Harian Bhirawa Edisi 6 Juni 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Uang tersebut ngendon di perangkat desa. Jadi belum disetorkan ke Perum Bulog,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro Efdal MS

Jumat Legi, 6 JUNI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

6 JUNI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 06.30 - 08.00

Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim Menerima tamu-tamu di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 19.00

Mengikuti Pembukaan MTQ oleh Presiden di Batam

Kepala Daerah Enggan Limpahkan Sebagian Kewenangan ke Camat Pemprov, Bhirawa Bupati/wali kota di Jatim tampaknya enggan untuk kehilangan sebagian wewenangnya sebagai kepala daerah dan diberikan kepada camat. Itu terlihat dari 38 kabupaten/kota di Jatim baru empat daerah yang menerapkan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

Empat daerah itu yakni, Kabupaten Sidoarjo di 18 kecamatan, Kabupaten Sumenep di 27 kecamatan, Kabupaten Situbondo empat kecamatan dan Kota Probolinggo tiga kecamatan. Itu artinya baru 7,8 persen atau masih terdapat 612 kecamatan di Jatim yang belum bisa menerapkan PATEN. Perlu diketahui, PATEN merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah mindset aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PATEN memberikan pelayanan di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Siswa dan guru dari 36 sekolah di Surabaya berunjuk rasa di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (5/6). Mereka mengadukan nasibnya terkait rencana penutupan sekolah mereka mulai tahun ajaran 2014/2015.

36 Sekolah Ditutup, Guru-Murid Protes Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Suasana di halaman kantor DPRD Kota Surabaya mendadak gaduh Kamis (5/6) siang kemarin. Ini terjadi lantaran puluhan guru dan siswa memprotes rencana penutupan

36 sekolah oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mulai tahun ajaran 2014/2015.

Para guru dan siswa tersebut menganggap dirinya sebagai pihak yang dirugikan atas rencana penu-

tupan tersebut. Karena itu, mereka mewakili sekolahnya masing-masing datang untuk meminta dukungan DPRD Surabaya agar Dindik Surabaya membatalkan rencana penutupan ini.

Sumitomo Akan Tambah Investasi di Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Dinilai kondusif untuk penanaman modal, investor asal Jepang yakni Sumitomo Forestry Co Ltd akan menambah investasinya di Kota Probolinggo.

Adapun perusahaan Jepang yang akan berinvestasi melalui PT Kutai Timber Indonesia (KTI). Hal ini diungkapkan pimpinan tertinggi Dewan Komisaris Sumitomo, Ryuyano, Kamis (5/6).

Ryuyano mengatakan, PT KTI sebagai anak usaha dari Sumitomo yang telah 42 tahun berbisnis di Kota Probolinggo mengalami banyak kesulitan yang disebabkan krisis politik dan moneter pada 1998. Berbagai hambatan juga menghadang.

Akan tetapi berkat kerjasama karyawan dan dukungan Pemkot Probolinggo, PT KTI yang memiliki 4.000 karyawan bisa bertahan sampai sekarang, bahkan pendapatannya terus meningkat. “Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan CSR terbaik bagi warga Kota

 ke halaman 11

Siapkan Wisata Andalan TAK HANYA Gunung Kelud yang ditawarkan Pemkab Kediri sebagai paket wisata alam andalan, Kabupaten Kediri juga memiliki Gunung Besuki untuk menjadi paket wisata alternatif yang sangat menarik untuk dikunjungi. Apalagi ada air terjun yang cantik di sana, air terjun Dolo.

Dengan potensi alamnya yang sangat indah ini, wisata air terjun Dolo ini kini menjadi salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kediri. Terbukti, PAD dari sektor pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat.

Diharapkan tahun ini sektor pariwisata bisa m e m berikan Edhy Purwanto

Sentil..

 PMI Kota musnahkan darah terkontaminasi  Bagus, agar jangan menyebar penyakit  Chikungunya serang dua RT di Jabon  Kok gak ada serangan uang saja

DPRD Jatim, Bhirawa Diam-diam sebagian anggota DPRD Jatim yang tidak terpilih dalam Pileg 2014 ramai-ramai mengambil jatah Bimbingan Teknis alias Bimtek. Mereka terus mendesak agar dana itu bisa segera dicairkan.

Desakan untuk mencairkan jatah Bimtek itu diakui oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Faf Adisiswo.

Namun Faf memastikan belum ada keputusan karena seluruh unsur pimpinan dewan belum bertemu dan membahas keinginan sejumlah anggota dewan tersebut. ‘’Ya saya mendengar sebagian teman-teman minta Bimtek ke Bandung dan Jakarta, namun kami bersama pimpinan lain belum membahasnya,” ujarnya saat diklarifikasi, Kamis (5/6).

Ditambahkannya , karena kesibukan masing-masing pimpinan

dewan menjelang Pilpres 9 Juli yang membuat mereka tidak bisa bertemu secara bersamaan untuk membahas permintaan ini. Apalagi ada kabar Mendagri mengeluarkan surat imbauan agar dewan tidak melakukan Bimtek selama pelaksanaan Pilpres, dan semua itu harus dipatuhi. ‘’Apalagi kalau ada surat imbauan seperti itu, tentunya kita harus patuh. Karenanya saya minta Sekwan untuk membuat surat klarifikasi ke Mendagri untuk menanyakan surat imbauan tersebut. Jangan sampai pimpinan

dewan salah melangkah karena desakan dari sejumlah teman-teman dewan,’’papar pria yang juga politisi asal Partai Gerindra ini.

Terpisah, Direktur Lembaga ParlemenWatch Umar Sholahudin mengungkapkan, anggota DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota lainnya banyak yang tiba-tiba meminta jatah Bimtek pada bulan ini. “Memang tidak melanggar hukum, itu jatah mereka. Tapi secara etis tidak baik dan itu pemborosan uang negara,” kata Umar.

Pasalnya, kata Umar, kegiatan Bimtek tersebut dipastikan bakal menyedot anggaran tidak sedikit dari uang rakyat yang dikelola dalam APBD tahun anggara (TA) 2014. Bisa dipastikan, jika penggunaan anggaran tersebut ber-

 ke halaman 11

Perempuan Lokalisasi Layangkan Surat ke Presiden Surabaya, Bhirawa Warga lokalisasi Dolly dan Jarak terus melakukan gerakan penolakan penutupan kawasan prostitusi yang direncanakan oleh Pemkot Surabaya pada 18 Juni 2014 mendatang. Ribuan PSK Dolly dan Jarak, serta perwakilan dari lokalisasi yang sudah ditutup di wilayah Surabaya kembali menggelar aksi penolakan penutupan lokalisasi Dolly, Kamis (5/6).

Para PSK antusias menulis di atas kertas untuk menyuarakan suara hatinya menghadapi rencana penutupan dan menuntut keadilan pada Pemkot Surabaya. Memakai masker dan kaca mata hitam, terik matahari nampaknya tak dihiraukan oleh para PSK dalam upaya untuk memprotes penutupan lokalisasi itu. Rencananya surat berisi unek-unek

 ke halaman 11

Poin Penting Keputusan Kepala Dindik Jatim No :420/2217/103.02/2014 Pasal 6 Ayat 2 : - Pendaftaran TK,SD, SDLB, SMP,SMPLB, SMA,SMALB dan SMK dilaksanakan pada 1 s/d 7 Juli 2014.

- Pengumuman TK,SD, SDLB, SMP,SMPLB, SMA,SMALB dan SMK dilaksanakan pada 9 Juli 2014 Pasal 8 Ayat 1,2,4 : PPDB kelas 1 SD dan SDLB berdasarkan usia. Seleksi tidak berupa tes akademis. Mempertimbangkan jarak tempat tinggal.

Pasal 9 Ayat 1 : PPDB kelas VII SMP dan SMPLB menggunakan nilai US SD/MI/Paket A. Dengan pertimbangan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, seni, akademik, iptek, ekonomi lemah dan usia.

Pasal 10 ayat 1 : PPDB kelas X SMA dan SMALB menggunakan nilai UN. Dengan pertimbangan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, seni, akademik, iptek, ekonomi lemah dan usia.

Pasal 11 ayat 1 : PPDB kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang keahlian dan program keahlian yang dipilihnya. Kriteria ditetapkan sekolah bersama komite sekolah dan institusi pasangan/ asosiasi profesi.

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jatim

Seleksi PPDB Dilarang Gunakan Tes

Cukup Menggunakan Nilai UN

Surabaya, Bhirawa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jatim secara serentak akan digelar mulai 1 hingga 7 Juli mendatang. Sejumlah daerah mulai merancang berbagai seleksi untuk menentukan apakah siswa layak atau

 ke halaman 11

Berkas Kasus Korupsi BBJ Dinyatakan Lengkap

trie diana/bhirawa

Ribuan PSK dan mucikari di dua lokalisasi Dolly dan Jarak menggelar unjuk rasa dengan menuliskan surat berisi curahan hati yang akan dikirimkan ke Presiden dan Komnas HAM, Kamis (5/6).

Jember, Bhirawa Setelah melewati serangkaian proses, berkas kasus dugaan korupsi kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) 2012 yang melibatkan pejabat Pemkab Jember dinyatakan sudah lengkap atau P-21.

“Berkas kasus korupsi BBJ sudah P-21, sehingga penyidik tinggal melakukan

 ke halaman 11

Prestasi Mahasiswa Universitas Brawijaya

Kombinasikan Teh dan Daun Pandan untuk Pengawet Ikan Asin Alami Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang yang tergabung dalam tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat menemukan bahan pengawet alami ikan asin berbahan baku kombinasi antara teh dan daun pandan atau Komhandan.

 ke halaman 11

 Timsel KPU diduga palsukan hasil tes medis  Hasil seleksinya jelas tak bisa dipertanggungjawabkan

 ke halaman 11

Anggota DPRD Jatim Ramai-ramai Ambil Jatah Bimtek Parlemen Watch : Tak Ada Manfaatnya dan Pemborosan

Usaha plywood milik KTI. Dalam waktu dekat perusahaan Jepang, Sumitomo Forestry Co Ltd melalui KTI akan menambah bidang usaha baru di Probolinggo.

Kepala Sekolah SD Kupang Krajan, Alis Setiyakusumarita mengatakan tidak tahu jelas alasan kenapa sekolah mereka akan ditutup. Dia

Adit Hananta Utama, Kota Malang Prestasi terus diukir oleh sejumlah mahasiswa di PTN Jatim. Salah satunya dari UB Malang yang memanfaatkan teh dan pandan untuk pengawet alami ikan asin.

Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang pengabdian Masyarakat Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Ali Wafa mengatakan pemilihan teh karena mempunyai kandungan tanin, flavonoid sebagai antimikroorganisme. Sedangkan daun pandan

yang mengandung saponin dan fenol berkhasiat sebagai antibakteri.

“Kedua unsur itu alami digunakan untuk menggantikan formalin sintetis sebagai pengawet produk ikan asin. Hasilnya, penggunaan kombinasi teh dan daun pandan ternyata mampu menghasilkan rasa yang lebih lezat dan memperpanjang umur simpan ikan asin,” katanya.

Keunggulan lain dari kedua ba-

 ke halaman 11

antara

Proses pembuatan ikan asin. Universitas Brawijaya berhasil menemukan pengawet alami ikan asin dengan memanfaatkan teh dan daun pandan.

SURABAYA

2

Jumat Legi 6 JUNI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Wagub Langsung Bantah

Tjahjo Catut Gus Ipul Dukung Jokowi-JK Layar Polytron Baru

Petugas Pengamanan Dalam DPRD Surabaya ketika mengakses layar polytron yang baru dipasang di pintu masuk Gedung DRPD Kota Surabaya,Kamis (5/6).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

dna/bhirawa

Pelayanan rumah sakit yang terus ditingkatkan untuk memenuhi kepuasan pasien.

Tingkatkan Layanan Kesehatan, Dinkes Jatim Gelar Health Award Dinkes Jatim, Bhirawa Untuk mengapresiasi keberhasilan pelayanan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim bakal menggelar Health Award. Rencananya, tahun ini Dinkes Jatim akan menggelar Health Award dengan bekerjasama dengan media dan Perintah/ kota di Jatim.‘’Saat ini kita masih menyusun konsep Health Award bersama-sama dengan kepala Dinkes dan seluruh direktur rumah sakit milik pemerintah se Jatim,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, dalam pelaksanaan Health Award Dinkes Jatim akan melibatkan seluruh elemen kesehatan yang ada di pemerintah kabupaten/kota mulai dari Dinkes sampai rumah sakit.

Dalam Health Award akan menilai seberapa besar tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Setiap kabupaten/kota dapat berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaiknya sehingga akan menimbulkan sebuah kompetisi untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. ‘’Saya yakin melalui Health Award pelayanan kesehatan yang diberikan kabupaten/kota dapat maksimal,’’ Q dna tuturnya.Q

BKD Gali Potensi Diri Pejabat Eselon III Pemprov Pemprov, Bhirawa Dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS di lingkungan Pemprov Jatim, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim kembali melaksanakan kegiatan pemantapan Wawasan Kepemimpinan (Waspim) Angkatan ke-26, khusus bagi pejabat eselon III. Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto MSi menuturkan, penyelenggaraan kali ini berbeda dengan waspim pada sebelumnya, yang menggunakan metode outbound. Untuk waspim kali ini lebih pada orientasi penggalian potensi diri seorang pejabat khususnya eselon III. Dari potensi tersebut akan ditingkatkan kompetensinya, dengan harapan mampu menjadi pejabat yang professional.

“Untuk membentuk pejabat yang professional, diperlukan sebuah metode yang tepat untuk mengukur kinerja dan profil perilaku. Dalam kesempatan kali ini kami menggunakan metode E3P (employees profiles and performance predictors),” kata Akmal Boedianto Akmal, disela-sela Pemantapan Waspim Bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Pemprov Jatim Angkatan ke-26, di Hotel Grand Trawas Mojokerto, Kamis (5/6).

Menurut dia, pejabat eselon III yang mengikuti kegiatan ini telah mendapatkan keistimewaan berupa kepercayaan jabatan dari unit kerja masing-masing. Disebut istimewa karena, pejabat eselon III ini memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan pemantapan waspim.

Kegiatan ini menggunakan pola baru, dimana selain kegiatan pelatihan dengan outbound, kegiatan ini juga memasukkan assessment kompetensi yang diintegrasikan dengan pelatihan.

Dijelaskan, kemampuan personal yang seringkali disebut dengan istilah soft skill ini, diharapkan semua pejabat pemprov memilikinya. Seorang pemimpin diharapkan memiliki jiwa sebagai seorang pemimpin (leader), yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan seperti kemampuan mengembangkan orang lain, kesediaan berbagi kecakapan, kepemimpinan kelompok dan kemampuan mempengaruhi.

“Dengan soft skill yang dimiliki, seorang pemimpin akan mampu mengevaluasi apakah upaya yang dilakukan bawahannya sudah sesuai dengan pencapaian yang hendak diraih. Ia juga tak segan menjadi rekan kerja sekaligus menjadi mentor bagi bawahannya,” jelas Akmal.

Pimpinan yang memiliki soft skill, lanjutnya, ia akan selalu berupaya menginspirasi bawahannya dengan contoh perilaku dan sikap yang berkontribusi positif, terhadap kinerja sekaligus tetap menunjukkan etika yang sesuai dengan norma-norma.

“Melalui kegiatan waspim ini, pejabat eselon III diajak untuk kembali mengenali diri sendiri.dalam situasi pekerjaan yang selama ini dilakukan, respon sikap seperti apa yang dilakukan?, kemudian juga akan diajak merenung apakah sikap tersebut sesuai dengan kompetensi Q iib seorang pemimpin ?,” tuturnya.Q

Hanura Jatim, Bhirawa Secara mengejutkan Wagub Jatim, Saifullah Yusuf disebut Ketua Timses Capres Jokowi-Kalla, Tjahyo Kumolo mendukung pasangan nomor urut 2 tersebut. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Wagub Saifullah Yusuf saat dikonfirmasi wartawan di hari yang sama.

Tjahjo Kumolo , saat bertemu dengan wartawan di kantor DPD Hanura Jatim,Kamis(5/6) menyatakan Saifullah Yusuf mendukung pasangan Jokowi-Kalla.

“Kami optimis Capres Pak Jokowi bis menang di Jatim karena di dukung oleh sejumlah tokoh – tokoh kayak Pak Dahlan Iskan dan Pak Saifullah Yusuf (Gus Ipul),” kata Tjahjo Kumolo sebelum bertemu dengan jajaran pengurus Partai Hanura Jawa Timur di Kantor DPD Hanura Jl. Lombok Surabaya, kamis (5/6).

Bahkan pada kesempatan tersebut, Tjahjo menegaskan Gus Ipul –sapaan akrab Saifullah Yusuf- sudah melakukan komunikasi yang intensif dengan tim Jokowi – Jusuf Kalla. Bahkan, komunikasi tersebut sudah memasuki tahap akhir. “Kemarin sudah ada komunikasi dengan Jokowi – JK,” terang politisi yang juga menjabat sebagai sekjend DPP PDI Perjuangan ini.

Disinggung secara spesifik komunikasi dengan siapa di Tim Jokowi – JK? Tjahjo enggan untuk menjelaskan. Menurutnya awak media bisa langsung menanyakan sendiri kepada Saifullah Yusuf.“Komunikasi dengan siapa. Saya tidak berhak untuk menyampaikan. masuk apa nggak, kita juga masih menunggu,” ungkapnya Namun pernyataan Tjahyo Kumolo ini langsung ditepis oleh Gus Ipul ketika dikonfirmasi wartawan di Gedung Negara Grahadi, sore harinya. Menurut Gus Ipul,

dirinya tetap bersikap netral alias tidak memihak salah satu pasangan Caprescawapres, baik pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun pasangan nomor urut dua, Jokowi-JK. “Jadi saya tidak yakin kalau Pak Tjahjo (Tjahjo Kumolo – Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK) ngomong seperti itu (bahwa dirinya merapat ke Jokowi-JK),” ujarnya, Kamis (5/6).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini yakin, media salah kutip terhadap pernyataan yang disampaikan Tjahjo yang lagi keliling Surabaya untuk melantik relawan pemenangan Jokowi-JK dan hadir dalam rapat koordinasi Partai Hanura.

Nah, saat keliling Surabaya tesebut, Tjahjo, kata Gus Ipul mengirim pesan singkat ke dirinya. Isinya, Sekjen DPP PDIP ini memberi tahu bahwa dia ditanya wartawan terkait posisi Gus Ipul dalam Pilpres 2014.

Oleh Tjahjo dijawab,“(Saat) ditanya posisi Mas Wagub saya jawab diplomatis saja, bahwa banyak teman Mas Wagub yang dukung Nomor 2 dan Nomor 1. (Tapi lebih jelasnya) silahkan tanya sendiri saja (ke Gus Ipul),” kata Gus Ipul, mengutip pesan pendek Tjahjo yang dikirimkan kepadanya.

Untuk itu, pihaknya kembali menegaskan sikapnya yang tetap netral dalam Pilpres 2014. “Saya tegaskan, sikap saya tetap, yakni tidak merapat kemana-mana,” tegas Q cty mantan Ketua Umum GP Ansor ini.Q

Dihadiri Para Kiai,Hari Ini Prabowo Deklarasi Tim Merah Putih Jatim Soekarwo Dipastikan Hadiri Undangan

Surabaya, Bhirawa Dengan dihadiri para kyai , Capres Prabowo Suibianto akan mendeklarasikan Tim Merah Putih Jatim(tim pemenangan Prabowo-Hatta,red) di JX International, hari ini Jum’at(6/6). Meski sebagai pribadi, Gubernur Jatim, Soekarwo dipastikan menghadiri deklarasi ini.Ketua Panitia Deklarasi tim Merah Putih Jawa Timur, M Masfuk mengatakan deklarasi tim Merah Putih Jawa Timur merupakan puncak acara Prabowo selama kunjungan ke Jawa Timur selam dua hari.

Deklarasi , selain dihadiri para kyai juga akan didatangi tidak kurang 10 ribu orang dari anggota parpol koalisi, relawan, tokoh masyarakat dan sejumlah ulama di Jawa Timur.

“Kami minta maaf kepada masyarakat jika nantinya merasa terganggu kemacetan akibat kegiatan tersebut,” ujar mantan Bupati Lamongan ini.

Di singgung apakah juga mengundang kepala daerah di Jatim yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta ? Dengan lugas Masfuk memang mengundang atas nama pribadi bukan atas nama kepala daerah. Diantaranya, Soekarwo, Saifullah Yusuf, Suyoto, Suyono dan lain sebagainya.

“Datang atau tidak itu terserah pada pribadi masing-masing,” ungkap Masfuk Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo dikonfirmasi lewat SMS memastikan akan hadir dalam acara deklarasi tim merah putih pemenangan Capres Prabowo-Hatta di JX Internasional. Namun, kehadirannya sebagai pribadi bukan atas nama gubernur atau partai.

“Saya hadir dan akan diam,” ujar Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo ketika ditanya soal adanya undangan dari Panitia Deklarasi timmerah putih pemenangan Probawo-Hatta Jawa Timur.

Kehadiran dalam deklarasi nanti, lanjut Soekarwo, tidak akan membawa nama partai atau gubernur, melainkan pribadi. Pihaknya menghormati undangan dari panitia. Karena itu, saat hadir nanti hanya akan datang dan bergabung dengan undangan lainnya serta tidak memberikan pidato atau orasi.

Sikap ini, tegasnya, sebagai sikap konsisten yang menyatakan tetap netral dalam pilpres kali ini tidak memihak ke salah satu calon presiden. “Saya tetap netral tidak memihak ke salah satu pasangan. Meski Partai memberi kebebasan, tapi saya tidak Q cty mengunakan hak itu untuk memihak salah satu pasangan,” ujarnya.Q

Potensi Konflik Sangat Besar Dilakukan Massa Pendukung Capres

Cek Kesiapan Anggota Lewat Simulasi Pam Pilpres Potensi konflik antar massa pendukun Capres sangat besar.

Polrestabes Surabaya mengantisipasi hal ini dengan mempersiapkan kemampuan personilnya , salah satunya dengan simulasi Pam Pilpres Kamis (5/6) kemarin.

Bentrokan antara petugas dan massa pendukung Capres yang semakin ricuh, turut diperagakan dalam simulasi yang dilakukan Polrestabes Surabaya.

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Marsudianto dalam keterangannya mengatakan, tujuan dari simulasi pengamanan yang dilaksanakan, yakni untuk mengupdate personel yang dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan Pilpres nanti. Update yang dimaksudkan, apakah anggota tersebut dalam keadaan sehat secara kondisi dan kelengkapan peralatan.

“Sebelum pengamanan sesungguhnya dilankukan, sebelumnya kami akan me-

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

ngecek kesiapan masingmasing anggota yang akan ditugaskan dalam pam Pilpres 2014,” terangnya, Kamis (5/6).

Lanjutnya, kegiatan simulasi ini juga untuk melatih ketrampilan personel dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di setiap tahapan. Ini dikarenakan, setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilpres memiliki potensi kerawanan yang berbeda. Dengan demikian mereka akan jelas, terhadap tugas masingmasing dalam pelaksanaan pengamanan.

“Simulasi ini untuk melatih ketrampilan dari anggota. Sehingga siapa berbuat apa akan jelas, dalam pelaksanaan pengamanan

nanti,” ujar Wakapolres.

Sementara untuk masalah kerawanan yang akan diantisipasi, dia menjelaskan, diantaranya yakni konflik antar pendukung, apakah itu di lokasi kampanye maupun di luar kampanye, atau di tempat yang lainnya. Sebab, ke dua Capres ini mempunyai massa yang cukup banyak, sehingga tingkat kerawananannya akan lebih tinggi.

Namun pada intinya, Wakapolrestabes menambahkan, pola pengamanan Pileg dan Pilpres hampir sama. Yang membedakan adalah pada saat Pileg, masyarakat memilih partai dan calon legislatif. Namun untuk Pilpres ini, masyarakat memilih orangnya.

“Pola pengamanan antara Pileg dan Pilpres nanti, tidak jauh berbeda. Walaupun demikian, perlu adanya antisipasi dari aparat kepo-

Simulasi pam pengamanan Pilpres 2014 yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Surabaya, Kamis (2/6). lisian,” ungkapnya.

Terkait jumlah personil yang akan diturunkan, AKBP Marsudianto mema-

parkan, dalam pengamanan pelaksanaan Pilpres nanti, pihaknya akan menurunkan 1350 personel, ditambah

bed/bhirawa

dukungan dari Polda Jatim dan TNI. Dari jumlah ini, akan ditempatkan di beberapa titik dan di tempat-

tempat yang dianggap rawan.

“Untuk masalah tempat yang rawan, kami belum bisa pastikan. Karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan kami masih memetakan, titik mana yang dianggap rawan dalam Pilpres nanti,” tuturnya.

Sambungnya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yakni Pilpres, pihaknya mengharapkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hasutanhasutan atau informasi yang menyesatkan. Apalagi saat ini marak dengan kampanye hitam, yang bermunculan di masyarakat.

“Mari kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan aman dan lancar. Dan apapun atau siapapun yang memimpin, kita dukung bersama. Ini semua untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan berkembang,” tandasnya.Q bed

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN: Wawan Trianto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Bambang WN, Gatot Suryo Widodo REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Danang Prastyo, William AK, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Legi 6 JUNI 2014

KINERJA PELAYANAN PRIMA Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Pakde Karwo: Negara Harus Intervensi Pertanian untuk Wujudkan Swasembada Pangan Negara dalam hal ini pemerintah harus mengintervensi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan. Intervensi tersebut melalui regulasi, strategi, dan inovasi yang tepat dan berpihak pada petani dan nelayan. Dengan begitu, swasembada pangan akan tercapai serta petani dan nelayan juga semakin meningkat kesejahteraannya.

“Kita bisa mencapai negara swasembada. Caranya, negara harus mengurus mulai dari on farm hingga out farm pertanian” kata Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum saat membuka Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional XIV 2014 di Pendopo Kepanjen Kabupaten Malang, Kamis (5/6).

Pada kesempatan itu, Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir memberikan tanda kehormatan penghargaan kepada para kepala daerah yang berjasa kepada kelompok KTNA. Yakni penghargaan Lencana Adi Bakti Tani Nelayan Utama kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Strategi pertama yang diterapkan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim adalah dengan

mendirikan bank perkreditan khusus bagi petani, yakni Bank Tani. Bank yang didanai APBD dan direncanakan mulai beroperasi pada 2015 tersebut memberikan kredit ringan bagi petani hanya sebesar 6% per tahun, jaminannya melalui Jamkrida dan diasuransikan oleh pemda.

“Bank ini menjamin petani untuk bercocok tanam, kemudian bank ini juga linked program dengan bank-bank lain. Kami juga bekerjasama dengan pemkab/kota untuk memberikan kredit bagi petani.

Jadi ketika petani panen gabah kering, jangan dijual dulu, kami akan berikan modal agar petani bisa mengolahnya sehingga punya nilai tambah” katanya.

Strategi tersebut diperkuat oleh regulasi yang bertujuan untuk melindungi harga produk hortikultura lokal. Melalui Pergub No 2 Tahun 2013 yang mengatur impor

Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Malang Rendra Kresna menerima cinderamata dari Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir di acara Rembug Utama di Pendopo Kabupaten Malang.

Gus Ipul menerima Penghargaan SLHD yang keempat kalinya untuk Jatim yang diserahkan oleh Wapres Boediono.

Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir memberikan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Utama Tingkat Nasional kepada Gubernur Jatim Soekarwo di acara Rembug Utama yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (5/6).

barang-barang pertanian. Pergub tersebut melarang barang-barang impor diperdagangkan saat musim panen tiba.

“Kami tidak melarang impor barang, tetapi ketika musim panen tiba, maka garam, bawang merah, beras, dan barang-barang pertanian impor lainnya harus dimasukkan ke dalam gudang lalu disegel. Ini harus diterapkan, kalo tidak, mati petani kita. Jangan biarkan liberalisasi menghancurkan petani kita, negara wajib membela mereka melalui regulasi yang tepat” ujarnya.

Kemudian, untuk efisiesi pasca panen, Pakde Karwo menggunakan alat Combine Harvester. Alat tersebut memungkinkan padi masih dapat dipanen walaupun roboh saat proses pemanenan. “Dengan cara konvensional, saat memotong padi dan disub, kemungkinan rontok atau lost-nya sebesar 12%. Dengan alat ini, mampu mengurangi rontoknya hingga hanya 2%. Artinya bisa menaikkan produksi atau efisiensi sebesar 10%,” katanya.

Selain itu, Pakde Karwo juga berupaya meningkatkan indeks pertanaman melalui perbaikan saluran irigasi. Yakni dengan cara

memperluas sumur air sedalam 100 m di sawah-sawah Jatim. “Perbaikan saluran irigasi juga penting, sebab jika petani harus menyewa pompa yang harganya mahal untuk menyedot air dengan dari tanah jika tidak ada air. Jangka pendeknya, kami memperluas sumur air dengan kedalaman 100 meter, jangka panjangnya yakni membangun embung dan bendungan” katanya.

Mendukung gagasan Pakde Karwo terkait dengan kemandirian pangan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa negara harus membela petani. Salah satunya dengan membangun sebanyak 5 juta ha lahan sawah baru di Indonesia.

“Satu petani mendapat jatah 2 hektare, sehingga akan menghidupi 10 juta keluarga petani,” katanya.

Di bagian lain, Menteri Pertanian Suwono mengatakan bahwa dalam 5 tahun masa tugasnya sebagai menteri, pihaknya mengaku banyak kontribusi yang diberikan oleh petani meski tantangannya sangat berat. Oleh sebab itu, ia berterima kasih dan berpesan agar para petani tetap bersemangat untuk membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan.  hms

Empat Tahun Berturut-turut, Jatim Pertahankan Penghargaan SLHD

PADA Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014, Pemprov Jatim mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat yakni memperoleh penghargaan tertinggi dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) secara nasional pada 2013. Ini artinya Jatim telah mempertahankan penghargaan tersebut selama empat tahun berturut-turut sejak laporan SLHD pada 2010.

Penghargaan berupa plakat berlogo akar pohon itu diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (5/6) pagi.

Evaluasi terhadap Laporan SLHD dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi lingkungan hidupnya.

Pada tahun ini, penyusunan SLHD 2013 terbaik untuk kategori provinsi adalah Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jambi.

Sedangkan untuk kategori kabu-

paten/kota diberikan kepada Kab Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Selain pemberian penghargaan SLHD, pemerintah pusat melalui Kementerian LH juga memberikan beberapa kategori penghargaan di bidang lingkungan hidup, yakni penghargaan Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata.

Untuk ketiga kategori itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat terbanyak dari seluruh penghargaan yang diberikan.

Usai menerima penghargaan, Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, khusus untuk Jawa Timur, pemberian penghargaan tersebut dinilai terbanyak jumlahnya dari seluruh daerah di Indonesia. Dengan predikat itu, membuktikan kalau Pemprov Jatim secara sungguh-sungguh telah memperhatikan dan peduli terhadap persoalan lingkungan hidup di wilayahnya. “Untuk Provinsi Jatim, penghargaan ini merupakan keempat,” ujarnya.  hms

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Lomba Desain Furniture Tahun 2014

Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Lomba Desain Furniture untuk Gairahkan Industri Kreatif 50 Persen Desain Layak Diproduksi

Industri furniture di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini didukung dengan melimpahnya bahan baku furniture yang ada di Jatim. Tak heran jika Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya menggairahkan iklim industri kreatif ini.

K

rencananya akan dipaepala Dispermerkan pada Pameran indag Provinsi Mebel 13 – 17 Agustus Jatim Dr Ir mendatang di Grand City Budi Setiawan Surabaya.

MMT menuturkan, jika “Panitia menerima dulu pasar furniture total ada 113 karya yang lebih mengandalkan dikirim oleh 104 peserta. ekspor, kini sudah saatRinciannya, untuk kanya untuk melirik pasar tegori furniture lemari dalam negeri, terutama buku sebanyak 67 karya Indonesia bagian timur.

Dr Ir Budi yang dikirim 60 peserta Selain itu, furniture JaSetiawan MMT dan kategori furniture tim khususnya yang rak sepatu dengan 46 masuk dalam kategori Industri karya dari 44 peserta,” jelas mantan Kecil Menengah (IKM), harus muKepala Biro Administrasi Perekonolai mencari informasi tentang tren mian Setdaprov Jatim ini. desain yang sedang digemari Agar penjurian ini dapat berlangmasyarakat. sung baik, Disperindag mengambil “Berbeda dengan mayoritas juri dari orang-orang yang berkomdesain furniture zaman dulu yang peten di bidangnya. Seperti dari penuh ukiran, saat ini masyarakat Himpunan Desainer Interior Indolebih menggemari desain yang nesia Cabang Jatim, Konsultan Insimpel dan minimalis. Hal ini juga terior Rumah Desain Griya Anggita menyesuaikan dengan tren desain dan Asosiasi Industri Permebelan interior rumah masa kini yang dan Kerajinan Indonesia (Asminukurannya lebih kecil, dengan target do). Selain itu, Disperindag juga utama para keluarga muda,” kata mengambil juri dari akademisi yakni Budi Setiawan dikonfirmasi saat dari Universitas Surabaya (Ubaya) penjurian Lomba Desain Furniture dan Institut Teknologi Sepuluh NoTahun 2014 di Kantor Disperindag vember (ITS) Surabaya.

Provinsi Jatim, Kamis (5/6).

Kriteria penilaian meliputi, oriUntuk menggali potensi desain sinalitas atau keaslian karya, konfurniture agar lebih bervariatif struktif dan ergonomis, kreativitas, lagi, Disperindag Jatim menggelar ramah lingkungan dan orientasi Lomba Desain Furniture Tahun pasar. Setiap pemenang 2014. Lomba ini bertujuan untuk dari masing-mamenggairahkan iklim industri kreatif, sing kategori khususnya sektor mebel atau furniadalah tropi, ture. Selain itu juga untuk menggali piagam dan ide-ide desain baru dari para mauang tunai juara hasiswa, perajin dan masyarakat pertama Rp 7 umum. juta, juara dua Pada lomba ini, peserta hanya Rp 6 juta dan perlu mengirimkan desain dalam juara tiga Rp 5 bentuk dua dimensi (di atas kerjuta.  iib* tas). Baru nantinya karya pemenang akan dijadikan prototype dan

zaenal ibad/bhirawa

Para dewan juri lomba desain furniture 2014 terlihat serius memberikan penilaian beberapa karya yang dilombakan. Dewan juri menilai 50 persen lebih desain karya yang dilombakan layak untuk diproduksi.

UPAYA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim untuk menggairahkan iklim industri kreatif dalam bidang desain furniture mendapat sambutan baik dari para praktisi.

Salah satunya dari Konsultan Interior Thomas Ari Kristianto Rumah Desain Griya Anggita, Thomas Ari Kristianto SSn, MT HDII. “Meski jumlah industri furniture cukup banyak, namun untuk jumlah desain furniture di Indonesia termasuk Jatim itu sangat kurang.

Makanya upaya Disperindag Jatim ini sangat bagus, minimal bisa menambah desain furniture,” kata Thomas.

Setelah melihat karya yang dilombakan, Thomas menilai hasilnya sangat variatif. Tak heran jika para dewan juri sangat kesulitan untuk menentukan siapa yang layak menjadi juara. “Makanya sejak tadi kami terus melakukan diskusi. Hasil variatif dalam sebuah lomba itu bagus dan menarik,” ungkapnya.

Dari semua hasil karya, menurut dia, 50 persen lebih desain layak untuk diproduksi.

Sebab ada desain yang sangat menarik, namun sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Itu juga tidak mendapat penilaian yang bagus karena sulit untuk bisa diwujudkan.

“Syaratnya itu estetikanya bagus, tema masuk, teknologinya mungkin untuk dilakukan.

Dalam lomba ini juga mana desain yang dibuat oleh senior, pemula, peserta cowok, cewek itu sangat tampak sekali. Makanya sangat variatif sekali,” tandasnya.  iib*

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Pemkot Mojokerto Belanja Lahan Makam Rp 1 M Kota Mojokerto, bhirawa Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk membeli lahan makam dalam APBD 2014 ini.

Permasalahan lahan pemakaman yang sangat terbatas menjadi alasan Pemkot Mojokerto mengambil kebijakan dengan menguras dana yang lumayan besar itu. ‘’Memang Ada alokasi anggaran Rp1 miliar untuk belanja tanah makam pada pos administrasi pemerintahan,’’ kata Kabag Administrasi Pemerintahan Sekkota Mojokerto, Moch Imron, Kamis (5/6) kemarin.

Namun untuk lokasi dan luasan lahan yang akan difungsikan untuk lahan pemakaman itu sejauh ini masih belum ditentukan. ‘’Masih belum ditentukan.

Yang pasti di wilayah Kec Prajurit Kulon,’’ tambahnya.

Menurutnya, ada tahapan yang harus dilalui kalau kita merealisasikan pengadaan tanah makam, seperti diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tahapan itu terkait persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. ‘’Pada tahap persiapan, obyek lahan harus sesuai dengan RTRW. Kalau ketentuan ini ditabrak, tentunya sangat beresiko,’’ ujarnya.

Sedang yang merencanakan, mengacu UU Nomor 2 tahun 2012, menurut Imron, yakni DKP, bukan Bagian Administrasi Pemerintahan.Soal realiasi pembelian tanah makam, kata Imron, ada apraisal yang nantinya merekomendasi kelayakan dan harga akhir negosiasi dengan pemilik lahan yang akan difungsikan sebagai lahan makam. Q kar

Pemkab Gresik Kembali Raih Adipura Gresik,Bhirawa Bersama kabupaten lain, Pemkab Gresik kembali meraih Piala Adipura tahun 2014 untuk kategori kota sedang.

Selain menerima Piala Adipura, lima sekolah di Gresik juga meraih Piala Adiwiyata Mandiri.Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden RI Budiono kepada Wakil Bupati Gresik Drs Moh Qosim MSi di Istana Wakil Presiden Jl Merdeka Barat Jakarta, Kamis (5/6) kemarin.

Lima sekolah yang meraih Adiwiyata Mandiri itu adalah SD Semen Gresik, SMP Negeri I Gresik, SMP Negeri 3 Gresik, SMK Semen Gresik dan SMA Negeri I Kebomas. Piala Adiwiyata itu diserahan kepada masing-masing Kepala Sekolak (Kepsek).

Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Suryo Wibowo yang turut mendampingi Wabup menjelaskan, sejak reformasi digulirkan sudah 10 kali berturut-turut Piala Adipura diraih Pemkab Gresik. ‘’Bahkan jauh sebelum era reformasi, Gresik juga telah meraih empat kali Piala Adipura. Jadi sampai saat ini Pemkab Gresik sudah mengkoleksi 14 Piala Adipura,’’ kata Suryo.

Mewakili Pemkab Gresik, Suryo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik. ‘’Adipura ini sebagai penghargaan pemerintah pusat kepada masyarakat Gresik yang semuanya telah ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan serta kebersihan kotanya.

Kami sangat berterima kasih,’’ ungkap Suryo bangga. Q eri

Pemkot Ngotot Tak Mau Bayar Proyek Alun-alun Rp 4,8 M Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto bersikeras tak mau membayar pekerjaan rehabilitasi Alunalun Kota Mojokerto senilai Rp4,8 miliar.

Pasalnya dalam proyek yang dibiayai APBD tahun 2013 itu, rekanan PT Permata Anugerah Yala Persada (PAYP) dituding menyalahi aturan soal batas waktu pengerjaan proyek.

Hingga kini, proyek yang masa tenggang pemeliharaan berakhir Bulan Juni itu masih belum juga bisa diserahkan kepada Pemkot Mojokerto. Pemkot Mojokerto tetap bersikukuh menahan pembayaran proyek yang cukup prestisius itu. Kedua belah pihak sama-sama rugi. Pemkot tak bisa mengelola dan merawat taman kota itu, sementara dipihak rekanan gagal mendapatkan pembayaran uang proyek. ‘’Kami tak mungkin membayar rekanan. Karena pihak rekanan menyalahi isi kontrak pekerjaan soal waktu penyelesaian,’’ lontar Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Kamis (5/6) kemarin.

Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto itu mengungkapkan, pihaknya tak bisa serta merta mengalokasikan pembayaran meski dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. ‘’Tak bisa itu.

Jangankan PAK dalam APBD tahun depan saja tak bisa. Kecuali rekanan mau menggugat lewat pengadilan dan menang maka kita baru bisa memasukkan nomenklaturnya dalam APBD untuk pembayaran,’’ terangnya.

Menurut Walikota, Pemkot tak bisa begitu saja memasukkan dana alun-alun ke APBD. ‘’Itu ada mekanismenya. Jadi silahkan mengajukan gugatan,’’ Imbuh Wali kota.

Wali kota tak menampik jika Pemkot Mojokerto juga rugi akibat kasus ini.

Sebab pihaknya tak bisa mengelola alunalun. Karena sengketa ini, kondisi alunalun sangat kumuh. Rumput di lapangan yang menjadi tempat sejumlah miniatur candi-candi kerajaan Mojopahit dibiarkan tinggi. Sebelumnya lebih parah lagi.

Tempat itu menjadi kotor karena tak ada tempat sampah. Pada siang hari alun-alun sangat panas karena tidak ada pepohonan yang rindang ditengahnya.Q kar

Jumat Legi 6 JUNI 2014

Chikungunya Serang Dua RT di Jabon Sidoarjo, Bhirawa Warga yang tinggal di dua RT (RT 9 dan 10) di lingkungan RW 5, Dusun Podo Katon, Desa Kedung Cangkring, Kec Jabon diserang wabah chikungunya. Jumlah warga yang digigit nyamuk chkungunya mencapai 50 orang yang kini mengalami linu sendi dan kelumpuhan.

Menurut Kastaman (60), warga Dusun Podo Katon yang tinggal di RT 10, saat pertama digigit nyamuk badannya terasa lemas. Selang satu jam kemudian, badannya terasa lemas lemas dan linu di bagian sendi. ‘’Saya waktu itu membiarkan, ternyata makin lama makin lemas seperti orang lumpuh,’’ tutur Kastaman.

Pada hari kedua digigit, kata Kastaman, ia sudah tak bisa berjalan lalu minta salah seorang anaknya untuk mengantar ke Puskesmas Jabon. ‘’Di hari keempat ini, badan mulai agak enak dan sembuh,’’ terang Kastaman yang mengaku sebagai petani.

Wabah chikungunya lantas menyebar ke tetangganya dan lingkungan RT 9 yang berbatasan langsung dengan RT 10. Perluasan wabah ini karena nyamuk yang ada makin banyak dan menggigitnya di siang hari. Banyaknya warga yang terserang dan mumpung belum meluas ke seluruh desa dan tetangga Desa, Puskesmas Jabon dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo langsung merespons melakukan fogging.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, dr Ika Harnasti, mengungkapkan fogging yang dilakukan untuk meminimalisir berkembangnya nyamuk chikungunya. Nyamuk ini biasanya bersarang di tumpukan pakaian kotor dan perkembangannya juga sama yakni di tempat terbuka yang ada airnya. ‘’Berkembang biak-

achmad suprayogi/bhirawa

Tim petugas dari DP3 sedang memberikan sutikan vitamin pada kambing agar tak kena penyakit.

Cegah Penyakit Menular, DP3 Pantau Kesehatan Hewan Sidoarjo, Bhirawa Untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular pada hewan ternak. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (DP3) Kab Sidoarjo telah menerjunkan petugas teknis untuk melihat kondisi kesehatan hewan ternak yang ada di wilayah Kab Sidoarjo.

Saat memantau kesehatan hewan ternak di lingkungan Pendopo Kab Sidoarjo kemarin (5/6). Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Sidoarjo, Drh Nuning Sri Pudjiastutik MM mengatakan, kalau petugas pemantau kesehatan hewan ternak peliharaan sudah di-

siapkan di tiap-tiap kecamatan. Mereka bertugas untuk memeriksa kesehatan hewan ternak yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, mereka dibekali dengan berbagai macam obat untuk hewan, antibiotik maupun vitamin. Obat-obat itu akan diberikan oleh petugas bila menemui hewan ternak yang sakit.

Sehingga penyakit yang menjangkiti hewan ternak dapat dicegah sebelum menularkan ke hewan lainnya,’’ katanya.

Nuning menjelaskan, kalau penyakit kulit, mata dan cacingan adalah penyakit yang sering menjangkiti pada hewan ternak. Banyak faktor

yang menyebabkan hewan ternak menderita penyakit seperti itu. Misalnya, tempat yang kurang bersih, kotoran maupun sisa dari makanan yang diberikan,’’ jelas Nuning.

Selain itu, upaya pencegahan penularan penyakit pada hewan ternak terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya para peternak yang ada di Sidoarjo. Seperti yang dilakukan kepada peternak Desa Sepande, Candi. ‘’Sosialisasi tentang penyakit ternak pada kambing itu diberikan agar peternak mengetahui, apa saja jenis penyakit pada kambing dan bagaimana pencegahannya,’’ ujar Nuning mengakhir penjelasannya.Q ach

Kejari Sisir Nama Panitia Lelang Alkes Rp 8,4 Miliar

Kadis Sosial Mengaku Belum Tahu Terkait Pembangunan Gedung LBK Gresik, Bhirawa Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Bambang Sugati, mengaku belum tahu terkait pembangunan Gedung LBK (Loka Bina Karya) di Jl Raya Metatu, Kec Cerme. Sebab Bambang belum genap sebulan menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial.

Apakah pembangunan gedung yang menelan anggaran sekitar Rp507 juta dari dana APBD itu sudah dilakukan penghapusan aset atau belum,mantan Asisten III Pemkab Gresik ini mengaku belum tahu. ‘’Karena saya masih baru menjabat. Sehingga tak tahu.

Tapi, nanti tetap akan saya

chek,’’ katanya, Kamis (5/6).

Menurut Bambang, yang paling tahu soal pembangunan Gedung LBK itu Agus Budiono, mantan kepala dinas sebelumnya. Sebab, kebijakan itu diambil pada saat Dinas Sosial masih dibawah kepemimpinan Agus Budiono. ‘’Karena itu, saya tak tahu. Apakah pembangunan Gedung LBK itu sudah dilakukan sesuai mekanisme apa belum,’’ tutur pejabat asal Kota Soto, Lamongan ini.

Pembangunan gedung LBK untuk Rumah Anjal, pengemis dan PSK itu bermasalah. Sebab, tanpa ada penghapusan aset terlebih dulu, gedung lama

eri/bhirawa

Pembangunan Gedung LBK untuk Rumah Anjal, pengemis dan PSK itu masih bermasalah karena diduga belum dilakukan penghapusan aset.

nya nyamuk ini sebenarnya sama dengan nyamuk aedes aygepti atau nyamuk demam berdarah,’’ terangnya.

Perkembangan nyamuk chikungunya terutama saat musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya, nyamuk itu berada di rumah atau di kebun. ‘’Di pergantian musim ini masyarakat harus waspada agar terhindar dari serangan demam berdarah dan chikungunya,’’ imbaunya.

Sementara Kepala Puskesmas Jabon, dr Djoko Setijono, mengungkapkan fogging yang dilakukan itu untuk meminimalisir berkembang biaknya nyamuk di area yang ada. Masyarakat juga diimbau agar peduli terhadap lingkungannya sendiri terutama 3 M plus yakni menutup penampungan air, mengubur barang bekas yang tak terpakai dan menguras bak mandi minimal 3 hari sekali. ‘’Selain itu masyarakat agar menutup dengan kelambu agar tak digigit nyamuk saat tidur,’’ ucapnya.

Menurut warga setempat, daerah Jabon yang dekat dengan pesisir pantai merupakan potensial berkembangnya segala nyamuk, terutama kawasan yang memiliki banyak tanaman bakau. petugas pemusnah nyamuk harus pula memperhatikan kondisi di daerah pesisir, namun juga kebiasaan masyasrakat ikut menyokong tumbuh kembangnya nyamuk.Q hds

hasil hibah dari Depsos (Departemen Sosial) yang merupakan aset negara itu langsung dirobohkan CV Jaya Mulya selaku pelaksana pekerjaan. ‘’Sudah sekitar sebulan lalu pekerjaan ini dimulai,’’ tutur Suparto, pelaksana harian CV Jaya Mulya.

Sementara, Muksim, Kabid Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKDD) Pemkab Gresik menjelaskan, hingga kini belum ada pengajuan penghapusan aset untuk pembangunan gedung LBK itu dari Dinas Sosial. ‘’Hingga kini belum ada. Kalau ada yang bilang punya berita acara penghapusan aset, tolong tunjukkan,’’ tantang Muksim, Rabu (4/6).

Dijelaskan Muksim,sebelum gedung lama dirobohkan harusnya dilakukan usulan penghapusan aset lebih dulu. Usulan itu kemudian dibahas dan dipelajari tim sebelum hasilnya disampaikan kepada bupati. ‘’Tapi, Dinas Sosial hingga k ini belum pernah mengajukan usulan penghapusan aset untuk gedung LBK itu,’’ kata Muksim.

Sementara, Dirut CV Jaya Mulya, Wiyono, tidak banyak memberi komentar. Menurutnya, untuk masalah penghapusan aset, diminta tanya langsung ke konsultan. ‘’Jangan tanya ke saya. Tanya langsung saja ke konsultan,’’ katanya sambil menutup ponselnya.Q eri

Sidoarjo, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mulai menyisir nama-nama para pihak yang diduga terlibat dalam proses lelang Alat Kesehatan (Alkes) kedokteran dan KB 2013 di RSUD Sidoarjo yang menggunakan APBN senilai Rp8,4 miliar.

Setidaknya ada 10 nama yang masuk dalam list penyidik untuk dimintai keterangan setelah pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang kini tengah dilakukan. Kabar yang berkembang di lingkungan kejaksaan orang yang masuk dalam daftar itu adalah Pimpinan RSUD Sidoarjo dan panitia lelang, serta panitia pembuat komitmen. Namun siapa saja orang yang dimaksud, belum ada konfirmasi resmi dari penyidik.

Dalam persoalan lelang alat kesehatan kedokteran dan KB, orang yang dinilai paling bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berinisial S. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga akan menjadi sasaran antara karena bagian memasukkan data peserta lelang.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Sidoarjo, Irwan Setiawan SH, mengungkapkan langkah yang dilakukan itu hanya untuk memenuhi administrasi penyidikan saja. Ia mengaku, laporan yang dilakukan Subandi, Ketua Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Sidoarjo masih dalam Pulbaket. Namun pihaknya sudah melakukan beberapa langkah untuk mengarah pada penyidikan dugaan ‘permainan’ lelang. ‘’Yang jelas beri kami waktu untuk bekerja dan kami masih butuh banyak data untuk menangani kasus ini,’’ ungkap Irwan. Penanganan kasus ini apa terfokus pada ‘permainan’ lelang Alkes kedokteran dan KB? ”Ya lihat saja nanti. Fokus kami masih pulbaket,’’ elaknya.

Data yang diperoleh lelang Alkes kedokteran dan KB yang menggunakan dana APBN 2013 senilai Rp8,4 miliar, diduga sarat dengan ‘permainan’ antara panitia dengan peserta lelang. Dari banyaknya ‘permainan’ yang dilakukan, akhirnya penawaran hanya turun 0,1% dari nilai pagu senilai Rp8,3 miliar. ‘’Sisanya dibagi ke beberapa orang,’’ terang salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Siapa saja orang yang mendapat bagian? “Ya seputaran orang yang terlibat dalam lelang. Tak menutup kemungkinan peserta lelang yang kalah mendapat cipratan rezeki,’’ jelasnya.

Tengara ‘permainan’ juga bisa dilakukan antara peserta dengan perusahaan penyedia barang yang bertujuan menentukan spesifikasi barang. Perusahaan yang sudah dinilai langganan penyedia Alkes juga diminta dukungan dalam lelang ini. ‘’Makanya peserta lelang yang tak mendapat dukungan dari pabrik tak akan lolos, karena salah satu syarat adalah dukungan dari perusahaan,’’ terang sumber tadi.Q hds

Dua Ruang Kelas SMAN Gedangan Ambruk Dimakan Rayap Gara-gara kualitas bangunan kurang bagus dan dimaka rayap, kondisi lima ruang kelas di SMAN Gedangan, sangat memprihatinkan. Bahkan, dua kelas sudah tidak bisa dimanfaatkan siswa untuk belajar, karena atap gentengnya ambruk, akibat kayunya dimakan rayap.

Beruntung kejadian atap genteng ambruk itu tak sampai membawa korban siswa.

Pihak sekolah segera memindahkan siswa yang belajar di dua ruang kelas itu, untuk belajar di aula sekolah. Aula yang ada disekat untuk menjadi dua kelas.

Wakil Kepala Sekolah SMAN Gedangan Bidang Sarana, Nur Huda, menyampaikan, kejadian ini terjadi pada akhir-akhir tahun 2013 lalu. ‘’’Masalah ini sudah kami laporkan pada dinas dan sudah dicek kondisinya, pihak dewan juga sempat datang, katanya akan direhab pada bulan April

2014, namun sampai Bulan Juni ini belum ada kabarnya,’’ kata Nur Huda, saat menerima tim monitoring dan evaluasi pelayanan publik dari Pemkab Sidoarjo, Kamis (5/6) kemarin.

Menurut Nur Huda, kondisi bangunan kelas ini kalau dibiarkan akan sangat memprihatinkan dan membahayakan. Sebab karena serangan rayap akan merembet dan bisa memakan atap kayu seluruh ruangan kelas. ‘’Kalau nanti direhab, kami minta agar memakai kayu yang kualitasnya bagus, kalau tak akan bisa cepat lapuk dan dimakan rayap lagi,’’ katanya.

Nur Huda berharap, pada

tahun ini, lima ruangan kelas yang rusak itu bisa segera direhabilitasi. Karena pada tahun ini, SMAN Gedangan akan ketambahan murid baru dari hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). ‘’Kalau tak direhab, siswa baru akan ditaruh dimana, bisa saja ditaruh di aula, tapi itu kan tak layak untuk tempat belajar,’’’ ujar Nur Huda.

Aula tak layak untuk tempat belajar, karena menurut Nur Huda, kondisinya bising. Sebab antara kelas satu dengan yang lain hanya dipisahkan sekat saja. Sehingga akan bisa membuat siswa tak kosentrasi belajar maupun guru tak konsentrasi dalam memberikan materi pelajarannya.

Sulistyo Harsono, salah satu anggota tim monitoring dan evaluasi Pemkab Sidoarjo dari unsur LSM berpendapat, SKPD terkait di Sidoarjo harus segera memperhatikan dan

ali kusyanto/bhirawa

Wakasek SMAN Gedangan, Nur Huda, menunjukkan ruang kelas yang ambruk akibat kayu atapnya dimakan rayap. menindaklanjuti masalah ini.

Tujuannya, lanjut Soni, agar bisa segera memberikan kenyamanan belajar bagi para murid dan juga tentu saja keamanan dari para murid sa-

at belajar di sekolah. ‘’Kalau misalnya sampai ada murid yang sampai kejatuhan genteng saat belajar di dalam kelas, siapa yang mau bertanggung jawab,’’ komentarnya.Q ali

SURABAYA

Jumat Legi 6 JUNI 2014

5

Ayam Gaok dan Kambing Senduro Diusulkan Jadi Sumberdaya Genetik Berbagai Kegiatan Peternakan Ramaikan PENAS Nelayan Tani XI

Pernah mendengar Ayam Gaok dan Kambing Senduro?

Dua jenis hewan ini adalah salah satu kekayaan endemis Jawa Timur, selain banteng Banyuwangi dan Sapi Madura yang lama kita kenal.

Ayam Gaok merupakan ayam lokal Pulau Puteran, Kabupaten Sumenep, Madura., Jawa Timur. Keistimewaannya adalah suara kokoknya yang cukup panjang (landing,red) mirip ayam Pelung.

Bentuk fisik ayam Gaok jantan besar, tegap, dan gagah. Ukuran jengger dan pialnya besar dan berwarna merah. Warna kuning kehijauan mendominasi bulubulunya, ditambah lagi semburat merah dan hitam pada beberapa bagian. Kaki berwarna kuning.

Berbeda dengan Ayam Gaok yang merupakan endemis asli Kambing Senduro adalah persilangan antara kambing lokal jenis kacang dengan etawa dan anglo nubian. Spesies kambing Senduro ini dual purpose atau

dwiguna, sehingga bisa dimanfaatkan produksi daging atau susunya. Apalagi, susunya sangat diminati oleh masyarakat. Kekhasan lainnya, dari kambing ini adalah badannya panjang, tinggi dan besar.

Gubernur Jatim berencana mengusulkan kepada Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian RI agar segera mentetapkan Ayam Gaok dan Kambing Senduro sebagai Sumberdaya Genetik Hewan Khas Jawa Timur, pada tahun ini.

Terkait hal ini Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur mengatakan, sejauh ini Jatim telah memiliki tiga sumberdaya genetik khas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian RI

“Di Jatim, ada beberapa sumberdaya genetik seperti Sapi Madura, Itik Mojosari, dan Domba Sapudi,” katanya.

Untuk memantabkan keberadaan lima sumber daya genetic asli jatim ini , kelimanya akan diperlombakan pada saat Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV tahun 2014 yang rencananya berlangsung 7-12 Juni 2014 berlokasi di Stadiun Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tujuan lomba ini termasuk memperkenalkan dan mempromosikan lima sumberdaya genetic ini pada masyarakat dan pelaku sektor peternakan dan pertanian.

Sedangkan pameran ternak sumberdaya genetika bertempat di parkir selatan Stadion Kanjuruhan ini, Dinas Peternakan Jatim akan menampilkan Sapi PO (peranakan ongole), Sapi Perah Grati, Sapi Madura, Sapi Sonok, Sapi Jaliteng, Sapi

LINTAS PERISTIWA

Jelang Ramadan, Polisi Akan Lakukan Razia 3C Surabaya, Bhirawa Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan yang ditandai dengan kegiatan malam seperti tarawih, serta sahur.

Membuat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya akan lakukan giat razia kasus 3C (Curas, Curat dan Curanmor), untuk menekan angka kriminalitas saat Bulan Ramdhan.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono mengatakan, jelang Bulan Suci Ramadhan, pihaknya akan laksanakan operasi rutin dalam langka menekan kasus 3C. Ini dilakukan untuk menekan tindak kriminalitas yang paling banyak terjadi pada saat menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Jelang Bulan Ramadhan, kita akan laksanakan operasi rutin. Nantinya aka nada posko-posko Polisi yang siaga, sesuai dengan prosedur tetap (Protap),” terang AKBP Sumaryono, Kamis (5/6).

Terkait daerah-daerah yang akan dioperasi, Kasatreskrim menjelaskan, operasi akan dilakukan di titik-titik atau wilayah yang dianggap rawan akan tindak kriminalitas. Menurutnya, mungkin titik-titik rawan ini aka nada perubahan, sesuai dengan tingkat kriminalitas dan angka kejahatan yang tinggi di wilayah tersebut .

Disinggung adakah razia terhadap petasan yang kian marak saat Ramadhan, ditegaskannya, nantinya akan ada keseimbangan dan antisipasi terhadap kasus kriminalitas dan peredaran petasan saat lebaran. Tak hanya itu, operasi juga kemungkinan dilakukan pada peredaran miras.

“Pastinya, saat Ramadhan pihak kami akan menjaga wilayah Surabaya dari segala bentuk tindak kriminalitas yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, Polsek jajaran Polrestabes Surabaya yakni Polsek Tandes, telah menghimbau dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap tindak kriminalitas saat Bulan Ramadhan.

Salah satunya dilakukan dengan memberikan imbauan pada minimarket yang buka 24 jam untuk meningkatkan keQ bed waspadaan.Q

Cross Ekstrim (berat diatas 1 ton), Domba Sapudi, Kambing Senduro, Kambing Boerja, Kelinci Malang, Ayam Gaok, Ayam Bekisar, Itik Mojosari, dan Itik Bangkalan.

Lebih lanjut, Maskur menambahkan, dalam pelaksanaan PENAS nantinya khusus di stan Dinas Peternakan Jatim terdapat kegiatan tebak telur ayam dan tebak telur DOC (day old chicken).

Selain itu, ada teknologi peternakan utamanya mesin pembuat pakan ternak atau mini feedmill yang dikembangkan untuk bisa menghemat biaya pakan. “Adanya teknologi pakan ternak ini, maka lebih murah 30 persen, daripada membeli pakan jadi,” ujarnya.

“Jadi silahkan saja para peternak dan calon peternak mendatangi PENAS. Tidak rugi, banyak al yang bisa diketahui dan dimanfaatkan. Banyak bibit ter-

ist

Sumberdaya genetika hewan Kambing Senduro yang akan segera ditetapkan menjadi kekhasan Jatim. nak sumberdaya genetika Timur ada Ayam Nunukan, lainnya yang mungkin co- Jawa Barat ada Ayam Pecok untuk dikembangkan,” lung dan Ayam Sentul, Bangkatanya. ka Belitung ada Ayam MerMenurutnya, dari provinsi awang, Banten ada Itik lain juga membawa ternak Damlaking, Sulawesi Selapada lomba promosi sumber- tan ada Ayam Gaga, dan daya genetika hewan seper- masih banyak lagi. ti Sumatera Barat dengan Kegiatan PENAS berAyam Kokok Balenggek, Kal- maskot sapi bernama Siimantan Barat dengan Madu ini akan semakin raAyam Tukong dan Ayam mai dengan terselenggaBrutu, DI Yogyakarta den- ranya promosi gizi dengan gan Itik Turi, Kalimantan gerakan minum susu, lom-

ba memasak dari bahan asal ternak, sarasehan kelompok tani ternak, sampai dengan pelaksanaan magang demplot/cluster agribis peternakan.

Kabid Agribis Dinas Peternakan Jatim, Rohayati menambahkan, dalam PENAS kali ini bertemakan ‘Melalui Ekspo da Kontes Peternakan Nasional, Kita Tingkatkan Produksi dan Konsumsi Protein Hewan Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pemenuhan Gizi Masyarakat yang Aman Sehat Utuh Halal’.

Tujuan dari PENAS ini untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mengapresiasi sumberdaya genetika hewan yang dimiliki daerah, memotivasi dan menstimulasi masyaraat untuk peduli pada sumberdaya genetika hewan, mengekspos hasil pembangunan peternakan, mempromosikan produk unggulan peternakan, dan menginisiasi teknologi peternakan paQ rac da masyarakat.Q

Dinkes Tunjuk Lima Puskesmas Layani ANC

Surabaya Rawan HIV/AIDS, Ibu Hamil Wajib Periksakan Diri Dinkes Surabaya, Bhirawa Masih rawannya Surabaya sebagai daerah penyebaran penyakit HIV/ AIDS membuat Dinkes Surabaya menghimbau para ibu hamil untuk memeriksakan diri. Dinkes menyiapkan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil di lima Puskesmas yaitu Puskesmas Dupak, Puskesmas Perak Timur, Puskesmas Jagir, Puskesmas Sememi, dan Puskesmas Putat Jaya.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kota Surabaya dr. Daniek Suryadiningdiah menyatakan, lima Puskesmas ini ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya karena sebagai daerah rawan terjadi HIV tertinggi di Surabaya.

Jika dilihat lima Puskesmas ini dekat dengan tempat-tempat prostitusi. Untuk Puskesmas yang dekat dengan lokalisasi adalah Puskesmas Dupak, Puskesmas Sememi dan Puskesmas Putat Jaya, sedangkan Puskesmas lainnya hampir mendekati daerah lokalisasi. ‘’Kita memilih daerah tersebut memang dinilai sangat rawan terjadinya penularan HIV/AIDS,’’ jelasnya.

Daniek menyatakan, saat ini pemeriksaan kohort( kartu pemeriksaan berkala,red) ibu hamil harus dilakukan secara inklusif, tidak lagi ekslusif, dalam arti pemeriksaan ANC harus diterapkan pada semua ibu hamil yang memeriksakan diri di Puskes-

Pembiayaan Buku Kurikulum Baru

Surabaya Abaikan Batasan Penggunaan Dana BOS Dindik Surabaya, Bhirawa Pembatasan 10 persen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pembelian buku Kurikulum 2013 (K13) jenjang SMA-SMK sederajat tampaknya tidak akan berlaku bagi Kota Surabaya. Sebab, dengan anggaran sekecil itu, sekolah dipastikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya untuk membeli buku.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Ikhsan mengatakan, acuan untuk membeli buku itu sesuai dengan jumlah guru dan siswa, serta ditambah 10 persen jumlah siswa untuk perpustakaan.

Artinya misalkan sebuah sekolah memiliki 100 guru dengan 1000 siswa, maka kebutuhan buku adalah 1100 plus 10 buku untuk perpustakaan.

Dengan perhitungan ini, lanjut Ikhsan , penggunaan dana BOS sebesar 10 persen untuk pembelian buku dipastikan bakal kurang. “Kalau dana BOS cuma diambil 10 persen bisa kurang,” katanya, Kamis (5/6).

Sebagai catatan dana BOS per siswa per tahun adalah Rp1 juta , maka nilai pembelian buku hanya Rp100 ribu per tahun.

Namun demikian Ikhsan tidak memberi batasan berapa persen minimal atau maksimal dana BOS jenjang SMA/SMK yang dapat dipakai untuk pembelian buku K13. Dia hanya berharap sekolah yang belum memesan buku segera melakukan pemesanan di percetakan yang ditunjuk.

“Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Berapa persen alokasinya tidak ditentukan,” tegasnya.

Plt Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh menambahkan, pembelian buku di semester pertama untuk jenjang SMA/SMK kelas X dan XI memang menggunakan dana BOS. Sementara, di semester kedua mendatang memakai dana dekonsentrasi dari pusat.Terpisah, Kepala Sekolah SMAN 1 Surabaya, Johanes Mardijono mengaku sudah memesan buku Kurikulum 2013. Rinciannya, buku kelas X sebanyak 292 buku permata pelajaran (9 mapel wajib A dan B).

Buku kelas XI sejumlah 277 permata pelajaran (9 mapel wajib A dan B).

“Jumlah itu sudah termasuk ditambah 10 persen dari jumlah murid untuk perpustakaan,” tandas mantan Kepala Sekolah SMAN 3 Surabaya ini.

Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud telah menyampaikan, biaya pembelian buku K13 jenjang SMA/SMK diambil dari BOS SMA dengan pagu sebesar 10 persen.Q tam

Ibu hamil menedapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas. mas. Tidak boleh pemeriksaan ibu hamil hanya dilakukan secara random sampling atau acak karena akan memberikan peluang bagi ibu hamil untuk lolos periksaan ANC. ‘’Kita tidak ingin mengambil resiko untuk memeriksa sebagian orang saja, hal ini akan memperparah penularan HIV/AIDS,’’ tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rahmanita mendukung penuh upaya Puskesmas dalam membuka pelayanan ANC. Menurutnya, pelayanan

ANC akan mengurangi jumlah penderita HIV/AIDS di Surabaya terutama pada anak dan ibu.

Banyak dari penderita HIV/AIDS salah satunya didominasi oleh ibu rumah tangga, jika dilihat penderita HIV/AIDS ibu rumah tangga dikarenakan oleh pasangannya. Banyak ibu-ibu rumah tangga tertular penyakit mematikan ini bukan karena perilaku hubungan bebas dengan orang lain, melainkan dikarenakan hubungan dengan suaminya. ‘’Jika suami suka jajan (seks be-

dna/bhirawa

bas, red) maka dapat dipastikan ibu akan tertular,’’ jelasnya.

Menanggapi pernyataan di atas, salah satu Ibu rumah tangga Ninik mengaku dirinya menyambut gembira adanya pelayanan ANC di Puskesmas. Banyak keuntungan yang akan diperoleh jika ibu hamil mendapatkan pemeriksaan ANC. ‘’Minimal pelayanan ANC akan memberikan kesehatan bagi anak agar tidak tertular HIV/AIDS jika penanganannya tepat,’’ ucap ibu daerQ dna ah Bubutan Surabaya ini.Q

JAWA TIMUR

6

Timsel KPU Akui Salah

KILAS JATIM

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 28 Juni 2014 Bojonegoro, Bhirawa Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro, Ihwanuddin mengatakan, organisasi Muhammadiyah menetapkan awal puasa jatuh pada 28 Juni 2014. Hal ini berdasarkan ilmu hisab yang menyebutkan bahwa tanggal 27 malam saat Magrib sudah terlihat wujudul hilal. “Muhammadiyah menetapkan awal puasa jatuh pada 28 Juni 2014, dasarnya menurut hisah hakiki dengan kriteria wujudul hilal,” kata Ihwanuddin, Kamis (4/6) kemarin.

Dia menjelaskan dengan dasar itu, ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada Jumat, 27 Juni 2014, pukul 15.10 WIB. Saat matahari terbenam, hilal (bulan usia muda yang menjadi tanda pergantian awal kalender) sudah wujud berketinggian 31 menit dan 17 detik. “Artinya, 27 Juni malam masyarakat Muhammadiyah sudah melaksanakan Salat Tarawih,” ujarnya.

Meski begitu, Ihwanuddin menghimbau kepada masyarakat Bojonegoro agar menghormati sesama muslim yang berpuasa jika nantinya ada perbedaan awal Ramadan. “Tidak perlu mengolokolok.Kita harap saling menghormati sesama muslim,” ujarnya.

Seperti tahun sebelumnya, masyarakat Muhammadiyah menggelar Salat Tarawih di Masjid At Taqwa Jalan Teuku Umar Bojonegoro. Adapun hari raya Idul Fitri 2014 nanti ditetapkan tanggal 28 Juli 2014. Sementara itu pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat lain akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan pada tanggal 27 nanti.Q bas

PMI Kota Musnahkan Darah Terkontaminasi Madiun, Bhirawa Setiap bulan, belasan darah dalam kantung yang terkontaminasi virus berbahaya, dimusnahkan oleh Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Madiun. Jika diakumulasikan, satu tahunnya PMI telah memusnahkan sekitar 2-3 persen dari ribuan kantong darah yang dikumpulkan. Dari jumlah itu, mayoritas darah yang dimusnahkan, terkontaminasi virus hepatitis B. Menurut Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Madiun, Dwi Santoso, darah yang terkontaminasi penyakit telah dipisahkan dan dimusnahkan, guna memutus penularan kepada masyarakat.

"Kita pisahkan antara yang terkena virus sama yang tidak. Ini untuk memutus penularan," kata Dwi Santoso, kepada wartawan, Kamis (5/6).

Menurutnya lagi, setelah donor darah, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap darah yang terkumpul setiap harinya melalui screaning darah. Selain Hepatitis B, ada tiga parameter pemeriksaan darah, yakni Hepatitis C, sipilis, dan virus penyebab sindroma yang merapuhnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS).

"Setiap donor kan pasti kita periksa. Jadi darah itu tidak langsung siap digunakan.

Memang ada empat parameter yang kita periksa salah satunya adalah ada tidaknya kandungan hepatitis dalam darah pendonor," jelas Dwi.Q dar

Siap Tanggung Risiko Hukum Tuban, Bhirawa Tim seleksi (Timsel) calon anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mengakui kesalahan dan siap menerima risiko serta dampak hukum dari penganuliran nama-nama calon komisioner yang sudah masuk 10 besar pada pertengan bulan Mei lalu.

Khoirul huda/bhirawa

Salah satu calon anggota Komisioner KPU Tuban saat melihat pengumuman penganuliran di kantor KPU Kabupaten Tuban.

Tuntutan Caleg PKB ke MK Resmi Dicabut Sumenep, Bhirawa Tuntutan salah satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep atas nama Sukarnaidi, caleg nomor urut 1 daerah pemilihan (dapil) 5 Sumenep terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah resmi dicabut.

Sekretaris DPC PKB Sumenep, Bahrul Ulum mengatakan, meski jadwal sidang sudah ditetapkan hari ini (6/6) di Mahkamah Konstitusi (MK), namun pihaknya melalui kuasa hukum yang ditunjuk DPP PKB menyampaikan surat pencabutan gugatan kepada majelis hakim MK hari ini (kemarin, red).

"Hari ini (kemarin, red) kami melalui kuasa hukum sudah menyampaikan surat pencabutan gugatan ke majelis MK. Jadi, gugatan dari salah satu caleg atas nama Sukarnaidi resmi dicabut," kata Ulum, di kantor DPC PKB Sumenep, Kamis (5/ 6).

Menurutnya, dalam surat pencabutan gugatan itu juga melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan DPC PKB Sumenep dengan nomor 111/ dpc-30/III/A-1/V/2014. Artinya, gugatan itu tidak akan ditindak lanjuti lagi di MK. "Pencabutan gugatan itu sudah disertai surat dari DPC PKB Sumenep dan

sul/bhirawa

Sekretaris DPC PKB Sumenep, Bahrul Ulum, menunjukkan surat pencabutan tuntutan ke MK.

diserahkan langsung oleh huasa hukum," ungkapnya.

Di kabupaten Sumenep ada dua gugatan dari caleg PKB dan PAN. Materi gugatan dua caleg dari parpol yang berbeda itu yakni dugaan penggelembungan suara disejumlah TPS. H Iskandar, caleg PAN nomor urut 7 melaporkan caleg nomor urut 6, Ahmad di dapil 5. Ahmad diduga melakukan penambahan suara sebanyak 3 suara di TPS 2 Desa Bicabbi, kecamatan Dungkek dan 5 suara di TPS 3 dan 7 Desa Dapenda, kecamatan Batang-batang.

Untuk gugatan dari caleg PKB, atas nama Sukarnaidi nomor urut 1. Dia mempersoalkan perolehan suara caleg PKB nomor urut 7, Nayatullah bin Superang dengan dugaan penggelembungan suara dengan modus memindahkan perolehan suara caleg nomor urut 6 atas nama Anwariyah.

Sesuai alat bukti yang diajukan pelaporan ke MK, di tingkat TPS dan PPS caleg nomor urut 7 mendapatkan suara sebanyak 80 suara dan caleg nomor urut 6 sebanyak 17 suara, setelah rekapitulasi surat suara di tingkat PPK, caleg nomor urut 7 memperoleh suara 90 dan nomor urut 6 memperoleh 7 suara.

Jadi diduga ada pemindahan suara antar caleg diinternal PKB.Q sul

Tuban Gagal Raih Wajar Tanpa Pengecualian Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada laporan hasil pemeriksaan (LPH) tahun anggaran 2013 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara tersebut, malah menemukan ketidak patuhan dalam aset daerah, yang selanjutnya memutuskan Kabupaten Tuban mendapat opini wajar

Jumat Legi 6 JUNI 2014

dengan pengecualian (WDP).

Sekertaris dan juru bicara Panitia khusus (Pansus) LHP-BPK, Karjo, usai paripurna yang digelar di ruang Paripurna (5/6), Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengungkapkan, gagalnya Kabupaten meraih opini wajar tanpa pengecualian tahun ini, mengindikasikan masih ada administrasi yang perlu diperbaiki, terutama dilingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Tuban. “Kami merekomendarikan, adanya perbaikan at-

ministrasi di lingkup SKPD Tuban, terutama soal aset daerah Kabupaten Tuban. sebab hasil LHP BPK memberikan opini dengan pengecualian (WDP),” kata Karjo.

Menurut Karjo, disamping aset darah yang perlu di perbaiki, tidak ada yang urgent (Penting) yang menjadi hambatan Kabupaten Tuban untuk meraih WTP, namun kenyataanya Kabupaten ini, harus rela dengan opini pengecualian itu tahun ini.

“Kalau urgent sih tidak, hanya itu saja, selanjutnya, kami meminta kepada saudara Bupati dan jajar-

nya lebih teliti dan cermat dalam perencanaan, pelaksana iventarisir aset milik daerah, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak.

Selain itu juga lebih berhati-hati dalam menyusun laporan atministrasi agar tidak ditemukan kekurangan oleh BPK,” terang Karjo yang juga ketua DCP PDIP Tuban ini.

Sementara Itu, Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar H, M.Si mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah terbaik guna meningkatkan opini yang saat ini tengah diterima Kabupaten Tuban.Q hud

“Timsel itu kan kerjanya ‘trimo perintah, nindakno perintah’ (Menerima perintah, menjalankan perintah) dari KPU Propinsi yang memberikan mandat pada kita, kita siap juga menerima dampak hukum jika ada yang tidak puas dengan keputusan ini,” kata H. Masduki Nursjsjamsi Ketua Timsel Calon Anggota KPU Tuban.

Mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kabupaten Tuban ini juga mengakui kalau proses seleksi dari awal hingga menjadi 10 besar calon anggota Komisisoner KPU Tuban tidak mengunakan mekanisme dan aturan yang ditetepkan oleh KPU Propinsi Jawa Timur.

“Kita memang tidak menggunakan petunjuk KPU Jawa Timur, oleh karena setelah dievaluasi oleh KPU Jawa Timur akhirnya kita ulang, akan tetapi tidak semua apa yang kita lakukan dan tetapkan salah,” kilah Masduki saat dikonfirmasi Bhirawa(5/6).

Masduki juga menepis penganuliran keputusan yang semula sudah sampai tahap 10 besar calon anggota komisioner KPU Tuban kembali pada 20 nama Calon serta adanya nama-nama yang berubah tidak ada kaitanya dengan interfensi kelompok tertentu baik tingkat kabupaten Tuban maupun di Jawa Timur. “Tidak ada itu, jangan disangkutpautkan NU, Muhamadiyah, Aisyiah, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Fatayat atau Muslimat, apalagi intervensi Parpol, dan hal itu jauh api dari pangang,” terang Ketua Timsel KPU Tuban.

Menanggapi keputusan Timsel ini, mantan anggota

KPU Tuban, Trawoco mengungkapkan bahwa Timsel saat ini sudah tidak kredibel dan meminta KPU Jawa Timur mengambil alih atau membentuk Timsel baru di luar nama-nama Timsel saat ini. “Sudah berapa kali Timsel ini menjilat ludahnya sendiri yang sudah masuk comberan, yang pasti mereka ini sudah tidak profesional, cacat integritas, cacat kapabilitas, cacat kepercayaan publik,” kata Trawoco.

Trawoco yang mengungkapkan kalau Timsel Kabupaten Tuban memang pernah dipangil oleh Tim KPU Jawa Timur, untuk mengambil kebijakan ulang terkait dengan adanya protes dari peserta yang tidak masuk 20 besar hingga 10 besar, akan tidak ada hasil. “Keputusan saat ini adalah keputusan Timsel sendiri, Tim KPU Jatim memonitor saja, jadi ini sudah tidak patut lagi dibiarkan,” terang mantan Aktif HMI di Malang ini.

Sementara itu, beberap anggota petugas pemilih kecamatan (PPK) yang merupakan sebagai kepanjangan tangan dari KPU mengaku tidak nyaman dalam menjalankan tugas negara ketika para anggoata komisioner KPU baru nantinya dinilai masih bermasalah dan tidak kredibel.

“Ini menunjukkan Timsel sudah tidak punya legalitas dan otoritas melakukan seleksi anggota KPU, karena tidak punya kualitas & kapabilitas, indikasinya, dalam kinerjanya tdk konsisten. Solusinya Timsel harus mundur titik, kalau Pilpres mau sukses dan lancer,” kata Harun Prastiyo Ketua PPK Kecamatan Palang.Q hud

Lagi, Dispenda Segel WP Nakal Malang, Bhirawa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang kembali melakukan penyegelan, kepada wajib pajak (WP) nakal. Penyegelan tempat usaha itu dilakukan bersama tim gabungan Pemkot, Kamis (5/6) kemarin. Ade Herawanto, kepala Dispenda Kota Malang, Kota Malang, kepada wartawan mengatakan, langkah yang dilakukan ini, untuk memberikan efek jera bagi wp nakal. "Ini sudah ketiga kalinya kita melakukan sidak. Untuk memberikan peringatan bagi WP nakal yang enggan membayar pajak," ujar Ade Herawanto.

Sidak ini dilakukan di sembilan titik. Tetapi tiga WP ternyata langsung membayar pajak di kantor Dispenda.

Sidak pertama dilakukan di Gazebo Cafe and Resto, tim gabungan yang terdiri dari Dispenda, Satpol PP, Disperindag, BP2T, dan Disbudpar.

Gazebo, ditengarai tidak mau membayar pajak sejak beroperasi. Karena pemiliknya, enggan menjadi wajib pajak, karena itu, tim melakukan penyegelan, apalagi peringatan pada Gazebo merupakan yang kedua kali. Bahkan tempat usaha ini juga tidak punya izin.

Tempat usaha nakal ini, tim memasang stiker bertuliskan tempat usaha bersangkutan belum membayar pajak. Selain Gazebo, petugas gabungan sidak sadar pajak juga melakukan pemeriksaan di warung Mie Setan di kawasan Soekarno-Hatta Kota Malang. Tempat usaha tersebut juga diketahui belum membayar pajak. Q mut

Kabupaten Lumajang Raih Adipura Kali Kesepuluh Kabupaten Lumajang untuk Ke-10 kalinya berhasil mempertahankan lambang supremasi dalam bidang kebersihan tingkat nasional dengan kembali meraih Piala Adipura Kencana. Piala prestisius yang diperebutkan seluruh wilayah Kabupaten/Kota Se-Indonesia ini, akan diterima langsung Drs H As’at Malik, Mag Wakil Bupati Lumajang bersama Ir Nurul Huda Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jakarta, Kamis (5/6).

Drs Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang, mengatakan bahwa penghargaan atas prestasi kebersihan yang terus dijaga Kabupaten Lumajang ini, sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat di Kota Pisang ini.

Untuk itu, Pemkab Lumajang menyampaikan harapan dan rasa bangganya yang sangat tinggi kepada seluruh elemen masyarakat, yang telah mendukung gerakan kebersihan selama ini. ”Piala ini sebagai bukti atas keberhasilan gerakan bersih dan sehat yang selama ini didorong Pemkab Lumajang kepada masyarakat,’’ katanya.

Dengan budaya bersih dan sehat masyarakat serta keterli-

batan seluruh elemen masyarakat sendiri, mustahil piala ini bisa dipertahankan di Kabupaten Lumajang. Apalagi, sampai 10 kali piala Adipura ini dipertahankan. Piala Adipura yang berhasil diraih, lanjut Eddy Hozainy, bukan merupakan prestasi pemerintah, DR H Sjahrazad Masdar, MA Bupati dan Drs H As’at Malik, Mag Wakil Bupati atau stafnya saja. ”Namun, ini merupakan prestasi bagi seluruh warga Lumajang. Prestasi bagi seluruh elemen masyarakat yang terus mendorong terjadinya iklim bersih dan sehat di Lumajang,” imbuh Eddy Hozainy.

Dengan diraihnya Piala Adipura Ke-10 kalinya ini, diharapkan

masyarakat turut merasa bangga dengan prestasi ini. Pasalnya, diraihnya Piala ini karena yang ditonjolkan adalah kerja keras dari seluruh lapisan masyarakat Lumajang, dalam mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungannya. ”Penghargaan ini, juga menjadi bukti terwujudkan peran serta masyarakat,’’ ungkapnya.

Tidak hanya kebersihan saja, akan tetapi untuk menjaga keamanan lingkungan juga. Pesan penting itu yang harus diphami masyarakat, agar Piala ini tetap kukuh berada di Lumajang di tahun-tahun mendatang. ‘’Tujuannya, citra Lumajang sebagai Kabupaten yang bersih bisa terus melekat dan ditonjolkan,” paparnya.

Ia mengakui, tidak mudah mempertahankan Piala ini, jika tidak ada dukungan penuh dan peran serta dari masyarakat secara langsung.

Untuk itu, ke depan diharapkan masyarakat terus mendukung budaya bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Lumajang, agar Piala ini bisa terus dipertahankan. ”Sebab, penilaian Adipura ini dilakukan diam-diam tanpa dike-

dayat/bhirawa

Drs Eddy Khozayni tahui skedulnya. Penilai langsung turun ke indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan untuk memotret langsung. Jika kebersihan harus menunggu dioprak-oprak saat penilaian, patut diyakini akan sulit meraih Adipura,” sambungnya.

Resep yang ditawarkan adalah, penataan menejemen ling-

Salah satu sisi kawasan Lumajang yang asri dan bersih. kungan agar budaya bersih dan sehat tetap terjaga. ”Karena, memelihara lebih sulit.dibandingkan mengadakan untuk memelihara dan merawat membutuhkan waktu, menejemen dan personil yang tangguh,’’ jelasnya.

Konsep inilah yang akan dikedepankan Pemkab Lumajang,

dayat /bhirawa

untuk terus menata wilayahnya agar selalu menjadi bersih dan sehat. Tujuannya, agar citra Lumajang sebagai Kabupaten yang bersih dan sehat tetap melekat di masyarakat. ”Masalah kebersihan dan kesehatan inilah yang akan terus ditonjolkan dari wilayah Kabupaten ini,” tuturnya.Q yat*

JAWA TIMUR

Jumat Legi 6 JUNI 2014

KILAS JATIM

54 Sekolah Negeri Ikuti PPDB Online Bojonegoro, Bhirawa Jelang tahun ajaran baru 2014, Dinas Pendidikan Daerha (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro memastikan sebanyak 54 sekolah negeri mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.

Sekolah tersebut meliputi jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tahun ini adalah kali ketiga PPDB digelar secara online. Dari jumlah tersebut dengan rincian SMP Negeri sebanyak 30 lembaga, SMA Negeri sebanyak 14 lembaga dan SMK Negeri sebanyak 10 lembaga. Pelaksanaan PPDB Online dimulai pada awal 1 Juli.

Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, Ahkyar mengatakan, sekolah negeri yang pasti ikut PPDB online sebanyak 54 sekolah. Dan sebanyak 32 sekolah tidak mengikuti PPDB online yaitu meliputi 19 lembaga tingkat SMP, 7 lembaga tingkat SMK dan 6 lembaga tingkat SMA. “Ke 32 sekolah tersebut karena peminat pendaftarnya sedikit, dan kurang dari jumlah kuota. Selain itu juga sekolah tersebut jauh dari perkotaan serta belum ada jaringan internet ,” ungkap Ahkyar kepada Bhirawa Kamis (5/6).

Ahkyar menjelaskan, dibukanya pendaftaran online dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi para calon siswa untuk melakukan pendaftaran di sekolah yang mereka kehendaki. Nantinya para pendaftar tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftar secara langsung, tapi bisa dilakukan lewat via internet.

“Dengan sistem itu menghidari penumpukan calon siswa untuk melakukan pendaftaran di sekolah yang mereka kehendaki. Selain itu untuk menghindarai kecurangan,” pungkasnya.Q bas

Proyek SKPD Terancam Tak Dapat Dana Batu, Bhirawa Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengancam akan menghentikan/cancel proyek milik SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) yang jalan di tempat. Hal ini dilakukan jika SKPD pemilik bersangkutan dinilai sudah tidak mampu lagi melanjutkan proyek yang menjadi rencana kerjanya.

Karena itu, mulai kemarin (5/6), timgar memanggil para SKPD yang memiliki proyek bermasalah dan jalan di tempat.

“Sebenarnya semua SKPD yang berjumlah 42 akan kita panggil dan kita periksa program kerjanya. Namun pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan kita utamakan untuk memeriksa proyek berskala besar yang saat ini masih jalan di tempat,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, yang juga ikut melakukan pemeriksaan, Kamis (5/6).

Adapun proyek yang memiliki nilai besar antara lain, pembangunan perkantoran terpadu, proyek pengembangan pertanian organic, dan pembangunan sarana prasarana milik Dinas Bina Marga. Di hari pertama ke-

marin, timgar memeriksa 5 SKPD yang program/proyeknya menjadi sorotan.

Kelima SKPD tersebut di antaranya adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas Bina Marga, Dinas Pariwisata (disparta), Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dindikraga), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Selain memiliki banyak proyek yang nilai anggarannya tinggi, ternyata banyak dari proyek tersebut tidak berjalan sesuai yang telah dijadwalkan.

Punjul memberikan contoh 46 proyek yang dimiliki DCKTR. Hingga memasuki akhir semester pertama ini,

nas/bhirawa

Anggota timgar (menghadap kamera), saat melakukan pemeriksaan terhadap program kerja dan proyek milik Dinas Pertanian dan Kehutanan (barisan kiri). ternyata masih ada 23 proyek di dinas tersebut yang masih belum masuk ULP (Unit Layanan Pelelangan-red). Kemudian 11 proyek yang dimiliki BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-red),ada sebanyak 7 proyek yang masih belum masuk ULP. Sedangkan dari 11 proyek

Peternak Keramba Ikan Gulung Tikar Kediri, Bhirawa Pengembangan pusat usaha kerambah ikan di Desa Semampir, Kota Kediri gulung tikar, hal ini diduga disebabkan tidak ada jalinan komunikasi lagi antara Pemkot Kedri dengan peternak kerambah ikan sejak pergantian kepala daerah.

Dari keterangan salah satu Peternak Keramba ikan, Mustofa, selain tidak adanya pembinaan kembali dari Pemkot Kediri, peternak juga mengeluhkan naiknya harga pakan ikan tidak sebanding dengan harga jual hasil. “Kita tidak mampu untuk membeli pakannya, karena hasil panaen kami dengan haraga pakan ikan tidak sebanding, kondisi ini sejak pergantian walikota “ kata Mustofa pada Bhirawa.

Menurutnya selain tidak amampu untuk membeli pakan ikan, para peternak juga mengeluhkan banyaknya Keramba yang rusak dimakan usia, untuk itu pihaknnya berharap Pemkot kembali memberikan solusinya agar Pengembangan Ikan dalam keramba bias kembali berjalan. “Kami berharap adanya perhatian kembali dari pemerintah kota, sehingga pengembangan ikan keramba sdi sungai berantas ini bias kembali berjalan,” ungkapnya.Q mb2

Dindikraga, ada 6 proyek yang belum masuk ULP. Fakta ini mengakibatkan serapan anggaran dari dana proyek menjadi sangat rendah.

Dari anggaran di luar gaji yang mencapai Rp 426 milyar, hingga saat ini masih Rp 38 milyar yang terserap dalam pembiayaan proyek. Artinya, se-

rapan anggaran dalam proyek pembangunan Kota Batu hanya 8,9 persen. “Padahal sesuai perhitungan, saat memasuki akhir semester pertama, anggaran yang terserap harus sudah mencapai 54,28 persen,” jelas Punjul.

Kondisi inilah yang melatar belakangi Timgar untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap SKPD. Dikatakan oleh Asisten II yang sekaligus Wakil Timgar, Chaerul Syarif Tartila, bahwa Timgar akan melakukan evaluasi sekaligus penilaian terhadap proyek yang dimiliki SKPD. Jikalau SKPD bersangkutan dinilai tidak mampu lagi meneruskan proyeknya, maka Timgar akan melakukan cancel / penghentian terhadap proyek tersebut. “Kemudian anggaran yang ada di proyek tersebut akan dimasukan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan), dan kemudian dialihkan untuk membiayai program kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,”ujar Chaerul.Q nas

Puluhan Siswa SMK PGRI 1 Pogalan Ikuti Sosialisasi Bahaya Narkoba

Satu Pendaki Hilang, Semeru Ditutup untuk Pendakian Lumajang, Bhirawa Pendakian ke gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang untuk sementara ditutup. Ini menyusul masih hilangnya pendaki Aziz Aminudin di kawasan gunung tertinggi di pulau Jawa tersebut pada (03/06) sore. ‘’Untuk sementara jalur pendakian ditutup untuk mempermudah open SAR pencarian korban,’’ jelas DR Ir Ayu Dewi Utari, Msi Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).

Bagi pendaki yang sudah berada di Pos Resort TNBTS Ranu Pane, dilarang untuk menuju puncak sementara waktu. ‘’Demikian pula bagi pendaki yang sudah berada di jalur pendakian mengarah ke atas atau turun, kita minta kembali ke Pos Resort TNBTS Ranu Pane,” katanya.

Untuk pencarian terhadap pendaki Azis Aminuddin sendiri, saat ini pihak BB TNBTS dibantu personel SAR Gabungan yang sudah melakuan penyisiran ke arah puncak, akan memfokuskan pencarian ke arah jalur menuju Blank 75.

“Dari informasi yang dilaporkan, korban tersesat dalam perjalanan turun dari puncak,’’ ungkapnya. Q yat

7

hartono/bhirawa

Aminudin Fahruda dan Jemali saat menunjukan hasil tes pembanding tidak dari RSUD Porong tidak ada kelainan jiwa.

Timsel KPU Diduga Palsukan Hasil Tes Medis Kabupaten Blitar, Bhirawa Proses rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Blitar diduga ada permainan dan adanya konspirasi untuk meloloskan salah satu calon pesanan. Salah satunya adalah adanya dugaan melakukan praktik kecurangan dalam melakukan penetapan 10 besar melalui hasil tes kesehatan jasmani rohani.

Dugaan slintutan dalam praktik rekrutmen calon komisioner KPUD tersebut terjadi ketika sebelumnya tim seleksi KPUD telah menetapkan 20 peserta yang lolos seleksi sebagai peserta lanjutan. Namun, karena tidak dilakukan tes kesehatan jiwa dan rohani maka Timsel Kabupaten Blitar memutuskan untuk melakukan pilihan seleksi ulang dengan mengadakan tes kesehatan jiwa dan rohani.

“Kami menengarai jika hasil tes kesehatan jiwa dan rohani yang dilakukan di RSUD Ngudiwaloyo tersebut merupakan cacat hukum, dan produk setinggan yang sengaja untuk menjatuhkan kami,” kata Jemali salah satu mantan anggota KPUD kabupaten Blitar yang tidak lolos 10 besar.

Sebelumnya tes kesehatan yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2014 tersebut dilakukan sebanyak 40 peserta.

Namun hasil tes yang dike-

luarkan oleh salah satu dokter ahli kesehatan jiwa asal Surabaya hanya menyarankan 17 peserta yang dinyatakan lolos.

Sedangkan sebanyak 23 orang peserta dinyatakan tidak disarankan lolos atau diduga mengalami ganguan jiwa.

Sehingga Jemali menilai tes yang dilakukan pada beberapa hari lalu tersebut penuhy dugaan pengaturan. Hal ini diketahui setelah para peserta yang tidak lolos mengadakan tes pembanding di Rumah sakit jiwa Radjiman Werdodiningrat di wilayah malang dinyatakan sehat tanpa ada ganguan jiwa.

“Dari hasil tes yang telah kami lakukan di tes kesehatan rumah sakit jiwa tersebut menyatakan kami tidak mengalami ganguan jiwa. Untuk itu kami meminta KPUD Jawa timur menganulir hasil tes kesehatan tersebut,” ujarnya.

Lanjut Jemali, model tes yang dilakukan oleh timsel KPUD melui RSUD Ngudiwaloyo menggunakan model MMPI (Minnesota multiphasic personal inventory). Model tes ini memberikan sedikitnya 567 soal kuisioner degan model wawancara.

Namun menurut Jemali pada kenyataanya setiap peserta hanya dilakukan tes sebanyak 160 soal tes saja. “Kami menduga dengan hasil tes pembanding ini menunjukan ada kesengajaan mela-

kukan kecurangan dengan melakukan tes yang tidak standar,” terangnya lagi.

Jemali menambahkan pihaknya akan melakukan upaya penuntutan terhadap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit.

Pihaknya juga akan berupaya menempuh jalur hukum untuk melaporkan secara hukum pada pihak kepolisian.

“Kami akan laporkan pada KPUD hari ini (kemarin red) agar dilakukan pembatalan peserta yang lolos, karena produk kesehatan yang dihasilkan oleh rumah sakit dan dijadikan rujukan tim sel KPUD Blitar cacat hukum,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar Zaenal Arifin mengatakan tidak semudah itu proses seleksi dihentikan. Sebab pihaknya sudah melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku. Terkait digunakannya mekanisme voting dan berakibat digantinya dua peserta yang berskor lebih tinggi, kata Zaenal untuk memenuhi kuota perempuan.

“Kita sudah melaksanakan proses secara transparan.

Jadi tidak semudah itu menghentikan proses yang berjalan. Selain itu KPU Provinsi tentu akan melakukan klarifikasi,” ujarnya.Q htn

Trenggalek, Bhirawa Ancaman hancurnya generasi penerus bangsa akibat penyalahgunaan narkoba menjadi pemikiran tersendiri bagi BNNK Trenggalek. Dari dasar tersebut, BNNK Trenggalek khususnya terus melakukan berbagai upaya guna menangani masalah tersebut. Mulai dari pemberantasan peredaran hingga penyalahgunaan narkoba.

Salah satu fokus upaya penyelamatan generasi muda adalah melakukan sejumlah sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Seperti yang diikuti sejumlah siswa dari SMK PGRI 1 Pogalan. Mereka mengikuti sosialisasi dengan materi utama tentang narkoba.

Kasi Pencegahan BNNK Trenggalek Tri Koranto menegaskan, pengenalan tentang narkoba kepada pelajar khususnya saat ini menjadi tugas utama mereka. Pasalnya, sesuai Inpres nomor 12 Tahun 2011, BNN mendapat tugas pokok mencegah serta memberantas peredaran narkoba di masyarakat Indonesia. “Itu sudah menjadi tanggungjawab utama kami. Makanya, BNNK terus melakukan sosialisasi tentang narkoba,” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, BNNK Trenggalek menyampaikan secara rinci kepada siswa bagaimana bentuk sebenarnya dari narkoba yang saat ini sudah beredar luas dimasyarakat. Diantaranya putaw, heroin, sabu-sabu, ekstasi hingga ganja yang saat ini semakin mudah didapat.”Sengaja kami kenalkan sejak dini. Biar anak didik kita setidaknya tahu bagaimana sih narkoba itu,” tukas Tri Koranto.

Yang tidak kalah penting, lanjut Tri Koranto adalah bagaimana sistem peredaran hingga efek bagi tubuh manusia jikalau menyalahgunakan narkoba bukan untuk kepentingan medis. Sebab, dari sejumlah kasus yang ada efek pengunaan narkoba diluar kegunaan medis bisa merusak sistem dalam tubuh manusia.”Bisa berujung maut. Kasusnya sudah sangat banyak. Maka dari itu, menjadi tugas kami menyampaikan persoalan narkoba kepada masyarakat,” pungkas Tri Koranto.Q adi

adi/bhirawa

Salah satu petugas BNNK Trenggalek menjelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa SMK PGRI 1 Pogalan.

DPRD Kabupaten Gresik Bentuk Pansus LHP BPK-RI DPRD Kabupaten Gresik, sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2013. Dengan ketua pansus Faqih Usman, wakil ketua Ali Mansur dan sekretaris Nasir Cholili.

Kesepakatan membentuk pansus, disepakati dalam rapat internal Dewan di ruang paripurna DPRD. Rapat dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Zulfan Hasim dengan didampingi dua wakil ketua, Susianto dan Hadi Kusono dengan dihadiri 32 anggota dari 50 anggota DPRD periode 20092014. Rapat tersebut sepakat membentuk Pansus, dengan anggota 25 orang terdiri dari utusan fraksi-fraksi.

Dari 25 anggota pansus, Fraksi PKB yaitu Chumaidi Ma’un, Hamim Mubhan, Muhajir, Nasir kholili, dan Suwarno. Fraksi PD Eddy Santoso, Akhnan, Syaiful Fuad, Ahmad Fauzi. Fraksi PDIP,

Mujib Ridwan, Jumanto, Siti Muafiyah, Uman. Fraksi PG, Asro’in Widiyana, Olan Safudi, Asnun Taufiq. Fraksi PPP, Mustaqim, dan Asya’ari. Fraksi PAN, Faqih Usman, dan M Reban.

Fraksi PKNU, Ali Mansur, Syaikhu, Hudaifah. Fraksi HGB, Dedy Setiawan, dan Santoso.

Menurut ketua Ketua DPRD Zulfan Hasim SH Kamis (5/6) mengatakan, bahwa pansus ini untuk menyikapi LHP yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap keuangan Pemkab Gresik Tahun 2013,

Zulfan Hasim SH

kim/bhirawa

dalam LHP tahun 2013.

Ternyata sebagian besar masih banyak masalah dari masa lalu, yang ternyata kembali dilaporkan tahun ini. Belum di tuntaskan oleh pemerintah, sehingga masih mendapat wajar dengan pengecualian ( WDP ), dan pansus nanti akan membedahnya.

kim/bhirawa

Suasana rapat paripurna Kinerja pansus diharap bisa bekerja maksimal, agar anggaran kinerja APBD tahun 2014 tidak mesti dapat sama. Perolehan

WDP 2013, sebagai bukti kinerja pemerintahan tidak sesuai dengan target. Dan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ki-

nerjanya hanya asal-asalan.

“Saya tidak hafal satu per satu, merosotnya kinerja SKPD. Yang pasti hampir semua, karena anggaran APBD banyak yang tidak terserap,” kata Zulfan Hasim.

Sementara Ketua pansus LHP BPK Faqih Usman mengatakan, bahwa pansus akan meneliti dengan seksama rekomendasi dari BPK, baik terhadap tunggakan maupun temuan baru pada anggaran APBD 2013, karena DPRD menginginkan supaya kinerja pemerintahan menjadi baik.

Pansus ini, bisa saja mengeluarkan rekomendasi sebuah catatan atau temuan dibawa ke proses hukum. Karena semua tidak ada yang tidak mungkin, kalau ternyata dalam penilaian bahwa catatan dan temuan itu sudah parah dan juga tidak maksimal maka harus di teruskan.Q kim*

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Legi, 6 JUNI 2014

Investasi Properti Geser Dana Tunai

Kurs JUAL

BELI

USD

11,933.00

11,815.00

SGD

9,492.48

9,397.87

EUR

16,227.69

16,064.86

JPY

11,634.01

11,516.72

GBP

19,981.81

19,780.67

sumber: Bank Indonesia (5 Juni 2014)

RAGAM EKBIS

Jumlah Wisman Melalui Juanda Naik 1,97 Persen BPS Jatim, Bhirawa Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jatim melalui pintu masuk Juanda pada bulan April 2014 mencapai 19.145orang atau naik1,97 persen dibanding jumlah wisman bulan Maret2014 yang sebanyak 18.776orang.

Secara kumulatif, jumlah wisman Januari-April 2014 mencapai 71.267 orang atau naik sebesar 1,27 persen dibanding jumlah wisman periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 70.374 orang.

Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, pada April 2014 sebagian besar wisman berkebangsaan Malaysia mencapai 4.177 orang atau turun 1,42 persen, diikuti kebangsaan Singapura 1.699 orang atau turun 8,80 persen, dan kebangsaan China sebanyak 1.166 orang atau turun11,06 persen dibanding bulan Maret 2014. Terkait penurunan wisman Malaysia, Singapura, dan China, kata Kabid Pemasaran Disbudpar Jatim, Susariningsih mengatakan, masih dalam kategori normal.

Sebab, setiap bulan ada kenaikan dan penurunan wisman, namun tidak begitu signifikan. Tapi, disisi lain jumlah wisman ketiga negara itu justru per tahunnya meningkat. “Mungkin saja salah satunya pariwisataa sedang low session, dan di bulan April tidak banyak hari libur,” katanya, Kamis (5/6).

Sementara, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jatim pada bulan April 2014 mencapai 46,97 persen atau turun 1,24 poin dibanding TPK bulanMaret 2014 yang mencapai48,21 persen. Menurut klasifikasi bintang, TPK hotel bintang 4 pada bulan April 2014 mencapai 55,38 persen dan merupakan TPK tertinggi dibanding TPK hotel berbintang lainnya. Q rac

Surabaya, Bhirawa Investasi properti saat ini semakin diminati masyarakat Indonesia dalam tren pengelolaan kekayaan (wealth management) yang menggeser dana tunai, termasuk tabungan, deposito dan asuransi sebagai pilihan investasi paling populer sebelumnya.

Demikian hasil survei Citi Financial Quotient (FinQ) yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia dengan gender, umur, domisili dan tingkat pendapatan berbeda yang dirilis di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (5/6). “Properti adalah salah satu investasi paling menjanjikan yang nilainya terus naik dan tetap diminati oleh masyarakat. Bahkan tidak hanya dari dalam negeri, investor asing pun percaya bahwa iklim investasi di sektor properti sangat potensial” ungkap Senior Vice President, Head of Wealth Management Citibank N.A Indonesia, Ivan Jaya.

Ia menambahkan, dalam survei yang mengukur tingkat kesejahteraan keuangan dan latar belakang aktivitas keuangan masyarakat di 11 negara

Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan terhadap 500 responden menunjukkan skor FinQ di Indonesia tahun ini meningkat 3 poin menjadi 60,7 poin dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 57,7 poin.

Sedangkan kategori yang termasuk dalam penghitungan FinQ mencakup penganggaran, program tabungan, perencanaan pensiun, investasi dan kepemilikan rumah. Selain itu FinQ digunakan untuk menunjukkan kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan keuangan dan mengimplementasikan tata kelola keuangan dengan baik.

“Survei reguler dilakukan sebagai bentuk komitmen Citi untuk memantau dan mengantisipasi perilaku pasar guna menghadirkan produk dan jasa inovatif yang tentunya sesuai dengan kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa hanya 36 persen responden di Indonesia yang mengaku mematuhi anggaran bulanan yang dibuatnya, lebih rendah dari 39 persen yang dihasilkan responden

trie diana/bhirawa

Senior Vice President, Head of Wealth Management Citibank N.A Indonesia-Ivan Jaya saat menerangkan hasil survei pengetahuan keuangan atau skor Financial Quotient (FinQ).

di Filipina” jelasnya.

Secara keseluruhan, skor FinQ Indonesia (60,7 poin) telah mengalami peningkatan sebesar 8 poin sejak survei ini pertama kali dilakukan bulan Oktober 2007 (52,7 poin). Peningkatan pemahaman keuan-

gan masyarakat tersebut tidak lepas dari suksesnya berbagai kegiatan pendidikan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pihak swasta, termasuk oleh Citi indonesia. Menurut analisis Boston Consulting Group

pertengahan tahun lalu, setiap tahun akan ada sekitar 8 hingga 9 juta orang Indonesia yang memasuki kelas menengah (emerging affluent) dan kelas atas (affluent), seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi negera. Q riq

Mentan: Pabrik Gula Perlu Direvitalisasi Malang, Bhirawa Menteri Pertanian Suswono menyatakan perlu ada revitalisasi pabrik gula di Tanah Air karena usia bangunannya sudah banyak yang cukup tua, bahkan ada yang dibangun sekitar tahun 1800-an.

“Revitalisasi bangunan pabrik gula ini yang berjalan hanya sekitar 10 persen saja.

Kalau (revitalisasi) tidak dilakukan pasti menimbulkan masalah, termasuk rendemen tebu petani yang akan digiling di pabrik gula tersebut,” kata Suswono disela-sela Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menjelang pelaksanaan Pekan nasional (Penas) XIV KTNA di Pendopo Agung Pemkab Malang di Kepanjen, Kamis (5/6).

Masalah yang seringkali muncul akibat bangunan pabrik gula yang sudah tua, katanya, adalah rendemen karena tanaman tebu sudah terukur. Kalau rendemen tebu petani rendah, ada kemungki-

nan karena kondisi pabrik gula yang memang sudah tua, ada yang “main” atau karena kondisi tebu itu sendiri.

Selain melakukan revitalisasi, lanjutnya, juga perlu adanya tambahan pendirian pabrik gula baru, paling tidak sekitar 15 sampai 20 lagi guna mencukupi kebutuhan gula masyarakat. Menyinggung produksi bahan pangan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging, Suswono mengatakan ada peningkatan, meski persentasenya tidak terlalu signifikan.

Produksi gabah kering giling (GKG) misalnya, pada tahun 2009 hanya mencapai 64,3 juta ton naik menjadi 71,2 juta ton pada 2013.

Produktivitas per hektare

Suswono

juga meningkat, dari 49 kuintal menjadi 51,52 kuintal.

Dan luas lahan panen masih stagnan karena dari 12,8 juta hektare hanya menjadi 12,84 juta hektare.

Namun demikian, ketersediaan beras di Tanah Air masih surplus, meski tidak sebesar yang diharapkan, yakni sebanyak 10 juta ton pada tahun 2013.

Ia mengakui kondisi surplus beras tersebut seringkali menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, sebab kalau surplus kenapa masih impor. Beras yang diimpor tersebut untuk stok pangan di Bulog, kondisi tersebut yang tidak dipahami masyarakat luas.

Sementara produksi jagung mencapai 18 juta ton, sedangkan kebutuhan hanya 7 juta ton, namun lagi-lagi kenapa masih tetap impor.

“Persoalan yang muncul ini karena kondisi infrastruktur, terutama transportasi yang cukup sulit aksesnya, sehingga terpaksa harus impor untuk menjangkau daerah yang sulit,” ujarnya.

Sedangkan produksi tanaman kedelai juga masih jauh dari harapan, sehingga harus impor karena selain petani yang enggan menanam kedelai, lahannya juga semakin berkurang. Dari seluas 1,6 juta hektare, sekarang hanya ting-

gal 600 ribu hektare.

Lahan pertanian secara keseluruhan, katanya, setiap tahunnya mengalami defisit sekitar 60 ribu hektare, sementara pencetakan sawah hanya sekitar 40 ribu hektare. “Oleh karena itu, sekarang kita harus mencegah konversi lahan dan jangan sampai terjadi pengalihan lahan produktif,” tegasnya.

Dengan berbagai upaya, termasuk membatasi pengalihan lahan, diversifikasi pangan maupun meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pokok, lanjutnya, diharapkan 2014 ini swasembada pangan bisa terus dilanjutkan, meski tantangannya cukup berat. Tantangan berat itu meliputi lahan produktif di Indonesia sejauh ini terus mengalami penyusutan, perubahan iklim yang cukup signifikan, sehingga menjadi tantangan bagi iklim pertanian di Indonesia. Q mut.ant

Tunggakan Raskin Bojonegoro Capai Rp 1 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Tunggakan pembayaran beras bagi masyarakat miskin (raskin) di Bojonegoro semester satu terhadap Bulog Sub Divre III Bojonegoro, hingga per tanggal 3 Juni 2014 sudah mencapai Rp 1,079.336.000.

Tunggakan ini besar kemungkinan pasti masih nyantol di beberapa perangkat desa atau kepala desa/ kelurahan setempat.

Sehingga kondisi itu dikhawatirkan akan menghambat pendistribusian beras pada tahap berikutnya.Demikian disampaikan kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Efdal MS, Kamis (5/6) di tempat kerjanya. “Tunggakan raskin di kabupaten Bojonegoro terhitung mulai alokasi bulan Maret- Juli sebesar Rp 1 miliar. Itu belum termasuk sisa percepatan bulan Desember sebesar Rp 5.400 ribu,” katanya. Sementara tunggakan raskin di Bojonegoro pada alokasi bulan Desember terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan kota dan Malo. Bulan Desember yang merupakan tunggakan percepatan raskin pada alokasi bulan Maret.

Dikatakannya, tunggakan raskin di wilayah kerja Bulog Bojonegoro yakni paling besar di Kabupaten Tuban mencapai Rp 2,628.001.600, untuk Bojonegoro

Efdal MS

pada angka Rp 1,079.336.000, dan Lamongan pada angka Rp 470.160.000. Dana tersebut di duga nyantol di perangkat desa.

“Tunggakan raskin Kabupaten Tuban sekitar Rp 2,628.001.600 alokasi bulan Maret – Desember, pada bulan Desember yang merupakan percepatan raskin yang disalurkan pada bulan Maret,” jelasnya. Sebenarnya menyikapi pembayaran beras miskin dengan cara pembayaran chas and cary (ada barang ada uang) artinya dalam satu alokasi titik pendistribusian tersebut. Sebenarnya dari

masyarakat itu tidak pernah ada masalah begitu mengambil barang pasti langsung membawa uang.

Tidak mungkin ada masyarakat penerima manfaat yang datang ke desa/kelurahan atau ke titik distribusi tanpa membawa uang itu kok janggal. Kemungkinan ada satu dua orang tapi itu prosentasinya sangat mungkin kecil.

“Uang tersebut lebih mengendon ada di perangkat desa yakni kepala desa/kelurahan atau mungkin perangkat desa yang diberikan amanah oleh pihak kepala desa/kelurahan. Jadi belum disetorkan ke pihak kami dalam hal ini perum Bulog,” tambahnya.

Selanjutnya, pihak perum bulog sudah mengatisipasi hal tersebut yakni telah memberikan kemudahan untuk pembayaran dimasing-masing wilayah kecamatan di Sub Divre Bojongeoro yang meliputi tiga kabupaten di semua tingkat unit BRI desa telah disediakan rekening penampungan pembanyaran hasil penjualan beras untuk warga miskin.

“Harapannya untuk tunggakan yang belum terbayarkan segera dibayarkan supaya tidak menghambat pendistribusian beras raskin bulan berikutnya,” pungkasnya. Q bas

Kelompok Tani Jregik Panen Tebu 35 Hektar

Berharap di Sampang ada Pabrik Tebu Sampang, Bhirawa Kelompok tani tebu sumber rezeki, Desa Asem Nunggal Kecamatan Jregik Sampang, bisa tersenyum lega, setelah 11 bulan menanam tebu, kini sudah mulai panen tebu di 35 hektar lahan. Mereka sangat optimis hasil panen tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Abd Rahman (42) ketua kelompok tani tebu sumber rezeki Desa Asam Nunggal Kecamatan Jregik Sampang saat ditemui kamis 5/6/14 kemaren, ia sangat optimis musim panen tebu kali ini sangat melimpah disbanding tahun lalu, sebab tahun ini lahan yang sudah siap panen sebanyak 35 hektar dan melibatkan 50 orang pekerja, sedangkan tahun lalu hanya bisa memanen lahan 20 hektar saja.

“Musim panen kali ini kami akan langsung mengirim hasil panen tebu ke Pabrik Gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X di Sidoarjo, terus terang program pemerintah terkait pengembangan jebu ini sangat membantu bagi petani khususnya yang berada dikelompok petani sumber rezeki, sebab biasanya sebelum ada program penanaman tebu kami hanya mengandalkan pertanian dari padi, tetapi akibat adanya program tebu ini kami juga bisa menanam tebu

di lahan-lahan tidur yang tidak terpakai, namun kami berharap dalam waktu dekat Kabupaten Sampang juga ada pabrik tebu, sehingga kami untuk menjual hasil panen lebih dekat,” paparnya. Masih dikatakan ABD Rahman, program penanaman tebu ini, secara otomatis juga menyerap pekerja yang berada di Desa Asem Nunggal, khususnya bagi para pemuda atau kepala rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan, dari hasil tebu kali ini, kami kelompok petani tebu Desa Asem Nunggal tahun 2015 nanti akan menambah

lahan lagi sebanyak 15 hektar.

Sementara Tohir (40) selaku pekerja sangat gembira, dengan adanya program penanaman tebu ini, sebab, sejak awal saya hanya buruh serabutan tergantung orang yang membutuhkan jasa saya, namun saat ini dengan adanya program tebu ini saya bisa bekerja menetap sebagai pekerja mulai musim tanam hingga musim panen tebu, sehingga kalau di hitung penghasilan per-bulan mencapai 1.5000.000, padahal sebelumnya tidak ada pemasukan pasti. Q lis*

Panen Tebu mulai dilakukan kelompok tani tebu Sumber Rezeki Desa Asem Nunggal Kec. Jregik Sampang.

NASIONAL-POLITIK

Jumat Legi 6 JUNI 2014

KILAS

JK Janji Tuntaskan Aturan Turunan UU PA Banda Aceh, Bhirawa Calon Wakil Presiden (cawapres) Jusuf Kalla berjanji akan menuntaskan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UU PA. Janji tersebut disampaikan cawapres Jusuf Kalla dalam kampanye dialogis di Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Kampanye tersebut dihadiri seribuan masyarakat.

Hadir dalam kampanye dialogis tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, petinggi Partai Aceh Zakaria Saman, Ketua PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman, serta sejumlah petinggi partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Banyak aturan turunan undangundang khusus Aceh belum diselesaikan.

Kami akan menyelesaikannya jika saya dan Jokowi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden nanti," kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla hal itu merupakan utang Helsinki yang belum selesai. Utang ini adalah utang perdamaian yang ditandatangani di Helsinki 5 Agustus 2005 dan harus diselesaikan pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh.Q ant

Menko Kesra Inginkan Menteri Fokus Kerja

OLAHRAGA KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK, nopol P 3905 EG, a/n Suwarno, Ds Wringin Anom, rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.711/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, nopol P 4807 ED, a/n Sri Hartatik, Ds/Kec. Besuki, rw 03/02, Situbondo.

No.712/IMB/BI-II/2014 TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Hitam, AG2560OB, a/n. Abdul Gani, Ds. Kalibatur, KalidawirT.Agung No.713/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG2367SZ, a/n. Budiono, Ds. Ngunut 2/2-T.Agung No.714/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2004, Merah, AG4836TU, a/n. Mukiran, Ds. Jengglungharjo, Tanggungunung-T.Agung No.715/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha 5TP, th. 2004, Biru, AG3294TO, a/n. Endro, Ds. Tambakrejo, Sumbergempol-T.Agung No.716/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Merah Hitam, AG6466RM, a/n. Fatma Yamini, Dsn. Kalianyar RT 03 RW 01, Ds. Ngunggahan, Bandung-T.Agung No.717/IMB/BI-II/2014

Implementasi Visi Misi Capres Diragukan Jakarta, Bhirawa Visi dan misi para pasangan Capres /Cawapres keduanya baik, namun implementasinya masih di ragukan. Kedua pasangan memang mengedepankan kepentingan rakyat, namun bgaimana caranya, kurang dipaparkan secara jelas.

Visi misi pasangan Prabowo/Hatta misalnya, hanya 9 halaman, jadi sulit ditebak bagaimana dan kemana arahnya.

Sedang Jokowi/JK yang visi misinya dipaparkan dalam 42 halaman, memang mudah ditelesik. Tapi juga masih dipertanyakan, bagaimana mengimplementasikannya.

YLKI Minta Semua Produk Makanan Berlabel Halal Jakarta, Bhirawa Yayasan Lembaga Konsumen Indo nesia (YLKI) mempertanyakan masuknya produk makanan impor yang masih berhuruf kanji (China) tanpa penjelasan bahasa Indonesia dan tidak berlabel halal. Padahal semua produk makanan import ke Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, semestinya jelas label halal-nya.

“Kementerian Perdagangan harus tahu masalah ini dan menanganinya, untuk melindungi umat muslim dari makanan haram.

Bukannya kita yang berteriak teriak minta perlindungan, baru Kemendag turun tangan. Pemerintah juga ikut bertanggung

jawab karena teramat lelet dalam pembua tan RUU Jaminan Produk Halal. Sehing ga celah ini dimanfaatkan untuk me ngambil untung berbagai pihaki,” cetus Tulus Abadi pengurus harian YLKI dalam diskusi UU Jaminan Produk Halal (JPH) di pressrom DPR RI. Pembi cara lainnya, Raihan Iskandar anggota Panja RUU JPH DPR RI, dan Lukmanul Hakim Direktur LPPOM MUI. Menanggapi keluhan YLKI, Raihan Iskandar berjanji, dalam sisa waktu tugasnya di DPR RI tahun 2014 ini, akan menuntaskan RUU JPH sampai menjadi UU JPH. Walaupun dia sadar, masalah sertifikasi halal produk makanan ini tidak ram-

pung rampung. Tarik ulur antara pemerintah dengan MUI mengenai kewenangan menentu kan hala/ haram, berkepanjangan tanpa ujung. Apalagi proses sertifikasi halal sudah ditangani MUI selama 25 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Lukmanul Hakim melihat, pemerintah selama ini tidak perduli terhadap perlindungan konsumen. Maka tidak heran jika MUI memegang wewenang sertifikasi halal bagi umat Muslim. Sehingga pembahasan RUU JPH ini tidak lah penting, jika hanya menyang kut masalah kewenangan. Bukan asasi sertifikasi halal itu sendiri, padahal asasinya adalah perlindungan. Q ira

Demikian benang merah dialog kenegaraan yang rutin diadakan di coffee corner DPD RI, dengan tema "Solusi Masalah ala Prabowo/Hatta dan Jokowi/JK. Hadir sebagai pembicara Harry Azhar Azis (Direktur Kebijakan dan Program tim Nas Prabowo/ Hatta), Arif Budimanta Sebayang (Tim Ahli Kampanye Nas Jokowi/Jk), Andar Prabowo (Dosen Fisip UIN Syarif Hida yatullah) dan Gandjar Laksamana Bonaprapta (Dosen Hukum UI).

Menurut Harry Azhar, visi misi Prabowo/Hatta,untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, harus ada kedaulatan pangan. Impor bahan pangan harus dihindarkan. Lalu subsidi BBM yang menggerogoti APBN 2014 sampai Rp300 triliun, harus direvisi. Jika selama ini subsidi BBM dinikmati oleh 80% kelompok mampu, dan hanya 20% yang dinikmati si miskin. Pemerintahan Prabowo/Hatta akan merombak dengan persentase nya dibalik. Subsidi BBM yang 80% untuk yang miskin, sisanya 20% baru untuk yang mampu.

Arif Budimanta mengetengahkan prioritas pembangunan daerah, agar pertumbuhan ekonomi merata. Ketim pangan pembangunan selama ini antara Jawa dan luar Jawa, telah me nimbulkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Kedepan, harus ada koordinasi yang baik antara daerah dan pusat.

Belanja pemerintah pusat yang selama ini lebih besar dibanding daerah, harus diubah. Jatah pusat harus dikurangi, untuk ditambahkan

pada belanja daerah.

"Semua itu dibutuhkan kebijakan dari pemimpin yang bersih dan bebas conflic of interest. Figur seperti itu merujuk pada pasangan Jokowi/JK," penuh keyakinan Arief menawarkan kubunya.

Andar Nubowo menangkap nuansa visi misi Prabowo/Hatta kurang peduli pada politik luar negeri. Padahal pada 2015 mendatang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku. Dimana antar warga negara ASEAN bebas bekerja di negara sesama ASEAN. Contoh,warga Filipina, warga Vietnam, Malaysia, bisa leluasa jadi sopir di Indonesia. Menghadapi MEA Indonesia harus menyiapkan SDM yang bisa bersaing di ASEAN. Capres/ Cawapres harus menguasai permasalahan dan solusi untuk memasuki MEA. Dalam visi misi Jokowi/JK memang sudah menyentuh hal itu, tapi masih kurang rinci penyelesaian masalahnya.

Ganjar Laksamana menyarankan kepada kedua pasangan Capres/ Cawapres, agar pembangunan ekonomi dilakukan bersama sama dengan pembangunan hukum, politik dan pendidikan.

Jika hanya menguta makan pembangunan ekonomi, per tumbuhan Indonesia akan pincang. Contoh, dengan menganakemaskan pembangunan ekonomi saja tanpa diimbangi dengan pembangunan hukum, akan menyulitkan investor untuk menentukan pilihan. Di negara mana yang kepastian hukumnya bisa menjamin modal yang ditanamnya.Q ira

GOR Tulungagung Bakal Difasilitasi Arena Sirkuit Tulungagung, Bhirawa Kendati terkesan mangkrak dan belum dioperasionalkan, Gedung Olahraga (GOR) Lembu Peteng Tulungagung bakal difasilitasi arena sirkuit. Arena yang bisa digunakan untuk balapan tersebut akan dibangun melingkar di sisi bangunan GOR. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemkab Tulungagung, Drs Ahmad Pitoyo, Kamis (5/6), mengungkapkan sudah ada rencana pembangunan fasilitas sirkuit di GOR Lembu Peteng.

“Rencananya begitu. Ini pembiyaannya masih menunggu PAK APBD 2014,” ujarnya.

Pembangunan arena sirkuit tersebut, menurut Pitoyo, akan menuntaskan pembangunan GOR Lembu Peteng. “Kami perkirakan tahun ini juga sudah selesai dan GOR segera dapat dipergunakan dan dioperasionalkan,” tuturnya.

Selain itu, mantan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemkab Tulungagung ini menyatakan pembangunan kantor baru Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Pemkab Tulungagung yang berada di belakang GOR Lembu Peteng bakal pula segera

tuntas pada tahun ini.

“Sekarang tinggal membuat jalan hot mix-nya. Pengecatan kantor baru sudah dilakukan.

Kami perkirakan tidak lama lagi tidak sampai akhir tahun kantor sudah dapat dipergunakan,” paparnya.

Pitoyo enggan membeberkan berapa dana yang telah digelontorkan dalam pembangunan GOR dan kantor baru Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemkab Tulungagung. Dia menyatakan pembangunan kedua proyek tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung. “Masalah dananya PU yang tahu. Mereka yang mengerjakan,” ucapnya.

Pembangunan GOR Lembu Peteng dilakukan sejak tahun 2012 lalu. Untuk pengurugan tanahnya saja saat itu menelan biaya sampai hampir Rp 2 miliar atau tepatnya Rp 1.979.964.000. Q wed

SDN I Dawuhan Wakili Situbondo di Ajang Provinsi Situbondo, Bhirawa Keluarga besar SDN I Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo layak disebut sebagai gudangnya siswa berprestasi di Kota Santri Situbondo. Betapa tidak, selain dikenal sebagai pusat siswa berprestasi dibidang akademik, para siswa SDN I Dawuhan juga banyak yang mampu menorehkan tinta emas dibidang non akademik. Salah satu contohnya, mampu meraih prestasi dibidang olahraga sepak bola dan baca puisi serta mendongeng di level Kabupaten Situbondo.

Data yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, dalam tahun ajaran 2014 ini, sejumlah siswa yang tergabung dalam tim sepak bola mampu membukukan prestasi dalam ajang Liga Pendidikan dengan meraih juara III.

antara foto

HATTA DI PASAR RAU

Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa (tengah) mengacungkan telunjuk saat berkunjung ke Pasar Rau Serang, Banten, Kamis (5/6). Hatta Rajasa berkunjung ke Serang mengawali kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang Pemilunya dijadwalkan berlangsung 9 Juli 2014 diikuti dua pasang kandidat Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Batam, Bhirawa Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menginginkan para menteri yang disinyalir bakal menjadi juru kampanye untuk menentukan sikap agar bisa fokus melaksanakan tugas negara.

“Menjadi tim sukses atau menekuni pekerjaannya sebagai menteri. Kalau saya memilih yang kedua (sebagai menteri),” kata Agung Laksono kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerja Presiden di Batam, Kamis.

Menko Kesra mengemukakan, dirinya menyambut positif anjuran agar menteri yang menjadi jurkam dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014, agar dapat mundur. Hal itu, ujar dia, karena dinilai juga akan bernilai baik bagi pasangan caprescawapres yang menggunakan mereka sebagai juru kampanye pasangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pilpres 2014 akan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan nomor 1 yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung sejumlah partai termasuk Partai Golkar di mana Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum.Q ant

9

“Dalam lomba ini, para siswa berhasil menyisihkan siswa SD seKabupaten Situbondo, bersama peraih juara I dan juara II. Para siswa yang meraih juara diberi piagam penghargaan, tropi serta uang pembinaan,” tegas Kepala Sekolah (Kasek) SDN I Dawuhan, Bambang Hariyanto S. Pd, dengan didampingi guru Olahraga Awan dan Pembina Khairdianta S.Pd. Menurut Bambang, selain moncer pada ajang olahraga sepak bola, anak didiknya yang bernama Aisyah Amelia Putri berhasil menyandang juara I pada ajang lomba Cipta Puisi yang digelar 22 Mei dan ajang lomba mendongeng (telling story) tingkat Kabupaten Situbondo, baru-baru ini.

“Anak didik kami ini berhak mewakili Kabupaten Situbondo pada ajang lomba cipta puisi dan men-

dongeng tingkat Provinsi Jawa Timur, yang bakal dihelat 26 Juni mendatang,” ungkap mantan Kepala Sekolah SDN III Dawuhan, dengan didampingi guru pembina, Eric Nova Indranata S.Pd, pagi kemarin.

Bambang optimis, dari jejak rekam prestasi yang dimiliki siswa SDN I Dawuhan, bakal mampu menorehkan prestasi bergengsi lagi ditingkat Provinsi Jawa Timur dan akan bisa bersaing ketat dengan siswa SD lain asal 38 Kabupaten/Kota lain se Jatim.

“Sebab, anak-anak kami sebelumnya juga pernah mendominasi pada ajang lomba pantomim se-Jatim serta lomba renang pada event Pekan Olahraga (POR) SD se-Jawa Timur,” urai Bambang Hariyanto kepada koran ini kemarin. Q awi

wed/bhirawa

Sudah dua tahun sejak dibangun, GOR Lembu Peteng masih belum bisa dinikmati masyarakat Tulungagung dan terkesan mangkrak.

Dindik Optimistis Pertahankan Juara Umum O2SN

Perjuangan Atlet Jatim Lebih Berat Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan tetap masih optimis para pelajar Jatim bisa mempertahankan juara umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta 15-21 Juni mendatang. Hanya saja untuk mempertahankan gelar tersebut sangat berat, mengingat tuan rumah juga memiliki ambisi untuk mematahkan dominasi Jatim di multieven khusus pelajar itu.

Prestasi pelajar Jatim di O2SN hingga saat ini tidak terbendung. Para atlet pelajar dari ujung timur Pulau Jawa itu berhasil terus menjadi juara umum. Terakhir pada O2SN 2013, Jatim memimpin perolehan medali dengan 25 emas, 17 perak, dan 17 perunggu, peringkat dua Jawa Barat dengan 18 emas, 11 perak, dan 12 perunggu, juara tiga dari Bali dengan 14 emas, 8

perak, dan 13 perunggu.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Harun, mengakui untuk bisa mempertahankan juara umum kali ini sangat berat. “Saya minta para atlet dan pelatih fokus untuk meraih prestasi terbaik di pertandingan, sebab tuan rumah Jakarta juga memiliki ambisi yang sama untuk juara umum,” katanya, Kamis (5/6).

Lebih lanjut Harun menjelaskan, selama ini Dinas Pendidikan Jatim selalu bekerjasama dengan pengurus olahraga provinsi (Pengprov) dan guru olahraga di seluruh Jatim. “Kami menggandeng beberapa pihak untuk melakukan pembinaan, terutama dengan pengprov masing-masing Cabor,” katanya.

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah menggelar beberapa even olahraga khusus untuk pelajar,

salah satunya adalah bola voli.

Kemudian juga melaksanakan O2SN tingkat daerah. “Jadi mereka yang berhasil juara pertama di O2SN tingkat Jatim, kemungkinan berangkat ke Jakarta,” kata Harun.

Pantas jika Dinas Pendidikan Jatim harus mempersiapkan diri sebaik mungkin di event ini, sebab pada tahun 2013 pelajar Jatim yang berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (Popnas) Jakarta 2013 gagal mempertahankan juara umum untuk kelima kalinya secara beruntun dan harus mengakui tuan rumah yang berhasil memuncaki perolehan medali dengan merebut 154 medali, yakni 64 emas, 49 perak, dan 41 perunggu. Sedangkan Jatim hanya bisa menduduki posisi kedua klasemen dengan perolehan 43 emas, 45 perak, dan 47 perunggu, atau total 135 medali.Q wwn

10

Jumat Legi, 6 JUNI 2014

Aditya Merintis Hak Inisiatif Untuk Mengatur Ritel

Ketua DPRD, Dawut Budi Sutrisno dan bupati setelah pengesahan perda hak inisiatif.

Membanjirnya toko ritel di Sidoarjo harus dibatasi dan diatur agar tidak mematikan sektor UMK (Usaha Mikro Kecil). Anggota dewan, Aditya Nindiatan, mengatakan tidak bisa pembatasan dilakukan dengan pernyataan-pernyataan di media tetapi harus diatur melalui Perda.

K

arena itu hak inisiatif yang mele kat pada dirinya dan masingmasing anggota dewan akan diuji tajinya oleh anggota PKS ini dengan mengusulkan pembatasan dan pengaturan ke dalam Banleg (Badan Legislasi) DPRD. “Saya akan menggunakan argumentasi legislasi saya untuk menguji inisiasi anggota dewan. Karena dalam PP 66 memungkinkan anggota dewan bisa mengusulkan pembentukan Perda,” tandasnya. Usulan ini akan disampaikan ke Banleg untuk kemudian diteruskan ke pimpinan dewan, baru endingnya di paripurna.

Hak inisiatif anggota dewan ini harus benar-benar kualitatif, argumentatif, efektif dan memang mudarat untuk kepentingan khalayak,” tandasnya, Kamis (6/5) di ruang komisi B. Ia menganggap dinas perijinan terlalu longgar mengijinkan berdirinya took ritel. “Disatu jalan saja bisa ada 2 indomart, 1 alfamidi dan 1 alfamart

hanya dengan radius 150 meter saja,” katanya. Belanja masyaraat disedot masuk ke gurita bisnis mereka, sementara pengusaha UMK merangkak-rangkak untuk bisa survive. Boleh saja usaha konglomerasi ritel ini berkembang tetapi harus diatur jangan memakan usaha kecil menengah. Kalau dibiarkan lepas begitu saja, apa bedanya dengan Negara kapitalis.

Ia tidak alergi dengan kapitalis, tetapi harus diatur sedemikian rupa supaya antara yang kecil menengah dan atas bisa bersinergi untuk survive. Di Tiongkok saja yang komunis, juga mengadopsi gaya bisnis Negara kapitalis. Diatur kapitalis ini dengan syarat-syarat yang berkiblat pada kepentingan rakyat banyak sehingga Tiongkok menjadi maju dan makmur seperti sekarang.

Konglomerasi ritel ini menurut Aditya, bila tidak diatur bisa saja satujalan bisa ada 10 toko. “Memang enak sih belanja di tempat ini. Jujur saya sendiri berbelanja di ritl ini,” kata warga Jl Sekardangan, Sidoarjo.

Pengaturan yang diusulkan dalam perda inisiatif nanti selain mencakup ruang lingkup usahanya juga tata ruang harus memberi space yang luas untuk UMK. Yang terjadi sekarang memang seperti itu, tetapi kalau ditambahkan space halaman untuk menampung UMK akan lebih baik lagi, tentunya dengan beaya sewa yang murah dan sangat menjangkau.

Namun upayanya untuk menggolkan perda konglomerasi ritel ini

tidak akan dilakukan dalam periode dewan yang usianya tinggal 2 bulan saja. Tetapi nanti setelah periode dewan baru tahun 2014-2019. “kalau sekarang nggak nutut waktunya,” terangnya.

Perda Inisiatif yang diberikan kepada dewan, saat ini masih menggodok Perda fasum-fasos serta perda bantuan pertanian. Ini merupakan angin segar bagi anggota dewan nanti yang memiliki pemikiran membangun daerahnya dengan gagasan dan keberpihakannya pada rakyat Sidoarjo.Bila sebelumnya usulan melalui komisi, tetapi sekarang personifikasi dewan bisa mengajukan usulan itu.

Masalah lain yang diungkapnya adalah besaran beaya sewa rusunawa yang konon termahal di Jatim.

Kenaikan sewa rusunawa per januari 2014 yang lalu, hingga saat ini draft kenaikan tarif belum di ketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo.

“Komisi B belum menerima tentang peraturan bupati/Perbup, kalau harga rusunawa naik yang katanya mencapai 90 persen lebih,” ucap Aditya Nindyatman yang, sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo.Politisi dari partai PKS menegaskan, polemik tersebut akan di sampaikan kepada anggota dewan yang lain untuk menyikapi hal tersebut..“Nanti akan kami sampaikan kepada anggota dewan yang lain, agar secepatnya dilakukan hearing dengan Pemkab dan kedinasan terkait,” imbuhnya. Q hds*

Jumat Legi 6 JUNI 2014

Kepala Daerah Enggan Limpahkan Sebagian Kewenangan ke Camat l Sambungan hal 1

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN disebutkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota sebelum melaksanakan PATEN. Yakni, syarat substantif, administratif dan teknis. Syarat substantif meliputi pendelegasian sebagian wewenang bupati/wali kota kepada camat.

“Syarat substantif ini merupakan yang utama. Karena tanpa adanya pendelegasian wewenang dimaksud, camat tidak memiliki kewenangan yang dimiliki oleh SKPD kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan PATEN,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdaprov Jatim Dr H Idrus di selasela acara Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PATEN di Wilayah Provinsi Jatim di Hotel Bisanta Bidakara Surabaya, Kamis (5/6).

Menurut dia, PATEN penting untuk diterapkan karena merupakan sebuah terobosan dan inovasi kreatif dalam memberikan pelayanan administrasi di kecamatan menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan kualitas. Secara konseptial, PATEN memberikan penguatan terhadap optimalnya tugas pokok dan fungsi kecamatan dan secara aktual, PATEN dapat menjadi simpul pelayanan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mendukung iklim investasi di kabupaten/kota.

Agar program PATEN ini tidak dianggap sebelah mata, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yang menegaskan, sampai dengan 2015 seluruh kecamatan yang terdapat di wilayah Provinsi Jatim harus sudah menerapkan PATEN. “Itu artinya, siap tidak siap, mau tidak mau, tanpa terkecuali semua kecamatan sudah mempersiapkan pelaksanaan PATEN di masing-masing kabupaten/kota. Hingga sekarang, berdasarkan pantauan kita, penerapan PATEN masih belum optimal,” ungkapnya.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto SH, MH menambahkan, terdapat beberapa permasalahan dan kendala mengapa PATEN tidak bisa berjalan optimal. Di antaranya, salah satu syarat dalam penerapan PATEN adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota kepada camat. Namun pada kenyataannya masih banyak kepala daerah yang belum melimpahkan sebagian kewenangannya, baik yang bersifat perizin­ an maupun non perizinan kepada camat.

Kendala lain, masih banyak yang belum membentuk tim teknis PATEN di kabupaten/kota dan tim pelaksana PATEN di kecamatan, uraian tugas personil kecamatan belum sepenuhnya mendukung terlaksananya penyelenggara PATEN di kecamatan. Kemudian, belum banyak yang memiliki standar pelayanan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan khususnya di kecamatan.

“Kendala lain seperti, kurangnya komitmen kepala daerah dalam mendukung penerapan PATEN di wilayahnya. Belum ada kesamaan persepsi antara penyelenggara PATEN dengan organisasi perangkat daerah terkait dan perubahan mindset penyelenggara pemerintahan kabupaten/ kota,” tandasnya. n iib

Sumitomo Akan Tambah Investasi di Probolinggo l Sambungan hal 1

Probolinggo, seperti di bidang pendidikan dan infrastruktur,” kata Ryuyano.

Saat ini PT KTI memiliki tiga bidang usaha, yakni particle board, plywood, dan wood working. PT KTI berencana akan menambah bidang usaha baru yang keempat dan kelima. Saat ini, investasi baru tersebut sedang dikaji serta dianalisis, dan kemungkinan bisa dilakukan tahun ini. .

Secara terpisah Wali Kota Probolinggo H Rukmini Buchori mengungkapkan, Pemkot Probolinggo sangat terbuka dengan investasi baru dan siap membantu proses perizinan. Saat ini, di Kota Probolinggo terdapat 40 perusahaan besar, 135 perusahaan menengah, dan 82 perusahaan kecil. Adapun KTI merupakan salah satu perusahaan yang mewarnai perjalanan Kota Probolinggo. “Kota Probolinggo sudah menjadi kota investasi, kami telah menyiapkan infrastruktur dan membangun SDM, salah satunya pelabuhan Tanjung Tembaga dan keberadaan akademi komunitas serta layanan pendidikan setara D-1 dan D-2,” tambahnya. n wap

Siapkan Wisata Andalan l Sambungan hal 1

kontribusi Rp 2 miliar lebih.

Moncernya bisnis pariwisata ini tidak lepas dari peran serta Pemkab Kediri yang terus melakukan pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan daya dukung lingkungan. Tujuannya agar kegiatan pariwisata tersebut tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkung­ an kawasan sehingga dapat menunjang keberlanjutan kawasan wisata alam.

“Kawasan wisata alam Besuki Kabupaten Kediri berkembang seiring dengan ditetapkan sebagai kawasan wisata andalan Kabupaten Kediri dalam program Visit East Java sejak 2008 lalu,” kata kabag Humas Pemkab Kediri Edhy Purwanto.

Sejak itu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Besuki terus mengalami kenaikan. Meskipun pengunjungnya belum mampu menyamai jumlah wisatawan yang datang ke kawasan wisata Gunung Kelud.

“Saat ini kami terus mempromosikan potensi wisata air terjun Dolo di Desa Besuki dengan membentuk Kediri Tourism Forum (KTF). Kami promosikan keberadaan KTF ini ke beberapa kota besar, seperti Bali, Jogja, Surabaya. Selain itu kami melakukan kerjasama dengan biro perjalanan di kota-kota itu agar paket wisata di Kediri ikut dipromosikan,” ungkapnya. n mb2

SAMBUNGAN

11

Pendaftaran SBMPTN Berakhir Malam Ini 36 Sekolah Ditutup,

Guru-Murid Protes Dewan

Panlok 50 Tembus 41 Ribu Pendaftar

Surabaya, Bhirawa Batas waktu Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) akan berakhir Jumat (6/6) hari ini pukul 22.00. Seleksi dipastikan akan berlangsung ketat mengingat jumlah pelamar yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Hingga kemarin (5/6) pukul 16.09, sebanyak 649.359 pendaftar untuk nasional telah tersimpan permanen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 649.359 mendaftar di jalur reguler dan jalur bidikmisi sebanyak 79.704 pendaftar. Diantara kedua jalur tersebut, saintek menempati posisi terbanyak dengan 235.855 pendaftar disusul soshum 251.399 pendaftar dan terakhir campuran sebanyak 162.331 pendaftar. Dari jumlah pendaftar

tersebut, hingga kemarin yang dinyatakan sebagai peserta sebanyak 611.892 pendaftar. Jumlah tersebut termasuk para peserta yang belum mencetak kartu peserta. Jumlah ini jauh meningkat daripada tahun lalu yang hanya ada 585.789 pendaftar.

Humas SBMPTN Bekti Cahyo Hidayanto memperkirakan peningkatan pendaftar ini karena penurunan biaya pendaftaran yang tahun ini hanya Rp 100.00 untuk semua kelompok ujian termasuk ujian keterampilan. Sementara tahun lalu biayanya Rp 175.000 untuk saintek dan soshum serta Rp 200.000 untuk campuran. Biaya ini belum termasuk ujian keterampilan. “Selain itu tahun ini semua pendaftar bisa memilih di PTN manapun tanpa terikat jurusan

di sekolahnya, jadi makin banyak yang mendaftar,”kata dosen Sistem Informasi ITS, Kamis (5/6).

Dengan tingginya tingkat persaingan ini, Bekti berharap peserta bisa menakar kemampuannya disesuaikan dengan prodi pilihannya. Hal itu beralasan karena SBMPTN ini berbeda dengan SNMPTN yang lebih mengandalkan pada subjektivitas perguruan tinggi.

Dijelaskan Bekti, SBMPTN ini hanya ditentukan dari nilai hasil tes tulis. Sementara urutan pemilihan prodi tidak berpengaruh karena bisa saja pendaftar yang memilih prodi urutan kedua bisa masuk sementara yang memilih prodi serupa di pilihan pertama gagal karena nilainya kalah tinggi. n tam

Anggota DPRD Jatim Ramai-ramai Ambil Jatah Bimtek l Sambungan hal 1

potensi adanya kegiatan yang dicari-cari untuk menghabiskan anggaran kedewanan, dan tentu merugikan keuangan negara.

“Kepentingannya jelas ekonomi dan untuk kepentingan pribadi, mumpung masih menjadi anggota dewan, alasan ini jelas tidak dibenarkan,” kata Umar.

Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini mensinyalir bahwa perjalanan dinas serta kegiatan Bimtek itu tidak ada manfaatnya. Sebab, sebentar lagi anggota dewan periode 2009-2014 ini sudah tidak lagi menjabat.

“Sebaiknya, anggaran Bimtek itu lebih bermanfaat jika diperuntukkan bagi anggota dewan yang baru. Karena anggota de­ wan baru ini perlu bimbingan dalam pendalaman aturan-aturan kelembagaan serta keuangan negara,” tandasnya.

Untuk itu, Umar meminta agar pimpinan dewan bersikap tegas dan mengutamakan kepentingan anggaran untuk kepentingan yang bermanfaat bagi rakyat banyak. “Pimpinan dewan harus berani membatalkan kegiatan Bimtek itu, sebelum akan menjadi masalah di kemudian hari karena pemborosan dan dinilai menghambur-hamburkan uang negara,” jelasnya.

Diperoleh informasi, kegiatan Bimtek sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai anggota dewan. Di mana dalam setiap kegiatan, anggota dewan mendapat tambahan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sebagai legislatif.

Namun, banyak di antara anggota yang memanfaatkan kegiatan Bimtek sebagai ajang untuk mendapatkan ‘uang saku’ saja.

“Memang ada yang seperti itu,

l Sambungan hal 1

mengaku hanya diberikan surat edaran yang berisi instruksi agar tidak boleh melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2014 /2015 karena dianggap tidak memiliki izin operasional. Padahal, setiap tahun pihak sekolah mengaku telah mengajukan pembaharuan izin ke Dindik Surabaya.

“Mereka (Dindik) mengatakan, bahwa sekolah kami tidak berizin. Padahal, kami setiap tahunnya mengurus izin kepada dinas, Kita ke sini mau mengadukan kepada anggota DPRD bagaimana nanti nasib kita kalau sekolahan ini ditutup,” katanya.

Alis menjelaskan, alasan dinas menutup ke-36 SD tersebut selain masalah izin operasional, Dindik juga ingin memerger dengan sekolah lain.

Namun, perempuan yang juga anggota Yayasan Kesejahteraan Masyarakat (YKM) ini menyayangkan ketidakpedulian Dindik ter­hadap nasib guru. “Bagaimana nanti nasib guru apabila tidak mempunyai siswa,” tutur dia.

Sebelumnya, lanjut dia, Dindik mengatakan hanya akan memerger muridnya saja. Namun pertanyaannya, bagaimana nasib guru di sekolah asal. “Seharusnya

meski yang menjalankan kegiatan Bimtek secara profesional juga masih banyak,” terang salah satu anggota dewan.

Sumber yang enggan di­ sebutkan namanya ini mengaku tidak mengambil jatah Bimtek.

“Saya kan sudah dua kali ikut Bimtek awal-awal jadi anggota dewan dulu,” ujar sumber ini.

Ia mengaku tidak enak hati dengan kawan-kawannya yang ngotot ingin ikut Bimtek dengan berbagai alasan.

Untuk diketahui, hasil Pileg 2014 lalu dari 100 anggota DPRD Jatim yang maju lagi, hanya 37 orang yang kembali menghuni Gedung Indrapura untuk lima tahun mendatang.

Sebagian ada yang menjadi ang- l Sambungan hal 1 gota DPR RI dan sebagian lagi sekitar 52 orang gagal terpilih tidak diterima di sekolah kembali. Sementara akhir masa yang dituju . Di antaranya jabatan mereka pada Agustus menggunakan tes yang tidak memiliki dasar aturan.

2014 akhir. n cty Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi perhatian khusus terhadap berbagai tes hat perilaku para PSK. “Anakyang dibuat oleh daerah. Hal anak akan bisa meniru perilaku ini disoal lantaran sekolah itu,” ujar Haryati. bisa menerima siswa cukup Haryati tidak menampik kedengan mempertimbangan beradaan lokalisasi berdampak nilai Ujian Nasional (UN). positif yaitu, secara ekonomi Dirjen Pendidikan Mememberikan pemasukan ternengah Kemendikbud Achhadap masyarakat setempat, mad Jazidie memastikan khususnya para ibu yang sudah tidak boleh ada lagi tes tidak ada tanggungjawab dari masuk yang dilakukan sekosuami. lah karena sudah ada ujian Oleh karena itu, kata Harynasional. Karena itu, saat ati, Pemkot Surabaya perlu ini pihaknya sedang memmemberikan solusi setelah ditupelajari keberadaan tes yang tupnya lokalisasi Dolly. Sebab, masih dilakukan di sejumlah lanjut Haryati, faktor ekonomi daerah. “Apakah itu benarmenjadi penyebab utama se­ benar tes, atau hanya akalseorang menjadi PSK. akalan saja? Nanti akan kami Selain itu, Haryati juga mepelajari dulu,”kata Jazidie, minta kepada pemerintah agar Kamis (5/6). memperhatikan anak-anak yang Menurut guru besar ITS selama ini hidup di lingkungan ini, larangan menggelar Dolly. “Pendampingan terhadap tes masuk sekolah beralanak berupa pendidikan harus asan. Sebab, pengakuan diperhatikan,” katanya. atas hasil belajar di setiap Pendampingan terhadap jenjang pendidikan sudah anak-anak harus diarahkan kedilakukan dengan evaluasipada perilaku yang baik. Menuevaluasi seperti UN. Itu pun rutnya anak-anak di lingkungan digelar dengan anggaran Dolly kehilangan figur dalam yang sangat mahal. Karena memberikan pola asuh yang itu, tidak diperlukan lagi benar. Sebab, kata Haryati, tes masuk yang tujuannya ibunya sendiri menjadi pelaku sama. “Perguruan tinggi dari kegiatan prostitusi.“Nilaisaja memakai hasil UN unnilai spiritual juga penting tuk seleksi masuknya. Madiberikan kepada anak-anak,” sak jenjang sekolah justru tegas Haryati. n geh tidak,”katanya.

Bagaimana jika Tes Potensi Akademik (TPA)? Jazidie kembali tidak bisa berkotidak digunakan sebagaimana mentar karena masih dalam kajiannya. “Sejauhmana tes mestinya oleh panitia.

Penangguhan penahanan ini bisa dipertanggungjawabSandi Suwardi Hasan dan Gatot kan, kita masih mempelaHarsono yang menjadi tersangka jarinya,” ungkap dia.

Meski demikian, Jazidie kasus dugaan korupsi kegiatan BBJ ditolak atau belum dika­ tidak ingin otot-ototan denbulkan oleh Kejaksaan Negeri se- gan daerah terkait larangan tempat karena beberapa alasan. tes masuk ini. Tetapi dia berSementara penasihat hukum harap daerah bisa melakakukedua tersangka, M. Nuril me- kan apa yang sudah menjadi nyayangkan penahanan kedua ketentuan. Apalagi larangan kliennya oleh Kejari Jember kar- ini sudah dirumuskan oleh ena pihaknya sudah melakukan Mendikbud. “Kami tidak upaya hukum untuk penanggu- ingin kerja dengan menganhan penahanan kedua tersangka dalkan sanksi, meskipun kasus dugaan korupsi kegiatan sejatinya sanksi itu ada. Jadi kalau itu sudah menjadi keBBJ tersebut.

“Tidak mungkin klien kami tentuan ya seharusnya memelarikan diri karena mereka mang dilakukan,” katanya.

Menurut Jazidie boleh saja memiliki jabatan dan tempat tinggalnya sudah sudah jelas di daerah membagi-bagi sekolahnya sesuai dengan kualisini,” katanya.

Terkait dengan pelimpahan tasnya karena memang untuk tahap kedua, Nuril mengaku mengembangkan pendidikan akan mengikuti tahapan tersebut yang bermutu butuh prioritas sesuai dengan prosedur, namun jika belum bisa seluruhnya. pihaknya berharap permohonan Tetapi seharusnya itu diukur penangguhan penahanan dua dari kemampuan akademik.

Untuk mengukurnya, cukup kliennya dikabulkan. n efi

Seleksi PPDB Dilarang Gunakan Tes

Perempuan Lokalisasi Layangkan Surat ke Presiden l Sambungan hal 1

para perempuan lokalisasi ini akan dikirimkan ke Presiden dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Perwakilan dari PSK, Mahesaayu mengatakan penutupan lokalisasi ini membuat perempuan kehilangan hak sosial, ekonomi, politik bahkan hak budaya. Menurutnya pelacuran atau prostitusi adalah gambaran nyata ketidak berdayaan perempuan melawan sistem kapitalis. “ Kami beserta ribuan PSK yang hadir kali ini menuliskan surat yang berisi curahan hati, unek-unek sebagai bentuk rasa kekecewaan kami terhadap penutupan lokalisasi. Biarlah ungkapan hati para PSK diketahui Bapak Presiden dan Komnas HAM ,” teriak Mahesaayu dalam orasinya di komplek Dolly, Kamis (5/6).

Salah satu pemilik wisma Harmonis di komplek Dolly, Johan memaparkan sebelum ada rencana penutupan oleh Pemkot Surabaya, dalam sebulan satu wisma mampu menghasilkan omzet sebesar Rp 60 juta. Saat ini, omset menurun menjadi Rp 30 juta dalam sebulan. Pendapatan para mucikari akan lebih

tinggi lagi jika memiliki lebih dari satu wisma. Rata-rata, satu wisma berisi 10 sampai15 PSK. “ Nilai ekonomis lokalisasi tinggi. Makanya, kami menolak penutupan Dolly maupun Jarak.

Lokalisasi ini sumber penghidupan bagi kami. Jangan asal ditutup, kalau pemkot ingin menyejahterakan kami dengan penutupan, kami di sini sudah jauh lebih sejahtera,” kata Johan.

Sekadar diketahui, tarif ratarata PSK mulai dari Rp100-200 ribu untuk short time. Di Gang Dolly, jumlah wisma yang ada sebanyak 51 unit. Sedangkan jika digabung, total antara Dolly dan Jarak ada sekitar 300-an wisma.

Dukung Penutupan Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Titik Haryati mendukung rencana penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya aktivitas para PSK di gang Dolly mempengaruhi faktor kematangan anak.

Selain mempengaruhi faktor kematangan anak, juga mempengaruhi secara psikologis.

Sebab kegiatan yang dilakukan secara terbuka di lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu membuat anak-anak bisa meli-

Kali Keempat, Jatim Raih Penghargaan SLHD l Sambungan hal 1

pelimpahan tahap dua atau menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tutur Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jember Hambaliyanto di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (5/6).

Sebelumnya, Kejari Jember menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan BBJ yakni Gatot Harsono sebagai ketua panitia, Sandi Suwardi Hasan sebagai sekretaris panitia dan bendahara panitia bernama Sunardi.

Kedua tersangka yang dita­ han ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember, yakni Ketua Umum KONI Jember Gatot Harsono dan Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember Sandi Suwardi Hasan, sedangkan tersangka Sunardi yang menjadi bendahara panitia BBJ belum ditahan karena kondisi kesehatannya.

Pejabat dan mantan pejabat

Pemkab Jember itu ditempatkan di ruangan sel terpisah karena kondisi kesehatan tersangka Gatot Harsono sempat drop dan menderita pengeroposan tulang, sehingga yang bersangkutan ditempatkan di ruangan Blok Kesehatan. Sedangkan tersangka Sandi ditempatkan di ruangan sel Blok C bersama 21 tahanan lainnya.

“Rencananya pelimpahan tahap dua tersebut dijadwalkan pada Jumat (6/6) pagi di Kejari Jember dengan barang bukti di antaranya sejumlah dokumen dan laptop,” tuturnya.

Ketiga tersangka dijerat de­ ngan pasal berlapis karena mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka semua merupakan panitia inti dari kegiatan BBJ itu. Hasil penyidikan tim jaksa, ada temuan awal yakni dana sebesar Rp 715 juta yang digunakan sebagai biaya operasional kegiatan BBJ,

dinas tidak bisa bersifat sewenang - wenang seperti itu, mereka juga harus memikirkan nasib sekitar 100 guru ini,” sesalnya.

Alis bahkan mengaku pernah diancam oleh dinas jika pihak sekolah masih mene­ rima pendaftaran siswa baru, dinas tidak segan - segan akan membubarkan secara paksa dengan memanggil Satpol PP. Bahkan, akan segera menghentikan proses belajar - mengajar apabila nekat untuk menerima murid. “Kami diancam akan dibubarkan oleh Satpol PP. Masak kami disamakan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diusir apabila berjualan di pinggir jalan,” akunya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono berjanji akan segera memanggil Kepala Dindik Surabaya untuk dimintai keterangan terkait penutupan sejumlah sekolah yang dilakukan secara paksa.

“Pokoknya nanti kalau saya memanggil Pak Iksan (Kepala Dindik Surabaya) harus berani ngomong apa adanya lho ya. Bapak ibu harus jelaskan semuanya dan jangan takuttakut,” ungkapnya kepada massa aksi. Baktiono menjanjikan pada Senin mendatang akan memanggil Kepala Dindik Surabaya.tam

dengan hasil UN. Setelah itu, jika membutuhkan biaya lain selain yang sudah diberikan pemerintah, dia menganggap hal itu wajar karena butu pendidikan berbading linier dengan biaya yang dibutuhkan. “Tinggal sekarang diatur siapa yang harus membayar lebih dan siapa yang tidak membayar. Itu setelah diukur kemampuan akademiknya,”tandasnya.

Sementara itu, dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Nomor 420/2217/103.02/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2014/2015 juga tidak ada satu pun pasal yang memperbolehkan adanya tes masuk sekolah. Misalnya dalam pasal 8 ayat 1 mengenai PPDB SD dan SDLB, seleksi dilakukan berdasarkan usia. Dalam ayat 2 dilanjutkan, seleksi tersebut tidak berupa seleksi akademis dan dilanjutkan pada ayat 4 dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal dengan sekolah.

Sementara untuk PPDB jenjang SMP, dalam pasal 9 dijelaskan seleksi menggunakan nilai Ujian Sekolah (US) dengan mempertimbangkan jarak, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi dan usia. Hampir sama dengan SMP, seleksi untuk jenjang SMA menggunakan nilai UN dengan mempertimbangkan sebagaimana tertera dalam pasal 9.

“Kalau ada ketentuan mengenai grade nilai UN atau US di tiap sekolah, saya kira itu tidak masalah. Dengan begitu siswa akan lebih kompetitif,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi. Mengenai TPA, Harun menilai seleksi tersebut tidak berkaitan dengan materi yang terdapat dalam UN. Sehingga, hal itu dapat dimaklumi mengingat daerah juga perlu melakukan pemetaan mutu pendidikan di tiap sekolah.

Kasi Kurikulum Dindik Jatim Eka Ananda mengatakan, pada dasarnya seleksi dilakukan untuk membatasi penumpukan pendaftar dalam satu sekolah saja. Sejauh ini masyarakat masih menganggap adanya label sekolah favorit sehingga siapapun ingin mendaftar ke sekolah tersebut. “Tiap sekolah itu kan memiliki batasan sampai seberapa banyak dia menerima siswa. Karena itulah jika TPA, saya kira itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah tidak mengabaikan nilai UN atau US siswa,” pungkas dia. n tam

Kombinasikan Teh dan Daun Pandan untuk Pengawet Ikan Asin Alami l Sambungan hal 1

han tersebut, lanjutnya, adalah mudah didapatkan ketimbang formalin yang hanya dapat dibeli di toko tertentu.

Untuk memperkenalkan Komhandan tersebut, mereka menyosialisasikannya kepada para anggota PKK Desa Tambakrejo di kawasan Pantai Sendangbiru, Kabupaten Malang.

Ali Wafa mengemukakan melalui program pengabdian masyarakat tersebut, dirinya bersama tim ingin menjadikan Desa Tambakrejo sebagai sentra produsen ikan asin non formalin

dan menggunakan bahan alternatif pengawet alami berupa teh dan daun pandan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita ibu-ibu, sehingga bisa mengoptimalkan ekonomi Desa Tambakrejo.

Tim FTP yang melakukan penelitian dan menemukan Komhandan tersebut, beranggotakan empat orang mahasiswa, yakni Ali Wafa, Annisa Ulfah, Oty Kiki, dan Moh Arham yang dibimbing oleh dosen Endrika Widyastuti SPt, MSc. Sementara Ketua PKK Desa Tam-

bakrejo Prasetyaningsih berharap Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) UB di desa itu bisa terus berlanjut karena bisa memberikan dampak positif yang sangat signifikan, terutama sebagai tambahan penghasilan ibu-ibu PKK Desa Tambakrejo yang sebagian besar merupakan janda dan tidak berpenghasilan tetap. “Kami ingin banyak PKM-PKM dari berbagai perguruan tinggi juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan PKM UB, namun untuk bidang lainnya, sehingga potensi yang ada di Desa Tambakrejo ini bisa diman-

faatkan secara maksimal dan mampu meningkatkan perekonomian warga,” ujarnya.

Sebagian besar warga di Desa Tambakrejo adalah nelayan karena lokasinya berada di pesisir Pantai Sendangbiru. Potensi perikanan di daerah itu sangat besar, bahkan mampu mengekspor ikan tuna dan baby tuna ke sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Potensi ikan laut yang banyak ditemui di perairan Malang selatan tersebut adalah ikan tuna sirip kuning, baby tuna, cakalang, tongkol, cumicumi, serta lobster. *

12

Jumat Legi, 6 JUNI 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi di Hotel Klub Bunga Kota Batu Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Koperasi Ritel Mampu Hadapi Pasar Bebas Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop dan UMKM) Provinsi Jatim tak henti-hentinya berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi pengurus koperasi dalam mengelola usaha koperasi. Dengan menambah kemampuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi, maka diharapkan omzet yang akan didapat anggota semakin meningkat.

K

ali ini Diskop dan UMKM Provinsi Jatim bersama Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) menggelar pelatihan bagi pengurus koperasi yang dikemas dengan tema Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi di Hotel Klub Bunga Kota Batu yang berlangsung sejak 4-12 Juni 2014.

Menurut Kadiskop dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS pelatihan bagi pengurus koperasi khusus koperasi ritel, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengurus.

Karena jika kemampuan mereka tidak diasah dan digembleng, maka para pengurus koperasi tersebut akan ketinggalan kereta. “Koperasi yang kini sudah berkembang pesat di Indonesia, nantinya tidak akan mampu menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) atau kesepakatan masyarakat ekonomi Asean yang mengikat 10 negara,” kata dia seusai mengikuti pembukaan Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi di Kota Batu.

Sementara, masih dia katakan, AFTA tersebut merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-

Peserta Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi di Hotel Klub Bunga Kota Batu.

Dr Ir H RB Fattah Jasin MS

negara Asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional Asean dengan menjadikan Asean sebagai basis produksi dunia.

Sehingga koperasi ritel yang ada sekarang mau tidak mau harus secepatnya membentuk formulasi jaringan sehingga produk yang dimiliki masing-masing koperasi harus

Penandatanganan kerjasama antara DPP Akrindo dengan PT Telkomsel.

memiliki ciri khas (brand) seperti toko modern. Dengan begitu bisa menjawab 5-10 tahun mendatang kita tidak hanya sebagai penonton di negeri sendiri.

“Untuk itu, pemerintah maupun Pemrov Jatim setiap tahun telah menambah anggaran yang sebagian khusus dialokasikan untuk pengembangan dan peningkatan koperasi.

Sebab, dengan keberhasilan koperasi maka akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia,” jelas Fattah.

Ditegaskan Fattah, usaha koperasi ritel memiliki potensi yang sangat besar, sehingga harus dikembangkan. Meski saat ini, Fattah mengaku, koperasi ritel kalah dengan toko modern yang sudah menyebar ke pelosok desa, tapi Pemprov Jatim dan pemerintah pusat tetap terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus koperasi. Bahkan pihaknya juga kerap memberikan pelatihan pada masyarakat anggota koperasi.

Harapannya agar koperasi ritel bisa sebagai ujung tombak menghadapi toko modern, serta mampu menghadapi pasar bebas.

Dengan pelatihan yang diselenggarakan kali ini, diharapkan Akrindo mampu menjadi home brand, dan bersaing dengan pasar modern. “Jika Akrindo lemah dalam meningkatkan kemampuan

Ketua Panitia Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi, Tatok Wibowo saat memberikan laporan kegiatan.

dan keterampilan para pengurus koperasi ritel, dipastikan koperasi ritel lebih dalam tergerus oleh toko modern. Dan hal seperti itu, tidak kita inginkan. Sehingga Akrindo harus menggembleng dirinya untuk bisa bersaing dengan toko modern,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fattah juga menyampaikan, program pasangan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum dan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang peduli koperasi dan UMKM, membuat pertumbuhan ekonomi Jatim tertinggi setelah DKI Jakarta dan PDRB Jatim mencapai Rp 1.040 triliun. Atas capaian ini Jatim dikenal sebagai penggerak roda ekonomi di Pulau Jawa.

Dan ini menjadi bukti jika Gubernur

dan Wakil Gubenur Jatim telah serius dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Jatim. Pemprov Jatim juga menggelontorkan anggaran untuk pengembangan koperasi yakni sebesar Rp 500 miliar. Anggaran sebesar itu juga untuk membantu Kopwan, masing-masing Kopwan mendapatkan bantuan modal Rp 25 juta.

“Ini artinya keberadaan usaha koperasi telah membawa perubahan dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat miskin di Jatim karena keberadaan mereka secara langsung bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Selain program bantuan pada Kopwan, Pemprov Jatim juga meluncurkan program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalinkesra), yaitu berupa

bantuan modal usaha bagi warga miskin,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi Tatok Wibowo mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 orang. Sedangkan peserta yang ikut pelatihan selain diikuti pengurus koperasi ritel dari berbagai kota di Pulau Jawa, juga diikuti peserta dari Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Tengah (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pengurus koperasi ritel antar pulau.

“Dan mereka akan mengikuti kegiatan workshop selama tiga hari, sejak Rabu (4/6) hingga Jumat (6/6) mendatang,” terangnya. cyn*

Sri Untari Bisowarno

Toko Modern Menjamur karena Aturan Perda Tak Berjalan Bagus

Ustadz Subhan (kiri) saat memimpin doa telah berakhirnya acara pembukaan workshop. Antusiasme peserta workshop mendengarkan pemaparan narasumber.

Tingkatkan Omzet, Tinggalkan Manajemen Tradisional usaha, maka koperasi ritel harus memDEPUTI Bidang Pengembangan Jarperbaiki manajeman, dari manajemen ingan Usaha (PJU) Kementerian Kotradisional berubah ke manajemen perasi dan UKM RI Emilia Suhemi modern. Dan manajemen modern ini ketika memberikan sambutan dalam telah digunakan oleh toko-toko modern, pembukaan Workshop Pengembangan seperti Indomaret dan Alfamart.

Home Brand Produk Unggulan Koperasi Sehingga kedua toko modern di Hotel Club Bunga kemarin menyatatersebut berkembang pesat kan, jika koperasi ritel sebagai benhingga ke pelosok-pelosok tuk usaha yang sangat strategis, desa. Agar bisa meningkatkarena sesuai dengan berdirinya kan omzet koperasi ritel di bangsa ini. Sehingga untuk bisa Indonesia, pihaknya akan meningkatkan produk dan bisa mengembangkan pusat bersaing dengan toko modern, koperasi distribusi. Semaka tidak hanya produk yang hingga dengan adanya dijual harus berkualitas, namun pusat koperasi distrikemampuan dan keterampilan busi, maka produk para pengurus koperasi juga yang akan dijual harus profesional. langsung dari Selain itu, ia melanjutkan, produsen, seperti pengurus koperasi juga perlu yang dilakukan memiliki wawasan yang luas toko modern. agar bisa menawarkan solusi.

“Dengan begitu, da“Apalagi untuk menghadapi perpat memberikan daya saing dagangan bebas pada tahun dedengan menjamurnya tokopan, sehingga pengurus koperasi cahyono/bhirawa toko ritel. Sehingga yang harus melek teknologi, se perti Emilia Suhemi harus dilakukan pengurus koperasi bisa menggunakan internet. Jika tidak bisa gunakan teknologi internet dipastikan adalah mengembangkan identitas dengan memakan kehilangan informasi. Karena informasi kini bangun brand atau membangun ciri khas produk yang ditawarkan. Dan pola manajeman modern semua terakses di dunia maya,” tuturnya.

Menurut Emilia, untuk menuju persaingan menjadi langkah untuk menuju dalam meningkat-

kan omzet,” ujarnya.

Emilia mengaku, saat ini keberadaan toko-toko tradisional di kota besar sudah tergeser oleh toko modern. Jakarta misalnya, kini dikepung 200 mal, belum lagi ribuan toko modern. Sehingga secara otomatis toko tradisional langsung gulung tikar, karena tidak mampu bersaing dengan toko modern. Disebutkan, ada 10 ribu warung modern yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada 2014 ini ada kenaikan 3,5 persen pertumbuhan toko modern, sementara toko tradisional turun hingga mencapai 8 persen.

Padahal, kata dia,, pemerintah daerah sendiri melalui peraturan daerah sudah membatasi perizinan berdirinya toko modern. Contohnya, di Kota Malang saja kini terdapat 100 lebih gerai toko modern. “Belum lagi gerai-gerai toko modern di wilayah Kabupaten Malang, jumlah gerai pasti lebih dari Kota Malang. Sehingga hal itu telah mempengaruhi omzet toko tradisional, dan omzet yang didapat per harinya tidak lebih dari Rp 50 ribu,” paparnya.

Sedangkan untuk menghadapi meluasnya toko modern, tambah Emilia, sektor koperasi salah satu katup pengaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena sebagai penggerak roda ekonomi. Sehingga koperasi bisa meningkatkan omzet warungwarung kecil atau warung tradisional, serta mampu untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. cyn*

TERGERUSNYA toko tradisional di berbagai kota di Indonesia, kata Wakil Ketua DPP Akrindo Sri Untari Bisowarno, itu karena tidak jalannya per aturan Perda dalam menertibkan toko modern, sehingga toko modern banyak yang melanggar aturan perda. Sedangkan yang menjalankan dan menertibkan aturan Perda tersebut yaitu Satpol PP. “Namun, instansi yang berwenang tersebut belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Ia menuturkan, dengan menjamurnya toko modern, tentunya mengancam kelangsungan toko tradisional. Apalagi, masih banyak toko modern berdiri persis di depan toko tradisional maupun pasar tradisional. Sehingga secara perlahan-lahan pedagang pasar tradisional mengalami gulung tikar. Dan jika pemerintah tidak segera membuat regulasi baru, maka dikhawatirkan akan terjadi tambahan jumlah kemiskinan.

Sedangkan solusi untuk menghadapi toko modern, menurut Untari, Akrindo telah terus-menerus meningkatkan kemampuan para pengurus koperasi ritel. Hal ini dibuktikan digelarnya Workshop Pengembangan Home Brand Produk Unggulan Koperasi di Kota Batu yang diikuti pengurus koperasi ritel antar pulau. “Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha koperasi untuk menghadapi toko modern dan AFTA,” kata dia, yang

kini juga sebagai Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Kota Malang.

Akrindo dalam hal ini, terang anggota DPRD Kota Malang ini, tidak hanya meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan memberikan pelatihan dalam mengelola koperasi saja, namun Akrindo juga memberikan peningkatan pengetahuan terkait pengoperasian internet. Khusus kerjasama ini pihaknya menggandeng PT Telkomsel selaku provider telepon seluler, yang ditandai dengan pendatanganan kerjasama antara Ketua DPP Akrindo dengan pejabat PT Telkomsel.

“Kami berharap agar para pengurus koperasi tidak ketinggalan informasi, serta mampu meningkatkan wawasan yang lebih luas, dengan menguasai dunia informasi. Karena hal tersebut sebagai salah satu pendukung dalam mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Untari juga menambahkan, Koperasi SBW yang dikelola, kini telah memiliki omzet Rp 35 miliar per tahun, dengan jumlah anggota sebanyak 8.800 orang. Saat ini Koperasi SBW juga memiliki aset senilai Rp 60 miliar. Sehingga dengan terus berkembangnya omzet SBW, maka pihaknya terus melakukan perluasan jaringan, agar omzet yang didapat bisa terus berkembang. Sebab omzet besar secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan anggota. cyn*