Harian Bhirawa Edisi 4 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Ganjalannya kepada desa-desa itu untuk mau menyosialisasikan kepada warganya mengambil SPPT di Balai Desa,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Kepala DPPKA (Dinas Pengelolaaan Pendapatan dan Kekayaan Aset) Sidoarjo Djoko Sartono SH

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Wage, 4 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

4

FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Menghadiri Acara YKI di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Menghadiri Rakor Indonesia Darurat Narkoba di Hotel Bidakara Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.30

Rapat Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2015 di Ruang Rapat Bappeda Jatim

Setujui Kernet Jadi Tenaga Kontrak, Bus Damri Beroperasi Kembali Surabaya, Bhirawa Setelah menggelar demo dan mogok kerja, masalah antara sopir dan kernet bus Damri dengan manajemen mulai ada titik temu. Manajemen mengabulkan sejumlah tuntutan awak bus, dan konsekuensinya pelayanan bus Damri mulai normal kembali kembali, Selasa (3/2).

General Manager Perum Damri Cabang Surabaya Purwanto menjelaskan kedua belah pihak sepakat menghapus fee 20% dari penghasilan bus per trayek per hari, dengan syarat kernet dijadikan tenaga kontrak. Selama ini kernet digaji oleh sopir, diambilkan dari perolehan fee 20% tersebut.

“Selama ini kernet bus dipekerjakan oleh pihak sopir sendiri, mereka biasanya membawa saudaranya atau temannya untuk membantu. Padahal keberadaan kernet ini sudah menyalahi aturan yang telah dibuat sebelumnya, sebab keberadaan

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

General Manager Perum Damri Cabang Surabaya Purwanto bersama sopir dan kernet berdialog untuk mencari kesepakatan bersama, Selasa (3/2).

Jadi Langganan Banjir, Pemuda Ledok Kulon Bentuk Tim Tanggap Bencana Bojonegoro, Bhirawa Kerap terjadi banjir Bengawan Solo di Bojonegoro dan sering menenggelamkan s bantaran Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo ( DAS ) dan sekitarnya, membuat sekelompok pemuda Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota Bojonegoro terpanggil untuk membentuk tim Masyarakat Tanggap Bencana dan Peduli pada Sesama (Marcapada).

“Banjir besar pada 2007 saat itu hampir 80 persen wilayah Bojonegoro tenggelam, saat kejadian itu banyak korban banjir dari kelurahan Ledok Kulon dan warga Desa Trucuk. Dari kasus ini kami berpikir perlu dibentuk tim tanggap bencana karena daerah kami menjadi langganan banjir,” ungkap salah seorang yang turut memprakarsai pendirian kelompok tersebut, Rahmad Muhajirin, Selasa (3/2).

Cemaskan Hasil, Surabaya Tolak UN CBT Wali Kota Risma Masuk Peringkat Ketiga Wali Kota Terbaik Dunia Pemkot, Bhirawa Pengumuman wali kota terbaik dunia 2014 membawa kebanggaan tersendiri bagi publik Kota Pahlawan. Ini karena Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menduduki peringkat ketiga atau second runnerup dalam daftar sepuluh teratas Wali Kota Paling Berprestasi versi World Mayor Prize (WMP).

Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Ifron Hady Susanto menyambut baik prestasi yang diraih Wali Kota Tri Rismaharini.

Menurut Ifron, kabar baik ini akan semakin meningkatkan reputasi Kota Surabaya di kancal global. Apalagi, reputasi menjadi hal yang teramat penting bagi suatu kota dalam era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku 2015 ini. ‘’Momen ini bisa juga memacu rasa percaya diri warga Surabaya bahwa kita sejatinya juga bisa bersaing dengan kotakota lain di dunia,’’ kata Ifron, Selasa (3/2).

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Humas M Fikser. Menurutnya tidak hanya di Surabaya tapi juga seluruh Indonesia, merasa turut menikmati capaian prestasi ini. ‘’Penghargaan yang diberikan harus memunculkan rasa kebanggaan bahwa ini kemenangan bersama. Ini prestasi yang juga harus bisa dimiliki atau dinikmati oleh seluruh masyarakat,’’ ujarnya.

Ajang penghargaan yang digelar dua tahun sekali ini diselenggarakan oleh City Mayor yang merupakan yayasan non komersial bertaraf dunia.

Adapun fokus yayasan yang didirikan pada 2003 tersebut yakni mendukung, mendorong, serta memfasilitasi pemerintah daerah di seluruh dunia dalam penerapan sistem pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dilansir website www.worldmayor.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menyatakan sebenarnya secara perangkat atau sarana, semua sekolah di Surabaya siap mengikuti UN online.

Pasalnya, hampir semua sekolah di Surabaya sudah memiliki fasilitas CBT. Akan tetapi, penolakan UN online justru datang dari kepala sekolah, guru, wali murid dan masyarakat. “Salah satu alasannya mereka (kepala sekolah, guru, wali murid dan masyarakat) adalah ketidakadilan, kesiapan sekolah dan siswa,” ungkap Ikh-

 ke halaman 11

Sri Andayani

Sentil..  Anggota Kodim perangi nyamuk  Bagus gitu daripada perang dengan anggota Polres  Aset pemkab Rp 92 miliar rusak dan tidak jelas  Bicara aset selalu tak transparan dan banyak berpindah tangan  Kualitas wifi gratis Dishubkominfo dikeluhkan  Layanan gratis identik dengan kualitas buruk

 ke halaman 11

Mantan Kepala Bappeda Jatim Masuk Tiga Besar Cabup Sumenep

Tri Rismaharini

Dua Kepala UPTD Dindik Jadi Tersangka

Siapkan Laboratorium Virologi

 ke halaman 11

san, Selasa (3/2).

Dianggap tidak adil karena memang tidak semua sekolah di Surabaya ditunjuk ikut UN online. Untuk SMP hanya ada tiga sekolah yang menjadi pilot project UN online. Yakni, SMPN 1, SMPN 6 dan SMPN 26. Akibatnya, muncul kecemburuan dari SMP-SMP lainnya di Surabaya. Tak hanya itu, Dindik juga takut jika UN online untuk SMP ini akan berpengaruh kepada hasil ujiannya. Sebab, selama ini siswa SMP belum terbiasa

Hasil Survei Elektabilitas

 ke halaman 11

FAKULTAS Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dalam waktu dekat memiliki laboratorium virologi yang dijadikan media bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang virus.

“Di Indonesia banyak sekali jenis virus, namun belum banyak pusat kajian dan penelitian yang mendalami virologi. Nah, harapan kami laboratorium ini segera terwujud,” kata Dekan FK UB Malang Sri Andayani di Malang, Selasa (3/2).

Proses untuk mewujudkan laboratorium virologi tersebut, katanya, sudah dimulai dan akan dilakukan secara bertahap.

Dindik Surabaya, Bhirawa Pemerintah daerah benar-benar khawatir atas penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dengan metode Computer Based Test (CBT).

Kekhawatiran ini muncul lantaran kesiapan mental siswa sehingga pemerintah pun menolak UN CBT. Tak terkecuali Kota Surabaya yang sudah terbiasa menggelar ujian berbasis komputer.

achmad suprayogi/bhirawa

Tersangka YD sembunyi di belakang penasihat hukumnya usai diperiksaan kejaksaan, Selasa (3/2).

Sidoarjo, Bhirawa Setelah berhasil menetapkan 6 tersangka dugaan kasus korupsi pengajuan dana ke Bank Delta Arta senilai Rp 12 miliar yang diduga menggunakan SK fiktif di wilayah UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo kembali menetapkan dua tersangka lagi, yakni mantan Kepala UPTD Tanggulangin Abd Kholik dan Kepala UPTD Tanggulangin yang masih aktif, Yuli.

Penetapan tersebut ditegaskan oleh Kepala Kejari Sidoarjo Undang Mugopal SH dengan didampingi Kasi Pidsus (Pidana Khusus) Nusrim SH serta Kasi Intel Hartono SH di ruang pertemuan Kejari Sidoarjo, Selasa (3/2).

Menurut Kajari Undang Mugopal, tersangka Abd Kholid adalah Kepala UPTD Dinas

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Meski waktu pelaksanaan Pilkada masih belum jelas hingga sekarang, para bakal calon yang ingin running di Pilkada mulai mempersiapkan diri.

Salah satunya mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr H Zainal Abidin yang rencananya bakal maju dalam pemilihan Bupati Sumenep.

Sejak purna tugas sebagai PNS Pemprov Jatim akhir 2014 lalu, banyak tokoh yang

Dr H Zainal Abidin

mendorong Zainal agar maju menjadi calon orang nomor satu di Sumenep. Awalnya, Zainal mengaku ogah-ogahan karena

 ke halaman 11

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Diduga Terlibat Penembakan Aktivis Polda Jatim, Bhirawa Tim Cobra Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengamankan dua pelaku dugaan pencabulan anak di bawah umum.

Keduanya adalah AA alias Kasmo Ketua Komisi A DPRD Bangkalan dan R. Selain kasus pencabulan, AA juga diduga terlibat dalam kasus penembakan aktivis anti korupsi Mathur Husairi (47).

Penangkapan terhadap AA dilakukan dibawah pimpinan Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hanny Hidayat. Tim yang bergerak pada Senin (2/2) malam, sekitar pukul 22.00 berhasil mengamankan dua pelaku pencabulan di salah satu hotel di Surabaya. Setelah diperiksa, tersangka AA terlibat dua kasus, yakni kasus pencabulan di bawah umur

 ke halaman 11

Teror Penyakit DBD di Kota Batu

Mulai Serang PNS, Ketua DPRD Ikut Jadi Korban Ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Batu tak mengenal golongan maupun status korbannya. Dalam satu bulan lalu (Januari, red), sedikitnya 20 penderita DBD dibawa dan dirawat ke Rumah Sakit Baptis.

Anas, Kota Batu Di awal bulan ini, penyakit mematikan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegepty ini mulai menyerang para PNS Pemkot Batu, bahkan Ketua DPRD Kota Batu ikut menjadi korban.

Saat ini, ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo tengah berbaring dan dirawat di Rumah Sakit Baptis di daerah setempat. Oleh petugas medis, Cahyo didiagnosa terserang DBD dan typhus. Di lingkungan Pemkot Batu, seorang PNS bernama Nanang dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) juga terkena DBD. “Pak Cahyo mengaku tubuhnya mulai panas dan kemudian dibawa ke ru-

mah sakit pada hari Jumat (30/1) lalu.

Dari gejala yang ada, didiagnosa Pak Cahyo diduga terkena penyakit demam berdarah dan typhus. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ternyata keduanya positif,”ujar dokter spesialis penyakit dalam di RS Baptis dr Aris Munandar Sp PD, Selasa (3/1).

Dalam cacatan RS Baptis, selama Januari lalu ada sekitar 20 pasien DBD yang dirawat di sana. Dan dalam bulan ini sudah lebih dari 10 penderita DBD yang menjalani perawatan medis. Dari pasien terse-

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo mendapatkan kunjungan dari para pejabat saat dirawat di RS Baptis akibat menderita penyakit demam berdarah, Selasa (3/2).

SURABAYA

2

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PPP Jatim Siapkan Usung Calon di Tujuh Daerah Musyaffa’ Noer Siap Maju Lagi di Gresik PPP Jatim, Bhirawa DPW PPP Jatim telah menyiapkan sejumlah kader terbaik untuk diusung maju menjadi calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jatim yang dijadwal pada pertengahan Desember 2015. Bahkan partai berlambang Ka’bah itu optimis bisa mengusung calon minimal di 7 kabupaten yang ada di Jatim.

Ketua DPW PPP Jatim, H Musyaffa’ Noer mengatakan bahwa pihaknya telah mengintruksikan kepada sejumlah DPD PPP Kabupaten/Kota di Jatim supaya melakukan penjaringan calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada serentak yang berlangsung Desember mendatang.

“Beberapa DPD PPP kabupaten/kota di Jatim sudah mulai melakukan penjaringan calon kepala daerah. Bahkan juga ada yang sudah menjalin koalisi dengan partai lain supaya bisa mengusung calon kepala daerah,” terang Musyaffa’ Noer saat dikonfirmasi Selasa (3/2).

Menurut pria yang juga menjabat ketua F-PPP DPRD Jatim, dari 16 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak, PPP optimis bisa mengusung

calon di 7 daerah. Diantaranya, di Kabupaten Situbondo (9 kursi), Kabupaten Sumenep (7 kursi), Kabupaten Gresik (7 kursi), Kabupaten Mojokerto (5 kursi), Kabuaten Lamongan (4 kursi), Kabupaten Banyuwangi (4 kursi) dan di Kabupaten Malang (3 kursi).

“Karena tak mungkin bisa mengusung sendiri, maka PPP akan berkoalisi dengan partai lain sesuai kearifan lokal di masingmasing daerah,” jelas Musyaffa’ Disinggung soal nama calon kepala daerah yang akan diusung, Musyaffa’ mengaku belum semuanya muncul. Hanya saja PPP akan mengutamakan kader sendiri, khususnya bagi DPD PPP kabupaten/kota yang memiliki kursi di DPRD lebih dari 6 kursi.

“Baru nama saya yang digadanggadang maju kembali di Gresik dan

KH Fauzan maju di Banyuwangi,” tambah mantan Cawabub Gresik yang berpasangan dengan Husnul Huluq (Cabub) pada Pilkada Gresik 2010 silam.

Di Gresik, lanjut Musyaffa’ pihaknya sudah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra maupun PKB untuk penjajakan koalisi. Sedangkan di Situbondo, PPP berencana menjalin koalisi dengan PKB dan partai lain yang berbasis religi. “Tapi untuk di Banyuwangi, PPP akan berupaya menjalin koalisi dengan partai nasionalis,” pungkasnya.

Sosialisasi UU Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengumpulkan 12 petinggi partai politik (parpol) untuk mensosialisasikan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Selasa (3/2). Sosialisasi Perppu yang sudah disahkan No 1 tahun 2014 menjadi Undangundang No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sosialisasi ini, menurut komisioner KPu Surabaya, , Miftakul Gufron , adalah upaya agar ada persamaan pemahaman antar partai politik terutama terkait syarat dan proses penca-

lonan. Menurut Gufron, hal ini penting mengingat saat ini sudah ada beberapa tokoh yang mendeklarasikan untuk maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2015.

“Dengan adanya sosialisasi terkait Perppu yang sudah disahkan dengan isinya adalah bahwa pemilihan secara langsung Bupati, Wali Kota serta Gubernur yang mengalami perubahan.

Diantaranya perubahan bakal calon, tahapan uji public dan pendanaan kampanye dari APBD,” terang Komisioner KPU Kota Surabaya, Miftakul Gufron ketika ditemui Bhirawa di Kantor KPU Kota Surabaya, Selasa (3/2).

Selain mengumpulkan keduabelas petinggi parpol, Miftakul Gufron menambahkan, juga mengundang beberapa jajaran Pemkot Surabaya yaitu Dispendukcapil dan Bakesbang Linmas.

Terkait Daftar Pemilihan Tetap (DPT), kata Gufron, pihak Dispendukcapil sudah memastikan akan menyetor jumlah DPT yang saat ini sekitar 2,2 juta DPT di Kota Surabaya. “ Nanti kita masukkan hasil perbaikan pemilihan potensial, seperti nanti pemilih pemula ini yang mengalami perubahan,” tambah Gufron.

Terkait UU yang sudah disahkan, Gufron mengatakan, saat ini masih dalam tahap revisi kemudian menunggu revisi dari DPR RI yang masih diproses Komisi II. “ Nah kalau sudah selesai baru membahas tahapan-tahapannya. Insyaallah clearnya tanggal 18 Februari besok,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin juga mengatakan, KPU sampai saat ini masih belum melakukan tindakan teknis apa pun. Hal ini disebabkan pihaknya masih menunggu pengesahan dan revisi UU Pilkada yang kini tengah digodok oleh DPR RI. “Selama revisi itu belum keluar, KPU tingkat mana pun masih belum bisa melakukan langkah apa pun. Jadi, kami sifatnya masif pasif menunggu,” tuturnya kepada Bhirawa.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa revisi tersebut ditargetkan akan rampung sebelum Februari. Revisi inilah yang akan mementukan teknis detail dari pilkada di tiap-tiap daerah.”Satu di antaranya apakah pilwalinya dilakukan pada 2015 atau 2016,” imbuhnya.

Meski masih simpang-siur,

KPU sempat melansir timeline bahwa Pilwali Surabaya akan dilakukan pada 16 Desember.

Dengan garis waktu itu, seharusnya pada awal Februari, KPU melakukan rangkaian sosialisasi tentang teknisnya.

Sebab, dalam jadwalnya, pendaftaran bakal calon wali kota dilakukan pada 25 Februari hingga 3 Maret 2015. “ Ya, kami doakan agar revisinya segera selesai.

Sehingga, kami bisa mulai bergerak,” tambah Robiyan.

Menurut Robiyan, meski beberapa orang mendeklarasikan diri untuk maju dalam pilwali, KPU masih belum bisa bertindak apa-apa. KPU baru bisa membuka pendaftaran setelah revisi itu terbit.

“Pointnya sosialisasi kali ini yaitu bisa dipahami seluruh stakeholder. Yang paling utama juga bahwa penghematan anggaran, penghematan itu disebutkan dalam UU No 1 tahun 2015, KPU diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan kampanye pakai dana APBD. Secara global hibahnya 71 Miliar dari APBD untuk dua putaran, dan ini sudah distujui oleh Pemkot dan DPRD Kota Surabaya dan sudah Q cty.geh digedok,” imbuhnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Utamakan Anggota KMP DPRD Jatim, Bhirawa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur memprioritaskan kader dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk dicalonkan pada 16 pemilihan kepala daerah pada akhir 2015.

“Sesuai arahan dari DPP, koalisi antarpartai politik di pusat juga di bawah.

Ini bukti PKS konsisten di KMP,” ujar Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto di Surabaya, Selasa.

Sebagai bukti keseriusan berikutnya, PKS Jatim akan membawa nama-nama kandidat dari hasil penjaringan internal ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KMP di Jakarta pada 18 Februari mendatang.

Pihaknya mengaku sudah memulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yang melibatkan ketua-ketua PKS di daerah hingga ke ranting untuk menggelar penjaringan dari tokoh eksternal maupun internal partai.

“Sejak Senin (2/2) tim sudah bekerja dan diberi batas waktu hingga 17 Februari untuk menentukan nama-nama kandidat. Keesokan harinya, hasil akan dipaparkan di Rakernas,” kata politisi yang juga legislator DPRD Jatim tersebut.

Ia memisalkan, salah seorang kandidat yang hampir pasti diusung KMP adalah calon Bupati Situbondo, yakni Ketua DPD II Partai Golkar daerah setempat.

KMP, kata dia, dalam pilkada di Jatim tahun ini menargetkan kemenangan sebanyak-banyaknya di 16 daerah, khususnya kawasan berbasis partai politik asal koalisi.

Sementara itu, mekanisme penjaringan kandidat di PKS dimulai dari beberapa tahapan, pertama penjaringan survei internal, baik kandidat dari dalam dan di luar partai.

Setelah terjating, tim diberi tugas melaporkannya kemudian digelar tes uji kelayakan untuk mengukur kualitas calon kepala daerah yang diusungnya.

“Setelah ada hasilnya, nama kandidat kami laporkan ke DPP untuk selanjutnya diberi rekomendasi. Tapi dalam hal ini DPW yang memutuskan, pusat sifatnya Q ant mengetahui saja,” ucapnya.Q

Tindak Tegas Bangunan yang berdiri di saluran air di Kalijudan Madya II RW VIII Kelurahan Kalijudan Kecamatan Muyorejo Surabaya akhirnya ditindak tegas Pemkot Surabaya dengan memberi tanda silang yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta oleh Satpol PP Kota Surabaya, Selasa (3/2).

trie diana/bhirawa

Paripurna Reposisi FPDIP Surabaya Nyaris Langgar Tatib SK Disalahartikan Anak Buah, Kabalitbang Turun Menyelesaikan DPRD Surabaya, Bhirawa Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda reposisi atau pergantian susunan alat kelengkapan dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) nyaris melanggar tata tertib DPRD, khususnya penetapan Wakil Ketua Komisi A Adi Sutawijono.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya Armuji di Gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, Selasa, sempat mendapat protes dari Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Reni Astuti.

“Interupsi pimpinan. Sesuai dengan tata tertib DPRD, seharusnya unsur pimpinan (Wakil Ketua Komisi A) dipilih oleh

anggota. Bukan langsung ditetapkan dalam rapat paripurna,” kata Reni.

Menurut dia, pihaknya mengusulkan agar paripurna diskors beberapa menit agar anggota Komisi A melakukan pemilihan.

Hal ini dilakukan agar posisi Adi Sutarwijono saat menjabat Wakil Ketua Komisi A tidak ada persoalan di kemudian hari.

“Kami juga beri masukan ke Sekretariat DPRD Surabaya agar memperbanyak tata tertib dewan dan dibagikan ke anggota dewan.

Ini agar semua anggota dewan memahami tatib,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Junaedi. Ia mendukung usulan dari Reni Astuti agar rapat

paripurna diskors beberapa menit. “Saya sepakat dengan Bu Reni,” katanya.

Interupsi juga dilayangkan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mazlan Manzyur. Ia mengatakan sebaiknya rapat tetap dilanjutkan karena agenda pergantian alat kelengkapan dewan sudah dibahas di rapat badan musyawarah.

Mendapati hal itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji menilai argumentasi yang dilontarkan Reni, Junaedi, maupun Mazlan semua benar. “Saya apresiasi pendapat Bu Reni dan Pak Juanedi. Maka saya beri kesempatan untuk diskors selama lima menit untuk melakukan pemilihan keQ gat tua komisi,” katanya.Q

Perluasan Bandara Juanda Dimulai Tahun Ini Pemprov, Bhirawa Rencana perluasan Bandara Internasional Juanda yang dirancang Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo dipastikan akan segera terwujud.

Tahun ini, bandara yang

terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo itu akan dikembangkan dengan membangun 2 landasan pacu (run way), selanjutnya pembangunan yang diharapkan dapat selesai Tahun 2018.

“Saat ini, Bandara Juanda pertahunnya sudah mencapai 17,2 juta pe numpang. Sementara kapasitas bandara pada tahun 2014 hanya 12,5 juta penumpang, sehingga terjadi overload,” kata Gu-

bernur Jatim, H Soekarwo usai bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Ignasius Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Melalui siaran pers Hu-

mas Setdaprov, Pakde Karwo mengatakan, guna mendukung Bandara Juanda dengan tiga run way, ia mengusulkan ada kereta api langsung dari stasiun kereta api Gubeng ke Bandara Q inf Juanda.Q

Pemprov, Bhirawa Salah persepsi timbul antara peneliti dan kepala bidang di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim. Surat keputusan(SK) kepala Dinas terkait proses pengajuan kenaikan pangkat disebut –sebut jkeluar dari kewenangan SKPD, karena peneliti merupakan PNS Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Namun, akhirnya masalah tersebut ditengahi Kepala Balitbang, Dr Ir Priyo Darmawan MSc yang menginginkan kedua belah tetap bersama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Ketika dikonfirmasi mengenai permasalahan tersebut, Priyo mengakui, kalau masalah tersebut berawal dari surat keputusan (SK) yang telah dikeluarkannya. SK tersebut sempat dianggap para peneliti tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

“Sebenarnya masalah kecil saja yang memang sudah terselesaikan saat ini. Mereka salah persepsi mengenai SK tersebut. Rata-rata peneliti memang orang-orang pintar sehingga SK pun ikut diteliti juga,” katanya, Selasa (3/2).

Menurutnya, SK yang dikeluarkannya dalam klausul penetapan yang memuat ketentuan Kabalitbang dapat mendelegasikan wewenang koordinasi dan pembinaan pejabat fungsional peneliti kepada kepala bidang di lingkungan Balitbang tersebut disalah artikan.

“Sebenarnya, kepala bidang memang diberikan kewenangan turut membantu dalam artinya memberikan penilaian pemeriksaan kelengkapan persyaratan kepangkatan dan bukan sebagai pihak yang memutuskan berhak atau tidaknya dan layak atau tidaknya Q rac untuk kepangkatan,” katanya.Q

Masuk KLB DBD, Komisi E Sidak RSUD Jombang Ditetapkannya Kab.Jombang sebagai wilayah yang masuk Kejadian Luar Biasa (KLB) memaksa Komisi E DPRD Jatim melakukan sidak ke RSUD Jombang untuk memantau pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah milik Pemkab Jombang.

Upaya ini, dilakukan agar pasien yang mejalani rawat inap benar-benar mendapat pelayanan maksimal. sebab, memasuki awal tahun 2015, kasus demam berdarah sudah mewabah di 23 kabupaten/kota se Jawa Timur.

Ketua Komisi E, dr Agung Mulyono mengatakan, saat ini terjadi wabah demam berdarah di beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Namun, pelayanan terhadap pasien harus tetap maksimal. Sehingga, masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang maksimal. “Di Jombang, menempati rank-

ing ke 10 terkait penderita demam berdarah,” terang dr Agung, Selasa (3/2).

Politisi partai Demokrat ini, mengingatkan meningkatnya kunjungan pasien di sejumlah rumah sakit milik pemerintah, tidak terlepas dari meningkatnya kasus demam berdarah. “Kunjungan demam berdarah meningkat, karena kasus penyakit endemik,” ujarnya.

Dalam Sidak kemarin, Agung didampingi sejumlah anggota komisi E antara lain, Gatot (PDIP), Kiai Husni (PKB), Hery Sugihono (Golkar), Suli Daim (PAN), Yayuk (Gerindra), M Ikhsan (Nas-

dem) dan Silahudin (PPP) bersama Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Timur.

Kadinkes Kabupaten Jombang dr Heri Wibowo mengatakan, meningkatnya jumlah pasien demam berdarah, tidak lepas karena perubahan cuaca. Sehingga, penyebaran penyakit yang berasal dari nyamuk tersebut berkembang pesat.

“Selain Jombang, ada 22 kabupaten/kota lainnya yang juga menjadi endemik penyebaran demam berdarah,” terang dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan saat ini, sudah tidak lagi Kejadian Luar Biasa (KLB). “Alhamdulillah sudah menurun, karena kerjasama antar rumah sakit kuat untuk menyembuhkan pasien,” kata politisi PPP Jatim ini.

Munjidah juga menyam-

paikan, Pemkab Jombang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kartu Jombang sehat. “Kartu ini, diberikan saat masyarakat tidak tercover BPJS dan Jamkesda dari Provinsi Jawa Timur,” terang mantan anggota DPRD Jatim.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, lanjut Muzidah Pemkab Jombang juga menyediakan mobil sehat yang diberikan pada seluruh desa di wilayah Kabupaten Jombang. “Termasuk memberikan kebutuhan pembangunan di setiap desa sebesar Rp 500 juta/ desa,” urai dia.

Anggota DPRD Jatim, Hery Sugihono menyampaikan agar rumah sakit di seluruh Jawa Timur tidak menolak pasien. Oleh karenanya, jika rakyat tidak tercover BPJS dan tercover Jamkesda, bisa

cty/bhirawa

Direktur Rumah Sakit Kabupaten Jombang dr Puji Umaran didampingi Ketua Komisi E dr Agung Mulyono sedang memantau pasien.

Hery menilai, dengan dibeck up oleh Pemkab Jom- Pemkab Jombang sudah bang dengan Kartu Sehat. siap. Jika warga tidak ter- memberikan kartu Jombang “Kami hanya menyam- cover BPJS dan Jamkesda, Sehat, maka pelayanan mapaikan pesan jangan me- sudah dicover kartu Jom- syarakat bisa dimaksimalQ cty kan.Q nolak pasien. Saya lihat bang sehat,” kata Hery.

SURABAYA

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Reuni SMP Kepanjen Satu Surabaya

Sesaat Menumpahkan Kangen Surabaya, Bhirawa Setelah berpisah selama hampir 28 tahun, alumnus SMP Kepanjen Satu Surabaya (Skepsa) angkatan 1987 akhirnya bertemu kembali pada acara reuni yang digelar di Colors Pub & Restaurant, pada Sabtu malam (31/1).

“Halo rek, yak opo kabare, wah tambah sip wae, kerjo nangdi, bisnis opo (kerja dimana dan bisnis apa)..?” itulah kalimat pertama yang selalu muncul saat para alumnus bertemu. Sendau gurau mengenang masa-masa indah saat me-

ngenakan seragam putihbiru menjadi bahan pembicaraan.

Suasana semakin hangat setelah lagu-lagu yang terkenal di era 90 meluncur dari penyanyi dengan diiring musik akustik. Secara spontan alumnus yang mengenakan dresscode merah-merah turut bernyanyi.

“Wah lagu ini sesuatu banget,” kata Zainul. “Iyo maleh kelingan jaman sik SMP rek (Iya ingat masa SMP dulu),” timpal Lanny.

Walau jarang bertemu, selama ini mereka meman-

faatkan sosmed maupun BBM untuk menjalin komunikasi. “Komunikasi masih terus kami jalin di sosmed, namun lebih asik lagi kalau ketemu langsung,” kata Indra.

Ia berharap nantinya pada reuni yang akan datang, semakin banyak lagi teman-teman dari SMP yang dulu berada di Jalan Indrapura Surabaya itu untuk bergabung. “Ada beberapa teman yang tinggal di luar Jatim, tapi setelah reuni ini kita akan agendakan untuk kumpul baQ wwn reng,” katanya.Q

Alumnus SMP Kepanjen Satu Surabaya hadir pada acara reuni yang digelar di Colors Pub & Restaurant, Sabtu (31/1) malam.

ist

Dindik Jatim Percepat Proses Pengambilalihan SMA/SMK GTT - PTT Terancam Tak Terpakai Pemprov, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mulai mempercepat ritemnya untuk mengambil alih pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK dari kabupaten/kota. Tak perlu menunggu dua tahun, pengambilalihan bahkan ditarget akan rampung pertengahan tahun ini.

Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto menegaskan, road map peralihan dari 38 kabupaten/kota ke provinsi akan berlangsung secara cepat. Bulan ini, sosialisasi untuk pendataan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)mulai dilakukan.

“Kami ingin ada kesepahaman dengan 38 kabupaten/ kota.

Karena itu, hari ini (Kemarin) kita kumpulkan secara bertahap

12 kabupaten/kota. Besok menyusul daerah lainnya,” tutur Cipto, sapaan akrab Sucipto saat ditemui usai rapat koordinasi menyambut penerapan UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Selasa (3/2).

Tahap peralihan berikutnya dilakukan pada Maret-April untuk memverifikasi data yang telah masuk dari kabupaten/ kota. Selanjutnya Juni sampai Agustus dapat dilakukan proses

validasi dan finalisasi data.

“Akhir tahun kita bisa langsung serah terima,” kata Cipto.

Dalam pendataan ini, Cip menegaskan agar seluruh sekolah jujur melaporkan aset-asetnya.

Sebab, pada tahap verifikasi nanti akan melibatkan BPKP, BPKAD dan Inspektorat.

“Kalau ada aset atau sarana yang tidak dilaporkan itu bisa menjadi temuan yang bermasalah,” tegasnya.

Percepatan ini, diakui Cipto lantaran Gubernur Jatim menghendaki agar proses peralihan dilakukan secara cepat. Selain itu, pelimpahan jangan sampai membuat mandeg bahkan lebih buruk layanan pendidikan di Jatim.

Karena itu, Dindik Jatim mulai

menentukan langkah-langkah yang dinilai prioritas. Diantaranya revisi Pergub Jatim Nomor 81 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan kewenangan Dindik Jatim.

Prioritas lainnya, ialah terkait standar prosedur perizinan sekolah. Hal ini penting karena setiap tahun sekolah, khususnya swasta harus memperbarui izin operasionalnya. “Agustus mendatang perizinan sudah bisa dilayani di Dindik Jatim. Baik izin pendirian maupun izin operasional setiap tahun,” kata dia.

Prioritas yang tak kalah penting ialah terkait personel, yakni guru, staf administrasi, pustakawan dan tenaga di bagian lainnya. Seluruh personel ini juga

wajib diserahkan ke provinsi agar dapat dianalisa kebutuhan riilnya dan kesejahteraannya.

“Khususnya guru non PNS, seperti Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT),” kata dia.

Terkait GTT dan PTT ini, Cip mengaku akan menghitung kembali kebutuhan riilnya. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan jumlah guru PNS yang ada di satu daerah. Jika memang ada kekurangan guru, ada dua strategi yang akan dipakai. Pertama melakukan mutasi guru antar daerah. Jika dengan mutasi belum mencukupi, baru menggunakan GTT atau PTT. “Jadi kita perlu hitung dulu seberapa besar kebutuhan GTT-

PTT itu dibutuhkan. Kalau memang kurang, GTT – PTT akan tetap digunakan,” tutur pria asal Magetan.

Kasi Tenaga Kependidikan Kresna Herlambang menambahkan, pelimpahan ini harus menjadi momentum perbaikan mutu guru. Diantaranya ialah terkait peningkatan karir. Terkait ini, guru seharusnya mengajukan penilaian angka kredit didahului penilaian kinerja guru setiap tahun sekali.

“Kenyataan selama ini ada yang tiga tahun, bahkan sampai 13 tahun. Alasannya sederhana, tidak berani dengan kepala sekolah. Padahal ini sudah diatur Kementerian PAN dan RB,” pungQ tam kas Kresna.Q

Jatim Bebas KLB DBD Pelajar Terjaring Razia Petugas keamanan dan ketertiban (trantib) Kecamatan Genteng Surabaya kembali merasia pelajar yang bolos sekolah, Selasa (3/2). Tampak petugas menjaring salahsatu siswa bolos sekolah ditempat favoritnya yakni di Setra PKL Kalimas Ketabang Kali.

trie diana/bhirawa

RAGAM INFO

Pencabulan, Legislator Bangkalan Ditangkap Polda, Bhirawa Polda Jawa Timur, menangkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmo, terkait kasus pencabulan gadis di bawah umur, sekitar pukul 22.00 WIB, Senin malam.

“Yang bersangkutan ini kami tangkap di salah satu hotel di Surabaya oleh Tim Jatanras Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, dalam keterangan persnya di ruang lobi Polres Bangkalan, Selasa.

Saat menyampaikan keterangan pers, Awi didampingi oleh Direktur Reskrim Kombes Pol Bambang Priambodo, Dirpolair Kombes Pol Agus Duta dan Kapolres Bangkalan AKBP Soelistijono.

Saat ini, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan yang bernama Kasmo tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Q ant pencabulan gadis di bawah umur.Q

Proses Pidana Tetap Berjalan

Hakim Damaikan Lima Mahasiswa Hukum Unair PN Surabaya, Bhirawa Sidang lanjutan perkara dugaan pengroyokan dan penganiayaan yang dilakukan lima mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (3/2).

Persidangan yang di Ketuai Majlelis Hakim Lamsana Sipayung mengagendakan keterangan saksi. Sementara kelima mahasiswa yang menjadi terdakwa adalah Mocah Faishal Naufaldy bin Moh Yani Arifin (18), Rigil Kentauri Bin Putut Djatmiko (19), Alfin Ersa Ardiansyah Bin Iskandar (19), Albertus Aditya Bimantara Bin Soherianto (19), dan Alfa Candra Kusuma Bin Kusnadi (19).

Dalam keterangannya, saksi Darma Setiawan Negara mengaku, sebelum peristiwa penganiayaan

dan penggeroyokan itu terjadi.

Dirinya diajak terdakwa Faishal untuk berdiskusi masalah organisasi kemahasiswaan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datang empat terdakwa lainnya dan menanyakan hal di luar organisasi “Saat itu saya ditanya, apakah pernah mengajak minum Setia Novani (mahasiswi hukum, red). Jelas saya menjawab tidak pernah, malah saya yang diajak minum. Tiba-tiba Albertus tak terima dan memukul saya, lalu yang lainnya menginjak-injak saya,” terang Darma dihadapan Majelis Hakim Lamsana Sipayung, Selasa (3/2).

Hal senada juga dijelaskan saksi Kristantus Stanly, saat peristiwa itu terjadi, Ia melihat saksi Darma dalam kondisi dikeroyok dan mengalami luka dibagian wajahnya.

“Banyak yang melihat kejadian ini,” jelasnya saat diminta Majelis

Hakim menceritakan peristiwa penggeroyokan itu.

Usai memberikan keterangan, Majelis Hakim meminta agar persitiwa penggeroyokan dan penganiayaan yang dialami korban tidak menimbulkan dendam setelah kasus ini bergulir di meja hijau.

Hakim juga menanyakan pada saksi Darma selaku korban, apakah dirinya bersedia memaafkan perbuatan kelima temannya.Pertanyaan itupun disambut saksi Darma, dan kasus penggeroyokan ini berakhir damai.

“Beginikan lebih indah, kalian ini generasi penerus bangsa. Jadi, belajarlah dewasa dalam menghadapi masalah, apalagi kalian ini mahasiswa hukum. Semoga masalah ini cukup sampai disini, dan jangan ada dendam lagi diantara kalian,” ucap Hakim asal Sumatera Utara ini pada kelima terQ bed dakwa dan korban Darma.Q

Pemprov, Bhirawa Dinkes Jatim optimis Jatim segera bebas dari Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah (DBD). KLB kali ini memang merupakan yang terbesar dengan 23 daerah berstatus KLB , namun diyakini angka kasus DBD bakal segera turun seiring pergantian bulan dan musim. ‘’Kami yakin Jatim bebas KLB DBD hal ini dikarenakan puncak kasus DBD kebanyakan didominasi di bulan Januari, sedangkan bulan-bulan berikutnya angka kasusnya tidak akan naik signifikan,’’ kata Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengungkapkan, dari pengalaman sebelumnya kasus DBD di daerah Jatim setelah bulan Januari, kasus DBD di jatim akan mengalami pedr Harsono nurunan. Dari beberapa laporan 22 kabupaten/kota angka kasus DBD pada tahun 2014 angkanya terus menurun tiap bulannya.

Jika Januari angkanya 634 kasus maka pada Bulan Februari 684 kasus, Maret 499 kasus, April 378 kasus, Mai 391 kasus, Juni 328 kasus, Juli 275 kasus, Agustus 276 kasus, September 245 kasus, Oktober 326 kasus, November 371 kasus dan Desember 251 kasus. ‘’Untuk Bulan Februari terlihat angkanya naik akan tetapi dari pengalaman lima tahun lalu Bulan Januari lah jumlah kasus sangat banyak,’’ ucapnya.

Lebih lanjut orang nomor wahid di Dinkes Jatim ini mengungkapkan, saat ini yang perlu dilakukan agar kasus DBD tidak naik adalah dengan membudayakan hidup sehat. Minimal dengan membudayakan Perilaku Budaya Hidup Sehat (PHBS) di semua lini masyarakat baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Jika dilihat PHBS di beberapa daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan. ‘’Kami berharap masyarakat mulai mengutamakan PHBS hal ini untuk mencegah perkembangan nyamuk aedes aegypty di daerah,’’ ucapnya.

Sementara itu dokter anak di RSUD dr Soetomo, Dominicus Husada menjelaskan, jika sebelumnya penyakit DBD banyak menyerang anak-anak. Namun kini penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti tersebut lebih mengancam orang dewasa. Pihaknya melihat ada pergeseran pasiennya, jadi kalau anda melihat data 20 tahun lalu, hampir tidak ada pasien di atas 15 tahun yang kena DBD. Tapi akhir-akhir ini pasien yang di atas 15 tahun lebih banyak. Di hampir semua negara di dunia ini laporannya sama, dan sekarangpun di dunia ini lebih banyak yang di atas 15 tahun,” katanya.Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 1993, penderita usia di atas 15 tahun sekitar 20 persen dan terbanyak pasien berusia 4 sampai 14 tahun sekitar 60 persen, dan sisanya anak usia Q dna 1 sampai 4 tahun dan anak di bawah satu tahun.Q

Operasi Multi Sasaran,Tekan Tindak Kriminal di Kawasan Merah Tingginya tingkat kriminalitas di sepajang akses tol Suramadu, sisi Surabaya, menjadi perhatian khusus dari jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Salah satu cara untuk menekan angka kriminalitas tersebut, polisi menggelar operasi multi sasaran yang dilakukan setiap harinya dengan berpindah-pindah titik operasi.

geh/bhirawa

Menekan tindak kriminalitas di kawasan merah Polres KP3 melakukan operasi multi sasarn di kaki jembatan Suramadu.

Dari operasi kali ini berhasil menindak 117 tilang pada kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor. Ratusan pengendara yang melanggar tersebut langsung ditilang ditempat.

Kanit Patroli Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Isminto ditemui Bhirawa mengatakan, operasi multi sasaran yang terus dilakukan ini sebagai bentuk pencegahan kriminalitas

dan menciptakan suasana kondusif dalam wilayah hukumnya. Selain memeriksa fisik kedua mobil tersebut, polisi juga memeriksa kedua pengemudi dan para penumpangnya.

“Saat ini, sering terjadi tindak pidana Curanmor.

Bahkan untuk menghilangkan jejaknya, para pelaku biasanya melarikan diri ke lintas wilayah. Oleh karena itu kami melakukan razia di sini,” terang Isminto di selasela operasi yang digelarnya.

Mengenai dipilihnya kawasan Jembatan Suramadu sebagai lokasi operasi multi sasaran, Isminto menyebut bahwa razia dilakukan di sejumlah titik yang ditengarai rawan tindak kriminal. “ Kami berharap dapat menjaring para pelaku serta menciptakan keamanan bagi warga di wilayah hukum kami. Pasalnya sering ada kejadian motor atau kendaraan curian dilarikan ke wilayah Madura dan sebaliknya,” tambahnya.

Isminto yang juga memimpin dalam razia tersebut mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sterilisasi di akses tersebut, karena selama operasi dalam beberapa hari belakangan, telah banyak me-

ngamankan berbagai pelaku yang mengarah ke kriminalitas.

“Terbukti ratusan pengendara motor yang kita tilang. Sebelumnya juga mendapati Narkoba, kendaraan Bodong, Sajam dan Senpi,” ungkap pria berbadan tegap ini.

Puluhan kendaraan Bodong dan Narkoba serta senjata tajam ( Sajam), Isminto fokus pada pengendara motor yang membawa sajam, narkoba, bahan peledak. Dan hal yang selalu kita dapatkan dalam setiap razia, ini membuktikan kawasan ini merupakan jalur Merah (rawan). “ Jadi petugas selain memeriksa simnya juga mengecek dalam jok motornya masingQ geh masing,” tambahnya.Q

OPINI

4 Tajuk

UN Belum Siap Online BEBERAPA sekolah sudah ditunjuk sebagai rintisan penyelenggaraan UN (ujian nasional) berbasis computer (online). Di antaranya sebagai “tuan rumah” untuk sekolah se-kawasan. Namun sebagian terbesar menyatakan tidak siap, walau dijanjikan diberi anggaran lebih. Sehingga boleh jadi UN online, benar-benar sekadar ujicoba, selanjutnya digelar sebenarnya tetap dengan lembar soal dan lembar jawaban yang harus diisi.

Tetapi tidak penting benar, UN secara online (menghadapi komputer) atau tetap menghadapi lembar kertas soal. Yang lebih penting adalah perubahan paradigm pemerintah tentang UN. Yakni, pemerintah memberlakukan UN sebagai bahan evaluasi standardisasi kependidikan. Bukan sebagai eksekusi kelulusan peserta didik. Lebih lagi, berdasar UU Sisdiknas tahun 2003, bahwa UN merupakan domain (hak) sekolah. Masa lalu UN menjadi faktor kelulusan utama.

Boleh jadi, Kemendikbud (saat itu) hanya melihat pasal 1 (Ketentuan Umum) urutan ke-21. Padahal terdapat pasal 58 ayat (1), yang lebih jelas mengatur evaluasi belajar tahap akhir. Secara tekstual dinyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. ”Maka UN atau pun evaluasi belajar menjadi domain (hak) sekolah, bukan domain pemerintah.

Untuk perbaikan penyelenggaraan UN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mewacanakan dimulainya UN berbasis komputer. Melalui online. Peserta didik kelas IX (SMP dan MTs) serta kelas XII (SMU, MA dan SMK) tidak akan menghadapi soal UN padakertas. Melainkan menghadapi komputer. Setiap peserta UN akan menghadapi soal yang berbeda. Selain itu, pelaksanaannya akan dipusatkan pada sekolah yang ditunjuk sebagai “tuan rumah” di tiap kecamatan.

Setiap metode UN, niscaya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan UN secara online, adalah meringankan beban pemerintah. Di antaranya, biaya pelaksanaan UN bisa dihemat sebesar Rp 290 milyar, dari ongkos cetak. Itu berarti penghematan sebesar 50% dari total biaya UN tahun (2015) ini yang mencapaiRp 580 milyar. Jumlah peserta UN sebanyak 7,2 juta anak didik.

Sedangkan kekurangan UN online, adalah kemungkinan listrik padam. Atau error pada system komputer. Juga koneksi internet yang buruk. Banyak wilayah kecamatan nyata-nyata belum memiliki tower server. Bahkan tidak semua kabupaten dan kota telah memiliki tower milik Telkom.

Kendala serupa (error komputer) sering terjadi. Misalnya pada pelaksanaan uji kompetensi guru.

Berdasar Permendikbud Nomor 144 tahun 2014, tentang Kelulusan Peserta Didik, bukan pada UN. Pada pasal 2, syarat kelulusan adalah diselesaikannya seluruh program pembelajaran. Selain itu juga memperoleh nilai minimal baik untuk seluruh mata pelajaran (mapel), serta lulus ujian sekolah dan lulus UN. Bobot penilaian oleh sekolah sangat besar. Yakni meliputi gabungan rata-rata nilai rapor (bobot 70%) dan ujian sekolah (Usek) 30%.

Pada pasal 6 dinyatakan, bahwa kedua penilaian oleh sekolah (rapor dan Usek) menjadi 50% faktor kelulusan.

Sedangkan perolehan UN “dihargai” 50%, dengan syarat mudah. Hanya nilai minimal rata-rata 4,0. UN tetap memiliki “harga” sebagai alat kontrol. Sehingga satuan pendidikan (sekolah) tidak bisa semau gue meluluskan peserta didiknya. Tidak bisa sembarangan mematok lulus 100%.

Ini juga untuk menjaga kompetensi kelulusan pada tiap tingkat pendidikan.

Peserta didik (kelas IX dan kelas XII), memang sudah melek komputer, dan siap menghadapi soal UN di layar komputer. Maka UN berbasis komputer bukan problem peserta didik, melainkan problem pemerintah. Tahun (2015) PT Telkom (BUMN) mentarget pemasangan internet Wifi di 100 ribu sekolah di Indonesia. Harus diyakinkan, bahwa UN online bukan berhubungan dengan aspek (monopoli) dagang perusahaan tertentu. Melainkan benar-benar untuk kepentingan pendidikan nasional. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pertamina Layak Jadi Pengelola Gas PERTAMINA layak menjadi pengelola (aggregator) tunggal gas dari hulu hingga hilir mengingat kemampuan, pengalaman serta posisi Pertamina sebagai BUMN. Jadi, kalau menyebut siapa yang seharusnya menjadi aggregator gas, tentu Pertamina.

Bahwa penilaian terhadap Pertamina merujuk Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut sudah sangat jelas, sehingga menjadikan Pertamina sebagai pengelola gas dari hulu ke hilir, merupakan amanah UUD 1945 yang tidak boleh dilanggar.

Yang penting, lanjutnya, adalah masalah kepemimpinan, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk, jangan ada intervensi di tengah jalan. Misalnya, tiba-tiba kewenangan Pertamina sebagai aggregator gas disusupi kepentingan lain.

Jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang membonceng. Jangan sampai secara mendadak ada pihak lain yang turut menggerogoti kewenangan Pertamina.

Bukan tanpa alasan, kalau mencemaskan “penumpang gelap” tersebut. Sebagai mencontohkan, pengelolaan minyak di Blok Cepu, yang akhirnya 55 persen dikuasai pihak swasta, padahal semula pemerintah menetapkan bahwa 85 persen dikelola pemerintah.

Lantas, mengapa tiba-tiba di tengah jalan kewenangan pihak non pemerintah melonjak? Hal-hal seperti ini yang tidak boleh lagi terjadi, termasuk dalam mengelola gas dari hulu ke hilir nantinya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Wage, 4 FEBRUARI 2015

BG dan Beban Moral Polri garan moral dan hukum dengan kualitas yang semakin tinggi; pelakunya memiliki jabatan tinggi dan apalagi sampai saat ini institusi Polri masih kesulitan perilaku para oknmencegah perilaku umnya; mulai dari amoral anggotanya, kasus rekening genmenunjukkan institudut, kasus narkoba si Polri sedang menga(Kalimantan Barat), Oleh : lami krisis yang diprokasus Simulator Umar Sholahudin duksi oleh personilnya SIM, pungutan liar sendiri. Kasus-kasus oleh oknum polisi di pelanggaran moral lapangan (Pemalang dan hukum yang dilakukan okJateng). Kasus-kasus tersebut, num-oknum kepolisian ini, jika melibatkan oknum perwiwa tinggi, dibiarkan dan tidak mendapatkan menengah sampai prajurit. perhatian serta solusi yang ekstra Masyarakat sangat berharap, serius, akan mejadi bom waktu institusi besar Polri tidak dijadibagi internal institsi Polri sendiri, kan “kelinco percobaan”. Dalam yakni distrust dari masyarakat arti, masyarakat dan polri sendiri akansemakin memuncak. tidak bisa mengantungkan Komjen Reformasi telah dilakukan di Badrodin Haiti sebagai Plt. dengan tubuh Polri, dengan salah satu penuh ketidakpastian. Kasus BG tujuannya adalah membangun akan berjalan lumayan butuh sistem imunitas kelembagaan waktu yang tidak singkat. Karena yang kuat, namun itupun belum itu, jalan keluar ayang paling elemampu mengimune personil-pergan dan bermartabat untuk mesonilnya. Salah satu sorotan ditunyelamatkan institusi Polri adalah; jukan ke pada pengawasan interPertama, Membatalkan pelantikan nalnya; Irspektorat Pengawasan BG sebagai kapolri dan proses Umum (Irwasum) Polri yang pergantian kapolri baru dimulai belum berfungsi secara maksimal. dari awal lagi oleh presiden. Kedua, Fungsi-fungsi early warning sysmengharap sikap kenegarawantem atau sistem pencegahan dini an BG, artinya BG secara legowo kurangberjalan efektifdanfungmengundurkan dri dari kapolri sional di tubuh Polri. Jika pengadan lebih baik berkonstrasi pada wasan ini berjalan fungsional dan kasus hukumnya di KPK. Dengan represif dimungkinkan akan dapat demikian, akan dapat mengurangi mencegah oknum-oknum polisi beban yang dipikul institusi Polri yang melanggar hukum. ke depannya dan berharap ada Reformasi Polri mungkin baru pemilihan dan pengangatan kasebatas reformasi struktural polri baru yang lebih kredibel. kelembagaan, mampu membangun dan menata struktur kelembagaan Reformasi Polri? internal Polri yang (mungkin) Berbagai kasus pelanggaran lebih baik, namun pembangunan moral dan hukum yang terus dan penataan kelembagaan strukterjadi silih berganti di tubuh tural Polri tidaklah cukup untuk kepolisian, menyiratkan satu membangun intitusi kepolisian pertanyaan, ada apa dengan (tuyang kredibel dan profresional. buh) kepolisian? Mengapa aparat Pembangunan dan penataan penegak hukum yang dituntut kelembagaan yang immune dari menegakkan hukum, justru berpraktik koruptifharus diikuti masalahdenganhukum?.Dengan secara simultan dan sinergis densemakin maraknya kasus pelang-

Akhir-akhir ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mendapat tamparan moral yang bertubi-tubi lantaran perilaku anggotanya yang diduga melanggar hukum.

Serentetan kasus di tubuh Polri terus mengemuka dan menjadi konsumsi publik.

T

erbaru dan terheboh adalah ditetapkannya calon Kapolri terpilih, Budi gunawan (BG) pilihan Sang Presiden Jokowi oleh KPK dalam kasus gratifikasi dan suap. Untuk menjaga “muka” presiden dan Polri, Presiden Jokowi menunda (baca: bukan membatalkan) pelantikan BG sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti Plt. Kapolri.

Polemik dan kontroversi pengisian jabatan kapolri ini sebenarnya tidak akan terjadi jika saja Presiden Jokowi mempertimbangkan suara dan data dari KPK terkait dengan performance BG yang dikasih stabilo “merah” karena diduga terindikasi masalah. Namun, berbeda ketika memilih para menterinya dengan melalui screening KPK dan PPATK, untuk jabatan kapolri (jaksa agung), Presien Jokowi tak pakai screening KPK dan PPAT. Disinilah inkosistensi Jokowi. Ada dugaan ada intervensi politik dari luar istana, khususnya dari Megawati terkait dengan pilihan Jokowi terhadap BG. Karena, publik sangat mahfum, BG memiliki kedekatan emosional dengan Megawati dan PDI-P; pernah jadi ajudan Megawati ketika jadi presiden.

Beban Moral Terlepas ada atau tidak faktor politis atau apapun, secara fakta hukum BG berstatus tersangka.

Tentu saja kasus ini semakin menambah beban moral dan hukum yang luar biasa bagi institusi dan personil kepolisian. Dan ini sejarah baru, calon kapolri terpilih langsung menjadi “pasiennya” penegak hukum, dan KPK lagi.

Kasus ini bisa dibilang antiklimaks yang menampak institusi Polri. Sebelumnya institusi Polri juga bertubi-tubi ditampar dengan

P

erseteruan antara Polri dan KPK harus segera diakhiri. Sebab, bila kisruh antar dua lembaga penegak hukum itu terus dibiarkan berlarut-larut, masa depan bangsa ini akan menjadi taruhannya. Melihat perseteruan ke dua lembaga ini, betapa rakyat sudah begitu muak dengan gonjang-ganjing antar dua lembaga ini. Mulai di media sosial dan di setiap obrolan, rakyat merasa jengah melihat situasi saat ini. Kepada siapa mereka harus percaya jika dua lembaga penegak hukum malah terlibat konflik?

Perseteruan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tentu sangat berbahaya, sebab dampaknya bisa merembet pada iklim investasi di Tanah Air. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa terganjal karena investor bisa kabur dari Indonesia jika konflik antara KPK dan Polri terus berlanjut, sehingga saatnya prahara perpolitikan Indonesia terkini dapat dihipotesiskan bermula dari ketidaktegasan Presiden Jokowi. Bola liar kasus Budi Gunawan yang kini memasuki fase pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terbilang mengkhawatirkan. Jika lembaga KPK yang menjadi harapan terakhir rakyat menjadi tak berkutik, Indonesia akan jatuh ke dalam genggaman para oligarki politik, sebuah kondisi berbahaya bagi negeri.

Pertanyaannya, bagaimanakah solusi politik terbaik agar hipotesis di atas tidak terjadi? Kuncinya ada di kepemimpinan dan ketegasan Jokowi, baik selaku presiden maupun pelaku utama perpolitikan elite. Dan ketegasan ini tengah diuji, khususnya oleh para elite politik maupun rakyat selaku pemberi amanah.

Ketegasan Jokowi Bisa terbilang bola liar kasus Budi Gunawan yang bergulir cepat dan kini bertransformasi pada fase pelemahan KPK, sikap tegas Jokowi seakan menguap.

Anis Hidayah dari Migrant Care bahkan menyindir sikap Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua RT. Sarkastis memang, namun Jokowi harus membuktikan bahwa ia memang layak menjadi presiden rakyat Indonesia. Ada beberapa asumsi bahwa prahara terkini perpolitikan Indonesia bermula dari ketidaktegasan Jokowi.

gan pembangunan dan penataan kultur dan moralitas personilnya.

Imunitas kelembagaan Polri dari virus amoral penting, namun jauh lebih penting Polri saat ini sangat membutuhkan personil-personil yang memiliki imunitas moral yang kuat dan berkarakter. Dan karakter dan integritas moral tidak bisa dibangun dalam semalam. Pembangunan mental dan karakter personil polisi dimulai dari pendidikan di internal kepolisian. Hal lain yang sangat penting adalah keteladan dari pimpinan Polri. Polri pernah memiliki kapolri yang sangat disegani bawahannya karena beliau memiliki integritas moral yang kuat.

Merindukan Sosok Hoegeng Di tengah carut-marut institusi Polri yang direpresentasiken dengan berbagai kasus yang menderapersonilnya, masyarakat semakin merindukan dan mendamba sosok Jendral Polisi Hoegeng Imam Santosa agar segera hadir untuk menyelamatkan institusi Polri dari keterpurukan dan menghapus benalu-benalu di tubuh Polri.

Lulusan akademi kepolisian dan kapolri pertama (1968-1971) ini dikenal publik masyarakat Indonesia sebagai polisi yang sederhana, jujur, anti korupsi, berani, dan profesional. Wujud polisi ideal ada pada sosok Hoegeng.

Tugas kepolisian sebagai pelindung dan pengayom harus benarbenar membumi dalam setiap perilaku dan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat. Karena itu, sudah saatnya kini kepolisian memproduksi hoegeng-hoegeng baru yang dapat memperbaiki citra kepolisian yang sedang jatuh.

Reformasi internal Polri (struktur, SDM, dan Budaya) harus benarbenar dijalankan dengan penuh niat besar dan kerja keras yang professional.

Dosen Sosiologi Hukum FH Univ. Muhammadiyah Surabaya ; Mahasiswa S-3 FISIP Unair Surabaya

Stop Konflik KPK dan Polri Asumsi pertama, Solusi bagi Jokowi Jokowi tidak tegas dasejatinya sangatlah lam mencoret nama sederhana. Ia hanya Budi Gunawan sebagai perlu bersikap tegas calon kapolri. Padahal, dengan berpihak keJokowi sudah pernah pada suara rakyat. melihat catatan merah Pertanyaannya, suara KPK dan PPATK terrakyat yang mana? Ini hadap perwira polisi pun mudah dijawab. pemilik rekening genLogika sederhana medut tersebut. Publik nunjukkan bahwa suaOleh : mahfum bahwa pihak ra yang menginginkan Yeny Oktarina yang sangat menginBudi Gunawan sangat ginkan Budi Gunawan sarat kepentingan posebagai kapolri adalah litik, baik tersembunyi Megawati Soekarnoputri dan maupun kasat mata. Sementara PDIP. Hal ini semakin disulut oleh suara rakyat sangat jelas, mereka tekanan Partai Nasdem. Tentu menolak Budi karena menginwajar jika publik membaca ada ginkan pemberantasan korupsi, kepentingan politis yang kuat dari sebuah penyakit kronis bangsa ini. dua partai pendukung Jokowi ini.

Jika memihak kepada suara rakyat, Namun, publik tidak gentar. Persebagian pihak akan berkilah bahlawanan terhadap Budi dilakukan wa Jokowi memerlukan dukungan dengan berbagai cara. politik, khususnya dari Megawati Sayangnya, Jokowi tidak tegas dan parpol koalisi pendukung peatau bahkan minim keberanian merintahan. Ini pun logis. Namun, menolak tekanan Megawati cs. sekiranya sikap dan suara para elite Bola semakin liar karena Sidang politik sudah jelas-jelas melawan Paripurna DPR secara cepat mesuara rakyat, pilihan Jokowi hanya nyetujui Budi Gunawan, padahal satu, yaitu rakyat. dua hari sebelumnya ia baru dinyIntinya, Jokowi hanya perlu atakan KPK sebagai tersangka. berpaling dan bersikap tegas deHal ini memang aneh sekaligus ngan mengatakan “tidak” kepada lucu, bahwa DPR sebagai reprepara elite politik yang memiliki sentasi suara rakyat justru hampir kepentingan menjerumuskan. secara bulat mendukung dan bahJokowi pun harus yakin bahwa kan memuji-muji Budi Gunawan. sikap ini tidak akan membahayaSeorang pengamat menyebutkan, kannya karena ada rakyat yang memang demikianlah kualitas seakan selalu mendukung. Ia cukup bagian besar wakil rakyat kita. meminjam adagium “suara rakyat Setidaknya dalam kondisi ”lamadalah suara Tuhan”. pu kuning” negara, rakyat sedikit Sekalipun misalnya ketegasan lega ketika Jokowi memutuskan Jokowi menolak tekanan akan bemenunda pelantikan Budi Gurisiko ia dipaksa mundur oleh para nawan. Kekhawatiran akan sebuah oligark politik, hal ini lebih baik daprahara dapat diredam. Tentu ripada berkhianat kepada rakyat. saja para elite politik di sekeliling Karena, sejarah akan mengenang Jokowi tidak langsung menyerah. nama baik seorang pemimpin yang Mereka selanjutnya secara brutal memperjuangkan kemaslahatan menyerang KPK. Para pimpinan umat, bukan sebaliknya.

KPK diserang secara politik dan kriminalisasi. Indonesia kini berada Saatnya berdamai dalam situasi ”lampu merah”. KeteSudah saatnya para petinggi gasan Jokowi kembali diuji.

Polri dan KPK segera duduk bersaAsumsi kedua, ketidaktegasan ma untuk menyelesaikan masalah Jokowi terlihat dari sikap normayang terjadi. Polri dan KPK sudah tifnya dalam menghadapi perseteseharusnya bergandeng tangan ruan KPK-Polri (baca: pelemahan dan saling memperkuat satu sama KPK), dan hal ini amat patut lain untuk membebaskan negeri disesalkan. Seorang pemimpin ini dari jeratan korupsi. Bukan memang harus adil. Namun, simalah terkesan saling sandera dan kap adilnya harus dilandasi pada melemahkan. Tak seharusnya ada kebenaran dan bukan semata akokesan merasa paling hebat. Ingatmodatif berusaha menyenangkan lah bahwa negeri ini belum bebas pihak-pihak berseteru. dari cengkeraman korupsi.

Hubungan yang retak antara KPK dan Polri akan sangat menguntungkan bagi para penjarah uang rakyat alias koruptor. Situasi yang tak pasti ini bisa dimanfaatkan para koruptor untuk membobol uang rakyat.

Bahkan, situasi ini juga rawan dimanfaatkan para koruptor untuk melemahkan lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Polri.

Kondisi darurat ini harus segera dicarikan jalannya keluarnya. Kita masih ingat janji Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 lalu yang bertekad memberantas korupsi. Dalam visi-misi kampanyenya, Jokowi berjanji akan melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Jokowi pun berikrar akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya.

Reformasi sistem dan penegak hukum bebas korupsi yang dijanjikan Presiden Jokowi hanya akan tercapai ketika figur yang dipilih Presiden untuk memimpin lembaga penegak hukum bebas dari indikasi korupsi. Inilah yang dipertanyakan publik saat Presiden Jokowi menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.

Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih pucuk pimpinan lembaga penegak hukum. Ada ratusan juta penduduk di negeri ini. Presiden sudah seharusnya memilih putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin lembaga yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Baik dan buruknya suatu bangsa akan sangat tergantung pada penegak hukumnya.

Besar harapan rakyat terhadap Presiden Jokowi yang begitu tinggi harus segera dijawab dengan langkah cepat, tepat, dan tegas untuk mengakhiri konflik antara KPK dan Polri. Kita berharap Presiden Jokowi segera menemukan solusi untuk mengakhiri situasi darurat ini. Sudah saatnya para petinggi Polri dan KPK segera duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Publik sangat mendambakan Polri dan KPK menjadi lembaga yang bersih dan kuat untuk memberantas berbagai tindak kejahatan yang mengancam masa depan bangsa.

Pengajar FKIP Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Rapat Revisi Anggaran Rp13 M Batal Gresik, Bhirawa Penetapan anggaran Rp13 milliar dalam revisi ABPD 2015. Membuat tim anggaran dan beberapa pimpinan dewan yang tak di beritahu menjadi kecewa.

Karena diduga dilakukan dengan slintutan, Selasa (3/2) kemarin dilakukan rapat namun batal dibahas pada rapat konsultasi pimpinan dan alat kelengkapan. Sebab Ketua DPRD Gresik Ir Abdul Hamid, sedang mengikuti rapat di Jatim.

Penambahan revisi itu, membuat kecewa tim anggaran dan beberapa pimpinan dewan. Karena mereka tahu secara mendadak. Sehingga tak sempat untuk dievaluasi per item anggaranya, sedangkan rapat dilakukan secara tertutup, dihadiri seluruh ketua dan sekretaris komisi dan fraksi, dan tiga wakil pimpinan. Ditundanya rapat yang telah disepakati membuat anggota dewan kecewa berat. Karena ini masalah sangat penting dengan tidak dihadiri ketua dewan sebagai pucuk pimpinan. ‘’Kami sangat menyayangkan ketua dewan tak bisa hadir, padahal jauh hari sudah direncanakan. Karena terkait revisi tambahan anggaran sebesar Rp13 miliar, sebab yang mempunyai kewenangan adalah ketua dewan,’’ kata beberapa anggota dewan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, rapat tadi ditunda karena Ketua DPRD Gresik tak bisa hadir pada rapat konsultasi kali ini. Sebab Ir Abdul Hamid sedang menghadiri undangan dari BPN Jatim, dan undangan dari BPN juga sudah lama. ‘’Kami tak tahu kalau sebelumnya ada acara yang sama, karena rapat kali ini baru dijadwalkan beberapa waktu lalu. Meski begitu tadi ada beberapa rapat sendiri yang disepakati, diantaranya evaluasi perubahan Perbup tentang perjalanan dinas sesuai dengan perubahan peraturan Menteri Keuangan,’’ kata Nur Qolib.Qkim

Kualitas Wifi Gratis Dishubkominfo Dikeluhkan Kota Mojokerto, Bhirawa Kualitas wifi gratis milik Dihubinfokom Kota Mojokerto mulai dikeluhkan masyarakat. Keluhan yang muncul akibat sering terganggunya sinyal jaringan internet yang dipasang Pemkot Mojokerto di 18 kelurahan, serta sejumlah area publik itu.

Beberapa pe ngguna fasilitas gratis ini menyatakan sinyal internet di lokasi jangkauan wifi gampang terganggu bahkan sering hilang. ‘’Sinyal sering mengalami ganggguan. Terutama ketika ada gangguan cuaca,’’ ungkap Imron, seorang warga asal Magersari, Selasa (3/2) kemarin.

Imron mengungkapkan, kadang akses internet hilang begitu saja meski cuaca lagi baik. ‘’Nggak tahu ya, kadang sinyalnya hilang begitu saja. Celakanya pas kita lagi download datanya akan ikut hilang,’’ keluhnya.

Menurut Imron, gangguan itu tak hanya di titik-titik hotspot umum seperti alun-alun tapi juga di perpustakaan. Maka diminta agar Pemkot sebagai pemilik hotspot memampang nomer gangguan ditempat umum, sehingga masyarakat bisa melapor ketika ada kerusakan jaringan.

Keluhan serupa dialami M Anwar, pelanggan internet rumahan juga sering mengalami hal yang sama. ‘’Iya internetnya sering tak stabil sering gangguan.

Terutama pas hujan petir,’’ katanya.

Anwar juga mengeluhkan nomer gangguan kini sudah tak menggunakan telpon lokal tapi sudah beralih ke GSM. ‘’Kita mau mengadu juga harus membayar pulsa mahal karena nomer gangguan beralih menggunakan telpon GSM,’’ keluhnya.

Dikonfirmasi terkait keluhan ini, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo), Ruby Hartoyo mengatakan baru mendengar berita gangguan ini dari media. ‘’Kita tak pernah menerima keluhan soal gangguan ini dari masyarakat. Baru tahu ini tadi kalau sering trouble,’’ katanya.Q kar

Juru Parkir Langganan Segan Narik PNS Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan juru parkir langganan di Kab Sidoarjo yang nakal ternyata masih banyak. Karena, meski masyarakat Sidoarjo sudah ikut program parkir langganan, tapi masih saja ditarik ongkos parkir.

Tetapi juga ada membuat juru parkir langganan ini sungkan menarik ongkos parkir. Siapa itu? Warga Sidoarjo yang berpakaian dinas keki alias PNS. Kejadian ini pernah dialami Munif, seorang PNS di Bagian Kesra, di Sekretariat Setda Sidoarjo, saat sedang berbelanja keperluan kantor di kawasan Jl Gajah Mada, Sidoarjo.

Usai berbelanja, ia memberikan uang parkir pada juru parkirnya. Namun si juru parkir itu betul-betul tak mau menerimanya. Tapi pada pengguna kendaraan lain, Munif sempat melirik, si juru parkir itu menerima uang parkir. Bahkan Munif juga pernah mengalami sendiri di suatu tempat, ia ditarik ongkos parkir ketika tak memakai seragam dinas PNS. ‘’Baju parkir yang dipakai juru parkir yang ada tulisannya gratis itu percuma saja, tak ada pengaruhnya,’’ komentar Munif.

Hal serupa juga beberapa kali dialami PNS lainnya. Drs Taufik, seorang pejabat di Sekretariat Korpri Pemkab Sidoarjo mengakui saat berpakain Dinas PNS, si juru parkir tak menarik onkos. ‘’Tetapi ya itu, mereka kelihatan nunggu saja, karena kasihan ya saya kasih, dan ternyata diterima,’’ kata Taufik, mengingat salah satu pengalamannya.

Bahkan saat Taufik membawa sepeda motornya yang berplat merah pun, tetap tak ditarik ongkos oleh juru parkir.

Tetapi sang juru parkir tak menghiraukan dirinya. Mereka lebih konsentrasi untuk mengurusi warga lain yang memakai kendaraan plat hitam.Q ali

5

Tiongkok Gagas Kerjasama dengan Pemkab Gresik Gresik, Bhirawa Terinspirasi jalur Sutera Cheng Ho, delegasi Tiongkok gagas kerja sama dengan Pemkab Gresik. Rombongan delegasi itu diterima langsung Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan para kepala sekolah se Kab Gresik, di ruang kerjanya, Selasa (3/2) kemarin.

Kanwil DJP Jatim I, Ken Dwijugiasteadi saat memberi keterangan pers, kemarin.

Memang tak dapat dipungkiri kebesaran sejarah Laksamana Cheng Ho sangat diakui masyarakat Negeri Tiongkok (China) maupun masyarakat Indonesia.

Dari perjalanan inilah sejumlah delegasi asal Negeri Tirai Bambu ini menyatakan kedatangannya ke Indonesia sebagai napak Tilas Jalur Sutera atas sukses Laksamana Cheng Ho dalam membangun kerjasama dengan masyarakat Nusantara. Tak terkecuali sejumlah delegasi Tiongkok yang kali ini datang ke Gresik.

Menurut, Chandra Wuryanto yang membawahi kerjasama Tiongkok – Indonesia, kedatangan delegasi Tiongkok ke Kab Gresik untuk menjajaki hubungan kerjasama dibidang ekonomi, pendidikan, seni dan kebudayaan. Hal ini juga diperkuat pernyataan Ketua Delegasi dari Chiang Men (China) yaitu pejabat pemerintah setingkat dari Distrik Chiang Men, U-Kang.

U-Kang yang di Chiang Men adalah pejabat pemerintah setingkat camat dari wilayah berpenduduk 3 juta jiwa ini, mengaku mengunjungi Indonesia membawa sejumlah delegasi sebagai amanat Laksamana Cheng Ho. ‘’Kami ingin bekerjasama dengan Kab Gresik untuk mengikuti jejek Laksamana Cheng Ho,’’ katanya sebagaimana diterjemahkan Chandra Wuryanto.

Ditambahkan U-Kang, pada tahap awal ini agar saling mengenal dari keunggulan daerah masing-masing. ‘’Kami tertarik dengan perkembangan ekonomi dan pendidikan di Kab Gresik. Semoga

achmad suprayogi/bhirawa

Kanwil DJP Jatim I Sandera Tiga Penunggak Pajak Sidoarjo, Bhirawa Akibat tak ada itikad baik para wajib pajak untuk melunasi sejumlah pajaknya.

Tiga WNI penanggung pajak di Wilayah Kanwil DJP Jatim I telah telah dilakukan penahanan atau penyanderaan di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.

Menurut Kanwil DJP Jatim I, Ken Dwijugiasteadi, Selasa (3/2) kemarin, mereka yang telah dilakukan penyanderaan oleh pihak Kanwil DJP Jatim I diantaranya adalah IS, OHL penanggung pajak PT PWD terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan, menunggak sebesar Rp2,99 miliar.

Sedangkan Ny KMS penanggung pajak PT SPT di KPP Pratama Pabean Cantikan menunggak pajak sebesar Rp900 juta. ‘’Kini posisi yang perempuan ditempatkan di Lapas Wanita Sukun, Malang dan yang laki-laki ditempatkan di Lapas Kelas 1 Porong,” tegasnya.

Dalam melakukan penyanderaan ini, kami bekerjasama dengan Kepolisian, Ditjen Kementerian Hukum dan HAM. Penyanderaan penanggung pajak PT PWD berdasarkan surat izin Penyanderaan Menkeu

Nomor SR-369/MK.03/2015 tertanggal 28 Januari 2015.

Sedangkan untuk penyandaraan PT SPT berdasarkan surat penyanderaan dari Menkeu SR369/MK.-03/2015 tertanggal 28 Januari 2015.

Jadi proses penyanderaan ini hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta, dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama selama enam bulan dan dapat diperpanjang hingga enam bulan lagi. ‘’Pelaksanaannya berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menkeu dan Gubernur,’’ jelas Ken Dwijugiasteadi.

Para penanggung pajak yang disandera, dapat dilepas kembali apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tatap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Men-

keu/Gubernur. Dan jangka waktunya proses pengadilan tiga tahun, tiga bulan, 21 hari.

Hingga akhir tahun 2014 lalu, pihak Kanwil DJP Jatim I telah melakukan penyanderaan terhadap tujuh penanggung pajak dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun. Sementara itu, ditambahkan Dir Periksaan dan Penagihan Dadang Suwarna kalau secara nasional sebanyak 57 penanggung pajak. Sedang untuk kasus pencekalan sebanyak 490 kasus, dan 90% nya adalah lembaga, sedangkan 10%-nya adalah perorangan. ‘’Nilai seluruhnya kalau di total kisaran Rp3 triliun hingga Rp4 triliun,” katanya.

Pada prinsipnya, penagihan pajak dilakukan dengan mem perhatikan itikad baik wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik WP melunasi utang pajaknya.

Maka tindakan penagihan pajak secara aktif, proses pencegahan atau penyanderaan dapat dihindari. “Kami berharap komunikasi dengan KPP, dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya merupakan langkah awal WP untuk bersikap kooperatif,’’ tegas Pak Ken, sapaan akrabnya.Q ach

Distribusi SPPT Sidoarjo Dipercepat

Tiket Pilbup Hanura Diperebutkan Tiga Bacabup Kab Mojokerto, Bhirawa Posisi Partai Hanura Kab Mojokerto sedang menjadi incaran kandidat yang bakal running dalam Pilbup Mojokerto Desember mendatang.Meski hanya memiliki dua kursi di DPRD Kab Mojokerto, tapi posisi Partai Hanura tetap menjadi magnet bagi tiga kandidat kuat calon bupati (Babup) Mojokerto.

Ketiga Bacabup yang dipastikan bakal berebut tiket lewat Partai Hanura diantaranya Inchumbent Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP), Wakil Bupati Choirun Nisa’ dan Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ayni Zuroh.

Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kab Mojokerto, M Syaikhu S mengatakan, meski partainya belum membuka penjaringan Bacabup secara resmi. Namun sudah ada lima calon yang antri daftar. ‘’Tiga bakal calon yang sudah ambil formulir diantaranya Bupati Mustofa Kamal Pasa, Wakil Bupati Choirun Nisa’ dan Firtian Yudistira.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ayni Zuroh baru mendaftar secara lisan,’’ terang M Syaiku, Selasa (3/2) kemarin.

Ketua Fraksi Bintang Kerakyatan DPRD Kab Mojokerto ini menerangkan jika Bulan Pebruari ini, partainya bakal memberi keputusan final terkait calon yang didukung. Katanya, calon itu harus mengantongi banyak dukungan dari Parpol lain, serta memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. ‘’Hanura menginginkan calon yang direkomendasikan bisa mendaftar di KPU. Jangan sampai setelah mendapatkan rekom, calon itu tak bisa mendaftar lantaran jumlah dukungannya tak cukup sesuai persyaratan,’’ ucapnya.

Menurut Syaikhu, sejauh ini suara PAC menghendaki nama incumbent sebagai sosok yang pas untuk direkom. Bahkan PAC sudah memberi masukkan resmi kepada DPC untuk disampaikan kepada DPD. ‘’Hasil pertemuan pimpinan PAC memang sepakat untuk mengusung nama incumbent. Tapi keputusan finalnya tetap tunggu DPD,’’ tukasnya.

M Syaikhu yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab Mojokerto ini menerangkan, tekhnis Partai Hanura dalam menelurkan rekom berbeda de-

kedepan ada kerjasama yang lebih konkret antara Chiang Men dan Gresik,’’ harapnya yang diangguki sejumlah anggota delegasi dari Chiang Men (China).

Menanggapi keinginan investasi para delegasi Chiang Men itu, Bupati Sambari Halim menyatakan welcome. Bupati menyanggupi banyak kemudahan terutama proses perizinan dan fasilitas infrastruktur. ‘’Silahkan untuk berinvestasi di Gresik, karena negara lain juga banyak yang berinvestasi diantaranya Amerika Serikat, Canada, Korea, Jepang serta beberapa perusahaan yang ada di Gresik sudah melaksanakan kerjasama dengan luar negeri,’’ katanya.

Bupati berjanji akan mem bantu proses perizinan sesuai perundangan. ‘’Gresik adalah daerah yang menguntungkan. Infrastruktur tersedia mulai dari air, listrik, gas, pelabuhan International, akses jalan Tol menuju Bandara semuanya ada,’’ katanya.

Terkait lahan, Bupati menjelaskan kalau di Indonesia lahan itu milik rakyat, pemerintah tak punya lahan.

Ketika salah seorang delegasi menanyakan harga lahan di Gresik, Bupati menerangkan harga lahan saat ini di kawasan siap bangun (Kasiba) dikisaran Rp2.100.000 per meterpersegi, sedangkan dilahan biasa sekitar Rp650.000 per meterpersegi. Tak hanya masalah investasi dan ekonomi, masalah pendidikan dan kebudayaan juga menjadi bahan dialog kedua belah pihak.Q eri

ngan partai yang lain. Bedanya panitia penjaringan Cabup mem punyai wewenang untuk mendapatkan masukan dan usulan dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Selanjutnya partai akan merapatkan dalam forum pengurus harian serta panitia penjaringan Cabup untuk memformulasikan usulan kepada DPD. ‘’Jadi yang memberi keputusan final nanti adalah DPD bukan DPP Hanura, tapi keputusan itu tetap mengacu pada masukan dari PAC dan DPC,’’ ulasnya.

Seperti diketahui, Bupati MKP, Wakil Bupati Choirun Nisa’ dan Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ayni Zuhro berlombalomba mendapat dukungan dari Parpol untuk pencalonan Bupati Mojokerto Periode 2015-2020 nanti. Sementara ini, hanya Bupati MKP yang sudah memastikan mengantongi tiket mendaftar dari tiga Parpol pengusung. Diantaranya Partai Demokrat, Partai Golkar dan PPP. Sedangkan Choirun Nisa’ dan Ayni Zuroh masih berupaya untuk melengkapi dukungan kursi dari Parpol lain.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Distribusi SPPT (Surat Pem beritahuan Pajak Tahunan) PBB Sidoarjo mulai disebarkan seluruhnya ke desadesa, awal Februari. Untuk memberi banyak wak tu kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban membayar PBB sedini mungkin.

Kepala DPPKA (Dinas Pengelolaaan Pendapatan dan Kekayaan Aset) Sidoarjo, Djoko Sartono SH, Selasa (3/ 2) kemarin, membenarkan kalau DPPKA sudah menyebarkan 751.818 berkas SPPT ke desa/kelurahan, sedangkan sisanya yang 20.753 SPPT ditangani langsung empat UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di Tulangan, Krian, Taman dan Sidoarjo. Sementara 1.543 SPPT yang nominal ketetapan pajaknya diatas Rp10 juta langsung diurus Kantor DPPKA. Dengan distribusi di awal tahun ini diharapkan jatuh tempo pembayaran PBB akan selesai 30 September 2015 untuk ketetapan pajak di bawah Rp500 ribu, yang di atas Rp500 ribu jatuh tempo 31 agustus 2015.

Ada sembilan jenis pajak yang ditangani DPPKA, namun pajak PBB ini diakui menjadi ganjalan. Untuk mengatasi ganjalan itu jajarannya melakukan gerak cepat dengan distribusi lebih dini. ‘’Ganjalannya kepada desa-desa itu untuk mau mensosialisasikan kepada warganya mengambil SPPT di balai desa,’’ ucapnya.

Nilai pajak PBB yang dibayarkan tahun ini, menurut Djoko, tidak mengalami

hadi suyitno/bhirawa

Djoko Sartono SH kenaikan. Cuma memang secara kuantitas ada penambahan jumlah wajib pajak yang dianggapnya sebagai kewajaran. Tiap tahun selalu ada penambahan wajib pajak, dimungkinkan karena ada perumahan baru, atau perumahan yang memperluas kawasan, industri atau sertifikat induk yang dipecah-pecah menjadi beberapa petak bidang. Sehingga target penerimaan PBB 2015 dipatok Rp155 miliar, sehingga ada kenaikan sebesar Rp5 miliar dari target tahun lalu.

Djoko yakin target penerimaan PBB tahun ini akan terlewati, mengingat kesadaran masyarakat yang begitu tinggi untuk membayar pajak. Apalagi syarat mutlak untuk melakukan transaksi jual beli (balik nama) rumah atau tanah harus melunasi pembayaran PBB. Menunggak PBB selama satu tahun saja tak bisa menjalankan transaksi jual beli. ‘’Jadi kalau tak mau repot, ya harus melunasi PBB supaya seluruh urusan nanti menjadi mudah,’’ tukasnya.Q hds

Abaikan Pengaduan, SKPD di Sidoarjo Bisa Disanksi Menurut data di Sekretariat Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kab Sidoarjo, pada tahun 2014 lalu, jumlah pengaduan masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sidoarjo, terhadap pelayanan publik ada 256 pengaduan.

Sementara yang dijawab 199, sedangkan yang tak direspon atau tak dijawab 57 pengaduan.

Menurut Kasubag Pengelolaan Pengaduan Bagian Humas Kab Sidoarjo, Muhamad Rofik Ssos, terhadap SKPD yang kurang responsif terhadap pengaduan, pasti akan diberikan sanksi. Sedangkan bagi SKPD yang responsif terhadap pengaduan akan diberikan penghargaan. ‘’Masalah reward dan punishment, gampang itu, pasti akan diberikan,’’ komentar Rofik, Senin (2/2) kemarin, di kantornya.

Yang urgent atau penting dahulu, menurut Rofik, membenahi proses pengaduan SKPD lewat P3M. Yaitu, bagiamana

caranya menata dengan baik mekanisme respon pengaduan yang dilakukan para SKPD. ‘’Untuk tahu itu, akan kita monitoring dan evaluasi secara berkala, kenapa sampai terlambat dan apa kendalanya,’’ jelas Rofik.

Contohnya, yang dialami pihak kecamatan untuk menjawab pengaduan, biasanya agak lama,sebab harus koordinasi dulu dengan Bagian Pemerintahan. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjawab pengaduan minimal tiga hari dan maksimal tujtuh hari, tapi karena adanya kendala itu, maka

ali kusyanto/bhirawa

Petugas di Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kab Sidoarjo, setiap hari melalui website Pemkab Sidoarjo, mengecek adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat. biasanya respon pengaduan jadi lebih dari itu. ‘’Itu yang membuat proses pengaduan terhadap kecamatan agak lambat, karena itu

dalam evaluasi, mungkin di kecamatan akan diberi hak supaya ada petugas khusus yang menangani masalah pengaduan,’’ paparnya.

Rofik menambahkan akan berusaha membenahi proses pelayanan pengaduan masyarakat lewat di P3M,karena akan berdampak positif pada pelayanan publik di Sidoarjo.

Apalagi program ini juga pernah mendapat penghargaan.

Asisten Administrasi, Kissowo Sidi SH, menyatakan setuju ada dengan reward dan punishment terhadap SKPD dalam merespon pengaduan masyarakat. SKPD yang responsip terhadap pengaduan pantas dapat reward, sedangkan yang mengabaikan pengaduan perlu dapat teguran dari Sekda. ‘’Paling tidak, ini sebagai upaya-upaya kita agar pelayanan publik di Sidoarjo jadi lebih baik, Bupati dalam moment HUT Sidoarjo tahun ini kan juga berharap agar aparat bisa memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat,’’ ujarnya.Q ali

JAWA TIMUR

6

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

Anggota Kodim Perangi Nyamuk

KILAS JATIM

Ratusan Pembina Pramuka Ikuti ToT

Jombang, Bhirawa Menyusul ditetapkannya Jombang sebagai daerah yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) atas serangan demam berdarah memantik simpatik dari sejumlah kelompok kalangan, salah satunya adalah dari TNI Kodim 0814 Jombang. Mereka seperti melepas senjata sejenak dan mengangkat Fogging perang melawan Nyamuk.

Kota Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu tidak ingin kegiatan perkemahan East Java Scouts Challenge 2015 yang digelar di Coban Talun berlangsung mengecewakan. Oleh karena itu sebagai langkah persiapan, Dindik menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) bagi Pembina Pramuka SD/MI se-Kota Batu. Kegiatan berlangsung sejak 22 Januari lalu di SMPK Widyatama Kota Batu.

Kepala Dindik Dra Hj Mistin Mpd, selaku Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batu menuturkan training yang dilaksanakan sebagai persiapan awal dalam kegiatan perkemahan bulan April mendatang. Agar dalam perkemahan itu para pembina lebih siap dan lebih matang dalam pelaksanaan.

Salah satu agenda dalam training itu soal pemilihan anggota pramuka di setiap sekolah. "Memilih anak yang diikutkan dalam kegiatan tersebut jangan pandang bulu. Yang terpenting adalah memilih anak yang cerdas dan sehat, serta menguasai pengetahuan dan ketrampilan kepramukaan," ungkap Mistin.

Sebab, 3 peserta terbaik putra/putri dalam kegiatan pramuka di Coban Talun akan dipilih menjadi wakil Kota Batu untuk kegiatan sejenis di tingkat provinsi Jatim. Sementara itu Andalan Bina Muda Kwarcab Kota Batu, Dwi Suptristiono SPd, menyatakan untuk persiapan kegiatan tersebut, para pembina pramuka akan terus diberikan pemantapan, termasuk dalam teknik merekrut peserta perkemahan.Q sup

Dengan menggunakan seragam doreng lengkap TNI AD, puluhan personel Kodim 0814 Jombang diterjunkan melakukan perang melawan jentik dan melakukan fogging ke di Desa Wersah Kecamatan Jombang Kota yang menjadi endemis serangan nyamuk demam berdarah. “Dipilihnya Wersah ini, karena ada 8 warganya yang telah terserang DBD. Dan 1 korban meninggal dunia,” ujar H Samsul Ketua RW 6, Desa Wersah mengatakan.

Selain memeriksa jentik disetiap kamar mandi warga

petugas dari Kodim ini juga melakukan pengasapan atau fogging ke rumah-rumah warga. Desa Wersah merupakan daerah endemis yang sudah ditentukan oleh dinas kesehatan kabupaten Jombang.

Saat ini data di kabupaten Jombang untuk bulan januari 2015 ini tercatat sudah ada 144 kasus dengan angka kematian 4 orang.

Yanti Setyorini warga yang menerima foging ini mengaku senang dengan bantuan dari TNI Kodim untuk melakukan pemantauan jentik dan foging.

“Kita sangat bersyukur dibantu bapak anggota TNI, karena di desa ini sudah ada satu warga yang meninggal karena DB,” ujarnya menuturkan.

Komandan Kodim 0814 Letkol Inf M Haidir mengatakan aksi TNI ini sebagai bentuk kepedulian untuk membasmi serangan nyamuk demam berdarah. Apalagi Jombang menjadi salah satu daerah yang statusnya sudah ditetapkan sebagai kabupaten dengan status KLB Demam Berdarah oleh propinsi Jatim.” Kita telah membentuk 4 Tim, tidak kurang dari 50 personel untuk membantu warga, dan akan terjun ke daerah daerah yang endemis,” tandasnya.

Meski demikian, Haidir mengingatkan, disamping adanya pengasapan didaerah endemis yang masih akan terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus dari nyamuk demam berdarah. Warga di-

ramadlan/bhirawa

TNI Fogging personel TNI Kodim 0814 Jombang ikut melakukan Fogging di Desa Wersah Jombang. Di desa ini ada 8 kasus DBD dan satu korban meninggal dunia. minta untuk waspada dengan terus melakukan tiga gerakan tiga M. ”Kita berharap peran masyarakat dengan menggalakkan tiga M yakni mengubur

menguras dan menutup tempat yang berpotensi menjadi daerah munculnya nyamuk mematikan tersebut,” pungkasnya.Q rur

Wilayah Tangkapan Nelayan Menyempit Banyak Industri Besar Manfaatkan Laut

Bupati Berharap Kepala SKPD Lakukan Pembinaan Bondowoso, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dikepalai Drs H Agus Salam Msi melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) se Kabupaten Bondowoso untuk mengetahui kondisi riil kepegawaian yang ada di Bondowoso. Hal ini terungkap dalam paparan yang dilakukan Kepala BKD di hadapan Bupati, Sekda dan seluruh kepala SKPD se Kabupaten Bondowoso bertempat di Pendopo, kemarin.

Dalam paparan tersebut Agus Salam mengungkapkan temuannya terkait kekurangan ribuan pegawai di Bondowoso akibatnya banyaknya yang pensiun setiap tahun tanpa diimbangi dengan pengangkatan pegawai baru. Bahkan, Agus juga menemukan adanya banyak pegawai yang menempati posisi tidak sesuai kompetensi.

Agus juga menambahkan jika saat ini dari jumlah pegawai sekitar 10 ribu yang ada di pemkab Bondowoso juga ditemukan adanya ketidakdisiplinan yang membutuhkan pembinaan khusus dari kepala SKPD sebelum nantinya diberikan sanksi jika belum ada perbaikan. “Apa yang kita lakukan ini selain melaksankana reformasi birokrasi sebagaimana amanatkan pemerintah pusat juga untuk mengetahui potensi birokrasi yang kita miliki”, kata Agus kemarin.

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengaku sangat senang dengan paparan yang memberikan data internal secara valid terkait potensi kepegawaian yang ada di Bondowoso serta berbagai kekurangan yang nantinya akan terus diupayakan untuk perbaikan.Q mb7

suprayitno/bhirawa

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan imbau masyarakat segera melapor jika temukan hewan unggas mereka mati mendadak.

Cegah Flu Burung, Semprot Desinfektan Lamongan, Bhirawa Pengunjung Alun-alun Kota Lamongan tidak perlu was-was tertular flu burung dengan keberadaan sejumlah hewan unggas tersebut di alun-alun. Karena Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) setempat sudah menyemprotkan desinfektan.

Destan, bahan kimia desinfekton tersebut disemprotkan Bupati Fadeli bersama Sekkab Yuhronur Efendi di kandang keanekaragaman hayati Alun-alun Kota Lamongan yang berisi sejumlah burung hias. Selain di Alunalun, desinfentan untuk mencegah flu burung itu juga disemprotkan di Pasar Unggas Lamongan.

“Masyarakat tidak perlu was-was dengan isu flu burung. Karena kemarin begitu ada informasi dugaan hewan unggas mati akibat

flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan langsung membatasi lalu lintas unggas dan melakukan penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyebaran virus,“ ujar Fadeli seusai penyemprotan di Pasar Unggas.

Kepala DPKH Sukriya menyebut instansinya memiliki stok desinfektan yang cukup untuk mencegah terjadinya wabah flu burung. Dia meminta masyarakat segera melaporkan jika menemui hewan ternaknya mengalami kematian yang tidak wajar.

“Pemilik hewan unggas yang mati agar segera melapor sehingga kami bisa melakukan tindakan pencegahan. Seperti melakukan lokalisasi dan penyemprotan desinfektan yang hari ini kami lakukan, “ ujar Sukriya.Q yit

Tuban, Bhirawa Banyaknya wilayah perairan laut di kabupaten Tuban yang digunakan sebagai sarana trasportasi sejumlah perusahan besar, membuat area tangkapan ikan para nelayan di Bumi Wali ini semakin berkurang.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tuban, Sunarto, utamanya dengan masuknya industri-industri besar. “Benar, dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar menjadikan wilayah tangkapan nelayan di Tuban semakin sempit,” kata Sunarto (3/2).

Oleh karenya, pihaknya berencana akan menggalakkan fishing drone atau pembangunan apartemen ikan yang lebih dikenal oleh nelayan dengan sebutan rumpon. “Apartemen ikan, merupakan satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi semakin sempitnya wilayah tangkap nelayan,” kata Sunarto.

Dengan dibutnya apartemen ikan tersebut dapat menjadikan kelestarian laut tetap terjaga. Oleh karena itu pihaknya meminta didukung semua pihak, baik itu pemerintah sendiri, nelayan, juga pelaku perusahaan. “Dengan apartemen ikan ini, kita berharap populasi ikan di wilayah

perairan Tuban terjaga,” pinta Sunarto.

Lebih lanjut ditegaskan, Pemkab akan meminta perusahaan-perusahaan yang juga ikut memanfaatkan wilayah laut untuk membangun apartemen ikan. Sebagai ganti berkurangnya wilayah tangkapan nelayan. “Semoga dengan begitu nelayan dapat memperoleh ikan sesuai harapan, meski wilayah tangkap mereka semakin sempit,” tandasnya.

Untuk diketahui, sejumlah perusahaan raksasa memanfaatkan pantai dan laut di Kabupaten sebagai penunjang operasi. Mulai dari FSO Cinta Natomas milik JOB PPEJ dan FSO Gagak Rimang milik Exxon Mobil Cepu Ltd yang ada di Kecamatan Palang.

Pada wilayah barat, tepatnya di Kecamatan Bancar ada Gas Lengo yang akan dikelola PT KrisEnergy, serta ada pelabuhan PT Holcim di Kecamatan Tambakboyo dan pelabuhan PT Semen Indonesia di Kecamatan Jenu. Kemudian di kawasan tanjung awarawar, Kecamatan Jenu, ada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta ada PT Multi Baja Industri (PT MBI).Q hud

Anggota DPRD Bakal Diikutkan BPJS Tulungagung, Bhirawa Tahun ini anggota DPRD Tulungagung tidak akan menikmati fasilitas asuransi kesehatan umum.

Sebagai gantinya para wakil rakyat itu akan diikutkan BPJS Kesehatan.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahilah Mansyur MSi pada Bhirawa, Selasa (3/2), membenarkan jika dalam waktu dekat anggota dewan setempat bakal diikutkan BPJS Kesehatan. “Aturannya sekarang begitu.

Anggota dewan tidak difasilitasi

lagi dengan asuransi umum tetapi BPJS,” ujarnya.

Rencananya, Setwan DPRD Tulungagung akan pula mengundang pihak BPJS Kesehatan untuk datang ke Kantor DPRD Tulungagung. Mereka diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai BPJS Kesehatan.

Ketika ditanya kemungkinan penolakan dari anggota dewan karena diikutkan BPJS Kesehatan bukan asuransi kesehatan umum yang lebih memberi pelayanan kesehatan

lebih baik, Budi Fatahilah mengatakan hal itu merupakan pilihan yang harus dilakukan. “Kami tidak mau menabrak aturan. Kalau aturannya ikut BPJS ya ikut BPJS. Tidak mungkin mengambil asuransi umum lagi,” paparnya serius.

Selama ini anggota DPRD Tulungagung dapat menikmati asuransi kesehatan umum. Mereka jika mengalami gangguan kesehatan mendapat ganti biaya penyembuhan dari asuransi itu. Selain juga mendapat fasilitas cek up kesehat-

an setahun sekali.

Anggota DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, ketika dikonfirmasi menyatakan tidak masalah jika diikutkan BPJS Kesehatan. Menurutnya itu sudah merupakan aturan yang harus dijalankan oleh Sekwan.

“Aturan itu ada di Permendagri No.37/2014. Jadi harus dilaksanakan. Tidak boleh kami menolak dan meminta tetap menggunakan asuransi kesehatan umum,” ujarnya.Q wed

hud/bhirawa

Salah satu aktivitas penambatan oil mentah dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) di laut Tuban.

Tekan Angka Kejahatan, Dishub Resmikan Penggunaan RTTMC Guna untuk menekan angka kriminalitas atau kasus kejahatan, Pemkab Situbondo, melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo (Dishub-Kominfo) Kabupaten Situbondo, melaunching peresmian penggunaan 15 titik CCTV (close circuit televisi) yang tersebar di Kabupaten Situbondo, pagi kemarin (3/2). Dengan menggunakan program RTTMC (road transport and traffic management centre), Dishub optimis, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran di Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto beserta jajaran Forpimda Situbondo saat melaunching peresmian penggunaan CCTV di 15 titik strategis di Kota Santri, Situbondo, kemarin (3/2).

Kepada sejumlah wartawan, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan, program pusat manajemen lalu lintas dan transportasi darat bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama pada aspek lalu lintas darat. Selain itu, imbuh Bupati Dadang, program RTTMC dapat dimanfaatkan untuk berbagai ma-

cam kegiatan. “Salah satu diantaranya adalah menekan adanya pelanggaran kasus pidana di lapangan,” tegas Bupati Dadang.

Menurut Bupati Dadang, pemasangan 15 titik CCTV juga bisa dijadikan media monitoring terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk juga, imbuh dia, pelayanan lalu lintas jalan raya. “Dengan pema-

sangan CCTV ini, kedepan masyarakat akan tahu jika ruang atau jalan tertentu sudah terpantau. Selain itu, ditiap titik yang telah dipasang CCTV, sudah tidak perlu lagi mengandalkan keberadaan manusia atau polisi.

Tetapi tetap bisa langsung dilakukan penindakan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran,” ujar Bupati Dadang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo, Lutfi JP, menandaskan, pemasangan 15 titik CCTV ini untuk mempersempit terjadi pelanggaran di Situbondo.

Kedepan, sambung Lutfi, pihaknya akan berupaya terus melakukan penambahan pemasangan CCTV. “Misalnya saja nanti tiap 3 km akan dipasang CCTV, sehingga kawasan Situbondo

bakal tertib lalu lintas. Jadi kita tidak usah menyiapkan tenaga polisi, dititik tersebut,” urai mantan Kepala BKD itu.

Masih kata Lutfi, 15 CCTV dipasang mulai arah timur hingga barat Situbondo, tepatnya dikawasan Hutan Baluran hingga Kecamatan Banyuglugur. Dalam menentukan 15 titik CCTV itu, kata Lutfi, pihaknya melibatkan Polres Situbondo, sebagai lembaga yang tahu titik-titik rawan terjadinya kriminalitas.

“Tiap titik itu ada 4 kamera.

Kami juga menggunakan alat radio, internet dan televisi, sehingga meki malam dan terganggu cuaca, CCTV tersebut masih bisa dicerna dengan baik. Anggaran ini berjumlah sekitar Rp 400 juta lebih,” pungkas Lutfi.Q awi

JAWA TIMUR

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Pemkab Kembangkan Rest Area Tongas Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE beserta tim dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Kemajuan Rest Area Tongas.

Bupati Tantri berperan sebagai pelindung terhadap pengembangan kemajuan Rest Area Tongas. Dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moch Nawi sebagai penasehat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Asy’ari sebagai penanggung jawab tim koordinator.

Sementara sebagai ketua tim koordinator adalah Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan diikuti oleh Bagian Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, BLH, Dinas PU Cipta Karya, Kantor Perijinan dan Penanaman Modal serta Camat Tongas, Koramil, Polsek dan Kepala Desa.

Menurut Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, rakor tersebut merupakan langkah awal untuk pengembangan dan kemajuan Rest Area Tongas menjadi salah satu potensi sarana dan prasarana yang lebih berguna dan bermanfaat, baik bagi masyarakat sendiri maupun pelaku wisata.Q wap

Kejari Tetapkan Tersangka Baru SD Kembali Bidik Kasus Lampion Rumdin Wali Kota Blitar Kota Blitar, Bhirawa Dugaan kasus korupsi pembangunan lampion di Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar kembali membidik para tersangka baru. Bahkan saat ini Kejari Blitar telah menetapkan tersangka baru, yakni SD sebagai Direktur CV Lintas Lautan Abadi sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan selama dua minggu ini.

Hal ini diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Hargo Bawono, dimana pihaknya masih masih mengincar tiga tersangka lainnya dalam kasus korupsi Lampion Rumah Dinas Wali Kota Blitar setelah menetapkan direktur CV. Lintas Lautan Abadi. “Setelah memeriksa selama dua minggu dengan memanggil 20 saksi, akhirnya Kejaksaan

kembali menetapkan tersangka baru kasus korupsi Lampion Rumah Dinas Wali Kota Blitar yakni SD,” kata Hargo Bawono.

Lanjut Hargo Bawono, penetapan tersangka ini dikarenakan dalam kasus korupsi lampion SD terlibat menandatangani semua laporan maupun berita acara untuk pencairan uang. Selanjutnya hasil uang yang dicairkan tersebut

hartono/bhirawa

Hargo Bawono diserahkan kepada Agung Setyawan yang sebelumnya sudah dijatuhi vonis dalam kasus korupsi lampion.

Nelayan Dukung Permen Susi Tuban, Bhirawa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meminta Peraturan Menteri (Permen) KP nomor 2 tahun 2015 mengenai larangan sejumlah alat tangkap nelayan dikaji ulang.

Dalam Permen tersebut, disebutkan pemerintah melarang penggunaan alat tangkap jenis Pukat Hela (Trawls), dan Pukat Tarik (Seine Net) di seluruh wilayah perikanan Republik Indonesia.

“Kita meminta supaya penerapan Permen ini dikaji ulang,” jelas Kepala DKP Tuban, Sunarto, melalui ponselnya (3/2).

Lebih lanjut diterangkan, masukan tersebut sudah disampaikan dalam rapat tingkat provinsi. Keberadaan Permen ini dinilai cukup mengganggu perekonomian nelayan. Sementara separuh dari nelayan Tuban menggunakan alat tangkap jenis pukat dan dogol. Berarti kalau diterapkan, akan ada 50 persen nelayan Tuban yang tidak bisa menangkap ikan. “Sebagian besar nelayan di Tuban menggunakan alat tangkap jenis ini, dimana merupakan alat tangkap yang dilarang dalam Permen,” kata Sunarto.

Ia juga meminta kepada nelayan di Tuban untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi protes terlebih dahulu. Serta menjaga situasi tetap kondusif karena Permen ini juga belum disosialisasikan.Q hud

“Setelah penetapan SD sebagai tersangka akan dilakukan pendalaman kasus kembali karena masih memungkinkan ada tersangka baru dalam kasus korupsi Lampion Rumah Dinas Walikota Blitar yang menelan kerugian negara sekitar Rp. 103 juta dari total anggran Rp 178 juta,” jelasnya.

Selain itu dalam kasus korupsi Lampion Rumah Dinas Walikota Blitar ini kembali dilakukan dengan pemeriksaan yang memanggil langsung beberapa saksi seperti Suparman yang sudah di vonis 4 tahun penjara, SD selaku direktur CV pelaksana, Hakim Sisworo sebagai Panitia Pengaadaan Barang dan Panitian Penerima Barang dalam proyek lampion, Ninuk sebagai Kepala Bagian

Umum Pemkot Blitar.

Sementara perlu diketahui dugaan kasus korupsi Lampion Rumah Dinas Walikota Blitar senilai 178 juta tersebut awalnya sudah dialokasikan dalam APBD 2010, kemudian pada APBD 2011 kembali dianggarkan. Sehingga terjadi dobel anggaran dan pekerjaan fiktif yang kemudian dilaporkan oleh LSM Formak Blitar ke Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Blitar atas kasus dugaan praktek korupsi tersebut dengan melakukan bagi-bagi uang hasil tindak pidana korupsi atas kesepakatan bersama antara pihak Rekanan, SKPD pengguna Anggaran serta SKPD sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.Q htn

Terdakwa Sakit, JPU Tetap Hadirkan di Persidangan dengan Ambulans

Penutupan Jembatan Antar Kabupaten Ditunda Lumajang, Bhirawa Rencana penutupan jembatan Grobogan lama di Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang yang merupakan akses jembatan penghubung antar provinsi tertunda. ‘’Rencana penutupan jembatan Grobogan lama untuk persiapan perbaikan karena konstruksinya melemah sesuai surat dari Balai Pemeliharaan Jalan wilayah V Kementerian PU di Surabaya dan Dinas PU Binamarga Jatim tidak bisa segera dilakukan,’’ kata Ipda Setyo Budi Kaur Bin Ops Satlantas Polres Lumajang.

Keputusan ini diambil setelah Kasatlantas Polres Lumajang melakukan survey lokasi bersama Kepala Dishub yang mendapati bahwa jalur di jembatan Grobogan lama dari arah utara yang menikung tajam sangat berbahaya. ‘’Tikungan di ruas jalan jembatan dari arah utara dinilai lebih berbahaya dibandingkan dari arah selatan," katanya.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan koordinasi pengamanan jalan sebelum jembatan benar-benar ditutup untuk perbaikan. "Sehingga kondisi ini masih perlu dikoordinasikan dengan pihakpihak terkait baik dari Balai Besar Pemeliharaan Jalan Wilayah V Kementerian PU di Surabaya maupun Dinas PU Binamarga Provinsi Jatim," paparnya. Q yat

7

sawawi/bhirawa

Syaifullah, Sekda Situbondo saat menjadi pembicara pada salah acara di pendopo.

Aset Pemkab Rp 92 Miliar Rusak dan Tidak Jelas Situbondo, Bhirawa Aset Pemkab Situbondo senilai 92 miliar rupiah banyak yang hilang. Kabar ini diungkap jajaran Komisi I DPRD Situbondo, setelah mengkroschek langsung keberadaan asset di lapangan. Asset milik Pemkab berjumlah 29 miliar lebih itu sempat diusulkan penghapusan ke DPRD Situbondo.

Namun karena Komisi I menemukan fakta berbeda, mereka mengancam tidak akan meloloskan penghapusan asset tersebut.

Arifin, Sekretaris Komisi I DPRD Situbondo mengatakan, para wakil rakyat merasa kecewa, karena banyak asset yang diusulkan akan dihapus ternyata sudah tidak ada wujudnya. “Ini menunjukan buruknya pengelolaan asset oleh Pemkab Situbondo.

Bahkan Komisi I menemuan banyak asset sudah dihibahkan, sebelum dilakukan penghapusan terlebih dahulu,” tegas Arifin.

Arifin menambahkan, banyaknya asset yang hilang itu tak bisa dijelaskan secara terinci. Jika tetap demikian, kata dia, bukan tidak mungkin para wakil rakyat akan menolak meloloskan penghapusan asset yang jumlahnya cukup fantastik tersebut. “Jika tetap tidak jelas maka Komisi I DPRD Situbondo berencana menolak usulan Pemkab tersebut,” ujar Arifin.

Sementara itu Sekda Situbondo, Syaifullah, membenarkan jiak aset yang diusulkan untuk penghapusan ke DPRD berjumlah 92 miliar. Namun demikian, kata Syaifullah, aset itu tidak hanya ada di Kabupaten, melainkan tersebar juga di KecamatanKecamatan. “Ada di sekolah-sekolah, UPTD dan lainnya. Bahkan ada aset yang tidak ada barangnya serta ada aset yang diketahui sudah rusak,” papar mantan Kepala Bapeda itu.Q awi

Kab. Madiun, Bhirawa Terdakwa kasus dugaan korupsi, Istiyanto, yang juga mantan Sekdes Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tetap akan dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya, Rabu (4/2) hari ini.

Menurut Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan) I Putu Sugiawan, dalam agenda pembelaan ini, terdakwa harus hadir di persidangan. Karena itu, pihaknya menyiapkan sebuah ambulance untuk Istiyanto yang sekarang sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang ada di Kota Madiun.

"Tetap kita hadirkan. Kita siapkan ambunce untuk membawa terdakwa ke Surabaya," terang Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mejayan, I Putu Sugiawan, kepada wartawan, Selasa (3/2).

Menurutnya lagi, jika saat putusannya nanti, terdakwa tidak hadir tidak masalah.

Karena pembacaan putusan, tidak harus dihadiri oleh terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut selama 2 tahun 6 bulan. "Kalau saat putusan nanti, terdakwa tidak hadir tidak apa-apa.

Ini khan masih dalam tahap pembelaan," pungkas Putu.

Untuk diketahui, Istiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi

oleh Polres Madiun Kota, Agustus 2014 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, status Istiyanto adalah pelapor dengan terlapor Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Kus Hartoyo. Namun rupanya, pelapor juga ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilaporkan. Selain Istiyanto dan Kus Hartoyo, polisi juga menetapkan seorang sinder PG. pabrik gula (PG) Kanigoro, berinisial S. Sedangkan kasus yang menjeratnya, yakni masalah penyelewengan dana tanah kas desa (TKD). Modusnya, Kus Hartoyo bersama dengan Istiyanto, pada kurun waktu tahun 2009 sampai 2013, telah menyewakan TKD ke PG. Kanigoro.

Namun sebagian keuangan hasil sewa TKD tidak diimasukkan ke kas desa sebagai pendapatan desa.

Akibatnya, pemerintah desa Sambirejo telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp.200 juta.

Hal tersebut bertentangan dengan dengan Perda Kabupaten Madiun Nomor 7 tahun 2007 tentang Perdes dan Perda nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Q dar

Gerindra Bentuk Tim Sembilan Jaring Bacabup Jember, Bhirawa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindara Jember bentuk tim 9 untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Bupati Jember 20152019. Mekanisme ini harus dilakukan untuk mencari siapa calon Bupati Jember yang akan diusung dalam Pemilukada oleh partai pimpinan Prabowos Subiyanto ini,

Ketua DPC Gerindra Jember, HM. Satib, mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai pemenang dalam Pileg Tahun 2014, dengan raihan 9 kursi di DPRD Kabupaten Jember. Oleh karenanya, dalam rangka menyukseskan Pilkada, nanti mereka telah membentuk Tim 9, yang diketuai oleh Siswono." Tim ini bertugas untuk melakukan penja-

ringan terhadap Bacabup, yang dikehendaki oleh rakyat Jember," ujarnya.

Menurutnya, Partai Gerindra tidak membatasi, apakah Bacabup yang akan diusung berasal dari internal partai atau dari eksternal. Menurutnya, semua memiliki kesempatan yang sama. "Sebab, pihaknya hanya bertugas untuk melakukan penjaringan. Na-

ma-nama yang muncul, nantinya akan disampaikan kepada DPP Gerindra melalui DPD Jatim," ungkapnya.

Untuk proses selanjutnya, tandas Satib, akan menjadi kewenangan dari DPP Gerindra, guna menetapkan tokoh yang nantinya akan mendapat rekomendasi, untuk diusung menjadi Calon Bupati saat Pilkada nanti. "Kami hanya

sebatas proses penjaringan, setelah itu mekanisme siapa yang nanti akan direkomendasi oleh partainya merupakan wewenang dari DPP," katanya pula.

Sementara itu, Ketua Tim 9, Siswono, menerangkan, pendaftaran Bacabup melalui partainya akan dilaksanakan secara terbuka, mulai Tanggal 6 Pebruari mendatang. Q efi

Dua Tahun Rusak, Warga Tanam Pisang di Jalan Kerja bakti yang dilakukan warga Dusun Pugruk Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor Selasa (3/2) kemarin sangatlah unik, yakni menanam pohon pisang di tengah jalan. Tindakan itu dilakukan warga, lantaran kesal jalan utama yang membelah permukiman rusak berat selama dua tahun tidak segera diperbaiki.

Jalan sepanjang 10 kilometer yang mengalami rusak parah berada antara Desa Balongrejo dengan Desa Buduran. Bahkan, berkali-kali warga sudah mengusulkan ke Dinas PU Bina Marga Nganjuk dengan ditandatangani kades agar diperbaiki, namun hingga kini tidak mendapat tanggapan. "Ada lima desa yang memanfaatkan akses jalan yang rusak, bahkan kelima kades sudah mengajukan perbaikan njalan tapi tidak ditanggapi," ujar Kepala Desa (Kades) Pesudukuh, Paryono.

Langkah yang diambil warga dengan menanam pohon pisang di tengah jalan merupakan aksi

protes terhadap pemerintah.

Selain itu, agar warga yang melintas berhati-hati karena banyak lubang yang mengancam keselamatan pengguna jalan.

"Jalan tersebut merupakan akses vital bagi warga empat desa sekaligus. Yakni, Desa Balongrejo, Desa Ngumpul, Desa Pesudukuh, dan Desa Buduran.

Selain sebagai akses pengangkut hasil panen, jalan yang dibiarkan rusak parah tersebut banyak dilewati para pelajar," terang Paryono.

Menurut Paryono, banyak kendaraan melintas, di antaranya sepeda motor, roda empat, termasuk truk dan beberapa kali

dilewati bus pariwisata. Hanya, lantaran posisi jalan berdekatan dengan aliran sungai, diduga kondisi tanah menjadi lembek, sehingga ketika dilalui kendaraan bermuatan berat mudah rusak.

Diperkirakan, kondisi jalan yang rusak parah sepanjang dua kilometer. "Jalan rusak terparah, tepat berada di Dusun Pugruk.

Ada puluhan lubang menganga hingga kedalaman sekitar 20 sentimeter. Tak heran, ketika hujan turun, jalan berlubang menyerupai kubangan dan licin hingga sering mengakibatkan kecelakaan," tandas Paryono.

Kecelakaan, dikatakan Paryono, biasanya terjadi setelah hujan atau malam hari. Pasalnya, saat hujan turun, hanya tinggal sekitar setengah meter aspal jalan yang dapat terlihat. Untuk itu, para pengguna jalan harus berhatihati bila tidak ingin celaka. Lebihlebih, saat malam hari, kondisi jalan rusak dekat makam umum

itu gelap, tanpa ada penerangan.

“Sudah licin, kalau malam gelap sekali,” ujarnya.

Sebulan lalu, mengingat banyak pengguna jalan yang celaka, lantaran terperosok dalam kubangan, warga mencoba menguruk dengan tanah. Sialnya, inisitif warga tidak mendapat izin dari Dinas PU Bina Marga Nganjuk.

Alasannya, jika jalan akan diperbaiki, untuk membersihkan tanah urukan akan kesulitan.

Hanya, setelah beberapa hari lalu, ada pelajar yang terperosok ke kubangan saat pulang sekolah.

Kesabaran warga sudah habis, sehingga mereka berbondongbondong menanami pohon pisang pada sejumlah lubang tepat di tengah jalan.

Kepada pemerintah daerah, Paryono meminta segera memperbaiki jalan rusak tersebut sebelum bertambah parah dan mengakibatkan korban jatuh bertambah. Termasuk, memba-

ristika/bhirawa

Warga Dusun Pugruk Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor menanam pohon pisang di tengah jalan lantaran kesal jalan utama yang membelah permukiman rusak berat. ngun bronjong atau plengsengan di sepanjang sungai yang membujur ke barat dari Desa Buduran hingga Desa Balongrejo tersebut.

Pasalnya, apabila pemerintah daerah hanya memperhatikan

kondisi jalan saja, dalam waktu dekat bakal rusak kembali. “Kalau tepi sungai tidak diperkuat dulu, kondisi jalan bisa cepat rusak lagi, karena tanahnya gerak,” pungkasnya.Q ris

EKONOMI - BISNIS

8 JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

Apel di Jatim Bebas dari Bakteri Listeria

EUR

15,209.93

15,056.60

Disperindag Tingkatkan Kewaspadaan

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Kurs

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Produsen Susu Ajak Atasi Osteoporosis Surabaya, Bhirawa Sebanyak 5.000 generasi tua serta muda Kota Surabaya dan sekitarnya belum lama telah memperingati Hari Osteoporosis Nasional yang diselenggarakan untuk ke-12 kalinya sejak tahun 2002.

Kali ini peringatan mengusung tema “Waktunya Bergerak Sekarang” dan dihadiri oleh Ketua TP. PKK kota Surabaya, Merdi Jureta Mursyam, Apt, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur, dr. Harsono dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, drg. Febria Rachmanita.

Isabella Silalahi, Marketing Director Fonterra Brands Indonesia, menjelaskan, “Tema “Waktunya Bergerak Sekarang” merupakan ajakan kepada semua generasi khususnya generasi muda, untuk mulai aktif bergerak sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Hasil riset consumer polling Fonterra tahun 20131, yang diadakan di Indonesia, antara lain menemukan fakta bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang hidup di perkotaan, memiliki gaya hidup sedentari atau tidak aktif / duduk terus menerus, yaitu rata-rata 7 jam/hari kerja dan 5 jam/hari pada akhir pekan.

Lebih lanjut Isabella mengatakan, “Dari hasil riset tersebut terlihat bahwa semakin banyak orang Indonesia yang menjalani gaya hidup tidak aktif. Gaya hidup seperti ini dapat berpotensi memicu berbagai penyakit, termasuk osteoporosis. Oleh karenanya, ajakan untuk meninggalkan gaya hidup tidak aktif dan berubah menuju gaya hidup aktif melalui kampanye “Waktunya Bergerak Sekarang” menjadi sangat penting.”

Dr. Muliaman Mansyur, Head of Medical Sales Fonterra Brands Indonesia, menjelaskan, “Data mengenai osteoporosis menyatakan bahwa 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis. Oleh karenanya, gaya hidup aktif sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang, mulai dari pembentukan tulang pada usia anak-anak, menjaga kepadatan tulang saat dewasa hingga menghindari terjadinya patah tulang saat usia tua. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Supra FIT, AG6417SI, a/n. Milan, Ds. Doroampel, RT 04 RW 07, Sumbergempol-T.Agung No. 240/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda, th. 2010, AG6451TY, a/n. Agus Subroto, Ds. Aryojeding RT 003 RW 006, RejotanganT.Agung No. 241/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3889 FE, a/n Sulastri, Ds. Klampokan, rw 05/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 242/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3071 FF, a/n Ainiyah, Ds. Mlandingan Wetan, rw 01/02, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 243/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 9095 F, a/n PG Jasmu, Ds. Rajekwesi rw 02/04, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 244/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1254 F, a/n Fauzan, Kel. Dawuhan rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 245/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3792 EP, a/n Pemkab Situbondo, Kel. Patokan, rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 246/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2942 FG, a/n Oni Nurwinda, Ds. Kendit rw 01/08, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 247/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3498 EU, a/n Hj. Ratiatul Himmah, Kel. Dawuhan, rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 248/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3638 FG, a/n M. Jakfar B, Ds. Kandang rw 03/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 249/IMB/BI-II/2015

Pemprov, Bhirawa Merebaknya kabar jika ada apel dari Amerika Serikat yang mengandung bakteri berbahaya, membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim meningkatkan kewaspadaannya. Salah satunya dengan menggelar sidak (inspeksi mendadak) buah apel impor yang membawa bakteri listeria monocytogenes.

“Bakteri ini cukup berbahaya. Jika memakan buah apel impor yang terjangkit bakteri ini, bisa menyebabkan, panas, mual-mual dan demam mirip seperti tekena demam berdarah. Harus segera diperiksakan ke dokter,” imbau Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Warno Harisasono, dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Sekedar catatan, pekan lalu Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI, menerbitkan surat edaran yang ditujukan ke seluruh disperindag provinsi, kabupaten, dan kota terkait larangan impor apel demi mengantisipasi penyebaran bakteri listeria ke tanah air.

“Pada hari Senin pekan

lalu juga telah digelar Rakernas di Kementerian Perdagangan RI, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mendapatkan berita internasional terkait instruksi penarikan apel impor yang terkontaminasi bakteri listeria,” ujarnya.

Apel yang dimaksud adalah jenis Granny Smith dan Royal Gala yang berwarna merah dan hijau, yang berasal dari produsen packing industri berlabel Bidart Bros, yang berpusat di Bakersfield, California, Amerika Serikat.

“Awal kejadian bakteri listeria ini ditemukan di apel yang dikemas dalam produk makanan apel karamel. Apel kemasan karamel ini sedang

ngetren di Amerika, biasanya untuk acara pesta. Diduga, apel terjangkit bakteri listeria dari lokasi gudang pengepakan produsen Bidart Bros di California. Bisa jadi lokasi pengepakannya tidak steril,” jelasnya.

Dengan keluarnya edaran dari Kementerian Perdagangan tersebut, Disperindag dan BPOM kini sibuk merasia apel impor berjenis Granny Smith dan Royal Gala di pasaran, khususnya yang berasal dari produsen Bidart Bros. Sejauh ini, Disperindag Jatim telah melakukan razia apel impor di Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Bojonegoro, Mojokerto dan Banyuwangi, Pasuruan.

“Sebenarnya sudah kita cek di Balai Besar Tumbuhan dan diperoleh kepastian bahwa kita (Jatim) tidak mengimpor buah apel dari produsen Bidart Bros. Namun begitu Balai Besar menyatakan kita banyak mengimpor apel jenis Granny Smith dan Royal Gala dari Cina, Selandia Baru, Australia dan dari Amerika juga

Rabu Wage, 4 FEBRUARI 2015

zainal ibad/bhirawa

Kepala Disperindag Provinsi Jatim Warno Harisasono menunjukkan gambar apel yang dilapisi karamel yang diproduksi Bidart Bros. Selama ini apel dari Bidart Bros tidak beredar di Indonesia khususnya Jatim.

ada, tapi dari produsen lain yang berpusat di Washington,” ungkapnya.

Maka, razia apel impor di sejumlah kabupaten/kota yang terus dilakukan Disperindag hingga kemarin mengumpulkan sampel jenis Granny Smith dan Royal Gala dari berbagai pasar. “Hasil uji labnya telah keluar dan dinyatakan negatif,” ungkap Hari.

Meski hingga sampai saat ini Jatim tidak ditemukan bakteri tersebut, mantan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) ini tidak berani memastikan Jatim bebas dari bakteri listeria. Ia hanya berani memastikan hingga sampai saat ini Jatim masih aman dari bakteri tersebut.

Di Surabaya, Hari mencontohkan, hingga kemarin,

masih sebanyak delapan tempat yang dilakukan razia, meliputi distributor, pengecer, dan pasar buah, yaitu PT Laris Manis Utama, Carrefour Jl A Yani, Aneka Buah Jl Tanjung Sari, UD Godong Jl A Jais, Pasar Buah Hokky Jl Panglima Sudirman, Ranch Market, Jl Basuki Rahmat, Supermarket Hero di Tunjungan Plaza, dan Dunia Buah Jl Ngagel.

“Kita akan terus melakukan sidak di pasar-pasar yang menjual buah impor. Saat ini pasar tradisional yang belum kita sidak, nanti akan kita sidak juga. Namun yang pasti, selama ini belum ditemukan bakteri listeria karena memang apel produksi Bidart Bros tidak beredar di Indonesia,” pungkasnya. Q iib

Puspa Agro Kembangkan Bisnis Coklat Surabaya, Bhirawa PT Puspa Agro, pengelola pasar induk agrobis Puspa Agro saat ini tengah serius untuk membidik usaha di sector coklat.

Bahkan saat ini pabrik coklat cair maupun batangan yang ada di Blitar sudah beroperasi dan siap bersaing dengan perusahaan lainya. “Banyak yang akan kami laksanakan tahun ini, di antaranya pembangunan pabrik coklat cair maupun batangan yang direncanakan akan dibangun di Puspa Agro atau di Blitar ini sekitar September hingga Oktober tahun ini,” ucap Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, saat bertamu wartawan di Surabaya, Selasa (3/2).

Puspa Agro juga akan bekerjasama dengan Gapoktan Kakao di Blitar. Rencananya penandatanganan MoU akan dilakukan pada Januari 2015 dan diharapkan kerjasama ini berlangsung sejak Maret tahun ini.

“Kami tetap mengutamakan kerjasama dengan petani kakao,” kata Muchibuddin.

Tak hanya akan membuat produk olahan dari hasil pertanian petani di Jatim saja.

Pasar Induk Puspa Agro juga masih akan memperluas jaringan pemasarannya ke luar negeri dengan tetap menggiatkan trading house division. Dengan membeli hasil panen petani lalu mengemasnya dengan lebih higienis dan langsung dipasarkan.

“Kami sering disebut tengkulak, karena

m ali/bhirawa

Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, saat bertemu wartawan di Surabaya, Selasa (3/2). cara kerja kami memang seperti tengkulak.

Tapi tengkulak yang budimannya karena kami tak mengambil untung banyak dan hasil panen langsung kami bayar, walaupun di supermarket pembayarannya diundur setelah penjualan,” ungkapnya bangga.

Dikatakan,saat ini pengemasan berlogo

Puspa Agro sudah sampai ke luar negeri mulai dari produk semangka di ekspor Timur Tengah sedikitnya 15 ton sekali kirim. Ikan kakap merah dikirim ke Jepang sedangkan kelapa parut diekpor ke Eropa. “Tahun ini kami targetkan penjualan produk pertanian Jatim ini, naik hingga 15

Disperindag Antisipasi Peredaran Saus Berbahaya Kab Kediri, Bhirawa Maraknya Saos berbahaya yang ada di Wilayah Jawa Barat, membuat Pemkab Kediri melakukan langkah antisipasi, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Kediri melakukan sidak dibeberapa

pasar tradisional.

Sasaran Inspeksi Mendadak ini adalah saos polosan yang tidak dilengkapi merk dan izin dari Badan Pengawasan Obatobata dan makanan yang ada di pasar tradisioanal maupun modern Tak hanya itu, dalam sidak petugas juga memeriksa

irvan/bhirawa

Disperindag Kediri melakukan sidak saos berbahaya dibeberapa pasar tradisional.

saos yang berasal dari daerah Bandung Jawa Barat yang beberapa wkatu lalu ditemukan saos yang memiliki akndungan berbahaya yang ditarik peredarannya oleh dinas terkait, diantaranya merk Sinar Sari, Unggul sari dan Indosari Kabid Perdagagan Disperindag Pemkab Kediri, Zainuri mengatakan kegiatan ini adalah langkah awal mengantisipasi merebaknya saos yang memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh manusia “Karena kita tahu banyak konsumen yang mengabaikan kualitas saus saat mengomsumsinya, sehingga dapat menggangu kesehatan tubuh” kata Zaenuru di sela-sela sidak. Selasa (3/2) Menurutnya, meski dalam sidak tidak menemukan saos yang memiliki kandungan bebahaya, petugas tak mau kecolongan, mereka mengambil sejumlah saos untuk diujikan laboratorium. Q van

persen,” tandasnya.

Dalam waktu dekat ini PT Puspa Agro akan menggandeng petani jagung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pabrik sekaligusmeningkatkan taraf hidup petani jagung. Q ma

Semua Sub Sektor Pertanian Alami Kenaikan NTP Pemprov, Bhirawa Pada Januari 2015, semua sub sektor pertanian mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Kenaikan NTP sebesar 0,79 persen dari 104,41 menjadi 105,23.

Kenaikan NTP disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Perikanan sebesar 1,59 persen dari 103,67 menjadi 105,32 diikuti sub sektor Peternakan sebesar 0,99 persen dari 109,72 menjadi 110,80. “Secara rata-rata ekonomi lebih baik,” katanya, Selasa (3/2).

Selanjutnya sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,85 persen

dari 102,42 menjadi 103,29, sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,79 persen dari 100,77 menjadi 101,57 dan sub sektor Hortikultura sebesar 0,38 persen dari 104,23 menjadi 104,63.

Ditambahkannya, kalau indeks harga yang diterima petani naik 0,72 persen dibanding bulan Desember 2014 yaitu dari 123,35 menjadi 124,24. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada semua sub sektor pertanian.

Sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami kenaikan terbesar yaitu 0,92 persen, diikuti sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,81 persen, sub sektor Perikanan sebesar 0,75 persen, sub sektor Peternakan sebesar 0,72 persen, dan sub sektor Hortikultura sebesar 0,44 persen. Q rac

Cuaca Buruk, Petani Apel Punten Tak Bisa Manfaatkan Peluang Pasar Nasib kurang beruntung menimpa para petani apel di Desa Punten Kota Batu. Ketika pasar tanah air dikejutkan dengan adanya apel berbakteri yang diimport dari Amerika Serikat, seharusnya hal ini bisa dimanfaatkan apel lokal agar bisa mendongkrak harga pasar. Namun hasil panen apel di Punten kali ini mengalami secara kualitas dan kuantitas cuaca buruk yang terjadi sejak 2 bulan terakhir.

anas bahtiar/bhirawa

Walikota Batu, Punjul Santoso, saat meninjau proses pengepakan apel Batu sebelum dikrim ke Jakarta dan Lampung.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Punten Makmur, Sucipto mengatakan, curah hujan tinggi telah mengguyur Kota Batu dalam dua bulan terakhir. Akibatnya, banyak daun dan bunga pada pohon apel milik petani yang berguguran. “Akibatnya, jumlah panen apel pada dua minggu terakhir mengalami penurunan, ”ujar Sucipto, Selasa (3/2).

Seharusnya, sedikitnya jumlah produksi apel mampu meningkat-

kan harga produk apel di pasaran.

Sayangnya, beberapa titik produk perkebunan apel di Batu juga mengalami penurunan secara kualitas. Hal ini juga diakibatkan curah hujan yang tinggi yang menimpa buah apel sebelum dipanen.

Diterangkan Sucipto, hujan deras yang semakin tinggi saat ini telah mengakibatkan kulit buah apel menjadi kecoklatan atau dikenal petani dengan istilah nyawo (warnanya coklat seperti

buah sawo). Jika harga pasar apel kualitas A bisa mencapai Rp 12.500 per kilonya. “Namun jika kulitnya nyawo, harganya bisa anjlok hingga Rp 3000 per kilonya,”tambah Sucipto.

Sebagai solusi, buah apel yang kulitnya nyawo, Gapoktan Punten Makmur telah mengarahkan untuk mengolah apel-apel tersebut. Beberapa makanan dan minuman berbahan dasar apel bisa dibuat oleh gapoktan ini. Antara lain, kripik apel, jenang apel, dan minuman sari apel.

Sementara, penyalur atau distributor apel Batu, Sutarman, mengaku bahwa harga apel secara umum di pasaran mengalami penurunan. Biasanya, dalam sehari dirinya bisa mengirimkan hingga 5 ton buah apel. Namun

saat ini dirinya hanya bisa mengirimkan apel hingga 2-3 ton saja.

Apel- apel tersebut dipaket dan dikirimkan ke kota penerima seperti Jakarta, Lampung, dan kotakota di Pulau Bali.

Walikota Batu, Punjul Santoso, yang sempat meninjau pemaketan apel Batu ini menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan terus mendukung para petani dalam meningkatkan produk pertanian para petani. Apalagi dirinya bersama Walikota memiliki misi untuk mengembangkan pertanian organik yang berbasis pariwisata internasional.

“Kita akan terus menyediakan kebutuhan pertanian organik seperti bibit apel, bibit sayur organik, dan ketersediaan pupuk organik untuk petani,”ujar Punjul. Q nas

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

LINTASAN

Kader PD Bali Berjaya di Kejurnas Denpasar, Bhirawa Kader pesilat Perisai Diri (PD) Bali mampu menunjukkan ketangguhan dalam Kejuaraan Nasional Silat Antar Pelajar- Keluarga Silat Nasional Indonesia di Jakarta karena mampu menyabet juara umum dan atlet terbaik.

"Saya bangga atas prestasi anak-anak pelajar yang menekuni cabang olahraga Silat Perisai Diri dan mampu meraih yang terbaik di kelasnya," kata Ketua Harian Perisai Diri Bali Yamadiputra di Denpasar, Selasa, ketika datang dari Jakarta untuk mengikuti kejurnas tersebut.

Ia mengatakan di tingkat pelajar SMP, Perisai Diri Bali berhasil menempatkan SMP Negeri 2 Kuta, Kabupaten Badung sebagai juara umum dengan mengantongi lima medali emas, satu perak, dan dua perungu.

Posisi kedua ditempati SMP Lodaya Bandung dengan dua emas, tiga perak, dan tiga perunggu, serta SMP Negeri 4 Kintamani Bali di peringkat ketiga dengan dua emas, satu perak, dan satu perungu.

Di tingkat SMA, Perisai Diri Bali menempatkan SMA 1 Kuta Kabupaten Badung sebagai juara umum kedua dengan tiga medali emas, dua perak, dan satu perunggu, terpaut satu emas dari juara umum MA Manbaul Huda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Peringkat ketiga ditempati SMA Negeri 1 Gianyar dengan dua emas dan empat perunggu.

Dalam kejuaraan Perisai Diri Piala Sri Sultan Hamengkubuwono X Tahun 2015 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta itu, ia mengaku pesilat Bali lebih unggul daripada kontingen provinsi lain, terutama di tingkat SMP yang kebanyakan terjadi "all Bali final".Q ant

OLAHRAGA

9

Kelas Olahraga Masih Minim Peminat Kota Batu, bhirawa SMPN 1 Kota Batu membuka kelas Olah Raga untuk menampung peserta didik yang memiliki potensi olah raga agar bisa lebih berkembang dan berprestasi. Namun demikian sejak dibuka beberapa tahun lalu, rata-rata hanya mampu merekrut satu kelas saja.

Hal ini diakui oleh Kepala SMP Negeri 1 Batu, Bambang Irawan MPd, kepada bhirawa, Selasa kemarin (3/2).

Program ini setara dengan program reguler lainnya, tetapi sisi keunggulannya menciptakan prestasi non akademis yang tidak meninggalkan prestasi akademis. Namun demikian masih ada pandangan miring soal sekolah kelas olahraga, yang dinilai anak didik akan tertinggal prestasi akademiknya.

Pandangan miring soal se-

kolah kelas olahraga sebenarnya tidak perlu terjadi. "Karena kelas olahraga sama dengan kelas reguler dalam bidang akademis," tutur Bambang.

Seharusnya ada kebanggaan bisa masuk ke sekolah kelas olahraga. Pasalnya tidak semua sekolah membuka kelas olahraga di Kota Batu hanya ada di SMPN 1 dan SMPN 2.

Dari sisi pembiayaan sekolah, kelas olahraga ini juga mempunyai kelebihan tersendiri dibanding dengan kelas reguler.

"Setiap tahun sekolah olahraga ini mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 95 juta. Dengan rincian Rp 50 juta dari APBD dan sisanya dari pusat (Block Grand) sebesar Rp 45 juta," terang mantan Kasek SMPN 5 Batu ini.

Besaran anggaran itu untuk membiayai latihan olahraga, pelatih dan mengikuti invitasi olahraga lainnya. Dengan alokasi yang demikian menjadikan orang tua siswa lebih ringan dalam pembiayaan anaknya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam satu rombongan belajar (rombel) kelas reguler sebanyak 27 siswa dengan jumlah 6 kelas, tetapi untuk rombel kelas olahraga hanya 29 siswa dalam satu kelas. "Jumlah kelas olahraga yang sedikit ini karena minim peminat," tukasnya.

Jadi, kalau ada yang mengatakan kelas olahraga hanya unggul dibidang olahraga tidak benar adanya. Siswa yang ada di kelas olahraga juga banyak yang berprestasi di bidang akademik. Selain itu juga banyak yang unggul dibidang non akademik. Seperti di cabang olahraga bulutangkis, renang, catur, karate dan tenis meja.

"Saat ini sekolah kami sedang gencar menyosialisasikan kelas olahraga ini. Dengan cara sering melakukan kunjungan ke SD/MI, menyebarkan brosur dan menggelar ajang kompetisi olahraga. Harapannya, dengan kegiatan seperti itu akan menarik minat calon siswa dan orangtua siswa," tandas Bambang.

Keberadaan kelas Olah Raga ini diakui sangat membantu KONI dalam pembinaan

Persebaya Masih Ragu Rekrut Djemba

Pertamina Targetkan Satukan Gelar Proliga Balikpapan, Bhirawa Manajemen Pertamina menargetkan tim pria dan wanita Jakarta Pertamina Energi bisa menyandingkan gelar juara Proliga 2015.

Bukan kebetulan kali ini kompetisi bolavoli profesional Indonesia itu membawa nama Pertamina sehingga sekarang bernama Pertamina Proliga 2015.

"Tahun lalu tim wanita sudah sukses, harapan kami tahun ini dua-duanya, tim pria dan wanita sukses jadi juara," kata General Manager (GM) Unit Pemasaran Regional VI Kalimantan Fariz Azis, di Balikpapan, Selasa.

Pada musim 2014, tim wanita sukses menjadi kampiun dengan mengalahkan tim asal Manokwari, Papua Barat. Anakanak latih Octavian menang atas Manokwari Valeria Papua Barat 3-0 di partai final di Jakarta.

"Itu yang kami coba pertahankan," tegas Azis.

Musim lalu, tim pria Pertamina Energi sesungguhnya sudah mencapai final.

Namun di final mereka takluk oleh Surabaya Samator 3-0 (25-20, 25-22, 2514).

Sejumlah pemain nasional dan pemain asing Samator, duo Kuba tosser Raydel Hierrezuelo Aguirre dan spiker Reidel Alfonso Gonzales Toiran menjadi kekuatan yang susah dibendung ketika itu.

"Mereka mendapat pelajaran penting dari musim lalu. Dan kami yakin musim ini akan lebih baik," kata Azis.Q ant

Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna segera mengucurkan bonus bagi seluruh pemain Arema Cronus Indonesia yang telah berjuang keras dan meraih tiga gelar juara pramusim

Bupati Kucurkan Bonus Pemain Arema Malang,Bhirawa Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna menyatakan bahwa pihaknya segera mengucurkan bonus bagi seluruh pemain Arema Cronus Indonesia yang telah berjuang keras dan meraih tiga gelar juara pramusim.

“Pasti ada penghargaan dan bonus bagi seluruh pemain dan pelatih Arema, namun bonus itu berupa apa dan kalau uang tunai berapa nominalnya tentu tidak bisa kami publikasikan. Ya, yang pasti ada sebagai bentuk apresiasi positif bagi pemain agar lebih bersemangat,” tegas Rendra yang juga Presiden Kehormatan Arema di Malang, Selasa.

Hanya saja, tegasnya, dengan raihan tiga trofi pramusim ini tidak membuat jajaran Arema, mulai dari pemain, pelatih maupun official terlena, sebab kompetisi yang sesungguhnya dan lebih berat, yakni Liga Super Indone-

sia (LSI) belum dimulai. Ke depan, Arema harus lebih baik karena tim Singo Edan ini menjadi tim kebanggaan warga Malang.

“Harapan kami, musim kompetisi resmi 2015 ini, Arema harus bisa mewujudkan target yang tertunda, yakni menjuarai LSI. Seharusnya musim lalu menjadi juara, namun kurang beruntung saja, sehingga tahun ini harus lebih baik performanya dan target juara bisa terwujud,” tegasnya.

Bonus yang bakal dikucurkan Rendra tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kesuksesan tim berjuluk Singo Edan itu merengkuh tiga gelar sekaligus dalam turnamen pramusim, yakni sebagai juara bersama Trofeo Persija Jakarta, Surya Citra Media (SCM) 2015 dan Inter Island Cup (IIC) 2015 yang dihelat di Stadion Jakabaring Palembang.

Sementara itu, pelatih Arema, Suharno, mengatakan setelah menjani sejumlah pertandingan pramusim, pemain hanya diberi libur satu hari dan besok (Rabu, 4/2), sudah mulai latihan rutin kembali untuk mempersiapkan kompetisi resmi LSI 2015.

Suharno mengakui latihan rutin tersebut, selain untuk mematangkan skema dan kerangka tim, juga untuk mengevaluasi penampilan individu pemain selama laga pramusim, khususnya mental dan emosi pemain yang belum bisa dikontrol.

“Kami juga mengagendakan dua kali uji coba sebelum kompetisi LSI dimulai, yakni menghadpi tim lokal dan Liverpool U-21. Hanya saja, kami masih belum tahu jadwal tepatnya, yang pasti sebelum kompetisi bergulir akan ada dua kali uji coba lagi,” kata Suharno. Q ant

Surabaya, Bhirawa Mantan pemain Manchester United, Djemba-Djemba harus bersabar untuk bisa mengenakan jersey berwarna hijauhijau, sebab pihak manajemen masih ragu untuk menyodorkan surat kontrak bagi pemain yang sudah pernah bermain di Liga Inggris itu.

Salah satu buktinya, pemain asal Kamerun itu ternyata tidak mengikuti program pemusatan latihan yang digelar oleh pihak manajemne di Bali. Kondisi ini seakan menguatkan kalau pelatih maupun manajemen masih mempertimbangkan merekrut pemain yang menempati posisi tengah itu.

Salah satu sumber di Persebaya mengatakan kalau sebenarnya Pelatih Ibnu Grahan tertarik dengan gaya bermain Roberto Alvis yang tampil cukup bagus saat di Turnamen Surya Citra Media (SCM) beberapa waktu lalu.

Bahkan Sekretaris Persebaya, Rahmad Sumanjaya juga enggan untuk membicarakan soal ini. Namun setelah didesak ia mau memberikan sedikit keterangan kalau jika memang pihak manajemen berniat merekut mantan pemain Aston Villa itu, maka Djemba sudah berada di Bali. "Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada," kata Rahmad, Selasa (3/2).

Proses perekrutan Djemba-Djemba memang menuai banyak tentangan dari beragam kalangan. Tak terkecuali suporter Persebaya, Bonek. Mereka menganggap keputusan Persebaya untuk mendatangkan Djemba-Djemba bakal mubadzir.

Bukan hanya itu, keputusan itu dianggap kurang bijak. Sebab Persebaya sebenarnya lebih membutuhkan seorang striker dibanding menumpuk pemain di lini tengah.

Rencana perekrutan Djemba-Djemba ini kabarnya menuai protes dari beberapa elemen, sebab saat ini Persebaya membutuhkan striker bukan pemain tengah. Karena saat ini tim berjuluk Bajol Ijo itu sudah memiliki stok pemain tengah yang cukup melimpah. Q wwn

Satlak Prima Ingin Fasilitas Asian Games Direnovasi

Persita Tanggapi Serius Kinerja Pemain Muda Tangerang, Bhirawa Pelatih Persita Tangerang, Banten, Bambang Nurdiansyah menanggapi serius masalah kinerja pemain muda untuk menghadapi kompetisi Divisi Utama yang digelar perdana akhir pekan Februari 2015.

“Ada yang positif dan ada juga pemain yang masih perlu pembinaan karena belum terbiasa bertanding,” kata Bambang Nurdiansyah di Tangerang, Selasa.

Pernyataan itu sehubungan Persita melakukan evaluasi usai latih tanding dengan Barito Putra Rabu (28/1) di lapangan UPH Karawaci, jelang kompetisi Divisi Utama.

Barito Putra merupakan tim yang berlaga pada Indonesia Super Leage (ISL), hal itu salah satu penyebab mental pemain muda Persita tidak siap menghadapi pertandingan persahabatan tersebut.

Bambang mengatakan dari beberapa pemain muda yang direkrut hasil pembinaan Persita U-23 bahwa Heru Setiawan dan Hendri Rivaldi dapat diacungkan jempol.

Namun pihaknya memberikan catatan sejumlah pemain muda yang butuh pembinaan termasuk dari Maman Abdurahman yang merupakan senior mereka di lapangan hijau.

Untuk masalah itu, katanya, pihaknya fokus melakukan pembinaan mental bertanding pemain muda pascalaga dengan Barito Putra tersebut.

Sedangkan kedua pemain tersebut memiliki pergerakan dinamis sehingga alur serangan menjadi hidup dan pengiriman bola dari kaki ke kaki lancar.

Padahal pelatih dan Direktur Teknik Persita, Suhartopo sudah memberikan arahan kepada pemain muda itu tapi masih belum maksimal karena butuh waktu pembinaan.Q ant

atlet. Banyak bibit-bibit atlet muda yang direkomendasi oleh KONI untuk masuk di kelas tersebut.

"Pembinaan bibit-bibit atlet muda sangat mutlak dilakukan, tanpa harus meninggalkan hak mereka untuk menikmati pendidikan formal.

Jadi keberadaan kelas Olah Raga sangat membantu atlet/ calon atlet dan KONI," ungkap Sekretaris KONI Kota Batu Drs Mahfud.

Dia berharap, tidak hanya tingkat SMP saja yang membuka kelas Olah Raga, ke depan diharapkan juga dilakukan di tingkat SMA/SMK. "Saat ini SMANORA yang ada kan di Sidoarjo. Ke depan tentu perlu di masing-masing sekolah ada kelas khusus," tandas mantan Ketua KPU Kota Batu tersebut.Q sup

Tiga petinju Maluku menjalani Pelatnas guna dipersiapkan mengikuti Piala Presiden di Palembang.

Tiga Atlet Maluku Ikuti Piala Presiden Ambon, Bhirawa Sedikitnya tiga petinju Maluku dipanggil menjalani pelatihan nasional (Pelatnas) guna dipersiapkan mengikuti Piala Presiden di Palembang, Sumatera Selatan, pada 19-25 April 2015.

"Kami belum terima surat resmi pemanggilan tersebut. Namun, berdasarkan pernyataan pengurus besar (PB) Pertina terdapat dua petinju putra dan satu putri," kata Sekretaris Pengprov Pertina Maluku Pieter Saimima di Ambon, Selasa.

Tiga petinju tersebut, adalah Ralin Lumoly (56Kg) dan Ester Kalayukin( 54kg) yang masuk tim -2, sedangkan Steven Kastanya (52kg) di tim - 3.

Berdasarkan pernyataan PB Pertina, ketiga petinju dari 26 atlet non-Pelatnas yang dipanggil itu berdasarkan prestasi mereka di sejumlah kegiatan nasional, dan terakhir di kejuaraan nasional (Kejurnas) senior di Makassar, Sulsel, pada 3 - 9 November 2014.

"Pemanggilan ketiga petinju tersebut yang memang merupakan bagian dari program Pengprov Pertina Maluku periode 2014 - 2018

disambut baik, karena diharapkan dapat menelorkan sejumlah atlet berprestasi, baik tingkat nasional maupun Internasional," ujarnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Pemkot Ambon itu mengemukakan bahwa surat pemanggilan belum ada sehingga keikutsertaan ketiga petinju di Pelatnas nantinya disesuaikan.

"Pastinya mereka telah dianjurkan agar tetap menjaga stamina dan tekun berlatih sehingga mampu menorehkan prestasi terbaik di Piala Presiden karena tidak hanya mengharumkan nama Indonesia. Namun, juga Maluku secara khusus," tegasnya.

Dia mengakui hasil Muskerda Pengprov Pertina Maluku di Ambon pada 23 Juni 2014 juga diprogramkan mengintensifkan sejumlah kejuaraan.

"Kami sukses menyelenggarakan kejuaraan terbuka Piala Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon pada 19 - 26 Januari 2015 yang dimanfaatkan sebagai ajang seleksi untuk menjaring petinju guna diterjunkan di event Kejurnas sekaligus Pra PON XIX," kata Pieter.Q ant

Jakarta, Bhirawa Satuan Pelaksanaan Program Indonesia Emas atau Satlak Prima menginginkan semua fasilitas dan tempat pertandingan di kawasan Senayan Jakarta segera direnovasi untuk persiapan sebagai tuan rumah Asian Games XVIII/2018.

"Venues yang ada di kawasan Senayan dibangun sejak tahun 1962, dengan begitu diperlukan pembenahan begitu juga dengan tempat yang belum memenuhi standar internasional, seperti kolam renang, harus direnovasi," kata Kepala Satlak Prima Suwarno di Jakarta, Selasa.

Suwarno mengatakan kawasan olahraga Senayan bukan tempat pertandingan setingkat Pelatda atau klub, melainkan untuk acara bertaraf internasional.

Oleh karenanya, fasilitas olahraga di Senayan harus memenuhi akreditasi internasional pula.

Menurut Suwarno, Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 yang dihelat di dua tempat, yakni Jakarta dan Palembang, harus sukses secara keseluruhan, baik sebagai penyelenggara maupun prestasi dari atletnya.Q ant

Pencegahan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Kesehatan BIDANG Pemberdayaan Masyarakat BNNK Trenggalek melaksanakan Seminar Tentang Pemberdayaan Perguruan Tinggi, dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Tema Bahaya Narkoba & Permasalahannya terhadap Generasi Muda di Lingkungan Kampus.

Seminar dilaksanakan pukul 08.00

sampai dengan selesai bertempat di Gedung Kampus Akademi Keperawatan Pemkab Trenggalek dengan jumlah peserta 50 mahasiswa. Seminar dibuka dan diisi paparan bahaya narkoba dari Bapak Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana, S.H., M.H. yang kemudian dilanjutkan penyampaian materi serta tanya jawab terkait bahaya narkoba dan pemasalahannya terhadap generasi muda.Q wek adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Kemendag :Pakaian Impor Bekas Ilegal Jakarta, Bhirawa Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa pakaian impor bekas yang marak beredar di pasaran, merupakan produk ilegal dimana seharusnya tidak boleh masuk ke Indonesia.

“Yang jelas, ini adalah produk impor ilegal. Sedang kami koordinasikan dengan Bea Cukai agar tidak masuk ke pasar,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (3/2) kemarin.

Rachmat mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengatur perdagangan barang bekas untuk antar daerah, dan memberikan informasi serta pembinaan yang jelas bagi masyarakat bahwa pakaian bekas tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan.

“Pakaian bekas berdampak negatif terhadap kesehatan,” ujar Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangaan, Partogi Pangaribuan, menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan juga tengah melakukan penyelidikan dan uji laboratorium terhadap pakaian bekas tersebut.

“Kementerian Perdagangan sudah melakukan uji laboratorium, memang mengandung bakteri dan virus yang membahayakan konsumen kita,” ujar Partogi.

Partogi menjelaskan, barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah barang-barang yang baru, bukan barang-barang bekas termasuk pakaian. Dimana hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

“Dalam waktu dekat kita bersama dengan instansi terkait akan menertibkan impor pakaian bekas yang memang itu dilarang,” ujar Partogi.Q ant

Demokrat Siap Berikan Bantuan Hukum Sutan Jakarta, Bhirawa Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Sutan Bhatoegana yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. “Tentu Demokrat siap memberikan bantuan hukum sebagaimana juga kaderkader kami lainnya,” kata Benny di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (3/2) kemarin.

Dia mengatakan Sutan sudah lama ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah ditahan. Menurut dia Demokrat menganggap itu adalah mekanisme yang sudah baku di KPK dalam menyelesaikan kasus yang ditangani.

“Tentu Pak Sutan akan siap menghadapi tuntutan san dakwaan jaksa di pengadilan untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak,” ujarnya. Karena itu, dia menilai apa yang dilakukan KPK kepada Sutan merupakan hal yang biasa dilakukan institusi penegak hukum kepada seorang tersangka.

Benny mengatakan penahanan Sutan bukan kejutan karena sudah diantisipasi prosesnya berjalan seperti itu.

“Jadi itu hal biasa yang dilakukan oleh KPK untuk siapapun yang menjadi status sebagai tersangka, jadi itu bukan kejutan dan itu sudah diantisipasi berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Ketua Komisi VII dari fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, seusai diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Q ant

Freeport Harus Bangun Smelter di Papua, Bukan di Gresik Jakarta, Bhirawa.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta minta PT Freeport membangun smelter di Papua, bukan di luar Papua, bukan pula di Gresik. Agar rakyat Papua pemilik kekayaan tambang yang digarap Freeport itu bisa ikut menikmati hak miliknya. Freeport semestinya juga membangun pabrik semen di Papua.

Agar rakyat Papua bisa membeli semen Rp 50.000 per sak, seharga dengan semen di wilayah lain. Bukan Rp 1,2 juta per sak seperti sekarang ini.

“Jangan sampai rakyat Papua hanya jadi penonton atas kekayaan tambangnya yang telah dikeruk pengusaha selama ini.

Saya pernah dikasih tahu Presiden Direktur PT Freeport bahwa saham Freeport di Wall Street sebesar 28 miliar dollar AS. Itu baru investasi di saham, belum yang lain lain,” papar Oesman Sapta, Selasa (3/2).

Lebih jauh, Oesman Sapta membeberkan, deviden yang layak untuk masuk kas negara Indonesia dari PT Freeport minimal 35%. Namun akhir nya Freeport hanya menyetujui 30%. Anehnya putusan yang keluar, deviden dari Freeport untuk negara hanya 25%. Lalu kemana yang 5% itu ? Siapa sebenarnya yang bermain di belakang ini semua ?

“Saya yakin hal ini tak sejalan dengan sikap dan sifat presiden. Kita harus membela kepentingan negara dan kepentingan ekonomi. Bukan membela kepentingan politik. Kepentingan politik jauh berbeda dengan kepentingan negara.

Harus diingat itu, “seru Oesman Sapta.

Menanggapi rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi Brunai, Filipina dan Malaysia, dalam upaya berunding masalah perbatasan, Oesman Sapta berpendapat, daerah perbatasan harus dijadikan pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia. Artinya, selain aman dan megah, wilayah perbatasan harus menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia.Q ira

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

Presiden Diminta Jaga Kepercayaan Rakyat Jakarta, Bhirawa Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen kepada negara dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan semua menterinya, yang memiliki legitimasi besar dari rakyat.

Untuk itu, MUI memberi nasehat kepada Presiden Jokowi agar juga bisa memelihara momentum kepercayaan rakyat itu.

“Untuk mengatasi masalah yang ada, termasuk terakhir labuhan politik yang berkembang, kami berkeyakinan beliau tadi menyatakan Insya Allah akan ada jalan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Ketua MUI Din Syamsudin kepada wartawan seusai bersama-sama pengurus MUI yang lain diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/ 2) kemarin.

Din Syamsudin menjelaskan, tentu sebagai ulama pihaknya berpesan kepada Presiden Jokowi agar dalam mengambil keputusan selain pertimbangan hukum, dan lain sebagainya, juga menanyakan pada hati sanubarinya.

“Tadi, Beliau katakan masalah-masalah yang ada ini akan dapat terselesaikan tidak terlalu lama,” kata Din. Menurut Din Syamsudin, MUI sangat sangat memahami suasana kebatinan Presiden, yang menghadapi dilema berat keadaan seperti ini.

Tapi, MUI juga sesuai dengan pesanan agama, hanya Presiden yang tahu sesuai hati nurani, baiknya bagaimana.

“Kalau sudah hati nurani

istimewa

Ketua MUI Din Syamsudin didampingi pengurus MUI yang lain menjawab pers setelah diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2) kemarin kalbu, istikharoh, bermunajab pada Allah bisa diatasi itu.

Insya Allah ada jalan keluar,” tutur Din. Din Syamsudin bersama sejumlah pengurus pusat MUI seperti K.H. Amidhan, K.H. Makruf Amim, dan Hj. Tuti Alawiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, guna melaporkan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), yang menurut rencana akan diselenggarakan di Yogyakarta, pada 8-11 Februari mendatang.

Presiden Jokowi, menurut Din Syamsudin, tidak bisa menghadiri pembukaan acara yang sudah beberapa kali ini diselenggarakan karena bertepatan waktunya dengan kegiatan kunjungan ke beberapa negara sahabat.

Terpisah, rohaniawan Romo Benny menilai pemerintahan Jokowi-JK saat ini “kedodoran” dalam membangun konsolidasi demokrasi karena lebih memprioritaskan peningkatan perekonomian dan infrastruktur.

“Demokrasi itu tidak mendapatkan tempat, tapi infras-

Menteri Sosial Kunjungi Museum Griya Anti Narkoba Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Museum Griya Narkoba yang didirikan Asosiasi Purnawira Penegak Hukum AntiNarkoba.

“Ini merupakan upaya kita mensinergikan untuk lakukan langkah preventif. Kalau tempat seperti ini ada dimana-mana bisa menjadi ‘warning’,” kata Mensos di Jakarta, Selasa (3/2).

Mensos diajak berkeliling sambil mendengarkan penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Timur Supardi.

Griya AntiNarkoba berada di Jalan Mandor Hasan No. 45, CegerCipayung, Jakarta Timur, berada di lokasi Taman Indraloka milik bekas Kepala Badan Intelijen Negera (BIN), AM Hendro Priyono.

Griya AntiNarkoba tersebut merupakan satu-satunya tempat edukasi tentang narkoba dan bahayanya di Jakarta, diresmikan oleh Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta saat itu, pada 25 Juni 2014.

Setiap pengunjung dapat melihat berbagai jenis narkoba asli yang dipajang di dalam kaca dan terdapat foto-foto tentang bahaya pemakaian narkoba dalam jangka panjang. Di tempat ini, pengunjung juga akan mengetahui bagaimana para pengedar narkoba menyebarkan atau memasarkan narkoba di Indonesia.

Selain itu, terdapat foto-foto hasil sitaan narkoba oleh para aparat keamanan dari para pengedar dan gembong narkoba.

Ketua Yayasan Purnawira Penegak Hukum Anti Narkoba Jane Mandagi mengatakan, selama tujuh bulan sejak didirikan sudah 5.500 orang mengunjungi Griya AntiNarkoba.

“Kita juga akan membuat film untuk anak-anak SD tentang penyalahgunaan narkoba dan akan disebarkan ke seluruh Indonesia,” kata Jane Mandagi. Q ant

202 Mahasiswa XL Future Leaders Latihan Kepemimpinan di Akmil Jakarta, Bhirawa Sebanyak 202 mahasiswa penerima beasiswa XL Future Leaders mengikuti pelatihan kepemim pinan di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah yang akan berlangsung selama sepuluh hari mulai tanggal 30 Januari hingga 8 Februari 2015.

Pelatihan akademi ini diprakarsai oleh PT XL Axiata Tbk (XL) bersama dengan PT Indofood Sukses makmur Tbk (Indofood) dan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE).

“Pelatihan kepemimpinan merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan dan kecakapan para siswa sebagai bagian dari proses belajar,” ungkap Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi, Selasa (3/2) kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya berupaya tidak hanya mempersiapkan dana yang dapat mendukung keberlangsungan pendidikan para penerima beasiswa XL Future Leaders, namun juga mempersiapkan mereka supaya

bisa lebih siap menjadi pemimpin masa depan dan mampu berkompetisi secara global.

Sementara, Direktur Indofood, Joseph Bataona menambahkan penerima beasiswa, khususnya Beasiswa Indofood Sukses Makmur (BISMA) selain menerima dana juga memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan berjenjang yakni Indofood Leadership Camp (ILC) meliputi bidang komunikasi, personal development, character building, magang maupun eksplorasi minat dan bakat hingga community service.

Para mahasiswa yang berasal dari 17 perguruan tinggi di Indonesia ini akan dibimbing langsung oleh para instruktur dari Yayasan Karya Salemba Empat, Indofood, XL dan pengajar dari Akademi Militer. Adapun Serangkaian Pelatihan yang akan diberikan meliputi pengembangan karakter, wawasan kebangsaan dan bela negara.Q riq

XL Future Leaders Camp. Sebanyak 100 mahasiswa yang berasal dari 17 perguruan tinggi di seluruh indonesia selama sepuluh hari akan mengikuti program pelatihan kepemimpinan di Akmil Magelang.

truktur dan ekonomi yang jadi prioritas. Di 100 hari masa kerjanya, pemerintah kedodoran dalam membangun konsolidasi demokrasi,” kata Romo Benny dalam diskusi yang diselenggarakan LSM KontraS di Jakarta.

Romo Benny menilai pemerintahan Jokowi salah kaprah dalam melakukan pembangunan bangsa. Seharusnya prioritas lebih dulu diberikan terhadap pelaksanaan penghargaan hak azasi manusia sebagai landasan demokrasi. Jika hal itu dilakukan maka pertumbuhan di sektor lain dengan sendirinya

akan terlaksana.

“Kalau pertumbuhan ekonomi diprioritaskan dan dipandang akan meningkatkan penghargaaan terhadap HAM maka itu keliru,” ujar dia.

Hal itu, menurut dia, tercermin pula dalam permasalahan yang terjadi belakangan yang melibatkan petinggi Polri-KPK. Dia meminta Presiden Jokowi untuk lebih berani mengambil keputusan-keputusan yang berlandaskan aspirasi rakyat untuk mencegah kekacauan semakin meluas. Q ist, ant

Wantimpres Tidak Akan Bersikap ‘ABS’ Jakarta, Bhirawa Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih menyatakan lembaga itu tidak akan mem berikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden yang sifatnya asal bapak senang (ABS).

“Pertimbangan yang akan kami sampaikan tidak ABS, bisa sejalan, tapi jika dipandang perlu dan baik untuk bangsa dan negara, pertimbangan tertentu akan kami sampaikan,” kata Sri Adiningsih saat serah terima jabatan dari Wantimpres periode 2010-2014 kepada Wantimpres 2015-2019 di Kantor Wantimpres Jakarta, Selasa (3/2) kemarin.

Sri Adiningsih menyebutkan Wantimpres akan melanjutkan tradisi yang sudah dibangun Wantimpres periode sebelumnya.

“Tradisi tersebut akan dilanjutkan, kami akan bekerja secara bersama-sama atau perorangan dalam mem berikan pertimbangan kepada presiden,” katanya.

Ia mencontohkan dalam bidang ekonomi, jika kondisi perekonomian sedang “memanas” maka Wantimpres akan menyampaikan kondisi yang sesungguhnya terjadi.

“Kalau kondisi atau suhu ekonomi sedang memanas tentu kita tidak bisa bilang tidak ada apa-apa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Sri Adiningsih juga

menyampaikan penghargaannya kepada Wantimpres periode 2010-2014.

“Dalam lima tahun masa tugas Wantimpres 20102014 telah banyak yang dihasilkan, ada 254 pertimbangan yang disampaikan kepada presiden baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,” katanya.

Tampak hadir dalam sertijab itu anggota Wantimpres 2010-2014 antara lain Meutia Hatta, Siti Fadillah, Widodo AS, Albert Hasibuan dan Hassan Wirajuda. Sementara anggota Wantimpres baru yang hadir antara lain Subagyo HS, AM Fajar dan Suharso Monoarfa.

“Pak Hazim Muzadi tidak hadir karena sedang dipanggil Presiden,” kata Sri Adiningsih.

Dalam kesempatan itu Emil Salim menyampaikan ucapan

selamat bertugas kepada Anggota Wantimpres baru.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena pertimbangan yang disampaikan kepada presiden tidak dapat diketahui secara luas oleh publik.

“Tidak ada ‘cerita-cerita’ yang dapat disampaikan karena kita tidak boleh bicara kepada publik, hanya kepada presiden dan sifatnya konfidensial,” katanya.

Emil Salim juga menyebutkan pertimbangan yang diberikan kepada presiden juga bisa bersifat sejalan dengan kabinet tetapi juga bisa tidak sejalan.

“Jika tidak sejalan, bagi kami itu pertimbangan yang sebaik-baiknya, dengan demikian presiden mempunyai opini kedua terhadap berbagai kebijakan,” katanya.Q ant

Ketua Wantimpres periode 2009-2014 Emil Salim (kanan) memberikan sambutan disaksikan oleh Wantimpres periode 2015-2019 Ketua Sri Adiningsih, (ketiga kiri), Sidarto Danusubroto (kedua kiri) dan Jan Darmadi (kiri) seusai serah terima jabatan anggota Wantimpres periode 2015-2019 di Jakarta, Selasa (3/2) kemarin.

BNNK Trenggalek Sosialisasi 2 Hari di SMPN 1 Pogalan Trenggalek,Bhirawa BNNK Trenggalek bidang pemberdayaan masyarakat kembali melaksanakan kegiatan DIPA seminar tentang pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi Siswa SMP di SMPN 1 Pogalan Trenggalek Selama dua hari yakni mulai Senin (02/02) Sampai selasa (03/02).

Sosialisasi dan Diskusi di lingkungan pelajar. Kali ini SMPN 1 Pogalan menjadi sasaran kegiatan tersebut. Dengan tema mengusung tema peran serta nyata pelajar dalam menanggulangi ancaman peredaran narkoba di lingkungan sekolah, Nantinya, dengan adanya sosialisasi dan diskusi tersebut, di harapkan sekolah dapat merespon baik dari hasil diskusi siswa tersebut dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengukur presentase Pelajar di tingkat SMP/SMA yang hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba.Untuk mendukung kegiatan tersebut, BNN menghadirkan nara sumber KA BNNK Trenggalek I Made Arjana, SH,

MH.Direncanakan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Dihari kedua, Selasa (3/2/2015) siswa akan berdiskusi dan menyampaikan ideidenya terkait peran nyata mereka dalam rangka ikut mensukseskan P4GN di lingkungan sekolah. .

Sementara itu Kepala BNNK Trenggalek, “I Made Arjana” mengatakan. “Mari kita bersama sama untuk memberantas narkoba, Mari kita bersama sama perangi Narkoba sejak dini, Dengan menanamkan pengertian anti narkoba sejak dini maka Indonesia diharapkan bisa bebas Narkoba”.Q wek, adv

Rabu Wage 4 FEBRUARI 2015

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Diduga Terlibat Penembakan Aktivis l Sambungan hal 1

dan pemalsuan dokumen negara.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, penangkapan AA merupakan hasil tindak lanjut dari oleh TKP dan pemeriksaan para saksi terkait kasus pe­nembakan Mathur. Dari keterangan saksisaksi terungkaplah nama AA alias Kasmo.

“Tim masih menyelidiki keterlibatan AA dalam kasus penembakan Mathur Huasiri,” terang Awi kepada Bhirawa, Selasa (3/2).

Menurut Awi, kasus pencabulan oleh AA dilakukan pada korban LCD (16) yang merupakan anak dari mantan istrinya. Dari penangkap­ an ini petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 bil hotel, hasil visum, 1 buah CD korban, 1 buah HP, dan 2 KTP yang terkait kasus pemalsuan dokumen negara. Lanjut Awi, AA mengaku dua identitas miliknya salah satunya digunakan untuk memboking hotel.

“AA kami tetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 81 dan 82 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Tersangka juga dikenakan pasal pemalsuan dokumen negara,” kata Awi. Terkait penembakan Mathur, Awi menambahkan saat ini petugas masih mendalami peran keempat saksi yakni AA, R, S dan M. Untuk kasus penembakan Mathur, keempatnya masih sebatas saksi. Masih kata Awi, AA dan R ditangkap Senin (2/2) malam. Setelah dilakukan pengembangan dari keduanya, Selasa (3/2) pagi petugas berhasil mengamankan S dan M. Menurut Awi, keempatnya belum ditingkatkan statusnya sebagai tersangka, dengan alasan tim penyelidik kepolisian masih mengumpulkan alat bukti. Penetapan tersangka, lanjut Awi, tidak cukup pada pengakuan saja.

“Setidaknya kita harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup untuk menahan seseorang, dan menetapkannya sebagai tersangka,” ungkap Awi. Awi juga menegaskan, dalam waktu 1x24 jam petugas dari Tim Cobra Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polres Bangkalan akan menuntaskan kasus ini. Dari hasil di lapangan, petugas mengamankan empat orang. Sementara untuk AA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lain.

Penyelidikan petugas tak sebatas keterangan dari keempat orang ini, namun petugas berhasil mengamankan barang bukti, yakni Mobil APV warna hitam Nopol M 503 GT, 5 buah HP, beberapa buku tabungan yang akan ditelusuri apa ada aliran dananya, 1 senpi jenis airsoftgun, 3 keris, dan mobil Toyota Avanza.

“Keempatnya hanya sebatas saksi. Namun, kita patut menduga keterlibatan keempatnya terhadap penembakan Mathur.

Selanjutnya kami akan sampaikan terkait sketsa wajah pelaku,” tandas Awi. n bed

Setujui Kernet Jadi Tenaga Kontrak, Bus Damri Beroperasi Kembali l Sambungan hal 1

mereka tak berstatus alias ilegal. Nantinya kernet ini akan kami ambil alih, dijadikan tenaga kontrak,” katanya usai menggelar pertemuan dengan awak bus Damri.

Dijelaskan Purwanto pada saat kernet diambil alih perusahaan, maka kernet akan digaji oleh perusahaan. Tapi dengan konsekuensi mereka harus mengikuti aturan yang sudah dibuat perusahaan.

Purwanto yang baru menjabat General Manager di Perum Damri Cabang Surabaya selama 2,5 bulan ini menjelaskan selama ini manajemen sudah menyediakan kondektur sebagai ganti kernet. Namun pihak sopir menganggap kondektur yang telah disediakan manajemen dirasa kurang memenuhi penghasilannya, sehingga para sopir lebih suka mengajak sanak saudara, atau kerabatnya untuk dijadikan sebagai kernet.

Menurut Purwanto mereka nanti bisa melamar ke perusahaan untuk menjadi kernet. “Bahkan bagi yang ingin menjadi sopir, silakan melayangkan surat lamaran terlebih dahulu. Syaratnya mereka mempunyai SIM B1 umum,” terangnya.

Sedangkan soal tuntutan kenaikan gaji, menurut Purwanto pihaknya masih belum bisa memutuskan. Semuanya masih dikalkulasi. “Soal tuntutan kenaikan kesejahteraan agak susah, karena saya tahu perusahaan saat ini merugi karena penumpang terus mengalami penurunan. Saat ini saja kami dituntut untuk bisa bertahan dengan sikon yang ada, bahkan harus untung,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan sopir dan kernet bus Damri kompak mogok kerja di pangkalan bus Damri di Jl Jagir Wonokromo, Senin (2/2). Aksi ini dipicu mi­ nimnya upah yang diterima mereka. Selain itu juga masalah kebijakan sepihak penghapusan fee 20% dari pendapatan sehari dengan alasan perusahaan merugi. n geh

Siapkan Laboratorium Virologi l Sambungan hal 1

Target penuntasan pembangunan dan kelengkapan peralatan laboratorium sekitar lima tahun ke depan, sebab peralatan laboratorium itu relatif mahal, sehingga pengadaannya dilakukan bertahap.

Selain pengadaan peralatan laboratorium dan pembangunan gedung (fisik), sumber daya manusianya juga mulai dipersiapkan, yakni dengan menyekolahkan salah satu staf FK UB di Australia yang khusus mempelajari laboratorium virologi. “Kita bekerjasama dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) karena kampus tersebut sudah cukup lama memiliki laboratorium virologi. Dan, staf kita sudah kita kirimkan ke kampus itu khusus mempelajari laboratorium virologi secara detil,” ujarnya.

Virologi merupakan cabang biologi yang mempelajari makhluk suborganisme terutama virus. Virologi memiliki posisi strategis dalam kehidupan dan banyak dipelajari karena bermanfaat bagi industri farmasi maupun dunia kedokteran. “Keberadaan laboratorium ini nantinya akan menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh FK UB,” katanya. n geh. ant

SAMBUNGAN

11

Cemaskan Hasil, Surabaya Tolak UN CBT l Sambungan hal 1

mengerjakan soal dengan CTB. Para siswa terbiasa mengerjakan soal secara print out.

“Dari mengerjakan print out ke online ini kan butuh penyesuaian diri. Sehingga, tidak mudah mengubah kebiasaan siswa,” tutur dia.

Jika hasil ujiannya tidak memuaskan, Ikhsan juga khawatir terkait nasib mereka saat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA. Sebab, selama ini hasil UN selalu dijadikan pedoman untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK. Sementara UN CBT untuk SMA/SMK, lanjut Ikhsan, ham-

pir semuanya sudah menyiapkan kesanggupannya. “Kalau SMK saya yakin tetap jalan,” tandasnya. Begitupula dengan SMA, namun tak dipungkiri ada beberapa SMA yang juga menolak melaksanakan UN CBT. Salah satu sekolah di Surabaya yang ditunjuk melaksanakan UN CBT ialah SMA Khadijah. Sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama (YTPS NU) ini memilih tidak ikut UN CBT meski sudah ditunjuk Puspendik Kemendikbud.

“Kami memilih tidak ikut,” kata Kepala SMA Khadijah Muchammad Mas’ud.

Mas’ud mengatakan, dari sisi

sarana dan prasarana sekolahnya sudah siap menggelar UN CBT. Apalagi sekolahnya telah memiliki sekitar 40 unit perangkat komputer. Jumlah itu dirasa sudah cukup bagi 183 siswa kelas XII yang akan mengikuti UN tahun ini. “Kalau pun nambah komputer kan tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Yang membuat SMA Khadijah memutuskan untuk tidak ikut UN CBT karena mepetnya waktu pemberitahuan dari Puspendik Kemendikbud dan beban psikologis yang harus ditanggung oleh siswa. Semua itu menjadi perhitungan sekolah.

Maka dari itu, pada 30 Januari lalu pihaknya tidak membalas surat pernyataan kesanggupan

yang dikirimkan Puspendik Kemendikbud ke sekolah. “Kalau tidak membalas kan berarti tidak sanggup,” kata dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Pertama Dindik Jatim Bambang Sudarto menganggap wajar kekhawatiran wali murid.

Karena itu, salah satu yang menjadi persyaratan sekolah bisa menggelar UN CBT ialah dengan menyertakan persetujuan komite sekolah, khususnya yang putera-puterinya meng­ ikuti UN CBT. Persetujuan itu menegaskan komite sekolah sanggup menerima apapun hasilnya para peserta UN CBT. “Kami tidak ingin wali murid di kemudian hari protes

karena hasilnya tidak sesuai harapan karena mengikuti UN CBT,” tutur Bambang.

Tidak dapat dipungkiri, kesiapan siswa dalam menghadapi metode yang baru ini mungkin tidak sebaik mengikuti UN dengan prin out.

Sehingga akan dapat mempengaruhi hasilnya. Apalagi dalam penelitiannya, lanjut Bambang, siswa yang menggelar UN CBT dengan UN Paper Based Test (PBT) hasilnya lebih buruk CBT. Penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun lalu oleh Kemenbudikdasmen.

“Percobaannya dilakukan di salah satu SMP milik Indonesia di Kuala Lumpur dan Singapura,” kata dia. n tam

Wali Kota Risma Masuk Peringkat Ketiga Wali Kota Terbaik Dunia

ahmad basir/bhirawa

Masyarakat Tanggap Bencana dan Peduli Pada Sesama (Marcapada) siap melakukan tindakan cepat dengan menggunakan perahu kayu untuk mengevakuasi warga korban banjir, Selasa (3/2).

Jadi Langganan Banjir, Pemuda Ledok Kulon Bentuk Tim Tanggap Bencana l Sambungan hal 1

Berawal dari situ, keluarga Rahmad Muhajirin dan kelompok pemuda yang bersimpati gencar melalukan aksi sosial setiap banjir datang. Namun, mereka masih terkendala dengan tidak adanya perahu untuk pendistribusian sembako atau membantu korban banjir. “Perahu untuk mengevakuasi dan mendistribusikan bantuan untuk para korban banjir, sebelumnya didapat dari meminjam perahu milik warga. Tapi sekarang kami sudah memiliki sendiri, didapat dari uang hasil iuran. Perahu ini juga kami gunakan untuk evakuasi warga pada banjir sekarang,” terangnya.

Komunitas tanggap bencana banjir oleh kelompok pemuda Marcapada ini, juga mengundang simpati Bupati Suyoto saat membantu evakuasi banjir 2014 lalu. Bupati Suyoto meminta

Dinas Sosial untuk memberi bantuan sembako guna menambah stok sembako dapur umum Marcapada.

Sementara itu gelombang pasang yang diakibatkan ombak dengan ketinggian 3 meter di pantai selatan Kabupaten Lumajang berdampak terjadinya genangan banjir. Akibatnya merendam sekitar 60 hektare lahan sawah di tepi pantai Desa Tegalrejo, Kecamatan Tempursari. ‘’Terjangan gelombang pasang ini telah terjadi sejak dua pekan terakhir,’’ jelas Hendro Wahyono Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang kemarin.

Ombak setinggi 3 meteran menerjang pantai hingga mengakibatkan aliran air laut menggenangi lahan sawah di tepian pantai. Sebelum menggenangi lahan sawah, gelombang pasang telah merusak penahan ombak manual yang telah

dipasang di titik garis pantai tersebut.

Lahan yang tergenang adalah lahan sawah dengan tanaman padi yang masa tanamnya bervariasi.” Ada yang usia tanamannya satu bulan dan ada yang dua bulan. Lahan sawah ini terendam banjir hingga mengakibatkan seluruh tanaman padi jadi rusak,” katanya.

Hendro Wahyono juga menyampaikan, bahwa yang bisa dilakukan untuk penanganan banjir ini adalah menyiapkan sarana pemecah gelombang yang masih dalam kajian. Selain itu, di kawasan Sungai Kaligede Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian ketika hujan lebat, aliran sungai tidak bisa keluar ke laut. “Sehingga terjadi banjir rob di sana. Apalagi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam. Banjir juga menggenangi beberapa permukiman warga,” papar Hendro Wahyono. n bas, yat

Dua Kepala UPTD Dindik Jadi Tersangka l Sambungan hal 1

Pendidikan Kec Tanggulangin pada 2008 hingga Maret 2014, dan sekarang sudah pindah ke UPTD lain. Sementara Yuli sebagai Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec Tanggulangin mulai Maret 2014 hingga sekarang. Keduanya dijadikan tersangka sejak 2 Februari 2015, karena telah memberikan rekomendasi yang digunakan dasar pengajuan ke bank dan surat keterangan untuk pemotongan gaji para pemohon kredit.

Jadi rekom tersebut sebagai pen-

jamin pemohon untuk membayar kredit yang diajukan. “Hanya dengan berbekal kedua surat rekom penjaminan dan surat pemotongan gaji itulah pihak bank bisa mempercayai dan bisa mencairkan dananya,” tegas Nusrim.

Sementara dalam pemeriksaan terhadap 4 tersangka untuk dilakukan konfrontir tidak bisa terwujud karena pemeran utama tersangka LFI (Luluk Frida Ishaq) tidak bisa hadir karena sakit. Rencananya kejaksaan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap 4 tersangka untuk dilaku-

kan konfrontir, mereka di antaranya adalah LFI, AM (Atik Munziati), YD (Yunita D) dan MW (Munawaroh).

Pengakuan tersangka AM, YD dan MW menyangkal semua tuduhan yang dilakukan LFI. Mereka mengakui ikut dalam pengajuan kredit menggunakan SK fiktif ke Bank Delta Arta, tetapi nilainya tidak sebesar yang dituduhkan oleh LFI. “Jadi agar pengakuan mereka masing-masing bisa sinkron, semuanya akan dipertemukan. Kita akan lakukan konfrontir,” terang Kasi Pidsus Nusrim. n ach

l Sambungan hal 1 com, nama Tri Rismaharini hanya berada di bawah Naheed Nenshi (Wali Kota Calgary - Kanada) yang berada di urutan pertama dan Da­niel Termont (Wali Kota Ghent - Belgia) pada posisi kedua.

Berdasar daftar tersebut, Risma mampu mengungguli sederet kepala daerah ne­ gara lain, yakni Carloz Oscariz (Wali Kota Sucre - Venezuela), Jed Patrick Mabilog (Wali Kota Iloilo City - Filipina), Albrecht Schroter (Wali Kota Jena - Jerman), dan Annise Parker (Wali Kota Houston - AS).

Di samping itu juga Yiannis Boutaris (Wali Kota Thessaloniki - Yunani), Giusy Nicolini (Wali Kota Lampedusa - Italia) serta Aziz Kocaoglu (Wali Kota Izmir - Turki).

WMP dalam situs resminya mengatakan, Risma dikenal sebagai figur enerjik yang antusias mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan secara nasional maupun internasional.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga dinilai berhasil memanfaatkan lahan tak terawat dan menyulapnya menjadi taman kota yang asri.

Saat ini terdapat sebelas taman kota berskala besar dengan berbagai tema.

Serta puluhan taman lainnya yang tiap hari dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi warga. Taman-taman tersebut dilengkapi dengan fasilitas wi-fi, taman baca, dan area bermain.

Perhatian Risma akan kesehatan dan pendidikan juga diapresiasi WMP. Penyelenggaraan kesehatan gratis serta peningkatan kualitas puskesmas menjadi salah satu indikatornya. Di sektor edukasi, pada 2014 Pemkot Surabaya mengalokasikan 35 persen dari APBDnya untuk pendidikan.

Dalam website resminya, WMP juga memuat testimoni publik yang ditujukan kepada masing-masing wali kota. ‘’Risma menyadari bahwa posisinya sebagai wali kota adalah mandat dari Tuhan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,’’ tulis Ahmad M pada kolom typical tribute. ‘’Pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga Surabaya. Saya yakin, Risma bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin di Indonesia, bahkan dunia,” imbuhnya.

Sementara Ghinadhia PA asal Balikpapan memberi apresiasi tentang keberanian mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menutup lokalisasi. ‘’Alasan saya merasa dia (Tri Rismaharini) harus menang World Mayor 2014 yakni karena beliau cukup berani menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Dolly,’’ tulisnya.n dre

Mantan Kepala Bappeda Jatim Masuk Tiga Besar Cabup Sumenep l Sambungan hal 1

sudah lama tidak pernah pulang kampung di Sumenep.

Namun dorongan begitu kuat dan akhir­nya membuat ia cobacoba menghimpun kekuatan di salah satu kabupaten di Pulau Madura tersebut.

Hasilnya, sangat mengejutkan dan membuat mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim ini semakin mantap untuk menjadi salah satu cabup. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, elektabilitasnya meroket menyalip incumbent (petahana) Busyro Karim, yang saat ini masih menjabat Bupati Sumenep.

“Saya didorong teman-teman untuk maju. Saya masih melakukan survei popularitas dan elektabilitas. Ketika itu saya berusaha agar elektabilitas minimal terpaut 10 persen dari calon petahana. Saya juga harus berpikir realistis.

Tapi Alhamdulillah kalau ada

survei menyebut saya menyalip incumbent,” tutur Zainal, dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Dia mengaku, saat ini sudah berkeliling menyosialisasikan dirinya dan bersilaturrahim dengan ulama dan masyarakat di 24 kecamatan. Masih tersisa tiga kecamatan yang belum disambanginya, seperti Kecamatan Kepulauan Sapeken, Masalembu dan Kangean.

“Saya memang berangkat awal tidak punya partai, ba­ nyak yang mengira saya maju lewat jalur independen. Setelah melakukan komunikasi politik, Insya Allah saya didukung Partai Demokrat dan PAN. Saya juga berusaha mendekati PDIP, Gerindra dan parpol lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Lembaga Survei Proximity (Research, Strategy and Political Consulting) mengumumkan hasil surveinya untuk Pilkada Sumenep yang bakal digelar serentak dengan 15 daerah lainnya pada Desember tahun ini. Survei yang digelar di 27 kecamatan

di Sumenep pada periode minggu ke empat November sampai minggu pertama Desember 2014, dengan jumlah sampel 1.000 responden dan margin error 3,1 persen dengan tingkat confident interval 95 persen, menempatkan Zainal Abidin di urutan kedua setelah Said Abdullah.

Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas para calon Bupati Sumenep yang diperkirakan running adalah HM Said Abdullah, anggota DPR RI dari PDIP elektabilitasnya 22,5 persen, disusul Zainal Abidin 15,8 persen, Busyro Karim incumbent bupati 11,8 persen, HM Sahnan 8,7 persen, Dewi Khalifah 7 persen, Ilyasi Siradj 5,8 persen, Sungkono incumbent wabup 5,2 persen, Unais Ali Hisyam 2,3 persen, Azasi Hasan 1,7 persen dan belum menentukan pilihan 19,2 persen.

Dirut Proximity Whima Edy Nugoroho mengatakan, jika melihat hasil survei elektabilitas tersebut, posisi tiga

besar Cabup Sumenep adalah Said Abdullah, Zainal Abidin dan Busyro Karim. “Figur baru lebih diharapkan dibandingkan incumbent, karena masyarakat lebih menginginkan perubahan di Sumenep. Figur yang me­ rakyat, bersih dan dermawan menjadi pilihan utama. Itu yang menjadi kekuatan mengapa Said Abdullah dan Zainal Abidin diterima masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, untuk kekuatan parpol di Sumenep masih relatif seimbang. Di DPRD ada empat parpol yang sama mendapatkan tujuh kursi. Yakni, PKB, PPP, PAN dan Demokrat.

Selanjutnya, PDIP enam kursi.

Sedangkan, untuk kultur pemilih Sumenep sebagian besar tetap NU. Walaupun berkultur NU, pemilih di Sumenep relatif cair dan lebih berpegang pada figur sang calon.

“Poros pesantren tetap pen­ ting, tapi tidak mengalahkan kekuatan figur. Pesantren sebagai pelengkap, juga sebagai vote getter bagi figur-

figur baru yang diterima oleh masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pernah tak menampik akan rencana majunya Zainal Abidin sebagai Cabup Sumenep. Bahkan Pakde Karwo, sapaan lekat Soe­karwo, memberikan apresiasi jika banyak kader di lingkungan Pemprov Jatim yang bakal mengikuti kompetisi Pilkada.

Persetujuan ini beralasan, karena di tahun sebelumnya juga ada beberapa mantan pejabat pemprov maju dalam Pilkada dan terbukti terpilih.

Seperti Bupati Jember MZA Djalal, Bupati Trenggalek Mulyadi, Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar (Alm).

Menurutnya, seorang mantan PNS yang maju dalam pemilihan kepala daerah merupakan orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. “Ini karena mereka memiliki pengalaman birokrasi yang cukup banyak karena sudah lama memimpin di dinas maupun biro,” pungkasnya. n iib

Mulai Serang PNS, Ketua DPRD Ikut Jadi Korban l Sambungan hal 1

but, semuanya berhasil sembuh berkat penanganan cepat rumah sakit. “Namun ketika pasien DBD diperbolehkan pulang, ada pasien DBD baru yang datang dan harus dirawat di sini (RS Baptis, red),”tambah Aris.

Untuk penyakit DBD ini, katanya, memang harus dilakukan penanganan secara cepat. Karena jika penanganan terlambat, bisa menyebabkan kematian akibat pasien kekurangan trombosit. Untuk itu, pihak RS Baptis

telah menyediakan sistem NS1 untuk mendeteksi cepat demam berdarah.

“Jika dengan menggunakan cara lama, kita baru bisa memastikan pasien menderita demam berdarah pada hari kelima pasien mengalami panas tubuh. Namun dengan sistem NS1 ini, penyakit DBD sudah bisa terdeteksi pada hari pertama pasien mengalami panas,”jelas Aris.

Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu bersama elemen masyarakat berusaha untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah

di tengah masyarakat. Karena sekarang ini masih dalam situasi musim penghujan. Genangan air di sekitar rumah memungkinkan menjadi sarang nyamuk DBD. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Batu dr Sri Raharti menyatakan, bulan kemarin jumlah penderita DBD yang tercatat di dinas sebanyak 10 orang. Jumlah itu turun dibandingkan pada 2014 di bulan yang sama. “Januari 2014 jumlah penderita DBD di Kota Batu sebanyak 15 orang. Sekarang turun jadi

10 orang. Tapi kami tetap waspada.

Karena masih dalam musim penghujan. Ancaman terhadap penyebaran penyakit DBD masih tinggi,” ungkap Sri Raharti.

Untuk melakukan tindakan pencegahan, Dinkes Kota Batu dibantu kader kesehatan desa dan juru pengamat jentik. Mereka berkeliling ke rumahrumah penduduk untuk melakukan pemantauan. Tapi ada pula warga Kota Batu yang terserang DBD awalnya digigit nyamuk DBD di luar kota atau di tempat pekerjaannya.*

UTAMA

12

Rabu Wage, 4 FEBRUARI 2015

RSSA Malang Sukses Operasi Ginjal Pertama bagi Pasien BPJS Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang, Jawa Timur, sukses melakukan operasi cangkok ginjal atau transplantasi ginjal pertama di Jatim bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

ist

RSSA Malang sukses melakukan operasi cangkok ginjal atau transplantasi ginjal pertama di Jatim bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

LINTAS PERISTIWA

Sinergikan Program, Pemkab Buat Raperda CSR Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menyusun peraturan daerah (Perda) terkait penertiban pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Bumi Wali Tuban, hal ini banyak-nya program pemerintah yang dinilai tumpang tindih dengan program CSR dari sejumlah perusahan. “Agar tidak terjadi tumpatng tindih lagi, dan agar CSR perusahan bisa bersinetrgi dengan program pemerintah, kita sudah membuat peraturan daerah (Raperda) tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini dalam pembahasan dewan,” Kata plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban Dr. Budi Wiyana,M.Si (2/ 2) saat dikonfirmasi via phonsel-nya.

Raperda dibuat oleh pemkab ini agar nantinya manfaat dari CSR perusahaan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, selian program-program pemerintah, meski belum semua perusahan menjalankan CSR,” Lanjut plt Sekda yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Pemkab Tuban ini.

Dengan diterbitkan Perda tentan CSR, harapan nantyinya akan memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di daerah. Serta agar pemkab bisda memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam pembangunan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Q hud

Kepala Divisi Regional VII Jatim BPJS Kesehatan dr Andi Afdal di Malang, Selasa, mengemukakan pasien pertama operasi cangkok ginjal pertama di RSSA Malang, yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu adalah Suji (47), warga Karangrejo.

“Pembiayaan yang terus meningkat karena kebutuhan hemodialisa (HD) atau cuci darah, membuat pasien keberatan, se-

hingga kami memberikan dana BPJS sesuai ketentuan UndangUndang,” katanya.

Menurut dia, dalam skala nasional, Suji merupakan pasien cangkok ginjal ketiga pengguna BPJS setelah di Solo dan Semarang. Dalam terapi ini setidaknya menghabiskan dana sekitar Rp440 juta dan Suji mendapatkan bantuan pembiayaan dari BPJS sebesar Rp150 juta.

Berdasarkan hitungan Tim Transplantasi Ginjal Utama RSSA Malang, jika dihitung lima tahun ke depan, biaya cangkok ginjal masih lebih murah ketimbang tindakan cuci darah atau HD serta cuci darah menggunakan rongga perut (CAPD).

Ketua Tim Operasi Transplantasi Ginjal RSSA Malang, dr Atma Gunawan, mengatakan setelah tahun kelima, pasien HD akan menghabiskan dana sekitar Rp560 juta dan CAPD sekitar Rp475 juta, sehingga biayanya lebih besar daripada cangkok ginjal yang menghabiskan anggaran sekitar Rp440 juta.

Cangkok ginjal, kata Atma, merupakan salah satu terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal, bahkan jika dibandingkan HD dan CAPD, cangkok ginjal memberikan harapan hidup yang lebih panjang bagi pasien.

Cangkok ginjal memberikan harapan hidup yang sama seperti orang yang memiliki ginjal normal, produktivitas kerja jadi normal, status nutrisi normal dan tidak lagi membutuhkan suntikan eritopoetin atau transfusi tambah darah, stres psikososial juga lebih kecil, serta sedikit sekali ketergantungan terhadap rumah sakit. Q mut,ant

Dewan Desak Regulasi Pemenuhan Daging Sapi di Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Curhat Gubernur Jatim, Soekarwo terkait belum terpenuhinya 132 ribu ton daging di Jatim dan rendahnya hasil rendeman tebu sebesar 7,3 menjdapat dukungan penuh dari Komisi B DPRD Jatim. Karenanya, mereka mendesak kepada pemerintah pusat agar konsisten dalam membantu kepentingan masyarakat khususnya di Jatim.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan dalam permasalahan daging seharusnya Jatim mendapatkan perhatian berlebih dari pemerintah pusat. Mengingat Jatim yang selama menjadi wilayah swasembada daging nasional terus mengalami kemunduran untuk memenuhi kebutuhan nasional akibat tidak ada regulasi yang melindungi masuknya sapi impor dan bocornya sapi Jatim keluar daerah.

“Seharusnya Jatim memiliki aturan sendiri terkait dengan pemenuhan daging sapi. Tapi bukan sebaliknya, merembesnya sapi impor ke Jatim membuat peternak patah hati yang mengakibatkan mereka menjual sapi lokal diluar Jatim yang akhirnya membuat Jatim kekurangan daging,”tegas politisi asal PKS Jatim ini, Selasa (3/2).

Terkait dengan rendemen tebu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terkait dengan bibit serta revitalisasi pabrik gula yang memang saat ini kondisinya sangat mengenaskan. Betapa tidak, disejumlah negara pabrik gula tidak hanya memproduksi gula saja, tapi juga dapat menghasilkan zat metanol, alkohol, tetes selain gula sendiri. “Inilah yang menjadi perhatian kita. Sudah saatnya pemerin-

tah pusat membuat regulasi tersendiri bagi Jatim untuk pemenuhan daging sapi. Sementara untuk rendemen tebu saatnya petani mendapatkan bibit yang bagus termasuk dalam pengelolaan sehingga serta revitalisasi sejumlah pabrik gula yang hampir semua peralatannya sangat kuno,”papar pria yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat Cabup Kab. Mojokerto.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Kopmisi B DPRD Jatim yang lain, Subianto. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini menuding pemerintah pusat tak konsisten. Buktinya perusahan BUMN seperti Garuda Indonesia ternyata dalam menyediakan mamin penumpang justru menggunakan gula rafinasi. Padahal seharusnya sebagai perusahaan yang sahamnya banyak milik pemerintah memberikan contoh dengan menggunakan produk lokal diantaranya memasyarakatkan gula lokal di luar negeri. “Bukan sebaliknya, mereka justru menggunakan gula rafinasi.

Kebijakan ini khan justru membunuh petani gula,”serunya dengan nada tinggi. Apalagi, tambahnya saat ini posisi gula lokal di Jatim yang hampir mencapai 800 juta ton kini menumpuk di sejulah gudang pabrik gula akibat tidak terserap di pasaran. Q cty

hilmi husein/bhirawa

Penasehat Hukum Sugiarto, Suryono Pane bertemu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bangil Andy Sasongko di kantor Kejari Bangil, Pasuruan, Selasa (3/2).

Broker Program Jasmas Jadi Tersangka Pasuruan, Bhirawa Kasus korupsi dana program jalin aspirasi masyarakat (jasmas) 2013 di Kabupaten Pasuruan mulai terkuak setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, Pasuruan menetapkan Toni Heri Sulistiyo warga Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebagai tersangka atas kasus yang merugikan negara hingga mencapai Rp1,4 miliar.

Hanya saja, Toni yang menjadi broker (makelar) kasus jasmas ini mangkir dalam persidangan. Iapun juga menjadi DPO Kejari Ponorogo kasus yang sama. Sebelumnya, penyidik sudah melayangkan surat panggilan kepada tersangka. Atas kasus ini, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bangil Andy Sasongko menyatakan penetapan tersangka atas dasar keterangan beberapa saksi oleh tim penyidik Kejari Bangil. Dalam hal ini termasuk juga terdakwa kasus yang sama yakni Sugiarto pada persidangan. Sugiarto adalah karyawan maupun sopir didakwa melakukan korupsi dana jasmas. “Berdasarkan fakta hukum pada persidangan Sugiarto maupun keterangan saksi-saksi, Toni melawan hukum sehingga kami menetapkan dia sebagai tersangka,” ujar Andy Sasongko, di kantor Kejari Bangil, Pasuruan, Selasa (3/2). Q hil

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Perluasan Bandara Juanda Segera Terwujud Rencana perluasan Bandara Internasional Juanda yang dirancang Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo segera terwujud. Bandara yang terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo itu akan dikembangkan dengan membangun dua landasan pacu (run way) yang dimulai 2015. Selanjutnya, pembangunan yang diharapkan dapat menampung jutaan penumpang itu akan terwujud 2018 mendatang.

“

Saat ini Bandara Juanda pertahunnya sudah mencapai 17,2 juta penumpang. Se mentara kapasitas bandara pada 2014 ini hanya 12,5 juta penumpang. Sehingga kondisi bandara sudah overload,” kata Gubernur Soekarwo, usai bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Guna mendukung Bandara Juanda dengan tiga run way ini, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo ini mengusulkan, ada kereta api yang langsung dari stasiun kereta api Gubeng ke Bandara Juanda. Namanya Elevated Gubeng-Juanda, kereta api khusus yang terintregrasi dengan Juanda Airport City.

“Elevated Gubeng-Juanda ini merupakan ereta api khusus yang menghubungkan dengan Juanda Airport City. Kita membutuhkan

4.000 hektare untuk pembangunannya dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak Angkasa Pura yang membangun perluasan bandara Juanda ini,” tambahnya.

Selain membahas perluasan Bandara Juanda, Pakde Karwo memanfaatkan rapat terbatas tersebut dengan Menteri Perhubungan untuk membahas pelabuhan di Probolinggo, angkutan Perintis Kepulauan di Madura, Bandara Bawean, Bandara Abdurahman Saleh-Malang, Pelabuhan Penyeberangan di Paciran-Lamongan dan penyeberangan di Ketapang-Banyuwangi. Untuk Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, Pakde Karwo berharap ada Pelimpahan dermaga II Probolinggo setelah penyelesaian dermaga dua tersebut rampung.

“Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Tembaga sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Karena pelabuhan Tanjung Tembaga yang ada sekarang sangat dangkal, hanya kedalaman 2,5 meter dan saat ini dikelola oleh PT Pelindo III. Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Tanjung Perak dan membantu keperluan bongkar-muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. “Karena ada lumpur Lapindo, pelabuhan ini sangat efektif dan efisien dalam memecahkan persoalan bongkar muat bahan,” lanjutnya.

Kewajiban Pemda Jatim melalui APBD membangun jalan akses ke palabuhan dan lapangan pergudangan, sedangkan APBN digunakan untuk membangun dermaga 2. “Kalau ini disepakati, maka pelabuhan Tanjung

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Wagub Jabar Dedy Mizwar dan Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berbincang dengan Menhub Ignasius Jonan.

Tembaga ini akan menjadi satu-satunya pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah,” tambah Pakde Karwo.

Dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan itu (selain Probolinggo juga ada Pelabuhan Paciran, Banyuwangi, Pacitan, Banyuwan-

Pakde Karwo Minta Alumnus LPDP Berperan Atasi Daging dan Tebu Belum terpenuhinya 132 ribu ton daging di Jatim dan rendahnya hasil rendeman tebu sebesar 7,3 persen menjadi pemikiran serius Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo. Orang nomor satu di Jatim ini menilai kalau dua persoalan sederhana tersebut penting untuk dipikirkan bersama. Melihat pesoalan itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, meminta kepada alumnus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) angkatan pertama

yang mendapatkan bea siswa menimba ilmu di perguruan tinggi di luar negeri itu bisa ikut memecahkan persoalan tersebut, hingga mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.

“Persoalan ini yang harus kita pikirkan bersama. Jangan minta gaji besar dulu, tapi kalau memang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan tersebut maka akan didoakan oleh warga Jatim. Doanya masyarakat

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyampaikan gagasannya menyambut alumnus LPDP angkatan I di acara ILF 2015 yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI Jakarta.

Jatim itu manjur,” kata Pakde Karwo yang disambut tepuk tangan saat diberikan kesempatan menyampaikan gagasannya mengatasi persoalan bangsa di acara Indonesia Leadership Forum (ILF) 2015 yang diselenggarakan LPDP dengan mengambil tema Driving The Future Through Leadership Investment, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta pusat, Senin (2/2) malam.

Lebih lanjut Pakde Karwo menyampaikan, persoalan kekurangan daging sebesar 132 ribu ton itu dipandang sangat penting untuk segera direalisasikan. Salah satu solusi yang ditawarkannya adalah dengan cara menarik investasi. “Kita sekarang masih import terus, makanya kita harus menarik investasi.

Kalau perlu uang gubernur BI bisa disalurkan kesitu,” katanya. Didalam negeri sendiri, sebut Pakde Karwo, pemenuhan daging dipandangnya sangat fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pakan ternak. “Kalau pakan ternaknya terpenuhi maka persoalan pakan yang mencapai 70 persen pembiayaan. Tetapi kalau pakannya hijau berkualitas, maka bisa menekan hingga 50 persen,” paparnya. Nah sekarang inilah dibutuhkan pemikir-pemikir alumni LPDP untuk

menemukan jenis varietas pakan ternak yang berkualitas. Supaya para peternak tidak terbebani biaya pakan dan kita mampu bersaing dengan produk ternak luar negeri.

Selain persoalan pemenuhan daging dalam negeri, Pakde Karwo yang sudah memimpin Jawa Timur dua periode itu juga menyampaikan persoalan gula. Menurut Pakde Karwo, kemajuan zaman serta majunya teknologi yang saat ini terus berkembang tak berbanding lurus dengan hasil rendeman tebu yang saat ini bersandar pada angka 7,3 persen. Pakde Karwo mencontohkan, dengan kemajuan teknologi yang sekarang berkembang, nilai rendeman di Brasil sudah mencapai angka 13. Sedang di jaman Belanda dulu, rendemen tebu mencapai 14. “Kalau mereka bisa mengapa kita tidak bisa. Karena apa, karena ini untuk kepentingan para petani kita,” ungkapnya.

Untuk memenuhi keinginan itu, Pakde Karwo mengusulkan kepada sebagian alumnus LPDP angkatan pertama yang jumlahnya mencapai 104 orang itu bisa melakukan riset di bidang pembibitan tebu. “Masak kita tidak bisa seperti negara-negara lain yang rendemannya bisa naik sampai 13 atau 14,” tutur Pakde Karwo. Q iib*

gi dan Sendang Biru) bermanfaat untuk efisiensi, supaya industri di sekitar pelabuhan tersebut tidak tergantung kepada Tanjung Perak.

Untuk ongkos angkut akan lebih murah.

Aktivitas ekonomi tidak tergantung dan terpusat di Surabaya atau di Tanjung perak dan akan menyebar kemampuan daerahnya. Bukan saja jalan tidak gampang rusak dan mengefisienkan pemeliharaan, tetapi makin mempersempit disparitas antara daerah karena pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu usulan Pakde Karwo untuk menambah 2 kapal perintis yang akan menghubungkan Surabaya-Masalembo-Keramaian-Kalianget-Sapudi-Kangean-PagerunganSapeken-Banyuwangi disetujui oleh Menteri Perhubungan. “Saat ini ada 2 kapal, sehingga satu kapal dari Surabaya ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan rute kepulauan itu membutuhkan waktu 6 hari. Maka dengan tambahan kapal ini akan beroperasi setiap 3 hari sekali disandari kapal,” kata pakde Karwo.

Yang tidak kalah pentingnya usulan untuk angkutan umum Komuter Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Lamongan, Surabaya-Sidoarjo akan diganti dengan kereta api komuter berAC. Agar penumpang nyaman dan aman,” ujarnya. Selain Pakde Karwo, gubernur lain yang mengikuti rapat terbatas bidang perhubungan ini yaitu Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menhub Ignasius Jonan itu juga tampak dihadiri seluruh pejabat eselon I di jajaran Kemenhub. Q iib*