Harian Bhirawa Edisi 4 Juni 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami melibatkan unsur pimpinan karena PPDB menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Semua sepakat menjaga komitmen PPDB yang fair dengan sistem online,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani

Rabu Wage, 4 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

4 JUNI 2014

JMF 2014 Juga Sediakan Lowongan Kerja untuk Kaum Difabel

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00 - 09.00

Mengisi Diklat PIM di Kantor Bandiklat Jatim Menghadiri Acara KTNA Rembuk Utama dalam Rangka Menerima Penghargaan Lencana Adhi Bakti Tani Nelayan Utama di Pendopo Malang

Disnakertransduk Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertranduk) Jatim membuka kegiatan pameran bursa kerja atau Job Market Fair (JMF) 2014. Kegiatan ini tidak hanya untuk pencari kerja pada umunya, namun juga menyediakan lowongan pekerjaan bagi kaum difabel (orang berkebutuhan khusus).

“Saya hargai ajang ini terutama untuk membantu

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 19.00

Menghadiri Rapat Banmus di DPRD Jatim Menghadiri Acara Fasilitasi Pemberian Izin IMB di Hotel Sahid

MUI Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Awal Puasa Pemprov, Bhirawa Dalam masalah penetapan awal puasa Ramadan 1435 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim masih menunggu keputusan resmi pemerintah.

Sikap MUI ini dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, akibat potensi perbedaan penentuan awal Ramadan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi Islam.

“MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa penetapan awal Ramadan tunggu isbat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Fatwa ini sudah lama dikeluarkan oleh MUI, tapi saya lupa kapannya,” kata Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Buchori, Selasa (3/6).

Meski MUI menyerahkan sepenuhnya keputusan penetapan awal puasa Ramadan, Abdussomad meminta agar pemerintah tidak otoriter atau semaunya sendiri. Maksudnya dengan cara mengajak ormas-ormas Islam termasuk MUI untuk rapat bersama menetapkan awal Ramadan, kemudian pemerintah yang mengumumkannya.

“Kalau ada perbedaan baik penetapan awal puasa maupun lebaran itu rasanya tidak enak.

Apalagi kalau ada perbedaan penetapan lebaran, itu suasanya tak semeriah jika lebarannya bersamaan antara NU dan Muhammadiyah maupun ormas Islam lainnya,” ungkapnya.

 ke halaman 11

UB Juara Inovasi Internasional di Kuala Lumpur Malang, Bhirawa Prestasi kembali diraih oleh PTN di Malang.

Kali ini sembilan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya (UB) Malang, meraih medali emas dalam kompetisi inovasi International Invention Innovation and Technology Exhibition (ITEX) 2014 dan Asian Young Inventor Exhibition (AYIE) 2014 di Kuala Lumpur Mei lalu. “Kami bersaing dengan dosen dan peneliti dari berbagai negara,” kata Ketua tim Benny Chandra Monacho, Selasa (3/6).

Tim asal Universitas Brawijaya merupakan peserta termuda, karena tim dari berbagai negara merupakan dosen dan peneliti berpengalaman.

Kompetisi ini menekankan inovasi berbasis lingkungan. ITEX merupakan kompetisi bagi penemu lokal hingga nasional.

Hasil penemuan yang menarik komunitas bisnis bisa diproduksi massal karena mempertemukan penemu, peneliti, dengan perusahaan di Asia dan Eropa. Tim Universitas Brawijaya memenangi kompetisi kategori lingkungan dan elektrik.

Dalam kategori lingkungan, mereka mempresentasikan inovasi alat penyaring air dari limbah detergen. Detergent Filter Effective Solution (Detective) berfungsi menyaring air limbah detergen menjadi air bersih dengan tingkat keasaman (PH) netral. Sehingga air limbah cucian bisa difungsikan

 ke halaman 11

Travelling untuk Referensi USIANYA masih 20 tahun, namun dia sudah masuk deretan profesional muda di Surabaya. Dia adalah Antonius Aristo Wibisono, Public Relation Garden Palace Hotel. Khas anak muda lainnya, Antonius menjadikan travelling merupakan salah satu hobinya untuk menghilangkan kejenuhan akibat t u n tutan pekerjaan yang semakin padat.

Selain itu untuk mencari referensi guna mendukung pekerjaannya.

“Setiap ada hari libur

 ke halaman 11

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM berdialog dengan salah satu difabel yang hadir dalam acara Pameran Bursa Kerja ( Job Market Fair) di Islamic Center Surabaya, Selasa (3/6).

Sempat Menolak, Wisnu Akhirnya Setuju Dolly Ditutup Pemkot, Bhirawa Setelah sempat terjadi tarik ulur, akhirnya Wawali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana akhirnya menuruti keputusan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memajukan penutupan lokalisasi prostitusi Dolly menjadi 18 Juni 2014. Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya tersebut mengakui, pihaknya sempat ingin menerjunkan kader partai kalau penutupan Dolly dilakukan secara represif.

Setelah bertemu dengan warga Dolly beberapa pekan lalu, kata Wisnu, terungkap warga menolak penutupan. Dia juga mengaku mendapati fakta kalau instansi terkait seperti Dinas Sosial Surabaya memberikan laporan mengenai Dolly yang tidak sesuai kepada Risma.

Untuk itu, ia berharap, hasil

pertemuan antara dirinya dan warga Dolly yang telah dilaporkan secara lisan kepada Risma bisa menjadi pertimbangan. Kendati begitu, ia tetap mengkaji bagaimana konsep Risma menutup tempat prostitusi yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara itu.

Termasuk, keputusan Risma

yang memajukan penutupan Dolly yang semula pada 19 Juni 2014 menjadi 18 Juni 2014 juga menjadi pertimbangannya. “Kalau keputusan Bu Risma memajukan menutup pada 18 Juni 2014, ya saya sebagai wakilnya menurut pada beliau,’’ katanya di Balai Kota Surabaya, Selasa (3/6).

Wisnu memastikan selalu berada di belakang untuk mendukung Risma. Terkait isu jaminan kompensasi untuk Pekerja Seks Komersial (PSK) hingga mucikari Dolly, ia meyakini kalau Risma sudah siap secara pendanaan.

Wisnu juga memastikan, kalau PDIP tidak akan mengerahkan

 ke halaman 11

Kemendikbud Halalkan Sekolah Tarik Pungutan

Untuk Kekurangan Pembelian Buku K13

Surabaya, Bhirawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka peluang seluas-luasnya bagi sekolah swasta yang ingin menarik biaya alias pungutan ke siswa untuk mencukupi pembelian buku Kurikulum 2013 (K13). Khususnya bagi sekolah swasta M Nuh yang selama ini menolak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Prof

 ke halaman 11

Dugaan Penyelewengan oleh Inspektur Provinsi Jatim

Pelayanan Bandara Internasional Juanda. Mengantisipasi lonjakan penumpang pada lebaran 2014, Kemenhub akan mengkaji operasional bandara dan maskapai 24 jam.

Lebaran 2014, Bandara dan Maskapai Dikaji Buka 24 Jam

Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara coba mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan mengenai waktu operasional maskapai penerbangan hingga 24 jam dalam satu hari.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub San-

toso Eddy Wibowo mengatakan, pihak Direktorat Perhubungan Udara tidak menutup kemungkinan menerapkan pengoperasian secara 24 jam, namun dilihat terlebih dahulu dari segi kesiapan maskapai dan bandaranya.

“Kalau memang memungkinkan bisa melayani sampai 24 jam, kita juga mempertimbangkan dengan fasilitas yang ada, yang penting keselamatannya,” kata Santoso di Hotel Penisula,

Jakarta, Selasa (3/6).

Tidak hanya itu, lanjut Santoro, melalui program extra flight juga dapat dilakukan sebagai upaya mengantisipasi lonjakan penumpang saat masa Lebaran.

Akan tetapi, hal tersebut pasti dilakukan karena setiap tahunnya program extraflight selalu diterapkan. “Kita tiap tahun punya record itu mungkin kita

 ke halaman 11

Kejaksaan Klarifikasi Laporan Dugaan Penyelewengan Honor DL Kejati, Bhirawa Munculnya kabar dugaan penyelewengan honor Dinas Luar (DL) yang diduga dilakukan oleh Kepala Inspektorat atau Inspektur Provinsi Jatim Bambang Sadono, ternyata sampai juga di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kini, Bidang Intelijen Kejati Jatim terus menelusuri dan mengklarifikasi kebenaran kasus itu.

Menurut keterangan dari sumber kejaksaan yang tak mau disebut namanya,

 ke halaman 11

Oei Hiem Hwie Konsisten Merawat Kenangan Sejarah

Demi Pendidikan Bangsa, Pernah Tolak Rp 1 Miliar dari Warga Asing Seperti yang dikatakan Presiden Indonesia pertama, IrSoekarno ‘Jangan Pernah Lupakan Sejarah’. Mantan wartawan Trompet Masjarakat pada 1962 yang dikenal dengan Soekarno sentries masih menjaga amanat itu. Dia adalah Oei Hiem Hwie yang pernah ditugasi untuk interview langsung Bung Karno di Jakarta pada 1964.

Antonius Aristo Wibisono

Sentil..  Tim Prabowo Rp 10 M, Jokowi Rp 42 M  Jika menang tinggal berhitung balas budi  Enam rumah makan sediakan dugem  Menu yang disiapkan tak lagi nasi campur, tapi ayam kampung

 Kain tenun ikat bandar tembus pasar internasional  Bukti produk lokal masih bertaji

Gegeh, Kota Surabaya Begitu memasuki Perpustakaan Medayu Agung di Jl Medayu Selatan IV Surabaya, di sebelah kanan terpajang foto hitam putih Bung Karno dalam satu pigura besar. Foto tersebut merupakan karya dari sang pemilik dan pengelola perpustakaan, Oei Hiem Hwie, saat dia masih bekerja sebagai wartawan di harian Trompet Masjarakat.

Di sebelah pigura, satu kotak kaca memuat versi kecil foto tersebut, bersebelahan dengan foto Oei muda

pada saat mewawancarai Bung Karno. Di sela-sela berbagai dokumen, tertata beberapa kantong kecil berisi butiran merica, cengkeh, dan silika untuk menyerap kelembapan dan mengusir serangga.

Kotak itu juga memuat satu piringan hitam dan kaset-kaset berisi pidato Bung Karno, antara lain pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-6 di

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Oei Hiem Hwie saat menunjukkan salah satu koran koleksinya Trompet Masjarakat terbitan 1962 di ruang kerjanya, Selasa (3/6). Dia juga menjadi wartawan di media cetak tersebut.

SURABAYA

2

Rabu Wage 4 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kampanye Pilpres Tak Pengaruhi Jadwal Pengumuman UN SMP Dindik Jatim, Bhirawa Kabar mengenai perubahan jadwal pengumuman Ujian Nasional (UN) SMP/MTs yang akan dimajukan karena dalam masa kampanye Pilpres,ternyata tidak terbukti. Sampai saat ini, baik provinsi maupun daerah belum menerima kabar secara resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai rencana tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, sampai saat ini tidak ada kabar mengenai perubahan jadwal pengumuman UN SMP. Apakah akan dimajukan, atau diundur? Harun tetap

mengacu pada jadwal semula, yakni pada 14 Juni mendatang.

“Masih tetap, kalau ada yang mengatakan hari ini (kemarin) pengumuman, kan pasti daerah sudah saya kumpulkan,” tutur Harun

saat ditemui di Kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya, Selasa (3/6).

Sebelumnya, kabar mengenai diajukannya pengumuman UN SMP ini sempat dibenarkan oleh staf khusus bidang Komunikasi Kemendikbud. Hal ini sesuai dengan usulan pihak kepolisian yang sedang fokus mengawal masa kampanye Pemilu Presiden mulai hari ini (4/6) hingga 5 Juli mendatang.

Usulan ini diajukan agar pengamanan pihak kepolisian saat pengumuman

UN SMP dapat lebih maksimal. Khususnya jika terjadi konvoi di jalan raya.

Terkait alasan tersebut, Harun memastikan tidak akan ada pengaruh antara pengumuman UN SMP dengan agenda kampanye pilpres. Sebab, selama ini pengalama saat pengumuman UN SMP siswa jauh lebih tertib dibanding saat pengumuman UN SMA yang masih diwarnai konvoi.

“Kami yakin untuk pelajar SMP tidak seperti SMA. Saya rasa kok tidak akan berpengaruh. Baik pengu-

muman UN SMP terhadap kegiatan kampanye, maupun sebaliknya, kegiatan kampanye terhadap pengumuman UN,” ungkap dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dindik Surabaya, Ikhsan. Hingga kemarin saat menghadiri pertemuan yang diada kan oleh Kemendikbud, tidak sedikitpun ada informasi mengenai perubahan jadwal pengumuman UN SMP. “Kami justru menunggu informasi dari Pak Harun (Dindik Jatim) kalau ada

perubahan. Yah kita lihat saja nanti apakah tetap atau berubah,” tutur Ikhsan.

Secara terpisah, Waka Humas SMP Siti Khodijah Surabaya M Ghofur mengatakan, jika pengumuman UN itu diajukan hari ini (kemarin), dua hari sebelumnya pasti kepala sekolah sudah dipanggil oleh Dindik Surabaya.

Biasanya, pihak sekolah mendapat kesempatan dua hari sebelum hasil UN itu sampai ke tangan siswa.

Satu hari proses dari provinsi ke kota dan sampai ke

sekolah. Satu hari berikutnya sekolah melakukan verifikasi. “Baru setelah itu kita umumkan ke siswa melalui mekanisme yang sudah ada,” tutur Ghofur.

Ghofur pun sempat mendengar kabar dimajukannya jadwal UN SMP tersebut. Namun hingga jadwal kampanye pilpres ini dimulai tidak ada kejelasan baik dari pemerintah.

“Pengumuman UN tidak bisa diproses satu hari saja. Jadi kemungkinan tetap 14 Juni mendatang,” Q tam tuturnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Aliansi Pemuda NU Kecam Bapak Reformasi Surabaya, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Anak Muda Nahdlatul Ulama (FAMNU) menggelar unjuk rasa di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Mereka menyayangkan siakp tokoh yang memanfaatkan ketokohannya demi kepentingan politik.

Perwakilan aksi yang tergabung dalam FAMNU, Syahroni mengatakan, seorang publik figure harusnya mengayomi dan tak mementingkan politik tertentu.

Lengsernya Gus Dur dari kursi Presiden bukan karena kasus Brunei Gate dan Bulog Gate seperti yang dituduhkan.

Pelengseran ini adalah upaya konspirasi yang menodai konstitusi dan demokrasi di Indonesia. “ Tokoh harusnya mengayomi dan tak terpolarisasi dengan kepentingan politikpolitik tertentu,” katanya ketika di selasela orasinya, Selasa (4/6).

Sayang meski mengatakan beragam tokoh, tapi unjuk rasa kali ini hanya mengkritisi seorang tokoh politik Amien Rais yang dilabelkan ‘Bapak Reformasi’ yang menurut mereka sempat berusaha memecah belah umat. Unjuk rasa sendiri mereka gelar dengan membentangkan aneka poster yang berisi kecaman terhadap keberpihakan para tokoh terhadap Q geh calon presiden tertentu.Q

Puncak Harganas Bakal Diikuti 15 Ribu Orang BKKBN Jatim, Bhirawa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim menyatakan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional XXI (Harganas) 2014 ini akan dihadiri sebanyak 15 ribu orang se-Indonesia. Supaya event nasional ini berjalan sukses, Pemprov Jatim dan BKKBN berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sekdaprov Jatim, Asyhar dalam sambutanya saat memimpin Rapat Koordinasi Harganas di Graha Wicaksana Praja Pemprov Jatim, Selasa (3/6) mengatakan, nantinya di rapat terakhir akan dilakukan pengecekan yang akan dipimpin secara langsung Sekdaprov Jatim. Maka dari itu, saat ini BKKBN akan menyampaikan beberapa hal informasi supaya bisa diketahui stakeholder terkait.

Berbagai unsur yang hadir pada rapat Harganas, diantaranya unsur PKK, BKKBN se-Indonesia. Peringatan Hari Keluarga XXI Tingkat Nasional (Harganas) yang bakal digelar di Surabaya tanggal 14 Juni 2014 mendatang diharapkan mampu menjadi pendorong tercapainya Kontrak Kinerja Pemerintah (KKP) antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim dengan BKKBN Pusat.

Sementara itu, Kepala BKKBN Jatim, Dwi Listyawardani mengatakan, peringatan Harganas merupakan sebuah momentum besar bagi BKKBN Jatim Q dna dalam mencapai target KKP.Q

trie diana/bhirawa

Bakal Dibongkar

Bangunan yang menempati lahan PT KAI Daop VIII di Jl Lamongan, Surabaya, dalam waktu dekat akan dibongkar. Maka PT KAI memberikan kompensasi sebesar Rp2 juta melalui Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Tampak salah satu rumah warga yang sudah dibongkar, Selasa (3/6).

Diklat Prajab Siapkan Mental PNS PSK di Eks Lokalisasi Sememi Positif HIV/AIDS Badiklat Jatim, Bhirawa Diklat prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Prov Jawa Timur bertujuan mempersiapkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nantinya bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil berkualitas. Disamping itu diklat dilakukan untuk pembentukan karakter jati diri bangsa.

Sekretaris Badan Diklat Prov Jawa Timur Budi Santosa saat membuka Diklat Prajabatan Golongan III angkatan 485, 486, 487 dan 488 di Bdang Diklat Prov Jawa Timur, Selasa (3/6) mengatakan, Indonesia khususnya Jawa Timur harus menyiapkan para PNS untuk menjadi pegawai yang berkarakter dan profesional.

Menurut Budi, untuk mempersiapkan dan menyongsong pasar tunggal ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 para aparaturnta harus bisa mengubah pola pikirnya menjadi pegawai yang berkarakter, disiplin, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Kerena diprediksi Indo-

nesia pada 2030 daya saing ekonominya nomer 7 didunia setelah India. Dan saat ini baru menempati urutan yang ke 38. .

Untuk menyongsong AEC 2015 dan 2030 Indonesia harus mempersiapkan birokrasinya yang berkelas dunia. Karena kesuksesan daya saing Indonesia taruhannya ada pada birokrasi yang andal profesiaonal berkarakter. Selain itu untuk membentuk aparatur berkelas dunia harus mempunyai integritas jatidiri kebangsaan yang tinggi dan berjiwa nasionalisme. Berjiwa nasionalisme adalah selalu mencintai, membeli dan memakai prodakprodak dalam negeri. Dengan integritas jati diri bangsa yang tinggi Indonesia akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dikawasan ASEAN khususnya dan dunia pada umumnya.

Indonesia tidak boleh tidak siap dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN karena negaranegara ASEAN lainnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan rakyatnya untuk siap bersaing dan bertarung pada AEC. Se-

peri Thailand telah mendisik 5000 orang lebih warganya untuk belajar memasak makanan khas Indonesia. Para calon koki nantinya kalau AEC sudah dilaksananakan tugasnya adalah para koki muda untuk menyambut para turis Indonesia yang berwisata ke Thailand. Diharapkan Indonesia jangan sampai kalah dengan Thailand maka harus menciptakan tenaga-tenaga yang profesional sesuai bidangnya agar bisa bertarung bersaing dalam kepariwisataan global di timngkat ASEAN. Kasubid Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Jawa Timur, Djumiati, mengatakan, tujuan diklat ini untuk meningkatkan keahlian dan sikap untuk dapat pelaksankan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS/ASN yang sesuai dengan kebutuhan istansinya masing-masing.

Sasaran diklat ini juga untuk terwujudnya PNS yang memiliki kopetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk Q wwn menjadi PNS golongan III.Q

Izin Reklame Kawasan Penataan Tak Akan Diperpanjang DCKTR Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan tidak akan memperpanjang izin reklame yang berada di kawasan program penataan kawasan reklame.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya Erick Cahyadi, Selasa(3/6) , mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada para pemilik dan biro reklame yang berada di kawasan penataan.

Pengiriman surat itu, kata dia, agar mereka mematuhi penataan kawasan yang dilakukan Pemkot Surabaya dan mengingatkan bahwa reklame yang berada di penataan kawasan tersebut tidak akan diperpanjang lagi.

“Jadi kalau nantinya izinnya mati, maka kami

tak akan memperpanjang lagi,” katanya.

Program penataan kawasan reklame ini dilakukan terhadap sejumlah jalur utama seperti halnya di Jl. Darmo, Jl. Mayjen Sungkono dan Jl. Yos Sudarso, dan Jl. Kertajaya.“Jadi kawasan yang termasuk kawasan penataan, tidak bisa sembarangan dipasangi reklame,” katanya.

Lewat program tersebut, lanjut dia, biro reklame tidak bisa seenaknya sendiri mendirikan atau memasang reklame karena daerah yang terkena penataan kawasan tersebut tidak begitu saja bisa didirikan reklame.Sesuai aturan, kata dia, yang harus dipatuhi yaitu jarak antarreklame paling dekat adalah 50 meter dan juga ukurannya Q dre maksimal 5 x 10 meter.Q

Pemkot Surabaya, Bhirawa Dua PSK di lokalisasi Moroseneng, Sememi, yang terjaring razia hari Minggu(1/6) lalu ternyata positif menderita HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, Dinkes langsung melakukan pemeriksaan HIV/AIDS terhadap 26 orang wanita harapan(PSK,red) yang terjaring razia Satpol PP di eks lokalisasi Sememi tersebut.

Dari pemeriksaan, dua orang dinyatakan positif HIV. Selain melakukan pengobatan IRV, Dinkes juga melakukan penyuluhan dan pendampingan. ‘’Setelah kami lakukan pemeriksaan, dari 26 PSK yang terjaring dari Sememi, dua diantaranya ternyata positif HIV,” kata Febria Rachmanita.

Dua PSK yang positif HIV, kata Febria merupakan warga Kota Malang yang sehari-hari merantau untuk menjadi PSK di lokalisasi Moroseneng.

Menurut dia, para PSK yang terjaring operasi malam itu awalnya langsung dibawa ke Kantor Satpol PP lantas dibawa ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos). Saat di Liponsos itulah mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Dua PSK yang tertular HIV ini kini dalam penanganan dan perawatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk dilakukan pengobatan sehingga kekebalan tubuhnya bisa meningkat. ‘’Jika sudah membaik, mereka akan kami kirimkan ke Liponsos Kediri,’’ ujarnya. Sementara sebanyak 24 PSK lainnya, saat ini sudah terlebih dahulu dikirimkan ke Kediri.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan bahwa sebagai institusi penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP tetap melakukan pengawasan rutin terhadap bekas lokalisasi di Surabaya yang sudah dialih fungsikan.

Pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas prostitusi. Sebab, jelas Irvan, di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 tegas dinyatakan tentang larangan menggunakan bangunan dan tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Surabaya. ‘’Bila ternyata masih ada praktek, berarti jelas melanggar Perda,” tegas Irvan ketika ditemui di kantor Bagian Humas Kota Surabaya didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bagian Humas Kota Surabaya.Q dre

GOPTKI Harus Terlibat Selamatkan Anak dari Pelecehan Seksual Maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan anakanak mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim. Secara khusus, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM meminta Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI) untuk ikut terlibat menyelamatkan anak-anak dari penyimpangan seksual yang dilakukan orang dewasa.

Penyelematan itu seperti membuat standarisasi keamanan dan lebih memperhatikan keselamatan anak di taman kanak-kanak. Baik dari sisi pengawasan guru, keamanan gedung, penjaga sekolah hingga petugas kebersihan. Tujuannya agar tidak lagi terjadi kasus penyimpangan seksual terhadap anak-anak di bawah umur seperti yang pernah terjadi di Jakarta International School (JIS).

“Banyaknya kasus pencabulan, penyelewengan seksual yang akhir-akhir ini terjadi pada anak di bawah umur sangat memprihatinkan. Tindakan menyimpang ini bisa merusak bahkan menghancurkan masa depan generasi muda kita,” kata

Akhmad Sukardi, saat pembukaan Rakerda GOPTKI Provinsi Jatim, di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Selasa (3/6).

Dengan banyaknya kasus itu, lanjutnya, GOPTKI Jatim harus cepat tanggap menyikapinya. Program GOPTKI harus lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya. Baik sebagai mitra pemerintah maupun dalam membina anak didiknya, sehingga mampu menciptakan harmonisasi pembinaan pendidikan.

“Kesuksesan kita mendidik anak didik, berarti telah menanamkan investasi pada pembangunan moral bangsa. Bila gagal, kita bertanggung jawab terhadap menurunnya moral

bangsa, hari ini dan masa depan. Karena, masa emas datangnya hanya sekali.

Apabila terlewat, berarti sudah habis peluangnya,” ujarnya.

Perlu diketahui, GOPTKI merupakan organisasi yang bertujuan membina dan mengembangkan pendidikan TK, serta membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak pra sekolah.

Ini dimaksudkan agar anakanak menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila yang mandiri dan cerdas.

Untuk itu, kata Sukardi, GOPTKI Provinsi Jatim di diusianya yang ke-57 harus terus berinovasi menciptakan metode pembelajaran yang dapat membentuk karakter, anak-anak selalu merasa senang untuk belajar dan bermain. Karena fungsi TK adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekiitar dan menumbuhkan sikap dan

iib/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat menyampaikan pengarahan membuka Rakerda GOPTKI Provinsi Jatim sekaligus memperingati HUT GOPTKI di ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim. perilaku yang baik.

“Mendidik anak harus dengan hati dan tulus ikhlas. Harus ada keseimbangkan antara kemajuan iptek dengan budaya

bangsa, sehingga anakanak tumbuh berkembang dengan jati diri bangsa Indonesia yang seutuhnya, yang tentunya kedepan mampu beradaptasi

dengan lingkungannya, dan jauh dari rasa egois dan kesombongan,” tuturnya.

Sementara Ketua DPD GOPTKI Provinsi Jatim, Hj Chairani Yuliati Akhmad

Sukardi mengatakan, GOPTKI Jatim sebagai salah satu organisasi yang mewadahi kepentingan pendidikan anak di Jatim, diharapkan dapat memperjuangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak.

Acara yang bertema ‘Membangun Generasi Emas Melalui Pendidikan Anak Usia Dini’ ini, untuk menghimpun masukan dari seluruh peserta agar nantinya dapat memaksimalkan potensi generasi emas yang dimiliki Jatim melalui PAUD. Karena masa depan Jatim 20 – 50 tahun mendatang ada ditangan generasi emas sekarang.

“Sesuai dengan AD/ART, tahun 2015 akan dilaksanakan kongres GOPTKI yang membahas arah kebijakan organisasi ini secara nasional lima tahun ke depan. Untuk itu marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaikbaiknya untuk memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi organisasi GOPTKI yang lebih baik,” tandasnya. Q iib

SURABAYA

Rabu Wage 4 JUNI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

BNPB Adakan Pertemuan Ilmiah Riset Kebencanaan Tahun 2014

Riset dan Teknologi Mutlak bagi Penanggulangan Kebencanaan Surabaya, Bhirawa Indonesia terkenal dengan wilayah yang rawan bencana. Penggunaan teknologi dan hasil riset diperlukan untuk penagnanan bencana agar lebih efektif. Namun hasil review Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014, implementasi penelitian dan ristek dalam penanggulangan bencana masih sangat lemah.

Hal itu mendorong BNPB bersama Kemenristek dan Kemendikbud yang didukung Pemprov Jatim dan Universitas Dr Soetomo mengadakan pertemuan ilmiah tahunan riset kebencanaan tahun 2014 selama tiga hari sejak 3-6 Juni 2014 di Hotel Pullman Surabaya.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Dody Ruswandi menjelaskan, dengan banyaknya risiko yang ditimbulkan dari bencana alam ada gagasan bersama untuk mengkoordinasikan dari segala aspek bencana dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hasil Renas PB 2010-2014, implementasi penanggulangan bencana masih sangat lemah.“Pertemuan ilmiah ini sebagai langkah mewujudkan sinergitas penelitian kebencanaan di Indonesia,” tutur Dody Ruswandi, Selasa (3/6).

Diterangkannya, penelitian dan riset dalam penanggulangan bencana merupakan perwujudan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Acuan itulah yang dijadikan dasar metode dan pelaksanaan penanggulangan bencana,sekaligus dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana.

“Sudah banyak riset dan penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak. Namun, hasilnya

tidak bisa menjadikan dasar dalam kebijakan Pemerintah, dikarenakan tidak adanya koordinasi,” urainya.

Lanjutnya, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dalam melakukan penelitihan terhadap masalah bencana.

Dari hal itu, akan dihasilkan blueprint tentang riset kebencanaan. Menurutnya, ini sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dibidang kebencanaan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia.

“Dulu, masalah kebencanaan tidak diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Namun, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Pemerintah dapat memperioritaskan hal itu sebagai penanganan bencana di Indonesia dalam kurun lima tahun ke depan,” terang Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Selain itu, dalam kegiatan ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bidang kerja. Adapun ke tiganya adalah bidang Geologi, Hidrometrologi, dan Antropogenic. Masing-masing nantinya akan membahas berbagai hal, mulai dari bahasan terkait bencana sampai pada dampak sosialnya. Dalam tiga bidang kerja ini, BNPB juga mengandeng 12 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, untuk meng-

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Dody Ruswandi saat menjadi pembicara di Pertemuan Ilmiah Riset Kebencanaan Tahun 2014, Selasa (3/6).

bed/bhirawa

kaji setiap bidang-bidang dalam urusan kebencanaan.

Adapun 12 perguruan tinggi yang digandeng BNPB diantaranya adalah ITS yang menangani gempa bumi, Unisa di Aceh menangani sunami, Universitas Diponegoro menangani banjir, UI menangani cuaca ekstrim, UPB menangani kebakaran, Universitas Andalas menangani abrasi dan gelombang ekstrim, IBM menangani tanah longsor, UPN menangani gunung merapi, Universitas Hudayana menangani kekeringan.

Selain membahas masalah

kebencanaan, dalam pertemuan ini juga akan diluncurkan buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013. Adapun isi dari buku ini merupakan hasil analisa resiko yang mungkil timbul, sabagai akibat dari suatu bahaya.

Selain membahas masalah kebencanaan, dalam pertemuan ini juga akan diluncurkan buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013. Adapun kajian dari buku ini yakni terkait risiko bencana, bukan lagi ke arah tingkat kerawanan bencana.

“Buku ini merupakan hasil analisa dari perkembangan kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Sehingga bisa meberikan gambaran akan risiko dan dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana,” katanya.

Disinggung terkait status gunung di Indonesia yang rawan meletus, Dody menambahkan, Indonesia mempunyai 127 gunung berapi, dan terbanyak didunia. Lanjutnya, ada delapan gunung berapi di Indonesia yang statusnya Siaga.

Di daerah Sulawesi Utara terdapat 3 gunung merapi yang

Kurang Enam Minggu Pelaksanaan Ibadah

RAGAM INFO

Dibuka, Kompetisi Pelatihan Berbasis Soft Skill Surabaya, Bhirawa Program Future Leaders oleh PT XL Axiata Tbk (XL) membuka kesempatan bagi 400 mahasiswa se Surabaya untuk mengikuti kompetisi pelatihan berbasis karakter (soft skill,red) Melalui program Future Leaders ini para mahasiswa di tahun pertama dan kedua dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ditantang untuk ikut serta dengan mendaftarkan diri secara online hingga 30 Juni mendatang.

“Roadshow program XL Future Leaders 3 ini merupakan wujud komitmen XL untuk turut serta mencetak calon pemimpin Indonesia di masa depan. Dan bagi 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan pelatihan kepemimpinan selama 2 tahun yang berfokus pada 3 kompetensi utama yakni, komunikasi efektif, jiwa kewirausahaan dan inovasi serta kemampuan mengelola perubahan,” ungkap Direktur Service Management XL-Ongki Kurniawan saat road show program, ini di Auditorium Garudha Mukti Universita s Airlangga , Selasa(3/6).

Menurut ongki, seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu peningkatan pendidikan yang berkarakter (soft skill) membuat Q riq program ini sangat penting.Q

Pendistribusian Paspor Jamaah Haji Dipercepat

bed/bhirawa

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Jon Rais saat memantau 31 ribu paspor Calon Jamaah Haji 2014, Selasa (3/6).

Kanwilkumham Jatim, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwilkumham) Jawa Timur, percepat pensitribusian paport Calon Jamaah Haji (CJH) di Jatim.

Mengingat, pelaksanaan ibadah Haji tahun 2014 kurang dari enam minggu lagi.

Percepatan pendistribusian paspor haji ini akan dilakukan Kanwilkumham Jatim dengan melibatkan delapan kantor Imigrasi di Jawa Timur.Pendistribusian paspor CJH sendiri

hingga kini masih dilaksanakan di dua kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Waru dan kantor Imigrasi Pamekasan.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Jon Rais , Selasa (3/6),mengatakan, sebanyak 31 ribu paspor CJH dari 35 ribu jumlah jamaah haji di Jatim, sudah didistribusikan di delapan unit UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) Imigrasi.

Percepatan pendistribusian paspor CJH ini guna mencegah

bobolnya pasport palsu seperti tahun 2012 di Mojokerto yang terkuak ada 35 jamaah haji ilegal.

Dijelaskan Jon, 31 ribu paspor CJH yang masuk ke Kumham didistrisibusikan yaitu ke Imigrasi Surabaya (Waru) 6 ribu, Imigrasi Perak 5.250, Imigrasi Malang 5.500, Imigrasi Jember 4 ribu, Imigrasi Blitar 2 ribu, Imigrasi Madiun 1.500 dan Imigrasi Pamekasan 1.500 serta Imigrasi Kediri 3 ribu. Total 29 ribu paspor yang akan didistribusikan.

“Dari 31 ribu paspor, yang di distribusikan hanya 29 ribu. Sedangkan 2 ribu paspor dijadikan stok guna memenuhi kekurangan mendadak,” jelasnya.

Jumlah 35 ribu CJH sendiri diasumsikan lima ribu CJH sudah mempunyai paspor haji.

Namun bila dirasa kurang maka pihaknya menyatakan kesiapannya untuk ditambah. Menurutnya, CJH di Jatim sendiri lebih dulu dibandingkan daerah lain. Dengan alasan pada minggu awal di bulan Syawal sudah harus diserahkan di kedutaan Arab Saudi untuk mengurus visa.

“Waktunya kurang 6 minggu.

Jadi saya perintahkan setiap kantor imigrasi membuka pelayanan khusus loket jamaah Q bed haji,” urainya.Q

Tunggu Audit BPKP

Kerugian Sementara Korupsi Disnaker Surabaya Rp 600 Juta Kejari Tanjung Perak, Bhirawa Kejari Tanjung Perak menyebut sementara ini kerugian Negara pada kasus dugaan korupsi Disnaker Surabaya mencapai Rp600 juta. Sebelumnya pengusutan dugaan korupsi ang-

statusnya Siaga, dan siap untuk di evakuasi. Selain itu, gunung Semeru dan Ijen statusnya sempat naik. Namun, saat ini sudah turun lagi. Dari status aktifitas gunung, tingkat ‘Awas’ merupakan paling tinggi, dan dibawahnya ada ‘Siaga’, selanjutnya kami akan evakuasi.

“Di Jatim yang sempat statusnya Siaga yaitu gunung Kelud. Ini terjadi karena Kelud karakteristiknya berbeda dengan gunung berapi lainnya.

Kadang cepat meletus, dan terkadang cepat habis,” tanQ bed dasnya.Q

garan pelatihan otomotif di Dinas Tenaga Kerja (DIsnaker) Pemkot Surabaya tahun 2013, telah menetapkan nama tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Pe-

rak, Gatot Haryono mengatakan, kerugian sementara dari kasus itu sebesar Rp 600 juta. Namun, untuk besaran pasti kerugian negaranya, kami masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangu-

nan (BPKP).

“Tinggal tunggu audit pastinya dari BPKP mas. Sementara ini, tim terus mengusut kasus sertifikat palsu dalam pelatihan otomotif di Disnaker Pemkot Surabaya,” terang Gatot saat di-

konfirmasi, Selasa (3/6).

Disinggung terkait siapa saja nama tersangka, Gatot enggan memberitahukan.

Namun , tidak lama lagi pihaknya akan mengumumkan keseluruhan nama tersangka.Q bed

Pelayanan RSUD Dr Soewandhie terhadap anak gizi buruk.

dna/bhirawa

Pasien RSUD dr Soewandi Meningkat, Indeks Kepuasan Naik Surabaya, Bhirawa Pasca diterapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewandhie mengalami peningkatan.

Jumlah pasien RSUD dr Soewandhie perharinya mencapai 900 orang dan angka ini meningkat dari sebelum diterapkannya program JKN. ‘’Sebelum diterapkan program JKN rata-rata jumlah pasien RSUD dr Soewandhie hanya 600 orang dan angka ini jauh lebih kecil daripada sekarang,’’ ujar Kepala RSUD Dr Soewandhie Surabaya, drg Febria Rahmanita.

Febria mengatakan, sampai saat ini jumlah pasien di RSUD Dr Soewandhie masih tinggi, ini terlihat dari jumlah pasien yang berobat tidak pernah dibawah 800 orang.

Meski diberlakukannya sistem rujukan untuk program JKN tidak membuat masyarakat kota pahlawan berobat di rumah sakit milik pemerintah ini.

Masyarakat masih memilih RSUD Dr Soewandhie sebagai rumah sakit rujukan daripada rumah sakit lainnya. ‘’Kebanyakan pasien di RSUD Dr Soewandhie berasal dari daerah Surabaya Timur dan sekitarnya, sehingga banyak warga daerah Kenjeran dan Kapasan yang berobat di RSUD Dr Soewandhie,’’ jelasnya.

Wanita berkacamata ini mengungkapkan, sampai saat ini banyaknya pasein di RSUD Dr Soewandhie telah dilayani dengan maksimal oleh RSUD Dr Soewandhie.

Dari hasil survey internal yang dilakukan, pelayanan di RSUD dr Soewandhie menunjukkkan, indeks kepuasan pasien atas pelayanan RS tersebut mencapai 78 persen.

Sedangkan indeks kepuasan pasien atas pelayanan di RSUD BDH mencapai 76 persen. ‘’Mungkin ada beberapa pasien yang tidak puas dengan pelayanan tapi jumlah jauh lebih sedikit daripada Q dna pasein yang puas,’’ jelasnya.Q

Pernikahan Dini Picu Kanker Serviks Pernikahan usia dini menjadi salah satu pemicu kanker leher rahim pada perempuan atau yang biasa disebut kanker serviks. Organ reproduksi perempuan baru siap dibuahi saat perempuan tersebut berumur 21 tahun.

Sosialiasi petugas lapangan KB dalam menekan pernikahan dini.

dna/bhirawa

“Perempuan siap untuk melakukan kontak seksual saat ia berusia 21 tahun. Ini dikarenakan alat reproduksinya sudah matang,” terang dokter Pusyan Gatra BKKBN Jatim, dr Palupi, Selasa(3/6).

Palupi menjelaskan, gesekan pada alat reproduksi perempuan dapat memicu penularan human papillomavirus (HPV) yang bisa menyebabkan kankers serviks.

Perempuan yang melakukan kontak seksual pada saat reproduksinya belum matang

hanya akan mendorong HPV sampai pada serviks,.

Ini berbeda dengan perempuan yang memiliki kematangan reproduksi. Kekebalan tubuh perempuan yang sudah berusia 21 tahun mampu menangkal virus HPV sehingga hubungan seksual tidak berujung kanker serviks.

Kondisi medis ini menjadi salah satu alasan pemerintah menganjurkan masyarakat agar tidak menikah dini.

Menurtnya, pernikahan dini hanya akan membahayakan

perempuan dan angka kematian karena kanker serviks semakin meningkat dari tahun ke tahun. ‘’Kebanyakan perempuan menderita kanker serviks 10-20 tahun setelah melakukan seks pertamanya. Jadi kalau perempuan nikah di usia 15 tahun, besar kemungkinan pada usia 25 tahun, ia akan terkena kanker serviks, ujarnya.

Sementara itu Kepala BKKBN Jatim Dwi Listyawardani MSc Dipl Com mengungkapkan, untuk menghindari kanker serviks, BKKBN telah mensosilisasikan para remaja untuk menikah sesuai dengan tingkat kematangan alat reproduksi. Untuk pria di-

harapkan menikah pada usia 25 tahun sedangkan wanita pada usia 21 tahun. ‘’Saya yakin dengan usia yang cukup alat reproduksi pria dan wanita akan aman dari penyakit kanker,’’ tambahnya.

Wanita berjilbab ini menunturkan, dari hasil evaluasi, sebagian besar pernikahan wanita di Jatim masih di usia dibawah 19 tahun. Untuk daerah pernikahan di bawah usia ideal banyak terdapat di daerah Madura dan Tapal kuda. ‘’Memang daerah tersebut sangat rawan dan perlu banyak sosialisasi tentang program KB terutama kesehatan reproduksi remaja,’’ Q dna jelasnya.Q

OPINI

4

Pilpres dan Mimpi Kemandirian Energi (1-bersambung):

Tajuk

Lapindo Tanggungjawab Rezim PROTES dengan berkesenian kini menjadi pilihan korban lumpur Lapindo. Namun ganti rugi wilayah terdampak (peta luar maupun peta dalam) masih selalu “tersandera” urusan politik. Lebih lagi menjelang Pilpres, kasus ini dimanfaatkan sebagai salahsatu komoditas politik. Walau sudah terbukti, altar politik tidak pernah efektif. Seharusnya, advokasi lebih diarahkan pada realisasi P-APBN 2013 yang menjamin pembayaran ganti-rugi.

Seniman patung (yang telah sukses membuat tema serupa di Ancol, Jakarta) kini turut hadir di kawasan lumpur Lapindo. Dulu 100 patung di Ancol sukses memperoleh perhatian di Australia. Pematung-nya juga sukses secara ke-ekonomi-an, karena dibeli dengan harga 100 dolar per-patung. Boleh jadi “patung Lapindo” diharapkan bakal memperoleh perhatian internasional, dan pematungnya memperoleh keuntungan.

Sudah sering dilakukan protes murni masyarakat korban Lapindo. Ada pula yang tidak murni, karena didasari sponsor politik. Misalnya, ketika korban Lapindo berjalan kaki menuju Jakarta (rumah Aburizal Bakrie). Berkali-kali pula diterbitkan Perpres (Peraturan Presiden). Dan konon, grup Bakrie sudah mengeluarkan ganti-rugi cukup besar. Toh, tidak cukup. Sehingga pemerintah selaku pemilik sebagian saham juga diminta berpartisipasi menunaikan ganti rugi.

Ganti-rugi dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah secara resmi dituangkan dalam undang-undang tentang Perubahan APBN 2013. UU tentang P-APBN telah disahkan oleh DPR-RI, tercantum pada pasal 9 ayat (1). Nilainya sebesar Rp 155 milyar, akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan diluar peta terdampak di 3 desa melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).

Sedangkan ganti-rugi didalam area terdampak konon, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Lapindo.

Tetapi UU tentang P-APBN 2013 itu pernah diduga hanya akal-akalan. Karena itu tiga anggota masyarakat mengajukan judicial review pasal 18 UU APBN 2012.

Tetapi gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu ditolak.

Juga terdapat reasoning cukup meyakinkan, bahwa sumur minyak dan gas itu sebagiannya juga milik negara. Karena itu pemerintah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah), dan selalu diubah sampai beberapa kali seiring dinamika tuntutan masyarakat.

Sejak tahun 2007, memang terdapat pembagian beban ganti-rugi. Yakni oleh pemerintah melalui BPLS untuk area luar peta, serta oleh PT Lapindo Brantas Inc., untuk area dalam. Area luar peta, merupakan desa-desa yang tidak terendam, tetapi secara langsung menerima dampak semburan gas bercampur lumpur. Seluruh warga desa sudah dievakuasi, walau rumah dan tanah tidak terendam. Selain karena bau asap, bahaya luberan semburan lumpur bisa terjadi setiap saat.

Negara (pemerintah), mulai terbebani lumpur Lapindo setelah terbit Perpres Nomor 14 tahun 2007. Perpres itu mengatur pemberian ganti rugi tanah milik korban lumpur lapindo oleh negara. Hal itu cukup realistis, karena sumur migas tersebut milik negara, yang sebagiannya di-kerjasama-kan dengan swasta nasional. Pada zaman orde baru, sumur migas ini pernah ditangani oleh grup Humpuss.

Pada APBN 2012 ganti rugi Lapindo dianggarkan sebesar Rp 1,2 trilyun, khusus untuk asset masyarakat yang dahulu belum masuk peta wilayah terdampak. APBN tahun lalu (2011) pun juga dialokasikan dana sebesar Rp 1,286 trilyun. Sedangkan kerugian total yang diderita oleh warga mencapai Rp 3,2 trilyun, plus kerugian perusahaan sekitar Rp 370-an milyar.

Dalam UU Nomor 22 tentang P-APBN tahun 2012 pasal 18 berkonsekuensi talangan (bail-out) oleh pemerintah sebesar Rp 1,1 trilyun (membengkak menjadi Rp 1,6 trilyun). Jadi, kehadiran negara (pemerintah) untuk korban Lapindo sudah rutin dan disahkan sebagai UU. Tetapi berapapun jumlah ganti-rugi dampak lumpur Lapindo takkan pernah sebanding dengan kehilangan kerugian masyarakat.

Lebih lagi, setelah 8 tahun menunggu, ganti-rugi belum pernah selesai. Apakah rezim yang akan datang siap menyelesaikannya? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tidak Netral, Silakan Mundur PILIHAN kalimat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono--- meski tetap terukur, seperti biasa saat berpidato dan memberikan pernyataan --- memperlihatan suasana hati kurang nyaman. Tegas, jelas, namun tersirat kekecewaan. Situasi yang tidak biasa itu tampaknya dipahami hadirin. Melalui televisi, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan TNI, dan sebanyak 282 perwira tinggi TNI dan Polri yang hadir di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6), terlihat menyimak kalimat demi kalimat Presiden. Beberapa wajah terkesan tegang.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden SBY --- tokoh kunci reformasi TNI pada 1998 --- mengingatkan posisi TNI dan Polri untuk tetap netral pada pemilihan presiden 2014. Bila ingin berpolitik, melakukan pemihakan kepada salah satu calon presiden, silakan mundur. Jelas dan tegas. Presiden SBY sangat beralasan memberi peringatan kepada perwira TNI/Polri untuk menjaga netralitas, apalagi ada informasi - yang kemudian diklarifikasi -- bahwa ada pihak yang mencoba mengajak anggota TNI dan Polri untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden berkewajiban menjaga garis reformasi agar tidak melenceng sedikit pun.

Pemihakan dalam pemilihan presiden, bagaimana pun berpotensi membelah TNI/Polri. Ini akan berakibat buruk, tidak saja pada demokrasi, tapi juga negara. Maka, pilihannya, TNI/Polri harus netral. Bila ada perwira yang berpihak, silakan mundur. Netralitas TNI dan Polri harga mati. Jelas dan sangat tegas.

Nama dan alamat di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Wage 4 JUNI 2014

Momentum Percepatan Konversi BBM ke BBG Tahun 2014, sebagai tahun politik --karena pada tahun ini diselenggarakan pemilu umum baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden-- akan menjadi tonggak menuju tahun emas Indonesia mulai 2015 mendatang. Artinya, mimpi wajah Indonesia yang lebih baik termasuk mimpi mewujudkan kemandirian energi sangat ditentukan bagaimana bangsa Indonesia memilih para pemimpin-pemimpinnya.

D

i atas kertas, janji-janji dua pasangan calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres) yakni Jokowi/Jusuf Kalla dan Prabowo/ Hatta yang akan bertarung pada Pilpres 9 Juli mendatang begitu indah dan meyakinkan. Dalam bahasa yang berbeda, kedua pasangan sama-sama menjanjikan kemandirian atau kedaulatan baik ekonomi, pangan maupun energi.

Berbagai program kerja yang dituangkan dalam visi-misi untuk lima tahun ke depan cukup memberi harapan untuk membebaskan jeratan persoalan bangsa yang menjadi sumber keterpurukan selama ini. Namun pertanyaannya, mampukah kedua capres itu baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo merealisasikan janji manisnya di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terseok-seok, karena anggaran subsidi yang terus menggelembung dan diperparah oleh defisit perdagangan yang kian melebar? Sengaja persoalan postur APBN dan defisit perdagangan penulis sampaikan di awal mengingat, pengalaman memperlihatkan betapa program dan kebijakan yang hebat-hebat harus takluk oleh postur APBN yang tidak memihaknya. Akibatnya, program indah nan menjanjikan hanya cukup di atas kertas saja ketika tidak ada keberanian dan ketegasan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Kalau kita simak rancangan APBN Perubahan 2014 misalnya, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp210,7 triliun versi APBN 2014 menjadi Rp285 triliun, atau terjadi peningkatan sekitar Rp74,3 triliun. Kenaikan anggaran subsidi BBM memang sulit untuk dihindari. Selain konsumsi BBM bersubsidi terus melambung, juga dipicu oleh nilai tukar kurs yang membumbung tinggi. Dalam APBN 2014, nilai tukar kurs dipatok sebesar Rp10.500 per USD, sedangkan pada RAPBN-P 2014 melonjak menembus sebesar Rp11.700 per USD. Dampaknya bisa ditebak bahwa kenaikan anggaran subsidi BBM jelas menekan APBN. Sementara berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia

setiap tahun jebol.

Melihat realisasi penyaluran BBM bersubsidi yang mencapai 11,2 juta kilo liter (KL) atau sekitar 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan dalam APBN 2014, pada kuartal pertama tamencatat defisit sekitar hun ini, diprediksi USD0,43 miliar per Oleh : bakal terjadi kenaikJanuari 2014. PenyumWahyu Kuncoro SN an subsidi pada tabang defisit terbesar hun ini. Kementeberasal dari sektor rian Keuangan memminyak dan gas yang perkirakan bakal terjadi kenaikan mencapai sebesar USD1,06 miliar. anggaran subsidi sebesar Rp30 Pengendalian subsidi BBM yang triliun dari sisi pelemahan nilai semakin sulit menemukan solusitukar rupiah, belum dihitung pemnya bertambah repot ketika target bengkakan dari angka konsumsi. lifting minyak yang dipatok pePemerintah mematok anggaran merintah dalam APBN 2014 kian subsidi BBM 2014 sebesar Rp210,7 jauh dari realisasi yang diharapkan triliun dengan asumsi nilai tukar sebesar 870.000 barel per hari. rupiah terhadap dolar Amerika Data dari Satuan Kerja Khusus Serikat sebesar Rp10.500 per USD. Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Nah, nilai kurs rata-rata berada Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada kisaran Rp11.500 hingga menunjukkan lifting minyak baru akhir tahun sehingga anggaran mencapai sekitar 797.000 barel per subsidi bisa jebol mencapai Rp240 hari sepanjang periode Desember triliun, Kompas (31/5).

2013 hingga Maret 2014. MenaikPertanyaannya kemudian adakan lifting minyak juga salah satu lah, masih adakah kemungkinan pekerjaan rumah bagi siapa pun presiden terpilih kelak bakal yang menjabat presiden kelak. mengambil jalan pintas dengan Penetapan angka lifting minyak menaikkan harga BBM bersubdalam beberapa tahun belakangan sidi? Jawabnya tentu saja bisa ya ini tak pernah akurat alias realisasi bisa tidak. Namun patut dicatat, di bawah target. Jadi, berangkat bahwa untuk menaikkan harga dengan kondisi tersebut memang BBM bersubsidi, pemerintah ha”menjinakkan” subsidi BBM burus menyiapkan berbagai langkah kan persoalan gampang. Namun, pengamanan, terutama program bukan berarti presiden mendatang kompensasi untuk masyarakat ketanpa peluang untuk membebaskan cil yang terkena langsung dampak negeri ini dari sanderaan anggaran kenaikan BBM bersubsidi. Sebesubsidi tersebut. narnya, menaikkan harga BBM Barangkali kalau digelar survei bersubsidi boleh saja sepanjang dengan tema bahasan, apa langkah sudah dilaksanakan berbagai cara pertama yang harus dibenahi presiyang selama ini direkomendasikan den terpilih nanti? Maka boleh jadi berbagai pihak dan bahkan sejumjawaban yang muncul salah satunya lah rumusan yang ideal dari pihak bagaimana mengatasi subsidi bahpemerintah, tidak menunjukkan an bakar minyak (BBM) yang terus hasil. Yang menjadi masalah, bermenggerogoti anggaran pendapatan bagai kebijakan dan rekomendasi dan belanjanegara (APBN). Selama itu belum diimplementasikan. ini para pengambil keputusan di negeri ini sangat memahami betapa Mendorong Konversi besaran subsidi BBM ini bukan saja BBM ke BBG menyandera anggaran negara bahPemerintah seperti kebingungan kan acapkali salah sasaran. Konsendiri melihat angka impor BBM disi semakin parah ketika tawaran yang terus menggelembung dan solusi yang tepat mengatasi itu agar mengerek anggaran subsidi lebih anggaran tersebut bisa dialihkan tinggi lagi, kemudian berdampak untuk pembangunan yang lebih pada pembesaran defisit neraca produktif hanya berputar pada perdagangan yang semakin mengwacana. Memang, pemerintah tidak khawatirkan karena mengancam tinggal diam untuk mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. subsidi BBM, setidaknya upaya itu Sebenarnya, berbagai opsi mengtertuang dalam rencana pembangatasi konsumsi BBM bersubsidi unan jangka menengah yang akan tanpa harus menaikkan harga dilakukan secara bertahap. Namun, sudah kerap diwacanakan pemerinfakta di lapangan, angka subsidi tah. Salah satu opsi yang sejatinya BBM semakin sulit dikendalikan, sudah dijalankan, tetapi jauh dari target yang dipatok pemerintah

langkah maksimal, adalah konversi BBM ke gas. Kebijakan konversi tersebut berjalan di tempat karena tidak digerakkan secara simultan oleh kementerian yang berwenang.

Misalnya penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) hanya terealisasi dalam hitungan jari.

Kita hanya bisa berharap presiden terpilih kelak bisa mewujudkan janji-janjinya, terutama pengendalian subsidi BBM, guna mengurangi beban APBN tanpa harus menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, yang telah memberikan mandat kepadanya.

Untuk itu butuh figur yang mampu mengendalikan segenap kabinet sehingga memiliki sinergi dalam menuntaskan persoalan subsidi BBM. Masyarakat tentu tidak ingin kalau program konversi hanya kencang pada awal, namun mati suri dalam perjalanannya.

Buktinya, rencana pemerintah membangun stasiun pengisian bahan bakar gas hanya terealisasi dalam hitungan jari. Begitu pula rencana menyiapkan konvertor (alat konversi BBM ke BBG) untuk mobil pribadi tidak terealisasi, padahal anggaran selalu disebutkan tersedia kapan saja. Lalu, masalahnya di mana? Karena itu, kita berharap presiden terpilih kelak punya strategi jitu atau dengan kata lain langkah ekstrem mengatasi konsumsi BBM bersubsidi. Pasalnya untuk bisa menyelamatkan negara, konversi minyak bumi ke gas alam mutlak harus dilakukan. Hal itu bisa mengurangi beban anggaran negara yang habis hanya subsidi BBM. Konversi semestinya bisa dilaksanakan secepatnya, jika ditunda lagi, kesejahteraan bangsa tidak bisa bertambah akibat terbebani anggaran subsidi BBM. Pemerintah harus ingat, cadangan minyak Indonesia hanya bertahan untuk 10 tahun lagi, sedangkan potensi gas alam melimpah. Negeri ini juga sudah lama berubah dari net exporter dan kini makin banyak mengimpor minyak/BBM. Tingginya konsumsi dan impor, karena BBM masih banyak disubsidi, membuat neraca perdagangan makin defisit. Defisit neraca pembayaran pun menganga dan memperlemah nilai tukar rupiah.

Seharusnya, infrastruktur BBG ini dibangun secara masif di seluruh Indonesia, setidaknya dengan sasaran awal angkutan umum. Pemerintah harus menganggarkan minimal 10 persen dari subsidi BBM untuk pembangunan dan penyaluran BBG, yang dinaikkan bertahap hingga 100 persen saat produksi minyak lokal habis. (bersambung) Wartawan Harian Bhirawa; Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Kawasan Smelter : Segera Bangun atau Tertinggal Lagi

K

ekuatan dan daya tahan perekonomian suatu negara sangat tergantung pada kemampuan dan kapasitas struktur hulu dan dasar setiap sektornya. Setiap sektor ekonomi memiliki kemampuan, sifat, karakteristik, dan jangkauan masing-masing yang mempengaruhi sektor tersebut, dan juga mempunyai pengaruhi terhadap sektor lainnya.

Indonesia yang dalam struktur ekonominya dalam satu dasawarsa terakhir berada dalam tahapan sekunder karena dominasi sektor perdagangan dan jasa relatif melebihi tahapan primer seperti sektor pertanian dan industri. Namun perekonomian seperti itu relatif labil karena kurang didukung dan didorong oleh basis struktur setiap sektor yang mumpuni pada semua sektor ekonomi, mulai sektor pertanian, sektor pertambangan sampai sektor industri.

Indikasi relatif labil-nya tahapan perekonomian itu bisa dilihat dari besaran kebutuhan akan barang dan produk impor karena tidak tersedianya dari dalam negeri. Mulai dari kebutuhan produk-produk pertanian, holtikultura, jagung, kedelai dan lain-lain yang sudah sangat tergantung dari impor. Juga kebutuhan akan barang konsumen seperti alat-alat telekomunikasi, mobil dan lain-lain. Indikasi labilnya tahapan perekonomian kita juga bisa diraba dari dorongan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak didorong oleh sisi demand (pengeluaran konsumsi), dan memiliki kesenderungan konsumtif.

Bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang tidak hanya mampu menghargai pahlawannya saja tetapi juga harus mampu mengelola dan menghargai faktor

endowment sumber pembangunan smeltdaya alam dan miernya dalam waktu tiga neral yang dimilikinya tahun ke depan. karena selain faktor Padahal industri sumber daya manusia pertambangan teru(SDM) yang berpengtama perusahaan-peraruh terhadap kemausahaan tambang besar juan bangsa tetapi juga sudah puluhan tahun, faktor kekayaan alam bahkan ada yang sudah yang dimiliki. beroperasi hampir satu Sektor industri di generasi tetapi tetap dalam negeri sangat saja belum mampu Oleh : tergantung dari sekmembangun smelter Dr. Abdul Hamid, MP tor pertambangan dan sendiri. Pertanyaannya penggalian karena inada apa? put dan bahan baku berasal dari sektor ini, tetapi sektor Kawasan Industri pertambangan dan penggalian seSmelter Sebagai Solusi lama ini lebih banyak hanya sebatas Ketidakjelasan dan ketidakpasgali dan angkut saja ke luar negtian industri pengolahan mineral eri tanpa ada proses produksi yang atau smelter selama ini akan terus bernilai tambah tinggi. Putaran berlangsung selama belum ada kejelasekonomi yang diharapkan tidak an sikap pemerintah terhadap pelaku muncul karena interaksi ekonomi industri pertambangan. Apalagi kalau yang terjadi bersifat lokal dan ketentuan keharusan pembangunan terbatas hanya pada perusahaan smelter tersebut diserahkan kepada tambang yang mempunyai hak masing-masing perusahaan. (baca: konsesi saja meskipun pemerintah Kelanjutan proyek smelter PT.Freeport mendapat hak sharing dan pajak. meragukan. Harian bisnis indonesia Ketegasan pemerintah tentang tgl 30 april 2014) Undang-Undang Pertambangan Oleh karenanya pemerintah harMineral dan Batu Bara (Minerba) us pro aktif merangsang dan menNomor 4 Tahun 2009 yang melarang jembatani ketentuan pembangunan ekspor mineral mentah mulai 12 smelter itu dengan menyediakan Januari 2014 akhirnya mundur lagi fasilitas lahan dan infrastruktur karena berbagai alasan yang dikependukungnya. Salah satu solusi mukakan oleh beberapa perusahaan yang realistis adalah urgensi pemtambang yang mempunyai kekuatan bangunan kawasan industri khusus tawar maupun oleh beberapa pejabat smelter bagi industri pertambangan indonesia yang semua orang sudah di lndonesia. mengetahuinya.

Bangsa yang kuat adalah bangIndustri tambang mengaku tidak sa yang memperkuat basis struksiap dan minta waktu lagi dalam tur setiap sektor ekonominya, termembangun industri pengolahan hamasuk sektor pertambangan dan sil tambang atau smelter. Pemerintah industri. Seperti negara india dan akhirnya pun mengeluarkan PerChina, mereka telah memperkuat aturan Pemerintah Nomor 1 Tahun basis industrinya dengan mem2014, yang memberi batasan waktu bangunan industri smelter dalam

bentuk industrial estate sehingga kemampuan sektor industrinya diakui secara internasional. China memiliki industri smelter yang juat di beberapa daerah seperti di Fengzhen, Shenzhen, Shenyang dan daerah lainnya. Begitu juga india memiliki basis industri smelter di distrik Yamuna Nagar, Korba, Riddhi Heatron, Mumbai dan di distrik-distrik lainnya. Sehingga india mampu dan dikenal sebagai kekuatan basis produksi besi dan baja yang terkenal di dunia.

Seperti kawasan industri smelter di China dan di India, kebutuhan lahan yang luas dan murah merupakan syarat pertama dan kedua dari beberapa syarat dalam pembangunan industri smelter. Kemudian peralatan dan biaya konstruksi smelter harus lebih banyak disuplai dari domenstik agar lebih murah karena selama ini tergantung luar negeri termasuk teknologi dan kontraktornya sendiri.

Syarat keempat adalah kemudahan akses pembiayaan yang super murah.

Untuk membangun satu smelter saja dibutuhkan investasi US$1,2-2 miliar. Sedangkan bank domestik saat ini hanya mampu memberikan pinjaman US$200 juta per proyek.

Syarat kelima adalah membutuhkan upah buruh yang murah untuk membangun dan mengoperasikan smelter.

Sedangkan syarat keenam adalah dibutuhkan pertumbuhan domestik yang tinggi untuk hasil produk smelter. Syarat ketujuh adalah membutuhkan infrastruktur yang menunjang smelter, dari pelabuhan, kereta agar investasi smelter tidak terlalu besar, termasuk pasokan listrik yang besar, stabil dan murah juga dibutuhkan untuk menekan biaya operasional smelter agar dapat bersaing.

Balitbang Provinsi Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage 4 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Komisi D DPRD Jatim Sidak Galian C di Gresik Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik menyambut baik Sidak dilakukan Komisi D DPRD Jatim di areal penambangan Sirtu atau galian C di Desa Sembung, Sumber Waru dan Kepuh Klagen Kec Wringinanom, Gresik yang ditengarai illegal. Pemkab mendukung penuh langkah DPRD Jatim, karenapemiliknya ada yang tak tertib membayar pajak. ‘’Memang dari tiga areal penambangan galian C yang disidak Komisi D DPRD Jatim, ada dua pengusaha yang tak tertib membayar pajak,’’ kata Kabid (kepala bidang) Pendataan pada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Gresik, Agustin H Sinaga, Selasa (3/6).

Menurut Naga, areal penambangan galian C di Desa Kepuh Klagen milik Frengky Sinatra selaku pemilik PT Panca Cipta Wahana, kemudian galian C di Desa Sembung milik Matasan selaku pemilik CV Sumber Payung Mas danareal penambangan galian C di Desa Sumber Waru milik Cipto selaku pemilik CV Damas Putra. ‘’PT Panca Cipta Wahana lancar bayar pajak sedangkan dua lainnya tidak, karena itu kami pantau dan warning,’’ ungkapnya.

Naga mengaku, selain dua pemilik areal galian C itu tak lancar membayar pajak, apakah juga tak lengkap izin usahanya, pihaknya tak mengetahuinya.

Sebab, izin adalah wilayah BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal).

Sementara Kasi Ops Satpol PP, Agung Endro mengatakan, Satpol PP sudah berkali-kali lakukan razia areal penambangan galian C itu. Sebab, berdasarkan laporan instansi terkait tidak melengkapi izin dan tak membayar pajak. ‘’Satpol itu kan eksekutor Perda (Peraturan Daerah). Maka setiap kami diminta bantuan menertibkan areal penambangan itu karena dinilai melanggar, langsung kami eksekusi,’’ katanya.

Agung mengaku tak tahu persis, apakah tiga areal penambangan galian C, yakni di Desa Sembung, Sumber Waru dan Kepuh Klagen, Kec Wringinanom, sudah lengkap izin usahanya maupun sudah membayar pajak, pihaknya belum mengetahuinya.Q eri

Komisi C Panggil Petinggi BPTPM Terkait Maraknya Dugaan Pungli Perizinan Kab Mojokerto, Bhirawa Komisi C DPRD Kab Mojokerto memanggil sejumlah petinggi Badan Perizinan Tarpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) setempat, Selasa (3/6) kemarin. Pemanggilan ini terkait maraknya kabar adanya pungli dalam pengurusan izin di lembaga ini. Dugaan banyaknya pengusaha menjadi korban BPTPM saat mengurus izin penambangan itu menjadi dasar wakil rakyat di Komisi C DPRD Kab Mojokerto itu.

Ketua Komisi CDPRD Kab Mojokerto, Heri Ermawan mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari pengusaha yang mengeluhkan mahalnya biaya perizinan.

Laporan yang ia terima, lebih banyak dari pengusaha yang hendak mengurus izin penambangan galian C. ‘’Dari laporan yang masuk ada yang setor uang Rp800 juta tapi izinnnya belum keluar,’’ kata Heri.

Selain mengeluhkan besarnya uang tak resmi yang harus disetor tambah Heri, banyak juga pengusaha yang mengaku

kesulitan mendapatkan izin usaha pertambangan. Lantaran itu, ia meminta kepada BPTPM untuk memberlakukan penerbitan izin yang sesuai aturan. ‘’Jangan dipersulit kalau memang bisa diterbitkan izinnya,’’ tegasnya.

Muncul juga laporan jika BPTPM bisa menerbitkan izin meski tak memenuhi persyaratan. Asalkan ada uang setoran dengan berbagai dalih yang nilainya fantastis. ‘’Jangan sampai bisa menerbitkan izin meski tak lengkap syaratnya dengan syarat menyetor uang.

BPTPM harus profesional,’’ sindir Heri saat hearing.

Seharusnya lanjut Heri, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, BPTPM harus bekerja profesional tak mempersulit terbitnya izin usaha.

Karena menurutnya, dari usaha pertambangan, akan ada masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘’Kita minta BPTPM memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai ada Ombudsman lagi yang datang,’’ tegas politisi PKB ini.

Kritik yang hampir sama juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kab Mojokerto, Muhammad Syaiku.

Menurutnya, BPTPM tak boleh tebang pilih dalam menerbitkan izin galian. Sehingga, tak ada kesan jika instansi ini bekerja tak profesional. ‘’Harus ada kejelasan pula, kalau tak memenuhi syarat, izin jangan dikeluarkan. Sebaliknya jika syarat lengkap, segera terbitkan izinnya,’’ tegas Syaikhu.

Salah satu pengusaha galian C yang meminta namanya tak disebut mengatakan, ada banyak pengusaha yang sudah terlanjur menyetor uang hingga miliaran rupiah untuk pener bitan izin penambangan. Bahkan kata sumber ini, ada pengusaha yang sejak tahun lalu sudah menyetor Rp1,6 miliar namun hingga kini izin yang diajukan belum turun. ‘’Itu salah satu penambangan di wilayah utara Kali Brantas,’’ kata sumber ini.

Pengusaha, kata Syaikhu, bahkan menantang BPTPM dan bupati untuk menyebut angka yang harus disetor.

Namun kini pengusaha sudah tak lagi percaya dengan BPTPM yang konon berdalih meminta uang pungli dengan alasan perintah bupati. ‘’Percuma, sudah setor miliaran tapi izin tak dikeluarkan juga. Kami akan buka ini nanti.

Ada banyak pengusaha yang siap memberikan pengakuan,’’

Belum Ada Penghapusan Aset, Langsung Dirobohkan Gresik, Bhirawa Pembangunan Gedung LBK (Loka, Bina, Karya) CV Jaya Mulya di Jl Raya Metatu, Kec Cerme ceroboh. Sebab, tanpa berita acara penghapusan aset, bangunan gedung lama yang merupakan aset milik Pemkab Gresik langsung dirobohkan.

Sesuai mekanisme, sebelum bangunan lama itu dirobohkan seharusnya ada usulan penghapusan aset dari Dinas Sosial kepada Bagian Aset pada Dinas Pendapatan, Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Meski belum ada berita acara penghapusan aset, gedung lama itu sudah rata dengan tanah. ‘’Selama ini memang belum ada usulan untuk penghapusan aset untuk pembangunan gedung BKL itu,’’ kata Muksim, Kapala Bidang Aset pada DPPKAD Pemkab Gresik, Selasa (2/6) kemarin.

Sebelum bangunan itu dibongkar untuk BKL yang sebelumnya merupakan Kantor Dinas Sosial Loka Bina Karya AsihDewata, kata Muksim, harusnya ada usulan penghapusan aset dari Dinas Sosial.Namun, selama ini Dinas Sosial belum pernah mengajukan penghapusan aset. Baraninya lagi, meski belum ada berita acara penghapusan aset CV Jaya Mulya, selaku pelaksana sudah berani mengerjakan proyek senilai Rp507 juta dari dana APBD itu.

Berdasarkan pantaun di lapangan, bagunan lama gedung itu sudah rata dengan tanah. Pengerjaan proyek itu bahkan sudah dilakukan sebulan lalu. Selaku pelaksana pekerjaan adalah CV Jaya Mulya yang beralamat di Randuagung. ‘’Sudah sekitar sebulan lalu dikerjakan,’’ kata Suparto, Pelaksana Harian CV Jaya Mulya.

Sementara, Wiyono, Direktur CV Jaya Mulya dikonfirmasi menjelaskan, tak ada masalah dengan perkerjaan itu. Saat ditanya terkait dengan berita penghapusan aset, menurutnya sudah ada. ‘’Untuk berita penghapusan aset sudah ada,’’ katanya.Q eri

ancamnya.

Sementara Kepala BPTPM Kab Mojokerto, Noerhono menampik adanya pungli. Menurutnya, untuk pengurusan izin penambangan, pengusaha tak dibebani retribusi. ‘’Gratis.

Mungkin yang disebut biayanya besar, untuk konsultan dan tenaga ahli penambangan. Tapi itu kami persilahkan pengusaha untuk mencari sendiri,’’ kata Noerhono menegaskan jika izin pertambangan harus memiliki konsultan dan tenaga penambangan khusus.

Noerhono juga menampik tudingan tebang pilih dan mempersulit terbitnya izin penambangan. Menurutnya, kini pihaknya malah menyederhanakan persyaratan sehingga proses perizinan tidak membutuhkan waktu yang panjang. ‘’Kalau dulu bisa sampai 6 bulan. Sekarang kalau persyaratan lengkap, hanya butuh 2 sampai 2,5 bulan saja,’’katanya.Q kar

Menara XL Terancam Dibongkar

Kampus Unsuri Waru Didemo Ratusan Mahasiswa Sidoarjo, Bhirawa Ratusan mahasiswa Unsuri, Waru, Sidoarjo, mendemo pihak rektorat, Selasa (3/6) kemarin. Mereka semakin kesal, karena pihak yayasan yang mengelolah Unsuri tak mau menemui mahasiswa.

Akhirnya mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat Unsuri Jl Brigjen Katamso, Waru.

Menurut Latif, salah satu mahasiswa mereka tak mau kompromi sebelum pihak yayasan mencabut kebijakan, yang kini meniadakan beasiswa dan memungut biaya saat pengambilan ijazah.

Padahal sesuai kesepakatan dengan pihak yayasan, menurut Latif, tak ada lagi biaya untuk pengambilan ijazah bagi mahasiswa yang lulus. Tapi ternyata, pengambilan ijazah, tetap dipungut biaya sebesar Rp2,2 juta. ‘’Kami melawan, apa yang sudah dilakukan pihak yayasan,’’ ucapnya.

Sampai kapanpun, katanya, mahasiswa akan terus turun aksi, jika kebijakan itu tak dicabut. Karena menurutnya, kasihan mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi rendah. Mereka jelas tak bisa mengambil ijazahnya karena tidak ada biaya. ‘’Kami akan menyegel gedung ini, jika pihak yayasan tak mencabut kebijakannya soal pencabutan bea siswa dan pungutan senilai Rp2,2 juta saat pengambilan ijazah,’’ teriak Latif.Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas BKKBN Jatim, W Ajeng Lukitowati SST MM saat memberikan paparan pelaksanaan Harganas XXI.

Sidoarjo Siap Dukung Harganas XXI Sidoarjo, Bhirawa Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXI yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 14 Juni 2014 mendatang, tepatnya di Lapangan Makodam Brawijaya.

Pemkab Sidoarjo siap melakukan dukungan dan menindaklanjuti dengan berbagai macam kegiatan.

Mengingat beberapa hari lalu Pemprov Jatim melalui BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) meminta dukungan kepada 38 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jatim, yakni dengan mengumpulkan pejabat SKPD Eselon IV dan media masa atau wartawan yang bertugas di wilayahnya, saat rapat koordinasi di Ruang Melati BKKBN Jatim.

Menurut Kepala BPM PKB Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron,

Selasa (3/6) kemarin, banyak kegiatan untuk mendukung Harganas. Dan pihak BKKBN terus menyuarakan ke masyarakat tentang keluarga yang harmonis menuju keluarga yang sejahtera. Bahkan langsung terjun kemasyarakat dengan ujungtombak PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa).

Potensi pendukungnya antara lain PPKBD sudah ditempatkan ditiap-tiap desa yang ada di Sidoarjo, atau sekitar 353 petugas. Sementara yang turun langsung sebagai relawan atau Sub PPKBD sebanyak 3.672 petugas. Penyuluh KB sebanyak 100 orang dengan ratio 1 : 4, sarananya meliputi klinik KB 100 unit, Polindes 274, Posyandu 1.712, RS 20 dan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebanyak 82 kantor.

Ditambah lagi tenaga provider yang terlatih sebanyak 16 orang dan bidan 636 orang.

Adapun kebijakan dan program kependudukan dan KB adalah memberikan kemudahan pelayanan gratis bagi keluarga Pra S dan KS. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi penyuluh KB. Selain itu, juga meningkatkan kepedulian dan peran serta pasangan usia subur sebagai peserta KB untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. ‘’Selanjutanya mengupayakan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan/pelatihan bagi tenaga lini lapangan (PPKBD/ Sub PPKBD) dan provider,’’ terang Ali Imron.Q ach

PT SI Berikan Beasiswa Sebesar Rp 1,9 M Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT SI) peduli di bidang pendidikan, kali ini memberikan beasiswa senilai Rp1,9 miliar untuk 2.653 pelajar mulai SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Pemberian beasiswabersamaan peringatan Hari Pendidikan Nasional dan diserahkan Achmad Jazidie, Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Surabaya.

Penerima beasiswa berasal dari Kec Tuban, Merakurak, Kerek, Jenu, Tambakboyo dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 1.214 siswa, Kab Gresik sebanyak 614 siswa, Kab

Pangkep sebanyak 30 siswa, dan Padang sebanyak 700 siswa. Beasiswa juga diberikan kepada 10 Perguruan Tinggi Negeri diantaranya Unair, ITS, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universiats Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas. Hasanuddin, Universitas Andalas dan Universitas Padjajaran.

Menurut Direktur Utama PT SI, Dwi Soetjipto, beasiswa ini diharapkan memotivasi pelajar dan mahasiswa untuk mengoptimalkan seluruh potensinya guna mencapai cita-cita. Meski program beasiswa, bukan satu-

kim/bhirawa

Beasiswa senilai Rp 1,9 miliar dari PT Semen Gresik diserahkan kepada 2.653 siswa.

satunya program PT SI untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Karena perseroan mempunyai program terintegrasi untuk membangun kualitas generasi muda dengan memadukan program berdimensi keilmuan, kewirausahaan, kesenian, dan kebudayaan.

Sebagai penunjang program beasiswa di bidang keilmuan.

Melalui program bimbingan belajar gratis, seperti dalam kompetisi sains. Bantuan fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan peningkatan kualitas guru atau pendidik melalui serangkaian pelatihan. Guna merangsang jiwa kewirausahaan, melalui program Wirausaha Muda Kokoh. Pelajar dan mahasiswa mendapat fasilitas beasiswa dan bimbingan belajar materi kewirausahaan, berupa modal untuk merealisasikan usaha.

Dalam bidang kesenian dan kebudayaan, merangsang kreasi seni melalui program Kirana, sebuah ajang cipta lagu dan menyanyi anak-anak di 28 kota seluruh Indonesia. Dan integrasi program kepedulian pendidikan, diberi nama Semen Indonesia Cerdas. Bersinergi dengan program kepedulian di berbagai bidang yang dilakukan, yaitu Semen Indonesia Lestari untuk program kepedulian lingkungan, Semen Indonesia Peduli untuk program-program sosial-ekonomi, dan Semen Indonesia Prima untuk program riset peningkatan kualitas produk demi kepuasan konsumen.Q kim

Gresik, Bhirawa Tim pengendali menara seluler di Kab Gresik akan turun ke lokasi dimana menara XL berdiri yakni di Kel Tlogo Patut, Kec Gresik. Ini terkait banyaknya masalah yang dikeluhkan warga setempat.

Diantara masalah itu, belum diketahuinya status tanah yang dibangun menara. Apakah tanah itu milik desa atau warga, juga belum jelas. Selain itu, penambahan ketinggin menara juga tak meminta persetujuan warga. ‘’Makanya hari ini tim berencana akan turun ke lokasi,” kata Manuntun Sianturi, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik, Selasa (3/6).

Jika memang ditemui ada nya pelanggaran, tim tak segan-segan mengancam akan meminta Satpol PP selaku eksekutor untuk membongkar menara setinggi sekitar 72 meter di tengah pemukiman padat penduduk itu. ‘’Kami selalu tegas dengan aturan. Kalau tidak benar, pasti akan kami tindak tegas,’’ tegas

Sianturi.

Bahkan, Sianturi tak habis pikir dengan XL selaku pemilik menara. Meski sudah jelas-jelas menara itu miliknya, masih saja tetap tak mau mengakui. Bahkan menurutnya, menara XL di Gresik ada 64 menara, termasuk di Kel Tlogo Patut itu. ‘’Maka kalau PT XL tetap tak mau mengakui kalau menara itu miliknya, silahkan. Kalau terbukti ada pelanggaran, akan kami bongkar,’’ ancam mantan Kasubag Pemberitaan Pemkab Gresik ini.

Dikatakan Manuntun, per soalan menara memang cukup ruwet. Yang bikin ruwet itu biasanya adanya pihak ke tiga yang bermain. Seperti penambahan ketinggian menara, misalnya. Semua warga yang berada di bawah radius tertentu, harus dimintai persetujuan semua dan tak bisa hanya satu atau dua orang saja. Jika tidak, itu pelanggaran berat. ‘’Makanya warga nanti akan kami tanya. Pada saat mendirikan menara itu warga dimintai persetujuan apa tidak sebelumnya. Kalau tidak, jelas nggak benar itu,’’ katanya.Q eri

DPRD Panggil Kadiknas Terkait PPDB Online Kota Mojokerto, Bhirawa DPRD Kota Mojokerto memangggil Kepala Dinas Pendidikan setempat soal persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru. (PPDB) Online. Hearing atas persolan ini antara Komisi III dengan Dinas Pendidikan berlangsung tertutup, Selasa (3/6) kemarin. ‘’Kami jelaskan semuanya didepan Komisi III dan pimpinan DPRD. Kami tadi sepakat dengan dewan untuk menjaga komitmen tak ada titip-titipan siswa lagi,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Hariyanto usai hearing, kemarin kar/bhirawa Hearing kemarin digelar Abdullah Fanani mulai pukul 14.00 WIB dan berakhir satu jam kemudian. Hearing soal sikap dewan terkait PPDB Online yang kali pertama digelar ini berlangsung tertutup di ruang pimpinan di lantai dua. Dewan kecewa karena selama ini, mereka tak mendapat pemberitahuan resmi dan diajak bicara mengenai Perwali PPDB. Terjadi polemik perbedaan pemahaman wali kota dan Dindik membuat dewan bersikap. ‘’Kami melibatkan unsur pimpinan karena PPDB menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Semua sepakat menjaga komitmen PPDB yang fair dengan sistem online,’’ kata anggota Komisi III Abdullah Fanani kemarin.

Sementara itu, Pihak Dinas Pendidikan mecemaskan kelancaran PPDB Online yang akan digelar mulai 24 Juni - 3 Juli nanti. Diknas mengkhawatirkan ulah usil hecker dalam pelaksanaan PPDB berbasis inernet itu. Pasalnya model PPDB ini baru pertama kali digelar di Kota Mojokerto. Diknas menganggarkan sekitar Rp200 juta untuk program ini.

Kekhawatiran itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan, Hariyanto, juga disampaikan di forum hearing kemarin.

Selain itu, kekhawatiran lain adalah ngadatnya server dan lemotnya jaringan. Apalagi hingga saat ini, web khusus PPDB Online Kota Mojokerto belum juga dilaunching. Saat ini Dindik mengaku masih terus mentraining para guru dan kepala sekolah untuk PPDB ini.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani, mendesak panitia PPDB dan Dindik benarbenar memastikan kesiapan jaringan dan infrastruktur pendukung lainnya. ‘’Benar atau tidak kalau Telkom telah menjamin kelancaran ini. Ini kali pertama dan tidak boleh ada yang meragukan. Anggaran PPDB itu dari APBD,’’ katanya.

Tak ingin hanya dalam wacana, Komisi III segera memanggil Telkom untuk mempertanggungjawabkan anggaran PPDB yang mencapai sekitar Rp200 juta.

Artinya, penyedia jaringan dan pembuat server PPDB Online di Mojokerto ini harus menjamin bahwa server ngadat dan jaringan lemot tak ada. Selain itu, antisipasi mati lampu juga dilakaukan.Q kar

JAWA TIMUR

6

Direktur PT WUS Diminta Mundur

KILAS JATIM

Polres Lumajang Terjunkan 500 Personel Amankan Pilpres Lumajang, Bhirawa Untuk pengamanan pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang, jumlah keseluruhan personel Polres Lumajang yang dikerahkan tidak jauh berbeda dengan pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) lalu. Yakni berkekuatan 2/3 kekuatan Polres Lumajang.

“Jumlah pastinya masih diploting, namun mencapai 500 lebih personel,’’ jelas kata AKP Sugianto Kasubag Humas Polres Lumajang. Meskipun untuk Pilpres mendatang jumlah TPS-nya berkurang. ‘’Untuk itu, masih diperlukan lagi koordinasi dengan KPU Kabupaten Lumaang,” tambahnya.

Sebagai langkah persiapan jajaran Polres Lumajang mulai menggenjot personelnya yakni dengan memploting jumlah personel yang nanti akan dikerahkan dan mempersiapkan pelatihan serta simulasi pengamanan Pilpres.

Ratusan personel dari Satuan Sabhara dan Dalmas dikumpulkan untuk menggelar simulasi pengamanan Pilpres dan pengendalian massa jika terjadi aksi penolakan. personel lengkap dengan peralatan tameng dan alat pengendali massa lainnya dengan dipandu instruktur menggelar simulasi dengan serius.

“Ini satu bagian dari skenario simulasi yang kita gelar hari ini,” kata AKP Sugianto Kasubag Humas Polres Lumajang. Di antara skenario yang diterapkan dalam simulasi hari ini, lanjut dia, disesuaikan dengan rencana operasi terpusat, yaitu Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pilpres.Q yat

Pemkot dan Pemkab Raih Opini WTP Probolinggo, Bhirawa Penghargaan demi penghargaan terus diraih Pemerintah kota Probolinggo, kali ini prestasi membanggakan kembali diukirnya. Untuk kali ketiga diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Predikat tersebut berhasil disandang sejak tahun 2011 silam.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo Hj.Rukmini, Selasa (3/6). Sedangkan Kabupaten Probolinggo juga mendapatkan WTP kali pertama. LHP secara langsung yang diberikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Timur Muzakkir. “Mungkin ada hasil yang tidak memuaskan. Tapi, ini potret bagi pemda untuk memperbaiki dan ada action.

Mohon segera dalam 60 hari setelah sekarang (penyerahan LHP) untuk ditindaklanjuti segala saran dari kami.

Kami berharap ada peningkatan opini dari kami, kalau sekarang masih belum ya selanjutnya,” kata Muzakkir.

Penyusutan aset dan sistem akrual akan menjadi pertimbangan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemda. “Kalau sudah itu (opini WTP) tapi belum siap, ya harus segera diantisipasi dan dilaksanakan mulai dari sekarang,” tegasnya.

Inti pokok dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkot Probolinggo tahun 2013 ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan dokumentasi aset belum dianggap oleh BPK masih belum memadai.Q wap

Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Fron Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM'S) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor BUMD Sumenep. Mereka menuntut Direktur PT WUS, Sitrul Arsy turun dari jabatannya, karena selama kepemimpinannya perusahaan milik daerah itu tidak memberi kontribusi terhadap pembangunan Sumenep.

sul/bhirawa

Mahasiswa saat demo di depan kantor PT WUS Sumenep.

Pramuka Lamongan ke Jambore Malaysia dan Korea Selatan Lamongan, Bhirawa Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lamongan kembali mengirimkan anggotanya untuk mengikuti jambore pramuka di luar negeri. Sebanyak tujuh anggota pramuka yang akan berangkat kemarin dilepas Kakwarcab Yuhronur Efendi di ruang kerjanya.

Mereka selanjutnya akan mengikuti kegiatan Terengganu International Scout Jamboree 2014 di Malaysia pada tanggal 01 s/d 06 Juni 2014 dan The 4th International Patrol Jamboree

2014 pada tanggal 01 s/d 06 Agustus 2014 di Sangju City Korea Selatan.

Untuk kegiatan Terengganu International Scout Jamboree 2014, Kwarcab Lamongan mengirim lima anggotanya. Yakni Ihsanuddin Ali Alayabi dan LatifulaElisia yang berasal dari SMP Muhammadiyah 12 Paciran, Alif Nadia Putri Wardani dari SMPN 1 Kalitengah, Nur Halizasetiyawati dari MA AlIshlah Paciran, Nur Mila Sari dari MA Fathul Hidayah Maduran.

Relokasi Pasar Sebelum Puasa Malang, Bhirawa Relokasi Pasar Blimbing, yang sempat tertuda beberapa kali, direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Bahkan bisa jadi sebelum puasa para pedagang sudah harus dipindah. Kesepakatan itu, didapat setelah ada pertemuan antara tim Pemkot Malang, dengan pihak DPRD Kota Malang, Selasa (3/6) kemarin.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Saifull Rusdi, kepada wartawan, usai pertemuan dengan tim pemkot dan perwakilan pedagang, pihaknya mendesak agar Pasar Blimbing segera direlokasi. Hal ini dilakukan, mengingat renovasi pada pasar agar segera dilakukan.

“Kami mendesak agar relokasi pasar Blimbing bisa dilaksanakan sesegera mungkin, sebelum puasa harus sudah kelar,” kata Saiful Rusdie.

Mengenai kesiapan teknis soal lokasi relokasi, pihak komisi C tidak mau tahu ketidaksiapan lokasi relokasi pasar Blimbing. Karena secara teknis Pemkot sudah lebih tahu. “Secara logis harusnya pemkot sudah siap dengan segala konsekuensinya, karena masalah Pasar Blimbing ini, sudah berlarut-larut selama empat tahun,” tambahnya.

Apalagi secara teknis site plan Pasar Blimbing sudah final. Karena itu komisi C menilai tidak ada lagi alasan menunda relokasi pedagang di penampungan pedagang di kawasan Stadion Blimbing.

Menurut Komisi C jika pembangunan pasar Blimbing terus tertunda, maka yang dirugikan tidak hanya investor tetapi pedagang juga rugi lantaran tidak ada kepastian.Q mut

Rabu Wage 4 JUNI 2014

suprayitno/bhirawa

Kakwarcab Lamongan Yuhronur Efendi lepas keberangkatan pramuka ke Korea dan Malaysia.

Sementara untuk pembina pendamping, adalah Sri Welas Setyowati dari Gugus Depan Ponpes Al-Ishlah. Mereka akan berada di Tengku Ismail Scout Champ Telaga Batin Kuala Lumpur Terengganu Malaysia selama 6 hari. Sedangkan untuk kegiatan The 4th International Patrol Jamboree 2014, yang dikirim adalah Abdul Syukur Budi Santoso dan Elvira Rosa Masyito yang keduanya berasal dari MA Al-Ishlah Paciran.

Yuhronur saat melepas mereka berpesan agar mereka tidak minder saat bertemu dengan anggota pramuka dari negara lain. Dia meminta mereka menunjukkan kebanggannya terhadap Lamongan yang kini penuh prestasi. “Kalian adalah duta dari Lamongan dan duta dari Indonesia. Kenalkan dan bawa nama harum Lamongan dan Indonesia selama mengikuti jambore di Malaysia dan Korea nanti, pesan dia.

Menurut Pengasuh Ponpes Ponpes Al Ishlah KH Dawam Sholeh, Terengganu International Scout Jamboree 2014 di Malaysia yang akan dilaksanakan di Telaga Batin, Kuala Terengganu/Malaysia tersebut mengambil terima eksplorasi warisan budaya.

Sedangkan The 4th International Patrol Jamboree 2014 yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Korea tersebut akan dilaksanakan di Taman Gangchangnaru, Kota Sangju.

Diantara program kegiatan selama disana adalah Lomba skill kepramukaan, kegiatan di perairan, malam internasional, forum pemuda dan berbagai aktifitas petualangan.Q yit

Selain berorasi secara bergantian, mereka membawa poster kecaman terhadap PT WUS di antaranya ‘PT WUS arang koruptor’, ‘Kembalikan uang rakyat ke kas daerah’, ‘DPRD segera bentuk pansus’. Karena tak ditemui, mereka langsung melempar sejumlah telor busuk ke kantor PT WUS. Korlap aksi FAM'S, Hazmi mengatakan, keberadaan PT WUS sebagai BUMD itu tidak memberi manfaat bagi masyarakat Sumenep. Pada tahun 2013 ini, pemerintah memberikan penyertaan modal ke PT WUS sebesar Rp 1,1 miliar, sementara pemasukan ke PAD tetap nihil. "Untuk itu, kami nilai PT WUS tidak memberikan kontribusi yang jelas kepada kemajuan Sumenep. Lebih baik dibubarkan saja, atau Direkturnya diganti," kata Hazmi, Selasa (3/6).

Menurutnya, PT WUS yang merupakan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan bengkel di jalan Arya Wiraraja Sumenep itu hanya menghabiskan dana APBD, sementara kontribusinya masih di pertanyakan. Bahkan, diduga dana yang dikucurkan pemerintah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Buktinya pemasukan ke PAD tidak ada. Kalau terusterusan seperti ini kan lebih baik dibubarkan saja agar dana pemerintah yang seharusnya untuk rakyat tidak habis dinikmati segelintir orang saja," ungkapnya.

Puas berorasi didepan kantor PT WUS, mereka langsung ke kantor DPRD Sumenep.

Mereka meminta, legislatif segera membentuk pansus untuk mengurai persoalan yang ada di PT WUS tersebut.

Anggota dewan harus bertindak cepat untuk menyelamatkan dana milyaran rupiah yang seharusnya untuk rakyat. "Kami minta anggota dewan segera membentuk pansus dalam persoalan PT WUS ini terutama dalam pengelolaan SPBU dan bengkel," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi B, DPRD Sumenep, Juhari menilai, PT WUS tidak profesional dalam pengelolaan dana yang dikucurkan pemerintah. Buktinya, laporan pengelolaan keuangan PT WUS tidak jelas sehingga pemasukan ke PAD pun tidak ada. "Kami pun tidak pernah menerima laporan neraca perkembangan diinternal PT WUS, harusnya kan kami diberikan seperti apa perkembangannya," ungkap Juhari.

Dia meminta, kedepan PT WUS harus memperbaiki pengelolaan diinternal perusahaan dan berupaya memberikan informasi keluar perkembangannya sehingga diketahui apakah perusahaan ini ada peningkatan atau tidak. "Kami minta PT WUS lebih profesional lah dalam pengelolaannya terutama dalam mengelola penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah," harapnya.Q sul

Bupati Tegaskan ULP Independen Trenggalek, Bhirawa Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mulyadi WR menjamin Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di bawah Bagian Administrasi Pembangunan bertugas secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk darinya selaku kepala daerah. "Saya sudah serahkan semuanya ke tim (ULP) untuk menangani seluruh proyek pengadaan secara independen dan bertanggung jawab," tegas Bupati Mulyadi saat dikonfirmasi wartawan.

Ia berkilah tak mengetahui lagi perkembangan seputar ULP, dengan dalih tak lagi berada dalam struktural kepanitiaan lelang proyek maupun pengadaan barang di lingkup Pemda Trenggalek. Meski mengakui masih mendapat laporan secara rutin dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Mulyadi berulang kali menegaskan dirinya tidak akan campur tangan dalam mekanisme ULP. Independensi tim ULP juga berlaku bagi pejabat struktural lain di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Trenggalek maupun DPRD setempat. Sanksi tegas berupa pencopotan atau pembebasan tugas akan dia jatuhkan apabila ada oknum tim ULP yang melakukan kecurangan dalam proses layanan pengadaan barang maupun proyek.

"Silakan laporkan ke saya jika sampai ada yang curang.

Pasti akan kami tindak tegas," janji Mulyadi.Q adi

Sekretaris KPU Dimutasi, Penanganan Korupsi Lanjut Mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk, Suharyono menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Nganjuk tidak menyurutkan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung KPU. Bahkan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk telah mengantongi buktibukti terkait penyimpangan proyek yang bersumber dari APBN 2013 tersebut. "Tidak masalah, penanganan dugaan korupsi tetap berjalan, meskipun sekretaris KPU atau PPkom (Suhariono,red) pindah tugas sebagai Kepala Satpol PP," tegas Kasat reskrim Polres Nganjuk AKP Deddy Isandar.

Saat ini Polisi lebih intensif menggali informasi dan keterangan dari sejumlah pegawai sekretariat KPU yang dianggap mengetahui pelaksanaan proyek pembangunan gedung KPU. Lima pejabat sekretariat, termasuk kepala sekre-

tariat (Kasek) KPU, Suharyono telah dimintai keterangan unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Nganjuk.

Secara fisik bangunan gedung KPU memang jauh dari spesifikasi teknis, dimana 90 persen ruangan belum dicat dan hanya menggunakan plamir putih untuk mewarnai tembok. Lebih ironis lagi, gedung yang baru digunaan sekitar 3 bulan itu plafon ruangan sudah rusak disana-sini.

Terutama ruang aula dimana plafonnya sudah jebol karena bocor, disamping kualitas material bangunan dibawah standar. “Untuk bingkai plafon dalam spesifikasi teknis menggunaan gypsum namun kenyatanya menggunakan

kayu,” terang Daim Icshani, salah satu Komisioner KPU Nganjuk.

Selain itu, tidak adanya musala meski dalam kontrak musala harus dibangun oleh pelaksana proyek yakni PT Trisentra Sarana Kontruksi dari Mojokerto dengan nilai penawaran Rp 2,48 miliar dari nilai pagu Rp 2,5 miliar. Sedangkan pelaksanaan pembangunan gedung KPU Nganjuk dimulai sejak September 2013.

Pembangunan gudang juga belum tuntas, padahal secara adsministrasi pelaksanaan pembangunan seharusnya selesai pada 31 Desember 2013 lalu. Anehnya, oleh panitia pelaksana proyek laporan adsministrasi proyek pembangunan gedung KPU sudah selesai 100 persen. Faktanya anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2013 tersebut tidak terserap secara penuh karena beberapa ruang masih belum dibangun.Q ris

ristika/bhirawa

Petugas menunjukkan plafon ruang pertemuan KPU Kabupaten Nganjuk yang lapuk dan nyaris ambrol akibat kualitas material bangunan dibawah standar teknis.

JAWA TIMUR

Rabu Wage 4 JUNI 2014

KILAS JATIM

DPRD Tulungagung Cabut Perda Minuman Beralkohol Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung saat ini tengah membahas pencabutan Perda No.4/2011 tentang minuman beralkohol (minol).

Rencana pencabutan tersebut terkait terbitnya Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMA, pada Bhirawa, Selasa (3/6), mengatakan ada perubahan mendasar dalam Perpres 74/ 2013 yang membuat Perda No.4/2011 sudah tidak relevan lagi. “Salah satunya penjual minol eceran yang golongan A atau kadar alkoholnya sampai lima persen kini harus punya surat izin dari Kementerian Perdagangan RI. Kalau dulu tidak,” ujarnya.

Menurut pria yang rambutnya memutih mirip pengacara senior Adnan Buyung Nasution ini dalam Perpres No.74/2013 disebutkan bagi pengecer minol golongan A harus memiliki surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A atau SKP-A. Begitu pun dengan penjual langsung minol mereka harus memiliki surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan A atau SKPL-A. Semua izin dilakukan di Kementerian Perdagangan RI. “Jadi nanti kalau Perda yang baru jadi semua penjual minol golongan A baik itu warung, toko atau toko swalayan dan supermarket harus punya izin dari Kementerian jika mau tetap berjualan minol tersebut. Bagi toko swalayan yang punya banyak cabang izinnya pun satu-satu, artinya satu gerai satu atau satu outlet satu izin,” paparnya.

Rencananya, pembahasan Perda minol yang baru itu akan berlangsung sampai Agustus 2014. Atau masa berakhirnya anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014. “Pasti pula nanti kami akan melibatkan masyarakat Tulungagung dalam membahasnya,” tandas Suprapto yang kembali terpilih untuk keempat kalinya sebagai legislator di Tulungagung.Q wed

Enam Rumah Makan Sediakan Dugem Sumenep, Bhirawa Sebanyak enam rumah makan di kabupaten Sumenep menyediakan fasilitas dunia gemerlap (dugem) atau tempat karaoke. Padahal, dalam ijinnya hanya sebagai tempat rumah makan, bukan untuk tempat karaoke. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Abd Madjid mengatakan, di kabupaten Sumenep ini ada enam rumah makan yang berizin.

Tapi mereka menyediakan fasilitas karaoke bahkan jadwal buka ada yang melewati pukul 12 malam. "Ada enam rumah makan yang ada tempat karaokenya, padahal ijin-

nya hanya sebagai rumah makan, bukan tempat karaoke atau tempat dugem," kata Abd Madjid, Selasa (3/6).

Madjid memaparkan, dari enam rumah makan itu dua di

antaranya tertib atau buka sesuai jam yang telah ditentukan yakni hingga pukul 12.00 Wib malam dan tempat karaokenya pun ditempat terbuka. Namun, empat rumah makan lainnya justru jam bukanya melebihi waktu yang telah disepakati. "Yang parah di empat rumah makan itu yang menyediakan tempat karaoke khusus dan kadang bukanya sampai larut malam bahkan pagi," urainya.

Dia menegaskan, pihaknya bersama tim gabungan telah memberi surat pernyataan

kesiapannya untuk buka hingga pukul 12.00 Wib. Jika ada rumah makan yang masih membuka diatas jam 12 malam, pihaknya mengancam akan menutup paksa. "Jika sampai dijadikan tempat dugem dan mabok-mabokan kami akan tindak tegas pemiliknya, apalagi bukanya hingga larut malam," imbuhnya.

Setelah beberapa kali tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi dan TNI melakukan razia terhadap rumah makan atau kafe, ditemukan minuman keras dan menye-

Dipersiapkan untuk Penjemputan Peserta Penas XIV Petani-Nelayan 2014

adi/bhirawa

Petugas BNNK Trenggalek menyampaikan sosialisasi P4GN di SMAN 2 Karangan.

Siswa SMAN 2 Karangan Ikuti Sosialisasi P4GN Trenggalek, Bhirawa Sebanyak lebih dari dari empat puluh siswa dari SMAN 2 Karangan mengikuti sosialisasi Program Pecegahan Pemberantasan Penyalahgunaan(P4GN) sebagai implementasi Inpres nomor 12 Tahun 2011. Sosialisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasoinal Kabupaten(BNNK) Trenggalek kali ini difokuskan pada pengenalan jenis sekaligus peredaran narkoba yang ada di masyarakat dan dibuka langsung Kasi Pencegahan Tri Koranto.

Dalam kesempatan tersebut, BNNK secara detail menjelaskan tentang tujuan pokok P4GN yang digagas Presiden RI dalam memerangi sekaligus memberantas narkoba. Yakni memperlihatkan secara detail apa saja dan seperti apakah bentuk narkoba di Indonesia. Beberapa diantaranya sabu-sabu, putauw, heroin, ganja, ekstasi dan sejumlah narkoba jenis baru lainnya. ”Kami pikir itu sangat penting untuk diketahui generasi penerus bangsa,” jelasnya.

Dari beberapa jenis narkoba tersebut,

dijelaskan Tri Koranto yang diduga sudah beredar luas dan kerap dikonsumsi penguna narkoba khususnya di Indonesia adalah sabusabu. Pasalnya, jenis narkoba ini dinilai mudah didapat. Khususnya di kota-kota kecil seperti Kabupaten Trenggalek. ”Dari hasil identifikasi, sabu-sabu kerap kita jumpai di masyarakat saat ini. Kalaupun ekstasi, mungkin jumlahnya tidak terlalu besar,” paparnya.

Sedangkan untuk sistem peredarannya, lanjut Tri Koranto, narkoba yang masuk ke Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri. Dimana proses pendistribusiannya biasa dilakukan dalam berbagai cara. Yakni mulai jalur udara, darat dan laut.

Hanya saja, biasanya untuk peredaran jalur laut jumlahnya diketahui cukup besar.

Hal ini didukung wilayah Indonesia yang lebih banyak dipenuhi dengan lautan serta lemahnya pengawasan didalamnya.”Terbesar sementara ini dipasok lewat jalur laut.

Biasanya, mereka adalah jaringan internasional,” terangn Tri Koranto.Q adi

DPU Anggarkan Rp 30 Miliar untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalu Dinas Teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tak tanggung- tanggung tahun 2014 ini anggarkan untuk perbaikan jalan dan pembangunan jalan sebesar Rp 30 miliar. Untuk perbaikan jalan dianggarkan sebesar Rp 10 miliar.

Sedangkan untuk pembangunan jalan sebesar Rp 20 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

diakan wanita yang siap diboking para hidung belang. "Kami akan terus lakukan razia setiap waktu, karena selama ini kami sering menemukan miras di kafe atau rumah makan saat razia," tuturnya.

Hingga saat ini di Sumenep ada enam rumah makan yang sudah mengantongi ijin, tapi ijin tersebut justru diduga disalah gunakan oleh pemilik rumah makan itu menjadi kafe plus dengan menyediakan tempat karaoke khusus di dalam rumah makan dan minuman keras serta wanita penghibur.Q sul

Dishubkominfo Borong Ratusan Angdes

TPS Pilpres Berkurang Bojonegoro, Bhirawa Sesuai Peraturan KPU nomor 9/2014 tentang penyusunan daftar pemilih, jumlah pemilih di setiap TPS dalam Pilpres diatur maksimal menampung 800 orang/pemilih, atau di bawahnya.

Ketentuan itu berbeda dengan pembatasan sejenis dalam Pileg, karena saat Pileg jumlah pemilih dalam satu TPS dibatasi tidak boleh lebih dari 400 orang/ pemilih.

“Sehingga jumlah tersebut berkurang sekitar 194 TPS, dari sebelumnya saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tercatat sebanyak 2.802 Tempat Pemungutan Suara (TPS), kini menjadi 2.608 TPS,” jelas Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Logistik, Setyo Wahono,Selasa (3/ 6).

Menurutnya penurunan dikarenakan ada perbedaan ketentuan batas maksimal pemilih di setiap TPS. “ Atas dasar itulah KPU bersama PPK dan PPS menyusun ulang jumlah TPS di setiap desa,” ujarnya.

Selain faktor perubahan atau perbedaan kuota pemilih di TPS antara saat Pileg dan Pilpres, menurut Wahono, penyusutan jumlah tempat coblosan juga dipengaruhi kondisi geografis serta kepadatan penduduk di satu wilayah tertentu.Q bas

7

(DPU) Kabupaten Bojonegoro, Andi Tjandra mengatakan, perbaikan dilakukan pada semua ruas jalan.

Salah satunya untuk jalan kabupaten yang mencapai 69 ruas, termasuk di dalamnya jalanan tengah kota.

Sementara itu, kondisi jalan paling parah saat ini ada berada di daerah Balen-Sugihwaras dan Baureno-Kepohbaru. Namun menurut Andi, proses perbaikannya sudah

mencappai 80 persen. Pembangunannya sebagian menggunakan paving dan sebagaian aspal.

Sedangkan untuk wilayah barat, ruas jalan rusak paling parah berada di Purwosari ke arah Malingmati, Kecamatan Tambakrejo.

“Kalau yang di wilayah barat juga sudah mulai kita tangani,” jelas Andi Candra Selasa (3/6).

Di jalan penghubung PurwosariTambakrejo misalnya, banyak

kerusakan di di titik-titik tertentu.

Kerusakan itu seperti berlubang, aspalnya mengelupas dan bergelombang.Kondisi jalan rusak itu semakin parah saat musim hujan.

Sebab, lubang di jalan sering terisi air dan lumpur. “Akibatnya, tidak jarang pengendara sepeda motor yang terjatuh karena terperosok atau menghindari jalan berlubang tersebut,” ujarnya.Q bas

Kab Malang, Bhirawa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Malang telah menyiapkan angkutan desa (angdes) sebanyak 521 unit kendaraan atau 60 persennya, dari 829 unit angdes yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, yakni dipergunakan untuk penjemputan lokal bagi peserta yang mengikuti Pekan Nasional (Penas) XIV Petani-Nelayan 2014, yang dipusatkan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, sejak 7 Juni hingga 12 Juni 2014 mendatang.

Selain itu, kata Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Dishubkominfo Kabupaten Malang Ir H Untung Sudarto, Selasa (3/ 6), kepada Bhirawa, bahwa pihaknya juga melakukan deviasi rute penjemputan lokal. Artinya, Dishubkominfo telah membuat 3 titik jalur penjemputan local, yaitu rute A, B, dan C. “Seperti rute A dari arah Kecamatan Wagir menuju ke Kepanjen, rute B Sumberpucung ke Kepanjen, dan rute C dari arah Gongdanglegi ke Kepanjen,” paparnya.

Sedangkan untuk penjemputan peserta Penas XIV dari Bandara Internasional Juanda Waru, Sidoarjo, maupun dari stasiun Kereta Api (KA) di Surabaya, lanjut dia, akan dilakukan penjemputan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dishub Pemprov Jatim). Sehingga Dishubkominfo Kabupaten Malang hanya menyediakan kendaraan bagi peserta yang setiap hari mengikuti kegiatan Penas, yakni dari tempat penginapan menuju Stadion Kanjuruhan Kepanjen.

“Jauh-jauh hari sebelumnya, kami sudah melakukan sosialisasi kepada sopir angdes, agar kendaraannya bisa digunakan untuk membantu penjemputan para peserta Penas. Namun, tidak semua angdes kita gunakan untuk penjemputan para peserta, hal itu agar masyarakat tetap bisa menggunakan jasa angkutan umum,” tutur Untung.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku, jika biaya untuk penjemputan peserta Penas, tidak ditanggung oleh pa-

cyn/bhirawa

Ir H Untung Sudarto nitia Penas XIV Petani-Nelayan 2014, melainkan peserta harus membayar sendiri. Dan untuk biaya tarif angdes khusus penjemputan peserta Penas sudah kita tentukan.

Misalnya, tarif angkutan dari penginapan yang lokasinya dekat dengan pusat kegiatan Penas, kita tetapkan Rp 5000 per orang sekali jalan. Sedangkan tempat penginapan yang tidak terlalu jauh dengan Stadion Kanjuruhan Rp 7500 per orang, dan tempat penginapan paling jauh dengan pusat kegiatan Rp 10.000 per orang sekali jalan.

Selain peserta Penas XIV dalam mengikuti kegiatan kita siapkan angdes, kata Untung, sebagian peserta juga ada yang sudah menghubungi persewaan mobil (rent car), dan jumlahnya saat ini sudah mencapai 1.400 unit kendaraan. “Angdes untuk penjemputan lokal yang kita siapkan hingga pelaksanaan Penas cukup untuk memenuhi kebutuhan peserta selama kegiatan,” tandas Untung.

Secara terpisah, salah satu pemilik rent car asal Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang M Nanang membenarkan, jika mobilnya yang berjumlah 5 unit, kini sudah dipesan oleh peserta Penas XIV dari Kabupaten Bengkayang, Provinsi Pontianak, Kalimatan Barat (Kalbar). “Mereka akan menyewa mobil saya ini selama 8 hari, yakni sejak tanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2014,” tuturnya.Q cyn

Kapolsek Nilai Permohonan Pemohon Sumir Sidang Praperadilan dengan termohon Kapolsek Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda jawaban dari termohon, Selasa (3/6). Dalam jawaban Kapolsek Pilangkenceng yang diwakili kuasa hukum khusus dari Binkum Polda Jawa Timur, AKBP Warseno, menilai permohonan pemohon sangat sumir.

Alasannya, karena sampai saat ini, termohon masih melakukan proses penyidikan dan belum pernah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara yang dilaporkan oleh pemohon. "Kami tetap melakukan proses penyidikan secara prosedural, profesional dan proporsional sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata AKBP Warseno, dalam surat jawabannya.

Dengan alasan itu, termohon memohon kepada hakim agar menolak seluruh permohonan Praperadilan yang ajukan pemohonan. Selain itu, termohon juga memohon kepada hakim agar

pemohon segera menyerahkan atau menunjukkan bukti-bukti asli yang dimiliki.

Menanggapi jawaban termohon, pemohon Praperadilan, Fendi Puguh Pratsetyo, mengatakan, jawaban termohon yang meminta hakim agar dirinya menyerahkan bukti-bukti asli, dinilainya tidak masuk akal. Alasannya, mencari barang bukti asli, merupakan tugas penyidik, yang mempunyai kewenangan Pro Justicia.

"Lucu kalau kami diminta mencari bukti atau menyerahkan barang bukti asli. Itu kan tugas polisi. Kalau bukti-bukti berupa foto copy, sudah kami serahkan," kata pemohon Praperadilan, Fendi Puguh Prasetyo, kepada

wartawan, usai sidang.

Diberitakan Bhirawa Selasa (3/ 6), karena dianggap lamban menangani laporan sebuah kasus, Kapolsek Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, di Praperadilkan oleh warga. Selaku pemohon Praperadilan, yakni Fendi Puguh Prasetyo, warga Desa Krebet RT 11 RW II, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Dalam permohonan Praperadilan disebutkan, pada tanggal 6 Maret 2014, pemohon melaporkan adanya tindak pidana pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh Lamiyun, Kepala SDN Muneng, Kecamatan Pilangkenceng. Selain itu, pemohon juga sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Namun versi pemohon, hingga dua bulan sejak laporan dilayangkan, penyidik Polsek Pilangkenceng belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Ne-

geri Kabupaten Madiun di Mejayan). Apalagi menyerahkan barang bukti dan tersangka. Praperadilan ini bermula dari kasus pemalsuan surat yang dilaporkan oleh termohon berkaitan dengan salah seorang honorer Kategori 2 (K2) di SDN Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Menurut pemohon, di SDN Muneng ada salah seorang honores K2 berinisial HRT. Namun HRT tidak secara terus menerus menjadi honorer K2 di SDN Muneng karena pernah putus selama dua tahun. Padahal syarat untuk mengikuti CPNSD dari jalur honorer K2, setidaknya harus sudah menjadi tenaga honorer sejak 1 Januari 2005 secara terus menerus tanpa putus dengan bukti absensi.

Karena HRT tidak aktif selama dua tahun, kemudian oleh Kepala SDN Muneng, Lamiyun, dibuatkan surat keterangan seolah-olah HRT adalah honorer yang tanpa

sudarno/bhirawa

Suasana sidang Praperadilan dengan termohon Kapolsek Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda jawaban dari termohon, Selasa (3/6). putus. Karena diduga memalsu surat keterangan tentang honorer itu, kemudian Lamiyun dilaporkan ke polisi. Tapi sampai kini

penanganannya lamban. Dengan alasan itu, kemudian Kapolsek Pilangkenceng Dipraperadilkan.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Wage, 4 JUNI 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,669.00

11,553.00

SGD

9,300.97

9,206.31

EUR

15,874.51

15,714.39

JPY

11,494.29

11,376.66

GBP

19,522.24

19,321.24

Ir Maskur

Harga Daging Ayam dan Telur Masih Normal

sumber: Bank Indonesia (2 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Bulan Depan Sewa Tenan Mal Mengalami Kenaikan Surabaya, Bhirawa Beberapa mal di Surabaya mulai berancang-ancang menaikan sewa tenant kepada konsumennya. Hal ini sebagai langkah untuk terhindar dari kerugian kenaikan Harga Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan 1 Mei 2014 kemarin, pengelola mall menaikkan harga sewa pada awal atau akhir Bulan Juni karena merupakan kebijkakan masing-masing mal.

Michael Surya, Manajer Marketing Mall di daerah Surabaya Timur ini mengungkapkan bahwa kenapa harus Bulan Juni, dikarenakan para penyewa tenant akan berakhir masa kontraknya. “ Kenapa kenaikan harus pada awal Bulan Juni atau akhir bulan, dikarenakan kebanyakan penyewa tenant masa kontraknya akan berakhir. Kami menawarkan kepada konsumen apakah akan melanjutkan atau berhenti, jika berlanjut maka akan terjadi kenaikan sewa sebesar 15%-25%,” ujarnya Selasa (3/6) kemarin.

Kenaikan tersebut memang tidak bisa dihindari, karena biaya operasional mall juga semakin banyak. Untuk mengimbangi mall, dengan sangat terpaksa harus menaikkan sewa. Terutama untuk kebutuhan listrik yang selalu mengalami kenaikan sebanyak empat kali yakni 1 Mei, 1 Juli, 1 September, dan 1 November 2014.

Michael menguraikan bahwa, kebutuhan listrik terus mengalami kenaikan kedepannya. Tidak menutup kemungkinan kenaikan sewa tenant akan terus dinaikkan setelah kenaikan terjadi. “ Penyewa tenant harus jeli dalam hal membidik pasar di mall, jika tidak maka penyewa akan mengalami kerugian karena tidak bisa menutup untuk operasional,” imbuhnya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Hitam, AG6333TO, a/n. Sujinah, Ds. Sawo, Campurdarat-T.Agung No.692/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG6618SF, a/n. Agus Ariyanto, Kel. Jepun RT 3/3T.Agung No.693/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Yamaha Jupiter, th. 2004, Perak, AG2196TO, a/n. Katun, Ds. Ngebong, Pakel-T.Agung No.694/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2010, Merah Maron, AG6718TZ, a/n. Wiwik Eko, Jl MT Haryono III/6 RT 4 RW 02, Kel. Bago-T.Agung No.695/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Biru, AG5049TO, a/n. Siti Saodah, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No.696/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6708RR, a/n. Agus Subagiyo, Kel. Panggungrejo-T.Agung No.697/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC12A1CFOA/T, th.

2012, AG4159OL, a/n. Iskandar, Ds. Karangsari, Rejotangan-T.Agung No.698/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki FD110, th. 1998, Hitam, AG4289TA, a/n. Budiono, Jl. P Sudirman 06/09, Kel. Kepatihan-T.Agung No.699/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6052 EH, a/n H Yuswandi, Ds Pokaan RW 05/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.700/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 446 EA, a/n Lis Suwartika, Kel. Patokan, RW 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No.701/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6906 FC, a/n Diah Kusuma Astuti, Ds Besuki RW 03/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No.702/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6078 FA, a/n Maqiah Su’ud, Ds Sumberejo, RW 05/04, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.703/IMB/BI-II/2014

trie diana/bhirawa

Kenaikan kebutuhan bahan pokok (sembako) pada H-7 hingga H-3 Ramadan bakal terjadi kenaikan harga, diantaranya telur saat ini sudah mencapai Rp17.263 per kg.

Puncak Kenaikan Harga Sembako Diprediksi H-7 hingga H-3 Ramadan Pemprov, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim memprediski, bakal terjadi puncak lonjakan kenaikan kebutuhan bahan pokok (sembako) pada H-7 hingga H-3 Ramadan. Untuk mengantisipasinya, Disperindag telah menyiapkan operasi pasar (OP) serentak di 38 kabupaten/kota di Jatim.

“Secara umum hingga H-25 Ramadan semua harga stabil.

Memang ada beberapa barang yang mengalami kenaikan antara 7 – 8 persen dan itu masih berada pada batas kewajaran,” kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Budi Setiawan MMT, dikonfirmasi, Selasa (3/6). Berdasarkan pantauan Disperindag Jatim di 130 pasar di Jatim, kata Budi Setiawan, ada beberapa komoditas yang naik seperti telur dari Rp15.916 menjadi Rp17.263. Kemudian daging ayam bloiler dari Rp25.140 menjadi Rp26.333, daging sapi dari Rp93.300 menjadi Rp94.200.

Sementara untuk bahan pokok yang mengalami penurunan harga diantaranya, cabe keriting dari Rp10.540 menjadi Rp8.365, cabe merah dari Rp10.300 menjadi Rp8.830 dan cabe rawit Rp13.210 menjadi Rp9.000. Kemudian kubis dari Rp4.885 menjadi Rp4.140, kentang Rp8.771 menjadi Rp8.700. “Untuk harga kedelai stabil. Jika

sampai harga kedelai ini naik bahaya dan bisa buat ramai.

Karena imbasnya harga tempe dan tahun tahu pasti naik. Harga bawang merah dan bawang putih juga stabil,” kata Budi Setiawan.

Meski ada puncak kenaikan harga, mantan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim ini mengimbau, agar masyarakat tak perlu panik dan khawatir. Membeli barang sesuai kebutuhan jangan sesuai keinginan.

“Konsumen tak perlu panik sebab stok selama Ramadan aman. Tak perlu khawatir dan panik dengan cara memborong barang kebutuhan pokok.

Contohnya, kebutuhannya hanya lima kilogram tapi membeli hingga 15 kilogram,” ungkapnya. Budi Setiawan juga berharap, masyarakat yang membeli barang selama Ramadan untuk lebih teliti, sebab biasanya dengan meningkatkan permintaan dimanfaatkan oknum-oknum tertuntu untuk menjual barang yang sudah kedaluwarsa.

Terkendala Pergeseran Musim, Bulog Hanya Serap 478 Ton Beras Surabaya, Bhirawa Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur mencatat kinerja pengadaan beras terkendala pergeseran musim tanam, sehingga antara Januari-Mei 2014 hanya menyerap 478.894 ton beras, padahal idealnya580 ribu ton. “Angka tersebut setara dengan 44 persen dari total target pengadaan beras yang mencapai 1,1 juta ton selama 2014,” kata Kepala Bulog Divre Jatim Rusdianto di Surabaya, Selasa (3/6).

Berdasarkan hitungannya hingga Mei lalu Bulog Jatim idealnya telah merealisasi penyerapan beras di Jatim mencapai 580.000 ton beras. Namun, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan keterlambatan pengadaan beras itu.

“Selain pergeseran musim tanam, gangguan produksi di beberapa sentra padi di luar Jatim dan melonjaknya harga beras di tahun ini juga menjadi kendala,” ujarnya.

Untuk pergeseran musim tanam, jelas dia, pada periode tersebut terlihat di sejumlah sentra beras Jatim di antaranya Bojonegoro, Jember, dan Nganjuk. Situasi itu adalah dampak dari banjir yang terjadi pada akhir tahun lalu. “Akibatnya, panen raya musim hujan pada awal tahun ini realisasinya masih belum 100 persen. Bahkan, hingga akhir Mei pencapaian panen hanya 83 persen,” katanya.

Oleh sebab itu, optimistis dia, Bulog Jatim bisa mengejar keterlambatan pengadaan beras tersebut. Apalagi, sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang sedang panen. “Kalau Juli mendatang, petani sudah mulai panen raya gaduh. Namun, secara hitungan produksi tanam gaduh hanya sekitar 40 persen dari total produksi sedangkan 60 persennya pada masa tanam saat musim penghujan lalu,” katanya. Q ma.ant

Untuk operasi pasar, Disperindag akan menggerojok empat kebutuhan pokok yakni, beras, gula pasir, minyak goring dan tepung terigu. “Pelaksanaan operasi pasar lebih dari sebulan, mulai H-7 sebelum Puasa sampai Lebaran,” ujarnya. Dijelaskan, melalui OP tersebut, masyarakat dapat membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga pabrik, jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Untuk mendukung pelaksanaan OP, Pemprov Jatim menyiapkan anggaran Rp5 miliar.

Disperindag menggandeng penyuplai empat bahan pokok tersebut, untuk beras bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Jatim, gula pasir

disiapkan oleh PTPN XI dan tepung terigu dipasok dari PT Bogasari. Sementara untuk minyak goreng dipercayakan langsung kepada distributor minyak goreng.

Khusus untuk wilayah Surabaya, OP akan dilakukan di Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, Pasar Tambak Rejo, Pasar Kembang dan beberapa pasar lainnya yang sangat membutuhkan bahan pokok. Sedangkan di kabupaten/kota lainnya akan dilaksanakan satu sampai dua titik di pasar-pasar tradisional terbesar. Di setiap titik akan disiapkan beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu masing-masing satu ton setiap hari. Q iib

HASIL PANTAUAN SEMBAKO DISPERINDAG DI 130 PASAR DI JATIM Puncak Kenaikan Diprediksi H-7 Hingga H-3 Puasa Kenaikan Berkisar Antara 7 – 8 Persen Bawang Merah, Bawang Putih dan Kedelai STABIL KOMODITAS YANG MENGALAMI KENAIKAN DIANTARANYA: Telur dari Rp15.916 menjadi Rp17.263 Daging ayam bloiler dari Rp25.140 menjadi Rp26.333 Daging sapi dari Rp93.300 menjadi Rp94.200 KOMODITAS YANG TURUN HARGA DIANTARANYA: Cabe keriting dari Rp10.540 menjadi Rp8.365 Cabe merah dari Rp10.300 menjadi Rp8.830 Cabe rawit Rp13.210 menjadi Rp9.000 Kubis dari Rp4.885 menjadi Rp4.140 Kentang Rp8.771 menjadi Rp8.700

Pemprov, Bhirawa Mendekati bulan Ramadan, biasanya harga bahan pokok khususnya telur dan daging ayam ras di beberapa pasar tradisional di Jawa Timur terus merangkak naik.

Kenaikan itu ditunjang dengan adanya survei dari Badan Pusat Jatim yang menunjukkan kenaikan sudah terasa pada Mei 2014.

Dalam data BPS Jatim menyebutkan, April 2014 harga daging ayam ras Rp 27 500/kg dan naik 7,43 persen pada Mei menjadi Rp 29 500/kg. Kemudian harga telur ayam ras yang sebelumnya Rp 15 600/kg naik menjadi Rp 17.100/kg atau naik 9,17 persen. Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur mengatakan, kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras memang ada kenaikan. Namun kenaikan tersebut masih dalam kategori normal. “Dari pasaran, harganya tidak ada kenaikan yang signifikan,” katanya, di Surabaya, Senin (2/6). Hal itu ditambahkan Kabid Agribis Disnak Jatim, Rohayati yang juga turut memantau perkembangan harga daging dan telur yang ada di pasaran. “Harga daging dan telur ternyata tidak terlalu alami kenaikan. Bahkan cenderung turun,” ujarnya.

Ketika mendatangi dua pasar di Surabaya, harga daging ayam berkisar Rp 24.000 dari harga sebelumnya Rp 28.000. Tahun lalu harga daging ayam tertinggi Rp 32.000. Begitupula dengan harga telur ayam di agen Rp 16.000 sampai Rp 17.500 dieceran Rp 19.000. tahun lalu, harga telur ayam kisaran Rp 21.000. “Saat ini harga bisa dikatakan bagus-bagusnya. Kalau ada kenaikan, tentunyadiperkirakan tidak begitu tinggi. Sebab stok juga mencukupi,” katanya.

Adanya kenaikan komoditas tersebut, Kepala Badan Pusat Statistic (BPS) Jawa Timur M Sairi Hasbullah mewanti agar Pemprov Jatim mewaspadai seluruh produk komoditas yang cepat mengalami lonjakan. “Tak hanya daging dan telur, bisa jadi beras dan lainnya juga harus diwaspadai,” ujarnya Menurut Sairi, ada kota besar di Jawa Timur terdapat harga telur dan daging ayam ras naik cukup tinggi, yakni di Surabaya harga telur ayam ras naik 10,41 persen dan daging ayam ras naik 7,31 persen. Q rac

Pasca Ledakan, Produksi Minyak JOB PPEJ Kembali Normal Surabaya, Bhirawa Joint Operating Body Pertamina - Petrochina East Java (JOB PPEJ) kini bisa mengembalikan lagi produksi minyaknya sekitar 4.300 barel per hari (BPH) yang sempat turun akibat penutupan Sumur Sukowati 7 dan 10 pasca ledakan sumur 8 pad B, Selasa (27/5) dinihari lalu. Kepala Migas Jabamanusa-Arief Sukma Widjaya memastikan normalnya produksi JOB PPEJ setelah dua sumur tersebut sudah mulai beroperasi normal kembali, Selasa (3/6).

Sedangkan menurut Field Administrationý Superitendent JOB PPEJ-Basith Syarwani, turut membenarkan dua sumur itu sudah berproduksi lagi. Apalagi produksi Sumur Sukowati 7 telah mencapai 3.630 BPH dan Sumur Sukowati 10 sekitar

792 BPH. “Total tambahan produksi sekitar 4.422 BPH, jadi produksi yang hilang sekitar 4.300 BPH pada 27 Mei sejak Jumat lalu bisa dikembalikan lagi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat ledakan dan kebakaran di sumur 8 pad B

pada rig NYT 15 di Lapangan Sukowati yang berlokasi di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro saat dalam proses perawatan membuat produksi minyak dan gas di sumur 7 dan 10 yang berdekatan haQ riq rus dihentikan.Q

achmad tauriq/bhirawa

Sumur Sukowati 7 dan Sumur Sukowati 10 kembali beroperasi normal setelah terjadinya ledakan beberapa waktu lalu.

Diproduksi Secara Tradisional

Kain Tenun Ikat Bandar Tembus Pasar Internasional Kelurahan Bandar Kidul di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dikenal sebagai sentra perajin tenun ikat bukan mesin. Tercatat ada belasan perajin yang masih produktif menjalankan usahanya itu. Kain tenun yang dihasilkan disentra Tenun Bandar ini mulai dari kain sarung gombyor, kain misris semi sutra, hingga sutra. Kain tersebut dibuat berwarnawarni dengan motif Kediren seperti ceplok, lung dan lainnya.

mb2/bhirawa

Salah satu hasil kain tenun yang dihasilkan di sentra Tenun Bandar dari mulai kain sarung gombyor, kain misris semi sutra, hingga sutra.

Hinga kini produk tenun dari kota tahu ini bisa menembus pasaran Internasional, Seperti dikatakan H Mustain, pemilik merek Kurniawan ini, tiap mingu mampu mengirim kain hinga180 meter ke Amerika”Selain mengirim ke luar jawa, dan wilayah Asia seperti malysia kami mengirim ke Amerika masih memalui perantara,” kata Haji Mustain generasi kedua home industri rumah tangga nya, Dengan sekitar 35 karyawan dan 20 alat tenun warisan lelu-

hurnya H Mustain mampu mengembangkan untuk berproduksi untuk memenuhi permintaan pasar, meskipun belum maksimal dalam segi pemasaran.

Dalam sehari dia mampu memproduksi 80 meter kain, namun dalam pemasaranya hanya terjual 65 persen, terpaksa dia harus menyetok hasil produksinya untuk menunggu pemesanan pada musim-musim tertentu, misalnya pada saat lebaran “Untuk promosi kita tidak mampu, kita saat ini hanya menunggu perantara

saja” ungkapnya Sementara proses pembuatan sebuah kain tenun ikat memerlukan sendriri butuh waktu yang tidak singkat karena memerlukan berbagai tahapan pengerjaan.

Bahkan sebuah kain tenun ikat dapat memakan waktu hingga seminggu pengerjaan.Untuk mengubah benang hingga menjadi selembar kain tenun ikat setidaknya ada 14 tahapan pengerjaan. Kesemua proses itu dilakukan secara manual oleh tangan terampil tenaga kerja.

Proses tersebut diawali dengan pewarnaan benang sesuai warna yang diinginkan lalu dilanjutkan dengan pemintalan.” Lalu ada proses yang cukup penting yaitu pemberian motif yang dilanjutkan dengan pengikatan motif yang juga dilakukan tanpa mesin.” kata salah satu pekerja

Proses selanjutnya adalah pencelupan benang yang sudah diikat tadi ke dalam cairan pewarna dan penjemuran untuk memperkuat pewarnaan. Benangbenang tersebut kemudian melalui tahapan terakhir yaitu proses tenun.Meski pasaran kain ini sudah masuk ke pasaran Eropa, ternyata para pengrajin ini belum puas, pihaknya masih kesulitan mencari pasaran lain, karena kurangnya promosi , meskipun pemerintah sudah melakukan upaya untuk pengembangan Sentra Tenun ini Kepala Bidang Pariwisata dan ekonomi makro Jati Utomo mengakui jika Sentra Tenun ikat Bandar ini memiliki potensi besar dalam perkembangan perekonomian dan pariwisata di kota kediri, namun perlu adanya SDM yang mumpuni untuk mengelola potensi itu. Q mb2

OLAHRAGA

Rabu Wage 4 JUNI 2014

Persebaya Gagal Rekrut Rasyid dan Ponaryo

LINTASAN

Persiku Siap Main Terbuka Hadapi PSIS Kudus, Bhirawa Tuan rumah Persiku menyatakan kesiapannya untuk bermain terbuka saat menjamu PSIS Semarang pada laga lanjutan Divisi Utama di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Jateng, Rabu (4/6).

“Meskipun lawan yang akan dihadapi nantinya merupakan tim bagus karena baru sekali kalah, kami tak gentar dan tetap siap bermain terbuka,” kata Pelatih Persiku Kudus, Agus Riyanto, di Kudus, Selasa.

Ia berharap, tim lawan juga siap bermain terbuka, karena kualitas pemain mereka cukup merata sehingga tidak layak jika menerapkan permainan bertahan.

Pada laga besok, katanya, Syla Mbamba dipastikan absen karena masih dalam pemulihan cedera kaki yang dialaminya ketika laga lawan Persis, Rabu (28/5).

Selain itu, kata dia, Murwanto yang baru beberapa pekan bergabung dengan Persiku juga diragukan tampil karena mengalami cedera kaki saat latihan.

“Jika jelang laga memang tidak bisa diturunkan maka akan digantikan pemain lainnya,” ujarnya.

Ia berharap, laga lawan PSIS Semarang bisa memetik poin penuh, karena laga kandang sebelumnya hanya memetik satu poin.

Laga sebelumnya, Persiku Kudus lawan Persis Solo berakhir dengan skor 2-2.

Untuk pemain lini depan, diperkirakan akan menurunkan duet Agus Santiko dan Amadou Gakou yang cukup produktif dalam mencetak gol.

Terkait mental pemain ketika laga di kandang, kata dia, sudah diupayakan agar semua pemain siap bermain maksimal dan tampil lepas.

“Kami juga sudah berupaya berkomunikasi dengan para pemain terkait penampilan mereka selama di kandang dinilai sejumlah pihak kurang main lepas,” ujarnya.

Laga besok, kata dia, bisa dijadikan ajang untuk membalas kekalahan saat bermain di kandang PSIS Semarang yang berakhir dengan skor 3-2.

Berdasarkan klasemen sementara, tim Persiku Kudus berada di urutan enam dengan nilai delapan dari delapan tim yang ada di Grup IV Liga Divisi Utama.Q ant

Gokasi Sumsel Persiapkan Diri Ikut Kejurda Karate Palembang, Bhirawa Perguruan Gojuryu Karate-do Shinbukan Indonesia Sumatera Selatan telah mempersiapkan tim atlet untuk mengikuti kejuaraan daerah karate di Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir akhir Juni 2014.

Pihaknya sekarang ini sudah melaksanakan pelatihan dan kenaikan sabuk persiapan ikut kejuaraan daerah tersebut, kata Ketua Komisi Teknik Gojuryu Karate-do Shinbukan Indonesia (Gokasi) Sensei Kanang Alideras di Palembang, Selasa.

Untuk kenaikan sabuk sendiri diikuti 658 karateka dari 21 ranting Gokasi seSumsel pada Minggu (1/6), kata dia.

Menurut dia, dari 658 atlet peserta dibagi menjadi enam kelompok diantaranya kyu 7 sabuk putih sebanyak 227 peserta, kyu 6 sabuk kuning (144), kyu 5 sabuk hijau (83), kyu 4 sabuk 4 biru strip (80) dan kyu 3 sabuk biru (64).

Selain itu juga melakukan penyeragaman teknik sehingga karateka yang dibina diharapkan terus berprestasi.

Yang jelas, kegiatan dan persiapan itu untuk mencari bibit karateka berprestasi, sehingga ketika diturunkan berhasil menjadi juara, katanya tanpa menyebutkan berapa jumlah atlet akan mengikuti kejuaraan tersebut.

Menurut dia, Gokasi Sumsel memang baru terbentuk sehingga pihaknya berencana mensosialisasikan perguruan tersebut ke daerah-daerah yang berpotensi penyumbang atlet bagi Forki Sumsel, seperti Lahat, Prabumulih, Ogan Ilir, dan kabupaten lainnya.

Hal ini dilakukan karena pihaknya terus mengembangkan perguruan yang baru berdiri di Sumsel itu, sehingga para atletnya sampai ke pelosok daerah, tambah dia.Q ant

9

Surabaya, Bhirawa Ambisi manager-coach Rahmad Darmawan (RD) untuk merekrut Rasyid Bakri dan Ponaryo Astaman bergabung dengan Persebaya dipastikan gagal. Karena pihak PSM Makassar tetap mempertahankan kedua pemain gelandang itu.

Sebelumnya RD kepincut dengan skil dan kemampuan Rasyid Bakri dan Ponaryo Astaman saat Persebaya berhasil menaklukkan PSM di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya beberapa waktu lalu. Rencanannya kedua pemain itu diharapkan bisa memperkuat lini tengah Persebaya.

Setelah gagal mendapatkan Rasyid Bakri dan Ponaryo Astaman, kini RD akan memaksimalkan waktu untuk memantau Mar-

ist

KONI Riau bakal mengirim sebanyak 11 pesenam di Kejurnas Surabaya.

Riau Kirim 11 Pesenam Ikuti Kejurnas Surabaya Pekanbaru, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau, mengirim sebanyak 11 pesenam pada Kejurnas di Surabaya, Jatim, 3-8 Juni 2014.

“Kami mengharapkan atlet yang dikirim itu agar membawa pulang medali,” kata Ketua Umum KONI Riau, Emrizal Pakis di Pekanbaru, Selasa.

Menurut dia, pesenam yang dikirim tersebut mengikuti berbagai cabang lomba dan mayoritas adalah remaja.

Namun pesenam Riau yang mengikuti Kejurnas 2014 itu yakni Dedi Afriadi, Nando Genta, M. Fauzan, Ibra El Bani yang diberangkatkan dari Pekanbaru.

Sedangkan pesenam lain yakni Citra Ayu Kianti, Arni Tamara, Sinta Wulandari, Abiurafi, Ade Dea Dianti, Angel dan Wulandari.

Para pesenam itu sebagian telah berada di Jakarta karena telah mengikuti latih tanding dengan tim dari

daerah lain sebelum diterjunkan ke Kejurnas.

Emrizal mengatakan bahwa para atlet senam tersebut dibiayai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemprov Riau.

Bahkan para atlet yang dikirim ke Surabaya itu dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja.

Sementara itu, pelatih senam Riau, Ahmad Markos mengatakan, para atlet yang dikirim tersebut adalah yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi oleh tim.

Ahmad mengatakan, sebenarnya KONI Riau lebih banyak memberangkatkan atlet ke Surabaya tetapi karena yang lolos hanya terbatas sehingga hal itu sebagai salah satu tolak ukur.

Dia optimistis pesenam yang dikirim mampu membawa medali ke Pekanbaru demi mengharumkan nama daerah meski atlet dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dianggap berat.Q ant

Juara di Kejurprov, Lima Pecatur Surabaya Bertanding di Kejurnas Surabaya, Bhirawa Usai meraih juara umum di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Catur Junior Jatim 2014 Bondowoso Bulan Mei lalu, pecatur Surabaya kini harus mempersiapkan diri untuk berlaga di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang rencanannya digelar di Makassar.

Lima pecatur Surabaya yang berhasil meraih emas di Kejurprov yakni, Tiara Nugrahani Eka Sutanti yang juara di kelas A putri Kelompk Usia (KU-18 tahun.

Selanjutnya M Supriyadi mempersembahkan emas di kelas B putra KU-16 tahun, Fairuz Zaky Arita kelas G putra KUi16 tahun, Alvaro Gebrin Febriano kelas C putra KU-14 tahun dan Rany Imelda Ayu Febrianti kelas F putri KU-8 tahun.

Keberhasilan Surabaya ini, seakan membangkitkan catur junior Kota Pahlawan. Surabaya bernah berjaya pada Kejurprov 2011 dan 2012 lalu dengan merebut juara umum. Gelar dua tahun beruntun itu lepas pada 2013, karena juara umum disabet Si-

Fopi Cari Bibit Atlet dari Perguruan Tinggi Denpasar, Bhirawa Ketua Umum Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Bali I Nyoman Yamadhiputra mencari bibit atlet dari perguruan

tinggi.

“Pembentukan atlet petanque ini kami lakukan dari mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negri dan swasta di Bali,” katanya di Den-

ist

FOPI rencananya mencari bibit atlet dari perguruan tinggi.

cus Mokake dan Isaac Pupo. “Saya rencananya mau kasih penawaran unyuk PSM. Mereka punya tiga gelandang yang sama bagusnya,” ungkap Rahmad saat itu.

Harapan Rahmad Darmawan untuk mendapatkan tenaga pemain lokal incarannya dipastikan tak akan terwujud. “Untuk pemain PSM, sepertinya susah,” terang asisten manajer Persebaya, Amran Said Ali, Selasa (3/ 6).

“PSM tak akan melepas mereka.

Sebab mereka merupakan pemain inti di PSM. Tenaga mereka sangat dibutuhkan PSM,” imbuh Amran.

Amran menambahkan, dengan mepetnya deadline bursa transfer tahap kedua, maka pihaknya memilih memaksimalkan waktu untuk memantau Marcus Mokake dan gelandang asal Liberia, Isaac Pupo. Q wwn

pasar, Selasa.

Ia mengatakan olahraga tersebut sudah diperkenalkan melalui sosialisasi di beberapa perguruan tinggi di Bali, yakni IKIP PGRI Denpasar, Undiksha Singaraja, Universitas Udayana, dan UNHI Denpasar.

Perkembangan olahraga petanque tersebut sangat cepat diterima oleh perguruan tinggi karena memiliki potensi untuk melatih kemampuan kosentrasi pikiran dan kekuatan otot.

“Oleh sebab itu olahraga ini sanagat cepat diterima oleh mahasiswa dan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa olahraga petanque memang tidak asing bagi masyarakat Bali.

Namun, belum mendapat tempat di hati para remaja.

“Padahal olahraga ini sudah sangat pesat perkembangannya diluar negeri,” katanya.

FOPI Bali terus melakukan

upaya sosialisasi olahraga tersebut di kabupaten/kota melalui kegiatan turnamen yang dapat meningkatkan minat para remaja dan masyarakat untuk melakukan olahraga itu.

Nyoman Yamadhiputra menambahkan bahwa dengan upaya tersebut mampu dalam waktu singkat olahraga tersebut mampu berkembang ke seluruh daerah di Bali, seperti Denpasar, Tabanan, Buleleng, Gianyar, Bangli, dan Badung.

Ia berharap potensi ke depan akan terus membina atlet remaja yang direkrut dari perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi medali bagi negara dalam ajang SEA Games 2015.

“Selain kompetisi itu, kami juga dapat mengirimkan atlet untuk kompetisi Asian Beach Game dan ASEAN University Games,” ujarnya.Q ant

doarjo. “Kalau kita juara umum di Kejurprov 2013 lalu, kita berhak mendapat piala tetap. Karena juara tiga kali beruntun,” kata Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Surabaya, Didik Susilo, Selasa (3/6).

Ia menambahkan, pecatur-pecatur junior Surabaya punya talenta-talenta bagus. Ini berkat pembinaan yang dilakukan pengurus dan pelatih Percasi Surabaya. Hasil ini, kata Didik, jangan membuat lengah bagi atlet Surabaya. Setidaknya, yang sudah berprestasi di Kejurprov Jatim diharapkan terus menggembleng diri dan diharapkan bisa berprestasi di ajang nasional dan internasional.

“Kami akan bina terus atletatlet yang dapat medali. Kami ingin atlet Surabaya bisa jadi kekuatan Jatim pada Kejurnas 2014 di Makassar. Jatim harus bisa merebut juara umum Kejurnas lagi,” harap Didik.

Sementara, pelatih catur Surabaya Soetarmaji menambahkan, pecatur-pecatur didikannya memang punya kualitas bagus. Potensi terus berkembang ke tingkat nasional cukup besar. “Saya terus menggembleng atlet, tidak pernah berhenti di Kejurprov saja. Saya tidak mau bersantai-santai, karena Kejurnas 2014 ini makin dekat.

Jatim harus bisa jadi juara umum,” harap Soedarmaji.

Pada Kejurnas di Makassar nanti, kata Soedarmaji, peraih medali emas di Kejurprov hampir dipastikan berangkat. Diharapkan lima pecatur asal Surabaya bisa menorehkan prestasi terbaik di Kejurnas tahun ini.

Pada Kejurprov di Bondowoso akhir Mei memperebutkan 14 mendali emas. Rinciannya, baik katagori putra dan putri menandingkan tujuh nomor. Kelas yang dipertandingkan A sampai G. Surabaya berhasil meraih juara umum setelah mengumpulkan 5 emas, 5 perak dan 2 perunggu.

Lumajang diperingkat dua dengan tiga emas dan satu perak. Kemudian Sidoarjo yang merupakan juara bertahan Kejurprov, harus puas di posisi ketiga. Sidoarjo mengumpulkan dua emas, dua perak dan dua perunggu. Q wwn

Bupati Kukuhkan Pengurus Perpustakaan Sekolah 2014 Rangkaian peringatan Hari Buku Nasional (HBN) tahun 2014 di Kabupaten Bojongeoro, Senin (2/6) kemarin diadakan pengukuhan Pengurus Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah oleh Bupati Bojonegoro H.Suyoto,MSi di halaman SMAN 3.

Pengurus yang dikukuhkan diketuai oleh kepala kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda), Slamet Taufik.

Dalam pelaksanaan untuk mengawali tugas sebagai Pengurus pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan dan sekolah telah dibacakan Ikrar siap mengemban tugas mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab, demikian sambutan Bupati Bojonegoro.

Selain itu menekankan pentingnya membaca dan menulis sejak dini dimanapun berada. Karena dengan membaca mampu meni-

ngkatkan sumber daya masyarakat. “ Teruslah membaca dan menulis,” tegasnya.

Kepala kantor Arsip dan Perpustakaan, A. Slamet menjelaskan bahwa acara kali bertemakan “ Mari Kita Wujudkan Gerakan Gemar Membaca Menuju Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi”.

“Dengan adanya pengurus pengembangan perpustakaan sekolah ini diharapkan bisa meni-

ngkatkan kualitas perpustakaan di Bojonegoro untuk terus mengembangkan budaya membaca demi terciptanya Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi,” jelasnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan fungsi perpustakaan sekolah, yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi,dan rekreasi untuk menigkatkan kecerdasan peserta didik.

Dan guna mewujudkan tujuan perpustakaan sekolah yaitu memberikan layanan kepada perpustakaan disekolah untuk meningkatkan kegemaran membaca.Guna memperluas wawasan dan pengethuan peserta didik.

Sesuai keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :188/177/KEP/ 412.11/2014 tentang pengurus

pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu susunan pengurus Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah di Kabupaten Bojonegoro diantaranya sebagai Pembina adalah Bupati dan wakil Bupati Bojonegoro, H.Suyoto,MSi dan Drs.H.Setyo Hartono,MM. Pengarah adalah Drs Soehadi Moelyono,MM, Sekda Bojonegoro, Ahmad Singgih,SE,MSi asisten umum dan Drs. Zainudin,MM kepala BKD. Sedangkan Ketua adalah Drs. Husnul Khuluq,MM Kepala Dinas Pendidikan dan wakil Ketua adalah Slamet Taufik,SH,MM kepala Kantor Arsip dan perpustakaan Bojonegoro. Sekretaris adalah Drs.Akyar,MSi.Q bas*

bas/bhirawa

Bupati Bojonegoro H.Suyoto,MSi resmi kukuhkan Pengurus pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan dan sekolah tahun 2014, dari kiri kepala kantor Arpusda Bojonegoro, Slamet Taufik.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Jokowi-JK Berjanji Buat Koruptor Jera Jakarta,Bhirawa Anggota Tim Hukum pemenangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari mengatakan bila terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, pemerintahan Jokowi-JK berjanji akan membuat koruptor jera.

“Visi dan misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan sangat jelas dan fokus dengan agenda yang benar-benar konkret,” kata Taufik di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (3/6) kemarin.

Jokowi-JK berjanji akan bekerja cepat, melayani rakyat, membangun sistem yang transparan, membersihkan aparat, serta menegakkan hukum tanpa diskriminatif.

Dalam visi misi yang diberi nama “Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”, dijelaskan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan.

“Apalagi selama ini korupsi telah menggerus sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi jelas, terarah dan fokus dalam agenda yang benar-benar konkret,” ucap Anggota Bidang Hukum DPP Partai NasDem itu.

Dalam misinya, Jokowi-JK mencatat sedikitnya terdapat tiga problem bangsa yang harus segera diselesaikan, yakni ancaman terhadap wibawa bangsa, kelemahan sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa.

Untuk menjawab problem tersebut, kata Tobas sapaan Taufik Basari, JokowiJK memiliki sembilan agenda Prioritas.

Yaitu, pemerintahan Jokowi-JK akan membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.Q ant

Tim Prabowo Rp 10 M, Jokowi Rp 42 M Setoran Awal Dana Kampanye Pilpres Jakarta, Bhirawa Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo SubiantoHatta Rajasa melaporkan sumbangan awal dana kampanye yang mereka terima sedikitnya Rp10 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta, Selasa (3/6) kemarin.

“Hari ini kami dari tim kampanye pasangan PrabowoHatta baru aja menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye tahap pertama sesuai dengan peraturan KPU. Jumlah uang yang kami laporkan ada Rp10 miliar,” kata Bendahara Tim Kampanye Thomas Djiwandono di Gedung KPU Pusat.

Dia menjelaskan dana kampanye Prabowo-Hatta tersebut diperoleh dari pasangan

capres dan cawapres itu sendiri, badan usaha atau perusahaan, dan partai pendukung pasangan tersebut.

“Ada Rp5 miliar dari capres (Prabowo Subianto), Rp4,8 miliar dari cawapres (Hatta Rajasa), kemudian dari badan usaha sekitar Rp200 juta serta sisanya dari individu yang merupakan simpatisan pendukung,” kata Thomas.

Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Jon

Erizal, yang turut menyerahkan berkas laporan, mengatakan jumlah dana sebesar Rp10 miliar tersebut merupakan perolehan hingga Selasa.

Sementara, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menyerahkan laporan awal dana kampanye yang mereka terima sedikitnya Rp42 miliar.

“Kami dari tim kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla melaporkan dana kampanye sampai dengan 3 Juni atau hari ketiga kami membuka donasi untuk kampanye,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Akbar Faisal.

Dari sebanyak Rp42 miliar tersebut, katanya, Rp2,9 miliar di antaranya diperoleh dari

sumbangan masyarakat secara umum yang dirangkum dalam tiga rekening bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA) serta Bank Mandiri.

“Untuk total donasi sendiri hingga pukul 10.00 WIB Selasa pagi itu sebesar Rp2,9 miliar atau angka tepatnya Rp2.997.925.737 yang didapatkan dari sumbangan yang dikirimkan ke tiga rekening atas nama Jokowi Jusuf Kalla,” jelasnya.

“Ada yang memberi Rp200 ribu, Rp5000, bahkan ada yang memberi Rp1000. Paling besar Rp200 ribu kalau tidak salah.

Dana sumbangan yang kami terima saat ini belum ada yang dari perusahaan, semuanya masih dari pribadi,” kata Didit.

Puluhan Artis Senior Dukung Prabowo-Hatta Jakarta, Bhirawa Puluhan artis Era 1970 dan 1980-an menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, Dukungan para artis itu juga karena pasangan capres dan cawapres tersebut dinilai mampu memberdayakan seniman-seniman Indonesia untuk berkancah di dunia internasional, kata juru bicara Prabowo-Hatta, Nurul Arifin di Jakarta, Selasa (3/6) kemarin.

Dukungan itu disampaikan oleh para artis di markas pemenangan PrabowoHatta di Rumah Polonia Jl Cipinang Cipinang Cempedak Jakarta Timur, dengan dihadiri Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Machfud MD dan mantan Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, Mayjen (Purn) Sudrajat.

“Kami mendukung karena PrabowoHatta mampu mendukung seniman berdiri di kaki sendiri dan membantu untuk tampil di kancah internasional,” kata Nurul Arifin.

Acara dukungan relawan dari kalangan artis ini mendapatkan sambutan meriah dari pengunjung dengan meminta berfoto bersama atau mengabadikan para artis tersebut menggunakan kamera ponsel.

Menurut artis senior, Arie Kusmiran, Prabowo-Hatta selalu ada di hatinya sehingga ia mendukung calon presiden dan wakil presiden tersebut. Artis yang memberikan dukungan kepada PrabowoHatta, di antaranya Yacti Oktavia, Fitria Elvi Sukesih, Arie Kusmiran, Erie Johan, Ikang Fauzie, Fifi Sumantri, Marini, Aries Kusmiran dan Pungki Suwito. Q ant

Dari puluhan miliar rupiah sumbangan awal dana kampanye tersebut, tim sukses tidak memberitahukan besaran dana yang disumbangkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres itu disebutkan pasangan calon dan timses diminta melaporkan penerimaan dana kampanye paling lambat satu hari sebelum kampanye dimulai,” kata Komisioner Arief Budhiman di Gedung KPU Pusat Jakarta. Usai menerima laporan awal dana kampanye tersebut, KPU akan melakukan verifikasi guna melacak kebenaran identitas para penyumbang dana kampanye kepada kedua pasangan calon tersebut. Q ant

SBY: Jangan Jadikan Kampanye Lautan Fitnah

Sepuluh Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye Jakarta, Bhirawa Sebanyak sepuluh kepala daerah, yang terdiri dari tujuh gubernur dan tiga wakil gubernur, telah mengajukan permohonan cuti kampanye pilpres kepada Mendagri Gamawan Fauzi, kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Didik Suprayitno.

“Dari berkas yang kami terima sampai Selasa pukul 15.30 WIB, ada tujuh gubernur dan tiga wakil gubernur yang mengajukan cuti kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” kata Didik di Jakarta, Selasa (3/6) kemarin.

Ketentuan pejabat negara wajib mengajukan cuti jika menjadi juru kampanye atau tim pemenangan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2014.

“Gubernur dan wakil gubernur wajib mengajukan cuti kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan bupatiwali kota dan wakilnya mengajukan kepada Mendagri melalui gubernur,” tambah Didik.

Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengajukan cuti untuk kampanye pilpres tidak diizinkan mengambil waktu cuti dalam waktu bersamaan, seperti Teras Narang dan Achmad Diran. Jika gubernur mengambil hari cuti, maka wakil gubernurnya wajib menjalankan tugas gubernur bersangkutan.

Seluruh pejabat negara juga dilarang memanfaatkan fasilitas negara mulai dari kendaraan dinas, protokol kedinasan hingga anggaran selama cuti berkampanye. Berikut adalah tujuh gubernur yang mengajukan cuti sebagai juru kampanye peserta pilpres: Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Gubernur Kalbar Cornelis, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Gubernur Kalsel Rudi Arifin, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Sementara itu tiga wakil gubernur yang mengajukan cuti kampanye adalah Wagub Kaltim Mukmin Faisyal, Wagub Sulteng Sudarto, Wagub Kalteng Achmad Diran. Q ant

Rabu Wage 4 JUNI 2014

antara foto

Silaturahmi Purnawirawan TNI - Polri Capres Joko Widodo atau Jokowi (tengah) memberikan paparan di hadapan sejumlah Purnawirawan TNI dan Polri pada Silaturahmi Keluarga Besar Purnawirawan Perwira TNI dan Polri dengan Capres Jokowi di Balai Kartini, Jaksel, Selasa (3/6). Dalam acara tersebut Capres Jokowi memberi paparan mengenai sistem pertahanan TNI/Polri guna menjaga keamanan dan pertahanan di Indonesia.

Presiden Terpilih Harus Perkuat Sistem Presidensial Jakarta, Bhirawa Ketua Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR Prof Jafar Hafsah menilai sistem Presidensial yang dianut Indonesia rancu dengan sistem parlementer yang mengakomodasi banyak partai. Jadi Presiden terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang, harus memperkuat sistem Presidensial itu.

“Dalam UUD 45 disebutkan, sistem politik Indonesia menganut paham Presidensial.

Namun dalam UUD 45 juga menyebutkan persyaratan, pasangan Capres/Cawapres harus diusung oleh partai politik. Atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi di parlemen atau perolehan suara pada Pileg 25%,” papar Jafar Hafsah dalam diskusi di MPR RI tentang Upaya Penguatan Sistem Presidensial. Hadir sebagai pembicara, pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandez dan Indria Samego pengamat politik LIPI. Dikatakan Jafar Hafsah, dalam Pileg April lalu, tak satupun Parpol yang memenuhi syarat bisa mengusung sendiri

pasangan Capres/Cawapres. Sehingga mereka harus bergabung membentuk koalisi. PDI Perjuangan yang jadi pemenang pertama Pileg, karena perolehan suara kurang dari 20%, terpaksa harus berkoalisi agar bisa mengusung Capres/Cawapres.

“Memetik pengalaman berkoalisi dengan banyak partai, Presiden SBY dan wakil Presiden Budiono pernah digoyang yang mengarah ke pemberhentian oleh parlemen. Walaupun tak berhasil, namun upaya menggoyang macam ini tidak baik bagi pematangan demokrasi.

Maka Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 maupun anggota DPR hasil Pileg 2014, harus mem perkuat sistem Presidensial, Agar tidak ada upaya memberhentikan Presiden ditengah jalan,” tandas Hafsah.

Arya Fernandez menilai positif sikap Presiden SBY yang netral, tidak memihak salah satu kubu Capres/ Cawapres. SBY sebagai Ketua Umum partai Demokrat, partai penguasa selama 10 tahun, tentu sulit untuk tidak memihak. Namun SBY sebagai Presiden tetap teguh untuk

netral. Sehingga para kader Demokrat leluasa memilih condong kemana, dan tampaknya banyak yang condong ke Prabowo/Hatta. Walaupun ada juga Capres Konvensi Demokrat yang memilih kubu Jokowi/JK. Indria Samego banyak menyoroti visi dan misi para kandidat Capres/ Cawapres. Terutama visi misi Capres Prabowo/Hatta tentang pemurnian agama, Dia mengingatkan politikus senior agar tidak menyamakan Pilpres ini dengan perang Badar. Pilpres bukan perang, Pilpres adalah kompeti si untuk memilih pemimpin terbaik Indonesia. Dalam berkampanye sebaiknya tidak mengumandangkan hal hal yang menimbulkan kebencian antar ras maupun agama. Dia juga mencela visi misi Capres/Cawapres yang menyatakan, akan memurnikan agama.

“Hanya Nabi yang berhak dan mampu memurnikan agama. Orang biasa seperti kita tak akan mampu memurnikan agama apapun, kecuali diutus Allah. Jangan ilusi tentang agama dibawa dalam kampanye,” cetus Samego. Q ira

Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 tidak mengumbar “kampanye hitam” dan men jadikannya lautan fitnah.

Hal itu diungkapkan Presiden Yudhoyono dalam rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Sentul, Bogor, Selasa, (3/6) kemarin.

“Dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itu hukum politik di negara mana pun, dalam kesempatan di era apa pun. Karena itu, cegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu apalagi kalau lantas menimbulkan fitnah. Mari kita selamatkan negara kita tidak menjadi lautan fitnah,” kata Presiden Yudhoyono.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yaitu gubernur, bupati dan wali kota, pangdam, kapolda, pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panwaslu kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta institusi terkait. Presiden mengatakan, fitnah merupakan musuh bagi semua agama.

“Fitnah lebih kejam dari pembunuhan,” katanya.

Presiden mengatakan kampanye negatif pasti terjadi di negara mana pun,

dalam pemilu apa pun, tapi ‘black campaign’ (kampanye hitam) atau fitnah, sebaiknya tidak dilakukan.

“Masyarakat belum tentu tahu itu fitnah atau ‘black campaign’, barangkali ada yang percaya seolah-olah itu benar, kalau itu kita lakukan berarti kita berdosa, kita bersalah karena saudara kita mendapatkan info yang tidak pernah ada kebenarannya,” katanya.

Presiden dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan media massa tetap akurat, konstruktif, adil dan berimbang dalam pemberitaan.

“Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan oleh teman-temen pers dan pemilik media,” kata Presiden.

Presiden mengajak media massa turut menyukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, seperti yang pernah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

“Dalam pilpres 2014 ini nampaknya, mungkin saya salah, tapi ini bacaan saya, pers dan media kita sudah terbelah, divided. Coba simak, yang paling mudah simak Metro TV dan simak TV One,” kata Presiden lagi.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yaitu gubernur, bupati dan wali kota, pangdam, kapolda, pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panwaslu kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta institusi terkait.Q ant

Antara Foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Wapres Boediono (kedua kanan) dan Mendagri Gamawan Fauzi (kedua kiri) bersiap memukul gong saat membuka rakornas dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pemilu presiden dan wapres di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, Selasa (3/6) kemarin.

Hindari Jamaah Tersesat, CHJ Pakai Gelang Elektronik Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ke depan jemaah haji Indonesia akan dilengkapi dengan gelang elektronik, namun untuk pelaksanaan musim haji 1435 H/2014 M belum bisa dilaksanakan karena negosiasi pengadaan barang tersebut belum mencapai kesepakatan. Gelang elektronik, kata Wakil Menteri Agama di hadapan delegasi Aljazair yang berkunjung ke Gedung Kementeria Agama di Jakarta, Selasa, dimaksudkan untuk mengeliminir kasus jemaah haji Indonesia tersesat atau hilang ketika berada di Mekkah dalam menunaikan ritual haji.

Melalui gelang tersebut, lanjut Nasaruddin Umar, pergerakan seorang jemaah haji yang tersesat di jalan dapat dipantau dan diketahui posisinya. Sehingga petugas haji mudah memberi pertolongan untuk selanjutnya bisa membawa ke hotel atau pemondokannya.

“Kami bersyukur, dari tahun ke tahun pelaksanaan dan penyelenggaraan haji semakin baik. Namun kekurangan memang masih ada,” kata Nasaruddin.

Delegasi Aljazair berkunjung ke Indonesia selain untuk melakukan studi banding da-

lam bidang perhajian juga ingin mempelajari manajamen wakaf, infak dan sadakah.

Indonsia sudah memiliki badan zakat, tetapi di negeri itu baru akan dibentuk. “Karena itu kami ingin belajar dari Indonesia, termasuk manajemen haji,” kata Said Ahmed, pimpinan delegasi tersebut.

Delegasi yang terdiri delapan orang tersebut, sebelumnya juga mengunjungi kantor Baznas dan sejumlah lembaga lainnya.

Diharapkan dari kunjungannya ke Indonesia, kata Wamenag, dapat diperoleh manfaat untuk meningkatkan kemajuan umat Islam Aljazair.

Terkait dengan penyelenggaraan haji, pimpinan delegasi Aljazair memberi apresiasi atas kemajuan yang dicapai.

Memberangkatan 211 ribu orang sesuai kuota bukan pekerjaan ringan. Indonesia, setelah dipotong 20 persen sebagai kebijakan Saudi, pada musim haji 2014 mengirim

jemaah haji 168 ribu. Belum termasuk tenaga petugas sekitar 800 orang.

Setelah pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kata Setditjen Haji Khasan Faozi, jemaah diberi pembekalan berupa manasik haji di berbagai daerah tingkat dua.

Untuk penyelenggaraan haji

Antara Foto

Untuk mengurangi jamaah haji yang tersesat, pemerintah Indonesia akan melengkapi CHJ asal Indonesia dengan gelang elektronik

ke depan, regulasinya ke depan pun akan terus diprbaiki.

Salah satunya adalah melalui undang-undang keuangan haji.

Nanti ke depan, setiap jemaah menyimpan dana di sejumlah bank penerima setoran (BPS) haji dapat mengetahui berapa besar dana optimalisasi yang diperoleh sesuai dengan jangka waktunya.

Delegasi Aljazair pun tertarik dengan pemberdayaan masjid di Tanah Air. Salah satu yang menonjol bahwa pengelola masjid di Indonesia tidak diberi sertifikasi oleh pemerintah. Apa lagi tenaga dainya, tak satu pun memiliki sertifikat untuk berdakwah.

Nasaruddin Umar menjelaskan terkait masalah pengelolaan masjid memang warga memiliki kebebasan luas untuk berekspresi menyampaikan dakwah menyejukan bagi umat. Masjid pun dimanfaatkan sebagai tempat pembinaan umat melalui pengajian rutin dan mengajak umat untuk memperdalam agama secara konprehensif. Q ant

Rabu Wage 4 JUNI 2014

SAMBUNGAN

11

Sempat Menolak, Wisnu Akhirnya Setuju Dolly Ditutup JMF 2014 Juga Sediakan Lowongan Kerja untuk Kaum Difabel l Sambungan hal 1

Sejumlah warga masih menjalani perawatan di Puskesmas Kecamatan Soko, Selasa (3/6).

Untuk korban lain masih rawat jalan.

Puluhan Warga Keracunan Makanan Hajatan Tuban, Bhirawa Puluhan warga dari berbagai usia asal Desa Prambontergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban mengalami keracunan massal setelah makan makanan saat ada hajatan di rumah warga setempat. Acara hajatan tersebut digelar di rumah Lasimen (62), untuk mengenang 1.000 hari meninggalnya istrinya. Saat ini masih ada tiga warga yang harus menjalani perawatan di Puskesmas Kecamatan Soko, Selasa (3/6).

Untuk korban lain masih rawat jalan.

Dari sejumlah informasi yang dihimpun, kejadian keracunan massal yang dialami oleh warga desa tersebut berawal saat para warga telah melakukan pengajian di rumah Lasimen. Saat hajatan warga makan makanan yang dihidangkan dalam acara itu.

Setelah makan jajanan yang dibuat untuk hajatan tersebut sejumlah warga langsung merasa mual-mual. Mereka menduga jika mereka hanya pusing biasa, tetapi setelah dicek ke para tetangga ternyata banyak juga yang mengalami hal tersebut.

“Awalnya setelah makan jajan kondang­ an itu kepala saya pusing-pusing, mual dan diare. Saya kira sakit biasa,” terang Ana (46), salah satu warga yang mengalami keracunan itu.

Setelah banyak warga yang mengalami pusing-pusing mereka langsung meme­ riksakan diri ke Puskesmas setempat.

Kemudian baru diketahui jika mereka mengalami keracunan dari makanan yang mereka santap. “Baru kemarin saya rawat inap disini, sebelumnya hanya di kasih obat rawat jalan saja,” lanjut Ana. Sementara itu, dari pendataan yang dilakukan pihak desa ada sekitar 81 warga desa tersebut yang mengalami keracunan makanan saat hajatan di rumah Lasimen itu. Semuanya korban merupakan warga Desa Prambontergayang Kecamatan Soko.

“Total korban keracunan ada 81 warga.

Lima orang masih dirawat di rumah sakit Bojonegoro dan lainya ada yang dirawat di Puskesmas Soko,” terang Mashadi, yang menjabat sebagai Perangkat Desa di desa tersebut.

Belum diketahui pasti makanan apa yang membuat puluhan warga desa tersebut mengalami keracunan. Diduga keracun­ an itu akibat dari pembuatan jajan yang menggunakan air keruh dari sumur tua milik dari Lasime itu. n hud

UB Juara Inovasi Internasional di Kuala Lumpur l Sambungan hal 1

kembali untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, air yang dihasilkan ramah dan aman bagi biota air di sungai.

Sedangkan dalam kategori elektrik, mereka menciptakan motor berbahan bakar ganda. Prototype Motorcycle Dual Machines (Modus) merupakan desain motor menggunakan mesin bensin dan motor listrik.

Sehingga jika pasokan listrik menipis bahan bakar motor listrik bisa diganti premium. n mut

Travelling untuk Referensi l Sambungan hal 1

pasti aku gunakan untuk travelling keluar daerah, bisa jadi juga hampir setiap minggu travelling,” ungkap anak dari JG Sugeng Juwanto.

Sedangkan untuk menyiasati travellingnya agar tidak berbenturan dengan pekerjaan, ia memanfaatkan hari sabtu untuk berangkat dan minggu malam untuk kembali. “Hari kerja kan senin sampai sabtu, nah kebetulan hari sabtu cuma setengah hari. Jadi sabtu berangkat, minggu malam sudah kembali ke Surabaya lalu senin mulai kembali beraktivitas kerja lagi,” ujar anak pertama dari tiga bersaudara ini.

Jogjakarta merupakan salah satu daerah yang paling sering ia kunjungi. Selain memiliki historis yang kuat juga memiliki tempat wisata yang eksotis. “Karena waktu yang mepet, Jogja merupakan tempat yang pa­ ling sering saya kunjungi terutama pantai, seni dan Malioboronya, semuanya ada di Jogja. Sedangkan kalau ke Bali jelas membutuhkan waktu yang lebih banyak sebab perjalanannya yang jauh, belum lagi antri penyeberangannya yang cukup lama,” kata penggemar seni ini.

Bagi Antonius, travelling juga bisa dijadikan referensi untuk pekerjaannya karena hotel di daerah lain kadang memiliki momentum maupun promo yang nantinya bisa menjadi sumber inspirasi di tempatnya bekerja. Apalagi saat ini di Kota Surabaya mulai banyak dikunjungi para wisatawan.

“Ya, saat kita menginap pastinya kita juga melihat hotel ini sedang ada promo apa saja, acara apa maupun even keluarga seperti apa yang mungkin konsepnya bagus bisa diimplementasikan di Surabaya,” ujarnya lulusan Prisma Profesional ini. n riq

kadernya untuk melindungi Dolly jika ditutup secara represif.

Ia berharap, kemungkinan terjadinya gesekan saat penutupan Dolly nantinya harus dihindari.

“Lagipula seluruh kekuatan kami (PDIP) saat ini berkonsentrasi untuk memenangkan Pilpres 9 Juli 2014,’’ ujar anak mantan Sekjen PDIP Soetjipto itu.

Seperti diberitakan Bhirawa Selasa (2/6) kemarin, Risma bertemu Menteri Sosial Salim Segaf al Jufridi, yang ke­duanya sepakat bahwa Dolly tetap harus ditutup. Selain itu Menteri Sosial akan mengeluarkan uang sebesar Rp 8 miliar untuk kebutuhan para PSK pasca penutupan. Rinciannya memberikan jatah hidup sebesar Rp 20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp 250.000 dan modal usaha Rp 3 juta. Selama tiga bulan setelah kepulangan mereka, akan dilakukan pendampingan sehingga memastikan mereka tidak kembali lagi ke prostitusi dan usaha mereka berjalan.

Selain itu, Risma pernah menjanjikan wilayah Dolly akan diubah menjadi kawasan industri kreatif bagi masyarakat Surabaya. “Penutupan Dolly tidak akan diundur. Malah akan dimajukan, Insyaallah 18 Juni ini Dolly akan ditutup,” kata Risma kemarin.

Sementara itu Ketua Pengurus

Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, mengapresiasi rencana mempercepat penutupan loka­ lisasi prostisusi Dolly oleh Pemkot Surabaya. Yunahar juga menyambut positif jika ada rencana membangun Islamic Centre di bekas tempat prostitusi Gang Dolly tersebut. “Umat Islam semua mendukung rencana Bu Risma,” kata Yunahar di Jakarta.

Ketika ditanya apakah memungkinkan mendirikan Islamic Centre di wilayah bekas prostitusi Dolly? Yunahar menyerahkan sepenuhnya rencana itu kepada Pemkot Surabaya. ‘’Tapi yang terpen­ ting adalah tempat tersebut harus diridhoi oleh Allah,’’ ujarnya.

Panti Kediri Penuh Sementara itu dampak rencana penutupan lokalisasi Dolly mulai 18 Juni mendatang mulai dirasakan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Kediri.

Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Jawa Timur yang ada di Kediri kedatangan sebanyak 26 PSK dari lokalisasi Moro Seneng, Surabaya, Selasa (3/6). Padahal Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Kediri, hanya mampu menampung 60 orang.

UPT Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila merupakan, satu-satunya panti rehabilitasi terbesar di Jawa Timur. Panti

rehabilitasi yang terletak di Jalan Semeru Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, ini hanya memiliki kapasitas penampungan 60 orang. Dan saat ini saat ini sudah terisi 56 orang PSK. Sehingga eksodus PSK dampak dari penutupan Dolly tidak bisa ditampung seluruhnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tini Widiati mengatakan, pihaknya telah menerima kiriman PSK dari Moroseneng kemarin. “Di sini menampung para PSK dari berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti kemarin, kami baru saja menerima seba­ nyak 26 PSK dari Moroseneng Surabaya,” kata Tini Widiati, Karena keterbatasan kapasitas ruangan, UPT Panti Rehabilitasi dipastikan tidak dapat menampung seluruh PSK sebagai imbas penutupan Dolly dan lokalisasi dari daerah lain seperti, Bojonegoro, Sumenep dan Gresik.

Sementara, para PSK akan menjalani masa rehabilitasi selama empat bulan. Mereka akan diberikan sejumlah kete­ rampilan, dan pembinaan mental kerohanian. Mereka juga diberikan keleluasaan berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui fasilitas ponsel, namun dilarang untuk keluar atau pulang sebelum masa rehabilitasi berakhir. n geh,ira, mb2

Pemprov Jatim menyediakan lowongan kerja, termasuk lowongan kerja bagi kaum difabel. Kegiatan semacam ini mampu mengurangi peng­ angguran,” kata Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM dalam acara Pameran Bursa Kerja ( Job Market Fair) di Islamic Center Surabaya, Selasa (3/6).

Usai berkeliling meninjau stan, Sukardi mengungkapkan, terbukanya lowongan kerja bagi kaum difabel di JMF 2014 memang luar biasa.

Sebab, ada beberapa perusahaan yang juga menerima lowongan bagi kaum difabel.

“Setelah saya meninjau dan berbincang dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja, mereka ternyata juga membuka ke­sempatan bagi kaum difabel. Contohnya, salah satu hotel terkemuka mau menerima pekerja yang tidak punya tangan kiri, namun masih bisa menulis dengan tangan kanan,” ujarnya.

Menurutnya, fasilitas yang diberikan Pemprov Jatim bagi kaum difabel ini sudah cukup bagus, bisa melalui pengumuman mulai dari sekolah hingga dunia maya. “Jadi anak difabel semuanya perlakuannya sama. Ternyata saya cek, di Bangil ada panti untuk difabel, ternyata setelah lulus tidak langsung bisa diserap pasar dan dilatih lagi sesuai kebutuhan,” katanya.

Sedangkan Kepala Disnakertransduk Jatim Dr Edi Purwinarto mengatakan, pihaknya memang berupaya agar setiap perusahaan mene­rima tenaga kerja difabel dengan kemampuan yang dibutuhkan. Sebab, kaum difabel seharusnya mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh pekerjaan.

Apalagi perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kaum difabel di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam pasal 14, UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam UU itu menjelaskan setiap perusahaan pemerintah dan swasta wajib mempekerjakan kaum difabel di perusahaannya.

Di tempat yang sama, salah satu pencari kerja difabel, Agung Priyo Utomo mengungkapkan, dia menganggap positif adanya bursa kerja yang diselenggarakan Pemprov Jatim.

“Tapi masih perlu ada kampanye pada kalangan swasta agar mereka bisa menerima tenaga kerja difabel. Sebab, keterlibatan swasat masih minim,” ujar pria tuna netra asal Mojokerto ini.

Agung yang juga lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) ini menginginkan implementasi dari UU 4 Tahun 1997 itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Mengingat kaum difabel juga mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan.

Untuk itu, pemerintah perlu lebih mengakomodir dengan kebijakan tertentu.

“Memang, kalau menerima tenaga kerja difabel.

Biasanya perlu komunikasi lebih antara difabel dengan pihak perusahaan. Tidak sama dengan orang normal pada umumnya,” katanya.

Sebelumnya, kegiatan pameran bursa kerja atau JMF Tahun 2014, digelar selama dua hari, yaitu 3-4 Juni 2014 di Gedung Islamic Center Jl Raya Dukuh Kupang, Surabaya. Ada sekitar 2.000 lowongan kerja yang disediakan 50 perusahaan. n rac

wengan yang dilakukan Bambang Sadono memang benar ada. Tak l Sambungan hal 1 tanggung-tanggung, sumber itu berani bersumpah bahwa keteran- Achmad Jazidie mengatakan, gannya tidak untuk menfitnah sekolah yang menolak BOS yang bersangkutan dan men- adalah penyelenggara pendidik­ garang cerita untuk membunuh an swasta. Sejauh ini sekolah karakter seseorang. “Kalau saya swasta dianggap telah mampu bohong, konsekuensinya tak hanya membiayai operasionalnya dendihadapan orangtua, tapi di hada- gan menarik dari peserta didik. pan Tuhan,” tutur sumber yang Artinya, siswa yang memilih wanti-wanti namanya tak mau sekolah sejak awal mampu mengeluarkan biaya lebih. dikorankan itu.

“Saya tidak tahu bagaimaMenurut sumber tersebut, dirinya pernah mengadukan na sekolah itu mencukupi masalah di Inspektorat Provinsi kebutuhan buku K13-nya.

Jatim ini ke Sekdaprov Jatim Boleh jadi, nanti menarik keDr H Akhmad Sukardi. Bahkan pada siswa. Dan kalau peserta dia juga sudah pernah mengirim didiknya bersedia, ikhlas, surat kepada Gubernur Jatim bahkan sebelum ditarik sudah Dr H Soekarwo, disertai tanda membayar, kan tidak ada tangan 45 orang auditor yang yang melarang,” katanya usai menghadiri Laun­ching berani tanda tangan.

“Pada Maret saya kirim surat ke Generasi Cerdas Semen InGubernur Jatim tapi hingga sampai donesia di Gedung Dyandra saat ini belum ada jawaban. Saya Convention Center Gramedia tidak tahu apakah surat tersebut Expo, Selasa (3/6).

Guru Besar Institut Teknolosampai di meja gubernur atau tidak.

Kami sampaikan semua keluhan gi Sepuluh Nopember (ITS) Surapara auditor dan ada tanda tangan baya ini menjelaskan, sekolah 45 orang yang berani bersikap. Se- yang menolak BOS pasti sudah bab banyak yang tidak berani tanda menghitung kemampuannya.

Sementara, ketersediaan buku tangan,” jelasnya. n bed adalah kewajiban untuk mendukung implementasi K13. Namun demikian, bagi mereka yang keputusan, pemerintah selama ini selama ini menolak BOS, pada selalu melibatkan seluruh ormas tahunberikutnyadapatmengajuIslam untuk melakukan sidang kan sebagai penerima BOS. Bagaimana dengan peng­ isbat penentuan awal puasa dan adaan buku K13 untuk tingkat lebaran,” katanya lagi.

Perlu diketahui, antara NU SMA/SMK? Jazidie menegasdan Muhammadiyah tahun ini ke- kan, mulai 2013 lalu jenjang mungkinan akan kembali berbeda Dikmen sudah ada BOS. Pada dalam menentukan awal puasa. 2014 ini setiap siswa mendapat Muhammadiyah telah menetap- Rp 1 juta per tahun. “Untuk kan awal puasa jatuh pada, Sabtu biaya pembelian buku K13 jen28 Juni 2014. Sedangkan NU jang SMA/SMK atau Dikmen masih akan melakukan rukyatul semua biaya buku diambil dari hilal pada, Jumat 27 Juni, yang BOS SMA, kira-kira sebesar kemungkinan hasilnya akan me- 10 persen,” ujar dia. Hal itu netapkan awal puasa pada hari berbeda dengan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) yang Minggu 29 Juni 2014. n iib

hanya 5 persen ditambah dengan BOS buku.

Menurut dia, proses pemesanan buku K13 sudah berlangsung dan saat bersamaan percetakan mulai berjalan.

Harapannya, pada akhir Juni semua buku yang dipesan sudah sampai di sekolah masingmasing. “Insyaallah semuanya berjalan lancar,” tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Harun akhirnya juga melunak. Dia pun mengizinkan sekolah penolak BOS untuk mencukupi kebutuhan buku K13 melalui penarikan iuran kepada peserta didik. “Kalau sekolah tidak mendapatkan BOS, mereka secara institusi sudah dapat diartikan mampu membiayai operasional sekolah. Sekolah ini akan beli buku dengan kekuatan yang bisa. Apalagi buku tidak terlalu berat bagi sekolah penolak BOS,” ungkapnya.

Terlebih dalam pembelian buku K13 ini, Harun menganggap harga yang dipatok oleh Kemendikbud tidak terlalu mahal.

“Harga buku itu sangat ringan.

Yang berat dalam penyelenggaraan pendidikan itu kan biaya operasionalnya,” kata Mantan Kadisbudpar Jatim itu.

Sementara, lanjut Harun, pengadaan buku K13 tingkat SMA/SMK tidak hanya meng­ andalkan dana BOS sebesar 10 persen. Kekurangannya akan dikaver langsung oleh Kemendikbud. Sayang, untuk jumlah besarannya hingga saat ini Dindik Jatim belum tahu.

“Semua buku K13 itu disediakan oleh pusat. Baik melalui dekonsentrasi atau BOS buku maupun pengambilan dana dari BOS reguler,” tuturnya. n tam

Lebaran 2014, Bandara dan Maskapai Dikaji Buka 24 Jam l Sambungan hal 1

tambah frekuensinya sekarang,” tambahnya.

Karena itu, dengan adanya lonjakan penumpang saat masa Lebaran, dirinya akan melakukan pengecekan kesiapan bandara dan maskapai terlebih dahulu.

“Masalah extraflight kita masih buka, jam operasi bandara kita pertimbangkan juga,” jelas dia.

Untuk diketahui pada lebaran

2013 lalu, PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara International Juanda juga telah memperpanjang waktu operasional hingga 24 jam sepanjang periode mudik seiring dengan penambahan penerbangan yang diajukan sejumlah maskapai.

Adapun, maskapai yang mengajukan extra flight kepada Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda yakni Citilink Indonesia, Lion Air, Trigana Air, Merpati Nusantara, serta Sriwi-

l Sambungan hal 1

jaya Air untuk rute domestik.

Sementara itu, untuk rute internasional, maskapai yang telah mengajukan extra flight adalah Value Air, China Airline, Cathay Pacific serta Silk Air. Sebagian besar tambahan penerbangan yang diajukan maskapai itu rute-rute yang demand-nya memang cukup tinggi seperti Jakarta, Balikpapan dan Makassar. Sementara untuk rute internasional yakni Singapura, Hongkong dan Taipe. n ira

Kejaksaan Klarifikasi Laporan Dugaan Penyelewengan Honor DL Kemendikbud Halalkan Alasannya pemangkasan itu memeriksa laporan itu,” tegasnya. l Sambungan hal 1 digunakan untuk keperluan dan Sebelumnya, sumber Bhirawa delapan staf Inspektorat Jatim perlengkapan kantor yang tidak memastikan jika dugaan penyeleSekolah Tarik Pungutan itu datang pada Jumat (30/5) pekan lalu. Kedatangan mereka tak disertai dengan dokumen laporan. Namun, kedatangan mereka di kejaksaan hanya ingin menegaskan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan Inspektur Provinsi Jatim Bambang Sadono. “Jumat pekan lalu, sekitar delapan orang datang ke kejaksaan. Mereka hanya stafstafnya saja,” terang sumber di intel Kejati Jatim, Rabu (3/6).

Dijelaskannya, pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan honor Dinas luar (DL) para auditor Inspektorat. Dugaan penyelewengan disebut-sebut terjadi saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap melakukan kesalahan dan penyimpangan di beberapa wilayah.

Dalam hal ini Bambang Sadono diadukan karena dugaan pemangkasan DL para auditor olehnya, dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, praktik ini bahkan disebutsebut telah berlangsung lama, bahkan sejak Bambang menjabat sebagai Sekretariat SKPD.

masuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto, membenarkan kehadiran para staf Inspektorat Jatim. Hanya saja, Ia belum menerima laporan resmi soal laporan dugaan penyelewengan tersebut. “Memang benar ada kehadiran staf Inspektorat Jatim.

Tapi, kami belum menerima laporan resminya,” ungkap Romy.

Menurut Romy, pihak intelijen Kejati Jatim masih berusaha mengkaji aduan para staf melalui surveillance atau pengumpulan data. Sebab saat mendatangi gedung Kejati Jatim, para staf tak menyertakan pula adanya bukti penyelewengan sebagaimana dijelaskan kepada intelijen.

Disinggung terkait perkembangan pengumpulan data, Jaksa asal Jambi ini mengaku belum dapat memastikan. Sebab, bentuk aduan tanpa laporan resmi bisa menjadi kendala tersendiri untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Jatim.

“Kan intelijen hanya mendengar dan menerima pengaduan atau laporan itu. Maka, intelijen tidak mempunyai kewenangan untuk

MUI Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Awal Puasa l Sambungan hal 1

Menurut dia, dalam penetapan awal puasa dan lebaran ini, MUI menggunakan metode rukyatul hilal dan hisab, bukan salah satunya. “Kalau harus ada yang berbeda, saya imbau untuk saling toleransi dan menghormati.

Jangan sampai saling mengejek dan merendahkan,” katanya.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, potensi perbedaan awal puasa dan lebaran di Indonesia memang cukup tinggi. Mengingat metode penentuan awal Ramadan yang

berbeda. NU menggunakan rukyatul hilal (melihat hilal), sedangkan Muhammadiyah cukup dengan melakukan penghitung­ an tanpa harus melihat hilal.

Dikatakan Abdussomad, untuk menjembatani ini, MUI sudah sejak lama minta kedua ormas ini untuk duduk bersama mencari solusi.

Tapi karena hingga kini solusi itu belum ada, maka MUI tetap minta umat Islam bisa mengikuti pemerintah. Karena keputusan pemerintah bersifat mengikat.

“Jadi mengikat untuk menjembatani perbedaan. Meski mengikat, untuk mengambil

Demi Pendidikan Bangsa, Pernah Tolak Rp 1 Miliar dari Warga Asing l Sambungan hal 1

halaman Istana Negara, dan di depan mahasiswa Unair pada 1959. Di sebelahnya lagi, tampak foto Haji Masagung, seorang Tionghoa Muslim yang dikenal sebagai pendiri Toko Buku Gunung Agung dan perpustakaan Yayasan Medayu.

Rumah yang berada di kawasan Rungkut ini, tak nampak sebagai perpustakaan. Maklum di depan rumah hanya tertulis, Yayasan Medayu Agung Surabaya. Namun saat berada di dalam rumah, baru kita tahu tempat itu adalah perpustakaan. Tumpukan buku, majalah dan koran berjajar rapi di rak-rak tinggi.

Meski perpustakaan itu layaknya sebuah rumah biasa, namun siapa sangka di tempat itu banyak tersimpan buku-buku bersejarah dan kuno yang tiada ternilai.

Beberapa buku kuno yang diletakkan di dalam etalase itu di antaranya, Staatsblad Nederlandsch Indie yang dicetak 1891 dan 1893. Adapula buku Oud Batavia, karang­ an De Haan yang dicetak 1935, dan Oud Soerabaia pada 1932.

Bahkan, ada sebuah catatan asli dari tulisan tangan Pramoedya Ananta Toer, tentang salah satu karyanya, yaitu Bumi Manusia. Catatan yang tersimpan rapi di etalase kaca ini ditulis di kertas bekas wadah semen. Dan keberadaan perpustakaan yang bernaung di bawah Yayasan Medayu Agung ini memang tak bisa dilepaskan dari sosok Oei Hiem Hwie dan sebaliknya. “ Saya waktu jadi tahanan politik selama lima tahun selalu pindahpindah. Dan terakhir saya dibuang di Pulau Buruh yang letaknya di daerah Ambon bersama 3.000 orang. Di situ saya bertemu Pramoedya Ananta dan belajar tentang perjuangan, sejarah Indonesia. Dan sebelum saya lepas dari tahanan politik saya dikasih catat­an yang berjudul ‘Bumi Manusia’ dan diberi amanah untuk menjaga­ nya,” cerita Oei Hiem Hwie, Pengelola Perpustakaan Medayu Agung ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya.

Saat berbincang di perpustakaan ini, pria yang lahir pada 26 Novem-

ber 1938 ini bertutur, bahwa koleksi bukunya yang lengkap ini berawal dari pahit getir hidupnya saat masih muda.

“Awalnya saya punya banyak koleksi buku berharga. Namun, sebagian sudah dibakar pada saat pemerintah Orde Baru, dan sisanya saya simpan di plafon rumah agar tidak dirampas semuanya,” terang Oei Hiem Hwie.

Bahkan pada era 1980 an, ada dua orang Australia yang datang ke rumahnya secara tiba-tiba. Mereka tertarik de­ ngan koleksi buku yang dimiliki Hwie dan ingin membeli semua buku dengan nilai Rp1 miliar. Keduanya bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia yang lancar.

“Sebenarnya hati saya tergoda untuk menerima tawaran itu. Namun salah satu teman saya Ongko Tikdoyo memberi usul bagaimana jika buku-buku itu dijadikan perpustakaan saja,” ceritanya.

Maka dari situlah, mantan wartawan yang kini berusia 76 tahun ini tergerak hatinya untuk mendirikan perpustakaan demi kepentingan pendidikan bangsa. Dia ingin generasi

mendatang tahu sejarah bangsa.

Dedikasinya mengoleksi berbagai buku yang sampai saat ini berjumlah lebih dari 9 ribu buah ini, juga didanai beberapa pengusaha lewat Yayasan Me­dayu Agung yang mengelola perpustakaan tersebut.

Dedikasi itu rupanya didengar Pemkot Surabaya, dan pada 2004 dia mendapatkan Surabaya Academy Award atas potensi masyarakat untuk pelestarian dan pencerahan budaya.

Oei Hiem Hwie lahir di Malang pada 24 November 1935. Ayah Oei dari Hokkian. “Kawin sama ibu saya, orang Jawa Tengah. Ibu saya itu orang Qiao Shen, Tionghoa sini, peranakan, terus pindah Malang, aku lahir,” jelasnya.

Sebelum Oei menjadi wartawan, dari kecil ia sudah hobi mengoleksi buku dan mengklipingnya. Selain itu, dia juga mewarisi banyak buku kuno dari keluarganya. “Ada banyak tinggalane engkong. Engkongku itu yo, engkong dari papa, dari ibu, itu…. konco Belandane banyak. Pas Belanda jatuh, Belanda pulang, buku-bukune dikekno,” tambahnya dengan logat Jawa. *

UTAMA

12

Rabu Wage, 4 JUNI 2014

anas bahtiar/bhirawa

Suasana aksi unjuk rasa yang terjadi dalam simulasi pengamanan pilpres di kantor KPU Kota Batu, Selasa (3/6).

Kantor KPU Batu ‘Diserbu’ Massa Batu, Bhirawa Suasana di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu berubah menjadi tegang. Ratusan pengunjuk rasa mendatangi dan berunjuk rasa di depan kantor tersebut.

Mereka mendesak agar diperbolehkan masuk ke dalam kantor KPU untuk menemui komisioner KPU dan meminta mengganti hasil perhitungan suara.

Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian. Beberapa petugas terlihat sibuk untuk menghalau massa yang semakin tidak terkendali. Kejadian di kantor KPU Batu itu hanya simulasi latihan

yang dilaksanakan Polres Batu dalam rangka pengamanan pemilu presiden dan wakil presiden.

Simulasi ini dilaksanakan di kantor KPU yang dibuat sedemikian rupa, mirip dengan peristiwa yang mungkin terjadi saat pilpres nanti. “Personil kita sudah terlatih untuk ini, tapi untuk lebih menunjukkan kesiapan pengamanannya, kita simulasikan agar semuanya mendapatkan gambaran,” ujar Kepala Bagian Operasi (KBO) Polresta Batu, Kompol Darmono, Selasa (3/6).

Pada kegiatan itu, Petugas kepolisian dari Pengendalian Massa (Dalmas) menjadi negasiator dan

LINTAS PERISTIWA

UMKM Bondowoso Kesulitan Sertifikat HKI

Bondowoso, Bhirawa Kesiapan pengusaha kecil dan menengah untuk menyambut Pasar Bebas Asean 2015 masih minim. Lemahnya kesiapan ini salah satunya belum adanya Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki puluhan ribu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bondowoso, Jatim. Bupati Bondowoso, Amin Said Husni mengatakan, sulitnya mendapat sertifikat itu karena banyaknya proses dan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi pengusaha kecil di Bondowoso untuk memperoleh sertifikat HKI. Salah satu persyaratannya adalah produk yang dihasilkan UMKM tidak boleh sama dengan produk yang sudah ada. Selain itu, biaya pengurusan HKI berbiaya mahal.

Untuk itu, kata Amin, pihaknya terus membina UMKM melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). “Kami memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang,” kata Amin Said Husni saat ditemui wartawan di Pendopo Kabupaten. Siang kemarin, Selasa (4/6). Amin meyakini, meski tidak memiliki Sertifikat HKI, UMKM di Bondowoso akan mampu bertahan dan bersaing dengan berbagai produk dari berbagai daerah. Sebab, mereka telah memiliki pangsa pasar tersendiri. bm3

Buruh Rokok di PHK, Pemprov Beri Bantuan Modal Bondowoso, Bhirawa Pemprov Jatim akan memberikan bantuan modal kepada buruh yang di-PHK, akibat penutupan pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT HM Sampoerna Tbk di wilayah Jember dan Lumajang.

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, mengatakan, saat ini pemrov sedang membahas tentang pemberian modal usaha melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (IMKM). “Syaratnya, para karyawan yang di-PHK dilatih untuk memiliki keterampilan, karena kami tidak ingin pengangguran dan kemiskinan bertambah,” kata Saifullah Yusuf kepada sejumlah wartawan saat ditemui di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Selasa (3/6).

Selain itu pemprov juga telah menjalin kesepakatan dengan PT. HM Sampoerna untuk memberikan pelatihan kepada bekas pekerja, agar mereka memiliki keterampilan untuk berwira usaha.

Saat ini para pekerja yang terkena PHK, tengah mengikuti proses pelatihan sebagai modal keterampilan untuk memulai usaha baru. Mengenai anggaran yang disiapkan oleh Pemprov, Gus Ipul mengaku saat ini masih dalam pembahasan di tingkat provinsi.

PT. HM Sampoerna telah menutup dua Pabrik Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di dua Kabupaten yaitu Jember dan Lumajang. Akibat penutupan ini, ribuan tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). bm3

melakukan koordinasi dengan anggota KPU. Ternyata anggota penyelenggara pemilu ini mau menemui pengunjukrasa asalkan hanya lima orang perwakilan saja.

Akhirnya, lima pengunjuk rasa melakukan negosiasi dengan pengawalan polisi yang dipimpin Kapolsek Junrejo, Iptu Joko. “Kita tidak bisa membiarkan negosiasi berjalan tanpa pengawalan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, ”kata Darmono.

Dialog berlangsung dengan alot antara kedua belah pihak. Perwakilan pengunjukrasa mendesak anggota KPU merubah hasil penghitungan suara yang dinilai

merugikan mereka. Hingga pertemuan berakhir tanpa hasil, para pengunjukrasa mengancam akan membawa massa lebih besar dan akan membakar gedung KPU. Sementara itu di luar kantor KPU massa semakin menyemut. Sinar matahari yang semakin menyengat semakin membuat panas suasana. Kabar ditolaknya tuntutan mereka dari per-

wakilan pengunjukrasa, menyulut kemarahan massa mereka pun merangsek barikade petugas.

Terjadi dorong-dorongan hingga barikade petugas semakin terpukul mundur. Akibatnya Darmono memerintahkan penambahan pasukan, satu peleton Dalmas Lanjut membantu kuat personil yang membuat barigade di pintu masuk kantor KPU.

Tidak hanya mendorong petugas, massa semakin beringas, melempari petugas dengan menggunakan apa saja yang ada disekelilingnya. Dua peleton Dalmas pun terdesak mundur.

Massa semakin percaya diri dan membakar benda apa saja yang ditemui untuk meneror mental petugas.

Melihat itu, Kabag Ops menambah lagi jumlah

personil pasukan. Kali ini pasukan yang diterjunkan adalah peleton Dalmas inti. Tidak hanya menahan gempuran massa, pasukan ini balik memaksa massa keluar dari halaman kantor KPU. Salah satu petugas yang dilengkapi tabung alat pemadam ringan (Apar) menyemprot beberapa benda yang dibakar massa. nas

Serangan Flu Burung di Ponorogo Semakin Meluas Ponorogo, Bhirawa Penyebaran virus flu burung atau Avian Influenza (AI) di Kabupaten Ponorogo, sudah mengkwatirkan. Pasalnya, di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, kematian ayam secara mendadak sudah meluas ke dusun Jajar, atau sebelah selatan Dusun Ngijo yang menjadi tempat pertama kali ditemukan ayam karena positif terinfeksi flu burung.

Menurut warga Dusun Jajar, Desa Lembah, Sunarto (35), sejak beberapa hari terakhir sudah hampir seratus ekor ayam kampung milik warga yang mati mendadak.

“Kalau dihitung sudah hampir seratus ekor. Kalau Kejadiannya, sudah sejak beberapa hari terakhir ini. Ciriciri ayam yang mati juga sama. Yakni tubuh membiru, ”kata Sunarto, kepada wartawan, Selasa (3/6).

Menurutnya lagi, bangkai ayam-ayam tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dikubur. Warga pun sudah melakukan antisipasi dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan ke kandang-kandang ayam. Dengan kematian ayam-ayam tersebut, di Desa Lembah sudah ratusan ayam yang mati mendadak akibat flu burung.

“Kebetulan ayam-ayam saya belum ada yang kena.

Makanya saya kandangkan saja dan tidak saya keluarkan dari pagar. Lalu kandang saya semprot dengan obat desinfektan dari petugas Peternakan Kecamatan, ”jelas Sunarto. Selain di Desa Lem-

bah, Kecamatan Babadan, di Desa Lengkong, Kecamatan Sukorejo, juga ditemukan belasan ayam mati mendadak.

Namun hingga hari ini, petugas Dinas Pertanian Ponorogo, belum melakukan pengecekan ke lapangan.

“Kami sudah mendapat informasi. Memang ada kejadian ayam mati massal.

Tapi kami belum bisa memastikan penyebabnya, ”kata Kepala Seksi Perlindungan Ternak, Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Ponorogo, Siti Barokah, kepada wartawan, Selasa (3/6). Sejauh ini, lanjut Siti, laporan tentang adanya flu burung, baru terjadi di Desa Lembah. Sedangkan dari sentra peternakan ayam lain di Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Siman, belum ada laporan soal kematian ayam mendadak.

“Selain lingkungan, mungkin karena di daerah Babadan cukup dekat dengan perbatasan. Dengan begitu, lalu lintas ayam melalui jual beli di pasar cukup tinggi.

Biasanya, penularan virus AI memang dari pasar yang

Situbondo Layak Jadi Pusat Industri Smelter di Jatim

sudarno/bhirawa

Seorang warga di Ponorogo sedang melakukan penyemprotan untuk pencegahan meluasnya penyakit flu burung.

tidak dikarantina dengan benar,”papar Siti.

Untuk antisipasi, pihak Dinas Pertanian setempat telah menyiapkan vaksin dengan jumlah yang cukup guna memberikan kekebalan kepada ayam-ayam anakan.

Sedangkan untuk desinfektan, masih tersedia tidak kurang dari 100 liter. Jumlah ini cukup untuk mengantisipasi serangan flu burung, terutama di sentra-sentra peternakan ayam.

Kematian mendadak ayam-ayam di Ponorogo mulai diketahui terjadi pada Minggu 25 Mei lalu. Saat itu, sekitar 23 ekor ayam milik Bini, warga Dusun Ngijo, Desa Lembah, Kecamatan

Babadan, mati mendadak dengan tubuh membiru. Beberapa hari selanjutnya, 27 ekor ayam milik Bini yang lainnya menyusul mati mendadak. Pada Senin 2 Juni kemarin, lima ekor ayam milik Nurohman, warga Dusun yang sama juga mati mendadak. Lebih dari 50 ekor ayam di dusun tersebut, telah mati mendadak sejak sepekan terakhir.

Kematian mendadak puluhan ayam juga terjadi di Jalan Jola-Joli, Kecamatan Kota. Sebanyak 20 dari 23 ayam milik Aning, mati dengan tanda-tanda tubuh membiru. Namun dari tes cepat petugas, ayam tersebut negatif flu burung. dar

Belum Ada Persiapan Matang Jelang Kampanye Pilpres

anas bahtiar/bhirawa

Para pegawai di kantor KPUD Batu terlihat sibuk dengan pemutakhiran daftar Pemilu Tetap (DPT) untuk pilpres yang harus diselesaikannya, kemarin (3/6).

Batu, Bhirawa Kampanye pemilihan presiden hanya tinggal sehari, namun belum ada persiapan apa pun yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kota Batu. Akibatnya, diantara elemen penyelenggara mengaku kebingungan lantaran belum ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu.

“Jadwal kampanye kan sudah ditetapkan, akan dilaksanakan pada 5 Juni, tapi sampai sekarang bidang kampanye kita sama sekali belum dikontak oleh KPU Kota Batu,” ujar salah seorang anggota PPK sambil wantiwanti supaya namanya tidak dikorankan, Selasa (3/6).

Tidak adanya aktifitas di Panitia Pemilihan Kecama-

tan (PPK) Kota Batu ini ternyata menimbulkan kebingungan di tingkatan penyelenggara di bawahnya, terutama di PPK. Hal senada juga dikemukakan oleh anggota PPK yang lain, ia menduga tidak adanya aktifitas persiapan pemilihan presiden ini ada kaitannya dengan pergantian anggota KPU Kota Batu. “Mungkin, fokus anggota KPU masih pada proses seleksi KPU, dua anggota KPU kan tidak masuk 10 besar, mungkin juga ada pengaruhnya terhadap persiapan pilpres,” ujarnya.

Kedua anggota PPK ini khawatir, bila nanti ternyata pelaksanaan pemilihan presiden menjadi amburadul lantaran belum ada persiapan sama sekali. nas

Situbondo, Bhirawa Kabupaten Situbondo menjadi daerah paling menjanjikan industri smelter. Selain masalah lahan dan akses tranportasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya.

Kondisi ini mengacu pada hasil kajian tim Penelitian Pembangunan Pemprov Jatim, dimana Situbondo menempati posisi tertinggi untuk lokasi strategis industri smelter. Kondisi mengungguli enam Kabupaten lain di Jatim, yaitu Lamongan, Gersik, Tuban, Probolingo, Banyuwangi dan Jember.

Hasil Tim Litbang menyebutkan, Situbondo memiliki ketersediaan lahan tertinggi industri smelter, yaitu 78, 75 persen. Kemudian disusul Kabupaten Lamongan sebanyak 75 persen dan Kabupaten Geresik sebenyak 73 persen.

Dengan ketersediaan lahan yang menempatkan Situbondo diurutan tertinggi ini, sekaligus membuka peluang besar bagi investor menanamkan modalnya di Kota santri ini.

Sekretaris Kabupaten, Syaifullah mengatakan, hasil tim Litbang Pemrov Jatim, mengharuskan Pemkab Situbondo membuka peluang seluas-seluas untuk investor yang akan menanamkan modalnya di bidang industri smelter. “Selain masalah ketersediaan lahan, hasil Litbang juga menunjukan, bahwa Situbondo memiliki askes transportasi sangat mudah serta Upah Minimum Kabupaten yang masih relatif terjangkau ketimbang Kabuptan lainnya,” papar mantan Kepala bappeda Kab Situbondo itu.

Syaiful menambahkan, sesuai Perda tata ruang, ada sejumlah lokasi strategis yang dapat ditempati idustri smelter, yaitu Banyuglugur, Besuki, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih. “Yang terpenting lagi, Pemkab berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, agar ikut membantu iklim investasi di Situbondo,” ungkap Syaifullah. awi

Antisipasi TBC, Dinkes Kota Batu Sediakan Rontgent Gratis

Warga Lima Desa Antusias Periksa Kesehatan Pemkot Batu terus mengantisipasi penyebaran penyakit TBC (tuberculosis) paru, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Batu adalah dengan menyediakan layanan rontgent gratis dengan menggunakan mobil kesehatan di lima desa.

anas bahtiar/bhirawa

Warga terlihat terlihat hendak memeriksakan kesehatan lewat pelayanan rontgent gratis yang ada di Kantor Gesa Punten.

Upaya ini ternyata mendapat sambutan positif dari warga yang terlihat antre dengan tertib untuk memeriksakan kesehatan. Kelima desa yang mendapatkan pelayanan rontgent gratis adalah Desa Sumber Brantas, Sumbergondo, Punten, Bulukerto dan Sidomulyo. Pelananan ini diberikan sejak kemarin Senin (2/6) hingga Jumat (6/6).

“Rontgent gratis ini untuk masyarakat yang terkena TBC

paru. Program ini kita laksanakan di lima desa secara berpindah-pindah. Masing-masing desa mendapatkan jatah 10 orang untuk mengikuti periksa rontgent gratis ini.,” ujar kordinator panitia dari Dinas Kesehatan Kota Batu, dr.Fauzul Wildan.

Sebelum program ini dilaksanakan, katanya, piahknya telah melakukan sosialisasi ke kampung-kampung. Kemudian ditindaklanjuti oleh kader kesehatan

untuk menjaring warga yang diduga menderita sakit TBC. Ada beberapa gejala yang diduga kuat bahwa seseorang menderita TBC. Yakni, menderita batuk kronis selama kurang lebih 2 minggu. Diobati dengan obat biasa, batuk yang dideritanya tidak segera mereda. Biasanya hal ini diikuti dengan penurunan berat badan dan dahak bercampur dengan darah.

Kemudian pemeriksaan rontgent gratis ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan memberikan layanan pemeriksaan dahak secara gratis untuk warga yang dalam pemeriksaan rontgent terbukti terkena TBC. Menurut Fauzul dalam pemer-

iksaan kesehatan normal, biasanya memang selalu diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan melakukan rontgent terlebih dahulu.

Bila nanti hasil pemeriksaan rontgent negative, maka warga tidak usah mengikuti pemeriksaan dahak gratis. Namun jika dalam pemeriksaan rontgent dinyatakan positif maka mereka harus mengikuti pemeriksaan dahak. pemeriksaan dahak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pun tidak dipungut biaya. “Sudah ada program dari pusat untuk penyembuhan TBC, pemeriksaan dahak gratis biayanya dicover dari sana,”tambah Fauzul. nas