Harian Bhirawa Edisi 3 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Seluruh sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tuban, yakni setiap satu sekolah di kecamatan, sudah disiapkan mulai tahun ini untuk memberikan bimbingan bagi anak atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6 Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab Tuban Heni Indriana

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Kliwon, 3 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

3

SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00 - 10.00 - 16.00 - 19.00

Pelantikan Kepala BPM Jatim di Ruang Kadiri Soft Launching Karantina Ikan Puspa Agro Rakornas Korpri di Hotel Bisanta Surabaya Pembekalan DPRD di Hotel Singgasana Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 13.00 - 16.00 - 19.00

Menghadiri Acara Koni di Hotel Grand Darmo Surabaya Rakornas Korpri di Hotel Bisanta Surabaya Makan Malam dengan Konjen RRT

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.00

Pelantikan Kepala BPM Jatim di Ruang Kadiri

45 Perajin Ikuti Pameran Produk Unggulan Jatim Jakarta, Bhirawa Kementerian Perindustrian menggelar pameran produk unggulan Jatim. Sedikitnya 45 perajin binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jatim ikut berpartisipasi dalam Pameran Produk Unggulan Jatim di Plasa Kementerian Perindustrian yang berlangsung mulai 2-5 September 2014.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Euis Saedah mengatakan Jatim memiliki potensi daya saing kuat berkat berbagai produk industri unggulannya. Ini juga tak lepas dari kualitas SDM yang terus berkembang dengan kreativitasnya. “Pameran tersebut salah satu wu-

 ke halaman 11

Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah mengunjungi stan Dekranasda Kabupaten Tulungagung seusai membuka Pameran Produk Unggulan Jatim di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian Jakarta, Selasa (2/9).

Dua Jaksa Siap Sidangkan Kepala DKP Kabupaten Madiun Madiun, Bhirawa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Madiun, Antonius Jaka Prianto yang ditahan oleh kejaksaan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Madiun pekan depan.

Duduk sebagai ketua majelis, yakni Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Agus Pambudi.

Untuk menyidangkan Antonius, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Suluh Dumadi, telah menunjuk dua orang anak buahnya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yakni Bambang Setyo Hartono dan Fuad Zamroni.

Menurut JPU Fuad Zamroni, pihaknya sudah melimpahkan perkara Antonius Senin kemarin.

Untuk surat dakwaannya, juga sudah disiapkan.

“Kita sudah siapkan dakwaannya. Untuk lebih jelasnya seperti apa surat dakwaannya, tunggu saja pekan depan saat sidang perdana,” kata Fuad

Musim Kemarau, Sumber Mata Air di Pegunungan Welirang Menyusut BPBD Siaga Darurat Krisis Air Bersih

Pasuruan, Bhirawa Debit air di wilayah pegunungan Welirang mulai berkurang di musim kemarau seiring jarangnya hujan selama beberapa bulan terakhir.

Imbas kondisi tersebut dapat dira-

Jelang Pembentukan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan

DPRD Jatim, Bhirawa Menjelang pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan, suasana DPRD Jatim dikabarkan memanas. Ini karena partai yang memiliki suara minim dalam Pileg 2014 kemarin seperti PKS, PPP, apalagi Nasdem Hanura terancam tidak mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Namun tiga fraksi ini tetap ngotot dan akan segera melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan DPRD Jatim.

Sementara PKB dan PDIP sebagai partai pemenang ngotot memonopoli posisi pimpinan.

abed nego/bhirawa

FPI Jatim melaporkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ke Polda Jatim, Selasa (2/9). Laporan ini terkait spanduk bertuliskan ‘Tuhan Membusuk’ saat ospek mahasiswa baru 2014 di Fakultas Ushuludin Filsafat (FUF) di kampus setempat.

 Tiga dinas belum manfaatkan dana cukai  Tak kreatif atau terbentur proses birokrasi?  Mahasiswa demo kantor KPU Sampang  Padahal Pileg dan Pilpres sudah usai  Tahun ini RSUD Kota Malang beroperasi  Beban Puskesmas berkurang

Kondisi aliran air di air terjun Kakek Bodo di lereng Gunung Welirang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berkurang seiring kemarau panjang, Selasa (2/9). Biasanya debit air mencapai 200-300 liter/detik sekarang menjadi 50- 75 liter/detik.

 ke halaman 11

UINSA Surabaya, Bhirawa Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof Abdul A’la akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Permohonan maaf ini dilatarbelakangi atas peristiwa pembentangan spanduk bertuliskan ‘Tuhan Membusuk’ saat Ospek mahasiswa baru 2014 di Fakultas Ushuludin Filsafat (FUF), UINSA baru-baru ini.

A’la menjelaskan, pihak rektorat sebenarnya sudah mengetahui adanya spanduk tersebut saat ospek baru akan dilaksanakan. Lalu pihak rektorat pun sudah meminta agar spanduk tersebut tidak dipasang.

“Kami meminta pihak senat untuk menurunkan atau tulisan itu dihapus,” jelas A’la, Selasa (2/9).

Permintaan untuk tidak memasang spanduk itu mulanya dituruti, spanduk langsung ditu-

 ke halaman 11

Serahkan Ambulan, Bupati Minta Puskesmas Optimalkan Layanan Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendorong Puskesmas lebih mengoptimalkan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Sebab, pihaknya telah mengalokasikan dana untuk memenuhi alat-alat kesehatan di sejumlah Puskesmas guna mendukung operasional layanan.

Terlebih sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diberlakukan, Bupati Anas berharap 22 unit Puskesmas di Banyuwangi benar-benar menjadi frontliner pelayanan kesehatan. Tahun ini, ia menjamin alat-alat

 ke halaman 11

Maju Pilkada, Ketua MUI Jember Mau Mohon Ibu Dulu Jember, Bhirawa Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Ahmad Halim Subahar, hendak memohon izin sang ibunda, sebelum mencalonkan diri menjadi wakil bupati pada pemilu kepala daerah setempat tahun depan.

Halim akan diduetkan dengan Sugiarto yang saat ini menjabat sekretaris daerah setempat. Ia mendapat penjelasan hal-ihwal pencalonan itu langsung dari Bupati Jember MZA Djalal di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (2/9). Namun Halim masih belum bisa memutuskan.

Halim mengaku harus melakukan istikharah atau memohon petunjuk Tuhan. “Saya juga belum bertemu ibu saya.

Selama ini apapun yang saya alami, saya selalu cerita dan minta restu kepada ibu,”

 ke halaman 11

Bapak dan Anak Duduk sebagai Wakil Rakyat

Tjutjuk Doakan Bisa Amanah, Aufa Berharap Ayah Bisa Jadi Motivator Kejadian unik dalam Pemilu 2004 kembali terulang dalam Pileg 2014.

Jika pada Pemilu 2004 lalu ada satu keluarga yakni bapak (Suhartono Wijaya) dan anak (Renville Antonio) sama-sama terpilih menjadi anggota DPRD Jatim asal Partai Demokrat. Kali ini hal yang sama terjadi di Partai Gerindra, yakni antara Tjutjuk Soenarjo (bapak) dengan Aufa Zhafiri (anak) sama-sama dilantik sebagai anggota DPRD Jatim periode 2014-2019.

Siti Soelistyani, Kota Surabaya

Nanik Hadi Sucipto

Sentil..

Menurut sumber resmi di lingkungan DPRD Jatim mengakui jika tiga parpol tersebut terancam ditinggal dan tidak diberi posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Alasannya karena dalam Pileg 2014 lalu ketiga parpol tersebut mendapatkan suara yang tidak terlalu signifikan untuk meraih posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Sementara kedua posisi

Rektor UINSA Minta Maaf, FPI Lapor Polda

Cetak Generasi Sehat

 ke halaman 11

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Suasana DPRD Jatim Memanas

 ke halaman 11

INGIN mencetak generasi di Sidoarjo yang sehat dan cerdas, istri wakil Bupati Sidoarjo ini mengapresiasi kalau Taman Posyandu yang kini jumlahnya ada 374 unit, pada 2014 ini bisa ditambah lagi sebanyak 34 unit.

Lokasinya bakal tersebar di 6 kecamatan, yakni di Tulangan, Krembung, Jabon, Balong Bendo,Taman dan Sukodono.

Tentu saja, Nanik Hadi Sucipto berharap peran serta Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, kader PAUD dan kader Bina Kader Balita ( BKB) supaya terus meningkatkan perannya dalam pengembangan Taman Posyandu yang ada nanti.

Taman Posyandu yang ada, lanjut Nanik, supaya didampingi guna mewujudkan ter-

sakan pada debit air di air terjun Kakek Bodo Kecamatan Prigen.

Bahkan sebagian sumber air di wilayah Kakek Bodo mengering.

Suasana sumpah jabatan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Minggu (31/8) kemarin sedikit berbeda. Maklum di sela-sela 100 anggota dewan yang diambil sumpahnya, ada dua sosok yang ternyata masih satu keluarga. Dia adalah Tjutjuk Soenarjo, sang bapak yang maju dari Dapil Jatim VI meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.

Dan Aufa Zhafiri yang merupakan putera sulung dari Tjutjuk.

Tjutjuk merupakan satu-satunya calon incumbent Partai Gerindra yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Jatim. Sedangkan Aufa Zhafiri maju dari Dapil Jatim V meliputi Malang Raya.

Diakui Tjutjuk, sebelumnya dia merasa kaget dan tak menyangka

 ke halaman 11

Tjutjuk Soenarjo bersama anak pertamanya, Aufa Zhafiri usai dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jatim, Minggu (31/8) kemarin.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kebijakan Pusat Lambat, Tes CPNS Amburadul Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan test CPNS tahun 2014 masih semrawut di daerah. Selain portal nasional sebagai akses utama pendaftaran yang sering error , belum diterimanya rincian formasi CPNS oleh sejumlah pemerintah daerah dan kesiapan infrastruktur tes juga menjadi hambatan.

“Berdasarkan jadwal yang disodorkan Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) tes dilaksanakan mulai 8 September hingga selesai. Tapi hingga sampai saat ini persiapan daerah masih minim. Bahkan Kabupaten Jombang rincian formasi CPNS masih belum turun,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto, dikonfirmasi, Selasa (2/9).

Menurut Akmal, persiapan yang masih minim dilakukan daerah itu seperti keterbatasan sarana dan prasarana seperti komputer untuk tes CAT (computer assisted test) dan keterbatasan SDM dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Tak hanya itu, daerah yang meminta tambahan kuota formasi ke pusat yang hingga kini masih belum turun juga turut menghambat persiapan pelaksanaan tes CPNS. “Saat ini masih ada kabupaten yang SK rincian formasinya belum turun. Yaitu Kabupaten Jombang yang meminta tambahan formasi dari 60 formasi 100 formasi. SK tersebut belum bisa turun karena Pak Menpan sedang tugas di luar negeri,” ungkapnya.

Menyikapi masalah ini, Akmal mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat

lagi membahas jadwal tes CPNS dengan kabupaten/kota. “Ya nanti dirembug lagi. Awalnya kita ingin tesnya bisa bersamaan. Jika tidak bisa serentak ya bagaimana lagi,” katanya.

Meski jadwal tes CPNS tidak serentak, lanjutnya, yang penting peserta tes CPNS tidak bisa ikut rekrutmen CPNS di dua instansi. Berbeda dengan dulu peserta CPNS bisa mendaftar di dua instansi yang berbeda karena perbedaan waktu dan pelaksanaan tes.

“Sekarang kan sistemnya sudah komputerais semua. Peserta hanya bisa mendaftar satu instansi saja, karena pendaftaran tersentral di panitia seleksi nasional (panselnas). Baru setelah mendaftar di panselnas mengentri data lagi di BKD Provinsi Jatim,” jelasnya.

Terkait jumlah pendaftar CPNS di lingkungan Pemprov Jatim yang melalui website panselnas.menpan.go.id, hingga pukul 13.00 WIB sebanyak 4.025 pelamar. Jumlah ini akan terus bertambah seiring semakin banyaknya peserta yang melakukan pendaftaran melalui online.

Sedangkan persiapan teknis panitia lokal Pemprov Jatim, saat ini persiapannya sudah mencapai 90 persiapan. Tak ada kendala berarti mulai keter-

PANGGUNG BIROKRASI

Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mencoba komputer di ruang registrasi pelamar yang memiliki 30 komputer. Di ruang ini data pelamar yang masuk secara online dicek oleh panitia.

iib/bhirawa

sediaan komputer untuk tes CAT, koodinasi dengan pihakpihak terkait seperti Dinas Kominfo, Telkom ataupun PLN. Sementara itu, carut marutnya penerimaan CPNS secara online Kemenpan dan RB membuat geram Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. mantan Sekdaprov Jatim ini berharap pemerintah pusat hendaknya merelakan sebagain proses rekrutmen tersebut diserahkan ke daerah.

“Tidak seluruhnya harus ditangani pusat, sebagian bisa diserahkan ke daerah agar tidak

sering muncul masalah,” kata Gubernur Soekarwo.

Situs Panselnas CPNS Kemenpan tahun 2014 sulit diakses.

Akibatnya, sejumlah calon pelamar mengeluhkan kesulitan membuka situs itu. Kesulitana tidak hanya dialami di Jatim namun hampir seluruh pengakses di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Bahkan, beberapa waktu sempat ada masalah dengan server di Pusat.

Pemprov Jatim, menurutnya, sudah pernah menyampaikan surat ke pemerintah pusat agar

trie diana/bhirawa

Petugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya saat mengoreksi berkas kelengkapan pendaftar pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Wanita jalan Kalibokor Surabaya, Selasa (2/9).

Pemkot, Bhirawa Hingga hari kedua jadwal verifikasi data test CPNS 2014 pemkot Surabaya, baru 41 orang yang melakukannya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya yang membuka loket verifikasi data di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, mulai kemarin(1/9) hingga tanggal 13 September nanti.

Kabid Pembinaan dan Pengembangan, Henry Racmanto mengakui, sepinya para pendaftar akibat Portal nasio-

nalnya error. Padahal Portal nasional mengakomodir semua pelamar seluruh Indonesia, karena error dimungkinkan menghambat para pendaftar.

“Dari sisi kepadatan pendaftar ke portal nasional sekian banyaknya sehinga memungkinkan terjadinya crowdet. Sehingga mungkin lambat dan lemot pendaftar mengalami hambatan dalam proses pendaftaran,” kata Henry saat ditemui Bhirawa.

Verifikasi data pelamar oleh Pemkot Surabaya sendiri itu

merupakan salah satu tahap untuk mendaftar CPNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebelumnya, pelamar harus mendaftar melalui portal nasional dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Setelah itu, mereka masuk ke website Pemkot Surabaya untuk login sesuai dengan password yang didapat setelah mendaftar di situs nasional. Kemudian, mereka menjalani verifikasi data secara langsung di loket yang dibuka BKD. Masih terkait hal ini, tambah Henry, masalah di portal nasional menyebabkan hambatan buat pelamar yang mau mendaftar ke instansi Pemrintah Kota. Karena untuk bisa mendaftar ke instansi harus mendapatkan login dari portal nasional terlebih dahulu.

“Mereka (pendaftar) melalui portal kita itu kan harus mendapatkan login, password dan user name dari portal nasional dulu dan terus bisa mendaftar ke kami,” imbuhnya.

Selain itu, secara teknis, email verifikasi berisi login dan password untuk masuk ke website pemkot baru didapatkan 1 x 24 jam setelah daftar di portal nasional atau baru sehari seQ geh telah mendaftar.Q

Pemprov Terapkan Aplikasi Khusus untuk Tertibkan Aset Pemprov, Bhirawa Pencatatan dan administrasi aset-aset daerah baik berupa barang bergerak, tak bergerak maupun SDM masih belum dilaksanakan secara baik dan teratur. Masih diperlukan sinkronisasi antar daerah

itu, untuk memudahkan akses mereka yang hendak menakses tidak harus masuk server pusat.

Pemprov Jatim memiliki kemampuan untuk itu.

Namun sayang, Pemerintah Pusat masih bersikeras untuk menangani sendiri. Karena itu, bila sekarang muncul masalah itu diluar kemampuan Pemprov Jatim. Ke depan, tegasnya, sudah mulai dipertimbangakn agar daerah juga diberi hak serupa untuk mengantisipasi kesulitan akses yang dialami Q iib calon peserta.Q

Portal Nasional Error, Verifikasi Data Peserta Baru 41 Orang

Ke Depan, BK Harus Mampu Tegakkan Kode Etik DPRD Jatim, Bhirawa Tidak ingin citra DPRD Jatim periode 2014-2019 terpuruk seperti sebelumnya, sudah saatnya keberadaan Badan Kehormatan (BK) mawas diri. Dimana BK harus mampu menegakan kode etik dan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang membolos kerja dan saat rapat paripurna. Begitupula dengan anggota dewan yang melakukan pelanggaran moral sudah saat dicopot sebagai wakil rakyat.

Ketua Abkasi (Asosiasi Badan Kehormatan Seluruh Indonesia) Jatim, Kodrat Sunyoto menegaskan selama ini posisi BK tak ubahnya seperti macan ompong.

Dimana setiap rekomendasi yang dibuat dan dilaporkan ke pimpinan dewan tak pernah ditanggapi. Akibatnya, citra dewan di masyarakat secara berangsur-angsur menurun. Hal ini dikarenakan pimpinan dewan tidak tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat dan disahkan. ‘’Karena itu saya berharap kondisi BK kedepan harus lebih baik. Dimana harus ada kontrak politik antara ketua fraksi dan BK. Artinya jika ada anggotanya yang melakukan kesalahan sesuai tatib dan UU yang ada, maka fraksi harus tunduk dan patuh dengan keputusan yang dibuat BK dengan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Jatim tentunya dengan disertai bukti-bukti otentik,’’tegas politisi asal Q cty Partai Golkar Jatim ini, Selasa (2/9).Q

diberi kewenangan untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS sendiri. Artinya, kewenangan pusat diserahkan ke daerah agar lebiuh mudah.

Namun dari dua kali surat yang dikirim ke Pemerintah Pusat tidak mendapat tanggapan. “Surat yang kita kirim ke Pusat belum ada jawaban sampai sekarang,” katanya Soekarwo.

Pihaknya berharap Pemerintah Pusat merelakan untuk menyerahkan sebagain urusan itu ke daerah sebagai perwujudan otonomi daerah. Selain

dan antar lembaga uyntuk mengatasi masalah ini.

Dalam rangka sinkronisasi dan inventarisasi permasalahanan yang terkait dengan peralatan, personil, pembiayaan dan dokumen (P3D) di masing-masing kabupaten/kota, Biro Ad-

ministrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim melakukan rapat koordinasi membahas permasalahan tersebut.

Mengingat sejak era otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah kabu-

paten/kota, termasuk pengalihan aset-aset yang diberikan masih belum dicatat secara teratur. Kepala Biro Adpum Suprianto menjelaskan, untuk menata kembali permasalahan P3D dengan titik berat pada adminitrasi aset tidak ber-

gerak sangat penting dilakukan.

“Dari dulu proses penyerahan aset dari puast ke daerah masih amburadul.

Kadang langsung ke pemerintah kabupaten/kota, ada juga yang melalui Q iib pemprov.Q

ist

Kabadiklat Jatim, Dr Saiful Rachman saat mendampingi Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo memukul gong sebagai tanda dibukannya kegiatan orientasi bagi anggota DPRD angkatan III yang diikuti oleh 125 peserta dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

DPRD Harus Mampu Atasi Disparitas Antar Daerah Pemprov, Bhirawa Masalah pengangguran, kemiskinan dan disparitas (kesenjangan) antar daerah saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi provinsi di Indonesia, termasuk Jatim. Bahkan Pemprov Jatim sudah memiliki berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut.Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo juga meminta kepada anggota DPRD untuk memberikan perhatian lebih kepada tiga masalah tersebut. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau pasar bebas Asean.

Soekarwo juga meminta anggta DPRD untuk produktif menghasilkan regulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama penyelenggara pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi.“Hubungan penyelenggara pemerintahan baik kepala daerah maupun DPRD adalah mewujudkannya.

Dalam konstitusi disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi penyelenggara pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan,”kata Pakde Karwo sapaan akrabnya dihadapan peserta Orientasi bagi Anggota DPRD Periode 2014-2019 angkatan III tahun 2014 yang diikuti oleh 125 anggota DPRD Kaltim di Hotel Mercure Surabaya, Senin (1/9),malam.

Selanjutnya, Pakde menjelaskan bahwa telah jelas tertera dalam UU No 32 tahun 2004, kesejahteraan rakyat merupakan hal yang menjadi target utama dalam merancang berbagai kebijakan. Kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota harus bisa mensinergikan gagasannya yang tertuang dalam Q wwn visi misi dengan kesepakatan anggota DPRD.Q

Pedagang Pesimistis Pasar Turi Beroperasi Oktober Para pedagang merasa pesimis kalau bulan Oktober Pasar Turi bisa selesai tepat waktu. Dengan waktu yang tersisa kurang lebih satu bulan ini rasanya sanggat sulit bagi Pasar Turi untuk beroperasi kembali.

Menurut Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HP2T) H. Suhaemi, seperti yang direncana oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membuka Pasar Turi pada bulan Oktober nanti dirasakan bakal sulit terealisasi.

Betapa tidak, jangankan untuk membuka Pasar Turi, saat ini progres pembangunannyapun masih tersendat dan banyak bagianbagian bangunan yang masih belum selesai. ‘’Untuk lantai lower ground saja contohnya. Berdasarkan pengamatan di lokasi pembangunan, masih banyak ditemukan stan yang belum selesai dikerjakan, masih banyak kekurangan misalnya untuk pemasangan sekat

antar stan serta sejumlah rolling door (penutup stand) yang belum dipasang,’’ katanya Selasa (2/9).

Selain banyaknya stan yang belum disentuh oleh investor, sejumlah instalasi penunjang juga sama sekali belum selasai. Diantaranya, instalasi listrik dan air bersih. ‘’Jangankan Oktober. Akhir tahun pun kita masih ragu pembangunan yang sekarang berlangsung akan selasai,’’ tegas Suhaemi. Untuk itu, ia mengaku heran dengan pemberitaan di salah satu media yang menyatakan bahwa lift Pasar Turi sudah beroperasi.

Sebab faktanya, lift masih mangkrak dan belum dapat digunakan. ‘’Selain lantai lower ground, beberapa lantai seperti gro-

und dan lantai satu juga proses pengerjannya masih ala kadarnya. Bahkan untuk lantai tiga dan empat, belum disentuh sama sekali. Lihat sendiri kan liftnya masih mangkrak. Makanya kok aneh ada media yang memberitakan sudah beroperasi,’’ katanya sambil menunjukkan lift yang dimaksud.

Ia juga mengungkapkan soal rendahnya kualitas stan yang diperuntukkan bagi para pedagang nantinya. Diantaranya, soal rolling door yang sebelumnya diklaim oleh investor didatangkan dari China. ‘’Rolling door seperti ini masak dari China. Dengan kualitas seperti ini, tidak sampai satu tahun pasti akan rusak,” keluhnya. Selain mengkritisi soal pembangunan Suhemi juga menyebut soal masih ada sekitar 40 pedagang yang belum mendapat stan. Padahal investor pernah men-

Para pedagang pesimis Pasar TUri baru bakal selesai dibangun bulan Oktober nanti. janjikan ke 40 pedagang ini akan mendapatkan stan. ‘’Janji itu satu tahun se-

tengah yang lalu. Tapi sampai sekarang kok belum direalisasikan,’’ ungkap H.

trie diana/bhirawa

Suhaemi. Menurut dia, para pedagang sebenarnya sudah pernah sempat ditawari oleh

investor stan di lantai empat.

Namun karena stan yang diberikan zoning-nya campur, para pedagang akhirnya menolak tawaran tersebut. ‘’Kalau Pasar Turi dulu, zoning-nya itu jelas. Kalau sekarang kan campur tidak karuan. Harusnya kan, untuk pedagang sepatu ya dikumpulkan sesama pedagang sepatu. Begitu juga untuk penjual jam tangan,’’ kritik Suhaemi.

Sementara itu, salah satu mandor yang turut mengerjakan pembangunan Pasar Turi, juga pesimis pembangunan akan selesai bulan Oktober. Karena untuk saat ini saja masih banyak material yang belum tersedia di lokasi pembangunan. ‘’Kalau Bu Wali berharap Oktober selesai itu mimpi.

Sekarang saja untuk pasir dan material lainya masih belum ada,” ungkap salah satu mandor yang enggan disebutkan namanya ini.Q dre

SURABAYA

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Diduga Mainkan Tera Takar, Puluhan Pemilik SPBU Diperiksa Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur meminta keterangan puluhan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa Timur terkait dugaan permainan tera takar BBM.

dna/bhirawa

Antisipasi masyarakat dalam mencegah gigitan nyamuk Aedes Aegypti.

Memasuki Penghujan, Masyarakat Wajib Waspada Penyakit Pemkot, Bhirawa Memasuki musim hujan bukan hanya banjir yang menjadi ancaman bagi masyarakat, tetapi serangan penyakit juga perlu diwaspadai.

Penyebabnya setiap memasuki musim pancaroba terjadi ketidakseimbangan kondisi tubuh manusia.

Kepala Dinkes Surabaya, drg.

Febria Rachmanita mengatakan, pada musim penghujan memungkinkan kondisi dan daya tahan tubuh semakin melemah. Beberapa penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat seperti diare, demam berdarah dengue (DBD), ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akud) dan Demam Thypoid.

Febria meminta masyarakat agar mewaspadai berbagai jenis penyakit yang berpotensi terjadi saat musim hujan. “Pada Kondisi cuaca seperti itu dinilai sangat rawan dengan adanya serangan penyakit. Karena daya tahan tubuh melemah,”katanya

Wanita berkacamata ini menyebutkan penyakit ISPA menjangkit disebabkan suhu udara yang cenderung berubah-ubah atau panas dingin. Sementara penyakit demam berdarah biasanya sering terjadi saat musim hujan dan jenis penyakit ini terjadi akibat gigitan nyamuk. Selain itu adalah penyakit Thypoid adalah penyakit demam yang disebab oleh kuman salmonella yang penyebarannya adalah melalui makanan dan minuman yang tercemar. ‘’Intinya masyarakat harus berhati-hati pada musim penghujan karena pada musin ini banyak penyakit yang akan menjangkiti seseorang,’’ ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Harsono menyatakan, kasus DB di Jatim masih terbilang tinggi. Tren penyakit yang ditularkan nyamuk Aides Aigepty ini meningkat pada kurun tahun 2013 hingga 80 persen

dari tahun sebelumnya. Data Dinkes Jatim menunjukkan kasus DB di Jatim tahun 2012 sebanyak 8.257 kasus dan naik menjadi 14.837 kasus. Kota Surabaya menjadi wilayah paling rentan penyebaran DB di Jatim.

Harsono mengatakan, dari hasil evaluai Surabaya masih menjadi wilayah rawan DB di Jatim. Kasus DB di Surabaya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 mencapai 2.213 orang sementara tahun 2012 sebanyak 1.091 orang.

Selain itu untuk jumlah penderita meninggal akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti di Surabaya setiap tahunnya mengalami penambahan yaitu tahun 2012 sebesar 6 orang meningkat di tahun 2013 sebesar 15 orang. “Kenaikan penderita dan kematian di atas 100 persen hal ini harus segera diselesaikan oleh Q dna Surabaya,” ujarnya.Q

Dindik Tambah Ekstrakurikuler Wajib Setelah RAB Digedok

RAGAM INFO

Kejari Usut Dugaan Penyelewengan Dana Bos Kejari Perak, Bhirawa Tim intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya mulai mengusut indikasi dugaan penyelewengan dana Bos dan Bopda di sekolah tingkat dasar di Surabaya. Karena, Penggunaan dana tersebut diduga bocor untuk kepentingan di luar yang tidak seharusnya.

Berdasar data yang dihimpun, penyelidikan itu dilakukan setelah Kejari Tanjung Perak mendapat informasi terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana di sebuah sekolah di kawasan Surabaya Utara. Informasi tersebut ditelusuri dengan mengumpulkan data dan keterangan secara tertutup.

Dari penyelidikan sementara, Kejaksaan menemukan sekolah yang diduga telah menyelewengkan dana bantuan Pemerintah itu. Penggunaan dana bantuan itu sebenarnya sudah ada aturan dan batasannya.

Termasuk apa saja yang boleh dibiayai dari dana tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya, penggunaan itu ditengarai Q bed banyak yang tidak sesuai aturan.Q

Pemkot, Bhirawa Beban sekolah dipastikan bakal bertambah setelah Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menetapkan adanya ekstrakurikuler wajib selain Pramuka, yakni Konselor Sebaya. Sayang, kegiatan wajib ini dikeluhkan mengingat penetapan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sekolah tahun ajaran 2014/2015 telah digedog.

Ekstrakurikuler ini wajib diajarkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Pahlawan mulai dari jenjang SMP hingga SMA/SMK. Wakasek Kesiswaan dan Humas SMPN 2 Surabaya, Moch Suhermanto mengatakan dimasukannya Konselor Sebaya sebagai ekstrakurikuler wajib semestinya dimulai tahun ajaran baru 2015/2016 mendatang.

Sebab, kalau dilakukan tahun ajaran ini, terjadi pembengkakan biaya operasional sekolah. Sementara RAB sekolah 2014/2015 sudah digedog sejak awal tahun ini.

“RAB untuk Konselor Sebaya

belum dimasukan, nanti bagaimana dengan biaya untuk pembimbingnya? Pasti ada pembengkakan biaya. Sementara dana BOPDA tidak diperuntukan sebagai biaya ekstrakurikuler Konselor Sebaya,” ungkapnya saat ditemui di SMKN 6 Surabaya, Selasa (2/9).

Selain itu, Suhermanto juga berharap setelah dijadikannya Konselor Sebaya sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib tidak mengganggu jadwal pelajaran siswa. Sebab, dalam Kurikulum 2013 sudah terdapat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yakni Pramuka.

“Sebenarnya apa pun materinya, kalau memang berguna demi kebaikan dan bisa bermanfaat akan kami jalankan.

Yang penting tidak berbenturan dengan kegiatan pokok siswa di kelas,” katanya.

Terpisah, Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menjelaskan, tidak semua kegiatan ekstrakurikuler harus mengeluarkan biaya. Untuk

Bela Negara Bisa Lewat Kreativitas Surabaya, Bhirawa Membangun semangat kesadaran bela negara menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia dan dapat dilakukan dapat dilakukan da-

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Mengingat kasus yang ditangani pidsus ini, masih dalam penyelidikan, maka pihaknya enggan memberikan keterangan detail tentang kasus ini.

“Memang benar ada pemeriksaan Senin (1/9) kemarin. Ada sekitar 50 pemilik SPBU yang datang ke Kejati,” terang Romy kepada wartawan, Selasa (2/9).

Romy mengaku, sekitar tiga minggu lalu Kejaksaan menerima laporan dugaan permainan tera takaran ini dari masyarakat. Terkait pemeriksaan hari ini (kemarin, red), Romy tak tahu menahu berapa orang yang dipanggil oleh penyidik pidsus Kejaksaan.

“Kalau pemeriksaan hari ini (kemarin, red) saya belum tahu mas. Begitu juga berapa orang yang dipanggil penyidik, saya juga tak tahu,” ungkap mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejari Jambi ini.

Sementara Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi menyatakan, karena perkara ini masih penyelidikan (lid), dirinya enggan memberi komentar detail.

“Perkara ini masih lid, jadi kami tidak bisa menjelaskan detailnya. Tunggu aja kalau sudah penyidikan, baru kami kasih tahu,” tegas Rohmadi.

Terpisah, sumber di Kejati Jatim menyebutkan, sebanyak 125 SPBU yang ada di Jawa Timur diduga melakukan penyimpangan dalam mengelolah tera takaran BBM. SPBU tersebut diduga telah melakukan manipulasi tera takaran yang mengakibatkan hak konsumen tidak sesuai nominal transaksi.

Tera takaran BBM yang keluar dari nozzle adalah sebuah prosedur wajib bagi

lam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya pagelaran kreatifitas pemuda Jawa Timur. Dipilihnya pemuda, karena pada generasi inilah masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan.

Demikian dikatakan Kepala Sub Dirjen Bela Negara Kesbangpol Kemendagri, Sudianto pada acara Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Melalui Pagelaran Kreativitas Pemuda di Provinsi

Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (2/9) Sudianto mengatakan, semangat membangun bela negara dan semangat membela tanah air adalah tugas dan tanggung jawab bersama bangsa Indonesia.

Adanya guru sejarah sudah tentu menjadi senjata bang-

praktik Konselor Sebaya misalnya, sekolah tinggal menggunakan tenaga guru BK atau wakasek kesiswaan yang sudah dibekali sebagai tenaga pengajar. Sehingga pihak sekolah tidak perlu khawatir Konselor Sebaya akan membebani RAB. “Mereka juga akan dibantu oleh siswa yang sudah dilatih Konselor Sebaya. Tiap sekolah ada 10 siswa,” ujar dia.

Menurut Eko, Konselor Sebaya sangat penting untuk mengubah cara pandang siswa terhadap guru BK dan Wakasek kesiswaan. Apalagi, dua guru itu dianggap polisinya siswa. Pelajar yang melakukan pelanggaran, pasti dibawa kepada guru BK atau Wakasek Kesiswaan.

Sehingga, banyak siswa yang takut bertemu mereka. Dengan adanya Konselor Sebaya, citra guru BK dan Wakasek Kesiswaan bisa diubah. Dua guru ini dapat diajak untuk curhat anak, dianggap sebagai sahabat, bahkan menjadi pendamping siswa Q tam jika menemui masalah.Q sa Indonesia untuk mengantarkan pemuda untuk membangun dan membela negara. “Di tangan guru guru sejarah inilah kami sangat berharap dapat melaksanakan perannya sebagai pembentuk jiwa nasionalis pada pemuda IndoQ geh nesia,” ujarnya.Q

setiap SPBU. Karena, hal ini berkaitan dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh jumlah liter BBM sesuai dengan yang dibayar. Misalnya membeli 50 liter, maka yang keluar dari nozzle dan masuk ke tangki pelanggan adalah pas pada takaran 50 liter.

Sementara untuk pengesahan tera takaran BBM, instansi yang berwenang adalah Balai Metrologi Wilayah dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Setiap SPBU dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 bulan (peraturan terbaru sekali dalam waktu satu tahun) mendaftarkan ulang semua pompa BBM di SPBU ke Balai Metrologi untuk di tera ulang.

Nantinya, petugas Metrologi akan datang dan melakukan pemeriksaan dan tera atau kalibrasi pada pompa BBM di SPBU. Selanjutnya, petugas Metrologi menggunakan bejana ukur dengan volume 20 liter sebagai referensi takaran dalam memeriksa k e c o c o k a n j u m l a h l i t e r y a n g d i k eluarkan setiap nozzle dengan cara mengisi BBM sebanyak 20 liter ke dalam bejana referensi tersebut. Takaran dinyatakan cocok dan sah bila BBM yang keluar dari nozzle memenuhi bejana dan mendekati ukuran 20 liter.

Menurut undang-undang atau Metrologi Legal, toleransi yang diperbolehkan untuk setiap 20 liter adalah maksimal kekuranggannya 100 ml. Biasanya ini disebut sebagai nilai toleransi kesalahan alat. Jadi artinya jika kita membeli BBM sebanyak 20 liter maka maksimal kekurangannya tidak boleh lebih dari 100 ml atau jika kita membeli sejumlah 10 liter maka kekurangannya tidak boleh lebih dari 50 ml.Q bed

Pemkot Kaji Sistem Parkir Elektronik Pemkot, Bhirawa Selain menggunakan alat pendeteksi untuk parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya juga menggunakan parkir elektronik yang transaksinya menggunakan voucher.Sistem tersebut saat ini masih dalam kajian Dishub Surabaya yang berguna untuk mengantisipasi kebocoran parkir. Untuk mengkaji sistem tersebut Dishub kota Surabaya mengandeng Universitas Airlangga (Unair) akan melakukan kajian sistem parkir elektronik.

“Dengan memakai voucher pembayaran retribusi parkir di lapangan juga lebih praktis,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Eddi Senin (1/9) kemarin.Dia mengatakan parkir elektronik ini merupakan upaya untuk menghindari kebocoran retribusi parkir yang selama ini terjadi di Surabaya.

Selain itu, cara pembayaran parkir elektronik menggunakan voucher ini bersifat optional atau pilihan.

Meski begitu, masyarakat masih bisa melakukan pembayaran secara tunai.‘’Sebab, ketika ini tidak ada pilihan pembayaran tunai, warga luar Surabaya akan kebingungan ketika hendak melakukan pembayaran.

Dengan memakai voucher pembayaran retribusi parkir di lapangan juga lebih praktis. Sebab masyarakat akan membeli voucher seperlunya sesuai kebutuhan parkir tiap bulannya,” paparnya.

Dia menambahkan, pembayaran retribusi parkir juga hanya menggunakan voucher sehingga tak perlu lagi ada uang pengembalian dari juru parkir (jukir).

“Kami belum dapat memutuskan kapan sistem ini bisa diterapkan karena saat ini masih dalam kajian. Ini merupakan kami dalam memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa parkir,” katanya.

Pembayaran parkir via voucher ini, kata dia, akan sangat tepat. Sebab pengguna jasa parkir tidak perlu harus menyiapkan uang pecahan atau receh setiap kali akan membayar parkir kendaraannya. Hanya menyerahkan voucher yang telah dibeli sebelumnya, maka voucher itu diserahkan kepada jukir yang berjaga.

Dishub Kota Surabaya dalam menindak tegas mobil maupun motor yang melanggar aturan larangan parkir yakni dengan menggembosi ban kendaraan yang Q dre melanggar aturan larangan parkir.Q

Seks Berisiko Akibatkan Kondiloma Akuminata Akibat dari kebiasaan berganti-ganti pasangan saat berhubungan seksual dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit Kondiloma Akuminata. Penyakit yang dikenal dengan istilah Jengger Ayam di masyarakat ini merupakan penyakit seksual yang menular dan mengincar organ intim manusia.

Penyakit ini disebabkan oleh virus jenis Human Papilloma Virus (HPV) tipe 6 dan 11, dimana jenis virus ini memiliki sekitar 200 jenis tipe. Sedangkan Virus HPV Tipe 16 dan 18 merupakan menyebab dari penyakit kanker mulut rahim (serviks).

Penyebaran virus ini melalui hubungan seksual baik melalui genito-genital, anogenital (anus) maupun penularan ibu kepada anak saat melahirakan melalui proses normal.

Pakar dan Ahli Kesehatan, Prof Dr dr Muh Dali Amiruddin, SpKK (K), FINSDV menga-

takan, pada umumnya Kondiloma Akuminata paling sering tumbuh alat kelamin. Pada pria, area yang sering terkena adalah ujung dan batang penis dan dibawah kulit depannya (jika tidak disunat).

Pada wanita, kutil timbul di vulva, dinding vagina, leher rahim (serviks) dan kulit di sekeliling vagina.

Jenis penyakit ini pun sering muncul di daerah sekeliling anus dan rektum, terutama pada pria homoseksual dan wanita yang melakukan hubungan seksual melalui dubur.

“Penyakit ini memang se-

ring muncul pada orang dengan usia seksual produktif.

Proses inkubasinya antara tiga sampai delapan bulan.

Gejalanya terjadi Asimptomatik serta muncul Papul keratotik seperti plak keratotik dan cauliflower atau istilahnya seperti kutil pada kelamin. Gejala awalnya bahkan tidak terasa gatal,”katanya.

Sementara itu, Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim menyatakan, penyakit Kondiloma Akuminata dapat dicegah manakala seseorang setia terhadap satu pasangannya. Banyak dari penderita penyakit Kondiloma Akuminata disebabkan karena sering bergonta-ganti pasangan. ‘’Jika seseorang sering jajan sembarangan (free seks, red) maka orang tersebut akan terkena peQ dna nyakit,’’ jelasnya.Q

Kehadiran PSK menjadi penyebab tertularnya penyakit Kondiloma Akuminata.

dna/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

BBM, Naik atau Dibatasi?

TAK lama lagi duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JokowiJK), akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Tetapi ternyata, sudah dihadapkan pada masalah ke-energian, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beranikah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi? Memang tidak mudah, tetapi dibutuhkan perhitungan cermat. Mengingat kenaikan harga BBM bersubsidi akan secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk.

Jokowi, sudah siap dengan kebijakan yang tidak populer pada awal kepemimpinannya. Meski beberapa pengamat menyatakan harga BBM akan menjadi “bom waktu.” Toh Jokowi meng-anggapnya sebagai pelurusan subsidi. Selama ini subsidi BBM dianggap tidak produktif, karena dinikmati oleh kalangan mampu. Misalnya pemilik mobil, juga pengusaha angkutan. Karena itu subsidi BBM akan dikepras, lalu dialihkan untuk kegiatan lebih produktif.

Kegiatan produktif yang lebih berhak menerima subsidi antaralain sektor pertanian. Yakni berupa saprotan (sarana produksi pertanian, benih, pupuk dan pestisida). Selain itu juga bisa dalam bentuk subsidi solar khusus untuk pertanian (hand-tractor) serta motor perahu nelayan. Dengan pengalihan subsidi itu diharapkan perekonomian di bawah akan bergerak. Selama ini nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN), secara nasional masih sekitar 112%.

Indeks nilai 100% ditentukan sesuai harga-harga pada tahun 2007. Sehingga selama tujuh terakhir, NTP maupun NTN hanya tumbuh 12%. Padahal, laju inflasi sejak 7 tahun silam sudah berada pada kisaran 42%. Berarti tingkat fisibilitas usaha pertanian selalu di belakang inflasi. Dus usaha ke-pertani-an telah menjadi sektor yang in-feseable, tidak mengutungkan. Maka pantas manakala kondisi perekonomian petani rata-rata miskin.

Ekses langsung (dan cepat) rendahnya NTP adalah tren alih-fungsi lahan pertanian. Petani lebih memilih menjual lahan pertanian, lalu alih profesi penjadi pedagang ataupun pertukangan. Semakin menyusutnya lahan pertanian secara langsung juga menurunkan produktifitas pertanian nasional.

Terutama ketersediaan bahan pangan terus merosot. Akibatnya, beras sudah impor. Juga berbagai bahan pangan hortikultura (buah, kedelai, sayur dan rempah-rempah) bergantung pada impor.

Begitu pula nafkah “ekstra” petani sebagai peternak, sudah kekurangan lahan pangan. Ladang penggembalaan sudah semakin menyusut seiring berkurangnya lahan pertanian. Hal itu secara langsung mengurangi produk peternakan.

Akibatnya, kebutuhan daging harus dicukupi dengan impor.

Lebih lagi susu, sudah 65% bergantung pada impor.

Sektor tersebut (pertanian, peternakan dan nelayan), selama ini dikenal sebagai perekonomian “arus bawah.” Selama 10 tahun terakhir “arus bawah” selalu kalah bersaing dengan produk impor. Benarkah “arus bawah” bisa diberdayakan melalui pengalihan subsidi BBM? Sebenarnya juga bergantung pada pola hubungan internasional. Negara asal produk impor tidak akan gampang merelakan sumber devisa-nya dipangkas.

Dalam paradigma Jusuf Kalla, menaikkan harga bensin itu adalah “memindahkan” bensin ke sekolah, bensin ke jalan, dan bensin ke rumah rakyat, ke bibit, ke buku. Agaknya, konsep pemindahan kenaikan harga BBM bensin sudah pula dilakukan oleh pemerintahan SBY. Antaralain berupa kompensasi terhadap dampak kenaikan harga BBM. Yakni, dua skema besar berupa percepatan pembangunan infrastruktur serta bantuan kepada masyarakat miskin.

Pada tahun 2013 lalu, pemerintah bersama DPR telah sepakat memberi “balsem” selama 4 bulan (total Rp 600 ribu per-keluarga miskin). Selain itu juga diberikan beras miskin senilai Rp 4,3 trilyun, serta untuk mencegah putus sekolah akan diberikan beasiswa murid miskin senilai Rp 7,5 trilyun.

Kenyataannya, “balsem,” dan raskin tidak tepat sasaran.

Jadi, kompensasi terhadap dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, juga masih bergantung pada sistem pendataan masyarakat miskin. Lebih lagi kriteria kemiskinan telah berubah. Maka pengalihan subsidi harus didahului dengan perubahan tolok-ukur tingkat kesejahteraan yang lebih manusiawi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mari Saling Mendukung, Bukan Menyalahkan SEJAK lama subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi masalah serius karena jumlahnya terus membengkak.

Menurut catatan INDEF, dalam lima tahun terakhir, APBN pincang karena subsidi BBM mencapai 20-40 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat.

Pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan, subsidi BBM mencapai Rp363,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan subsidi nonenergi seperti pangan, pupuk, benih, dan lainnya hanya Rp69,9 triliun. Beberapa orang mengkritik, seolah-olah RAPBN itu akan membebani pemerintahan selanjutnya. Bahkan ada yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikan harga BBM sebelum pemerintahannya berakhir 20 Oktober nanti.

Desakan ini menimbulkan makna bersayap. Di satu sisi, seolah-olah pengritik menilai RAPBN tidak dibuat dengan dengan realitas ekonomi mendatang. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya pemerintahan baru nanti tampak ingin mengalihkan beban ke pemerintah SBY terkait beban subsidi BBM. Seperti disampaikan SBY, menaikan harga BBM saat ini adalah sangat tidak tepat. Kenaikan harga BBM akan menambah beban masyarakat. Harus diingat, pemerintah telah menaikan harga BBM pada 2013. Pada 2014, tarif dasar listrik juga naik secara bertahap. Alasan lain, harga minyak internasional juga cenderung menurun.

Keputusan yang diambil pemerintah SBY seharusnya dihormati oleh pihak manapun. Lebih lanjut, Presiden SBY menegaskan tidak ada niat sama sekali untuk membebani pemerintah baru nanti. Penyataan SBY itu sangat jelas.

Sebuah pemerintahan, termasuk Jokowi-JK harus mengambil risiko dan tantangan yang ada, bukan malah menyalahkan pemerintah sebelumnya.

Sesungguhnya apa yang dilakukan SBY dan Jokowi dengan mengadakan pertemuan di Bali, sangatlah bijaksana. Ini adalah sebuah langkah mulia yang bisa menjadi tradisi di masa mendatang. Pada pertemuan selanjutnya, kedua pihak bisa membahas masalah teknis, termasuk RAPBN 2015. Tiga menteri sudah diutus SBY untuk bertemu dengan Tim Transisi Jokowi-JK. Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

Oposisi dan Pematangan Demokrasi Setelah menjadi kekuatan oposisi selama 10 tahun, PDI-P akhirnya menuai buahnya. Selain menjadi peraih suara dan kursi terbanyak di parlemen. PDI-P juga mendapat buah politik di Pilpres, yakni berhasil mengantarkan kadernya, Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan wakil presiden 2014-2019.

S

ecara politik, meskipun menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK tidak mudah untuk menjalankan roda pemerintahannya lima tahun mendatang.

Hal ini menyusul dukungan politik Jokowi-JK yang tidak mayoritas.

Berdasarkan hasil Pileg 2014, Koalisi Jokowi-JK di DPR (20142019), mendapatkan sebanyak 207 kursi atau 37% yang terdiri dari PDIP: 109 kursi, PKB: 47, NasDem : 35 dan Hanura 16. Sedagkan Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra (73 kursi), Golkar (91), Partai Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39) mendapatkan total kursi 353 kursi, atau 63% kursi DPR. Dari komposisi tersebut, terlihat Koalisi Merah Putih memguasai kursi mayoritas di parlemen.

Dalam beberapa pernyataannya, masing-masing kubu berkomitmen.

Jokowi-JK akan tetap membangun koalisi ramping. Sedangkan kubu Prabowo-Hatta akan membangun koalisi permanen sebagai kekuatan oposisi yang kontruktif. Salah satu bentuk komitmen dari koalisi Merah Putih, mereka tidak akan masuk dalam jajaran kabinet yang akan disusun presiden dan wakil presiden terpilih.

Sikap dan komitmen koalisi Merah Putih patut kita dukung dan sekaligus itu sebagai konsekwensi logis dari pertarungan Pilpres; yang menang berkasa, yang kalah menjadi oposisi. Dalam perspektik politik-demokrasi.

Pilihan menjadi oposisi sama mulianya dengan memerintah. Bahkan sikap dan pilihan oposisi ini, jika dijalankan dengan baik dan produktif akan menjadi insvestasi politik di Pemilu mendatang.

Kekhawatikan Politik Jokowi-JK Setelah dihitung secara cermat, Jokowi-JK dan mitra koali-

M

rampaing dan berkeyakinan koalisi ramping akan berjalan dengan baik dan produktif.

Kekhawatiran politik terkait dengan hambatan politik dari parlemen tersinya mulai khawatir lalu berlebihan. Jika dengan keberlangJokowi-JK memisungan jalannnya peliki kebijakan dan merintahan 5 tahun Oleh : program pro rakyat, ke depan. Dengan Umar Sholahudin maka justru itu akan komposisi kekuatan sangat menguntungpolitik di parlemen kan. Partai politik yang lebih banyak dibukan akan berhadapan dengan dominasi koalisi Merah Putih, pepemerintah, tapi akan berhadapan merintahan Jokowi-JK diprediksi dengan suara rakyat, yang saat ini akan mengalami kesulitan dalam semain kritis dan cerdas. Karena membuat dan mengeksekusi tidak perlu ada kekhawatiran dan kebijakan-kebijakannya, kaketakutan politik. rena setiap kebijakan-kebijakan Bagi parpol yang akan diajak stratehisnya akan berhadapan koalisi Jokowi-JK, lebih hanya dengan parlemen. Jika parlemen akan berdampak negatif bagi menolak, maka akan sulit untuk partainya sendiri. Karena idiologi memuluskan. Atau setidaknya dan institusi partai seperti barang akan mengalami jalan yang tidak dagangan yang dijual murah. mulus. Dengan kata lain, koalisi Partai tidak memiliki keteguhan ramping, dalam realitas poli-

Bagi parpol yang akan diajak koalisi Jokowi-JK, lebih hanya akan berdampak negatif bagi partainya sendiri.

Karena idiologi dan institusi partai seperti barang dagangan yang dijual murah. Partai tidak memiliki keteguhan idiologi, ternyata partai laiknya komoditas politik yang bisa dipertukarkan dengan jabatan dan kekuasaan, dan image negative lainnya.Lebih dari itu, image partai akan jatuh dimata rakyat. Dan ini akan benih politik yang akan membusukkan institusi partai di kemudian hari (baca: Pemilu mendatang). tiknya ternyata tidak mudah.

Karena itu, wajar jika mitra koalisi Jokowi-JK mulai membuka diri dan bahkan berusaha menarik-narik beberapa parpol yang ada di koalisi Merah Putih agar bergabung. Ada beberapa di menjadi target, yakni PAN, PPP, dan Demokrat. PDI-P berharap dari tiga sasaran tersebut, dua partai bisa bergabung.

Dalam konteks ini, mestinya Jokowi-JK harus konsisten dengan gagasan dan idiologi koalisi

idiologi, ternyata partai laiknya komoditas politik yang bisa dipertukarkan dengan jabatan dan kekuasaan, dan image negative lainnya. Lebih dari itu, image partai akan jatuh dimata rakyat. Dan ini akan benih politik yang akan membusukkan institusi partai di kemudian hari (baca: Pemilu mendatang). Masyarakat semakin tidak percaya dengan partai yang berwajah hipokrit. Hukumannya adalah pemilu 2019 suara partai tercanam jatuh tersungkur.

Pematangan Demokrasi Dalam demokrasi; oposisi adalah sebuah keniscayaan. Dengan hadirnya pemerintahan baru Jokowi-JK, hadirnya kelompok dan kekuatan oposisi (baik di parlemen maupun di masyarakat) sangat dibutuhkan untuk menghindarkan bangsa ini kembali ke rezim otoriatarianisme.

Pada saat yang sama, hadirnya kekuatan oposisi dapat mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Jika tidak pro rakyat, maka akan berhadapan dengan parlemen.

Kekuatan oposisi merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memilki peran sangat strategis, di samping sebagai kekuatan pengimbang dan pengontrol, juga memiliki peran dalam upaya mempedayakan dan mendidik secara politik potensi masyarakat.

Dengan sikap dan peran oposisi koalisi Merah Putih, setidaknya bisa menyelamatkan bangsa ini jatuh pada jurang demokrasi yang lebih dalam. Dalam Negara demokratis, secara fatsun politik, Parpol yang kalah dalam Pemilu otomatis menjadi partai oposisi dan menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang atas parpol penguasa. Dalam konteks ini, langkah politik PDI-P sangat elegan dan lebih bermartabat daripada berkoalisi.

Langkah oposisi dapat mendorong koalisi Merah Putih berkonsolidasi dan solid untuk meraih kepercayaan rakyat kembali di Pemilu mendatang. Sikap oposisi akan berbuah manis, jika partai-partai oposisi mampu memainkan sikap dan peran oposisinya di Parlemen dengan baik dan maksimal. Dengan demikian, sikap oposisi akan memberikan kontribusi positif secara personal dan kelembagaan partai. Lebih dari itu, langkah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan pematangan demokrasi Indonesia ke depan.

Mahasiswa S-3 FISIP Unair, Dosen Sosiologi Unmuh, Surabaya

Tantangan Polwan Masa Kini

emperingati HUT Polwan ke-66, yang tepatnya lahir pada saat itu 1 September 1948, diakui atau tidak peran polwan semakin kompleks. Seiring waktu, tugas Polwan di Indonesia terus berkembang, tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak, remaja, narkotika dan masalah administrasi, namun sudah berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas Polisi prianya.

Sistem penerimaan anggota baru di Polwan seperti halnya pada satuan kepolisian pria. penerimaan anggota baru di satuan kepolisian wanita juga menjalani prosedur yang tak jauh berbeda.

Hanya saja, banyak hal yang riskan terjadi pada polisi wanita.

Hal ini membuat polisi wanita selain harus pandai melaksanakan tugasnya sebagai pengayomi masyarakat seorang polwan juga harus pandai menjaga diri.

Realitas tersebut merupakan tantangan serius Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Meskipun hingga saat ini juga sudah ada Polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres.

Ketika Wanita Memimpin Sosok polisi wanita ini paling tidak mengingatkan kita pada buku yang berjudul The Better Angels of Our Nature. Buku tersebut mengajak pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah gender itu memang penting dalam kepemimpinan? Menurut stereotipe, berbagai studi psikologi menunjukkan bahwa laki-laki cenderung menggunakan apa yang dinamakan hard power of command (kekuatan keras komando), sementara wanita secara naluriah lebih cenderung pada penggunaan soft power of persuasion (kekuatan lunak persuasi). Rakyat Amerika cenderung mengaitkan kepemimpinan dengan stereotipe laki-laki yang keras, namun studi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan semakin berhasilnya apa yang dahulu dianggap sebagai kepemimpinan “gaya feminin”.

Bahkan militer pun menghada-

pi perubahan serupa. feminin” merupakan Di Amerika Serikat, jalan menuju kepemPentagon mengataimpinan yang efektif. kan para instruktur Untuk menjadi pemangkatan bersenjata impin yang berhasil, sekarang “kurang laki-laki tidak hanya melakukan bentakanharus menghargai bentakan”, karena gegaya yang ada pada nerasi sekarang ini kolega-kolega wamerespons dengan nitanya, tapi juga lebih baik instruktur harus menguasai Oleh : yang memainkan “peketerampilan yang Ani Sri Rahayu ran yang sifatnya lebih sama. menasihati”.

Ini adalah kecenMantan Presiden AS derungan, (belum) George W. Bush melumerupakan kenyakiskan, peran yang dimainkannya taan. Wanita masih tertinggal adalah sebagai ”pengambil keputusdalam merebut posisi kepemimpinan”, tapi untuk kepemimpinan saat an. Mereka memegang hanya 5 ini diperlukan lebih dari sekadar persen posisi puncak dalam dunia itu. Para pemimpin saat ini harus usaha dan minoritas dalam posisi mampu memanfaatkan jejaring, di dewan-dewan legislatif pilihan

Mengingat peran dan posisi wanita tersebut, maka refleksi yang bisa kita petik di hari jadi polisi wanita kali ini, semoga para polwan yang ada lebih diberikan ruang berekspresi secara bebas namun tidak melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab Polwan merupakan sosok pemimpin wanita yang patut kita hargai dan hormati atas profesionalitas tugas yang telah diembannya.Sebab, bagaimanapun juga profesionalitas merupakan tantangan masa kini bagi Korps Polisi Wanita untuk semakin bersemangat dalam membuktikan eksistensi diri sebagai anggota Polisi Republik Indonesia. berkolaborasi, dan mendorong keikutsertaan. Gaya non-hierarkis dan keterampilan relasional yang dimiliki wanita cocok dengan kepemimpinan dalam dunia baru organisasi dan kelompok berbasis informasi saat ini yang, rata-rata, kurang siap dihadapi laki-laki. Disinilah peran wanita dalam kepemimpinannya patut dikaji.

Penyeimbangan peran Pada masa lalu, ketika wanita berjuang dengan susah payah untuk mencapai puncak suatu organisasi, mereka sering harus mengadopsi “gaya maskulin” yang melanggar norma sosial ”kelembutan” wanita.

Tapi sekarang, dengan ledakan revolusi informasi dan demokratisasi yang menuntut kepemimpinan yang lebih partisipatif, “gaya

rakyat (cuma 16 persen di AS, misalnya, dibandingkan dengan 45 persen di Swedia). Satu studi mengenai 1.941 orang penguasa di negara-negara merdeka selama abad ke-20 menemukan hanya 27 wanita, sekitar separuh di antara mereka naik ke puncak kekuasaan sebagai anak dari seorang penguasa laki-laki. Kurang dari 1 persen penguasa di abad ke-20 adalah wanita yang memperoleh kedudukan itu atas usaha mereka sendiri.

Kearifan konvensional baru dalam studi mengenai kepemimpinan yang mengatakan bahwa memasuki abad informasi berarti memasuki dunia wanita, namun ironisnya wanita tidak juga mencapai kemajuan yang lebih berarti. Penelitian menunjukkan bahwa, dalam masyarakat yang

demokratis, wanita menghadapi risiko sosial yang lebih besar daripada laki-laki ketika bernegosiasi untuk mendapatkan sumber daya berkaitan dengan karier, seperti dalam hal pengupahan. Wanita umumnya tidak terintegrasi dengan baik ke dalam jejaring laki-laki yang mendominasi organisasi, dan stereotipe gender masih menghambat upaya mengatasi rintangan-rintangan itu.

Bias ini mulai runtuh dalam masyarakat berbasis informasi, tapi mereka keliru mengidentifikasi jenis baru kepemimpinan yang kita butuhkan dalam abad informasi ini semata-mata sebagai “suatu dunia wanita”. Pemimpin harus dipandang tidak dalam arti komando yang heroik, melainkan sebagai pendorong partisipasi dalam suatu organisasi, kelompok, negara, atau jejaring. Persoalan mengenai gaya yang pantas—kapan mesti menggunakan keterampilan keras dan kapan keterampilan lunak—sama relevannya bagi laki-laki maupun wanita, dan tidak boleh dikaburkan oleh stereotipe gender tradisional.

Dalam beberapa hal, laki-laki perlu bertindak lebih “seperti wanita”. Dan dalam hal-hal lainnya, wanita perlu bertindak lebih “seperti laki-laki”.

Setidaknya hal tersebut bisa kita jadikan dasar, bagaimana kita bisa menghargai peran wanita. Termasuk kajian polwan dalam hal ini.

Mengingat peran dan posisi wanita tersebut, maka refleksi yang bisa kita petik di hari jadi polisi wanita kali ini, semoga para polwan yang ada lebih diberikan ruang berekspresi secara bebas namun tidak melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab Polwan merupakan sosok pemimpin wanita yang patut kita hargai dan hormati atas profesionalitas tugas yang telah diembannya. Sebab, bagaimanapun juga profesionalitas merupakan tantangan masa kini bagi Korps Polisi Wanita untuk semakin bersemangat dalam membuktikan eksistensi diri sebagai anggota Polisi Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-66!

Pengajar Civic Hukum Universitas Muhammadiyah

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon, 3 SEPTEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kondisi Tanggul Gawat, Bupati Diundang Dewan BPLS Korban Lumpur Melarang Petugas BPLS Kerjakan Tanggul Sidoarjo, Bhirawa Sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diundang Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk membahas masalah ganti rugi korban Lumpur Lapindo pada 9 September mendatang.

Bupati yang akrab disapa Abah Ipul ini mengungkapkan, dirinya mendapatkan undangan dari dewan pengarah BPLS untuk mengadakan pertemuan.

Pertemuan yang dijadwalkan di hari seluruh jajaran dewan pengarah BPLS itu membahas secara khusus sisa ganti rugi korban lumpur yang kini tersendat.

Pertemuan nanti diharapkan menemui solusi terbaik.

Bupati mengungkapkan, sebelumnya pihaknya juga telah ber-

temu dengan Ketua Dewan Pengarah BPLS, Joko Kirmanto (Menteri PU) membahas masalah ganti rugi warga. Dirinya sudah mendesak kepada pemerintah agar turun tangan terkait pembayaran ganti rugi yang belum dibayar lunas oleh PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ). Karena itu pertemuan nanti merupakan lanjutan agar ada titik temu.

Saat ini, katanya, MLJ sudah menyatakan belum bisa melunasi pembayaran ganti rugi tepat

waktu kepada warga korban lumpur. Hal itu yang kini menjadi ganjalan belum dilunasinya ganti rugi warga yang mencapai Rp 800 miliar. MLJ juga mengaku sedang mengalami kesulitan financial untuk membayar ganti rugi warga.

Bupati juga menegaskan, meski ada niatan untuk membayar ganti rugi, PT MLJ belum bisa memastikan kapan pelunasannya. Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah turun tangan. Diantaranya, membayar ganti rugi kepada warga yang belum terlunasi. “Kami minta pemerintah membayar sisa pelunasan,” tegasnya.

Menurutnya, hanya pemerintah yang bisa mencarikan solusi ter-

baik pada warga yang telah terkatung-katung selama 8 tahun sejak semburan lumpur muncul. Banyak warga yang belum terbayarkan ganti ruginya dan menderita. “Itu komitmen kami untuk terus mengawal ganti rugi warga,” jelasnya.

Dia menambahkan, di Jakarta nanti dirinya juga akan membahas masalah itu dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Hal itu dilakukan agar pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, masalah ganti rugi lumpur tuntas. ‘’Itu keinginan Pak Presiden juga agar masalah ganti rugi selesai,’’ ucapnya.

Belum dilunasinya ganti rugi korban lumpur memang berdampak pada pengerjaan aktivitas di

tanggul lumpur. Warga korban lumpur hingga kini masih mengusir petugas BPLS yang akan melakukan pengaliran lumpur.

Padahal kondisi lumpur saat ini kritis dan lumpur sempat meluber ke bibir tanggul.

Humas BPLS, Dwinanto Hesti Prasetya mengatakan, sejak empat bulan tak ada pengerjaan sama sekali di tanggul lumpur.

Hal itu dikarenakan warga melarang petugas melakukan pengerjaan. ‘’Kondisinya kini tak ada aliran. Pada Juli lalu di titik 21 Siring lumpur sempat meluber,’’ terangnya.

Dwinanto menyatakan, kini pihaknya masih menunggu

perkembangan dan solusi terbaik dari masalah itu. Diharapkan, masalah ganti rugi segera rampung dan pengerjaan di tanggul bisa dilanjutkan. ‘’Saat ini kondisi lumpur ya ketar-ketir,’’ katanya.

Q hds.ali

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diundang Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk membahas masalah ganti rugi korban Lumpur Lapindo pada 9 September mendatang.

foto: dok/ali kus//bhirawa

Timbunan Sampah Meningkat

KELANA

Diperbaiki, PDAM Tak Mengucur Gresik, Bhirawa Bagi pelanggan PDAM di wilayah Gresik yang punya tandon air untuk segera mengisi. Sebab dalam waktu dekat PDAM akan melakukan perbaikan pipa di wilayah Kec Legundi karena mengalami kebocoran, tepatnya di depan Karoseri Palapa sehingga distribusi air dikawatirkan terganggu.

Sesuai dengan surat pengumuman yang ditandatangani Dirut PDAM Gresik, Muhammad, perbaikan pipa itu akan dilakukan pada 3 September 2014 mulai pukul 00.00 WIB. Sementara yang mengalami gangguan itu sebagian wilayah Menganti, Cerme, Manyar dan Gresik Kota mengalami gangguan penurunan debit atau air keluar mengecil.

Dan pendistribusian air diperkirakan akan normal kembali pada Kamis (4/9).

Sehingga PDAM menghimbau kepada pelanggan yang punya tandon untuk memenuhi isi tandonnya sehingga tak kesulitan air bersih. ‘’Dari pada nanti kesulitan air lebih baik diisi tandonnya sampai sebelum dilakukan perbaikan,’’ kata Muhammad. Q eri

dok/bhirawa

Dalam waktu dekat PDAM Gresik akan melakukan perbaikan pipa di wilayah Kec Legundi karena mengalami kebocoran.

BLH Evaluasi 3R di Lingkungan SKPD

Probolinggo, Bhirawa Masalah sampah bukanlah hal yang mudah dan cukup menyita pikiran, dari hari kehari, bukan ke bulan dan tahun ke tahun malah sampah memerlukan perhatian ekstra, karena itulah BLH melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan 3R (reduce, reuce, recycle) di lingkungan perkantoran SKPD yang ada di Kota Probolinggo, akibat terus menupuknya sampah. Hal ini diungkapkan Kepala BLH, Budi Krisyanto, Selasa (2/9).

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 3R ini dilaksanakan, karena timbunan sampah yang terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta pola hidup masyarakat, khususnya di kawasan perkantoran.

Sedangkan ketersediaan lahan untuk TPA makin sulit, karena daya dukung lahan khususnya di perkotaan makin berkurang. Ditambah pula pembuangan sampah ke TPA juga tak terlepas dari persoalan pencemaran lingkungan.

Untuk mewujudkann kawasan perkantoran yang bersih dan mengurangi penggunaan alat seperti kertas, printer, bisa dilakukan dengan menggunakan kembali sisi kertas kosong, agar tak sampai di buang, dan untuk printer bisa di refill atau isi ulang, serta mengurangi penggunaan barang sekali pakai. ‘’Di sisi lain dalam menjaga kebersihan serta menerapkan

3R di perkantoran, yang juga harus di perhatikan adalah, bagian terakhir yaitu memanfaatkan kembali sampah yang sudah dipilah, seperti kertas dapat di kumpulkan, lalu dileburkan untuk dijadikan sebagai kertas karton, dari situ penerapan 3R akan segera berjalan dengan baik di perkantoran,” kata Budi Krisyanto.

Lebih lanjut, Budi Krisyanto mengatakan, untuk terwujudnya 3R ini, dibutuhkan saling mengingatkan dan kesadaran masing-masing, untuk menjaga lingkungan perkantoran bersih, serta mengurangi timbunan sampah. ‘’Maka harus dipilah, antara sampah yang bisa digunakan kembali, dan yang sudah tidak bisa dipakai,’’ tadas Budi Krisyanto.

Sebenarnya masalah sampah di Kota Probolinggo sudah mulai bisa diantisipasi dengan cukup baik, hal itu setelah Pemkot Probolinggo terus menambah jumlah bank sampah yang ada di wilayahnya khususnya yang ada di Pasar-pasar.

Sehingga sampah dari pasar sudah mulai bisa diatasi.

Hal lain yang sudah dilakukan Pemkot Probolinggo masalah sampah adalah adanya pengelolaan sampah memalui pembuatan pupuk mapun daur ulang sampah yang ada.

Namun hal itu perlu terus dilakukan khususnya sampah di lingkungan perkantoran harus bisa dikendalikan dengan baik, jika tak apa yang dilakukan selama ini akan kurang berhasil. Q wap

wap/bhirawa

Tempat pengelolaan sampah di Kota Probolinggo untuk menangani menumpuknya sampah.

Tiga Dinas Belum Manfaatkan Dana Cukai Sidoarjo, Bhirawa Tiga Dinas di Kab Sidoarjo hingga Bulan September ini yang sudah memasuki semester II, ternyata masih belum memanfaatkan alias nol dalam penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau yang diberikan kepadanya. Data dari Bagian Perekonomian Pemkab Sidoarjo, ketiga Dinas itu BPMPKB, Dinas Kesehatan dan RSUD Sidoarjo.

Menurut Kasubag Pertanian Bagian Perekonomian Sidoarjo, Ir Agung Sujianto, BPMPKB dari dana hasil cukai tembakau ini dapat dua kegiatan. Namun hingga kini kegiatan pada semester I duanya masih belum terserap. Yakni tentang pelatihan ketrampilan bagi perempuan di lingkungan industri rokok dengan anggaran Rp1,2 miliar dan pemberian bantuan sarana produksi dengan anggaran Rp600 juta. ‘’RSUD Sidoarjo, untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp8,4 miliar juga belum terserap dalam semester I,’’ jelas Agung, Selasa (2/ 9) kemarin, di kantornya.

Dinas lainnya adalah Dinas Kesehatan. Dari dua kegiatan itu semuanya belum terserap sama sekali. Masingmasing penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum dengan anggaran Rp474,4 juta, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat akibat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita, akibat dampak asap rokok dengan anggaran Rp2,8 miliar.

Informasi yang disampaikan Agung, khusus kegiatan yang kedua dari Dinas Kesehatan, kegiatan ini tak akan diserap apabila selama Puskesmas belum mempunyai fasilitas kesehatan dengan dukungan dokter spesialis jantung atau dokter spesialis paru. Dalam tahun 2014 ini ada sembilan dinas dan SKPD yang mendapat alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai. Selain tiga dinas itu, enam dinas lainnya yakni Dinas Koperasi Perindag, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian. ‘’Penyerapan enam dinas memang belum selesai semua, tapi kegiatan dalam semester I lalu, hingga kini tak sampai 0%,’’ ujar Agung.

Menurut Agung, dana itu diharapkan supaya bisa dimanfaatkan agar bisa digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat Sidoarjo. Q ali

Kelompok Informasi Masyarakat Bantu UKM Berpromosi

achmad suprayogi/bhirawa

Anggota KIM ‘Melati’ yang telah mendapatkan pelatihan-pelatihan berwirausaha dan bagaimana cara berpromosi yang baik.

Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memaksimalkan keberadaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), membantu para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Nantinya KIM akan membantu secara optimal kepada para UKM yang terkendala permasalahan.

Masih banyak para pelaku usaha/UKM belum bisa memanfaatkan KIM sebagai media promosi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagiah Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo Machmudi Alie saat membuka sosialisasi pembentukan

KIM untuk wilayah Kecamatan Candi, kemarin.

Menurutnya, setelah dibentuknya KIM di wilayah Kec. Candi ini akan sangat membantu perkembangan UKM yang telah ada. KIM nanti akan membantu dari sisi promosi melalui jejaring internet, apalagi hampir di setiap kabupaten di Jawa Timur sudah dibentuk KIM. “Jelas ini akan sangat membantu dalam proses pemasarannya,” katanya.

Apalagi ditunjang dengan kemasan iklan yang baik, kedepan akan dapat menarik para pembeli produk UKM. Sehingga bentuk promosi melalui jejaring online

KIM sangat menentukan perkembangan UKM. “Selanjutnya akan lebih maju di kemudian hari, khususnya UKM yang ada di wilayah Kec. Candi,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Kasubag P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) Muhammad Rofik, S.sos megnatakan bahwa rencananya lokasi kantor KIM wilayah Kec. Candi berada satu komplek kecamatan. Tepatnya, berada di depan Kompleks kantor Kec. Candi, dan pembentukannya telah dilakukan pada bulan Agustus kemarin.

Ia menyampaikan bahwa kemasan promosi iklan, menurut-

nya juga dapat menunjukkan dua hal sekaligus. Yakni gambaran mengenai produk barang dan potensi wisata Kabupaten Sidoarjo, khususnya wilayah Kec. Candi. Sehingga keberadaan produk hasil usaha asal Candi, Sidoarjo bisa terkenal hingga ke luar daerah dan negara lain.

Terpisah, Ketua KIM ‘Melati’ Kec. Buduran mengatakan, nantinya KIM ini akan membantu para pelaku UKM dalam memikat para pembeli. Selama ini para pengusaha kecil dan menengah masih banyak yang terkendala, atau kurang memahaminya tentang tehnik media promosi. Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Antisipasi ISIS, FKUB Rangkul Pelajar dan Mahasiswa Probolinggo, Bhirawa Ribuan pelajar dari tingkat SLTA-SMA sederajat beserta ratusan mahasiswa Kabupaten Probolinggo mengikuti seminar dan dialog dalam acara ngaji kebangsaan yang dilaksanakan di Gedung Islamic Centre (GIC) kota Kraksaan. Kegiatan ini digelar oleh organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Probolinggo, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini diungkapkan Ketua FKUB Kabupaten Probolinggo KH.Idrus Ali, Selasa (2/9).

Diketemukannya organisasi radikal yang disebut Islamis State of Irak and Siria (ISIS) yang berkembang di berbagai Daerah di Indonesia, juga mendasari diadakannya forum dialog tersebut. Kegiatan ini adalah bentuk keprihatinan terhadap masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang apa arti dari 4 pilar kebangsaan.

Lebih lanjut Idrus Ali menyatakan, bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan antar umat ber agama khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Probolinggo,”melalui kegiatan ini kami sengaja merangkul pelajar dan mahasiswa dan seluruh umat beragama di Kabupaten Probolinggo, sebagai antisipasi untuk menghindari dari gerakan radikal ISIS yang telah menyebar di berbagai Daerah. Selain itu agar NKRI ini tetap untuh dan terjaga,”ujarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, akhirnya mengeluarkan fatwa terkait isu Islamic State Of Irak and Siria (ISIS) yang makin marak menyebar di berbagai Daerah di Negara Indonesia.

Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Probolinggo KH.Munir Cholili melalui komisi fatwa MUI Kabupaten Probolinggo KH.Wasik Hannan menegaskan, bahwa gerakan ISIS bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bertolak belakang dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.Q wap

Pemkab Siapkan 20 Sekolah untuk Siswa Inklusi Tuban, Bhirawa Guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mulai tahun ini mulai telah menyiapkan guru pendamping bagi pelajar berkebutuhan khusus (Inklusi), yang bersekolah di sekolah umum (reguler) di 20 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar pada 20 kecamatan di Bumi Wali Tuban.

Hal ini disampikan oleh Kasi kurikulum bidang pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas terkait, Heni Indriana, kalau seluruh sekolah SMP di 20 kecamatan yang ada telah disiapkan untuk memberikan pendidikan dan pendampingan bagi anak inklusi guna menunjang program pendidikan.

"Seluruh sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tuban, yakni setiap satu sekolah di kecamatan, sudah disiapkan mulai tahun ini, untuk memberikan bimbingan bagi anak atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus," kata Heni (2/9).

Para guru khusus tersebut akan mendampingi anak in-

Heni Indriani

hud/bhirawa

klusi untuk menerima materi pelajaran dari guru di kelas bersama murid normal lainya.

Dengan satu orang guru dalam satu kelas membimbing mak-

simal tiga murid. "Jadi ini tidak dipisahkan, atau kelas khusus inklusi, namun siswa yang bersangkutan tetap mengikutii pelajaran bersama anak-anak lainya, hanya saja siswa inklusi dikelas saat mengikuti pelajaran akan dibimbing oleh guru khususnya, yang juga ada dalam satu kelas itu," terang Heni.

Oleh karena itu, dalam dalam program ini, siswa inklusi tetap memperoleh pendidikan, dan orangtua siswa tidak perlu mensekolahkan anak-anak mereka disekolah kusus (SLB), dan tetap memperoleh pendidikan yang layak. "Karena pendidikan adalah hak bagi setiap anak, termasuk mereka (Inklusi), makanya

program ini diharapkan mampu membantu mereka yang berkebutuhan khusus," harapnya.

Ditambahkanya, pada tahun pertama ini, meski 20 sekolah menengah pertama di Tuban telah disiapkan, baru dua sekolah yang mendapatkan murid inklusi, yakni SMP 6 Tuban dan SMP N 2 Rengel.

"Baru ada dua sekolah, yakni SMPN 6 sama SMPN 2 Rengel, namun demikian tetap kami siapkan, dan kita akan lakukan studi banding untuk menunjang dua sekolah yang telah menerima murid inklusi itu," pungkas Kasi Kurikulum SMP/SMA/SMK Dinas? Pendidikan Pemkab Tuban ini pada Bhirawa.Q hud

sawawi/bhirawa

Bashori Shanhaji saat menggelar hearing dengan warga Situbondo.

Sekwan Sebut Basori Shanhaji Bakal Jadi Ketua DPRD Situbondo Definitif

Mahasiswa Demo Kantor KPU Sampang Sampang, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan pergerakan mahasiswa dan pemuda sampan (PMPS) Selasa (2/9) kemarin, mendatangi kantor komisi pemilihan umum (KPU) Sampang. Mereka mendesak salah satu komisioner KPU atas nama Abdul Aziz Agus Priyanto untuk segera mundur dari jabatannya karena diduga kuat aktif di salah satu partai politik.

Aksi puluhan mahasiswa tersebut dimulai dari kantor Panwas Kabupaten di jalan Jaksa agung suprapto, kemudian dilanjutkan menuju kantor Bakesbangpol Sampang di jalan Trunojoyo Sampang, aksi mahasiswa sempat bersitegang dengan kepala Bakesbangpol Sampang saat mahasiswa meminta dokumen pengurus parpol di Kabupaten Sampang, namun setelah aparat kepolisian mencoba menenagkan massa aksi mereka tenang kembali, kecewa tak diberikan dokumen oleh Bakesbangpol, akhirnya massa pengunjukrasa melanjutkan aksinya ke kantor KPU Sampang.

Menurut Zainuddin salah satu orator aksi, sikap Bakesbangpol tidak memberikan dokumen kepengurusan partai politik di Kabupaten Sampang sebagai bukti, bahwa Bakesbangpol tidak tranparan, tetapi yang perlu diketahui masyarakat turun jalan ini karena memiliki beberapa bukti, bahkan pihaknya pun sudah mengantongi dokumen kepengurusan partai politik yang di situ Abdul Aziz pengurus aktif partai yakni partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) Sampang dengan SK DPP PKPI nomor 24.31.A/SKEP/DPP-PKP INDONESIA, Masa bakti 2011-2016 tertanggal 25 mei 2011.Q lis

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

ramadlan/bhirawa

Bupati Jombang, Nyono Suharli melihat foto perjalanan KH Wahab Hasbullah, pejuang kemerdekaan dan perjalanan memimpin NU.

Ulama Cinta Tanah Air, Bupati Berharap Gelar Pahlawan KH Wahab Segera Turun Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Nyono Suharly berharap gelar pahlawan untuk KH Wahab Hasbullah akan segera disahkan oleh pemerintahan dalam hal ini Presiden SBY. KH Wahab merupakan pendiri, penggerak jamiyah NU dan juga pejuang Kemerdekaan.

“Beliau merupakan pejuang kemerdekaan, ulama yang sangat cinta tanah air. Dan beliau pengobar semangat perjuangan melawan penjajah,” ujarnya saat membuka pameran dalam rangka Haul ke 43 KH Wahab Hasbullah di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Senin (1/9).

Salah satu bukti kecintaan KH wahab terhadap tanah air Indonesia adalah syair atau lagu “Hubbul Wathon” yang diciptakan pada tahun 1924 sebelum NU didirikan. Dalam syiir lagu tersebut menggugah anak bangsa terutama generasi muda untuk cinta dan berjuang demi bangsa Indonesia. ”Kalau kita baca artinya, salah satunya adalah Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan bianasa di bawah durimu, ini wujud

kecintaan ulama atas bangsanya,” imbuhnya.

Karenanya, dalam memperingati Haul KH Wahab ini, Bupati meminta seluruh warga Nahdliyin untuk mengisi kemerdekan meneruskan perjuangan membela bangsa. Salah satunya adalah dalam memberikan pendidikan kepada santri dan pelajar.” Mari kita tauladani beliau, membela bangsa dengan mendidik anak anak kita cinta tanah air,” pintanya.

Terkait gelar pahlawan KH Wahab, Nyono optimis galar itu akan segera turun. Karena dari pengajuan dan informas yang diterima melalui Menkokesra pengajuan itu kini tinggal menunggu tantangan presiden SBY. ”Insya Allah, segera turun. Kemarin saat menko kesra Agung laksono kesini puasa lalu proses sudah selesai dan kini di meja bapak presiden,” jawabnya.

Sementara itu, Hj Mahfudloh Aly Ubaed mengatakan bahwa KH Wahab meruakan tokoh pesantren yang mengajarkan keikhlasan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Kiprah ulama pesantren bisa dilihat dalam perjuangan melawan ejajah dan juga saat pemerintahan era Soekarno.Q rur

Situbondo, Bhirawa Kabar siapa yang tepat menjadi calon Ketua DPRD Situbondo akhirnya mulai terjawab, kemarin. Sosok Basori Shanhaji yang saat ini masih menjabat Ketua DPRD sementara, bakal menjadi Ketua DPRD Situbondo secara definitif. Kepastian ini diungkapkan Sekretaris DPRD Situbondo, Sofwan Hadi, siang kemarin.

Menurut Sofwan, DPC PKB sudah mengirimkan surat dan menetapkan Basori Shanhaji menjadi Ketua DPRD definif.

Meski sebelumnya Bashori Shanhaji menjabat Ketua DPRD sementara, namun posisinya menjadi orang nomor satu di DPRD masih belum aman. Sebab DPC PKB Situbondo mengusulkan dua nama untuk mengikuti fit and propertes ke DPP PKB, yaitu Basori Shanhaji dan Fathurrahman, Menurut Basori Shanhaji, hingga kini memang masih baru PKB yang sudah mengirimkan nama menjadi pimpinan DPRD definitif.

Sedangkan tiga partai lainnya, yaitu PPP, Partai Golkar dan PDI Perjuangan, masih belum mengirimkan

nama kadernya yang akan menempati posisi Wakil Ketua DPRD definitif.

Basori mengaku, pihaknya sudah berkirim surat kepada Pimpinan ketiga Partai tersebut. “Ada kemungkinan mereka masih belum mengirimkan nama Wakil Ketua DPRD difinitif, karena ada mekanisme internal Partai yang harus dilalui,” ujar pria yang pernah menjadi anggota DPRD masa bakti 2004-2009 itu.

PPP selaku pemenang kedua Pemilu 9 April lalu, kata Bashori, memiliki jatah Wakil Ketua. Sebelumnya, Partai berlambang Kakbah ini mengajukan Zeiniye menjadi Wakil Ketua DPRD sementara. Begitu pula dengan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. “Sebagai pemenang ketiga dan keempat, Golkar dan PDIP juga memiliki jatah Wakil Ketua DPRD,” ungkap Bashori.

Lebih jauh Basori Shanhaji menegaskan, saat ini pihaknya sedang fokus mempersiapkan tata tertib (tatib) alat kelengkapan DPRD Situbondo. Kemungkinan besar, imbuh Basori, pertengahan bulan ini semuanya sudah akan rampung.Q awi

Persiapan Terakhir , 789 CJH Kabupaten Kediri Manasik Haji Tersandung Visa, Dua JCH Asal Jember Tertunda Keberangkatannya Sebanyak 789 Calon Jemaah Haji ( CJH ) kabupaten Kediri yang memastikan diri berangkat ke tanah suci melakukan Manasik Haji sebagai persiapan terakhir sebelum mereka diberangkatkan ke tanah suci pada 11 September di lapangan Katang Kabupaten kediri. Selasa (2/9).

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Kediri Abdul Aziz mengatakan manasik haji harus dilaksanakan karena sesuai dengan peraturan dalam rangka memberikan bekal kepada para calon jamaah haji. “Dengan adanya manasik haji para jamaah haji dituntut menjadi jamaah yang mandiri dan tidak tergantung pada jamaah lain,“ kata Abdul Azis di sela-sela manasik haji kemarin.

Menurutnya kegiatan manasik haji diselenggarakan oleh kantor kementerian agama. Manasik haji ini merupakan persiapan terakhir sebelum akhirnya mereka diberangkatkan ke tanah suci makkah pada 11September mendatang.

Dijelaskanya, para jamaah melaksanakan syarat wajib berhaji mulai dari tawaf atau mengi-

tari kakbah/sya'i atau berlari kecil-kecil di bukit sofa hingga marwa dan melempar jumroh hingga tahalul atau memotong rambut. “Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan kloter masing-masing , sementara setiap kelompok dipimpin oleh seorang pemandu regu,” terangnya.

Di sisi lain salah seorang jamaah sujiah mengaku secara fisik maupun mental telah siap menjalankan ibadah haji, namun karena tidak mendapat vaksin khusus penyakit ebola ia tetap merasa ketakutan. “Secara mental sudah siap , soal vaksin kami hanya di berikan vaksin miningitis, dan Flu, untuk vaksin ebola tidak diberi, sebenarnya takut juga, namun bagaimana lagi, kita pasrah saja,” terangnya.

Dua JCH Tertunda Sementara itu, dua Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Jember ke Tanah Suci, tertunda keberangkatannya karena terkendala urusan visa yang masih tertahan di Malaysia. Dengan demikian, jumlah total JCH yang akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama Jember pada tahun ini, sebanyak 1.650 orang.

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Jember, Misbahul Munir menjelaskan, kedua JCH itu memang tinggal di Negara Malaysia. Namun, visanya ditahan di negeri itu, dan mereka belum bisa menyerahkannya hingga batas akhir terlewati. "Sehingga, bisa dipastikan mereka batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, jumlah JCH asal Jember yang berangkat di Tahun 2014, sebanyak 1.650 orang, yang terbagi dalam empat Kelompok Terbang (Kloter), yakni Kloter 32, 33, 34, dan 35. Jadwal keberangkatan keempat Kloter tadi, pada Tanggal 14 dan 15 Sep-

tember mendatang.

Menurut dia, banyak JCH yang juga memiliki kendala dalam memproses visanya di Kantor Imigrasi Jember, karena terjadi ketidaksesuaian antara data yang dimiliki, yakni data identitas diri pada saat pelunasan dengan persyaratan administrasi visa.

"Misalnya, soal identitas diri seperti akte dan ijasah. Banyak JCH yang tidak memiliki akte kelahiran dan ijazah, sehingga syarat untuk memproses visa menggunakan surat nikah, yang terkadang tidak sesuai dengan identitas dalam KTP yang dimiliki JCH bersangkutan," ungkapnya.

Meskipun demikian, Misbah mengaku bahwa persoalan ini dapat diatasi dengan membuat surat pernyataan, yang ditandatangani oleh JCH yang bersangkutan, terkait dengan kebenaran dua dokumen yang berbeda itu.

Selain itu, ungkap Munir, sebanyak enam JCH yang sudah melunasi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) namun tidak bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang

mb2/bhirawa

Calon Jemaah Haji ( CJH ) kabupaten Kediri yang memastikan diri berangkat ke tanah suci melakukan Manasik Haji sebagai persiapan terakhir sebelum mereka diberangkatkan ke tanah suci. kelima.

Hal itu dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia. "Keenam JCH tersebut berasal dari Kecamatan Semboro dan Rambipuji, masing-masing dua dua orang, kemudian satu orang dari Kecamatan Kencong dan Mayang.

Sementara untuk jamaah yang meninggal dunia tadi, BPIH yang sudah dibayarkan tidak hangus, karena akan dikembalikan lagi kepada para ahli waris, usai dilakukan penuntasan atas kewajiban administrasinya," pungkasnya, kemarin.Q mb2,efi

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Ribuan Personel TNI dan Tentara USA Gelar Latgab Situbondo, Bhirawa Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, melalui Panglima Divisi Infantri 2 Kostrad, Mayjen TNI Bambang Haryanto, secara membuka latihan gabungan Latma Garuda Shield8, di lapangan Dodiklatpur Banyuputih, Kabupaten Situbondo, pagi kemarin.

Agenda latihan gabungan tersebut direncanakan selama satu bulan penuh TNI akan menggelar latihan gabungan bersama tentara USA (USERPAC).

Pasukan bersenjata kedua negara akan fokus kepada materi latihan operasi perdamaian dunia dengan tema operasi lawan insurjensi serta operasi taktis serangan udara, Ada sekitar 1. 055 tentara yang akan mengikuti latihan gabungan ini. Mereka terdiri dari 619 perajurit Kostrad Danbrigif 62 K serta 436 tentara Amerika. Mereka akan berlatih berbagai strategy medan pertempuran, mulai darat, laut dan udara.

Menurut Mayjen TNI Bambang Haryanto, Panglima Divisi Infantri 2 Kostrad, latihan bersama ini sekaligus untuk menyatukan persepsi dalam operasi perdamaian dunia. “Selain itu, kedua pasukan juga bisa saling bertukar pengalaman tempur di lapangan,” tegas Mayjen TNI Bambang Haryanto.Q awi

7

Terdakwa PNS Tolak Keterangan Saksi Terkait Tuduhan Biayai Aksi Unjuk Rasa Penolakan Penambangan Pasir Besi Kab Malang, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Selasa (2/9) siang kemarin, kembali menggelar sidang lanjutan kasus aksi unjukrasa penolakan penambangan pasir besi, yang diduga telah dibiayai oleh Kahar Lubismantoro, yang saat ini masih berstatus PNS dan juga menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Kahar Lubismantoro yang kini sebagai terdakwa, sebelumnya dilaporkan Najib Atamimi selaku pengelola penambangan pasir besi melalui Koperasi Tambang Indonesia (KTI) III di wilayah Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (PN) Kepanjen menghadirkan empat orang saksi. Dalam persidangan tersebut, terdakwa Kahar membantah keterangan para saksi.

“Sebab, yang dikatakan keempat orang saksi tidak ada yang benar, karena saya tidak pernah memberikan uang kepada warga yang saat itu ikut aksi unjukrasa, Justru saya dimintai uang oleh saudara Dahri salah satu saksi tersebut,” tegas terdakwa Kahar Lubismantoro, Selasa (2/9), seusai mengikuti sidang lanjutan di PN Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dijelaskan, konsep surat pasca demo menolakan penambangan pasir besi itu juga

atas kesepakatan semua warga Desa Tumpakrejo. Sehingga saya pun tidak pernah memberikan uang kepada warga peserta aksi demo. Jika saksi mengatakan saya memberikan uang, itu berarti telah membalikan fakta yang sebenarnya.

Menurut Kahar, saat dipersidangan saya pun juga ditanya Hakim Ketua Riyono SH MHum, apakah dari keterangan saksi ada yang benar, lalu saya jawab tidak ada satu pun yang benar dari keterangan saksi. Karena konsep surat penolakan itu dibuat atas persetujuan orang-orang yang hadir di rumah saksi Dahri di wilayah Kecamatan Turen.

Sementara, dari keempat saksi yang dihadirkan di PN yakni M Choirul Siadillah, Untung, Dahri Abdussalam dan Fatkhurozi. Untung sendiri saat ini berstatus tahanan

Lembaga Pemasyarakatn (LP) Lowokwaru, Kota Malang, atas kasus penganiayaan terhadap warga Desa Tumpakrejo terkait penolakan penambangan pasir besi pada beberapa bulan lalu. Dan untung di vonis PN Kepanjen dengan hukuman 10 bulan penjara.

Dipersidangan, saksi pertama Fatkhurozi di depan majelis hakim menyebutkan, dia pertama kali bertemu dengan terdakwa di Alun-Alun Kota Malang. “Saat itu, saya diajak Slamet Ansori, namun saat itu saya tidak turun mobil dan hanya makan bakso. Sementara Slamet bertemu dengan terdakwa sebelum sehari aksi unjukrasa,” jelasnya.

“Saya selesai bertemu dengan Kahar, sesampainya di dalam mobil, dia diberi uang Rp 1 juta, dan uang itu saya serahkan Slamet. “Ketika itu saya tanya kepada Kahar, uang itu untuk apa, lalu dijawab

Kahar biaya operasional untuk aksi unjukrasa,” ungkap Fatkhurozi.

Dengan panjangnya keterangan saksi membuat majelis hakim akhirnya menunda keterangan dua saksi yang sudah dihadirkan, yakni Untung dan Dahri Abdussalam.

Kedua saksi itu akan dimintai keterangan pada sidang lanjutan Minggu depan.

Dari pantauan Bhirawa, dalam persidangan itu terungkap, bahwa Kahar Lubismantoro dilaporkan atas tuduhan penyandang dana aksi unjuk rasa menolak penambangan pasir besi milik KTI III, serta membuat surat laporan pada Mabes Polri, KPK, Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang, agar tambang pasir besi di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan segera dilakukan penutupan karena illegal.Q cyn

Diknas Janji Dua Hari Selesaikan Ijasah Tulungagung, Bhirawa Molornya penerimaan ijasah sekolah di Tulungagung bakal segera teratasi. Dinas Pendidikan setempat berjanji dalam dua hari kedepan ijasah tersebut sudah selesai penulisannya. Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung, Drs Suharno MPd, pada Bhirawa, Selasa (2/ 9), mengungkapkan masalah keterlambatan penerimaan ijasah oleh siswa yang telah lulus ujian sekolah segera terselesaikan. “Kami baru saja menerima blanko ijasahnya dari provinsi,” ujarnya.

Blanko ijasah dari provinsi itu, menurut dia, baru diterimakan kemarin, Selasa (2/9). “Siang ini juga. Pukul 13.00 WIB akan langsung kami distribusikan ke setiap UPT (unit pelayanan teknis) di kecamatan-kecamatan,” imbuhnya.

Rencananya, hari ini, Rabu (3/9), blanko ijasah sudah terdistibusikan ke sekolahsekolah. Dan hari ini juga ijasah langsung ditulis. “Besok pagi (hari ini) sudah sampai sekolah-sekolah. Penulisan dua hari,” janji Suharno yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Tulungagung.

Sebelumnya, orangtua siswa yang putra-putrinya telah lulus sekolah resah karena sampai saat ini belum juga menerima ijasah Apalagi bagi mereka yang karena alasan tertentu harus memindahkan sekolah anaknya ke luar provinsi.Q wed

Tahun Ini RSUD Kota Malang Beroperasi Malang, Bhirawa Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, akan dilakukan tahun 2014 ini. Peralatan medis dan tenaganya sudah disiapkan, tinggal melengkapi beberapa peralatan yang masih kurang saja. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Asih Tri Rachmi, kepada wartawan Selasa, (2/9) kemarin, mengutarakan, jika penunjang medis sudah siap, bahkan payung hokum berupa perda struktur organisasi RSUD telah disahkan oleh DPRD Kota Malang, beberap waktu yang lalu. “Semuanya sudah siap, tinggal menunggu penambahkan tempat tidur saja, yang saat ini sedang proses.

Dalam waktu dekat sudah siap untuk dioperasikan,” terang Asih tri Rachmi.

Rumah sakit yang berada di kawasan timur Kota Malang ini, untuk bisa beroperasi, kata Asih membutuhkan 144 orang tenaga medis. Saat ini tenaga medis yang sudah ada sebanyak 60 orang.

"Saat ini kami sudah punya tenaga 60 orang, kekurangannya masih menunggu perekrutan CPNS tahun ini, semoga saja tidak ada kendala dan kami bisa langsung beroprasi," imbuhnya.

RSUD ini nantinya, akan memiliki 50 tempat tidur, yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat Kota Malang, selama ini penanganan kesehatan masyarakat hanya dilakukan di tingkat Puskesmas saja. Untuk penanganan lanjutan selalu dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.Q mut

ramadlan/bhirawa

Imam Santoso Pengamen yang membawa anak berusia 3,5 tahun saat menjalani pemeriksaan di kantor satpol PP Jombang, kemarin.

Bawa Anak Mengamen, Diserahkan Polisi sul/bhirawa

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sumenep saat melakukan aksi ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Aktivis PMII Pertanyakan Dasar SP3 Kasus Lahan SMA Batuan Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 50 aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sumenep melakukan aksi ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Mereka mempertanyakan dasar terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terkait kasus dugaan mark up harga dalam pengadaan pembebasan lahan SMA Batuan, Sumenep.

Selain berorasi secara bergantian, mereka juga membawa sangkar ayam dan tikus. Hal itu menandakan, mahasiswa sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum terutama Kejari, sebab mereka diduga telah bermain mata dengan berbagai pihak termasuk para koruptor yang merugikan negara.

Ketua Umum Cabang PMII Sumenep, Imam Syafi'i mempertanyakan terbitnya SP3 atas kasus dugaan mark up pengadaan pembebasan lahan SMA Batuan Sumenep, pasalnya sesuai informasi yang berkembang terbitnya SP3 itu berlandaskan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun setelah aktivis PMII Sumenep mendatangi BPKP, ternyata BPKP tidak pernah melakukan audit.

"Kami sudah datang ke BPKP, tidak pernah melakukan audit, justru terbitnya SP3 itu hanya berlandaskan pada hasil eskpose. Tapi kenapa

Kejari mengatakan terbitnya SP3 itu mengacu pada hasil audit BPKP, jangan salahkan kami jika menganggap salah SP3 ini cacat hukum," kata Imam Syafi'i, Selasa (02/09).

Pihaknya juga menuntut, Kejari melakukan klarifikasi atas terbitnya SP3 itu bukan berdasarkan hasil audit BPKP, melainkan hasil ekspose. Jika dalam 1 minggu kedepan Kajari Sumenep tidak melakukan klarifikasi, pihaknya mengancam akan melaporkan kasus ini ke Kejati dan Kejagung atas dugaan Kajari bermain-main dalam kasus.

"Kami minta kepada Kajari untuk mengklarifikasi dalam jangka 1 minggu kedepan, jika tidak, kami akan melaporkan Kajari ke Kejati dan Kejagung dalam dugaan Kajari bermainmain dalam penyelesaian kasus," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Roch Adi Wibowo mengakui jika terbitnya SP3 itu memang hasil ekspose dengan BPKP kerugian negara tidak bisa dibuktikan, alasannya karena karena ada tim apraisal dari kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Emmanoel Joni Surabaya yang didatangkan oleh panitia pengadaan pembebasan lahan. "Itu lembaga kredible untuk melakukan penilain. Yang mendatangkan bukan kami ya, panitia, tapi kami sudah memeriksa semua pihak terkait," ungkapnya.Q sul

Jombang, Bhirawa Imam Santoso (52), terpaksa diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang.

Pasalnya lelaki paruh baya ini terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja dengan membawa anaknya yang masih berusia 3,5 tahun mengamen.

Dengan menggendong anaknya Imam Santoso menjalankan profesinya sebagai pengamen di perempatan Taman Kebonrojo Jombang. Saat lampu merah menyala, lelaki yang diketahui tinggal di Desa Kedung pengawas Kecamatan Babelan Bekasi Jawa Barat ini mencari belas kasihan pengguna jalan.

“Khawatirnya, dia mengeksploitasi anak untuk meminta-minta. Karenanya kita minta anaknya untuk dititipkan di Panti Asuhan agar ada yang ngopeni,” ujar Kasi Rehabilitasi Satpol PP Jombang, Kusniati Ningsih mengatakan.

Berdasarkan pemantauan petugas, dikatakannya, Imam Santoso dan anaknya Stevan Santoso bebebrpa bulan ini tinggal di taman Kebon Rojo ditempat terbuka. Dan saat diminta menitipkan anaknya di panti asuhan anak, Imam menolak dengan alas an tidak

jelas.

“Dia juga berbelit saat diminta menunjukkan identitas. Petugas hanya bisa mendapatkan Kartu keluarga miliknya yang didalamnya tertera alamat tinggal di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat,” tandas Kusniati menambahkan.

Karena terus berbelit, petugas satpol PP kemudian menyerahkan Imam dan anaknya ke aparat kepolisian dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Jombang untuk dilakukan pendataan. Dalam razia kemarin, satpol PP berhasil menjaring sebanyak 11 gelandangan, pengamen dan pengemis.

Mereka biasa manggkal di jalan protokol, Jalan Gus Dur, Stadion Jombang, Pasar Legi Jombang, Taman Kota Kebon Rojo, serta Pasar Pon dan Pasar Citra Niaga. "Selain satu orang gepeng yang diserahkan ke polisi, para gepeng lainya yang terjaring razia hari ini akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten.

Razia terhadap Gepeng ini akan kita lakukan secara berkala, yakni setiap dua minggu sekali," pungkas Kusniati.Q rur

Kekeringan, Krisis Air Bersih di Bojonegoro Meluas Krisis air bersih di Kabupaten Bojonegoro, ditengarai meluas hingga memasuki perkampungan di wilayah kabupaten setempat. Seperti terjadi di Dusun PP, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, kini telah mengalami kembali kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan airnya, warga di dusun langganan krisis air tersebut kini terpaksa harus mencari dan mengangkutnya dari sumber mata air yang berjarak ratusan hingga kilo meter dari dusunnya itu.

Menurut Paijah (38) serta sejumlah warga lainnya di dusun tersebut, masalah kekeringan sudah berlangsung sekitar empat bulan terakhir. “Sejak bulan April yang lalu, sumur-sumur gali milik masyarakat di dusun ini sudah mengering.

Malahan beberapa mata air terdekat andalan masyarakat di dusun ini, saat ini sudah mulai mengering,” tutur Paijah, kepada Bhirawa Selasa (2/9) seraya menambahkan, sumur gali milik penduduk di dusunnya itu selama ini hanya berair pada musim

hujan.

Paijah yang sedang antre air di salah satu mata air sumur galian yang jarak tempuhnya satu kilo meter dari pemukiman, menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, untuk memasak, mandi dan cuci. “Sehari harus membutuhkan air sebanyak enam jiregen dengan kapasitas 30 liter atau 180 liter perhari, untuk kebutuhan satu keluarga dengan empat kepala,” ujarnya.

Ditambahkan, lanjut Paijah, meskipun pemkab Bojonegoro telah mendroping air bersih seba-

nyak tiga kali pengiriman. Namun masih belum bisa mencukupi untuk kebutuhan warga desa setempat. “Peringiman air bersih yang dilakukan oleh pemkab tidak sebanding dengan jumlah 140 KK yang meliputi 568 jiwa. Pada hal kita membutuhkan air bersih setiap hari,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Adi Wicaksono mengatakan, kekeringan sejak 13 Juli sampai sekarang tercatat 53 Desa, dari 19 kecamatan dari 28 Kecamatan di Bojonegoro. Penyaluran air bersih terus dilakukan dengan armada dari Disnakertransos bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Sejak bulan Juli droping air sudah 20 kali, dengan truk tangki kapsitas 5 ribu liter,” ujar Adi. Namun dari jumlah tersebut hingga saat ini Desa yang sudah mengajukan permintaan air ber-

sih sejumlah 22 desa tersebar di 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Dander, Temayang dan Ngraho. “Selain 22 desa itu juga terjadi di dua sekolah yaitu SMPN Temayang dan SMKN Sugihawaras. untuk masingmasing desa itu rata-rata 2sampai 3 kali pengiriman air bersih dari pihak Disnakertransos," jelasnya.

Sedangkan untuk menghadapi musim kemarau panjang, tambah Adi Wicaksono pihak Disnakertransos sudah menyiapkan 250 tangki untuk pengiriman air bersih dengan anggaran Rp 75 juta. “Distribusi air bersih akan terus dilakukan selama sepekan mendatang dan tidak menutup kemungkinan diperpanjang karena diperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga Oktober mendatang,” ujarnya.

Sementara permintaan bantuan air bersih berasal dari wila-

bas/bhirawa

Kekeringan, sejumlah warga Dusun PP, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho Kab Bojonegoro mengambil air dari mata air di sekitar dusunnya, langganan krisis air bersih. yah Bojonegoro selatan, seperti Kecamatan Dander berada di Dusun Kedungrejo, Desa Ngumpakdalem. Wilayah Barat berada di Dusun PP, Desa Nganti Keca-

matan Ngraho. Sedangkan wilayah Timur berada di Kecamatan Kepohbaru, Desa Pojok, Kedungadem Desa Megale dan Sugihwaras Desa Woro.Q bas

8

EKONOMI - BISNIS

Kurs

Jelang Idul Adha, Harga Daging Sapi Masih Stabil

JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (2 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

TDL Naik, Tapi Target Tercapai Surabaya , Bhirawa Meskipun kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah terjadi beberapa kali, namun kalangan pelaku industri tetap optimis bahwa target tetap tercapai. Bayang-bayang kenaikan TDL, serta kenaikan upah buruh setiap tahunnya telah mendorong industri semakin ketat dalam berkompetisi.

Roberto Bernhardeta, Direktur Keuangan PT Berlina Tbk, mengungkapkan bahwa kenaikan TDL yang kesekian kali telah dipersiapkan perusahaannya jauh-jauh bulan sebelumnya. Bahkan sebelum kenaikan TDL pada Bulan Juli 2014, perusahaannya terus memacu penjualannya. “ Sebelum mengalami kerugian karena TDL, perusahaan kami telah memacu penjualan guna menutup potensi kerugian jika nantinya ada kenaikan TDL. Sehingga ketika TDL mengalami kenaikan, kami akan kembali memacu agar mencapi target berikutnya. Dari target tersebut, tentu akan menambah persaingan secara ketat untuk perusahaan packaging sejenis yang ada di Surabaya dan sekitarnya,” ujarnya Selasa (2/9) kemarin. Ia melanjutkan, bukan hanya masalah TDL yang menghantui industri yang sifatnya on movement 24 hours, artinya perusahaan yang bekerja 24 jam dalam proses produksinya. Tetapi perusahaan menengah yang proses produksinya tidak berlangsung 24 jam, juga terimbas.

“Kalau dijabarkan satu per satu, permasalahan industri cukup banyak. Mulai dari kenaikan TDL, upah buruh yang setiap tahunnya mengalami revisi dan terus naik, isu kenaikan bahan bakar minyak juga menjadi perhatian setiap pelaku industri, serta kesetabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika yang terus berfluktuasi,” terangnya.

Dengan segala kerumitan yang ada, menjaga hubungan dengan klien usaha merupakan salah satu cara yang ampuh dalam berjalannya sebuah usaha. Klien tentu memahami tentang segala sesuatu kebijakan dan aturan Q wil yang ada pada negara ini.Q

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG4783QA, a/n. Purwandi, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 1303/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3368TN, a/n. Winarko, Ds. Kedungwaru RT 5/1, Boyolangu-T.Agung No. 1304/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG5104TV, a/n. Moyo, Ds. Tenggong RT 2/3, Rejotangan-T.Agung No. 1305/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3719 EV a/n Sri Wiandiah, Kel. Mimbaan, rw 10/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1306/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2574 EO, a/n Sukamto, Ds. Pesisir rw 01/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1307/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2930 ER, a/n Surikno, Ds. Sopet rw 08/03, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 1308/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6673 EJ, a/n Adnani, Desa/Kec. Kendit, rw 02/02, Situbondo.

No. 1309/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3508 EH, a/n Dian Natalia, Kel. Mimbaan rw 05/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1310/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3351 EB, a/n Gd Makruf, Ds. Kukusan rw 02/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 1311/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4579 EW, a/n Jeffry Imanuel L, Ds. Wringin Anom, rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1312/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6648 EY, a/n Naydia Marizka, Ds. Paowan RW 02/04 Kec Panarukan Situbondo No. 1313/IMB/BI-II/2014

SURABAYA STNK HILANG a/n HS Saluki jalan krembangan Jaya Utara 1/58 surabaya, spd mtr nopol L 4903 MI, Noka MH1JB31103KO27595, nosin JB31E - 1027229 No. 1314/IMB/BI-II/2014

Bojonegoro, Bhirawa Menjelang Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah atau yang jatuh pada 5 Oktober harga daging sapi diperkirakan akan naik. Namun hingga Selasa (2/9), harga daging sapi di pasaran masih stabil seperti biasanya. Hj. Muali, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Kota Bojonegoro, mengatakan, kenaikan harga daging sapi biasanya terjadi mulai H-7 Idul Adha.

Setelah mengalami kenaikan hingga Rp 95.000 pada Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi saat ini masih stabil dikisaran Rp 92.000 sampai Rp 95.000 per kilo.

“Kalau hari raya kurban kan sapinya banyak yang dijual hidup, harga daging sapi bisa juga mencapai Rp 92.000 sampai Rp 95.000 per kilonya, harga itu tergantung kualitas dagingnya,” katanya kepada Bhirawa, Selasa (2/9). Ia menambahkan, permintaan dari pelanggan terhadap daging sapi juga masih stabil. Belum mengalami kenaikan ataupun penurunan.setiap harinya Ia bisa menjual daging sapi rata-rata 20 kilogram.

Permintaan itu dari para pelanggannya saja. “Kecuali

Rabu Kliwon, 3 SEPTEMBER 2014

achmad basir/bhirawa

Pembeli sepi, salah satu pedagang daging sapi sedang menjajakan jualannya di pasar kota Bojonegoro.

kalau ada pesanan, bisa banyak,”ujarnya.

Ia memperkirakan kenaikan harga daging sapi menjelang Hari Raya Idul Adha, yang utama dipengaruhi dengan naiknya harga sapi hidup yang semula Rp 42.000 per

kilogram, naik menjadi Rp 45.000 per kilogram. “ Soal banyak masyarakat yang menyembelih sapi kurban ya tidak ada pengaruhnya dengan harga daging sapi.

Justru omzet pedagang menurun bersamaan dengan Hari

Raya Idul Adha,” paparnya.

Menurut hasil survey, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Bojonegoro, Soni Soemarsono, mengatakan, harga daging sapi di Pasar Kota Bojonegoro, tidak berbeda

jauh yaitu Rp 92.000 per kilogram, awal September. “ Soal daging sapi dan harga sapi naik menjelang Hari Raya Idul Adha sudah wajar.

Yang jelas stok sapi di Bojonegoro tidak ada masalah,” pungkasnya. Q bas

Wali Kota Jamin Relokasi Pasar Blimbing Akhir September Malang , Bhirawa Wali Kota Malang, Mohammad Anton, memastikan jika relokasi Pasar Blimbing yang sempat tertunda, akan dilaksanakan pada akhir Sepetember tahun 2014 ini. Karena itu, pihaknya memintaTim Mediasi Pasar Blimbing, untuk segera melakukan komunikasi dengan para pedagang.

Rekomendasi dari Komnas Ham sudah turun sesuai dengan permintaan pedagang sebanyak 2250 stand sudah dipatuhi oleh investor. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk menunda relokasi.

“Alasan suadah tidak ada lagi, pembangunan harus segera dilakukan karena semua tuntutan pedagang sudah dipenuhi oleh investor. Jadi jangan cari alasan lain untuk menunda relokasi,”terang Muhammad Anton kepada wartawan Selasa (2/9) kemarin.

Saat ini, menurut wali kota yang juga ketua DPC PKB Kota Malang itu, langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan kordinasi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, untuk menyamakan presepsi terkait dengan rencana relokasi tersebut.

Selanjutnya Pemkot Malang dalam hal ini tim, akan berbicara dengan perwakilan pedagang, guna membicarakan relokasi itu. Karena bagi Pemkot jika tidak segera melakukan relokasi maka

akan berdampak kurang baik.

“Kalau sampai mundur lagi, kita bisa disebut melanggar Perjanjian Kerjasama (PKS), dan investor tidak bisa segera melakukan pembangunan.

Makanya kita minta relokasi Sepetember ini sudah tuntas,”ujranya. Wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini, menambahkan pihaknya telah meminta Dinas Pasar Kota Malang untuk mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam proses relokasi tersebut. “Karena leading sektornya Dinas Pasar. Kami minta Dinas Pasar untuk mengambil langkah, dan membicarakan dengan pihak terkait terhadap rencana relokasi tersebut,” ujarnya.

Proses relokasi pedagang sudah tidak dapat ditundatunda lagi, karena pelaksan-

Desain rencana pembangunan Pasar Blimbing, Malang.

aan pembangunan Pasar Blimbing sudah molor empat tahun. Tahapan rencana pembangunan Pasar Blimbing sudah selesai. Pemkot Malang menurut Abah telah memastikan bahwa site plan pembangunan pasar sudah final. Site plan sudah dianggap menampung semua kepentingan masyarakat, pedagang, dan investor.

Patut diketahui proses pembangunan Pasar Blimbing ini, mengalami kemoloran, pasalnya, pembahasan PKS bersamaan dengan

Peningkatan NTN Jatim Terbesar Capai 1,51 Persen Pemprov, Bhirawa Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melangsungkan penghitungan nilai tukar nelayan (NTN) pada Agustus 2014, hasilnya empat provinsi mengalami kenaikan dan dua provinsi alami penurunan.

Peningkatan terbesar terjadi di provinsi Jawa Timur sebesar 1,51 persen. Selanjutnya diikuti DI Yogyakarta sebesar 1,36 persen, Banten 1,06 persen, dan Jawa Tengah 0,93 persen. Sedangkan dua provinsi yang mengalami penurunan yaitu DKI Jakarta 0,60 persen dan diikuti Jawa barat 0,95 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, kenaikan NTN di Jatim 1,51 persen dari 108,72 pada Juli 2014 menjadi 110,36 pada Agustus 2014. “Penyebabnya, indeks harga yang diterima nelayan alami peningkatan lebih besar dibandingkan indeks harga yang dibayar nelayan,” kata Sairi, Selasa (2/9).

Dijelaskannya, indeks harga yang diterima nelayan alami peningkatan sebesar 1,77 persen dibandingkan indeks har-

ga yang dibayar nelayan sebesar 7,67 persen. “Jika dilihat year on year (yoy) pada bulan yang sama, Agustus 2013-Agustus 2014, peningkatannya sebesar 5,27 persen,” katanya.

Selanjutnya Sairi memaparkan, ada sepuluh komoditas utama yang alami peningkatan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan tongkol, ikan cakalang, ikan

kuniran, ikan bawal, udang, ikan swanggi, ikan kuwe/bebara, ikan manyung, dan ikan selar. Sedangkan, sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan lemuru, ikan layang, ikan kembung, ikan kurisi, ikan gabus, ikan kapasan, kepinting laut, cumi-cumi, ikan lencam, dan kerang. Q rac

ist

NTN Jatim pada Agustus 2014 masih terbaik di Jawa dengan pencapaian terbesar mencapai 1,51 Persen.

ist

Pasar Dinoyo. Tetapi dalam pekasanaannya terus tertunda-tunda. Sementara Pasar Dinoyo pembangunannya sudah hampir selesai.

Tempat penampungan Pasar Blimbing juga mengalami dua kali pemindahan, sebelumnya telah dibangun di kawasan Pandanwangi, tetapi pedagang menolak dengan alasan terlalu jauh. Kemudian investor membuat penampungan di Stadion Blimbing, yang jaraknya lebih dekat dengan Pasar Blimbing yang ada sekarang. Q mut

Ekspansi Surabaya, Target Naik Dua Kali Lipat Surabaya, Bhirawa Prospek bisnis di Surabaya yang bagus dan semakin berkembang membuat Massindo Group memperluas jaringan dan meningkatkan pertumbuhan dengan menambah showroom sleep center di Tunjungan Plaza Surabaya, Selasa (2/9) kemarin. “Pembukaan sleep center Tunjungan Plaza ini merupakaan kebanggaan bagi kami karena dapat hadir di Mall yang paling bergengsi di Kota Surabaya dan berdampingan dengan butik-butik mewah lainnya,” ungkap Group Director Massindo Group Wilayah Indonesia Tengah dan Timur-Jackson Massie. Ia menambahkan, kehadirannya di Mall yang paling ekslusif di Jatim ini menjadikan sleep center dengan retail space yang paling luas dibandingkan yang lainnya yakni mencapai 400 meter persegi.

Sedangkan akhir tahun ini pihaknya mengalami kenaikkan penjualan, khususnya untuk segmen premium bendding yang mencapai diatas 20 persen. “Investasi yang kami keluarkan sekitar Rp 2 miliar dua kali lipat dari showroom yang ada di Grand City. Karena pasar Surabaya ini bagus dan menjadi kota tujuan bagi warga Indonesia timur, untuk itu kami berharap bisa meningkatkan penjualan hingga dua kali lipat dari sebelumnya,” harapnya.

Selain itu untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus menghadapi persaingan dengan kompetitor dibidang yang sama pihaknya menghadirkan teknologi baru yakni Bed Match dari Sleep To Live Institute Amerika. “Bed Match merupakan sistem diagnosa yang dapat menganalisa dan mengukur distribusi berdasarkan berat badan sesuai posisi tidur,” ujarnya. Q riq

Bahan Makanan Picu Deflasi Jember 0,06 Persen Turunnya harga sejumlah komoditas pada kelompok bahan makanan memicu terjadinya deflasi pada bulan Agustus 2014 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebesar 0,06 persen.

KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI Angkutan dalam kota sebesar Bawang merah Bayam Tahu mentah Tempe sebesar

5,24 persen 7,76 persen 19,08 persen 7,09 Persen 4,71 persen.

KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI Tarif listrik Cabai rawit Pasta gigi Daging ayam ras

3,75 persen 31,98 persen 9,76 persen 1,58 persen

“Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan sebesar 0,65 persen, kemudian kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Wahyudi, Selasa (2/9).

Menurut dia, komoditas yang memberikan sumbangan besar terjadinya deflasi antara lain komoditas bawang merah, bayam, tahu mentah, tempe, beras, tomat sayur, daging sapi, labu siam, dan jagung muda dan angkutan dalam kota.

“Deflasi di Jember juga disebabkan oleh turunnya harga kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dengan deflasi terjadi pada sub kelompok transportasi sebesar 0,46 persen yang memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,07 persen, sedangkan sub kelompok yang lain tidak mengalami perubahan,” tuturnya.

Secara rinci, komoditas yang menyumbang angka deflasi tinggi di Jember antara lain angkutan dalam kota sebesar 5,24 persen, bawang merah sebesar 7,76 persen, bayam 19,08 persen, tahu mentah 7,09 persen, dan tempe sebesar 4,71 persen.

Sedangkan komoditas yang menyumbang inflasi tinggi di kabupaten setempat antara lain tarif listrik sebesar 3,75 persen, cabai rawit sebesar 31,98 persen, pasta gigi sebesar 9,76 persen, dan daging ayam ras 1,58 persen.

Wahyudi menjelaskan, dari delapan kabupaten/kota yang memiliki indeks harga konsumen (IHK) nasional di Jatim, hanya dua kabupaten yang mengalami deflasi pada bulan Agustus 2014 yakni Jember sebesar 0,06 persen dan Banyuwangi 0,12 persen, sedangkan daerah lain mengalami inflasi.

Sedangkan Jatim mengalami inflasi sebesar 0,37 persen, kemudian Kota Surabaya sebesar 0,50 persen, Malang sebesar 0,47 persen, Madiun 0,35 persen, Sumenep 0,31 persen, Proboling-

go 0,07 persen, Kediri 0,06 persen. “Secara umum, terjadinya inflasi seluruh kabupaten/kota di Jatim pada bulan Agustus sangat dipengaruhi oleh komoditas-komoditas pada kelompok bahan makanan,” katanya.

Dilihat dari inflasi years-onyears (Agustus 2014 terhadap Agustus 2013), Jatim mengalami inflasi sebesar 3,53 persen.

Dari semua kota, inflasi y-o-y tertinggi terjadi di Kota Surabaya (3,94 persen) diikuti Kota Malang (3,87 persen), Kota Madiun (3,04 persen), Kota Probolinggo (2,95 persen), Kota Kediri (2,89 persen), Kabupaten Sumenep (2,66 persen), Kabupaten Jember (2,32 persen), Kabupaten Banyuwangi (1,51 persen), dan sedangkan angka nasional (3,99 persen). Q efi,ant

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

OLAHRAGA

9

LINTASAN

Atlet Bantul Wakili Indonesia di Asian Games Bantul, Bhirawa Aditya Hari Sasongko, petenis muda berusia 26 tahun dari pedukuhan Manding, Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mewakili Indonesia dalam Asian Games XVIII di Incheon Korea Selatan, September 2014.

“Ini merupakan prestasi lagi bagi Kabupaten Bantul, karena bisa mengikutkan atlet tenis mewakili Indonesia di Asian Games, saya doakan agar mendapat hasil terbaik,” kata Bupati Bantul Sri Surya Widati saat menerima pamitan atlet tersebut, Selasa.

Oleh sebab itu, Bupati mengharapkan atlet tenis kelahiran 4 Juli 1988 tersebut menjaga kesehatan dan kebugaran dengan menerapkan pola hidup yang teratur, sehingga tetap tampil prima dan percaya diri dalam kompetisi tingkat Asia mendatang.

“Saya berpesan tetap menjaga kesehatan, jangan merokok dan tidur yang cukup, agar badan tetap fit dan segar, selain itu pola makan juga harus teratur, apalagi sekarang sudah menjadi olahragawan,” kata Bupati Bantul.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Bantul Edi Bowo Nurcahyo mengatakan bayhwa Aditya Hari Sasongko akan bergabung dalam kontingen tenis Indonesia bersama dengan tiga atlet tenis yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Tiga atlet tenis lainnya adalah Christoper Rungkat wakil dari DKI Jakarta, David Agung Susanto wakil dari Jawa Tengah, kemudian Elbechi wakil dari Bandung. Mereka dijadwalkan berangkat bersama pada 14 September 2014,” katanya.Q ant

Lima Negara Tampil pada Kejuaraan Asean Makassar, Bhirawa Sebanyak lima negara termasuk tuan rumah Indonesia dipastikan tampil pada kejuaraan softball “South East Asia Mens Cup Championship” di Makassar, Sulawesi Selatan, 4-6 September 2014.

Sekretaris Umum Perbasasi Sulsel Guntur di Makassar, Selasa, selain Indonesia yang menurunkan dua tim yaitu A dan B juga ada tim Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Tim dari luar negeri direncanakan tiba di Makasar pada Rabu (3/9). Sesuai konfirmasi tim Sofbol Singapura akan tiba pada pukul 15.00 Wita. Sedangkan tiga tim lain yakni Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam dijadwalkan tiba pada malam harinya.

“Timnas Indonesia A yang akan sejauh ini fokus berlatih di Jakarta justru sudah berada di Makassar hari ini. Sedangkan timnas Indonesia B yang mayoritas diperkuat atlet Sulsel sudah menjalani pelatnas di Makassar sejak 16 Agustus 2014,” jelasnya.

Seluruh kontingen dari lima negara akan mengikuti pembukaan yang digelar di Lapangan Sofbol Center Of Poin Indonesia (CPI) Makassar, 4 September 2014.

Kejuaraan sofbol ASEAN menurut rencana dibuja Gubernur Sulawesi Selatan Syharul Yasin Limpo yang ditunjuk mengantikan Menpora yang berhalangan hadir karena jadwal padat.

“Kita berharap tim yang berlaga menyuguhkan pertandingan terbaiknya sehingga menarik untuk ditonton. Kami tetap yakin bahwa persaingan akan ketat karena mempertemukan atlet terbaik dari sejumlah negara,” katanya.Q ant

Perseden Tampil All Out Meski Tidak Lolos Yogyakarta, Bhirawa Perseden Denpasar, Bali, akan tetap menampilkan permainan "all out" dilaga terakhir saat melawan Persipan Paniani, Papua, di Stadion Menguwoharjo, Bantul, Yogyakarta, Rabu (3/9) sore meskipun sudah dipastikan tidak lolos ke babak enam besar.

"Meskipun tidak lolos ke babak enam besar Divisi I Liga Indonesia, tim akan tetap bermain habis-habisan," kata Pelatih Perseden Denpasar, Bali, Nyoman Ambara, di Yogyakarta, Selasa.

Ia menuturkan bahwa tujuan tampil "all out" tersebut untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan mental para pemain di satu sisa laga tersebut.

Dalam pertandingan disisa laga terakhit tersebut akan tetap menjaga gengsi dan wajib memetik kemenangan walaupun tidak menjadi penentu untuk lolos ke putaran babak enam besar Divisi I Liga Indonesia itu.

Nyoman Ambara menegaskan tidak akan mengubah strategi dan formasi yang digunakan dalam pertandingan nanti.

Namun, pihaknya tidak memainkan beberapa pemain handalannya akibat terkena akumulasi kartu kuning dan merah.

Pihaknya memastikan pemain gelandang handalan Perseden Denpasar, Bali, Anak Agung Surya Negara tidak dapat diturunkan dalam laga nanti akibat terkena dua akumulasi kartu kuning.

"Kami juga tidak akan menurunkan Dwi Cakra yuda karena masih dalam kondisi kurang sehat dan masih dalam masa pemulihan," ujarnya.

Namun, pihaknya masih memiliki seorang penyerang, Agus Dwi Payana yang sudah dapat dimainkan karena sebelumnya pada pertandingan melawan Persibas Banyumas, Jawa Tengah pada (1/9) lalu terkena kartu merah saat pertandingan tersebut.Q ant

Pengprov POBSI Vakum, Nasib Biliar Jatim Tak Jelas Surabaya, Bhirawa Disaat Cabang Olahraga (Cabor) lainnya sudah berlatih di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) maupun mengikuti program Binsus yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim untuk persiapan PON Jabar 2016, nasib atlet biliar Jatim malah tidak jelas. Kondisi ini diperparah dengan vakumnya Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Jatim yang habis masa kepengurusaanya.

Saat ini Ketua Umum POBSI Jatim periode 20092013 masih dijabat oleh Saleh Ismail Mukadar.

Namun hingga masa periode habis belum menggelar Musprov untuk menunjuk ketua baru.

Kondisi ini ternyata berdampak pada program latihan atlet, Pelatih Biliar Jatim, Tony Ho mengakui atletnya tak menentu nasibnya. “Kami seharusnya punya agenda try out untuk para atlet. Namun kami tidak bisa melakukan try out, karena terbentur masalah biaya dan Pengprov baru belum terbentuk,” ujarnya, Selasa (2/9).

Tony menambahkan, hal ini cukup mengganggu kemajuan para atletnya. “Bagaimana tidak terganggu, seharusnya para atlet bisa menjajal kemampuan mereka dengan try out, namun terhalang masalah kami ini,” sesalnya.

Menurut Tony, ini bisa merusak prestasi atlet. “Jika dilihat cabor lainnya sudah try out kesana-kemari, tapi atlet kami belum sama sekali, ini bisa mengganggu psikologis para atlet biliar Jatim,” paparnya.

Namun Tony memberi keluwesan pada atletnya untuk berlatih dimanapun tempatnya. “Kami membebaskan atlet berlatih dimana saja, ada yang di Jakarta dan didaerah lainnya, tapi itu memakai biaya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Tony sudah meminta bantuan ke KONI Jatim, namun oleh KONI diarahkan mereka membuat surat atau memint’a bantuan ke PB POBSI soal permasalahan ini. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Pelatih Biliar Jatim, Tony Ho prihatin dengan kondisi atlet yang belum bisa menjalani program latihan persiapan PON Jabar 2016.

Persita Tanpa Beban Laga Terakhir ISL 2014 Tangerang, Bhirawa Persita Tangerang, Banten, tanpa beban mengikuti laga terakhir kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2014 menghadapi Pelita Bandung Raya (PBR) di Stadion Singaperbangsa, Karawang, Jabar, pada Jumat (5/9).

“Ini merupakan ajang unjuk kekuatan bagi pemain agar dapat dilirik oleh tim lawan dikontrak musim depan,” kata Pelatih Persita Giman Nurjaman di Tangerang, Selasa.

Masalah itu terkait Persita dipastikan terkena degradasi ISL 2014 karena hanya mampu menuai sebanyak 15 poin dari 19 kali pertandingan.

Namun harapan menapak tangga klasemen demi menghindar degradasi menjadi kandas setelah dihantam tim tamu Persib di Stadion Si Jarak Harupat Minggu (31/8) dengan skor akhir 1-2.

Giman mengatakan pihaknya tidak melakukan persiapan khusus menghadapi PBR karena kalah atau menang tidak menentukan peringkat, tapi kinerja pemain dapat dicatat.

Walau begitu, pihaknya melakukan pembenahan pada lini tengah dan belakang agar penjaga gawang tidak kedodoran.

Bahkan lini tengah diperkuat kapten tim Maman untuk dapat menjebol gawang PBR dengan pengiriman bola kepada Ade Jantra dan Zikri Akbar.Q ant

Ikasi Optimistis Atlet Mutasi Milik Jatim Raih 2 Emas di Kejurnas Samarinda Surabaya, Bhirawa Proses rekrutmen 11 atlet anggar asal Sumatra Selatan (Sumsel) ke Jatim bakal semakin panjang, sebab pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Samaridan lalu mereka tidak membela kedua provinsi itu melaikan turun atas nama PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi).

Namun Ketua Harian IKASI Jatim, Afftah Budin justru optimis ke 11 atlet mutasi itu bakal bergabung dengan Jatim dan bisa dimainkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016.

Ia juga menilai keputusan PB Ikasi melarang mereka membela Sumsel maupun Jatim sangat tepat karena memperbolehkan mereka tetap bertanding walau turun atas nama PB Ikasi. “Saya rasa keputsan PB Ikasi cukup bijaksana, mereka tetap diperbolehkan bertanding di Kejurnas,” kata Aftah Budin, Selasa (2/9).

11 atlet anggar Sumsel yang memutuskan pindah ke Jatim itu adalah Hendri Eko Budianto, Hendrawan Susanto, Reni Anggaraini, Novi Susanti, Eka Febrianti, Jeaned Alfrida, Joneskha, Lestari, Riky Dhisulima, Tauhid Ramadhan dan Ririn Safitri. Tiga atlet di antaranya penyumbang emas di Pekan

Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012 lalu, yakni Hendrawan, Hendri dan Novi Susanti.

Kemudian, Reni Anggraeni juga pernah menyumbangkan medal emas pada SEA GAmes 2011 lalu. Saat turun bertanding di Kejurnas Samarinda lalu hanya Jeaned Alfrida yang bisa meraih medali perunggu di nomor sabel senior putri.

Sedangkan atlet Jatim berhasil merebut dua medali emas dan tiga perunggu. Emas di kelompok senior diraih oleh Maria Wauran setelah di bab a k final sabel

putri menaklukkan Dea Marcelina (Kaltim) dengan skor 15-12.

Kemudian kelompok kadet degen putri atas nama Safira Ayu Laksari. Sedangkan tiga perunggu direbut oleh Trivita Cipta Kirana (degen kadet putri), Dinda Maulidia (kadet sabel putri) dan M Haris (sabel putra).

Sebelumnya Harian KONI Jatim, Dhimam Abror mengakui masalah mutasi atlet itu belum selesai, namun ia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan KONI Sumsel untuk menyelesaikan masalah ini.

“Memang masih ada kendala, tapi dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke KONI Sumsel untuk menyelesaikannya.

Saya optimis masalah ini bisa terselesaikan,” katanya.

Kondisi ini pernah terjadi pada atlet angkat besi Eko Yuli Irawan yang pindah dari Kaltim ke Jatim. Namun pada saat Kejurnas di Yogjakarta lalu peraih medali perunggu Olimpiadi L o n d o n 2012 tidak membela kedua provinsi tersebut namun turun atas nama PB PABBSI. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Atlet anggar Jatim Maria Wauran berhasil meraih medali emas di Kejurnas Samarinda.

ist

Persiapan ajang PON Remaja di Surabaya, Jawa Timur, Perpani Bali mengharapkan pengajuan prasarana panahan agar segera direalisasi.

Perpani Harap Pengajuan Prasarana Panahan Direalisasi KONI Denpasar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Bali mengharapkan pengajuan prasarana panahan agar segera dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali untuk persiapan ajang PON Remaja di Surabaya, Jawa Timur.

“Kami sudah mengajukan proposal sejak 2010 lalu ke KONI Bali untuk dibantu membeli prasarana panahan bagi atlet yang akan ke PON Remaja mendatang,” kata Ketua Umum Perpani Bali, Soni Gatot Harianto di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan sampai saat ini bantuan untuk prasarana bagi atlet panahan tersebut belum direalisasi sehingga pihaknya merasa cabang olahraga panahan terkesan kurang mendapat perhatian.

Soni mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali mengajukan bantuan dana untuk pembelian prasarana panahan ke KONI Bali itu. Namun, tidak kunjung ada hasil.

“Sempat saya konfirmasi ke pihak KONI Bali malahan proposal yang saya ajukan dihilangkan dan dikatakan terselip di beberapa berkas lain,” ujarnya.

Ia menambahkan bantuan dana yang tidak kunjung keluar tersebut dikatakan oleh pengurus KONI Bali ag-

ar bersabar menunggu hasil perubahan anggaran.

“Padahal atlet Bali saat ini rata-rata masih minim prasarana itu dan anak panah yang sudah lama juga tidak diganti,” ujarnya, Selain itu, prasarana lain yang sudah rusak yakni string, erores, dan fisir yang sudah seharusnya dilakukan peremajaan sehingga para atlet yang mempersiapkan diri ke ajang PON Remaja dapat dengan baik berlatih.

Pihaknya mengakui sedikit kecewa. Namun, tetap berharap agar KONI Bali segera memberikan bantuan prasarana tersebut karena dari segi kualitas atlet sendiri sudah sangat baik dan sepantasnya prasarana juga menyesuaikan lebih baik lagi.

“Untuk meraihan prestasi atlet Bali sendiri kedepannya apabila prasarana belum memadai dapat mempengaruhi niat atlet untuk mengikuti cabor panahan akan menurun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi mengatakan hal tersebut sudah diketahuinya jauh-jauh hari dan pihaknya menampik tudingan tersebut bahwa pengajuan dana prasarana itu tidak direalisasikan. Namun, akan dilakukan secara bertahap.Q ant

Perbakin Minta Venue Porprov Kaltim Dibenahi Samarinda, Bhirawa Kepala Bidang Target Pengurus Provinsi Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Pengprov Perbakin) Kalimantan Timur Sarwono Hidayat, meminta lapangan tembak Balikpapan Internasional Shooting Center (BISC) Manggar yang menjad, salah satu venue Pekan Olahraga Provinsi Kaltim V segera dibenahi.

"Venue menembak harus dibenahi sebab sarana dan prasarana banyak yang rusak, termasuk plafon di gedung yang

rusak serta rumput yang tinggi di 'out door'. Tidak terkecuali juga persoalan AC di 'in door' yang tidak dinyalakan semua karena menggunakan dua jalur listrik, yakni PLN dan genset," ungkap Sarwono Hidayat, Senin.

Sebelumnya, yakni pada Sabtu (30/8) kata Sarwono Hidayat, Panitia Besar (PB) Porprov Kaltim melakukan kunjungan ke venue menembak di Kota Balikpapan tersebut.

Pada kunjungan tersebut,

Sarwono Hidayat mengajak rombongan PB Porprov melihat secara langsung arena tembak per nomor pertandingan, mulai kelas jarak 15 meter, 25 meter, 50 meter, 200 meter hingga yang 1.000 meter.

Kepada rombongan PB Porprov Kaltim itu juga, Sarwono Hidayat juga menunjukkan rel kabel kawat untuk menarik target harus diganti karena belum pernah diganti sejak pemakaian perdana saat PON 2008 lalu.

"Rel kabel kawat itu juga

harus diganti sebab prasarana dan sarana tidak bisa lagi digunakan. Di arena kelas 25 meter terdapat banyak kendala, di antaranya rusaknya tiga unit mesin penggerak sasaran tembak, tanggul pengaman penahan tembakan di garis depan dan tanggul penahan di belakang sasaran," kata Sarwono Hidayat.

Sekretaris Umum PB Porprov Kaltim Makmun Andi Nuhung, mengakui, kunjungan ke BISC Manggar Balikpapan

itu untuk melihak kesiapan venue menembak yang akan digunakan pada Porprov Kaltim 2014.

"Kami ingin memastikan kesiapan venue menembak dengan menginvetarisasi berbagai permasalahan sarana dan prasarana, sehingga memang layak untuk dilakukan pertandingan. Jika sarana dan prasarana tidak mendukung, maka pertandingan tidak boleh dilakukan," ujar Makmun Andi Nuhung.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

Bangkitkan Kesadaran Bela Negara, Dirjen Kesbangpol Ajak Guru Sejarah Surabaya, Bhirawa Melemahnya kesadaran bela negara di tengah masyarakat Indonesia membuat khawatir berbagai kalangan. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kembali kesadaran bela negara khususnya di kalangan anak muda, Dirjen Kesbangpol bekerja sama dengan Bakesbangpol Provinsi Jatim menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran bela Negara yang melibatkan guru sejarah SMA/SMK se Kota Surabaya, Selasa (9/2) kemarin.

“Guru sejarah berperan penting untuk menumbuhkan kembali kesadaran bela Negara bagi para peserta didiknya,” kata mantan Kaditsospol Jatim Kol (Purn) Soerjadi Setiawan salah satu pembicara saat ditemui Bhirawa sebelum acara dimulai. Menurut Soerjadi, banyak kisah dalam sejarah yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang agar bisa mengena dengan perspektif sekarang.

“Sejarah bukan sekadar menyampaikan informasi dan data, tetapi seorang guru harus bisa menyampaikan pesannya. Termasuk bagaimana sejarah itu bisa membangun kecintaan terhadap tanah air,” pesan Sorjadi lagi. Kepada para peserta sosialisasi, Soerjadi juga mengingatkan banyaknya kebijakan

why/bhirawa

Dari kiri Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Jatim R Tjahjo Widodo, mantan Kaditsospol Jatim Kol (purn) Soejadi Setyawan dan moderator Wahyu Kuncoro SN. yang diambil pemerintah yang berdampak pada lunturnya rasa kebanggaan kepada tanah air.

“Banyak simbol-simbol kota Surabaya yang sudah berubah dengan nama asing. Kalau semua berganti nama, bagaimna mung-

KILAS NASIONAL

Imbangi Kenaikan BBM, Kurangi Fasilitas Pejabat Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari Universitas Airlangga-Surabaya Airlangga Pribadi berpendapat jika harga BBM jadi dinaikkan, maka dampak kenaikan harga BBM membebani rakyat, utamanya rakyat kecil akan terpuruk lebih dalam lagi. Maka sewajarnya petinggi negara dari presiden, menteri, anggota DPR dan pejabat lainnya, harus dikenai beban juga.

Misalnya dengan memotong fasilitas perjalanan dinas, tunjangan dinas dan segala fasilitas empuk lainnya.

“Kebijakan kenaikan harga BBM ini harus dibarengi kebijakan lain dengan mengurangi fasilitas pejabat dan para wakil rakyat di DPR. Presiden terpilih Jokowi harus berani memeratakan beban ini menjadi beban bersama, bukan hanya beban rakyat belaka,” papar Airlangga dalam dialektika “Sistem Presidentil di Pemerintahan Jokowi JK” yang digelar MPR RI. Hadir sebagai pembicara lainnya, Sekretaris PPP MPR Zainul Tauhid dan dari Partai Nasdem Fery Mursidan Baldan. Lebih jauh Airlangga menjelaskan, gaji Presiden Indonesia dibanding produk domestik bruto (PDB) per orang per tahun, berada di urutan ketiga dunia. Gaji Presiden Indonesia per tahun sekitar 124.171 dollar AS atau Rp 1,12 miliar.

Gaji itu 28 kali PDB per kapita orang Indonesia. Gaji Kepala Negara Kenya 240 kali PDB yakni 427.886 dolar AS atau Rp3,8 miliar. Sedang Gaji Kepala Negara Singapura 40 kali PDB yakni 2,18 juta Q ira dolar AS atau Rp 19,8 miliar.Q

KY Nilai UU ASN Rendahkan Hakim Jakarta, Bhirawa Komisi Yudisial menyatakan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebut hakim adhoc tidak termasuk jajaran pejabat negara merupakan perendahan jabatan hakim.

“Menurut kami frasa pengecualian hakim adhoc bisa dikatakan perendahan jabatan hakim,” kata Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang pengujian UU ASN di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (2/9) kemarin.

Taufiq mengatakan dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pengertian hakim adhoc adalah hakim.

“Di dalam pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara,” katanya.

Namun, lanjutnya, setelah disahkan UU ASN yang menyebutkan status hakim ad hoc diturunkan bukan menjadi pejabat negara menimbulkan ketidakpastian Q ant hukum.Q

kin anak turun kita akan mengenal sejarah kotanya,” tegas pejabat yang juga pernah menjadi anggota DPR Ri ini.

Kepala Sub Dirjen Bela Negara Kesbangpol Kemendagri, Sudianto saat membuka acara mengatakan,

semangat membangun bela negara dan semangat membela tanah air adalah tugas dan tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. Adanya guru sejarah sudah tentu menjadi senjata bangsa Indonesia untuk mengantarkan pemuda

untuk membangun dan membela negara.

“Di tangan guru guru sejarah inilah kami sangat berharap dapat melaksanakan perannya sebagai pembentuk jiwa nasionalis pada pemuda Indone-

sia,” ujarnya.

Baginya, pemuda mempunyai kapasitis dan kapabilitas dalam bela negara. Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa ancaman dan perubahan karakter pemuda bangsa Indonesia.

Di tempat yang sama, Kabid Integrasi bangsa Bakesbangpol Jatim Tjahjo Widodo mengajak para guru untuk terus menerus menyemaikan rasa kecintaan anak didiknya kepada tanah air.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga berharap agar para pengembil kebiojakan berani mengambil keputsan untuk membangkitkan kecintaan terhadap produk dalam negeri.

“Bangsa ini punya kemampuan untuk membuat mobil nasional, tapi mengapa kita masih saja terus saja impor mobil,” jelasnya penuh tanya.

Sosialisasi yang dimoderatori wartawan Bhirawa Wahyu Kuncoro SN ini juga menghadirkan pembicara Dr Ubaidillah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dosen pengajar civic education ini banyak memaparkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Mulai dari persoalan konflik sosial, perkembangan demokrasi, krisis kepercayaan hingga masalah Q why terorisme.Q

Rekapitulasi Berjenjang Digugat ke MK Presiden Kunjungan Kenegaraan ke Singapura Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Selasa (2/9), bertolak menuju Singapura untuk kunjungan kenegaraan selama 3 (tiga) hari hingga 4 September 2014.

Presiden dan rombongan bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 13.20 WIB dengan menggunakan pesawat kepresidenan.

Dalam keterangan pers yang disampaikan sesaat sebelum bertolak, Kepala Negara mengatakan selama di Singapura akan melakukan pertemuan dengan PM Lee Hsien Loong dan Presiden Tony Tan. “Ada kegiatan lain untuk memastikan, kami pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan evaluasi apa saja yang dicapai selama 10 tahun terakhir ini,” katanya.

Menerima Penghargaan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah dalam siaran persnya hari Senin (1/9) ini mengemukakan, dalam kunjungan itu, Presiden SBY akan melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, yang dilanjutkan dengan pertemuan empat mata dengan Presiden Tony Tan Keng Yam. “Sesudahnya, Presiden Yudhoyono akan menyaksikan penandatanganan perjanjian Delimita-

hms

Presiden Susilo Bambang (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Selasa (2/9), saat akan memasuki pesawat bertolak menuju Singapura untuk kunjungan kenegaraan selama 3 (tiga) hari hingga 4 September 2014. tion of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Strait of Singapore,” kata Faizasyah.

Selain itu, lanjut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional itu, dalam kesempatan kunjungan ini, Presiden SBY juga akan menerima gelar Order of Temasek First Class dari Pemerintah Singapura.

“Order of Temasek First Class merupakan penghargaan tertinggi yang dapat diberikan Pemerintah Singapura kepada warga negara

lain. Presiden Yuhdoyono akan menjadi warga negara Indonesia kedua yang menerima penghargaan tersebut, setelah mantan Presiden Soeharto,” ungkap Faizasyah.

Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Menko Perekonomian Chairul Tandjung, Mendikbud Muhammad Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan sejumlah pejabat laQ hms innya.Q

Wayan Koster Bantah Kenal Muhtar Ependy Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) I Wayan Koster membantah mengenal Muhtar Ependy, orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

“Enggak kenal (Muhtar Ependy), enggak pernah ketemu, sudah begitu saja,” kata Wayan seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/9) kemarin.

Wayan Koster menjadi saksi untuk Muhtar Ependy dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi merintangi proses penyidikan, persidangan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan terkait sengketa pilkada di MK.Wayan juga membantah memiliki bisnis dengan Muhtar.\“Enggak ada (bisnis), kenal saja enggak,” tambah Wayan. Ia pun mengaku tidak pernah mengurus sengketa pilkada di MK.“Enggak ada, enggak pernah mengurus (sengketa MK),” ucap Wayan.

KPK menetapkan Muhtar sebagai tersangka pada 18

Juli 2014 dan ditahan pada 21 Juli 2014 karena diduga merintangi pemeriksaan perkara korupsi dan sengaja memberi keterangan tidak benar.

Kepada Muhtar disangkakan melanggar pasal 21 Undang-undang No 31/1999 jo sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 yang mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Orang yang terbukti tersalah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Muhtar Ependy juga diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan di pengadilan Tipikor, karena itu disangkakan melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 Q ant mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Q

Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur sistem rekapitulasi berjenjang yang diajukan LSM Warga Bela Negara.

LSM Bela Negara yang terdiri dari 12 pemohon, yaitu Antonius Ratumakin, Budi Permono, Lili Hayanto, Bahrulhadi Nursyamsul, Wije, Ahmad Yanuana Samantho, Izharry Agusjaya Moenzir, Syarbini AG, Mario Purwanto, Mirzan Insani, Andreas Harut dan Ramses Desemberata Arwan ini menguji Pasal 141 hingga Pasal 156 UU Pilpres.

“Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih pada Pilpres 2019. Para Pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan tersebut,” kata Kuasa Hukum Pemohon, RM Tito Hananta Kusuma, saat sidang di MK Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut dia, rekapitulasi berjenjang ini mengakibatkan kecurangan-kecurangan sistemik dan secara langsung mengurangi atau menambah suara seorang kandidat yang kemudian berdampak langsung pada hasil akhir itu sendiri.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan sistem rekapitulasi suara berjenjang pada pasal 141 sampai dengan pasal 156 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Sidang pengujian UU Pilpres terkait rekapitulasi berjenjang ini dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar didampingi Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dan Hakim Konstitusi Aswanto sebagai anggota panel.

Menanggapi permohonan ini, Ahmad Fadlil menilai permohonan pemohon belum menjelaskan secara rinci kerugian konstitusional para pemohon.

“Harus diceritakan sebagai warga negara yang punya hak konstitusional, berlakunya pasal ini merugikan apa, argumentasinya mana,” kata Fadlil.

Fadlil juga menilai permohonan ini belum menjelaskan pertentangan pasal dengan UUD dan tidak menjelaskan akbat dari penghitungan berjenjang ini. Untuk itu majelis panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki Q ant permohonannya.Q

Tujuh Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD Gresik Terbentuk Dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua (sementara) Ir H Abdul Hamid, wakil ketua (sementara) Zulfan Hasyim dan Sekretaris DPRD Hari Soerjono berhasil membentuk pimpinan fraksi dan anggota-anggotanya.

Dalam rapat tersebut berhasil menyepakati nama 7 Ketua Fraksi DPRD Gresik.

Ketua DPRD Sementara Ir H Abdul Hamid mengatakan, bahwa sesuai dengan aturan, hanya ada tujuh fraksi di DPRD Gresik periode 2014-2019. Jumlah ini lebih ramping dari pada periode sebelumnya yang berjumlah 8 fraksi, karena seorang anggota DPRD dari Partai Nasdem bergabung dengan PDIP. Tujuh fraksi DPRD Gresik yakni, Fraksi Partai Golkar dengan sebelas anggota dipimpin Asroin Widyana, Fraksi PKB ada delapan anggota di-

pimpin Wafiroh Ma’sum dan Fraksi PPP jumlah anggota tujuh orang dipinpin Khoirul Huda, Fraksi Partai Gerindra jumlah anggota adalah enam dipimpin Abdullah Syafii, Fraksi PDIP jumlah anggota tujuh anggota diketuai Hadi Kusono, Fraksi Partai Demokrat dengan enam anggota dipimpin Edi Santoso.

Kemudian terakhir ada Fraksi PAN, dengan enam anggota yang diketuai Faqih Usman.

Setelah dilakukan pembacaan susunan pengurus tujuh fraksi di

adalah titik awal DPRD Gresik pesebelum pimpiriode 2014-2019, nan definitif dan ketua Ir Abdul Haalat kelengkapan mid Politisi Partai terbentuk,” jeGolkar. membelasnya. rikan kesempatan Dan untuk mekepad peserta panindal lanjuti, seripurna, tapi dalam telah penetapan kesempatan itu ketua fraksi, pimpeserta paripurna pinan sementara tidak memberikan DPRD mengajak tanggapan tanda ketua fraksi tersetuju. pilih untuk mela“Kalau tidak ada kukan koordinasi tanggapan, rapat terkait pembenparipurna ditutup,” Ir H Abdul Hamid tukan pimpinan jelasnya. Setelah pembentukan fraksi selesai di- definitif. Namun, lantaran terharapkan DPRD Gresik ini dapat bentur aturan MD3 yang masih melakukan kerja-kerja kede- digugat di MK, rapat koordinasi wanan, termasuk diantaranya ini sempat berjalan a lot, namun dapat segera membentuk alat akhirnya disepakati, untuk dilanjut agar dewan segera bisa kelengkapan dewan.

“Pasalnya, ketua fraksi ini bekerja. Q kim*

Suasana sidang paripurna pembentukan pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Gresik.

Rabu Kliwon 3 SEPTEMBER 2014

SAMBUNGAN

Musim Kemarau, Sumber Mata Air di Pegunungan Welirang Menyusut

diananta putra/ bhirawa

l Sambungan hal 1

Salah satu warga di sekitar Gunung Welirang, Agus Sujianto mengatakan penurunan debit air imbas musim kemarau seiring mulai jarangnya guyuran hujan di kawasan itu. “Air dari sumber mata air mulai berkurang akibat musim kemarau ini. Ada beberapa saja yang masih tetap mengalir dan itupun volumenya juga menurun jauh,” tandas Agus Sujianto, Selasa (2/9).

Pantauan di lokasi, air terjun Kakek Bodo memiliki ketinggian sekitar 70 meter.

Air mengalir dari sejumlah sumber di kawasan Gunung Welirang menuju ke lokasi air terjun. Namun karena musim kemarau yang panjang, membuat beberapa sumber air mengering dan tinggal sebagian saja yang masih tetap mengalir.

“Di saat kondisi normal, debit air di air Terjun kakek Bodo bisa mencapai 200-300 liter/detik.

Tapi pada saat kemarau panjang ini, diperkirakan hanya sebanyak 50-75 liter/detik,” jelasnya.

Tentu saja, musim kemarau ini juga berdampak pada kekeringan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 8 kecamatan di Kabupaten Pasuruan terancam krisis air bersih. Sejauh ini pemerintah setempat baru menerima satu permohonan bantuan air bersih dari wilayahnya.

“Saat ini kami (BPBD Kabupaten Pasuruan) masih siaga darurat kekeringan. Proses pemetaan sudah kami lakukan dan hasilnya ada 8 kecamatan di 34 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan rawan krisis air bersih.

Menurut prediksi dari BMKG Jatim, musim kemarau panjang terjadi pada Agustus hingga September,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko.

Delapan kecamatan yang terancam krisis air bersih di antaranya Grati, Lekok, Lumbang, Kejayan, Pasrepan, Puspo, Gempol dan Winongan. Bagi warga yang mengalami kesulitan air bersih, pihak BPBD akan menyalurkan bantuan secara gratis berupa 1 hingga 2 tangki air bersih untuk disalurkan ke warga per kecamatan.

Sedangkan, permohonan bantuan bisa dilayangkan dahulu ke BPBD Kabupaten Pasuruan melalui desa atau kecamatan yang diteruskan ke BPBD. Jika kondisi darurat, desa bisa telepon langsung ke BPBD. “Dari delapan kecamatan itu, masih ada satu desa di Desa Watulumbung Kecamatan Lumbang yang meminta bantuan air bersih dan langsung kami salurkan kemarin,” imbuh Yudha Triwidya Sasongko. n hil

45 Perajin Ikuti Pameran Produk Unggulan Jatim l Sambungan hal 1

jud apresiasi Kementerian Perindustrian bagi Jatim agar terus mendorong pertumbuhan IKM menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Euis saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Pameran Produk Unggulan Jatim itu, Selasa (2/9).

Sedangkan jumlah perajin yang ikut dalam kegiatan ini hanyalah sebagian kecil dari industri-industri kreatif yang dimiliki Jatim. “Banyak terobosan luar biasa yang diciptakan Jatim. Dan unsur kreativitas selalu diperlukan dalam meningkatkan nilai tambah produk, yang nantinya akan berpengaruh terhadap lajunya pasar ekspor,” kata Euis.

Dijelaskan Euis, saat ini negara tujuan ekspor produk Jatim yang terbesar adalah Jepang, diikuti Malaysia untuk kawasan Asia Tenggara dan Belanda untuk Uni Eropa.

Pertumbuhan ekspor Jatim juga meningkat secara signifikan, yakni ekspor non migas pada periode semester pertama 2014 mencapai 9,5 juta dolar AS atau naik 28,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,3 juta dolar AS. Ekspor non migas Jatim didominasi oleh produk perhiasan yang mencapai nilai 451 juta dolar AS. Produk perhiasan juga turut unjuk tampil dalam Pameran Produk Unggulan Jatim, bersama beberapa produk terbaik lain seperti batik, perak, kaligrafi, bordir, aksesoris, produk kulit dan makanan ringan.

Besarnya nilai ekspor di Jatim dapat memacu provinsi di ujung Timur Pulau Jawa itu terus berinovasi dalam menghasilkan produk berdaya saing tinggi, antara lain melalui pengembangan kreativitas berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. “Eksplorasi menggunakan kearifan lokal dapat mempertahankan keunggulan dalam persaingan pasar, khususnya persaingan global,” kata Euis.

Melalui pameran tersebut diharapkan berbagai produk kreasi para perajin IKM Jatim akan semakin dikenal di kalangan masyarakat luas sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKM Kemenperin Busharmaidi menyatakan bahwa tujuan utama pameran tersebut jangan dititikberatkan pada omzet para peserta selama pameran berlangsung, melainkan jangka panjang. “Yang diharapkan sebaiknya bukan hanya omzet 4 hari ini, tetapi peluang untuk kontrak-kontrak jangka lanjut,” ujarnya.

Even di Plasa Pameran Industri Kementerian Perindustrian ini diselenggarakan pada 2-5 September 2014, mulai 09.00 hingga 17.00. Pameran yang dibuka untuk umum ini menampilkan berbagai produk unggulan. Seperti kerajinan batik tulis, bordir, kerajinan perak, perhiasan, kaligrafi, produk kulit, dan makanan. n ira, ins

Cetak Generasi Sehat l Sambungan hal 1

bentuknya Taman Posyandu yang semakin baik. “Supaya pada 2015 nanti, tidak hanya kuantitas yang tambah banyak, tapi juga kualitasnya,’’ ujar perempuan kelahiran Sidoarjo belum lama ini.

Disampaikan Nanik, sebelumnya di Sidoarjo ada sebanyak 1.730 unit Posyandu pada akhir 2013 lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 374 unit telah terintegrasi dengan PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB) yang kemudian diberi nama Taman Posyandu.

Taman Posyandu menurutnya sangat tepat sebagai wadah yang ideal dalam mewujudkan generasi bangsa yang berdaya saing, sehat dan berkepribadian. Untuk itu keberadaan Taman Posyandu sangat dibutuhkan di masa sekarang dan maupun yang akan datang. n ali

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat melihat mobil ambulan yang diserahkan ke empat Puskesmas, Selasa (2/9).

Serahkan Ambulan, Bupati Minta Puskesmas Optimalkan Layanan l Sambungan hal 1

kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas terpenuhi semua.

“Tinggal alat-alat kedokteran gigi yang belum lengkap. Karena target saya, Puskesmas ini jadi frontliner layanan di BPJS sebelum dirujuk ke rumah sakit,” kata Bupati Anas di sela-sela penyerahan empat unit ambulan, Selasa (2/9).

Dengan sinergi ini, dia yakin bisa meminimalisir biaya pengobatan yang ditanggung pasien. Bila Puskesmas terdekat memberikan layanan optimal, kata Anas, pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit yang biasanya membutuhkan biaya besar dengan jarak tempuh jauh. Karena itu, pihaknya memprioritaskan penambahan fasilitas rawat inap di Puskesmas setelah renovasi RSUD Blambangan rampung. Saat ini baru 17 unit Puskesmas dilengkapi rawat inap dari 45 Puskesmas se-kabupaten.

Ia juga menjamin, tenaga kesehatan yang tersebar pada 45 Puskesmas cukup. Tapi, Anas mengakui masih kekuran-

gan banyak tenaga dokter umum dan spesialis di RSUD kabupaten itu. Ke depan, ia merancang lebih banyak menempatkan tenaga dokter dan bidan di Puskesmas ketimbang rumah sakit. “Saya lebih memilih dokter Puskesmasnya cukup. Kenapa? Karena dokter Puskesmas ini yang melayani rakyat langsung, tidak boleh kurang. Ini soal skala prioritas bupati saja,” ujarnya.

Khusus memenuhi kebutuhan dokter spesialis, Bupati Anas telah menjalin sinergi dengan Universitas Airlangga untuk menyediakan tenaga dokter spesialis. Misalnya dokter spesialis syaraf yang saat ini sedang menempuh studi di Unair Surabaya. Pemkab Banyuwangi juga menyediakan dua RSUD, Blambangan dan Genteng, untuk tempat praktik Program Pendidikan Dokter Spesialis. Semua kebutuhan ini masuk dalam investasi kesehatan yang terbagi atas BPJS dan belanja perlindungan sosial yang tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik bangunan.

“Totalnya hampir Rp 100 miliar

yang kami anggarkan dalam APBD,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Banyuwangi memberikan bantuan empat mobil ambulan ke Puskesmas Kedungrejo, Genteng Kulon, Singotrunan dan Kabat. Lewat bantuan ini, Anas mendorong Puskesmas mengutamakan layanan antar jemput pasien kelompok masyarakat miskin. Ke depan, ia menganjurkan kinerja Puskesmas termotivasi untuk meraih prestasi ketimbang hanya mengutamakan aspek ekonomi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Widji Lestariono menuturkan bantuan ambulan untuk meningkatkan jenis layanan, mendekatkan diri ke masyarakat, alat promosi kesehatan sekaligus inovasi mendukung capaian target Millenium Develpoment Goals.

“Kami akan terus tingkatkan kebutuhan layanan kesehatan di Puskesmas,” kata dia.

Beberapa tenaga kesehatan Puskesmas juga menyodorkan permintaan bantuan unit ambulan, seperti Puskesmas Kalibaru dan Tulungrejo. n mb5

Suasana DPRD Jatim Memanas l Sambungan hal 1

tersebut sangat terbatas.

“Untuk sementara parpol pemenang pemilu ngotot untuk meraih kursi pimpinan sebanyak-banyaknya sesuai dengan azas proporsional merata. Mengingat untuk mencari suara di masyarakat sangatlah berat. Maka tak heran mereka tetap meminta posisi sebanyakbanyaknya posisi pimpinan komisi khususnya dan alat kelengkapan dewan,’’tegasnya yang wanti-wanti namanya disebutkan, Senin (2/9).

Diklarifikasi terpisah, Ke­ tua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar mengaku hingga saat ini pihaknya belum membahas masalah pembagian pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Yang ada saat ini, pimpinan dewan lebih terkonsentrasi membahas Tatib DPRD Jatim. Karenanya sebelum dilakukan rapat paripurna pada Sabtu mendatang (6/9) tentang pengumuman ketua fraksi sekaligus pembentukan pansus tatib DPRD Jatim, akan digelar rapat kedua pimpinan dewan yang dihadiri oleh sejumlah ketua fraksi masing-masing. ‘’Untuk saat ini saya belum tahu siapa-siapa nama masing-masing ketua fraksi di dewan. Dan diharapkan pada Kamis besok (4/9) sudah ada nama dan kita akan melakukan rapat. Di sana kita akan membahas tentang Pansus

Tatib Dewan. Karenanya dalam pertemuan nanti saya minta tiap fraksi mengirimkan perwakilannya untuk duduk di pansus tersebut,’’tegas politisi asal PKB ini.

Selanjutnya untuk penentuan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan menunggu tatib dewan disahkan. Yang pasti pihaknya akan menggunakan azas proporsional. Artinya parpol yang memiliki suara banyak dalam Pileg 2014 memiliki peluang besar untuk mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. ‘’Tapi yang pasti semua dibahas secara musyawarah mufakat. Tentunya juga tak meninggalkan azas proporsio­ nal merata. Karenanya kepada parpol yang tidak memiliki suara yang signifikan janganlah terlalu ngotot. Semuanya dapat dibahas lewat komunikasi yang baik,’’tambah kakak dari Menakertrans Muhaimin Iskandar ini.

Hal senada juga dingkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Gerindra, Tjujuk Soenarjo. Menurutnya hingga detik ini belum ada pembicaraan antar partai terkait posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. ‘’Tapi selama permintaannya wajar pihaknya tidak mempermasalahkan. Tapi jika terkesan memonopoli, pihaknya akan membahas terlebih dahulu

karena itu akan merugikan partai yang perolehan suaranya tidak besar,’’tegasnya.

Ditambahkannya, jika partai pemenang ngotot, Koalisi Merah Putih tingkat nasional bisa diterapkan di Jatim. Jika partai Koalisi Merah Putih bersatu justru kian memberatkan partai pemenang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Demokrat, Achamd Iskandar menegaskan Demokrat akan menampung keinginan semua fraksi di DPRD Jatim, karena Partai Demokrat mengutamakan pemerataan, dengan begitu akan terjalin kebersamaan sehingga semua pihak bisa enjoy. ‘’Untuk itu Partai Demokrat tidak menginginkan terjadinya monopoli kekuasaan oleh partai pemenang. Karena itu akan berimbas buruk pada jalannya DPRD Jatim ke depan,’’lanjutnya Seperti diketahui, PKB sebagai partai pemenang menargetkan lima kursi pimpinan komisi, PDIP empat kursi, sedangkan Partai Gerindra, Demokrat dan Golkar belum menetapkan. Padahal kursi pimpinan komisi di DPRD Jatim hanya 15 kursi terdiri dari 5 kursi ketua komisi dan 10 wakil ketua. Jika partai pemenang memonopoli kekuasaan, maka dipastikan partai-partai kecil seperti PKS, PPP dan Nasdem-Hanura terancam gigit jari. n cty

Dua Jaksa Siap Sidangkan Kepala DKP Kabupaten Madiun l Sambungan hal 1

Zamroni kepada wartawan, Selasa (2/9).

Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Kepala DKP Kabupaten Madiun, Antonius Jaka Prianto (sebelumnya tertulis Antonius Jaka Priyanta) yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, ditahan Kejaksaan Negeri Madiun dalam kasus penipuan setelah pelimpahan tahap dua dari penyidik Polres Madiun Kota Kamis 28 Agustus 2014 lalu.

Untuk diketahui, perkara yang menjerat Antonius Jaka Prianto, bermula ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Pengairan pada 2011 lalu.

Bersama Anton Sudarmanta yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Madiun, mereka mengurus proyek infrastruktur Kabupaten Madiun dari pusat senilai Rp 25 miliar.

Untuk itu, kemudian 10 asosiasi kontraktor dikumpulkan guna dimintai fee sekitar Rp 1,6 miliar. Namun setelah uang dis-

erahkan, ternyata proyek yang dijanjikan tidak turun. Karena merasa dirugikan, beberapa orang kontraktor melapor ke polisi.

Sedangkan perkara Anton Sudarmanta, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena perkara kasasinya dengan Nomor 884 K/Pid/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 sudah turun.

Terpidana Anton Sudarmanta juga sudah dieksekusi Kejaksaan untuk menjalani hukuman selama 3,5 tahun, 12 Mei 2014 lalu. n dar

11 Rektor UINSA Minta Maaf, FPI Lapor Polda l Sambungan hal 1

runkan sehingga ospek hari pertama sudah tidak ada spanduk tersebut. Bahkan oleh mahasiswa lain, spanduk itu juga sudah dibakar. Namun peristiwa ini terulang kembali saat hari kedua. Pada hari itu, jelas A’la, spanduk kembali muncul dengan ungkapan yang sama dan membuat kontroversi di masyarakat luas setelah diunggah di beberapa situs jejaring sosial.

“Dengan munculnya tema yangg kontroversial itu, kami lagsung meminta Dekan FUF untuk menindaklanjutinya,” katanya.

Jajaran Dekanat lalu meminta klarifikasi kepada oknum mhsiswa yang terlibat dalam pembuatan spanduk tersebut. Mereka beralasan, maksud pembuatan spanduk itu untuk mengkritik kelompok yang menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama.

Meski demikian, ungkapan yang mereka gunakan adalah salah dan telah memantik keresahan para pemeluk agama.

A’la pun dalan keterangannya telah meminta Dekanat memprosesnya sesuai ketentuan dan aturan.

“Atas terjadinya peristiwa itu, kami atas nama pimpinan dan Civitas akademika UIN memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan seluruh umat beragama,”ujarnya.

Korps organisasi kepemudaan Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) menyarankan panitia ospek di lingkungan universitas Islam lebih cerdas memilih tema untuk didiskusikan bagi mahasiswa baru.

“Tema yang dibuat panitia Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel itu sangat sensitif dan tidak semua masyarakat bisa menerima secara langsung,”ujar salah satu Pengurus Besar PMII Athika Hidayatul Ummah .

Mantan Ketua Korps Perempuan PMII Jatim ini meminta agar kepanitiaan masa orientasi mahasiswa di UIN lain berpikir secara ilmiah saat mengangkat sebuah tema menjadi isu bersama.

Termasuk ke dalamnya tematema yang mengandung unsur intelektualitas. Bukan sekadar tema yang sarat sensasi seperti mengandung kata Tuhan Membusuk. “Mahasiswa baru juga diarahkan pada tujuan Tri Dharma perguruan tinggi,” harap Athika.

Penistaan Agama Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur (Jatim), Selasa (2/9) kemarin melaporkan pihak Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ke Polda Jatim.

Laporan tersebut terkait spanduk dan baliho bertuliskan ‘Tuhan Membusuk’dengan

sub tema ‘Rekonstruksi Fundamentalisme Menuju Islam Kosmopolitan’, yang dibentangkan oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya tersebut.

Pemasangan sejumlah spanduk bertuliskan ‘Tuhan Membusuk’ di kampus UINSA Surabaya merupakan penistaan agama. Dan hal itu jelas melanggar Pasal 156 KUHP dan atau 156 A tentang peno­ daan dan penistaan agama.

Sekretaris FPI Jatim Muhammad Khoirudin mengatakan pelaporan kepada Rektor, Dekan, dan Senat fakultas Ushuludin UIN ke Polda Jatim merupakan tindak lanjut dari protes yang dilontarkan oleh banyak ulama, tokoh agama, dan tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. “Atas spanduk yang mencemarkan dan menodai agama, banyak dari alim ulama dan tokoh agama menghubungi saya untuk segera menindak hal itu,” terangnya kepada wartawan, Selasa (2/9).

Dijelaskan Khoirudin para tokoh ulama menilai spanduk itu sebagai penghinaan dan melecehkan melecehkan Islam. Atas laporannya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim dengan nomor TBL/1001/ IX/2014/UM/SPKT, Sekretaris FPI Jatim ini meminta semua pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini harus mendapat hukuman berat. “Spanduk yang dipakai oleh mahasiswa ini lebih berbahaya dibandingkan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Karena, jelas tertuliskan ‘Tuhan telah Membusuk’,” ungkap Khoirudin.

Pihak yang dilaporkan FPI Jatim adalah seluruh civitas akademika UINSA, mulai dari Rektor hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap aksi tersebut.

Khairuddin mengaku belum memberikan teguran atau peringatan terhadap UINSA. Serta melakukan diskusi ataupun koordinasi dengan pihak UINSA. Karena menurutnya hal ini tidak harus didiskusikan kepada mereka. “Masalah ini tidak bisa didiskusikan, ini terlalu fatal. Karena UINSA sudah berkali kali mengadakan acara yang melecehkan agama,” imbuhnya.

Sementara Andry Ermawan selaku Kuasa Hukum yang menemani laporan tersebut menambahkan, tuduhan yang dilaporkan kepada kepolisian adalah pasal 156 KUHP tentang penistaan agama.

Selain itu pihaknya juga melaporkan kasus ini ke pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), untuk memeperdalam terkait adanya pelanggaran Undang Undang ITE. “Tulisan di spanduk itu melanggar pasal 156 KUHP,” tandasnya. n tam,bed

Maju Pilkada, Ketua MUI Jember Mau Mohon Ibu Dulu l Sambungan hal 1 katanya, Selasa (2/9).

“Saya dulu diminta para kiai untuk menjadi Ketua MUI Jember, juga harus minta doa dari ibu saya.

Saya tak bisa membayangkan seorang anak mengarungi dunia tanpa doa ibu,” kata Halim.

Halim mengaku terkejut, namanya diusung menjadi kandidat wakil bupati. “Sebelumnya memang pernah kawan-kawan di NU, seperti Gus Aab (Ketua NU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin) bilang: sudah, yang jadi wakil bupati Pak Halim saja. Tapi saya anggap waktu itu guyonan,” katanya.

Jufriyadi, anggota DPRD Jember periode 2009-2014 yang juga dekat dengan

Bupati Djalal, memuji duet Sugiarto-Ahmad Halim Subahar ini. “Ini adalah pasangan birokrasi ulama, profesional agamis. Pasangan ini kan langka. Pasangan ini saya kira lebih menarik dibandingkan pasangan lain yang diisukan. Mereka cukup ideal. Jika saya umpamakan, pasangan ini sangat mendekati sempurna,” kata Jufriyadi.

Menurut Jufriyadi, Sugiarto berpengalaman di birokrasi, santun, dan sangat profesional. Sementara Halim dikenal sebagai salah satu intelektual muslim di Jember. “Kita tahu beliau Ketua MUI. Dengan demikian tentu warna kebersihan hati akan mewarnai pasangan ini,” kata Jufriyadi. n efi

Tjutjuk Doakan Bisa Amanah, Aufa Berharap Ayah Bisa Jadi Motivator l Sambungan hal 1

jika anaknya mampu melalui persaingan yang ketat di Dapilnya sehingga lolos menjadi wakil rakyat. Meski diakui jika putera sulungnya sebelum terjun ke dunia politik lebih berkecimpung di bisnis menjadi seorang akuntan. Namun setelah diminta membantu Partai Gerindra melalui organisasi sayap Tunas Indonesia Raya (Tidar) akhirnya punya keberanian untuk terjun ke dunia politik praktis dan maju menjadi calon legislatif DPRD Jatim pada Pemilu 2014.

“Mudah-mudahan dia bisa amanah karena jabatan menjadi wakil rakyat itu memiliki tanggungjawab yang besar sehingga harus dijaga dengan baik,” harap bapak tiga anak ini kemarin.

Sementara, Nymas Nurul sang ibunda juga menyatakan senang sekaligus prihatin ketika menerima kenyataan bahwa putera sulungnya

terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, karena stigma di masyarakat menganggap wakil rakyat itu kurang baik sehingga kerap kali mendapat cemoohan ketika aspirasi mereka tidak diperjuangkan.

“Saya hanya mendoákan semoga Aufa bisa amanah dalam mengemban amanat rakyat,” terang perempuan bersahaja ini.

Mendapat doa seperti itu, Aufa Zhafiri (27) mengatakan terpilihnya dia menjadi anggota DPRD Jatim diharapkan bisa menjadi motivasi kepada generasi muda bahwa usia muda bukan menjadi ukuran seseorang bisa mengemban amanat rakyat dengan menjadi anggota DPRD Jatim. “Kematangan seseorang itu bukan hanya ditentukan usia, tapi bagaimana kita berkarya dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sehingga mereka mau memilih kita,” jelas pria

yang masih menempuh program Magister Ekonomi di Unair Surabaya ini.

Ia juga mengakui pada awalnya kurang tertarik untuk terjun di dunia politik. Sebab, pada dasarnya dia ingin mengembangkan kemampuannya sebagai seorang akuntan sesuai dengan jurusan sewaktu kuliah S1 di Unair Surabaya. Namun, belakangan minatnya pada politik timbul setelah dia melihat kiprah orangtuanya di dunia politik menjadi politisi senior Partai Gerindra dan wakil rakyat Jatim yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat.

“Kalau boleh memilih saya ingin masuk di komisi yang membidangi keuangan sebab kebetulan kuliah saya baik S1 maupun S2 juga di jurusan Manajemen, sehingga ilmu yang didapat dari bangku kuliah bisa lebih bermanfaat,” harap pria yang juga sering meng­ iringi Nowela juara Indonesia Idol 2014

bersama group band Aufa & Friend.

Disinggung terkait dengan kerasnya dunia politik, Aufa mengaku tidak takut.

Pasalnya, dia sudah memiliki modal yang cukup kuat untuk terjun ke dunia politik. Salah satunya adalah pengalamannya selama menjadi wirausahawan.

Aufa menganggap, antara dunia politik dengan dunia bisnis tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. “Bahkan, kalau saya melihat lebih banyak kesamaannya, tepatnya tentang bagaimana kita memperhatikan orang, mendengarkan orang, dan sebagainya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, bimbingan dari sang bapak menurutnya juga sangat berarti untuk kematangan berpolitiknya. “Bagaimanapun juga, nanti masukan dari bapak pasti akan sangat membantu karena sebagai anak muda tentu butuh bimbingan dari senior,” pungkas pria yang memiliki hobi membaca, travelling dan ngeband ini.*

UTAMA

12

KSAL Laksamana TNI Marsetio bersama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat turun dari heli di lapangan Wijaya Kota Pasuruan, (atas). KSAL Laksamana TNI Marsetio bersama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (2/9) sore. (kiri).

Rabu Kliwon, 3 SEPTEMBER 2014

KSAL Bakal Resmikan Lapangan Terbang Grati Pasuruan, Bhirawa Tidak lama lagi Kabuten Pasuruan akan memiliki lapangan terbang (Lapter), jika tidak ada kendala Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio akan meresmikan Lapter Grati. Diharapkan, Lapter ini akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.

“Kami berkunjung ke Pasuruan ingin bersilaturrahmi. Karena minggu depan saya akan meresmikan Lapangan Terbang di Grati.

Peresmian Lapter ini juga akan membawa dampak positif yakni perekonomian masyarakat sekitar akan terangkat,” ujar

KSAL Laksamana TNI Marsetio saat bersilaturrahmi dengan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan sejumlah ulama di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (2/9).

KSAL beserta stafnya tiba di Grati Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 12.00 WIB. Rombongan menumpang 3 heli yakni 2 Hellybellt HO 417 dan 1 Dolphin HR3602. Menurutnya, tanah TNI AL yang ada di wilayah Grati Kabupaten Pasuruan mempunyai luas 3.600 hektar dan sudah bersertifikat. Luasan lahan tersebut sudah mencakup Pusat Latihan Tempur (Puslatpur), tempat latihan pendaratan dan penerjunan, pendidikan basic latihan

militer marinir, juga termasuk lahan untuk pembangunan lapangan terbang.

“Kalau latihan di Juanda Surabaya sudah terlalu penuh dan akan mengganggu penerbangan yang ada di sana. Makanya kami mencari altrenatif agar para pilot baru bisa latihan di lapangan Terbang Grati,” kata Marsetio. Setiap tahunnya, lanjut Marsetio, TNI AL telah mendidik 20-30 orang pilot baru.

Pendidikan pilot itu nantinya berkaitan dengan pengadaan alutsista TNI AL, seperti heli anti kapal selam, pesawat patroli marintim serta pesawat angkut yang membutuhkan banyak pilot. Q hil

Hilmi Husain/Bhirawa

LINTAS PERISTIWA

45 Anggota DPRD Pamekasan Ikuti Pelatihan di Badiklat Jatim Pamekasan, Bhirawa Badan Diklat Provinsi Jawa Timur akan memberikan pelatihan kepada 45 anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019 guna meningkatkan wawasan keilmuan mereka dalam menjalankan tugasnya di legislatif. “Pelatihan peningkatan kapasitas keilmuan dan wawasan bagi anggota DPRD Pamekasan terpilih ini akan digelar selama empat hari, yakni mulai 3 hingga 6 September 2014,” kata Ketua Sementara DPRD Pamekasan Halili, Selasa (2/9).

Halili menjelaskan, ada sebanyak 11 materi yang akan disampaikan dalam diklat kepada para anggota DPRD itu.

Masing-masing tentang Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. “Tiga submateri bahasan ini dalam satu paket, dalam artian menjadi satu materi,” katanya.

Selanjutnya materi kedua tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan, lalu sistem pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan daerah, keempat tentang wewenang, tugas fungsi dan tata tertib DPRD, sedangkan materi keenam tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Q din.ant

Harga Tiket KA di Jember Batal Naik Jember, Bhirawa Harga tiket kereta api kelas ekonomi di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional IX Jember, Jawa Timur, batal naik per 1 September 2014 karena pemerintah pusat masih mengalokasikan subsidi untuk public service obligation.

“Subsidi tetap diberikan dan batal dicabut karena Kementerian Perhubungan akan memberikan subsidi sebesar Rp1,2 triliun untuk kereta api hingga akhir 2014,” kata Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) IX Jember Sugeng Turnianto, Selasa (2/9). Sebelumnya pihak Daop IX Jember sempat menyampaikan bahwa harga tiket kereta ekonomi jarak menengah dan jauh akan mengalami penyesuaian tarif pada 1 September 2014 seiring dengan pemangkasan anggaran Kemenhub dalam APBN Perubahan 2014.

Pemangkasan tersebut tentu berdampak pada besaran PSO untuk KA dan tarif kereta api kelas ekonomi akan naik, namun hal itu batal dilakukan karena pemerintah tetap mengalokasikan anggaran PSO senilai Rp1,2 triliun untuk KA. Tiket KA Logawa jurusan Jember-Purwokerto yang rencananya naik menjadi Rp110 ribu, batal naik dan tetap dengan harga Rp50 ribu per orang, sedangkan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta tetap sebesar Rp50 ribu. Q efi.ant

Usai Periksa Sekda Kota Batu

Kasus PT BWR Bakal Disidangkan Batu, Bhirawa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota mengajukan 22 pertanyaankepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Widodo. Pihak Kejari berencana akan kembali memeriksa bagian keuangan, setelah itu kasus ini bakal disidangkan.

Usai diperiksa, Widodo mengatakan pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya adalah berkaitan dengan alur pencairan dana investasi kepada BWR di tahun 2010. Saat itu, katanya, Pemkot Batu hanya mencairkan dana investasi melalui Bagian Keuangan Pemkot Batu.

“Pencairan dana memang menjadi kuasa bagian keuangan. Secara prosedural, pencairan tersebut tidak menyalahi aturan. Tetapi saya tidak tahu apakah ada pelanggaran aturan pasca pencairan dana itu. Karena setelah dilakukan pencairan dana saya tidak pernah diberi laporan

lagi,”ujar Widodo, ditemui usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari, Selasa (2/9).

Ia juga memastikan bahwa di tahun 2012 pihaknya juga pernah mendapatkan laporan terkait operasional PT BWR. Saat itu, pihaknya hanya melakukan hearing bersama DPRD dan PT BWR sendiri.

“Tidak ada laporan dalam hearing bersama dewan di 2012 tersebut. Karena laporan PT BWR hanya diberikan pada rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Sahamred),”tambah Widodo.

Diketahui pemegang saham dalam PT BWR sebagai sebuah BUMD adalah Wali

Kota Batu. Dengan tersandungnya PT BWR dengan masalah hukum, Widodo belum mengetahui kebijakan apa yang akan diambil pemkot terhadap PT BWR. Ia memastikan bahwa yang berhak atau memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan adalah wali kota.

“Hanya saja jika keberadaan PT BWR akan diteruskan, harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu terhadap manajemen yang ada saat ini.

Dan jika tidak dilanjutkan, harus ada pencabutan Perda, karena PT BWR ini dibentuk pemkot dengan menggunakan Perda,”jelas Widodo.

Sementara, Kasie Pidsus Kejari Kota Batu, Jendra Firdaus mengatakan, hasil pemeriksaan Sekda semkain memperjelas alur dari pencairan dana APBD untuk PT BWR. Penyidik saat ini bisa memastikan bahwa dana yang

digunakan direksi PT BWR untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga adalah berasal dari uang APBD. Jendra optimis bahwa kasus dugaan korupsi di PT BWR bisa segera didakwakan atau

anas bahtiar/Bhirawa

Sekda Kota Batu, Widodo, saat keluar dari Kantor Kejari usai menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Pidsus.

BKOW Jatim Sosialisasikan Pentingnya BPJS Pemprov, Bhirawa Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf berharap Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) mampu menjawab isu aktual terkait pemberian layanan kesejahteraan sosial. Khususnya dalam pemberian pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang selama ini dinilai kurang maksimal.

“BPJS adalah badan hukum publik yang menangani jaminan social yang memberikan jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang- undang Nomor 24 tahun 2011,” kata Fatma, saat membuka Sosialisai BPJS di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Selasa (2/9).

Sebelum Januari 2014, kata Fatma, pemberian layanan kesejahteraan sosial jaminan kesehatan di bawah kendali PT Asuransi Kesehatan (Askes).

Selama layanan kesehatan ditangani PT Askes, banyak aduan dari anggota Askes tentang ketidakpuasan anggota dalam pemberian layanan PT Askes.

“Untuk itu, setelah keluar UU 24 tahun 2011 banyak harapan masyarakat terkait layanan jaminan sosial kesehatan pada BPJS supaya bisa jauh lebih baik dari yang sebelumnya,” kata istri Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf ini.

Dikatakan, jika dulu yang menjadi anggota Askes adalah khusus mereka yang menjadi pegawai pemerintah, TNI/POL-

disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Surabaya. Namun ia belum bisa memastikan apakah pihaknya akan memanggil dan memeriksa Wali Kota Batu. Q nas

RI saja, kini semua lapisan masyarakat bisa menjadi anggota BPJS yang penting setiap bulan tidak lupa membayar iurannya. Sedang iuran setiap anggota tidak sama, tergantung peserta itu sendiri, mereka ikut BPJS klas I, II atau III. Kalau klas III, iuran per bulannya sebesar Rp25.500, Klas II Rp49.500 dan Klas I iurannya sebesar Rp59.500. Q iib

trie diana/bhirawa

Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf saat membuka Sosialisai BPJS di Ruang Bhinaloka Adhikara.

Pemkab Blitar Berikan Asuransi Kepada Perangkat Desa Kabupaten Blitar, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menjamin akan memberikan asuransi kepada semua perangkat Desa. Upaya ini diharapkan bisa mendongkrak kinerja perangkat desa untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, jaminan kesehatan bagi perangkat desa akan diberikan dan dijamin segera terealisasi karena sudah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Secara aturan untuk jaminan katau asuransi kesehatan menjadi bagian jabatannya sebagai perangkat desa yang juga telah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa,” kata Suhendro Winarso, Selasa (2/9). Sebelumnya Pemprov Jatim telah merencanakan program untuk memberikan fasilitas asuransi bagi semua perangkat desa di Jatim, namun karena sesuai ketentuan Permendari tentang pengelolaan keuangan daerah melarang pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. “Sehingga program tersebut sampai saat ini juga belum terealisasi di Jatim,” ujarnya.

Namun menurutnya sebenarnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut mengamanatkan tentang jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa, dengan kata lain Pemerintah akan menfasilitasi perangkat dengan program asuransi. “Hanya saja berapa besarannya belum dapat dipastikan, karena secara teknis masih harus menunggu petunjuk dari Pusat,” jelasnya. Tambah Suhendro Winarso, jika memang ada asuransi untuk perangkat desa maka untuk nilai premi yang harus dibayarkan nantinya harus jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun akan mempertimbangkan pula kemampuan keuangan desa. Q htn

Belum Melunasi Perjalanan Haji

Puluhan Jamaah Gagal Berangkat Jumlah jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan dipastikan akan berkurang, karena sebanyak 88 calon haji dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tahun ini karena tidak melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tepat waktu. Kemudian beberapa diantaranya meningga dunia.

Hilmi Husain/Bhirawa

KH Nurul Huda, Ketua MUI Kabupaten Pasuruan memberikan pelatihan manasik haji di GOR Raci Kabupaten Pasuruan, Selasa (2/9).

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan Barnoto mengatakan batas ongkos naik haji yang telah ditetapkan pemerintah hingga 12 Juni lalu. Namun, hingga penetapan itu ternyata 88 calon jamaah haji tak melunasi biaya ibadah haji dan ada tiga yang

meninggal dunia.

“Ada 88 orang batal berangkat haji karena belum melunasi BPIH hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Kemenag.

Sehingga keberangkatan mereka akan ditunda tahun depan,” ujar Barnoto, Selasa (2/9).

Menurut Barnoto, batalnya

calon jamaah haji otomatis berpengaruh pada jamaah yang seharusnya berangkat. Tahun ini, sebanyak 962 jamaah yang akan berangkat haji. Jumlah itu terdiri dari 953 jamaah yang telah melakukan pelunasan serta 9 jamaah yang mendapat tambahan kuota dari kementerian agama pusat.

“Tahun ini yang berangkat haji sebanyak 962 jamaah. Persiapan kami kepada calon jamaah haji sudah matang. Selain pelatihan manasik haji, juga pemeriksaan kesehatan. Saat ini fokus penpasporan yang mencapai 95

persen,” ujar Barnoto.

Lebih lanjut, Barnoto mengatakan, bahwa selain dikarenakan tidak melunasi pembayaran BPIH, faktor lain yang menyebabkan CJH di wilayahnya itu gagal berangkat haji pada tahun ini ialah faktor finansial dan juga faktor terlebih dulu meninggal dunia secara mendadak. “Untuk saat ini CJH yang gagal berangkat haji karena sudah meninggal dunia ada 3 orang, yaitu 1 orang dari Kecamatan Nguling dan 2 orang lagi dari Kecamatan Winongan,” terangnya. Q hil