor akan kita panggil guna dimintai keterangannya,” pungkas Wahyudi.Q awi

Sejumlah Tempat Wisata Tak Terawat Sampang, Bhirawa Sejumlah massa yang mengatasnamakan perhimpunan mahasiswa Sampang (PMS), Senin (2/6) kemarin mendatangi kantor Disbudparpora Sampang. Mereka sangat kecewa terhadap kinerja Disbudparpora terkait banyaknya tempat wisata di Kabupaten Sampang yang kurang terawat, hal ini akan berdampak pada minimnya pengunjuk yang datang ke tempat wisata di Kabupaten Sampang.kata Solahuddin ketua PMS saat berdialog dengan Disbudparpora.

Menurut Solahuddin, banyaknya sejumlah tempat wisata di Kabupaten Sampang yang kurang terawat diantaranya, tempat pemandian sumber otok yang berada di Desa Taddan Kecamatan Camplong Sampang, tempat air terjun yang berada di Kecamatan Ketapang Sampang, bahkan situs ratoh ebuh yang berada di Sampang kota kurang optimal pengelolaanya, dan masih banyak yang lain.

“Kurang maksimalnya perawatan terhadap sejumlah tempat wisata di Kabupaten Sampang sebagai potret, bahwa dinas kebudayaan, pariwisata dan olahraga (Disbudparpora) Sampang secara kinerja sangat buruk, sehingga pihak Bupati harus memberikan sanksi terhadap buruknya kinerja tersebut.pungkasnya.

Sementara Kadisbudparpora Sampang Djuardi yang menemui perwakilan mahasiswa tersebut di kantornya Senin (2/ 6) kemarin, membantah jika pihaknya tidak melakukan perawatan terhadap sejumlah tempat wisata yang berada di Kabupaten Sampang, jika yang diambil contoh tempat pemandian sumber otok, kondisinya saat ini status tanahnya masih diakui milik warga, sehingga pihak pemerintah masih belum bias melakukan pembangunan, namun kami masih melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus sengketa lahannya tersebut.Q lis

Selasa Pon 3 JUNI 2014

bas/bhirawa

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Ny. Dra. Hj. Mahfudhoh Suyoto berkenan meninjau tempat perlombaan mewarnai.

Peringati Hari Buku Nasional dengan Gelar Berbagai Lomba Bojonegoro, Bhirawa Tepat hari Senin (2/6) peringatan Hari Buku nasional di jajaran Pemkab Bojonegoro, berlangsung meriah dengan aneka gelaran lomba yang diikuti tingkat PAUD sampai SMA sekabupaten Bojonegoro sebanyak 886 peserta.

Kegiatan lomba ini mulai beberapa tingkat di antaranya mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba menggambar tingkat SD sederajat. Lomba mengarang tingkat pelajar SMP sederajat, lomba mengarang berbahasa inggris tingkat SLTA sederajat dan fashion show tingkat SMA sederajat.

Selain gelaran aneka lomba, peringatan Hari Buku Nasional yang mengusung tema ‘Dengan peringatan hari buku nasional mari kita wujudkan gerakan gemar membaca menuju Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi’ ini diisi dengan tampilan paduan suara yang dibawakan oleh pelajar SMAN 3 Bojonegoro. Pembacaan Puisi dan tarian yang mengisahkan tentang buku serta penyerahan bantuan bibit jati dari Adm Perhutani Bojonegoro kepada Kepala Sekolah SMAN 3 Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, Msi menyampaikan bahwa saat ini ada fenomena baru yakni memahami sesuatu dengan benar atau dikenal juga dengan kompleksitas dengan cara yang benar. Bupati menuturkan ditahun 2008 lalu kita semua berada dalam posisi yang memperihatinkan bagaimana tidak pada saat itu kita tidak bisa bertindak dengan benar, melakukan observasipun

tidak dengan cara yang benar pula.

Akhirnya terlahirlah puisi jagad para murid yang merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi yang terjadi saat itu.

Namun kini semua sudah mulai berjalan kearah yang benar. “Jika dulu membaca buku dan belajar untuk mencari kelemahan dan menjatuhkan bukan memahami sebenarnya apa yang tertuang dalam buku,” kata Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, buku merupakan hasil interaksi dan bertanya terhadap, alam, lingkungan , kitab suci dan manusia.

Oleh karenanya buku menjadi suatu karya yang luar biasa dimana merupakan media interaksi berbagai pihak.

Acara juga diisi denganPengukuhan forum perpustakaan kabupaten Bojonegoro oleh Bupati Bojonegoro yang disaksikan oleh seluruh hadirin yang hadir.

Slamet Taufiq Kepala Arsip dan Perpustakaan (Arpusda) Bojonegoro menyampaikan bahwa peringatan hari buku nasional tahun 2014 ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan pelajar dan masyarakat terhadap minat baca. Sekaligus memasayarakatkan berkunjung diperpustakaan.

Hal ini sejalan dengan Undang _undang RI nomor 43 tentang perpustakaan dan instruksi Bupati Nomor 1 tentang gerakan gemar membaca di Kabupaten Bojonegoro. “Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah membiasakan anak untuk membaca sejak usia dini, mengenalkan budaya membaca dan menulis sekaligus meningkatkan sumber daya dan masyarakat,” pungkasnya.Q bas

Batu, Bhirawa Memasuki bulan keenam, serapan anggaran dalam kinerja di lingkungan Pemerintahan Kota Batu masih rendah. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Walikota Batu, Eddy Rumpoko, untuk melakukan mutasi sejumlah pejabat.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 40 pejabat dari eselon II, III, dan IV dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimutasi dan dilantik wali kota di Pendopo Balai kota Batu, Senin (2/6).

Sedikitnya ada empat kursi kepala dinas plus tiga kursi camat yang diisi oleh orang-orang baru.

Selain itu beberapa kepala bagian dan kepala bidang juga ikut tergeser dari kursinya. “Saya benar-benar ingin menempatkan para pejabat ini sesuai dengan kemampuan, dan kualitas yang dibutuhkan. Dan saya harapkan mereka yang dilantik hari ini (kemarin-red), memiliki kebersamaan yang tinggi dalam berinovasi,”ujar Eddy Rumpoko (ER) saat melantik para pejabatnya.

Adapun dinas/SKPD yang pucuk pimpinannya diganti adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Dinas Pariwisata.

Sedangkan tiga kecamatan yang ada di Kota Batu yakni, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Batu, semua pejabat camatnya digeser dan diganti oleh orang baru.

Saat ini pejabat Kepala Dishub yang lama, Arif Setiawan, digeser dan dimutasi menjadi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Sedangkan kursi Kadishub untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Ahmad Rudianto. Kemudian untuk jabatan kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, dan kepala Dinas Pertanian Kehutanan, secara berturut diisi oleh Mistin, Budi Santoso, dan Arif Ashidiq.

Sementara, kursi camat di Kota Batu juga diisi oleh pejabatpejabat baru. Yaitu, Aries Setyawan sebagai Camat Batu, sebelumnya menjabat sebagai Kepala

Bagian Protokol dan Rumah Tangga. Muhammad Nur Adhim sebagai Camat Junrejo, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum. Serta Aris Imam Wahyono sebagai Camat Bumiaji, dan sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Demikian pula dengan beberapa kepala bidang dan kepala seksi di beberapa SKPD juga ikut dirombak guna meningkatkan kinerja dari SKPD tersebut. ER mengatakan, mutasi ini harus dilakukan karena Kota Bat uterus mendapatkan tantangan dalam menjalankan roda pembangunan. “Untuk itu perlu adanya organisasi yang memiliki kualitas SDM yang tinggi. Karena sebagai pelayan masyarakat diperluka pembuatan solusi yang tepat untuk mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat,” jelas ER. ER tak memungkiri bahwa memasuki bulan keenam masa pembangunan di tahun 2014, angka penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program SKPD masih sangat rendah. “Saya tidak mau jika pejabat di SKPD tersebut berlaku tidak professional. Yaitu, pejabat yang tidak segera melaksanaan proyek/program karena tidak yakin bahwa kedudukannya di SKPD tersebut tidak diganti,” pesan ER kepada pejabatnya.

Dalam dunia pertanian, katanya, pejabat di Dinas Pertanian harus mampu menjadikan pertanian di Batu memiliki produk yang tinggi dan berkualitas. Dan sebagai orang yang membawahi masayarakat pertanian, maka sudah seharusnya para pejabat itu turun ke lapangan. Apalagi Kota Batu sudah memproklamirkan diri untuk menjadi salah satu sentra pertanian organic.

Demikian juga orang yang duduk di dinas pendidikan. ER mengingatkan agar Pejabat tersebut harus mampu menjadikan dunia pendidikan Kota Batu memiliki daya saing yang tinggi.

Jangan malah mengurusi proyekproyek tetapi ternyata proyek tersebut tidak ada yang jalan.

“Saya sudah berkeliling ke beberapa lokasi proyek yang ada. Saat itu tidak ada satupun proyek yang jalan. Saya ingin adanya kerja kongkrit,”tambah ER dengan nada geram.Q nas

Kodim Ajari Kades Baru Disiplin Lamongan, Bhirawa Kodim 0812 Lamongan tahun ini menjadi salah satu mitra nara sumber untuk memberikan pembekalan kepada Kades baru hasil Pilkades tahun lalu. Kodim 0812 akan memberikan materi pembentukan mental dan disiplin, character building serta bela negara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Jarwito di Pendopo Lokatantra dalam pembukaan Pembekalan

Kepala Desa Tahun 2014 (2/6).

Selain dari Kodim 0812, Polres Lamongan juga ikut memberikan materi pembinaan keamanan dan ketertiban serta materi pemberantasan korupsi disampaikan Kejari Lamongan.

Menurut Jarwito, sebagai pimpinan formal tertinggi di desa, sumber daya manusia Kades harus ditingkatkan. Oleh karena itu Pemkab Lamongan melalui Bagian Pemerintahan Desa

melakukan pembekalan Kepala Desa Tahun 2014.

“Acara ini juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang kokoh dan kuat guna menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan membentuk kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang berdedikasi dan berloyalitas tinggi,” lanjut Jarwito.

Bupati Fadeli yang hadir langsung membuka acara tersebut

menyampaikan agar para kepala desa yang mengikuti pembekalan ini memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. “Kebanyakan dari peserta pembekalan ini adalah kepala desa yang terpilih kembali pada pilkades tahun 2013. Jadi sudah berpengalaman selama 6 tahun. Melalui pembekalan ini akan banyak tambahan ilmu yang didapat jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Fadeli.Q yit

nas/bhirawa

Ada sebanyak 40 pejabat dari eselon II, III, dan IV, dimutasi oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, di Pendopo Balai Kota, Senin (2/6).

Melongok Pasangan SahTo Satu Tahun Pimpin Tulungagung (Bagian-2 habis)

Pemkab Bakal Beri Prioritas bagi Anak Berprestasi Pembangunan infrstruktur dan bidang pendidikan di Tulungagung menjadi prioritas pasangan Bupati Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Biriwo. Namun, untuk mampu mewujudkan di dua bidang ini pasangan SahTo tidak ingin menerapkan jurus ‘aji mumpung’ demi meraih sesuatu. Dan, pelan tapi pasti adalah modal utama pasangan bupati dan wakil bupati yang asli putra daerah ini. Dengan pola pelan tapi pasti ini dirinya yakin kalau Tulungagung kedepan akan lebih baik serta membuahkan hasil yang positif pula. ‘’Yang jelas, segala kebijakan pastinya harus melalui proses prosedur yang ada. Jadi, tidak ada niatan SahTo mengingkari janji dalam mengemban amanah.

Dengan motto Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo Ln Tinoto adalah tujuan utama Pemkab Tulungagung pada era SahTo,’’kata Kabag Humas Tulungagung Drs Marjadji pada Birawa belum lama ini.

Sementara itu, Pemkab Tulungagung telah mewujudkan beberapa kebijakan serta program, khususnya di dunia pendidikan

yang selaras dan sejalan dengan program pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan. Program tersebut diantaranya adalah program belajar 12 tahun. Dengan program ini diharap mampu menekan angka drop out dan meningkatkan persentase APK di Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, pemkab juga telah meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui APBD dan diharapkan mampu bersinergi dengan Bos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. De-

Drs Suharno MM ngan begitu biaya pendidikan di Tulungagung menjadi lebih murah dan mampu menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Dan, Pemkab Tulungagung akan

terus memberi dukungan bagi seluruh komponen pendidikan dalam upaya pembangunan pendidikan di Tulungagung.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masilnya, diharap mampu menjadi ujung tombak pendidikan yang berbasis kompetisi dan keahlian, menciptakan serta menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dapat mendukung pengembangan ekonomi, industry dan memberi kontribusi bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Tulungagung. ‘’Beliaunya (bupati, red) berharap SMK rujukan dapat menjadi pioneer dalam hal pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan di Tulungagung penuh keikhlasan serta mau berbagi prestasi kepada satuan pendidikan lainnya,’’ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung Drs Suharno MM pada Bhirawa Untuk itu, lanjut Suharno,

bagi anak didik yang ber prestasi bakal mendapat perhatian Serius alias prioritas dari pemkab setempat. Hal ini dilakukan mengingtat sebelum era pemerintahan SahTo banyak anak didik berprestasi diboyong di kota lain, kususnyas siswa siswi berprestasi di bidang olag raga. ‘’Kalau kita mau jujur, tahun tahun lalu banyak anak berprestasi yang diboyong ke kota lain dan mereka mendapat perhatian lebih. Ini terjadi karena pemerintah saat itu tidak ada perhatian serius soal itu. Jadi, saat ini para guru ditugasi dengan cara jemput bola bagi anak berprestasi ,’’jelasnya.

Biasanya, lanjutnya, saat pendaftaran peserta didk baru (PPDB) banyak warga Tulungagung yang berduit berlomba-lomba melakukan lobi demi anak-anaknya yang pada akhirnya anak berprestasi itu terlupakan bahkan tersisihkan. Karena, demi di sekolah favorit itu pula mereka

orang tua berduit tebal berani merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah. ‘’Kalau budaya ini terus ditanamkan maka dunia pendidikandi Tulungagung akan semakin tidak baik. Untuk itu, kami telah menghimbau kepada seluruh guru agar tidak lagi melakukan pungutan saat PPDB. Bila nanti ada yang melanggar atau ada yang melaporkan, akan tahu sanksinya,’’katar Suharno yang juga Ketua PGRI Tulungagung ini.

Masih kata Suharno, selain tidak diperbolehkan bermain saat musim PPDB ia pun akan menindak tegas bagi pihak sekolah yang masih berani Manahan ijazah.

Apabila ada yang mengabaikan atau bandel maka dirinya pun tidak segan segan memberi sanksi tegas bagi mereka. ‘’Apapun alasannya, tahun ini tidak ada lagi yang namanya menahan ijazah. Kalau masih ada berarti mereka sudah siap resikonya,’’ jelas Harno.Q adi

JAWA TIMUR

Senin Pahing 2 JUNI 2014

KILAS JATIM

Sekretaris KPU Kosong Nganjuk, Bhirawa Tahapan pemilihan presiden (Pilpres) di Kabupaten Nganjuk akan mengalami hambatan besar setelah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nganjuk, Suharyono dimutasi. Apalagi saat ini tahapan Pilpres akan memasuki masa kampanye yang akan dilakukan mulai 4 Juni besok.

Sejak ditinggalkan Suharyono karena mutasi yang dilakukan oleh Pemab Nganjuk sejak dua minggu lalu, kursi sekretaris KPU masih dibiarkan lowong. Sementara Suharyono yang sebelumnya menduduki jabatan sekretaris KPU Nganjuk dimutasi menjadi Kepala Satpol PP. Bahkan tidak ada tanda-tanda dalam waktu dekat, Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman akan segera menugaskan pejabat baru untuk mengisi kursi sekretaris KPU. Kondisi ini dipastikan menjadi beban berat bagi anggota komisioner KPU Kabupaten Nganjuk.

Ketua KPU Nganjuk Agus Rahman Hakim SH mengatakan, tidak adanya seorang sekretaris di KPU menjelang Pilpres sedikit banyak sangat berdampak. Sebab menurutnya, sekretaris KPU merupakan penting dalam menjalankan operasional KPU. Kendala utama dalam tahapan Pilpres terutama terkait dengan tugas-tugas kesekretariatan seperti pengadaan logistic, serta pemutakhiran data pemilih.

Namun demikian, Agus Rahman mengungkapkan, KPU untuk mengatasi kendala tersebut telah mengangkat Adi SH, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) sekretaris KPU sebelum ada pejabat baru.Q ris

DPRD Tetapkan Dua Raperda dari Tujuh Raperda Probolinggo, Bhirawa Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Minuman Keras (Miras) telah disetujui dan di syahkan oleh DPRD Kabupaten Probolinggo.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H.Moch.Nawi tersebut menetapkan persetujuan dua Raperda yang dimaksud adalah adalah tentang pengawasan pengendalian dan peredaran minuman keras (miras) beralkohol di Kabupaten Probolinggo dan raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Sedangkan lima raperda itu adalah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa (kades); raperda system penyelenggaraan pendidikan; raperda tentang pengelolaan pelabuhan di kabupaten probolinggo; raperda tentang retribusi pengelolaan limbah bahan bahaya beracun (B3) di Kabupaten probolinggo; dan raperda pencegahaan dan penanganan HIV/AIDS.Q wap

Gerindra Optimistis Raup 60 Persen Suara Kediri Targetkan 70 Persen Suara Jokowi-JK Kab Malang, Bhirawa Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Malang siap bertarung untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dengan target meraup suara 60 persen. Hal ini dikatakan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang H Angga, Senin (2/6/), kepada Bhirawa.

Menurut dia, meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) keluar sebagai pemenang pemilihan legislatif (pileg) pada 9 April 2014, namun Partai Gerindra optimis jika caprescawapres yang diusungnya bisa memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), pada 9 Juli 2014 mendatang.

“Kami targetkan bahwa suara pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa bisa mencapai 60 persen di Kabupaten Malang. Sebab, kami menargetkan suara 60 persen tersebut, karena tim kemenangan Prabowo-Hatta sudah bekerja sejak diumumkan pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Gerindra,” jelasnya.

Selain tim kemenangan yang sudah bekerja tersebut, lanjut Angga, hal itu juga ditunjang dengan antusias masyarakat Kabupaten Malang mendukung pasangan Prabowo-Hatta menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Sehingga dengan antusiasnya masyarakat Kabupaten Malang tersebut, ma-

ka dirinya sangat optmis jika perolehan pasangan presiden yang diusung Partai Gerindra mampu memperoleh 60 persen suara.

“Target perolehan suara sebesar 60 persen untuk pasangan Prabowo-Hatta tersebut, itu suara riil dilapangan. Dan ditambah lagi suara dukungan dari sebagian warga Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama (NU), serta didukung sebagian warga Muhamadiyah,” terangnya.

Sementara, kata Angga, Partai Gerindra juga didukung oleh petani, baik itu petani perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok tani.

Serta dirinya juga memaksimalkan untuk mendapatkan suara pemilih mengambang yang kita diprediksikan jumlahnya cukup banyak. Dengan banyaknya dukungan masyarakat Kabupaten Malang, maka diharapkan pasangan Prabowo-Hatta bisa memenangkan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

70 Persen Jokowi-JK Sementara itu, Relawan yang tergabung dalam Aliansi

masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Kabupaten Kediri menargetkan menang suara Capres Jokowi-JK di kediri, tak main-main Almisbat mennargetkan 70 persen suara di Kabupten Kediri untuk Capres nomor dua ini.

Dalam deklarasi dukungan Jokowi –JK ini Ketua Dewan Almisbat Rahmat Yogiantoro mengatakan, jika dukungan terhadap Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini, karena Jokowi dianggap satu-satunya generasi baru yang tidak terkait dengan orde baru.

“Dia seorang pemimpin yang pro rakyat, anti korupsi dan pluralis, serta rekam jejaknya yang bersih dari warisan orde baru, dari itu kami mendukung aapasangan Jokowi – JK, dan mentargetkan 70persen suara di kediri” kata Rahmat Yogiantoro usai Deklarasi.

Menurutnya langkah almisbat dalam mencapai atargety tersebut, dia akan membentuk tim-tim kecil di setiap kecamatan, tak hanya itu pihakany juga saiap mengawal proses pencoblosan hingga selasai untuk menekan kecurangan yang terjadi di saat pencoblosan dalam Pilpres mendatang.

“Kami juga siap menjadi mitra kritis bagi pemerintahan Jokowi dan JK kelak, dalam mencapai agenda dan kepentingan masayarakat sipil,” ungkapnya, Senin (2/6).

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sutrisno mengatakan,

mb-2/bhirawa

Deklarasi Pemenangan Jokowi-JK. pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk pemenangan pasamngan Jokowi –JK, tak hanya itu dia juga sudah menyiapakan 450 Banner yang nantinya akan di pasang di seluruh desa di kabupaten Kediri “Saya sangat berterimakasih tehadap tim relawan pemenangan Jokowi JK, saya berharap banner sudah dipasang jika sudah waktunya,” kata Sutrisno usai deklarasi di

salah satu kafe di kawasan Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Sementara dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan sari sarikat Petani Kabupaten Kediri, Surya sejah tera, Suar Kedri, Konsorsium Agraria Kedri karang taruna Kedri, dan jarinagn pelajar nahdliyin, serta ketua DPC parati Hanura Kabupaten Kedri, Ketua Partai DPC PKB kabupaten Kediri.Q cyn,mb2

Dianggap Lamban Tangani Kasus, Kapolsek Dipraperadilankan

Korban PHK Sampoerna Ramai-ramai Berwiraswasta Lumajang, Bhirawa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ternyata bukanlah akhir dari segalanya.

Terbukti eks karyawan Pabrik Rokok Sampoerna yang ada di kecamatan Kunir Lumajang telah menentukan jalan hidupnya dengan membuka wiraswasta setelah menerima menerima pencairan dana pesangon dari perusahaan.

Pencairannya sendiri dilakukan paling lambat 13 Juni 2014 dengan besaran yang bervariasi. ‘’Saya sudah punya ancangancang untuk berwirausaha dalam bidang apa saja,” kata Ani Hariyanti, buruh biling PT HM Sampoerna asal Dusun Kebonsari, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

Wirausaha yang digagasnya adalah kembali ke bidang pekerjaan lamanya.

Yakni menjalankan usaha catering di rumahnya. “Dulu sebelum bekerja di Sampoerna, saya ini usaha katering,’’ ungkapnya. Setelah Sampoerna tutup dan uang pesangon cair, saya akan memulai usaha katering yang sempat saya tinggalkan. ‘’Mudah-mudahan bisa lancar,’’ harapnya. Q yat

7

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga Situbondo saat menggunakan dam siluis sebagai tempat wisata dan mengasah kemampuan olahraga air, kemarin.

Dam Siluwis Jadi Objek Wisata Situbondo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, kini memiliki tempat wisata baru. Dam Siluis yang sebelumnya kumuh, kini disulap menjadi tempat wisata bagi warga yang tinggal di kawasan Kota Santri.

Dam yang berada di Kelurahan Patokan tersebut, kini mulai banyak dikunjungi warga.

Tak hanya anak-anak dan pelajar, namun juga masyarakat umum. Padahal sebelumnya, Dam Siluwis ini hanya sebagai pengatur distribusi air ke saluran irigasi di empat Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Dinas Binama Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo kini telah berhasil merenovasi Dam Siluwis ini mejadi tempat wisata baru di kota Bumi Solawat ini. Selain disediakan tempat kongkow-kongkow, Dam Siluwis juga menjadi tempat bermain anak-

anak seusia Sekolah Dasar dan PAUD serta sekolah TK. Yang unik, para warga selain bisa menggunakan Dam Siluwis untuk berselancar juga untuk mengasah kemampuan olah raga air lainnya. “Hampir setiap sore hari, Dam Siluwis rame dikunjungi anak-anak, untuk menikmati fantasi berselancar tanpa alas kaki,” tutur Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, H Yoyok Mulyadi.

Menurut Yoyok Mulyadi, kedepan Dam Siluwis ini bisa menjadi tempat wisata andalan kawasan kota. Pasalnya, kata mantan Kabid Bina Marga itu, kini pihaknya merubah Dam Siluwis menjadi kawasan wisata, setelah mendapatkan bantuan dana APBN. “Bantuan itu berasal dari program Partisipatory Iriigation Improvement Management Projeck (PIRIMP),” pungkas H Yoyok Mulyadi kemarin.Q awi

Madiun, Bhirawa Karena dianggap lamban menangani laporan sebuah kasus, Kapolsek Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, di Praperadilkan oleh warga.

Sidang perdana Praperadilan dengan hakim tunggal, Hendri Setiawan, di gelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Senin (2/6).

Selaku pemohon Praperadilan, yakni Fendi Puguh Prasetyo, warga Desa Krebet RT 11 RW II, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Sedangkan Kapolsek Pilangkenceng, diwakili oleh kuasa hukumnya dari Binkum Polda Jawa Timur, AKBP Warseno dkk.

Dalam permohonan Praperadilan itu disebutkan, pada tanggal 6 Maret 2014, pemohon melaporkan adanya tindak pidana pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh Lamiyun, Kepala SDN Muneng, Kecamatan Pilangkenceng. Laporan ke Polsek Pilangkenceng ini, dibuktikan dengan bukti surat laporan polisi No.LP/05/III/2014/JATIM/ RES MDN/SEK PLC tertanggal 6 Maret 2014 dan surat tanda bukti lapor No.TBL/02/III/2014/SEK PLC tertanggal 6 Maret 2014.

Selain itu, pemohon juga sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan No.B/II/SP2HP.2/III/ 2014/RESKRIM dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Polsek Pilangkenceng dengan No.SP-DIK/ 05/III/2014 Sek-Plc tertanggal 20 Maret 2014.

Namun versi pemohon, hingga dua bulan sejak la-

poran dilayangkan, penyidik Polsek Pilangkenceng belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan). Apalagi menyerahkan barang bukti dan tersangka.

"Pada intinya dalam permohonan Praperadilan ini, saya memohon kepada hakim agar memerintahkan Kapolsek Pilangkenceng untuk melanjutkan proses hukum atas laporan saya. Selain itu, permohan saya adalah agar hakim juga memerintahkan Kapolsek untuk mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) paling lambat 4 hari sejak putusan dibacakan dan Kapolsek untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada JPU paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan,"ungkap pemohon Praperadilan, Fendi Puguh Prasetyo, kepada wartawan usai sidang.

Ketika disinggung mengenai hal pemalsuan surat yang dilaporkan, menurutnya lagi, hal ini berkaitan dengan salah seorang honorer Kategori 2 (K2) di SDN Muneng. Dijelaskannya, di SDN Muneng ada salah seorang honores K2 berinisial HRT. Menurutnya, HRT tidak secara terus menerus menjadi honores K2 di SDN Muneng. Tapi pernah putus selama dua tahun. Padahal syarat untuk mengikuti CPNSD dari jalur honorer K2, setidaknya harus sudah menjadi tenaga honorer sejak 1 Januari 2005 secara terus menerus tanpa putus dengan bukti absensi.Q dar

Taman Pintar Trunojoyo Dibangun Rp 2,5 Miliar Padukan Food Court dan Tempat Bermain Kawasan Taman Trunojoyo, dulunya memang terkesan kumuh, dan penuh Padagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata. Namun kesan itu sudah tidak ada lagi, karena pemerintah kota Malang membangun kawasan di depan Stasiun Kota Baru tersebut, sehingga kelihatan lebih indah, Asri dan juga nyaman.

Taman Trunojoyo dibangun mengunakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bentoel, sebesar Rp 2,5 miliar, kemudian diresmikan hari Ahad (1/6) kemarin oleh Wali Kota Malang, Moch, Anton dan diberi nama Taman Pintar Trunojoyo.

“Ini merupakan ihtiar saya untuk membangun kawasan kota Malang dengan melibatkan CSR perusahaan, dan kami bersyukur respon yang baik telah diberikan oleh PT, Bentoel dengan membangun taman yang dilengkapi perpustakaan bagi anak-anak, sekaligus penataan PKL,” terang Wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini.

Lantas Abah Anton, menyatakan bahwa pembangunan Taman Trunojoyo, merupakan tahap awal akan dilanjutkan dengan pembangunan-pembangunan taman di tempat lain, juga menggunakan dana CSR. Taman Pintar Trunojoyo ini, lanjut Abah Anton, akan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Malang secara luas. Sebab selain dilengkapi sarana bermain bagi anak – anak gartis, juga terdapat Food Court untuk mengakomodir para PKL Jalan Trunojoyo.

Pihaknya berharap, keberadaan Food Court Taman Pintar

Trunojoyo, menunjang keberadaan taman. Sehingga masyarakat yang berkunjung bersama keluarganya merasa lebih nyaman.

“Food Court dan Taman Pintar Trunojoyo, merupakan upaya mewadahi keinginan masyarakat akan keindahan kota tanpa merugikan pedagang. Dan para PKL diberi stand gratis. Para pedagang hanya tinggal menggunkan sesuai dengan tempat yang sudah tersedia,” terangnya.

Terkait dengan konsep pembangunan taman Pintar Trunojoyo ini, Wali kota yang juga Ketua DPC PKB kota Malang itu, menjamin bahwa konsepnya tidak meniru kota manapun di Indonesia bahkan di dunia. “Konsep perpaduan taman bermain anak, dan tempat santai bagi orang tua itu, orisinil milik kota Malang, tidak meniru kota lain. Makanya kita ingin masyarakat ikut menikma-

ti dan menjaga,” tambahnya.

Untuk memberikan rasa aman kepada para pengunjung taman ini nantinya akan di jaga oleh petugas selama 24 jam. Karena konsep dari taman ini adalah kawasan bebas rokok, meskipun bantuan pembangunannya merupakan CSR dari pabrik rokok.

Sementara itu, Kepala Dinas Keersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Wasto, mengatakan, pembangunan Taman Pintar Trunojoyo dilengkapi dengan sejumlah fasilitas baru. Selain taman baca, taman bermain untuk anak-anak, dan tempat ibu menyusui.

Dikatakannya, Taman Pintar Trunojoyo dikonsep menjadi taman yang hidup selama 24 jam.

Para pedagang kaki lima di Taman Trunojoyo sudah ditata oleh Dinas Pasar. Para PKL dibuatkan lokasi berjualan sendiri. “Taman Trunojoyo juga menjadi tempat

Suasana peresmian Taman Trunojoyo, di kota Malang. wisata kuliner. Para PKL akan berjualan selama 24 jam di tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Pasar,” ujarnya.

Taman yang ada di depan Stasiun Kota Baru Kota Malang ini diharapkan bisa membuat Kota

mut/bhirawa

Malang semakin indah, cantik, dan sehat, sehingga membuat masyarakat sekitar ataupun wisatawan yang datang ke tempat ini semakin merasa nyaman untuk tinggal maupun saat berkunjung ke Kota Malang.Q mut

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,669.00

11,553.00

SGD

9,300.97

9,206.31

EUR

15,874.51

15,714.39

JPY

11,494.29

11,376.66

GBP

19,522.24

19,321.24

sumber: Bank Indonesia (1 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Bulog Jamin Stok Beras Aman hingga Lebaran Surabaya,Bhirawa Bulog Divre Jatim menjamin stok beras selama Bulan Ramadan hingga Lebaran dalam kondisi aman. Jaminan tersebut diungkapkan oleh Kadivre Bulog Jatim Rusdiyanto yang mengatakan stok beras masih cukup untuk mengahadapi bulan suci. “Persediaan beras di Jatim tidak ada masalah bahkan bisa dikatakan sangat cukup,” katanya, Senin (2/6). Nantinya Bulog bersama Pemprov Jatim juga akan melakukan operasi pasar beras bersubsidi pada tujuh hari menjelang Ramadan dan tujuh hari usai lebaran. Upaya ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga beras.

Saat ini harga Rp 6800/kg untuk beras medium untuk tingkat penggilingan, sedangkan pada tahun lalu harga berkisar pada Rp 6750/kg tingkat penggilingan. Kemudian untuk stok nasional 1,3 juta ton semestinya 1,5 juta ton dalam hal ini ada perlambatan karena pergeseran tanam disentra produksi, gangguan di provinsi lain seperi ada bencana alam dan lain sebagainya sehingga beras Divre Jatim mengalir ke daerah tersebut. Q ma

Selasa Pon, 3 JUNI 2014

Transportasi Penyebab Inflasi Jatim Naik 0,21 Persen Pemprov, Bhirawa Inflasi Jatim selama Mei 2014 sebesar 0,21 persen atau lebih tinggi dari inflasi periode yang sama hanya 0,16 persen. Inflasi Jatim pada Mei 2014 dinilai lebih tinggi dari nasional, tetapi kinerja ekonomi berjalan cukup baik.

Penyebab dari kenaikan inflasi di Jatim diduga karena naiknya tarif transportasi baik udara, darat, dan laut.

“Apalagi ditunjang dengan banyaknya hari libur pada Mei lalu. Sehingga, tarif yang dikenakan tinggi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik

(BPS) Jatim M Sairi Hasbullah di Surabaya, Senin (2/6).

Sairi mengatakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat kon-

rachmat caesar/bhirawa

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah menjelaskan kenaikan inflasi yang terjadi di Jatim pada Mei 2014. Diharapkan, jelang Ramadan komoditas pangan tidak terlalu mengalami kenaikan agar tak berdampak pada kenaikan inflasi.

sumen, khususnya di daerah perkotaan.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh BPS. Dari hasil pemantauan harga pada Mei 2014 Jatim mengalami inflasi sebesar 0,21 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 111,30 pada April 2014 menjadi 111,53 pada Mei 2014. Perjalanan series data inflasi selama tahun 2003 sampai dengan 2014, pada Mei terjadi inflasi sembilan kali, dan tiga kali deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,19 persen, dan inflasi terendah terjadi pada 2009 sebesar 0,02 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada 2003 sebesar -0,27 persen dan deflasi terendah terjadi 2005 sebesar -0,09 persen.

Dari 8 kota IHK di Jatim, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jember 0,43 persen, diikuti Malang 0,37 persen, Madiun dan Surabaya masing-masing 0,17 persen. Kemudian Probo-

linggo 0,12 persen, Sumenep 0,08 persen, Banyuwangi 0,06 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kediri 0,02 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok kesehatan 0,86 persen, kelompok sandang 0,51 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,42 persen.

Disusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,31 persen, kelompok perumahan 0,26 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,04 persen.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga/deflasi adalah kelompok bahan makanan 0,39 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah kenaikan daging ayam ras, telur ayam ras, angkutan udara, tarip kereta api, upah pembantu rumahtangga, tomat sayur, seragam anak sekolah, minyak goreng, pelembab dan cat tembok.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah turunnya harga cabai rawit, beras, cabai merah, ikan mujair,

INFLASI DI KABUPATEN/KOTA JATIM Kota/Kabupaten

Kenaikan Inflasi

Jember Malang Madiun Surabaya Probolinggo Sumenep Banyuwangi Kediri

0,43 % 0,37 % 0,17% 0,17 % 0,12 % 0,08 % 0,06 % 0,02 %

buah pepaya, telepon seluler, wortel, daun bawang, daging sapi, dan kentang.

Dari 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Serang 0,42 persen, diikuti Semarang 0,25 persen, Bandung 0,19 persen, Surabaya 0,17 persen, dan inflasi terendah terjadi di Jakarta dan Jogjakarta masing-masing 0,05 persen.

Dari 82 kota IHK nasional 67 kota mengalami inflasi dan 15 kota mengalami deflasi, 5 kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Pematang Siantar 1,61 persen. Diikuti Bau Bau 1,40 persen, Singaraja 1,36 persen, Lhokseumawe 1,16 persen dan Bima 1,11 persen. Sedangkan 5 kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang 1,27 persen, diikuti Tanjung Pinang 0,62 persen, Bengkulu 0,59 persen, Singkawang 0,54 persen dan Bungo 0,51 persen. Laju inflasi tahun kalender mulai Desember 2013-Mei 2014 Jatim mencapai 1,80 persen sedangkan laju inflasi year on year Mei 2014 terhadap Mei 2013 Jatim 7,04 persen. Q rac

Cegah Kelebihan Kuota, Pertamina Perketat Pengawasan Surabaya, Bhirawa Pertamina Marketing Operation Region V yang membawahi Jatim, Bali dan Nusa Tenggara, mencegah kelebihan kuota bahan bakar minyak bersubsidi dengan memperketat pengawasan terhadap kenaikan konsumsi komoditas tersebut.

“Peningkatan itu kami awasi secara ketat. Tujuannya, supaya realisasi hingga akhir tahun ini tidak melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah,” kata Assistant Manager External Relation PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari, di Surabaya, Senin (2/6).

Terkait penyaluran BBM bersubsidi, ungkap dia, distribusi premium mencapai sebanyak 976.391 kiloliter (KL) selama triwulan I tahun 2014. Volume itu meningkat satu persen dibandingkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi pada triwulan I/2013 untuk wilayah Jatim. “Tahun lalu, penyaluran premium kami terealisasi sebanyak 966.368 KL,” katanya. Mengenai penyebab kenaikan konsumsi BBM bersubsidi, jelas dia, dikarenakan kian melajunya angka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kondisi tersebut secara otomatis meningkatkan jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah setempat. “Walau pengawasan terhadap konsumsi kenaikan BBM bersubsidi kami perketat, perusahaan tetap menyalurkan premium dan solar sesuai kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.

Dengan begitu, tambah dia, konsumen BBM di Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara tidak perlu khawatir permintaannya sulit terpenuhi oleh perseroan. “Sementara itu, penyaluran solar bersubsidi di wilayah kerja kami mengalami peningkatan empat persen selama triwulan I/2014 dibandingkan realisasi periode sama tahun 2013,” katanya.

Ia menyebutkan, pada triwulan I/2014 pihaknya menyalurkan solar bersubsidi sebanyak 502.284 KL. Kalau periode sama tahun 2013 mencapai sebanyak 485.186 KL. “Di sisi lain, kami juga terus berupaya mendorong penjualan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex dan Solar nonsubsidi,” katanya. Q wil.ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Kawasaki, th. 2001, Merah, AG3479RO, a/n. Yohana Yosafina, Ds. Rejoagung RT 4/2 Kedungwaru-T.Agung No.683/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Motor, th. 2002, Hitam, AG3599TT, a/n. Pramu Diano, Ds. Padangan RT 01 RW 01, Kec. Ngantru-T.Agung No.684/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2001, AG2842SE, a/n. Sukaji, Ds. Karangrejo, Boyolangu-T.Agung No.685/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Supra, AG3322T, a/n.

Sudarmi, Ds. Kauman, Kalangbret-T.Agung No.686/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Supra 125, th. 2010, AG5658TY, a/n. Rigan Karno, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No.687/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Motor TVS Neo, th. 2010, Black, AG6380RO, a/n. Sunarto, Ds. Nglurup RT 2/3, Sendang-T.Agung No.688/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario Techno, th. 2013, Orange, AG3649OO, a/n. Iwan Saputro, Dsn. Pelem, Ds. Sodo RT 04/RW 02, Kec. Pakel-T.Agung No.689/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5896 FD, a/n Eksan Baihaqi H. Ds Tanjung Pecinan Barat RW 09/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.690/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4220 FD, a/n Sumadiyah, Ds kilensari RW 02/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.691/IMB/BI-II/2014

trie diana/bhirawa

Bulan Ramadan kurang 26 hari, beberapa kebutuhan pokok di Surabaya mengalami kenaikan, seperti harga daging sapi mencapai Rp 100ribu per kg.

Surabaya, Bhirawa Seperti sudah menjadi tradisi, menjelang bulan puasa semua harga sembako diprediksi terus merambat naik hingga Hari Raya Idul Fitri. Selain sembako, harga komiditi yang ikut naik seperti telur, ayam, tepung, cabe dan lainya. Wiyono salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya mengungkapkan bahwa kenaikan harga pada beberapa hari terakhir bakal terus terjadi, bahkan kenaikan harga sudah mulai terjadi pada tinggkat pengepul di daerah.

“Kita tidak bisa menahan harga daging ayam seperti seminggu yang lalu dengan harga sekitar Rp.23 ribu -Rp.28 ribu, na-

mun sekarang sudah menjadi lebih dari Rp.30 ribu per kg. Kenaikan tersebut memang sudah terjadi pada peternak, karena ayam bagi umat muslim lebih banyak mendominasi masakan dibandingkan dengan daging sapi. Selain itu, pengepul yang membawa ayam siap potong ke kota, juga ikut meraup untung,” ujar pria berkumis tipis tersebut Senin (2/6).

Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga untuk jenis ayam baru sekedar pemanasan. Kenaikan sekitar Rp.2000 - Rp.5000 bisa dikatakan belum terlalu tinggi, apabila bulan puasa sudah mulai berjalan kenaikan tersebut bisa mencapai 10% dari kisaran harga Rp.30 ribu. Belum lagi kenaikan terse-

but akan melonjak menjadi 20% lebih ketika dua minggu menjelang lebaran. “Pas bulan puasa mulai berjalan, kenaikan harga bisa mencapai Rp38.500 per kg artinya ada kenaikan sebesar 10% dari harga sebelumnya Rp35 ribu. Ketika pegawai menerima THR, kenaikan ayam potong bisa lebih dari Rp.40 ribu per kg, berarti ada kenaikan lebih dari 20%,” jelasnya.

Selain ayam potong, kenaikan pada sayuran juga terjadi berkisar antara Rp2 ribu - Rp 3 ribu.Seperti yang diungkap Rohimah, pedagang sayuran di pasar Menur mengutarakan jika harga tomat biasanya Rp5 ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp.7 ribu per kilogram.

Kenaikan Tarif Listrik Industri Pengaruhi Ekspor-Impor Surabaya, Bhirawa Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Isdarmawan Asrikan, menyatakan, kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sehingga mampu mempengaruhi kinerja ekspor-impor provinsi tersebut.

“Walau performa Jatim masih terlihat baik, bisa saja kenaikan TTL untuk kalangan industri per 1 Mei 2014 mengakibatkan perdagangan luar negeri lesu,” kata Isdarmawan di Surabaya, Senin (2/6).

Ia mengungkapkan, sesuai data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pengaruh kenaikan tarif energi listrik memang besar terhadap pelaku industri. Salah satu penyebab adalah kontribusi listrik sangat besar bagi perkembangan industri di Jatim. “Misal komponen listrik dalam industri kimia mencapai 60 persen dan industri baja 20 persen,” ujarnya.

Meski begitu, dia optimistis ekspor Jatim mampu mencatatkan kinerja positif ketika ada jaminan bagi kelancaran arus barang. Selain itu, pengaruh kenaikan TTL juga bisa mengancam daya saing industri.

“Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 9/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang disediakan oleh PLN, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap sejak awal Mei hingga 1 November 2014,” katanya.

dok/bhirawa

Sesuai data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pengaruh kenaikan tarif energi listrik memang besar terhadap pelaku industri.

Ketentuan itu, tambah dia, menyebutkan bahwa tarif listrik bagi industri golongan III naik 38,85 persen menjadi Rp1.115 per kilowatt Hour (kWH). Kemudian, tarif listrik golongan IV naik 64,73 persen menjadi Rp1.191 per kWH. “Terkait performa ekspor di Jatim, selama triwulan pertama 2014 terjadi peningkatan 28,25 persen menjadi Rp4,724 miliar dibandingkan tahun 2013 senilai Rp3,684 miliar,” katanya. Dari sisi impor, kata dia, terjadi penurunan menjadi Rp4,174 miliar selama triwulan

I/2014 dibandingkan periode serupa tahun lalu Rp4,266 miliar. Dengan demikian masih terjadi surplus Rp550 juta dan diharapkan tetap terjadi sepanjang tahun ini. “Apalagi, Jatim mempunyai potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun produk furniture di mana bahan bakunya berasal dari dalam negeri,” katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, barang-barang yang bahan bakunya bukan produk impor wajib dioptimalkan kinerjanya pada masa mendatang. Q wil.ant

“Kenaikan harga tomat bisa karena sekarang sudah memasuki musim kemarau. Jadi banyak buah yang kurang air, sehingga harganya ikut naik. Sehingga beberapa lahan tidak memungkinkan lagi untuk ditanami tomat,” urainya.

Dengan kenaikan yang cukup cepat tersebut, membuat banyak pedagang sembako resah. Karena Bulan Puasa yang masih kurang 26 hari saja, sudah membuat lonjakan kenaikan harga yang cukup tinggi. Pedagang mengkhawatirkan sayuran tersebut tidak terbeli oleh pembeli karena harga yang cukup tinggi, dan pedagang harus menanggung kerugian sayuran tersebut menjadi busuk. Q wil

Operator Seluler Ramaikan Piala Dunia Surabaya, Bhirawa Momentum Piala Dunia 2014 mulai dimanfaatkan operator selular di Indonesia untuk menjual produknya. Salah satunya adalah Telkomsel yang telah menjadi Official Mobile Broadcaster of The 2014 FIFA World Cup di Indonesia bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing selaku pemegang titel eksklusif dan juga konten World Cup di Indonesia. Telkomsel akan menyediakan layanan menikmati Piala Dunia 2014 melalui aplikasi digital dan menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia di 250 titik yang tersebar di seluruh Indonesia sekaligus melakukan aktivitas sales and event roadshow. “ Layanan ini khusus kami persembahkan kepada lebih dari 132 juta pelanggan di seluruh Indonesia,” ungkap Direktur Utama Telkomsel-Alex J. Sinaga, Senin (2/6). Ia menambahkan, aplikasi digital Piala Dunia 2014 dapat diperoleh dengan mengaktifkan data paket bulanan dan mingguan.

Karena dengan aplikasi ini pelanggan dapat melihat live match streaming, catch up streaming, video clip highlight pertandingan, berita

Piala Dunia, serta notifikasi untuk gol (goal alert) dan akan dimulainya pertandingan (match begin alert).

Sementara itu PT XL Axiata (XL) juga turut memeriahkan Piala Dunia 2014 dengan menghadirkan berbagai program khusus “Gila Bola” yang bertujuan untuk memanjakan pelanggan pecinta bola. Gila Bola merupakan program berisi layanan-layanan bertajuk sepakbola yang dapat dinikmati melalui ponsel.

Selain itu juga disediakan hadiah spektakuler jalanjalan ke Brazil dan hadiah senilai 1 miliar bagi para pelanggan loyal. “XL menghadirkan program Gila Bola, sebagai wujud komitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan ketersediaan informasi terbaru seputar Piala Dunia.

Kami berharap melalui program ini, pelanggan dapat dengan mudah mencari informasi bola yang mereka butuhkan bahkan memenuhi keinginan mereka merasakan langsung suasana piala dunia di Brazil,” pungkas Direktur Digital Services XL - Dian Siswarini. Hadiah “Gol 1 Miliar” digelar mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2014. Q riq

OLAHRAGA

Selasa Pon 3 JUNI 2014

9

Kejurnas Angkat Besi/Berat

LINTASAN

Sandow Cedera, Eko Belum Pasti Bela Jatim

19 Negara Ikuti WKF Premier League 2014 Jakarta, Bhirawa Sebanyak 105 karateka dari 19 negara mendaftar untuk mengikuti kejuaraan Liga Karate Dunia atau WKF Karate1 Premier Liague” 2014 di Tenis Indoor Senayan Jakarta, 20-21 Juni.

“Sampai hari ini (Senin) 19 negara mewakili 21 klub, 105 karateka, 23 pelatih, dan 14 wasit sudah mendaftar untuk ikut kejuaraan WKF 2014 itu,” kata Ketua Panitia Pelaksana WKF Karate1 Premier League 2014 Iwan Setiawan di Jakarta, Senin.

Dikatakannya, pendaftaran tersebut dilakukan secara online di www.sportdata.org.

Rincian negara yang akan mengikuti WKF 2014 yaitu; Australia (19 atlet), Brazil (1), Prancis (4), Hongkong (15), Indonesia (2), India (2), Iran (15), Italia (2), Jepang (3), KAzakhstan (1), Korsel (11), Kuwait (7), Belanda (1), Kaledonia Baru (1), Rusia (2), Arab Saudi (6), Senegal (3), Swiss (1), Thailand (8).

“Selandia Baru, Vietnam, dan Yordania, baru mendaftarkan wasit mereka, masing-masing satu orang, sedangkan tuan rumah Indonesia akan mengikutkan dua tim (Garuda A dan Garuda B) di kejuaraan karate level dunia ini,” tambah Ketua Panitia Pelaksana kejuaraan.

Sementara itu Iwan juga mengatakan bahwa presiden WKF Antonio Espinosa akan hadir dalam event akbar karate sedunia itu, dan Ketua Dewan Wasit WKF Roland Lowingera akan memimpin langsung kejuaraan WKF itu.

Sebelum dilangsungkan pertandingan pada kejuaraan WKF 2014, sebelumnya akan diawali dengan diadakan seminar wasit dan pelatih internasional pada 19 Juni di gedung Serba Guna Senayan, Jakarta, dengan pembicara Ketua Dewan Wasit Roland, dan pelatih senior WKF Antonio Oliva.Q ant

Surabaya, Bhirawa Perjuangan atlet angkat besi maupun berat Jatim untuk bisa meraih medali di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Yogjakarta 12-18 Juni, sangat berat. Sebab salah satu atlet andalah Sandow Weldemar Nasution mengalami cedera. Sedangkan Status Eko Yulianto belum pasti membela Jatim.

Ketua Harian Pengpro Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Jatim, Jeffri Tagore mengakui untuk bisa meraih medali di Kejurnas cukup berat, sebab Sandow adalah salah satu atlet yang dijagokan bisa meraih medali emas. “Cederanya belum pulih benar, sehingga kami tidak bisa menurunkan Sandow di Kejurnas nanti,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (2/6).

Demikian juga dengan status Eko Yulianto, atlet peraih medali perunggu Olimpiade London 2012 masih menjadi perebutan antara Jatim dan Kaltim. Karena secara lisan Eko Yulianto sebenarnya sudah menyatakan bergabung dengan Jatim. Namun kasus proses perpindahan atlet yang meraih medali emas PON

Riau untuk Kaltim itu masih bermasalah. “Kemungkinan Eko Yulianto tetap ijut di Kejurnas, namun ia turun atas nama PB PABBSI, tapi ia dimasukkan ke tim Kaltim, kami akan protes keras,” tegas Jefrri.

Meski tidak diperkuat atlet terbaiknya, namun Pengprov PABBSI masih optimis bisa meraih medali emas. Atlet yang diandalkan meraih emas adalah Renaldi yang turun di angkat besi kelas 105kg. “Tapi kami tetap berharap semua berupaya untuk meraih emas karena peluan itu cukup terbuka,” katanya.

Saat ditemui di tes prestasi Bulan Maret lalu, Eko Yulianto mengaku sudah mantab untuk pindah ke Jatim. Salah satu alasannya adalah program pembinaan olahraga angkat besi di Jatim sudah sangat bagus.

Kemudian KONI Jatim juga memiliki program latihan jangka panjang atau Puslatda untuk persiapan PON. “Kalau saya sudah siap pindah ke Jatim, tapi Kaltim yang belum mau melepas,” kata putra pasangan Saman-Wasiah yang pernah meraih medali emas Kejuaraan Dunia Junior di Praha, Republik Ceko tahun 2007 itu.

Sementara itu pada kejurnas di Yogjakarta nanti, PABBSI Jatim mengirimkan beberapa atlet untuk berlomba di kategori senior maupun yunior, diantaranya untuk angkat besi senior, Oky dwi yang turun di kelas 62kg, M anwar (85kg), Sofyan (94kg), M Renaldy (105) dan Dedy Aprianto (105+).

Untuk kelompok angkat besi putri Acce Dya (63kg) dan Frapti (69kg). “Acce adalah atlet yang saat ini bergabung dengan Pelatnas Prima Pratama dan kami juga berharap Frapti bisa mendulang medali walau ia baru ikut latihan sekitar tiga bulan,” terang Jeffri.

Pelatih Angkat Besi Jatim, Hirawan Halimana juga mengakui persaingan di Kejurnas nanti sangat ketat, namuan ia optimis bisa menyumbang

emas karena hasil tes prestasi yang dilakukan beberapa waktu lalu cukup bagus. “Kalau sudah di arena lomba, para atlet harus fokus dan berupaya meraih medali,” katanya.

Saat disinggung mengenai rival Jatim, pria yang juga mantan atlet PON Jatim itu menyebut Provinsi Jabar, Lampung dan Kaltim. “Ketiga

provinsi itu memiliki atlet yang cukup bagus,” katanya.

Sedangkan untuk kelas berat menurunkan atlet diantaranya, Apriadi (83kg), Sulton Mamudi (93kg) dan Bagus Prasetyo (120+). “Kami berharap atlet angkat berat bisa meraih yang terbaik,” kata Pelatih Angkat Berat, Marhasim. Q wwn

Sean Menuai Poin di Hungaroring

PSIL Curi Poin di Kandang Badung Badung, Bhirawa PSIL Lumajang mencuri poin di kandang PS Badung dengan bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan kompetisi Divisi I Liga Indonesia di Stadion Gelora Samudera, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Meskipun demikian, PS Badung masih menduduki peringkat pertama Grup IX Divisi I. “Memang upaya kami meraih poin penuh terganjal karena PSIL Lumajang memberikan perlawanan cukup kuat,” kata Pelatih PS Badung Alexander Saununu.

Ia mengakui timnya sudah bermain cukup baik. Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, hasil imbang tanpa gol tidak berubah.

Pada laga yang dipimpin wasit Ayi Daud yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat, itu, PS Badung tidak mampu menyelesaikan peluang emas. Padahal tim tamu bermain dengan 10 orang akibat seorang pemain terkena akumulasi kartu merah.

Permainan tim tuan rumah tak sebagus saat melibas tamunya, Jember United dengan skor 3-1 pada laga sebelumnya.

Gempuran tim tamu yang dimotori Kushedya Hari Yudo dan Reza Aditya mampu dibendung pemain belakang PSIL. Memasuki babak kedua, PS Badung meningkatkan daya dobrak, namun tetap saja tidak mampu membuahkan gol.

Sementara itu, Pelatih PSIL Jonatan Agus Prihatno mengaku puas dengan hasil seri tersebut. “Pastinya kami masih harus berjuang menghadapi Jember United untuk menang. Namun, juga harus menunggu hasil Perseden versus Persikapro Probolinggo nantinya,” ujar Jonatan.

PS Badung masih berada di urutan teratas dengan mengemas 20 poin. Diikuti Perseden Denpasar (19), PSIL (18), Jember United (10), Persikapro Kabupaten Probolinggo (4), dan PSID Jombang (1).Q ant

Perjuangan atlet angkat besi/berat Jatim bisa meraih medali di Kejurnas Yogjakarta 12-18 Juni bakal sangat berat.

mb-1

Barokah FC menjadi juara turnamen futsal di Lamongan.

Spasi Barokah Rajai Futsal Lamongan Lamongan,Bhirawa Gelaran turnamen futsal di Lamongan yang jarang sekali ada ini membuat para pemain futsal haus akan turnamen antar klub.Sabtu hingga Minggu (1/6) malam kemarin Fakultas Teknik Unisla Lamongan menggelar turnamen umum antar klub dengan pemain umur 23 tahun.Melebihi batas umur pemain bersangkutan tidak boleh ikut serta dalam turnamen yang digelar di Lamongan Sport Center (LSC) tersebut.

Tapi kenyataannya masih ditemukan kecurangan.Salah satunya tim Munaroh FC dalam turnamen tersebut masih mendaftarkan pemain yang umurnya melebihi 23 tahun.Tercatat dua pemain dari tim Munaroh FC yang akhirnya tidak diperbolehkan mengikuti gelaran turnamen tersebut.

Dalam turnamen yang digelar secara maraton ini,terlihat semua tim kekatannya merata.

Bahkan,tim Munaroh FC ini diperkuat beberapa pemain dari Liga Futsal Amatir (LFA) Jawa Timur.Beberapa pemain berpengalaman bergabung dengan tim tersebut.Sebut saja Eko Arianto dan Deby (Bhaskara FC),Deniar Geya (PFC Mahasiswa), Andre,Didin,Septian Chaca (Dyvy FC)dan Alwi(Destroyer FC).

Meskipun diperkuat sejumlah bintang LFA Jatim,tim Munaroh FC yang diprediksi bakal menjadi juara harus kandas di babak 16 besar

setelah ditundukkan tim Spasi Barokah FC.Pertandingan kedua tim berjalan sengit dan menarik.Kerap kali kedua tim menunjukkan skill dan skema permainan yang bagus.

Punggawa Persela Lamongan juga turut andil dalam turnamen kali ini.Mereka yang tidak di boyong ke Bantul ikut serta dalam turnamen ini.Yaitu Mario Rahmanto dan Bangkit Sabily membela Asmos FC.Namun,Asmos FC hanya menempati Juara 3 setelah ditumbangkan Pelita Jaya di semifinal.

Dalam turnamen ini Spasi Barokah FC menjadi juaranya.Tim yang bermarkas di Rangge ini mengalahkan musuh-musuhnya dari awal hingga final dengan skor yang cukup meyakinkan.Spasi Barokah merupakan tim yang disegani di Lamongan maupun luar Lamongan.Sering kali tim ini menjadi juara setiap mengikuti event futsal baik di Lamongan maupun luar Lamongan.

Dalam perebutan final Spasi Barokah mengalahkan Pelita Jaya dengan skor telak 3-0.Anggota tim Spasi Barokah juga terdapat di LFA Jatim.Yaitu Armisanta,Azmil,Rizky Bagus (Buana Mas) sedangkan Dadang memperkuat Dyvy FC.’’Kita sudah sering kumpul sejak SMA,Alhamdulliah selama mengikuti turnamen kita selalu dapat juara,’’ungkap Arif Iman pelatih Spasi Barokah.Q mb-1

Jakarta, Bhirawa Sean Gelael kembali menuai poin di Hungaroring, sama dengan yang dilakukannya ketika membalap di Pau, Prancis, tiga minggu lalu, saat menyentuh finish di urutan 10 pada perlombaan Kejuaraan FIA Formula 3 Eropa di Sirkuit Hungaroring, Hungaria, Minggu.

Sean yang tahun ini mulai kuliah di Inggris, pada lomba di Pau masuk dalam urutan 10 besar dan hal itu diulangnya pada lomba yang berlangsung akhir minggu lalu di Hungaroring ketika mengangkat nama timnya Jagonya Ayam with Carlin Dallara-Volkswagen ketika berada di urutan ke-10 pada lomba (race) pertama.

Pebalap berusia 17 tahun itu menunjukkan peningkatan mengesankan mulai awal minggu, ketika berada di urutan 11 tercepat pada sesi latihan bebas pertama, kemudian naik ke tangga ke-10 pada sesi kedua. Ia hampir melakukan hal sama pada sesi kualifikasi, ketika berada pada posisi grid ke-12.

Sayang, ia kehilangan posisi sampai akhirnya melorot ke urutan 15, tapi ia bangkit lagi mengejar lawanlawannya dan seperti ada keajaiban pada empat putaran terakhir, ketika ia berada pada posisi memungkinkan untuk meraih poin.

Akhirnya ia menyelesaikan lomba di urutan ke-10.

“Kami melakukan latihan keras termasuk pada sesi kualifikasi, dan seharusnya dapat melaju lebih maju.

Saya kira saya harus berada di urutan kesembilan pada start awal,” kata Sean dalam surat elektronik pada media, Senin.

“Saya dapat membuat jarak pada lomba itu dan

Sean Gelael saya gembira berada di urutan 10. Untuk kedua kalinya pada posisi pemain poin dan ini menunjukkan kerja keras saya mulai membuahkan hasil,” ujar putra mantan pereli nasional Ricardo Gelael dan Rini S Bono itu.

Perubahan seting dengan teknologi tinggi pada kendaraan Sean, Dallara-Volkswagen, belum dapat menaikkan performa pebalap itu pada lomba tiga dan empat (Race 2/3), sehingga ia mendapat posisi start 18 dan 17.

Tapi pada Race 2 ia melakukan hal bagus, ketika menyodok ke tangga 14 tapi akhirnya ia melintir di salah satu “chicane”. Penalti karena melebihi batas laju pada trek, dimana ia harus melaju perlahan di area pit, membuat posisinya turun ke posisi ke-21.

Pada Race 3, Sean naik ke urutan ke-15 ketika saingannya Mitch Gilbert, yang baru naik ke posisi depan, menjadi pebalap terakhir yang mendapat penalti karena melaju melebihi limit.

Ke-9 Ketika pebalap Australia itu tidak lagi menghalanginya, Gelael, yang berada di urutan 14, menyerang ke belakang grup yang ada di depannya, yang berusaha mengincar urutan kesembilan.Q ant

YIC Lumajang Peroleh Pembekalan Pemanfaatan TIK Youth Information Community (YIC), kelompok anak-anak muda dari SMA dan SMK se-Kabupaten Lumajang bentukan Bagian Humas Setda Kabupaten Lumajang akhir pekan kemarin memperoleh pembekalan yang positif. Yaitu pembekalan TIK (Tekhnologi Informasi dan Komputer) yang digelar di SMK Tekung (31/05/2014).

Dengan thema ‘ Yang Muda Yang Berjaya dengan Technopreneur’. Sebagai salah satu fasilitasi peningkatan SDM Bidang Tekhnologi Informasi dan Komputer. Tampil sebagai narasumber adalah Ir Okky Trihutomo (Relawan TIK, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI) dan Drs Endro dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab Lumajang. Sedangkan para pesertanya berasal dari pelajar SMA sederajat dari 38 sekolah dengan jumlah peserta mencapai 38 siswa-siswi.

Kabag Humas, Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy menjelaskan tujuan memberikan arahan dan bekal kepada para pelajar SMA khususnya. ‘’ Dalam hal ini peningkatan pemanfaatan perangkat TIK dalam arti positif,’’ jelas Eddy Khozainy. Bekal ini, lanjut Eddy menjadi penting karena akan menjadi pijakan pelajar dalam pemanfaatan TIK. ‘’ Ba-

nyak sisi positif yang ada dalam TIK dan ini bisa menjadi peluang bagi pelajar agar mampu memberikan manfaat termasuk dalam hal sebagai salah satu usaha wiraswasta,’’ paparnya.

Keberadaan YIC sendiri, kata Eddy dibentuk pada 24 September 2013 lalu, kelompok informasi muda ini mulai punya greget untuk kenalkan Lumajang. Difasilitasi Bagian Humas 2 perwakilan siswa dari 35 SMA/SMK/MA yang tersebar di 21 kecamatan setiap bulan berkumpul untuk serap dan saling tukar informasi potensi wilayah asal sekolahnya dan menyebarkan informasi dengan mengunggah di internet mudah diarahkan untuk mengenalkan keindahan alam dan keragaman potensi Lumajang. “Humas punya harapan besar, “ tambah Eddy Hozayni. Tanpa adanya klasifikasi dan dengan adanya keterpaduan antara Pe-

merintah, Kelompok Informasi Masyarakat dan Youth Information Community akan semakin mengembangkan informasi tentang ke-Lumajangan.

Narasumber Ir Okky Trihutomo (Relawan TIK, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI) dalam materinya mengungkapkan peluang yang bisa dimanfaatkan usaha atau bisnis dalam TIK. ‘’ Data menunjukkan tren penjual-

an komputer secara global 13,9 persen,’’paparnya. Namun di Indonesia penjualan komputer pertumbuhannya menembus angka 14,4 persen pada tahun 2013. Sementara menyitir data yang ada menunjukkan perekonomian nasional sedang dalam kondisi yang sangat baik dan bisa dilihat melalui pengeluaran untuk keperluan tekhnologi informasi. ‘’ Diperkirakan akan men-

dayat/bhirawa

Mereka yang tergabung dalam Youth Information Community sangat antutias pada pembekalan TIK (Tekhnologi Informasi dan Komputer) .

dayat/bhirawa

Kabag Humas, Setda Lumajang Drs Eddy Khozainy memberikan arahan pada acara Youth Information Community.

capai sekitar Rp 151,6 triliun pada tahun ini dan tahun depan,’’ paparnya serius.

Sementara Drs Endro dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab Lumajang mengungkapkan setiap elemen masyarakat perlu meningkatkan kepekaan dan mewaspadai bencana alam yang ada. ‘’ Bencana alam bisa terjadi sewaktuwaktu yang kadang tanpa bisa diprediksi sebelumnya,’’ jelas

Endro. Untuk itu, ini hendaknya menjadi langkah awal untuk terus melakukan langkah-langkah tertentu. ‘’ Termasuk para pelajar yang ada di Kabupaten Lumajang ini,’’ lanjutnya. Seraya mengingatkan, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Utamanya dengan keberadaan gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa.

Q yat*

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Kontras Inginkan HAM Masuk Materi Debat Jakarta, Bhirawa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menginginkan materi penegakan hak asasi manusia dimasukkan Komisi Pemilihan Umum dalam materi debat calon presiden dan calon wakil presiden 2014-2019.

“KPU selaku penyelanggara pemilu bertanggung jawab untuk menyajikan materi HAM dalam debat capres dan cawapres,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (2/6) kemarin.

Haris mengemukakan, materi HAM yang disajikan dalam debat harus mencerminkan bagaimana negara dalam lima tahun mendatang,mewujudkan tanggung jawabnya dalam memajukan, melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mempromosikan HAM dalam praktik kebijakan luar negeri. Kontras memandang materi penegakan HAM sangat penting mengingat UUD 1945 telah menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan ketentuan yang dimandatkan dan wajib dijalankan oleh pemerintah.

Selain itu, ujar Haris Azhar, Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, juga memandatkan pemerintah untuk melakukan akselerasi kebijakan dan regulasi agar senafas dengan standar dan semangat HAM. “Sebagai negara anggota PBB dan Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar perlindungan HAM di wilayah negaranya,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi delapan perjanjian internasional di bidang HAM, antara lain Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Menentang Rasial Diskriminasi, dan Konvensi Menentang segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena itu, ujar dia, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melekat untuk memajukan, melindungi dan memenuhi HAM sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional tersebut.Q ant

Presiden Ingatkan Netralitas TNI - Polri Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar TNI Polri tetap netral dan para perwira tinggi tidak tergoda dengan godaan pihak luar untuk menyeret-nyeret institusi ke dalam politik praktis.

“Netralitas TNI dan Polri tetap dijaga, jangan sampai mundur, jangan dirusak, jangan pula khianati reformasi TNI dan polri yang kita laksanakan tidak mudah waktu itu,” kata Presiden Yudhoyono saat memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI di Jakarta, Senin (2/6) kemarin.

Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu mengungkapkan, adanya informasi pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mempengaruhi para perwira tinggi.

“Informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarikmenarik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang

didukungnya, bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian, Kan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru penuh sinar,” kata Presiden.

Ajakan seperti itu, menurut presiden, bukan hanya godaan namun membahayakan bangsa dan negara serta reformasi yang telah dirintis. Selain itu juga mengajarkan seorang perwira untuk melanggar sapta marga dan sumpah prajurit.

“Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi, karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda,” kata Presiden. Namun demikian, menurut Presiden, bila ingin berkarir di politik, maka mereka diperbolehkan dengan melepaskan dirinya sebagai TNI - Polri dan menjadi

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) dan Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) berjalan memasuki ruang pertemuan acara Commanders Calls di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6) kemarin. warga sipil.

“Perwira punya peluang karir politik masa depan, maka ajukan pengunduran diri pada perwira atasannya, untuk Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU untuk perwiwa tinggi ke presiden yang mengangkat.

Saya akan kabulkan. Saya

doakan semoga sukses. Karena saya tahu saudara semua perwira pilihan yang potensial, dan punya kemampuan untuk mengubah jalannya sejarah di negeri ini,” kata Presiden.

Presiden mencontohkan sejumlah perwira tinggi yang memilih karir politik setelah

antara foto

Gubernur Termuda Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kanan) menyematkan tanda pangkat dan jabatan kepada gubernur termuda Indonesia, M. Ridho Ficardo (34) dan Wakilnya Bakhtiar Basri (tengah) untuk memimpin Provinsi Lampung masa jabatan 2014-2019 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung di gedung DPRD Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin (2/6). Ridho - Bakhiar terpilih langsung oleh rakyat melalui Pilgub yang untuk pertamakalinya di Indonesia digelar secara bersamaan dengan Pileg 9 April 2014, menggantikan Gubernur-Wakil Gubernur masa jabatan 2009-2014, Sjachroedin ZP - MS Joko Umar Said.

Akil Bantah Semua Dakwaan KPK Jakarta, Bhirawa Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar membantah semua dakwaan diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu mengenai dugaan penerimaan suap dan janji terkait pengurusan sembilan sengketa pemilihan kepala daerah di MK dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam dakwaan tindak pidana korupsi, Akil diduga mendapatkan hadiah berupa uang yang terkait dengan permohonan keberatan hasil Pilkada Ka-

bupaten Gunung Mas (Rp3 miliar), Kabupaten Lebak (Rp1 miliar), Kabupaten Empat Lawang (Rp10 miliar dan 500 ribu dolar AS), Kota Palembang (Rp19,9 miliar), Kabupaten Lampung Selatan (Rp500 juta), Kabupaten Buton (Rp1 miliar), Pilkada Kabupaten Pulau Morotai (Rp2,99 miliar), Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp1,8 miliar) dan janji akan mendapat Rp10 miliar dari sengketa Pilkada Provinsi Jawa Timur.

“Berkaitan dengan Pilkada Gunung Mas, saya tidak me-

FKUB: Kasus di Sleman Bukan Konflik Agama Sleman, Bhirawa Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memandang dua kasus atau peristiwa di Sleman, beberapa waktu lalu, bukan konflik antarumat beragama, melainkan masalah miskomunikasi yang berdampak pelanggaran hukum.

“Berkaitan dengan dua kasus/peristiwa di wilayah Kabupaten Sleman yang terjadi pada 28 Mei dan 1 Juni 2014 itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman memandang bahwa kasus tersebut bukan merupakan konflik antarumat beragama,” kata Ketua FKUB Sleman Suwarso, Senin (2/6) kemarin.

Menurut dia, FKUB Sleman perlu menyampaikan pernyataan bahwa FKUB mendukung proses hukum yang tegas dan tuntas yang dilakukan Polri.

“FKUB akan berusaha datang mendekati para korban dan pelaku,” katanya.

Ia mengatakan FKUB merekomendasikan kepada kelompok-kelompok keagamaan untuk meredam suasana, dan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas keagamaannya.

“FKUB memandang perlu adanya program rehabilitasi sosial pascakejadian itu,” katanya.

Suwarso mengatakan untuk kasus di Pangukan, Sleman, pada 1 Juni lalu, FKUB melihat bahwa pelanggaran hukum, baik pelepasan segel bangunan dan penggunaannya maupun perusakan bangunan tersebut adalah merupakan ranah aparat penegak hukum.

“FKUB berusaha mendengarkan lagi aspirasi dari pihak-pihak terkait,” katanya. Ia mengatakan FKUB merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Sleman memfasilitasi dialog para pihak terkait.Q ant

sebelumnya tidak lagi menjadi TNI - Polri aktif dan menggunakan jalan demokratis baik bergabung dengan partai politik atau mendirikan partai politik, seperti dirinya, Prabowo (Partai Gerindra) dan Wiranto (Partai Hanura). Maupun mereka yang memilih menjadi tim sukses.

Presiden mengingatkan meski pada 2004 pemilu sukses diselenggarakan, namun ada beberapa catatan kaki yang perlu perhatian yang dapat menodai netralitas TNI - Polri.

Presiden mencontohkan pada 2004, penjelasan seorang pamen Polri, dihadapan komunitas tertentu yang disiarkan secara luas di TV, yang meminta untuk tidak memilih capres tertentu.

Untuk itu, Presiden mengingatkan agar TNI - Polri tetap mampu menjaga netralitasnya. Presiden menilai pada 2009 dan 2014 (pemilihan umum legislatif), TNI Polri mampu menjaga netralitasnya. Q ant

KSPI Minta BPJS Bentuk Agen

Gerindra Waspadai Aksi Mengail di Air Keruh Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Suhardi mengingatkan adanya kekuatan yang “mengail dari air keruh” pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pascatindak kekerasan bernuansakan SARA di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Kita harus waspadai adanya kekuatan ketiga yang mengail dari keruh, katanya seusai acara Rapimnas II Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPPP) di Jakarta, Senin.

Saat ditanya wartawan mengenai sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang sering disorot oleh publik merapat ke Capres Prabowo Subianto, ia menyatakan hal itu tidak masalah yang tujuannya merangkul bagaimana yang sebelumnya ekstrem menjadi baik.

Kita ajak berkomunikasi dan bisa dilakukan dialog dengan baik, untuk menentukan mana yang boleh mana yang tidak boleh, katanya.

Sekelompok orang pada Kamis (29/5) malam, menyerang rumah yang dijadikan tempat persekutuan doa Rosario jemaat umat Kristiani Santo Fransicus Agung, Gereja Banteng, di Sleman.

Salah satu korbannya, pemilik rumah yang juga Direktur Penerbitan Galangpress, Julius Felicianus, menjadi korban dari tindak kekerasan tersebut.

Calon Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan bernuansa SARA yang terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa hari lalu.Q ant

Selasa Pon 3 JUNI 2014

antara foto

Terdakwa Akil Mochtar menyerahkan kertas barang bukti kepada pimpinan majelis hakim ketika menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/6).

nerima uang, saat dilakukan penangkapan, saya tidak berada di tempat, saya masih berada di rumah,” kata Akil dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/6) kemarin.

Dalam perkara sengketa Pilkada Gunung Mas, pemberian uang Rp3 miliar untuk Akil berasal dari bupati terpilih Hambit Bintih melalui anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pada 2 Oktober 2013.

“Betul Chairun Nisa ada datang ke rumah jabatan saya, tapi saya tidak minta dia datang, dia juga tidak mengatakan mau memberi sesuatu. Kemudian putusan Gunung Mas telah diputuskan dimana saya tidak hadir atau tidak mengambil putusan, karena sudah di dalam penahanan,” ungkap Akil.

Akil juga membantah komunikasi antara dirinya dan Chairun Nisa yang menyatakan permintaan uang Rp3 miliar melalui layanan pesan singkat (SMS).

“Ya, semua (SMS) itu benar, walaupun komunikasi dalam SMS itu ada yang sifatnya guyon tidak serius. Dia (Chairun Nisa) mengatakan akan ke rumah saya, itu SMS terakhir,” tambah Akil.

Akil juga membantah mendapatkan Rp1 miliar dari advokat Susi Tur Andayani terkait sengketa pilkada Lebak.Q ant

Jakarta, Bhirawa Kalangan Serikat Pekerja mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk membentuk agent associate, guna meningkatkan jumlah pekerja yang manjadi peserta BPJS Ketenaga kerjaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (KSPI) Andi Ganu Nuwa Wea menga Andi Ganu takan, pemben tukan agen BPJS Ketenagakerjaan akan mirip dengan asuransi.

Agen BPJS ini akan lebih mudah melakukan pendekatan persuasif. Baik kepada pengusaha maupun pada Serikat Pekerja formal maupun informal. Seperti halnya agen asuransi yang ada dewasa ini yang menyebar sampai ke pelosok daerah. Jadi tidak hanya mengandalkan kantor cabang BPJS saja, dalam men jaring dan mendongkrak jumlah peserta.

“Dari 118,17 juta pekerja di Indone sia, baru 13,2 juta yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sangat sedikit kurang dari 10%. Padahal dalam UU nomor 40/ 2004 pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam PBJS. Namun faktanya banyak pengu saha yang enggan melakukan keten tuan UU itu, tanpa dike-

nai sanksi,” kilah Andi Gani.

Sekjen Organisasi SPSI Timbul Siregar, tak beda jauh pendapatnya dengan Andi Gani. Ketidak pedulian pengusaha maupun pekerja untuk jadi peserta BPJS, karena mereka belum memahami manfa atnya. Sosialisasi BPJS perlu dibenahi dan antara foto diperbaiki dan digalakkkan laNuwa Wea gi. Disini agen bisa mela kukan pendekatan persuasif, dan memberi informasi akurat dan sekali gus menjaring peserta.

“BPJS Ketenagakerjaan bisa meng gandeng Serikat Pekerja di tingkat daerah.

Atau jadi tenaga pengawas sebagai agen yang fungsinya mening katkan jumlah peserta,” saran Timbul.

Usulan Serikat Pekerja untuk mem bentuk agen guna miningkatkan jumlah kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan,disambut positif oleh Sekretaris Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Kusahyudi. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan akan segera merekrut pekerja sebagai agen, agar bisa beroperasi di pelosok daerah.

“Para agen itu akan dilatih dan dibekali informasi yang utuh agar penyampaian program pada calon peserta tidak simpang siur,” cetus Kuswahyudi. Q ira

Jokowi Minta Restu Sri Sultan Yogyakarta, Bhirawa Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla mengunjungi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin, dalam rangka meminta restu atas pencalonan mereka sebagai presiden dan wakil presiden.

“Kami dengan pak Jusuf Kalla ke Jogja dalam rangka mohon doa restu pada Sultan, karena kami memang sangat menghormati beliau,” kata Jokowi di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat, Senin (2/6) kemarin.

Menurut Jokowi, selain sebagai raja dan gubernur (DIY), Sri Sultan merupakan guru bangsa, kebudayaan dan multikultur, serta menerapkan prinsip filosofi “hamemayu hayuning bawono”.

“Beliau memakai prinsip ‘ngewongke wong’ (memanusiakan manusia) dan kami akan mengikutinya,” kata dia.

Sementara itu, Jokowi menuturkan dalam pertemuannya dengan Sri Sultan selama hampir satu jam itu juga sempat mendiskusikan berkaitan dengan tantangan pemerintahan yang akan datang.

“Intinya kami atas pikiran beliau sejalan, baik yang berkaitan dengan kemaritiman, perekonomian makro, mikro, serta berkaitan dengan persoalan TNI,” kata Jokowi.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengusungan Prabowo-Hatta Rajasa mendapat dukungan sedikitnya lima partai politik antara lain Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar. Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh dukungan dari PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Q ant

50 Anggota DPRD Gresik Lakukan General Check Up Menjelang masa jabatan berakhir, sebanyak 50 anggota DPRD Gresik melakukan general chek up di Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menjaga kesehatan para wakil rakyat. Karena jumlahnya banyak, pemeriksaan dilakukan secara bertahap.

Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim, SH tampak ikut juga melakukan general check up di rumah sakit milik Pemkab Gresik itu.

“Tujuan pemeriksaan itu untuk menjaga kesehatan para anggota DPRD. Apalagi agendanya setiap hari cukup padat,” kata Kabag Humas DPRD Gresik Sutarmo, SH , Senin (2/6).

Dikatakan Sutarmo, pemeriksaan itu dilakukan secara rutin setiap setahun sekali. Sementara, untuk biaya pemeriksaan menggunakan dana dari APBD. Karena sudah dianggarkan, meski masa jabatan anggota DPRD itu Agustus 2014 mendatang berakhir, pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan. Dan yang perlu diingat,

pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya dilakukan oleh anggota DPRD periode sekarang saja, tapi juga anggota DPRD periode sebelumnya.

Sementara, alasan dipilihnya Ibnu Sina sebagai rumah sakit untuk general check up, karena selama ini memang sudah melakukan kerja sama.

Selain rumah sakit itu notabennya milik pemerintah, secara medis juga lebih bonafid jika dibandingkan dengan rumah sakit lain.

“Selama ini kita memang sudah kerja sama dengan rumah sakit Ibnu Sina. Kalau di Bunder bisa, kenapa harus

ke rumah sakit lain,” tutur Sutarmo.

Untuk hasil pemeriksaan sendiri sampai saat ini masih belum diketahui. Hasilnya masih menunggu karena pemeriksaan itu dilakukan secara kolektif. Dikatakan Sutarmo, pemeriksaan itu penting dilakukan, terlebih bagi anggota Dewan yang usianya sudah tua. Keluhan seperti asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabet dan penyakit lainnya kemungkinan ada.

“Itu sebabnya, untuk mendeteksi adanya penyakit itu perlunya dilakukan general chek up.” pungkasnya. Q eri,adv

eri/bhirawa

Sutarmo, SH

Selasa Pon 3 JUNI 2014

Pekan Depan Sidang Gugatan Risma Digelar l Sambungan hal 1

dan mendapatkan nomer gugatannya, langkah selanjutnya tinggal menunggu penetapan dari Ketua PN untuk menentu­ kan siapa saja anggota majelis hakimnya.

“Biasanya setelah ditunjuk oleh Ketua PN, dalam kurun waktu dua hari gugatan itu sudah diserahkan ke majelis hakim yang menangani perkaranya,” urai Panmud Perdata PN Surabaya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI) Dr Rahmat Syah resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (30/5). Melalui kuasa hukumnya Fadjar Marpaung dan Poltak Hutadjulu, gugatan ditujukan pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (tergugat 1) dan Singky Soe­ wadji (tergugat 2).

Gugatan dengan nomor 437/Pdt.G/2014/ PN SBY ini pada intinya memohon agar majelis hakim PN Surabaya mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan tergu­ gat melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kami memohon agar para tergugat mem­ bayar kerugian materiil maupun moril pada klien kami secara tanggung renteng dengan nominal Rp 500 miliar,” kata Fadjar.

Gugatan ini berawal dari laporan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu terkait kasus Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Atas laporan tersebut, pihak KPK melalui surat nomor R-1083/40-43/03/2014 menyatakan tidak menemukan unsur korupsi sebagaimana dalam UU No 31 tahun 1999 tentang Tin­ dak Pidana Korupsi.

“Setelah kita klarifikasi atas laporan Bu Risma ke KPK dan dijawab oleh KPK melalui Plt Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat tertandatang­ an Annies Said Basalamah bahwa tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus KBS,” imbuh Razman Arif. n bed

160 Bidang Tanah Aset Pemkot Mojokerto Tak Bersertifikat l Sambungan hal 1

kerto Puji Harjono mengakui bahwa saat ini masih banyak aset tanah Pemkot Mojokerto yang tidak memiliki sertifikat. “Semua se­ dang kita ajukan ke BPN untuk mendapat­ kan sertifikat. Namun semua masih dalam proses,” kata Puji.

Sementara itu, Dinas Pendapatan Pen­ gelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto menginventarisir selain banyak yang belum bersertifikat juga banyak aset pemkot yang mangkrak. Kondisi ini ber­ potensi aset menjadi lenyap dan rentan disalahgunakan. Kota ini memiliki sebanyak 1.397 aset berupa bidang tanah.

Namun dari jumlah tersebut baru 614 yang telah bersertifikasi dengan baik. Na­ mun secara berangsur-angsur, pemkot akan menuntaskan sertifikasi seluruh aset Kota Mojokerto itu. DPPKA telah mengajukan sertifikasi ke BPN. Selama setahun terakhir ini, DPPKA berhasil menuntaskan 14 berkas pengajuan sertifikasi dari 23 pengajuan. n kar

Raih Doktor Berkat Lumpur l Sambungan hal 1

lam Pemberdayaan Lumpur Lapindo’. Kajian ini dipilih untuk mengingatkan semua pihak perlunya membantu masyarakat terdampak lumpur lapindo yang kini kondisi­nya masih memprihatinkan.

“Pada akhirnya semoga apa yang sudah saya lakukan ini, bisa memberikan manfaat pada masyarakat terdampak lapindo,” kata suami Siti Ramlah Abdullah ini.

Ia menceritakan ikhwal memilih judul disertasi tersebut dengan membandingkan dua desa yakni yang terdampak langsung lapindo di Desa Ketapang, Kabupaten Sido­ arjo dan sentra pembuatan batu bata di Desa Mojotamping Kabupaten Mojokerto.

Desa Mojotamping di Kabupaten Mojo­ kerto merupakan sentra pembuatan batu bata dengan memanfaatkan sumber daya alam bertahun-tahun di sekitarnya. Sayang­ nya pembuatan batu bata ini merusak lingkungan, sebab lokasinya berdekatan dengan kawasan situs Klinterejo yang dike­ nal sebagai Situs Majapahit.

“Agar tidak terus menerus menggunakan sumber daya alam yang merusak lingkung­ an karena dekat situs, pembuat batu bata ini bisa memanfaatkan lumpur lapindo. Untuk itulah saya gabungkan dua komunitas ini agar bisa saling diberdayakan,” kata mantan Kabakorwil 1 Madiun.

Menurutnya, setiap komunitas yang ada di desa itu pastinya mempunyai model sosial baik itu norma, kepercayaan, keterpaduan jaringan, hingga kelompok solidaritas. “Semuanya dianalisa guna menemukan model pemberdayaan yang tepat,” paparnya.

Ditambahkannya suatu pemberdayaan akan berhasil kalau ada kajian mengenai kelemahan dan kekuatan model sosial terse­ but. “Apalagi saat ini di seluruh negara se­ dang tren mengenai model sosial yang bagus . Ternyata model sosial di Indonesia diakui internasional bagus karena menggunakan budaya lokal yang kuat,” ujarnya.

Di sisi lain dengan kelulusan meraih gelar doktor ini, maka Priyo juga terus me­ motivasi seluruh keluarga dan jajarannya agar tetap berstudi. “Kalau bisa memang disertasi mampu dimanfaatkan terutama di lingkungan kerja. Apalagi bisa dipakai sebagai salah satu solusi menyelesaikan masalah pembangunan berkelanjutan yang ada di Jatim,” katanya.

Ia pun juga menyemangati keluarganya terutama anak-anaknya agar tidak ber­ henti dalam berstudi. “Belajar, belajar, dan belajar. Itulah yang saya tanamkan pada anak-anak. Belajarlah tanpa ada batas agar bermanfaat bagi masyarakat dan Jatim,” katanya. n rac

SAMBUNGAN

11

Ingin Tutup Dolly, Wali Kota Surabaya Temui Mensos Buku Kurikulum 2013 Rawan Tarikan l Sambungan hal 1

memverifikasi eks PSK Dolly yang berjumlah sekitar 1.200 orang. “Tugas Kemensos adalah merehabilitasi eks PSK, yang lain-lain silakan ditanyakan ke Bu Risma,” tambah Sonny.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengapresiasi upaya penutupan lokalisasi Dolly yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Saya apre­ siasi dan mendukung yang dilakukan Bu Risma karena menyelamatkan perempuan Indonesia,” kata Mensos usai bertemu dengan Tri Rismaha­ rini di ruang kerjanya.

Mensos mengatakan, akar permasalahan di lokalisasi adalah kemiskinan dan rentan terjadi perdagangan orang.

“Kalau kita membiarkan ini zalim. Kita malu sebagai negara yang masyarakatnya agamis tapi Dolly menjadi lokalisasi terbesar di Asia,” tambah Mensos.

Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran Rp 8 miliar untuk merehabilitasi eks

PSK dengan memberikan jadup (jatah hidup) sebesar Rp 20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp 250.000 dan modal usaha Rp 3 juta.

Selama tiga bulan setelah kepulangan mereka, akan di­ lakukan pendampingan sehing­ ga memastikan mereka tidak kembali lagi ke prostitusi dan usaha mereka berjalan. “Saya yakin akan berhasil dan yang penting ada penegakan hu­ kum,” tambah Mensos.

Pemkot Surabaya berencana menutup lokalisasi Dolly sebe­ lum Puasa Ramadan tahun ini. Namun hingga saat ini ada pihak-pihak yang menolak pe­ nutupan lokalisasi tersebut.

Meski masih ada penolak­ an, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap teguh da­ lam pendiriannya. Dia meng­ atakan, lokalisasi Dolly akan ditutup. Pertimbangannya ada­ lah wilayah itu bukan tempat lokalisasi murni. Dia menyebut, banyak rumah penduduk biasa yang berada di Dolly.

Atas dasar itu, tempat pros­ titusi yang disebut-sebut terbe­ sar se-Asia Tenggara itu wajib ditutup karena mengerikan bagi perkembangan anak-anak yang tumbuh di sana. “Penu­ tupan Dolly tidak akan diun­ dur. Malah akan dimajukan, Insyaallah 18 Juni ini Dolly akan ditutup,” kata Risma usai bertemu Menteri Sosial Salim Segaf al Jufridi Jakarta.

Sebenarnya, terang Risma, penutupan Dolly itu tidak di­ lakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Penutupan dilakukan secara bertahap, sejak 2010 memang sudah diprogramkan.

Pemkot Surabaya, kata Risma, menutup Dolly secara bertahap karena memikirkan orangorang yang mencari makan di sana.

Makanya setelah program pengalihan pekerjaan dilaku­ kan, Dolly siap ditutup. Itu lantaran orang yang biasa mencari uang di sana sudah dibekali dengan keterampilan baru untuk menata hidupnya secara mandiri. n ira,geh

Kondisi GOR Senilai Rp 48 Miliar Memprihatinkan l Sambungan hal 1

Dinas Pekerjaan Umum kepada Pemkot Kediri.

Kepala Dinas Kebudayaan Pe­ muda dan Pariwisata Kota Kediri Nur Muhyar mengatakan anggaran utuk perbaikan GOR Jayabaya sudah diajukan. Namun, dia belum bisa memastikan disetujui atau tidaknya pengajuan tersebut. “Yang jelas kami sudah mengajukan ang­ garan untuk perbaikan. Tapi sam­ pai saat ini saya belum mengetahui perkembangannya,”ujarnya, Senin (2/6).

Di sisi lain pihaknya juga tak menampik, jika status bangunan masih ‘dikuasai’ oleh DPU Kota Kediri. Namun dia menegaskan bahwa sesuai perda atau perwali, GOR Jayabaya sepenuhnya dikel­ ola oleh Disbudparpora. “Berdasar­ kan Perwali, yang menyangkut

pariwisata atau tempat wisata, termasuk GOR Jayabaya itu dis­ erahterimakan dan untuk dikelola oleh Disbudparpora” tandasnya Dijelaskan salah satu pe­ gawai Disbudparpora yang enggan namanya dikorankan, kerusakan bangunan itu dis­ ebabkan oleh bencana alam.

Dia juga mengungkapkan status bangunan masih punya Dinas Pekerjaan Umum (DPU). “Jadi dari pihak kami belum berani melakukan perbaikan. Memang benar, bagian atapnya parah dan patut untuk segera diperbai­ ki karena bisa membahayakan.

Rusaknya bangunan, itu akibat dampak meletusnya Gunung kelud beberapa bulan lalu. In­ formasinya sih akan diperbaiki, tapi kapan dilakukan saya tidak tahu,“ kata sumber itu.

Dari informasi yang dihimpun

besaran dana yang digunakan pada mega proyek GOR Jayabaya itu melalui pos anggaran Peruba­ han Anggaran Keuangan (PAK) 2006 sekitar Rp 19 miliar, kemu­ dian dalam APBD 2007 sekitar Rp 29 miliar. Luas lahan yang digunakan untuk membangun sekitar 19,7 hektare terdiri atas 18 hektare Tanah Kas Kelura­ han atau eks tanah bengkok dan sisanya adalah tanah warga.

Dari total anggaran di atas, sebagian dialokasikan pada kon­ pensasi Tanah Kas Kelurahan seluas 18 hektare yang berlokasi di Kelurahan Bandar Melati dan Bandar Kidul Kecamatan Mo­ joroto. Rinciannya antara lain sekitar Rp 19 miliar dan Rp 8 miliar. Sedangkan sisa dana Rp 11 miliar digunakan untuk pembangunan GOR dan fasilitas pendukungnya. n mb2

Karyawan Protes,Direktur Utama KBS Tak Akan Ubah Keputusan l Sambungan hal 1

perkumpulan yang menerapkan aturan pensiun karyawan pada usia 60 tahun.

Salah satu karyawan KBS yang juga keeper satwa KBS, Miadji mengatakan, aturan yang digunakan manajemen PDTS KBS tidak jelas. Apalagi hingga saat ini Perusahaan Daerah Ta­ man Satwa (PDTS) KBS belum mengantongi izin sebagai Lem­ baga Konservasi (LK). “ Yang kami pertanyakan disini bersama rekan-rekan saya ini, kok sudah menjalankan aturan Perda, padahal mereka belum mengan­ tongi izin LK,” kata Miadji.

Oleh karena itu, tambah Mi­ Ant adji, pihaknya bersama lima Dua penjaga satwa mengevakuasi komodo yang ditemukan mati di Kebun orang karyawan menolak pensiun Binatang Surabaya, Senin (2/6). usia 56 tahun. Ada sekitar 27 karyawan KBS, tujuh karyawan (MPP ) selama tiga bulan. Oleh “Kemungkinan ada gangguan di antaranya memang sudah wak­ sebab itu, semua peraturan dan di situ,” kata Liang. tunya pensiun. “ Kami akan terus persyaratan untuk melakukan Menurut Liang, tidak ada menolak pensiun di usia 56 tahun, pensiun terhadap karyawan perubahan signifikan yang ter­ karena awal kami bekerja di sini telah dipenuhi semuanya. jadi pada organ komodo. Ada sisa keputusannya adalah 60 tahun “ Dari 23 orang karyawan makanan pada lambungnya dan baru pensiun,” tambahnya. yang memasuki pensiun sejak 2 saluran usus juga terlihat baik.

M i a d j i m e m a p a r k a n , Juni 2014 ini ada tiga orang yang Hatinya pun normal. Sedangkan pihaknya akan bekerja terus menolak. Mereka beralasan tetap paru-paru sulit diketahui karena seperti biasa sambil melakukan mengikuti aturan pengelola lama posisinya menempel pada daging gugatan atas keputusan mana­ yakni usia pensiun karyawan muskulus yang sistemnya berbeda jemen PDTS KBS. Dia juga su­ KBS mencapai 60 tahun. Karena dengan satwa lain. Meski demiki­ dah menyiapkan kuasa hukum pengelola KBS yang resmi seka­ an, Liang melihat ada gangguan untuk menggugat kebijakan rang PDTS KBS, maka aturan sedikit pada paru-paru. pensiun usia 56 tahun ini. pengelola baru yang harus di­ Untuk mengetahui penyebab Sementara itu Direktur Uta­ ikuti,” tambah Ratna. pasti kematian komodo, beberapa ma PDTS KBS, Ratna Achjunin­ bagian korban telah dikirim ke grum mengatakan sesuai aturan Komodo Mati patologi Fakultas Kedokteran UU, PP, dan Perda Perusahaan Sementara itu kabar tak Hewan Universitas Airlangga.

Daerah telah jelas disebutkan sedap lain juga datang dari KBS. Sedangkan darah dan cairan lam­ usia pensiun karyawan 56 ta­ Kebun Binatang itu kembali ke­ bung diserahkan kepada forensik hun. Merujuk aturan ini, PDTS hilangan seekor komodo. Direk­ Kepolisian Daerah Jawa Timur Kebun Binatang Surabaya tidak tur Operasional dan Umum guna mengetahui kemungkinan akan mengubah keputusan Perusahaan Daerah Kebun diracun. Kendati begitu, kata Li­ pensiun untuk 23 karyawan. Binatang Surabaya drh Liang ang, kemungkinan diracun sangat Apalagi keputusan pensiun Kaspe membenarkan kematian kecil, kurang dari 5 persen. tersebut sudah direkomendasi satwa dilindungi tersebut.

Kalaupun terkena racun, ke­ semua pihak yang berkepentin­ “Komodo tadi pagi ditemukan mungkinan disebabkan oleh ti­ gan di PDTS KBS, termasuk izin keeper saat bersihkan sekitar kus. “Mungkin tikus diracun oleh dari Wali Kota Surabaya. pukul 07.30,” kata Liang kepada warga kemudian masuk (area “ Dengan demikian aturan wartawan, Senin, (2 /6). komodo) dan dimakan,” ujarnya. tersebut berlaku untuk kar­ Komodo yang ditemukan Saat ini 73 ekor komodo masih yawan PDTS KBS tanpa terke­ mati itu berkelamin jantan tersisa di Kebun Binatang Sura­ cuali. Itulah mengapa kita laku­ berusia 4 tahun. Dari mikrocip baya. Tahun ini sudah dua ekor kan pensiun pada karyawan yang terpasang pada tubuh­ komodo yang mati. Namun 17 yang telah memenuhi persyarat­ nya diketahui bahwa komodo ekor anak komodo baru menetas an pensiun,” ucapnya. itu hasil penetasan pada 2010 beberapa hari lalu.

Dijelaskan Ratna, PDTS KBS lalu. Bangkai komodo langsung Liang meminta agar kematian telah melakukan sosialisasi dibawa ke ruang otopsi. komodo ini tidak dikaitkan de­ngan aturan pensiun sejak awal 2014.

Dugaan sementara, komodo konflik KBS. Menurut dia, komodo Bahkan, karyawan yang me­ mengalami sinusitis. Hal ini mati muda merupakan hal yang masuki pensiun telah dilaku­ terlihat dari adanya kemerah­ wajar. “Anak balita pun bisa mati kan Masa Persiapan Pensiun an pada rongga pernapasan. muda,” katanya. n geh

l Sambungan hal 1

sanaan K13 ini, sekolah di­ larang keras menarik biaya ke siswa, khususnya untuk membeli buku. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Men­ teri Pendidikan dan Kebu­ dayaan (Mendikbud) jauh hari lalu. Karena itu, apabila dana dekonsentrasi alias BOS buku itu kurang, sekolah yang tidak menerima BOS reguler harus rela menyediakan anggaran tersendiri untuk membeli buku.

“Prinsipnya, anggaran tersebut tidak diambil dari penarikan ke siswa,” tutur Harun saat dihubungi, Senin (2/6).

Seperti diberitakan Bhi­ rawa kemarin, pelaksanaan kurikulum 2013 (K13) secara serentak bakal dimulai awal tahun ajaran 2014-2015. Se­ jumlah anggaran untuk pem­ belian buku pun telah disiap­ kan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) buku. Sayang, tercatat ada 67 sekolah di Jatim terancam tidak menerima anggaran yang digelontorkan peme­ rintah pusat melalui dekon­ sentrasi ini. Sekolah-sekolah tersebut adalah yang selama ini menolak menerima BOS reguler dari pemerintah. Um­ umnya, sekolah-sekolah terse­ but adalah sekolah swasta yang beroperasi dengan biaya yang dikumpulkan dari parti­ sipasi masyarakat.

Harun menegaskan, sekolahsekolah yang saat ini menolak BOS reguler silakan memesan buku sesuai kebutuhan dan ke percetakan yang sudah ditentu­ kan. Tapi jika ada kekurangan, biayanya yang menanggung murni adalah sekolah. “Sekolah swastabolehmenarikbiayauntuk kegiatan sekolah ke siswa. Tapi untuk buku K13 ini, jangan sam­ pai terjadi,” wanti-wantinya.

Selama ini, lanjut Harun, pemerintah pusat sejatinya telah menyediakan anggaran untuk BOS reguler untuk semua sekolah jenjang SD dan SMP sederajat. Namun bagi sekolah yang menolak, harus siap dengan risikonya.

“Kita tetap akan usahakan semua sekolah mendapat BOS buku. Kalau ternyata masih kurang, ya itu risiko sendiri,” kata dia.

Terpisah, Kepala SMP IPH Schools Surabaya Ste­ fanus Budiyono memastikan tidak akan melakukan pung­ utan kepada siswa jika dana dekonsentrasi dari pemer­ intah kurang. Sebatas infor­ masi, IPH Schools merupakan salah satu sekolah di Sura­ baya yang menolak menerima BOS reguler dari Pemerintah Pusat. Karena itu, Budiyono mengaku siap jika sekolah yang dia pimpin nantinya harus menanggung kekuran­ gan dana untuk membeli buku kurikulum baru.

“Kami yakin kekurangan­ nya tidak banyak. Sebab, di samping siswa kami yang hanya sedikit, harga buku K13 itu kan murah. Harganya untuk SMP di Surabaya han­ ya sekitar Rp 7 ribu sampai Rp 11 ribu,” tutur dia.

Sekolah Inklusif Tidak hanya sekolah reg­ uler, pelaksanaan K13 ini juga akan diikuti oleh sekolah inklusif. Sayang, hingga saat ini belum ada ketentuan jelas apakah sekolah inklusif yang memiliki siswa berkebutuhan khusus tuna netra bakal men­ erima buku Kurikulum 2013 berhuruf braille.

Misalnya di SMAN 10 Sura­ baya, di sekolah tersebut telah memesan buku Kurikulum 2013 untuk siswa. Jumlahnya sekitar 420 buku. Namun, semuanya merupakan buku siswa reguler atau normal. “Kami pesan sekitar 420 buku. Sebanyak 10 persen diletakkan di perpustakaan, sisanya dibagikan kepada siswa,” kata Kepala SMAN 10 Sukron.

Karena SMAN 10 memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna netra, Sukron mengaku bakal memodifikasi buku Kurikulum 2013 men­ jadi berhuruf braille. Sebab, penyedia buku tidak me­ nyediakan buku kurikulum baru dengan huruf braille.

Modifikasi ini akan dilakukan sendiri dengan melibatkan guru-guru di sekolah dan guru pendamping. Jika tahun ajaran 2014/2015 dimulai se­ mentara modifikasi buku be­ lum selesai, SMAN 10 bakal menyediakan guru untuk membacakan dalam proses belajar mengajar. n tam

Belum Ada Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye Pilpres l Sambungan hal 1

“Hingga detik ini belum ada (kepala daerah dan wakil kepala daerah) yang mengajukan cuti kampanye pilpres. Jika nanti ada ya langsung kita proses izin cutinya,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto, Senin (2/6).

Menurut dia, izin cuti kampanye ini sangat penting agar kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melang­ gar peraturan yang ada. Jika ketahuan ikut kampanye, sedangkan kepala daerah tersebut tidak izin cuti sanksi tegas siap menanti.

Dijelaskannya jika surat pen­ gajuan cuti yang diajukan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Gubernur Jatim telah di­ terima Biro Administrasi Umum, prosesnya tidak membutuh­ kan waktu lama. Suprianto me­ negaskan, hanya membutuhkan tidak sampai tiga hari surat izin cuti sudah bisa turun.

Untuk Sabtu dan Minggu atau hari libur, kepala daer­ ah dan wakil kepala daerah diperbolehkan ikut kampa­ nye tanpa mengantongi izin cuti. Namun harus menang­ galkan semua fasilitas yang diberikan negara seperti kendaraan dinas ataupun fasilitas lainnya.

“Surat izin cuti itu harus kami terima sebelum hari ‘H’ ia cuti. Contohnya, dalam su­ rat tersebut dia (kepala dae­ ran dan wakil kepala daerah) mengajukan cuti pada 10, 11 dan 12 Mei. Namun surat itu baru sampai ke pemprov pada 11 Mei, maka izin cuti yang kita berikan pada 11 dan 12 Mei. Sedangkan pada 10 Mei tidak dapat izin,” paparnya.

Sementara itu, Komisio­ ner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizki­ yansyah, mengatakan, pada

prinsipnya kepala daerah bisa menjadi juru kampanye pada pilpres nanti. Namun, KPU mengingatkan agar para kepala daerah menaati aturan dan mengikuti meka­ nisme yang ada.

“Prinsipnya ada dua aturan, semua pejabat yang akan ikut kampanye harus izin di luar tanggungan neg­ ara. Kemudian mereka tak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Ferry.

Dalam UU Pilpres No 42 Tahun 2008, pada pasal 42 telah diatur soal mekanisme cuti tersebut. Disebutkan, kampanye yang mengikut­ sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggu­ nakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan pe­ rundang- undangan, dan menjalani cuti kampanye.

UU juga sudah menegas­ kan, tak sembarangan para pejabat tersebut megnaju­ kan cuti. Cuti yang dimak­ sud dengan memperhatikan keberlangsungan tugas pe­ nyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerin­ tahan daerah.

Dalam UU Pilpres juga su­ dah memberi peringatan ke­ pada struktur birokrasi untuk tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Secara eksplisit, pada pasal 41 ayat (5) mengatur PNS yang menjadi juru kampanye.

“Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara”. n iib

Antusias Belajar Budaya, Was-was Kenakan Kebaya dan Beskap l Sambungan hal 1

senang bisa belajar budaya Indonesia di kampus Unitomo. Apalagi, dirinya di­ minta memakai pakaian dan memaink­ an permainan tradisional. “Meskipun awalnya kurang nyaman dan takut lepas saat dipakai, kami tetap suka model baju ini,” tutur Catrin.

Catrin mengaku, selama belajar di Surabaya, dia mengenal banyak hal mengenai kebiasaan asli dan cara hidup orang Indonesia. Dia juga mengaku

mulai bisa mengenal bahasa Indonesia, traditional food, clooting (pakaian), dan permainan tradisional. “Permainannya seru-seru. Kami senang bermain den­ gan teman-teman di sini” katanya.

Koordinator Acara Cross Cultural Understanding Program with The Students of Oklahoma dan Fakultas Sastra Unitomo Adi Hasan meng­ atakan, kedatangan para mahasiswa dari negeri Paman Sam ini merupakan kali kedelapan sejak 2007 lalu. Ren­ cananya, mereka akan lama tinggal

di Jatim khususnya di Surabaya untuk belajar budaya Indonesia. “Sejak awal mereka sangat antusias belajar budaya Indonesia,” katanya.

Sementaraitu, Ketua Prodi Sastra Inggris Unitomo Ani Cleta Yuliastuti menambahkan, lima mahasiswa dari Oklahoma State University, AS itu akan tinggal lama di Surabaya untuk belajar budaya Indonesia. Dengan de­ mikian, dia pun berusaha menyambut mahasiswa ini dengan berbagai budaya asli Indonesia.

Dia menjelaskan, jadwal lima maha­ siswa Oklahoma ini di Unitomo selama dua hari. Pada hari pertama mereka diajak belajar angklung, membatik, main pathil lele, engkle, sampai mer­ acik gado-gado. Kemudian, hari kedua dilakukan diskusi bersama antara mahasiswa Unitomo dengan lima ma­ hasiswa asing tersebut. “Kami ingin pengetahuan lima mahasiswa Oklaho­ ma ini tentang budaya Indonesia men­ jadi lengkap. Tidak sepotong-sepotong,” ujar Kaprodi perempuan ini.*

UTAMA

12

Selasa Pon, 3 JUNI 2014

Jumlah DPT Pilpres Kota Madiun Diprediksi Turun

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR Rapat Kerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan Di Novotel Hotel, Surabaya

Madiun, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres), sekitar tanggal 7-9 Juni mendatang. Kemungkinan DPT di Kota Madiun diprediksi akan turun hingga jika dibandingkan DPT Pileg lalu.

Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi saat membuka Rapat Kerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang diselenggarakan Diskanla Provinsi Jawa Timur, di Novotel Hotel, Senin (2/6).

Kontrak Kinerja Pacu Produksi Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim melangsungkan Kontrak Kinerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya memacu produksi perikanan dan kelautan, diantaranya perikanan budidaya untuk bisa berkontribusi dalam tingkat nasional.

S

ekdaprov Jatim, Dr H Sukardi juga mengatakan, adanya target produksi yang cukup tinggi dari KKP RI, maka diharapkan seluruh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program dan kegiatan agar mendukung target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja perikanan budidaya. “Setiap Kabupaten/Kota mempunyai target produksi sesuai dengan kemampuan yang dihasilkan,” kata Sekdaprov Jatim dalam Rapat Kerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang diselenggarakan Diskanla Provinsi Jawa Timur, di Novotel Hotel, Senin (2/6).

Dalam rapat kerja, Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi menekankan kedepan masih banyak tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan dan kelautan yaitu pemberdayaan kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dimulai kegiatan berbasis kinerja yang kemudian dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, peran sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan semua program yang sudah direncanakan. “Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta terus berkomitmen memberi manfaat pada pembangunan perikanan dan kelautan maka kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim terus melakukan penguatan produk dalam negeri khususnya perikanan, guna menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Hal ini penting karena jika AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal.

Selain itu, lanjut Sukardi, perbaikan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi terus dikembangkan, serta perlindungan terhadap komoditi pokok Jatim, seperti produk pertanian dan perikanan agar bisa bersaing di pasar bebas. “Perlindungan terhadap komiditi pokok Jatim akan terus kami jaga, karenanya daya saing perlu diperkuat melalui sinergitas dari hulu sampai hilir,” terangnya.

Sebelumnya, kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian regional dan Nasional. Salah satu indikatornya adalah kontribusi sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB Jawa Timur pada triwulan I tahun 2014 adalah sebesar 1,75 persen.

Kadiskanla Jatim, Ir Heru Tjahyono MM mengatakan, keberpihakan serta dukungan yang diberikan pada sektor perikanan dan kelautan merupakan amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi. Hal itu baik dilakukan para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat

pusat maupun daerah.

“Penyelenggaraan program atau kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel, serta transparan. Sehingga, output dan outcome bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, tujuan diselenggarakannya rapat kerja itu, diantaranya mengevaluasi terhadap program prioritas perikanan dan kelautan seperti halnya beberapa kesepakatan yang merupakan komitmen bersama Kabupaten/Kota, yaitu pencapaian target prodfuksi tahun 2015-2019.

“Selain itu, perlunya sinergi sektor hulu dan hilir dalam pembangunan perikanan dan kelautran di Jatim dan meningkatkan hubungan juga mensingkronisasikan pembagian kewenangan tugas peran antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota maupun swasta,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Pesisir dan Lautan Dirjen KP3K KKP RI, Ir M Eko Rudianto M Bus IT mengatakan, rapat kerja yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim akan menghasilkan rumusan agar produk perikanan dapat masuk pada salah satu dari kebutuhan sembilan bahan pokok.

Sekedar diketahui, rapat kerja itu diikuti peserta yang terdiri dari Kepala Diskanla Kabupaten/Kota se Jatim, 7 UPT Pusat dan jajaran Diskanla Jatim. Sedangkan narasumber berasal dari pakar budidaya Dr Made L Nurjana, Biro Perencanaan KKP RI sekaligus pemantau capaikan kinerja program prioritas di Jatim, dan Bappeda Jatim. Q rac*

Saat ini, KPU maumasih tahap pemutapun Panitia Pemunguhiran data,”kata Kotan Suara (PPS) misioner KPU Kota masih melakukan peMadiun, Kokok Heru mutakhiran data pemiPurwoko, kepada warlih yang terdaftar tawan, Senin (2/6). dalam Daftar Pemilih Menurutnya lagi, Sementara Hasil Perjumlah pemilih yang baikan (DPSHP) . terdaftar dalam DPKomisioner KPU SHP mengalami penKota Madiun, Kokok ingkatan dibanding Heru Purwoko, mengaPileg, 9 April lalu. takan, finalisasi DPT Yakni sebanyak Kokok Heru Purwoko Pilpres 9 Juli 2014 di 145.320 orang. Namun tingkat Panitia Pemungutan jumlah tersebut, dimungkinkan Suara (PPS), akan ditetapkan mengalami penurunan dalam pada tanggal 3-4 Juni. Sedangkan DPSHP Pilpres, karena adanya di tingkat Panitia Pemilihan Ke- pengurangan jumlah pemilih. camatan (PPK), penetapannya “Dimungkinkan ada pengurandijadwalkan tanggal 5-6 Juni. gan. Karena ternyata, disamping “Untuk tingkat PPS, tanggal 3- ada pemilih baru, dari pusat juga 4 Juni. Kalau tingkat PPK, tang- ada ganda K1. Yang itu harus gal 5-6 Juni. Kalau sekarang dibersihkan, Sehingga data ini

mengurangi, walaupun sebenarnya ada tambahan yang signifikan dari Lapas. Kalau Lapas, waktu Pileg ada 1300 orang, kalau Pilpres ini ada tambahan 200 orang. Jadi disana nanti jumlah pemilihnya ada sekitar 1.500 orang,”jelas Kokok.

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPSHP Pilpres 2014, papar Kokok, mengacu pada jumlah DPT Pileg 2014, ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Disamping itu juga diperoleh dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, namun menggunakan KTP, serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dari pemilih TPS lain.

“Dari 145.320 pemilih yang terdaftar dalam DPSHP Pilpres 2014 itu, rinciannya 40.941 pemilih di Kecamatan Kartoharjo, 43.700 di Kecamatan Manguharjo, serta 60.679 pemilih di Kecamatan Taman. Dari jumlah itu, jumlah pemilih laki-lakinya sebanyak 69.525 orang sedangkan perempuan 75.795 orang,” pungkas Kokok. Q dar.mb2

Pengungkapan Kasus Korupsi Mandul Kepala Kejari Blitar Diminta Mundur Kabupaten Blitar, Bhirawa Banyaknya kasus korupsi di Blitar yang berhenti dan tidak jelas penanganannya, ratusan massa Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) nglurug Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Senin (2/6) kemarin. Mereka mendesak agar Kepala Kejari Blitar mundur dari jabatannya.

Massa KRPK tba di kantor Kejari Blitar pukul 10.00 WIB, koordinator aksi, Trianto mengatakan banyak kasus hukum yang diselesaikan secara tidak adil, dimana para penegak hukum diduga memiliki peran ganda sebagai mafia hukum secara tidak kasat mata.

“Merekalah yang merusak sistem hukum, sehingga hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau yang berkonflik,” teriak Trianto.

Lanjut Trianto dengan adanya kejadian tersebut justru menjadi diskriminatif dan memihak kepa-

da yang kuat atau yang berkuasa.

Untuk itu masa menuntut agar Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, TR Silalahi segera dicopot dari jabatannya. “Harus diganti dengan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru dan tegas tidak memihak siapapun termasuk para pejabat Koruptor,” tegasnya.

Dikonfirmasi hal ini kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri

Blitar, Yudi Istono mengaku selama ini setiap kasus korupsi yang dilimpahkan ke Kejari Blitar sudah diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami terbuka dengan berbagai masukan masyarakat, bahkan kami juga meminta masyarakat tetap memantau kinerja Kejari dalam penuntasan kasus-kasus Korupsi,” kata Yudi Istono. Q htn

Ratusan massa KRPK saat akan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dengan menggunakan truck terbuka.

Hartono/Bhirawa

DINAS KESEHATAN (DINKES) JATIM

Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim 2014

Dinkes Jatim Rancang Pembangunan Kesehatan Terpadu Upaya Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dalam membangun kesehatan terpadu sudah tidak diragukan lagi. Melalui Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim tahun 2014 yang diikuti oleh seluruh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se Jatim, UPT Dinkes Prov Jatim dan UPT Vertikal diharapkan dapat mensinergikan arah kebijakan dalam membangun kesehatan terpadu di Jatim.

“

Saya optimis acara Rapat Koordinasi Kebi jakan Pembangunan Kesehatan selama tiga hari mulai tanggal 1-3 Juni di Kabupaten Malang akan menghasilkan langkah kongkrit dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Jawa Timur,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono saat ditemui di acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim tahun 2014 dengan tema ‘Penguatan Koordinasi Sinergisme dan Pemahaman Tentang Kebijakan Pembangunan dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pembangunan Kesehatan di Jatim’, Minggu (1/6) kemarin.

Harsono mengungkapkan, dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dinkes Jatim bersama dengan Dinas kabupaten/kota, Direktur RSUD, UPT Dinkes Prov Jatim dan UPT Vertikal bersama-sama membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan, seperti: pembahasan pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas melaui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dalam PP Nomer 32 tahun 2014 yang belum dipahami oleh pembina dan petugas kesehatan.

Pembahasan regionalisasi sistem rujukan yang belum berjalan secara maksimal. Pembahasan wacana revisi UU 32 tahun 2004 ten-

Antusias peserta mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim tahun 2014.

dr. Harsono dan Ketua Adinkes Pusat foto bersama dengan Pengurus Adinkes Jatim yang Baru dilantik pada acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

MoU antara Dinkes dengan Telkom terkait paket kerjasama jaringan internet untuk program BPJS.

tang otonomi daerah. Pembahasan belum adanya panduan teknis untuk pemanfaatan pajak rokok. Pembahasan penurunan angka kematian ibu dan bayi sebagai program MDG’s, dan pembahasan pelaksanaan Health Award untuk daerah kabupaten/kota yang berprestasi dalam meningkatkan derajat kesehatan. ‘’Isu-isu strategis ini yang akan kita bahas dan diselesaikan bersama dengan mengandeng Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Direktur RUSD seluruh Jatim, UPT Dinkes Prov Jatim dan UPT Vertikal’’ terangnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Ngawi ini menuturkan, dalam membangun kesehatan terpadu di Jatim, Dinkes Jatim tidak dapat melakukannya sendiri melainkan diperlukan kerjasama dengan banyak pihak atau stakeholder.

Banyak mitra kerja yang akan digandeng dalam mewujudkan pembangunan kesehatan terpadu, salah satunya dengan berkoodinasi dan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Direktur RSUD se Jatim UPT Dinkes Prov Jatim dan UPT Vertikal.

‘’Bekerjasama dengan beberapa mitra kerja tersebut sangat mutlak dilakukan hal ini dikarenakan instansi dan lembaga tersebut mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan di masing-masing daerah dan rumah sakit yang dipimpinnya,’’ paparnya. Harsono berharap kedepan dengan adanya Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan dapat mempercepat terlaksananya pembangunan kesehatan terpadu di Jatim. Selain itu dapat mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang menghambat dalam pembangunan kesehatan di Jatim, seperti perbaikan sistem rujukan, sarana dan prasarana dan pelayanan. ‘’Saat ini masalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan cara cepat dan tepat dalam mengatasinya,’’ katanya dengan nada mantap ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim DR Akhmad Sukardi MSi mengaku, pihaknya mendukung penuh upaya Dinkes Jatim dalam melaksanakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Menurutnya, dengan diadakannya Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota guna mempercepat pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014. ‘’Saya yakin dengan diadakannya Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan akan mampu menelorkan solusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Jatim,’’ yakinnya.

Kedepan Sukardi meminta, sebagai leader kesehatan di provinsi, Dinas Kesehatan Jatim diharapkan mampu berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan

bersama-sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam melakukan identi-kasi masalah, hambatan, dan tantangan, untuk menyusun strategi dan upaya yang komprehensif sesuai kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing.

Dinkes Jatim Berikan Penghargaan Beberapa penghargaan diberikan Dinkes Jatim kepada Kabupaten/kota yang berhasil mencegah penularan malaria. Sertivikasi eliminasi malaria diberikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim DR Akhmad Sukardi Msi kepada Kepala Dinas Kesehatan di 34 Kabupaten/ kota. Sedangkan untuk empat kota lainnya belum mendapatkan sertivikasi eliminasi ma-

Sekda Prov Jatim menyerahkan Sertifikat eliminasi malaria kepada Kepala Dinas Kesehatan KabKota.

laria seperti Madiun, Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi akan diusulkan untuk mendapatkan sertivikasi eliminasi malaria.

Tidak hanya sertivikasi eliminasi malaria yang diberikan Dinkes Jatim kepada Bupati dan Walikota, akantetapi dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim tahun 2014, Dinkes Jatim juga membentuk susunan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Jatim baru.

Untuk menyemarakkan Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim tahun 2014 Dinkes Jatim juga mengumumkan nama-nama peserta yang masuk dalam lomba pemilihan tenaga kesehatan (Nakes) teladan. Q dna*

PESERTA LOMBA PEMILIHAN NAKES TELADAN NO

NAMA

KATEGORI

KAB/KOTA

PUSKESMAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dr. Yuni Verosita dr. Yulia Fatma Wardani drg. Tutut Prihantini dr. Siti Nurfaida dr. Lolita riamawati Agus Prayitno, Amd, Gz Dody Arista Nugraha, Amd.Gz Fibria Dhian Ikawati, Amd.Gz Markhamah, Amd. Gz F. Herlambang Siti Susilawati, Amd.Kl Purwaningsih Setyawati, SKM Ike Mairina, Amd.KL Randhi Kurniawan, S.Farm Reni Susanti, AMAK Nurus Syamsiah, Amd.Keb Sri Purwati Wasiska Suryaningrum,SST Supriyanto, S.Kep Aan Nurdiyanto, A.Md.Kep

Tenaga Medis Tenaga Medis Tenaga Medis Tenaga Medis Tenaga Medis Tenaga Gizi Tenaga Gizi Tenaga Gizi Tenaga Gizi Tenaga Gizi Tenaga Kes. Masyarakat Tenaga Kes. Masyarakat Tenaga Kes. Masyarakat Tenaga Kes. Masyarakat Tenaga Kes. Masyarakat Tenaga Keperawatan Tenaga Keperawatan Tenaga Keperawatan Tenaga Keperawatan Tenaga Keperawatan

Situbondo Pacitan Lumajang Ponorogo Surabaya Situbondo Malang Pacitan Pasuruan Sidoarjo Madiun Jombang Tuban Malang Magetan Pamekasan Madiun Sampang Banyuwangi Surabaya

Mlandingan Wonokarto Klakah Badegan Sememi Arjasa DAU Gemaharjo Keraton Tarik Mlilir Pulo Lor Kerek Sumber Pucung Panekan Palengan Geger Jrangunan Singojuruh Peneleh