Harian Bhirawa Edisi 5 Juni 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kami tidak berani melakukan hal yang anehaneh. Apalagi proyek ini adalah proyek negara,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Humas RSUD Sidoarjo H Achmad Zainuri

Kamis Kliwon, 5 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

5 JUNI 2014

Pacu Kualitas Pendidikan, Jatim Kembangkan PAUD Holistik

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00

Menghadiri Acara KTNA Rembuk Utama dalam Rangka Menerima Penghargaan Lencana Adhi Bakti Tani Nelayan Utama di Pendopo Malang

Pemprov, Bhirawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Perluasan akses dan mutu layanannya merupakan strategi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini.

Untuk itu, kerjasama semua komponen masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dibangun dan dikembangkan.

“Jatim merupakan provinsi terdepan dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif.

Kami telah mengeluarkan Pergub No 63 tentang PAUD

 Wagub H Saifullah Yusuf - 10.00

Menerima Penghargaan Penyusunan Laporan SLHD 2013 Terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup di Istana Wakil Presiden

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -09.00

Menghadiri Rakornas Pemerintahan Umum di Jakarta

Tulungagung Nihil Kampanye 2 Pasangan Capres -Cawapres KPU Siapkan 4.976 Kotak Suara Pilpres

Tulungagung, Bhirawa KPU Tulungagung sampai Rabu (4/6) belum menerima daftar tim kampanye pasangan Capres - Cawapres dalam Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang. Tim kampanye dua pasangan Capres Cawapres setempat belum ada yang menyerahkan daftar tim kampanyenya.

Anggota KPU Tulungagung Suyitno Arman SSos, MSi mengungkapkan belum adanya penyerahan daftar tim kampanye dua pasangan CapresCawapres ke KPU Tulungagung membuat keduanya belum bisa menyelenggarakan kampanye di Tulungagung, kendati masa kampanye sudah dimulai kemarin. “Belum ada jadwal penyeleng-

 ke halaman 11

 ke halaman 11 Hj Nina Soekarwo berbincang sejenak dengan Bunda PAUD Kota Batu Hj Dewanti Rumpoko pada acara Lokakarya Bunda PAUD se-Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Rabu (4/6).

Jatim 7,3 Juta Orang, Nasional 27,8 Juta Orang Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2014

Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum di Jatim mencapai 7,3 juta orang. Jumlah ini meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,9 juta orang.

wiwieko/bhirawa

Kotak suara yang disimpan di tempat parkir Kantor KPU Tulungagung dan saat ini masih berisi surat suara Pileg 2014 bakal dipergunakan lagi sebagai kotak suara dalam Pilpres 2014 .

Puluhan Kantong Darah di Kediri Terinfeksi Penyakit Menular Seks Kediri, Bhirawa Selama kurun waktu empat bulan terakhir, Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kediri menemukan sebanyak 75 kantong darah terinfeksi penyakit menular seks seperti , hepatitis B, hepatitis C, sipilis dan HIV/AIDS. PMI Kota Kediri memusnahkan puluhan kantong darah tersebut ke rumah sakit dan PMI Pusat. sementara bagi pendonor yang diketahui terinfeksi penyakit mematikan HIV/AIDS diminta untuk periksa VCT ke klinik.

 ke halaman 11

Strategi Pendekatan KETIKA awal menjadi PNS Pemkot Surabaya pada 1994 silam tak terbersit sedikitpun di benak Henny Indriaty SH,MSi bisa menjadi camat seperti yang diembannya sekarang ini. Meski bukan lulusan STPDN layaknya camat yang lainnya, Henny sangat kapabel melaksanakan tugasnya sebagai Camat Simokerto.

Wanita lulusan S1 Fakultas Hukum UKI Jakarta dan S2 UGM ini memang sudah banyak gegeh/bhirawa

Henny Indriaty SH, MSi

Sentil..

 ke halaman 11

 Monoton, Car Free Day dan PRMP sepi pengunjung  Warga butuh inovasi kegiatan  Pemkab berlakukan pajak 5% bagi penambang  Persentase yang tampak  Bulog OP dengan beras premium  Premium jangan sekadar cap

“Kita sudah melakukan persiapan awal dengan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Polda Jatim, Organda (Organisasi Angkutan Darat) Jatim maupun dengan PO (Perusahaan Otobus) yang siap melayani angkutan mudik saat lebaran nanti,”

kata Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT, Rabu (4/6).

Dari total 7,3 juta pemudik, jelasnya, jumlah yang menggunakan angkutan jalan atau bus diprediksi mencapai 4,3 juta pemudik. Angka ini menjadi yang tertinggi diban-

Dugaan Penyelewengan oleh Inspektur Provinsi Jatim

ding yang menggunakan angkutan umum lainnya seperti kereta api yang hanya mencapai 628.772 penumpang, penyeberangan 1.200.120 penumpang, laut 179.563 penumpang dan udara sekitar 84 ribu penumpang.

“Agar mudik lebaran tahun ini lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Dishub Jatim telah memberikan surat kepada Dishub kabupaten/kota agar mengecek kelaikan bus sebelum H-14 lebaran. Kita ingin semua bus yang digunakan untuk angku-

Prediksi Pemudik Lebaran 2014 di Jatim Jumlah

: 7,3 juta orang (2014) 6,9 juta orang (2013) Moda yang digunakan : - bus 4,3 juta pemudik - kereta api 628.772 pemudik - penyeberangan 1.200.120 penumpang - pesawat 84 ribu penumpang Antisipasi lonjakan penumpang:  Pengalihan trayek bus untuk rute padat penumpang (insidentil)  Penambahan frekuensi keberangkatan dan kapal cadangan, serta pesawat khususnya untuk jalur padat Sumber : Dishub Provinsi Jatim

 ke halaman 11

Keputusan Timsel KPU Diklaim Cacat Hukum

Dalam Sepekan Tim Ditarget Harus Temukan Bukti Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim rupanya serius mengusut laporan kasus dugaan penyimpangan honor Dinas Luar (DL) yang diduga dilakukan oleh Kepala Inspektur Provinsi Jatim Bambang Sadono. Tindak lanjut laporan itu yakni telah dibentuk tim yang terdiri dari jaksa intel, dan mereka diberi waktu sepekan untuk menemukan adakah dugaan penyimpangan itu.

Disinggung terkait pembentukan tim dalam pencarian bukti kasus itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Andi Herman enggan memberikan komentar. Menurutnya, hal itu bisa ditanyakan langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi

Penkum). “Mengenai tindak lanjut atas laporan itu, lebih jelasnya silakan ditanyakan ke Kasi Penkum langsung,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/6).

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, memang benar telah dibentuk tim untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan honor DL. Tim yang menangani tindaklanjut laporan itu, semuanya berjumlah kurang lebih 4-5 orang, dan mereka berasal dari jaksa di bagian intel Kejaksaan. “Benar mas, sudah dibentuk tim.

Nantinya mereka diberi waktu seminggu untuk menemukan adakah dugaan penyimpangan dalam laporan yang diterima,”

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Suasana di dalam kantor Sekretariat TimSel KPU Batu saat melakukan pendataan para peserta seleksi, Rabu (4/6).

Batu,Bhirawa Seorang anggota tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (Timsel KPU) Kota Batu terindikasi masih menjadi pengurus partai politik (parpol). Hal ini membuat beberapa peserta seleksi KPU menjadi berang. Akibatnya, beberapa orang di antara mereka berencana mengadukan masalah ini kepada KPU Jatim.

Diketahui, sesuai dengan peraturan KPU tentang seleksi anggota KPU, ada salah satu klausul yang mengatakan bahwa

 ke halaman 11

Kali Keempat, Jatim Raih Penghargaan SLHD Passing Grade Dinaikkan, Tetap Lolos Pemprov, Bhirawa Usaha Pemprov Jatim yang getol memperhatikan aspek lingkungan hidup akhirnya membuahkan hasil gemilang. Buktin-

ya, pemerintahan paling ujung timur pulau Jawa itu mendapatkan penghargaan tertinggi dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) secara na-

sional pada 2013.

Pemprov Jatim mampu mempertahankan untuk ketiga kalinya setelah pada

 ke halaman 11

Upaya Banyuwangi Menggaet Wisatawan

Gagas Program Wisata Berbasis Android, Promosi kepada 14 Atase Pertahanan Pemkab Banyuwangi memanfaatkan kehadiran para pejabat atase pertahanan dari sejumlah negara sahabat yang sedang menghadiri undangan latihan gabungan TNI untuk mempromosikan wisata dan seni budaya setempat.

Gegeh, Kabupaten Banyuwangi Bupati Abdullah Azwar Anas terus mengampanyekan Banyuwangi sebagai daerah wisata. Yang terbaru, sejumlah pejabat atase pertahanan dari 14 negara mendapatkan jamuan khusus dari Bupati Abdullah Azwar Anas di Desa Adat Kemiren, Selasa (3/6) malam.

Di tempat tersebut, pejabat yang antara lain datang dari Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Singapura, Korsel, Brazil, Prancis, Vietnam, dan India, mendapatkan suguhan beberapa atraksi seni budaya dan merasakan kenikmatan kopi khas

Banyuwangi.

Atraksi kesenian gedogan, angklung paglak dan biola gandrung menjadi sajian awal saat menyambut kedatangan rombongan mancanegara tersebut. Selanjutnya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mempresentasikan secara singkat sejumlah destinasi wisata daerahnya, lengkap dengan sajian video dan promosi cetak.

“Kami berharap dengan model

 ke halaman 11

Salah satu atase pertahanan ikut menari bersama saat mendapat jamuan khusus dari Bupati Abdullah Azwar Anas di Desa Adat Kemiren, Selasa (3/6) malam. Jamuan digelar untuk mengampanyekan pariwisata di Banyuwangi pada dunia internasional.

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kota Surabaya Kembali Raih Adipura Kencana 2014 Pemkot Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya kembali meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup berupa piala Adipura Kencana 2014 kategori kota metropolitan. Penghargaan ini merupakan untuk kali ketiganya secara beruntun dalam meraih Adipura Kencana.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, penyerahan penghargaan Piala Adipura Kencana 2014 akan diserahkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Istana Negara, Kamis (4/6/). ‘’Rencananya, Ibu Wali Kota akan menerima Piala Adipura Kencana di istana negara yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Warga Kota Surabaya patut berbangga dengan kotanya. Partisipasi warga dalam mendukung program-program Pemerintah Kota (Pemkot)

Surabaya, berbuah penghargaan Adipura Kencana 2014 kategori kota Metropolitan,’’ kata Musdiq Ali Suhudi ketika dikonfirmasi, Rabu(4/6).

Tanda-tanda Surabaya bakal kembali meraih Piala Adipura Kencana 2014 kategori Kota Metropolitan, sebenarnya sudah terlihat ketika Dewan Pertimbangan Adipura dan juga Kementrian Lingkungan Hidup melakukan penilaian di Surabaya beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Dewan Pertimbangan Adipura dan Kementrian Lingkungan Hidup yang terdiri dari mantan menteri lingkungan

PANGGUNG BIROKRASI

Pencairan Dana Kapitasi BPJS, Puskesmas Tunggu Perwali Dinkes Surabaya, Bhirawa Pencairan dana kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) ke rekening bendahara Puskesmas di Surabaya masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali). Rencananya dalam waktu dekat Pemkot Surabaya bakal mengeluarkan Perwali terkait pencairan dana kapitasi kepada rekening bendahara Puskesmas. ‘’Kita optimis Perwali yang merngatur tentang Pencairan dana kapitasi dari BPKS Kesehatan untuk masuk ke rekening bendahara Puskesmas dapat rampung sebulan kedepan,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Febria Rachmanita.

Febria mengatakan, sebelum diterapkannya Perwali pencairan dana kapitasi kepada rekening bendahara Puskesmas, pencairan dana kampitasi Puskesmas dapat dicairkan melalui kas daerah. Ke depan dengan adanya Perwali baru akan memberikan kemudahan bagi Puskesmas untuk mengelola dan mengatur dana kapitasi dari BPJS. ‘’Yang terpenting hadirnya Perwali ini akan memotong rantai pencairan yang selama ini dinilai panjang dan belum Q dna efesien,’’ jelasnya.Q

Videotron Banyak Bermunculan, Dewan Panggil Pemkot DPRD Surabaya, Bhirawa Dalam waktu dekat Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar akan memanggil Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menanyakan keberadaan reklame besar dan videotron baru yang banyak bermunculan. Hampir setiap sudut kota dipenuhi dengan reklame baru. Sehingga Surabaya terkesan sebagai hutan reklame.

“Kita akan menanyakan Pemkot terkait munculnya reklame besar, terutama videotron-videotron baru itu,” kata Alim, Rabu (4/6).

Berdasarkan hearing (dengar pendapat) sebelumnya, kata dia, sebenarnya Pemkot Surabaya telah berkomitmen tidak akan menjadikan Kota Pahlawan sebagai hutan reklame. Tapi, kenapa belakangan ini muncul banyak videotron baru. Menurutnya, agenda hearing tidak hanya terkait dengan izin reklame, namun juga terkait dengan semua penertiban izin, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terutama argumentasi pemkot soal videotron itu.

“Biasanya Pemkot selalu bilang bahwa izin videotron tersebut sudah lama dan sekarang ini baru operasionalnya. Mestinya, videotron-videotron tersebut lebih difokuskan untuk pelayanan publik. Bukan Q gat untuk tujuan komersial,” ingat Alim.Q

hidup dan pakar lingkungan hidup seperti Sarwono Kusumaatmadja, Sonny Keraf juga Nabil Makarim, mengunjungi beberapa lokasi seperti Taman Bungkul, Taman Flora, tempat pembuangan akhir (TPA).

Untuk tahun ini, Surabaya bersaing dengan Kota Palembang, Kota Balikpapan dan Kota Tangerang. ‘’Dewan Pertimbangan Adipura menilai Surabaya paling bagus dibanding kota-kota metropolitan lainnya. Kita memang konsisten menjaga kualitas air dan kualitas udara karena untuk Adipura Kencana tidak boleh ada penurunan.

Kita juga intens melakukan inovasi untuk perbaikan lingkungan. Kondisi TPA kita juga nilainya cukup bagus,” imbuhnya.

Upaya BLH melakukan pemantauan kualitas air dan udara diwujudkan dengan memantau perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pence-

maran. Ada petugas yang rutin berkeliling.

BLH juga melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada pemilik rumah makan untuk mendesain Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. ‘’Tentu kita bersyukur dan bangga. Ini merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara Pemkot Surabaya, masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat bisa konsisten menjaga lingkungan, seluruh dinas di Pemkot Surabaya juga bersinergi dengan baik, begitu juga dunia usaha yang ikut peduli pada lingkungan melalui CSR yang dipercayakan kepada Pemkot,’’ sambung Musdiq.

Sedangkan Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, keberhasilan Surabaya meraih Adipura Kencana 2014 merupakan

sukses masyarakat Surabaya.

Sebab, warga Kota Surabaya selama ini sangat peduli dan aktif berpartisipasi menjaga kebersihan dan peduli pada lingkungan. Menurut Fikser, partisipasi warga itulah yang menjadi kelebihan Surabaya dan tidak dimiliki kota-kota lainnya. ‘’Kebersihan sudah jadi budaya dan gaya hidup bagi masyarakat Surabaya. Tingkat partisipasi mereka tinggi dalam ikut menjaga lingkungan. Karena itu, Adipura Kencana ini adalah apresiasi untuk warga Surabaya yang telah ikut membantu dan mendukung program-program Pemkot Surabaya,’’ jelas Fikser.

Selain masyarakat, Fikser juga menyebut LSM peduli lingkungan memiliki peran besar dalam ikut menjaga lingkungan di Surabaya.

Salah satunya LSM Tunas Hijau yang bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, aktif mengajak

siswa-siswa di sekolah untuk peduli lingkungan melalui program eco school.

Sehingga, pelajar di Surabaya bisa punya kesadaran untuk peduli pada lingkungan. Mereka memulai dari dirinya sendiri untuk kemudian menularkan virus peduli lingkungan itu kepada keluarga dan kerabatnya.

Seperti tahun lalu, rencananya, Piala Adipura Kencana 2014 kategori kota metropolitan ini akan dikirab berkeliling kota Surabaya. “Insya Allah, nanti ibu Wali kota akan melakukan kirab Piala Adipura Kencana ini,” sambung pria yang dekat dengan wartawan ini.

Keberhasilan mempertahankan penghargaan Adipura Kencana ini juga menjadi kado manis bagi Kota Surabaya yang baru saja memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721 tahun pada 31 Mei lalu.Q dre

Bakesbang Siap Lakukan Penertiban dan Penataan Selama Kampanye Pemkot Surabaya, Bhirawa Bakesbangpol kota Surabaya siap melaksanakan penertiban dan pentaaan selama masa kampanye Pilpres yang dimulai kemarin(4/6).

Berbagai alat peraga baik baliho atau spanduk diharapkan bisa ditempatkan masing-masing Timses Capres di tempat yang tidak melanggar aturan.

Usai rapat koordinasi jadwal kampanye dengan KPU Surabaya dan kepolisian, Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, Soemarno mengatakan akan memberikan tindakan untuk baliho dukungan Caprescawapres yang melanggar aturan dan merusak estetika kota.

Timses pemilik baliho diminta untuk tetap tidak memasangnya secara sembarangan sehingga melanggar aturan yang ada.

“Kami memang sudah memantau adanya pemasangan tersebut. Kalau ada pelanggaran terkait penempatan Baliho Capres dan Cawapres akan kami tertibkan,” kata Soemarno ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya.

Agar pemasangan atribut dukungan Capres-cawapres itu tertib, Soemarno minta agar pemiliknya tak melanggar aturan seperti tidak memasang di taman kota, jalanjalan protocol 17 jalur, zona sekolah, rumah sakit, pohon, tiang listrik maupun di tempat - tempat fasilitas umum. Sebab kalau itu dilakukan maka penertiban akan langsung dilakukan ”Kalau dipasang di tempat itu maka akan langsung kami tertibkan, dan penataan kembali. Dengan cara disuruh kordinasi dengan tim suksesnya agar segera dipindahkan,” ujarnya.

Berbagai alat peraga salahsatu pasangan Capres-cawapres mulai dipasang di pohon seperti di jalan Raya Ngagel Surabaya,Rabu (4/6).

Lebih lanjut Soemarno menuturkan adanya aturan regulasi pemasangan maupun penertiban berada di ranah penyelenggara pemilu. Pihak BakesbangPol Linmas Surabaya hanya akan bergerak jika dimintai bantuan.

“Jadi bukan sepenuhnya berada pada tanggung jawab kami, itu ranah KPU dan Panwas kedua inilah yang mempunyai kewenangan terkait kampanye,” tutur Soemarno.

Soemarno berpesan, selama berjalannya kampanye yang diawali hari ini empat Juni sampai lima Juli mendatang berjalan dengan tertib, aman, kondusif, dan penuh dengan kedamaian. “ Sesuai dengan aturan-aturan penyelenggara pemilu, memberikan fasilitas maksudnya mempunyai keleluasaan sebaik mungkin asal tertib, tetap memegang keindahan kota dan

trie diana/bhirawa

estetika kota,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa masa kampanye dimulai Rabu, empat Juni. Dengan begitu pihaknya akan bersikap tegas bila ada pihak yang nantinya melanggar.” Jadi sebelum masa kampanye kewenangan penindakan ada pada BakesbangQ geh linmas,” tuturnya.Q

Tak Puas Susunan KPU Baru, PPK se-Surabaya Lurug KPU Jatim KPU Jatim, Bhirawa Merasa tidak puas dengan penetapan 5 oranga komisioner baru KPU Surabaya , sejumlah perwakilan PPK se Surabaya menuntut tetap mempertahankan anggota komisoner KPU Surabaya 2009-2014.

Protes ini muncul karena proses pemlihan 5 orang anggota komisioner KPU yang baru (2014-2019) dianggap tidak transparan dan merupakan hasil KKN sejumlah oknum.

Sejumlah perwakilan panitia pemilihan kecamatan

(PPK) se Surabaya melurug kantor KPU Jatim untuk menyampaikan keberatannya terhadap keberadaan 5 orang komisioner KPU yang terpilih yang dianggapnya minim pengetahuan soal penyelenggaran Pemilu.

Diterima oleh Jonathan Judianto Sekretaris KPU Jatim, sejumlah perwakilan PPK secara bergiliran menyampaikan kekecewaan dan berbagai modus kecurangan dalam proses pemilihan anggota KPU Surabaya yang ditengarai sarat dengan KKN, karena hasil

nilai setiap calon dalam beberapa tahapan testing tidak di publikasikan.

“Mayoritas anggota PPK yang hadir saat ini mengikuti tahapan testing calon anggota KPU Surabaya, namun kami sangat kecewa karena belakangan mendengar bahwa 5 orang yang dinyatakan lolos dan berhak menempati 5 kursi komisioner KPU Surabaya ternyata hasil KKN yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini diperkuat dengan tidak transparannya tim seleksi terhadap hasil testing setiap

calon,” ucap Ari Sulistyo ketua PPK Tegalsari.

Disampaikan juga oleh Ari bahwa seluruh anggota PPK yang saat ini masih bekerja untuk persiapan data Pilpres 2014 akan mengundurkan diri, sekaligus memboikot pelaksaan Pilpres 2014 jika KPU Jatim tidak mengidahkan tuntutannya.

“Kami minta KPU Jatim untuk memperpanjang masa tugas KPU Surabaya 2009-2014 sampai pelaksanaan Pilpres 9 juli 2014, karena jika harus diserahkan kepada 5 anggota

komisioner yang baru akan kacau, mereka kami pastikan tidak menguasai soal pengetahuan penyelenggaraan pemilu, itu artinya pelaksanaan Pilpres 2014 di Surabaya akan kacau,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan sejumlah PPK, Jonathan mengatakan jika proses dan tahapan yang dilakukan dalam pemilihan calon anggota KPU Surabaya sudah sesui Protab yang ditetapkan secara nasional, dan jika tidak puas dipersilahkan untuk menemQ geh.gat puh jalur hukum.Q

Mahasiswa Unibraw Belajar Good Governance ke Surabaya Sekitar 400 mahasiswa Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang Rabu (4/6) kemarin belajar implementasi good governance di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Unibraw ini mendatangi langsung gedung Pemkot yang berada di Jl. Jimerto. Kunjungan tersebut untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan good governance di Surabaya.

Rombongan diterima Asisten IV Sekkota (bidang kesejahteraan rakyat), Eko Haryanto, Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji dan Kepala Diskominfo Antiek Sugiharti. ‘’Ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin kami jalankan. Kali ini ada empat angkatan mulai dari 20102013 yang hadir,” kata Ketua Progdi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unibraw, Aswin Ariyanto Azis di Graha Sawunggaling.

Menurut Aswin, Surabaya memang dikenal akan inovasi-inovasi pemerintahannya. Misalnya, government resources management system

(GRMS) atau sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan.

Sejak 2003, Kota Surabaya telah menerapkan GRMS dalam setiap langkah manajemen perkotaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program-program pembangunan, semuanya berbasis sistem informasi. Dengan demikian, anggaran pelaksanaan pembangunan terbukti lebih efisien. ‘’Hal itu sejalan dengan tujuan kami datang ke sini yakni guna mempelajari terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah daerah di masing-masing kota/ kabupaten,’’ imbuh pria asal Makassar ini.

Di samping itu, Aswin mengatakan pihaknya tertarik mempelajari lebih dalam tentang bagaimana Pemkot Surabaya meningkatkan partisipasi publik.

Sebab, berhasil tidaknya pembangunan suatu kota, menurut dia sangat bergantung pada unsur tersebut.

Dia berharap, melalui kegiatan ini mahasiswa dapat melihat secara langsung implementasi birokrasinya.

“Jadi kami tidak ingin semata-mata hanya belajar teori saja,” ungkapnya.

Sedangkan Asisten IV Sekkota, Eko Haryanto mengatakan, perubahan pesat yang terjadi di Surabaya tak bisa dipungkiri mengundang instansi/pemerintah daerah lain datang guna melakukan studi banding. Kendati demikian, perubahan tersebut membutuhkan proses dan kerja keras panjang.

“Apa yang dicapai Surabaya saat ini prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan,” kata Eko kepada para mahasiswa. Kuncinya terletak pada pemerintah kota yang memahami apa yang diinginkan warganya.

Setelah itu segera mengagendakan langkah-langkah kebijakan yang kemu-

Sekitar 400 mahasiswa Unibraw Malang ketika melakukan kunjungan ke Pemkot Surabaya. dian dituangkan dalam perencanaan kota. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan tidak berhenti pada perencanaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan pelaksanaan yang konsisten.

Mantan Kepala Dinas Sosial (dinsos) Surabaya ini menambahkan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, program-program Kota Surabaya selalu

dre/bhirawa

mengedepankan aspek kesejateraan sosial.

Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD untuk pemberian makanan tambahan bagi para lansia terlantar, anak cacat dan anak yatimpiatu yang sudah tidak di-

urus oleh keluarganya dan tidak tercover oleh panti.

Selain itu, Eko menjelaskan, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pemkot di samping infrastruktur. Pendidikan dipilih lantaran pemkot ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas agar mampu bersaing di era global. Khususnya sebagai persiapan menghadai MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) yang mulai berlaku per Januari 2015.

Untuk menuju masyarakat yang cerdas dan berkualitas, kata Eko, dibutuhkan tubuh yang sehat.

Untuk itu, bidang kesehatan tak pernah luput dari perhatian pemkot. “Semua itu harus ditopang dengan pengembangan infrastruktur agar kota ini nyaman untuk ditinggali,” tuturnya.

Usai acara seremonial di Graha Sawunggaling, rombongan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masingmasing kelompok menuju beberapa kantor SKPD atau unit kerja sesuai mata kuliah yang diambil.Q dre

SURABAYA

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Gawat, Anggaran BOS Tak Cukup Buat Beli Buku K13 Dindik Jatim, Bhirawa Meski pemerintah telah menegaskan pembelian buku kurikulum baru(K13) SMA/SMK diambilkan dari jatah dana BOS di tiap sekolah, namun dalam perhitungannya dana ini tidak cukup untuk pembelian buku. Sosialisasi Kemedikbud tidak pernah menyentuh persoalan ini.

Jaksa pidsus Kejari Surabaya saat mengeksekusi OF selaku Satgas di Dinas Bina Marga & Pematusan, Rabu (4/6).

bed/bhirawa

Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan MERR II C

Kejaksaan Tambah Satu Tersangka ke Tahanan Kejari Surabaya, Bhirawa Penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR) II C di Kecamatan Gununganyar yang memeriksa para warga dan pihak luar, membuahkan hasil. Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menetapkan dua tersangka, kini penyidik menetapkan satu tersangka lagi dan melakukan penahanan.

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Nurcahyo Jungkung Madyo memaparkan, setelah menetapkan dua tersangka yakni OF sebagai Satuan Tugas (Satgas) di Dinas Bina Marga & Pematusan, ED sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihaknya kembali menetapkan satu tersangka lagi inisial DW selaku koordinator Satgas pembebasan tanah.

“Tanggal 12 Mei lalu kita tetapkan dua orang tersangka. Sekarang kita tambah satu tersangka lagi, dan ke tiganya di jebloskan di dua tempat berbeda, yakni di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng dan Lapas Sidoarjo,” terang Nurcahyo, Rabu (4/6).

Menurut Nurcahyo, penetapan satu tersangka ini didapati setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

RAGAM INFO

Petani Jawa Timur Desak Segera Bentuk BPR Pertanian Surabaya, Bhirawa Para petani Jawa Timur mendesak Pemprov Jawa Timur agar segera membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pertanian. Desakan itu disampaikan menyusul banyaknya para petani yang kesulitan mendapatkan modal untuk menggarap sawah dan ladangnya.

Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Yulien Irma Kartikasari mengatakan, keberadaan BPR Petanian sangat ditunggu masyarakat desa, yang notabene pencaharian adalah sebagai petani. Dengan ada BPR Pertanian, petani akan lebih mudah untuk mendapatkan modal untuk mengolah dan menggarap lahan pertanian yang dimiliki.

Hal itu dinilai penting karena selama ini dalam mengolah dan mengerjakan lahannya, petani masih banyak yang mengandalkan biaya sendiri yang paspasan. “Agar pertanian lebih maju, tentu butuh anggaran yang cukup besar. Nah, untuk mendapatkan modal tersebut, keberadaan BPR Pertanian harus dijadikan sebagai salah satu solusi,” tegas Irma, Rabu (4/6) suaminya Kisno Mulyo.

Menurut Irma, lahan pertanian yang ada di desanya mencapai 142 hektar. Lahan tersebut dikerjakan oleh ratusan kepala keluarga yang masih menggantungkan Q gat hidupnya dari sektor petanian.Q

para saksi, baik dari SKPD terkait maupun pihak luar. Ternyata dari perkembangan pemeriksaan itu, didapati satu tersangka lagi, sekaligus penetapannya.

“DW merupakan koordinator Satgas pembebasan tanah,” katanya.

Lebih lanjut, Cahyo mengungkapkan, posisi DW adalah coordinator pembebasan tanah untuk Gununganyar. Terkait penahanan ini, Cahyo menjelaskan bahwa penahanan ke tiganya didasarkan pada ketentuan Pasal 21 KUHAP. Adapun alasanya yakni dikuatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.”Kasus ini kan masih bergulir, jadi kami mempunyai kekuatiran nantinya tersangka kabur. Selain itu, penahanan ini juga sesuai dengan Pasal 21 KUHAP,” terangnya.

Disinggung terkait penahanan kepada tersangka, Cahyo menegaskan, proses penahanan ke tiganya sesuai dengan kewenangan yang ada di penyidik yakni selama 20 hari. Menurutnya, penahanan ini dilakukan sejak tanggal 4 sampai 23 Juni mendatang. “Untuk OF dan ED dibawa ke Rutan Medaeng.

Sedangkan DW kami bawa ke Lapas

Klas 2 A Sidoarjo,” tegasnya.

Alasan pemisahan penahanan tersangka yakni untuk membantu proses penyidikan. Kenapa tidak ditahan ke Rutan Medaeng? Nurcahyo beralasan, pembuktian yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan keterangan yang ada.

Selain untuk mempelancar proses penyidikan, pemisahan penahanan ini juga dilihat dari factor pengamanan.

Terkait adakah penambahan tersangka lagi dalam penyidikan itu, Nurcahyo menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan hal itu.

Sebab, pihaknya masih mengembangkan penyidikan ini. “Penyidikan masih terus kami dalami,” tuturnya.

Tak hanya itu saja, terkait penggelembungan ganti rugi pada warga, pihaknya memang sudah memeriksa sekitar 35 warga. Dari pemeriksaan itu, pihaknya menindaklanjuti dengan menyita uang tunai dan buku tabungan milik warga itu. “Dari penyidikan, ada 40 dari 163 persil lahan yang kami ketahui. Sedangkan warga yang diperiksa, ada sekitar 30 sampai 35 warga. Pada Jumat (30/5) kemarin, kami juga sudah memeriksa tujuh warga,” tandasnya.Q bed

Disnakertransduk Jatim Inginkan JMF Serentak se-Jatim Target Penurunan TPT hingga 4,2 Persen

Disnakertransduk Jatim, Bhirawa Susksesnya penyelenggaraan Bursa Kerja atau Job Market Fair (JMF) Jatim akan dikembangkan dengan mengajak beberapa pemerinta kabupaten /kota pada penyelenggaraan tahun depan. Disnaketransduk Jatim siap menggelar JMF secara serentak dengan Pemkab/pemkot yang bersedia.Nantinya, setiap tahunnya diharapkan tercipta Hari Bursa Kerja atau Hari Pasar Kerja.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr Edi Purwinarto berharap, terlaksananya JMF secara serentak akan lebih membuka peluang pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan.“Saya ingin kegiatan JMF ini bisa serentak dilaksanakan dengan Pemkab/pemkot. Apalagi, kegiatannya berlangsung ketika usai penerimaan ijasah pendidikan setelah lulus. Sehingga, perusahaan yang menerima tenaga kerja yang fresh,” katanya, Rabu (4/6).

Pameran bursa kerja ini dilaksanakan Disnaklertransduk sebagai usaha untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Jawa Timur . Diharapokan dengan JMF nisa menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim. Dalam hal ini, target penurunan TPT 2014, sebesar 4,23 persen.

Posisi saat ini TPT masih 4,02 persen.“Sebenarnya apa yang telah dicapai tahun ini sudah mencapai target. Tapi bukan target yang dipikirkan tapi terus melakukan upaya menurunkan jumlah TPT,” katanya.

Sebelumnya, dari data proyeksi BPS Jatim tahun 2013, berpenduduk 38.363.200 jiwa dengan rincian sebanyak 18.925.000 orang laki-laki dan sebanyak 19.438.000 orang perempuan. Di sisi lain kondisi ketenagakerjaan di Jatim menurut data terbaru BPS per pebruari 2014, jumlah angkatan kerja sebanyak 20.717.770 orang, jika dibanding per agustus 2013 jumlah tersebut mengalami kenaikan 285.320 orang atau naik 255.570 orang jika dibanding per pebruari 2013.

Sementara, jumlah yang bekerja per pebruari 2014 sebanyak 19.885.390 orang atau naik 331.480 orang jika dibanding per agustus 2013 atau naik 231.540 orang per pebruari 2013. Sedangkan jumlah penganggur di jatim per pebruari 2014 sebanyak 832.380 orang (4.02%) atau TPT turun 0.28% dibanding per agustus 2013. jika dibanding per pebruari 2013, TPT di Jatim bertambah sedikit Q rac sebanyak 0.07%.Q

Sebagai perhitungan, dana BOS siswa SMA/SMK adalah Rp1 juta per tahun per siswa. Berdasarkan ketentuan Kemendikbud anggaran pembelian buku K13 adalah 10 persen atau sekitar Rp100 ribu per tahun.

Sementara kebutuhan untuk membeli buku pada semester 1 saja di Kota Surabaya mencapai Rp72.529 untuk siswa kelas X dan sebesar Rp60.654 untuk siswa kelas XI. Dengan catatan masing-masing tingkat kelas, baik X maupun XI terdapat 8 jenis judul buku .

Kasi Kurikulum Dindik Jatim Eka Ananda mengakui, belum menghitung terlalu jauh ketetapan penggunaan 10 persen dana BOS untuk pembelian buku K13. Namun ia menegaskan sejauh ini untuk pembelian buku K13 jenjang SMA/SMK memang masih mengandalkan sebagian dari dana BOS yang diterima sekolah.

Tentang kemungkinan tidak cukupnya dana BOS untuk pembelian buku K13, Eka menyatakan dalam sosialisasi dari Kemendikbud, rencana untuk pembiayaan buku K13 juga tidak pernah disinggung.

“Memang dalam sosialisasi Kemnedikbud tidak pernah disinggung mengenai rencana pembiayaan pembelian buku K13,” ujarnya, Rabu(4/6).

Ia juga mengakui jika hanya menggunakan 10 persen dari BOS, nilainya tentu kurang ideal dibandingkan besarnya kebutuhan yang diperlukan sekolah untuk membeli buku K13.“Jadi 10 persen itu bukan jumlah yang banyak. Sebab, BOS sendiri kan semestinya digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tapi semua ini masih belum final. Kita juga masih menunggu informasi dari pusat,” kata dia.

Kesulitan sekolah juga akan semakin lengkap soal pembelian buku K13 ini.

Pemerintah pusat hanya menunjuk satu perusahaan penerbit untuk satu daerah yang berhak mencetak dan memperjual

belikan buku K13.

Seperti contoh untuk kota Surabaya penerbit yang ditunjuk adalah PT.Jepe Press Media Utama dan kabupaten Sidoarjo hanya PT Antar Surya Jaya Surabaya. Hingga dengan demikian sekolah tidak bisa memilih buku yang akan digunakan.Mengenai hal ini Eka hanya bisa berpesan kepada tiap-tiap sekolah agar membeli buku sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Sebab, tak jarang penerbit yang tidak ditunjuk untuk mencetak buku K13 juga ikut menawarkan buku ke sekolah.

“Kalau sampai beli diluar penerbit yang ditentukan, dikhawatirkan akan berbeda.

Jadi lebih baik memesan sesuai percetakan yang ditentukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Khadijah, Masud, mengaku tidak ada masalah dengan potensi kekuranagan dana pembelian buku K13. Meski pemerintah tidak menggulirkan dana dekonsentrasi sebagaimana jenjang SD dan SMP sederajat, pihaknya mengaku akan mengoptimalkan 10 persen dana yang dipotong dari dana BOS tersebut.

“Kita sudah pesan buku-bukunya. Untuk semester ini masih cukup,” tutur dia saat dihubungi, Rabu (4/6).

Selain buku K13 untuk pegangan siswa, sekolah juga akan terbebani buku pegangan guru. Menurut Masud, pengadaan untuk buku pegangan guru akan dibiayai dengan bantuan sosial (Bansos) pendampingan K13. Sayang, hingga saat ini belum disosialisasikan berapa nilainya dan kapan pencairannya. “Katanya ada bansos dari direktorat Jakarta. Tapi belum tahu spesifiknya,” tutur dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengatakan, apabila ada kekurangan dalam pengadaan buku K13 ini, pemerintah pusat yang akan menanggung. Sebab, semua yang berkaitan dengan penyediaan buku kurikulum baru telah Q tam ditanggung pusat.Q

Daftar Kebutuhan Buku K13 Jenjang SMA/ SMK Khusus Surabaya Buku Pegangan Siswa Kelas X XI X XI

Jumlah Buku 8 8

Harga Rp72.529 Rp60.654

8 8

Rp90.516 Rp78.894

Buku Pegangan Guru

Sumber : e-catalogue buku kurikulum

Pemerintah Tidak Biayai Pasien MERS Dinkes Jatim, Bhirawa Penderita virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) tidak mendapat bantuan pengobatan gratis dari pemerintah. Virus yang diduga dari unta ini masih belum dikatakan sebagai virus mematikan lantaran belum ada warga negara yang terjangkit. ‘’Sampai saat ini warga negara yang terserang flu arab atau MERS hanya berstatus suspect (Diduga mengarah ke flu arab, red) bukan benar-benar penderita flu arab,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono.

Harsono mengungkapkan, penyakit flu Arab tidak sama dengan penyakit flu burung (H5N1), dimana penyakit flu burung sudah menelan banyak korban. Untuk penyakit flu Arab sampai sejauh ini belum ditemukan korban sehingga pemerintah belum menyatakan sebagai tindakan kejadian luar biasa (KLB). dr Harsono ‘’Jika ada korban maka pemerintah akan menyatakan KLB akan tetapi sekarang masih belum perlu dilakukan,’’ jelasnya.

Menurutnya, sebagai pengambil kebijakan pemerintah telah menentukan keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, jika situasi dan kondisi parah (ada yang terkena virus MERS, red) maka pemerintah akan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pencegahan dan perawatan atau pengobatan. ‘’Saya masih berkeyakinan bahwasanya warga negara Indonesia masih aman terhadap virus MERS apalagi warga Jatim,’’ tegasnya.

Ke depan Mantan Bupati Ngawi ini meminta kepada semua warga masyarakat untuk bertindak secara proposional menanggapi penyakit flu Arab. Banyaknya korban yang meninggal di Timur Tengah tidak harus disikapi secara berlebihan di tanah air.

Dengan kondisi berbeda antara Timur Tengah dengan Indonesia menyebabkan virus MERS akan sulit menular ke orang lain.Diduga penularan virus MERS berasal dari unta sehingga potensi terbesar penularannya berasal dari unta. ‘’ Indonesia tidak ada binantang unta sehingga masyarakat tidak perlu panik. Saya yakin dengan menjaga perilaku sehat Q dna masyarakat akan terhindar dari virus MERS,’’ jelasnya.Q

SD Mudhipat Raih Juara 1 Lomba Robotika Tingkat Asia Untuk kesekian kalinya, SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, kembali meraih juara 1 dalam lomba robotika tingkat Asia dalam Robocup Singapore 2014, untuk katagori creative robot atau open katagori.

Robot Nova hasil kreasi siswa Mudhipat berhasil mengalahkan 19 tim yang berasal dari Negara China, Singapura, Thailand, Indonnesia dan Malaysia.

Menurut Penanggung Jawab Ekstra Kurikuler Robotika SD Mudhipat, Endik Setyawan SSi, robot berbentuk tempat sampah yang bisa berjalan dan penutupnya bisa membuka serta menutup sendiri ini, awalnya untuk memberikan pelajaran kepada para siswa supaya senang dengan kebersihan.

Kebetulan ada lomba ro-

botika sehingga ide ini dituangkan dalam bentuk robot untuk mengikuti lomba yang digelar di Polytechnik Singapore, Dover, Singapura.

Endik—sapaan akrabnya menjelaskan, lomba robotika yang digelar tanggal 30 Mei dan 31 Mei lalu itu melombakan rescue robot, dancing robot, cospace dan open catagori atau creative robot. Setelah memikirkan ide selama dua pekan.

Tim SD Mudhipat yang terdiri dari Firman Fathoni, M Alwansyah, Sultan Shafirian (ketiga dari kelas 4 F) dan M Ilham S (kelas 5 C)

dibantu guru dan pembinanya, maka jadilah Robot Nova hasil kreasi siswa. ‘’Robot Nova menjadi juara 1, setelah anak-anak mempresentasikan dihadapan juri dan penonton dalam Bahasa Inggris dengan penilaian presentasi, kreatif robot dan performa robot. Bahan-bahannya terdiri dari tempat sampah, speaker, komponen (aisi dan resistor), roda, infra red,’’ kata Endik ketika ditemui di Ruang Laboratorium IPA. Tempat sampah yang bisa berjalan ini, ada penanda suara yang memberikan informasi, bahwa ini loh tempat sampah. Kalau membuang sampah inilah tempatnya. ‘’Ini mempermudah untuk membuang sampah, sebab

kita tak perlu mendatangi tempat sampah tetapi sebaliknya tempat sampah yang mendatangi kita. Dan ketika akan membuang sampah penutupnya bisa membuka sendiri dengan adanya sensor infra red yang ada di atas tutupnya.

Sementara untuk menjalankannya menggunakan android. Dengan aplikasi Arm Droid yang dihubungkan dengan Bluetooth. Dalam mengoperasikan Robot Nova, siswa yang mengendalikan melalui android bisa memerintahkan robot maju mundur dan berputar.

Ke depannya, Robot Nova bisa diikutkan dalam lomba ditingkat internasional yang rencananya digelar di Thailand, setelah dilakukan Q fen beberapa modifikasi.Q

Tim Robotika SD Muhammdiyah 4 Pucang mendemontrasikan pengoperasian Robot Nova.

fen/bhirawa

OPINI

4

Pilpres dan Mimpi Kemandirian Energi (2-habis)

Tajuk

BPK, APBD 2013 Wajar HASIL audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pelaksanaan APBD 2013 Jawa Timur sudah diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD. Dalam sidang paripurna gubernur juga memperoleh ucapan selamat, karena tahun ini Jawa Timur memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Itu status tertinggi yang diberikan oleh BPK, tetapi tidak berarti penggunaan APBD telah steril dari kesalahan. Bahkan ada juga yang dianggap penyimpangan.

Status WTP sudah diperoleh tiga kali berturut-turut, sejak APBD 2011. Tetapi setiap tahun, masih terdapat permasalahan yang harus diluruskan. Seperti penggunaan APBD 2011 lalu BPK juga memberi opini serupa (WTP), tetapi dengan “paragraf” tambahan. Yakni, paragraf yang berisi catatan 31 kesalahan dan ketidak-patuhan terhadap prinsip akuntansi pemerintahan. Seluruh catatan kesalahan temuan BPK harus dilakukan perbaikan.

Jika tidak, BPK akan menagihnya pada audit tahun depan, atau menjadi urusan Kejaksaan (dianggap penyimpangan). Pada tahun 2012 BPK juga memberi nilai WTP. Tetapi penilaian WTP bukan berarti pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun itu “steril” dari permasalahan. Buktinya, BPK masih menemukan dua rekening yang tidak ditetapkan melalui SK Gubernur, sehingga berpotensi penyimpangan penggunaan anggaran.

Begitu pula walau diberi (nilai) opini WTP, bukan berarti paradigma APBD 2012 telah “sehat.” Kenyataanya, berdasarkan deskripsi dan analisis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, belanja pegawai pada APBD 2012 mencapai 21,5%. Analisis (rasio) belanja pagawai diperlukan untuk mengetahui proporsinya, apakah kemahalan atau tidak. Tetapi angka 21,5% itu, sangat tinggi, jauh melebihi Belanja Pegawai Pemprop Jawa barat (12,7%) maupun Jawa Tengah (14,1%).

Semakin rendah angka rasionya berarti semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Itu dinilai semakin baik. Sebaliknya, manakala Belanja Pegawai mendominasi anggaran, maka pelaksanaan Belanja Daerah dinilai kurang baik. Karena pasti akan mengurangi porsi anggaran untuk program pembangunan (terutama belanja modal). Juga berisiko terjadinya penyimpangan.

Ternyata benar, Belanja Modal pada APBD Jawa Timur tergolong minimalis. Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja, mencerminkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi angka rasionya berarti semakin besar pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Modal berarti semakin baik.

Mengacu pada data deskripsi dan analisis APBD 2012 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada posisi 19,7%. Angka ini tergolong kecil dan jauh ada di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 24,1%. Apalagi, jika dibandingkan dengan target RPJM Nasional (Perpres Nomor 5 Tahun 2010) yang mentargetkan proporsi belanja modal APBD tahun 2012 pada angka 28%.

Berdasar Perpres 5 tahun 2010, seharusnya belanja modal sudah lebih dari Rp 4,287 trilyun. Kenyataannya (pada APBD 2012), masih sekitar Rp 1,046 trilyun. Jika dibandingkan daerah lain, rasio Belanja Modal Provinsi Jawa Timur menempati peringkat k-5 terendah se-Indonesia. Peringkat Jawa Timur makin buruk jika belanja modal ini dihitung per-kapita.

Rasio belanja modal per-kapita Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 27,88 juta. Sangat jauh di bawah rata-rata nasional yaitu Rp 218,63 juta per-kapita. Jawa Timur ada pada posisi terendah ke-2 se-Indonesia.

Rendahnya rasio belanja modal ini menjadi salahsatu penyebab kurangnya pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, APBD tidak cukup daya untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal, ternyata juga menjadi sumber kejumbuhan SKPD. Banyak belanja barang untuk perawatan tetapi ter-bukukan menjadi belanja modal. Pada LHP BPK terhadap APBD 2013, beberapa SKPD juga “salah pembukuan” sampai puluhan milyar. Ini menjadi beban tersendiri karena harus dikembalikan, padahal dananya sudah kemana-mana..? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mengatur Kampanye di Media PEMILIHAN Presiden sudah diambang mata. Masingmasing tim sukses sudah mulai bergerak. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah resmi mendapat nomor urut satu, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat nomor dua. Berbagai media menyambut dengan gegap gempita acara pengambilan nomor urut yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (1/6). Ada media yang membuat judul seru seperti Perang Kampanye Dimulai, Kompetisi Dimulai, dan judul lainnya. Intinya akan ada pergulatan seru antara tim sukses Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK baik di tingkat elit maupun di akar rumput.

“Pertarungan” antar tim sukses di media sosial kadang kelewat batas. Sayangnya, seperti diakui Bawaslu, kampanye di media sosial saat ini belum tersentuh oleh hukum.

Peraturan di KPU terbatas pada media yang notabene diterbitkan secara resmi baik cetak, elektronik, ruang publik dan alat kampanye. Padahal pengaruh dari media sosial ini sangat besar kepada publik, khususnya pemilih pemula.

Bagi pemilih dewasa yang sudah pernah mengikuti pemilu, diharapkan mereka bisa menyaring informasi yang bersliweran di media sosial. Tapi kampanye hitam bisa dimakan mentah-mentah oleh anak muda.

Tidak adanya peraturan yang mengatur soal kampanye di media sosial membuat Bawaslu belum bisa bertindak jika ditemukan kampanye penuh firtnah. Karena belum ada peraturannya, maka seoyogyanya ada kebesaran jiwa para pendukung capres-cawapres untuk berkampanye secara etis.

Nama dan alamat di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

Mengakhiri Ironi Pengelolaan Energi Selama ini, pemerintah maupun DPR terlihat tak serius melaksanakan pengendalian, penghematan, dan konversi bahan bakar minyak (BBM). Para pemimpin dan wakil rakyat tak hanya mementingkan orang kaya, tapi juga berilusi Indonesia kaya minyak. Jangankan melaksanakan kebijakan energi secara keseluruhan, program yang sudah jelas pun mangkrak. Konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) tak berjalan lancar.

S

edangkan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) lewat radio frequency identification (RFID), layu sebelum berkembang.

Ketidakseriusan pemerintah dan DPR juga terlihat dari minimnya program perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum. Alhasil, kemacetan tetap terjadi di mana-mana. Masyarakat terpaksa masih menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor, karena angkutan umum tak nyaman dan tak memadai.

Melaksanakan konversi BBM ke BBG memang bukan perkara mudah. Perlu sejumlah prasyarat, seperti pasokan gas harus terjamin, jaringan infrastruktur memadai, kebijakan harga yang jelas, serta didukung kebijakan yang bersifat nasional. Tetapi kebijakan itu harus secepatnya dimulai.

Jika dikalkulasi, penggunaan BBG jauh lebih hemat dari BBM. Sebuah studi menyatakan, dengan mengonversi BBG ke BBM untuk transportasi, secara nasional bisa menghemat sekitar Rp 60 triliun per tahun atau sekitar Rp 40 triliun per tahun untuk wilayah Jawa, dan kurang lebih Rp 17 triliun per tahun untuk wilayah Jabodetabek.

Studi ini harusnya menjadi pijakan pemerintah untuk secepatnya melakukan konversi BBM ke BBG. Bukankah masalah konversi juga pernah dilakukan pemerintah untuk mengalihkan konsumsi minyak ke elpiji? Jika ada kemauan politik, tidaklah sulit untuk melakukan konversi BBM ke BBG. Jika tak mungkin dilakukan secara nasional karena keterbatasan infrastruktur, konversi BBG bisa dilakukan secara bertahap. Langkah awal bisa dimulai dengan mewajibkan transportasi umum menggunakan BBG, selanjutnya pembangkit listrik, kendaraan pribadi, dan akhirnya meluas untuk konsumsi rumah tangga.

Untuk mengimplementasi kebijakan itu, perlu dibuatkan roadmap penggunaan gas yang terintegrasi.

Perlu ada koordinasi antar-instansi, seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Perhubungan, Perindustrian, dan juga BUMN. Sangatlah disayangkan, negeri yang kaya sumber gas ini

masalahan energi di negeri ini bersumber pada ketidaksiapan pemerintah mengkonversi BBM ke BBG. Pada masa lalu, memang Indonesia menjadi salah satu eksportir minyak. Tetapi kondisi sekarang jauh berbeterus berkubang pada da. Kita telah menOleh : kemelut ketersediaan jadi importir bersih Wahyu Kuncoro SN energi karena salah minyak dengan nilai memilih kebijakan. impor 600.000 barel Konversi BBM ke BBG per hari. Harga minharus dipercepat agar subsidi bisa yak yang cenderung naik akan dihemat dan dimanfaatkan untuk terus membuat pemerintah pusing memperluas infrastruktur pipankarena berimplikasi pada pemisasi gas. Seiring dengan akan habengkakan subsidi. dirnya pemimpin baru nanti, maka Salah satu solusi untuk mengrelevan kiranya untuk mendesakatasi masalah energi di tanah air kan kembali program konversi BBM adalah mengubah kebijakan energi ke BBG. Inilah momentum yang dengan menggunakan sumber yang tepat untuk mempercepat program masih melimpah di Indonesia, konversi energi tersebut. yakni gas. Sayangnya, sebagian produksi gas tersebut justru diekIroni Pengelolaan Energi spor ke negara lain. Pemanfaatan Dari sejumlah ironi di negeri gas untuk kebutuhan dalam negini, masalah pengelolaan energi eri sebenarnya sudah termaktub mungkin merupakan salah satu dalam Permen No 3 Tahun 2010. keanehan yang paling menyesakPermen itu menyebutkan, penggukan. Indonesia masuk dalam top naan gas bumi yang diprioritaskan 10 negara pemilik cadangan gas untuk peningkatan produksi migas, terbesar di dunia, dengan total industri pupuk, penyediaan listrik, cadangan lebih dari 170 triliun kaki dan industri lainnya. Sayangnya, kubik, tetapi selalu bermasalah permen itu tidak menyebutkan sedalam hal penyediaan energi. cara tegas untuk kebutuhan transMasalah listrik byar pet terus portasi umum, padahal itu harusmengganggu aktivitas ekonomi. nya menjadi prioritas. Untuk itu, Salah satu sebabnya adalah masih permen tersebut perlu direvisi agar banyaknya pembangkit yang cakupannya lebih luas, termasuk menggunakan bahan bakar miuntuk mencukupi kebutuhan konnyak (BBM). Sementara itu, Sinsumsi gas rumah tangga. gapura yang banyak mengimpor Pemerintahan baru mendatang gas dari Indonesia listriknya metentu harus serius bekerja dan nyala terang dari hasil pembangtidak boleh lagi melakukan pembikit berbahan bakar gas. Tak hanya aran mulai dari pembiaran subsidi itu, banyak industri di Tanah Air bahan bakar minyak (BBM) yang produknya tidak kompetitif kamembengkak dan pengabaian rena mahalnya tarif listrik akibat pembangunan industri dasar pembangkitnya menggunakan hingga hilirisasi komoditas, akiBBM. Sementara negara lain bisa batnya semua sektor terpukul. menikmati tarif listrik lebih muJika pekerjaan rumah (PR) ini bisa rah, padahal mereka mengimpor diselesaikan pemerintah dengan energi pembangkit, baik gas dan baik, ekonomi Indonesia 2015 batubara, dari Indonesia. diprediksi tumbuh kembali di atas Keganjilan lain adalah pen6 persen, lebih baik dibanding gadaan bahan bakar gas (BBG) 2014 yang diproyeksikan 5,5-5,8 untuk sektor transportasi. Sudah persen. Sedangkan tahun lalu berulang kali pemerintah dibuat diperkirakan 5,7 persen, meleset pusing dengan tingginya konjauh dari asumsi APBN Perubasumsi BBM yang melebihi kuota, han 2013 sebesar 6,3 persen. anehnya, pemerintah terus saja Dalam sektor komoditas misibuk berkutat mengkalkulasi salnya, ketentuan larangan ekspor bagaimana menurunkan subsidi bijih mineral mulai 12 Januari BBM dengan mengalihkan ken2014 wajib diimplementasikan daraan pribadi untuk menggunadengan baik. Penerapan Undangkan BBM nonsubsidi. Sebaliknya, Undang Nomor 4 Tahun 2009 pemanfaatan gas untuk transportentang Pertambangan Mineral tasi tidak digarap serius. dan Batu Bara (Minerba) dipastiJika kita runut, berbagai perkan menguntungkan Indonesia ke

depan. Memang, larangan ekspor tambang mineral mentah tahun ini diperkirakan menghilangkan potensi ekspor US$ 4 miliar dan mendorong defisit neraca perdagangan bertambah jadi US$ 10 miliar. Namun, kebijakan tersebut akan meningkatkan ekspor mineral olahan menjadi dua kali lipat lebih, dari saat ini US$ 4,9 miliar menjadi sekitar US$ 9 miliar pada 2015. Dengan adanya pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri, penerimaan negara dari sektor pertambangan juga dipastikan naik signifikan mulai 2016, menjadi US$ 19 miliar.

Bandingkan dengan penerimaan negara dari pertambangan pada 2014 yang hanya dipatok Rp 158,4 triliun (US$ 12,97 miliar). Bahkan, pada 2017 akan mencapai US$ 24 miliar seiring nilai industri pertambangan yang naik dua kali lipat.

Selain itu, investasi smelter ratusan triliun rupiah akan membanjir, baik dari investor asing maupun lokal. Sedangkan untuk menambal defisit neraca perdagangan, pemerintah harus melaksanakan mandatori 10 persen biodiesel dari minyak sawit tahun ini. Penggunaan campuran biodiesel pada solar ini bisa menghemat impor BBM/minyak US$ 4 miliar tahun ini. Impor minyak bisa makin dipangkas jika pemerintah juga sungguh-sungguh melaksanakan konversi dari penggunaan BBM ke gas yang cadangannya jauh lebih banyak. Selain itu, program pemasangan radio-frequency identification (RFID) di kendararan bermotor dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harus dijalankan segera, sehingga konsumsi BBM bersubsidi sesuai kuota dan penyelewengan dipangkas.

Bahkan, pemerintah harus berani merevisi subsidi bahan bakar yang sangat besar pada APBN 2014, yang mencapai Rp 210,73 triliun. Subsidi ini setidaknya bisa dipangkas separuh untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, mulai dari pelabuhan, jalan, bandara, jaringan kereta api, hingga infrastruktur listrik dan pertanian/perkebunan. Dengan arus barang yang lancar dan biaya transportasi/logistik murah, daya saing dan kapasitas industri dalam negeri akan membesar. Ditambah dengan berbagai insentif pajak, kemudahan berinvestasi, dan kepastian hukum, investor asing dan lokal pun akan makin meningkatkan investasinya. (habis) Wartawan Harian Bhirawa Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Delapan Tahun Penderitaan Korban Lumpur

S

udah 8 tahun puluhan ribu orang menanggung derita bencana korban Lumpur Lapindo Sidoarjo.

Puluhan ribu orang penduduk di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin, kehilangan rumah, sawah, ladang, penghasilan akibat semburan lumpur Lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006, 8 tahun lalu. Tidak saja bangunan rumah, sawah ladang, perkantoran dan gedung yang menampung ratusan karyawan juga tenggelam dengan semburan lumpur Lapindo.

Semburan Lumpur Lapindo tersebut adalah merupakan peristiwa yang amat dahsyat yang terjadi di indonesia bahkan di dunia.

Bayangkan, para ahli dan profesor dari dalam negeri maupun luar negeri tidak bisa mengatasi semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo tersebut, bukanlah bencana, tetapi karena ulah dan kesalahan petugas dalam menangani pengeboran minyak dari Lapindo. Karena semburan lumpur yang sulit dipadamkan dan menimpa ribuan orang dan kerugian triliunan harta benda, maka semburan lumpur Lapindo layak dijadikan bencana nasional.

Karena itu, pemerintah pusat melalui APBN telah menggelontorkan dana sekitar Rp 2,15 triliun untuk ganti rugi. Dan dana sebesar tersebut belum termasuk pengeluaran dari PT Minarak Lapindo Jaya anak perusahaan dari PT Lapindo yang jumlahnya juga triliunan rupah. Menurut keterangan, bahwa PT Minarak Lapindo Jaya sampai dengan akhir tahun 2012 lalu sudah membayar ganti rugi dari pemerintah pusat sekitar Rp 3,04 trilyun.

Sedangkan pembayaran ganti rugi dari pemerintah pusat bagi korban lumpur diluar peta terdampak su-

dah dibayar mencapai rena para korban lumRp 6,5 trilyun. Semenpur sudah berantatara bagi para korban kan kehidupannya di lumpur yang di dalam daerah baru, banyak peta terdampak menwarga korban lumpur jadi tanggungjawab yang menderita gangPT Minarak Lapindo guan jiwa, sampai ada Jaya yang sampai yang harus rela konsekarang belum dilutrak rumah. Namun nasi. Dengan alasan harus diakuinya ada perusahaan kesulitan yang berhasil, tapi keuangan korban lumjumlahnya bisa dihiOleh : pur Lapindo dalam tung dengan jari.

Agus Samiadji peta terdampak sesuai Pengalaman pahit dengan Perpres No. 14 para korban lumpur tahun 2007, menjadi saat ditampung di tanggungan dari PT Minarak Lapengungsian penampungan Popindo, yang semula diharapkan selerong menyisakan derita yang sai pada Mei 2013, sampai sekarang tidak bisa dlupakan sepanjang belum tuntas. Kekurangan ganti hidupnya. Perjuangan ganti rugi untuk para korban lumpur dari peta dengan susah payah, mulai prong terdampak, sebenarnya tidak besar ke Surabaya hingga ke Jakarta, hanya sekitar Rp 800 miliar. Gubermerupakan pengalaman yang tak nur Jatim Dr Soekarwo mendesak ternilai harganya bagi kehidupan kepada PT Minarak Lapindo Jaya para korban lumpur. agar segera melunasi sisa ganti rugi Badan Penanggulangan Lumpur kepada para korban lumpur.

Sidoarjo (BPLS) yang bertugas meGubernur Soekarwo mengnangani semburan Lumpur Porong, harapkan sebelum pemilu presisudah bekerja keras dan berusaha den dan wakil presiden sudah membela para korban lumpur, naselesai pembayaran ganti rugi mun semuanya tergantung, dari korban lumpur Lapindo Sidoarjo.

PT Minarak Lapindo Jaya. BPLS Gubernur Soekarwo terus memanberusaha menanggulangi semburan tau dan memperjuangkan warga lumpur agar tidak sampai mengkorban Lumpur, kepada Menteri ganggu fasilitas umum darn arus PU Djoko Kirmanto, DPR RI samlalu lintas kendaraan dan kereta pai kepada Presiden SBY. api. BPLS merencanakan bangun Minarak Lapindo Jaya, agar segera tanggul sepanjang 1,7 KM dari menyelesaikan ganti rugi bagi korban Desa Kedungbendo ke Gempolsari lumpur dari Peta Area Terdampak Kecamatan Tanggulangin, namun sesuai dengan Keputusan MK (Mahditolak warga korban lumpur. Kerukamah Konstitusi). Sebenarnya dari gian akibat korban lumpur Porong Minarak Lapindo Jaya akan melunasi tersebut, bukan hanya dari korban ganti rugi, sebelum Pileg Legislatif 9 lumpur, bukan hanya dari korban April 2014 lalu, tetapi sampai sekalumpur saja, juga kerugian akibat rang Mei 2014 belum dilunasi. kurang lancarnya lalu lintas dari Penulis sangat prihatin atas daerah kawasan Jawa Timur sebelah penderitaan ribuan korban Lumtimur serta Malang Raya yang akan pur Lapindo Porong Sidoarjo. Kamenuju ke kota Surabaya. Menurut

pengamat statistik dari ITS Krisna Yahya kerugian akibat lumpur Lapindo kurang lancarnya lalu lintas mencapai Rp 7 trilyun setahun.

Jalan Baypas Untuk menekan kerugian dan lancarnya lalu lintas di Porong, maka Pemprov. Jatim harus membangun jalan Baypass sepanjang 10 KM sisi barat jembatan sungai Porong. Dengan adanya baypass tersebut, maka perekonomian dan harus wisata ke Timur dan ke selatan Jawa Timur telah berkembang kembali.

Namun, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus terus menerus memantau dan menata di Jalan Porong lama bebas dari pedagang kaki lima serta pengamanan penyeberang pejalan kaki, agar memperlancar lalu lintas bagi Porong lama dari Surabaya ke Malang.

Harapan penulis, karena jalan tembus Baypass tersebut bukan jalan bebas hambatan, maka perlu ramburambu lalu lintas penyeberangan dan petugas pos petugas keamanan.

Sebab, dalam perjalanan lewat jalan baypass banyak penyeberangan bagi kendaraan roda dua, sepeda pancal, becak bahkan orang jalan kaki, rawan terjadi kecelakaan.

Menurut keterangan, para seniman dan warga peduli korban semburan lumpur Lapindo Porong akan membangun puluhan patung korban lumpur, di sepanjang dekat tanggul lumpur. Patung akan berjajar, mulai dari selatan sampai ke utara sepanjang tanggul sepanjang 1,5 km.

Selain patung orang korban lumpur, alangkah baiknya juga dibangun patung buruh Marsinah. Karena Marsinah adalah aktifitas buruh yang bekerja di pabrik kawasan yang tenggelam lumpur Lapindo Porong.

Wartawan Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kejari Pulbaket Dugaan Korupsi Alkes RSUD Sidoarjo Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo langsung bergerak mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket), setelah menerima laporan dugaan ‘permainan’ tender pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Sidoarjo.

Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Sidoarjo, sebelumnya melaporkan dugaan ‘permainan’ tender pengadaan alat kesehatan dan KB dari APBN 2013 senilai Rp8,4 miliar ke Kejari Sidoarjo.

Kasi Pidsus, Irwan Setiawan SH, mengakui data yang diterima dari pelapor Subandi, Ketua LIN Sidoarjo sangat minim, sehingga penyidik harus mengumpulkan bukti awal. ‘’Tim yang baru dibentuk itu difokuskan menggali data baik dari jajaran samping atau turun ke lapangan. Tentunya pencarian bukti itu membutuhkan waktu karena data yang ada masih tergolong minim,’’ tutur Irwan, Selasa (3/6).

Ketika disinggung harga alat kedokteran kesehatan senilai Rp8,4 miliar yang hanya ditawar

oleh pemenang tender PT Guna Mitra Persada (GMP) yang beralamat di Jl Pucang Sewu VII, Surabaya hanya turun 0,1%, Irwan masih belum bisa menjawabnya. ‘’Persoalan itu masih baru dilaporkan dan kini masih dalam taraf Pulbaket. Semua itu butuh proses dan persiapan, mulai dari administrasi penyidikan hingga yang lainnya,” terang Irwan.

Sementara itu, Ketua LIN Sidoarjo, Subandi mengaku akan terus mengawal kasus ini.

Menurut Subandi, yang paling mencolok adalah harga pagu dari Rp8,4 miliar hanya turun penawaran 0,1% yaitu Rp8,3 miliar.

Selain itu, dari 15 peserta lelang yang ikut tidak ada yang menyanggah PT GMP selaku pemenang lelang walau penawarannya hanya turun 0,1% saja.

KELANA

Tim Pengendali Menara Akan Pertemukan XL dengan Warga Gresik, Bhirawa Tim pengendali menara seluler Pemkab Gresik akan memanggil pemilik menara XL yang ada di Kel Telogo Patut, Kec Gresik untuk dipertemukan dengan warga. Agar permasalahan antara warga dengan pihak XL segera selesai.

Saat turun ke lokasi tim mendapat banyak masukan dari warga. Diantaranya, selain warga tak pernah dimintai persetujuan atas pendirian menara,status tanah yang ditempati menara hingga kini juga tak jelas. ‘’Makanya agar nanti pihak XL sendiri yang menjelaskan ke warga. Tim hanya memfasilitasi saja,’’ tutur Manuntun Sianturi, Kabid Informasi, Komunikasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik, Rabu (4/6).

Termasuk apa yang menjadi tuntutan warga nanti, kata Sianturi, agar warga sendiri yang akan menyampaikan. Setelah pihak XL menghadap tim, secepatnya akan diantar ke lokasi menara untuk dipertemukan dengan warga. ‘’Tuntutan warga ya minta menara itu dibongkar saja,’’ kata Yahya Rahmadani, warga yang rumahnya dibawah menara itu.

Setelah melihat kondisi menara, Sianturi, marasa kecewa karena menara tak terawat. Halaman menara ditumbuhi banyak rumput. Jika itu dibiarkan, bisa membuat besi menara aus dan dikawatirkan menara setinggi 52 meter itu roboh. ‘’Tak boleh banyak rumputnya seperti ini. Harus steril,’’ jelas Sianturi. Q eri

P3M Beri Ruang Partisipasi Warga Sidoarjo, Bhirawa Sub Bagian Pusat Pelayaanan Pengaduan Masyarakat (P3M) sangat tepat sekali sebagai salah satu mekanisme keterlibatan warga dalam pembangunan, dan sudah dipandang cukup memberi ruang kepada warga untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Hal ini ditegaskan Kresna, narasumber dari Prima Kinerga Consultant dalam acara Lokakarya Review Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3) sebagai media local, serta keterlibatan masyarakat di bidang air dan sanitasi di wilayah Kab Sidoarjo, di Ruang Delta Wicaksana Sekretariat Daerah Kab Sidoarjo.

Kresna sangat yakin kalau pada akhirnya, P3M nanti bisa menjadi bagian dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Karena dipandang cukup memberi ruang kepada warga untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sementara itu untuk membangun kesepahaman dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan disektor sanitasi. Dari hasil analisis finansial dan teknis pada studi kelayakan tentang pengembangan pengelolaan air juga telah dipresentasikan oleh IUWASH (Indonesia Urban, Water, Sanitasion, and heygen) dalam acara tersebut.Q ach

Panwas Belum Tindak APK Melanggar Gresik, Bhirawa Dimulainya masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Tidak diimbangi pengawasan maksimal oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), buktinya puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) milik salah satu Capres, sudah dipasang dibeberapa titik strategi. Bahkan, sengaja ada yang di paku di pohon.

Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik, Abdul Sidiq Notonegoro Rabu (4/6), alat peraga Pilpres yang notabenya dipaku di pohon. Jelas melangar, tak hanya pada aturan KPU, tapi juga melanggar Peraturan Bupati (Perbup) tentang keindahan kota. Meskipun tak ada rekomendasi dari Panwas, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban.

Hingga kini, Panwas sudah menjadwalkan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga untuk membahas aturan yang ada. Dan koordinasi ini, baru digelar pada Jumat mendatang setelah Rakornas selesai. Untuk Pilpres kali ini, kemungkinan besar tak akan berbeda jauh dengan Pileg 9 April lalu.

Tim Sukes sudah mengetahui hal itu melanggar aturan. Q kim

Humas RSUD Sidoarjo, H Achmad Zainuri, menjelaskan lelang yang dilakukan sudah sesuai prosedur yakni lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).Tidak itu saja, sesuai pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pusat dan Provinsi tak ada persoalan dan hasilnya nihil. ‘’Kami tak berani melakukan hal yang aneh-aneh. Apalagi proyek ini adalah proyek Negara.

Silahkan Kejari mengusut dugaan penyimpangan uang rakyat senilai Rp8,451 miliar ini. Kami akan mengawal laporan dari temuan kami di lapangan,” kata Ketua LIN Sidoarjo, drs Subandi.

Kecurigaannya berdasarkan harga penawaran pemenang hanya turun 0,1% dari pagu proyek.

PT Guna Mitra Persada (GMP) yang dimenangkan panitia tender dengan harga penawaran yang tidak masuk akal yakni Rp8,395 miliar atau turun hanya Rp5 juta saja dari pagu proyek yang nilainya Rp8,404 miliar.

ist

Achmad Zainuri

Kecurigaan kedua, dari 15 peserta tender proyek APBN itu panitia memenangkan rekanan dengan nomor urut 15 atau yang paling buncit. Dari dua temuan ini sangat terasa aroma permainan. Karena rekanan yang digugurkan tak disertai alasan yang kuat, hanya dua rekanan gugur diberi alasan. PT Al Kahfi Farma digugurkan dengan alasan surat dukungan dari distributor tak lengkap. Berikutnya PT Indofarma Global Medica yang

gugur dengan alasan jangka waktu pelaksanaan melebihi waktu yang ditentukan. Untuk 12 peserta lelang lainnya tidak dikonfirmasi samasekali.

Ia menduga, peserta lelang sudah diskenario untuk diam mengalah. Pihak yang digugurkan dengan alasan surat dukungan tak lengkap itu merupakan alasan yang dicari-cari, sebab yang namanya PT itu sudah siap segalanya bila masuk ke area tender. Anehnya, pihak yang digugurkan menerima begitu saja kekalahannya. ‘’Tender ini benarbenar diatur,’’ ungkapnya.

Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Irwan Setyawan, membenarkan telah menerima laporan kasus ini, kemarin. Ia menjamin akan menindaklanjuti laporan ini karena pidana korupsi menjadi fokus perhatian kejaksaan. Ia meminta agar pelapor mau berkesinambungan untuk mengawal perkara ini. LIN sudah resmi mendaftarkan perkara ini ke bagian TU Kejari Sidoarjo, de-

ngan laporan ini kejaksaan akan menseriusi kasus ini.

Anggota DPRD, Sungkono, men desak jangan mempermainkan anggaran Negara yang diarahkan untuk membantu rakyat kecil.

Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana itu sangat bersinggungan dengan pelayanan masyarakat. masih seering terdengar harga obat melambung, beaya perawatan yang tidak terjangkau. ‘’Banyak pasien yang tak mau masuk ke RS karena takut beayanya mahal,’’ katanya.

Bila benar ada permainan di balik tender alat kesehatan dan kedokteran, ia mendesak agar aparat hukum jangan ragu untuk menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini.

Wakil Direktur RSUD, Ny drs Noer Rochmawati, mempertanyakan laporan ini ke kejaksaan.

Proses lelangnya dilakukan di ULP Kab Sidoarjo. ‘’Semua sudah prosedural. Tidak ada mainmain, apalagi ini proyek APBN,’’ tukasnya.Q hds

Ombudsman Surati Bupati MKP Terkait Percobaan Pungli di BPTPM Kab Mojokerto, Bhirawa Persoalan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kab Mojokerto tampaknya tak bakal kunjung usai. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim mengirim surat kepada Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Ombusman meminta agar Bupati MKP menindak tegas percobaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum BPTPM Kab Mojokerto.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus (kiri) melihat kerajinan Lansia di Hari Lansia, Rabu (4/6) kemarin.

Wali Kota Beri Motivasi Lansia Kota Mojokerto. Bhirawa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus membakar semangat para Lansia di Kota Mojokerto. Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto ini berpendapat, meskipun usia tua tapi semangat harus tetap muda. Lecutan motivasi itu disampaikan wali kota pada Peringatan Hari Lansia di halaman Kantor Dinas Sosial, Rabu (4/6) kemarin. ‘’Saya juga termasuk Lansia karena usia sudah 62, maka sebagai Lansia kita patut bersyukur karena telah diberi usia panjang yang merupakan anugrah luar biasa,’’ Ujar Walikota.

Dalam peringatan bertema Jadikan Lanjut Usia Indonesia Sejahtera ini, menurut Mas’ud seperti doa kita sehari-hari. ‘’Setiap berdoa kita mohon, tetap konsisten dan istiqomah dalam kehidupan beragama, semakin tua usia harus semakin mantap pengamalan dan penghayatan

kita, karena ini merupakan perintah agama, jangan sekali-kali mati kalau tidak dalam keadaan iman dan islam,’’ pesannya.

Wali kota juga berpesan untuk memperbanyak berdzikir dan mengingat Allah. ‘’Setiap bekerja dan beraktifitas awali dengan Bismillah akhiri dengan Alhamdulillah. Dengan berdzikir jadi jernih hatinya dan akan bagus perilakunya. Jika tidak maka hatinya kotor,’’ tuturnya.

Mas’ud menguraikan, tanda orang hatinya kotor ada enam, yaitu selalu berbuat dosa menunda tobat dan kebaikan, orang yang selalu memakan rizki dari Allah tapi tidak bernah bersyukur malah mengeluh, tak mau yang diberikan Allah, mengerti tapi tak mau melakukan, apabila beramal tidak ikhlas hanya untuk sekedar pamer dan tak dilandasi iman, dan bertaziyah tapi tidak mengambil

Dikepung Pabrik, SMAN Taman Selalu Banjir Sidoarjo, Bhirawa Setiap musim hujan, lokasi SMAN Taman yang terletak di Desa Jemundo, Taman, selalu kebanjiran.

SMAN Taman yang luasnya 0.7 ha itu, hampir 100 % terendam air hujan diatas mata kaki. Bahkan air hujan yang juga masuk ke dalam ruang kepala sekolah itu, juga merusak bagian bawah meja kerja dan meja tamu.

Menurut Kepala SMAN Taman, Drs Subagyo MSi, kondisi ini dikarenakan kanan-kiri dan belakang dari SMAN Taman adalah pabrik. Pondasi industri besar itu lebih tinggi daripada pondasi SMAN Taman.

Sehingga ketika hujan, air dari pabrik sekitar mengalir ke SMAN Taman yang posisinya lebih rendah. ‘’Bupati sebenarnya ingin agar lokasi SMAN Taman ini dibeli pabrik saja, kemudian kita pindah ke tempat lain, tapi kini lahan di tempat lain juga mahal,’’ ujarnya, saat menerima tim monitoring dan evaluasi pelayanan public dari Pemkab Sidoarjo, Rabu (4/6) kemarin, di kantornya.

Menyadari karena mengakibatkan SMAN Taman banjir, sejumlah pabrik yang berada di sekitar SMAN Taman, kata Subagyo, kini mulai membantu pompa untuk menyedot air yang menggenangi SMAN Taman.

Karena banyak pabrik, diakui Subagyo, keinginannya untuk menjadikan SMAN Taman sebagai sekolah Adiwiyata kurang bisa diwujudkan.

Sebab penghijauan yang sudah dilakukan, masih kalah dengan polusi yang dihasilkan sejumlah pabrik yang berada di sekitar sekolah itu. ‘’Kami sudah melakukan penghijauan, tapi masih kalah dengan banyaknya polusi dari pabrik yang berada di sekitar,’’ ujarnya.Q ali

pelajaran dari kematian.

Selain itu, wali kota juga meminta agar Lansia tetap berdaya sehingga tetap sejahtaera. Pemkot Mojokerto juga memiliki kepedulian dan program untuk lansia diantaranya memperbaiki Liposos yaitu penampungan untuk Lansia yang sebatang kara, karena pemerintah wajib member jaminan hidup termasuk kesehatan seperti pada tahun 2013 Pemkot telah melakukan program jamainan kesehatan menyeluruh tanpa kecuali, dan telah menyediakan puskesmas layanan khusus lansia tanpa antre yaitu di Puskesmas Wates.

Untuk memeriahkan Hari Lansia ini juga diisi dengan gelar seni, pengundian doorprize, dan pameran produk unggulan Lansia di tiap-tiap kelurahan, seperti batik, makanan khas kota Mojokerto onde-onde, dan berbagai kerajinan tangan lainnya.Q kar

Permintaan Ombudsman itu berawal dari laporan Kan Eddy, salah satu pengembang perumahan yang mengakui dimintai uang Rp13 juta untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ‘’Surat ke Bupati sudah dikirimkan,’’ kata Kepala Perwakilan ORI Jatim, Agus Widiyarta, dihubungi, Rabu (4/6) kemarin.

Agus menguraikan, dalam surat itu ORI perwakilan Jatim meminta kepada Bupati MKP untuk memerintahkan Inspektorat agar melakukan penelusuran terkait kasus ini. Selain itu, ia juga meminta agar bupati memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku percobaan pungli. ‘’Bupati harus segera menindaklanjuti. Dan kalau sudah ada hasil, harus ada sanksi yang dijatuhkan,’’ tambahnya.

Kan Eddy sebelumnya memberikan bukti kepada Ombudsman berupa rekaman suara dan video saat kejadian berlangsung di Kantor BPTPM dan Ruangan Kepala BPTPM Noerhono. Dalam video itu terlihat salah satu staf BPTPM meminta uang Rp13 juta sebagai uang pemulus.

Lebih jauh, Agus menyebut, Pungli ini memang belum terjadi. Namun berdasarkan bukti rekaman video, terlihat jelas ada upaya (percobaan) Pungli. Dan hal ini menurut dia, sudah merupakan pelanggaran. Selain sudah meluncurkan surat ke bupati, Ombudsman juga sudah menyiapkan agenda untuk melakukan penelusuran di BPTPM. Langkah ini, kata Agus, untuk menggali bukti dan keterangan lainnya dalam kasus ini. ‘’Tanggal 13 Juni ini kita agendakan ke BPTPM Kab Mojokerto. Kasus ini (percobaan

Pungli) belum selesai. Yang sudah tuntas adalah mal administrasinya,’’ tukasnya.

Kalangan DPRD Kab Mojokerto sendiri sebelumnya memanggil Kepala BPTPM Kab Mojokerto dan jajarannya terkait santernya Pungli izin penambangan yang mencapai angka miliaran rupiah.

Dalam kasus ini, lanjut Agus, Ombudsman akan menunggu upaya yang dilakukan dewan. ‘’Kami menyambut langkah itu. Kita tunggu hasilnya,’’ paparnya.

Namun kata dia, pihaknya juga akan menindaklanjuti masalah ini jika memang ada pengusaha yang melapor ke pihaknya. Ia berharap, masyarakat juga ikut mengawasi kinerja pemerintahan, terutama yang melakukan mal administrasi. ‘’Akan kita tindaklanjuti kalau memang ada pelapor. Apalagi jika pungli itu sudah terjadi,’’ tegasnya.

Salah satu pengusaha mengaku, ia kini tengah mengumpulkan sejumlah pengusaha yang menjadi korban BPTPM. Nantinya, kumpulan para korban pungli ini akan melaporkan ke Ombudsman. ‘’Ada banyak yang sudah jadi korban. Ada yang menyetor Rp1 miliar lebih. Ini sudah ada tiga pengusaha yang siap membeber fakta yang terjadi,’’ kata salah satu pengusaha yang meminta namanya disembunyikan.

Dikonfirmasi soal ini, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Alfiyah Ernawati mengaku belum mengetahui isi surat yang dikirimkan Ombudsman kepada bupati.

Namun ia yakin bupati akan menindaklanjuti isi surat Ombudsman itu. ‘’Saya belum tahu. Prinsipnya, kalau rekomendasi itu untuk kebaikan pelayanan, bupati akan melaksanakan,’’ kata Erna.Q kar

Kecamatan Diminta Serius Tangani Lansia Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo dalam menangani program Lansia tak tanggung-tanggung lagi. Tidak hanya ditingkat kabupaten saja, tetapi sampai kecamatan, bahkan para Sekretaris Kecamatan sudah secara otomatis menjadi pengurus Lansia.

Hal itu ditegaskan Ketua Komda Lansia Keb Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM ketika menerima kunjungan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kab Pamekasan, di Pendopo Kab Sidaorjo, Rabu, (4/6) siang.

MG Hadi Sutjipto yang juga Wakil Bupati Sidoarjo menyambut baik kedatangan rombongan Komda Lansia Kab Pamekasan. Menyampaikan sejak dibentuknya Komda Lansia Kab Sidoarjo, banyak organisasi yang berkaitan dengan Lansia telah bergabung. Seperti PWRI, Gerontologi Abiyoso maupun Karang Wreda.

Jadi kepengurusan Komda Lansia di Sidoarjo diwarnai berbagai eleman organisasi yang telah bergabung. Banyak organisasi yang berkaitan dengan Lansia masuk dalam kepengurusan Komda Lansia Sidoarjo. ‘’Kab Sidoarjo sepakat Komda Lansia ini merupakan

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua Komda Lansia Sidoarjo MG Hadi Sutjipto sedang berakrab-akrab dengan Ketua YYS Gerontologi Abiyoso Pemekasan, Fatarrahman. semacam induk organisasi yang menaungi semua organisasi yang berkaitan dengan lanjut usia,’’ jelasnya.

Ia juga menegaskan, kalau Kab Sidoarjo mendukung program-program yang dilakukan Komda Lansia Sidoarjo. Bentuk dukungan terwujud dari kucuran APBD Kab Sidoarjo untuk organisasinya. Walaupun tak terlalu besar, anggaran itu terbilang cukup untuk melaksanakan berbagai program kegiatan. ‘’Disamping hibah dari Pemerintah Daerah ke Komda

Lansia, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Sidoarjo juga menganggarkan untuk kegiatan ke Komda Lansia Kab Sidoarjo,’’ ujarnya.

Sementara itu Ketua Rombongan Komda Lansia Pemekasan yang diwakili Ketua Yayasan Gerontologi Abiyoso Kab Pamekasan, Drs Faturrahman mengatakan, kunjungan ke Kab Sidoarjo untuk yang dua kalinya.

Suasana yang menurutnya asri serta sambutan yang hangat membuatnya betah untuk berlama-lama di Sidoarjo. Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dinas PU Pesimistis Perbaikan Jalan Rampung Sebelum Arus Mudik Lumajang, Bhirawa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lumajang mengakui pesemis perbaikan ruas jalan yang ada rampung sebelum arus mudik mendatang. ‘’Dengan estimasi waktu yang ada pesimis seluruh pekerjaan akan diselesaikan saat arus mudik dan balik lebaran mendatang,’’ kata Ir Nugroho Dwi Atmoko, Kepala Dinas PU Kabupaten Lumajang.

Apalagi, sesuai kebiasan, 10 hari menjelang lebaran seluruh pekerjaan infrastruktur jalan harus dihentikan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang semakin padat. Dengan fakta itu, maka pihaknya, lanjut Nugroho, akan berupaya keras untuk menyelesaikan paket pekerjaan di ruas-ruas jalan yang krusial menimbulkan kecelakaan dan harus segera diperbaiki.

Termasuk, di akses jalan yang dibutuhkan untuk arus mudik lebaran dan berpotensi membahayakan. ‘’Untuk itu akan mengejar pekerjaan ini agar tuntas secepatnya, walaupun tidak keseluruhan tentunya, dengan kualitas yang baik juga,” terang Nugroho Dwi Atmoko.

Lebih lanjut Nugroho mengungkapkan, di Kabupaten Lumajang sendiri, Tahun 2014 ini pekerjaan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan jalan yang dikerjakan Dinas PU sebanyak 60 paket.

Namun, sejauh ini pelaksanaan pekerjaannya belum dimulai. ‘’Pasalnya, untuk pekerjaan infrastruktur jalan sebagian besar masih dalam tahap lelang,’’ ungkapnya.

“Dinas PU berharap pda awal atau pertengahan Juni ini sudah ditandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai tahap pelaksanaannya,” katanya.

Sedangkan dari perencanaan pekerjaan yang dilaksanakan, pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan jalan sebanyak 60 paket yang akan dikerjakan tahun ini, seluruhnya dengan sistem hotmix. “Dengan pekerjaan menggunakan sistem hotmix, maka diperkirakan bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan,” paparnya.Q yat

Bupati Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Prabowo-Hatta Targetkan 65-70 Persen Suara di Bojonegoro Sumenep, Bhirawa Bupati Sumenep, A Busro Karim terpilih sebagai tim pemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Moh Jusuf Kalla yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB dan PKPI diwilayah kabupaten Sumenep.

Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK, A Busro Karim mengatakan, pihaknya menargetkan perolehan suara pasangan Jokowi-JK di Sumenep minimal mendapatkan 60 persen dari hasil suara sah di bumi Sumekar ini. "Kami targetkan di Sumenep ini pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 60 persen dari suara sah. Kalau bisa lebih dari itu," kata A Busro Karim, usai rapat koordinasi pimpinan parpol pengusung, di Sumenep, Rabu (4/6).

Menurutnya, untuk memenuhi target tersebut pihaknya akan melakukan pendekatan kultural dan struktural dimasingmasing partai pengusung. Sebab, semua partai pengusung samasama memiliki basis massa.

"Kami akan melakukan pendekatan kultur dan struktur, dua mesin ini akan berjalan dengan

maksimal sehingga kami optimis jagoan kami menang dikabupaten Sumenep ini," terangnya.

Apakah Bupati akan mengajukan cuti sebagai kepala daerah, pihaknya mengaku hal itu tidak perlu. Sesuai aturan kalau hanya sebagai ketua tim pemenangan tidak perlu cuti, sebab tidak akan mengganggu aktifitasnya sebagai kepala daerah. "Saya belum berpikir untuk mengajukan cuti, karena sesuai aturan, jika hanya sebagai ketua tim pemenangan tidak harus cuti, kecuali kalau menjadi juru kampanye baru akan cuti," ungkap Busro.

Dia juga meminta dukungan kepada semua pihak terutama tim pemenangan itu agar bisa bekerja dengan maksimal sehingga bisa memperoleh dukungan dari masyarakat.

Sebab, jika tidak ada du-

kungan yang solid, dipastikan upayanya akan sia-sia. "Kami minta dukungan dari masyarakat dan semua tim ini bisa bekerja sesuai harapan sehingga informasi terkait pasangan capres-cawapres ini bisa sampai ke masyarakat," harapnya.

Pada hajatan rakyat di momen pilpres tahun ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni nomor urut satu pasangan Prabowo-Hatta dan nomor urut dua pasangan Jokowi-JK. 65-70 Persen Sementara itu, telah terbentuknya dalam rapat koordinansi koalisi merah-putih Tim pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta Rajasa di Bojonegoro, menargetkan meraih suara antara 65 sampai 70 persen pada Pilpres 9 Juli 2014 di Bojonegoro. “Target kami adalah 65-70 persen. Kami optimistis target itu tercapai,” kata Divisi Hukum dan Advokasi, Anam Warsito Rabu (4/6).

Dijelaskannya, ada tujuh partai yang bergabung dalam tim pemenangan PrabowoHatta ini, yakni Partai Gerin-

sul/bhirawa

Tim pemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Moh Jusuf Kalla yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB dan PKPI di wilayah kabupaten Sumenep. dra, PAN, PPP, PKS, PBB, Partai Gerindra. Dan ditambah satu dari Partai Demokrat. “Walaupun dari pusat belum ada intruksi, namun partai Demokrat ini memilih pasangan Prabowo-Hatta ketimbang Jokowi-JK,” ujarnya.

Tim pemenangan Prabowo-

Hatta ini diketuai langsung oleh Setyo Hartono dari Partai Gerindra yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro. Sekretaris diambil dari PAN, Lasuri dengan sekretariat pemenangan di Kantor Partai Golkar di Jalan Ahmad Yani.Q sul,bas

Pedagang Grosir Makin Resah Dewan Belum Bentuk Pansus, Wali Kota Sulit Ditemui

PMI Kabupaten Probolinggo Antisipasi Penurunan Pendonor Probolinggo, Bhirawa Permintaan darah akhir-akhir ini terus meningkat, sedangkan jumlah pendonor terus menunjukkan angka penurunan.

Mengingat angka penurunan dari pendonor darah di Kabupaten Probolinggo, apa lagi menyambut datangnya Lebaran 1435 H, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupten Probolinggo, memastikan bahwa stok darah berlangsung aman hingga beberapa hari sebelumnya memasuki lebaran. Hal ini diungkapkan wakil ketua PMI Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono, Rabu (4/6).

Menurut Sigit Sumarsono, terjadinya penurunan dari pendonor darah itu memang sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya, dan mengalami peningkatan terhadap permintaan darah.

“Hal ini sudah biasa terjadi, tapi meski demikian, pihak PMI masih mampu untuk mengoptimalkan terhadap pemintaan, Alhamdulillah masih bisa teratasi sampai H-3 lebaran tahun lalu,” katanya.

PMI harus lebih mengantisipasi terhadap meningkatnya permintaan, karena terbukti pendonor menurun, dan diharapkan itu tidak akan membuat PMI kewalahan sampai lebaran tiba. Khususnya perlu sangat diantisipasi dengan terjadinya sebuah kecelakan yang tibatiba. Sebab, dengan kejadian seperti itu yang jelas sudah membutuhkan permintaan yang cukup signifikan.

Stok darah yang disediakan PMI biasanya tak kurang dari 300 sampai 400 labu, dan biasanya menjelang bulan suci Ramadan PMI mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk meningaktkan stok darah dengan mengadakan kegiatan donor darah masal.

Selain itu PMI juga akan mencari pendonor baru dengan tujuan untuk menambah stok darah, penyisiran untuk mencari pendonor itu akan dilakukan di kawasan industry maupun di tempat peribadahan atau tempat sosial lainnya.Q wap

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

nurkholis/bhirawa

Perwakilan LSM MDW mendatangi komisi A DPRD Sampang.

MDW Desak DPRD Dorong Pemecatan Dirut PDAM Sampang, Bhirawa Mosi tidak percaya dan harus segera dicopot Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampang Robet Balbut, kembali didorong oleh LSM Madura developman wacth (MDW) ke DPRD Sampang Rabu (4/6). Hal ini setelah beberapa waktu lalu, kantor PDAM Sampang didemo mahasiswa yang menuntut dirut PDAM dicopot.

Menurut Tamsul, ketua LSM MDW dihadapan komisi A DPRD kemarin, sudah 4 periode kepemimpinan Robet selaku dirut PDAM Sampang, namun ia selaku dirut PDAM telah gagal mengelola managaman PDAM, bahkan di bawah kepemimpinan Robet, PDAM Sampang hingga saat ini menyisakan piutang pada pemkab Sampang hingga ratusan juta rupiah.

“Selain tunggakan hutang tersebut, Robet Balbut selaku dirut PDAM sudah 4 periode menduduki jabatan tertinggi tersebut, namun kenapa pihan pemkab Sampang dalam hal ini masih mempertahankan pimpinan yang gagal tersebut, apa tidak ada figur yang lain

untuk membenahi PDAM Sampang, berdasarkan perda dirut PDAM tersebut selama tiga tahun sekali harus dilakukan tes kelayakan, jangan-jangan gagalnya dirut PDAM tersebut tidak pernah dilakukan uji kelayakan sebagai pimpinan PDAM,” tambah dia.

Sementara Muhammad Hoda’I, ketua komisi A DPRD Sampang yang menemui perwakilan MDW kemaren, ia sangat mendukung masukan dari LSM MDW terkait gagalnya pengelolaan PDAM Sampang, bahkan pihaknya selaku legislatif tidak pernah diberitahu oleh pihak eksekutif terkait uji kelayakan dirut PDAM tersebut.

“Oleh sebab itu, kami dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait, baik dari jajaran pemkab Sampang dan jajaran direksi PDAM Sampang. Guna meminta penjelasan terkait buruknya managaman pengelolaan PDAM Sampang. Karena berbicara PDAM ini sangat menyangkut kebutuhan rakyat Sampang,” tegas politisi Demokrat itu.Q lis

Kediri, Bhirawa Nasib pedagang pasar grosir Ngronggo yang telah menginvestasiakn uangnya untuk pembangunan 108 unit kos di pasar Ngronggo, Kecamatan Pesantren , Kota Kediri makin terombang ambing menunggu kebijakan Pemkot Kediri. Satusatunya harapan rekomendasi dewan pun rupanya juga tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara janji dewan untuk mengangkat ke Panitia Khusus (Pansus) jika persoalan ini tidak mampu diselesaikan secara internal oleh PD Pasar Dan Pemkot , juga masih belum ada kejelasan, terbukti meskipun tenggat waktu yang diberikan sudah lewat, di dewan juga belum terdengar adanya penbentukan pansus.

Kondisi demikian membuat pedagang pasar grosir yang tergabung dalam paguyuban semakin bingung dan terombang ambing. Mereka ketakutan kehilangan uang yang diinvestsiakan yang bernilai ratuisan juta tersebut, karean pemkot berisikukuh tidak memberikan izin pembanguan kios tersebut dan DPRD yang menjadi harapan satu-satunya belum menunjukan tindakan yang kongkrit.

Sementara PD Pasar juga tidak mampu berbuat banyak. “Kondisi pedagang sangat resah, takut kehilangan uang yang telah diinvestasikan, sementara uang mereka sudah menjadi banguanan, dan walikota menghentikan,“ kata Rofik, salah satu pedagang pasar grosir saat ditemui Bhirawa.

Dia mengatakan, sebenarnya pedagang ingin ber-

temu langsung dengan walikota, namun hingga sekarang Walikota Kediri Abdulah Abubakar belum bisa di temui meskipun pihaknya sudah mengirim surat untuk bertemu dengan kepala daerahnya.

“Kami sudah dua kali meminta bertemu dengan pak walikota, namun hingga sekarang kami belum bisa bertemu, dalam surat pertama kami hanya beretemu dengan pak sekda, dan beberapa asistenya, dan itu tidak menghasilkan solusi, kami mohon pak walikota mau menerima kami untuk bertemu,” pintanya.

Sementara terkait janji Dewan akan mengangkat prmasalahan tersebut ke Pansus, Ketua komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto mengakui jika Panitia belum terbentuk, Dia beralasan masih menunggu rapat banmus. ”Belum ada pansus, menunggu rapat banmus,” ungkapnya singkat.

Senada dikatakan anggota Komisi C DPRD kota kediri Yudi Ayubchan, menurutnya masih menunggu pimpinan dewan untuk mengelar rapat pleno, itupun nantinya juga tergantung pimpinan dewan, apakah dalam rapat tesebut masalh itu bisa dimasukkan. ”Jadi jadwalnya masih menunggu dari pimpinan dewan,” terangnya.

Sebelumnya Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar mempersilakan jika dewan ingin mengangkat permasalahn tersebut ke Pansus.

Namun hingga waktu 1 minggu yang di berikan habis dewan juga belum ada tanda-tanda pembentukan pansus.Q mb2

Monoton, Car Free Day dan PRMP Sepi Pengunjung Tidak banyak inovasi, kegiatan Car Free Day (hari bebas kendaraan) dan pasar rakyat minggu pagi (PRMP) mulai 16 Maret 2014 lalu yang berlokasi Jalan Sunan Kalijaga mulai lesu. Semula sebagian masyarakat Tuban dapat mengais waktu liburnya pada minggu pagi sekaligus bertransaksi berbagai aneka barang kebutuhan maupun makanan yang disediakan pedagang.

Karena monoton, akhirnya omset dan peredaraan uang mulai pukul 06.00-10.00 WIB sebagian besar pedagang yang sebelumnya cukup menggembirakan rata-rata Rp100 juta, mulai menurun seiring dengan berkurangnya pedagang yang ada di jalan Sunan Kalijaga sepanjang 900 meter itu.

“Memag ada pengurangan jumlah pedagang, degan demikian omset atau peredaran uang di sana juga menurun,” Ujar Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, Judhi Tresna S (4/6).

Dari data yang dapat dihimpn

Bhirawa di Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban menyebutkan, jumlah pedagang yang hingga minggu kemaren masih berjualan di lokasi kurang lebih tersisa 300 pedagang.

Padahal awal pelakaksanaan kegiatan, jumlah pedagang diatas 400, dan harus dibatasi oleh Dinas Perekonomian. “Penurunanya cukup banyak, dari sekitar 400 pedagang, hasil pendataan kegiatan minggu kemaren tinggal sekitar 300 pedagang saja,” sambung Juhdi.

Juhdi menilai, berkurangnya pedagang di pasar rakyat tersebt

disebabkan, tidak semua pedagang yang mencoba peruntungan dilokasi mampu bersaing dengan pedagang lainya. Apalagi banyak pedagang yang ternyata menjual barang maupun makanan masih satu jenis dengan pedagang lainya (Minim aneka ragam). ”Kami menyadari lah mas, tidak semua pedagang itu memiliki ketangguhan, ada beberap yang sekedar survive (mencoba), tapi ada juga yang masih bertahan. Kami juga sudah sering mengajak pedagang untuk berinovasi dengan daganganya, dan memisah pedagang yang sejenis agar tidak terjadi persamaan di satu titik saja,” jelas Judhi.

Sebelumnya Hasil evaluasi Disperpar pada minggu kedua pelaksanaan Car Free Day, omset satu Unit Usaha dapat diratarata mencapai Rp347.000. dengan jumlah pedagang sekitar 400 pedagang, omset keseluruhan mencapai 100 juta lebioh. Secara

detil, total transaksi mencapai Rp109.922.000, dengan rincian, Rp81.050.000 omset pedagang makanan, dan Rp28.872.000 omset pedagang non makanan (aneka kebutuhan rumah tangga).

Judhi menghimbau, pedagang yang ada di kawasan car free day tetap menjaga kebersihan dan higienitas barang dagangan kususnya makanan. Serta selalu berinovasi dalam menyuguhkan apa yang ditawarkan kepada konsumen. “Ini juga salah satu cara agar pelanggan merasa puas, selain itu harga juga harus di siasati, jangan terlalu malah,” katanya.

Sementara sejumlah pedagang saat dikonfirmasi Bhirawa mengungkapkan kalau pola yang dipakai oleh Disperpar monoton dan tidak ada inovasi, oleh karenanya pengunjung juga jenuh untuk kembali datang ke area Car Free Day. Apalagi sebelum jam yang di-

khoirul huda/bhirawa

Salah satu sudut keghiatan Car Free Day (hari bebas kendaraan) dan pasar rakyat minggu pagi (PRMP) yang semakin sepi pengunjung. tentukan, banyak lalu lalang kendaran didalam area yang akhirnya mengangu pengunjung yang berjalan kaki. “Monoton mas, saya juga mau mundur dari event

itu, tidak untung malah lama-lama kalau seperti ini terus jadi buntung usaha saya,” Keluh salah satu pedagang makanan yang tak mau dipublikasikan namanya.Q hud

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

KILAS JATIM

Polsek Deket Berhasil Gagalkan Pengiriman Miras Lamongan, Bhirawa Petugas Polsek Deket berhasil menggagalkan pengiriman minuman keras (Miras) tradisional jenis arak asal Tuban sebanyak 9 jerigen, masing-masing berisi 30 liter. Miras tersebut diamankan petugas di pertigaan Jalan Raya Deket, Rabu (4/6).

Minuman setan tersebut akan dikirim ke Surabaya oleh salah satu juragan tuak asal Tuban. Pelakunya pun bukan lakilaki, melainkan Perempuan asal Desa Genaharjo Kecamatan Semanding Tuban. Juragan tuak tersebut bernama Sulani. Meskipun Perempuan, dia tetap nekat mengirim minuman setan tersebut ke daerah Surabaya.

Saat melintas di Jalan Raya Deket, bus dihentikan petugas dan langsung diamankan. Ternyata terdapat di bagasi bus 9 jerigen tuak milik salah satu penumpang.

Informasi yang membawa miras itu semula didapat polisi dari salah seorang warga yang saat itu satu bus dengan Sulani.

Dia diketahui setiap dua hari sekali kirim miras ke Surabaya. Tapi tidak pasti di wilayah Surabaya mana saja yang menjadi langganan Sulani. Juragan tuak tersebut tidak berkutik dan langsung diamankan ke Polsek Deket beserta barang buktinya.

Kapolsek Deket, AKP Yanti Bekti Hartini mengungkapkan, pelaku semula mengaku baru pertama kali mengirim minuman tuak ke Surabaya. Tapi, dari hasil pemeriksaan sudah terbiasa membawa tuak ke Surabaya. ’’Ini masuk perkara tindak pidana ringan,’’ ungkapnya.Q mb1

Bawa Kabur Anak Belia, Dukun Dibekuk Polisi Situbondo, Bhirawa Polisi berhasil membekuk dukun cabul bernama Suwito, asal Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Situbondo. Dukun cabul ini ditangkap polisi karena membawa lari anak dibawah umur berinisial KF (15). Uniknya, dukun cabul ini mengenal gadis belia tamatan Sekolah Dasar (SD) itu, saat korban menjadi pasiennya. Saat itu pihak keluarga membawa korban untuk meminta batuannya agar mencintai tunangannya.

Oleh dukun cabul ini, korban bukannya dibuat mencitai tunangannya, melainkan terbalik mencintai dirinya. Selama 10 hari membawa kabur korban, pelaku menitipkannya di rumah salah seorang temannya. Untuk menutupi kedoknya, dukun cabul ini mengaku gadis dibawah umur itu sebagai istri mudanya. “Di hadapan penyidik pelaku mengakui, selama bersama korban pelaku telah mencabulinya sebanyak dua kali,” ujar salah satu saksi kemarin.

Aksi cabul ini terbongkar, setelah pihak keluarga melaporkannya ke Polisi, kemarin. Kini korban KF masih mengalami depresi berat dan terus menutup diri. “Pihak keluarga telah meminta bantuan Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, agar memberikan pendampingan secara kejiwaan terhadap korban,” akunya.

Kasubag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi, mengatakan, saat ini penyidik kepolisian masih mendalami pemeriksaan terhadap pelaku. Polisi khawatir masih ada pasien lain yang juga mengalami perlakuan serupa. “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam dibalik jeruji besi. Dukun cabul ini akan dijerat Undang-Undang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” papar AKP Wahyudi.Q awi

JAWA TIMUR

Pemkab Berlakukan Pajak 5 Persen bagi Penambang Jember, Bhirawa Pemkab Jember memberlakukan pajak dan Retribusi bagi para pengusaha tambang yang memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) batuan sebesar 5 persen dari nilai jual. Bersaran pajak yang diterapkan di Jember jauh lebih kecil dibandingkan daera lain seperti Lumajang (Perda No.4/11) sebesar 25 persen), Banyuwangi (Perda No.2/2011 sebesar 25 persen), Gunung Kidul (Perda No.3/2011 sebesar 20 persen), Buleleng (Perda No.1/2012 sebesar 15 persen) dan Tasikmalaya (Perda No.2/2011) sebesar 25 persen).

Penerapan besaran pajak dan retribusi ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) No.23/2014 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kab.Jember. Perbub tersebut mengacu dasar hukum UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 4/2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda 3/ 2011 tentang Pajak daerah.

"Di pasal 60 UU.28/2009 disebutkan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen. Tapi Pemda mengambil acuan Perda No.3/2011 tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 5 persen. Pemkab sengaja mengambil yang terendah agar kita sama-sama enak, karena hasil pajak tersebut akan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kab. Jember Drs. Achmad Sudiyono saat sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan Kab. Jember kepada puluhan pemilik IUP dan IPR di Aula PMI Jember, Rabu(4/6).

Menurut Achmad, tidak se-

mua jenis batuan yang dikenakan retribusi di Jember. Hanya bebataun jenis batu kapur bongkahan, batu kapur grasak, batu piring natural dan potongan, pasir dan krikil, grasak/tanah urug dan tanah liat.

Karena di Kab. Jember bebatuan yang ditambang yang tecantum diatas. "Tapi kalau sewaktu-waktu ada jenis batuan lain yang ditambang, kita juga berlakukan sama," terangnya.

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilau jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan. Rumusnya kata Achmad, Nilai jual = vol/ tonase x Nilai pasar atau harga standar x 5 persen pajak.

"Misalnya, batu kapur bongkan per ton sebesar Rp39.500.

Kita menghitungnya, jika sebulan 500 ton x Rp39.500 = Rp19.750.000 x 5 persen= Rp987 ribu. Ini yang menjadi kewajiban pengusaha tambang pajak yang harus dibayar setiap Rp.987 ribu. Namun jumlah ini sewaktu-waktu berubah melihat nilai standar atau harga pasaran," urainnya.

Harga standar atau harga pasaran saat ini ditetapkan batu pondasi (Andasit dan basait) sebesar Rp. 35.000/m3, batu piring Rp.30.000/m2,

efi/bhirawa

Kepala Disperindag dan ESDM Jember Drs.Achmad Sudiyono saat sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan di Jember, Rabu (4/6) siang. pasir dan krikil (sirtu) Rp. 25.000/m3, grasak/tanah urug Rp.12.500/m3, tanah liat Rp.8.750/m3, tanah liat (semen) Rp.12.500/m3, batu kapur bongkahan Rp.39.500/ ton, batu kapur grasak (urug) Rp.9.000/ ton dan batu kapur Grasak (miil) Rp.12.500/ton.

Dalam kesempatan itu, Achmad juga menjelaskan tata cara pemungutan pajak yang telah diatur dalam Perbub No.22 tahun 204 tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Jember.

Dalam Perbub diatur bahwa secara teknis pemungutan pajak dilakukan oleh UPT Pertambangan Umum Disperindag dan ESDM Kab. Jember.

"Petugasnya sudah dipersiapkan dengan ikatan kerja kontrak. Mereka nanti yang akan menghitung pajak yang harus dibayar setiap bulannya.

Jadi para pengusaha ndak usah repot lagi menghitung karena petugas kami siap dilapangan," terangnya.

Selain Perbub tentang Pajak, Achmad Sudiyono juga mensosialisasikan rancangan

perjanjian kerjasama pemanfaatan gunung Sadeng (gunung kapur) Kecamatan Puger. Pengekploitasian kapur digunung Sadeng kali ini berbeda dengan sebelumnya. Karena gunung Sadeng yang memiliki luas 300 hektar lebih ini, kini menjadi aset daeram"Kalau sudah menjadi Aset daerah, siapapun yang ingin mengeksplotasi kapur harus sewa kepemilik aset, dalam hal ini Pemkab Jember," ujar Achmad Sudiyono yang didampingi Kabag Hukum pemkab Jember Hari Mujiarto.Q efi

Budaya Ngebrok Penyebab Naiknya Diska Tuban, Bhirawa sama,” Ujar SholMasih adanya hin Jami' wakil budaya Ngebrok Panitera, Kantor (Tinggal satu ruPengadilan Agama mah) untuk pria Kabupaten Tuban. dan wanita yang Diterangkan, belum memiliki perkawinan kalau ikatan suami istri menurut Undangsecara resmi, serta undang pernikahdampak negatif an dalam pasal 7 dari perkembangayat (1) yaitu, jika an teknologi inforpihak pria sudah masi (IT) yang kemencapai umur 19 mudian memutahun, dan pihak khoirul huda/bhirawa wanita sudah mendahkan dua orang berlainan jenis lecapai umur 16 taSholhin Jami’ bih mudah menjahun. ”Jika tidak lin hubungan komunikasi mem- sesuai dengan pasal 7 ayat (1) buat jumlah Dispensasi Kawin ini, dapat meminta dispensasi (Diska) di Pengadilan Agama kepada Pengadilan Agama,” (PA) Kabupaten Tuban meni- katanya. ngkat.

Naiknya jumlah angka perniDari data yang dapat dihim- kahan muda (Pernikahan dengan pun Bhirawa, Rabu (4/6), peng- diska.red) dikarenakan banyakajuan (Permohonan) Diska ta- nya kasus kehamilan di luar nikah hun 2014 di Pengadilan Agama dengan usia yang masih sangat (PA) Kabupaten Tuban, hingga muda. Selain itu, budaya masyabulan Mei, sudah mencapai 75 rakat yang masih menganggap pengajuan, jumlah tersebut perkawinan muda adalah hal yang mengalami peningkatan diban- wajar manjadikan perkawinan ding tahun sebelumnya dalam dengan Diska masih banyak periode yang sama yang hanya terjadi di kabupaten Tuban.

63 permohonan saja. “Data yang “Selain hamil di luar nikah, juga masuk hingga Bulan Mei ini , budaya Ngebrok. Budaya yang memang lebih tinggi dari tahun salah ini seharusnya diluruskan, sebelumnya pada periode yang rujukanya adalah peningkatan

keimanan, bahwa berhubungan diluar pernikahan (perzinahan) itu adalah haram , bukan masalah pernikahanya, namun perzinahanya itu yang lebih utama harus di hindari,” terang Sholihin.

Ditambahkanya, faktor lain yang mempengaruhi budaya masyarakat saat ini adalah perkembangan teknologi moderen yang kemudian memudahkan dua orang berlainan jenis (Laki-laki dan perempuan) lebih mudah menjalin hubungan melalui alat komunikasi teknologi.

“Teknologi ini menjadi sarana untuk berhubungan, kalau sudah begitu akan sangat mudah mengarah kepada perzinahan kemudian hamil, dan orang tua buru-buru menikahkan,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Solihin, ada beberapa kriteria seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan, yakni sudah masuk usia matang (Dewasa yang ideal), laki-laki minimal 25 thun dan perempuan minimal 23 tahun. “Ideal ini secara biologis, Pisikologis (Ketahanan), Ekonomi, dan Sosial, saat itulah seseorang ideal untuk melakukan pernikahan,” pungkas Sholhin Jami', wakil Panitera, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tuban.Q hud

Pembangunan Terminal Arjosari Belum Kelar Malang, Bhirawa Pembangunan Terminal Arjosari yang dimulai pada masa Wali Kota Malang, Peni Suparto, hingga saat ini, belum juga kelar. Tampaknya terminal terbesar di Kota Malang ini, belum bisa selesai pada tahun ini.

Molornya terjadi pada pembangunan pengerasan jalan dan pembangunan gorong-gorong terminal tersebut.

Anggota Ketua Komisi C, DPRD Kota Malang, Choirul Amri, kepada wartawan Rabu (4/6) kemarin,

7

mengutarakan, seharusnya pengerjaan kedua proyek tersebut dikerjakan pada bulan April. "Katanya awal April dilakukan pengerasan jalan dan pembangunan gorong-gorong yang pernah membuat bus terperosk itu akan dilakukan, tetapi hingga masuk Bulan Juni, belum ada kabar kelanjutanya," ujar Choirul Amri.

Molornya pembangunan ini, disayangkan oleh pihak dewan, pasalnya, dua bulan mendatang, arus mudik lebaran untuk jurusan Ma-

lang dan sebaliknya akan menggunakan fasilitas Terminal Arjosari, tetapi jika belum kelar, pasti akan mengganggu kenyamanan para pemudik.

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Dinas Perhubungan, untuk mendapatkan pejelasan mengapa pembangunan Terminal Arjosari tidak kunjung selesai.

Pihaknya berharap ada progres posotif pembangunan terminal tersebut, sehingga bisa segera sele-

sai dan tidak mengganggu masaarakat yang menggunakan. Mengingat terminal Arjosari menjadi salah satu terminal inti di Kota Malang.

“Semua jalur yang menuju Kota Malang, baik antar Kota mapun antar Propinsi, semuanya melintasi terminal Arjosari, makanya jika terlalu lama terbengkalai kesanya kurang bagus,” terang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.Q mut

sawawi/bhirawa

Deretan truk siap mengangkut raskin berpenutup terpal, bak truk beralas plastik, berspanduk dan berpengawal. Langkah ini dilakukan untuk membenahi sarana angkutan Raskin yang lebih baik di Bondowoso dan Situbondo.

Bulog Realisasikan Raskin 17.761 Ton Situbondo, Bhirawa Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG Sub Divre Bondowoso sampai 3 Juni 2014 sudah terealisasi sebanyak 17.761 ton atau setara 90 persen dari rencana periode yang sama sebanyak 19.843 ton. Realisasi penyaluran tersebut meliputi Kabupaten Bondowoso sebanyak 10.658 ton (88 persen) dan Kabupaten Situbondo sebanyak 7.103 ton (92 persen).

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, Sub Divre Bondowoso mendistribusikan beras raskin setelah Pemkab Bondowoso dan Pemkab Situbondo menerbitkan SPA Raskin (Surat Permintaan Alokasi) secara bertahap untuk 8 alokasi yaitu 6 alokasi untuk Januari sd Juni 2014 ditambah dengan 2 alokasi percepatan Nopember dan Desember 2014.

“Untuk pendistribusiannya dilakukan bulan Pebruari dan Maret 2014 lalu,” ujar

Kepala Sub Divre Bondowoso Arjun Ansor Siregar.

Dari delapan alokasi tersebut, kata Arjun, tiga alokasi telah berhasil didistribusikan 100 persen yaitu Januari, Pebruari dan Nopember. Sedangkan untuk lima alokasi lainnya terdistribusikan yaitu masingmasing Maret 99%, Desember 99 persen, April 96 persen, Mei 59% dan Juni 53%.

Sementara itu sisa Raskin alokasi Maret, Desember dan April yang belum didistribusikan sebanyak 131 ton. Lalu, sisa alokasi Mei dan Juni relatif masih banyak yaitu 2.186 ton.

“Seluruh sisa alokasi tersebut akan dimaksimalkan selesai penyalurannya pada bulan Juni 2014 ini. Kondisi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkan beras yang cukup untuk kebutuhan menjelang bulan puasa Ramadhan tahun ini,” terang Arjun.Q awi

Lepas Pelaku Curwan, Mapolsek Dikepung Warga Dua Desa Mapolsek Manding, Sumenep dikepung ratusan warga dari dua desa yakni desa Gadding dan desa Lanjuk. Pasalnya, kapolsek Manding, AKP Bambang Adi W diduga melepas pelaku pencurian hewan, Enik, warga Dusun Paradde'en, Desa Lanjuk setelah ditangkap intel Polsek setempat bersama warga di Desa Gadding, Rabu (3/6).

sul/bhirawa

Ratusan warga dari dua desa yakni desa Gadding dan desa Lanjuk mengepung Mapolsek Manding.

Kepala Desa Gadding, Busairi mengatakan, kedatangan warga dari dua desa itu untuk meminta pertanggung jawaban Kapolsek yang telah melepas pelaku pencurian hewan (curwan). Sebab, pelaku pencurian hewan itu sangat meresahkan masyarakat, namun setelah tertangkap justru dilepas begitu saja.

"Kami datang ke sini (Mapolsek Manding, red) untuk meminta

kapolsek agar menangkap kembali pencuri sapi yang telah dilepas kemarin malam. Karena masyarakat sangat diresahkan oleh ulah pencuri hewan tersebut," kata Busairi, Rabu (5/6).

Menurutnya, pelaku curwan itu sangat membuat resah masyarakat, sementara pihak aparat keamanan gampang melepasnya dengan alasan tidak cukup bukti, padahal pelaku tersebut sudah

jelas-jelas sebagai pelaku curwan dan mengantarkan hasil hewan curiannya ke desa Gadding.

Sedangkan penadahnya sudah ditahan beberapa bulan lalu.

"Apa maunya penegak hukum ini.

Kami bersusah payah membantu polisi untuk menangkap yang bersangkutan, tapi setelah ditangkap justru dilepas," jelasnya.

Dia juga meminta, kapolsek Manding segera dipindah, karena kejadian tersebut bukan hanya satu kali melainkan berkali-kali sehingga merugikan masyarakat Manding secara keseluruhan, keamanan di kecamatan Manding tidak erjamin lagi. "Kami minta kapolsek Manding ini dipertimbangkan, masih pantas-

kah menjadi kapolsek Manding.

Keinginan masyarakat, Manding bisa aman terutama dari ancaman curwan," ungkapnya.

Sementara itu, kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto mengatakan, setelah ada keluhan warga dari dua desa itu, petugas langsung mencari pelaku curwan yang diduga sengaja dilepas oleh Kapolsek Manding.

Petugas berhasil menangkap pelaku dirumahnya, di dusun Paradde'en, desa Lanjuk. "Kami langsung bertindak cepat dan pelakunya sudah ditangkap petugas dibantu warga setempat di rumahnya dan sekarang sudah ada di Mapolres Sumenep," terang kabag OPS.Q sul

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Kliwon, 5 JUNI 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,669.00

11,553.00

SGD

9,300.97

9,206.31

EUR

15,874.51

15,714.39

JPY

11,494.29

11,376.66

GBP

19,522.24

19,321.24

sumber: Bank Indonesia (3 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Bulog OP dengan Beras Premium Surabaya, Bhirawa Perum Bulog Divisi Regional Jatim menyiapkan sejumlah beras kualitas premium untuk meredam gejolak harga kebutuhan bahan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran 2014 melalui operasi pasar (OP) di provinsi ini. “Walau Hari Raya Idul Fitri 2014 (1435 Hijriah) masih sebulan lagi, saat ini kami berkomitmen menjadi stabilitator harga beragam kebutuhan bahan pokok. Salah satunya komoditas beras dan berapapun permintaan pasar akan kami penuhi,” kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jatim, Rusdianto, di Surabaya, Rabu (4/6).

Pelaksanaan OP tersebut, ungkap dia, akan diadakan seperti OP yang terealisasi pada tahun 2013. Bahkan, salah satu BUMN di Tanah Air itu siap menjual beras kualitas premium dengan ketentuan di bawah harga pasar. “Apalagi dalam OP tahun ini sudah ada subsidi biaya angkut yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Subsidi itu juga dialokasikan terhadap OP komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kalau harga beras kualitas premium pada umumnya Rp8.000 perkilogram maka akan dijual seharga Rp7.750 perkilogram. Dengan demikian, selisih senilai Rp250 adalah subsidi dari Pemprov Jatim. “Terkait jadwal OP tahun ini, rencananya digelar selama dua pekan. Tepatnya, antara H-7 Lebaran hingga H+7 Lebaran,” katanya. Kalau pada OP 2013, tambah dia, pelaksanaannya dilakukan di 112 pasar. Bahkan, di Jatim pihaknya bisa menjual beras premium sebanyak 268 ton. Sementara, ia berharap pada OP tahun 2014 dapat menjual lebih banyak dibandingkan pencapaian tahun lalu.

“Bagi masyarakat yang ingin membeli, jangan khawatir karena stok beras premium tersebut memiliki jumlah tak terbatas.

Apalagi, pelaksanaan OP tersebut dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jatim,” katanya. Pada pelaksanaan OP itu, sebut dia, Bulog Jatim mengoptimalkan salah satu unit usahanya, BulogMart. Khususnya untuk pengemasan beras premium yang dijual yakni dibungkus dalam bentuk paket seberat lima kilogram per paket.

“Jika pada OP tahun ini animo masyarakat untuk membeli sangat bagus, kami siap menambah stok komoditas tersebut.

Meski begitu, masing-masing konsumen ada maksimal pembelian yaitu dua paket,” katanya. Dari sejumlah OP yang diadakan, lanjut dia, biasanya program OP jelang ramadhan dan lebaran merupakan agenda yang paling banyak mendapatkan tanggapan dari pasar perdagangan. Salah satunya kalau dibandingkan dengan pelaksanaan OP jelang natal dan tahun baru. Q ma.ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda GL Max, th. 2001, Hitam, AG3014RT, a/n. Sutini, Ds. Gesikan, Pakel-T.Agung No.704/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Hitam Silver, AG3060RX, a/n. Suswati, Ds. Bendiljati Wetan, Sumbergemol-T.Agung No.705/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2003, White Silver, AG2651RAC, a/n. Suparno, Ds. Demuk, Pucanglaban-T.Agung No.706/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1992, AG4107RC, a/n. Nanang Suhartanto, Ds. Serut, BoyolanguT.Agung No.707/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Vespa, th. 1987, Merah Milano, AG5889TG, a/n. Juariyah, Ds. Wajaklor, Boy o l a n g u - T. A g u n g No.708/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5925 ET, a/n Lutfi Ari Ds Tribungan, RW 01/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No.709/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5398 GA, a/n Suliyasto, Ds Tenggir RW 07/03, Kec. Panji, Situbondo.

No.710/IMB/BI-II/2014

suprayitno/bhirawa

Komoditi cabe dijual di sebuah pasar tradisional di Kecamatan Sukorame Lamongan.

Antisipasi Inflasi

Pemkab Lamongan Bentuk TPID Lamongan Bhirawa Kenaikan sejumlah bahan pangan di Lamongan menjelang bulan puasa, berimbas pada tingkat inflasi yang mencapai 1,16 persen pada tribulan pertama tahun 2014. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Lamongan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Tim yang dibentuk dengan SK Bupati Lamongan nomor 188/76/Kep/413.013/2014 tersebut sudah menyusun lima langkah strategis untuk mengendalikan harga bahan pangan. Seperti disebutkan Sekkab Yuhronur Efendi melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, harga bahan pangan relatif memili-

ki fluktuasi tinggi sehingga berimbas pada inflasi.

“Stabilitas harga pangan dan kelancaran pasokannya menjadi perhatian utama kami untuk mengendalikan inflasi di daerah. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, harapannya tentu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, “ katanya, Rabu (4/6). Rencana TPID

akan bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar pada 22 Juni hingga 22 Agustus. Upaya ini juga menjadi salah satu langkah TPID Lamongan untuk mengantisipasi inflasi. Selain itu melakukan bantuan subsidi transport yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim.

TPID bakal melakukan percepatan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin), menjaga ketersediaan stok elpiji dalam kondisi aman dan akan secara mendadak melakukan operasi terhadap penimbunan ketersediaan bahan pokok bersama aparat terkait. Dinas Kop-

erasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Lamongan mencatat kenaikan hingga Rp 2.000 perkilogram untuk komoditi bawang putih. Di Pasar Sidoharjo/Lamongan, bawang putih yang minggu lalu dijual Rp 13.000, di minggu pertama bulan Juni naik menjadi Rp 15.000 perkilogram.

Sementara untuk bawnag putih di Pasar Blimbing/Paciran yang minggu lalu masih dijual dengan harga Rp 17.500, minggu ini haranya naik menjadi Rp 18.000 perkilogram. Komoditi cabe merah besar juga naik Rp 500 perkilogram di Pasar Mantup/Mantup. Yakni dari yang

Jelang Ramadan, Harga Bawang Naik 50% Probolinggo, Bhirawa Menjelang bulan Puasa Keberadaan sejumlah harga Sembilan kebutuhan pokok di Kabupaten Probolinggo mulai merangkak naik. Di Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, maupun Pasar Baru kota Probolinggo khususnya harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan mencapai 50%.

Untuk harga bawang merah kenaikannya cukup signifikan, dari haraga sebelumnya hanya Rp.8.000/kg, menjadi Rp.15.000 hingga Rp.18.000/ kg. Sedangkan untuk bawang putih hanya mengalami kenaikan sebesar Rp.3000/ kg, dari haraga Rp.9000/kg menjadi Rp.12.000/kg. Sri

Sunarsih salah satu pedagang di Pasar Semampir, mengatakan, pada minggu lalu harga bawang merah dan bawang putih kisarannya masih cukup normal, yakni hanya Rp.9.000,-sampai Rp.10.000/kg, begitu juga bawang merah, kisaran sebelumnya hanya Rp.8.000Rp.9.000/kg, sekarang malah naik 50 persen menjadi Rp16.000-Rp.18.000/kg.

“Kenaikan ini baru terjadi sepekan, setiap tahunnya memang seperti ini, ketika jelang bulan puasa sudah biasa naik, tapi kenaikannya tidak separah sekarang ini, disamping itu setahu saya, petani bawang merah memang mengalami kerusakan pada tanaman bawangnya,”kata Sri.

Kenaikan bawang putih, memang stok pengirimannya mulai kurang, sebab, pengiriman itu langsung didatangkan dari Surabaya. Tapi kalau kenai-

kannya bawang merah, itu disebabkan dari petani sendiri, selain harga jualnya kepasaran murah, tanaman bawangnya sekarang rusak. Q wap

dok/bhirawa

Jelang puasa, harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan mencapai 50% di Pasar Baru kota Probolinggo.

Inflasi Jember Lampaui Nasional dan Jatim Jember, Bhirawa Angka inflasi bulan Mei 2014 di Kabupaten Jember yang mencapai 0,43 persen melampaui angka inflasi nasional sebesar 0,16 persen dan inflasi di Jatim sebesar 0,21 persen, bahkan angka inflasi di kabupaten setempat merupakan tertinggi se-Jatim.

“Penyumbang inflasi tertinggi dari kelompok kesehatan yang tercatat sebesar 4 persen, karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang terkonfirmasi berdasarkan hasil survei konsumen,” kata Sekretaris Tim Pengendali In-

flasi Daerah (TPID) Jember Dwi Suslamanto, Rabu (4/6).

Inflasi bulan Mei 2014 tertinggi terjadi di Kabupaten Jember sebesar 0,43 persen, diikuti oleh Malang sebesar 0,37 persen, Surabaya sebesar 0,17 persen, Madiun 0,17 persen, Probolinggo 0,12 persen, Sumenep 0,08 persen, Banyuwangi 0,05 persen dan inflasi terendah di Kediri 0,02 persen.

“Selain kelompok kesehatan, faktor penyumbang inflasi di Jember juga dipengaruhi lima komoditas yang mengalami tekanan harga tertinggi

yakni daging ayam ras, tomat sayur, minyak goreng, tarif gunting rambut pria dan telur ayam ras,” tuturnya.

Menurut dia, tekanan harga yang terjadi pada daging ayam dan telur ayam ras dipengaruhi oleh faktor musiman yakni siklus panen daging dan telur ayam berkurang, sehingga mengakibatkan berkurangnya stok daging dan telur ayam ras di pasar.

“Kendati demikian, ada beberapa yang mengalami deflasi yakni kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang dipicu oleh

menurunnya harga komoditas bensin akibat ketersediaan stok yang relatif stabil dan harga minyak dunia yang cenderung turun sepanjang bulan Mei,” paparnya.

Selain itu, kata dia, komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Mei adalah cabai rawit, salak, tongkol pindang, beras dan daging sapi. “Menurunnya harga cabai rawit didorong oleh terjadinya panen di wilayah Jember, sehingga harga cabai rawit di pasaran anjlok selama beberapa pekan terakhir,” katanya. Q efi.ant

sebelumnya Rp 11.500 menjadi Rp 12.000 perkilogram.

Komoditi lain yang naik menjelang puasa ini adalah telur ayam ras. Kenaikan terjadi merata di empat pasar yang dipantau Diskopindag.

Seperti di Pasar Babat yang naik dari Rp 16.700 menjadi Rp 17.000 perkilogram. Kemudian di Pasar Sidoharjo/ Lamongan dari yang sebelumnya Rp 17.500 naik menjadi Rp 18.000 perkilogram, di Pasar Blimbing/Paciran juga naik dari Rp 17.500 menjadi Rp 18.000 perkilogram dan di Pasar Mantup/Mantup naik dari Rp 17.700 menjadi Rp 18.000 perkilogram. Q yit

Resmikan Servis Center di Surabaya Surabaya, Bhirawa Lenovo meresmikan servis center di Surabaya, tepatnya di Jl. Kartini 123A Surabaya, upaya ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna produk elektronik itu.

Country general manager Lenovo Indonesia Rajesh Thadani, mengatakan, pembukaan servis center itu sebagai bagian dari pelayanan kepada pengguna Lenovo. “Surabaya sebagai kota terbesar ke dua setelah Jakarta, dan sebagai pintu gerbang percepatan bagi perkembangan dan percepatan Indonesia bagian timur, ini merupakan satu bukti komitmen Lenovo untuk selalu menyediakan layanan dan dukungan yang terbaik bagi para pelanggan di Surabaya dan sekitarnya,” terangnya, Rabu (4/6). Disamping menciptakan produk yang mendapatkan penghargaan yang memadukan teknologi terbaik dan desain inovatif, Lenovo juga dikenal sebagai perusahaan yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya salah satunya dengan layanan dan dukungan purna jual. Q ma

Persaingan Hotel Budget di Surabaya

Andalkan Pelayanan dan Fasilitas Kamar Persaingan hotel budget di Kota Surabaya semakin ketat, hal ini membuat pemilik hotel harus memiliki strategi untuk menarik tamu baik dengan mengutamakan pelayanan maupun kenyamanan tamu dengan memberikan fasilitas kamar yang luas.

ahmad tauriq/bhirawa

Ketatnya persaingan hotel budget membuat pemilik memberikan fasilitas lebih, terutama fasilitas kamar yang luas untuk kenyamanan tamu.

“Kami siap bersaing dengan hotel budget lainnya, karena hotel lain mungkin banyak yang mengutamakan pelayanan ke tamu, akan tetapi berbeda dengan hotel kami yang lebih memberikan kenyamanan tamu dengan memberikan fasilitas kamar yang lebih besar sehingga tamu saat beristirahat bisa lebih nyaman,” ungkap Manajer Hotel Metro-Purnomo, Rabu (4/6).

Ia menjelaskan, peminat hotelnya lebih banyak di kalangan

para pebisnis dibandingkan dengan kalangan corporate yang tidak terlalu banyak, untuk itu dengan memberikan fasilitas kamar yang lebih luas diharapkan bisa membuat nyaman tamu saat digunakan untuk beristirahat setelah selesai melakukan perjalanan bisnis.

Bahkan keberadaan hotel budget yang semakin banyak berdiri ternyata juga mengancam keberadaan hotel bintang satu hingga tiga, sebab pelayanan maupun

fasilitas yang mereka sediakan hampir setara dengan hotel tersebut. Cuman ada image hotel budget lebih sering dikenal dengan kamarnya yang kecil ataupun sempit.

“Untuk itu kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik, akan tetapi kami juga menghilangkan image bahwa hotel budget memiliki kamar yang sempit.

Karena di hotel ini kamar kami lebih luas serta memiliki fasilitas hampir sama dengan hotel budget lainnya maupun hotel bintang,” ujarnya. Sedangkan menurut General Manager Fave Hotel Graha Agung Surabaya- Doddy Fathurahman, pihaknya membidik pangsa pasar corporate, komunitas, pebisnis, traveler mau-

pun individual. Bahkan ia optimistis hotelnya mampu memenuhi target okupansi yang dipatok 70% hingga akhir tahun ini.

Menurutnya ia tidak khawatir bersaing dengan hotel-hotel lain termasuk yang baru dan yang akan berdiri. Ia optimistis, Fave Hotel Graha Agung lebih diminati tamu karena mengutamakan layanan serta memiliki fasilitas yang lengkap sebagai hotel budget. “Hotel kami memiliki 82 kamar dengan desain contemporary chic yang terdiri dari standard rooms, superior, deluxe, sweet dan family sweet. Dilengkapi banyak fasilitas termasuk meeting room, resto dan free wifi di seluruh area,” katanya. Q riq

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

LINTASAN

Persida Kenalkan Manajer Baru Sidoarjo, Bhirawa Setelah terkatung-katung tidak ada pengurus, Pengurus PSSI Kabupaten Sidoarjo telah menunjuk Chairul Hidayat untuk menjadi Manajer Persida.

Penunjukkan tersebut telah berdaach/bhirawa sarkan rapat kesepahaman dan keChairul Hidayat sepakatan bersama beberapa hari lalu.

Mantan bos klub Internal Lebo FC, Choirul Hidayat, kemarin(4/6) resmi diperkenalkan sebagai manajer baru Persida Sidoarjo. Mantan Kades Lebo Sidoarjo ini akan mulai mendampingi tim pada pertandingan lawan Perseta Tulungagung, Rabu (4/6) sore ini.

Ia mengaku bermain dan mengurusi persepakbolaan bukan hanya sehariduahari tetapi sejak kecil. Sejak kecil sudah mengurus sepakbola di desa.

“Sekarang waktunya dewasa ya haru kita mulai tingkat Kabupaten,” katanya.

Ia mengaku, memang kondisi Persida sudah memprihatinkan, saat kondisi internal manajemen Persida sedang labil.

Tim berjuluk Laskar Jenggolo ini tengah bermasalah dengan finansial. Kemarin saya sudah rapat dengan manajemen lainnya. “Saya sudah tahu kondisi persisnya seperti apa, tahunya ya waktu rapat-rapat itu,” ungkap calon anggota DPRD terpilih tahun ini.

Saat menangani Persida, Hidayat berharap bisa membawa tim ini meraih prestasi lebih baik pada debutnya di kompetisi Divisi Utama. Kedepan kami berharap banyak bisa membantu Persida lebih berprestasi.

Hidayat juga menampik anggapan akan menggunakan Persida sebagai tunggangan politiknya. Tidak ada niatan memasukkan sepakbola ke politik. Tolong saya ditegur bila ada anggapan seperti itu. “Yang jelas segala sesuatu kalau niatnya baik, pasti hasilnya baik,” pungkasnya.Q ach

OLAHRAGA Tahun Ini Jatah 65 Kuota

SMANOR Seleksi Siswa Baru dengan IPTEK Surabaya, Bhirawa Sekolah Menangah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) tahun ini menyediakan kuota 65 untuk penerimaan siswa baru. Hanya saja sekolah yang berada di Sidoarjo itu akan menerapkan IPTEK pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Secara resmi SMANOR membuka penerimaan siswa baru mulai 2-9 Juni. Untuk pelaksanaan pendaftaran, dilakukan di UPT SMANOR Jatim. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan calon siswa yang memiliki bakat istimewa olahraga atau berbibit unggul.

Kepala Dinas Pendidikan Prov Jatim, DR. Harun, M.Si, MM, mengatakan, untuk PPDB tahun ini menggunakan tahapan seleksi berbasis IPTEK dan menggandeng stakeholder utama seperti Tim ahli dari Unesa, jaringan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) seluruh kabupaten/ kota, dan Pengurus Provinsi (Pengprov) 11 Cabor yang ada di SMANOR. “Tahun ini PPDB SMANOR berbeda dengan sebelumnya. Tahapan seleksi kami fokuskan pada basis IPTEK. Selain itu, peran stakeholder tentu memberikan sumbangsih besar dalam menjaring dan memilih siswa atlet bibit unggul,” kata Harun, Rabu (4/6).

Harun menambahkan, se-

leksi dilakukan berdasar teoriteori ilmiah dengan menggunakan metode yang jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan juga menjaga transparansi penerimaan siswa dan seleksi tersebut dilakukan oleh Tim ahli dari UNESA dan Tim Ahli dari Pengprov.

Sedangkan, MGMP olahraga di seluruh kabupaten/ kota di Jatim. Tujuannya, agar guru olahraga yang bersinggungan langsung dengan atlet berbakat istimewa di Sekolah Menengah Pertama bisa langsung mendapatkan informasi pendaftaran siswa di SMANOR. Selanjutnya, juga melibatkan Pengprov 11 cabor yang ada di SMANOR. Pengprov tersebut tentu memiliki jaringan Pengcab- Pengcab di daerah, sehingga atlet usia dini yang selalu dipantau pengcab dan pengprov bisa disalurkan ke SMANOR. Hal lainnya, ketika menggandeng Pengprov, atlet SMANOR akan terus dalam pantauan KONI Jatim, dan bisa terus berprestasi menjadi atlet professional.

Sementara itu, Kepala UPT

wawan triyanto/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Harun didampingi Kepala UPT SMANOR Zaenal Arifin saat memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di penghujung 2013.

SMANOR Jatim, Drs. Zaenal Arifin, M.pd, sebelum PPDB dibuka, telah menugaskan tim efektifnya untuk melakukan sosialisasi ke pengurus MGMP

PSIL Tundukkan Jember United dengan Skor 5-1 Badung, Bhirawa PSIL Lumajang berhasil menundukan Jember United dengan skor 5-1 pada lanjutan kompetisi Divisi I Liga Indonesia di Lapangan Samudera, Kuta, Bali, Rabu.

Sejak awal babak pertama berjalan dua menit pemain PSIL Lumajang, Anang S langsung menjebol gawang Jember United yang dikawal Danikus Ramandey.

Gol skuad polesan pelatih Jonatan Agus Prihatno itu tidak cukup sampai di sana. Kemudian pemain PSIL Lumajang lainnya, Harmoko pada menit 28 giliran menjebol gawang JU. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-42 tendangan keras Darsono dari sayap kanan menggetarkan gawang Danikus Ramandey sehingga keunggulan tiga gol PSIL bertahan sampai masa jeda.

Menginjak babak kedua, giliran Jember United yang mampu menjebol gawang PSIL Lumajang yang dikawal Arif Musafak setelah pemain PSIL Lumajang pada menit 69 melakukan kesalahan sehingga membuat gol bunuh diri.

Tak ingin terkejar oleh JU, PSIL kembali menggedor pertahanan lawannya tersebut dan menghasilkan dua gol melalui sepakan keras Pridean Manunggal pada menit 84 setelah memanfaatkan bola liar yang mengarah kepada mulut gawang yang dikawal Danikus.

Gol keempat tersebut membuat para pemain PSIL semakin aktif menyerang.

Hasilnya, klub berjuluk “Bledug Semeru” itu mampu menambah pundi-pundi gol melalui Andre Rizki pada menit 89.

Keunggulan 5-1 bagi PSI itu bertahan hingga wasit Dewa Komang Santika meniup peluit panjang sebagai pertanda pertandingan usai.Q ant

DI 38 kab/kota dari tanggal 21 hingga 26 Mei untuk menyampaikan brosur, leaflet, majalah, dan informasi tentang PPDB SMANOR.Hasil balik-

nya yakni Tim Efektifnya yang dikirim mendapatkan kembali data siswa yang potensial berbakat istimewa olahraga di SMP/MTS se Jatim. Q wwn

Kaltim Kirim Delapan Atlet di Kejuaraan Asia Penprov FPTI Jatim

PSBS Biak Rekrut Satu Striker Baru Biak, Bhirawa Manajemen PSBS Biak, Papua, merekruet satu striker baru Ismu Azam dari Makassar untuk menambah performa tim menghadapi Persewon Wondama, Papua Barat, pada lanjutan kompetisi divisi utama, Rabu sore.

Pelatih PSBS Biak Frengky Samay di Biak, Rabu, mengharapkan striker baru PSBS dapat diturunkan di pertandingan kandang Biak melawan Persewon Wondama di stadion Cenderawasih, Rabu sore.

“Tambahan amunisi striker baru diharapkan mampu mengangkat hasil positif PSBS menghadapi laga melawan Persewon,” kata Frangky.

Menyinggung target lanjutan divisi utama grup VIII, menurut Frengky, timnya akan merebut poin penuh tiga di partai kandang menjamu Persewon Wondama.

“Manajemen dan pemain PSBS menargetkan kemenangan di kandang, ya tekad ini telah menjadi obsesi semua pemain,” tegas pelatih PSBS Biak itu.

Pada pertandingan lanjutan divisi utama PSSI grup VIII tuan rumah PSBS versus Persewon akan diperkuat dua legiun asing Liberia George dan Farney serta pemain lokal Ronald Tomahu.

Hingga pertandingan kesembilan, tim PSBS Biak masih berada di posisi ketiga grup VIII PSSI di bawah Persiwa Wamena serta Persewon Wondama, Papua Barat.Q ant

9

ist

Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Kalimantan Timur bakal mengirimkan delapan atlet untuk mengikuti kejuaraan “Fencing Championship”.

Samarinda, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Kalimantan Timur mengirimkan delapan atlet untuk mengikuti kejuaraan anggar Asia "Fencing Championship" di Suwon, Korea, 30 Juni-8 Juli 2014.

Ketua Pengprov IKASI Kaltim Muslimin di Samarinda, Rabu, mengatakan delapan atlet yang dikirim tersebut merupakan atlet yang tergabung dalam Pemusatan latihan daerah (Puslatda) KONI Kaltim menuju PON 2016 di Jawa Barat.

"Mereka juga merupakan at-

let peringkat atas nasional, rata-rata dari mereka berada di peringkat empat rangking secara nasional,"jelas Muslimin.

Dijelaskan Muslimin, delapan atlet tersebut diantaranya kelas Floret Putra Rizki Hafidz,Rizal Gani dan Annur Asyari, kelas Floret Putri Herlin Herviana, Ayu Miftaqul Jannah, dan Atika, Kelas Sabel Putra Hendi Gusti Nanda dan kelas degen putri Elfina Devita.

"Di tiga kelas itu kami akan turun di nomor perorangan dan nomor beregu,"imbuh Muslimin.

Menurut Muslimin, pada ke-

juaraan tersebut Kaltim tidak hanya membawa nama ditingkat Provinsi, namun sudah mewakili tim Indonesia, sebab tidak ada provinsi lain yang akan mengirimkan atletnya di kejuaraan Asia tersebut.

"Kejuaraan ini menjadi ajang try out bagi kami, utamanya sebagai persiapan menghadapi kejurnas pada bulan Agustus, dan kami sebagai tuan rumahnya,"jelas Muslimin.

Muslimin berharap para atlet yang dikirim bisa memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang menimba ilmu, utamanya mengasah jam terbang dan pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet tingkat Asia yang sudah berkiprah di tingkat Internasional.

"Target kami bisa tak mulukmuluk cukup mengejar peringkat delapan besar saja, mengingat tingkat persaingan yang ketat dengan ikut berpartisipasinya para juara Asia dan Asia Tenggara," papar Muslimin.

Untuk memenuhi target tersebut, Muslimin berharap bisa diwujudkan pada nomor beregu Floret Putra, dengan kekuatan atlet yang cukup merata satu sama lainnya.

"Tiga atlet Floret Putra yakni Rizky, Annur dan Rizal punya kemampuan yang cukup berimbang, mudah-mudahan mereka bisa mewujudkan prestasi terbaiknya,"tegas Muslimin.Q ant

Gelar Musprov

Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala, pada 21 Juni, Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jatim akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musporv). Namun hingga kini belum diketahui figur yang akan maju menjadi ketua umum.

Ketua panitia Musprov FPTI, Gugus Eka mengatakan masa kepemimpinan ketua umum FPTI Jatim sebelumnya, Kuswanto akan habis pada bulan Agustus 2014.

"Musprov akan kita laksanakan bulan ini untuk mencari ketua umum 2014-2018," ujar Gugus, Rabu (4/6).

Gugus menegaskan panitia Musprov sudah mengirimkan surat pemberitahuan Musprov ke 30 anggota.

Namun dari jumlah tersebut yang memiliki hak suara untuk memilih hanya 26 anggota. "Ya karena empat

Pengkab/pengkot tidak mengikuti Sirkuit Panjat Tebing Jatim yang diadakan di Situbondo 2013 lalu," katanya, Rabu (4/6).

Empat anggota yang tidak dapat hak suara di Musprov tersebut seperti Kabupaten Sumenep, Kota Mojokerto, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sebagai hukuman yang diterima oleh empat anggota tersebut sesuai peraturan FPTI Jatim. "Akan tetapi empat anggota ini tetap boleh ikut Musprov akan tetapi tidak ada hak suara," kata Gugus.

Dirinya masih menunggu surat balasan dari 30 anggota untuk mengajukan calon ketua umum hingga tanggal 10 Juni. "Sekarang kita belum ada kandidat yang diajukan oleh semua anggota kita masih menunggu sampai tanggal 10 Juni," tutup Gugus. Q wwn

Suporter Tuntut Ketua dan Manajer Persenga Mundur Prestasi Merosot, Gaji Pemain Tidak Dilunasi Nganjuk, Bhirawa Ratusan suporter Persatuan Sepak Bola Nganjuk (Persenga), mulai gerah dengan pengelolaan klub sepak bola yang berdiri tahun 1950 itu. Bahkan supporter yang tergabung dalam Supermania dan Laskar Singo Barong itu menuntut Suyanto, Ketua Persenga mundur dari jabatannya.

Dengan membawa poster hujatan kepada pengurus, ratusan supporter Persenga, Rabu (4/6) mendatangi Kantor DPRD Nganjuk setelah sebelumnya mereka berkumpul di Stadion Nganjuk.

“Kami kecewa dengan majamen yang tidak segera melunasi gaji pemain dan tidak mampu mendongkrak prestasi Persenga,” teriak Rangga Nayaka, Koordinator Supermania.

Akibat manajemen yang buruk dan belum juga mencairkan gaji pemain, menyebabkan pemain Persenga menolak untuk bertanding melawan PSIM Yogjakarta yang akan digelar di Stadion Anjuk Ladang, Nganjuk. “Manajemen Persenga hanya diisi oleh mafia yang hanya memburu keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemain dan nama baik klub,” papar Rangga Nayaka.

Saat ini Persenga hanya menduduki posisi juru kunci di grup V wilayah barat. “Tuntutan kami sebagai supporter dan merasa memiliki Persenga sangat beralasan. Karena selama dipimpin oleh menejemen yang baru, Persenga tidak menunjukan kemajuan prestasi sama

sekali,” tandas Rangga Nayaka.

Suyanto yang sempat ditemui Bhirawa mengakui manajemen Persenga memang amburadul.

Sementara manajer Persenga Joni Triwahyudi justru menghilang dan tidak dapat dihubungi.

Padahal sebagai manajer, Joni harus bertanggungjawab mengelola klub Persenga secara teknis. “Saya sebagai Ketua Persenga mengurusi organisasi sementara Joni Triwahyudi yang bertanggungjawab terhadap klub justru menghilang,” keluh Suyanto kepada Bhirawa saat di Kantor DPRD Nganjuk.

Nur Daenuri, anggota DPRD yang menemui perwakilan supporter Persenga mengaku prihatin dengan kondisi klub sepak

bola yang dimiliki warga Nganjuk. Kondisi ini terjadi karena, kepengurusan Persenga dibentuk tanpa mempertimbangkan kelangsungan organisasi Persenga. “Carut marutnya pengelolaan Persenga akibat dari politisasi pada cabang olah raga. Penguasa mengiginkan orang-orangnya menguasai pengelolaan Persenga meskipun mereka tidak cakap,” papar Nur Daenuri.

Setelah menyalurkan aspirasinya, supporter Persenga melanjutkan aksi demonya ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Namun keinginan menemui Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman tidak berhasil hingga mereka akhirnya membubarkan diri. Q ris

ristika/bhirawa

Suporter Persenga Nganjuk menggelar unjuk rasa menuntut pengurus dan manajer Persenga dipecat karena tidak becus mengurus klub sepakbola.

FPTI rencananya menggelar Musporv.

ist

Siap Permalukan Persepam di Depan K-cong Mania Lamongan,Bhirawa Setelah sukses menaklukan tuan rumah Persiba Bantul Senin (2/5) dengan skor 3-2.Kini Persela membidik kemenangan lagi saat melawan tuan rumah Persepam Madura malam nanti di Gelora Bangkalan.Tambahan tiga poin dari Bantul membuat tim berjuluk Laskar Joko Tingkir semakin percaya diri menyongsong laga malam nanti.

Para punggawa Persela Lamongan bertekad meraih poin di pulau garam.Meskipun kekuatan Persepam jauh lebih baik dibanding lawan sebelumnya Persiba Bantul.Tim kebanggaan warga Lamongan tersebut optimis bisa meraih angka di Madura.Sebelumnya,Persepam Madura juga menaklukkan Persiba Bantul di kandang Persiba.

Meskipun Persela sukses mengalahkan Persiba di kandangnya,Pelatih Persela Lamongan Eduard Tjong belum puas dengan hasil tersebut karena yang dibutuhkan timnya adalah konsistensi.Edu berharap agar pemain fokus dalam meladeni Persepam.Hasil Pertandingan ini akan menjadi ukuran sesungguhnya apakah Persela sudah kembali ke performa terbaiknya.

Tapi,Persela mengalami kendala istirahat yang kurang dibanding lawannya Persepam.Mereka hanya memiliki waktu efektif dua hari untuk revovery setelah laga melawan Persiba Bantul.Sedangkan Persepam bakal lebih fresh karena memiliki tiga hari untuk beristirahat untuk persiapan melawan Persela.

Kemenangan sore ini sangat dibutuhkan Persela Lamongan.Jika kalah posisi Persela rawan tergusur oleh rival dibawahnya yaitu Persiram dan Persepam. Kemenanganlah yang membuat posisi Persela makin aman di posisi empat besar.

Dalam Pertandingan nanti malam Persela bakal menurunkan kekuatan sama ketika menaklukkan Persiba Bantul.Menurut Edu Semua pemain siap tempur.Mereka yang dibawa ke Madura sudah sesuai kebutuhan tim. ’’Mudahmudahan anak-anak bisa tampil sesuai instruksi,tentunya juga berharap doa warga Lamongan,’’ungkapnya.Q mb1

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Prabowo-Hatta Unggul di Jakarta-Banten Jakarta, Bhirawa Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, pasangan capres dan cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto -HattaRajasa mengungguli Jokowi-Jusuf Kalla di DKI Jakarta dan Banten.

“Di DKI Jakarta, pasangan PrabowoHatta memperoleh dukungan 35.0 persen, sementara pasangan Jokowi-JK memperoleh dukungan sebesar 30,66 persen,” ujar Rully Akbar dalam pemaparan hasil survei LSI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di Provinsi Banten, PrabowoHatta memperoleh dukungan 33,53 persen sementara pasangan Jokowi-JK mendapatkan dukungan sebesar 26,25 persen.

“Untuk memenangi Pilpres yang tinggal 34 hari lagi, tim sukses dan pasangan capres-cawapres harus menguasai aneka wilayah teritori strategis. Dari 33 provinsi, LSI mengidentifikasi tujuh provinsi strategis yang akan menjadi ‘the real battle field ‘yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara,” ujar dia.

Rully mengatakan populasi pemilih di ketujuh provinsi ini mencapai 70 persen dari total pemilih nasional.

“Mereka yang memenangi suara pemilih di tujuh provinsi tersebut akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih,” kata dia.Q ant

JK Sesalkan Pernyataan Amien Rais Jakarta, Bhirawa Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amien Rais yang menyamakan Pemilu Presiden bagaikan Perang Badar, di hadapan ratusan ulama pesantren di Jakarta, Rabu.

Menurut JK, pernyataan itu merupakan hal yang patut disesalkan, karena mencerminkan sebuah permusuhan dalam proses berdemokrasi.

“Jangan selalu berbicara permusuhan, kita menyesalkan yang mengatakan pemilu adalah perang badar. Kita tidak ingin seperti itu. Indonesia jangan dijadikan seperti Afghanistan, Mesir atau Suriah. Kita ini damai,” kata JK saat bersilahturahim dengan ratusan Ulama Pesantren di Jakarta, Rabu.

JK menyatakan bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki beragam agama yang diakui, dan beragam bahasa serta adat istiadat, dan tetap bisa hidup rukun dalam satu kesatuan bangsa.

“Kita berbeda-beda tapi bersatu.

Makanya kita tolak perang badar. Ulama harus bergerak, menjelaskan ke masyarakat,” kata JK.Q ant

Harga Listrik Panas Bumi Segera Ditetapkan Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Boediono minta kebijakan harga listrik panas bumi segera ditetapkan agar dapat lebih mempercepat pengembangan energi terbarukan itu di tahun-tahun mendatang.

“Saya telah meminta Menteri ESDM dan Menteri Keuangan duduk bersama untuk menyepakati kebijakan harga listrik panas bumi yang tepat, sehingga dapat mempercepat pengembangan dan sekaligus menekan subsidi yang harus dikeluarkan.

“Saya juga mendengar, kebijakan harga ini disusun bersama, dengan mempertimbangkan masukan dari para pelaku usaha dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia,” kata Boediono saat membuka “The Third Indonesia Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi (EBTKE) Connex International Geothermal Convention & Exhibition 2014” di Jakarta, Rabu.

Wapres mengatakan saat ini pemerintah bersama dengan DPR sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Panas bumi dan diharapkan dengan semangat kerja sama RUU Panasbumi ini dapat diselesaikan pada era pemerintahan dan DPR yang sekarang, sehingga pemerintahan berikutnya akan dapat menikmati hasilnya.Q ant

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

Kemendagri Beri Izin Cuti Kepala Daerah Sehari Kerja Jakarta, Bhirawa Kepala daerah yang menjadi juru kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya boleh mengajukan izin cuti satu hari kerja serta tidak boleh pada waktu bersamaan, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.

“Izin cuti hanya diberikan satu hari kerja dalam sepekan, jadi kalau ditambah dengan hari libur Sabtu dan Minggu ada tiga hari dalam sepekan.

Mereka juga tidak boleh bersamaan antara kepala daerah dan wakilnya,” kata Gamawan ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/6).

Pengajuan izin cuti kampanye kepala daerah tersebut paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.

Dalam surat pengajuan cuti tersebut juga seharusnya dicantumkan tanggal dan lokasi pelaksanaan kampanye yang akan dihadiri oleh kepala daerah.

Namun, mengingat belum ada jadwal kampanye resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Mendagri memberikan toleransi bagi kepala daerah untuk mengajukan permohonan cuti tanpa menyertakan tanggal dan lokasi kampanye. Nantinya, surat pengajuan cuti tersebut digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan kampanye.

kepada KPU sebagai dasar hukum bahwa kepala daerah tersebut boleh menjadi juru kampanye peserta Pilpres.

Sementara itu, hingga hari pertama pelaksanaan kampanye Pilpres, KPU belum juga menerbitkan jadwal lokasi dan waktu kampanye masingmasing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

KPU memberikan kebebasan kepada dua tim kampanye nasional pasangan calon untuk menentukan sendiri jadwal kampanye capres-cawapres

“Kampanye ini belum terjadwal karena jadwal itu sendiri belum ada. Maka ketentuan pasal pengajuan cuti itu sudah terpenuhi oleh mereka (kepala daerah). Nanti rincian tanggal dan lokasi kampanye itu akan diterbitkan bersamaan dengan pemberian izinnya,” jelas mantan gubernur Sumatera Barat itu.

Selanjutnya, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye, surat izin cuti kampanye kepala daerah itu harus diserahkan

usungannya. Namun, hingga Rabu belum juga ada kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan kampanye.

“KPU tidak menentukan zonasi atau lokasi dan jadwal kampanye pasangan caprescawapres. Mereka kami bebaskan menentukan sendiri lokasi dan jadwalnya, yang penting tidak sama tempatnya,” kata Anggota KPU Arief Budiman.

KPU pun memerintahkan masing-masing timses untuk melaporkan jadwal dan lokasi

Potong Tumpeng, Jokowi Mulai Kampanye Jakarta, Bhirawa Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai kampanye pemilihan presiden dengan pemotongan tumpeng dalam rapat internal di markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

“Pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya kampanye capres pertama,” kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo di Lenteng Agung, Rabu.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan potongan pertama diberikan pada Jokowi kemudian diberikan pada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Puan Maharani, beberapa politisi PDIP seperti Ganjar Pranowo, serta Teras Narang, Surabaya Tri Rismaharini, Sidarto Danusubroto, serta dua perwakilan anak yatim.

“Setelah itu besok Ibu Mega akan berkampanye terbuka di Papua bersama Jokowi di Wamena dan Jayapura,” kata Tjahjo.

Sementara itu, cawapres Jusuf Kalla akan berkampanye terbuka di Aceh lalu dilanjutkan ke Sulawesi Utara.

Sementara Jokowi akan melanjutkan ke Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

“Mudah-mudahan dalam wak tu singkat di sela-sela lima hari kerja untuk hadir debat ini, sisanya Jokowi-JK terus ber-

ist

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi hanya memberikan cuti satu hari kerja bagi kepala daerah yang menjadi juru kampanye Pilpres 2014.

ist

Joko Widodo keliling supaya bisa bersentuhan dengan masyarakat pemilih,” katanya.

Bulan Juni yang juga bertepatan dengan Bulan Bung Karno akan digunakan pasangan capres dan cawapres JokowiJK berziarah ke makam Soekarno di Blitar.

Doa Ratusan Ulama Sementara ratusan ulama pesantren ikut mendoakan calon wakil presiden Jusuf Kalla dalam kampanye perdananya di acara Silahturahim Ulama Pesantren, di Jakarta, Rabu.

“Ini kampanye sekaligus selamatan, sekaligus doa dengan para ulama. Kita mulai kampanye dengan bertemu para ulama supaya mendapat rahmat lebih baik melalui doa,” ujar JK di sela-sela acara Silahturahmi Ulama Pesantren, di Jakarta, Rabu.

JK yang dalam kesempatan itu hadir didampingi sejumlah pendukungnya, seperti Nusron Wahid, Hasyim Muzadi, Alwi Shihab dan Abdul Kadir Karding, mengaku bersyukur banyak alim ulama yang mendukungnya maju dalam bursa Pilpres 2014 bersama capres Joko Widodo.

Bagi JK, alim ulama merupakan pewaris nabi, dan doanya dapat memberikan kekuatan jiwa lahir-batin untuk menjalani proses Pilpres.

“Dengan kyai-kyai berkumpul disini (mendoakan) alhamdulillah, karena tentu tidak cukup waktu kampanye untuk mendatangi seluruh pondok pesantren di Indonesia,” kata JK. Pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla memutuskan mengawali kampanye perdananya di Jakarta terlebih dulu. Selanjutnya kedua tokoh itu akan bertolak ke luar kota, di mana JK akan ke Aceh, sementara Joko Widodo ke Papua.

Kampanye capres-cawapres dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni-5 Juli 2014. KPU mengharapkan pasangan caprescawapres dapat memaksimalkan waktu kampanye yang telah diberikan dengan baik dan damai.

Selain pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka Pilpres juga diikuti pasangan capres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa. Q ant

kampanye pasangan calon sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum kampanye dilaksanakan.

“Mereka harus mengajukan jadwal sekurang-kurangnya tujuh hari sebelumnya. Mulai Rabu (4/6) sampai tujuh hari berikutnya, itu tidak perlu melaporkan. Bebas saja,” ujar Arief.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 akan diikuti dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla. Q ant

Pemuda Muhammadiyah Desak PDIP Minta Maaf Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay mendesak PDI Perjuangan dan tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk meminta maaf mengenai pemberitaan tentang pengawasan terhadap khotbah Jumat di masjid.

“PDIP dan tim sukses Jokowi-JK harus meminta maaf kepada umat Islam atas kekhilafan yang dilakukan beberapa tim sukses sebagaimana diberitakan,” kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu.

Saleh mengatakan permintaan maaf itu juga harus disertai dengan janji bahwa jika menang pemilihan preist siden dan berkuasa tidak Saleh Partaonan Daulay akan ada pengawasan terhadap para khatib dan dai yang berceramah di masjid.

Menurut Saleh, pemberitaan mengenai pengawasan khotbah Jumat di masjid telah membuat banyak ustadz dan mubaligh was-was dan tidak nyaman.

“Kawan saya kemarin diundang ke Mataram untuk ceramah di dua mesjid di sana. Dia menyampaikan ke saya kalau ada perasaan was-was ketika menyampaikan ceramah. Katanya, takut ada yang merekam dan mengawasi yang berakibat membahayakan keselamatannya,” tuturnya.

Apalagi, Saleh mengatakan kawannya itu diminta berbicara mengenai perspektif fikih siyasah terkait pemilihan kepemimpinan Islam di masa klasik yang lazim didiskusikan di masjid, pesantren dan universitas.

Saleh juga menyayangkan bantahan pihak PDI Perjuangan dan tim sukses Jokowi-JK mengenai berita tersebut. Pasalnya, masalah tersebut diberitakan oleh media yang selama ini dikenal kredibel dan bertanggung jawab.

Berita itu juga sudah dikonfirmasikan kepada salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari.

“Karena itu, dipastikan wartawan sudah menerapkan kaidah jurnalistik yang semestinya sebelum menurunkan berita tersebut,” ujarnya.Q ant

Rencana Prabowo Berikan Gelar Pahlawan ke Soeharto Kontraproduktif Rencana Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto tak akan mendongkrak suara calon presiden nomor urut 1 itu, kata pengamat politik dari Alvara Research Center, Hasanudin Ali di Jakarta, Rabu.

Prabowo dalam acara deklarasi dukungan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI) terhadap pasangan PrabowoHatta yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) Selasa (3/6) mengatakan akan memperjuangkan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

“Tujuan meraup suara dari pernyataan tersebut justru akan berbalik. Walau bagaimanapun jumlah masyarakat yang tidak menyukai zaman pak Harto lebih banyak,” kata Hasanudin.

Menurut Hasanudin, langkah yang dilakukan Prabowo hampir mirip dengan apa yang dilakukan Golkar saat kampanye pemilihan legislatif. “Saat itu Golkar memunculkan lagi slogan Lebih Enak Zaman Soeharto. Tapi ternyata hal itu tidak berpengaruh besar terhadap elektabilitas Golkar pada pileg,” katanya.

Mahkamah Konstitusi sendiri tahun 2012 memutuskan me-

nolak pengujian Pasal 1 angka 4 UU nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

“Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim MK saat itu, Mahfud MD, saat membacakan putusannya.

Permohonan pengujian UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ini diajukan Ray Rangkuti, Muhammad Chozin Amirullah. Asep Wahyuwijaya, AH. Wakil Kamal, Edwin Partogi, Abdullah, Arif Susanto, Dani Setiawan, Embay Supriyanto, Abdul Rohman dan Herman Saputra.

Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 yang berbunyi: “Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia”.

Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 ini harus diperluas tafsirnya, yaitu warga negara yang mendapat gelar pahlawan nasional bukan hanya yang gugur karena membela bangsa dan negara tetapi juga membela kebenaran selama berjuang melawan ketidakadilan.

Para Pemohon menolak mantan Presiden Soeharto yang lolos seleksi dan dicalonkan sebagai pahlawan dari daerah Jawa Tengah, secara induktif berpendapat bahwa nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan, tidak menjadi bagian dari tafsir Pahlawan Nasional yang dimaksud oleh UU 20/2009.

Pemohon juga mengkhawatirkan keberadaan Pasal 25 huruf d UU 20/2009 dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009. Pada Pasal 25 huruf d UU 20/2009 yang men-

yatakan: “Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas: d. berkelakuan baik”.

Sedangkan dalam Pasal 26 huruf d UU 20/2009 yang menyatakan: “Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara membuka celah bagi warga negara yang rekam jejaknya buruk untuk menjadi pahlawan nasional.

Dimaknai sepihak Para Pemohon mengkhawatirkan bahwa frasa “berkelakuan baik” yang menjadi syarat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, akan dimaknai secara sepihak oleh pendukung calon pahlawan tertentu untuk meloloskan calon pahlawan bagi Soeharto.

Terhadap dalil tersebut Majeli hakim MK berpendapat, sebagai ketentuan umum, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 bukan merupakan definisi utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi

dari gelar “Pahlawan Nasional”.

“UU 20/2009 pada bagian ketentuan umum maupun pada bagian lainnya tidak memberikan definisi khusus mengenai pahlawan maupun kepahlawanan, sehingga secara sistematis definisi tersebut harus ditemukan dalam keseluruhan bagian Undang-Undang a quo,” kata Ahmad Fadlil Sumadi, saat membacakan pertimbangannya.

Fadlil juga mengatakan bahwa istilah “baik” pada frasa “berkelakuan baik” harus ditafsirkan sebagai nilai “baik” yang diteri-

ma oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, dan bukan nilai “baik” yang diyakini secara terbatas oleh sekelompok orang tertentu.

“Istilah `baik` pada frasa `berkelakuan baik` yang diatur dalam Pasal 25 huruf d UU 20/ 2009 telah jelas merujuk pada nilai baik yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat atau bangsa Indonesia pada umumnya, dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945,” kata Fadlil.

Q

ant

Soeharto

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon 5 JUNI 2014

Anggaran Perbaikan GOR Jayabaya Masuk PAK Kediri, Bhirawa Melihat kondisi Gelandang Olahraga (GOR) Jayabaya yang memprihatinkan , Pemkot Kediri berjanji akan mengaloksi­ kan angaran perbaikan tersebut melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, kendati pengelola GOR tersebut adalah Disbudparpora.

Kabag Humas Dan Protokol Kota Kediri Jawadi mengatakan karena anggaran yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan nilainya cukup besar, maka dianggarkan terlebih dulu melaui pos anggaran PAK. “Jadi kita tidak serta merta me­

nyerap anggaran begitu saja. Dan itu nanti, yang mengerjakan satuan kerja (satker) Dinas Pekerjaan Umum,” kata Jawadi, Rabu (4/6).

Seperti diberitakan Bhirawa sebel­ umnya, kondisi bangunan GOR Jaya­ baya Kota Kediri senilai Rp 48 miliar yang berada di wilayah Kelurahan Banjarmelati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sangat memprihatinkan dan terkesan tidak terurus. Terbukti ban­ gunan bagian atap seperti plafon men­ galami rusak berat. Begitu juga, cat dindingnya pun sudah tampak usang dan banyak yang mengelupas, sehingga tak indah lagi untuk dipandang. Namun

Tulungagung Nihil Kampanye 2 Pasangan Capres -Cawapres l Sambungan hal 1

garaan kampanye yang akan dilakukan tim kampanye dua pasang Capres-Cawapres di Tulungagung. Sampai saat ini belum ada yang menyerahkan jadwal kampanye dan daftar tim kampanyenya ke KPU,” ujarnya, Rabu (4/6).

Namun demikian, lanjut dia, bisa saja pe­ nyelenggaraan kampanye dilakukan di Tu­ lungagung oleh tim kampanye dua pasang Capres-Cawapres di kemudian hari sebelum masa kampanye Pilpres berakhir pada 5 Juli mendatang. “Asal menyerahkan dan memenuhi semua persyaratan dan diizinkan oleh kepolisian tentu bisa menyelenggara­ kan kampanye di Tulungagung. Besok (hari ini) misalnya ada yang menyerahkan daftar tim kampanye dan rekening tim kampanye serta diizinkan oleh kepolisian, penyelengga­ raan kampanye bisa dilakukan. Kita tunggu saja,” tuturnya.

Sementara itu, terkait logistik penyeleng­ garaan Pilpres 2014, anggota KPU Tulung­ agung Viktor Febrihandoko, mengatakan KPU Tulungagung sudah menyiapkan 4.976 kotak suara untuk disebar di 2.488 TPS. “Nanti di setiap TPS akan digunakan dua kotak suara. Selain juga empat bilik suara,” ujarnya.

Semua kotak suara yang akan digunakan di setiap TPS, menurut Viktor, berupa kotak suara yang terbuat dari aluminium. Bukan kotak suara yang terbuat dari kardus.

“Rencananya mulai besok (hari ini) kami akan mengeluarkan semua surat suara yang masih ada di dalam kotak-kotak suara yang dipergunakan dalam Pileg kemarin.

Surat suara Pileg tersebut akan kami simpan tersendiri di tempat yang aman,” paparnya.

Viktor memperkirakan hanya kotak suara yang dipergunakan sebagai kotak suara untuk DPRD Jatim dan DPRD Tu­ lungagung dalam Pileg 2014 yang akan dipergunakan sebagai kotak suara Pilpres mendatang. “Jumlah TPS dalam Pilpres di Tulungagung berkurang dari pelaksanaan Pileg. Berkurangnya dari Pileg ada 270 TPS,” ucapnya. n wed

Puluhan Kantong Darah di Kediri Terinfeksi Penyakit Menular Seks l Sambungan hal 1

Sesuai data dari UTD PMI Kota Kediri,jumlah darah terinfeksi penyakit hepatitis B sebanyak 50 kantong, hepatitis C sebanyak 9 kantong, spilis 10 katong dan HIV/AIDS sebanyak 6 kantong. Darah reak­ tif penyakit kemudian dimusnahkan pada insenerator rumah sakit dan PMI Pusat di Jakarta , khusus bagi darah terinfeksi HIV/AIDS “Darah yang positif reaktif dari penyakit dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, mengandung sejumlah penyakit sesuai ketentuan badan kesehatan interna­ sional WHO. Selain itu, juga bisa karena kemasan expired dan volume tidak sesuai kemasan,” ujar Suwarno, petugas laborato­ rium UTD PMI Kota Kediri, Rabu (4/6).

Khusus terhadap kantong darah yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS akan dilaku­ kan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Darah kemudian dikirim ke PMI Pusat Jakarta, untuk diuji laboratorium. Sementara pihak yang bersangkutan, akan dihubungi dan diminta untuk periksa VCT di klinik. n mb2

Strategi Pendekatan l Sambungan hal 1

memegang jabatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Terakhir sebelum menjadi Camat Simokerto, Henny ditugasi Wali Kota Surabaya menjadi Sekcam Simok­ erto mulai 2008 - 2010.

Karenanya setelah didapuk menjadi Camat Simokerto 28 November 2010 silam, Henny mengaku langsung nyetel dengan tugas-tugas yang mesti diembannya. Teru­ tama yang berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat. “ Tidak terlintas dalam benak pikiran untuk jadi camat. Awal dilantik terpikir mampukah saya dalam mengayomi dan memberikan pelayanan pada warga Simokerto ? Tapi kita tetap harus mampu menyelesaikan semua persoalan yang di­ hadapi Simokerto,” ujarnya.

Berbekal strategi melakukan pendekat­ an dengan masyarakat di wilayahnya, Henny yang mempunyai anak tiga ternyata mampu untuk menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapinya. Dengan pendekat­a n ini pula, Simokerto yang berpenduduk umumnya berkultur keras ini ternyata semua persoalan bisa di­ selesaikannya dengan baik. “ Strateginya pendekatan pada warga, perhatian dan kasih sayang tentunya. Karena tak kenal bagaimana mungkin mereka akan sayang pada kita,” katanya membeberkan kunci pendekatan yang dilakukannya.

Kalau sudah bertemu warga, tambah Henny, yang pasti atribut saya selaku ca­ mat itu dia simpan saja di kantor. “Biarlah saya menjadi Henny yang apa adanya, saya akan berupaya keras menghadiri sendiri pertemuan dengan warga sehingga bisa tahu persoalan yang ada,” tambahnya. n geh

hingga sekarang pemerintah juga belum melakukan perbaikan.

Jawadi menjelaskan meskipun pen­ gelolaan kawasan GOR Jayabaya diper­ cayakan pada Disbudparpora Kota Kediri, tapi untuk masalah perbaikan bangunan itu tangungjawabnya Dinas PU. “Wajar jika pihak Disbudparpora tidak berani bertindak untuk memperbaiki kerusakan bangunan di GOR, karena SK masih da­ lam proses di bagian hukum,” jelasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata Nur Muhyar saat dikon­ firmasi menjelaskan anggaran untuk per­ baikan GOR Jayabaya sudah diajukan.

Namun, dirinya belum bisa memastikan

disetujui atau tidaknya pengajuan terse­ but. “ Yang jelas kami sudah mengajukan anggaran untuk perbaikan. Tapi sampai saat ini saya belum mengetahui perkem­ bangannya,” ujarnya.

Di sisi lain pihaknya juga tak me­ nampik, jika status bangunan masih ‘dikuasai’ oleh DPU Kota Kediri. Na­ mun dia menegaskan bahwa sesuai perda atau perwali, GOR Jayabaya, sepenuhnya dikelola oleh Disbud­ parpora. “Berdasarkan perwali, yang menyangkut pariwisata atau tempat wisata, termasuk GOR Jayabaya itu dis­ erahterimakan dan untuk dikelola oleh Disbudparpora” tandasnya. n mb2

Jatim 7,3 Juta Orang, Nasional 27,8 Juta Orang l Sambungan hal 1

tan lebaran laik jalan. Jika ada bus yang tidak layak jalan na­ mun dipaksakan akan kita beri sanksi tegas hingga pencabutan trayek,” tegasnya.

Antisipasi terjadinya pe­ numpukan penumpang di ter­ minal, Dishub dan LLAJ Jatim telah mengeluarkan kebijakan khusus. Seperti, jika ada pen­ umpukan penumpang pada salah satu trayek hingga busnya habis, maka bus dengan trayek yang luang akan dialihkan se­ cara insidentil ke trayek yang terjadi lonjakan penumpang.

Langkah lain yang diambil yakni, mengeluarkan armada bus cadangan yang dimili­ ki para PO, dan menghapus jadwal pemberangkatan bus.

Maksudnya, jika bus tersebut sudah penuh tanpa menunggu jam pemberangkatan langsung berangkat, begitu seterusnya.

“Untuk udara dan penye­ berangan, akan ada penambahan jumlah flight dan penambahan kapal cadangan. Tapi untuk me­ nambah jumlah flight ini nanti PT Angkasa Pura akan memberikan

penawaran kepada maskapai ter­ lebih dulu, mau menambah bera­ pa. Sebab ini berkaitan dengan padatnya jadwal penerbangan di Bandara Juanda,” kata pejabat yang sedang menuntaskan studi S3 di Universitas Brawijaya (UB) Malang ini.

Sementara itu, jika dihi­ tung secara nasional, jumlah pemudik tahun ini meningkat 6,99% dari tahun lalu menjadi 27,8 juta orang. Menurut hasil survei Potensi Permintaan Angkutan Lebaran 2014 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemente­ rian Perhubungan, peningkatan jumlah pemudik paling besar terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Perhubungan Elly Andriani Sinaga mengatakan, pergera­ kan pemudik di Jabodetabek meningkat 11,36 %. Sementara pergerakan pemudik di Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi naik 9,38%.

Bandar Lampung naik 8,42%,

Jogjakarta, Sleman, dan Bantul naik 7,99% serta Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takala naik 7,41%.

Elly mengatakan tahun ini jumlah pemudik paling banyak diperkirakan ada di wilayah Jabodetabek yakni sebanyak 13.418.659 orang. Selanjutnya ada wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan dengan 4.226.328 pemudik, serta Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Selatan, dan Kota Cimahi (Bandung Raya) dengan 3.434.661 pemudik.

Menurut hasil survei, daerah tujuan paling banyak pemudik adalah Provinsi Jawa Tengah (7.991.911 pemudik) dan Jabo­ detabek (5.508.080 pemudik).

Survei tersebut dilakukan di 12 provinsi yang merupakan daer­ ah pemusatan arus mudik yakni Sumatera Utara, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimatan Selatan, Daerah Istimewa Jogja­ karta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Su­ lawesi Selatan dan Bali. n iib

Dalam Sepekan Tim Ditarget Harus Temukan Bukti l Sambungan hal 1

terang Romy.

Mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejari Jambi ini menjelaskan, kurun waktu yang diberikan itu terhitung mulai efektif sesuai jam kerja para jaksa di Kejati Jatim. Adapun tugas dari tim selain untuk menemukan adakah dugaan penyimpangan yang dilaporkan, nantinya juga akan mencari data-data terkait kebenaran du­ gaan penyimpangan honor DL. Apa tindaklanjut kejaksaan setelah mendapatkan buktibukti? Romy mengaku, bila tim menemukan bukti-bukti dan

kebenaran terkait kasus itu, maka penanganan kasus ini akan dilimpahkan ke tim pidana khusus (Pidsus) Kejati.

“Bila ditemukan bukti kebe­ naran kasus ini, langsung lah kami serahkan penanganan kasus ini ke pidsus,” tegas pira kelahiran Jambi ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, selama kurun waktu 2011 hingga sekarang telah terjadi dugaan penyele­ wengan di Inspektorat Provinsi Jatim, SKPD yang bertugas me­ meriksa SKPD atau PNS yang dianggap memiliki kesalahan.

Yang lebih memprihatikan, penyelewengan tersebut diduga

2010, 2011, dan 2012 mendapat penghargaan serupa. Rencananya penghargaan tersebut akan dise­ rahkan langsung di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (5/6) hari ini. Wakil Gubernur Jatim Drs Saifullah Yusuf yang akan men­ erima penghargaan SLHD itu dari Wakil Presiden RI Boediono.

Khusus untuk penghargaan SLHD, Kementerian LH mem­ berikan penghargaan kepada tu­ juh provinsi yang dinilai terbaik.

Tiga besar provinsi yang terbaik SLHD adalah Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Timur.

Selain pemberian penghargaan SLHD, pemerintah pusat melalui Kementerian LH juga memberi­ kan beberapa kategori penghar­ gaan di bidang lingkungan hidup, yakni penghargaan Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata.

Kategori penghargaan Ad­ ipura, di Jatim dari 38 kabupaten/ kota yang memperoleh penghar­ gaan sebanyak 30 kabupaten/kota lolos dengan passing grade yang telah dinaikkan. Jika sebelum­ nya ada empat kabupaten/kota yang mendapatkan Anugerah Adi­pura Kencana, kini ada de­ lapan kabupaten kota. Untuk kategori Kota Metropolitan diraih Kota Surabaya, kategori Kota Be­ sar diraih Kota Malang. Kategori

Kota Sedang diraih Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jom­ bang, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo. Sedangkan kategori Kota Kecil diraih Kabupaten La­ mongan dan Kabupaten Tuban.

Sedangkan kabupaten/kota yang mendapatkan penghar­ gaan Anugerah Adipura seban­ yak 22 kabupaten kota. Kategori Kota Sedang diraih 7 kabupaten/ kota dan kategori Kota Kecil sebanyak 15 kabupaten/kota. Se­ mentara plakat Adipura diraih TPA Kota Pasuruan.

Sekadar diketahui, pada 2014 sebanyak delapan kabu­ paten/kota belum mendapatkan penghargaan Adipura seperti Kota Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Jember seharusnya masuk dalam kategori Kota Sedang, juga ada Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar,Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Bon­ dowoso yang seharusnya masuk pada kategori Kota Kecil.

Sementara, kategori peng­ hargaan Adiwiyata Mandiri di Jatim diraih 19 sekolah seperti Kabupaten Gresik (SD Semen Gresik, SMP Negeri 1, SMP Neg­ eri 3, SMA Negeri 1 Kebomas, dan SMK Semen Gresik), Kabu­ paten Pasuruan (SD Negeri Non­ gkojajar 1, SMA Negeri 1 Gon­ dangwetan), Kabupaten Malang

Pacu Kualitas Pendidikan, Jatim Kembangkan PAUD Holistik l Sambungan hal 1

Holistik Integratif Umum Terpadu pada 2011. Se­ mentara Peraturan Presiden (Perpres) baru diterbitkan pada 2013,” ujar Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi ditemui seu­ sai menghadiri Lokakarya Bunda Paud se-Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Rabu (4/6).

Bude Karwo sapaan akrabnya menjelaskan, PAUD Holistik Jatim da­ lam tugasnya tidak hanya memberikan pembelajaran dan pendidikan saja na­ mun mereka diajarkan cara pola pengasuhan anak yang benar, cara peningkatan pengembangan gizi balita hingga peningkatan kualitas pendidikan orangtua (smart parenting).

Di dalam Undang-Un­ dang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD dikenal khusus untuk anak usia dini. Sedangkan, PAUD Holistik di Jatim lebih dikenal dengan sebutan Taman Posyandu. Taman Posyandu ini merupakan bagian dari PAUD yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga pendidi­ kan bagi anak usia dini.

“Jatim akan terus concern meningkatkan pendidikan khususnya untuk anak usia dini. Kita melihat bahwa APK di Jatim untuk usia 3-6 tahun mencapai 84,46 persen jauh di atas nasional yang hanya mencapai sebe­ sar 63 persen. Semoga ke depan bisa lebih ditingkat­ kan lagi,” imbuhnya.

Ke depan, Bude Karwo mengharapkan agar pro­ gram PAUD lebih beru­ paya untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satu caranya yakni dengan cara melatih semua kader Posyandu yang selama ini tidak hanya sekadar bertu­ gas sebagai kader Posyandu, tetapi sebagai Bunda PAUD yang mengerti dan mema­

dilakukan Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Bambang Sadono, dengan cara menggunakan po­ tongan honor DL anak buahnya untuk kepentingan pribadi.

Tentu saja, dugaan penyele­ wengan ini langsung dibantah keras pejabat yang berkarir di Inspektorat Provinsi Jatim ham­ pir 25 tahun ini. Dia secara tegas menyatakan, tuduhan tersebut adalah fitnah yang diduga di­ lakukan stafnya yang kecewa saat dimutasi beberapa waktu lalu. Bahkan, untuk menunjuk­ kan keseriusannya itu, Bambang Sadono berani dan siap jika di­ panggil atau diperiksa Kejaksaan l Sambungan hal 1 Tinggi (Kejati) Jatim. n bed

hami kebutuhan anak usia dini. Sehingga mereka perlu diberikan pelatihan, pen­ dampingan, hingga orientasi teknis mutu layanan Taman Posyandu melalui program PAUD Holistik.

Sementara itu, dalam ara­ hannya Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono me­ minta agar program PAUD dijalankan secara integratif dengan kementerian, lem­ baga negara dan stakeholder dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar tercapai tujuan PAUD secara utuh yakni generasi yang sehat, cerdas, ceria, kreatif dan berakhlak mulia.

Ia menambahkan, peran Bunda PAUD ini sangat efektif, bukan saja secara sosial namun juga politis dalam mendukung program PAUD. Terbukti dalam ku­ run waktu dari tiga tahun, jumlah desa yang belum memiliki lembaga PAUD telah berkurang signifi­ kan. Dari jumlah sebanyak 30.355 desa yang belum ada lembaga PAUD pada 2011, di akhir 2013 turun menjadi 23.739. “Ini artinya telah bertambah lembaga PAUD sebanyak 7.000 lebih desa,” tegasnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof M Nuh DEA dalam laporan­ nya menjelaskan bahwa, keberadaan PAUD dapat diistilahkan dengan “Pent­ ing dan Genting”. Penting memiliki arti bahwa ke­ berhasilan PAUD merupa­ kan keberhasilan bangsa dan negara, karena dengan keberhasilan PAUD akan mewujudkan generasi emas anak Indonesia. Sedangkan Genting memiliki arti, usia PAUD yang hanya 4 tahun dimulai dari usia 2-6 tahun sebelum memasuki pendidi­ kan dasar, jika pengawasan dan tumbuh kembang anak tidak dijaga dan diberi­ kan pendidikan secara baik maka akan sangat rawan terhadap masa depannya. n iib,hms

Keputusan Timsel KPU Diklaim Cacat Hukum

Kali Keempat, Jatim Raih Penghargaan SLHD l Sambungan hal 1

11

(SD NEgeri Panggungrejo 04), Kabupaten Probolinggo (SDN Mangunharjo 12, SDN Sum­ berwetan 2, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 3), Kota Mojokerto (SD Negeri Wates 2), Kabupaten Blitar (MI Negeri Ngaringan), Kabupaten Probolinggo (SMA Negeri 1 Dringgu, SMA Tunas Luhur – Paiton), Kota Surabaya (SMK Katolik Mater Amabilis), Kabupaten Madiun (SMP Neg­ eri 1 Mejayan), dan Kabupaten Sumenep (SMP Negeri 1).

Kepala BLH Jatim Indra Wi­ ragana SH mengatakan passing grade penilaian untuk meraih penghargaan pada tahun ini cukup berat dibandingkan sebe­ lumnya. Namun banyak daerah di Jatim mampu lolos. “Pem­ prov Jatim dan pemkab/pemkot mampu memberikan data leng­ kap. Ditunjang dengan SKPD yang mampu dan memahami pentingnya koordinasi serta tingginya komitmen kepala daerah,” katanya.

Penghargaan ini sebagai bukti Pemprov Jatim secara sungguh-sungguh telah mem­ perhatikan dan peduli terhadap persoalan lingkungan hidup.

“Tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pembangunan di se­ tiap wilayah di kabupaten/kota tidak akan memiliki arti yang cukup besar,” katanya. n rac

seorang pengurus partai politik tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota tim seleksi.”Karena itu saya ber­ sama beberapa orang rekan akan melaporkan masalah ini kepada KPU Jawa Timur.

Selain itu kita juga melapor­ kan masalah ini kepada Bawaslu,”ujar salah satu pe­ serta seleksi KPU, Suwarno, Rabu (4/6).

Ia mengatakan bahwa ada salah satu tim seleksi yang dalam SK kepenguru­ san DPP Parpol tersebut, ia tercatat sebagai pengurus.

“Adalah Bapak Roland (ang­ gota tim seleksi KPU-red) tercatat sebagai pengurus DPP Partai Gerindra. Hal ini jelas bertentangan dan tidak diperbolehkan oleh pera­ turan,” tambah Suwarno.

Jika susunan tim selek­ sinya saja sudah cacat se­ cara hukum, sudah semes­ tinya produk hukum yang dibuatnya juga cacat hukum.

Karena itulah ia bersama be­ berapa peserta seleksi KPU meminta kepada KPU Jatim agar menganulir semua hasil keputusan tim seleksi calon anggota KPU Kota Batu 2014. Selain itu mereka juga meminta kepada KPU Jatim untuk mengambil alih semua wewenang terhadap tim

seleksi KPU tersebut.

“Pijakan kita kan pera­ turan, kalau memang da­ lam peraturan itu sudah dijelaskan tidak boleh, su­ dah semestinya hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu untuk kebenaran kita akan melaporkan masalah ini,” tegas Suwarno.

Terpisah, Ketua Timsel KPU Batu Abdullah Said, ketika dikonfirmasi masalah ini mengatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi ra­ nah dari Timsel KPU. “Ya si­ lakan saja kalau mau protes, silakan ke KPU Jatim. Perlu diketahui yang memberi­ kan SK kepada kita sebagai Timsel KPU juga dari KPU Jatim.,” ujarnya.

Sementara, Roland yang menjadi objek permasalahan tidak berhasil dihubungi untuk dikonfirmasi. Hanya saja, salah seorang kenalan Roland membantah bahwa Roland adalah seorang pen­ gurus partai. “Bapak Roland bilang, ia adalah seorang pendeta, tidak akan men­ jadi pengurus parpol. Kalau memang benar ada namanya dicatut dalam parpol, Pak Roland mengatakan akan melayangkan gugatan ke partai tersebut,” ujar sumber tersebut yang meminta agar namanya tidak dikorankan. n nas

Gagas Program Wisata Berbasis Android, Promosi kepada 14 Atase Pertahanan l Sambungan hal 1

promosi langsung seperti ini, ada pen­ galaman dari mereka yang sudah ke Banyuwangi, sehingga nantinya muncul efek pemasaran dari mulut ke mulut yang sangat efektif meningkatkan kunjungan wisatawan,” katanya.

Menurut bupati, para atase perta­ hanan itu nantinya juga akan bercerita tentang Banyuwangi dan bisa langsung menarik koleganya untuk datang berkunjung ke daerah ini.

Atase pertahanan Vietnam Colonel Phung Qung Tao mengapresiasi atraksi kesenian dari Banyuwangi, terutama gedogan yang menghasilkan irama musik dari kayu-kayu penumbuk padi.

“Saya ingat di negara saya juga masih ada orang-orang yang menumbuk padi, tapi tidak punya pertunjukan seperti ini. Ternyata alat itu bisa menghasilkan ritme musik yang indah,” tuturnya.

Setelah menikmati atraksi gedogan, rombongan tamu disuguhi tarian sela­ mat datang, Jejer Gandrung, dengan iringan pemain musik tradisional. Se­

bagian dari mereka ikut diajak menari oleh beberapa penari gandrung.

Bukan hanya kesenian yang mam­ pu memikat para atase pertahanan tersebut, suguhan kopi Osing khas Banyuwangi juga menambah ke­ tertarikan mereka. “Aroma dan rasa kopinya luar biasa,” ujar atase per­ tahanan Singapura Colonel Lawrence The Yew Kiat, setelah menikmati kopi olahan Desa Adat Kemiren itu.

Hal senada disampaikan atase pertahanan Brazil Colonel Flavio Men­ doca. “Daerah ini sangat luar biasa, semuanya masih alami dan sangat in­ dah. Saya ingin datang lagi membawa keluarga kesini,” tambahnya.

Berbasis Android Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu dikenal getol dalam menjaring wisatawan. Sebelumnya Banyuwangi juga telah menggagas program pariwisata ber­ basis Android pertengahan April lalu.

Azwar Anas berharap, langkah yang diambil pihaknya ini akan mampu men­ gatrol kinerja sektor wisata di Tanah

Osing, sebutan lain Banyuwangi. Seka­ ligus mendorong promosi wisata daerah, baik melalui sarana teknologi informasi maupun pemasaran luar ruang. Dan untuk mendukung program wisata ber­ basis Android itu, Pemkab Banyuwangi menggandeng salah satu operator.

Azwar mengatakan, pendekatan pro­ mosi wisata harus selalu relevan dengan perilaku pasar. Saat ini, kata dia, Indonesia tercatat sebagai negara kelima terbesar pengguna telepon pintar (Smartphone).

Dia mengutip riset Yahoo! dan Mindshare, pengguna Smartphone di Indonesia men­ capai 41 juta pada pertengahan 2013 lalu dan akan menjadi 103,7 juta pengguna dalam tiga tahun mendatang.

“Penetrasi penggunaan Smartphone diprediksi akan terus naik, termasuk yang berbasis sistem operasi Android, yang sedang melejit mengalahkan sistem operasi yang lainnya. Karena itu, kami meluncurkan aplikasi wisata ber­ basis Android ini,” ujar Azwar Anas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, pengguna internet di In­ donesia hingga akhir 2013, mencapai 71,19

juta orang, yang mayoritas mengakses in­ ternet via ponsel. Pasar itulah yang dibidik oleh Banyuwangi untuk mempromosikan sektor pariwisatanya. “Hampir setengah dari para pengguna internet adalah kaum muda yang bisa dikategorikan sebagai kelas menengah. Mereka adalah penggerak pasar sektor pariwisata,” tutur Azwar Anas.

Karena itulah, pemasaran wisata Banyuwangi dilakukan secara terinte­ grasi. Secara berkala, Banyuwangi mengundang media massa, blogger, dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk datang.

“Dari sanalah informasi menyebar. Kami mengoptimalkan media konvensional dan sosial media, mulai dari Twitter, Facebook, Youtube, Path, dan Instagram untuk promosi wisata,” tandasnya.

Dengan inovasi yang dilakukan ini tingkat kunjungan wisatawan di Banyuwangi mengalami kenaikan cu­ kup signifikan. Pada 2013, turis asing mencapai 10.462 orang, meningkat 90 persen dibanding 2012 sebesar 5.502 orang. Adapun turis lokal meningkat 24 persen dari 860.831 orang pada 2012 menjadi 1.057.952 pada 2013.*

UTAMA

12

Kamis Kliwon, 5 JUNI 2014

Pemkab Blitar Optimalkan Pariwisata Melalui Desa Wisata Kabupaten Blitar terkenal dengan potensi wisata baik alam maupun potensi situs budaya, sehingga untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Blitar, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudapar) Kabupaten Blitar melakukan berbagai upaya dengan melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Kasi Pengembangan Obyek Wisata Disporbudpar Kabupaten Blitar, Yudhi, mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan Desa wisata di Kabupaten Blitar yang memiliki pontesi obyek wisata. “Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu peran untuk mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Blitar,” kata Yudi.

Saat ini setidaknya ada lima desa yang sudah mengembangan

Desa Wisata dengan mendapatkan alokasi anggaran dari PNPM mandiri Pariwisata, seperti Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari dengan pontensi wisata alam, Desa Semen Kecamatan Gandusari dengan potensi kampung ekologis dan berhasil masuk 10 besar tingkat Nasional Desa Wisata, Desa Krisik Kecamatan Gandusari.

Sementara untuk kecamatan Nglegok ada Desa Penataran dengan potensi wisata Candi

LINTAS PERISTIWA

Ribuan Kiai Kampung Dukung Jokowi-JK Pasuruan, Bhirawa Dukungan ke pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (JokowiJK) terus mengalir.

Rencanannya hari ini (Kamis 5/6) ribuan kiai dan ibu nyai kampung akan berkumpul di Pondok Pesantren Arroudhoh Tambakrejo Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten PasuruSudiono Fauzan an, Sudiono Fauzan mengatakan kedatangan mereka akan mengikuti pertemuan internal untuk membahas tentang pemenangan capres dan cawapres JokowiJK. Rencananya pertemuan itu juga dihadiri langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdul Aziz Manshur.

“Sedikitnya ada 3.000 kiai kampung dan jamaah muslimat yang akan hadir.

Kiai kampung itu merupakan para guru ngaji, para imam di musallah, guru madrasah dll,” ujar Sudiono Fauzan kepada sejumlah wartawan, Rabu (4/6) petang.

Menurut Sudiono, silaturahmi tersebut merupakan konsolidasi internal PKB sebagai salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-JK yang maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Dipilihnya kiai kampung dan ibu nyai kampung ini karena beliau-beliau itu merupakan tokoh yang bersentuhan langsung dengan umat yang selama ini sangat mendukung PKB di Kabupaten Pasuruan. Q hil

Penataran maupun pemandian serta Desa Siraman Kecamatan Kesamben sebagai potensi wisata kuliner di Kabupaten Blitar. “Cukup banyak potensi wisata di Kabupaten Blitar, sehingga memerlukan kerjasama semua pihak untuk me ngembangkannya,” ujarnya.

Masih ada beberapa Desa yang berpontensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata diantaranya Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan dengan potensi kampung coklat, Desa Papungan Kecamatan Kanigoro adanya Petilasan Mbah Mujair, Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro dan Desa Rejowinangun Kecamatan Kademngan dengan potensi makanan

olahan, kemudian eks lokalisasi Desa Pasirharjo Kecamatan Talun dimana Pemerintah Desa setempat berencana mengembangkan lahan itu menjadi ruang publik. “ Saat ini kami masih melakukan inventarisasi Desa-Desa yang memiliki potensi wisata untuk dioptimalkan lagi dengan melibatkan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, SIP berharap pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Blitar akan menambah dan meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Blitar oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yang saat ini mulai banyak berkunjung ke Blitar. Q htn

hartono/bhirawa

Gapura salah satu Desa Wisata Tulung Rejo Kecamatan Gandusari sebagai salah satu objek wisata alam di Kabupaten Blitar seperti Wisata Arung Jeram (Rafting Area) dan Air terjun.

Humas Siap Hadapi Komisi III Potensi Bencana, BPBD Tuban Latih Relawan

Khoirul Huda/bhirawa

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang berpotensi bencana, seperti banjir tahunan yang diakibatkan meluapnya Sungai Bengawan Solo.

Sebagai langkah antisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan pelatihan kepada para relawan selama dua hari di Mangrove Center, Desa Jenu, Kecamatan Jenu (4/6).

Mantan Direktur RSUD Dituntut Satu Tahun Penjara Trenggalek, Bhirawa Mantan direktur RSUD dr Soedomo Trenggalek, Dr Noto Budiyanto terdakwa kasus dugaan korupsi fee pengadaan obat dituntut satu tahun penjara oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Adianto melalui Kasi Pidsus I Wayan Sutarjana, JPU juga menuntut terdakwa denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurangan.

Dasar tuntutan yang disampaikan JPU menurut Wayan, terdakwa Dr Noto Budianto dianggap melakukan tindakan melanggar hukum yakni pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena tindakannya tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah, khususnya bagi RSUD dr Soedomo yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah(BLUD). “Tindakan sang mantan direktur tidak bisa dibenarkan,” tambahnya. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan obat ini terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Saat itu rumah sakit milik Pemkab Trenggalek tersebut melakukan pengadaan obat dan alat kesehatan dengan anggaran senilai Rp6,8 miliar.

Dalam pelaksanaannya pihak kontraktor yang menjadi penyedia barang memberikan komisi kepada rumah sakit Rp98 juta. Q adi

Dugaan Korupsi Intranet Bondowoso, Bhirawa Humas & PDE Kabupaten Bondowoso yang dianggap paling bertanggungjawab atas dugaan korupsi proyek internet sebesar Rp. 535 juta yang bersumber dari APBD tahun 2013, mengaku siap menghadapi komisi III DPRD Bondowoso jika diminta klarifikasi pada saat rapat komisi.

Kabag Humas & PDE Bondowoso, Haeriyah Yuliati ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan proyek itu. Sehingga proyek tersebut bukan menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, pihaknya mengaku siap jika komisi III DPRD Bondowoso nanti memintanya untuk memberikan klarifikasi atas semua itu. “Ya nanti kita siap hadapi itu. Kita akan bawa mereka yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan itu untuk memberikan keterangan di komisi III,” ujar Haeriyah.

Haeriyah menjelaskan bahwa data sementara yang ia terima terkait dengan proyek tersebut sudah terlaksana dan tidak ada masalah. Namun demikian, semua itu akan dijelaskan di komisi III jika memang dibutuhkan. “Proyek itu sudah terlaksana dan akan kami sampaikan ke komisi III,” terangnya, Rabu (4/6).

Sementara menanggapi hal

itu, Ketua Fraksi PDIP, Andi Hermanto yang juga wakil Ketua Komisi III DPRD Bondowoso menjelaskan bahwa pecan depan, HUmas & PDE akan dimintai keterangan mengenai pelaksanaan proyek itu. Kata dia, pelaksanaan proyek intranet memang sarat dengan ketidakberesan.

Banyak bukti yang telah dimiliki Fraksi PDIP terkait dengan kasus itu diantaranya adalah pelatihan internet yang baru dilaksanakan serta sejumlah bukti lain yang hanya akan ia ungkap dalam rapat komisi III dengan mitra kerjanya yakni Humas.

“Kita buktikan nanti. Kalau memang mereka tidak bias mempertanggungjawabkan, maka akan kita rekomendasi ke penegak hukum.

Kita juga akan mengusulkan agar proyek itu dipansuskan,” tegasnya. Selain itu, Andi menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Hidayat, M. Si dipandang sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan itu. Q bm3

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JATIM Ceramah Tematik Diklatpim II dan Diklatpim III

Gubernur Paparkan Dua Kunci Menangkan Persaingan AEC 2015 Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memaparkan dua kunci agar bisa memenangkan persaingan di Asean Economic Community (AEC) 2015. Dua kunci tersebut adalah masyarakat Jatim harus memiliki daya saing yang kuat, dan penguasaan pasar dalam negeri.

D

ua hal tersebut menjadi hal yang paling penting. Jatim dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa meningkatkan daya saing tersebut, salah satunya adalah membangun SMK Mini. Dengan mendirikan SMK mini, akan diciptakan tenaga kerja yang siap untuk bersaing di AEC 2015. Pemprov Jatim berencana membangun 70 SMK mini pada tahun ini, dan angka tersebut akan bertambah pada tahun depan. Metode yang diajarkan di SMK mini adalah menciptakan tenaga kerja formal yang siap bekerja dan diberikan materi khusus selama enam bulan.

“Pastinya, SMK Mini menciptakan tenaga kerja formal yang diberikan perlindungan hukum di dunia. Pada tahun 2015 ditargetkan akan tercipta 80 ribu tenaga kerja yang berasal dari SMK Mini,” kata Soekarwo saat memberikan Ceramah Tematik pada peserta Diklatpim Tingkat II angkatan XXIII, Diklatpim Tingkat III angkatan X dan XI dan Diklat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prov. Jatim di Badan Diklat Prov. Jatim, Jl. Balongsari Tama, Surabaya, Selasa (4/6).

Upaya lain yang dilakukan adalah mempersiapkan para tenaga kerja untuk diberikan keterampilan khusus di Balai Latihan Kerja (BLH) Plus. Berbagai upaya tersebut adalah upaya untuk membuat tenaga kerja

dari Jatim memiliki standarisasi yang siap bekerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pada pasar AEC 2015.

Untuk bisa bersaing pada AEC 2015, pengusaha Jatim juga harus bisa melakukan penguasaan pasar dalam negeri. Salah satu wujud upaya penguasaan pasar dalam negeri adalah meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi nilai impor Jatim. Komposisi ekspor dan impor masih menjadi persoalan. Beberapa produk ekspor Jatim sebagian besar masih berupa bahan mentah, sedangkan impornya sebagian besar adalah barang jadi.

“Sebenarnya, untuk meningkatkan nilai ekspor, bahan mentah harus diolah terdahulu di Jatim sehingga nilainya akan meningkat.

Apabila hal tersebut bisa terjadi, pasar dalam negeri sanggup dikuasai Jatim. Dengan demikian menandakan Jatim siap menghadapi AEC 2015” jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan, salah satu meningkatkan nilai ekspor adalah dengan mengolah bahan baku yang akan diekspor dengan membangun smelter. Sehingga nantinya nilai ekspornya bernilai. Pemprov Jatim berencana membangun beberapa smelter di Jatim diantaranya di Situbondo untuk cluster ferronikel, di Lumajang untuk cluster tembaga, emas dan biji besi, di Gresik dan Tuban untuk cluster ferronikel dan tembaga. “ Setidaknya, akan dibangun lima smelter di beberapa daerah di Jatim. Itu untuk menekan nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai ekspor,” tegasnya.

Pemprov Jatim juga akan membuat kebijakan umum untuk pembangunan Jatim dimana dibagi ke beberapa perspektif, diantaranya perspektif masyarakat dimana akan dibuat program yang didesain guna meningkatkan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat, perspektif proses internal yaitu meningkatkan profesionalisme

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH MHum Memberi Ceramah Tematik Pada Peserta Dklatpim Tingkat II Angkatan XXXIII dan diklatpim III Angkatan X dan XI Balai Diklat Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH MHum didampingi Kepala Badiklat Jatim Dr Saiful Rachman saat menyapa dan berdialog dengan peserta Diklatpim II dan III.

SDM untuk meningkatkan pelayanan public, perspektif kelembagaan yaitu mengimplementasikan reformasi birokrasi, dan perspektif keuangan yaitu optimalisasi desain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Selain itu, kemandirian pangan juga menjadi fokus bagi Pakde Karwo. Kedepan akan dilakukan upaya peningkatan indeks pertanaman (IP) di Jatim, dari 1,83 menjadi 2,30, merencanakan inseminasi buatan satu jtua ekor sapi untuk memenuhi defisit kebutuhan daging nasional sebesar 132 ribu ton/tahun atau setara dengan 780 ribu ekor sapi.

“Selain itu, akan dibangun floodway plangwot yang berguna mengurangi bencana banjir akbiat luapan Sungai Bengawan Solo, juga bisa digunakan untuk mengaliri sawah yang memiliki IP sebesar satu , sehingga kedepannya IP-nya bisa meningkat menjadi tiga. Secara tidak langsung para petani akan menik-

mati hasil panen lebih banyak,” tambahnya.

Untuk peningkatan pelayanan publik, tiap tahunnya Pemprov Jatim selalu memberikan pelayanan terbaik diantaranya dengan membangun Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) yang memberikan kepastian syarat, waktu dan biaya bagi investor yang ingin menanamkan modal di Jatim. “Pemprov Jatim memberikan government guarantee bagi para investor diantaranya tersedianya laham, power plan , perijinan yang dipermudah dengan online tracking system, dan tersedianya tenaga kerja,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Pakde Karwo meminta para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Jatim untuk memperhatikan isu strategis pembangunan tahun 2015 dimana terdapat beberapa hal utama yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi, kemandirian pangan, ketidak seimbangan struktur impor, dan peningkatan layanan publik.” Beberapa

hal tersebut harus menjadi perhatian serius para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim .

Indikasinya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pinta Ia menjelaskan isu melambatnya pertumbuhan ekonomi merupakan imbas dari makro ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Sampai dengan triwulan I tahun 2014 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,21 persen, sedangkan Jatim sebesar 6,4 persen. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi inflasi di Jatim.

“Beberapa strong point kegiatan sebagai upaya pengendalian inflasi diantaranya subsidi ongkos angkut, aksi taktis pengendalian impor hortikultura, sidak pasar, pengembangan akses informasi produksi dan harga, mengurangi asimetri informasi melalui telivisi, pasar rakyat bulog, melaksanakan pasar murah, penguatan produksi kedelai,”paparnya. Q wwn*