Harian Bhirawa Edisi 3 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Tanpa kebijakan Gubernur mungkin hasilnya tidak sebaik ini. Pemberdayaan masyarakat benar-benar bagus. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI Lily S Sulistyowati

Jumat Kliwon, 3 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

3 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 06.00 - 10.00 - 16.00

Launching Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 dan Membuka Porsenida Korpri di Kantor Gubernur Jl Pahlawan 110 Surabaya Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Gedung Negara Grahadi Membuka Pasar Seni di JX International Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 06.00

Menghadiri Launching Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 dan Membuka Porsenida Korpri di Kantor Gubernur Jl Pahlawan 110 Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.00

- 14.00

Menghadiri Launching Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 dan Membuka Porsenida Korpri di Kantor Gubernur Jl Pahlawan 110 Surabaya Rapat Kesiapan Kunjungan Kerja Presiden dan Wapres di Ruang Rapat Bappeda Jatim

Persyaratan Teknis Terpenuhi, Sertifikat Sudah Terbit Sumenep, Bhirawa Bandara Trunojoyo Sumenep sudah mengantongi sertifikat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sertifikat itu terbit tertanggal 9 September 2014.

Kepala Satuan Kerja Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto mengatakan sesuai aturan dengan dikantonginya sertifikat itu berarti bandara milik pemkab setempat sudah siap menjadi bandara komersil karena persyaratannya sudah terpenuhi.

“Semua persyaratan teknis untuk menjadi bandara komersil sudah terpenuhi dengan adanya sertifikat itu,” kata Dwi Ariyanto di ruang kerjanya, Kamis (2/10).

 ke halaman 11

Gubernur Optimistis RAPBD Jatim 2015 Disahkan 10 November Kakak Muhaimin Resmi Jabat Ketua DPRD Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo optimistis pengesahan RAPBD Jatim 2015 sebesar Rp 21,9 triliun tepat pada 10 November 2015 ini. Alasannya, karena pimpinan definitif sudah dilantik dan dipastikan pada minggu kedua Oktober 2014 pembahasan RAPBD 2015 oleh komisi-komisi sudah dimulai.

‘’Saya optimistis pengesahan RAPBD Jatim 2015 seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10 November 2015. Ini karena pimpinan dewan sudah dilantik secara definitif,’’ tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo yang ditemui usai pelantikan pimpinan DPRD Ja-

tim periode 2014-2019 definitif, Kamis (2/10).

Ditambahkannya, jika RAPBD 2015 pengesahannya dilakukan tepat waktu maka akan mendapat reward dari pusat berupa DAK (Daftar

BPJS Ketenagakerjaan Percepat Kepesertaan PNS syamsul/bhirawa

Kepala Satuan Kerja Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto menunjukkan sertifikat Bandara Trunojoyo Sumenep, Kamis (2/10).

Investasi Rp 3 T, Tonasa Siap Ekspansi ke Sorong

Pemprov, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan mempercepat kepesertaan untuk kalangan PNS di lingkungan Pemprov jatim. Jika sudah tuntas, sasaran berikutnya adalah pegawai non PNS, tenaga outsourcing dan seterusnya ke

perusahaan-perusahaan sektor formal dan non formal.

“Sekarang masih dalam proses yang mengarah pada transisi, yaitu terdaftarnya kepesertaan dikhususkan untuk PNS di lingkungan Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim,” kata Wakil Gubernur Jatim Drs H

Makassar, Bhirawa Mahalnya harga semen di Indonesia Timur terutama Papua membuat manajemen PT Semen Tonasa, anak perusahan PT Semen Indonesia berencana membangun pabrik semen di Sorong, Papua Barat. Pembukaan pabrik ini menjadi agenda utama perusahaan di bawah payung holding group PT Semen Indonesia.

Dirut PT Semen Tonasa Andi Unggul Attas menjelaskan harga semen di Papua bisa mencapai Rp 1,6 juta per sak. Kondisi ini sedikit banyak menghambat pembangunan infrastruktur di sana.

 ke halaman 11

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf berjabat tangan dengan para peserta Rakor BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di ruang rapat Bappeda Provinsi Jatim, Kamis (2/10).

Suka Pakai Batik BATIK, warisan budaya Indonesia yang begitu dikagumi oleh semua kalangan masyarakat. Tak terkecuali dunia internasional.

Filosofi yang terkandung dan berbagai ragam corak yang estetis membuat seseorang yang memakainya menjadi bangga.

Seperti halnya Kaori Morohira. Perempuan asal Jepang ini baru sebulan tinggal di Surabaya. Beberapa perguruan tinggi dan sekolah dia datangi untuk berbagi ten-

 ke halaman 11

Saifullah Yusuf saat membuka Rakor Persiapan Kepesertaan Pegawai Negeri Sipil dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat utama Bappeda Provinsi Jatim, Kamis (2/10).

Wagub yang biasa disapa Gus Ipul itu menambahkan, disasarnya PNS agar ikut dalam kepesertaan BPJS karena lebih mudah. Alasannya sudah ada struktur dan alokasi, jadi tinggal percepatan proses kepesertaan.

Kendati demikian, Gus Ipul juga tak menampik bila sebagian PNS ada yang menolak program pemerintah ini. Untuk itu, ia berharap BPJS Ketenagakerjaan harus berbenah agar masyarakat lebih mengenal dan dapat menerima keberadaannya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kantor Wilayah Jatim Rizani Usman mengatakan, Jatim menjadi pionir untuk program ini, sehingga kepesertaannya segera didaftarkan. Persyaratannya dengan membayar iuran yang

 ke halaman 11

2014, Keringanan Pajak Kendaraan Distop Pemprov, Bhirawa Menjelang peringatan HUT Jatim pada 12 Oktober 2014, Pemprov Jatim tidak menerbitkan Pergub tentang Insentif dan Keringanan Pajak Daerah.

Padahal, setiap tahunnya pemprov selalu memberikan ‘kado’

bagi masyarakat Jatim berupa pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Kapan-kapan saja kita adakan pemutihan lagi. Untuk tahun ini tidak,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kamis (2/10).

Menurut Pakde Karwo, kalau

tiap tahun diadakan pemutihan, bukan pembelajaran yang baik bagi warga Jatim, khususnya dalam hal kesadaran membayar pajak. “Tiap tahun diadakan pemutihan, nanti lama-lama

 ke halaman 11

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Pelantikan lima pimpinan DPRD Jatim periode 2014-2019 definitif di Gedung DPRD Jatim, Kamis (2/10). Pelantikan dihadiri Gubernur Jatim dan pejabat dari TNI, Polri, perwakilan negara sahabat hingga masyarakat sipil.

Tokoh Pendidikan Berkumpul Bahas Pergub Jatim Dindik Jatim, Bhirawa Tokoh-tokoh pengamat pendidikan berkumpul di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kamis (2/10) kemarin. Mereka datang untuk ambil bagian dalam merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Beberapa pembahasan yang menjadi sorotan ialah mengenai pendidikan karakter, pendidikan vokasi dan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu, dalam rancangan Pergub ini juga akan menyertakan pondok ramadan sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah.

Pengamat pendidikan Prof Anita Lie memberikan sejumlah kritik mengani isi dalam draft Pergub tersebut. Salah satunya ialah seputar pendidikan karakter yang masih menjadi tanggung jawab guru dan materi keagamaan saja. Padahal, berbicara karakter yang mengambil nilai-nilai keagamaan merupakan kewajiban semua guru di semua sekolah, baik berbasis agama maupun tidak. “Jadi, bukan guru agama saja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Semua guru mata pelajaran harus ikut menanganinya,” katanya setelah mengikuti jaring aspirasi di Kantor Dindik Jatim.

Tidak hanya itu, lanjut dia, penanganan pendidikan vokasi juga dinilai belum konsisten. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kadang-kadang mendapat dukungan dari pemerintah. Namun, tak jarang juga diabaikan. Sikap inkonsisten inilah yang harus diluruskan kembali. “Sekarang

 ke halaman 11

Seni Membatik Masuk Kurikulum SMP Tulungagung

Bisa Praktik Langsung, Targetnya Bantu Siswa Mengenali Warisan Budaya Setiap 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009. Pejabat dan masyarakat pun diminta mengenakan batik setiap tanggal tersebut. Apa yang dilakukan Tulungagung menarik, agar siswa mencintai kekayaan bangsa ini, seni membatik telah masuk kurikukum sekolah.

Wiwieko, Tulungagung Kaori Morohira

Sentil..  Bupati tegur PU Pengairan soal sampah  Makanya kerja, kerja dan kerja  Perppu berpeluang batalkan UU Pilkada  Sekaligus jadi tren, tak cocok dengan DPR bisa buat Perppu  Pagar sekolah roboh, dua tewas  Pagar saja tak terurus, katanya pendidikan dapat alokasi besar?

Tak banyak yang tahu, ternyata seni membatik telah menjadi materi pelajaran wajib dan masuk kurikulum pengajaran/pendidikan di SMP Negeri 3 Tulungagung sejak empat tahun terakhir. Upaya itu dilakukan agar budaya dan keberadaan perajin batik tetap eksis.

“Kami mengadopsi materi kesenian batik tulis kepada para siswa karena tren populasi perajinnya yang terus menurun,” kata Gurun Seni Budaya, Anam Wahyudiono di sela kegiatan praktikum membatik di salah satu ruang kelas VII SMPN 3

Tulungagung, Kamis (2/10).

Ia mengaku tidak memiliki target muluk dengan dimasukkannya materi pelajaran batik tulis dalam kurikulum pendidikan di sekolahnya.

Selain memang memiliki pengetahuan tentang kerajinan membatik untuk diajarkan pada siswa didik di sekolah, Anam mengatakan pihaknya sementara hanya ingin memperkenalkan warisan seni budaya daerah dan menjadi ikon produk nasional tersebut.

 ke halaman 11

Siswi di Tulungagung belajar membuat sketsa aneka motif batik. Agar mencintai warisan budaya, SMPN 3 Tulungagung memasukkan seni membatik menjadi pelajaran wajib dan masuk dalam kurikulum sekolah.

SURABAYA

2

Jumat Kliwon 3 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, Lily S Sulistyowati, di ruang kerja Gubernur.

iib/bhirawa

Layanan Kesehatan Jatim Dipuji Kemenkes Pemprov, Bhirawa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memuji berbagai macam program pembangunan dan peningkatan layanan kesehatan yang dilaksanakan Pemprov Jatim. Salah satuyang mendapat apresiasi khusu oleh Kemenkes adalah program sosialisasi (promotif) cara hidup sehat dan program pencegahan (preventif) penyakit.

Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, Lily S Sulistyowati menuturkan, Kemenkes telah melakukan peninjauan dan penilaian terhadap fasilitas dan standar pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dan ponkesdes (pondok kesehatan desa) di Jatim, khususnya di daerah terpencil. Dan hasilnya sangat memuaskan.

“Kami telah mendatangi puskesmas dan ponkesdes di Balongsari Surabaya, Nganjuk, Bondowoso, Mojokerto dan beberapa tempat lainnya. Ternyata fasilitas dan standar pelayanannya sudah bagus.

Sosialisasi yang dilakukan bidan dan perawat dibantu kader PKK kepada warga setempat tentang cara hidup sehat dan pencegahan penyakit juga baik,” puji Lily, saat

PANGGUNG BIROKRASI

BF Sutadi Masih Dikendaki DPP Jadi Ketua DPC Gerindra Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Pengunduran diri BF Sutadi dari kursi ketua DPC Gerindra Surabaya, ternyata belum direspon DPP.Bahkan muncul sinyalemen DPP yang saat ini dipimpin langsung Parbowo Subianto bakal menolak pengunduran diri mantan birokrat kota Surabaya ini.

“Setelah ketua umum dipegang langsung oleh bapak sendiri (Prabowo-red), situasi DPP memang menjadi lain, karena beliau sendiri yang akan mengendalikan partai Gerindra, dan kondisi sekarang ini, sosok BF Sutadi masih dianggap layak memimpin DPC Surabaya,” ucap Irwan Sekretaris Gerakan Indonesia Baru (GRIB) Jatim.

Tidak hanya itu, Irwan juga masih yakin bahwa tak satupun kader DPD Gerindra Jatim yang bisa dianggap layak menggantikan posisi BF Sutadi karena sudut pandang Ketua Umum yang sekarang (Prabowo Subianto-red) sudah berbeda, sejak partainya tidak mampu menjadi pemenang di Pilpres bulan lalu.

“Pasca Pilpres bulan lalu, bapak (Prabowo-red) lebih serius membangun partai kedepan sampai-sampai beliau bersedia menjadi ketua umum, dan Jatim menjadi target awal terutama wilayah Kota Surabaya, dan saya melihat posisi BF Sutadi masih kan dipertahankan,” jelasnya.

Memang sejak Sutadi mengirim surat pengunduran diri ke DPP, telah banyak muncul nama kader Gerindra yang mencoba untuk menggantikan posisi Sutadi di DPC. Tiga nama kandidat untuk menduduki posisi Ketua DPC yang telah muncul adalah M. Sholeh, Abdul Halim (Anggota DPRD Jawa Timur) dan H. Abdul Malik Wakil Q gat Ketua DPD Gerindra Jatim.Q

beraudiensi dengan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, di ruang kerja Gubernur, Kamis (2/10).

Lily mencontohkan, salah satu buah keberhasilan kebijakan gubernur benar-benar dirasakan timnya,ketika berkunjung ke salah satu desa di Mojokerto. Di desa tersebut, timnya terkesan saat meninjau pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dmam berdarah (DB).

“Kami melihat desa percontohan untuk desa bebas jentik, di sana setiap hari Jumat dilakukan pengambilan sampel jentik secara acak di rumah-rumah penduduk, dan hasilnya benar-benar nol Jentik.

Masyarakat yang kami ajak ngobrol pun sangat sadar bahaya DB, mereka rutin membersihkan desanya dari jentik untuk mencegah penyakit DB,” katanya.

Secara umum, lanjutnya, Kemenkes melihat dampak Pergub tentang Demam Berdarah benarbenar efektif. “Tanpa kebijakan Gubernur mungkin hasilnya tidak sebaik ini. Pemberdayaan masyarakat benar-benar bagus. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain,” ujarnya.

Selain itu, Lily juga mengapre-

siasi langkah Pakde Karwo yang mencanangkan Jatim bebas pasung.

Melalui pencanangan ini, peran puskesmas semakin dioptimalkan agar penderita gangguan jiwa lebih cepat sembuh, puskesmas juga menerima rujukan balik penderita gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau RS lainnya.

“Kami akui langkah Gubernur yang membuat SK bebas pasung, termasuk mengoptimalkan peran puskesmas yang menangani pasien gangguan jiwa. Jarang sekali ada puskesmas yang menerima pasien gangguan jiwa. Kemudian, ini juga mendukung program Kemenkes.

Kami harap kedepan makin ditingkatkan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakde Karwo mengatakan, program promotif dan preventif memang menjadi fokus utama penguatan aksesibilitas kesehatan. Oleh sebab itu, pihaknya terus membangun berbagai akses kesehatan di seluruh desa/kelurahan dengan membangun Ponkesdes, Pustu Gawat Darurat, Puskesmas Rawat Inap Standar, dan Rawat Inap Plus, serta fasilitas-fasilitas Q iib kesehatan lainnya.Q

5.267 Pelamar CPNS Ikuti TKD Pemkot, Bhirawa Sekitar 5.267 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkot Surabaya formasi umum tahun 2014 akan menjalani tes kompetensi dasar (TKD) pada 6-11 Oktober mendatang di aula SMKN 5.

Tes tersebut merupakan fase krusial yang harus dilalui setelah sebelumnya sudah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya, Mia Santi Dewi menuturkan, mulanya pelamar CPNS yang mendaftar melalui website panselnas untuk instansi Pemkot Surabaya sebanyak 9.301 orang.

Dari jumlah tersebut, yang datang untuk pemberkasan sebanyak 6.247 orang. 980 di antaranya dinyatakan tidak boleh mengikuti tes karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan.

Menurut Mia, kebanyakan penyebab gugurnya 980 orang tersebut dikarenakan ijazah atau disiplin ilmu tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. ‘’Jadi 5.267 itu jumlahnya sudah fix karena sudah melalui proses sinkronisasi data dari panselnas,” katanya, Kamis (2/10).

Terkait TKD, materi yang diujikan meliputi tiga unsur, yakni wawasan kebangsaan, intelegensi/pengetahuan umum dan karakteristik pribadi.

Para peserta akan mengerjakan semua soal dengan metode CAT (computer assisted test).

Dalam proses pengerjaan soal, peserta tidak perlu membawa alat tulis karena soal dan jawaban seluruhnya tertera dan dikerjakan dengan komputer. Hasilnya pun langsung terkoneksi dengan server secara realtime sehingga nilai bisa diketahui setelah tes.

Mia menekankan bahwa materi soal dan pengawasan selama tes menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kapasitasnya selaku anggota panselnas.

Sementara, pemkot hanya bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana. Untuk TKD kali ini, pemkot men-support 220 unit komputer, dengan rincian 200 komputer akan digunakan untuk tes dan 20 lainnya disiapkan sebagai cadangan.

Dia menambahkan, tiap hari akan ada lima sesi. Masing-masing sesi diisi oleh 200 peserta tes. Dengan kata lain, per hari sebanyak 1.000 orang akan mengikuti TKD. Untuk mengawasi pelaksanaan tes, pemkot memasang CCTV di tujuh titik, baik di ruang tes maupun ruang registrasi. Selain untuk alasan keamanan, pemasangan CCTV ini guna menjamin tes berjalan secara transparan. Nantinya, setiap gerak-gerik peserta akan dapat dilihat di layar yang disediakan di luar ruang tes. ‘’Para pengantar bisa melihat suasana yang ada di dalam tanpa harus mengganggu para peserta tes,’’ imbuh pejabat kelahiran Solo ini. Tak hanya itu, perolehan nilai bisa langsung dipantau karena setiap selesai Q dre sesi, hasil tes akan dipampang di layar tersebut.Q

Wali Kota Serahkan SK Kenaikan Pangkat 1.045 Guru Pemkot, Bhirawa Sebanyak 1.045 guru di Kota Surabaya, mendapatkan kenaikan pangkat. Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat tersebut secara simbolis diserahkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, kepada perwakilan guru di Gedung Convention Hall Surabaya, Kamis (2/ 10).Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, sebenarnya jumlah guru yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya sebanyak 1.718 orang.

Nah, dari jumlah tersebut, penyerahan SK kenaikan pangkatnya dibagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama ini sebanyak 1.047 guru dan sisanya sebanyak 671 orang pada tahap kedua.

Ada dua guru yang sebenarnya masuk dalam tahap pertama tetapi karena masih melengkapi berkas sehingga akan diikutkan pada tahap kedua. ‘’Penyerahan SK dilakukan secara bertahap karena kan usulan dari dinas nya juga nggak bareng. Tapi yang jelas, untuk yang tahap II, SK kenaikan pangkatnya akan diserahkan dalam waktu dekat. Ini guru semua, kan tenaga fungsional,’’ tegas Mia Santi Dewi.

Dari jumlah 1.045 guru yang hadir tersebut, bila diklasifikasi menurut golongan, yang termasuk golongan IV sebanyak 18 orang, lalu golongan III sebanyak 762 dan golongan II sebanyak 265 orang.

Sedangkan menurut tempat tugasnya, sebanyak 60 orang merupakan guru DPK (guru yang diperbantukan di sekolah), sebanyak 393 orang adalah guru Sekolah Dasar (SD), lalu 155 orang merupakan guru SMP. Untuk guru SMA sebanyak 234 orang dan guru SMK sebanyak 203 orang.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, selepas menyerahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat, menyampaikan pengarahan. Wali Kota menekankan bahwa dalam penyerahan SK kenaikan pangkat ini, sama sekali tidak ada kolusi apalagi sogok-menyogok.

Semua guru yang mendapatkan SK, karena memang telah dinilai memenuhi persyaratan. Wali Kota menegaskan, sama sekali tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan dari SK ini. ‘’Apakah panjenengan lulus kenaikan pangkat ini mengeluarkan uang, saya nggak mau ada yang narik uang, jangan minta Rp1-pun ke guru. Panjenengan tidak perlu susah payah untuk mengurus SK apalagi sampai mengeluarkan uang. Ini bagian penghormatan saya kepada panjenengan.

Anda ngajar baik saja saya sudah bersyukur,” tegas Wali Kota.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendidik, Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan berupaya membantu mengatasi permasalahan domestik (urusan pribadi) yang dihadapi para guru. Selama ini, ada beberapa laporan yang masuk ke Wali Kota terkait masalah domestik para guru.

Diantaranya perihal guru yang sakit keras, hingga permasalahan rumah tangga.

Wali Kota mencontohkan, pernah ada seorang guru yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang melapor ke Dinas Pendidikan. Agar bisa lebih optimal dalam mengajar, sang guru tersebut kemudian dipindah ke rumah susun (Rusun) milik Pemkot Surabaya.‘’Kalau ada masalah silahkan lapor ke Dinas Pendidikan. Saya tidak mau masalah di rumah dijadikan alasan untuk tidak bisa membuat anak-anak berprestasi. Karena itu, kita ingin urusan domestik harus clear,’’ terang Wali Kota.

Wali Kota pemegang gelar magister manajemen pembangunan kota ITS ini juga mengimbau para guru untuk terus belajar dalam rangka menambah ilmu. Tidak hanya dengan kembali menempuh pendidikan di tingkat lebih tinggi, tetapi juga menambah ilmu melalui membaca koran ataupun majalah.Termasuk juga belajar tentang teknologi informasi sehingga tidak gagap teknologi. Apalagi, Pemkot Surabaya sudah menyediakan fasilitas Broadband Learning Center (BLC) di beberapa lokasi agar warga Surabaya bisa belajar teknologi informasi secara gratis. ‘’Panjenengan isi waktu luang dengan terus belajar dan menambah ilmu. Jangan dipakai rasan-rasan. Kita bisa dapat ilmu dari mana saja. Isi otak dengan hal-hal positif. Seperti ceret (teko), kalau terus diisi, kan isinya penuh terus sehingga akan lebih optimal untuk mendidik anak-anak,’’ terang Wali Kota.

Menurut Wali Kota, sangat penting seorang guru memiliki kualitas yang bagus. Sebab, anak-anak bila mendapat pengajaran maksimal, bisa berkembang menjadi dua kali lipat. Wali Kota juga menekankan pentingnya pendidikan karakter.

Wali Kota meminta para pengajar di Surabaya mendidik muridnya agar terbiasa meraih sukses dengan belajar dan bekerja keras. Bukannya dengan mencontek ataupun mencari bocoran soal ketika ujian.

Dengan begitu, anak-anak di Surabaya akan menjadi anak yang tangguh dan tidak mudah menyerah. ‘’Tahun 2015 nanti kita sudah menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kalau anak-anak tidak dididiks ecara optimal, mereka akan kalah bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak mau itu terjadi. Saya ingin anak-anak Surabaya kelak bisa sejajar dengan anakanak dari bangsa maju di seluruh dunia,’’ tambahnya.Q dre

Pembahasan Ulang RAPBD 2015 untuk Merespon Kenaikan BBM DPRD Surabaya, Bhirawa Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat bulan November mendatang patut menjadi bahan pertimbangan untuk membahas RAPBD 2015 dari awal lagi. Asumsi harga BBM pada KUA PPAS yang telah disahkan DPRD periode sebelumnya disinyalir belum memperhitungkan kaniakan harga BBM ini.

Armuji Ketua DPRD Surabaya mengatakan sangat realistis upaya untuk membahasa RAPBD 2015 dari awal termasuk KUA PPAS sebagai dasar penetapan anggaran.

Tujuannya , kata Armuji, agar APBD 2015 bisa merespon kebijakan pemerintah ke depan .“Saya hanya mencoba untuk berfikir realistis ketika harga BBM dinaikkan ke harga yang menurut saya akan sangat tinggi di pemerintahan yang baru, karena sikap itu tidak akan bisa dihindari jika tidak ingin APBN Negara kita jeblok,” katanya, Kamis(2/10).

Menurut Armuji, sebentar lagi partainya memegang kendali pemerintahan Negara ini, maka wajar jika dirinya harus mendukung pemerintah sekaligus menjaga jalannya pemerintahan Kota Surabaya karena Walikotanya diusung oleh PDIP. “Membahas ulang RAPBD 2015 bukan berarti bertujuan untuk sekedar mengutak-atik demi kepentingan kelompok tertentu, tetapi sebagai kader partai yang sebentar lagi akan mengendalikan pemerintahan Negara ini, tentu saya harus mendukung semua program pemerintahan mendatang, sekaligus mendorong dan menjaga serta turut mengamankan Pemkot Surabaya karena walikotanya diusung oleh partai kami,” jelasnya.

Semuanya pasti tidak ingin, lanjut Armuji, jika pembangunan di wilayah Kota Surabaya terhambat hanya karena persoalan non teknis seperti lambatnya proses legalisasi birokrasi, karena jika BBM naik, tentu harga barang juga naik, sementara plafond anggaran proyek fisik dan pengadaan sudah baku di APBD.=Hal ini, lanjutnya, tentu akan berakibat mandegnya program bahkan mangkraknya proyek fisik dan pengadaan, sementara untuk mendapatkan escalasi harga akibat inflasi dampak kenaikan BBM masih harus Q gat membutuhkan waktu lama, sehingga perubahan RAPBD kini menjadi penting.Q

Sekdaprov Minta DWP Tanamkan Pendidikan Agama pada Remaja Pergaulan remaja saat ini dalam kondisi mengkhawatirkan.

Karena itu anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim diminta terus menanamkan pendidikan agama dan menumbuhkan keimanan pada buah hatinya yang beranjak remaja sehingga mereka tahu batas-batas pergaulan.

Pesan itu disampaikan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM pada pembukaan Seminar Generasi Berencana (GenRe) dan Pelatihan Membuat Dimsum di ruang rapat Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim, Kamis (2/10).

Dijelaskan Sukardi, pergaulan bebas seiring kian terbukanya arus informasi dan teknologi sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.

Imbasnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah, HIV/ Aids, pengunaan narkoba makin marak,.

“Saya berharap ibu-ibu bisa menjaga dengan betul anak-anaknya, khususnya yang memasuki remaja.

Kendalikan mereka dengan kasih sayang. Luangkan waktu untuk mendengar berbagai curhat mereka,” katanya.

Diingatkannya, anggota DWP harus punya waktu yang cukup untuk keluarga, maksudnya suami dan anak. Jangan sampai kesibukan ibu mengabaikan anak.

Diakuinya suami istri yang bekerja, memang memiliki uang banyak. Tapi kalau salah mendidik anak, bisa rusak keluarga dan masa depan anak. “Yang membuat kita sebagai orangtua bahagia bukanlah harta, melainkan akhlak anak yang mulia. Dan akh-

lak yang baik itu bisa ditumbuhkan lewat pendidikan agama, keimanan supaya mereka berperilaku sehat dan berakhlak,” katanya.

Remaja patut mendapatkan perhatian khusus, lanjut Sukardi, sebab masa depan bangsa ada di tangan mereka. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya melalui pengenalan GenRe ( Generasi Berencana ) melalui DWP sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan KB dan untuk menggalang peran serta remaja.

“Melalui seminar ini diharapkan ibu-ibu dapat memahami Genre, selanjutnya meneruskan informasinya kepada putera-puterinya yang sudah remaja, sehingga mengerti pentingnya program KB khususnya dalam hal hak reproduksi secara bertanggung jawab. Semua ini untuk menyiapkan remaja menjadi generasi yang

tis/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan cinderamata kepada narasumber pada acara Seminar Generasi Berencana dan Pelatihan membuat Dimsum di ruang rapat Bhinaloka, Kamis (2/10). berkarakter, generasi sehat, bebas dari pengaruh narkoba, seks bebas dan HIV /

Aids, juga sebagai generasi yang mampu merencanakan kehidupanya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DWP Prov Jatim Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Su-

kardi SSos dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Ketua Ny Hj Ninik Sukardo SSos mengatakan, tujuan organisasi DWP adalah mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui tiga bidang yakni bidang pendidikan, ekonomi dan bidang sosial budaya. Ketiga bidang tersebut semuanya akan bermuara mewujudkan kesejahteraan anggota.

Dengan berpedoman pada visi, misi dan tujuan organisasi, pengurus DWP Provinsi Jatim dalam upaya membina dan meningkatkan kesejahteraan anggota, menyelenggarakan seminar GenRe. “Targetnya untuk mensosialisasikan kepada seluruh generasi muda agar tidak melakukan pergaulan bebas, menggunakan narkoba, dan ikut mencegah meluasnya penularan HIV/ Aids,” Q tis katanya.Q

Jumat Kliwon 3 OKTOBER 2014

SURABAYA

3

UMK Tetap Perhitungkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Pemprov, Bhirawa Penetapan Upah Minimu Kota/kabupaten(UMK) masih menggunakan rumus Kebutuhan Hidup Layak(KHL ) plus inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan penggunaan rumus ini diharapkan muncul nilai UMK yang memadai baik dari pihak pekerja maupun perusahaan.

“Dalam menetapkan UMK 2015, tentunya Pemprov Jatim tetap akan memakai rumus yaitu KHL plus Inflasi plus Pertumbuhan Ekonomi. Tidak bisa melebihi dari pertumbuhan ekonomi.

Rumus itu sebagai dasar pembahasan UMK 2015,” terang Dr.H.Edi Purwinarto, Kadisnakertransduk Jatim, di Surabaya, Kamis(2/10).

Adanya rumus tersebut, lanjutnya, untuk melangsungkan penataan agar tidak lagi terjadi aksi demo yang dilakukan para buruh.

“Selalu saja unjuk rasa dalam penetapan UMK. Semoga hasilnya sesuai bagi kedua belah pihak,” katanya.

Saat ini, lanjut Edi, pembahasan proses survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2015 masih di berada di tangan Kabupaten/kota. Selanjutnya

pada tanggal 14-18 Oktober, Bupati/Walikota dapat menyampaikan hasil usulan UMK yang telah dirapatkan secara tripartit tersebut ke Gubernur Jatim.

Setelah Bupati/walikota menyerahkan hasil usulan UMK ke Gubernur, terus Edi, lalu tanggal 20 Oktober-14 November, Dewan Pengupahan akan melangsungkan pembahasan usulan sebagai bahan rekomendasi ke Gubernur Jatim.

Ditambahkannya, untuk penetapan UMK dilakukan 40 hari sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2015, sehingga batas akhir penetapan tepatnya 21 November. Sebelumnya ada pengajuan penangguhan dari perusahaan yang tidak bisa memenuhi UMK. “Pengalaman UMK 2014, setelah melewati batas pengajuan seharusnya perusahaan harus bisa melaksanakan hasil penetapan UMK. Sayangnya, masuk

pada awal tahun 2014, ada empat perusahaan yang mengajukan kembali permohonan penangguhan. Bahkan, sebelumnya pada saat pengajuan penangguhan ada 47 perusahaan yang menginginkan, namun diizinkan hanya 24 perusahaan saja,” paparnya.

Edi juga mengatakan Jatim tetap akan menggunakan mekanisme UMK dan tidak melaksanakan UMP. Sebab saat kini sudah terhitung sejak tahun 2002 jatim sudah melaksanakan UMK. “Apabila ada penggantian mekanisme UMK, maka pelaksanaannya bisa kurang tepat dimana besaran KHL di Kabupaten/ kota bisa terendah,’ katanya.

Adanya tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan sebesar 30 persen, kata Edi, pemerintah berharap adanya pemahaman bersama untuk tetap mengedepankan kearifan lokal dalam menentukan UMK. “Apa artinya ketika sudah menuntut upah tinggi dan pergub Jatim keluar, tapi kemudian banyak petaka dengan adanya pemberhentian tenaga kerja,” Q rac tandasnya.Q

bed/bhirawa

Majelis Hakim Tahsin memantau kondisi kesehatan Dr Ismail Nawawi yang tergolek lemas di kasur dorong ambulance, Selasa (2/10).

Terdakwa Mengidap Komplikasi

PMI Minta Pemerintah Daerah Bantu Modernisasi UDD Dibawa Ambulan, Mantan Kadisnaker Surabaya Ajukan PK

riq/bhirawa

Petugas UDD PMI Kota Surabaya saat menunjukkan Blood Bank Refrigerator bantuan dari perkumpulan Hwie Tiauw Ka Surabaya beberapa waktu lalu.

Surabaya, Bhirawa PMI Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Kabupaten/Kota lebih memperhatikan peralatan medis Unit Donor Darah (UDD) di daerahnya masing-masing. Sejauh ini menurut PMI, masih banyak UDD di daerah yang belum melakukan modernisasi peralatann. Padahal untuk mendeteksi penyakit di dalam darah secara dini diperlukan adanya modernisasi peralatan medis pengolahan darah.

“Pastinya ada dampaknya ka-

lau masih menggunakan peralatan yang minim selain proses pengolahan darah yang membutuhkan waktu agak lama sehingga darah yang mengadung penyakit tidak bisa terdeteksi secara dini, selain itu juga pastinya akan mengurangi jumlah pendonor,” ungkap Sekretaris PMI Jawa Timur Drs Djoni Irianto MMT, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, penurunan jumlah pendonor bisa juga disebabkan terlalu lamanya proses pengolahan darah sehingga stok

darah tidak bisa mencapai kuota.

Berbeda dengan menggunakan alat yang lebih modern sesuai dengan standarisasi WHO saat cek darah saja sudah bisa diketahui apakah darah itu baik atau tidak.

Untuk itu PMI meminta adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk segera memodernisasi peralatan medis supaya bisa meningkatkan jumlah pendonor. “Memang peralatan tersebut tidak murah tapi saya yakin pemerintah daerah bisa membeli peralatan berkisaran Rp 2 miliar/unit itu,” ujarnya.

Sampai dengan saat ini masih ada enam daerah yang belum mempunyai peralatan medis untuk pengelolaan darah seperti Trenggalek, Pacitan, Tuban, Kota Pasuruan, Bangkalan dan Pamekasan.

“Untuk memiliki peralatan tersebut sebenarnya sudah ada prosedurnya di PMI Kabupaten/Kota masing-masing ,bisa dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau bisa dengan cara mencicil.

Itu semua juga dilakukan oleh UDD yang sudah memiliki peralatan modernisasi tergantung dari kerjasama antara PMI Kabupaten/Kota dengan UDD serta dari Pemerintah Q riq daerahnya,” jelasnya.Q

PN Surabaya, Bhirawa Mengendarai mobil ambulance milik RS Royal Surabaya, Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Surabaya, Dr Ismail Nawawi mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kamis (2/10) guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menyeretnya sebagai terpidana.

Di Ketuai Majelis Hakim Tahsin, agenda sidang pengajuan meteri PK pun sempat dilakukan di halaman belakang tempat parkir ambulance terdakwa. Mantan pejabat Pemkot Surabaya ini, diketahui mengidap komplikasi penyakit dan hanya bisa terbaring lemah di kasur dorong mobil ambulance.

Kondisi kesehatan terpidana kasus pencairan dana APBD Surabaya non procedural itu, sebelumnya telah dijelaskan oleh Kuasa Hukum terpidana, Yusron Marzuki. Menurut Yusron, kliennya alami sakit yang tak memungkinkan untuk masuk ke ruang sidang. Majelis pun sepakat meninjau keluar dan lanjutkan sidang di sekitar lokasi ambulans diparkir.

“Karena kondisi terdipana tidak memungkinkan dan lemah. Maka, sidang hari ini kami tunda, dan dilanjutkan pekan depan,” ujar Ketua Majelis Hakim usai mengecek kondisi Ismail yang masih tergantung dengan alat bantu medis, Kamis (2/10).

Di hadapan Majelis, Yusron menjelaskan, mengajukan bukti baru atau novum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a.

Novum itu yakni putusan perkara pidana milik Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSPLEM) SPSI Surabaya, Gunawan Basri.

Gunawan Basri adalah terduga penerima dana penunjang operasional untuk sosialisasi dan mengamankan SK Gubernur Jatim tentang upah minimum kabupaten atau Kota Surabaya senilai Rp 35 juta. Gunawan sendiri, telah divonis bersalah dalam kasus penggelapan dana itu pada 2007 lalu dengan pidana penjara empat bulan lamanya.

“Novum kami merupakan putusan pidana terhadap Gunawan Basri yang bernomor 212 tahun 2007 terkait kasus penggelapan,” terang Yusron.

Meski demikian, novum belum dibacakan sepenuhnya mengingat Ismail hanya diberikan waktu untuk meninggalkan ruang perawatan di RS Royal selama tiga jam. Sebelum sidang dimulai Kamis pagi (kemarin, red), Ismail sudah menunggu satu jam karena kelengkapan persidangan yang belum sepenuhnya hadir.

“Sidang ditunda pekan depan. Terpidana Ismail selaku pemohon PK tetap harus dihadirkan minggu depan,” ujar Jaksa Arif Usman yang Q bed menangani perkara ini.Q

Pertemuan Tertutup, Wali Kota Lantik Dewan Pendidikan Surabaya Pemkot, Bhirawa Wali kota Surabaya melantik Dewan Pnendidikan Surabaya tanpa acara seremonial. Sebelas anggota Dewan pendidikan hanya diterima Wali Kota Tri Rismaharini di ruang kerjanya, Kamis(2/10). Dalam acara tersebut selain menyerahkan SK penetapan, Wali kota hanya menggelar diskusi tertutup dengan Dewan Pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi , dikonfirmasi mengakui tidak ada pelantikan resmi untuk lembaga yang baru dia pimpin itu. Dia bersama sepuluh anggotanya hanya bertemu Wali kota untuk menerima SK Penetapan.

“Mungkin pelantikan yang dimaksud memang bukan secara formal. Melainkan lebih pada nonformal. Bertemu wali kota dan beberapa pejabat dibawahnya termasuk Dindik Surabaya,” kata Martadi saat dihubungi, Kamis (2/10).

Hal ini tidak dipersoalkan oleh Martadi. Sebab, dilantik atau tidak, kepengurusan dewan pendidikan tetap sah dengan SK yang

sudah diberikan Wali kota.

Dalam kesempatan tersebut, Martadi mengaku mendapat berbagai pesan dari Wali kota.

Diantaranya ialah persoalan terkait kenakalan remaja dan trafficking. Selain itu dewan pendidikan juga diminta untuk membantu mewadahi talenta anak di berbagai bidang, kesenian, olahraga dan lainnya.

“Kita diminta untuk membantu dan mengawal itu agar keinginan Surabaya menjadi kota terpelajar dapat segera terwujud,” kata dia.

Bagaimana dengan anggarannya? Martadi mengatakan hingga saat ini belum membicarakan soal anggaran tersebut. Sebab, meski tidak melalui dana dari APBD, peran dewan pendidikan tidak boleh berhenti. Meski demikian, dukungan anggaran dari pemerintah juga dinilai penting sebagai suatu komitmen.

“Anggaran tidak hanya bisa dicari dari pemerintah. Bisa dari berbagai perusahaan melalui CSR. Tetapi pemerintah juga harus punya komitmen dalam mendukung kerja-kerja dewan

pendidikan,” kata dia.

Pertemuan yang berlangsung hampir 120 menit itu berakhir tanpa satu pun perwakilan dari pengurus lama seperti yang diinginkan Martadi sebelumnya.

Namun Martadi tidak bisa berbuat banyak. Sebab, dewan pendidikan dalam kesempatan itu kapasitasnya sebagai yang diundang oleh Pemkot Surabaya.

“Karena itu, dalam waktu dekat ini kita ingin segera bertemu dengan pengurus lama. Kita ingin semuanya sama-sama berjuang untuk mengembangkan pendidikan di Surabaya. Saya yakin keinginan ini juga ada dalam diri pengurus lama,” tutur dosen Unesa itu.

Saat ini, semua kelengkapan administrasi dewan pendidikan telah dipegang oleh pengurus baru. Sehingga Martadi mengaku tidak perlu ada serah terima kepengurusan dari pengurus lama. “Kita sudah pegang AD/ART, stempel dan pedoman-pedoman di secretariat.

Ini sudah cukup untuk melaksanakan program kerja kita,” Q tam pungkas dia.Q

Pemerintah Harus Tingkatkan Penelitian Obat Tradisional

Para peneliti sedang meneliti obat tradisional.

Surabaya, Bhirawa Banyaknya tanaman obat yang berasal dari luar negeri yang masuk ke tanah air harus disikapi serius oleh pemerintah. Pemerintah dinilai lamban dalam mengalakkan penelitian yang berhubungan dengan obat tradisonal.

Kepala Poli Obat Tradisional Indonesia (OTI) RSU dr Soetomo Surabaya, Dr dr Arijanto Jonosewojo SpPD menyatakan, saat ini penelitian bahan baku atau tanamana untuk obat teradisional sangat minim.

dna/bhirawa

Pemerintah pusat diharapkan bersedia banyak membiayai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan obat tradisional atau herbal di Indonesia. Ini karena saat ini banyak ditemukan tanaman obat dari luar negeri seperti Malaysia yang masuk ke Indonesia, padahal bahan bakunya dari Indonesia.

Saat ini banyak masyarakat mengkonsumsi obat tradisional dari luar negeri yang harganya relatif lebih mahal. Salah satunya, mengkonsumsi biji mahoni bagi

pasien diabetes melitus, masyarakat hanya menghabiskan biaya Rp 36 ribu per bulan. Jika bandingkan obat kapsul dengan bahan sama dari Malaysia yang isinya 30 biji untuk konsumsi satu bulan harganya mencapai Rp 450 ribu. ‘’Harga produk lokal jauh lebih murah dari pruduk luar sehingga sayang jika kita tidak membuat produk sendiri,’’ ucpanya.

Selain itu dr Arijanto yang juga Ketua Prodi Pengobatan Tradisional Fakultas Kedokteran Unair Surabaya ini mengatakan, sekarang obat herbal bukan hanya untuk mengobati, melainkan bisa mencegah penyakit. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga mau menggalakkan tanaman obat keluarga di lingkungan sekitarnya. Masyarakat dianjurkan menanam tanaman obat sesuai kebutuhannya.

“Dalam banyak penelitian, bagi orang yang sudah sakit, manfaat obat herbal belum bisa maksimal. Untuk itu, harus digabung pemakaian dengan obat kimia. Ini untuk mengurangi efek samping dan mengurangi dosis dari obat kimia,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini Poli OTI sedang melakukan penelitian daun sukun untuk obat diabetes dan kolesterol yang berhubungan dengan kekentaQ dna lan darah.Q

OPINI

4

Muhasabah Meraih Cumlaude Haji

Tajuk

Kurban, Bina Kesetiaan Keluarga SALING percaya terhadap pasangan (suami-istri dan anak) merupakan ajaran hikmah berkurban. Sebagai rasa syukur sekeluarga, Nabi Ibrahim a.s., memotong herwan kurban persis setelah melaksanakan ibadah haji. Antara haji dengan berkurban hewan ternak telah menjadi satu bagian tak terpisahkan. Sehingga hikmah haji (kesalehan), inharent dengan makna Idul Adha atau hari raya penyembelihan hewan kurban (kedermawanan sosial).

Seluruh pelaksanaan ibadah haji (dan berkurban) merupakan napak tilas semangat kepasrahan Nabi Ibrahim a.s., beserta keluarganya kepada Ilahi Robbi. Pelaksanaan Sa’i (berlari-lari kecil dari bukit Shofa ke bukit Marwa dalam haji) merupakan napak tilas kegelisahan Siti Hajar (ibunda Nabi Ibrahim a.s.) dalam mencari air untuk anaknya (Nabi Ismail a.s.). Istri yang setia itu percaya, bahwa suaminya menjalankan perintah Allah.

Dan pasti tidak akan membuatnya mati kehausan.

Setelah tujuh kali trip (berakhir di bukit Marwa) nampak rembesa air di bawah kaki Ismail (yang masih bayi). Setelah dikeruk dengan jari-jarinya, rembesan air makin nampak besar. Ternyata di bawahnya terdapat sumber air, yang kelak disebut zam-zam. Siti Hajar menjadi pemilik sumber air di tengah padang pasir yang sangat tandus. Tetapi di wilayah itu (antara Shofa dengan Marwa) terdapat petilasan rumah ibadah peninggalan Nabi Adam a.s., disebut Ka’bah.

Ka’bah sudah dikenal luas, terletak di dataran rendah yang disebut Bakkah (wilayah sempit). Kelak, Bakkah disebut sebagai Makkah. Bukti keterkenalan Ka’bah dan Makkah, adalah penyebutan oleh seorang geografer Yunani abad ke-2. Yakni, Ptolemy, menyebut dengan istilah Makoraba, menirukan kata maqrobah (tempat mendekatkan diri kepada Tuhan alam semesta). Tempat itu juga dikunjungi oleh Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., Nabi Musa a.s., serta Nabi Isa a.s. (Yesus).

Siti Hajar sebagai pemilik sumber air menjadi terkenal. Itu bisa dimaklumi, karena air menjadi perbekalan utama. Sekaligus sebagai stasiun pengisian “BBM” untuk memberi minum onta dan kuda sebagai moda transportasi satu-satunya. Mendengar ketenaran istrinya, Nabi Ibrahim a.s. kembali pulang ke Makkah, dan membangun (meninggikan) Ka’bah.

Tapi kepulangan (kembali) Nabi Ibrahim a.s., bukan hal mudah untuk istri dan anaknya. Kebersatuan keluarga itu harus dengan syarat “kesetiaan” Nabi Ismail a.s. (yang baru aqil baliq) terhadap perintah Tuhan melalui ayahnya.

Perintah itu, Nabi Ismail harus disembelih sebagai kurban kesetiaan. Ternyata, Nabi Ismail setia terhadap perintah Allah. Pada saat proses penyembelihan, Allah menggantikan jasad Nabi Ismail a.s. dengan seekor domba.

Sejak itu keluarga Nabi Ibrahim a.s., menjadi sangat dermawan, terutama dalam berkurban hewan ternak.

Setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah, setelah melaksanakan haji ia menyembelih hewan ternak. Dagingnya dibagikan ke seluruh penduduk Mekkah dan para kafilah langganannya.

Pada puncak kekayaannya, Nabi Ibrahim a.s. menyembelih 1000 onta dan lembu plus 3000 domba (saat ini senilai Rp 14,5 milyar) sekaligus.

Hikmah haji dan kurban, adalah kesetiaan dan saling percaya kepada keluarga. Istri dan anak percaya kepada kepala keluarga. Nabi Ibrahim a.s. percaya kepada istrinya, yakin akan setia dan sukses mendidik anaknya, meski seorang diri. Saling setia dan percaya akan mewujudkan sakinah (ketenteraman). Tetapi sakinah tidak terwujud serta merta. Melainkan melalui proses kesetiaan dan kepercayaan yang teruji.

Nabi Ibrahim a.s telah membuktikan bahwa setiap pengurbanan akan terbalas setimpal. Bahkan seluruh doanya terkabul. Antara-lain, anak, cucu, buyut dan cicitnya menjadi tokoh-tokoh paling disegani di dunia (sebagai Nabi dan Rasul Allah), sepanjang masa. Dalam berkurban, bukan daging (dan darah) hewan yang ditakar sebagai kemuliaan di sisi Tuhan. Melainkan kesetiaan dan kepercayaan terhadap perintah Allah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Selamat Bertugas Anggota DPR Baru KARPET merah terhampar dari lantai 1 Gedung Nusantara hingga ke lantai 3 di depan pintu masuk ruang sidang.

Deretan bunga juga menghiasi ruangan. Melalui karpet merah itulah sebanyak 560 anggota DPR menuju ruang pelantikan. Dilantik juga 132 wakil rakyat melalui kamar Dewan Perwakilan Daerah.

Dikurangi lima orang yang tersangkut masalah hukum, maka 555 wakil rakyat kini resmi duduk di Senayan. Mereka akan duduk di “kursi panas” DPR hingga 2019. Mereka duduk di kursi panas karena mereka menjadi wakil rakyat di tengah rakyat yang kian kritis.

Mereka ke Senayan bukan untuk berleha-leha menikmati gaji besar, fasilitas istimewa, dan sebutan “yang terhormat”.

Kita tahu, mereka sampai ke Senayan membutuhkan perjuangan hebat. Mereka terpilih setelah mengumpulkan suara terbanyak, bukan karena nomor urut.

Karena itu, kita berharap mereka menjadi wakil rakyat benar-benar akan menjadi “yang terhormat”. Mereka bukanlah pejabat publik yang menjadikan politik sebagai mata pencaharian. Pengertian sederhana menjadikan “mata pencaharian” adalah seseorang berkuasa untuk mencari uang. Pertanyaannya adalah di era sekarang ini apakah masih ada orang yang mencari dan menggapai kekuasaan dengan tujuan bukan mencari uang?

Melihat proses politik yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang menyertainya, rasanya memang sulit memungkiri bahwa orang mencari kekuasaan dengan niat tulus mengabdi, bukan mencari uang. Sejumlah proses politik memerlukan biaya yang tidak kecil. Sangat jarang (kalau tidak boleh dikatakan tidak ada), orang yang tidak memiliki modal apa-apa tetapi bisa menjadi anggota DPRD atau DPR RI. Pada DPR periode sekarang, terdapat “orang lama” sebanyak 43 persen, pendatang baru hanya 57 persen. Kita berharap, “orang lama” itu bukan menjadi faktor yang melemahkan DPR tetapi justru akan lebih menguatkan. Kita semua merindukan DPR yang kuat, dalam arti produktif mengesahkan undangundang, mampu menganggarkan dana ribuan trilyun secara tepat, dan menjadi pengawas yang adil dan fair.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Kliwon, 3 OKTOBER 2014

Idul Adha sebagai Uji Kesetiaan Musim haji tahun 632 masehi (tahun ke-10 Hijriyah), Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baru saja menunaikan tugas sebagai amirul haj, yang sekali-kalinya sepanjang hidup.

Beliau ditanya: siapa diantara jamaah yang paling mabrur hajinya? Beliau SAW menjawab seraya menyebut satu nama dan alamat tinggal seseorang. Sepulang haji (di Madinah) para sahabat mencari lelaki yang disebut (kelak dijuluki sebagai Abdullah Mabrur). Ternyata, Abdullah Mabrur itu, belum pernah berhaji!

S

eluruh bekal (dan waktu) haji Abdullah Mabrur, saat itu dihabiskan untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Sehingga ia batal turut rombongan haji Rasulullah SAW. Namun toh ia memperoleh predikat cumlaude dalam ber-haji. Jadi, apa rahasia haji mabrur (yang bakal dijamin dengan garansi hidup sejahtera dunia sampai akhirat)?

Maka mabrur-nya ibadah haji, pastilah bukan hanya pada pelaksanaan seremonil ritual secara lengkap. Melainkan lebih pada kesalehan sosial sebelum dan (terutama) setelah berhaji. Sebab sebenarnya seremonial haji telah menjadi adat budaya bangsabangsa Arab dari berbagai agamaagama, selama beratus-ratus tahun. Ajaran Islam hanya meluruskan kembali prosedur (syariat) berhaji yang telah melenceng.

Karena rentang waktu cukup lama sepeninggal Nabi Ibrahim a.s. (sebagai pencetus ibadah haji) seremonialnya telah jauh dari tujuan haji. Bahkan digambarkan oleh AlQuran, haji telah berubah menjadi arena lomba baca puisi dan lomba ber-siul. Puisi pemenang ditulis dengan tinta emas, lalu dipajang di tembok Ka’bah. Begitu perilaku haji pada zaman jahiliyah. Bahkan cara Nabi SAW berhaji dianggap bid’ah, mengada-ada, tidak diajarkan oleh nenek moyang. Karena itu pelaksanaan haji Rasulullah SAW selalu dipersulit.

Maka sulitnya naik haji sudah berlangsung sejak lama. Bagai sunnah rasul. Karena Kanjeng Nabi SAW pun pernah mengalami penundaan ibadah haji selama setahun. Yakni ketika Rasulullah SAW dengan rombongan seratusan orang berniat melaksanakan ibadah haji pertama (bulan Maret) tahun 629 masehi. Namun otoritas Mekkah saat itu meminta penundaan. Alasan agar penduduk

S

Saudi menerapkan sistem kuota kunjungan haji. Konon sebesar 0,1% dari jumlah muslim (untuk negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti Indonesia).

Sedangkan negaranegara dengan muslim minoritas, tidak Oleh : dibatasi kuota. ItuYunus Supanto Mekkah (yang belum lah yang menyebabIslam) dapat memperkan keinginan bersiapkan sarana dan haji dari Indonesia prasarana untuk umat (rata-rata) harus sabar menunggu muslim. antrean sampai 17 tahun.

Maka kesempatan berhaji baMengantre Kuota gai ketiban ndaru (takdir), tidak Alasan yang hampir sama terjadi mesti kaya, tidak mesti sehat. saat ini. Ketika jumlah calon haji teNdaru haji memang hampir menlah sebanyak empat juta-an orang. jadi keyakinan para ulama salaf Kota Mekkah (dan sekitarnya (tempo dulu). Banyak jamaah serta Madinah) harus dipersiapcalon bukan tergolong kaya. Bankan untuk menerima kunjungan yak pula jamaah haji yang sudah tamu Allah. Kota tertua di dunia berusia diatas 70 tahun, banyak ini radiusnya cuma sekitar 30 kilojuga yang berpenyakit menahun, meter. Dengan tamu haji sebanyak toh bisa berangkat ke tanah suci.

4 juta orang, berarti di dalam kota Ada yang sudah membayar haji Mekkah terdapat 5 juta orang lebih. dengan ongkos sangat mahal Kepadatannya mencapai 6 orang/ (dengan ONH plus), usia masih meter per-segi. Tiada kota dengan dibawah 55 tahun, sehat, tetapi kepadatan seperti itu. gagal berangkat.

Seluruh ritual haji: (terutama) Namun pada masa kini kuota Sai, lempar jumroh dan Thawaf sering menjadi “permainan” daserta wukuf (dalam tenda) di Arogang oleh pebisnis maupun aparat fah, dilakukan dengan berdesakpemerintah (pegawai Kementerian desakan. Dahsyatnya, setiap tahun Agama). Modusnya, dengan memjumlah tamu Allah terus bertamperdagangkan “ndaru” kuota, bah. Pemerintah Arab Saudi beruterutama untuk ONH plus. Artipaya keras mengakomodir seluruh nya, ibadah haji akan mengikuti jamaah haji, diantaranya dengan paradigma kapitalisme: yang berkonsep “kota bersusun.” Segalanya sedia membayar lebih besar memiharus dibangun bersusun: jalan liki kesempatan lebih besar pula. bersusun, tol bersusun, lapangan Tetapi sebenarnya, ibadah haji bersusun, tempat wudlu bersusun, bukan semata secara fisik pergi ke serta masjid berusun. tanah suci. Masih banyak ibadah Bahkan khusus kompleks yang pahalanya disetarakan denKa’bah akan dikonstruksi susun gan ibadah haji mabrur. mekanis, bisa buka tutup dan digeser. Maka tempat ritual rukun Mabrur sebelum Haji haji pun dilakukan bersusun, Hadits sahih berbentuk cerita Sai diantara shafa dan Marwah hikmah yang disebut di atas, berusun. Begitu juga tempat sudah sering dibacakan di berThawaf, tidak akan sebaris lagi bagai pesantren. Tidak menjadi (seperti saat ini), melainkan paralel kontroversi setelah Kanjeng Nabi bersusun atas-bawah. Sebab pada SAW menjelaskan makna mabrur lima tahun mendatang, diperkirasecara hakiki. Menjadi berita gemkan jumlah calon haji sudah lebih bira bagi yang belum pernah berdari 10 juta-an orang, bandingkan haji. Jadi, benarkah bisa mabrur dengan sebelum Perang Dunia II, tanpa haji? Dan sebaliknya, yang hanya 20 ribuan. Artinya, selama haji pun bisa tak memperoleh 7 dekade saja, peningkatannya predikat mabrur, kecuali hanya mencapai 200 kali! dikenal sudah haji.

Karena itu pemerintah Arab Karena itu banyak anekdot

olok-olok haji. Misalnya, haji ”tomat,” berangkat tobat pulang haji kumat (untuk bermaksiat).

Bahkan tidak melaksanakan kewajiban shalat. Ada haji ”terasi,” terbang haji dengan menggunakan uang dari hasil korupsi. Ada pula yang disebut haji “SMK” (sesudah menunaikan ditangkap KPK, nauzubillah).

Secara filosofis (makrifat) hikmah mabrur tanpa ber-haji telah diajarkan oleh ulama ahli sufi, termasuk Wali Songo. Dalam kisah wali-wali disebutkan, Sunan Kalijaga juga urung pergi haji. Padahal ia sudah berada di laut Malaka, tetapi dicegat oleh Syeh Maulana Maghribi, diperintah kembali pulang ke Jawa. Alasannya, jika ditinggal ke Mekkah (beberapa tahun) rakyat Jawa akan kembali menjadi kafir. Selebihnya, Sunan Kalijaga diperintah mengaji lebih seksama tentang haji.

Dalam suluk Wujil, Syeh Maulana Maghribi mengajarkan melalui syair. Ajaran tentang haji itu adalah, “tidak ada yang tahu tentang Mekkah, yang muda maupun yang tua, tidak ada yang bisa mencapai tujuan mabrur, kalaupun ada bekal sampai haji mabrur, pastilah bukan rupiah atau dinar, melainkan keberanian dan kesanggupan untuk mati serta sabar dan ikhlas selama hidup di dunia).”

Pada zaman Nabi Muhammad SAW ritual haji di-reinventing persis visi perjuangan keluarga Nabi Ibrahim a.s. Yakni, berpakaian ihram, sa’i, thawaf, lempar jumroh, wukuf di padang Arofah lalu tahalul (potong rambut). Lalu diakhiri menyembelih hewan kurban. Serangkaian ritual itu masih ditambah persyaratan perilaku keseharian meliputi larangan berbicara jelek, larangan membunuh binatang, dilarang bertengkar, serta dilarang berhubungan intim (seks maupun pra-seks) dan melakukan tindakan haram.

Berbagai larangan itu diharapkan menjadi tingkah laku keseharian pasca-haji. Sehingga akan dicapai derajat mabrur, berupa kecerdasan spiritual lebih tinggi dibanding sebelum berhaji.

Hikmah haji, seharusnya inharent dengan makna Idul Adha. Yakni, ke-dermawan-an (dan ke-setia kawan-an) sosial yang meningkat .

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial-politik.

Idul Adha dan Pemimpin ‘Berkurban’

ebentar lagi, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1435 H/5 Oktober 2014 M umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha.

Nama lainnya yaitu Idul Qurban.

Penamaan tersebut sebenarnya mengandung makna yang cukup mendalam. Sebab, itu mengandung filosofi dan sejarah yang sangat bermakna khususnya bagi umat islam. Yaitu momentum sakral yang dirayakan oleh umat islam setiap tahunnya.

Sejarah singkatnya yaitu dahulu ketika Nabi Ibrahim as. bermimpi hingga tiga kali diperintah oleh Allah SWT. untuk menyembelih putranya bernama Ismail. Sebenarnya beliau tidak tega dan tidak rela melakukan hal itu. Tapi, karena itu merupakan perintah dari sang Ilahi, sebagai hamba-Nya yang sholeh dan patuh maka dilaksanakanlah perintah itu. Namun, ketika beliau hendak mencoba menggorok leher sang putra tercinta Ismail beberapa kali, parang yang sudah diasahnya hingga sangat tajam tetap tidak bisa menggores kulit leher Ismail sedikitpun. Selanjutnya, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba kibas.

Akhirnya, Nabi Ibrahim berhasil menggoroknya. Dan momentum tersebut terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga umat Islam hingga saat ini selalu merayakannya di setiap tanggal itu dalam rangka mengenangnya dan menjadikan pelajaran. Maka dari itu, muncullah istilah Idul Adha atau Idul Qurban.

“Berkurban” menjadi sebuah kata yang tepat dan relevan jika dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Artinya, Jokowi harus mau “berkurban” untuk rakyat Indonesia. “Berkurban” dalam konteks ini maksudnya ialah dia harus menggunakan se-

luruh jiwa, raga, tahta, mau “berkurban” dan harta bendanya demi kesejahteraan untuk mengurus umat. rakyat.

Karena dengan kata Sebenarnya, ada lain, Jokowi sedang banyak pemimpin dalam kondisi berjiyang bisa dijadikan had memperjuangkan contoh dalam hal amanah rakyat. Dalam pemimpin yang mau Al-Qur’an Surat Alberkorban demi keTaubah: 20, Allah telah pentingan umat. memerintahkan umDiantaranya Nabi Oleh: atnya supaya berjihad Musa as., Ibrahim Mochammad Sayyidattidak hanya dengan as., Muhammad thohirin menggunakan fikiran, SAW., Ir. Soekarno, kekuatan, namun juga Bung Hatta, dan dengan harta benda.

Tan Malaka. BahJadi, ketika berjihad tidak kan, para founding father kita cukup hanya dengan menyumrela sering masuk penjara pada bangkan ide atau gagasan dan masa penjajahan Belanda karena menggunakan kekuatan serta mereka selalu bersikeras melatenaganya untuk memperjuangkan wan para penjajah demi merebut kebenaran, akan tetapi juga harus kemerdekaan bangsa. Dalam berani mempertaruhkan harta kehidupannya, mereka lebih membendanya, bahkan tahta atau kekuaprioritaskan kepentingan umat di saannya jika diperlukan. Sebab, bila atas kepentingan pibadi walaupun seseorang hanya berjihad dengan harus menderita. Sehingga, setiap menggunakan akal pikirannya kali yang dilakukannya beorientasi serta tenaganya saja, maka itu akan untuk kesejahteraan umat. Hingga sulit untuk membuat perubahan untuk bisa memperoleh itu dengan suatu bangsa supaya menjadi lebih puncaknya berupa kemerdekaan, baik. Ibarat menegakkan tali yang mereka tidak mempedulikan nabasah, alias sia-sia belaka. Ini sebasib dirinya ketika harus lebih gaimana yang telah dilakukan kaum sering mengalami kondisi yang muhajirin ketika mereka berjihad mengerikan, membahayakan, demi mempertahankan keteguhan dan melelahkan. Itu semata-mata keimanannya. Mereka harus mendilakukannya untuk berkorban inggalkan seluruh harta bendanya demi kesejahteraan umat. di Makah karena harus segera berMaka, Jokowi harus bisa menhijrah ke Madinah untuk menyelajadikan itu semua sebagai tauladan matkan jiwanya dari belenggu kaum dan bekal untuk memimpin rakyat kafir quraisy yang selalu mengejar Indonesia ke depan secara total mau membunuh mereka. tanpa unsur pamrih sedikitpun, Ada pepatah kuno Belanda apalagi menghitung keuntungan berbunyi “Leiden is Lijen”. Artinya dan kerugian dalam melakukan adalah memimpin itu menderita. seiap tindakannya. Apabila dia Pepatah ini sangat releven dan memimpin hanya setengah hati, berkaitan bila dikontekskan denimplikasinya adalah kualitas ide, gan kondisi bangsa Indonesia realisasi visi dan misinya ketika saat ini, yaitu antara momentum kampanye, serta seluruh kinerHari Raya Idul Fitri dan terjanya tidak akan terealisasikan pilihnya Joko Widodo (Jokowi) maksimal dan optimal. Jika desebagai Presiden ke tujuh Indomikian, itu artinya Jokowi telah nesia. Maka, Jokowi harus bisa disorientasi. Secara otomatis, dia menjadi sosok pemimpin yang telah mengingkari janji-janjinya

ketika berkampanye. Padahal, sebagaimana hadist nabi bahwa perilaku ingkar janji merupakan salah satu tanda-tanda orang munafik.

Balasan orang munafik kelak di akhirat adalah di neraka. Jika dia tidak ingin masuk neraka, maka dia harus konsisten dan segera merealisasikan semua janjinya untuk keseahteraan rakyat.

Untuk layak disebut sebagai pemimpin yang berkorban, setidaknya Jokowi mau dan mampu melaksanakan beberapa langkah berikut. Pertama, berani dan bisa berfikir besar, cerdas, kreatif, profesional, futuristik, dan bijaksana. Kedua, dengan berdasarkan hadist nabi tentang kewajiban pemenuhan janji dan setiap hari harus melakukan hal konstruktif, bersama dengan aparatur dan pejabat negara Jokowi harus berupaya mau dan mampu merealisasikan semua janjinya dengan penuh rasa ikhlas, optimal, serta maksimal.

Ketiga, Jokowi bersama dengan para pejabat negara harus hidup asketis, serta rela menggunakan harta bendanya demi kemaslahatan umat. Apabila semua itu dilakukannya, maka tidak akan mustahil kemiskinan, PHK, pengangguran, dan kriminalitas di negeri tercinta ini akan berkurang atau bahkan hilang dari peredaran, alias rakyatnya sejahtera.

Semoga momentum Idul Adha besok bisa menjadi momentum perbaikan bangsa ini melalui Jokowi, yaitu mau dan mampu menjadi pemimpin yang mengorbankan seluruh jiwa, raga, tahta, dan hartanya demi kesejahteraan rakyat, sehingga terwujud masyarakat adil, makmur, aman, sejahtera, dan bermartabat yang diridloi Allah SWT. Wallahu a’lam bi al-showab.

Pengajar di Monash Institute; Mahasiswa Peraih Beasiswa Bidikmisi IAIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Kliwon, 3 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

KPU Bingung Laksanakan Pilbup Mojokerto Kab Mojokerto, Bhirawa KPU Kab Mojokerto kebingungan terkait pelaksanaan Pilbup Kab Mojokerto yang rencananya akan digelar pada 2015 mendatang. Kebingungan itu karena kini belum ada kepastian antara dipilih langsung atau cukup melalui DPRD setempat.

Dalam situasi seperti ini, KPU Kab Mojokerto dibayangi kecemasan akan anggaran yang bulan ini diajukan untuk pelaksanaan pemilihan bupati periode 2015 - 2020. Lembaga penyelenggara Pemilu ini sudah merancang anggaran itu. ‘’Kami harus menunggu UU Pilkada diundangkan dan juga menunggu peraturan KPU Pusat atas rencana judicial review ke MK. Padahal kami tengah menganggarkan Rp30 miliar untuk Pilkada 2015,’’ kata Anggota KPU Kab Mojokerto Divisi Anggaran, Heru Efendi, Kamis (2/10) kemarin.

Kini sejumlah pihak akan mengajukan judicial review atas ketentuan Pilkada tak langsung itu ke Mahkamah Konsitusi (MK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan mekanisme Pilkada langsung.

Namun Perppu itu masih memerlukan persetujuan DPR yang dikuasai koalisi parpol pendukung Pilkada tak langsung.

KPU mengakui sudah bertemu dan koordinasi dengan Pemkab dan DPRD setempat. Pertemuan itu membahas besaran dana jika Pilbup dilakukan secara langsung. Kisarannya sekitar Rp30 miliar.

Namun anggaran dana ini belum resmi diajukan ke Pemkab Mojokerto karena pengajuan RAPBD 2015 belum dimulai.Q kar

Saiful Sanggup Selesaikan Penetapan Pimpinan DPRD Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, merasa yakin dalam pekan ini bisa menyelesaikan kemelut pimpinan DPRD yang diakibatkan belum keluarnya rekomendasi DPP PKB kepada Sulamul Hadi Nurmawan selaku ketua dewan yang sudah direstui DPC PKB. ‘’Memang DPP PKB yang baru menyelesaikan Muktamar tak bisa dalam waktu dekat ini mengeluarkan rekomendasi. Maka solusinya rekomnya dikeluarkan DPW PKB Jatim,’’ ujarnya.

DPW PKB sudah memberi rekom atas nama Sulamul Hadi Nurmawan (Wawan) untuk dijadikan ketua dewan.

Tak ada yang berubah pada nama yang sudah dimunculkan DPC yakni Wawan. Tak bisa mendesak DPP PKB karena legalitasnya sebagai pe-

ngurus baru masih diproses Kementerian KumHAM. Pimpinan DPRD harus diatasi dengan rekomendasi DPW. ‘’Saya sudah bertemu dengan DPW PKB Jatim untuk menyelesaikan soal ini,’’ ujarnya di Pendopo Kabupaten Sidaorjo, Kamis (2/10) kemarin.

DPRD Sidoarjo yang sudah dua bulan ini bekerja tak berjalan efektif setelah pimpinan dewan belum disahkan.

Baru tiga pimpinan yang administrasinya lengkap, sedangkan problem vitalnya jus-

tru ada pada ketua dewan, Wawan yang belum memperoleh rekom DPP PKB. Namun Wawan sudah mengantongi rekom DPW PKB Jatim dan DPC PKB Sidoarjo.

Saiful menambahkan, persoalan ini akan diurus dalam satu-dua hari ini dengan konsep meminta Gubernur mau menerima rekom yang dikeluarkan DPW PKB untuk bisa mengesahkan pimpinan DPRD Sidoarjo. Bila Gubernur bersedia menyetujui permohonan itu maka pengesahan pimpinan dewan bisa diselesaikan.

Sekwan DPRD Sidoarjo, Ir Endang Soesijanti menegaskan, akan berupaya melakukan upaya berdasarkan masukan bupati, yakni dengan rekom

DPW PKB untuk mengesahkan pimpinan itu. ‘’Desakan fraksi agar saya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tak dilakukan, karena persoalannya bukan di pusat tetapi di provinsi,’’ ujarnya.

Pendekatannya harus dengan provinsi kalau mau cepat.

Dalam pekan ini, Endang, mencoba berkonsultasi dengan provinsi, kalau gagal akan mencoba menemui bupati lagi guna melaporkan kegagalan itu. ‘’Mudah-mudahan bisa cepat selesai, supaya anggota bisa bekerja normal,’’ tegasnya.

Tertatih-tatihnya penerapan pimpinan dewan membuat semua terbengkalai, termasuk surat masuk dari masyarakat yang akan menemui

Jangan Asal Sembelih, Kesejahteraan Hewan Harus Diperhatikan Gresik, Bhirawa Menyembelih hewan kurban jangan hanya asal potong saja. Yang tak kalah penting kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Demikian harapan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Pemkab Gresik, Sentot Supriyohadi, Kamis (1/10) kemarin yang disampaikan dihadapan peserta pelatihan penyembelihan hewan kurban.

Harapan itu terkait dengan telah diadakannya pelatihan penyembelihan hewan kurban yang halal dan Higienis.

Pelatihan itu diikuti sebanyak 30 orang peserta perwakilan dari Takmir Masjid se Kab Gresik.

Menurut Sentot, pelatihan itu hasil kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik dan berlangsung di Ruang Rapat Subdin Peternakan Gresik seminggu yang lalu.

Tentang materi pelatihan, pihak Subdin Peternakan Gresik berupaya agar pelaksanaan hewan kurban berjalan sesuai harapan. Yaitu selain mendapatkan daging hewan yang halal sesuai syariat Islam serta higienis. Selain itu, pada penyembelihan dapat memberi kesejahteraan pada hewan kurban yang disembelih. Kesejahteraan hewan kurban dimaksud adalah penyembelihan sesuai syariat Agama Islam.

Pertama hewan yang disembelih tidak dalam keadaan sakit, sehat dan tidak cacat. Usia minimal untuk kambing satu tahun dan sapi dua tahun keduanya harus poel (Istilah untuk hewan kurban yang sudah dewasa atau layak sembelih) yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Tentang kesejahteraan hewan dimaksud, menurut Kasubdin Peternakan, drh Nunung Dyah yaitu, sebelum disembelih hewan dirawat dengan baik dengan diberi makan yang cukup.Q eri

komisi-komisi. Lantaran komisinya belum ada, surat masyarakat itu menumpuk di meja sekretariat dewan.

Hingga kini atau memasuki bulan kedua setelah dilantik, para anggota dewan tak bisa bekerja kecuali hanya lobi-lobi fraksi untuk membentuk alat kelengkapan dewan. Pembentukan komisi masih terbatabata, jatah pimpinan komisi belum bisa dibaca walaupun sering ada pertemuan intensif antar fraksi. Kekuatan inti fraksi saat ini dipegang PKB dengan 11 kursi, PDIP delapan kursi, PAN tujuh kursi, Gerindra tujuh kursi. Fraksi minornya adalah Demokrat empat kursi, Golkar/PPP, PBB tujuh kursi, PKS/Nasdem empat kursi.Q hds

Wali Kota Bakal Terapkan Lelang Jabatan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus membuat gebrakan baru terkait penataan pejabat di lingkup Pemkot Mojokerto. Orang pertama di Pemkot Mojokerto itu bakal menerapkan aturan lelang jabatan untuk semua posisi struktural.

Dua Siswa MTS Dibunuh di Lahan Mangga Gresik, Bhirawa Dua siswa MTS Al Fatah Banyuurip Ujungpangkah dibunuh dengan sadis di lahan mangga Desa Gosari, Ujungpangkah.

Korban meninggal dengan luka lebam di kepalanya, korban adalah Nailus Sofi (17) dan Fidiatun Najiah (15). Keduannya masih duduk di bangku kelas 9 MTS Al Fatah.

Berdasar informasi yang dihimpun, keduanya pamit kepada keluarganya pada Rabu malam (1/10). Untuk belajar bersama di Dusun Druju Ujungpangkah, namun hingga pukul 21.00 WIB. Kedua korban tak bisa dihubungi keluarganya.

Keluarga korban panik hingga paginya tersiar kabar ada penemuan mayat di kebun mangga Desa Gosari Ujungpangkah.

Mendapat informasi warga, pihak keluarga mendatangi lokasi penemuan mayat dan benar adanya. Dua mayat yang tergeletak di bawah pohon mangga adalah Nailus Sofi dan Fidiatun Najiah.

Menurut Susanto, paman korban, dirinya merasa shok saat melihat korban karena mayat yang dilihatnya adalah keponakannya. ‘’Saya kaget, tadi saat pertama kali melihat mayat ternyata kepenakanku sendiri. Kami tidak bisa berbicara apa-apa, hanya bisa mengelus dada dan nafas panjang. Kami berharap pelaku segera di tangkap, dan di hukum seberat-beratnya,’’ papar Susanto.

Terpisah Kapolres Gresik, AKBP E Zulpan pada wartawan mengatakan, membenarkan kejadian itu. Pihak kepolisian sudah mengantongi beberapa nama yang diduga sebagai tersangka dan pihaknya sudah membentuk tim untuk memburu tersangka. Semoga, cepat tertangkap pelakunya, karena kami sudah mengantongi identitas korban.Q kim

5

achmad suprayogi/bhirawa

Para petugas PU Pengairan saat menggelontor eceng gondhok yang bercampur sampah warga di avoer Buduran langsung ke laut.

Bupati Tegur PU Pengairan Soal Sampah Sidoarjo, Bhirawa Akibat penggelontoran eceng gondok bercampur dengan sam pah warga yang telah memenuhi saluran/avour Buduran langsung kelaut. Membaut Bupati Sidoarjo marah, bahkan akan melakukan teguran langsung kepada Kepala PU Dinas Pengairan Kab Sidoarjo.

Bupati Saiful Ilah SH MHum Kamis (2/10) kemarin di Pendopo Kabupaten menegaskan dengan nada tinggi, kalau tidak sependapat dengan cara yang dilakukan PU Pengairan.

Sampah warga dan eceng gondhok yang memenuhi sungai langsung dialirkan kelaut.

Kalau untuk eceng gondhoknya gak masalah karena akan mati dengan sendirinya bila kena air laut.

Tetapi untuk sampah warganya, yang terdiri dari berbagai macam itu yaitu mulai dari plasik-plastik bekas rumah tangga, dan lainnya mestinya diambil tersendiri terus diangkut dan di buang ke

tempat sampah selayaknya. ‘’Jadi jangan dibuang ke laut juga, jangan-jangan berhenti sebelum masuk laut, dan itu akan membuat buntu aliran air laut tambak-tambak,’’ tegasnya.

Menurut bupati, kalau hanya eceng gondok mungkin akan mati jika sampai di laut karena airnya asin. Sementara yang jadi masalah, sampah-sampah rumah tangga yang ada, bisa jadi penyumbatan di sungai dan pintu air tambak. Kalau sampai menjadi sumbatan, kasihan para petani tambak. ‘’Dinas PU Pengairan yang menangani pembersihan sampah dan kotoran di sungai itu akan saya tegur,’’ tegas Saiful Ilah yang juga petambak.

Sebelumnya, pada (1/10) petugas kebersihan Dinas PU Pengairan Kab Sidoarjo telah dikerahkan membersihkan eceng gondok bercampur sampah di avour Buduran. Petugas yang bekerja di lapangan menggunakan alat manual, seperti jangkar, arit dan lain

sebagainya. Eceng gondok dan sampah rumah tangga itu langsung digelontorkan melalui pintu air Buduran, tak dikemasi atau dipisahkan ke atas daratan.

Nyono kordinator petugas lapangan dari Dinas PU Pengairan Kab Sidoarjo menyatakan, kalau hanya eceng gondok yang memenuhi sungai, biasanya dilakukan penyemprotan dan langsung mengering. ‘’Yang ada sakarang ini adalah sampah berbagai macam. Sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Karena bercampur dengan berbagai macam sampah, maka langsung dialirkan ke laut,’’ katanya.

Keberadaan sampah di sungai-sungai mencapai 40%. Ini membuat petugas kebersihan di sungai, kesulitan. Kesadaran warga dalam mem buang sampah masih sembarangan atau seenaknya. ‘’Buktinya, banyak sampah dibuang ke sungai, hingga menyumbat Q ach aliran air,’’ jelasnya.Q

Buang Sampah Sembarangan, 34 Orang Didenda Sidoarjo, Bhirawa Masyarakat di wilayah Kab Sidoarjo jangan sembarangan membuang sampah di sungai atau lahan kosong. Sebab bila tertangkap tangan petugas, maka mereka bisa menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Sanksinya didenda Rp75 ribu atau kurungan selama tiga hari.

Menindaklanjuti saat rapat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo, yang banyak terungkap keluh kesah masyarakat akan aksi membuang sampah sembarangan oleh warga, Pol PP Sidoarjo melakukan operasi penertiban

terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. ‘’Ini juga untuk menindak lanjuti adanya Perda Nomor 6 tahun 2012, tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan,’’ ujar Kasat Pol PP Sidoarjo, Mulyawan SH, didampingi Kabid Penyidikan dan Penindakan, Hari Sucahyono SH, Kamis (2/ 10) kemarin, di kantornya.

Dari operasi pengawasan yang telah dimulai sejak 22 September hingga 25 September lalu.

Satpol PP bersama petugas dari Polres, Kodim dan DKP Sidoarjo, menangkap tangan sebanyak 34 orang. Untuk menangkap

ali/bhirawa

Warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di Sidoarjo, mengikuti sidang Tipiring di Kantor Pol PP Sidoarjo.

tangan pelaku, petugas sudah turun mulai pukul 04.30 WIB hingga 09.00 WIB. Mereka tertangkap tangan sedang membuang sampah ke sungai atau lahan kosong, rata-rata dilakukan saat sambil berangkat kerja.

Untuk sementara, wilayah yang diawasi petugas diantaranya kawasan yang menjadi Rencana Induk Kota (RIK) yakni, Buduran, Sidoarjo dan Candi. ‘’Dalam pengawasan ini, di semua wilayah itu, ada masyarakat yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan,’’ kata Mulyawan.

Saat pelaksanaan sidang Tipiring pada 25 September lalu di Kantor Satpol PP, dari 34 pelaku, yang hadir pada hari itu sebanyak 28 orang. Sedangkan sebanyak 6 orang baru datang esok harinya. ‘’Bagi mereka yang sama sekali tak datang, para Kades yang membawahi para pelanggar akan disurati untuk tidak menerbitkan KTP baru bagi mereka,’’ ujarnya.

Dengan dijalankannya pengawasan ini, maka diharapkan masyarakat Sidoarjo semakin sadar terhadap kebersihan lingkungannya dengan tak membuang sampah sembarangan.

Untuk sementara, lokasi pengawasan lanjut Mulyawan, masih dikonsentrasikan di wilayah RIK dulu. Nanti secara bertahab akan dilakukan ke seluruh wilayah Sidoarjo.Q ali

Menurut wali kota untuk mekanisme pengisian pejabat eselon II dan lainnya bakal dilakukan dengan cara lelang terbuka. Kebijakan ini diberlakukan menyusul keluarnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara Terbuka di Lingkup Pemerintah. ‘’Untuk menindaklanjuti aturan itu, saya telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ke Dirjen Pemberdayaan Aparatur Negara,’’ ujar Wali Kota Mojokerto, Kamis (2/10) kemarin.

Wali kota menambahkan, menyusul keluarnya aturan baru soal mekanisme pengisian jabatan dengan cara terbuka, pihaknya siap mem berlakukan aturan itu. ‘’Kita siap memberlakukan kapan pun. Untuk itu tinggal menunggu keluarnya PP (Peraturan Pemerintah) nya saja,’’ tandas wali kota.

Wali kota mengaku jika telah memerintahkan Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus untuk berangkat ke Jakarta Jumat (3/10) hari ini guna konsultasi dengan Kementerian PAN. ‘’Besok (hari ini, red) BKD konsultasi ke MenPAN,’’ tandasnya lagi.

Menjawab adanya campur tangan pemerintah dalam pengisian jabatan ini, secara tegas wali kota menolaknya. ‘’Justru mencari tenaga profesional secara terbuka ini malah enak.

Kita bisa cari SDM pejabat yang kredibel dan mumpuni dibidangnya,’’ tambahnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya bisa mencari tenaga sesuai dengan kreteria yang selama ini minim. Seperti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang harus berbasis teknik atau Kepala

Dinas Pendidikan yang memiliki disiplin ilmu pendidikan. ‘’Jadi, nggak usah mendekat ke saya nggak ada gunanya. Kota ini butuh SDM yang mumpuni, inovatif dan kreatif. Agar tak menjadi kota tidur,’’ kata wali kota.

Aturan baru lelang jabatan ini, membuka pejabat eselon II di wilayah regional (Jatim) mengajukan diri untuk menduduki porsi sebagai Kepala SKPD eselon II di setiap daerah. Dengan aturan ini, maka kepala daerah bisa memutuskan pejabat yang sesuai dengan kemampuan tanpa unsur like in dislike yang selama ini dicurigai kerap terjadi di setiap mutasi jabatan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Agus Endri mengatakan, siap melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Dalam konsultasi itu, pihaknya akan meminta petunjuk tehnis serta segala persyaratan soal mekanisme lelang jabatan. ‘’Kita akan menyakan bagaimana Juknisnya. Supaya ketika akan melaksanakan tahun depan aturan yang kita pakai sudah jelas,’’ terang Agus.

Saat ini, BKD sudah menyiapkan data pejabat sesuai dengan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). Jika sewaktu-waktu diperlukan, pihaknya bakal menyodorkan daftar itu kepada wali kota. ‘’Kalau soal data kita sudah siap semua, jika sewaktu-waktu diperlukan,’’ tandas Agus lagi.

Jika kebijakan lelang jabatan dilakukan, kalangan legeslatif dipastikan mendukung. ‘’Lelang jabatan itu akan melahirkan pejabat yang profesional karena psosesnya dilakukan secara terbuka,’’ ujar Suliyat, Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto.Q kar

Sekkab Minta Dewan Bentuk Pimpinan Definitif Gresik, Bhirawa Sekkab Gresik, Ir Moch Najib MM berharap, tujuh fraksi di DPRD Gresik cepat melakukan komitmen untuk pembentukan Pimpinan DPRD Gresik definitif.

Sebab, waktu yang dimiliki untuk membahas RAPBD tahun 2015 terus berkurang.

Sekarang, kata Najib, sudah memasuki Bulan Oktober dan tak lama lagi Bulan November terus Desember. ‘’Praktis kami cuma memiliki waktu sekitar 2,5 bulan untuk membahas anggaran, karena kami diberikan batas akhir pembahasan anggaran pada pertengahan Desember 2014,’’ kata Najib.

Menurut Najib, Jika RAPBD 2015 tak terbahas hingga akahir Desember 2015, sebagai konsekuensi DPRD Gresik tak memiliki pimpinan DPRD definitif, maka Pemkab Gresik dengan sangat terpaksa akan menggunakan APBD tahun 2014. Akibatnya, akan banyak program Pemkab Gresik, terlebih program untuk kerakyatan yang sudah direncanakan terlaksana pada 2015 namun gagal dilaksanakan. ‘’Kami tak ingin hal itu terjadi karena masyarakat jelas akan berontak,’’ jelasnya.

Selain itu, tak adanya pimpinan DPRD definitif juga akan berimbas mangkraknya 20 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang kini tengah dibahas di internal eksekutif. Padahal, Raperda itu untuk memayungi kegiatan yang sekarang belum ada payung hukumnya atau Raperda pembaruan. ‘’Rencananya, 20 Raperda itu kami ajukan dan dibahas pasca RAPBD 2015 disahkan,’’ kata Najib.

Belum terbentuknya pimpinan DPRD Gresik yang definitif itu juga akan berakibat fatal terhadap 50 anggota DPRD Gresik periode 2014-2019. Jika hingga akhir tahun 2014, pimpinan DPRD definitif tak ada, maka DPRD Gresik tak bisa membahas RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, dan konsekuensinya 50 anggota DPRD selama tahun 2015 tak bisa menerima gaji,’’ kata salah satu Timang (Tim Anggaran) Pemkab Gresik.

Najib juga menjelaskan, 50 anggota DPRD Gresik tak bisa menerima gaji atau tak mendapatkan gaji, karena anggaran yang digunakan untuk menggaji mereka tak ada. Sebab, alokasi dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tak tersedia, karena RAPBD 2015 tak dibahas. ‘’Anggaran untuk menggaji anggota DPRD itu kan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kalau RAPBDnya tak dibahas, lalu anggaran apa yang digunakan untuk menggaji DPRD,’’ jelasnya.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tes CPNS Selama 10 Hari Lamongan, Bhirawa Pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS Lamongan tahun 2014 bakal berlangsung selama 10 hari. Jadwal resmi TKD tersebut sudah ditetapkan mulai tanggal 2 Desember hingga 11 Desember di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Sidoarjo.

“Jadwal pelaksanaan TKD CPNS 2014 sudah kami umumkan di website resmi BKD Lamongan dan di papan pengumuman. Sedangkan untuk jadwal yang lebih rinci akan diumumkan kemudian lewat media yang sama,“ terang Kepala BKD Ismunawan melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni.

Jadwal tes berlangsung hingga 10 hari lamanya karena menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Yakni peserta tes menjawab soal yang diterima secara online dengan software khusus melalui perangkat komputer yang disediakan oleh BKN Regional II. Dijelaskan olehnya, dalam sekali tes bisa dilangsungkan untuk 90 peserta.

Sementara dalam sehari, maksimal hanya bisa dilaksanakan 5 kali gelombang tes. “Dalam sehari yang bisa melakukan tes sebanyak 450 peserta. Dengan jumlah pendaftar CPNS Lamongan yang mencapai 4.694 pelamar, maka TKD untuk Lamongan berlangsung selama 10 hari, “ jelas dia.Q yit

Kesbangpol Minta Dinaikkan Jadi Badan Batu, Bhirawa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batu menuntut untuk dinaikkan statusnya dari Kantor menjadi Badan. Hal ini karena beban kerja Kesbangpol sangat tinggi seiring dengan dinamika sosial politik di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Kantor Kesbangpol, Arsan Abdullah Lumbu, saat ini hanya ada 3 kota saja yang statusnya masih kantor, salah satunya adalah kota Batu.

"Dinamika sosial politik sangat tinggi, mobilitas penduduk sangat meningkat seiring kemajuan pariwisata. Sehingga sudah saatnya dikembalikan sebagai Badan karena beban kerjanya memang sangat berat," ungkap Arsan kepada Bhirawa, Kamis kemarin (2/10).

Dijelaskan awalnya Kesbangpol sebagai Badan, kemudian diturunkan statusnya menjadi Kantor pada tahun 2009 lalu. Akibat turun status, maka mempengaruhi jumlah anggaran yang dialokasikan. Padahal permasalahan yang ada semakin kompleks.

Di bidang politik sangat dinamis, demikian juga kasus demo terjadi setiap bulan. Beberapa kasus terakhir misalnya demonstasi warga atas sumber air Gemulo dan kasus tanah di Tulungrejo.

Demo-demo tersebut melibatkan masyarakat yang cukup banyak, sehingga kerja Kesbangpol menjadi sangat berat.Q sup

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5473 ET, a/n Kacung, Kelurahan Mimbaan rw 05/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1478/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5622 EN a/n P. Sri Handani Taufik, Ds. Sletreng rw 01/02, Kec. Kapongan Situbondo.

No. 1479/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 9082 UE, a/n Suprapto, Ds Kendit rw 01/01, Kec. Kendit Situbondo.

No. 1480/IMB/BI-II/2014

Pemkot Tak Batasi Hewan Kurban Luar Daerah Permintaan Hewan Ternak dari Lumajang Meningkat 20 Persen Kota Kediri, Bhirawa Hari raya Iduladha tahun ini Pemerintah Kota Kediri tidak membatasi datangnya hewan korban dari luar daerah, sebab stok hewan kurban di Kota kediri tidak mencukupi kebutuhan hewan kurban yang diprediksi kebutuhan akan terus meningkat.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kediri Haris Candra mengatakan meskipun stok di kota kediri tidak mampu memenuhi kebutuhan hewan kurban namun di pastikan kebtuhan tidak akan ada kekurangan. “Kami tidak membatasi datangnya hewan kurban dariluar kota, ini untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban yang terus meninkat dari tahun ketahun,“ ungkapnya saat melakukan sidak hewan kurban, Kamis (2/10).

Dijelaskan Haris Candra, hingga saat ini hewan kurban yang saat ini didatangkan ke Kediri rata-rata berasal dari Kabupaten Trengalek dan Kabupaten Tulungagung, dan peningkatan kebutuhan hewan kurban di Kota Kedri berlangsung ini sejak H-7 lalu.

“Kambing-kambing ini datang rata-rata dari Tenggalek dan Tulungagung, dan masyarakat yang ingin berkurban tidak perlu resah karena tidak dapat mendapatkan hewan kurban, dipastikan di Kota kediri tidak akan kekurangan,“ terangnya.

Sementara dalam inpeksi mendadak ini, petugas monitoring hewan kurban banyak menemukan hewan kurban yang belum cukup umur dan adanya hewan kurban yang cacat pada testisnya, dari beberapa titik yang disidak, ada sekitar 12 persen yang belum layak dijadikan kurban.

“Untuk melihat usia kambing ini kami melihat dari giginya apakah sudah copot atau belum (poel), ada sekitar 12 yang belum poel, dan itu tidak

boleh dijadikan hewan kurban,“ kata drh Pujiono yang ikut menjadi Tim montoring hewan Kurban.

Diketahui tahun 2013 lalu kebutuhaan hewan kurban di Kota Kediri mencapai 2177, dengan rincian sapi 429 ekor, kambing 1748 ekor, dan diprediksi kebutuhan hewan kurbn tahun ini akan meningkat.

Meningkat 20 Persen Sementara itu, menjelang Hari Raya Iduladha atau hari raya kurban, permintaan kambing kurban terus meningkat.

Peternak Lumajang saat ini kebanjiran pesanan kambing dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Jawa Barat sampai DKI Jakarta.

Per minggunya, sebanyak 5 ribu ekor kambing kurban dikirimkan ke daerah-daerah tersebut. ‘’Permintaan kambing kurban ini meningkat 15 persen dibandingkan bulan sebelumnya.’’ kata drh Gatot Subiyantoro Kepala Dinas Perternakan (Disnak) Kabupaten Lumajang. Bahkan menjelang Hari Raya Kurban, permintaan bisa meningkat sampai lebih dari 20 persen.

Dengan banyaknya permintaan dan pengiriman kambing untuk keperluan kurban dari Lumajang, peternak mengirimkan komoditi dua kali sepekan. ‘’Artinya disesuaikan dengan hari pasaran ternak di pasar hewan yang ada. Yakni setiap hari Senin dan Jumat,’’ paparnya seraya menambahkan, untuk kebutuhan di wilayah Kabupaten Lumajang guna keperluan Hari Raya Kurban dipastikan tercukupi.

mb2/bhirawa

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kediri Haris Candra, saat melakukan sidak hewan kurban, Kamis (2/10).

Sedangkan untuk komoditi sapi, Gatot Subiyantoro menyampaikan, permintaan juga meningkat. ‘’Kemampuan untuk mengirim ke luar daerah untuk ternak sapi sekitar 1.500 ekor perbulan. Setiap kali pengiriman pada saat hari pasaranternak sekitar 2 truk gandeng. Komoditi ini juga dikirimkan ke Surabaya, Jawa Barat dan DKI Jakarta,’’ ungkap Gatot.

Tidak berbeda dengan potensi kambing, komoditi sapi ternak di Kabupaten Lumajang juga melimpah. Hanya saja, Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang telah memberlakukan proteksi agar potensi bibit sapi produktif tidak habis

begitu saja krena permintaan pasar melimpah.

Terutama untuk ternak bibit itu kami khawatir untuk tidak banyak di kirim keluar daerah. Dan juga kebanyakan yang untuk konsumsi itu lebih banyak jantan. ‘’Demikian juga untuk komoditi hewan kurban itu juga kan jantan, jarang untuk yang indukan,’’ terangnya.

Meningkatnya permintan pasar untuk kambing dan sapi kurban, ternyata berbanding terbalik dengan permintaan daging melalui Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Dari 7 RPH yang ada di Kabupaten Lumajang, seluruhnya malah

mengalami penurunan permintaan untuk konsumsi umum. Dikatakan oleh Gatot konsumsi umum, yakni konsumsi yang sifatnya konsumen rutin harian. ‘’Karena konsumen masyarakat nantinya akan menikmati hasil dari pemotongan hewan kurban,’’ tukasnya.

Saat Hari Raya Kurban, Dinas Peternakan masih menurut Gatot Subiyantoro, juga telah menyiapkan tim guna melakukan pemeriksaan kesehatan ternak. Tim akan melakukan pemeriksaan pada sentra penjualan ternak di pinggir jalan dan tempat pemotongan hewan kurban di masyarakat.Q mb2,yat

BKPPP Gelar Rakor Penyusunan Kekeringan, BPBD Terus Pasok Air Bersih di Dua Kecamatan RDKK Pupuk Bersubsidi Situbondo, Bhirawa Guna memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo, menyelenggarakan kegiatan pertemuan koordinasi dalam rangka dukungan pengawalan penyusunan RDKK (rencana difinitif kebutuhan kelompok tani) pupuk bersubsidi tahun 2014, pagi kemarin (02/10).

Acara yang dihelat dilantai II gedung auditorium setempat dibuka Kepala BKPPP Ir. H Budi Priono Msi dengan didampingi Kepala Bidang Pelaksana Penyuluhan H Bajuri Hadiwijoyo SP. Menurut Budi Priono, dasar kegiatan tersebut mengacu

kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014; program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; SE BPPSDMP Kementan nomor : 6773/sri/30/7/2014.

Selain itu juga didasarkan kepada Permentan RI nomor : 82 Permentan/OT.140/82013. “Dalam RDKK ini dilakukan setiap memasuki musim tanam dan RDK (rencana definitif kelompok). Ini disesuaikan dengan data setiap tahun/rekap kebutuhan pupuk bersubsidi kebutuhan pupuk masing-masing komoditi di Situbondo,” terang Budi Priono, kemarin.

Menurut Budi, dari kegiatan tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan arah dan ke-

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2006, Biru, AG3372SG, a/n. Sumiatin, Ds. Suruhan Kidul, Bandung-T.Agung No. 1481/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG4116RAA, a/n. Ajar Minarto, Ds. Sidorejo RT 1/1, Kauman-T.Agung No. 1482/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Hijau, AG5403TV, a/n. Beni Sutrisno, Ds. Campurdarat RT 1/5-T.Agung No. 1483/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6972RH, a/n. Siswanto, Ds. Wajak Lor RT 3/2, Boyolangu-T.Agung No. 1484/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2010, Hitam, AG2836RS, a/n. Winarti, Ds. Nglampir RT 13/3, Bandung-T.Agung No. 1485/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Kawasaki, th. 2004, Hijau, AG6642TW, a/n. Farida Ratna Yulia, Kel. Tertek-T.Agung No. 1486/IMB/BI-II/2014

Jumat Kliwon 3 OKTOBER 2014

sawawi/bhirawa

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo Ir. H. Budi Priono Msi (tengah) bersama Kabid Pelaksana Penyuluhan, H. Bajuri Hadiwijoyo SP dan pembicara lain saat acara koordinasi pengawalan penyusunan RDKK Pupuk bersubsidi.

bijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani dan dapat meningkatkan kapasitas poktan dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani.

“Yang paling penting juga dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian di Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Dalam RDK ini juga disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usaha tani kelompok, termasuk didalamnya kebutuhan sarana produksi pertanian selama jangka waktu setahun,” terang Budi.

Sementara itu, Kabid Pelaksana Penyuluhan H Bajuri Hadiwijoyo SP, menambahkan, acara penyusunan RDKK pupuk bersubsidi diikuti 100 peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian PNS dan THL-TBPP seKabupaten Situbondo.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Untuk dana kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo tahun 2014,” terang pria asli kelahiran Desa/Kecamatan Arjasa tersebut.

Masih kata Bajuri, dari kegiatan ini pula diharapkan ada hasil kesepakatan untuk menyusun rencana penyuluh pertanian ditingkat WKPP bagi setiap penyuluh. Itu dilakukan, sambung H Bajuri, sesuai dengan pedoman pada acuan penggunaan pupuk bersubsidi untuk komoditi utama di Kabupaten Situbondo.Q awi

Tulungagung, Bhirawa Krisis air bersih yang terjadi di Kecamatan Tanggunggunung dan Pucanglaban terus menjadi perhatian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung. Di dua kecamatan tersebut BPBD masih terus melakukan pemberian air bersih pada warga setempat.

“Setiap hari ada truk tangki PDAM yang ke sana (Kecamatan Tanggunggungung dan Pucanglaban). Pembagian air bersih digilir setiap desa,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Soeroto SSos pada Bhirawa, Kamis (2/10).

Rencananya pemberian air bersih PDAM ini akan diberikan sampai musim penghujan tiba. “Mudah-mudahan akhir bulan ini (Oktober) sudah musim hujan,” tamhanya.

Menurut Soeroto yang mantan pejabat Kasatpol Pamong Praja Kabupaten Tulungagung itu selama musim kemarau masih berlangsung maka program pemberian air bersih di dua kecamatan tersebut bakal tetap berlangsung. Masalahnya di Kecamatan Tanggunggunung dan Pucanglaban sudah terjadi krisis air bersih.

“Sumber airnya mengecil.

Akibatnya banyak warga yang tidak mendapat air bersih. Termasuk di sungaisungai airnya juga mengecil,” tuturnya.

Diakui Soeroto di Kecamatan Tanggunggunung ada kelompok HIPAM yang dibina Pemkab Tulungagung, namun keadaannya juga tidak lebih baik. “Ya itu karena banyak sumber air yang mengecil kemudian terjadi krisis. Kami tetap komitmen untuk memberikan bantuan sampai musim hujan datang,” katanya.

Dia mengakui medan yang dilalui truk PDAM untuk mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang berada di daerah pegunungan tidaklah mudah. Namun segala rintangan itu dapat teratasi juga.

“Setiap hari truk tangki yang berkapasitas 4.000 liter naik ke Tanggunggunung atau Pucanglaban. Harapannya semua warga dapat kebagian air bersih. Kasihan juga ada sebagian warga yang sampai mengais air bersih di sungaisungai untuk sekedar mandi,” jelasnya dengan mimik serius.

Masalah dana , Soeroto tidak mempermasalahkan.

Pengiriman air bersih yang menggunakan truk PDAM tersebut masih bisa ditanggulangi oleh BPBD Kabupaten Tulungagung. “Semuanya masih bisa teratasi. Kalau nanti ternyata kurang karena memang terjadi musim kemarau yang panjang, kami tentu akan meminta bantuan dana. Termasuk minta ke Pemprov Jatim.

Tapi sekarang masih belum,” jelasnya lagi.Q wed

Siswa Membatik Demi Lestarikan Batik Ala MTs Asyifiyah Ngetos Meski Kabupaten Nganjuk bukanlah daerah sentra batik seperti Solo maupun Pekalongan, demi melestarikan budaya luhur bangsa tersebut, belasan murid MTS Asyifiyah yang berada di Kecamatan Ngetos, mengikuti kegiatan membatik. Bukan saja untuk mengembangkan kebudayaan khas Indonesia, tetapi para murid dan pengajar sadar pentingnya memperingati hari batik nasional tepat tanggal 2 Oktober.

Siti Aspiyah, guru pembimbing kegiatan membatik di MTs Asyifiyah mengatakan, pihak sekolah sengaja memberikan ektrakurikuler membatik kepada para siswa.

Dengan harapan batik bisa tetap lestari dan tidak punah karena ada regenerasi pembuat batik.

Untuk memotivasi dan menarik minat para muridnya, Siti Aspiyah sengaja membiarkan para murid memilih pola dan bentuk batik yang diinginkan. “Agar para murid tertarik mengikuti kegiatan membatik kami bebaskan

membentuk pola. Nanti jika para murid sudah cakap, akan sangat mudah ketika memberikan pola dengan batik sesungguhnya.” terang Siti Aspiyah.

Aspiyah sendiri mengaku keahlianya dalam membatik diperoleh secara autodidak. Namun akhirakhir ini banyak kursus atau pelatihan membatik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga Aspiyah dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang membatik. “Bertepatan dengan hari batik nasional yang

jatuh pada tanggal 2 oKtober, mampu meningkatkan ktertarikan masyarakat terhadap batik yang sudah menjadi ditetapkan oleh PBB sebagai warisan dunia,” ungkap Siti Aspiyah.

Kegiatan membatik di MTs Asyifiyah digelar di halaman sekolah yang diatasnya didirikan tenda.

Para murid nampak antusias mengikuti kegiatan yang menjadi bagian pelajaran budaya di sekolah, meski bagi sebagian murid peserta membatik dianggap susah.

Dengan selembar kain putih, para murid memulai kegiatan dengan menggambar pola. Namun karena masih taraf pemula, pola batik yang mereka gambar bukan seperti batik tradisional pada umumnya, melainkan boneka teletubis, bunga dan juga pemandangan alam.

Sebelum memulai membatik, terlebih dahulu para siswi di minta untuk menggambar pola di atas

kain putih menggunakan pensil, setelah pola terbentuk, baru batik dibuat dengan menggunakan bahan batik yang sudah di cairkan di atas kompor.

Salah satu siswi yang mengikuti ekstra ini mengaku tertarik karena ingin memperdalam kesenian batik. “Meski sulit ketika membatik menggunakan alat batik canting, tapi saya tertarik untuk bias. Karena itu saya terus membatikm,” tutur Wanda Putri Anggraini, salahsatu murid peserta kegiatan membatik.

Meski banyak kendala dan mengalmi berbagai kesulitan, sepertinya tidak menyurutkan niat para murid MTs Asifiyah untuk belajar membuat kain batik. Pasalnya di era yang serba digital, sudah jarang anak muda yang mau menekuni dan melestarikan batik, apalagi di wilayah Kabupaten Nganjuk yang memang bukanlah sentra batik.Q ris

ristika/bhirawa

Siswa MTs Asyifiyah Ngetos tekun membatik demi melestarikan budaya bangsa yang telah diakui dunia.

JAWA TIMUR

Jumat Kliwon 3 OKTOBER 2014

7

Banyuwangi Nominator Penataan Ruang

KILAS JATIM

Tak Lulus Administrasi, 223 Pelamar CPNS Gugur Situbondo, Bhirawa Panitia seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai menverifikasi berkas fisik 1.906 pelamar.

Dari jumlah tersebut ada 223 pelamar gugur, karena dinyatakan tidak lulus administrasi. Saat ini panitia seleksi sudah menverfikasi 1.442 pelamar.

Sebanyak 1.219 pelamar dinyatakan lulus administrasi. Sedangkan sisanya 464 pelamar hingga sore kemarin masih tersisa 250 pelamar yang belum mengirimkan berkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo Akhmad Yulianto, mengatakan, panitia seleksi masih menunggu 250 pelamar yang belum mengirimkan berkasnya hingga batas yang telah ditentukan. “Kami berharap kepada pada pelamar yang belum mengirimkan berkasnya untuk segera memenuhi,” pinta mantan Kabag Organisasi itu.

Menurut Yulianto, bagi pelamar CPNS yang sudah dinyatakan lulus administrasi, harus bersabar menunggu surat pemberitahuan dari BKD. Rencananya, surat balasan tersebut akan dirapatkan Senin mendatang. Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Situbondo itu menegaskan, sejauh ini tidak ada perubahan terkait agenda tes CPNS yang dijadwalkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada tanggal 29 hingga 30 Oktober mendatang.

Sebelumnya, jumlah pendaftar CPNS di Situbondo secara online mencapai 1.906 orang. Tingginya pelamar sebenarnya tak sebanding dengan jumlah formasi yang ada, karena ribuan pelamar harus memperebutkan 58 formasi CPNS tahun 2014 ini.Q awi

Banyuwangi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi masuk menjadi salah satu dari lima nominator kabupaten dalam penilaian kinerja bidang penataan ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Banyuwangi masuk lima besar nominator dari bidang Tata Ruang. Selain Tata Ruang, Kementerian PU memperlombakan bidang Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Jasa Konstruksi.

Meski berstatus nominator, tapi capaian ini dinilai cukup lumayan. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berhasil menyingkirkan ratusan kabupaten lain se-Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kepala Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, mengatakan penilaian ini sejak tiga bulan lalu.

Lewat lomba kinerja bidang tata ruang, kata dia, Pemkab Banyuwangi bisa mengetahui kekurangan soal konsep pengendalian, perencanaan, dan pemanfaatan tata ruang di daerahnya. "Ada dua hal strategis yang dinilai, yakni struktur ruang dan pola ruang dengan memanfaatkan kawasan strategis," kata Mujion di sela-sela kunjungan tim juri Kementerian PU di aula Rem-

peg, Kamis (2/10).

Ia mengakui masih ada kekurangan ihwal konsep penataan ruang di Banyuwangi.

Khususnya terkait ketiadaan peta zonasi yang mengatur detail pemanfaatan kawasan strategis dengan skala 1:5.000. Karena itu, pihaknya mengusung konsep global penataan ruang daerah sesuai Perda nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW dihadapan juri. Seperti pembangunan ruang publik, penataan PKL, kawasan tutupan hutan, dan ijin pemanfaatan tanah. "Kami tetapkan tutupan hutan sebesar 31 persen dari luasan administrasi daerah. Ini sesuai amanat Undang-undang," ujar dia.

Ketua tim juri, Supriadi, menuturkan Banyuwangi ber-

saing dengan Kabupaten Bangka, Jepara, Maros, dan Sumbawa. Penilaian bersifat pasif.

Semua kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki Perda RTRW dinilai oleh Kementerian PU. Penilaian di Banyuwangi, kata ia, banyak fokus di pengendalian pemanfaatan kawasan.

Pihaknya ingin membuktikan konsistensi implementasi Perda RTRW Banyuwangi di lapangan. Pemenang akan diumumkan pada 5 Oktober 2014 di Jakarta. "Ini sebagai apresiasi ke kabupaten/kota dan propinsi yang memiliki Perda RTRW dan konsisten menjalankannya," kata Supriadi.

Supriadi menuturkan bahwa Banyuwangi menyimpan modal sosial, budaya, inovasi, dan kreativitas. Bila modal ini

Penetapan Pimpinan DPRD Gagal

Ditetapkan, Pimpinan DPRD Dapat Mobil Camry dan Altis Jombang, Bhirawa Pimpinan DPRD Jombang periode 2014-2019, Rabu (2/9) malam resmi ditetapkan bersama alat kelengkapan.

Usai penetapan empat pimpinan langsung mendapatkan kendaraan dinas, Camry dan Altis. Untuk kendaraan pimpinan Dewan ini pemkab mengalokasikan sebesar Rp 1,3 miliar.

Keempat Pimpinan yang mendapatkan jatah mobil anyar itu adalah Joko Triono, Ketua DPRD asal PDIP, Subaidi Mukhtar dari PKB, Sunardi asal Prtai Golkar dan Minardi dari fraksi Demokrat. “ Setelah dilantik mereka dapat kendaraan dinas, jenis sedan, untuk kendaraan yang lama akan dikembalikan ke bagian perlengkapan pemkab,”ujar Sekretaris DPRD Jombang Syarifuddin, Kamis (3/9).

Kabag Perlengkapan secretariat pemkab Jombang, Endah mengakui menggangkarkan kendaraan dinas pimpinan DPRD yang total anggaran yang disediakan sebesar Rp 1,3 miliar. Namun Endah mengaku tidak hafal nilai satu per satu kendaraan dinas pimpinan dewan tersebut.“ Untuk ketua mendapatkan jatah Cammry sedangkan tiga wakil ketua masing masing mendapatkan kendaraan sedan Altis,” jawabnya.

Jika dilihat daftar harga yang ada, mobil sedan jenis Camry keluaran 2014, dengan tipe 2,5 V seniali Rp 544.600.000, sedangkan untuk Altis, tipe 1,8 V A/T senilai Rp 414. Juta. Bagaimana dengan kendaraan yang lama? Endah mengatakan untuk kendaraan yang lama akan ditarik ke pemkab. Namun hingga kemarin dua kendaraan yang biasa dipakai pimpinan dewan belum dikembalikan.

Dua kendaraan yang belum dikembalikan itu jenis Fortuner. ”Mungkin masih belum sempat,“ jelasnya.Q rur

dikelola baik, ia yakin Banyuwangi bisa memiliki daya saing di tingkat regional. Pemerintah daerah harus mampu mengelola ruang publik untuk mengendalikan pembangunan.

"Tutupan hutan di sini masih 31 persen, cukup bagus. Ini sudah jarang ditemukan, di Jawa tutupan hutan hanya 11 persen. Di daerah lain ada DAS yang tutupan hutannya nol persen," kata dia.

Di balik pujian, juri menyodorkan beragam pertanyaan ke tim koordinasi Pemkab Banyuwangi yang diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Banyuwangi, Slamet Karyono dan Kepala Dinas PU Bina Marga, Mujiono. Dua orang ini wajib merespon apapun pertanyaan yang disodorkan oleh tim juri.Q nan

nurkholis/bhirawa

Kondisi ambruknya pagar SMPN 4 Sampang.

Pagar Sekolah Roboh, Dua Tewas Sampang, Bhirawa Naas nasib 4 anak-anak yang rumah mereka berdekatan dengan lokasi sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 4 Sampang Kota di jalan kusuma bangsa. Saat anak-anak asyik bermain paga sore hari Rabu (1/10), tiba-tiba pagar sekolah oboh mengenai 4 anak yang bermain di sekitar. Akibat kejadian tersebut Dua anak tewas, satu tewas di tempat, satu meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit.

Adapun dua korban tewas akibat robohnya pagara sekolah tersebut adalah Silviana (11) tewas di tempat dan Suci salah satu siswi kelas 3 Sekolah Dasar (SD) menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dilarikan ke RSUD Sampang. Sedangkan Sulaiha dan Dina selamat dengan mengalami luka.

Sukardi, salah satu warga yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi robohnya pagar SMPN 4, Kamis (2/10) membenarkan informasi tentang musibah robohnya pagar SMPN 4 Sampang kota yang mengakibatkan 4 anak yang sedang bermain di sekitar lokasi menjadi korban, 2 anak meninggal dan 2 anak lainnya luka-luka.

Sementara Kapolres Sampang AKBP

Imran Edwin Siregar saat dikonfimasi Kamis (2/10) menjelaskan, robohnya pagar SMPN 4 yang mengakibatkan dua korban tewas dan dua luka tersebut, masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Sampang.

“Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, tim kami menemukan ada unsur kelalaian sehingga masih perlu didalami. Ambil saja contoh bangunan pagar tersebut dibangun tahun 2007 sedangkan podasi pagar hanya ditanam sedalam kurang lebih 5 cm dengan tinggi pagar 2 meter, apa itu sudah memenuhi standar bangunan. Selain itu di TKP kami menemukan dibalik pagar ada tempat pembakarn jerami yang sudah bertahun-tahun hal ini diduga mempengaruhi rapuhnya bangunan,” ungkapnya.

Masih dikatakan Kapolres Sampang, karena TPK-nya masih di dalam areal sekolah otomatis yang harus bertanggungjawab adalah pihak sekolah, oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak sekolah dan warga sekitar untuk dimintai keterangan. Kalau dugaan sementara memang tidak ada unsure kesengajaan, namun kalau pasti ada dugaan unsur kelalai.Q lis

Sumenep, Bhirawa Rapat paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penetapan pimpinan dewan definitif tidak berjalan mulus. Penetapan pimpinan dewan itu harus ditunda lantaran mayoritas anggota dewan menyangsikan surat keputusan atau rekomendasi calon pimpinan yang diusulkan dari empat parpol.

Anggota Fraksi PDIP, Darul Hasyim mengatakan, pihaknya setuju dengan penundaan penetapan pimpinan dewan karena sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010, pimpinan dewan definitif itu harus mendapatkan rekomendasi dari DPP. Melihat empat rekomendasi calon pimpinan itu, tiga di antaranya hanya dari pengurus wilayah, yakni PKB, PPP dan Demokrat, sementara satu parpol yakni PAN yang hanya mendapatkan rekomendasi dari DPP. "Kami setuju jika pimpinan dewan sementara menunda penetapan pimpinan definitif sesuai usulan peserta rapat paripurna, sehingga pimpinan sementara mempunyai waktu untuk melakukan verifikasi ulang terhadap rekomendasi parpol yang diterimanya," kata Daril Hasyim, Kamis (2/10).

Darul menginginkan, keputusan pimpinan DPRD sementara itu tidak cacat hukum dan cacat politik.

Karena setiap keputusan pimpinan harus mengacu pada mekanisme yang ada sehingga tidak berlawanan dengan humum. "Kami tidak ingin keputusan pimpinan dewan sementara ini tidak cacat hukum. Jadi, jika pimpinan menunda dan menferifikasi ulang terhadap syarat administrasi kami yakin lebih baik," urainya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Sumenep, Abrory Mannan menyatakan, sesuai PP nomor 16 tahun 2010 pasal 39 ayat 1, menjelaskan parpol yang mempunyai hak untuk mengusulkan pimpinan dewan harus melampirkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai yang bersangkutan. Namun, setelah lampiran itu dibaca oleh sekretariat dewan, ternyata rekomendasi itu hanya dari dewan pengurus wilayah provinsi.

"Setelah rekomendasi parpol itu dibaca, hanya satu parpol yang memenuhi syarat administrasi, sedangkan tiga usulan parpol lainnya tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi forum memutuskan menunda penetapan," terang Abrori.

Untuk itu, lanjut Abrori, agar keputusan lembaga tertinggi di DPRD Sumenep ini tidak cacat hukum, forum paripurna sepakat menunda penetapan pimpinan dewan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. "Untuk menghindari keputusan yang cacat hukum, akhirnya forum paripurna menunda penetapan pimpinan dewan," ungkapnya.

Disinggung pimpinan sementara terlalu dini menjadwalkan paripurna penetapan pimpinan definitif, Abrori mengungkapkan, bahwa sebenarnya penetapan jadwal itu tidak terlalu dini karena sebelum dijadwalkan paripurna penetapan ini, pihaknya sudah mengirim surat ke parpol yang bersangkutan agar melengkapi persyarakat administrasinya terkait kader yang diusulkan mengisi unsur pimpinan sesuai aturan yang ada. Q sul

Tak Ingin Ceroboh, Kejari Minta Dikirim 1 Ahli BPKP Batu, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu segera segera menyurati Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya.

Kejari meminta kepada BPKP untuk menunjuk dan mengirimkan satu ahlinya (auditor), untuk memberikan penjelasan/pemaparan terkait hasil auditnya dalam kasus dugaan korupsi uang APBD di PT Batu

Wisata Resources (BWR).

Diketahui, tim auditor BPKP telah menyelesaikan kunjungan kerjanya di Kantor Kejari Batu. Kedatangan auditor BPKP ini dalam rangka melakukan pemeriksaan aliran dana APBD yang ada di PT BWR. “Semua dokumen yang diminta sudah kita berikan, termasuk pertemuan dengan 10 saksi dari UKM (Usaha Kecil Menegahred) sebagai penerima aliran da-

na,”ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) di Kejari, Jendra Firdaus.

Saat ini untuk sementara proses berlanjut pada pengolahan data yang dilakukan di internal BPKP. Dalam jangka waktu sepekan ke depan, diharapkan Kejari sudah bisa menerima hasil dari audit BPKP tersebut. Dan menyikapi hal itu, Kejari akan segera berkirim surat kepada kantor BPKP. Mereka menginginkan agar Kejari tidak hanya

mendapatkan berkas laporan hasil pemeriksaan saja. Tetapi mereka juga membutuhkan satu ahli dari BPKP untuk memberikan penjelasan kepada para penyidik Kejari.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dari Kejari dalam upaya mengungkap kasus korupsi di Kota Batu, terutama dalam penentuan nilai riel kerugian negara dari dugaan korupsi dana APBD di PT BWR ini.Q nas

sul/bhirawa

Suasana Rapat paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penetapan pimpinan dewan definitif yang tidak berjalan mulus. Penetapan pimpinan dewan itu harus ditunda lantaran mayoritas anggota dewan menyangsikan surat keputusan atau rekomendasi calon pimpinan yang diusulkan dari empat parpol.

Jelang Revisi UMK, Ratusan Buruh Jombang Kepung Pemkab Menjelang revisi Upah Minimum Kabupaten (UMK), ratusan buruh Jombang yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Kamis (2/10),menggelar aksi turun jalan. Mereka memblokade Jl KH Wahid Hasyim yang menjadi jalan utama kantor Pemkab.

ramadlan/bhirawa

Ratusan Buruh mengepung Pintu Masuk kantor pemkab Jombang, mereka menolak usulah UMK 2015 yang diusulkan Dewan Pengupahan setempat.

Aksi ratusan buruh ini dimulai dari Taman Kota Kebon Rojo.

Awalnya, mereka bergerak dari pabrik PT SUB (Sejahtera Usaha Bersama) Diwek. Dari Taman Kebon Rojo, buruh pabrik produsen kayu olahan ini kemudian melakukan longmarch menuju kantor Pemkab Jombang.

Ratusan buruh melakukan orasi secara bergantian didepan pintu masuk kantor pemkab dan membentangkan spanduk tuntutan menolak rencana usulan UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang hanya mengalami kenaikan sebesar 4,5 persen dari tahun sebelumnya.

Ketua SBPJ, Samsul Huda, mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SBPJ dengan disejumlah pasar tradisional, besaran KHL untuk wilayah Jombang sebesar Rp 2.180.000. Dengan hitungan KHL tersebut, UMK yang diusulkan Dewan pengupahan tidak pantas.

"UMK yang diusulkan terlalu rendah. Hasil survey kami nilai KHL untuk di Jombang sebesar Rp. 2.180.000. Jadi, kami menolak usulan UMK yang diajukan oleh dewan pengupahan," kata Huda, disela-sela aksi.

Huda menambahakan, tahun

2014, UMK Jombang sebesar Rp 1.500.000. Pada tahun 2015 Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang dikabarkan mengusulkan kepada Bupati Jombang UMK sebesar Rp 1.568.900. Usulan tersebut, menurut buruh, jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Setelah berorasi, perwakilan buruh ditemui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jombang bersama Asisten 1 Bidang pemerintahan, Ita Triwibawati bersama Ketua Dewan Pengupahan Jombang, Dalam pertemuan itu, pemerintah hanya berjanji akan melibatkan perwakilan serikat buruh dalam menentukan UMK. "Saat ini hasil survei belum turun. Dalam menentukan UMK, kami pasti melibatkan serikat," jelas Ita saat berbicara dihadapan ratusan

demonstran.

Ita membantah jika pihaknya sudah mengusulkan besaran UMK, meski pada periode bulan Juli hingga September tahun ini sudah melakukan survey. "Saat ini hasil survei belum turun.

Dalam menentukan UMK, kami pasti melibatkan serikat. Soal angkanya belum, kita masih menyesuaikan dengan SE Gubernur Jawa Timur yang turun pada bulan September kemarin," ujar mantan kepala DPPKAD usai bertemu dengan buruh.

Dewan pengupahan, lanjutnya akan menggelar pertemuan lanjutan untuk menetapkan usulan UMK berdasarkan hasil survey KHL serta SE Gubernur Jatim tahun 2014. "Pertemuan akan melibatkan buruh, pengusaha dan unsur pemerintah daerah," pungkas Ita.Q rur

OLAHRAGA

8 LINTASAN

SK Timnas Sea Games Belum Turun Jakarta, Bhirawa Manajer tim nasional bola basket putri Indonesia Augie Fantinus mengatakan surat keputusan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk berlaga di SEA Games 2015 belum keluar.

“Kabarnya pemerintah masih sibuk mengurus Asian Games, padahal kita sudah jalan sejak bulan Agustus, katanya keluar September, sampai sekarang belum ada,” kata Augie di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketika membawa nama sebuah negara yang berjuang dalam kompetisi olahraga internasional pemerintah harus senantiasa untuk mendukungnya. Namun yang terjadi hingga kini belum ada kejelasan terkait hal tersebut.

Pihaknya tidak tahu sampai kapan timnas bakal latihan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah padahal mereka sudah mempunyai sejumlah program sebelum berlaga di SEA Games.

“Saya sudah punya program uji coba ke Tiongkok, namun melihat kita masih memakai uang pribadi dalam pendanaan, akhirnya saya tunda,” katanya.

Augie menjelaskan ketika sebuah tim sudah mempunyai materi pemain bagus disertai prorgam latihan yang memadai namun tanpa adanya dukungan maka langkah untuk mengejar prestasi akan terhambat.

Ia berharap semoga pemerintah segera tergerak hatinya untuk mendukung pelatnas bola basket karena pihaknya yakin timnas untuk SEA Games berpeluang menyumbangkan medali.

“Saya melihat pemain tahun ini lebih bagus dari tahun sebelumnya, mudamuda, bersemangat disertai kualitas bagus, dan saya masih tetap akan memperjuangkan kejelasan itu,” kata Q ant Augie.Q

Jumat Kliwon 3 OKTOBER 2014

Tak Jadi ke Bali, Persebaya Wisata Religi Surabaya, Bhirawa Rencana Persebaya untuk berlatih dan berlibur ke Bali dipastikan gagal, untuk mengisi liburan manajemen akan mengajak para pemain untuk wisata religi didaerah Surabaya dan Sidoarjo.

Apa yang dilakukan oleh tim Persebaya memang berbeda dibanding klub peserta babak delapan besar lainnya. Persela Lamongan misalnya, mereka memilih salah satu lokasi arum jeram sebagai destinasi berwisata.

Sedangkan Arema Cronus menjalani pemusatan latihan di Batu. Rahmad sebenarnya sudah mengusulkan untuk mengajak tim Persebaya menjalani pemusatan latihan di Batu.

Namun nampaknya rencana Rahmad hanya bertepuk sebelah tangan.

Rencanannya mereka akan berangkat hari ini, Jumat (3/10). “ Dekat-dekat saja yang tidak makan waktu. Yang irit. Saya putuskan tak ada rekreasi. Lebih ke rekreasi spiritual saja,” kata Pelatih Rachmad Darmawan, Kamis (2/10).

Pada kesempatan itu pelatih yang akrab disapa RD itu meminta para pemain untuk menjaga kondisi agar tidak cedera menjelang babak delapan besar. “Pemain kami, dari seluruh tim Liga Indonesia adalah yang paling sedikit. Pemain lapangan cuma ada 18 dan kiper ada tiga,” kata RD. Jumlah itu masih terpotong dengan pemain yang cedera, seperti Abdul Rahman Lestaluhu, Ricardo Salampessy, M. Ilham, Dedi Kusnandar dan Alfin Tuasalamony. Kelima pemain ini masih dalam tahap pemulihan cedera.

Dengan sisa waktu tiga hari, Rahmad menginginkan agar seluruh pasukannya bebas cedera. “Saya tetap menginginkan seluruh pemain saya fit semua. Sebab proses rotasi akan dibutuhkan karena jadwal empat hari sekali harus main,” sebut Rahmad.

Untuk menghindari cedera Rahmad menolak mengadakan uji coba. Sebagai gantinya, Persebaya melakukan simulasi dengan melibatkan beberapa pemain U21. Simulasi dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kamis (2/10) kemarin.

“Saya lakukan dengan internal saja untuk menghindari cedera dan hal-hal yang lainnya,” terang mantan pelatih Arema Cronus dan Q wwn Persija Jakarta ini.Q

Enam Pembuat Jalur Sulsel Dapat Lisensi C2 Makassar, Bhirawa Pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Sulawesi Selatan menyatakan enam pembuat jalur Sulsel dinyatakan lulus dan mendapatkan lisensi C2 sehingga bisa ditugaskan pada kejuaraan daerah.

Bendahara Umum FPTI Sulel Armansyah di Makassar, Kamis, mengatakan enam atlet tersebut yakni Iksan (Pengcab FPTI Luwu Timur), Ali Topan (FPTI Pinrang), Rusdianto (FPTI Makassar) serta Nurfajrin, Munidar, dan Ade Irma yang berasal dari Pengprov FPTI Sulsel.

“Mereka yang lulus dengan lisensi C2 sudah bisa menjadi pembuat jalur untuk kejuaraan daerah di Sulsel.

Kami tentu berbangga karena dengan semakin banyaknya pembuat jalur yang dimiliki akan memberikan hal positf bagi panjat tebing Sulsel ke depan,” jelasnya.

Selain pembuat jalur, kursus lisensi C2 yang digelar pada pelaksanaan Pekan Olahraga Derah (Porda) XV di Bantaeng, Sulsel tersebut juga meluluskan 18 juri jalur dari sejumlah daerah di Sulsel.

Menurut dia, peserta yang dinyatakan lulus sekaligus mendapatkan lisensi C2 sudah bisa memimpin pertandingan pada tingkat kejuaraan daerah. Adapun untuk ajang sekelas Porda masih harus mengikuti seleksi yang lebih tinggi yang dilaksanakan PB FPTI. “Saya kira pelaksanaan kejurda di Sulsel akan semakin dipermudah dengan kehadiran para juri dan pembuat jalur yang semakin banyak di Sulsel,” katanya.

Lebih jauh pelatih panjat tebng Sulsel Bayu Arjuna Sakti mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan sebanyak 20 atlet untuk menghadapi kejuaraan na-

Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Ada 12 Perubahan pada UU 24/2013 Tentang Adminduk dan e-KTP Inti utama perubahan tentang Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan KTP Elektronik ada 12 item perubahan yang harus diketaui masyarakat. cukup dengan KeputuHal ini seperti diungsan Kepala Dinas Kekapkan Kepala Dinas pendudukan dan PenKependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten/ Pencatatan Sipil KaKota. Hal ini sesuai debupaten Blitar, Eko Budi ngan Putusan Mahkamah Winarso, S.Sos, dimana Konstitusi tanggal 30 April perubahan Undang-Un2013. dang ini mempengaruhi Kelima Penerbitan Akta kebijakan dan mekaPencatatan Sipil (Pasal nisme sebelumnya.

102 huruf b) yang se“Sehingga setiap kali mula dilaksanakan di ada pertemuan, bukan tempat terjadinya hanya sosialisasi langPeristiwa Penting, diubah sung kami seringkali meEko Budi Winarso menjadi penerbitannya di nyampaikan perubahantempat domisili penduduk. perubahan yang menyangkut adKeenam Pengakuan dan Peministrasi kependudukan,” kata Eko ngesahan Anak (Pasal 49 dan 50), Budi Winarso, S.Sos. dibatasi hanya untuk anak yang Lanjut Eko Budi Winarso, S.Sos, dilahirkan dari perkawinan yang telah 12 perubahan yang ada pada sah menurut hukum agama tetapi Undang-Undang nomor 24 tahun belum sah menurut hukum negara.

2013 yakni, pertama masa berlaku Pengesahan anak yang selama ini E-KTP yang semula 5 (lima) tahun hanya dengan catatan pinggir diubah diubah menjadi berlaku seumur hidup menjadi Akta Pengesahan Anak. sepanjang tidak ada perubahan Ketujuh Pengurusan dan Peelemen data dalam KTP. Kedua nerbitan Dokumen Kependudukan Penggunaan Data Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis) (Pasal Kementerian Dalam Negeri sesuai 79A) untuk semua dokumen kedengan Pasal 58 ayat 4 bersumber pendudukan (KK, KTP-el, Akta dari data kependudukan Kabupaten/ Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kota. Ketiga Pencetakan Dokumen/ Kematian, Akta Perceraian, Akta Personalisasi E-KTP sesuai dengan Pengakuan Anak, dan lain-lain).

Pasal 8 ayat 1 huruf c, untuk Delapan Pencatatan Kematian pencetakan dokumen/personalisasi (Pasal 44) menjadi kewajiban RT untuk KTP-el yang selama ini dilaksanakan melaporkan setiap kematian warganya terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Instansi Pelaksana. Pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan tersebut dilakukan secara berjenjang Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kepada Tahun 2014 serta beberapa camatan. materi tentang perubahan tentang Sembilan Stelsel Aktif (Penjelasan Adminduk dan E-KTP. alinea 2), dimana semula stelsel aktif Keempat Penerbitan Akta Kediwajibkan kepada penduduk, diubah lahiran yang Pelaporannya melebihi menjadi stelsel aktif diwajibkan Batas Waktu 1 (satu) Tahun (Pasal kepada Pemerintah melalui Petugas.

32 ayat 1), dimana semula peSepuluh Pengangkatan Pejabat nerbitan tersebut memerlukan peStruktural pada Unit Kerja Administrasi netapan Pengadilan Negeri, diubah

Kependudukan (Pasal 83A), dimana Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur, Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur serta penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelas persoalan Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan dibebankan pada APBN, dimana Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Adminduk yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik baik di Prov maupun Kabupaten/Kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (Pasal 87A) serta penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Adminduk dianggarkan mulai APBNPerubahan TA 2014 (Pasal 87B).

Dan terakhir ada Penambahan Sanksi (Pasal 94), yakni setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/ atau elemen data penduduk dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75 juta dan setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan, Penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75 juta.(Pasal 95A) dan setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1 M. Q htn,adv (Pasal 96).Q

sional panjat tebing di Nanggroe Aceh Darussalam, 30 Oktober- 6 November 2014.

Ia menjelaskan, sebanyak 20 atlet yang terus dimatangkan kemampuannya itu terdiri dari 10 atlet putra dan 10 putri. Beberapa atlet putra yang disiapkan merupaa atlet program “Sulsel Maju” yakni Nurmasnyah dan Heriawan.

Mengenai keterlibatan 20 atlet tersebut di kejurnas, dirinya mengaku belum bisa memastikan. Sebagai pelatih, kata dia, tugasnya hanya meningkatkan kualitas atlet. Adapun masalah anggaran diserahkan sepenuhnya ke Pengprov FPTI dan KONI Sulsel.

Namun demikian, tim pelatih tetap berharap seluruh atlet yang tengah dipersiapkan bisa diakomodasi.

Sebab keterlibatan atlet tentu akan menjaga dan meningkatkan motivasinya Q ant dalam berlatih.Q

Asian Games (Sepaktakraw) – Regu Putri Indonesia Raih Perunggu Incheon, Bhirawa Regu putri Indonesia meraih medali perunggu setelah tidak mampu menahan regu Thailand 0-2 dalam partai semifinal cabang sepaktakraw di Bucheon Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Kamis.

Regu putri Indonesia yang diperkuat Lena, Leni, Florensia Cristy, Dini Mita Sari, Rike Media Sari, kalah melalui set langsung 1921, 11-21, dan memastikan mendapat perak bersama regu putri Tiongkok yang kalah dari tuan rumah Korsel pada partai semifinal lainnya.“Memang berat melawan Thailand, tapi kami sudah berjuang sekuat tenaga,” kata Q ant pelatih cabang sepektakraw Akmar.Q

Atlet panjat tebing sedang melakukan latihan.

Bali Setor Dua Nama Pebulutangkis ke KONI Denpasar, Bhirawa Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Bali segera menyetorkan dua nama pebulutangkis terbaiknya yakni Made Deya Surya Saraswati dan Agus Aldi ke KONI Bali, pada Senin (6/10) nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Umum Pengprov PBSI Bali, Made Darmiyasa, Kamis, yang menyatakan bahwa kedua pebulutangski tersebut didaftarkan untuk mengajukan “entry by name” ke PB PON Remaja bersama dengan sejumlah atlet Bali lainnya.

“Untuk saat ini belum disetorkan kedua nama tersebut bukan karena adanya keberatan dari sejumlah pihak,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan bahwa kedua pebulutangkis sangat dipercaya untuk mewakili Bali karena masuk dalam katagori remaja dan yang terbaik di Bali.

Made Darmiasa menuturkan Aldi merupakan atlet Bali yang sudah bergabung di PB Exist Jakarta dan Deya, PB Pelita Bakrie dan Pelatnas.

“Untuk saat ini Deya berada diperingkat ke-347 World Batminton Federation,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pada (10/9) Pengprov PBSI Bali menggelar rapat di Denpasar, Bali yang memutuskan Deya dan Agus mewakili Pulau Dewata di cabor bulutangkis PON Remaja 2014 tanpa melalui seleksi.

“Namun, kedua atlet itu belum didaftarkan karena banyaknya agenda saat itu yang sedang dikerjakan yakni selaku tuan rumah Sirnas Bali Open beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Pihanya mengakui akan merancang dua agenda kedepannya yakni melakukan pelatihan kepada kedua Q ant atlet dan memanggil untuk masuk tim Bali.Q

Dewan Bentuk Tim Perumus Tatib Pekan Depan Mulai Bekerja

Dalam rapat antara pimpinan dewan sementara dan 7 ketua fraksi, kamis ( 2/10 ). Resmi membentuk tim perumus tata tertib (tatib), meski di tengah alotnya pembentukan pimpinan definitif.

Faqih Usman yang juga Ketua Fraksi PAN (F-PAN), didaulat memimpin tim perumus tersebut.

Rencananya, tim akan bekerja pekan depan, membuat draf rancangan tatib yang juga akan di dampinggi oleh konsultan. diaplikasikan anggota dengan baik. Seperti Menurut Ketua Terpilih Tim Perumus nanti ada tambahan, terkait dengan hering Tatib DPRD Gresik Faqih Usman, bahwa yang di lakukan oleh komisi kepada satuan secara keseluruhan jumlah anggota tim perangkat daerah ( SKPD ). Tidak boleh di perumus tatib adalah 15 orang. Masingwakilkan staf, yang harus datang adalah masing fraksi mengirim dua orang, dan langsung kepala dinasnya. Supaya, hering hanya Golkar yang tiga nama. Nama tim bisa efisien dalam memecahkan persoalan. perumus adalah Faqih Usman dan Reban Ditambahkan Faqih Usman, selain itu pada (F-PAN), Syaikhu Busyiri dan Sujono (Fjumlah komposisi komisi yang berjumlah 4 PKB), Hadi Koesono dan Noto Utomo (Fbisa disamakan. Sehingga jumlah anggotanya PDIP), Abdullah Syafi’i dan Khoirul Anam tidak jomplang, karena berebut ingin di komisi (F-Gerindra), Khoirul Huda dan Nur Qolib tertentu. Dan pergantian ketua komisi tidak (F-PPP), Edi Santoso dan Saiful Fuad (Fharus dalam kurun waktu 2,5 Tahun, kalau Demokrat) serta Asroin, Suparno dan memang dalam setahun kinerjanya kurang Zaini dari Fraksi Golkar. masimal bisa di ajukan ke pimpinan untuk di Mulai pekan depan, akan segera tancap ganti. Yang model pemilihanya, cukup anggota gas untuk melakukan pembahasan. Yang komisi tersebut. akan di rencanakan Senin ( 6/10 ) besok, Faqih Usman Terpisah anggota tim perumus dari Frapat perdana akan dilakukan. Dalam Golkar Moh Zaini mengatakan, bahwa tim pembahasan tatib, juga sudah meminta perumus tatib hanya membuat draf rancangan. Setelah Setwan untuk mendatangkan tim konsultan. Supaya itu di serahkan pada pimpinan dewan, kemudian ke pembahasan tatib ini, tidak melenceng dari aturan yang Gubernur. Dan pengesahanya, nanti tetap akan ada. Itu dilakukan karena, dari anggota tatib sekarang dibentuk pansus terlebih dahulu. Untuk struktur tim banyak dari anggota dewan baru. perumus tatib ini, adalah Faqih Usman sebagai ketua, Dalam pembasan tatib nanti, pihaknya akan Khoirul Huda sebagai sekertaris dan Suparno sebagai menekankan pembahasan tentang tiga fungsi dewan.

Q kim* Wakil ketua.Q Sehingga, apa yang menjadi tugas dewan bisa

NASIONAL-POLITIK

Jumat Kliwon, 3 OKTOBER 2014

9

Perppu Berpeluang Batalkan UU Pilkada Pemerintah Siapkan Opsi Jika Ditolak DPR Jakarta, Bhirawa Pengamat hukum tata negara Refly Harun berpendapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang akan diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpeluang membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, meskipun kelak ditolak DPR. “Kalau ditolak kita masih punya peluang membatalkan UU Pilkada,” kata Refly di Jakarta, Kamis (2/10) kemarin.

Menurut Refly, bila perppu itu ditolak oleh DPR, UU Pilkada akan mencuat lagi dan kelompok yang keberatan dapat meminta judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah UU tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Refly menyatakan yakin ada banyak argumen untuk menyatakan UU tesebut bertentangan dengan konstitusi baik secara formal maupuan material.

“Secara formil tidak memenuhi kuorum persetujuan. Seharusnya 249 karena yang hadir kemarin 496, tapi ternyata hanya 226,” kata Refly.

Keberadaan perppu, menurut dia, akan membuat kelompok propilkada langsung dapat berjaga-jaga dengan memajukan perppu terlebih dulu.

Bila perppu disetujui DPR, maka akan muncul risiko kelompok yang tidak setuju terhadap pilkada langsung akan melakukan pengujian

ke MK. “Kewajiban kita mengawal pengujian,” kata Refly.

Bila tidak ada perppu, satu-satunya jalan untuk membatalkan UU Pilkada adalah dengan judicial review ke MK. “Tapi, itu cuma satu jalan.

Kalau ditolak, selesai.” Pilkada secara tidak langsung menurut Refly akan berdampak buruk karena akan muncul oligarki elit di Jakarta yang berpotensi mengubah haluan negara dari demokrasi menjadi sebuah rezim dengan kekuasaan yang sangat individualis.

“Demokrasi kita terancam luar biasa,” katanya.

Siapkan Opsi Jika Ditolak Pemerintah telah menyiapkan opsi lain jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Pilkada ditolak oleh DPR RI, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis.

“Sebelum Perppu itu terbit, tentu kami sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Yang pasti, Perppu itu secara subjektif menjadi hak Presiden dan secara objektif ada di DPR.

Biarlah objektif DPR itu kita lihat nanti setelah Perppu terbit,” kata Gamawan.

Ia menjelaskan penyusunan draf Perppu Pilkada didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuat tiga kriteria, yakni kebutuhan mendesak, kekosongan hukum dan perlunya kepastian hukum.

Ketiga kriteria tersebut terdapat dalam Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009 atas permohonan pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap UUD 1945.

“Kami berusaha memenuhi tiga kriteria tersebut, minimal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperhatikan tiga kriteria itu,” tambahnya.

Terkait kekosongan hukum yang dikhawatirkan akan terjadi jika nanti DPR menolak Perppu tersebut, Gamawan menjelaskan akan ada alternatif lain untuk mengupayakan agar pelaksanaan pilkada pada tahun 2015 memiliki payung hukum.

“Kalau Perppu itu ditolak DPR, ya kita lihat nanti.

Penolakan itu bukan berarti tidak ada rekomendasi, pasti akan ada tindakan atau solusi. Kalau ada kekosongan hukum akan terbit lagi Perppu,” jelasnya.

Materi draf Perppu Pilkada yang disusun oleh Kemendagri tidak akan sama persis de-

“Perppu Buah Simalakama Bagi Yudhoyono” Jakarta, Bhirawa

antara foto

Para Pakar Tata Negara dari Universitas Indonesia Refly Harun (kiri), Saldi Isra dari Universitas Andalas (kedua kiri), Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gajah Mada (tengah) dan Koordinator LSM LIMA Ray Rangkuti (kanan) dalam Diskusi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada SBY; Solusi atau Jebakan?” yang digelar di Jakarta, Kamis (2/10) kemarin. ngan draf Rancangan Undang-Undang Pilkada secara langsung yang pernah ditawarkan ke DPR RI. “Pemerintah bisa menambah atau mengurangi seperti perbaikan yang disampaikan Partai Demokrat.

Setidak-tidaknya satu hal ada yang berbeda, yakni terkait uji publik kandidat calon kepala daerah,” jelas Mendagri.

Terkait uji publik kandidat calon kepala daerah, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan dalam rapat paripurna DPR RI akan menyetujui mekanisme pilkada langsung, namun dengan sepuluh syarat perbaikan. Kesembilan syarat tersebut sebelumnya telah diakomodasi Kemendagri

dalam draf RUU Pilkada langsung, hanya satu pasal mengenai uji publik yang bertentangan. Partai Demokrat menginginkan dalam pasal uji publik tersebut, kandidat calon kepala daerah harus memiliki sertifikat keterangan “lulus”, untuk kemudian dicalonkan dalam bursa pemilihan. Namun, menurut Kemendagri, syarat uji publik tidak perlu mencantumkan keterangan “lulus” atau “tidak lulus”.

Sepanjang kandidat telah mengikuti uji publik dan memenuhi syarat administratif, maka dapat dicalonkan dalam pilkada.

“Ini kan bukan opsi Partai Demokrat lagi, tetapi ini opsi pemerintah. Kita lihat saja nanti,” ujar Mendagri. Q ant

Hakim Tipikor Tolak Keberatan Artha Meris

KILAS NASIONAL

Pemilihan Pimpinan MPR Bisa Lebih Demokratis Jakarta, Bhirawa Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai bahwa pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019 akan berjalan lebih demokratis dibandingkan pemilihan pimpinan DPR, yang dianggap cenderung berat sebelah.

“Ke depan persoalan pemilihan pimpinan dan kelengkapan MPR, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem tentu melihat substansinya berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR. Hal terkait pemilihan pimpinan MPR dan alat kelengkapan lebih bisa dimusyawarahkan,” kata Pramono saat ditemui di depang Ruang Rapat Paripurna I DPR di Jakarta, Kamis (2/10) kemarin.

Menurut dia, pemilihan pimpinan dan kelengkapan MPR nantinya akan lebih demokratis dan bisa dimusyawarahkan karena bagaimanapun MPR merupakan lembaga yang sifatnya berbeda dengan DPR. Pramono mengatakan, karena pimpinan dan alat kelengkapan MPR/DPR itu bersifat tetap untuk lima tahun mendatang, maka tentu akan menjadi tidak adil bila ada fraksi atau anggotaanggota yang tidak mempunyai pemimpin sama sekali.

“Hal ini penting agar aspirasi dari berbagai fraksi dan anggota dapat tersampaikan, khususnya di dalam rapat komisi dan sebagainya,” ujar dia.Q ant

Puluhan Ribu Buruh Padati Bundaran HI Jakarta, Bhirawa Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa organisasi buruh lainnya memadati Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, untuk menuntut kesejahteraan.

“Puluhan ribu massa yang kami turunkan hari ini untuk berorasi dan menuntut beberapa hal demi kesejahteraan buruh nantinya,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta.

Ia mengatakan dalam unjukrasa itu, para buruh menuntut kenaikan upah minimal 30 persen, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak, manfaat jaminan pensiun buruh 75 persen. Lanjutnya, mereka juga menuntun penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), jaminan kesehatan gratis seluruh rakyat, stop penambangan freeport dengan empat kali kejadian puluhan buruh meninggal.

“Aksi seperti ini juga serentak diikuti puluhan ribu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Aceh, Batam dan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dikatakannya, aksi buruh ini dilakukan Sejabodetabek, dan nantinya akan berorasi dari Bundaran HI ke Depan Istana Negara dan dilanjutkan aksi di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta.

Tidak cukup di situ saja, puluhan ribu bur uh aka berpencar untuk berorasi di depan Gedung DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para pengunjukrasa juga akan melakukan orasi di depan kantor pusat PT Freeport karena sebagian tuntutan para buruh juga menyinggung PT tersebut.

“Kami berharap pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para buruh dan pemerintah diharapkan bisa berpihak kepada rakyatnya dan tidak memikirkan kepentingan lainnya,” tuturnya.Q ant

I Gede Pasek Suardika berpendapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang akan diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan UU Pilkada bisa menjadi buah simalakama bagi sang Presiden.

“Bisa menjadi buah simalakama kedua bagi Susilo Bambang Yudhoyono karena keadaan belum genting dan memaksa, sehingga akan memunculkan tren yang tidak baik,” kata anggota DPD periode 2014-2019 I Gede Pasek saat ditemui di Gedung I Gede Pasek DPR, Jakarta, Kamis.

Suardika Dia menjelaskan tren yang tidak baik itu maksudnya adalah terhadap setiap ada perbedaan pendapat, maka perppu lantas diterbitkan oleh presiden.

“Jangan sampai beda pendapat, pro dan kontra atas UU, perppu langsung dikeluarkan. Ini ‘kan ‘standing’ posisi konstitusi tidak baik ke depannya,” katanya.

Selain itu, loyalis Anas Urbaningrum itu menyebutkan, jika perppu menjadi jalan pintas pemecahan masalah, maka akan bergeser dari semangat utama konstitusi dari pemahaman awal.

“Takutnya (dikhawatirkan-red), menjadi tren yang tidak bagus. Memang itu wewenang pemerintah, tetapi sebagai rekan (saya-red) mengingatkan,” kata mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan politikus PDIP Aria Bima yang menilai rencana penerbitan perppu itu harus dikaji secara mendalam.

“Saya tidak pesimistis akan gagal, tapi harus dikaji secara mendalam agar implementasi perppu itu bisa menegasikan atau membatalkan, bukan sekadar alasan untuk seolahseolah mencari pembenaran atau komitmen untuk pilkada langsung,” kata Aria. Aria menyarankan Presiden Yudhoyono juga sebaiknya memberikan bimbingan yang jelas terkait dialihkannya hak rakyat kepada DPRD. “SBY tidak hanya mengeluarkan perpu, tapi memberikan ‘guidance’ (bimbingan) yang atas substansi perampasan hak rakyat oleh DPRD,” katanya. Q ant

antara foto

MEMPERINGATI HARI BATIK Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) mengenakan bahan batik kepada Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (kedua kiri) beserta Istri Mufidah Jusuf Kalla (kiri), disaksikan pemilik Pasaraya Abdul Latief (kanan) usai meresmikan acara Tribute to Batik di Pasaraya Blok M, Jakarta, Kamis (2/10) kemarin. Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional dengan tema Pasar Klewer Pindah ke Jakarta tersebut sebagai bentuk penghargaan tertinggi untuk karya seni batik Indonesia yang kini telah mendunia.

Hasil Riset Peneliti Indonesia Kurang Dimanfaatkan Jakarta, Bhirawa Menteri PU Djoko Kirmanto tidak memungkiri bahwa hasil riset peneliti Indonesia kurang dipakai dan diman faatkan dalam pengembangan pemba ngunan. Pengadaan produk berbasis IPTEK dan pemanfaatan paten oleh lembaga pemerintah maupun swasta bahkan cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Padahal inovasi IPTEK menjadi bagian indikator utama daya saing ekonomi global.

“Diperlukan upaya bersama, baik dari pengguna maupun para peneliti supaya karya karyanya dapat berman faat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini bisa terwujud bila kewajiban itu masuk kedalam penilaian kinerja,” papar Djoko Kirmanto pada pengukuhan Profesor Riset Balitbang Kemen PU di kantor KemenPU. Yakni

Profesor Dr Ir Anwar Yamin MT dalam bidang Per-kerasan Jalan dan Profesor Dr Ir Arief Sabarudin CES dibidang Perumahan.

Disebutkan, jaringan jalan berperan sebagai konektor antara pusat produksi dengan outlet terminal, pelabuhan, dan bandara dengan pengguna produk. Bahkan menurut Profesor Emil Salim, jaringan jalan yang permukaannya mulus, berkorelasi positif dengan aspek kemiskinan. Semakin banyak jalan yang tidak mulus/rusak semakin meningkat jumlah kemiskinan.

Sebalik nya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan, akan memicu tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan yang teratur maupun yang tidak teratur.

Dikatakan, perkembangan perumahan yang tidak teratur harus dikendali kan. Agar tidak

menjadi pemicu tumbuhnya kawasan kumuh dan meningkatnya backlog rumah dan meningkatnya jumlah MBR. Karena itu dukungan penyediaan jaringan jalan terhadap kebijakan “shelter for all” harus selalu diintegrasikan dengan upaya pengenda lia pemanfaatan ruang dan perlindu ngan lingkungan.

“Penyediaan jaringan jalan dan perumahan, harus lebih cepat dan ramah lingkungan,” saran Djoko. Lebih lanjut menurut Djoko, peningkatan daya saing tidak hanya tertuju pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada produk teknologi. Menurut Dia, Rantai nilai (value chain) produk teknologi sudah mulai mendunia. Teknologi bidang pekerjaan umum juga harus mampu menjadi bagian dari rantai nilai dunia (global value chain) tersebut. Q ira

Jakarta, Bhirawa Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak keberatan (eksepsi) direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dolar AS. “Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Artha Meris Simbolon untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama Artha Meris Simbolon adalah sah menurut hukum,” kata Ketua Majelis Hakim Syaiful Arif dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Syaiful menilai uraian dalam dakwaan jaksa KPK sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana.

“Menimbang bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi persyaratan surat dakwaan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP uraian sudah secara cermat, jelas

dan lengkap mengenai tindak pidana dgn menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,” ungkap Syaiful. Atas putusan ini, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi pada pekan depan.

Dalam keberatannya, penasihat hukum Meris, Otto Hasibuan menilai jaksa tidak dapat menguraikan secara cermat menguraikan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara.

Otto menilai uang 522.500 dolar AS diberikan kepada Deviardi selaku pelatih golf mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang bukanlah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menurut Otto, jaksa tidak menguraikan mengenai peristiwa penyerahan uang dari Ardi kepada Rudi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dakwaan jaksa diang gap tidak jelas dan tidak lengkap. Q ant

antara foto

Terdakwa Presiden Direktur PT Parna Raya Group, Artha Meris Simbolon (kanan) didampingi penasehat hukumnya usai menjalani sidang dengan agenda mendengarkan nota keberatan kasus suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (2/10).

Koalisi Merah Putih Kuasai DPR untuk Efektifkan Kontrol Jakarta, Bhirawa Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan terpilihnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) harus ditanggapi bukan sebagai upaya untuk menjegal pemerintah, melainkan sebagai penguatan pengawasan terhadap pemerintah.

“Sekali lagi kalau koalisi ini (KMP) dimenangkan (menjadi pimpinan DPR) bukan untuk menjegal dan bukan untuk menghadirkan politik yang salah. Ini adalah politik untuk

menghadirkan konsolidasi yang kuat di DPR melakukan fungsi ‘check and balance’ terhadap eksekutif,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis (2/10) kemarin.

Menurut dia, pemerintahan yang kuat memerlukan sistem “check and balances” yang kuat juga dari DPR sebagai kelompok penyeimbang.

“Semoga program Pak Jokowi yang kuat revolusi mental itu bisa dilaksanakan secara efektif. Sebab kalau tidak ada yang mengawasi yang kuat, sangat mungkin yang terjadi adalah seperti dulu

yaitu praktik ‘asal bapak senang’. Kalau seperti itu tidak terjadi revolusi mental,” ujar dia.

Oleh karena itu, Hidayat berharap terpilihnya pimpinan DPR yang berasal dari partai Koalisi Merah putih tidak ditanggapi negatif, melainkan dilihat sebagai upaya konstruktif untuk melakukan fungsi pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah.

“Setidaknya hal ini diterima sebagai sesuatu yang konstruktif. Bersama-sama kita membangun kedaulatan rakyat melalui demokrasi ber-

martabat,” katanya.

Politisi PKS itu pun menyampaikan apresiasi terhadap seluruh anggota DPR dari partai Koalisi Merah Putih, termasuk Partai Demokrat yang memutuskan untuk bergabung, karena dinilai telah meloloskan paket pimpinan dari koalisi tersebut sebagai Pimpinan DPR untuk periode 2014-2019.

“Saya sampaikan apresiasi terhadap seluruh rekan KMP, termasuk bergabungnya Demokrat ke KMP. Kami tahu persis bagaimana upaya untuk memecah KMP sangat luar

biasa, manuver beragam janji.

Ternyata kawan-kawan kami termasuk dari PPP legowo untuk memenangkan KMP,” ujar Hidayat.

Sebelumnya, partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) secara kompak mengusung politisi Partai Golkar Setya Novanto untuk menjabat Ketua DPR RI Periode 20142019.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung Kamis dini hari, sejumlah partai antara lain Gokar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP satu suara.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Kliwon, 3 OKTOBER 2014

Bea Cukai Kabupaten Bojonegoro Sita Ribuan Batang Rokok Polos

Beberapa petugas menunjukan rokok hasil sitaan di Kantor Pelayanan utama Bea Cukai Bojonegoro, Kamis (2/10).

Bojonegoro, Bhirawa Petugas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Kabupaten Bojonegoro, berhasil menyita ribuan batang rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai resmi yang beredar diwilayah Bojonegoro dan Tuban.

Kepala Sub Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai kabupaten Bojonegoro, Kris Irianto mengatakan, selama bulan Januari hingga September tercatat 144.000 batang rokok atau 60 ball rokok polos Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut berhasil disita.

Menurutnya, sebanyak 144.000 batang rokok yang disita itu, terdiri atas berbagai merek seperti Perusahaan rokok Elank, Laut Carita (L.C) super, A’L dan B’ONE. “Produksi rokok tersebut kebanyakan dari luar Bojonegoro, yakni dari daerah Kudus Jawa Tengah masuk ke wilayah Bojonegoro,” ungkapnya.

Menurut dia, operasi ini diawali d a r i penu-

lusuran yang dilakukan petugas gabungan yang rutin dilakuan setiap bulan, ke sejumlah toko yang kedapatan menjual rokok tanpa cukai.Temuan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan operasi ke sejumlah toko yang menjual rokok tanpa cukai.

“Hasil operasi pasar yang dimana setiap bulan dilakukannya, kata dia, hasilnya masih belum signifikan masih dalam jumlah kecil, namun begitu pihak akan tetap melakukan operasi pasar tersebut,” jelasnya.

Untuk itu Kris memberikan tips agar para pedagang toko maupun kios kecil bisa membedakan palsu tidaknya sebuah pita cukai yang menempel di bungkus rokok. “Pita cukai asli terdapat hologram yang saat diraba terasa timbul, tapi pita cukai palsu dilihat saja seperti hasil fotokopian biasa,” sarannya.

Menurutnya, tingginya peredaran rokok putih tanpa pita cukai asli di desa-desa di kawasan Bojonegoro disebabkan masyarakat tidak tahu hal itu melanggar dan dianggap ilegal. “Bagi para pelanggar, mereka bisa dikenai pasal 54 UU No 39/ 2007 tentang cukai dan ancaman hukumannya pidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 atau 10 kali nilai cukai,” tegasnya. Q bas ahmad basir/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (24 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

achmad tauriq/bhirawa

Director Marketing & Communications Erajaya GroupDjatmiko Wardoyo bersama Retail Manager iBox-Lucya Welly Wongso saat mencoba salah satu laptop.

Target 14 Triliun, Ekspansi ke Surabaya Surabaya, Bhirawa Untuk memenuhi target penjualan 2014 sebesar Rp 14 triliun, Erajaya Group melebarkan sayapnya dengan membuka outlet iBox baru ke seluruh Indonesia salahsatunya meresmikan dua outlet baru iBox Apple Authorised Reseller yang berada di Surabaya yakni di Plaza Marina dan WTC, Kamis (2/10) kemarin.

“Penjualan 2013 mencapai Rp 12,8 triliun dengan kontribusi pendapatan sale sekitar 40 persen oleh ritel era phone dan iBox. Untuk mencapai target penjualan 2014 maka diresmikanlah dua outlet iBox baru secara bersamaan di Surabaya yang juga telah menggenapi 37 outlet iBox di seluruh Indonesia dibawah naungan Erajaya, selain itu Erajaya sendiri sampai saat ini telah memiliki 460 outlet di seluruh Indonesia,” ungkap Director Marketing & Communications Erajaya GroupDjatmiko Wardoyo, usai meresmikan outlet iBox di Plaza Marina Surabaya.

Setelah mengakuisisi iBox di bulan Agustus 2012, pihaknya melalui anak usahanya yakni PT. Data Citra Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangkan jaringan outlet iBox ke seluruh kota Indonesia. “Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang sudah seharusnya didukung outlet yang profesional dalam memasarkan produk-produk Apple. Kehadiran dua outlet ini juga merupakan bukti dari komitmen kami dan tentunya kami akan melakukan ekspansi ke kota-kota lainnya diantaranya Malang, Jember, Bali dan lainnya,” jelasnya. Q riq

KBUMN Resmi Miliki Dua Perusahaan Holding Baru Pemprov, Bhirawa Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini secara resmi telah memiliki perusahaan holding baru yaitu PT Perkebunan Nusantara III yang merupakan holding BUMN sektor perkebunan dan Perum Perhutani selaku induk holding sektor kehutanan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan dirinya meminta jajaran Direksi di PTPN III untuk menjadi Komisaris Utama di anak usahanya yaitu PTPN I-IV untuk mensinergikan visi dan misi.

Ada solusi yang ditawarkan Dahlan Iskan, dalam membangun kedua holding perusahaan baru tersebut hingga nantinya sudah terbangun dengan baik.

“Tentu nantinya, kalau perlu Komisaris Utama jangan boleh gajian,” kata Dahlan Iskan di halaman PTPN XI, di Surabaya, Kamis (2/10).

Solusi lainnya adalah para Komisaris Utama tersebut boleh menerima gaji, namun gaji yang diterima diserahkan ke induk holding untuk dijadikan kas. “Seperti perusahaan swasta, gajinya diserahkan pada kas di perusahaannya,” katanya.

Mengenai pembagian direksi untuk perusahaan holding tersebut belum ditentukan, Dahlan lebih menyerahkan hal itu kepada internal perusahaan.

“Terserah nanti pembagian direktur, direktur gula, teh, dan sebagainya, atau berdasarkan area, produksi atau pemasaran, saya serahkan sepenuhnya ke internal,” tegasnya.

Pembagian mengenai direk-

si ini ditekankan Dahlan menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera dilaksanakan pasca peluncuran holding BUMN sektor perkebunan dan kehutanan tersebut.

Disisi lain, Dahlan Iskan meminta setelah ada penyatuan BUMN Perkebunan harus tetap memikirkan dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Pasalnya, selama ini masyarakat yang ada di sekitar perkebunan masih mengalami kemiskinan.

“Saya melihat rakyat disekitar perkebunan ujung-ujungnya masih terjadi kemiskinan, tolong dipikirkan untuk membantu masyarakat miskin.

Tolong dicarikan jalan yang terbaik,” kata Dahlan.

Menurutnya, memberikam bantuan pada masyarakat miskin tidak perlu hanya memberikan uang semata, melainkan dengan memberikan kegiatan yang produktif seperti yang telah dilakukannya selama ini.

Dicontohkannya, seperti di PTPN XII, kini BUMN tersebut turut memajukan peternakan kelinci milik warga pasuruan yang mendapatkan bantuan produktif. “Layak dikembangkan di masyarakat perkebunan di Jember. PTPN XII dan perkebunan kelinci di-

mana PTPN XII sanggup menerima air kencing kelinci untuk dijadikan pupuk,” katanya.

Sementara saat disinggung mengenai ungkapan Dahlan Iskan soal gaji Komisaris Utama, Direktur Utama PTPN XI, Andi Punoko mengatakan, pihaknya siap melakukan apa yang diungkapkan Menteri BUMN setelah dilakukan holding BUMN. “Saya setuju dalam upaya untuk mengukir sejarah baru, dan tidak terkesan enak begitu saja. Kita harus kembali mengetatkan ikat pinggang lagi.Sebab ini kembali mengawali,” katanya. Terkait pemberdayaan masyarakat, Andi juga mengaku kalau selama ini BUMN dibawah komandonya sudah melakukan pemberdayaan berupa pemberian CSR (Corporate Social Responbility) terutama daerah penyangga.

“Bantuan yang diberikan baik berupa produktif maupun sosial.

Contohnya bina lingkungan, ikut bangun masjid atau jalan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga banyak, seperti membantu UMKM dan petani dibantu dana-dana. Kita juga siap buat peternakan sapi, dengan mengundang masyarakat sekitar untuk mengelola bersama,” katanya.

Peresmian perusahaan holding baru yaitu PT Perkebunan Nusantara III yang merupakan holding BUMN sektor perkebunan dan Perum Perhutani selaku induk holding sektor kehutanan ini dihadiri juga Sekdaprov Jatim, Dr H Achmad Sukardi dan Kadisbun Jatim, Ir Samsul Arifien MMA. Q rac

ist

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya siap merealisasi tol laut.

Tanjung Perak Siap Realisasikan Tol Laut Surabaya, Bhirawa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero), Djarwo Surjanto, menyatakan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya siap merealisasi tol laut sesuai program pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo.

“Keyakinan itu terlihat dari upaya revitalisasi yang diterapkan di sejumlah pelabuhan.

Seperti di Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Teluk Lamong,” kata Djarwo, ditemui usai mendampingi Menteri BUMN Dahlan Iskan pada Soft Launching Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (2/10).

Program tol laut itu, ungkap dia, yakni sistem distribusi barang skala besar yang menggunakan jalur laut. Sementara, infrastruktur tol laut akan melibatkan kapal berkapasitas besar dan pelabuhan laut dalam (deep sea port). Rencananya, deep sea port akan dibangun di setiap pulau besar Indonesia sebagai gerbang

masuk barang.

“Dari sana, barang kebutuhan rakyat itu akan diteruskan ke sejumlah daerah melalui kapal kecil atau melalui jalur darat. Sistem distribusi itu dipercaya membuat biaya distribusi menjadi lebih murah dan secara nasional dibangun di 24 pelabuhan,” ujarnya.

Kesiapan pengembangan tol laut di Tanjung Perak Surabaya, jelas dia, dilakukan dengan merevitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan membenahi Pelabuhan Tanjung Perak.

Perusahan BUMN yang memiliki 16 cabang pelabuhan tersebut telah membangun dua terminal sekaligus yakni Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN) dan Terminal Teluk Lamong.

“Terminal tersebut diharapkan menjadi pelabuhan termutakhir di Indonesia.

Terminal GSN dilengkapi dengan teknologi sinar X. Lalu, calon penumpang kapal akan melalui prosedur pemeriksaan barang dengan sinarX itu,” katanya. Q ma.ant

1.747 Perusahaan Belum Daftar ke BPJS

ahmad basir/bhirawa

Seorang karyawan BPJS ketenagakerjaan menunjukan surat nota kesepahaman bersama pemkab Bojonegoro dengan BPJS ketenagkerjaan cabang Bojonegoro.

Bojonegoro, Bhirawa Kesadaran pengusaha di Bojonegoro untuk mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih sangat rendah, terbukti ada sekitar 1.747 dari 2.239 perusahaan yang ada Kota Ledre itu belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro akan bekerjasama dengan kejaksaan, pemkab, dinas Pekerjaan Umum akan mendesak agar perusahaan yang belum memberikan hak karyawannya, segera untuk mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, Ahmad Fauzan ke-

pada Bhirawa Kamis (2/10) mengatakan, saat ini di Kabupaten Bojonegoro masih ada sekitar 1.747 perusahaan yang belum mendaftarkan tenagakerjanya di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro.

“Saat ini yang belum terdaftar di BPJS ketenagakerjaan tercatat 1.747 perusahaan atau sekitar 80%. Sedangkan yang sudah terdaftar hingga saat ini sejumlah 492 perusahaan atau baru 20% ,” katanya.

Untuk jumlah 1.747 perusahaan terbagi dari kategori perusahaan kelas menengah 156 perusahaan dan 75 perusahaan kelas besar. “Sedangkan 1.416 perusahaan aktif bayar pajak, namun belum terdaftar ke BPJS

ketenagakerjaan,” jelasnya.

Fauzan menambahkan, Kalau BPJS ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro sudah memberikan surat kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan tenagakerjanya. Selain itu BPJS ketenagakerjaan juga akan bekerjasama dengan kejaksaan negeri Bojonegoro. “Untuk menangani perusahaan yang belum mendaftrakan karyawannya atau pegawainya di BPJS ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro,” ucapnya. Fauzan menegaskan, jika sangsi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenagaerjanya ke BPJS ketenagakerjaan cabang Bojonegoro, diantaranya penutupan izin usaha. Q bas

Pejabat Kemenegpora Uji Wirausahawan Batu

Melek Teknologi dan Mengangkat Potensi Daerah Kualitas para wiraswastawan muda pemula Kota Batu diuji oleh Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Pusat yang dilaksanakan di Hall Hotel Singhasari Kota Batu, Kamis (2/10).

anas bahtiar/bhirawa

Para wiraswastawan muda pemula Kota Batu saat bersiap untuk mempresentasikan konsep bisnisnya di depan Pejabat Kemenpora di Hotel Singhasari Batu.

Pengujian itu terkait kemampuan wiraswastawan muda dalam mengangkat potensi daerah dan inovasi teknologi dalam usaha yang dibangunnya. Hal ini dilakukan untuk lebih memantapkan kesiapan generasi muda dalam menghadapi Era Komunitas ASEAN di tahun 2015.

Semua peserta yang hadir adalah para pemuda produktif usia 18-28 tahun. Ada setidaknya 40 wiraswasta muda pemula yang siap mempresentasikan konsep dan rencana pembuatan dan pengembangan usaha mereka. “Jika ada pemuda yang belum punya usaha

karena baru lulus sekolah atau kuliah, namun jika memiliki konsep dan rencana yang bagus boleh mempresentasikannya di sini,”ujar Kabid Pemanfaatan Iptek di Kemenpora Pusat, Muhammad Gajahnata Surya.

Pihaknya juga menyiapkan hadiah berupa modal usaha sebesar Rp 10 juta. Hadiah ini akan diberikan kepada wiraswastawan muda pemula yang memiliki konsep dan presentasi terbaik. “Kita akan pilih lima peserta dengan konsep dan presentasi terbaik,”tambah Gajahnata.

Untuk memiliki peluang menjadi lima terbaik, semua konsep

yang dipresentasikan harus menyentuh pemanfaatan teknologi. Untuk itu, para peserta harus membuat inovasi dan kreativitas teknologi dalam mendukung usaha mereka.

Ada sebanyak 50 Kota/Kabupaten di Indonesia yang dipilih untuk mengadakan uji kualitas wirawasta muda pemula.

Dan Batu menjadi salah satu yang dipilih, karena kota ini merupakan Kota Wisata yang memiliki perkembangan pesat. Dan pengembangan dunia wisata ini akan semakin maju jika mendapat daya dukung dari generasi muda, terutama wirasasta pemula.

“Akan banyak wisatawan domestik maupun manca Negara yang tidak hanya menginap saja.

Tetapi mereka juga ingin meni-

kmati keindahan alam dengan konsep yang tepat, termasuk mencari souvenir yang tepat pula,”jelas Gajahnata.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kadiskoperindag) Kota Batu, Muhammad Chorri, mengatakan bahwa saat ini keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Batu telah menembus angka 14.570 UKM. Pihaknya telah memiliki program bahwa jumlah ini akan terus bertambah sebanyak 150 UKM per tahunnya.

“Saat ini kondisi investasi dan kunjungan wisata di Kota Batu sangat bagus. Dan potensi inilah yang harus dimanfaatkan para generasi muda, terutama untuk menyambut Era Komunitas ASEAN tahun 2015,”ujar Chorri. Q nas

Jumat Kliwon 3 OKTOBER 2014

SAMBUNGAN

11 2014, Keringanan Pajak Kendaraan Distop l Sambungan hal 1

trie diana/bhirawa

Tokoh-tokoh pendidikan dan berbagai elemen bersatu tekad mengembangkan pendidikan di Jatim, Kamis (2/10).

Persyaratan Teknis Terpenuhi, Sertifikat Sudah Terbit l Sambungan hal 1

Menurutnya, sesuai isi sertifikat itu, pen­ gelola bandara pelat merah itu adalah Satuan Kerja Bandara Trunojoyo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandara Trunojoyo.

“Secara teknis pengelolaan bandara ini meru­ pakan tanggungjawab kami. Salah satunya untuk melaksanakan ketentuan keselamatan penerbangan,” terangnya.

Sesuai dengan kondisi bandara saat ini, pesawat komersil yang bisa melakukan penerbangan hanya pesawat berkapa­ sitas maksimal 35 penumpang. Karena, landasan pacu hanya sepanjang 1.160 meter. “Untuk sementara ini, pesawat yang bisa beraktivitas penerbangan di Bandara Trunojoyo ini hanya jenis ATR 42, tapi tidak full, hanya berkapasitas 35 penumpang,” tegasnya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemkab Sumenep telah bersinergi dengan Satuan Kerja Bandara Trunojoyo untuk mewujudkan Bandara Trunojoyo sebagai penerbangan komersil yang disinggahi pesawat berjadwal reguler dengan rute minimal Sumenep-Surabaya. “Melihat fasilitas yang dimiliki, bandara sudah siap untuk disinggahi pesawat berkapasitas maksimal 35 penumpang, karena landasan pacu bandara hanya sepanjang 1.160 me­ ter,” tuturnya.

Dwi menambahkan, pihaknya akan mengajukan permohonan perpanjangan landasan pacu ke Kementerian Perhubun­ gan pada 2015. Sebelumnya, pemkab Sumenep telah melakukan pembebasan lahan untuk mewujudkan perpanjangan landasan pacu ini. “Pada 2015 kami ajukan permohonan perpanjangan landasan pacu ke Kementerian Perhubungan. Semoga mendapat respons positif sehingga mimpi masyarakat Sumenep benar-benar terwu­ jud,” imbuhnya.

Sebelumnya, rombongan Pemkab Sume­ nep yakni Bupati Sumenep A Busyro Ka­ rim, Sekdakab Hadi Soetarto dan Kadis Perhubungan setempat Moh Fadillah mengecek kelengkapan fasilitas dan kes­ iapan personel Bandara Trunojoyo sebagai bandara komersil. Bahkan, rombongan pemkab sempat melakukan simulasi pen­ erbangan mulai pembelian tiket, boarding dan pemberangkatan pesawat. n sul

Suka Pakai Batik l Sambungan hal 1

tang budaya. Meski selalu membanggakan budaya aslinya, perempuan yang kini men­ jabat sebagai Wakil Konsul Muda Bidang Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang tak kalah cintanya dengan batik.

Bahkan saat Hari Batik Nasional diper­ ingati oleh warga Indonesia, dia pun dengan bangga tampil di hadapan publik mengena­ kan batik dengan dibungkus blazer warna krem. “Ini kan Hari Batik. Jadi harus pakai batik juga,” kata di sela-sela aktivitasnya mengunjungi Universitas 17 Agustus (Un­ tag) Surabaya kemarin.

Morohira yang telah lima tahun tinggal di Indonesia ini mengaku gemar mengoleksi batik. Bahkan beragam jenis batik dari berbagai daerah dia miliki.

Sebulan tinggal di Surabaya membuat­ nya akrab dengan Kota Pahlawan ini.

Katanya, jalanannya tidak macet seperti Jakarta dan makanannya enak. Yah, dia memang gemar memakan makanan khas Surabaya, khususnya lontong balap. “Di sini enak, tidak macet dan makanannya enak-enak. Tapi memang panas sekali sih,” kata dia lalu tertawa kecil.

Kecintaannya terhadap budaya, termasuk batik, memang karena karakter orang Jepang yang sangat menghargai budaya dan tradisi. Bahkan saat kemajuan teknologi berkembang pesat di negeri Sakura ini. Dia mencontohkan film Doraemon. Dalam film itu, dia menyebut tokoh utamanya adalah robot yang identik dengan teknologi cang­ gih. Namun dalam latar film, robot kucing Doraemon itu tinggal di rumah tradisional dan makan dengan makanan khas Jepang.

“Sebenarnya masyarakat Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan dalam meng­ hargai budaya,” tutur perempuan alumnus pasca sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini. n tam

Tokoh Pendidikan Berkumpul Bahas Pergub Jatim l Sambungan hal 1

SMK sedang gencar diperhati­ kan pemerintah. Nanti lemah lagi perhatiannya. Ini kan tidak konsisten,” tutur Direktur Pasca Sarjana UWKM Surabaya itu.

Dimasukkannya budaya lokal dalam penyelenggaraan pen­ didikan tidak luput dari per­ hatiannya. Sebab, tidak semua budaya lokal pantas dimasukkan ke ranah pendidikan. “Perlu kekritisan sebelum memasuk­ kan budaya lokal. Harus disar­ ing mana yang baik-baik. Tapi, pemerintah harus menjamin supaya anak-anak kita tidak tercerabut dari akar budayanya,” perempuan yang sempat menjadi tim pengembangan kurikulum 2013 ini.

Terkait kegiatan pondok rama­ dan, Mantan Rektor Unesa Prof Muchlas Samani mengatakan pentingnya kegiatan itu sebagai bagian pendidikan karakter.

Meski sudah lama ada, Muchlas mengaku sejauh ini maasih

belum optimal. Sehingga pe­ merintah dianggap perlu untuk membuat sebuah pedoman agar lebih optimal. “Kan masih ban­ yak sekolah yang belum melak­ sanakannya. Jadi dengan Pergub ini kita buat pedoman agar lebih banyak sekolah yang menyeleng­ garakannya,” kata dia.

Kepala Dindik Jatim Dr Har­ un MSi mengatakan, pihaknya sengaja mengundang para to­ koh pendidikan dalam rangka pengembangan pendidikan di Jatim. Rancangan Pergub ini merupakan tindak lanjut Pera­ turan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyeleng­ garaan Pendidikan.

Ada empat Pergub sekaligus yang kini tengah dirancang.

Di antaranya ialah Rancangan Pergub Jatim tentang penye­ lenggaraan pendidikan di Ja­ tim, rancangan Pergub tentang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menen­ gah, rancangan Pergub tentang

pendanaan pendidikan dan peng­ alokasian dana pendidikan, serta rancangan Pergub tentang pem­ bentukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Keagamaan (LPMPK).

“Dalam waktu dekat keem­ pat Pergub ini akan segera kita selesaikan dan diaplikasikan untuk kepentingan pendidikan di Jatim,” kata dia.

Selain tokoh pendidikan, un­ tuk menggali seputar pendidik­ an karakter, Dindik Jatim juga menghadirkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Narko­ tika Provinsi (BNNP) dan Badan Nasional Penanggulangan Ben­ cana (BNPB). Selain itu, Dewan Pendidikan Jatim, pengamat pendidikan dan praktisi pen­ didikan dari sekolah-sekolah favorit juga dihadirkan dalam kesempatan itu. “Ini merupaka langkah strategis dan jitu untuk mematangkan pergub yang kini disiapkan tim perumus,” ungkap Harun. n tam

Gubernur Optimistis RAPBD Jatim 2015 Disahkan 10 November l Sambungan hal 1

Alokasi khusus) sebesar Rp 20 miliar. Sebaliknya jika tidak, maka akan mendapatkan punishment berupa dana DAK tidak diberikan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menegaskan dengan pelanti­ kan yang sudah dilaksanakan tersebut akan berusaha untuk menjaga nama baik DPRD Jawa Timur. “Alhamdulillah pelantik­ an sudah. Kami berharap DPRD Jatim ke depan lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya usai sidang paripurna DPRD Jawa Timur.

Halim Iskandar mengaku, target setelah pelantikan ini yakni penyusunan APBD Jatim 2015. Katanya, pihaknya sece­ patnya akan menyusun terlebih dahulu pembahasan alat keleng­ kapan dewan seperti komisi dan badan-badan.

“Besok (hari ini) kita gelar pembahasan alat kelengkapan.

Setelah itu melanjutkan proses pembahasan APBD,” kata Halim usai pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim.

Halim yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini berjanji akan me­ nyelesaikan pembahasan APBD Jatim 2015 tersebut pada 10 No­

vember mendatang. “Prinsipnya November sudah harus selesai.

Kita usahakan 10 November sudah selesai,’ tandasnya Nasib PDIP sebagai partai pe­ menang pemilu secara nasional berbeda dengan PKB pemenang di Jawa Timur. PDIP di DPR RI gigit jari, sedangkan PKB di Jawa Timur mendapat posisi sebagai Ketua DPRD Jatim.

Kader PKB yang menempati posisi Ketua DPRD Jatim yakni Abdul Halim Iskandar yang tak lain kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskan­ dar. Sedangkan posisi Wakil Ketua ditempati Kusnadi dari PDI Perjuangan, Tjutjuk Soe­ naryo dari Gerindra, Soenarjo dari Golkar dan Achmad Iskan­ dar dari Demokrat.

Keputusan pelantikan Ketua dan Wakil ketua DPRD Jatim tersebut berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.35-3800 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019.

Pelantikan di gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura tersebut dihadiri Gubernur Jatim dan pejabat dari TNI, Polri, per­ wakilan negara sahabat hingga masyarakat sipil.

Sementara itu Wakil Ketua

DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Ahmad Iskandar menyampaikan pelantikan pimpinan DPRD Ja­ tim menjadi spirit bagi pimpinan dewan Jatim untuk menjadikan kinerja dan citra DPRD Jatim menjadi lebih baik. “Karena itu kami sebagai pimpinan dewan Jatim akan selalu berusaha untuk menjadikan DPRD Jatim lebih baik,” tuturnya Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim periode 2009 – 2014 ini menambahkan untuk pembahasan APBD Jatim akan segera dilakukan. Pihaknya membenarkan pembentukan alat kelengkapan dewan men­ jadi hambatan untuk membahas APBD Jatim. “Karena itu kami berharap dalam waktu dekat, alat kelengkapan dewan segera selesai,” ujarnya Apakah waktu satu bulan un­ tuk membahas APBD Jatim tidak terlalu singkat dan terkesan kejar tayang? Ia menjawab memang berdasarkan sebelum-sebelumnya, pengesahan APBD Jatim selalu pada 10 November. Karena itu, ia tetap menargetkan 10 November tetap bisa mengesahkan APBD Ja­ tim 2015. “Cukuplah waktu yang tersedia. Kan KUA – PPAS nya sudah selesai. Jadi bukan kejar tayang,” urainya. n cty

warga cuma mengandal­ kan pemutihan setiap tahunnya,” kilahnya.

Hadiah pemutihan pa­ jak kendaraan yang per­ nah diberikan Gubernur Jatim kepada masyarakat wajib pajak yang terlam­ bat membayar pada tahuntahun sebelumnya, lanjut dia, merupakan sebuah strategi untuk kelancaran pembayaran pajak pada tahun berikutnya.

“Kalau di pemerintah pusat ada strategi pengen­ dalian inflasi untuk fiskal, sebenarnya sama. Bagi kita, pemutihan adalah strategi untuk pemasukan kas,” paparnya.

Saat ini, kas pemprov Jatim masih bagus. “Itu berkat pemutihan pada tahun-tahun sebelum­ nya,” katanya.

Untuk diketahui setiap tahunnya, Pakde Karwo selalu memberikan kebi­ jakan pemutihan. Terakhir kali, Gubernur Soekarwo menerbitkan Pergub Jatim No 42 Tahun 2013 tentang Insenstif dan Keringanan Pajak Daerah 2013. Ada tiga kebijakan yang diterapkan selama tiga bulan (17 Juni-17 September) 2013 menjelang Ramadan dan kenaikan harga BBM ketika itu.

Yakni, pertama, pembe­

Pakde Karwo

basan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermo­ tor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) II kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan ber­ motor, termasuk alat-alat berat, kendaraan prib­ adi maupun kendaraan umum yang mempunyai piutang pajak. Kedua, pembebasan pengenaan BBN II kepada seluruh masyarakat yang memi­ liki kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat, kendaraan pribadi mau­ pun kendaraan umum.

Ketiga, insentif pokok PKB sebesar 50 persen kendaraan bermotor pelat hitam maupun plat kun­ ing atas nama perusahaan yang akan dimutasikan ke wilayah Jatim. Sayangnya, tahun ini kebijakan populis itu ditiadakan. n rac

Investasi Rp 3 T, Tonasa Siap Ekspansi ke Sorong l Sambungan hal 1

Sebelumnya di Sorong sudah ada packing plant yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan se­ men di Papua, namun ma­ halnya biaya pengiriman dan distribusi semen ke pelosok Papua tak banyak menurunkan harga semen di daerah tersebut.

“Mahalnya harga se­ men disebabkan semua harus dikirim dengan pesawat. Kalaupun bisa dikirim lewat jalur laut, tak ada kapal yang mau mengangkutnya. Sebab, kinerja Perusahaan Bong­ kar Muat (PBM) yang be­ lum efesien. Artinya dari Papua muatan kapalnya pun kosong karena hasil bumi yang dibawa masih minim akibatnya biaya distribusi menjadi sangat mahal,” jelas Unggul At­ tas ditemui usai presenta­ si pada acara acara press tour, Kamis (2/10).

Demi memotong jalur distribusi yang penuh

kendala ini, PT Semen Tonasa berencana akan membangun pabrik baru pada 2016 mendatang.

Diprediksi investasi seki­ tar Rp 3 triliun.

“Kami juga akan mem­ bangun pelabuhan private agar bisa menjangkau semua kawasan Papua.

Meskipun permintaan di Papua masih kecil, tetapi dengan adanya MP3EI dan semen sudah terse­ dia cukup maka investasi di Papua pun bisa lebih maju,” bebernya.

Saat ini bahan semen curah untuk dikirim ke packing plant di Sorong Papua, langsung diprod­ uksi di 4 pabrik semen Pangkep PT Semen To­ nasa. Total produksi saat ini sekitar 5,98 juta ton dan ditargetkan hingga akhir 2014 mendatang mencapai 6,7 juta ton per tahun. PT Semen Tonasa Pangkep menargetkan produksi semen menem­ bus 7 juta ton tahun 2015 mendatang. ma, n geh

BPJS Ketenagakerjaan Percepat Kepesertaan PNS l Sambungan hal 1

telah diatur oleh perundangundangan, tinggal menunggu petunjuk teknis sehingga jelas berapa iuran yang harus diba­ yarkan.

“Forum ini merupakan fo­ rum untuk menyosialisasi dan mengintroduksi supaya pendaft­ aran kepesertaan BPJS Ketena­ gakerjaan segera dilaksanakan

di provinsi, kabupaten dan kota di Jatim,” ungkapnya.

Kepala Biro Andministrasi Kesejahteraan Rakyat Set­ daprov Jatim Ratnadi Ismaon menambahkan, rakor ini mem­ punyai tujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten/kota se-Jatim ten­ tang program BPJS Ketena­ gakerjaan.

Kemudian, mempersiapkan

kepesertaan PNS dan non PNS daerah dan anggota DPRD Provinsi Jatim dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) BPJS Ketenagakerjaan, serta meningkatkan kesadaran akan kepesertaan program jaminan perlindungan social tenaga kerja baik formal maupun informal yang merupakan tanggungjawab pemerintah. n iib

gegeh/bhirawa

Total produksi PT Semen Tonasa di Pangkep Makassar saat ini sekitar 5,98 juta ton dan ditargetkan hingga akhir 2014 mendatang mencapai 6,7 juta ton per tahun.

Bisa Praktik Langsung, Targetnya Bantu Siswa Mengenali Warisan Budaya l Sambungan hal 1

“Kebetulan dalam kurikulum 2013 ini sudah dimasukkan pula materi batik tulis sebagai salah satu kesenian bermuatan lokal. Tapi SMPN 3 Tulung­ agung sebenarnya telah memasukkan studi ini sebagai materi pelajaran kesenian yang wajib diikuti seluruh siswa,” terangnya.

Namun memang tidak semua kelas mendapat pelajaran membatik. Seba­ gaimana kurikulum yang telah disusun dan diadopsi pihak sekolah, pelajaran seni batik tulis hanya diberikan kepada

siswa kelas VII, selama kurun dua semester.

“Semester pertama pelajarannya adalah membuat sketsa aneka motif batik, baik dengan mencontoh motif yang diberikan di sekolah ataupun melalui kreasi sendiri. Baru semes­ ter dua kami berikan praktikum membatik tulis secara berkelompok ataupun perorangan,” terang Wakil Kepala SMPN 3 Tulungagung bidang Kurikulum, Ahmad Syaiku.

Sekalipun materi pelajaran seni batik tulis masih tergolong baru dan belum banyak diadopsi sekolah lain,

di SMPN 3 Tulungagung animo siswa justru tinggi.

Dua siswi kelas IX yang ditunjuk pihak sekolah untuk mempraktikkan kemampuan membatik di hadapan sejumlah wartawan bahkan mengaku senang tiap kali diberi kesempatan melukis aneka motif batik di atas kain polos yang disediakan pihak sekolah.

“Ya kami senang karena banyak tahu tentang ilmu membatik, berlatih untuk sabar, telaten, dan semangat kebersamaan saat praktikum dilaku­ kan secara berkelompok,” tutur Fira Adiniar (15), siswi kelas IX.

Hal senada dikemukakan Fransiska Milenia (14), rekan sekelas Fira Adin­ iar. Fransiska mengatakan, pelajaran seni batik tulis telah membantu para siswa mengenali warisan budaya bang­ sa, berikut aneka motif serta makna yang terkandung di dalamnya.

Lebih dari itu, kata dia, pelajaran yang mengadopsi muatan lokal seperti batik tulis telah mendorong kecintaan mereka terhadap produk batik khas daerah setempat, seperti barong gung, gajah mada, satria manah dan aneka motif tradisional daerah masingmasing. *

12

Jumat Kliwon, 3 OKTOBER 2014

Kukuhkan Asosiasi Perajin Batik Jatim

Perkembangan dunia batik di Indonesia termasuk Jawa Timur begitu sangat pesat. Berbagai model, corak dan motif sangat menarik karena didukung inovasi yang luar biasa. Namun dibalik itu semua, lambat laun para perajin mulai menanggalkan nilainilai filosofi dari batik yang diciptakan.

M

enyadari pentingnya nilai filosofi ini, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Dra Hj Nina Soekarwo berharap kepada para perajin batik Jatim, untuk tidak meninggalkan filosofi dari batik yang diciptakan. Dengan bernilai filosofi tinggi itulah yang membedakan batik dengan printing bermotif batik yang diciptakan negara lain.

“Kita mengetahui bahwa membatik itu bukan sekedar memainkan canting. Tapi diperlukan pemahan estetika yang terorganisir melalui pemanfaatan prinsip desain, warna, tekstur dan masih banyak lagi pemahaman yang harus diketahui pembatik,” kata Nina Soekarwo, saat menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Asosiasi Perajin Batik Jatim (APBJ) Periode 2014 – 2017, di Taman Budaya Jatim, Kamis (2/10).

Menurut dia, menciptakan batik yang mengandung nilai filosifi harus dilestarikan. Sebab sejak dulu batik yang diciptakan oleh para leluhur

selalu mengandung filosofi, seperti batik waktu siraman menggunakan batik bermotif wahyu tumurun.

“Kalau di Jawa Tengah dikenal dengan motif wahyu tumurun saat ada siraman. Mungkin di Jatim nanti juga ada motif batik yang dikenakan pengantin dengan filosofi khas Jatim. Kita akui selama ini Jatim masih berorientasi batik Jawa Tengah dalam filosifinya. Saya kira Jatim juga bisa melakukannya,” kata Bude Karwo, sapaan lekat Nina Soekarwo.

Bude Karwo mengakui, menciptakan batik yang mengandung filosofi tidaklah mudah. Selain berkreasi menampilkan corak, motif maupun warna yang baik agar terus diterima di pasar. Batik Jatim harus mampu menggambarkan ke khasan daerah asal sehingga menampilkan filosofi yang kuat.

Lebih lanjut, istri Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo ini mengatakan, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahun dan Kebudayaan PBB UNESCO, sudah menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia mendampingi wayang dan keris. Untuk itu, batik Jatim harus terus me-

Bude Karwo bersama salah satu perajin batik pamerkan batik berusia puluhan

Bude Karwo kukuhkan pengurus Asosiasi Perajin Batik Jatim Periode 2014-2017 di Taman Budaya Jatim.

nampilkan motif dan corak yang khas dari setiap daerahnya.

Ketua TP Penggerak PKK Provinsi Jatim ini juga mengaku bangga terhadap pengrajin batik Jatim.

Sebab pembatik Jatim mampu menjuarai batik klasik nasional mengalahkan Jawa Tengah, yang selama ini terkenal dengan batiknya.

“Hebatnya, batik memiliki peringatan hari jadi, berbeda dengan

wayang dan keris yang belum memiliki hari istimewa seperti batik.

Begitu pula awalnya Museum Rekor Indonesia (Muri) hanya menetapkan 1.120 motif. Akan tetapi, jumlahnya sekarang meningkat menjadi 1.300 motif,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, perajin batik harus bersaing ketat dengan negara-

Bude Karwo sematkan pin kepada Ketua Asosiasi Perajin Batik Jatim (APBJ) Periode 2014-2017 Putu Sulistiani.

negara lain. Oleh karena itu, dengan bergabungnya para perajin batik ke APBJ Jatim akan menambah kuat jaringan.

“Saya berharap para perajin bisa menekan biaya produksi agar harganya tidak terlalu mahal dipasaran. Penekanan biaya produksi ini sangat penting, dan saya berharap bisa dilakukan dengan baik,” katanya. Q iib*

MEMBATIK merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun menurun dari warisan kebudayaan bangsa. Membatik tidak sekadar memainkan canting namun diperlukan pemahaman sesuai estetika secara terorganisir melalui pemanfaatan perpaduan garis, desain, warna, bidang dan tekstur.

Batik Jatim masih menjadi pilihan kedua setelah dari Jawa Tengah dan Jogjakarta. Batik Jatim juga tidak kalah dan mampu bersaing secara nasional, bahkan, beberapa saat yang lalu batik klasik dari Jatim mendapatkan juara utama pada lomba batik nusantara.

Pengukuhan Asosiasi Perajin Batik Jatim (APBJ) merupakan komitmen positif untuk mengangkat budaya Jatim melalui seni batik untuk terus menjadi warisan budaya.

“Dekranasda Provinsi Jatim mensuport penuh dan berharap kepada sekitar 300 perajin batik yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota untuk bersinergi memajukan batik Jatim,” tegasnya.

Bude Karwo berharap, keberadaan APBJ dapat memperkuat jaringan terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Pasar bebas mengharuskan perajin untuk meningkatkan kualitasnya.

“Pakde Karwo berpesan, agar efisiensi di harga produksi sehingga harga jual bisa terjangkau di pasaran,” pintanya. Q iib*

Bude Karwo melihat para perajin batik unjuk keterampilan di Gedung Taman Budaya Jatim.

Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Jatim Masa Jabatan 2014 - 2019

Ketua PT Jatim Resmi Lantik Pimpinan DPRD Jatim

Setelah sempat terkatung – katung selama satu bulan, akhirnya lima Pimpinan DPRD Jawa Timur resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Soemarno dalam sidang paripurna Kamis (2/10). Hal ini didasarkan pada SK Mendagri nomor 161.35/3800/2014 tentang pengukuhan Ketua DPRD Jatim dan Wakil Ketua DPRD Jatim.

K

elima pimpinan DPRD Jawa Timur terse but diantaranya Abdul Halim Iskandar (Ket ua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB), Kusnadi (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan), Tjujuk Soenarjo (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra), Ahmad Iskadar (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat) dan Soenarjo (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar). Abdul Halim Iskandar Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan dengan pelantikan yang sudah dilaksanakan, pihaknya akan berusaha untuk menjaga nama baik DPRD Jawa Timur. “Alhamdulillah pelantikan sudah. Kami berharap Dewan Jatim ke depan lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya usai sidang paripurna DPRD Jawa Timur Ditambahkannya dalam waktu dekat ini akan dituntaskan mengenai alat kelengkapan dewan Jawa Timur. Dengan tuntasnya alat kelengkapan dewan tersebut maka akan dilakukan pembahasan APBD Jawa Timur Tahun 2015. “Ya tinggal sedilut (sedikit) selesai. Mungkin minggu depan penataan alat ke-

lengkapan dewan sudah selesai. Sekarang masih pembagian posisi dipimpinan dan digodok dimasing – masing fraksi, anggota – anggotanya yang akan menempati di komisi – komisi,” tutur pria yang juga menjabat sebagai ketua DPW PKB Jawa Timur ini

Mengenai keinginan dari Fraksi Nasdem – Hanura yang masih ngotot mendapatkan posisi di pimpinan komisi? Halim menjawab semua keinginan akan dipertimbangkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim. “Tapi untuk bisa atau tidak, masih belum,” ujarnya Mengenai anggaran pendidikan yang dalam undang – undang harus 20 persen, Halim menyebutkan memang APBD Jawa Timur tahun 2015 totalnya Rp. 21,9 triliun. Namun ada dana pusat untuk kabupaten/kota yangtransit. “di dana transit itu ada dana bosnya juga. Kalau ditotal semuanya nyampai 20 persen,” kata Halim tanpa merinci berapa jum-

lah anggaran untuk pendidikan Ahmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Demokrat menyampaikan pelantikan pimpinan DPRD Jawa Timur menjadi spirit bagi pimpinan dewan Jatim untuk menjadikan kinerja dan citra DPRD Jawa Timur menjadi lebih baik. “Karena itu kami sebagai pimpinan dewan Jatim akan selalu berusaha untuk menjadikan DPRD Jatim lebih baik,” tuturnya Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur periode 2009 – 2014 ini menambahkan untuk pembahasan APBD Jawa Timur akan segera dilakukan. Pihaknya membenarkan pembentukan alat kelengkapan dewan menjadi hambatan untuk membahas APBD Jatim. “Karena itu kami berharap dalam waktu dekat, alat kelengkapan dewan segera selesai dalam waktu dekat ini,” ujarnya Apakah waktu satu bulan untuk membahas APBD Jatim, tidak terlalu singkat dan terkesan kejar tayang? Ia menjawab memang berdasarkan sebelum-sebelumnya, pengesahan APBD Jatim selalu tanggal 10 November. Karena itu, ia tetap menargetkan tanggal 10 November tetap bisa mengesahkan APBD Jatim tahun 2015. “Cukup lah waktu yang tersedia.Khan KUA – PPAS nya sudah selesai.

Jadi bukan kejar tayang,” urainya Sementara itu Kusnadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tugas selanjutnya dari dewan Jawa Timur memang pengesahan APBD Jawa Timur. Mengenai waktu yang singkat, mantan wakil ketua komisi A DPRD Jawa Timur ini berharap agar pembahasannya tidak terkesan kejar tayang. “Ini khan APBD. Jadi harus benar – benar dibahas secara detail. Untuk pertanggungjawaban ke masyarakat,” tuturnya. Q cty

Gubernur Optimistis Dapat Reward Gubernur Jatim, Soekarwo optimis pengesahan RAPBD Jatim 2015 sebesar Rp21,9 triliun tepat pada 10 Nopember 2015 ini. Alasannya, karena pimpinan definitif sudah dilantik dan dipastikan pada minggu kedua bulan Oktober 2014 sudah dimulainya pembahasan RAPBD 2015 oleh komisi-komisi. ‘’Saya optimis pengesahan RAPBD Jatim 2015 seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10 Nopember 2015. Ini karena pimpinan dewan sudah dilantik secara definitif,’’tegas Pakde Karwo--panggilan akrabSoekarwo yang ditemui usai pelantikan pimpinan DPRD Jatim definitif, Kamis (2/10).

Ditambahkannya, jika RAPBD 2015 pengesahannya dilakukan tepat waktu maka akan mendapat reward dari pusat berupa DAK (Daftar Alokasi khusus) sebesar Rp20 miliar. Sebaliknya jika tidak, maka akan mendapatkan punishment berupa dana DAK tidak diberikan. Q cty Soekarwo