Harian Bhirawa Edisi 5 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Di saat liburan lebaran, mereka yakni petugas kebersihan, petugas terop serta tenda hingga PMK lebih mementingkan tugasnya. Makanya kami memberi reward mereka pasca liburan lebaran,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf

Selasa Legi, 5 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00

Halal Bihalal di Kantor Gubernur Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf - 08.00

Halal Bihalal di Kantor Gubernur Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.00

Halal Bihalal di Kantor Gubernur Jatim

Tim Merah Putih Jatim Kumpulkan Bukti untuk Gugatan MK Surabaya, Bhirawa Menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya digelar Rabu (6/8), Tim Merah Putih (TMP) Jawa Timur mengumpulkan sejumlah bukti. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan dari 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.

Koordinator Tim Advokasi Merah Putih Jawa Timur M Sholeh mengatakan, konsolidasi TMP kali ini untuk persiapan sidang pertama di MK pada 6 Agustus 2014 mendatang. Sholeh menjelaskan, sebelumnya memang sempat terjadi perdebatan apakah perlu digugat atau tidak karena selisih suara mencapai 8,4 Juta. “Ini bukan persoalan selisih suara. Siapapun yang menang tidak ada masalah asalkan kemenangan itu diperoleh dengan cara jujur dan fair. Kalau kemenangan dengan cara curang ya akan kita lawan,” kata Sholeh saat pengumpulan bukti di Surabaya, Senin (4/8).

Sholeh juga mencontohkan, temuan di Kota Surabaya terdapa 230 Ribu pemilih fiktif. Kondisi tersebut, sudah diprotes sejak awal oleh TMP, tapi tidak digubris. Pun demikian dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim yang menyatakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 Kabupaten. Lagi-lagi rekomendasi itu tidak pernah digubris.

“Bawaslu Jatim merekomendasikan untuk PSU di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur seperti Kota Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu dan Jember,” jelasnya.

Soal pemilih fiktif itu, lanjutnya, ada upaya memobilisir pemilih dengan menyiasati persyaratan. Yang terjadi di Surabaya adalah KPU mengeluarkan surat edaran bisa menggunakan surat

 ke halaman 11

Wali Kota Rombak Pejabat Usai Lebaran Malang, Bhirawa Wali Kota Malang H Mohammad Anton memastikan akan segera melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemkot Malang usai lebaran. Pernyataan tersebut disampaikan Anton usai melakukan halal bihalal di Balaikota Malang, Senin (4/8) kemarin.

Menurutnya, mutasi nanti tidak hanya sekadar tambal sulam pejabat saja. Tetapi sejumlah jabatan strategis bakal ikut dimutasi. Namun dia masih merahasiakan siapa pejabat strategis yang dia maksud itu.

“Intinya kami ingin melakukan penyegaran, saat ini belum bisa kami rinci yang jelas sejumlah jabatan strategis akan kami geser ini untuk menunjang program kerja wali kota, jadi sebelum setahun harus sudah kami lakukan perubahan pejabat,”terang wali kota yang karib dipanggil Abah Anton itu.

Pihaknya menambahkan mutasi yang akan dilakukan nanti intinya adalah untuk penyegaran sekaligus evaluasi kinerja PNS Pemkot Malang.

 ke halaman 11

Pilih Jalur Darat KEMACETAN lalu lintas saat lebaran tiba sudah menjadi rutinitas tahunan. Mereka yang ingin berlebaran bersama keluarga berbondongbondong untuk mudik pulang. Berbagai moda transportasi jadi pilihan untuk perjalanan lebih nyaman, dan terbebas dari kemacetan.

Bagi Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Dr Harun MSi, mudik jadi kegiatan wajib saat lebaran tiba. “Belum lebaran kalau belum mudik,” katanya menceritakan pengalaman mudik lebaran ke Jakarta tahun ini. Meski bisa berangkat ke Jakarta melalui jalur udara, Harun justru memilih jalur darat dengan ting-

 ke halaman 11

Tegakkan Disiplin, Wali Kota Sidak PNS Pemkot Pemkot Surabaya, Bhirawa Untuk menegakkan disiplin di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) usai libur lebaran, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sidak ke jajaran SKPD Pemkot Surabaya, Senin (4/8).

Selama sekitar satu jam, wali kota, wawali, Ketua DPRD Surabaya dan jajaran kepala di-

nas, berhalal bihalal dengan pegawai dan karyawan/karyawati di lingkungan Pemkot Surabaya.

Setelah halal bihalal, Wali Kota Tri Rismaharini melakukan sidak mendadak ke ruangan kerja pegawai untuk mengecak tingkat kedislinan pegawai.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi Wawali Whisnu Sakti Buana saat berhalal bihalal dengan pegawai dan karyawan di lingkungan Pemkot Surabaya, Senin (4/8).

Gubernur Pimpin Apel, Oknum PNS Asyik Merokok PNS yang Tidak Masuk Kerja Capai 449 PNS

Gubernur Jatim memberikan sambutan pada apel perdana hari pertama masuk kerja usai libur lebaran 2014 di Jl Pahlawan, Senin (4/8).

Pemprov, Bhirawa Kedisiplinan dan perilaku beberapa PNS di lingkungan Pemprov Jatim khususnya yang bertugas di Sekretariat

Daerah Provinsi Jatim, tampaknya perlu mendapat perhatian dari para atasannya.

 ke halaman 11

Kenaikan Tarif Angkutan Dikaji Pasca Pembatasan Solar Bersubsidi

Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan akan mengkaji kenaikan tarif angkutan umum terkait kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pembatasan penjualan bahan bakar bersubsidi jenis solar di SPBU. Kenaikan tarif angkutan umum diharapkan tidak melonjak tajam, sehingga masyarakat tidak terbebani atas kebijakan tersebut.

“Kami akan mengkaji lagi kenaikan tarif itu (angkutan umum). Perhitungan tarif itu

akan diukur sesuai (perbandingan jarak) kilometer dan bahan bakar,” kata Menteri

Perhubungan EE Mangindaan di sela-sela halal bihalal di kantornya Jalan Merdeka Barat Jakarta, Senin (4/8).

Mangindaan mengimbau kepada para pengusaha transportasi untuk tidak menaikan tarif angkutan terlalu tinggi.

Menurutnya, kenaikan harga BBM solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 12.800 per liter yang

 ke halaman 11

Hotel Aset Pemkab Dibiarkan Mangkrak Digunakan Gudang Jahe, Bangunan Mulai Rusak

Nganjuk, Bhirawa Karena mangkrak selama hampir dua tahun, Hotel Wisata Karya yang berada di Kecamatan Sawahan dan merupakan aset Pemkab Nganjuk mulai rusak. Ironisnya sejumlah kamar hotel kini beralih fungsi menjadi gudang benih jahe.

Aset yang dikelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) seharusnya mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kini justru dibiarkan rusak. Tidak ada biaya perawatan maupun rencana pengelolaan agar bangunan bernilai miliaran rupiah tersebut rusak.

“Saya tidak habis pikir, atas pertimbangan apa PDAU membiarkan Hotel

 ke halaman 11

Poin Penting Kebijakan Pembatasan Solar Bersubsidi  Pembatasan penjualan solar bersubsidi

dilakukan di wilayah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti di daerah industri, perkebunan, dan pertambangan. Waktunya pun dibatasi, yaitu mulai pukul 08.00-18.00. Pengendalian penjualan berlaku mulai 4 Agustus 2014.

Ada sejumlah wilayah yang menjadi pengecualian pembatasan penjualan solar bersubsidi, yakni di daerah yang menjadi jalur distribusi logistic yaitu lintas Su-



 ke halaman 11

Banyuwangi Raih Compassionate City Pertama di Indonesia Banyuwangi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi mendapatkan status Compassionate City pertama di Indonesia. Piagam dari jaringan Charter for Compassion International ini akan diteken pada Selasa, (5/8) hari ini di sela-sela agenda halal bihalal 10.000 guru se-Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengatakan status Compassionate City bisa mendatangkan keuntungan bagi kabupaten berjuluk Sunrise of Java itu.

Misalnya Banyuwangi dianggap aman dan nyaman begitu menyandang Compassionate City. “Turis-turis tidak perlu khawatir lagi ketika akan datang ke Banyuwangi,” kata Anas disela-sela paparan anggota Compassionate of Charter International di ruang kerja bupati, Senin (4/8).

Anas yakin, status baru ini mampu mendongkrak kinerja birokrasi di Banyuwangi.

Pihaknya juga semakin fokus menggarap

ristika/bhirawa

Kondisi bangunan Hotel Wisata Karya yang merupakan aset Pemkab Nganjuk dibiarkan mangkrak dan rusak oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

 ke halaman 11

Pantai Tuban Jadi Lokasi Wisata Dadakan

Demi Menambah PAD, MCT Siap Diperdakan untuk Menggaet Wisatawan Kabupaten Tuban atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Tuban Bumi Wali memang kaya akan lokasi wisata, utamanya wisata pantai.

Panjang pantai membentang sepanjang 65 km mulai dari Kecamatan Palang, Tuban Kota, Jenu, Tambakboyo dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Bancar.

Khoirul Huda, Kabupaten Tuban

Dr Harun MSi

Sentil..

 ISIS tak boleh berkembang di Indonesia  Waspadai upaya adu domba umat Islam  Bupati beri reward petugas kebersihan dan PMK  Penghargaan tepat sasaran  Hari pertama kerja, kantor bupati sepi  Kalau mau libur terus ajukan pensiun dini

Pantai-pantai yang sebagian besar belum dikelola oleh Pemkab Tuban seperti pantai di Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu di sebelah barat terminal Baru Kambang Putih pada saat musim liburan, ramai dikunjungi para wisatawan, tidak terkecuali pada libur lebaran kali ini.

“Sebelum kembali, saya mencoba untuk menyempatkan melihat Kabupaten Tuban yang katanya semenjak pemerintahan Pak Huda, banyak perkembangan terutama banyaknya industri yang masuk di Kabupaten Tuban,” Kata Muhammad Saifudin

dari Bali, Minggu (3/8).

Pria asli kelahiran Kabupaten Bojonegoro dan saat ini sudah menjadi warga Bali ini mengaku banyak mendengar informasi akan kemajuan kabupaten Tuban dari rekan bisnisnya di Pulau Bali. “Bagus juga pantai ini, tidak kalah dengan di Bali. Kalau dikelola dengan baik, saya yakin akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tinggal memoles sedikit aja, seperti kebersihan pantai dan penunjuk

 ke halaman 11

khoirul huda/bhirawa

Sejumlah wisatawan dadakan saat bertandang di salah satu Pantai di Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu (sebelah barat terminal baru Kambang Putih).

SURABAYA

2

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Asesor Bakal Lengkapi SMK Mini dan Khusus Wilayah Kepulauan Jadi Sasaran Prioritas

Dindik Jatim, Bhirawa Lulusan SMK Mini dan SMK Khusus bakal ditunjang dengan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang baru saja didirikan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sejumlah asesor dari TUK tersebut akan diterjunkan untuk menguji peserta didik sebelum dinyatakan berhak menerima sertifikasi kompetensi.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, program SMK Mini yang didirikan di pesantresn serta SMK Khusus yang didirikan di daerah plosok dan daerah potensial merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya, Dindik Jatim akan melibatkan TUK yang melekat pada UPT Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Kejuruan (PPPK). “Itu sudah kita siapkan dan akan kita optimalkan fungsinya untuk mendukung program SMK Mini serta SMK Khusus. Asesor yang ada di masing-masing TUK akan kita terjunkan ke lokasi,” tutur Harun saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/8).

Meski sistem pembelajarannya hanya berlangsung enam bulan, lulusan SMK khusus ini dijamin berkualitas dan kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari standar kompetensi yang diberikan serta keterlibatan perguruan tinggi serta Dunia Usaha dan Dunia

PANGGUNG BIROKRASI

Paripurna KUA PPAS Tegang DPRD Surabaya, Bhirawa Rapat paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya yang membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) 2015, Senin (4/8/2014), sempat berlangsung tegang. Pasalnya, Masduki toha, dari fraksi PKB menolak bahwa anggaran 2015 diwajibkan harus dibahas pada periode 2009 - 2014.

Sebab, dirinya mengaku tidak pernah mendapat draft Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dari ketua DPRD Surabaya Moch. Machmud yang mengatakan untuk anggaran APBD 2015 harus diwajibkan dibahas pada anggota dewan periode 2009 - 2014, Hal itu harus diteliti terlebih dahulu.

“Saya menagih janji ketua dewan yang akan memberikan draft permendagri kepada saya saat rapat banmus, mana buktinya. Padahal ada waktu satu minggu selama lebaran, tetapi sampai sekarang saya tidak menerima apapun dari ketua dewan,” ucapnya.

Masduki menegaskan, pembahasan APBD ini paling lambat bisa dilakukan sampai 30 november 2014, agar nantinya juga bisa dikoreksi Gubernur Jatim. Dari draft permendagri tidak ada kata - kata harus, tapi bisa. Itu artinya, tidak diwajibkan dibahas sekarang atau periode Q gat 2009 - 2014 ini.Q

Kodim 0804 Buka Latihan Teritorial bagi Personel Surabaya, Bhirawa Personel Kodim 0804/Magetan dituntut mengetahui tatanan kewilayahan dan pendayagunaan potensi yang meliputi Geografi dan Demografi. Oleh karenanya Kodim 0804 membuka latihan teritorial yang ditujukan untuk personel komando militernya.

Seluruh personel dituntut mempunyai kualitas dan kemampuan teknis yang dapat diandalkan. Diantaranya yakni dapat dan memahami lima kemampuan teritorial, dapat dan memahami sikap teritorial, dapat dan memahami metode binter yang menjadi pedoman bagi para Babinsa.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya (Kapendam V/Brawijaya) Kol Arm Totok Sugiharto dalam keterangan resmi yang diterima Antara menjelaskan latihan itu dilaksanakan mulai 4 Agustus sampai 12 Agustus 2014 yang melibatkan Perwira, Bintara dan Tamtama se-Kodim 0804/ Q bed Magetan.Q

Industri (DUDI).

Diberitakan sebelumnya, SMK khusus ini akan dibuka di daerah terpencil yang memiliki jarak lokasi sekolah ke ibukota kecamatan sekitar 35 km.

Kondisi infrastruktur belum memadai dan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. SMK khusus daerah terpencil ini akan dilaunching awal tahun 2015. Sebagai rintisan awal, ada 20 SMK yang masing-masing dianggarkan Rp 250 juta.

Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono MSi menambahkan, saat ini telah ada lima bidang yang resmi menjadi TUK. Antara lain akuntansi, tata boga, tata busana, kecantikan dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Selain lima bidang yang sudah resmi, dia juga telah mengusulkan lima bidang lainnya untuk menjadi TUK. Kelima bidang tersebut antara lain las listrik, mesin bubut manual, mesin press manual, otomotif dan Computer Numerical Control (CNC) press dan bubut. Diperkirakan pada pertengahan bulan ini, kelima bidang tersebut akan menyusul menjadi TUK. “TUK ini akan berkerjasama lagi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) di bawah Kemendikbud RI

trie diana/bhirawa

Wagub Jatim H Saifullah Yusuf saat memberikan pengarahan dihadapan siswa SMA Muhammadiyah 2 Surabaya,Senin (4/8). sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikas,” kata dia.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf juga menegaskan pendirian SMK khusus akan diprioritaskan untuk wilayah kepulauan. Seperti Pulau Bawean, Kangean dan pulau-pulau lain di Madura akan menjadi prioritas utama. Me-

nurut dia, SMK Khusus ini menjadi bagian persiapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015.

“Kita akan bersaing dengan negara lain, jadi harus dipersiapkan sekarang” kata dia saat mendatangi SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.

Gus Ipul mengingatkan menjelang AFTA seperti sekarang, banyak negara

tetangga yang kursus Bahasa Indonesia. Mereka ada dari Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Vietnam.

Keseriusan mereka mengikuti kursus Bahasa Indonesia, imbuh Gus Ipul, dipastikan bagian upaya bisa bekerja di Indonesia. “Ini harus disikapi. SMK Khusus salah satu upaya menghadapi Q tam AFTA,”katanya.Q

Persiapan Rekrutmen CPNS, BKD Baru Punya 50 Unit PC Pemprov, Bhirawa Persiapan demi persiapan terus dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim dalam rangka rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Jatim yang rencananya akan digelar September . Salah satu persiapan yang mendapat perhatian serius adalah penyediaan personal computer (PC), untuk pelaksaan tes yang menggunakan metode computer assisted test (CAT).

“Tesnya nanti sama seperti rekrutmen CPNS tahun lalu yang menggunakan metode CAT. Tapi nanti akan ada tambahan tes wawancara pendalaman kompetensi dan psikologi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto MSi, dikonfirmasi, Senin (4/8).

Terkait penyediaan komputer untuk tes CAT, Akmal menjelaskan, saat ini BKD Provinsi Jatim sudah memiliki sebanyak 50 PC. Namun jumlah tersebut dianggap masih kurang banyak karena membludaknya jumlah pendaftar CPNS pemprov.

Menurut dia, tahun lalu BKD Jatim menyediakan sebanyak 300 komputer untuk tes CAT yang diselenggarakan di kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP).

Dari jumlah 300 komputer itu, rinciannya 150 komputer sewa dengan pihak ketiga, 50 kom-

puter bantuan dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional), 50 komputer pinjaman dari SKPD dan pengadaan komputer yang dilakukan BKD sebanyak 50 komputer.

“Kemungkinan pelaksanaan tes CAT tahun ini juga menggunakan jumlah komputer yang sama dan tempat yang sama pula. Namun secara teknis akan masih kita bicarakan terus.

Mungkin pekan depan aka nada rapat lagi membahas persiapan rekrutmen CPNS pemprov,” ungkapnya.

Akmal memprediksi, jumlah pendaftar CPNS pemprov tahun ini tak sebanyak tahun lalu.

Sebab selain jumlah formasi yang hanya 168, pelaksanaan tes rekrutmen juga dilakukan secara serentak. Hal ini menyebabkan pelamar tidak bisa ikut rekrutmen CPNS double.

“Nanti pelaksanaan tesnya itu serentak antara tes di pemprov

dan kabupaten/kota. Jadi pelamar harus memilih salah satu saja. Beda dengan dulu yang bisa ikut dua sehingga memiliki dua kesempatan. Kalau nanti tidak bisa,” ungkapnya.

Sementara itu, persiapan yang dilakukan BKN dalam rekrutmen CPNS seperti yang diberitakan di website www.bkn.go.id menyebutkan, BKNS menyiapkan sebanyak 1.215 komputer. Komputer tersebut 125 berada di kantor pusat BKN, 50 unit di Kanreg V BKN Jakarta, 40 unit di Kanreg IX BKN Jayapura dan 1.000 unit lainya tersebar di 10 Kanreg BKN. Kepala BKN, Eko Sutrisno mengatakan, pada penerimaan ASN 2014 ini, BKN yakin mampu memfasilitasi untuk seluruh kementerian/lembaga non-kementerian dan pemerintah daerah provinsi serta beberapa kabupaten/kota yang telah mengjukan permohonan fasilitasi CAT-BKN. BKN mengklaim siap mengemban tugas pemerintah dalam menciptakan sistem rekrutmen CPNS yang adil, transparan, objektif dan bebas KKN melalui metode CAT. Hal tersebut merujuk CAT-BKN yang sudah dipilih sebagai quick wins reformasi Q iib birokrasi nasional.Q

Jelang Masa Jabatan

Dewan Ramai-ramai Minta Reses Dilaksanakan DPRD Jatim, Bhirawa Belum selesai soal pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas. Plafon Anggaran Sementara) untuk APBD 2015, kini sejumlah anggota dewan ramai-ramai meminta reses di akhir masa jabatannya. Bulan Agustus ini merupakan waktu reses yang kedua dan itu hak dewan yang lama untuk melaksanakan.

Anggota DPRD Jatim asal Fraksi Partai Demokrat Nur Muhyidin yang mempersoalkan hal itu. Muhyidin mengaku resah dengan ditiadakannya reses tersebut. Menurutnya, reses adalah sebuah hak bagi seorang anggota dewan, karena itu diatur baik dalam UU Susduk dan tatib dewan.

Sebab, lanjut Muhyidin, dengan melakukan reses maka seorang anggota dewan bisa menampung aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. “Kalau misalnya

resesnya ditiadakan, terus bagaimana kami bisa menampung aspirasi masyarakat secara optimal?”tukasnya.

Muhyidin mengaku sebenarnya dia telah menyampaikan keberatannya itu kepada para pimpinan DPRD Jatim. Sayangnya, keberatan dari Muhyidin tersebut tidak terlalu mendapatkan tanggapan serius dari para pimpinan dewan.

Namun, Muhyidin menyatakan dirinya akan berjuang supaya reses pada masa akhir sidang, tetap digelar pada bulan Agustus mendatang.

“Karena kalau sampai tidak ada, maka seharusnya anggota dewan juga merasa bersalah dengan para konstituennya, karena itu juga hak mereka,”ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Faf Adisiswo, membantah jika pimpinan dewan telah meniadakan reses pada masa akhir sidang tahun Q cty ini.Q

Wali Kota Risma akan Tutup Suroboyo Carnival Tak Gubris Peringatan Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya, Bhirawa Wali kota Surabaya Tri Rismaharini menagsakan bakal menutup operasional Suroboyo Carnival yang dianggap membangkang dan tidak mengindahkan peringatan Pemkot Surabaya. Sebelumnya, wahana wisata yang terletak di wilayah Jalan Kertomenanggal tepatnya dibelakang Korem Bhaskara Jaya tersebut dianggap melanggar peraturan karena menggelar acara tanpa melengkapi ketentuan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal lalin).

“Kita sesuai prosedur saja. Kalau peringatan kita tidak diperhatikan lagi, ya akan kita tutup,” kata Wali kota Surabaya Tri Rismaharini kepada pers Senin (4/8) usai Rapat Paripurna di DPRD Surabaya.

Wali kota juga mengatakan sudah memberikan peringatan kedua melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Untuk itu, pihaknya mengaku tidak akan memberikan toleransi jika sampai batas waktu yang ditentukan tetap tidak digubris.“Kita kan sudah memberikan surat peringatan. Yang jelas kalau tetap tidak sesuai peraturan tidak ada toleransi akan kita tutup,” kata Risma.

Sementara itu, Pelaksana tugas sementara (Plt) Eri Cahyadi mengatakan sudah menyampaikan peringatan melalui Dishub Surabaya pada 25 Juli dengan batas waktu selama seminggu.Bila surat peringatan pertama tidak digubris maka selanjutnya akan segera dikirimkan surat peringatan yang kedua. Surat peringatan yang kedua juga akan dikirimkan awal Agustus dan tenggang waktunya sama yakni 7 hari.

“Itu surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh Dishub kepada pihak Surabaya Carnival untuk memenuhi rekomendasi. Tenggang waktu surat peringatan adalah seminggu. Bila setelah surat peringatan yang kedua tidak juga digubris dan tidak dilaksanakan rekomendasi kita, maka kami akan melakukan penghentian operasional Surabaya Carnival,” tegas Eri Sementara itu, selain masalah izin Amdal Lalin, Suraboyo Carnival juga diduga tidak memenuhi standard kelayakan keselamatan wahana yang disediakannya.

Terbukti, beberapa wahana wisata diantaranya roller coaster dan bianglala dianggap menggunakan infrastruktur bekas atau sudah usang.

Salah satu pengunjung yang juga hadir dalam acara pembukaan pada tanggal 28 Juli 2014, adalaha anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ine Listyani yang mengaku menjadi saksi wahana rollercoaster sempat terhenti atau macet beberapa menit saat memuat penumpang.

Akibatnya, beberapa pengunjungn sempat dibuat panik atas kejadian itu karena dianggap membahayakan Q gat penumpang.Q

Pasca Penutupan Dolly dan Jarak, Rumah Karaoke Jadi Sorotan Pemkot Pengalihfungsian wisma eks lokalisasi prostitusi Dolly dan jarak sebagai rumah music mulai menjadi perhatian Satpol PP Surabaya. Jajaran pengawal Perda yang dipimpin Irvan Widyanto ini menduga pengalihan tersebut tanpa izin dan dikhawatirkan ada prostitusi terselubung.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, pihaknya memang mensinyalir ada pelanggaran aturan izin atas pengalihfungsian wisma menjadi rumah karaoke di eks lokalisasi Doly-Jarak.

Namun ia mengaku belum bisa mengambil tindakan, dikarenakan Pemkot Surabaya saat ini masih mengurusi penertiban para Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun mucikari.

“Dari pantauan di lapangan dan masukan dari dinas pariwisata, memang banyak tempat karaoke di Dolly dan Jarak yang tak memiliki izin.

Tapi untuk sementara kami tak melakukan penindakan.

Kami masih fokus dulu menertibkan PSK dan mucikari yang nekat beroperasi,” kata Irvan pada Bhirawa, Senin (4/8).

Ia menambahkan, akan melakukan penertiban rumah musik dalam waktu dekat ini. Karena kalau terbukti tidak ada izin maka itu sudah menyalahi aturan yang berlaku. “ Terlebih dikhawatirkan ada praktek prostitusi terselubung didalamnya,” tambahnya.

Penertiban rumah karaoke ini tak hanya di Dolly dan Jarak, melainkan bekas lokalisasi-lokalisasi yang

sudah ditutup oleh Pemkot Surabaya. seperti Kremil yang terletak di Kecamatan Krembangan dan Moro Seneng di Kecamatan Benowo.

Terpisah, Kepala Bakesbang Linmas Soemarno mengatakan, selama bulan Ramadan 1435 H, sudah menindak sebanyak tiga rumah makan dan satu tempat karaoke karena tidak memiliki izin. Para pemilik karaoke dan rumah makan ini ditegur secara tertulis dan dilarang buka. “ Yang karaoke sebetulnya punya izin dari Pemkot Surabaya tapi masih nekat buka waktu Ramadan. Sedangkan yang ketiga rumah makan ini tidak mengantongi izinnya,” jelasnya.

Ditanya tempat karaoke dan rumah makan ini, Soemarno mengaku lupa alamatnya, tapi yang jelas ketiga rumah makan dan tempat karaoke ini tempatnya

geh/bhirawa

Setelah deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, Pemkot Surabaya juga menyoroti eks wisma jadi karaoke di wilayah Kelurahan Putat Jaya.

menyebar. “ Tapi yang pasti tempat karaoke ini lokasinya ada di wilayah Rungkut,” ujarnya.

Dari ketiga rumah makan tersebut, diwajibkan mengurus perizinan yang diperlukan di Pemkot Surabaya sebelum dibuka kembali. karena mereka ini ternyata tidak memiliki ijin tanda daftar usaha. “ Kita berikan kesempatan untuk mengurus izinnya untuk melengkapi sebelum dibuka,” paparnya.

Selama bulan Ramadan, semua aktifitas tempat hiburan di Surabaya dilarang buka. Peraturan ini sudah lama diterapkan di Surabaya. jika ada yang masih buka buka maka akan diberi surat peringatan dan ditutup. Petugas Bakesbanglinmas maupun Satpol PP melakukan pengawasan dengan patroli berkeliling di Q geh semua wilayah.Q

SURABAYA

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Rungkut Terjunkan 78 Personel untuk Operasi Yustisi Surabaya, Bhirawa Ancaman melubernya pedatang baru pasca lebaran mendapat perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. hal ini setelah mendapat intruksi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mengumpulkan 31 Kecamatan untuk melakukan operasi yustisi.

trie diana/bhirawa

Pembersihan Sampah Kali

Pemerintah Surabaya (Pemkot) melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Surabaya kembali melakukan pembersihan sampah di Kali perkampungan di RT 01 RW 02 Karang Rejo VI Surabaya, Senin (4/8). Pembersihan kali ini sebagai upaya untuk menjaga kebersihan sekaligus mengantisipasi banjir dikawasan tersebut.

Masih Ada 23 Perusahaan Proses THR Tenaga Kerja Pemprov, Bhirawa Sebanyak 1.140 tenaga kerja dari 23 perusahaan beberapa daerah di Jawa Timur masih dalam proses pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerjanya meski Lebaran Idul Fitri sudah terlewati.

Lokasi perusahaan tersebut diantaranya berada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Lumajang, Probolinggo, Kediri, Jember, dan Banyuwangi.

Beberapa perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa industri alas kaki, outsourcing, industri karpet, industri rumah tangga, industri kertas, dan industri plastik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Jawa Timur Edi Purwinarto mengungkapkan, dari total 53 pengaduan yang diterima Disnakertransduk Jatim dan LBH Surabaya kini terselesaikan 30 pe-

rusahaan dengan jumlah 3.560 tenaga kerja.

Sementara 23 perusahaan diantaranya saat ini pada tahap negosiasi pemberian THR, sedangkan 4 perusahaan lainnya seakan tidak ada niat untuk membayarkan THR meski berkali-kali tim monitoring yang di terjunkan melakukan mediasi dan berkirim surat.

“Dari 23 itu yang jelas melanggar tidak memberikan THR dan sudah kita peringatkan ada 4, alasan nya sih ketidak mampuan tapi alasan ini kita nilai tidak logis maka dijatuhkan sangsi peringatan, yang jelas bahwa UU tidak mengatur masalah sangsi, ketika berbicara masalah regulasi ini ketika hukum nya wajib, maka wajib itu harus di ikuti dengan sangsi,” tandas Edi Purwinarto, Senin (4/8).

Jika empat perusahaan yang kesemua nya ada di daerah Sidoarjo tersebut tidak mengindahkan seperti

yang diamanatkan UU ketenaga kerjaan, maka bukan tidak mungkin perusahaan tersebut diajukan ke pengadilan hubungan industrial.

“Ya kemungkinan itu aja, tapi yang utama adalah bagaimana mereka memberikan THR itu yang kita harapkan,” paparnya.

Dua puluh empat perusahaan yang belum membayarkan THR bagi pekerjanya ini, merupakan hasil verifikasi yang dilakukan sebelum nya.

Sebelumnya pengaduan yangg di terima di Posko THR Disnakertransduk dan Posko yang dibentuk serikat pekerja terdapat 50 pengaduan, dari jumlah tersebut 24 aduan di terima Posko THR disnaker sedangkan sisanya 26 dari Posko serikat pekerja dan LBH “Ini pengaduan keseluruhan yang diterima Disnaker sama LBH, sekarang kita salingg sinergi, ini semua Q rac kebersamaan,” katanya.Q

Sebagai salah satu daerah padat penduduk dan urbanisasi, kecamatan Rungkut menyiapkan peronelnya untuk melakukan operasi yustisi kependudukan. Camat Rungkut, Ridwan Mubarun mengatakan, sudah menyiapkan puluhan personel untuk melakukan operasi yustisi bagi warga yang tidak memiliki Karu tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Izin Penduduk Sementara (Kipem). Personel tersebut gabungan dari Kecamatan Rungkut sendiri dengan Kelurahan untuk melakukan pendataan.

“Setelah mendapat intruksi dari Bu Wali, kita sudah menyiapkan 78 personel dari kecamatan Rungkut sendiri dan Kelurahan.

Dari 78 personel dibagi 6 group untuk menyebar di wilayah Rungkut dan masingmasing group ada 12-13 personil,” kata Ridwan saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (4/8).

Ia menambahkan, dalam operasi yustisi ini akan dilakukan pukul 16.00 WIB karena pada waktu sore hari pada pulang semua.

Sasarannya untuk kali ini di enam titik wilayah rungkut antara lain, Kedung Baruk, Kali Rungkut, Rungkut Kidul, Wonorejo serta tempat yang diindikasi padat penduduknya. “ Kita fokuskan ke kost-kostan, dan kontrakan. Tak luput juga warga yang tinggal di bantaran sungai juga akan didata,” tambahnya.

Menurut Ridwan, untuk sementara, setelah pendataan jika ada warga yang tidak memiliki KTP maupun Kipem akan diarahkan untuk pulang ke daerah asalnya. “ Yang jadi sorotan kita paling utama itu warga yang masih mau mencari kerja atau masih belum jelas kedatangannya ke Surabaya, kalau masih membandel akan diarahkan ke tindak tipiring,” tegasnya.

Tidak hanya berupa sanksi pidana, lanjut dia, nantinya bagi warga luar kota Surabaya yang tidak produktif atau tidak memiliki pekerjaan satu seperti halnya gelandangan dan pengemis, akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Salah seorang warga Mojokerto, Ida (23th) , yang masih beberapa bulan bekerja di salah satu pabrik di wilayah Rungkut mengaku belum memiliki Kipem. “ Ia akan segera mengurusnya, karena ini kan baru masuk kerja jadi saya urus pekerjaan dulu kalau hari pertama tidak masuk akan ke peringatan mas, “ katanya saat mau masuk Pabrik.

Kerja sama antar daerah Kerja sama antar daerah , terutama untuk mengembangkan ekonomi daerah urban. Urbanisasi dari daerah ke kota besar akan sulit dicegah manakala belum tercipta pemerataan pembangunan disegala bidang,

Lebaran 2014 Pasien RSUD Soetomo Turun

RAGAM INFO

Jaksa dan Penyidik Polisi Diskusikan Penyelesaian Kasus Bambang DH Kejati Jatim, Bhirawa Lamanya pembuktian peran aktif Bambang DH dalam kasus Japung oleh penyidik Polda Jatim, membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berkali-kali mendiskusikan masalah tersebut. Rencana tukar pendapat ini akan dilakukan sesegera mungkin, usai lebaran.

“Sebentar lagi kami segera melakukan diskusi bersama penyidik Polda Jatim, terkait penyelesaian berkas Bambang DH,” ujar Kasi Penuntutan (Kasitut) Kejati jatim Dandeni, Senin (4/8).

Menurut Dandeni, secara intensif pihaknya akan mendiskusikan permasalahan maupun kendala apa saja yang selama ini dirasa sulit oleh penyidik kepolisian. Tujuannya yakni untuk segera menuntaskan berkas perkara Bambang DH, sehingga dapat dilanjutkan di penuntutan dan berlanjut ke proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Meski berkali-kali penyidik kepolisian dan Jaksa saling bertukar pikiran mengenai penyelesaian berkas Bambang DH. Dandeni mengaku, dirinya ingin penyidik kepolisian segera memenuhi persyaratan yang diminta oleh Jaksa peneliti.“Kami juga menginginkan penyelesaian perkara Japung oleh Bambang DH segera selesai, sehingga dapat disidangkan,” terang Dandeni.

Jaksa asal Garut ini menjelaskan, sebenarnya penyidik kepolisian sudah cukup mendapat masukan dari Jaksa peneliti mengenai syarat-syarat yang Q bed harus dipenuhi kembali.Q

Beberapa pasien sedang dirawat di RSUD dr Soetomo Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Jumlah pasien IRD (Instalasi Rawat Darurat) RSUD dr Soetomo Surabaya sepanjang cuti Lebaran mengalami penurunan. Dari data yang dihimpun menyebutkan jumlah pasien di IRD per hari selama lebaran di bawah 150 orang.

Kepala IRD RSU dr Soetomo Surabaya dr Urip Murtedjo SpBKL mengatakan, setiap hari IRD menerima 250 sampai 300 pasien. Namun, sepanjang cuti Lebaran dari 27 hingga 1 Agustus 2014, jumlah pasien turun.

“Seminggu Lebaran cukup menurun 50 persen yakni sampai 150 orang saja,” ungkap dr Urip.

Diakuinya, selama lima tahun terakhir ini tren pasien saat Lebaran memang menurun dras-

dna/bhirawa

tis. Selama lima terakhir jumlah pasien IRD saat Lebaran dan cuti bersama menurun drastis.

Berdasarkan data, pada Lebaran 2011 lalu, jumlah pasien IRD adalah 590 orang.

Perinciannya 304 pasien umum, 118 pasien Askes, dan 168 pasien miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda. Jika di rata-rata sepanjang lima hari cuti Lebaran 2011 jumlah pasiennya sekitar 100 orang per hari. Untuk 2012 juga mengalami kondisi sama. Selama lima hari cuti Lebaran terdapat 586 pasien. Perinciannya 316 pasien umum, 116 pasien Askes, dan 160 pasien miskin peserta Jamkesda/ Jamkesmas.

Sementara itu pada tahun 2013 yang mengalami penu-

runan hingga 120 orang per hari.

Sedangkan pada tahun 2014 ini, IRD hanya menerima 100 pasien sehari. Menurut Urip, penurunannya memang lebih dari 50 persen dibanding hari-hari biasa. Penyebab menurunnya jumlah pasien IRD karena berbagai faktor. Salah satunya tradisi mudik sebagian besar warga Kota Surabaya. ‘’Seperti diketahui banyak pasien RSU dr Soetomo merupakan warga Kota Surabaya. Penyebab lain adalah berkurangnya pasien rujukan dari rumah sakit lain. Hal ini karena ekitar 60 hingga 70 pasien pasien IRD merupakan rujukan dari rumah sakit lain. Baik rujukan yang datang dari Kota Surabaya sendiri maupun luar Kota Surabaya,’’ jelasnya.

Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo MPH menyatakan, meski pasien turun, tapi selama Lebaran RS tetap stand by. Selama cuti Lebaran itu pelayanan rawat inap dan darurat di RSU dr Soetomo akan berjalan seperti biasa. Pelayanan yang tidak beroperasi hanya instalasi rawat jalan dan poli. Pihaknya juga menyiapkan sejumlah pelayanan sepanjang cuti Lebaran.

Mulai dari IRD dengan 5 kamar operasi, rawat inap dengan 95 brankar cadangan, instalasi farmasi 24 jam, Radiologi dan CT Scan 24 jam, layanan patologi klinik, sampai layanan gizi pasien Q dna dan makan petugas.Q

karena kebutuhan akan langan pekerjaan terus bertambah dalam setiap tahunnya.

Untuk itu Komisi D DPRD Surabaya menilai bahwa operasi yustisi sebagai pencegahan terjadinya urbanisasi bukan merupakan solusi yang tepat.

Berpandangan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pekerjaaan di manapun berada di wilayah NKRI, Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya berpendapat bahwa pencegahan urbanisasi tetap sulit dilakukan, apalagi dalam setiap tahun jumlah urbanisasi terus bertambah utamanya bagi kalangan generasi muda di daerah-daerah.

“Jadi kita untuk menghadang para urbanisasi, memang tidak mudah, karena kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jadi tidak bisa menolak,” kata Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Bahkan Baktiono juga berpendapat bahwa sebaiknya pemkot Surabaya tidak melakukan langkah pencegahan urabnisasi tetapi cukup dengan melakukan perbaikan fasilitas perdagangan ke seluruh wilayah yang berimbas kepada terbukanya lapangan pekerjaan.

“Bagaimana kalau warga surabaya yang diperlakukan seperti itu, yang benar adalah pemerataan di segala bidang tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adanya perbaikan pada fasilitas perdagangan serta tersedianya lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Baktiono juga meminta agar pencegahan urbanisasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemkot, pemkab, pemprov dan pusat.

“Jadi itu tidak dipukul oleh kota surabaya yang menjadi salah satu kota tujuan bagi pendatang, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat, tugas mereka adalah memunculkan potensipotensi yang membuat kaum urban tidak lagi datang ke kota tujuan,”ungkapnya.

Bidang pertanian memang mulai tidak diminati oleh generasi muda era sekarang, karena menurut Baktiono tidak bisa menjajikan penghasilan yang cepat dan memadai, sehingga langkah untuk menjadi urban adalah solusi yang paling tepat.

“Mereka itu harus diberi bekal yang cukup, seperti di daerah setempat dibangunkan sekolah pertanian, tentunya disesuaikan dengan karakter daerah itu sendiri, itu akan tercipta dengan sendirinya kwalitas pertanian yang baik dan mendunia, sudah banyak contohnya, tidak seperti sekarang Q geh.gat masih import,” jelasnya.Q

Data Ditlantas Polda Jatim

Lebaran, Laka di Jatim Turun 16 Persen Polda Jatim, Bhirawa Data yang dihimpun Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Jatim selama pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2014, angka kecelakaan di kawasan hukum Polda Jawa Timur mengalami penurunan 16 persen dibandingkan 2013 lalu. Data tersebut merupakan catatan Ditlantas Polda Jatim sejak H - 7 hingga H + 6.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 16%, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 lalu. Polda Jatim mencatat pada tahun ini jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 559 kejadian.

Angka tersebut turun sebanyak 104 kejadian dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2013 lalu, yakni sebanyak 663 kejadian. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak H - 7 sampai dengan 3 Agustus 2014.

Lanjut Kombes pol Awi, untuk jumlah korban kecelakaan bervariasi dan menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ini dikarenakan, Kepolisian berhasil menekan angka korban meninggal dunia sebesar 33%. Dan pada tahun 2014 ini, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 64 orang. Sedangkan pada tahun 2013 lalu sebanyak 95 orang atau turun sebanyak 31 orang.

Sementara korban luka berat turun satu orang, pada tahun 2013 lalu sebanyak 112 ditahun ini 111 orang.

“Jumlah korban luka ringan juga mengalami penurunan sebesar 9%, yakni sebanyak 86 orang. Jika pada tahun lalu terdapat 934 korban kini 848 orang,” terang Kombes Pol Awi Setiyono, Senin (4/8).

Faktor terbanyak untuk angka kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor. Namun berapa besar porsi dominasi kecelakaan roda dua pada tahun ini, belum bisa dijelaskan. Ini karena, Q bed masih ada di tangan Ditlantas.Q

RSAL Rumtikal Dr Ramelan Siap Bersaing dengan Asing Setelah berhasil mengondol akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS. Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr Ramelan atau dikenal masyarakat dengan RSAL siap bersaing dengan rumah sakit asing.

Pimpinan Rumkital Dr Ramelan yang baru, Kolonel Laut (K) dr Syarief Hidayat SpKK, mengaku optimistis meskipun pada 2015 banyak rumah sakit (RS) asing masuk ke Surabaya. Menurutnya, Rumkital Dr Ramelan siap bersaing dengan RS-RS asing tersebut karena RS yang ditanganinya ini sudah memiliki akreditasi paripurna.

Syarief menerangkan akreditasi paripurna itu merupakan akreditasi tertinggi

untuk rumah sakit. Rumkital Dr Ramelan sendiri baru mendapatkan akreditasi ini pada Mei lalu. “Surabaya memang menjadi percontohan masuknya RS asing ketika AFTA nanti. Karena kami sudah akreditasi paripurna, kami siap bersaing dengan mereka,” katanya.

Syarief mengungkapkan akreditasi paripurna yang diraih ketika masih dipegang Laksamana Pertama TNI dr Bambang Renaldi SpM, ini merupakan satu-

satunya di Jatim. Atas amanah itu, Syarief mengaku merupakan tugas cukup berat untuk mempertahankan akreditasi tersebut sekaligus terus meningkat pelayanan kepada pasiennya.

“Memang cukup berat. Tapi tim managemen internal kami sudah kuat. Saya siap melanjutkan amanah ini,” sambungnya.

Syarief mengungkapkan pihaknya sudah bisa menerima pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang beberapa waktu sebelumnya bermasalah. “Masalahnya hanya teknis sinkronisasi data saja. Maklum karena sistem baru.

Tapi sekarang sudah fixed

dan kami membuka pintu bagi pasien JKN,” ujarnya.

Sementara itu menangapi pernyataan di atas, salah satu pasien RSAL Rumtikal Dr Ramelan, Muchtar mengaku pihaknya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan RS. Banyak fasilitas dan pelayanan yang diberikan pihak RS ketika istrinya dirawat di RSAL Rumtikal Dr Ramelan. ‘’Meski istri saya meninggal di RSAL Rumtikal Dr Ramelan saya merasa ikhlas dan bersyukur karena selama menjalani perawatan di RS tidak ditemuka ada dokter atau perawat yang sulit dikontak atau diajak komuQ dna nikasi,’’ paparnya.Q

Pelayanan yang diberikan RSAL Rumtikal Dr Ramelan kepada para pasien.

dna/bhirawa

OPINI

4

UU MD3 2014 ke MK

Tajuk

Cermati Propaganda Terorisme PROPAGANDA tentang terorisme ke-ideologi-an kini merebak di seluruh dunia, melalui jejaring sosial media berbasis teknologi informasi. Berbagai media sosial, antaralain facebook, twitter, path, instagram, sampai youtobe, ramai-ramai membahas ISIS (Islamic State in Iraq and Syria, istilah oleh New York Times). Pemerintah juga mulai dituntut untuk menutup seluruh propaganda yang berkait dengan ISIS, yang dianggap sebagai “eksportir” ideologi gerakan khilafah.

Tetapi sesungguhnya gerakan khilafah bukan hal baru di Indonesia. Sudah banyak (dan sering) dilakukan demo damai (dengan izin resmi) mengusung isu khilafah. Polisi tetap memberi izin. Tetapi sekarang, gerakan propaganda khilafah menjadi perhatian ekstra. Ada kekhawatiran, gerakan khilafah ber-afiliasi dengan misi ISIS. Yakni, mendirikan negara Islam, seperti klaim yang terjadi di Irak dan Suriah.

Dalam bahasa Arab, kelompok ini bernama Ad-Daula al-Islamiyah fil-Iraq wa al-Sham. Tetapi Al-Sham merupakan istilah bahasa Arab klasik untuk Damaskus dan wilayah daratan sekitarnya (Suriah). Karena gerakan khilafah ISIS meng-klaim wilayah Irak sampai Suriah, maka di dalamnya termasuk Yordania, Lebanon dan Israel. Agaknya “peta” klaim ISIS itulah yang menggetarkan PBB, dengan memvonisnya sebagai gerakan teroris.

Maklumat PBB itu direspons cepat di dalam negeri.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga menyatakan hal serupa. Sehingga, manakala terdapat warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai anggota teroris. BNPT akan mencabut status kewarga-negaraan pendukung ISIS. Apalagi, BNPT mendapatkan laporan bahwa di beberapa daerah (termasuk di Malang, Jawa Timur) telah terdapat kelompok ISIS. Dus BNPT dalam posisi waspada ISIS. Dulu, kewaspadaan ekstra ketat dilakukan oleh rezim orde-baru terhadap revolusi Islam yang dikumandangkan oleh Ayatollah Khomaini. Setelah pemimpin spiritual Iran itu sukses menumbangkan rezim kerajaan Syah Iran (tahun 1979), “semangat” Khomaini menyebar ke seluruh dunia.

Foto-foto pemimpin revolusi Iran ini bertebaran di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Banyak rumahtangga menyimpan fotonya. Inilah yang diwaspadai pemerintah RI sejak awal dekade 1980-an. Ada sebutan “ekstrem kanan” untuk kelompok dakwah garis keras Islam. Syukur kewaspadaan berlebihan itu bisa “di-kanalisasi” dengan mendirikan ormas ICMI. Pemerintah merespons dengan menampilkan tokoh Islam yang dianggap tengah-tengah, yakni BJ Habibie (saat itu Menristek/Kepala BPPT) serta Wardiman Djojonegoro.

Universitas Brawijaya (di Malang, Jawa Timur) menjadi tuanrumah kongres pertama ICMI tahun 1990.

Di dalam ICMI berkumpul beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemikir Islam. Diantaranya Quraisy Shihab, Nurcholis Madjid, Dawam Rahardjo, Haryanto Dhanutirto, dr.

Muhammad Thohir (dari Surabaya) dan Marwah Daud Ibrahim. Beberapa tokoh masjid Salman (ITB) juga ditampung di kepengurusan level kedua. “Kanalisasi” ICMI membawa sukses besar untuk kedua pihak (intelektual muslim dan pemerintah). Bahkan Pak Harto (Presiden) disebut-sebut pro-pemikiran ICMI. Sejak saat itu, kecurigaan pemerintah terhadap gerakan khilafah seolah-olah telah hilang, berganti saling percaya sampai saat ini. Apakah kecurigaan itu akan tumbuh lagi?

Tentu, walau alasannya berbeda. ISIS lebih diwaspadai karena tergolong combatan (bersenjata), bukan sekadar demo iring-iringan masa berbaris damai dengan yel-yel dan posterposter kecil. Di negeri Saddam Husein, gerilyawan ISIS sudah merebut kendali ladang minyak di bagian utara Irak.

Tetapi di Suriah, ISIS kalah dukungan politik. Semula, negara-negara Eropa dan Amerika, ingin menggulingkan Presiden Bashir al-Assaad. Kini berbalik mendukung pemerintah Bashir al-Assaad untuk menumpas pemberontak.

ISIS juga kalah propaganda politik, karena teologinya yang menyimpang. Diantaranya, akan menghancurkan Ka’bah.

Meski sudah mulai di Jawa Timur, ISIS pastilah dikutuk oleh 99% muslim Indonesia. Namun kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama di kampus-kampus, karena biasanya mahasiswa masih awam dalam keagamaan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mewujudkan Polisi Profesional dan Mandiri REFORMASI Polri selama ini telah ditempuh lewat tiga aspek yaitu reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Ketiga aspek reformasi tersebut bisa direasliasikan jika dan hanya jika didukung oleh nagara dan masyarakat.

Prinsipnya harus dihilangkan tarik menarik kepentingan, antara siapa atau pihak mana pun yang dalam jangka waktu panjang, menengah, atau pendek, terhadap Polri. Karena ini akan mengganggu upaya kita bersama mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Dukungan publik khususnya terhadap perubahan budaya dan karakter anggota Polri juga penting dijaga. Kita semua berharap agar tudingan dan cap yang kerap diberikan kepada Polri, seperti diduga suka menerima supa, diduga suka korupsi, diduga menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, diduga keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif perlahan dihilangkan dari Korps Bhayangkara ini.

Kita juga melihat upaya nyata dan serius dari Polri untuk merubah diri, memperbaiki pelayanannya dan berusaha mewujudkan polisi yang melayani dan mengayomi masyarakat. Namun, fakta bahwa masih ada “polisi nakal” dalam persepsi masyarakat sulit untuk dibantah. Persepsi ini lahir bukan tanpa sebab. Dan keberadaannya sangat berbahaya, karena dapat merusak citra institusi Polri, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), serta merusak akuntabilitas kinerja Polri.

Untuk itulah kita terus mendukung reformasi Polri, dan mendorong lembaga ini semakin terbuka dan dekat dengan masyarakat. Kita tentu ingin segera lahir Polri yang benarbenar melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Karena itu mari kita dukung bersama-sama upaya mewujudkan Polisi yang mandiri dan profesional.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

Uji Materi ’Kesaktian’ DPR UUD memberikan mandat kepada DPR untuk membuat rancangan undang-undang. Tetapi mandat itu ternyata, tidak dapat dilakukan semau gue, dengan merancang klausul yang bertentangan dengan UUD. Apalagi hanya untuk memulihkan citra ke-DPR-an yang terus merosot.

Terbukti, klausul yang “melebihkan” status hukum anggota DPR dibanding masyarakat lain, segera akan di-judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi).

U

UD pasal 21 ayat (1) secara tekstual mengamanatkan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.” Amanat ini digunakan oleh DPR-RI periode 2009-2014 untuk merevisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (atau disebut UU MD3). Beberapa pasalnya berubah, diantaranya tentang formasi kepemimpinan di DPR serta “kelebihan” status hukum anggota DPR. Yakni dengan adanya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang fungsinya mirip (dulu) Badan Kehormatan DPR. Klausul aturan “kelebihan” DPRD dalam hal status hukum, tertulis dalam UU MD3 tahun 2014 pada BAB III, Bagian Keenam belas. Aturan yang kontroversial itu terdapat pada pasal 245 ayat (1). Secara tekstual dinyatakan: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

Satu ayat itu dianggap sebagai langkah mundur dalam hal HAM (Hak Asasi Manusia), serta penghalang dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagian tentang penyidikan anggota DPR dengan izin MKD itu dibatasi sampai 30 hari (pasal 245 ayat ke-2). Melebih batas itu penegak hukum boleh melaksanakan tugas tanpa izin. Tetapi rentang waktu 30 hari dikhawatirkan bisa digunakan untuk menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri.

Timbangan sebagai langkah mundur terhadap peraturan tersebut terutama terhadap UUD 1945 pasal 27 ayat (1). Yakni prinsip Yang menjadi timbangan MK, adalah UUD pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Itulah prinsip equality before the law, perlakuan yang sama di depan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali anggota DPR.

iden tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup. Sehingga tidak mengikat, tidak berlaku. Analogisnya, persetujuan tertulis dari presiden maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga tidak diperlukan.

Klausulnya harus Oleh : Pasal 245 dalam UU dihapus. Sehingga MD3 2014 sebenarnya manakala dilakukan Yunus Supanto merupakan metamoruji materi ke MK, pasfose klausul serupa dati akan dikabulkan, lam UU Nomor 27 tadan klausul tersebut hun 2009 tentang MPR, DPR, DPD pasti dihapus. dan DPRD. Dalam UU Parlemen UU MD3 yang baru berisi 428 (yang lama) itu, pada pasal 220 pasal. Selain kontroversi pada “keayat (1) menyatakan, “Pemanggisaktian” dewan, juga dianggap tidak lan permintaan keterangan untuk konsisten dalam hal penentuan penyidikan terhadap anggota DPR pimpinan dewan. Bahkan dianggap yang diduga melakukan tindak pimenjegal parpol pemenang pemilu, dana harus mendapat persetujuan agar tidak dapat lagi menduduki tertulis dari Presiden.” kursi jabatan pimpinan dewan. Alat kelengkapan (termasuk pimpinan Kemunduran Regulasi dewan) diatur pada pasal 83. Selain Bedanya, hanya pada persetujuan pimpinan DPR juga terdiri dari tertulis dari presiden (UU lama), Banleg, Banggar, Bamus, BKSAP, dengan UU baru menggunakan inBURT, MKD, Pansus, dan alat kestitusi Mahkamah Kehormatan Delengkapan lain yang diperlukan. wan (MKD). Pada masa lalu persetuSecara khusus pada pasal 84 juan tertulis dari presiden menjadi diatur tentang tatacara pemilihan “permainan.” Setiap anggota DPR pimpinan dewan. Itulah yang diyang terkena kasus pidana menjaga tuding sebagai akal-akalan untuk dirinya dengan cara mencegat surat menghadang parpol pemenang permohonan, mulai dari penegak pemilu agar tidak otomatis menjadi hukum sampai di Setneg.

Ketua DPR. Sehingga PDIP (berDiperkirakan, lebih dari serasama mitra koalisinya, PKB dan tus permohonan izin presiden unHanura) memilih walk-out. Tetapi tuk memulai penyidikan maupun rapat pengesahan UU MD3 tahun penyelidikan dugaan kasus koru2014 dinyatakan kuorum. Maka psi. Bahkan jika pintar, tersangka Rancangan UU MD3 bisa disahkan, koruptor bisa memboikot izin walau tanpa tiga fraksi (139 kursi). tersebut sebelum dibaca presiden.

Pada posisi lain terdapat koalisi besar Jadi, izin presiden takkan pernah terdiri Gerindra, Golkar, PD, PKS, muncul. Sebab, Kepolisian tak PAN, dan PPP meliputi 395 kursi. mungkin “mengawal” permintaan izin itu setiap saat. Dus, sangat Gertakan Parlemen berpotensi untuk menilep kasusJika koalisi PDIP gagal menjadi kasus korupsi, sampai lenyap. pimpinan di DPR, maka jabatan Ketua Sekilas, permintaan izin presiden dan empat Wakil Ketua akan menjadi seolah-olah menjadi keharusan. milik koalisi merah-putih. Ketua DPR Tetapi sebenarnya, klausul “kelebiakan diduduki kader Golkar. Sedanghan” status hukum itu sudah tidak kan 4 Wakil Ketua berturut diduduki berlaku secara analogis. Yakni, ketika oleh kader Gerindra, PD, PKS dan MK (Mahkamah Konstitusi) mengPAN. Pada UU MD3 yang baru (tahun abulkan permohonan ICW (dan be2014), tatacara memilih pimpinan DPR berapa perorangan lain) terhadap UU diatur pada pasal 84, berisi 5 ayat.

Nomor 12 tahun 2008 tentang Kepala Yang dianggap “menghadang” Daerah. Pasal 36 ayat 1 UU 12 tahun parpol pemenang pileg 2014, ada2008 menyatakan, ”Tindakan penyelah pasal 84 ayat (2). Secara teklidikan dan penyidikan terhadapa stual UU tersebut dibuat berbunyi kepala daerah dilaksanakan setelah “Pimpinan DPR sebagaimana adanya persetujuan tertulis dari presidimaksud pada ayat (1) dipilih den atas permintaan penyidik.” dari dan oleh anggota DPR dalam Namun ternyata, pasal ini tergosatu paket yang bersifat tetap.” long zalim, menyimpang dari UUD Terdapat frasa yang berbunyi 1945 pasal 27 ayat (1). Dalam bahasa “satu paket yang bersifat tetap.” hakim MK, persetujuan tertulis presSatu paket pastilah berkonsekue-

nsi logis dengan koalisi. Artinya, parpol pemenang pemilu (dan koalisinya) bisa “dihabisi” oleh kelompok koalisi lainnya.

Inilah gertakan awal parlemen (diakhir periode) terhadap koalisi parpol yang mengusung pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla. Ekses lainnya, walau Jokowi menjadi Presiden, juga akan kerepotan menghadapi koalisi mayoritas (72% kursi parlemen). Seluruh menteri akan berhadapan secara diametral vis a vis dengan komisikomisi di DPR. Tentu, hal itu bisa menghambat pengesahan berbagai UU, termasuk “penyanderaan” terhadap Rancangan APBN. Perubahan kepemimpinan DPR tidak se-sepele dugaan awal. Sebab, pada ranah kelengkapan dewan (Komisi-komisi, BK, Banggar, Bamus, dan Banleg) akan diberlakukan metode serupa. Bisa terjadi asas “sapu bersih” koalisi mayoritas, termasuk pada kepemimpinan di MPRRI. Hal yang sama di jajaran eksekutif (pemerintah), anggota kabinet akan diisi 100% dari mitra koalisi Presiden dan Wakil Presiden.

Kecuali jika terdapat perubahan peta koalisi. Yakni, beberapa parpol berbelok koalisi mendukung Jokowi. Misalnya, andai Golkar akan “balik-kanan” mendukung Jusuf Kalla. Lagi-lagi, akan menjadi problem sistem kenegaraan presidensiil harus mengarah pada parlementer.

Presiden terpilih harus nego dengan parpol-parpol untuk memperkuat posisi, agar tidak “diganggu” selama memerintah. Bahkan dampak “gangguan” itu bisa berujung pada pemberhentian presiden, sebagaimana diatur UUD 1945 pasal 7A dan 7B. Pemberhentian presiden dapat dilakukan oleh DPR melalui pengajuan kepada MK. Syaratnya juga mudah, cukup dengan 2/3 dari anggota DPR yang menghadiri paripurna dengan kuorum sebanyak 374 orang. Jadi, cukup dengan suara lantang 250 orang anggota DPR, sudah bisa menggulingkan presiden. Tetapi UUD pasal 7B ayat (1), disyaratkan harus terbukti, bahwa presiden bersalah melakukan “... pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.”

Mungkinkah hal itu akan dilakukan DPR? Boleh jadi, karena DPR periode 1999-2004 sudah pernah mencoba, dan sukses bisa mengganti presiden. Walau saat itu (Presiden Gus Dur) tidak tahu, mengapa ia diberhentikan. Wallahu a’lam bis-shawab.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Evaluasi Transportasi Arus Mudik dan Balik 2014

P

enyelenggaraan aktivitas mudik dan balik 1435 H sudah mulai usai. Arus mudik dan balik kalau kita evaluasi dari tahun ke tahun tampaknya semakin baik. Prestasi tersebut harus diapresiasi seluruh rakyat Indonesia di tengah rumit dan kompleksitasnya masalah transportasi dan infrastruktur di negara ini. Indikator pertama keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini terlihat dari menurunnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut juga terlihat dari usaha pemerintah yang terus memonitor perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yang berlebihan.

Data evaluasi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi pada Mei 2014 sebesar 0,16% dan inflasi tahunan mencapai 7,32%. Untuk Juni 2014, inflasi diharapkan berada di level 0,3-0,4%. Sementara untuk Juli 2014 atau sepanjang bulan puasa dan Lebaran, target inflasi diharapkan tidak melebihi 1%.

Artinya memang ada kenaikan inflasi di Juli sebagai fenomena musiman di bulan puasa, namun besaran inflasi dipandang masih dalam batas-batas yang aman dan terkendali.

Berdasarkan tren historis, inflasi Juli beberapa tahun terakhir menunjukkan cukup terkendali kecuali pada 2008 dan 2013 yang relatif tinggi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masing-masing 1,37% dan 3,29% berturut-turut. Pada tahun 2009-2012, inflasi Juli relatif berada di bawah 1% kecuali Juli 2010 sebesar 1,57% akibat adanya kenaikan permintaan pascapemulihan ekonomi di sejumlah negara yang diikuti dengan kelangkaan

komoditas pangan. bersama kementerian Sementara inflasi Juli dan lembaga terkait 2009 sebesar 0,45%; di secara intensif. PunJuli 2011 0,67% dan cak arus mudik dan balik untuk jalur darat Juli 2012 0,7%.

Selain persoalan dan laut diperkirakan ketersediaan pasoterjadi pada H-3 dan kan barang, khususH+5, sementara untuk nya kebutuhan pokok angkutan kereta api masyarakat pemerindan udara diperkiratah bersama dengan kan akan mencapai Oleh : perusahaan jasa transpuncaknya pada H-2 Gumoyo Mumpuni Ningsih portasi juga terus medan H+5. matangkan persiapan Arus mudik dan balik lebaran sebesar 19,3 transportasi nasional.

Persiapan dan kecukupan transjuta orang ini diperkirakan mengportasi tidak hanya dalam memasgunakan transportasi publik yang tikan kelancaran distribusi barang tersebar di angkutan darat (jalan) sepanjang bulan puasa, tetapi juga sebanyak 5,59 juta orang, angkutan mengantisipasi lonjakan pemudik kereta api 4,49 juta orang, angkutan menjelang Lebaran. Kesiapan moda udara 4,10 juta orang, angkutan transportasi dan infrastruktur yang sungai dan penyeberangan sejummenopang sistem transportasi nalah 3,54 juta orang, dan angkutan sional terus ditingkatkan memasuki laut 1,57 juta orang. Sementara itu, puasa dan Lebaran. pemudik dengan kendaraan pribadi Pemerintah telah menyiapkan diprediksi mencapai 4,16 juta orang transportasi dan infrastruktur deyang terdiri atas pengguna mobil ngan dukungan intermoda yang lebpribadi 1,79 juta orang dan pengih terintegrasi baik moda angkutan guna sepeda motor 2,37 juta orang. darat, laut maupun udara. Hal ini dilakukan untuk menyebar distribusi Kesiagaan koordinasi pemudik sehingga tidak memusat Koordinasi lintas kementerian dan pada salah satu moda transportasi kepolisian terus ditingkatkan untuk saja yang berpotensi menimbulkan mempersiapkan transportasi Lebaran risiko transportasi. Pemerintah me2014, baik terkait kesiapan infrastrukmastikan moda transportasi darat, tur, armada transportasi, keamanan laut, dan udara untuk angkutan transportasi, maupun penetapan harLebaran 2014 dalam keadaan siap, ga batas atas dan batas bawah. Untuk baik terkait jumlah armada maupun mengantisipasi lonjakan pemudik dan infrastruktur pendukungnya. balik lebaran 2014, pemerintah telah Misalnya jalur pantura dan lintas menyiapkan 32 rangkaian tambahan timur dengan panjang jalan 9.000 angkutan kereta api di luar 293 kereta km dan jalan tol sepanjang 700 km, reguler dengan 416 lokomotif dan ditambah jalan alternatif sepanjang 1.555 gerbong penumpang. Untuk 3.000 km telah disiapkan mengtransportasi menggunakan angkutan ingat kedua jalur ini merupakan darat, Organda telah menyiapkan jalur terpadat pada saat Lebaran.

43.000 armada angkutan menjelang Pemerintah terus melakukan koordilebaran atau meningkat dari jumlah nasi persiapan transportasi Lebaran armada yang disiapkan pada Lebaran

2013 sebesar 23.000.

Angkutan darat dengan 43.000 armada ini diperuntukkan untuk angkutan darat antarprovinsi dan lintas provinsi di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berharap masyarakat pengguna sepeda motor untuk lebih menggunakan transportasi yang disediakan pemerintah dibanding menggunakan sepeda motor untuk mudik. Untuk mengurangi jumlah sepeda motor di jalan pada saat puncak arus mudik, pemerintah juga telah menyiapkan kendaraan angkut untuk sepeda motor bagi masyarakat yang ingin membawa sepeda motornya ketika mudik.

Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan jalur terbaik arus mudik dan balik Lebaran 2014, di samping mengantisipasi penumpukan arus di titik-titik tertentu. Sejumlah peralatan berat untuk wilayah-wilayah jalur mudik yang rawan longsor dan banjir juga telah disiapkan, di samping jalur alternatif. Kesiapan transportasi arus mudik dan balik Lebaran 2014 jauh lebih baik. Hal tersebut terlihat dari kecilnya risiko lebaran kali ini.

Meski demikian, kerja sama antarkementerian, lembaga, pemda, dan masyarakat akan terus ditingkatkan mengingat koordinasi ini dapat menekan potensi risiko dari arus mudik dan balik setiap lebaran.

Inilah fakta dan pelajaran kepada pemerintah bahwa koordinasi antar berbagai lembaga merupakan kunci menyelesaikan setiap masalah. Penyelenggaraan mudik selama ini tidak bisa dibebankan kepada polisi lalu lintas dan departemen perhubungan semata.

Pengajar Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Sidak, BKPP Temukan Belasan PNS Absen Kab Mojokerto, Bhirawa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menggelar Sidak di hari pertama kerja pasca libur Lebaran, Senin (4/8) kemarin.

Dalam Sidak yang dipimpin langsung Kepala BKPP Teguh Gunarko itu ditemukan belasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Mojokerto membolos.

BKPP setempat tidak memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak masuk kerja lantaran ada penyertaan keterangan absen dari yang bersangkutan.

Dalam Sidak kemarin juga melibatkan Plt Inspektorat, Suharsono serta Kepala Humas dan Protokol, Alfiah Ernawati. ‘’Kami menemukan jumlah karyawan yang tak hadir karena sakit tiga orang, izin dua orang, cuti tiga orang, dan pada Dinas Pendidikan tiga orang, tanpa keterangan tiga orang dan jumlah kehadiran 740 orang,’’ terang

Teguh Gunarko.

Di hari yang sama, tim ini juga menyisir sejumlah kantor yang lain. Hanya saja Sidak di luar Kantor Kesekretariatan dilakukan secara acak. Dalam sampling di luar lingkup kantor bupati, Tim BKPP dan Inspektorat menemukan kondisi serupa.Sampling pada UPT Dinas Pendidikan Kutorejo, Dinas Pertanian, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Kecamatan Puri, dan SMA Puri hasilnya dua PNS tak hadir dengan menyertakan keterangan

sakit, izin dua orang, cuti dua orang, dinas luar enam orang. ‘’Tahun ini libur Hari Raya ditambah cuti bersama genap satu minggu, karenanya hari ini tak ada alasan bagi PNS untuk bolos kerja,’’ ujar Teguh.

Teguh juga mengatakan akan memberi sanksi pada PNS yang kedapatan membolos. ‘’PNS yang mangkir kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama setahun,’’ tegasnya.

Dengan Sidak diharapkan disiplin PNS meningkat. Peningkatan disiplin ini juga merupakan bagian dari usaha Pemkab Mojokerto agar setiap PNS siap memberikan pelayanan kembali kepada masyarakat. Diharapkan, libur panjang kemarin dapat memberikan suasana dan semangat baru melaksanakan kem

bali tugas pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan satu inovasi guna peningkatan kinerja pegawai.

Wawali Sidak Pelayanan RSUD Sementara hari pertama masuk kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah, Senin (4/ 8) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Mojokerto juga disidak Wakil Wali Kota Suyitno dan Sekdakot Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono.

Sidak yang dilakukan bersama petugas dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto ini untuk mengecek tingkat kehadiran PNS usai libur Lebaran. Adalah RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo di Surodinawan yang disidak kali pertama. Di RSUD Wakil Wali Kota melihat kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

yang ingin periksa atau berobat.

Kemudian Wawali dan rombongan pindah Sidak ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, Aset (DPPKA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta

kariyadi/bhirawa

Wakil Wali Kota Mojokerto, H Suyitno menyalami pasien RSUD Kota Mojokerto dalam Sidak, Senin (4/8) kemarin.

Empat Kasus Kebakaran saat Ditinggal Mudik

KELANA

Tak Ada Toleransi bagi PNS Membolos Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tak akan mentoleransi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dijajaran Pemkab Gresik yang masih mangkir setelah libur panjang Lebaran. Bupati berharap,hari pertama masuk jangan sampai ada yang membolos. ‘’Hari ini masuk pertama setelah libur Lebaran. Saya harap PNS sudah masuk seperti biasa dan memulai aktifitasnya kembali. Jangan sampai ada yang tak masuk, kecuali sesuatu yang sangat tak bisa ditinggalkan,’’ ujar Bupati saat memberi sambutan sebelum memulai halal bi halal bersama pejabat dan PNS se Kab Gresik, Senin (4/8).

Halal bi halal yang dihadiri seluruh PNS se Kab Gresik ini berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gresik. Ada sekitar 2.500 orang yang hadir pada acara salam-salaman dengan Bupati Gresik dan Muspida Gresik. Mereka terdiri dari PNS, karyawan BUMD, perwakilan dari organisasi masyarakat yang memenuhi halaman kantor bupati.

Menanggapi himbauan Bupati Gresik terkait tak akan memberikan toleransi bagi PNS mangkir, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Suryo Wibowo menjelaskan, seperti biasanya aturan ini diberlakukan. Setiap libur Lebaran Pemkab Gresik memberlakukan absen khusus. ‘’Absen khusus ini sudah dilakukan saat dua hari sebelum libur Lebaran dan dua hari setelah libur Lebaran. Sanksi tegas memang akan diberlakukan bagi PNS yang mangkir,’’ tegasnya.

Tentang jumlah PNS yang absen pada hari pertama masuk setelah Lebaran, Suryo belum bisa menyebutkan jumlahnya. ‘’Kami belum dapat informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pihak BKD sendiri sampai siang ini juga belum mendapat laporan dari masingmasing SKPD. Namun, biasanya hampir tak ada yang berani PNS mangkir.

Karena sejak jauh hari himbauan dan sanksi ini sudah disosialisasikan,’’ ujar Suryo Wibowo.Q eri

PWI Sidoarjo Tabur Bunga di TKP Kecelakan Rukin Sidoarjo, Bhirawa Tabur bunga di lokasi tewasnya wartawan senior Jawa pos, Rukin Firda dilakukan rekan dan istri korban di Jl Raya Waru, sebelah utara pintu keluar Terminal Bungurasih, Senin (4/8) jam 10.45 kemarin. Untuk mengenang peristiwa naas yang menimpa mantan pengurus PWI Sidoarjo itu.

Tidak ada yang menyangka bila Sabtu siang kemarin merupakan hari terakhir Rukin menemui takdirnya. Menurut Pimred Radar Surabaya, korban jarang bersepeda motor bila ke Surabaya.

Biasanya mengendarai mobil Terios atau Pucanto. Putrinya yang juga wartawan Radar. Caca, saat diberitahui ayahnya kecelakaan juga tak percaya karena dianggapnya korban masih di rumah.

Menurut Kepala DPPKA Sidoarjo, Joko Sartoni yang mengantarkan mulai dari RS sampai ke pemakaman, Rukin adakah wartawan yang baik, yang mengajarkan kekritisan secara profesional.

Laka Lantas pada Hari Sabtu (2/8) sekira jam 10.45 Wib. di Jl Raya Waru (sebelah utara pintu keluar Terminal Bungurasih / di depan Perum Pajak Waru, Kec Waru, Kab Sidoarjo. Kendaraan yang terlibat, antara Bus PO Sumber Selamat Nopol W 7030 Z yang dikemudikan Agus Indrianto, 47 tahun, alamat di Jl Panglima Sudirman I/10 Kel Mangundikaran, Kec Nganjuk, dengan Sepeda motor Honda Vario Nopol W 5756 TV yang dikendarai Rukin, (46) beralamat di Perum Tanggulangin Asri Blok G/12 Ds Kali Tengah, Kec Tanggulangin, Kab Sidoarjo (Meninggal dunia).

Kronologis kejadian, semula Sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Rukin berjalan dari arah selatan ke utara pada lajur sebelah kiri, selanjutnya di TKP pada bahu jalan ada 3 (tiga) unit Taksi yang sedang parkir di bahu Jalan, kemudian sepeda motor berusaha mengambil sisi kanan Taksi itu, selanjutnya pengendara sepeda motor korban terserempet Bus PO Sumber Selamat yang berjalan dari arah yang sama, sehingga korban terjatuh dan terlindas roda ban belakang sebelah kiri.

Korban Meninggal dunia di TKP, luka pada kepala dan dirujuk ke RS Siti Khodijah, Sepanjang.Q hds

Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan Wali Kota Mas’ud Yunus menghadiri halal bi halal yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Kota Mojokerto.Q kar

humas Sidoarjo

Sekjen PB NU, Dr Marsudi Syuhud didampingi Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf ( kanan ) saat memukul beduk tandai peresmian Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSDA) Senin (4/8) kemarin.

Gus Ipul Ingin Unusda Jadi Kampus Terbaik Sidoarjo, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf berharap Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSDA) yang baru diresmikan Sekjen PB NU, Dr Marsudi Syuhud bisa menjadi kampus yang terbaik, bergengsi dan berkualitas. ‘’Semoga dengan diresmikannya Unusda dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim dan menjadi kampus terbaik yang memiliki SDM berkualitas,’’ ujarnya saat menghadiri peresmian UNUSDA, di Gedung Rohmatul Ummah Bluru Sidoarjo, Senin (4/8) kemarin.

Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf mengatakan, untuk menjadi kampus berkualitas dan bisa diterima masyarakat tidaklah mudah.

Lembaga pendidikan yang baru ini harus memiliki ciri khas dibandingkan kampuskampus lain, agar dapat bersaing secara baik.

Menurut Gus Ipul, ada tiga syarat agar UNUSDA bisa menjadi kampus yang besar, bergengsi dan berkualitas.

Pertama, harus memiliki pemimpin yang baik dan amanah terhadap tugas serta

memiliki tanggung jawab memajukan UNUSDA. ‘’Intinya, pemimpin tak boleh malas.

Jika pemimpinnya malas, berdampak terhadap kinerja tenaga pengajar hingga ke mahasiswanya. Jadi pemimpin harus tangguh, amanah dan memiliki etos kerja yang tinggi,’’ tegasnya.

Kedua, kampus harus memiliki sarana infrastruktur yang baik. Ini artinya, sarana dan prasarana kampus harus ditunjang dengan gedung dan fasilitas yang representatif, agar mahasiswa dapat belajar dan menempuh pendidikan secara maksimal.

Syarat ketiga, menurut Gus Ipul sapaan akrabnya yakni harus memiliki tenaga pengajar seperti dosen harus berkualitas. Banyak SDM dari Nahdlatul Ulama yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa. ‘’Dosennya harus lebih baik dan berkualitas, jangan memilih dosen yang malas dan tidak kredibel,’’ ungkapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengharapkan, dengan diresmikannya UNUSDA bisa meningkatkan pendidikan

dan daya saing generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ke depan, masyarakat harus memiliki kepedulian untuk terus mengembangkan Unusda. ‘’Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mustahil Unusda dapat berkembang lebih jauh. Semoga lulusan UNUSDA kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin bangsa lahir dari kampus ini,’’ imbuhnya.

Sementara itu, di Kampus UNUSDA terdapat beberapa program studi yang ditawarkan. yakni fakultas teknik, ilmu komputer, ekonomi dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Untuk Fakultas Teknik terdapat program studi teknik industri, lingkungan dan kimia. Fakultas komputer terdapat, Sistem Informasi, desain grafis dan informatika.

Fakultas ekonomi terdapat, program studi manajemen dan akutansi. Sedangkan, fak keguruan dan pendidikan terdapat Pendidikan Bahasa Inggris dan Guru SD yang kesemuanya akan menghasilkan lulusan Sarjana (S1).Q hms

Sidoarjo, Bhirawa Kebakaran bisa terjadi setiap saat dan tak mengenal waktu. Saat libur panjang Lebaran mulai 26 Juli sampai 3 Agustus kemarin, kejadian kebakaran telah terjadi sebanyak 4 kali di Kab Sidoarjo. Karena itu PMK Sidoarjo tak libur dan siaga terus.

Kejadian pertama berlangsung pada 29 Juli, membakar rumput ilalang di sekitar perumahan Bumi Ccitra Fajar golf (BCF) Kec Sidoarjo pada pukul 15.00.

Dua unit PMK dari Posko Buduran segera meluncur dan memadamkam api. Sehingga lahan ilalang yang ali/bhirawa terbakar hanya sekitar 100 Anwar SH m2. ‘’Bila tak segera dicegah, kobaran api ini bisa merembet pada rumah-rumah warga,’’ ujar Kepala Bidang PMK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, Anwar SH, Senin ( 4/8) kemarin.

Kejadian kedua, terjadi pada 30 Juli, menimpa rumah Muhtar, Desa Putat Selatan, Kec Tanggulangin.

Penyebab kebakaran karena konsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa, tapi kerugian material ditaksir sebesar Rp80 juta. Luas lahan yang terbakar sekitar 60 m2.

Kejadian ketiga, terjadi sehari berikutnya yaitu pada 31 Juli, pada pukul 15.00 WIB. Menimpa rumah Ahmad Zainuri di Perumahan Candra Mas Blok GD 47 RT 17 RW 15 Desa Pepe, Kec Sedati. Luas kebakaran sekitar 30 m2, kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta. Kondisi rumah kebetulan sedang ditinggal mudik Lebaran.

Sedangkan kejadian keempat, terjadi 2 Agustus menimpa PT Wangsa Manunggal Perkasa yang berada di Jl Wadungasih 16 Buduran. Kebakaran yang menimpa ruang bagian produksi ini, terjadi karena konsleting listrik saat semua karyawan sedang libur lebaran.

Karena hebatnya kebakaran, dari total luas bangunan, bagian yang tersisa hanya 800 m2 atau tersisa bagian kantor saja. Hingga kini, menurut Anwar, pihak perusahaan belum bisa mengeluarkan berapa taksiran kerugian.

Anwar sebelumnya telah menyampaikan, warga Sidoarjo yang akan meninggalkan rumah untuk mudik Lebaran, diingatkan supaya jangan lupa memeriksa kompor dan mencabut stop kontak listrik untuk mencegah terjadinya kasus kebakaran. Untuk mencegah kebakaran warga yang tinggal di kampung sebelum pergi mudik juga bisa menitipkan pada tetangga yang tak mudik. Sedangkan warga yang tinggal di perumahan bisa menitipkan pada Satpam.

Dari data di Bidang PMK BPBD Sidoarjo, dari Januari sampai Juli kemarin, kasus kebakaran di Sidoarjo telah terjadi 49 kali. Selama ini kasus kebakaran di Sidoarjo terbanyak terjadi di sejumlah kecamatan yang banyak terdapat industri perusahaannya. Seperti di Kec Gedangan, Taman dan Krian. Dari total 49 kejadian sampai Juli ini, sebanyak 22 kasus terjadi pada perusahaan dan sisanya menimpa rumah, usaha dagang serta lahan sawah dan lahan tebu.

Kebakaran di Sidoarjo diharapkan tak ada. Tapi diakui Anwar, biasanya pada Agustus, September dan Oktober, sangat sering terjadi kebakaran. Ini tak bisa dihindari karena pada bulan itu masuk dalam musim kemarau. Di Pos Induk PMK di Desa Banjar Kemantren, Buduran, tiap hari stand by tiga shif petugas. Satu shif terdiri dari enam personil.

Pemberlakuan shif ini juga berlaku sama di Posko PMK yang ada di Kec Krian.Q ali

Duta Baca Dukung Program Perpus TIM Sebanyak tujuh anak yang telah mendapatkan predikat sebagai Duta Baca terus berjuang mengajak masyarakat untuk semangat meningkatkan minat membaca. Program ini sebagai dukungan terhadap perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat (TIM) milik Desa Sukorejo, Kec Buduran, Sidoarjo.

Menurut Ketua TIM, Muhammad Fauzi, Senin (4/8) kemarin, kalau perpustkaannya akan mengembangkan program terbarunya, yakni Buku Masuk Warung dan Pos Kamling (BMWPK). Guna menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan minat baca secara umum.

Untuk penggeraknya kami telah mendapatkan dukungan Tujuh Duta Baca ataupun relawan penyebar minat baca.

Nantinya diharapkan mampu untuk mengembangkan minat baca di wilayahnya masing masing. Sekaligus bisa menelurkan pemikiran pemikiran yang solutif dan inspiratif. ‘’Hal ini senada dengan keinginan Kantor Perpustakaan dan

Arsip Kab Sidoarjo yang telah membina perpustakaan TIM dalam mencerdaskan masyarakat melalui peningkatan minat baca,’’ jelas Fauzi.

Menurutnya, program ini merupakan satu-satunya program sekaligus ide inovatif dari seluruh jajaran relawan danpengurus Perpus TIM yang kami nilai sangat efektif, guna menjangkau masyarakat yang enggan datang ke Perpustakaan. ‘’Tetapi mereka sebenarnya punya potensi dan kemauan untuk membaca,’’ ujarnya. ‘’Mengapa harus warung sasaran kami, karena warung selalu dikunjungi orang setiap hari, baik pagi, siang ataupun malam. Memiliki tempat yang

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil dari Perpusda Kab Sidoarjo, Muhammad Hanan ketika mendampingi ketujuh anak Duta Baca. relatif nyaman untuk membaca buku, karena sudah ada fasilitas meja dan kursi. Termasuk bangunannya, minimal semi permanen yang bisa melindungi buku dari hujan dan panas. Jadi warung sebenarnya juga membutuhkan

bahan bacaan. Sebab, berdasarkan survei kami, warung yang ada fasilitas bacaannnya lebih ramai dari pada yang tak ada bacaannya,’’ ungkap Fauzi.

Sementara alasan Pos Kam ling, hampir sama dengan

warung kopi tapi segmennya yang berbeda. Biasanya orang yang ada di Pos Kamling hanya duduk dan menghabiskan wak tu, dari pada bermain gaple, ngerumpi atau yang lainnya, lebih baik kita berikan alternatif buku-buku bacaan yang bermanfaat. ‘’Kami sungguh menaruh harapan yang sangat besar kepada ketujuh anak Duta Baca ini, untuk mencerdaskan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui peningkatan minat baca,’’ pungkas Fauzi.

Nantinya ketujuh anak Duta Baca akan bertanggung jawab sekaligus bertugas mendistribusikan buku bacaan sesuai dengan tujuan program BMWPK. Karena selama ini program ini hanya berjalan ditempat. Dengan adanya dorongan dan semangat dari anak-anak Duta Baca, semoga Perpus TIM bisa berjalan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kemenag Bantah Ada Pungli Guru Sertifikasi Situbondo, Bhirawa Maraknya tudingan pungutan liar (pungli) bagi pengurusan administrasi pemberkasan sertifikasi guru, mendapat bantahan dari Seksi Pendidikan Madrasah (Penmas) Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Situbondo, kemarin (4/8). Melalui Kasi Penmas, Drs Susiawan Setia Budi Mpdi, yang mewakili Kepala Kankemenag Drs HM Bakri Mpdi, tudingan penarikan uang tersebut tersebut tidak benar dan terkesan mengada-ada.

Menurut Iwan, panggilan akrab Susiawan, pemberkasan sertipikasi itu diawali dengan SKMT (surat keterangan menempati tugas) melalui Kepala Sekolah (Kasek) masing-masing. Selanjutnya surat tersebut, kata Iwan, didisposisi oleh pengawas. “Terus terang kalau semua tahapan itu dikerjakan seksi Pendidikan Madrasah, kita tidak mampu. Untuk itulah pemberkasan itu diserahkan pada wilayah masing-masing para pengawas tersebut,” tegas Iwan.

Mantan Kepala MAN I Situbondo itu mengatakan, dirinya berharap setiap guru yang merasa di pungli oleh oknum untuk segera melaporkan, sehingga bisa ada proses dan tindakan tegas dari pimpinan Kemenag Kabupaten Situbondo. “Pungli itu bisa dari oknum Kemenag atau bisa juga dari oknum yayasan. Meski demikian, Seksi saya selalu berusaha memberikan klarifikasi dari kalangan pers atau elemen lain disaat ada temuan atau pertanyaan,” tegas Iwan.

Jika dikemudian hari ada guru penerima sertifikasi namun faktanya tidak layak atau tidak benar, pihaknya siap untuk melakukan pencoretan. Menurut Iwan, proses serti[ikasi guru itu sejak awal harus mendapakan tanda tangan dari pengawas. “Terus terang kalau semua tugas tahapan sertipikasi guru dibebankan kepada kami (Seksi Pendidikan Madrasah, red) tidak akan mampu,” ungkap Iwan melalui sambungan telepon, kemarin.Q awi

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

Hari Pertama Kerja, Kantor Bupati Sepi PNS Sumenep Lolos dari Sidak Bupati Sampang, Bhirawa Hari pertama kerja pasca lebaran Idulfitri 1435 Hijriah, Senin (4/ 8), perkantoran Bupati Sampang di jalan Jamaluddin Sampang terlihat masih belum banyak PNS yang masuk kantor. Bahkan absensi yang berada di ruang lobi Pemkab Sampang yang dijaga petugas satpol PP, pada pukul 10.00 wib kemarin dari jumlah 17 pimpinan yang ada hanya 5 pimpinan saja yang mengisi absen daftar hadir.

memastikan bahwa tidak PNS yang bolos di hari pertama kerja. “Kebetulah tadi saya ikut sidak di kantor PU Cikatarung dan tidak ditemukan PNS yang bolos, sebab pegawai ini sudah diberikan libur cukup lama kurang lebih 9 hari dan tidak ada alasan untuk bolos kecuali sakit,” papar dia.

Sedangkan beberapa pegawai lainnya terlihat keluar masuk ruangan sembari sibuk dengan handphone di tangannya. Absensi daftar hadir harian yang dijaga petugas satpol PP tertulis sekretaris daerah/staf ahli, asisten dan kepala bagian di lingkungan sekretariat pemkab Sampang.

Menurut petugas satpol PP yang menjaga absensi yang tidak ingin dikorankan namanya, hal itu memang benar daftar hadir, tapi saat ini merupakan pertama masuk, memang ada beberapa pejabat yang belum mengisi absen kehadiran, seperti contoh saat ini sekda ada di ruangannya tapi masih belum mendatangani absen, kemudian beberapa pejabat seperti staf ahli juga menjabat sebagai plt di bebe-

Lolos dari Sidak Hari pertama kerja pasca libur panjang, Bupati Sumenep, A Busyro Karim tidak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab setempat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bupati hanya memantau para pegawai neegeri sipil (PNS) saat apel gabungan di kantor Bupati setempat.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, pihaknya sengaja tidak melakukan sidak ke sejumlah kantor SKPD sebagaimana dilakukan sebelumnya pasca libur panjang lebaran. Bupati hanya memantau para abdi negara dilingkungan pemkab Sumenep saat apel gabungan dengan sejum-

rapa kantor dinas, kemungkinan pejabat yang plt tersebut mengisi daftar hadir di kantornya.

“Tetapi yang saya ketahui, tadi sekitar jam 07.00 tim gabungan sudah melakukan sidak terhadap PNS di sejumlah perkantoran di lingkungan pemkab Sampang untuk memastikan PNS tidak bolos di hari pertama,” tutur dia sambil memegang absensi kehadiran di kantor Bupati pemkab Sampang.

Sementara Anwan, salah satu staf inspektorat saat ditemui di kantor pemkab Sampang kemarin, membenarkan bahwa di hari pertama ini tim gabungan yang terdiri dari BKD, Satpol PP, dan Inspektorat melakukan sidak di beberapa kantor untuk

lah SKPD dikantor Bupati.

"Kami hanya memantau para PNS saat apel gabungan.

Karena dengan seperti ini kami anggap lebih efektif, dibanding datang ke kantorkantor SKPD, toh tujuannya sama yakni hanya melihat masuk tidaknya para PNS," kata Bupati, A Busyro Karim, Senin (04/08).

Menurut Bupati, setelah melakukan pemantauan pegawai negeri sipil (PNS) ditiap SKPD saat apel, bupati menyerahkannya ke pimpinan SKPD untuk mengecek bawahannya apakah masuk semua atau ada yang bolos di hari kerja perdana setelah libur panjang.

Pimpinan SKPD mempunyai tanggung jawab penuh terhadap bawahannya termasuk dalam masuk kerja setiap harinya. "Di setiap SKPD kan ada absennya masing-masing, jadi kami cukup melihat buku absen kehadiran para PNS, terutama pada hari kerja pertama ini," ungkapnya.

Bupati menegaskan, meski tidak sidak ke sejumlah kantor, pihaknya mengaku akan tetap menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan kepegawaian.

Mereka yang bolos di hari kerja pertama ini akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. "Jika ada yang tidak masuk, pasti kami beri sanksi sesuai aturan. Bentuk sanksinya pasti disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan," tuturnya.

Usai apel gabungan, bupati bersama pimpinan SKPD dan para PNS dilingkungan Pemkab Sumenep melakukan halal bi halal dikantor Bupati, jalan Dr Cipto, Sumenep. Pertemuan perdana pasca libur panjang ini dimaksudkan untuk saling silaturrahim antar abdi negara yang sudah lama tidak bertemu karena libur.

"Setelah apel kami sengaja melakukan halal bihalal ini, karena sudah lama kami tidak bertemu selama libur panjang dan sekalian saling bermaafmaafan, karena sekarang kan masih dalam suasana lebaran," terangnya.

Dia berharap, setelah libur panjang, para pegawai kembali bekerja seperti semula, melayani masyarakat Sumenep dengan baik. "Kami berharap, para pegawai kembali bekerja sesuai tempatnya," harapnya.Q sul

Jumlah Penumpang Arus Balik Menurun Bojonegoro, Bhirawa Penumpang arus balik lebaran 2014 yang menggunakan kendaraan umum MPU dari Terminal Rajekwesi Bojonegoro menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Tahun ini penumpang arus balik kendaraan umum yang berangkat dari terminal Bojonegoro hanya mencapai kurang lebih 25.500 penumpang.Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 42.069 penumpang,” ungkap Kepala Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Sentot Sugeng Waluyo, dikonfirmasi Bhirawa, Senin (4/8).

Sentot beralasan penurunan penumpang ini dapat dilihat dari rendahnya penumpang pada arus balik lebaran.

“Tahun ini rata-rata arus balik per hari dari H+1 sampai H+6 kurang lebih capai 4 ribu penumpang. Diprediksi turunnya penumpang mereka beralih menggunakan kendaraan pribadi, bersepada motor, dan bersamaan masuk sekolah,“ kata Sentot.

Lebih lanjut Sentot mengaku, lonjakan penumpang sudah terjadi pada hari Sabtu-Minggu (3-4/8) kemarin. Sehingga untuk hari ini dan besok, penumpang diprediksi mengalami penurunan. “Sekarang ini masih ada pemudik, mereka ini kebanyakan para pemudik yang tidak mendapat tiket kemarin, sehingga berangkat hari ini,” terang Sentot. Menurutnya, diprediksi setelah H+7 Lebaran, penumpang akan kembali stabil. Untuk penumpang yang berangkat sekarang, kebanyakan menuju Jakarta dan Bali.Q bas

suprayitno/bhirawa

Peralatan modern di RPH Lamongan siap digunakan saat dikunjungi Bupai Fadeli.

Rumah Potong Hewan Segera Beroperasi wed/bhirawa

Pengunjung berdesakan untuk mendapat makanan ketupat di acara Kupatan Massal yang digelar di Kelurahan Jepun Kota Tulunaggung kemarin pagi.

Kupatan Massal Diserbu Pengunjung Tulungagung, Bhirawa Tradisi ‘kupatan massal’ (ketupat massal) menjadi pesona tersendiri bagi warga Tulungagung. Senin (4/8) kemarin, banyak warga setempat yang memadati pinggir Jl MT Haryono Kelurahan Jepun Kota Tulungagung untuk merayakan acara kupatan massal tersebut.

Mereka semua menikmati makan ketupat secara massal. Tidak usah bayar. Karena memang acaranya digelar gratis. Semua boleh makan dengan cuma-cuma.

Tidak hanya warga sekitar yang datang untuk makan ketupat, tetapi juga warga lain kelurahan atau kecamatan datang juga ke tempat acara di Kelurahan Jepun. Mereka

berbaur dan bahkan saling berebut untuk mendapatkan ketupat gratis itu.

Beberapa karyawan dan karyawati perusahaan swasta juga terlihat antre untuk mendapat ketupat. “Lumayan dapat ketupat gratis. Ini sarapan kedua,” kata salah seorang diantaranya lantas tersenyum.

Acara kupatan massal merupakan tradisi yang dilakukan setelah Bulan Syawal memasuki hari ke-7 atau hari ke-8. Kupatan dimaksudkan sebagai lebaran kedua setelah melaksanakan puasa sunah syawal.

Di Tulungagung, kupatan massal tidak hanya di lakukan oleh warga Kelurahan Jepun, tetapi juga banyak dilakukan warga lainnya.

Seperti di Kecamatan Boyolangu.Q wed

Lamongan, Bhirawa Pemkab Lamongan sukses membangun Rumah potong hewan (RPH) dengan status modern. RPH senilai Rp 2 miliar tersebut berada di kompleks pasar unggas, yang terletak di sebelah barat Pasar Sidorjo. “RPH yang dimiliki Lamongan ini dilengkapi sejumlah peralatan modern untuk memotong berbagai jenis hewan.

Mulai daro hewan kecil seperti ayam hingga hewan besar seperti sapi,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, Syukriah.

Ditambahkan oleh Syukriah, RPH tersebut telah dilengkapi dengan peralatan yang tidak hanya modern, namun juga bersih dan eteril.

Sehingga hasil pemotongan hewan menjadi higenis dan halal. “RPH ini dibangun

tidak sekedar sebagai tempat pemotongan hewan biasa. Namun juga untuk memenuhi persayaratan aman, sehat, utuh dan halal,” terangnya.

Syukriah mengungkapkan, RPH tersebut telah siap beroprasi. Bukan tanpa alasan RPH itu ditempatkan satu kompleks dengan pasar unggas. Karena menurutnya untuk memfasilitasi semua kegiatan penyiapan daging. “Pasar unggas tersebut menyediakan stan untuk hewan hidup maupun produk peternakan, seperti telor dan daging. Dengan adanya RPH, para pedagang atau pembeli yang membutuhkan jasa pemotongan hewan bisa langsung dilakukan di satu tempat, tidak perlu repot ke tempat lainnya” papar dia.Q yit

Usai Halal Bihalal, Bupati Tuban Langsung Sidak Temukan Ruangan Kosong Saat Sidak, Wali Kota Malang Marah Hari pertama kerja (4/8), Tuban Bupati, H. Fathul Huda bersama Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agus Prionohadi melaksanakan Sidak kedisiplinan di beberapa Instansi dan para pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa lembaga yang menjadi sasaran sidak bupati di antaranya Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Bencana, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertambangan dan Energi tidak ditemukan PNS yang Mbolos kerja.

“Dari sidak tadi, semua dinas yang dikunjungi tidak ditemukan pegawai yang membolos. adapun yang tidak ada ditempat dikarenakan kepentingan dinas luar dan ditemukan juga sakit dengan surat izin dokter,” kata Teguh Setyabudi Kabag Humas Pemkab Tuban.

Seperti yang disampikan bupati kepada sejumlah awak media, bahwa sidak yang dilakukan bukan mencari kesalahan pegawai, akan tetapi, sidak bertujuan melihat kedisiplinan pegawai di lingkup Pemkab Tuban. apalagi

setelah libur lebaran yang cukup panjang. “Yang boleh tidak masuk hari ini adalah karena sakit tentunya dengan keterangan dokter, tidak diperkenankan izin atau cuti tanpa alasan yang sangat mendesak,” kata Bupati Huda.

Sementara bagi PNS yang kedapatan membolos tentunya akan ditindak melalui Inspektorat Kabupaten Tuban, dimana pada saat yang sama juga menyebar pegawainya di seluruh Instansi di pemkab Tuban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Untuk hasil sidak hari ini, kita belum merekap, akan tetepi dibanding tahun kemarin lebih baik tahun ini, dengan pertimbangan libur yang sangat panjang, ada surat edaran juga selian gajian yang biasanya diterima tanggal 1, karena pada tanggal itu masih libur dan diterimakan hari ini,” kata Kepala Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agus Prionohadi saat dikonfirmasi Bhirawa.

Sebelumnya, Bupati Huda bersama Wakil Bupati Ir. H. Noor Nahar Hussain,M.Si adakan Halal Bihalal di halaman Kantor Pemkab Tuban yang dihadiri seluruh Kepala SKPD dan Camat Sekabupaten Tuban di dampingi Istri dan Seluruh Pegawai di lingkup Pemkab Tuban.

Dalam sambutan bupati menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dengan sesama, silaturahmi ini dapat diwujudkan dengan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi sekitaran 18 persen menjadi tugas bersama untuk diatasi.

“Kami meminta agar seluruh pegawai dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain disekelilingnya, pegawai juga dituntut menjadi pelayan yang baik yang memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan kelmpk masyarakat,” pesan bupati dalam sambutannya.

Wali Kota Marah Sementara itu, hari pertama masuk kerja Wali Kota Malang, H. Mohammad Anton bersama Wakil Walikota Sutiaji, dan Sekkota HM. Shofwan, langsung

melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sidak dilakukan beberapa saat setelah dirinya menggelar silaturahmi dengan pejabat di Kota Malang, Senin (4/8) kemarin.

Sasaran pertama yang disidak adalah Kantor Kecamatan Kedungkandang. Di tempat ini, Wali kota bersama wakil Wali kota langsung mengabsen seluruh staf kecamatan satu per satu.

Usai sidak kecamatan, rombongan yang diikuti oleh Inpektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asisten dan staf Ali itu, langsung menuju ke block office.

Di tempat inilah Wali kota yang juga ketua DPC PKB itu, marah saat melihat ruang custemer service kosong. "Ini mana personelnya, masak dibiarkan kosong seperti ini. Tidak bisa kosong begini harus ada petugasnya, apalagi terkait dengan pelayanan," tukas Wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini.

Selanjutnya dia juga masuk disetiap bagian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BP2T), ditempat ini Walikota kembali kecewa lantaran ada stafnya tidak kelihatan saat diabsen. Setelah diusut ternyata yang bersa-

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Kepala Inspektorat Agus Prionohadi saat melakukan sidak di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban. ngkutan diberi tugas keluar untuk membeli kue. "Jangan sampai ada PNS yang bolos kerja, karena kami sudah memberikan kesempata libur panjang selama lebaran, bagaimana ini ada staf yang tidak kelihatan," ujar M. Anton di sela-sela sidak.

Sementara itu Kepala BP2T Suharyono, memberikan klarifikasi terkait dengan ruang custemer service yang kosong. Menurut mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu, ruang tersebut memang tidak difungsikan. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat, lebih sering

disampaikan langsung di front office. Dia berdalih agar pelayanan itu diberikan dengan mudah.

Di bagian lain Kepala Inpektorat Kota Malang, Subari menyatakan sidak dilakukan secara serentak, jika yang sempat di kunjungi oleh Walikota Malang hanya beberapa tempat saja, tetapi pihaknya telah membagi tim inspektorat untuk melakukan sidak ditempat lain. "Tim sudah kita bagi, intinya memastikan tidak ada PNS yang bolos, dan bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah," terang Subari.Q hud,mut

JAWA TIMUR

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Kabag Pemdes Pastikan 2014 Tak Ada Pilkades Sampang, Bhirawa Meski pilpres sudah selesai dilaksanakan, namun berdasarkan surat edaran mendagri untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) selama 2014. Hal ini lis/bhirawa dipertegas keDidik Adi Pribadi pala bagian pemerintahan desa (Kabag pemdes) bahwa di Kabupaten Sampang selama 2014 tidak ada pilkades, namun bagi kepala desa yang sudah habis masa jabatannya di lantiklah pejabat laksana tugas (PJ).

Menurut Didik Adi Pribadi saat ditemui di kantornya Senin (4/8) kemarin, ia meastikan bahwa tahun 2014 ini di Sampang tidak akan ada Pilkades berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menghimbau bahwa pelaksanaan pilkades di tunda 2015. Berdasarkan data yang ada jumlah kepala desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2014 ini jumlah totalnya 132 kepala desa.

Saat ditanyai terkait undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 terkait perubahan masa jabatan kepala desa dari yang semula hanya 2 periode sedangkan undang-undang baru menyebutkan jabatan kepala desa yang bisa maju dalam pilkades sampai 3 kali periode.

Pihaknya belum bisa memberikan jawaban pasti, namun yang jelas undangundang yang baru tersebut tentang pilkades masih harus dibuatkan perda, sedangkan perda yang baru tetang pilkades masih dalam proses.jalas Didik yang juga manta Camat Robatal Sampang.Q lis

Wajah Baru Diduga dari PSK Dolly Mulai Menyebar di Lokasi Prostitusi Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Penutupan lokasi prostitusi Dolly diduga menyebabkan munculnya wajah-wajah baru di sejumlah lokasi prostitusi di Kabupaten Probolinggo. Manajer Kasus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Badrut Tamam, mengaku melihat banyak PSK wajah baru yang ditemunya. Banyak wajah para PSK akhir-akhir ini tak saya kenali. Para PSK lama pasti saya kenal karena sering berkomunikasi untuk kepentingan KPA. Menurut Badrut Senin (4/8), hal itu diketahui dari adanya PSK yang belum masuk basis data KPA di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, para PSK yang

dinilai masih asing dilihatnya.

Mereka kerap kali muncul berada di lokasi prostitusi yang ada di daerah Curah Watu, Desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces,

Kabupaten Probolinggo.

Bisa saja PSK itu awalnya bekerja di Dolly, Surabaya.

Namun, setelah ditutup, tempat lokalisasi yang terbesar di Asia Tenggara itu akhirnya mulai menyebar ke daerahdaerah, termasuk ke wilayah Probolinggo ini, katanya.

Lokasi prostitusi yang ada di Kabupaten Probolinggo tergolong banyak, bahkan di Kecamatan Leces warung remang-remang yang sering dijadikan tempat transaksi dengan pria hidung belang.

Ketiga tempat tersebut yakni Desa Banjar Sawah, Desa

wed/bhirawa

PNS lingkup Pemkab Tulungagung satu persatu bersalaman dengan Bupati Syahri Mulyo dalam acara halal bihalal kemarin.

Bupati Halal Bihalal Bersama Ribuan PNS Tulungagung, Bhirawa Masuk kerja pertama setelah libur dan cuti lebaran, Senin (4/8), dimanfaatkan oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, untuk berhalal bihalal dengan PNS lingkup Pemkab setempat. Acara tersebut berlangsung di Kantor Bupati Tulungagung, Jl A Yani Timur Kota Marmer.

Ribuan PNS dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung terlihat bersalaman dengan Bupati Syahri Mulyo. Para PNS tersebut rela antre dan berjejer rapi untuk sekedar bersalaman dan saling mema’afkan dengan pejabat pemerintah nomer satu di Tulungagung tersebut.

Demikian pula dengan para Kepala SKPD. Mereka yang juga ikut antre untuk bersalaman dengan Bupati Syahri Mulyo.

Acara halal bihalal ini merupakan acara tahunan yang selalu digelar begitu masuk kerja kembali pasca libur dan cuti lebaran.

Halal bihalal dengan bupati kemarin dilakukan setelah pelaksanaan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Seusai acara halal bihalal, Kepala Bagian Humas Pemkab Tulungagung, Drs Mardjaji mengungkapkan bakal ada inspeksi menda-

dak (sidak) untuk kedisplinan PNS. Sidak dilakukan tidak pada pagi hari tetapi menjelang jam istirahat atau jam setelah istirahat.

“Sidaknta dilakukan siang hari. Ini sudah ada empat tim yang akan melakukan sidak,” ujarnya.

Mardjaji menuturkan sidak akan lebih difokuskan di kantor-kantor SKPD lingkup Pemkab Tulungagung yang berada di luar kantor sekretariat Kantor Bupati Tulungagung. “Kalau di sekretariat saya kira tidak menjadi fokus. Yang menjadi fokus yang kantor di luar sekretariat,” terangnya.

Salah seorang PNS menanggapi biasa-biasa saja terhadap sidak yang dilakukan setiap tahun itu. Menurutnya, kebanyakan PNS kemarin sudah masuk kerja semua. “Liburnya saja sudah satu minggu. Jadi pastilah banyak sudah masuk kerja,” katanya enteng.

Bhirawa mencatat sidak sering kali dilakukan di kantor-kantor SKPD lingkup Pemkab Tulungagung. Namun, sidak tidak pernah menyentuh Kantor DPRD Tulungagung.

Senin (4/8) kemarin, kantor wakil rakyat tersebut tampak cukup lengang. Kendati para PNS yang berdinas di tempat tersebut sudah masuk kerja, namun tidak banyak anggota dewan yang terlihat ngantor.Q wed

Dewan Desak Pemkot Cairkan Jasmas Kota Kediri, Bhirawa Kalangan anggota DPRD Kota Kediri mendesak agar Pemkot segera mencairkan dana jaring Aspirasi Masyarakat(Jasmas) , setelah sebelumnya Mendagri melarang mencairkan hibah karena dikhawatirkan dipergunakan sebagai kepentingan politik menjelang Pemilu legislatif beberapa waktu lalu.

Jorongan, dan Desa Tigasan Kulon yang berada dikematan Leces dan kecamatan Tegalsiwalan berdiri sejak lama, dikenal dengan nama lokalisasi emi (embong miring).

Tidak hanya di derah itu saja yang ada lokalisasinya, juga di Kecamatan Paiton, Besok, Kraklsaan, Pajarakan dan beberapa kecamatan lainnya yang sejatinya sudah ditutup sejak lama namun mereka tetap saja bandel, ungkapnya.

Untuk itulah kami menghimbau kepada para PSK untuk tetap aktif melakukan pemeriksaan kesehatan diri-

nya ke puskesmas yang ada karena para PSK rentan terserang virus HIV AIDS. “Mereka sering gonta-ganti pasangan dengan pria lain. Ini yang perlu untuk dijaga oleh para PSK, apa lagi saya kerap dimintai tolong PSK untuk mengantarkannya ke tempat pemeriksaan HIV AIDS yang dimiliki Pemkab Probolinggo, paparnya.

Hal tersebutjuga berlaku bagi PSK baru, agar aktif juga memeriksakan dirinya ke puskesmas. Karena mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk terserang virus ganas itu,” tambah Badrut.Q wap

Bupati Beri Reward Petugas Kebersihan dan PMK

Korban Sengatan Binatang Laut Bertambah Kab Malang, Bhirawa Korban luka akibat sengatan ubur-ubur dan bulu babi laut kini bertambah jumlahnya, karena saat itu mereka mandi dan bermain di batu karang, di Pantai Balekambang dan Pantai Ngeliyep..

Sebelumnya, yang luka akibat sengatan binatang laut itu sebanyak 20 orang, namun kini menjadi 30 orang wisatawan.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Malang H Rendra Kresna, Senin (4/8), kepada wartawan mengatakan, berdasarkan data PMI yang kita terima, bahwa ada 30 orang wisatawan terluka akibat sengatan ubur-ubur dan bulu babi laut ketika mandi di kedua pantai, yaitu Pantai Balekambang yang berada di wilayah Kecamatan Bantur dan Pantai Ngeliyep di wilayah Kecamatan Donomulyo.

Rinciannya, lanjut dia, yakni rawat luka 20 orang akibat sengatan bulu babi laut, 10 orang tersengat ubur-ubur. Dari puluhan orang tersebut diantaranya dua orang patah tulang, satu jari korban terluka karena spasme otot, satu oanrg batuk pilek, empat orang mual dan muntah, enam orang suhu tubuhnya panas dan juga mengalami pusing,dan tujuh orang sakit gigi, “Wisatawan yang terluka itu akibat tersengat binatang laut, karena saat itu mandi dan bermain batu karang di kedua pantai tersebut,” ungkapnya.

Ditegaskan Rendra, ketika wisatawan tersengat binatang laut di area wisata pantai, langsung mendapatkan perawatan dari petugas PMI yang saat itu sedang melakukan pengawasan di Pantai Balekambang dan Ngeliyep. Sedangkan wisatawan yang mengalami patah tulang tangan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, untuk menjalani perawatan lanjutan.Q cyn

7

Desakan ini sangat beralasan , pasalnya angaran tetrsebut sudah dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Dearah(APBD) 2014 dan kini sudah mendekati Perubahan APBD, selain itu masa tugas anggota Dewan akan segera berakhir pada Agustus ini.

Untuk itu DPRD Kota kediri Senin (4/7) menggelar Badan

Musyawarah (Banmus) untuk membahas persoalan tersebut, menurut salah Satu anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Arifin Asrol, pihaknya akan segera memanggil pihak eksekutif untuk segera mencairkan dana Jasmas itu. "Kami masih banmus dan akan segera memanggil DPPKA dan Bapeda untuk membahas pesoalan ini, "

kata Arifin Senin (4/7).

Hal senada dikatakan Politisi dari Hanura Mujiono, meski dia kembali menduduki kursi anggota dewan pihaknya juga berharap agar pihak eksekutif bisa mencairkan dana Jasmas sebelum masa bakti anggota dewan habis, sehingga bisa segera di rasakan masyarakat. "Meskipun masa jabatan para ang-

Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf memberikan penghargaan atau reward kepada petugas kebersihan, petugas terop serta tenda hingga petugas pemadam kebakaran (PMK) saat hari pertama masuk kerja pasca liburan lebaran. Pemberian reward itu diberikan sela-sela halal bihalal dengan ratusan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di halaman Pemkab Pasuruan, Senin (4/8) pagi.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan pemberian reward itu untuk memotivasi mereka lantaran libur lebaran lebih mementingkan pekerjaanya. Termasuk juga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kerja sama dan dedikasinya selama ini. "Di saat liburan lebaran, mereka yakni petugas kebersihan, petugas terop serta tenda hingga PMK lebih mementingkan tugasnya. Makanya kami memberi reward mereka pasca liburan lebaran," kata Irsyad Yusuf.

Menurutnya, reward lebaran tersebut merupakan hasil iuran bersama antara Bupati Pasuruan dan Wa-

bub, Riang Kulup Prayuda.

Selain itu, adik Wagub Jatim ini menyikapi terhadap para staf Pemkab Pasuruan selama cuti lebaran tahun ini.

Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, terutama pelayanan dalam hal kesehatan maupun pengamanan kendaraan dinas yang tidak dipakai selama hampir 10 hari terakhir sebelum hari efektif dimulai kembali. "Tak ada ada satupun staf yang meminta ijin untuk menggunakan mobil dinas guna keperluan mudik. Pelayanan kepada masyarakat lebaran kemarin juga lumayan bagus," kata Irsyad Yusuf.

Irsyad hanya berharap kepada PNS agar bekerja sesuai dengan tupoksi, demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. "Bekerjalah secara ikhlas dan niatkanlah sebagai ibadah. Jika demikian maka akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang saya inginkan agar para pegawai menjalankan tugas sebaik mungkin" imbuhnya.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Ratusan PNS Pemkab Pasuruan saat berhalal bihalal dengan Bupati Pasuruan dan Wabub di halaman Pemkab Pasuruan pasca liburan lebaran, Senin (4/8) pagi.

gota DPRD akan berakhir, namun bukan berarti semangat mereka untuk berkontribusi pada masyarakat memperjuangkan tetap cairnya dana jaring aspirasi masyarakat," kata Mujiono.

Dia berharap dengan perjuangan bisa dicairkannya dana jasmas itu maka bisa kembali merangsang proses percepatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, jasmas tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Selama ini memang dana jasmas selalu dipergunakan untuk men-

danai kegiatan-kegiatan pro rakyat, mulai untuk usaha, pendidikan, pembangunan, dan lainlain,” pungkasnya.

Diketahui dana Jasmas pada APBD 2014 sebayak Rp 1, 5 Miliar, dengan asumsi setiap anggota dewan mendapat Jatah dana Jasmas. Rp 500 juta, sementara anggota DPRD Kota kediri sebanyak 30 orang, dan saat ini anggota dewan incumbent yang gagal merebut kursi dewan sekitar 30 persen.Q mb2

Libur Lebaran, Pengunjung Wisata Umbul Tembus 6.000 Orang Libur lebaran 1435 H, jumlah pengunjung Taman Wisata Umbul Madiun Square di Kabupaten Madiun, meningkat empat hingga lima kali lipat dari jumlah pengunjung pada hari libur biasa. Masalahnya, dalam sepekan masa libur lebaran, jumlah pengunjung per hari mencapai 1.500 hingga 2.000 orang lebih. Sedangkan pada hari libur biasa, pengunjung wisata Umbul hanya berkisar antara 400 hingga 500 orang.

sudarno/bhirawa

Suasana Tama Rekreasi Umbul di Desa Glonggong Kecamatan Dolpo Kabupaten Madiun selama Lebaran 2014 ini dibanjiri pengunjung.

"Masih sama dengan lebaran tahun lalu, sekitar 1.500 sampai 2.000 orang per hari. Puncaknya pada hari Kamis kemarin (31/7), mencapai 6.000 orang. Kalau tahun lalu hanya mencapai empat ribuan orang," kata Direktur Umbul Madiun Square, Avri Handoko, kepada wartawan, Senin (4/8).

Dari asal pengunjung, lanjut Avri, masih didominasi warga Kabupaten Madiun dan sekitarnya. Diantaranya dari wilayah Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Madiun Kota. "Ada juga yang dari Magetan dan Ngawi.

Tentu saja banyak juga yang dari Kabupaten Madiun dan Madiun

Kota. Tapi dari Ponorogo juga lumayan banyak. Soalnya lokasinya kan dekat perbatasan dengan Ponorogo," ungkap Avri.

Menurutnya lagi, dari jumlah pengunjung, sekitar 40 persen merupakan pengunjung fanatik Umbul. Yaitu pengunjung yang dulu sering berekreasi di lokasi wisata tersebut sebelum direnovasi. "Kami melakukan survei kecil-kecilan. Ternyata, mereka yang berkunjung adalah mereka yang semasa kecil sering datang ke tempat ini. Setelah direnovasi, mereka datang bersama anakanaknya," jelas Avri.

Karena itu, pihaknya yakin

pada lebaran tahun depan, jumlah pengunjung Umbul akan meningkat. Ini terkait penambahan wahana dan perbaikan yang terus menerus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Madiun.

Di antaranya pembuatan arena outbond, jetcoaster serta rencana pembuatan sejumlah resort di area tersebut. "Setelah liburan ini, kita tetap menggelar berbagai kegiatan edukatif agar bisa mempertahankan jumlah pengunjung.

Mulai dari lomba marching band, lomba pidato sampai lomba bahasa Inggris di lokasi ini," papar Avri.Q dar

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Legi, 5 AGUSTUS 2014

Produk Unggulan Lumajang

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (4 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Lebaran Ketupat, Pasar di Pamekasan Tutup Pamekasan, Bhirawa Semua pusat perbelanjaan atau mall di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menutup aktivitasnya saat Perayaan Lebaran Ketupat, yakni perayaan Lebaran yang digelar tujuh hari setelah Lebaran Idul Fitri.

“Tidak hanya pusat perbelanjaan, semua pasar tradisional di Kota Pamekasan juga tutup hari ini,” kata Dartingsih, salah seorang ibu rumah tangga asal Desa Durbuk, Kecamatan Pademwu, Pamekasan, Senin (4/ 8). Ibu satu orang anak asal Mojokerto itu mengaku, sejak pagi, setelah mengantar anak sekolah ia bermaksud berbelanja membeli ikan ke pasar tradisional Kolpajung, Pamekasan, namun tidak ada penjual ikan.

Semua toko palawija di pasar itu juga tutup.

Tidak hanya itu, Dartik juga beralih ke pasar tradisional lainnya yakni Pasar Gurem di Desa Teja dan Pasar 17 Agustus di Kelurahan Bugih, Pamekasan, namun juga tutup. “Pasar-pasar desa di Panempan dan Pasar Tegal Desa Muratjih, juga tutup.

Katanya kalau Lebaran Ketupat seperti ini memang sudah biasa tutup,” terang Dartik.

Bagi warga kota, perayaan Lebaran Ketupat ini memang terkesan lebih meriah dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri.

Lebaran Ketupat bagi warga Pamekasan identik dengan liburan keluarga, sehingga pada Lebaran Ketupat banyak warga yang mengisi waktu dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata lokal yang ada di wilayah itu. Sebagaian masyarakat ada yang meyakini Lebaran Ketupat ini merupakan hari yang penuh berkah, sehingga mereka menggelar ritual khusus bersamaan dengan Lebaran Ketupat ini. Seperti yang digelar warga pesisir Pantai Jumiang, Pamekasan.

Pada Lebaran Ketupat 1435 Hijriah ini, Warga di pesisir desa itu menggelar “rokat tasek” yakni ritual keagamaan yang digelar untuk memohon berkah dan limpahan rizki dari usaha menangkap ikan di laut.

Ritual “rokat tasek” atau menggelar doa keselamatan bagi nelayan yang menangkap ikan dilaut saat Lebaran Ketupat ini diyakini bisa menambahkan rizki dan nantinya hasil tangkapan ikan mereka bisa lebih melimpah. Q din.ant

KEHILANGAN SURABAYA STNK HILANG a/n Liliek Sri Haryati alamat Jl Siwalankerto PJKA II/1B Surabaya, spd mtr yhm 28 At th 2010 hijau.

Nopol : L-3600-HS, Noka : MH328D305AK080178, Nosin : 28D2077385 No.1079/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 1997, Hijau, AG4504RE, a/n. Mochamad Wibowo, Ds. Bendiljati Wetan RT 2/2, Sumbergempol-T.Agung No.1080/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2003, Hitam Merah, AG6927TR, a/n. Sugianto, Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung No.1081/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2009, Merah Hitam, AG4266TT, a/n. Suwardi Kuslan, Ds. Pulosari, NgunutT.Agung No.1082/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Tiger, th. 2008, AG6377SZ, a/ n. Arif Syaifudin, Ds. Sambidoplang, Sumbergempol-T.Agung No.1083/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda S90, th. 1972, AG3144TH, a/ n. Lilis Trisnawati, Ds. Sambidoplang, Sumbergempol-T.Agung No.1084/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Putih, AG3300TZ, a/n. Suwondo, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No.1085/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha 2P2, th. 2006, Biru, AG2484SH, a/n. Anik Gusnani, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No.1086/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2007, Merah, AG3760SQ, a/n. Ponidjah, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No.1087/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Marun, AG2994OA, a/n. Mujiatun, Dsn. Brombong, Ds/Kec. Pakel-T.Agung No.1088/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC11BF1D A/T, th. 2012, Hitam, AG6092OM, a/n. Imam Mawardi, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No.1089/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2871 EM, a/n M Enjas/P. Abd Rahman, Ds Sopet rw 02/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.1090/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4689 ET, a/n Halimatus S, Ds. Tanjung Pecinan, rw 10/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.1091/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3871 J, a/n Sayati, Ds. Besuki rw 01/03, Kec. Besuki, Situbondo.

No.1092/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4891 EZ, a/n Dahliana Mega Makardih, Ds Wonorejo rw 03/16, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.1093/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6614 EW, a/n Okta Rosa Linda, Kel. Dawuhan rw 03/01, Kec. Kota Situbondo.

No.1094/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3610 EW, a/n Mahwandi, Kel. Patokan, rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No.1095/IMB/BI-II/2014

Pisang Agung dan Kirana Laris Manis Diborong Pemudik Pisang Agung dan Mas Kirana ternyata menjadi primadona di suasana lebaran kali ini. Terbukti, dua pisang ini menjadi laris manis diborong pemudik yang singgah di Kabupaten Lumajang.

Cukup banyak pemudik yang mendatangi sentra penjualan kedua buah unggulan ini.

Diantaranya di Pasar Agropolitan Senduro yang berada di wilayah Kecamatan Senduro di lereng Gunung Semeru. Selain itu ada juga yang ada di kawasan dalam kota Lumajang, antara lain di kawasan bekas stasiun kota lama, di Jl Dr Soetomo Lumajang.

Di sana, mereka bisa membeli langsung dari pedagang yang mendapatkan kiriman langsung kedua jenis buah ini

langsung dari petani. Di tempat ini cukup banyak pedagang yang menyediakan pisang unggulantersebut untuk dibeli pemudik. Di sana, cukup banyak pendatang yang tawar menawar harga dengan para pedagang untuk bisa membawa pulang oleh-oleh khas Lumajang tersebut. Namun disarankan, pemudik harus pandai-pandai menawar untuk mendapatkan

harga yang murah.

Suparno, pedagang yang ada di Jl. DR Soetomo mengatakan, untuk pisang agung ia menjual dengan harga mulai Rp. 45 ribu sampai Rp. 65 ribu. Melihat besar kecilnya dan kualitas buahnya. ‘’Kalau saya menawarkan jauh lebih tinggi dari itu dengan membuka harga sampai Rp. 75 ribu hingga Rp. 80 ribu,’’ katanya terus terang. Melihat pembelinya berani menawar berapa. ‘Biasanya mereka tidak menawar lagi, karena ini kan lebaran ya rejeki lah Mas, ’’jelasnya, Senin (4/8).

Oleh-oleh buah khas Kota Pisang ini, menurut Harsiwi, pemudik dari Jakarta, pent-

ing untuk dibawa kembali.

Alasannya, bisa mengingatkan dirinya dengan Lumajang sebagai kampung halamannya. ‘’Rasanya tidak afdol ka-

lau tidak membawa pulang oleh-oleh pisang agung,’’ ucap ibu tiga anak yang mengaku bekerja di sebuah lembaga perbankan ini. Q yat

Produk andalan Lumajang Pisang Agung dan Kirana menjadi buruan pemudik.

ist

Hadapi AFTA, Jatim Perlu Rekayasa Ekonomi Gubernur: Pekerjaan itu Harus Dilakukan Asisten II Surabaya, Bhirawa Menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA), Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menyatakan kalau perlu untuk melakukan rekayasa ekonomi.

Perlu juga ada pengaturan tentang kualitas produk dan perdagangan dan mengkoordinisasi kualitas produk dan packaging produk.

“Rekayasa tersebut antara lain melakukan standarisasi barang-barang masuk dan keluar Jatim. Pekerjaan ini harus dilakukan Asisten II untuk menyiapkan standarisasi barang keluar dan masuk yang memenuhi syarat perdagangan ASEAN,” katanya, Senin (4/8).

“Hubungan dengan ASEAN harus diperluas namun tetap ada batasan yang harus dilakukan. Produk dalam industri yang dijual ke luar provinsi dan luar negeri, maupun masuk dari luar provinsi dan luar negeri harus distandarisasi,” tambah pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu. Meskipun perdagangan dilakukan dengan NTT, kata dia, namun kualitas barangnya harus bagus dengan packaging yang bagus juga serta jangan sampai produk UMKM Jatim sulit dilakukan perdagangan.

“Selain standarisasi, setelah Hari Raya, Pemprov Jatim bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium yang ada di Jatim untuk mengecek jamur, toksin, pestisida, merkuri, dan bahan-bahan berbahaya lainnya,” katanya.

Menurutnya, Pemprov Jatim juga terus melakukan pembenahan peraturan daerah sebagai filter, bisa memisahkan mana yang boleh dan tidak boleh.

“Dalam hal ini, Asisten I dengan Tim Hukum memilah perda-perda yang akan diusulkan dalam menghadapi AFTA. Sebelumnya, Perda kesehatan sudah dibuat yang mengatur dokter masuk Jatim harus menguasai penyakit tropis, harus bisa berbahasa Indonesia,” katanya.

Selain rekayasa ekonomi, juga diperlukan rekayasa pembangunan sebagai salah satu upaya yang dapat meningkatkan pelay-

anan publik dengan reformasi administrasi. “Orang akan berubah jika administrasinya dibenahi. Ukuran dalam kegiatan pemerintahan yakni administrasi. Seperti pada kebijakan pendapatan terdapat rekonsiliasi kas yang dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya,” katanya.

Ia mengatakan, rekonsiliasi ini sudah rutin dilakukan, namun yang belum dilakukan yakni rekonsiliasi pengeluaran. Untuk itu, setiap tanggal 10 bulan berikutnya Pemprov Jatim perlu melakukan pengecekan terhadap pengeluaran, stok opname di brankas. “Ini termasuk pelayanan publik, apakah program yang dilakukan uangnya tersedia atau tidak. Jangan sampai uangnya tidak ada, tetapi programnya disusun. Maka perlu cek aliran kas dalam pengeluaran,” katanya.

Ia mengatakan, rekayasa kemasyarakatan yang dapat dilakukan seperti deklarasi penutupan lokalisasi Dolly, penanganan masalah anak jalanan (anjal) dan gelandangan dan pengemis (gepeng), kegiatan yang menyangkut pluralisme kehidupan berbagai kelompok seperti di Sampang. “Untuk penutupan lokalisasi ini tidak ada kompromi, tetapi dengan pendekatan humanis. Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah mengingat di Dolly, sebelumnya sejumlah 84 orang terkena HIV/ AIDS, terakhir 228 orang terkena HIV/AIDS,” katanya. Untuk penanganan anjal dan gepeng, menurutnya, agak tertunda sedikit di tahun 2014. Pemprov Jatim melalui Asisten III harus melakukan cek terhadap anjal dan gepeng, serta mendidik dan melatih mereka. Q iib

ahmad tauriq/bhirawa

Jaringan XL selama Lebaran 2014 tetap terjaga aman dan lancar.

Trafik Layanan Data Selular Naik 129 Persen Surabaya, Bhirawa Telkomsel mencatat trafik datanya pada H-1 Lebaran 2014 naik sekitar 129 persen dibandingakan 2013 lalu.

Kenaikan trafik data yang signifikan banyak terjadi di area Sumatera sekitar 171 persen menjadi 166 terabytes, disusul area Jawa-Bali dengan kenaikan sekitar 156 persen menjadi 172 terabytes dibandingkan periode sama 2013.

“Tingkat keberhasilan koneksi data dan tingkat keberhasilan pengiriman SMS mencapai lebih dari 99%. Sedangkan, tingkat kesuksesan panggilan mencapai lebih dari 98 persen.

Itu artinya tidak ada masalah yang berarti dan secara umum pelanggan dapat menikmati layanan dengan nyaman,” ungkap Media Realtion Corporate Communications Telkomsel - Lucky Ira Roeshanty, Senin (4/8).

Lucky menambahkan, trafik layanan data menacatat kenai-

kan paling tinggi yaitu sebesar 129 persen menjadi 657 terabytes, dibandingkan 2013 lalu. Jika dibandingkan dengan hari normal 2014, mengalami kenaikan sebesar 16 persen.

Sedangkan, untuk layanan SMS mengalami kenaikkan sekitar 4 persen menjadi 1.01 miliar SMS, atau mengalami peningkatan dibandingakan periode sama pada 2013.

Apabila dibandingkan dengan hari normal 2014, trafik SMS naik sebesar 10 persen. Sementara, untuk layanan suara mengalami penurunan -2 persen menjadi 1,1 miliar/menit jika dibandingkan dengan trafik percakapan di periode 2013.

Sedangkan jaringan XL tetap terjaga aman, lancar dan sukses untuk melayani serta mendukung kelancaran dan kenyamanan berkomunikasi pelanggan maupun masyarakat selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H. Q riq

rachmat caesar/bhirawa

Emas sebagai salah satu dari 10 komoditi utama penyumbang inflasi terbesar Jatim Juli 2014.

Juli, Inflasi Jatim Capai 0,48 Persen Surabaya, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat inflasi provinsi ini mencapai 0,48 persen selama bulan Juli 2014 karena kenaikan harga kelompok sandang dan bahan makanan. Inflasi itu tergolong masih rendah jika dibandingkan nasional 0,93 persen. Inflasi yang cukup rendah tersebut membuktikan kinerja perekonomian Jatim tidak terpengaruh oleh adanya Pemilihan Presiden (Pipres) dan bulan puasa serta Lebaran 2014. Inflasi masih dipicu adanya kenaikan harga daging dan cabe.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi Hasbullah mengatakan, kampanye hingga pelaksanaan Pilpres berlangsung di berbagai daerah di Indonesia tidak sampai menggoyahkan perekonomian di Jatim. Hal ini terbukti inflasi di Jatim masih dibilang rendah.

“Meski demikian, peningkatan harga di Jatim yang dipicu besarnya permintaan pasar jelang momentum Ramadhan hingga Lebaran tidak mengakibatkan angka inflasi tinggi. Bahkan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 0,93 persen pada bulan Juli 2014,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Senin (4/8).

Menurut Sairi, selain itu inflasi Jatim pada Juli 2014 yang tergolong rendah padahal bersamaan dengan bulan Puasa dan Lebaran. Rendahnya dan terkendalinya inflasi Jatim bulan lalu

dikarenakan selama Puasa hingga mendekati Lebaran pemprov melalui Disperindag Jatim melakukan Operasi Pasar (OP) bantuan ongkos angkut terhadap beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu.

Dengan OP empat bahan pokok tersebut sangat ampuh untuk mengendalikan inflasi selama Puasa hingga Lebaran. Pada Juli 2014 semua 8 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Probolinggo 0,99 persen.Diikuti Sumenep 0,89 persen, Kediri 0,73 persen, Madiun 0,61 persen, Malang 0,49 persen , Surabaya 0,42 pertsen, Jember 0.41 persen, dan inflasi terendah di Banyuwangi 0,24 persen..

Inflasi pada Juli tersebut

dikarenakan semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok sandang 1,12 persen.

Kemudian bahan makanan 0,74 persen, makanan jadi, minuman dan rokok 0,60 persen, kesehatan 0,45 persen, dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,39 persen serta pendidikan, rekreasi, olahraga 0,24 persen inflasi terendah terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan 0,17 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah naiknya harga daging sapi, beras, emas perhiasan, angkutan antar kota, tarif listrik, daging ayam ras, tariff kereta api, kendaraan carter/rental, rokok keretek filter dan tarif kenQ rac daraan travel.Q

10 KOMODITI UTAMA PENYUMBANG INFLASI TERBESAR JATIM JULI 2014 Jenis Komoditi

Perubahan Harga

Sumbangan Inflasi

DAGING SAPI BERAS EMAS PERHIASAN ANGKUTAN ANTAR KOTA TARIP LISTRIK DAGING AYAM RAS TARIP KERETA API KENDARAAN CARTER/RENTAL ROKOK KRETEK FILTER TARIP KENDARAAN TRAVEL

3.13% 0.57% 2.12% 6.78% 0.98% 1.30% 4.47% 14.10% 0.91% 14.03%

0.0352% 0.0299% 0.0285% 0.0273% 0.0264% 0.0159% 0.0141% 0.0138% 0.0136% 0.0118%

OLAHRAGA

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

LINTASAN

PSSI Bali Sesalkan Pencoretan Sepak Bola Pantai Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Bali menyesalkan pencoretan cabang olahraga sepak bola pantai dalam ajang Pekan olahraga Provinsi Bali (Porprov) XII 2015 di Kabupaten Buleleng, Bali.

"Saya sangat menyesalkan cabang olahraga tersebut tidak diikut sertakan dalam pertandingkan ajang Porprov 2015," kata Sekum Pengprov PSSI Bali Gede Subrata di Denpasar, Senin.

Ia menuturkan alasan tidak dipertandingkannya cabor tersebut karena tidak ada lokasi sarana yang memadai untuk digelarnya olahraga sepak bola tersebut.

Gede Subrata menuturkan untuk jenis perlombaan yang dipertandingkan dari cabor tersebut yakni futsal dan sepak bola dengan menggunakan lapangan besar.

"Untuk sepak bola pantai ini saja yang tidak dipertandingkan. Padahal, kami sudah menggelar eksibisi sepak bola pantai sebelum bergulirnya ajang Porprov itu," katanya.

Ia menambahkan untuk lokasi penyelenggaraan cabang olahraga futsal dan sepak bola lapangan besar tersebut belum diketahui secara pasti. "Kami belum tahu tempat pertandingan untuk futsal dan sepak bola itu dipertandingkan," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Bali, I.G Gede Putra Wirasana megatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan untuk cabor sepak bola pantai agar tetap dipertandingkan karena sudah dilakukan eksebisi sebelum Porprov digelar.Q ant

9

Persebaya Rancang Strategi Hadapi Persiram Surabaya, Bhirawa Usai libur panjang, kesebelasan Persebaya kini fokus untuk menjalani Indonesia Super League (ISL) 2014. Tim berjuluk Bajol Ijo itu kini mulai merancang strategi untuk menghadapi Persiram Raja Ampat, Papua pada Sabtu (9/8).

Persebaya mulai merancang strategi untuk menghadapi Persiram Raja Ampat, Sabtu (9/8).

Peserta Kejuaraan Asia 170 Atlet Dinyatakan Lolos Sulsel Maju II Dijadwalkan Tiba 3 September

ist

Peserta sejumlah negara yang mengikuti kejuaraan Ski Air dijadwalkan datang 3 September mendatang.

Makassar, Bhirawa Para peserta Kejuaraan Ski Air Makassar Asian Cup dari sejumlah negara dijadwalkan tiba di Makassar, 3 September 2014.

“Para peserta mulai berdatangan pada 3 September 2014. Seluruh peserta selanjutnya akan menggelar uji coba lintasan sebelum berlaga di kejuaraan sebenarnya pada 5-7 September 2014,” kata Sekretaris Um-

um PSAWI Sulsel sekaligus Panitia Kejuaraan Ismail Sellery di Makassar, Senin.

Sejumlah peserta, kata dia, sebelumnya sempat direncanakan datang lebih awal untuk melakukan pengenalan kondisi alam di Makassar, Agustus 2014.

Namun karena beberapa alasan sehingga agenda itu batal terlaksana.

Pihaknya juga menolak pembatalan karena masalah

ketidaksiapan sarana dan prasarana di Makassar.

Apalagi pantia penyelenggara terus fokus menyelesaikan arena lintasan yang akan digunakan pada kejuaraan yang digelar di Danau Tanjung Bunga Makassar tersebut.

Selain menggarap arena lintasan, pihak panitia juga terus berupaya mendatangkan sejumlah peralatan yang dibutuhkan. Pihaknya juga sudah berangkat ke Jakarta untuk meninjau langsung kesiapan dan kelengkapan prasarana lomba.

Khusus peralatan yang akan digunakan, kata dia, memang didatangkan dari Singapura. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan penuh dari organisasi ski air dan wakeboard Asia dalam membantu menyukseskan kejuaraan internasional tersebut.

“Saya kira para peserta asing itu tidak perlu uji coba arena karena sudah terbiasa. Intinya mereka akan datang pada 3 September nanti,” jelasnya.Q ant

Makassar, Bhirawa Sebanyak 170 atlet terbaik dinyatakan lolos seleksi dan berhak bergabung dalam program pembinaan “Sulsel Maju II” yang diproyeksikan mengikuti babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2015.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Senin, mengatakan atlet yang lolos jumlahnya lebih banyak dari target awal yakni sekitar 150 atlet.

Peningkatan jumlah atlet karena kualitas dan prestasinya di sejumlah kejuaraan nasional (kejurnas).

“Atlet yang lolos untuk masuk Sulsel Maju II sebanyak 170 atlet dari sebelumnya hanya 100 atlet. Penilaian kami tentu saja berdasarkan hasil yang diraih setiap atlet pada saat tampil di kejurnas,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, Bimpres KONI Sulsel telah menyerahkan daftar nama atlet yang telah dinyatakan lolos seleksi ke Ketua KONI Sulsel Andi Darusalam Tabusala (ADS) untuk direkomendasi dan ditandatangani secara resmi.

Setelah ditandatangani, lanjutnya, nama atlet yang dinyatakan lolos sudah bisa diumumkan secara resmi. Seluruh atlet selanjutnya akan mulai masuk dalam program pembinaan untuk peningkatan dan pematangan kemampuan sebelum berlaga di Pra PON 2015 atau PON 2016.

Mengenai apakah seluruh atlet yang

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Gelar Halal Bihalal dan Apel Gabungan Memasuki hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 H/2014 M, Pemerintah Kota Blitar awali dengan Halal Bi Halal dan Apel Gabungan di halaman Pemerintah Kota Blitar, Senin (4/ 8) kemarin.

Pada pelaksanaan Halal Bi Halal dan Apel Gabungan diikuti seluruh Pegawai dan pejabat jajaran Pemerintah Kota Blitar, dimana akhir acara Apel Gabungan dilaksanakan saling berjabat tangan sebagai tanda hartono/bhirawa silaturahim pada perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk saling maaf Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH bersama Wakil Walikota, H memaafkan dilingkungan Pem- Purnawan Bukhori dan Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. H Ichwanto, MAP kot Blitar yang diikuti langsung saat bersalaman dengan seluruh Pegawai Pemkot Blitar pada acara Halal Bi oleh Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH bersa- Halal dan Apel gabungan, Senin (4/8) kemarin. ma Wakil Walikota, H Purnawan ini, maka Insya Alloh hal ini akan menjadi bukti Bukhori dan Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. bahwa kita telah berupaya sekuat tenaga untuk H Ichwanto, MAP. memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Diungkapkan Wali Kota Blitar, Muh. SamanBlitar yang kita cintai,” jelasnya. hudi Anwar, SH, mengawali hari pertama masuk Disisi lain juga ada beberapa agenda penting kerja ini pihaknya menilai adanya peningkatan yang harus segera dikerjakan bersama, di antaranya kedisplinan dilingkungan para pegawai Pemkot saat ini kita menyongsong peringatan HUT RI ke-69, Blitar, dimana dalam memulai dan mengakhiri termasuk pembahasan Perubahan APBD Kota Blitar cuti bersama Idul Fitri sesuai dengan waktu yang tahun 2014 dan persiapan R-APBD tahun 2015, telah ditetapkan. dimana seluruh agenda kegiatan itu harus sukses “Terbukti hari ini (kemarin red) seluruh PNS sehingga perlu dipersiapkan jauh hari dengan telah kembali masuk dan efektif bekerja kembali. sebaik-baiknya sehingga Visi dan Misi Kota Blitar Mudah mudahan apa yang sudah terbangun dapat terwujud sesuai dengan harapkan bersama. dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota “Selain itu selagi masih dalam suasana Idul Blitar ini dapat terus kita pertahankan,” kata Muh. Fitri ini, saya atas nama pribadi maupun atas Samanhudi Anwar, SH. nama Wali Kota Blitar mengucapkan Selamat Lanjut Muh. Samanhudi Anwar, SH, hal ini Idul Fitri 1435 H, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon menjadi penting untuk ditekankan, karena hari Maaf Lahir Batin. Saya percaya bahwa sebagai pertama kita masuk bekerja ini akan menjadi bagian manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan penentu seberapa besar atau seberapa jauh dosa kita tentu memiliki kesalahan terhadap komitmen para pegawai untuk memberikan pelasesama. Mudah-mudahan dengan jalan saling yanan terbaik bagi masyarakat, mengingat secara memaafkan ini, ikatan kekeluargaan dan riil memang masih banyak agenda dan kegiatan silaturahim bahkan kesatuan diantara korps yang menuntut segera kerja keras kita bersama. karyawan – karyawati Pemerintah Kota Blitar “Jika kita telah terbiasa secara disiplin memudapat terjalin semakin erat,” ujarnya. Q htn* lai dan mengakhiri libur dan cuti panjang seperti

dinyatakan lolos seleksi akan diakomodir dalam program “Sulsel Maju II”, dirinya belum bisa memastikan. Pihaknya juga mengaku tidak bisa mengumumkan hasinya terburu-buru karena menyangkut kesiapan anggaran.

Untuk program Sulsel Maju II, KONI Sulsel juga memastikan tetap menggunakan sistem promosi degradasi. Bagi atlet yang tidak mampu memicu prestasinya dalam kurun waktu tertentu, akan terdepak dan digantikan atlet yang lain.

“Daftar 170 nama atlet yang lolos sudah ada di Ketua KONI Sulsel. Soal kapan bisa diumumkan hasilnya, saya pribadi belum tahu. Kami dari Bimpres hanya mengusulkan nama yang memang layak masuk Sulsel Maju,” katanya.

Sekretaris Umum KONI Sulsel Addien, sebelumnya mengatakan akan mendiskusikan soal peluang atlet, termasuk biaya yang dibutuhkan jika pada akhirnya mengakomodir seluruh atlet yang telah lolos seleksi.

KONI Sulsel sebelumnya telah menyeleksi ratusan atlet yang akan masuk dalam program pembinaan “Sulsel Maju II”, 19-21 Februari 2014.

“Kami tentu berharap seluruh atlet yang lolos bisa diakomodir. Namun jika ternyata anggaran yang ada tidak mampu mencukupi maka kita nilai lagi siapa yang memang paling berpotensi memberikan prestasi di PON Jabar 2016,” ujarnya.Q ant

Pelatih Persebaya Rahmad Darmawan kepada wartawan di Surabaya, mengatakan pihaknya hanya memiliki waktu efektif selama satu minggu untuk mengembalikan performa pemain sebelum menghadapi Persiram.

“Hari Minggu yang biasanya libur, kami tetap berlatih dengan intensif karena waktu semakin mepet. Saya ingin performa anakanak cepat kembali seperti semula saat menghadapi Persiram,” katanya, Senin (4/8).

Pada putaran kedua kompetisi ISL, tim berjuluk “Bajul Ijo” itu masih menyisakan enam laga yang akan menentukan posisi mereka melaju ke putaran delapan besar musim ini, dengan empat laga di antaranya dijalani di luar kandang.

Selain menghadapi tuan rumah Persiram, Greg Nwokolo dan kawan-kawan akan bertemu Persiba Bantul (14/8), Mitra Kukar (26/8), dan Putra Samarinda (31/ 8). Sedangkan dua laga lainnya menjamu Persela Lamongan (19/ 8) dan Persepam Madura United (22/8).

“Kami harus memaksimalkan seluruh laga untuk menambah poin. Tidak hanya di kandang, kami juga harus mampu mengambil poin di kandang lawan,” ujar Rahmad Darmawan.

Hingga menyelesaikan 14 laga, Persebaya menempati peringkat ketiga pada klasemen sementara Grup 2 (timur) dengan mengumpulkan nilai 27 dari hasil sembilan kali menang, tiga kali seri dan dua kali seri. Nilai itu sudah termasuk pengurangan tiga poin dari sanksi Komdis PSSI. Pada perkembangan lainnya, pemain asing baru Persebaya, Issac Pupo, terancam belum bisa memperkuat klubnya saat melawan Persiram, karena masih terkendala masalah administrasi yang belum beres.

Selain Pupo, pemain Timnas U23 Fandi Eko Utomo juga diragukan bisa tampil, karena cedera yang dialami pemain asli Surabaya itu belum sembuh total.

Menurut Sekretaris Tim Persebaya Rahmad Sumanjaya, proses pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan visa kerja untuk Issac Pupo sudah dilakukan dan diharapkan pekan depan bisa selesai. “Mudah-mudahan sebelum laga lawan Persiram, pengurusan administrasi Issac Pupo tuntas sehingga dia bisa dimainkan,” katanya. Q wwn

Hari Pertama Kerja PNS, Bupati Situbondo Gelar Sidak dan Halal Bihalal Setelah libur panjang cuti hari raya idul fitri 1435 H, ribuan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mulai masuk kerja sejak Senin kemarin (4/8). Dengan diawali apel pagi yang dipimpin langsung Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, sekitar pukul 07.15 wib, ribuan PNS yang ngantor di Sekretariat Pemkab Situbondo mulai berkumpul di pendopo Kabupaten Situbondo, guna mengikuti halal bihalal.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH saat halal bihalal bersama ribuan PNS di pendopo Kabupaten pagi kemarin.

Sementara itu, sebelum memimpin halal bihalal, orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kantor Sekretariat dengan dilanjutkan mendatangi sejumlah SKPD. Usai sidak, Bupati Dadang memimpin prosesi halal bihalal dengan didampingi Ketua TP PKK Ny Ummi Kulsum beserta Sekda Syaifullah. Para Staf Ahli dan Asisten Sekda serta para Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian ikut serta berdiri dijajaran paling depan.

Bupati Dadang mengatakan, dirinya bersyukur dengan suksesnya pelaksanaan halal bihalal tahun 1435 H. Ia menekankan dengan halal bihalal, bisa terbebas dari salah dan dosa sepanjang tahun ini. “Halal bihalal ini merupakan ajaran Rasulullah, dimana diantara sesama muslim dianjurkan untuk saling bermaafmaafan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT dan selalu diberikan petunjuk dalam menjalankan tugas melayani masyarakat,” tegas Bupati Dadang.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, sebelum

halal bihalal ribuan PNS dilingkungan Pemkab Situbondo menikmati hidangan makanan yang disiapkan oleh panitia. Mulai dari karyawan terbawah hingga pejabat tampak berbaur menikmati sajian menu spesial. Tak lupa pula aneka minuman segar dan buah-buahan ikut disajikan panitia halal bihala Pemkab Situbondo.

“Ini suasana yang sangat menyenangkan bisa berkumpul bermaaf-maafan,’ sahut salah satu pegawai kemarin.

Sementara itu hasil sidak Bupati Dadang terungkap dari 2.354 pegawai sedikitnya ada 2.310 pegawai yang tercatat masuk kerja.

Sisanya sebanyak 36 pegawai diketahui tidak masuk kerja. Dari 36 pegawai tersebut, kata Kepala BKD Kabupaten Situbondo, Drs Akhmad Yulianto Msi, cuti 7 orang; ijin 2 orang; sakit 8 orang; tanpa keterangan 4 orang dan menjalani pendidikan 14 orang. “terakhir yang berhenti sementara hanya 1 orang,” pugkas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo itu kemarin. Q awi,adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Pramuka Indonesia Jajaki Kirim Bantuan ke Gaza Jakarta, Bhirawa Gerakan Pramuka Indonesia menjajaki untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, seperti obat-obatan dan peralatan medis di Gaza, Palestina. Rencana tersebut disampaikan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault saat mengunjungi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Senin.

Gerakan Pramuka berencana mengirim ist bantuan obatobatan dan perAdyaksa Dault lengkapan medis melalui organisasi Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang beroperasi di Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, Palestina, sejak Maret 2014.

Adhyaksa juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza kepada Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi.

Adhyaksa mengatakan keinginan Pramuka Indonesia untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Darma Pramuka, yakni “cinta alam dan kasih sayang sesama manusia” serta “rela menolong dan tabah”.

“Gerakan Pramuka juga sependapat dan mendukung surat terbuka Presiden Yudhoyono kepada pemimpin dunia, yang menyerukan untuk segera mengakhiri tragedi kemanusiaan ini dan segera memberlakukan gencatan senjata,” kata Adhyaksa.Q ant

Pemerintah Pantau Proses Identifikasi Korban MH17 Jakarta, Bhirawa Pemerintah Republik Indonesia terus memantau proses identifikasi korban meninggalnya pesawat Malaysia Airlines MH17 rute Amsterdam-Kuala Lumpur yang ditembak jatuh di atas kawasan udara Ukraina.

“Kami juga terus melakukan monitoring terkait investigasi jatuhnya MH17, sekaligus identifikasi jenazah korban,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8) kemarin.

Menurut Presiden Yudhoyono, proses identifikasi penting untuk terus dipantau agar setelah teridentifikasi, jenazah korban yang sebagian merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) bisa diserahkan kepada keluarga atau kerabat korban.

Selain terkait dengan identifkasi WNI yang menjadi korban MH17, Presiden juga menyorot proses evakuasi WNI yang berada di Libya.

SBY memaparkan, evakuasi WNI di daerah yang sedang dilanda konflik merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan pemerintah dalam memastikan keselamatan mereka.

Sebagaimana diberitakan, para pakar internasional menemukan lagi potonganpotongan tubuh korban jatuhnya pesawat penerbangan MH17 milik Malaysia Airlines setelah memulai kembali kerja mereka Jumat (1/8).

“Sebanyak 70 pakar dari Belanda dan Australia telah menyelesaikan kerja mereka di tempat jatuhnya MH17 hari ini,” kata Kementerian Hukum Belanda dalam satu pernyataan sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Usaha-usaha untuk menemukan sisasisa tubuh para korban dari tempat jatuhnya pesawat telah terkendala oleh pertempuran antara pasukan Ukraina dan kelompok-kelompok separatis proRusia. Lebih 200 peti jenazah telah dikirim ke Belanda, yang 193 warganya menjadi korban dalam peristiwa 17 Juli itu, tetapi banyak potongan dari total 298 yang meninggal masih belum ditemukan di tengah-tengah berkecamuknya perang itu.Q ant

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

ISIS Tak Boleh Berkembang di Indonesia Presiden : Tak Semua Konflik Timteng Terkait Agama Jakarta, Bhirawa Pemerintah Republik Indonesia menolak paham “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaung dalam NKRI. “Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhirakhir ini menjadi IS (‘Islamic State’) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI,” kata Menteri Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8) kemarin.

Untuk itu, menurut dia, setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia ditegaskan tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS. Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Menko Polhukam Joko Suyanto (kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8). Rapat terbatas membahas antara lain tentang persiapan pidato kenegaraan Presiden, konflik di Timur Tengah dan persiapan transisi ke pemerintahan baru.

Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.

Menkopolhukam memaparkan, Kementerian Agama bersama-sama dengan tokoh ulama akan melakukan upaya pencerahan publik terhadap pengaruh negatif penyebaran

paham tersebut.

“Menag akan segera bertemu dengan tokohh agama dan tokoh masyarakat yang ada secepatnya,” tuturnya.

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi akan memblokir upaya penyebaran ISIS/IS melalui media sosial seperti Youtube.

Sedangkan Kementerian Luar

Negeri sebagai “leading sector” bersama sejumlah lembaga seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan berfungsi sebagai “clearing house” bagi WNI yang akan bepergian ke wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan.

SBY Ingin Transisi Pemerintahan Mulus Jokowi Resmikan Kantor Transisi Jakarta, Bhirawa Transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke presiden berikutnya agar dapat berjalan dengan mulus sehingga dapat menjadi tradisi suksesi yang baik untuk masa-masa mendatang.

“Transisi ke pemerintahan yang akan datang itu baik dan diperlukan,” kata Presiden Yudhoyono di Jakarta, Senin (4/8) kemarin.

Menurut Presiden, pengalihan kekuasaan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru adalah salah satu ide yang telah disampaikan dirinya dari beberapa bulan lalu. Namun, ujar dia, hal itu juga baru dapat dilakukan secara proaktif setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan terkait perselisihan Pilpres.

“Setelah itu baru saya bisa proaktif.. dengan demikian transisinya menjadi bagus,” katanya.

SBY berpendapat bahwa saat ia menjabat presiden pertama kali pada tahun 2004, tidak terjadi transisi yang berjalan dengan baik.

Untuk itu, ia mengemukakan agar tradisi tersebut dapat diubah sehingga terjadi transisi atau pengalihan pemerintahan yang baik.

“Agar baik bagi pemerintahan yang akan datang, presiden mendatang, dan seluruh warga Indonesia,” katanya.

Presiden Yudhoyono memastikan bahwa dirinya akan aktif berkomunikasi dengan presiden mendatang setelah putusan MK. SBY juga menyatakan bahwa etika dan proses

antara foto

Presiden terpilih Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi - JK, Rini Soewandi (kedua kanan) dan tiga orang Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan (kedua kiri), Hasto Kristiyanto (kanan) dan Akbar Faisal (kiri) memberikan keterangan pers usai meresmikan pembukaan Kantor Transisi Jokowi - JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8) kemarin.

yang baik dalam transisi itu merupakan hal yang penting agar tidak menjadi isu politik baru.

Jokowi Resmikan Kantor Transisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.05 WIB. “Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Kantor Transisi saya buka,” kata Jokowi sambil membuka tirai bingkai Kantor Transisi, Senin.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan fungsi dan tugas dari Kantor Transisi tersebut adalah mempersiapkan penjabaran visi-misi, sembilan program aksi dan seluruh janji kampanyenya.

“Jadi kantor ini kita mulai karena kita harus mempersiapkan semuanya meski saya sampaikan di depan kita sangat menghormati proses di MK, tugas kantor ini mempersiapkan hal strategis berkaitan APBN 2015 dan berhubungan dengan pemerintahan sekarang,” kata Jokowi yang saat itu didampingi oleh Anies Baswedan dan Kepala Staf serta Deputi Kantor Transisi.

Jokowi melanjutkan, tugas tim di Kantor Transisi adalah mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden, baik kantor kepresidenannya maupun arsitektur kabinetnya.

“Tim juga akan menjabarkan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam rencana dan program kebijakan. Selain itu, tim juga mempersiapkan upaya mempercepat pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,” tuturnya.Q ant

Tidak Semua Konflik Terkait Agama Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim perlu memahami bahwa tidak semua konflik di Timur Tengah terkait dengan persoalan agama.

Banyak persoalan atau konflik di Timur Tengah terjadi karena persoalan internal antarmereka sendiri sehingga perselisihan terjadi antarsesama Muslim di kawasan itu, kata Presiden saat akan membuka rapat terbatas terkait bidang Politik, Hukum, dan HAM di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Presiden Yudhoyono menyatakan memahami bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam sehingga pemerintah juga selalu responsif dalam mengikuti perkembangan di Timur Tengah.

“Mayoritas warga di Indonesia adalah Muslim sehingga yang terjadi di Timur Tengah juga banyak menjadi kepedulian masyarakat kita,” katanya.

Presiden juga mengemukakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM telah memimpin pertemuan terkait dampak atau implikasi perkembangan di Timur Tengah misalnya yang terjadi di Irak, Suriah, serta terkait “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS).

Hasil dari pertemuan yang dipimpin Menkopolhukam juga akan didengarkan oleh Presiden Yudhoyono dalam rapat terbatas tersebut. Q ant

KPU: Pembukaan Kotak Suara Sesuai Prosedur Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Pusat mengakui instruksi pembukaan kotak suara di tingkat kabupaten-kota sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang tidak melanggar peraturan berlaku.

“Prosedur itu bisa dibaca di Surat Edaran kami bahwa itu dilakukan dengan koordinasi bersama pengawas, kepolisian. Bahkan, walaupun di situ (SE) tidak disebutkan dengan saksi, di tingkat daerah kami tetap meminta KPU kabupaten-kota untuk mengundang para saksi,” kata Komisioner KPU Hadar di Gedung KPU Pusat Jakarta, Senin (4/8) kemarin.

Menurut dia, proses pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh sejumlah KPU di tingkat daerah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihakpihak yang berwenang.

“Itu adalah proses terbuka, bukan proses yang sembunyi-sembunyi apalagi dengan niatan untuk mengubah hasil. Kami mengambil dokumen itu untuk pencatatan, setelah dokumen tersebut kami salin ya itu kami masukkan lagi dan disegel lagi,” jelas Hadar.

Dia juga mengatakan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa KPU berkewajiban menjawab gugatan dengan menghadirkan bukti-bukti terkait dalam proses persidangan.

Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersiapkan segala dokumen pendukung untuk pembuktian dalam sidang perdana MK yang rencananya akan digelar di Jakarta pada Rabu (6/8).

“Di Peraturan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa kami, sebagai termohon, punya tugas dan kewajiban untuk menjawab dan menghadirkan buktibukti. Selain itu, kami ingin memperlancar proses persidangan yang sangat pendek ini. Jadi itu tanggung jawab kami,” ujarnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan mengeluarkan surat edaran yang dirasa janggal.

“Surat Edaran tersebut seperti sudah ada skenario dari mereka (KPU) untuk memaksakan rekapitulasi tidak meleset dari jadwal penetapan hasil pemilu presiden 22 Juli. Padahal saat itu kami sudah menyurati agar KPU melakukan penundan penetapan karena kita menduga masih terdapat banyak pelanggaran yang belum diselesaikan,” tutur salah satu anggota tim Didi Supriyanto.Q ant

DPRD Gresik Tetapkan Enam Ranperda Inisiatif Dalam sidang paripurna DPRD Gresik, Senin (4/8) kemarin berhasil menetapkan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif, yang digagas oleh komisi A, B, C, D dan badan legislasi (Banleg).

Keempat Ranperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), untuk kesejahteraan masyarakat Gresik khususnya juga untuk menambah pendapatan asli daerah ( PAD ).

Ranperda inisiatif tersebut adalah Ranperda Pengelolaan Limbah Domestik dari komisi C, Ranperda Pengelolalan Lingkungan Hidup Dari Banleg. Ranperda Lansia dari komisi D, Ranperda Lahan Pertanian Berkelanjutan dari komisi B, Ranperda Transparansi Pelayanan Publik dan Izin Tenaga Kerja Asing dari komisi A. Menurut Ketua Komisi A Jumanto, bahwa Ranperda Transparansi Pelayanan Publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada era globalisasi karena masyarakat semua sudah paham dan mengerti, dalam penerapan peraturan daerah nanti. Ada dua

unsur terpenting dalam Ranperda ini, yaitu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), dan Komisi Informasi Daerah (KID). Kalau kedua lembaga ini sudah dibentuk, maka peraturan daerah ini bisa berjalan dengan baik.

“Dan nanti penerapannya akan kami kawal, sehingga transparansi publik di Gresik bisa maksimal,” janji Jumanto Sedang ketua komisi C Ir Abdul Hamid mengatakan, ranperda pengelolaan limbah domestik merupakan inisiatif dari komisinya. Dalam Ranperda tersebut, nantinya semua perusahaan wajib harus mempunyai izin lingkungan lebih dahulu kemudian izin yang lain.

“Kami melihat dengan tumbuhnya industri yang mencapai ribuan di Gresik. Dan pengelolaan dan penanganan limbah bahan

berbahaya dan beracun (B3), mengandung potensi resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Melalui peraturan daerah ini, pengelolaan lingkungan hidup akan ada penataan, pengendalian, pencegahan dan pelestarian lingkungan dengan memperhatikan kondisi dan kearifan lokal serta partisipasi penuh warga masyarakat,” jelasnya.

Dan keberadaan peraturan daerah ini, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hak dan kewajiban setiap orang dan badan usaha.

“Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten Gresik, penataan, pencegahan, pelestarian dan perlindungan, penyelesaian sengketa lingkungan, sanksi perdata, administrasi, dan pidana,” jelasnya lagi.

Sementara Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim mengatakan, bahwa penetapan ranperda ini me-

kim/bhirawa

Zulfan Hasyim rupakan penetapan yang terakhir.

Pasalnya, 22 hari lagi jabatan anggota dewan akan segera berakhir. ‘’Ini penetapan terakhir, dan kami termasuk DPR yang produktif selama lima tahun menjabat. Dan ranperda ini, sebelum ditetapkan semuanya sudah diuji dihadapan publik dan dianggap layak untuk ditetapkan,” jelasnya.

Dan ranperda inisiatif yang berhasil dihasilkan anggota dewan tahun ini ada enam item. Dan

kim/bhirawa

Suasana pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik. semuanmya, sudah ditetapkan sebagai perda kabupaten Gresik.

Enam ranperda itu, berhasil diselesaikan anggota dewan dalam delapan bulan masa kerja tahun ini. Selama lima tahun

anggota DPRD berhasil menetapkan sebanyak 30 raperda inisiatif, jumlah ini cukup banyak dibandingkan beberapa daerah yang hanya menghasilkan dibawah jumlah ini. Q kim*

Selasa Legi 5 AGUSTUS 2014

Tim Merah Putih Jatim Kumpulkan Bukti untuk Gugatan MK  Sambungan hal 1

keterangan domisili. Padalah, berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu ketentuannya menggunakan KTP atau paspor.

Sholeh juga menyebut, sejumlah buktibukti fisik yang sudah disiapkan adalah logistik money politics yang diduga dilakukan oleh pasangan nomer urut dua.

Diantaranya, sarung bertuliskan JokowiJK, sembako, rekaman video dan lain-lain.

“Barang-barang ini akan kami kirim ke MK sebagai bukti fisik. Kami berharap MK mengeluarkan keputusan seobjektif mungkin,” ujarnya.

Sholeh juga menyayangkan langkah dari KPU yang membuka kotak suara ketika gugatan sudah dilayangkan ke MK pada 23 M Sholeh Juli lalu. Kata Sholeh, jika KPU ingin membuka kotak seharusnya pada saat rekapitulasi bukan ketika gugatan sudah dilayangkan ke MK. “Langkah itu tidak dibenarkan dalam UU Pilpres dan PKPU. Kami menduga ada sesuatu di balik langkah tersebut,” tukasnya.

Kiai Surati MK Sementara itu sejumlah kiai khos yang tergabung dalam Forum Ulama Pesantren Madura mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva pada Senin (4/8). Surat juga ditembuskan kepada Ketua KPU RI dan Bawaslu RI. Surat dikirim menjelang sidang perdana gugatan pasangan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Agustus 2014.

“Mencermati maraknya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014 terutama di 14 kabupaten/kota di Jatim, kami ulama pesantren Madura merasa terpanggil untuk memberi support dan dukungan moral kepada MK agar menegakkan keadilan seadil-adilnya,” kata KH Ali Karrar Shinhaji dari Ponpes Misdar Lenteng Proppo Pamekasan kepada wartawan di Surabaya, Senin (4/8).

Menurut dia, MK harus adil demi tercapainya pemilu yang jujur dan adil yang terletak pada kedaulatan rakyat sepenuhnya secara utuh dan menyeluruh. “Kami sangat bergantung pada keputusan MK yang independen dan konstitusional. Ini agar Indonesia khususnya Jatim dan Madura tetap aman kondusif. Semoga MK diberi kekuatan menjalankan konstitusi secara objektif dan konsisten,” tukasnya.

Ada delapan kiai yang meneken surat untuk Ketua MK tersebut. Yakni, KH Abd Muqsith Idris (PP An Nuqayah GulukGuluk Sumenep), KH Taufiqurrahman (PP Mathlabul Ulum Jambu Sumenep), KH Moch Syamsul Arifin (PP Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan), KH Ali Karrar Shinhaji (PP Misdar Lenteng Proppo Pamekasan), KH Buchori Makshum (PP AlIslami Torjun Sampang), KH Mahrus Abd Malik (PP Al-Ihsan Jranguan Sampang), KH Nuruddin A Rahman (PP Al-Hikam Burneh Bangkalan), KH Jazuli Nur (PP Nur Amanah Bangkalan).  cty

Pilih Jalur Darat  Sambungan hal 1

kat kemacetan yang luar biasa. Mengendarai mobil pribadi tanpa sopir pribadi, jarak Surabaya - Jakarta yang biasa ditempuh 25 jam bertambah hampir dua kali lipat. “Sampai di Jakarta setelah menempuh perjalanan satu hari dua malam,” tutur dia.

Beratnya perjalanan mudik itu diakui Harun sangat menyenangkan. Bahkan dia mengakui selama sebelas tahun pengalaman mudik dengan mengemudikan mobil pribadi, tahun ini merupakan yang terberat. Kemacetan panjang hingga berkilo-kilo meter. Khususnya saat berada di jembatan Comal Jawa Tengah, mobil bisa berhenti sampai dua jam. “Saya tahu risikonya mudik pakai mobil pribadi pasti akan macet total. Tapi saya tetap memilihnya karena memang itulah yang berkesan,” kata dia.

Bukan karena tak mampu membayar ongkos pesawat. Justru dia bosan terlalu sering naik pesawat dan memilih nyetir sendiri bersama istri. Selama perjalanan, dia menjumpai orang-orang yang beristirahat dari kemacetan lalu lintas. Semua mengaku juga senang meski harus berpayah-payah sampai tujuan. “Kita nggak bisa mencegah orang mudik. Itulah budaya yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat,” tutur dia.

Hal lain yang unik dari perjalanan Harun saat mudik ialah banyaknya bekal hingga memenuhi mobil. Bekal itu sebagai persediaan saat berbuka puasa di jalan. Tidak untuk diri sendiri dan istri, tapi juga pengguna jalan yang lain. Berangkat H minus dua sebelum lebaran, Harun juga memanfaatkan momentum untuk saling berbagi dengan sesama.

Bekal itu antara lain mi instan, sarung, baju koko, rokok dan sejumlah uang yang sudah dimasukkan amplop.

Selain itu, dia juga menyediakan nasi kotak untuk buka puasa bersama pengguna jalan. Inilah hikmah yang dia dapat selama mudik. Jadi lebaran benar-benar punya kesan yang mendalam. “Sebelum sampai Jakarta, semua bekal itu sudah harus habis dibagikan. Di jalan kita pasti menemui banyak orang yang membutuhkan bantuan,” kata lulusan terbaik Lemhanas 2008 itu.  tam

SAMBUNGAN Kenaikan Tarif Angkutan Dikaji  Sambungan hal 1

menyebabkan tarif transportasi umum naik tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat.

“Itu pasti berpengaruh, tarif itu akan kami bicarakan lagi. Saya minta jangan terlalu tinggi naiknya,” ujar Mangindaan.

Sekadar diketahui setelah kebijakan pembatasan dilakukan di Jakarta per 1 Agustus 2014.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan serupa di sejumlah daerah sejak Senin (4/8) mulai pukul 08.00-18.00. Di antaranya Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali.

Pembatasan penjualan solar bersubsidi dilakukan karena stok jenis bahan bakar tersebut sudah menipis. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap konsumen yang selama ini membeli solar bersubsidi beralih membeli solar non subsidi yaitu Pertamina Diesel Extra (DEX) seharga Rp 13.150 per liter.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan kebijakan pengendalian penjualan solar bersubsidi di Jakarta Pusat mulai Jumat pekan lalu. Penggunaan solar bersubsidi di beberapa daerah juga mulai dibatasi mulai Senin kemarin.

Kebijakan ini diambil setelah DPR mengunci kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter pada 2014. Kuota ini turun dari yang sebelumnya 48 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR sepakat kuota tersebut tak boleh jebol hingga akhir tahun ini. Kalau lebih dari kuota, tak ada pembayaran subsidi BBM. Ketentuan baru ini mencantumkan pembatasan penjualan solar bersubsidi di beberapa wilayah tertentu. Aturan ini ditujukan kepada badan usaha pelaksana, penyedia, dan pendistribusian bahan bakar minyak (bersubsidi), seperti PT Pertamina untuk tidak menjual solar bersubsidi di SPBU. Bila

Banyuwangi Raih Compassionate City Pertama di Indonesia

matera dan Pantura Jawa.

 Sambungan hal 1

 Tak hanya solar di sektor transportasi, mulai 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.  Terhitung mulai 6 Agustus 2014, seluruh SPBU yang berlokasi

di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi, hanya Pertamax series. Saat ini, total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit. Dari jumlah tersebut, 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa Barat) dan 2 unit SPBU di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

ada badan usaha yang menjual solar atau premium melebihi dari 46 juta kiloliter, subsidinya tidak akan dibayarkan pemerintah.

Pembatasan penjualan solar bersubsidi juga akan dilakukan di wilayah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti di daerah industri, perkebunan, dan pertambangan. Waktunya pun dibatasi, yaitu mulai pukul 08.00-18.00.

Assistant Manager External Relation Pertamina Marketing Operation Region V Jatim Heppy Wulansari mengutarakan sebagai salah badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina akan menjalankan aturan tersebut. “Kebijakan ini berlaku untuk semua badan usaha yang menyalurkan BBM subsidi, termasuk Pertamina.

Wilayah yang terkena kebijakan ini meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali . Untuk wilayah Marketing Operation Region V, kebijakan ini berlaku di wilayah Jawa Timur dan Denpasar dengan sistem klaster, di mana untuk SPBU yang berada di jalur utama logistik masih akan diberlakukan jam operasi normal (tidak ada pembatasan),” ujar Heppy, Senin (4/8).

Guna mengantisipasi hal tersebut, konsumen yang melakukan pengisian BBM kendaraan disel di atas jam 20.00 waktu setempat, Pertamina akan menambah pasokan untuk

Pertamina DEX dan Solar non Subsidi di SPBU-SPBU. Dan untuk yang berada di jalan tol, Pertamina akan menambah ketersediaan Pertamax Plus dan Pertamax, sehingga kebutuhan BBM konsumen tidak mengalami gangguan. “Pada saat ini di wilayah Marketing Operation Region V terdapat 2 SPBU di jalan tol yaitu pada rest area jalan tol Sidoarjo,” Ujar Heppy.

Sementara itu, DPD Organda Jatim menanggapi dingin akan kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Firmansyah yang juga pemilik PO Menggala mengutarakan bahwa kebijakan tersebut jangan diterapkan kepada angkutan umum. “ Pembatasan solar bersubsidi sangat berdampak kepada angkutan umum. Karena tidak mungkin kita harus membeli Pertamina DEX, atau yang non Pertamina seperti Shell atau Total. Sedangkan tarif diatur oleh pemerintah. Dan tentu, pemerintah akan menolak jika kita harus menaikkan tarif naik 100%,” ujarnya.

Menurut Firmansyah, seharusnya kebijakan pemerintah harus pro rakyat, karena angkutan umum merupakan salah satu sendi ekonomi masyarakat yang harus dijaga oleh negara.

Mau atau tidak, jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan agar APBN P tersebut tidak jebol, maka pengusaha angkutan akan menaikkan tarif.  ira,wil

Hotel Aset Pemkab Dibiarkan Mangkrak  Sambungan hal 1

Wisata Karya milik Pemkab Nganjuk dibiarkan mangkrak,” ungkap Arbayana, anggota Komisi A DPRD Nganjuk, Senin (4/8).

Menurut Arbayana, PDAU seharusnya mengelola aset Pemkab Nganjuk agar mampu memberikan kontribusi ke PAD, bukan malah membiarkan rusak. Karena bila ada aset daerah yang rusak, maka untuk melakukan perbaikan memerlukan biaya yang besar dari keuangan daerah. “Bila aset Pemkab rusak, dana perbaikan bukan dari kantong Direktur PDAU tetapi dari keuangan daerah. Karena itu Direktur PDAU tidak berpikir panjang saat membiarkan Hotel Wisata

Karya mangkrak dan akhirnya rusak,” ungkap Arbayana.

Diakui Arbayana, Hotel Wisata Karya merupakan sarana penunjang wisata air terjun Sedudo. Bila hotel tersebut dioperasikan dengan manajemen yang baik maka tingkat hunian hotel juga akan tinggi.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang kecewa saat akan menginap di hotel yang berada dekat dengan wisata Sedudo, mereka terpaksa kembali ke Nganjuk untuk sekadar menginap di hotel. “Kalau hotel milik Pemkab tersebut dioperasionalkan, minimal biaya perawatan dan perbaikan bangunan sudah tidak lagi menyerap anggaran dari APBD. Tetapi ini justru

sebaliknya,” tandas Arbayana.

Dari pengamatan Bhirawa, kamar-kamar Hotel Wisata Karya mulai mengalami pelapukan di sana-sini. Terutama untuk deretan kamar sisi selatan hotel yang kini beralih fungsi menjadi gudang bibit jahe. Padahal bibit jahe tersebut dikelola oleh pihak swasta, tetapi menggunakan fasilitas pemerintah. Kemudian tujuh kamar depan resepsionis atapnya juga sudah mulai menjamur karena bocor saat hujan dan bangunannya tidak mendapatkan perawatan. Dengan kondisi bangunan Hotel Wisata Karya saat ini, dikhawatirkan dua tahun ke depan seluruh bangunan akan rusak dan akhirnya roboh.  ris

Tegakkan Disiplin, Wali Kota Sidak PNS Pemkot  Sambungan hal 1

Salah satunya di ruangan Sekretaris Kota Surabaya. Terlihat beberapa karyawan sedang melakukan aktivitas kerja. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga mengenalkan perangkat elektronik baru yang dimiliki Pemkot Surabaya, yakni e-surat. ‘’Hari ini (kemarin), Inspektorat dan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) juga turun melakukan sidak ke SKPD dan kecamatan,’’ imbuh Risma.

Sekitar 30 petugas Inspektorat dibantu oleh auditor melakukan sidak keliling ke seluruh SKPD selama dua hari berturut-turut, mulai Senin (4/8) hingga Selasa (5/8) usai lebaran. Hal ini dilakukan untuk pengecekan kedisiplinan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menurut Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Sigit Sugiharsono pihakanya melakukan aksi

‘blusukan’ ke seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan untuk mengecek PNS yang bolos pasca libur panjang lebaran. ‘’Kami langsung melakukan sidak dan keliling ke seluruh SKPD. Ini untuk mengecek serta memastikan adakah PNS yang bolos atau tidak masuk kerja pada hari pertama setelah libur panjang lebaran,’’ tandasnya.

Dijelaskan mantan Kadispora Surabaya ini pihaknya tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para PNS yang bolos kerja pasca libur panjang lebaran 2014. Sanksi tersebut bukan hanya sekadar surat teguran, namun bisa juga penundaan kenaikan pangkat. ‘’Kita sendiri yang akan turun biar fair. Kita akan mengecek absen baik absen elektronik maupun absen manual. Untuk elektronik nanti akan kita minta print out di BKD. Semuanya tidak ada yang

11

lolos dari pantauan,’’ ujar Sigit.

Seluruh SKPD yang terkena sidak tanpa kecuali. Menurut Sigit utamanya SKPD yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskemas serta Dinas Pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi, mengatakan pihaknya bersama-sama dengan Inspektorat akan melakukan sidak di seluruh SKPD terkait absensi PNS pasca libur lebaran. Pihaknya akan memback up Inspektorat saat melakukan pengecekan para PNS. BKD akan memberikan sanksi bila ada PNS yang bolos tanpa alasan yang kuat.‘’Untuk sanksi akan kita sesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Apakah sanksi berat atau ringan, tergantung kategori pelanggarannya. Semuanya sudah diatur,’’ tandasnya.  dre

sektor pariwisata dan budaya sebagai unggulan daerah untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Imbasnya, Anas berharap ada pemerataan kesejahteraan ekonomi di tingkat akar rumput. Bagi dia, semangat Compassionate sangat dibutuhkan di tengah laju pembangunan ekonomi.

Dalam istilah Indonesia, Compassionate City berarti kota atau wilayah administrasi yang mengimplementasikan welas asih.

Welas asih menyangkut keamanan dan kenyamanan hidup, baik secara ekonomi, psikologis dan sepiritual.

Selain Banyuwangi, di Indonesia ada empat kota lain yang masih tahap proses pengajuan status Compassionate City, yakni Jakarta, Bandung, Sukabumi dan Makassar. “Banyuwangi yang pertama menyandang status itu,” ujar Haidar Bagir, Board of Member Compassionate Internasional.

Menurut Haidar, kota dengan status welas asih dinilai lebih positif karena ada sinergi pembangunan antara

pemerintah dan masyarakat demi rasa aman dan nyaman. Di dunia tercatat 40 kota telah menyandang status ini. Sementara 231 kota lainnya masih proses seleksi mendapatkan Compassionate City. Kota Belfast di Irlandia Utara adalah satu contoh kota rawan konflik yang kini telah berstatus Compassionate City. Ia mengklaim, sosialisasi program pembanguna di Belfast semakin mudah diterima masyarakat.

Kabupaten Banyuwangi, kata Haidar, layak disematkan status ini lantaran menyimpan potensi positif, seperti budaya, pariwisata, dan nilainilai sepiritualnya. Ia yakin, Banyuwangi akan menjelma menjadi daerah yang layak huni dan berkualitas. Dengan status Compassionate City, Banyuwangi bisa berkolaborasi dengan 40 kota lain di dunia untuk tukar pandangan ihwal pembangunan di satu daerah menuju kualitas hidup lebih baik. “Setiap bulan ada pertemuan yang membahas berbagai program. Banyuwangi bisa terhubung dengan kota-kota lain yang telah menyandang Compassionate ini,” kata dia.  mb5

Gubernur Pimpin Apel, Oknum PNS Asyik Merokok  Sambungan hal 1

Betapa tidak, saat apel pagi hari pertama masuk kerja usai libur lebaran, para PNS banyak yang terlambat dan beberapa di antara mereka terlihat lebih asyik main gadget dan ngobrol.

Tak hanya ngobrol, ada pula PNS yang menikmati hisapan sebatang rokok saat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memberikan arahan. Pemandangan ini pun tak lazim, sebab biasanya saat apel di halaman Kantor Gubernur Jatim, semua PNS terlihat serius mendengarkan paparan Gubernur yang sangat penting bagi para abdi negara tersebut.

Sebelum para PNS ini asyik ngobrol, terlihat belasan PNS yang terlambat ikut apel yang dimulai pukul 07.00. Dengan tergesa-gesa mereka langsung masuk barisan agar tidak terpantau atasannya.

Menanggapi tingkah laku bawahannya ini, Pakde Karwo. sapaan lekat Soekarwo, mengaku akan menegurnya.

“Yang merokok saat upacara itu akan kita tegur.

Soal pegawai yang terlambat hadir juga tidak akan lepas dari sanksi. Namun, mereka juga diwajibkan memberikan alasan yang rasional,” katanya usai apel pagi, Senin (4/8).

Terkait sanksi yang akan diberikan, mantan Sekdaprov Jatim ini akan tetap memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tapi sanksi yang diberikan ini tidak lebih berat dari yang tidak masuk kerja. Sebab soal merokok saat apel adalah masalah etika PNS yang seharusnya mendengarkan paparan dengan serius.

Pakde Karwo menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai di lingkungan Pemprov Jatim yang bolos kerja pasca libur panjang lebaran. “Setiap pelanggaran pasti ada sanksinya,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah para pegawai yang bolos ini akan ada penundaan

kenaikan pangkat ? Pakde Karwo menegaskan tidak akan melakukan hal ini.

“Tidak bisa seperti itu, semua ada aturan mainnya, akan ada peringatan satu hingga tiga, baru diberikan pelanggaran paling berat,” jelasnya.

Menurut dia, langkah ini sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan di tubuh Pemprov Jatim. Jika sebelumnya PNS ini telah melakukan pelanggaran akan diberlakukan akumulasi sanksi. “Kalau tahun lalu pegawai itu sudah melakukan pelanggaran, akan diberlakukan sanksi berlipat,” pungkasnya.

Sementara itu, saat sidak yang dipimpin Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, ditemukan empat PNS yang tidak masuk kerja pada hari pertama ini. Namun mereka ratarata mengambil cuti dengan alasan yang berbeda.

“Mereka alasannya jelas, ada yang mengawinkan anaknya, ada yang mengantar orangtuanya berobat ke luar negeri dan ada yang meninggal pasca cuci darah.

Selain empat pegawai ini, 778 PNS lainnya seluruhnya masuk kerja,” tandasnya.

Sedangkan berdasarkan hasil sidak tim gabungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim dan Satpol PP Provinsi Jatim, total PNS pemprov yang tidak masuk kerja hari pertama usai libur lebaran mencapai 449 PNS. Dengan rincian, 443 PNS tidak hadir dengan izin sah dan enam PNS tidak hadir tanpa keterangan.

“Berdasarkan rekap yang kita terima dari Inspektorat Provinsi Jatim, dari 40 SKPD yang diperiksa dengan total PNS sebanyak 10.086 PNS, yang hadir sebanyak 9.640 PNS, tidak hadir dengan izin sah 443 PNS dan tidak hadir tanpa keterangan enam orang,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto MSi.  iib

Wali Kota Rombak Pejabat Usai Lebaran  Sambungan hal 1

“Kami berharap penyegaran dengan cara mutasi pejabat bisa meningkatkan kinerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Malang,”ujar Abah Anton.

Mutasi lanjutnya akan berlaku bagi sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV. Pihaknya akan menambah jabatan di staf ahli dari tiga orang menjadi lima orang. Selain itu akan ada dua jabatan eselon II yang kosong. Ditambah satu lagi ada

satu pejabat eselon II yang mengajukan pensiun dini.

“Ya kemungkinan ada tiga pejabat eselon II yang diangkat dari eselon III, dan sejumlah pejabat eselon III yang baru, karena ada kursi di kepala bidang yang kosong, makanya akan ada perputaran pejabat,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Sugiarto, menyatakan jika ada dua kepala bidang di Dinas Koperasi yang kosong, selain itu ada sejumlah

kasi Dinas Perhubungan yang juga kosong.

Untuk staf ahli, kata Sugiarto ada dua kekosongan, tetapi masih menunggu evaluasi dari provinsi. Jabatan Lurah Cemorokandang juga sudah purna tugas. Makanya harus dilakukan pengisian.

“Yang pasti eselon II ada, eselon III juga ada, tapi semuanya sangat tergantung Pak Wali, sebagai staf kami telah menyiapkan personelnya,”terang Sugiarto.

Di bagian lain, informasi yang diperoleh Bhirawa di

lapangan menyebutkan, jika pejabat yang akan mengundurkan diri adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Suharyono.

Posisi ini, kabarnya akan diberikan kepada Ade Herawanto yang saat ini menjadi Kepala Dinas Pendapatan.

Posisi Ade Herawanto akan di tempati oleh Wasto yang saat ini menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Posisi Kepala DKP, kabarnya akan diberikan kepada salah satu asisten. Kepala

Dinas Pariwisata Sriwahyiningtiyas kabarnya akan digeser masuk ke staf ahli.

Posisinya akan digantikan oleh pejabat dari eselon III, Kepala Badan Perencanaan Kota Malang (Bappeko) Budi Herwanto kabarnya juga akan digeser ke tempat lain.

Hal yang sama akan dialami oleh Kepala Satpol PP Subkhan, yang bersangkutan juga akan digeser. Hanya saja belum diketahui kemana yang bersangkutan akan ditempatkan.  mut

Demi Menambah PAD, MCT Siap Diperdakan untuk Menggaet Wisatawan  Sambungan hal 1

arah wisata,” tambah Saifudin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ummi, wisatawan lokal asal Kecamatan Plumpang, yang sengaja datang bersama teman-temannya untuk menikmati liburan di pantai. “Mumpung di Tuban, sekalian sama teman-teman main di pantai. Soalnya habis liburan

kita sudah pada kuliah di lain universitas,” kata Ummi.

Sementar itu, salah satu pengelola dan pemilik Mangrove Center Tuban, H Ali Mansyur mengungkapkan satu minggu sebelum lebaran hingga kemarin lokasi yang ia kelola banyak dikunjugi oleh wisatawan untuk sekadar melepas lelah.

“Masih ramai. Banyak yang da-

tang baik itu pengunjung dari Tuban sendiri atau dari kabupaten lain. Ada juga yang sekadar istirahat karena penat dalam perjalanan mudik, dll,” Kata Ali Mansyur.

Pria yang meraih penghargaan Kalpataru dari Presiden SBY tahun lalu ini juga mengungkapkan tidak keberatan jika pemerintah membuat Perda untuk menarik restribusi para

wisatawan yang masuk di lokasi Mangrove Center Tuban (MCT). “Nggak apa-apa, kan bisa masuk ke kas pemerintah dan bisa meningkatkan PAD, apalagi Pemkab Tuban mau merangkul masyarakat dan pemuda lokal yang belum memliki pekerjaan atau Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis),” kata H Ali Mansyur. *

UTAMA

12

Pemeriksaan Tersangka Korupsi Tak Bisa Dilanjutkan Batu,Bhirawa Setelah sempat mangkir dari panggilan, akhirnya tersangka dugaan kasus korupsi uang negara Dwi Martono Arlianto alias Anton mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu pukul 09.00 WIB. Direktur PT Batu Wisata Resource (BWR) diperiksa selama 3 jam oleh para penyidik tindak pidana khusus (Pidsus).

Hanya saja pemeriksaan itu tergolong singkat karena tersangka Anton tidak didampingi pengacara. “Sesuai KUHAP, untuk kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun, tersangka yang diperiksa harus didampingi oleh pengacara. Karena itulah, pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan sampai pak Anton membawa pengacara dalam pemeriksaan berikutnya,”ujar Kasei Intel Kejari Kota Batu, Agung Wibowo, Senin (4/8).

Ia menjelaskan untuk pemeriksaan berikutnya, Kejari akan kembali memanggil tersangka Anton pada Senin (11/8) depan.

Diharapkan pada pemanggilan

ketiga tersebut tersangka sudah didampingi oleh pengacara. Jika ternyata tersangka tidak mampu mencari pendamping (pengacara), maka pihak kejaksaan akan membantu menyediakan.

“Tentu saja pengacara yang kami sediakan tetap pengacara dari swasta, atau bukan pengacara Negara. Ada rekan pengacara kita yang siap mendampingi ter-

sangka selama proses pemeriksaan hingga persidangan, ”tambah Agung. Sebelumnya, Anton tidak datang atau mangkir dalam pemanggilan pertama yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari). Akibatnya, Kejari telah bersiap mengeluarkan surat pencekalan kepada Direktur PT BWR tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Q nas

anas bahtiar/bhirawa

Kantor Kejari Batu akan menjadi tempat pemeriksaan tersangka kasus korupsi di BUMD milik Pemkot Batu.

Selasa Legi, 5 AGUSTUS 2014

Dari 331 RS, Baru Terakreditasi Sembilan Surabaya, Bhirawa Dari 331 rumah sakit (Milik pemerintah dan swasta, red di Jatim baik baru sembilan rumah sakit yang mengantongi akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di tahun 2014 ini. RSUD dr.Soetomo kali ini dipastikan mendapatkan akreditasi Paripurna.

Sembilan RS ini adalah RS Panti Nirmala (Januari 2013) RS Mata Undaan (April 2013), RS Premier SUrabaya (Maret 2014), RSAL Dr Ramelan (April 2014), RS Muhammadiyah Lamongan (Mei 2014), RS Baptis Batu (Mei 2014), RS PT Semen Gresik (Mei 2014), RS Adihusada Kapasari (Juni 2014), dan RSUD Dr Soetomo (Juli 2014). ‘’Kita bersyukur baru juli kemarin rumah sakit umum daerah RSUD dr Soetomo Surabaya milik Pemprov Jatim berhasil menyabet akreditasi paripurna,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono, Minggu(4/8).

Harsono mengatakan, dari sem-

bilan RS yang terakreditasi di Jatim baru beberapa persennya dari total RS yang ada. Menurutnya, jumlah ini relatif lebih kecil dari total RS yang ada sebanyak 331 RS. ‘’Kita ingin tahun ini RS di Jatim segera mengurus akreditasi sehingga ijin operasional RS tidak dicabut,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, sampai saat ini banyak dari RS yang kesulitan mendapatkan akreditasi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan, hingga alur dan sistem yang diterapkan. ‘’Beberapa persyaratan ini yang menjadi syarat bagi RS dalam

mengurus akreditasi,’’ ucapnya.

Ke depan Harsono meminta dengan diraihnya akreditasi memudahkan RS sakit untuk mendapat pengakuan dari pihak luar, salah satunya adalah masyarakat dan stakeholder. Untuk stakeholder RS dapat berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai operator dilapangan. ‘’Rencananya kedepan ada aturan yang mengharuskan RS harus memiliki akreditasi jika ingin berkerjasama dengan BPJS. Semenatara itu RSUD dr Soetomo Surabaya Dodo Anondo MPH mengatakan, keberhasilan dr Soetomo dalam menyabet akreditasi merupakan usaha bersama antara pihak rumah sakit dengan pemerintah provinsi dan stakeholde. Banyak sumbangsih dan dukungan yang diberikan Pemprov dalam memperlancar tercapainya akreditasi paripurna, salah satunya dengan pengalokasian anggaran. Q dna