Harian Bhirawa Edisi 7 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Pada 2013 kemarin jumlah korban tewas dalam kecelakaan di pantura sebanyak enam orang, Sementara tahun ini korban jiwa hanya tiga orang,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

AKP Faqih Kasat Lantas Polres Tuban

Kamis Pon, 7 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

AGUSTUS 2014

 Gubernur H Soekarwo - 10.00

Menghadiri Rakor Penolakan Paham ISIS di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf - 10.00

Menghadiri Halal Bihalal Kwarda Jatim di Kantor Kwarda Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 16.00

Menghadiri Halal Bihalal KPID di Kantor KPID Jatim

Ijazah SD Tak Kunjung Turun Harun : Dua Minggu Lagi Pasti Tuntas Dindik Surabaya, Bhirawa Ujian Sekolah (US) SD telah berakhir sejak Mei dua bulan lalu. Sayang, hingga saat ini hak-hak peserta terkait legalitas kelulusan berupa ijazah tak kunjung diberikan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim selaku penyelenggara. Daerah pun mulai bertanya-tanya kapan ijazah ini akan diberikan.

Di Surabaya misalnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah lama selesai dilaksanakan. Namun lembaga SMP yang menerima lulusan SD tahun ini hanya mengantongi Surat Keterangan Lulus (SKL) saja dari sekolah asal. Dindik Surabaya pun tak dapat berbuat banyak atas keterlambatan ini.

Kabid Dikdas Dispendik Surabaya Eko Prasetyoningsih justru mempertanyakan hal ini kepada provinsi. Sebab, tanggung jawab untuk mencetak blangko ijazah itu ada di tangan Dindik Jatim. Kalau sudah ada blangkonya, pasti akan segera disosialisasikan dan didistribusikan. Karena siswa dan sekolah pasti juga sudah menunggu-nunggu. “Memang benar hingga kini ijazah SD belum ada yang dibagikan ke siswa. Persoalannya ada di blangko ijazah, Kalau sudah ada kita baru bisa membuat pelatihan penulisan ijazahnya” ungkap Eko, Rabu (6/8).

Meski persoalan ini belum diketahui kapan rampung, Eko mengimbau kepada wali murid agar tidak mencemaskannya. Menurutnya, dengan SKL yang dikeluarkan sekolah tidak akan menghalangi status

 ke halaman 11

ISIS Bahayakan Keutuhan NKRI Pemprov, Bhirawa Perkembangan aktivitas gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia membuat banyak kalangan memasang sikap antisipasi nan tegas. Bahkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo merintahkan untuk menangkap kelompok ISIS yang nekad untuk deklarasi di wilayah Jatim.

“Sesuai peraturan Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) saya akan meminta Kapolda dan Pagdam V/Brawijaya untuk menangkap orang yang berani deklarasi pembentukan ISIS di Jatim,” ujar Gubernur Soekarwo ditemui usai melantik Wakil Bupati Pacitan di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (6/8).

Sikap tegas ini diambil Pakde Karwo, lantaran muncul kabar di beberapa daerah di Jatim, kelompok radikal ini mulai bermunculan. Madura, Malang dan Sidoarjo merupakan daerah yang disebut-sebut bahwa kelompok ISIS akan melakukan deklarasi.

Pakde Karwo meyakinkan jika kelompok ini tidak akan bisa berkembang di Jatim dan akan ditumpas.

“Tangkap dulu baru diinterograsi, jangan diinterograsi baru ditangkap. Karena masalah ini sudah sangat membahayakan bagi NKRI,” jelasnya.

Penangkapan ini, lanjutnya, bukan melanggar HAM. Justru jika dibiarkan begitu saja akan mengganggu NKRI dan melanggar HAM. “Saya

 ke halaman 11

Terbitkan Buku RAHMAT Saputra, santri di Kabupaten Situbondo kini makin terkenal namanya. Itu semua diraih karena motivator bisnis itu telah menerbitkan buku tentang strategi sukses berbisnis lewat internet.

“Buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, termasuk yang baru mulai mau belajar berbisnis. Isinya sangat praktis, yakni 30 persen teori dan 70 persen praktik,” ujar Rahmat Saputra.

Pria kelahiran Aceh yang mengenyam pendidikan di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sukrejo, Situbondo, yang didirikan oleh ulama tekemuka KH As’ad Syamsul Arifin ini mengemukakan bahwa bukunya berisi tentang bagaimana menjual produk lewat internet.

Pendiri komunitas Internet Cerdas Indonesia (ICI) yang sebelumnya telah menerbitkan tiga buku mengenai bisnis ini menjelaskan Rahmat Saputra

Sentil..

 ke halaman 11

 Daerah harus punya ruang publik anak  Jangan kalah dengan kepentingan investor  Kinerja BPJS Kesehatan dikeluhkan  Siapa yang tertarik gabung kalo seperti ini  Tanpa sidak, puluhan PNS bolos apel lebaran  Mentalnya hanya takut pada pimpinan

Aksi solidaritas TV se-Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Surabaya terkait perampasan kamera fotografer Harian Bhirawa saat meliput bentrokan di Kantor KPU Jatim.

trie diana/bhirawa

Petugas mengamankan relawan pendukung Prabowo-Hatta saat melakukan unjuk rasa di Kantor KPU Jatim di Jalan Raya Tenggilis Surabaya, Rabu (6/8).

Aksi Damai di Kantor KPU Jatim Berlangsung Ricuh Aparat Kepolisian Dituding Bertindak Anarkis

Surabaya, Bhirawa Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh para relawan pasangan Prabowo-Hatta di Kantor KPU Jatim Jl Raya Tenggilis Surabaya, Rabu (6/8) berlangsung ricuh. Dua orang pendukung

Prabowo-Hatta terluka akibat bentrok dengan aparat kepolisian. Mereka yang terluka parah bernama Marsekan Ibrahim, anggota dari TIDAR dan juga

Kamera Dirampas, Tim Prabowo-Hatta Siap Panggil Kapolri

Surabaya, Bhirawa Aksi intimidasi kembali terjadi kepada wartawan yang dilakukan oleh oknum polisi. Kali ini kamera milik Trie Diana, fotogfarer koran Harian Bhirawa, dirampas oleh oknum polisi Polrestabes Surabaya. Sejumlah foto yang mendokumentasikan bentrokan juga dihapus.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pertamina Stop Solar ke PLN Mulai 10 Agustus TDL Bisa Naik Lagi, Harga Barang Dikhawatirkan Melambung

Jakarta, Bhirawa PT Pertamina (Persero) berencana memutus seluruh kontrak pasokan solar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) pada 10 Agustus 2014. Rencana ini dikarenakan pihak PLN masih ingkar janji mengenai kesepakatan harga beli solar kepada Pertamina.

Media Manager Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan telah menghentikan pasokan solar ke PLN. Dia pun menyebut bahwa sebelumnya pihak Pertamina telah mengurangi pasokan solar 50 persen untuk PLN di wilayah Medan Grup, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Pada 1 Agustus 2014 itu kami kurangi pasokan ke Medan Grup sebesar 50 persen. Itu kan ada beberapa pembangkit di sana, seperti di Dumai,” ucap Adiatma, Rabu (6/8).

Dia menambahkan, pada 4 Agustus 2014, Pertamina juga mengurangi pasokan solar ke PLN wilayah Samarinda, Pon-

tianak dan Bangka Belitung.

“Nanti 10 Agustus itu seluruhnya kita hentikan pasokan solarnya,” tegas Adiatma.

Menurutnya, pengurangan pasokan solar sebesar 50 persen itu sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua pihak.

“Dalam kontrak yang ada, jika kontrak baru belum bisa sepakat kita gunakan harga dan volume tahun lalu,” kata dia.

Dijelaskan Adiatma, 50 persen pasokan solar itu menggunakan formula harga kontrak yang sama. Dan klausul tersebut sudah habis masa berlakunya

 ke halaman 11

Gubernur Lantik Wabup Pacitan di Kantor Gubernur Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum melantik Drs H Soedjono sebagai Wakil Bupati Pacitan menggantikan Prayitno MPd yang meninggal dunia.

Pelantikan tersebut dilakukan di ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Rabu (6/8).

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Soekarwo meminta pada Soedjono untuk menjaga dan mempertahankan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Pentingnya menjaga empat pilar kebangsaan, khususnya Pancasila dan NKRI dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir muncul gerakan dan masuknya pengaruh militan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dike-

Minta Jaminan Ketersediaan Solar untuk Kalangan Bawah Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta jaminan PT Pertamina terkait ketersediaan solar subsidi bagi kalangan bawah seperti nelayan. Sebab kalangan bawah ini harus dapat perlindungan dari kelangkaan bahan bakar seperti solar bersubsidi.

“Tadi (kemarin) saya sudah bertemu dengan Pertamina dan meminta jaminan agar kuota untuk kalangan bawah tetap tersedia,” kata Gubernur Soekarwo ditemui usai melantik Wakil Bupati Pacitan Soejono di Kantor Gu-

 ke halaman 11

Kejaksaan Selidiki Pungutan Liar di Kemenag Nganjuk Nganjuk, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk baru-baru ini telah meminta keterangan 38 guru agama dan kepala sekolah mulai tingkat Diniyah, Ibtidaiyah dan Aliyah se-Kabupaten Nganjuk. Hal itu terkait munculnya laporan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Nganjuk terhadap guru dan kepala sekolah yang berstatus PNS maupun non PNS.

Gubernur Jatim membacakan janji sumpah jabatan pada saat pelantikan

 ke halaman 11 Wakil Bupati Pacitan Drs H Soedjono, Rabu (6/8).

ristika/bhirawa

Ketua Forum Silaturahmi Guru Pendidikan Agama Islam, Idham Cholid

 ke halaman 11

Prestasi Fiki Khoirul Mala

Anak Buruh Giling Padi Lolos Tes ke Universitas Al Azhar Fiki Khoirul Mala namanya, meskipun dilahirkan dari seorang buruh penggiling padi tak membuat keinginan untuk berprestasi mengendur. Saat ini Mala mampu mencantumkan namanya di antara 520 nama dari seluruh Indonesia yang berhasil diterima di Universitas Al Azhar Kairo.

Ervan Cholis, Kediri Tak heran jika Mala mampu mencatatkan namanya di antara daftar nama yang bisa diterima di universitas tertua di Mesir ini. Maklum sejak kecil beragam prestasi berhasil dia torehkan. Dalam prestasi pendidikan di sekolah, dia tidak pernah kurang dari juara 3 besar, bahkan selama MTs ia selalu juara 1 sehingga dibebaskan dari segala biaya pendidikan.

Pernah mendapat tawaran Madrasah Aliyah Swasta di Malang dengan tanpa biaya, namun ka-

rena mendapat dorongan dari saudaranya yang melihat kecerdasan dan potensinya, Mala dianjurkan untuk bersekolah di lembaga yang berkualitas walau agak mahal.

Mala pun nekat memilih melanjutkan sekolah ke MAN 3 Kediri.

“Berkat dorongan keluarga, saya memilih MAN 3 Kediri, meskipun agak mahal. Ketika itu sempat juga ditawari di MA di malang,” kata anak dari pasangan Sanari dan Itiwaul farikhah ini.

Selama menuntut ilmu di MAN

3 Kediri, ia berusaha untuk mencari keuangan untuk membantu biaya kehidupannya. Sembari tinggal di asrama ia berjualan kebutuhan sehari-hari dan mengajar les privat dan mengajar di beberapa TPQ. Sehingga pendidikan agama sangat lekat dengan dirinya karena didikan dari kedua orangtuanya yang juga aktif mengajar ngaji anak-anak di kampungnya. Tak heran dia pun memiliki cita-cita menjadi seorang pendidik agama yang bermutu.

Atas dorongan untuk menempuh pendidikan agama yang berkualitas itulah, ia memberanikan diri untuk mendaftar di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Dia melewati serangkaian tes , yang pertama di UIN Malang dan lolos, kemudian melakukan tes lagi di UIN

 ke halaman 11

Fiki Khoirul Mala

SURABAYA

2

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pelantikan Legislatif Dipastikan Sesuai Masa Jabatan Gubernur Terbitkan Surat Edaran Pemprov, Bhirawa Gubernur memastikan pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi Jatim periode 2014-2019 disesuaikan dengan masa berakhirnya jabatan legislatif periode 2009-2014.

Melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 171/ 14752/011/2014 Tanggal 25 Juli 2014. Gubernur menegaskan pelantikan anggota DPRD tersebut pada hari libur harus tetap dilantik.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim, Suprianto SH MH mengatakan, Gubernur Jatim telah mengeluarkan Surat Edaran yang intinya pelaksanaan sumpah jabatan untuk anggota dewan yang baru, harus dilaksanakan sesuai dengan masa berakhirnya jabatan anggota dewan yang lama.

“Kita akan tetap mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang isinya adalah bahwa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji,” kata Suprianto, dikonfirmasi,

Rabu (6/8).

Dijelaskan, memang ada perbedaan antara UU nomor 27 tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Dalam Pasal 4 ayat 6 menyebut ada penjelasan jika masa berakhirnya jabatan anggota dewan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau yang diliburkan.

Menurut mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini, terdapat konflik norma antara UU Nomor 27/2009 dan PP nomor 16/2010. Jika Pemprov Jatim tidak mengambil kebijakan khusus dampaknya akan muncul banyak masalah.

“Jika hal ini dilakukan akan berpotensi menimbulkan per-

masalahan di kemudian hari.

Dimana anggota dewan akan memiliki jabatan lebih dari lima tahun, apabila pengucapan sumpah/janji anggota dewan yang baru dilaksanakan setelah jabatan anggota dewan lama berakhir pada hari libur atau yang diliburkan,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Suprianto menegaskan bahwa rapat paripurna pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD periode 2014 – 2019 harus pada saat berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang lama meskipun bertepatan pada hari libur atau yang diliburkan. “Ini sesuai dengan SE Gubernur nomor 171/ 14752/011/2014 tanggal 25 Juli 2014,” tegasnya.

Dari Data yang diperoleh di Biro Adpum, ada 22 kabupaten/ kota di Jatim yang masa berakhirnya jabatan anggota DPRD bertepatan dengan hari libur kerja yakni pada hari, Sabtu 23 dan 30 Agustus serta 24 Agustus.

Surat Edaran Gubernur ini juga berlaku untuk anggota DPRD Provinsi Jatim yang tepat berakhir pada, Minggu (31/8).

Dari 22 kabupaten/kota itu diantaranya adalah, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo

dan Kabupaten Bondowoso yang berakhir pada Sabtu (23/8). Kemudian Kabupaten Madiun, Ngawi, Tulungagung, Lamongan, Mojokerto, Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kabupaten/Kota Madiun yang berakhir pada Minggu (24/8).

Untuk daerah yang berakhir pada, Sabtu (30/8) adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten Ponorogo. “Untuk Kabupaten yang lain tidak ada masalah karena bertepatan dengan hari kerja,” jelasnya.

Suprianto juga menginformasikan, ada beberapa DPRD kabupaten/kota yang sudah menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus), untuk menentukan jadwal pelantikan anggota DPRD yang baru. Tetapi di tanggal setelah masa berakhirnya jabatan anggota dewan yang lama dengan alasan hari libur.

“Saya berharap DPRD kabupaten/kota mengadakan rapat banmus lagi untuk menentukan jadwal pelantikan tepat sesuai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan yang lama meskipun pada hari libur,”pungQ iib kasnya.Q

Pelantikan DPRD Kabupaten/Kota yang Dilantik Pada Hari Sabtu – Minggu Jadwal Pelantikan Sabtu 23 Agustus 2014 DPRD Kabupaten Magetan DPRD Kabupaten Pacitan DPRD Kabupaten Bangkalan DPRD Kabupaten Bondowoso DPRD Kabupaten Gresik DPRD Kota Blitar Jadwal Pelantikan Minggu 24 Agustus 2014 DPRD Kabupaten Madiun DPRD Kabupaten Ngawi DPRD Kabupaten Tulungagung DPRD Kabupaten Lamongan DPRD Kabupaten Mojokerto DPRD Kabupaten Kediri DPRD Kabupaten Tuban DPRD Kota Malang DPRD Kota Probolinggo DPRD Kota Surabaya DPRD Kota Madiun Jadwal Pelantikan Sabtu 30 Agustus 2014 DPRD Kabupaten Probolinggo DPRD Kabupaten Nganjuk DPRD Kabupaten Malang DPRD Kota Batu DPRD Kota Pasuruan Jadwal Pelantikan Minggu 31 Agustus 2014 DPRD Provinsi Jatim

GRIB Laporkan Tiga Komisioner KPU Jatim ke DKPP

PANGGUNG BIROKRASI

Dua Kepala Daerah Hadiri Kaukus EAROPH Surabaya, Bhirawa Dua kepala daerah asal Jatim, Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini,dan Bupati Bojonegoro, Suyoto, akan menghadiri Kaukus Walikota, Eastern Regional Organisation for Planning and Human Setlements (EAROPH) pada 10-13 Agustus 2014 di Jakarta.

EAROPH merupakan organisasi multi sektoral non pemerintah terafiliasi PBB. Organisasi ini didirikan untuk mendorong pertukaran wawasan dan pengalaman diantara negara-negara di kawasan Asia pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Indonesia, India, Hong Kong, Phlipina, Bangladesh dan, Thailand.

Dalam pertemuan itu mereka juga bersama walikota ternama lainnya, antara lain Walikota Bilbao, Ibon Aresso, yang berhasil membangun kota yang inklusif; CEO Otoritas Regional Iskandar Malaysia, Dato Ismail Ibrahim, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Wakatobi Hugua.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Bernardus Djonoputro, Rabu (6/8) mengatakan, kawasan perkotaan di wilayah Asia Pasifik merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Fakta ini diikuti oleh berbagai persoalan perkotaan yang muncul di kawasan tersebut seperti kemiskinan, kawasan kumuh, kualitas infrastruktur dan lain sebagainya.

Kondisi kota-kota dunia akan dibahas para walikota dan pimpinan daerah dalam Kaukus Walikota EAROPH. Para walikota dan pemimpin daerah kawasan Asia Pasifik dan nusantara akan hadir dan direncanakan akan menghasilkan sikap pandangan dan posisi para walikota dalam tata kelola kota-kota menuju kota SMART dan berketahanan.

Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus dalam rangka 24th EAROPH World Congress dengan mengambil tema “Towards Resilient and Smart Cities: Innovation, Planning and Determination in Managing Major Cities of the World”.

Dikatakannya, berbagai hasil penelitian menunjukan kawasan perkotaan di dunia rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Kota-kota dunia memerlukan penanganan multidimensi dengan pendekatan manajemen pembangunan kota yang inovatif,”tambah Q iib Bernardus.Q

trie diana/bhirawa

Gelar Razia

Mengantisipasi kedatangan penduduk baru dari luar daerah ke Surabaya pasca lebaran, membuat gabungan Trantib Kecamatan Genteng Surabaya menggelar rasia KTP penduduk musiman di Warga Kapasari Surabaya,Rabu (6/8).

Bantah Tak Berizin, Suroboyo Carnival Siap Kembangkan Surabaya Surabaya, Bhirawa Manajemen Suroboyo Carnival Night Market menegaskan pihaknya memiliki izin AMDAL Lalin. Pengelola wahana hiburan di bawah PT Sinar Mutiara Sinergi mampu menunjukkan bukti kongkrit izin yang dikeluarkan Dishub Kota Surabaya dengan no 550.1/4096/436.6.10/2014.

Tidak hanya itu, pengelola Suroboyo Carnival ternyata juga mengaku sekaligus menunjukkan bukti telah mengantongi sejumlah ijin seperti IMB no 188/1832-91/436.6.2/2014, ANDAL,RKL-RPL no 660.1/2511/ 436.7.2/2014, HO no 530.68/494/ 436.7.2/2014, dan TDUP Pariwisata no 503.08/548/436.6.14/2014.

Sedangkan menanggapi soal tudingan mangkir dari panggilan komisi C DPRD Surabaya, Slamet Manajer Operasional Suroboyo Carnival mengatakan bahwa pi-

haknya tidak berniat untuk tidak hadir, namun ketidakhadirannya lebih kepada persoalan undangan yang mendadak.

“Bagaimana kami bisa hadir mas, undangan sampai jam 2 siang, sementara harus hadir jam 3 sore, tentu saja kami tidak siap, karena para pimpinan yang berkompeten sedang tidak berada ditempat, untuk itu kami spontan menyampaikan via telepon untuk menunda undangannya, karena secara prinsip kami siap untuk koordinasi dan kooperatif, lagian kami ini barus soft opening, belum grandopening “ ujar Slamet, Rabu (6/8).

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu Direktur PT PT Sinar Mutiara Sinergi sebagai pengelola Suroboyo Carnival yang enggan disebut namanya bahwa sebagai investor pihaknya akan mendu -

kung program pemkot demi berkembanganya Kota Surabaya sebagai tujuan wisata nasional bahkan internasional.

“Kami ini hanya bergerak di bidang jasa wisata untuk hiburan keluarga bahkan bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan, bukan jenis usaha illegal seperti yang berkaitan dengan narkoba atau tempat-tempat hiburan yang bisa merusak generasi muda, untuk itu kami sangat membutuhakn dukungan pemkot dan DPRD agar kami bisa turut mengembangkan kota Surabaya menjadi kota tujuan wisata,” terangnya.

Dijelaskan juga bahwa kehadiran PT Sinar Mutiara Sinergi di kota Surabaya akan mendorong sekaligus memfasilitasi pemkot Surabaya jika ingin mengembangkan di dunia Q gat wisata di bidang apapun.Q

KPU Jatim, Bhirawa Disinyalir terlibat kecurangan saat Pilpres 2014, tiga (3) Komisioner KPU Jawa Timur dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Timur.

Rencananya, GRIB Jatim akan memenuhi panggilan DKPP pada tanggal 8 Agustus mendatang.

Tiga komisioner KPU Jatim tersebut adalah Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Devisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Choirul Anam, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi Gogot Cahyo Baskoro.

Ketua DPD GRIB Jawa Timur Abdul Salam mengatakan, pelaporan ini terkait dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Jatim melalui daftar Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di beberawa wilayah di Jawa Timur.

Salah satunya adalah di Surabaya yang mencapai 230 Ribu pemilih yang diduga fiktif. “Banyak orang yang menggunakan hak pilih di TPS tidak sesuai dengan KTP yang bersangkutan dan tanpa memproses form A5. Kondisi ini malah KPU Jawa Timur menutup mata atas pelanggaran tersebut,” kata Salam, Rabu (6/8).

Ia mencontohkan, DPKTb adalah 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fakta di lapangan terjadi jumlah DPKTb yang dimanfaatkan untuk penggelembungan suara. KPU Jatim dianggap bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik.

“TPS di Keputran, Darmo, Kedung Doro misalnya. Di sana ada pelanggaran daftar pemilih. Kondisi ini seperti sudah terstruktur. KPU Jatim menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran ini,” jelas Salam.

KPU Jatim dianggap bekerja tidak profesional karena membangkang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Jatim terkait persoalan daftar pemilih ini.

Akibat, KPU Jatim bekerja tidak profesional inilah banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Ia juga menuntut kepada majelis DKPP untuk menjatuhkan sangsi kepada tiga komisioner itu.“Kalau majelis sidang DKPP memutuskan ini pelanggaran berat ya paling tidak harus dicopot,” tegasnya.

Rencananya, pada tanggal 8 Agustus, selain Abdul Salam ada beberapa anggota GRIB Jatim yang akan mendatangi DKPP untuk sidang perdana. Mereka adalah Ketua Bidang OKK Bambang Smit dan Sekretaris DPD GRIB Jatim Irwanto.

“Kami nanti juga akan membawa 15 orang saksi, dokumen-dokumen dan sejumlah Q cty alat bukti lainnya,” pungkasnya.Q

Bapemas KB Surabaya Tangani Masalah Anak di Dolly Banyaknya anak-anak di sekitar lokalisasi Dolly – Jarak yang mengalami tindakan kekerasan maupun seksual membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya fokus mengatasi permasalahan anak.

Hal tersebut salah satu pertimbangan Pemkot Surabaya merehabilitasi kawasan lokalisasi Dolly-Jarak adalah faktor psikologis anak yang sangat berpengaruh. Pasalnya, geliat bisnis prostitusi dengan segala pernak-perniknya diyakini memberi dampak tersendiri bagi pola tumbuh kembang insan di bawah umur. Asumsi itu diperkuat dengan adanya data kasus/problem anak yang sangat tinggi di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Kota Surabaya, Nanis Chairani kepada Bhirawa menyatakan pihaknya selama ini me-

mang memiliki tanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Di antaranya hak untuk hidup dan hak tumbuh kembang yang baik.

Nanis Chairani juga mengatakan, anak-anak yang tumbuh di kawasan lokalisasi perilaku mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka.

“Anak-anak yang tumbuh di kawasan lokalisasi, otak mereka terbiasa merekam apa yang mereka lihat di sana. Itu yang membuat mereka ada yang ketagihan narkoba hingga overseks,” ujar Nanis.

Tindakan tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengalih-

fungsikan beberapa lokalisasi di Surabaya, tidak sekadar untuk mengangkat martabat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lokalisasi agar beralih profesi menjadi lebih mandiri.

Lebih dari itu, penutupan lokalisasi juga dimaksudkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Ini karena keberadaan lokalisasi ternyata menjadi horor menakutkan yang menimbulkan trauma mendalam bagi anak-anak yang selama ini tumbuh dan berkembang di kawasan mesum tersebut.

Gambaran horor menakutkan dari keberadaan lokalisasi terhadap kondisi psikologis anak-anak tersebut terungkap dari testimoni dua anak perempuan yang menjadi korban dari bisnis terlarang ini. Sebut saja namanya Mawar dan Melati (keduanya bukan nama sebenarnya).

dre/bhirawa

Kawasan lokalisasi Dolly sangat berpengaruh pada psikologi anak, untuk itu Pemkot Surabaya serius menangani masalah anak di Dolly Keduanya mengalami kisah berbeda tetapi memiliki kesamaan, yakni sama-sa-

ma menjadi korban kekelaman dunia prostitusi.

Mawar (8 tahun) meru-

pakan anak dari seorang pekerja seks komersial yang bekerja berpindah-pindah

dari lokalisasi Moroseneng juga lokalisasi Dolly yang telah ditutup Pemkot Surabaya.

Karena tumbuh di lingkungan lokalisasi yang minim perhatian orang tua dan terbiasa menyaksikan segala hal yang sejatinya tidak layak dia saksikan, dia pun menjadi anak yang dewasa sebelum waktunya.

Di usianya yang masih anak-anak, dia sudah mengalami overseks karena terbiasa bergaul dengan lawan jenis yang usianya lebih tua. Dia terbiasa bersolek dan pola pikirnya sudah layaknya orang dewasa.

“Anak ini dulunya ditemukan polisi ketika dia terlantar di Pasar Benowo pas malam hari. Oleh pihak polisi kemudian diserahkan ke Satpol PP. Ini merupakan kasus pertama yang pernah terjadi di Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.Q dre

SURABAYA

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Lindungi Tenaga Kesehatan Lokal

Pergub Nakes Harus Rampung Sebelum AFTA Surabaya, Bhirawa Jelang diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2015 akan membawa dampak terhadap ketersediaan tenaga kesehatan (Nakes) di Jatim. Pemberlakukan AFTA memberikan peluang dan ancaman bagi tenaga Kesehatan (Nakes) di Jatim. ‘’Kita ingin Perda tentang tenaga kesehatan dapat segera ditindaklanjuti menjadi sebuah produk Pergub,’’ kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Jatim Hertanto SKM MSi. Menurutnya, pembentukan Pergub akan memberikan sebuah aturan yang tegas dalam mengatur pendistribusian dan pengeloaan Nakes. Banyak tenaga kesehatan dari luar atau asing yang akan masuk ke Jatim, hal ini dikarenakan pemberlakukan AFTA. ‘’Jika AFTA diberlakukan maka seluruh Nakes baik dari lokal maupun luar dapat masuk dan bekerja di Jatim,’’ jelasnya.

Dijelaskannya, pemberlakukan AFTA tahun 2015 akan memberikan dampak positif dan negatif. Jika sesorang dapat memanfaatkannya akan memberikan keuntungan dan sebaliknya. ‘’Kita harus siap-siap menerima perubahan karena perubahan ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan dan kemajuan Nakes di Jatim,’’ ucapnya.

Lebih lanjut pria berkulit sawo matang ini menjelaskan, saat ini Perda Nakes sudah digedok tinggal diundang-undangkan. Rencananaya satu atau dia bulan kedepan akan menjadi Pergub. ‘’Kita berharap Pergub Nakes dapat tuntas sebelum tahun 2015 karena akan menjadi pengatur bagi tenaga-tenaga dokter yang masuk di Indonesia khususnya

dna/bhirawa

Penderita kanker mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Penderita Kanker Mata Meningkat, Didorong Gaya Hidup dan Faktor Lingkungan Surabaya, Bhirawa Dari tahun ke tahun jumlah penderita kanker mata meningkat tajam. Berdasdarkan data pasien kanker mata yang berobat di Poli Orbita (saraf mata) dan Onkologi di RSUD dr Soetomo pada tahun 2011 sebanyak 1647 pasien kanker yang dirawat di RSUd dr Soetomo. Tahun 2012 yang mencapai 1973, dan tahun 2013 naik hingga 25 persen yakni 2371 pasien.

Ketua Harian Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jatim dr Hendrian Dwikoloso Subagjo, SpM (K) mengatakan, peningkatan jumlah pasien khusus kanker mata cukup memprihatinkan. Sebab, hampir 20 persen pasien didominasi oleh anakanak. “Kalau tidak dicegah sedini mungkin, bisa menghancurkan masa depan bangsa. Karena sebagian diderita anak-anak,” ungkap Hendrian.

Menurut kepala poli Orbita dan Onkologi RSUD dr Soetomo ini, meski tidak sebooming kanker serviks, kanker payudara, kanker darah, peningkatan jumlah pasien kanker mata ini perlu mendapat perhatian masyarakat.

Sebab, ada indikasi jika faktor penyebabnya malah muncul dari lingkungan sekitar. “Tidak dipung-

kiri genetik atau keturunan menjadi faktor utamanya, tapi jangan lupa faktor lingkungan juga bisa menyababkan perkembangan kanker, baik kanker mata atau kankerkanker lainnya,” papar Hendrian.

Dari beberapa penelitian dan pengalaman, Hendrian mengaku peningkatan pasien kanker mata yang cukup signifikan ini bisa terjadi karena faktor karsiogetik. Faktor lingkungan seperti ultraviolet atau logam-logam berat yang ada di lingkungan bisa saja masuk ke tubuh seseorang.

Apalagi, kondisi lingkungan kini sudah tercemar dengan limbah pabrik yang seringkali dihirup orangorang. Faktor lainnya yang menyebabkan kanker yakni adanya zat pengawet seperti formalin dan pewarna rhodamin yang ada pada makanan, seperti pentol, kerupuk, ikan dan lainnya. Sistem suntik untuk menyegarkan makanan seperti menyuntik daging buah semangka dan lain-lainnya.

Penyebab lainnya yang juga cukup membahayakan yakni fitohormon atau mempercepat pertumbuhan buah dan hewan, seperti ayam horen.

“Merokok juga bisa menjadi penyebab kanker,” tandasnya.

Menurut dr Hendrian, makanan

menjadi faktor yang mempercepat jumlah pasien kanker mata di Indonesia. Sebab, bahan-bahan pengawer dan pewarna pada makanan bisa menyebabkan mutasui sel. Dimana, sel yang awalnya normal berubah menjadi tidak normal, bahkan kronis. “Prinsipnya makanan berbahaya bisa menyebabkan mutasi jaringan sel,” ungkapnya.

Karena makanan menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penderita kanker mata, dr Hendrian berharap pemerintah bisa turut serta dalam upaya pencegahan sejak dini. Salah satunya yakni untuk mengawasi produksi dan distribusi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pasalnya, produsen dan pengusahalah yang malah menambahkan bahan pengawet atau pewarna supaya mendapatkan keuntungan.

“Makanya itu ada baiknya kita kembali ke bahan-bahan organik,” tandasnya. Sedangkan untuk seseorang yang memiliki cikal bakal kanker karena faktor keturunan bisa dilakukan dengan deteksi dan pencegahan dini. “Kalau di kanker serviks kita bisa lakukan pap-smear dan vaksinasi kanker serviks,” Q dna tandanya.Q

Jatim,’’ terangnya.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono berharap dengan diselesaikannya Pergub Nakes dapat membantu pemerintah dalam memenuhi persebaran tenaga kesehatan di Jatim. Selain mengatur ketersediaan dokter asing, Pergub ini akan mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

Banyak dari tenaga kesehatan tidak mau mengabdi di daerah terpencil di Jatim dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur persebaran dalam penyediaan tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di daerah.

“Harus diakui saat ini persebaran tenaga medis terutama dokter dan dokter spesialis tidak merata di Jawa Timur. Untuk itu dalam Pergub nanti metode penyebarannya akan kita atur sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak baik tenaga medisnya maupun masyarakat,” kata dokter yang juga mantan Bupati Ngawi ini.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim, Dr Dodo Anondo MPH menyatakan, pembuatan Perda yang nantinya menjadi Pergub Nakes nantinya harus mengatur pesebaran tenaga dokter asing yang masuk di Jatim. “Jangan sampai dokter kita tidak dapat tempat untuk praktek sedangkan dokter asing menjamur di rumah Jatim,” Q dna tegasnya.Q

Pelayanan kesehatan yang diberikan dokter kepada masyarakat.

dna/bhirawa

RAGAM INFO Billy 24 tahun warga madura saat mengisi form pengurusan Kartu Ijin Penduduk Sementara (Kipem) di Kecamatan Sawahan.

Pelantara IV Digelar Surabaya, Bhirawa Pelantara (Pelayaran Lingkar Nusantara) IV Tahun 2014 kembali digelar. Kegiatan untuk Pramuka Penegak dan Pandega anggota Satuan Karya Pramuka yang diselenggarakan oleh Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional tersebut diberangkatkan dari Surabaya dengan dilepas oleh Sekretaris Kwarda Jatim, Sunyoto Hadi Prayitno.

“Dalam kegiatan ini, Kwarda Jatim mengirimkan delegasi sebanyak 30 anggota Pramuka Saka Bahari yakni 22 anggota putra dan 8 anggota putri. Acara berlangsung satu bulan penuh mulai 4 Agustus hingga 4 September 2014,” kata Humas Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, Joko Lelono, Rabu (6/8).

Ia menuturkan, dalam kegiatan Pelantara, para peserta diajak mengikuti kegiatan pelayaran dengan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Surabaya 591 melalui rute yang telah ditentukan.

Untuk rute yang dilalui tahun ini, yakni Jakarta-Makasar-Sorong-Bumper Weisey Papua Barat-NTT-Bali-Jakarta. Kegiatan juga diisi dengan perkemahan di salah satu tempat yang dilalui rute pelayaran tersebut.

Para peserta Pelantara akan menaiki KRI Surabaya dengan nomor lambung 591 ini merupakan salah satu kapal perang milik TNI-AL yang berjenis Landing Platform Dock (LPD) buatan Daesun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd, Korea Selatan tahun 2005. Kapal berbobot 7.300 ton ini memiliki ukuran panjang 122 meter, lebar 22 meter, draft 163 meter, serta mampu mengangkut 100 awak dan Q tam 407 troops dengan 3 helikopter.Q

geh/bhirawa

43 Warga Pendatang Terjaring Operasi Yustisi Surabaya, Bhirawa Operasi Yustisi yang digelar Satpol PP Kota Surabaya berhasil menjaring puluhan warga yang berada di sejumlah tempat kost di wilayah Sawahan, Surabaya. Mereka ini terjaring razia karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Izin Penduduk Sementara (Kipem).

Operasi yustisi yang digelar selama dua hari ini berhasil menjaring sedikitnya 43 warga pendatang di Surabaya yang berdalih ingin mencari pekerjaan maupun meneruskan pendidikan.

Kasitrantib Kecamatan Sawahan, Bimo Bidjaksono mengatakan, selama dua hari ini terhitung masih sedikit, karena sebagian tempat kost di wilayah ini rata-rata mahasiswa dan masa aktif perkuliahan tanggal 14 Agustus besok.

“Mereka yang tertangkap saat razia hari ini berjumlah 16 orang, dan kemarin

sebanyak 27 orang. Hari ini 5 orang perempuan di BAP Verbal, dan yang di bina ada 10 orang. Yang belum mempunyai Kipem akan diarahkan untuk langsung mengurus surat tersebut,” kata Bimo saat ditemui Bhirawa, Rabu (6/8).

Ditanya dari hasil yang terjaring ada indikasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Dolly dan Jarak kembali, Bimo memperkirakan tidak ada PSK yang berani kembali. “ Mudah-mudahan tidak ada, karena hasil hari ini dan kemarin ratarata pelajar yang ingin meneruskan sekolahnya, dan ingin mencari pekerjaan,” tambahnya.

Selain itu, operasi Yustisi ini, tambahnya, untuk meminimalisir adanya penduduk daerah luar yang masuk Kota Surabaya. sebab warga yang tanpa dibekali pekerjaan dan kartu identitas akan sangat berpotensi Q geh melakukan tindak kriminal.Q

Data Selama Operasi Ketupat Semeru 2014

Kriminalitas di Jatim Turun 30 Persen Polda Jatim, Bhirawa Angka kriminalitas selama Operasi Ketupat Semeru 2014 di jajaran Polda Jatim mengalami penurunan hingga 30 persen. Penurunan angka kriminalitas di Jawa Timur itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiono, Rabu (6/8).

Dari catatan Polda Jatim, pada tahun 2013 lalu angka kriminalitas di Jawa Timur sebanyak 207 kasus. Sedangkan pada periode tahun 2014 terhitung mulai tanggal 22 Juli sampai 3 Agustus, kejahatan di wilayah Jawa Timur menueun menjadi 144 kasus. Dengan trend penurunan sebanyak 63 kasus.

“Alhamdulillah, di tahun ini ada penurunan yang cukup signifikan pada angka kriminalitas di Jatim. Dari 207 kasus di tahun 2013, kini turun 30 persen menjadi 144 kasus,” terang Kombes Pol Awi Setiawan kepada wartawan, Rabu (6/8).

Menurut Awi, menurunnya angka kriminalitas di jawa Timur dikarenakan adanya perpindahan wilayah gerak para pelaku kriminalitas. Jadi, dengan berpindah-pindah wilayah operasi kejahatan, maka angka kriminalitas bisa menurun. Tak haya itu, menurunnya angka kriminalitas juga dipengaruhi kinerja petugas kepolisian yang berhasil mengungkap aksi kriminalitas.

Dijelaskan Awi, dari data yang ada, kejahatan 3C yakni pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta pencurian biasa seperti copet, masih mendominasi. Meski demikian, secara umum rata rata mengalami penurunan.

“Ini merupakan buah hasil dari Operasi yang kami lakukan pada tahun 2014 ini.

Sehingga, trend angka kriminalitas di Jawa Timur menurun 30 persen,” terang Awi. Awi memaparkan, kejahatan konvensional dari tahun 2013 yang mencapai angka tertinggi 80 kasus, turun menjadi 52 kasus. Berikutnya kasus curanmor roda dua dari 21 kasus di tahun 2013, kini menurun menjadi 14 kasus.

“Penurunan yang terjadi kali ini bisa menjadikan semangat baru bagi petugas untuk lebih giat lagi menindak segala jenis kriminalitas,” urainya.

Lanjutnya, angka penurunan kriminalitas ini menandakan bahwa operasi besar-besaran yang dilakukan pada jajaran Polda Jatim membuahkan hasil yang bagus. Dengan begitu, jajaran Polda Jatim diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan pengamanan pada wilayahnya masing-masing yang sering terjadi kriminalitas.

“Operasi serentak yang kami lakukan kepada jajaran yang ada di Polda Jatim, membuahkan hasil yang bagus bagi trend penurunan angka kriminalitas.

Langkah selanjutnya, kami beserta jajaran Polda Jatim akan terus melakukan 21 razia,” tegas Awi.Q bed

Libur Melaut, Nelayan Pilih Perbaiki Perahu untuk Lomba Mengisi kegiatan dari tidak melaut akibat angin kencang dengan ombak tinggi sejak Minggu, (3/8), nelayan di kenjeran memilih memperbaiki kapal untuk perlombaan.

Salah satu nelayan dari kampung Cumpat, Muri (47th) mengatakan, seluruh nelayan di pesisir pantai Kenjeran memang memilih meliburkan diri untuk melaut. Karena itu kami memilih untuk membenahi perahu untuk mempersiapkan lomba perahu layar dalam rangka Agustusan.

“Kami memang memilih untuk membenahi perahu untuk persiapan lomba besok tanggal 9 agustus. Dan untuk biaya hidup sehari-hari saya pribadi memilih hutang dulu untuk beli beras,” ungkapnya ketika di temui Bhirawa di

pantai Cumpat Kenjeran, Rabu (6/8).

Para nelayan Kenjeran sudah empat hari terakhir ini tidak melaut, mereka lebih memilih menganggur mencari nafkah daripada mendapatkan musibah saat melaut, sebab ombak dan angin yang mencapai tiga meter itu bisa mengancam keselamatan jiwa mereka.

Ia juga mengaku, kalau malam hari lebih memilih tidur di perahu dan rela meninggalkan keluarganya.

Ditakutkan karena angin serta ombak datang pada malam sampai pagi harinya.

“ Setiap malamnya saya memilih tidur di perahu mas, karena ini satu-satunya motor untuk mencari uang, karena harga perahu saat ini mahal mencapai 40 juta itu plus mesinnya,” paparnya.

Tikno yang juga salah satu nelayan mengungkapkan, lebih memilih memperbaiki perahunya yang karam. Selain itu juga mengecat perahunya dan membuat layar untuk persiapan lomba Agustusan karena hadiahnya lumayan besar.

“Bahkan dari tahun-tahun kemarin, kebiasaan para peserta lomba menggunakan dukun untuk membuat perahunya melaju kencang.

Permainan menggunakan dukun ini bukan untuk men-

ciderai peserta lomba lainnya, ini Cuma adu kecepatan,” terang Tikno.

Disinggung biaya untuk dukun, Tikno mengaku membayar sedikitnya dua Juta.

Dengan adanya itu, perahu akan adu kecepatan dengan bantuan para dukun. Sebab, yang dikejar para peserta lomba bukan hanya juaranya melainkan mencari nama untuk harga jual perahu.

“Selain ingin mendapatkan juara, rata-rata nelayan disini juga mencari nama agar perahu yang dipakai lomba harga jualnya bisa mencapai tiga kali lipatnya.

Bukan saya saja yang menggunakan jasa dukun tapi semuanya juga menggunakannya,” kata Tikno sambil Q geh tersenyum.Q

geh/bhirawa

Nelayan sekitar Kenjeran pilih libur melaut karena angin masih berhembus kencang, Rabu (68) siang. karena itu rata-rata nelayan pilih memperbaiki perahunya untuk persiapan lomba Agustusan.

OPINI

4

Menerima Hasil Pilpres

Tajuk

Koruptor Masih Diremisi?

SEBENTAR lagi, Presiden akan menandatangani remisi (pengurangan masa hukuman momentum Idul Fitri dan hari kemerdekaan. Namun harus dipastikan, bahwa remisi yang diberikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012. Masyarakat juga akan memperhatikan, apakah para terpidana koruptor dan bandar narkoba akan mudah memperoleh remisi? Tetapi masyarakat menginginkan remisi hanya terpidana yang nyata-nyata menjadi justice collaborator!

Pemberian remisi khusus untuk napi narkoba, terorisme dan korupsi, telah “diketatkan” dengan penerbitan PP Nomor 99 tahun 2012. PP perubahan ketiga ini merupakan pengejawentahan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Khususnya terhadap pasal 14 ayat (1) huruf i, berisi hak remisi. Namun pada ayat (2) terdapat klausul, bahwa syarat dan pelaksanaan hak-hak napi diatur dengan PP (yang juga terus direvisi).

Dengan PP terbaru itu sebenarnya tidak mudah memperoleh remisi, kecuali dengan syarat khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 34A ayat (1) huruf a. Yakni, “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Itulah yang paling sulit dilakukan oleh napi koruptor, teroris maupun bandar narkoba. Tidak sulit bagi masyarakat untuk mengawasinya, karena proses persidangannya diliput luas media massa. Apakah para koruptor telah cukup bekerjasama (menjadi justice collaborators)? Setidaknya hal itu (awalnya) ditunjukkan pada proses hukum. Misalnya, tidak berbelit-belit, serta menunjuk (dengan pembuktian yang kuat) seluruh jaringan yang terlibat.

Dulu Angelina Sondakh dan M. Nazaruddin, pernah ditawari menjadi justice collaborators, atau menjadi whistle blower. Tetapi hanya M. Nazaruddin yang sudah nyata bersedia. Hasilnya, sudah banyak penyelenggara negara (birokrat maupun politisi) yang terlibat kasus korupsi Sport Centre Hambalang, sudah divonos inkrah. Kasus-kasus korupsi lainnya juga diungkap berdasar “ocehan” Nazaruddin.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK-Migas.

Korupsi memang patut memperoleh hukuman berat, dengan persyaratan remisi yang diperketat. Sebagai extra-ordinary crime (kriminal luar biasa), seluruh dunia juga mendendam sengit. Sampai PBB menerbitkan konvensi khusus korupsi (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION), tahun 2003. Pada mukadimah konvensi itu dinyatakan keprihatinan mendalam terhadap korupsi.

Secara tekstual, mukadimah konvensi menyatakan: “Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangun an yang berkelanjutan dan penegakan hukum.”

Sedangkan pada artikel (pasal) 5 ayat ke-3, dinyatakan: “Negara Pihak wajib mengupayakan untuk mengevaluasi instrumen instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi.” Tetapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih dinilai rendah, karena penegakan hukumnya masih lemah. Banyak pengadilan tipikor hanya memberi hukuman ringan, serta kerap di-remisi pula.

Dipastikan, dalam daftar penerima remisi akan terdapat beberapa nama mantan pejabat (menteri, DPR, Gubernur, Bupati dan Walikota, hakim, jaksa) serta Direksi BUMN. Boleh jadi memang, mereka telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsi. Serta membayar lunas denda uang pengganti sebagaimana diatur pasal 34A ayat (1) huruf b.

Namun jika tidak sesuai dengan rambu-rambu, pastilah meng-indikasi dugaan kuat gratifikasi. Yakni menyuap serentetan birokrasi pengurusan remisi mulai dari menyuap staf Lapas, Kalapas, Polisi, Jaksa Agung, Kepala BNPT, sampai Kementerian Hukum dan Menko Polkam. KPK dan berbagai LSM anti-korupsi seyogianya tetap mengawasi track-record terpidana koruptor dan banda narkoba yang memperoleh remisi.

Sudah menjadi rumors umum, bahwa remisi juga mempersyaratkan “uang pengurusan.” Nilainya diperhitungkan sesuai banyaknya masa pemotongan hukuman. Itu korupsi dalam korupsi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

MK Harus Bebas Intervensi MAHKAMAH Konstitusi (MK) harus benar-benar bebas dari intervensi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014. Putusan yang baik dan benar adalah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan bukan atas tekanan atau pengaruh faktor lain.

Dalam kenyataanya, memang sering ada pengaruh faktor lain seperti uang dalam pengambilan keputusan di MK. Kasus Akil Mochtar, mantan Ketua MK yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah terbukti menerima suap dalam penanganan sejumlah perkara sengketa pilkada adalah bukti bahwa ada faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan MK. Sementara dalam kasus Pilkda Sumba Barat Daya (SBD) 2013, MK telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam pengambilan keputusan, dan itu berdampak pada penolakan pelantikan pasangan terpilih hingga saat ini. Artinya, perilaku yang dilakukan Akil Mochtar sebelumnya tidak boleh terulang dalam perkara pilpres karena sangat membahayakan kesatuan bangsa.

MK harus mengambil keputusan berdasarkan buktibukti yang diajukan pemohon agar putusan tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa ini. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana PHPU yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/8) pagi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

Suatu sore hari pada tanggal 22 Juni 1527 (hampir lima abad silam) di pelabuhan Sunda Kelapa. Seorang Panglima militer kerajaan Demak (Jawa Tengah), Fatahilah, berhasil merebut pelabuhan terbesar di pulau Jawa itu dari tangan Portugis. Kawasan kota Sunda Kelapa, lalu diberi nama Jayakarta (bermakna “jalan kemenangan”). Nama Jayakarta itu senafas dengan nama sang Panglima penakluk, Fatahilah, bermakna kemenangan berkat rahmat Allah.

P

anglima Demak, Fatahilah, adalah anak menantu Pati Unus. Ia menerima tugas (mengganti mertuanya) berdasar musyawarah dua kerajaan besar, Cirebon dan Demak. Ia menjadi “wayang” yang melaksanakan grand-strategy, untuk memenangkan kerajaan Islam. Fatahilah merupakan putra kerajaan Pasai yang berimigrasi ke Jawa, karena Sumatera telah dikuasai Portugis. Ditilik dari silsilah, Fatahilah juga kerabat Walisanga dari keturunan Syeh Maulana Akbar. Kelak, Fatahilah juga mendirikan kerajaan Banten.

Hampir tepat tanggal, berselang 487 tahun kemudian, pasangan bakal Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, memberikan pidato atas penyambutan oleh masyarakat.Lokasinya juga di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta di atas sebuah kapal pinisi di Jakarta, Selasa, 22 Juli 2014. Hal itu seolaholah mengingatkan upacara penaklukan (dan merebut) Batavia oleh Fatahilah darikekuasaan Portugis.

KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut 2, yaitu Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan dukunganhampir 71 juta suara, atau 53,15% dari total suara sah. Keunggulan ini selaras dengan hasil quick-count (hitung cepat) mayoritas berbagai lembaga survei, walau sebagian menghasilkan opini berbeda. Situasi aman-tenteram pada saat penetapan pemenang oleh KPU diharapkan terpelihara sampai pengambilan sumpah oleh MPR. Pasangan ini menjadi bakal Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan presiden secara langsung yang ketiga. Berdasar UUD pasal 3 ayat (2), pasangan ini akan dilantik oleh MPR-RI. Sebelum itu, berdasar UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres pasal 160 ayat (2), bahwa berita acara penetapan pasangan calon terpilih harus disampaikan kepada beberapa

M

Calon Wakil Presiden.

Tetapi boleh menjadi Calon Presiden (UUD pasal 7).

Dalam hal (running pilpres), Jusuf Kalla menjadi fenomena kedua di dunia setelah Goerge W Bush Sr. Bedanya, Bush selalu menang pada saat mencalonklembaga tinggi negara.

Oleh : an diri sebagai Wakil Parpol pengusul, juga S. Mahargono Presiden, maupun wajib diberi laporan. sebagai Presiden Pada pasal 160 ayat Amerika Serikat.

(2) UU tersebut juga Tetapi Jusuf Kalla terasa lebih diamanatkan agar laporan hasil fenomenal, karena pencalonanpenetapan calon terpilih harus nya diusulkan oleh parpol yang disampaikan pada hari yang sama. berbeda.

Jadi, pada malam hari Selasa 22, Harus diakui, persaingan daJuli 2014, KPU harus memberikan lam pilpres 2014 sangat ketat. laporan kepada MPR, DPR, DPD, Ini disebabkan kontestan pilpres MA, MK, Presiden, serta pasangan cuma dua pasang. Sehingga situasi Presiden dan Wakil Presiden terpidiametral menjadi keniscayaan. lih. Begitu juga parpol dan gabunTetapi situasi diametral tidak harus gan parpol yang mengusulkan dijalani dengan brutal. Pilpres di pasangan calon (PDIP, PKB, dan Amerika Serikat juga selalu hanya Hanura) juga wajib diberi laporan dua kandidat, tapi tidak pernah berita acara hasil penetapan. kisruh. Toh ada juga kelebihan pilpres dengan hanya dua kandidat, Fenomena Pilpres yakni pasti hanya satu putaran.

Pilpres merupakan amanat UUD Terhadap UU tentang Pilpres, supasal 6A ayat (1). Dinyatakan, bahdah banyak desakan untuk diamanwa “Presiden dan Wakil Presiden demen lagi. Bahkan untuk pilpres dipilih dalam satu pasangan secara tahun 2019, tidak lagi menggunakan langsung oleh rakyat.” Selain itu UU Nomor 42 tahun 2008, karena masih terdapat persyaratan, tentang beberapa pasalnya dibatalkan oleh kemenangan dalam pilpres harus MK (Mahkamah Konstitusi). Diantersebar pada 17 propinsi. Ini untuk taranya pasal 9 tentang presidenmenghindari ke-mayoritas-an di tial threshold. Dengan penghapukawasan tertentu (Jawa saja), tetapi san syarat dukungan pencalonan tidak didukung kawasan lain. presiden itu, kelak, Pilpres akan Itu bagai pasal NKRI dalam diselenggarakan bersama-sama depilpres. Yakni pasal 6A ayat (3), ngan pemilu legislatif. Setiap parpol menyatakan : “Pasangan calon boleh mengusulkan calon presiden, Presiden dan Wakil Presiden yang walau parpol “gurem” sekalipun. mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara Nonton Final di MK dalam pemilihan umum dengan Selanjutnya MK juga mengasedikitnya dua puluh persen suara bulkan gugatan judicial review UU di setiap provinsi yang tersebar di Nomor 42 tahun 2008 tentang Pillebih dari setengah jumlah provinsi pres, terhadap kemungkinan pilpres di Indonesia, dilantik menjadi Presilebih dari 1 kali putaran. Penetapan den dan Wakil Presiden.”

MK ditimbang dengan UUD 1945 Yang istimewa, bakal Wakil pasal 6A, pasal 28D ayat (1), pasal Presiden Jusuf Kalla mengalami 28H ayat (2), pasal 28I ayat (4), serta momentum ini dua kali, dengan propasal 28J ayat (1). Dus, pilpres 2014 mosi jabatan yang sama. Dulu pada dipastikan satu kali putaran. Ini pilpres 2004, Jusuf Kalla yang menlogis karena kontestan-nya cuma dampingi SBY juga memenangkan dua pasang, walau masih terdapat pilpres. Pilpres berikutnya, tahun kemungkinan keduanya masing2009, Jusuf Kalla coba mencalonkan masing memperoleh 50%. diri sebagai Presiden, tetapi gagal.

Apakah MK akan mengabulkan Maka pada pilpres tahun 2019 kelak, gugatan PHPU (Perselisihan Hasil Jusuf Kalla tidak boleh lagi menjadi

Pemilu Umum) Pilpres? Dalam UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008, diberikan hak. Yakni, pada pasal 201 ayat (1), dinyatakan: “Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.” Tetapi tidak serta merta bisa dipastikan akan dikabulkan oleh MK, karena harus ditimbang terlebih dahulu. Pada pasal yang sama ayat (2) dinyatakan, ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Terdapat frasa “terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon.” Jadi, kalau tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, MK tidak akan mengabulkan tuntutan PHPU. Namun manakala terdapat fakta lain yang bisa ditelusuri, MK wajib menyidangkannya. Boleh jadi, akan ada pilpres ulang di berbagai daerah (dan TPS). Wallahu a’lam bis-shawab. Yang pasti, berdasarkan UUD pasal 24C ayat (1) amar putusan MK bersifat final, tiada banding, tiada kasasi.

Dalam hal ini MK memiliki waktu selama 14 hari sejak permohonan PHPU dicatat dalam Buku Register perkara konstitusi. Tenggat waktu persidangan MK diatur pada pasal 78 dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Hebatnya, persidangan MK bersifat terbuka (kecuali rapat permusyawaratan hakim konstitusi), diatur pada pasal 40 ayat (1).

Sehingga masyarakat luas dapat mengikuti persidangan di gedung MK. Atau di luar gedung manakala ditayangkan langsung oleh televisi maupun melalui CCTV. Yang mesti ditegakkan adalah amanat UUD pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu (termasuk didalamnya pilpres) wajib berlangsung jujur, dan adil. Begitu pula pertimbangan jurdicial review oleh MK, harus benar-benar dijaminindependen.

Staf pada Setwan Prop. Jawa Timur

Israel dan Terorisme Negara

emasuki hari ke 28, aksi dan invasi militer Israel semakin brutal dan membabi buta.

Karena frustasi tidak mampu menjinakan perlawanan HAMAS (Harokah Almuqowwamah Al Islamiyyah). Sasaran serangan militer Israel semakin tidak jelas, bahkan tempat-tempat pengungsian dan lembaga pendidikan di bawah nanungan PPB pun menjadi sasaran. Sehingga sampai saat ini, akibat aksi militer Israel atas penduduk Gaza, Palestina sudah menewaskan sedikitnya 1.600 warga sipil, sebagia besar dari mereka adalah perempuan dan anak tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka berat. Serangan mliter Israel juga menghacurkan fasilitas publik, pendidikan dan kesehatan. Aksi brutal dan tanpa perikemanusian ini semakin menambah daftar panjang aksi kekekarasan yang dilakukan militer Israel.

Akibat serangan membabi buta ini, ratusan warga Gaza menjadi korban dan ribuan menjadi pengungsi. Dengan kondisi semacam ini, agresi militer Israel ke Palestina tidak hanya berusaha melumpuhkan kelompok HAMAS, namun lebih dari itu Israel berambisi untuk menghancurkan negeri Gaza.

Agresi militer Israel ini sudah termasuk kejahatan kemansiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan terorisme negara atas negara yang sebenarnya di tentang oleh semua negara. Namun justru negara-negara yang selama ini mengkampenyekan terorisme, seperti AS dan Inggris, justru memberi dukungan politik dan keamanan kepada Israel untuk melakukan tindakan terorisme terhadap Gaza?.

Serangan biadab tersebut semakin menambah deretan panjang tindak kekejaman dan kebiadaban Israel atas warga sipil Palestina. Kekejaman dan kebiadaban Israel ini tak lepas dari ambisi besar dari seorang Perdana Menteri Israel, Benyamin Netan-

yahu untuk mendidiharapkan menjadi rikan Israel Raya. penyelesai konflik IsBerbagai cara dan rael-Palestina, namun upaya dilakukan unjustru menjadi bengtuk ambisi besarnya king politik. Begitu itu, salah satunya dejuga seteru abadi Isngan menghancurkan rael, Amerika Serikat warga Palestina yang (AS). Selama ini juga di anggap musuh diam seribu bahasa. bebuyutan dengan Bahkan lebih dari itu kekuatan militer dan memberi dukungan Oleh: diplomasi politik di politik, ekonomi, perUmar Sholahudin PBB dengan mengsenjataan kepada gunakan tangan poliIsrael untuk mengtikk AS. Israel “tidak hancurkan bangsa ridho” negara Palestina berdiri Palestina. Sudah banyak darah di sampingnya, karena di anggap yang mengalir di bumi Palestina, akan menjadi “benalu” bagi eksisdana dunia internasional (baca: tensinya ke depan.

PBB dan AS) diam seribu bahasa Israel tidak puas dengan memdan cuek bebek. bunuh para pejuang dan tokoh Amerika Serikat dan PBB berpengaruh HAMAS. Mereka yang selama ini genjar mengpara tentara Israel juga seringkampanyekan bahaya terorisme kali membombardir rumah-rumah dan melakukan perlawanan terpenduduk palestina dengan alahadap terorisme, namun ketika san mencari tokoh-tokoh HAMAS. berhadapan dengan Israel justru Korban nyawa; anak-anak, orang loyo, tidak bisa berbuat apa. Tidak tua terus berjatuhan. Dan ini ada hukuman dan tindakan apakorban nyawa ini hampir menpun. Dalam hal ini sangat terlihat jadi tontonan setiap hari warga sekali kebijakan standart ganda Palestina. Kehidupan warga Payang dilakukan PBB dan AS. lestina terus dalam tekanan penMereka berdua akan bergitu getol dudukan Israel. Bahkan yang menyerang bangsa lain, termasuk lebih arogan dari tingkah polah bangsa muslim apalabila ada keIsrael ”mengurung Palestina” pentingannya. Sebut saja ketika dengan pembangunan tembok AS menyerang Iraq dengan dalih besar di perbatasan PalastinaIraq memiliki senjata pemusnah Israel yang menggunakan tanah masal. Amerika dan PBB sangat milik warga Palestina. Biarpun begitu kejam dan sangat tidak mendapat kecaman dari warga berperikemanusian terhadap palestina sendiri dan dunia interPalestina, namun sangat begitu nasional karena ilegal dan invasi. toleran terhadap banyaknya peNamun Israel dengan pongah langgaran yang dilakukan Israel. terus membangun tembok besar AS dan PBB teriak-teriak tangkap tersebut. Berbagai perlawanan teroris, namun pada kesempatan menentang pembangunan temyang sama justru membiarkan bok tersebut tidak di gubris sama tindakan terorisme Israel tersekali, bahkan setiap perlawanan hadap Palestina. dibalas dengan moncong senjata.

Sudah hampir puluhan tahun Israel the Real Terorist Israel melakukan “pembumihangArogansi Israel yang di sponusan” bangsa Palestina, namun sori AS dan sekutunya ini sangat sampai saat ini dunia internaberbahaya bagi upaya menciptasional, terutama Perserikatan kan perdamaian dunia. Jargon Bangsa Bangsa diam seribu bahas. terorisme saat ini sudah menjadi Bahkan cenderung memberi angmonopoli tunggal AS dan sekutuin. PBB, sebagai polsi dunia yang nya. Jika yang melakukan peny-

erangan terhadap suatu negara adalah dirinya atau Israel atau negara lain yang sekutu dengan dirinya, maka bukan namanya terorisme. Namun jika yang menyerang atau melakukan kekerasa itu negeri muslim, itu berati terorisme Harus diingat bahwa tindakan terorisme dan kekerasan itu, tidak saja dilakukan oleh warga masyarakat, tapi juga bisa oleh negara. Suatu negara yang melakukan penyerangan atau invasi militer secara sewenangwenang terhadap negara-negara tertentu (baca: Gaza, Palestina) sehingga mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dipihak warga sipil dan rusaknya infrastruktur juga bisa dinamankan sebagai terorisme. Tindakan itu yang sering kita sebut sebagai terorisme negara. Tindakan “teorisme” (baca:invasi militer) itu diciptakan, dibuat dan dilembagakan oleh negara atau pihak yang berkuasa untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam mempertahankan pengaruh kekuasaannya. Apalagi didukung oleh negara-negara lain, seperti AS dan Inggris.

Karena itu, perlu adanya solidaritas dan gerakan internasional negara-negara muslim di dunia untuk bersama-sama mengutuk kebiadaban dan kekejaman Israel terhadap Palestina. Lebih dari itu mengkampanyekan wacana internasional bahwa the riil terorisme adalah Israel. Selama ini kata terorisme telah dimonopoli dan dimanipulasi oleh AS dan sekutunya. PBB sangat begitu mandul menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Bangsa-bangsa arab dan negara-negara muslim harus terus mendesak kepada PBB untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum dan kemanusian yang dilakukan Israel dan AS berserta sekutunya.

Staf Pengajar Soiologi Hukum FH Universitas Muhammadiyah Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

ISIS Menyusup di Sidoarjo Wali Kota Mojokerto juga Membahas Isu ISIS Bersama Pendeta Sidoarjo, Bhirawa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) diduga kuat sudah menyusup di Kab Sidoarjo terutama di kawasan Balongbendo. Ini setelah GP Ansor NU Sidoarjo, mendapatkan informasi adanya agenda baiat anggota ISIS di Gedung Islamic Center, Balong Bendo pada Selasa 12 Agustus 2014 mendatang. ‘’Ya memang terus mewaspadai keberadaan ISIS di Balongbendo yang dikemas dalam pengajian dan akan melakukan baiat. GP Ansor Sidoarjo berusaha untuk melakukan penggagalan,’’ tutur Slamet Budiono,Ketua GP Ansor NU Sidoarjo, saat dikonfirmasi, Rabu (6/8).

Sebagai antisipasi lanjutan, GP Ansor Sidoarjo juga melakukan koordinasi dengan pihak Bakesbang Pemkab Sidoarjo dan juga telah melapor ke Polres Sidoarjo. ‘’Tujuannya, agar gerakan ISIS di Balongbendo bisa dibubarkan dan ditutup karena keberadannya sangat meresahkan masyarkat Sidoarjo,’’ tutur Slamet lagi.

Sementara itu, Kepala Bakesbang Pemkab Sidoarjo, Yusuf Isnayanto menegaskan, pihaknya juga telah mengantongi dugaan kuat keberadaan ISIS di Balongbendo, yang selama ini modusnya dengan melakukan pengajian-pengajian. ‘’Sudah kita laporkan ke Pak Bupati Saiful Illah,’’ katanya. Rencanya, Kamis (7/8) besok akan dilakukan rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten terkait gerakan ISIS itu.

Selain bupati, juga akan hadir seluruh anggota Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) seperti, Ko-

mandan Kodim, Kapolres, Kajari dan kepala PN Sidoarjo. ‘’Isyaallah besok itu akan mengambil sikap terkait permasalahan ISIS di Balongbendo itu,’’ tuturnya.

Ketua PC GP Ansor Sidoarjo beserta pengurusnya, menelan pil pahit karena kekecewaannya dalam koordinasi soal ISIS di Media Center Polres Sidoarjo, Rabu (6/8). Pasalnya saat menghadiri di tempat,pihak pengundang Satuan Intelkam Polres Sidoarjo tak ada di tempat. ‘’Kami kecewa karena yang mengundang tidak ada ditempat,’’ kata Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Slamet Budiono.

Menurut Slamet, keberadaan ISIS ini sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan falsafah pancasila dan dapat merusak keutuhan NKRI. Ansor juga mengharapkan aparat TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap keberadaan ISIS yang akan segera mem baiat di Sidoarjo. ‘’Harusnya TNI dan Polri dulu yang di depan dan kami yang dibelakang. Masal sipil membubarkan sipil,’’ papar Slamet.

Apabila aparat kepolisian dan TNI tak bisa bertindak tegas atau lamban dalam menangani pembaiatan pengikut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di

KELANA

350 rumah Tak Layak Huni Direhab Sidoarjo, Bhirawa Rehab rumah tak layak huni bagi warga di Kab Sidoarjo tiap tahun terus dilakukan. Tahun 2014 ini jumlahnya bila dikalkulasi ada 350 unit. Terdiri dari program reguler sebanyak 175 unit, dari program Terpadu Berbasis Kawasan (TBK) sebanyak 75 unit dan program CSR (Coorporate Social Responsibility) Bank Jatim sebanyak 100 unit.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kab Sidoarjo, Ali Imron SH MM, menyampaikan untuk program reguler dilakukan pada semua kecamatan atau 18 kecamatan. Sedangkan untuk program TBK dilakukan pada tiga kecamatan yakni Kec Jabon, Tarik dan Krembung. Baik program reguler dan TBK penerima mendapat masing-masing Rp8,5 juta.

Kinipihak BPMPKB, kata Imron, sedang dalam proses mengirimkan data penerima rekening melalui DPPKA Sidoarjo. Menurut Imron, walau sudah ada program reguler namun program TBK rehab rumah tak layak huni ini masih tetap dilakukan, karena jumlah penduduk yang kondisi tempat tinggalnya masih perlu mendapat perhatian dianggap masih cukup banyak. ‘’Karena pertimbangan itulah makanya program TBK masih dianggap diperlukan, khususnya pada kecamatan-kecamatan tertentu, seperti jumlah penduduknya sedikit tapi kondisi tempat tinggalnya yang perlu dapat perhatian justru banyak,’’ tegas Imron.

Sementara itu, lanjut Imron, kini juga sedang dalam proses pengajuan proposal program rehab rumah lewat CSR Bank Jatim. Seperti pada tahun lalu, tahun ini yang diajukan jumlahnya sebanyak 100 unit rumah.Q ali

Debit IPA Siwalan Panji 150 Liter per Detik Sidoarjo, Bhirawa Buruknya bahan baku air Kali Pucang untuk PDAM Sidoarjo kini sudah dinetralisir lebih baik, berkat pembangunan instalasi pengolah air di Siwalan Panji, Kec Buduran. IPA ini berbenah terus untuk mengelontorkan debit air 150 liter per detik mulai tahun depan.

Humas PDAM Delta Tirta, Yoyok mengatakan, dalam hari-hari ke depan ini akan terus meningkatkan kualitas air bersih dan pemasangan jaringan baru, sebab sumber air Umbulan, Kab Pasuruan, sepertinya kian sulit diharapkan selesainya. ‘’Tadinya kami mengharapkan Umbulan, tetapi harapan itu sulit direalisasi,’’ tandasnya, Rabu (6/8) kemarin.

Kini fokus mengembangkan pembangunan IPA Siwalan Panji, Pondok Candra, Tawangsari dan Kedung Nguling. Khusus untuk IPA Siwalan Panji, PDAM bisa meningkatkan kualitas air dengan membangun pengolahan baru dengan debit 100 liter per detik. Konsumen di daerah Bluru, Kemiri, Pepe sudah mulai merasakan peningkatan kualitas air dan pelayanan.

Air sudah mengucur 24 jam, malah tanpa mesin pompa, pelanggan terpuaskan karena debitnya sangat keras.

Siswati, penghuni perumahan Siwalan Panji Indah, Buduran, mengaku puas dengan pelayanan PDAM saat ini. ‘’Biasanya airnya keruh, meski tekannya deras. Tetapi sekarang sudah bersih,’’ tandasnya.Q hds

Sidoarjo, maka pihaknya akan membubarkan paksa pembaiatan itu. ‘’Jika tak ada tindakan dari aparat, serta terwujud pembaiatan, kami akan membubarkan paksa kegiatan itu, dengan tetap izin polisi,’’ tegasnya.

Terpisah, Kasat Intelkam Polres Sidoarjo AKP Irwanto membenarkan telah mengundang PC Ansor dan Banser untuk bersilaturrahmi. Namun dia mengelak jika akan melakukan koordinasi terkait adanya ISIS. ‘’Tapi kalau memang dilaporkan oleh mereka kami akan terima,’’ ucap Irwanto.

Sejak pagi kesatuannya menjalankan tugas memantau unjuk rasa massa pro Prabowo Subianto menuju KPU Prov Jatim, sehingga tak bisa menemui PC Ansor dan Banser. ‘’Saya lupa tak memberitahukan ada kegiatan Unras. Dan yang pasti setelah kegiatan ini akan langsung menemui Ketua PC Ansor Sidoarjo untuk melanjutkan silaturrahmi,’’ tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pengikut ISIS akan dibaiat di Sidoarjo dengan menyebarkan undangan via BlackBerry Messenger. Pembaiatan itu rencana awal akan di laksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014, namun karena alasan banyak anggotanya yang tik bisa hadir maka acara pembaiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Hibaturrahman atau Islamic Center Balongbendo itu ditunda pada ke tanggal 17 Agustus 2014.

Adapun yang bertindak sebagai narasumber dalam acara itu antara lain Ustad Afifi Abdul Majid selaku pimpinan Jamaah Ansharut

kariyadi/bhirawa

Suasana halal bihalal Wali Kota Mas’ud Yunus bersama pendeta se Kota Mojokerto yang juga membahas soal ISIS, Rabu (6/ 8) kemarin.

Tauhid (JAT) Jatim, Ustad Fauzan Al-Anshori selaku Pimpinan Anshorullah dan M Fahri, seorang jurnalis Al-Mustaqbal.

Wali Kota Singgung Isu Soal ISIS Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyinggung keberadaan ISIS (gerakan organisasi Islam Irak Suria) yang mulai marak masuk ke Indonesia. Orang nomor satu di tubuh Pemkot Mojokerto itu menyinggung soal ISIS

dihadapan puluhan pendeta se Kota Mojokerto di Gedung Nusantara Pemkot Mojokerto, Rabu (6/8) kemarin.

Terkait trend isu tentang ISIS itu, wali kota menyatakan bakal mengumpulkan seluruh tokoh agama bersama jajaran Forpimda untuk menghadapi masuknya ISIS terutama di wilayah Kota Mojokerto. ‘’Dalam pertemuan itu nantinya untuk mengantisipasi gerakan ISIS, sebab karakternya gerakan radikal.

Kinerja BPJS Kesehatan Dikeluhkan Ternyata Layanan Terhadap Peserta Dibatasi Kota Mojokerto, Bhirawa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota/Kab Mojokerto dikeluhkan.

Pasalnya, sejumlah peserta JKN yang datang ke Kantor BPJS di Jl Gajah Mada Kota Mojokerto harus pulang dengan tangan hampa lantaran penerapan sistem pembatasan pendaftaran. ‘’Selama dua hari saya mengurus keanggotaan tapi belum juga selesai,’’ ujar Eka Dinata,

warga Dlanggu, Kab Mojokerto, Rabu (6/8) kemarin.

Eka yang mengaku sebagai peserta JKN harus kecewa karena pada saat mengurus virtual account di Kantor BPJS dibatasi hingga 130 peserta saja setiap harinya. Anehnya, beberapa PNS yang diduga menjadi peserta JKN bisa dilayani melalui ‘pintu belakangan’. Ia menduga, ada oknum pegawai di kantor itu turut mempermudah peserta JKN berstatus PNS. ‘’Beberapa orang bisa mendapatkan pelayanan dengan

kariyadi/bhirawa

Situasi Pelayanan BPJS Kota Mojokerto yang mulai dikeluhkan masyarakat.

masuk melalui pintu samping,’’ ungkapnya.

Maka Eka berharap pemerintah mengoptimalkan layanan BPJS sehingga tak ada pembatasan. ‘’Akibat pembatasan itu kami tak dapat menikmati layanan BPJS, padahal keluarga kami yang masih dirawat di rumah sakit butuh BPJS,’’ ujarnya Dikonfirmasi soal ini, Kepala BPJS Cabang Mojokerto, Debbie Nianta tidak membantah adanya penerapan manajemen baru di kantornya. Namun ia ogah mengatakan itu dikatakan sebagai pembatasan. ‘’Kami harus mengatur peserta sampai 130 orang per hari karena untuk menyesuaikan kerja kita,’’ tepisnya.

Menurut Debbie, jam pelayanan BPJS mulai jam 07.30 WIB hingga 14.00 WIB. Itu sengaja untuk front office. Selebihnya mulai jam 14.00 WIB hingga 16.00 WIB harus memback up data peserta. ‘’Kalau nggak gitu bisa sampai malam,’’ terang Debbie.

Debbie mengatakan, peningkatan pendaftar lebih di sebabkan fenomena Lebaran sehingga jumlah pendaftar setiap harinya lebih dari 150 orang. Sebelum Lebaran atau beberapa hari mendatang, katanya, jumlah ini akan jauh menurun.Q kar Soal pelayanan harus lewat

DKP Jaring 50 Warga Buang Sampah Sembarangan Sidoarjo, Bhirawa Untuk membuat jera masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab Sidoarjo telah membentuk Petugas Pengendalian, Pengawasan, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan yang berada di wilayah Kab Sidoarjo.

Hasilnya, dalam dua hari yakni Sabtu dan Minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, petugas telah berhasil menjaring atau menangkap basah warga yang membuang sampah sembarangan sebanyak 20 orang. Semetara yang 30 orang lainnya telah berhasil ditangkap pada bulan-bulan sebelumnya. Itulah keterangan Kasi Pengolahan Sampah dari DKP Suharsono SSos saat ditemui Harian Bhirawa Rabu (6/ 8) kemarin.

Menurut Suharsono, kalau pembetukan petugas itu merupakan realiasai dari Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Tugas mereka sifatnya melaksanakan pengawasan terhadap warga agar tak membakar dan membuang sampah sembarangan, serta pelanggaran terhadap Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Melaporkan te-

muan pelanggaran kepada DKP, yang kemudian diambil tindakan dengan menyerahkan kartu iden titas. ‘’Termasuk juga mensosialisasikan pentingnya menjaga K3 kepada masyarakat secara konsisten,’’ terang Suharsono.

Jadi warga yang telah berhasil diamankan itu hanya diberikan pembinaan agar tak membuang sampah sembarangan. Selain itu juga diwajibkan membuat surat pernyataan, yang isinya tak mengulang lagi perbuatannya, ditandatangani dan bermaterai. Jika nantinya mereka didapati membuang sampah lagi dan tertangkap basah, selanjutnya kami serahkan ke

pihak Satpol PP. ‘’Karena Satpol PP yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan Perda itu,” tegas Suharsono.

Adapun titik rawan yang perlu ditempatkan beberapa petugas adalah di sepanjang Jalan Lingkar Timur (JLT) Sidoarjo (Buduran hingga Candi). Jl Raya SMP 6 ke selatan hingga Desa Rangkah Kidul.

Sepanjang jalan sekolah Cendikia atau sebelah selatan RSUD Sidoarjo. Terus Jl Raya Waru sampai Bunduaran, terus kembali ke selatan hingga masuk Kota Sidoarjo. ‘’Termasuk di titik rawan pasar eks Kedungrejo,’’ ujarnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di JLT Kel Gebang, Sidoarjo beberapa waktu yang lalu.

Tindakan radikal tak sesuai dengan ajaran agama dan NKRI,’’ terang wali kota dihadapan para pendeta dari berbagai gereja itu.

Terkait kekhawatiran masuknya ISIS ke Kota Mojokerto, wali kota ingin mengajak kepada seluruh pendeta agar waspada dan antisipasi gerakan radikal yang bisa menimpa umat dan warga Kota Mojokerto. ‘’Karena tak ada satu sisi manapun yang menguntungkan dengan ajaran ISIS itu,’’ Q hds,kar

Dewan Prediksi Pembentukan Disporabudpar Efektif 2016 Kota Mojokerto, Bhirawa Meski payung hukum pembentukan Disporabudpar (Dinas Olahraga Budaya dan Pariwisata) di lingkup Pemkot Mojokerto akhirnya disetuji dewan, namun efektifitasnya baru bisa dilaksanakan 2016 mendatang.

Payung hukum pembentukan dinas baru itu tertuang dalam persetujuan Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi DinasDinas Kota Mojokerto dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Mojokar/bhirawa kerto, Rabu (6/8) kemarin.

Junaedi Malik Mesti sudah mendapat legitimasi dari legislatif dalam bentuk Perda, namun untuk mengoperasionalkan masih dibutuhkan waktu hingga tahun 2016 mendatang untuk beroperasinya lembaga baru itu. ‘’Beberapa tahapan masih harus dilalui sebelum Disporabud dioperasikan. Diantaranya pengajuan ke Pemprov Jatim dan pemerintah pusat,’’ kata Wakil Ketua Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik.

Selain soal pengesahan di level propinsi dan pusat, penganggaran untuk Disporabud pun baru bisa diploting pada APBD 2016. ‘’Kini sudah masuk dalam tahapan pembahasan KUA-PPAS APBD 2015.

Sedang pembentukan Satker itu baru disahkan sekarang. Jadi paling cepat ya tahun depan baru bisa dianggarkan,’’ tukasnya.

Yang digarisbawahi dewan, ujar politisi PKB itu, yakni soal efektivitas dinas baru itu. ‘’Tujuan utama Disporabud harus benar-benar dijadikan acuan dasar.

Jangan sebaliknya, pembentukan Satker baru menjadi beban baru,’’ pungkas dia.

Sebelumnya, pembentukan Disporabud sempat memicu pro kontra di kalangan dewan. Yang kontra menyebut potensi pariwisata dan kebudayaan Mojokerto cukup digarap Satker yang sudah ada.

Selain Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, dewan juga mengesahkan tiga Raperda , yakni Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang diusulkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Raperda tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Walikota yang diusulkan DPPKA, dan perubahan ketiga atas Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknik Kota Mojokerto, menyangkut peningkatan status Kantor KB menjadi Badan KB.Q kar

Pilbup Sidoarjo 2015 Dianggarkan Rp 47,7 M Sidoarjo, Bhirawa Meski masih kurang setahun lagi persiapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo sudah mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya pengajuan anggaran dalam pembahasan APBD 2015 untuk pelaksanaan Pilbup 2015 senilai Rp47,7 miliar. Kebutuhan anggaran itu untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilbup hingga dua putaran.

Sekretaris KPU Sidoarjo, Sulaiman mengatakan, kebutuhan anggaran itu diantaranya untuk pelaksanaan Pilbup satu putaran senilai Rp30,2 miliar dan persiapan putaran kedua dengan menganggarkan Rp17,5 miliar. ‘’Kami juga harus menyiapkan anggaran pelaksanaan untuk putaran kedua jika

dibutuhkan,’’ katanya.

Sulaiman mengungkapkan, anggaran yang diajukan itu memang naik dibandingkan kebutuhan anggaran lima tahun lalu dalam pelaksanaan Pilbup 2010.

Pada 2010 lalu anggaran yang ada senilai Rp21 miliar. ‘’Kenaikannya memang sekitar 50% dibandingkan lima tahun lalu,’’ ujarnya.

Menurutnya, kenaikan anggaran itu untuk kebutuhan logistik serta honor penyelenggara Pilbup mulai tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kebutuhan honor itu disesuaikan menyeluruh pada KPPS dan PPK di desa dan kecamatan. ‘’Anggaran itu sudah disesuikan dengan tugas masing-masing,’’ ucapnya.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Enam Staf Dewan Jalani Pemeriksaan di Kejaksaan Bojonegoro, Bhirawa Enam orang Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro harus menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari)Bojonegoro, lantaran nekat melakukan besuk terhadap tersangka kasus tipikor Bimtek DPRD Bojonegoro Agus Misnanto di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Bojonegoro, Rabu (6/8).

Keenam Staf DPRD yang terpergok oleh Petugas Kejaksaan tersebut antara lain Sutarji, Palupi, Isnaningsih, Widya, Kasiyanto dan Verena serta Totok AKJP, yang saat ini masih dalam pemeriksaan pihak Penyidik Kejaksaan karena kedapatan membawa berkas-berkas Kesekretariatan DPRD Bojonegoro.

Padahal kejaksaan sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada Lapas agar para tersangka korupsi tidak boleh dibesuk. Karena pelanggarannya, selanjutnya mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan penyidik kejaksaan.

Menurut Kasintel Kejari Bojonegoro Mohhamad Jufri, di antara para pembesuk ini ada yang sebagai saksi dalam kasus Korupsi Bimtek tahun 2012 senilai Rp 3.8 miliar, dan seharusnya para saksi tidak seharusnya bertemu dengan tersangka Agus Misnanto.

“Karena tidak ada ijin membesuk, jika di ulang kembali membesuk tersangka kami akan tetapkan tersangka, karena kami menduga ada konspirasi antara saksi dan Tersangka Agus Misnanto,” pungkasnya.Q bas

Solar Dibatasi, Nelayan Muncar Protes Banyuwangi, Bhirawa Ratusan nelayan ikan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, mengaku tidak sepakat ihwal pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. Seorang nelayan Muncar, Agus Sutikno, menuturkan kebijakan itu akan menyulitkan aktivitas mereka.

Ia berharap, pemerintah membatalkan kebijakan tersebut di Kecamatan Muncar.

"Nelayan pasti keberatan dengan pembatasan solar.

Saya khawatir akan sulit mendapatkan solar untuk melaut," kata Agus di Banyuwangi, Rabu (6/8).

Mulai Rabu, (6/8), penyaluran solar subsidi untuk nelayan akan dibatasi. Pembatasan, berdasarkan surat edaran Ke-

pala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, itu akan dikurangi hingga 20 persen.

Pengurangan ini diperkirakan menghemat sekitar 140 ribu kiloliter. Angka itu berasal dari sisa kuota solar nelayan tahun anggaran 2014. Kebijakan ini untuk memastikan solar bersubsidi mengalir ke nelayan yang membutuhkan, yakni kapal nelayan berbobot dibawah 30 Gross Tonage.

Namun, Agus mengaku belum mengetahui kepastian pembatasan BBM solar nelayan di daerahnya. Ia menjelaskan, kebutuhan BBM untuk nelayan ikan tidak menentu. Konsumsi BBM, kata Agus, bergantung jarak tempuh nelayan saat melaut.

Semakin jauh jarak tempuh, kebutuhan BBM semakin banyak. Bila konsumsi BBM solar dibatasi, Agus memastikan para nelayan kesulitan menjaring ikan di lautan lepas.

Kapal berukuran kecil misalnya, membutuhkan minimal 100 liter solar untuk sekali melaut karena lokasi pencairan ikan semakin jauh dari bibir pantai. Jika nelayan dipaksa membeli solar nonsubsidi, membuat biaya ope-

rasional tinggi. Saat ini, ia mengaku belum menemui kesulitan saat membeli solar di SPBN. "Padahal penghasilan kami tidak menentu," kata dia.

Adapun sesuai intruksi Pemerintah melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/ Ka.BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Jenis BBM Tertentu Tahun 2014, Pertamina Marketing Operation Region V telah melakukan pembatasan waktu pelayanan Solar Subsidi di 42 SPBU di wilayah Jawa Timur dan 8 SPBU di Denpasar Bali sesuai dengan ketentuan. Saat ini tercatat jumlah SPBU di Jawa Timur sebanyak 835 unit dan di Bali 180 unit.

Di Kabupaten Banyuwangi

sendiri hanya dua SPBU yang terkena pembatasan, yaitu SPBU Dusun Keretan, Kecamatan Purwoharjo dan SPBU Desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo. Dengan kebijakan itu, 50 SPBU tersebut hanya melayani pembelian Solar Subsidi di jam 08.00-18.00 waktu setempat.

Masyarakat dapat mengenali SPBU yang dikenai pembatasan waktu melalui stiker, poster dan spanduk yang berada di area SPBU. "Kami akan meningkatkan persediaan Pertamina Dex dan Solar nonsubsidi di 50 SPBU untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan," kata Juru bicara PT Pertamina Region V, Heppi Wulansari.Q mb5

sawawi/bhirawa

Cuaca Ekstrem, Pelajar Terjebak di Pulau Sumenep, Bhirawa Cuaca ekstrem yang terjadi sejak sepekan terahir di perairan kepulauan Sumenep berdampak serius pada dunia pendidikan, pasalnya puluhan pelajar yang menimba ilmu di daratan hingga kini belum bisa kembali kebangku sekolah dan kuliah. Akibatnya, mereka bolos sekolah karena tidak ada satupun kapal yang berani berlayar.

Anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan Sapeken, Moh Ali menyatakan, jumlah siswa asal Kepulauan Sapeken yang sekolah di daratan relatif banyak, tapi karena cuaca buruk mereka tidak bisa kembali ke daratan untuk sekolah.

Sebelum lebaran mereka pulang kampung ke pulau untu berlebaran.

"Setelah lebaran ternyata terjadi cuaca buruk sehingga tidak ada kapal yang beroperasi. Padahal seharusnya mereka harus kembali ke daratan, karena banyak yang sekolah SMA dan kuliah di daratan. Karena terjadi cuaca buruk, mereka terpaksa bolos sekolah," ungkapnya.

Ia menegaskan, tidak hanya siswa dan para mahasiswa, para pegawai negeri sipil (PNS) juga banyak yang bolos kerja karena masih ada di pulau dan tidak bisa kembali ke daratan untuk bekerja.

Mereka baru bisa kembali kerja setelah cuaca membaik. "Kemarin ada 25 orang yang nekat naik perahu yang muat rumput laut dari Sapeken, alhamdulillah bisa sampai ke daratan, tapi kan resikonya sangat tinggi," tegasnya.

Sebelumnya, Syahbandar Kalianget mengeluarkan himbauan agar perahu dan kapal tidak beroperasi, hingga cuaca membaik. Sesuai informasi dari BMKG, cuaca ekstrem akan bertahan hingga 7 Agustus. Akibat cuaca ekstrem, 5 kapal yang biasa melayani lintasan ke sejumlah kepulauan, untuk sementara sandar di Pelabuhan Kalianget. Lima kapal tersebut di antaranya Kapal Express Bahari 3C, Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I, dan tiga kapal perintis, masing-masing Asia 1, KM Sabuk Nusantara 27, dan KM Amukti Palapa.Q sul

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

Sejumlah orang cebol saat dikumpulkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Situbondo, guna menjalani diagnosa medis.

Cegah Gondok, Dinkes Diagnosa Orang Cebol

hilmi husain/bhirawa

Para pekerja proyek pembangunan tol Gempol-Pandaan di Kabupaten Pasuruan mulai melakukan aktivitasnya, Rabu (6/8).

Tol Gempol-Pandaan Kembali Steril untuk Kendaraan Umum Pasuruan, Bhirawa Tol Gempol-Pandaan di Kabupaten Pasuruan yang diuji coba para pengguna jalan untuk mengurangi kepadatan jalur mudik mulai H-4 hingga H+5 lebaran 2014 akhirnya ditutup kembali atau steril bagi kendaraan umum.

Direktur PT Jasa Marga Pandaan, Setiyono mengatakan disterilkannya tol GempolPandaan karena volume kendaraan yang melintas mulai normal kembali pasca lebaran.

Selanjutnya, PT Jasa Marga Pandaan kembali melanjutkan pembangunan proyek tersebut. “Lebaran untuk arus mudik dan balik sudah selesai. Jadi kami kembali mensterilkan ruas tol Gempol-Pandaan ini. Yang kami perbolehkan melintasi jalur ini adalah kendaraan proyek,” ujar Setiyono, Rabu (6/8).

Berbagai kesiapan untuk menyambut

dimulainya pengoprasian jalur bebas hambatan tersebut, salah satunya yakni menambah sejumlah rambu lalu lintas yang menjadi penanda masuk ke akses tol GempolPandaan. Begitupula traffic cone di akses masuk ke gerbang tol juga dipasang. “Saat ini para pekerja mulai aktif bekerja kembali pasca libur lebaran. Pembangunan tol Gempol-Pandaan tinggal proses finishing saja,” kata Setiyono.

Menurut Setiyono, proses finishing yang dimaksud adalah pengecoran utama pada permukaan jalan tol di Desa Randupitu Kecamatan Gempol sepanjang 500 meter dan simpang susun di Karangjati Kecamatan Pandaan sekitar 25 meter. “Semuanya kami targetkan bakal tuntas secara keseluruhan dua bulan lagi,” jelasnya.Q hil

Situbondo, Bhirawa Sedikitnya belasan orang cebol mengikuti diagnosa di Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Situbondo, kemarin. Mereka mendapatkan pendampingan medis, untuk memperbaiki reproduksinya. Dari 15 orang cebol yang diagnosa empat diantaranya masih bersekolah. Mereka terdiri dari 3 orang siswa Sekolah Dasar, asal Kecamatan Sumbermalang serta 2 orang siswa SMP asal Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.

Meski sudah bersekolah, postur tubuh kelima siswa ini sangat kecil, karena tinggi badannya tak sebanding dengan usianya. Akibat postur fisiknya yang mini siswa ini juga mengalami gangguan pada kecerdasan otaknya. Dari 15 orang cebol yang mengikuti diagnosa medis lanjutan, usianya bervariasi mulai usia 23 bulan hingga usia 45 tahun. Meski mereka sudah berusia 45 tahun, namun tinggi badannya hanya sekitar 116 cm.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi, saat

ini pihaknya sedang fokus memberikan pendampingan medis kepada orang cebol.

“Sebab mereka sangat rentan mengidap penyakit bawaan seperti penyakit gondok dan lainnya,” terang mantan Kabag TU RSU dr Abdoer Rahem Situbondo itu kemarin.

Abu Bakar menambahkan, selain memberikan pendampingan medis, Dinas Kesehatan juga memberikan gizi khusus untuk memperbaiki reproduksinya. “Ini agar jika mereka nanti memiliki keturunan, anaknya akan normal seperti anak pada umumnya,” ungkan mantan Kasi Farmasi pada Dinkes Kabupaten Situbondo itu.

Lebih jauh Abu Bakar menambahkan, saat ini pihaknya lebih proaktif mencari orang cebol. Melalui pendampingan ini diharapkan akan memperbaiki kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Situbondo. “Oleh karena itu, saya berharap partisipasi masyarakat, agar ikut serta memberikan informasi jika disekitar rumahnya terdapat orang cebol,” pinta Abu Bakar.Q awi

Tanpa Sidak, Puluhan PNS Bolos Apel Lebaran Lumajang, Bhirawa Tidak selalu Sidak (Inspekasi Mendadak) yang kerapkali menjadi trend Kepala Daerah untuk melakukan pengecekan kehadiran PNS di lingkungan kerjanya menjadi efektif. Di lingkungan Pemkab Lumajang tanpa ada Sidak hanya terdapat puluhan PNS yang ter-

lambat maupun bolos dari apel hari pertama pasca lebaran. ‘’Setelah dilakukan monitoring Kabupaten Lumajang, ternyata masih terdapat puluhan orang yang membolos dan terlambat datang saat apel pagi di halaman Kantor Pemkab Lumajang,’’ kata Drs Suprapto, Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Lumajang.

Hal ini, kata dia, berdasarkan hasil monitoring di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tanpa dilakukan Sidak (Inspekasi Mendadak). Lebih lanjut Suprapto mengungkapkan, pihaknya memang tidak melakukan Sidak, tapi monitoring. ‘’Sidak itu, kesannya orang yang

masuk kerja seperti terpaksa karena ada inspeksi,’’ jelasnya.

Inspeksi itu, lanjut dia, sama dengan pemeriksaan. ‘’Jadi, hanya melakukan monitoring. Monitoring itu dengan koordinasi SKPD yang tahu betul anak-buahnya masuk apa tidak. Dan yang ditakuti itu bukan BKD, karena di SKPD ada pimpinannya,’’ paparnya.

Dengan pertimbangan tersebut, lanjut Suprapto BKD Kabupaten Lumajang melakukan monitoring. ‘’Dari hasil laporan masing-masing SKPD, yang masuk kerja sudah banyak.

Kalau jumlah staf yang masuk kerja pada hari pertama aktif pasca libur lebaran, hampir 99 persen,’’ tandasnya. Q yat

Ratusan Pegawai RSUD Mardi Waluyo Unjuk Rasa Dugaan Pemotongan Jasa Medis untuk Rumah Sakit Dinilai pembagian Jasa Medis Pelayanan Kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tidak sesuai, ratusan pegawai yang tidak terima dengan sistem manajemen rumah sakit meluapan kekecewaanya dengan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Rumah Sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tersebut mulai pukul 09.30 WIB, Rabu (6/8) kemarin.

Dalam aksi yang diikuti tidak kurang dari 150 pegawai rumah sakit itu, mereka menyatakan keprihatinanya terhadap berbagai kebijakan pihak rumah sakit yang tidak hanya merugikan karyawan, namun juga merugikan pihak pasien.

Salah satu persoalan yang mereka suarakan dalam aksi itu adalah mengenai transparansi anggaran jasa pelayanan medis.

Dimana selama ini tidak pernah ada kejelasan besaran jasa pelayanan medis terhadap setiap

tindakan medis yang dilakukan.

Padahal beban kerja para pegawai rumah sakit sangat tinggi.

Sehingga para karyawan menilai, insentif untuk jasa pelayanan medis kepada pegawai sangat rendah. Hal ini yang memunculkan dugaan kalau pihak manajemen rumah sakit memainkan anggaran jasa pelayanan medis ini. Karena insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai itu diduga mengalir ke orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung deng-

an pelayanan medis.

Diungkapkan salah satu staf keperawatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Wiryono, jasa pelayanan medis adalah insentif yang diterima dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Jasa pelayanan medis ini diterimakan kepada perawat, dokter serta pegawai lain yang berkaitan dengan tindakan medis.

Pemberian jasa pelayanan medis untuk pegawai seharusnya mengacu dengan SOP yang diberlakukan. Yakni bagi mereka yang bertanggung jawab besar wajar mendapat reward yang besar atau pemberian insentif sesuai beban kerja. Namun yang terjadi para tenaga medis hanya dibebani pekerjaan besar tanpa diimbangi pemberian insentif yang sesuai.

“Untuk itu kami menuntut transparansi pengelolaan anggaran jasa pelayanan pada pihak

manajemen rumah sakit. Sebab dengan pengelolaan anggaran yang tidak transparan menimbulkan tanda tanya terkait aliran dana jasa pelayanan medis ini,” jelasnya.

Padahal dengan berubahnya status RSUD Mardi Waluyo menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), idealnya bisa diikuti dengan peningkatan pelayanan sekaligus menaikkan kesejahteraan karyawan. Bahkan dalam aksi unjuk rasa itu para pegawai RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sempat mengumpulkan koin sukarela sebagai sindiran terhadap manajemen rumah sakit yang dinilai serakah dalam hal mendapatkan anggaran.

Secara terpisah Humas RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Rita Triana mengaku selama ini pihak menejemen rumah sakit selalu

hartono/bhirawa

Ratusan pegawai RSUD Mardi Waluyo saat melakukan unjuk rasa dugaan pemotongan jasa medis untuk manajemen rumah sakit. terbuka dengan semua staf rumah sakit. Pihaknya menyayangkan aksi para tenaga medis yang berstatus PNS dalam menyampaikan aspirasi dengan cara berdemo.

“Kami selaku pihak menejemen siap menjelaskan secara transpa-

ran terkait klaim BPJS dan teknis pembayaran jasa pelayanan medis pada para staf sesuai aturan kementrian kesehatan dan Pemkot Blitar, sehingga tidak benar jika pembagian jasa medis tersebut tidak sesuai," jelasnya.Q htn

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Bocah 2 Tahun Diculik Situbondo, Bhirawa Seorang bocah berusia 2 tahun menjadi korban penculikan, kemarin. Ironisnya, aksi penculikan bocah bernama Adiguna Bramantyo itu dilakukan di depan neneknya Sri Sudarsih (54) tahun. Aksi penculikan dilakukan di siang bolong sekitar pukul 12 siang kemarin.

Saat kejadian sang bocah sedang bermain di depan rumahnya di Jalan Argopuro, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Diduga kuat pelakunya seorang wanita paruh baya. Saat kejadian kedua orang sang bocah sedang sama-sama bekerja.

“Saat bermain bersama neneknya itulah, tiba-tiba seorang wanita yang belum diketahui identitasnya datang menghampiri,” ujar salah satu saksi.

Sambil membawa kue bingkisan, wanita ini mengaku sebagai pembantu rumah tangga di sebelah rumah korban.

Saat sang nenek hendak meletakan kue bingkisan, wanita misterius itu langsung membawa kabur sang bocah menggunakan mobil berwarna hitam.

Mengetahui cucunya di bawa kabur ke dalam mobil, sang nenek sempat berusaha mengejarnya sebelumnya akhirnya jatuh pingsan. “Sejumlah keluarga korban yang mengetahui adanya penculikan ini berusaha mengejar pelaku namun kehilangan jejak,” imbuh saksi lainnya kemarin.

Kasubag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi, mengaku sudah menerima laporan penculikan tersebut. Menurut Wahyudi, saat ini pihaknya sudah mengerahkan anggotanya untuk mengejar tempat persembunyian pelaku.

“Polisi dengan intensif melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kuat seorang wanita,” tegas Wahyudi, kemarin.Q awi

JAWA TIMUR

Pelantikan Dewan Tunggu Konsultasi dengan Pemprov Tulungagung, Bhirawa Kendati anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014 semakin mendekati masa akhir jabatannya, sampai saat ini belum ada penentuan hari dan tanggal pelantikan anggota dewan baru.

Pelantikan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 tersebut masih menunggu konsultasi dengan Pemprov Jatim.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Tulungagung, Drs Tri Hariadi, pada Bhirawa, Rabu (6/8), mengungkapkan masih sedang berkonsultasi dengan Pemprov Jatim terkait pelantikan anggota dewan baru. “Kami belum menentukan hari dan tanggalnya. Masih dikonsultasikan dengan

Pemprov,” ujarnya.

Diakui Tri Hariadi, masa berakhir anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014 jelang akhir bulan ini. Tepatnya tanggal 24 Agustus 2014.

“Kalau gak salah tanggal 24 Agustus berakhirnya (masa bakti anggota dewan periode 2009-2014). Tapi ya itu masih

dikonsultasikan pelaksanaan pelantikan bagi yang baru,” paparnya.

Sebelumnya, sempat beredar wacana pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Tulungagung bakal diselenggarakan setelah tanggal 24 Agustus 2014. Masalahnya, tanggal 24 Agustus 2014 bertepatan dengan hari libur Minggu.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahila Mansyur MSi, ketika dikonfirmasi kemarin mengatakan masalah pelantikan anggota dewan baru merupakan wewenang Bagian Pemerintahan Pemkab. “Kami hanya

Terdesak Agenda Politik, 12 Raperda Terbengkalai Batu, Bhirawa Tahun 2014 ini, Badan Legeslatif (Banleg) DPRD Kota Batu mengagendakan pembahasan 14 rancangan peraturan daerah (Raperda). Namun ada 12 raperda yang terancam terbengkalai alias tak terselesaikan.

Hal ini menyusul jadwal pembahasan raperda yang tidak maksimal akibat adanya sejumlah agenda politik nasional.

Hingga awal bulan ini, baru satu Raperda yang disetujui anggota DPRD dan Wali Kota Batu. Yaitu Perda Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Wali Kota Batu atas penggunaan APBD Kota Batu tahun 2013. "Perkiraan kami hingga masa akhir jabatan anggota DPRD Kota Batu periode 2009-2014 hanya dua raperda yang selesai dibahas. Yaitu perda pertanggung jawaban anggaran 2013 dan Perda Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) APBD 2014," ujar Kabag Hukum Kota Batu, Muji Dwi Leksono Muji, Rabu (6/8).

Terbengkalainya penyelesaian raperda, kata Muji, akibat adanya sejumlah agenda politik nasional pada saat bersamaan. Mulai Januari-Agustus anggota dewan sudah sibuk dengan urusan politik masing-masing. Mulai persiapan Pileg sampai Pilpres. Akhirnya pembahasan 14 Raperda sudah diagendakan Banleg mlenceng dari rencana.

"Kita memang belum menganalisa dampak negatif dari keterlambatan pembahasan 12 Raperda itu. Tapi yang jelas anggota dewan hasil Pileg 2014 berkewajiban menyelesaikan tunggakan pembahasan Raperda yang belum selesai dibahas,"tambah Muji.

Pada masa persidangan pertama yang dimulai Januari-April, ada lima Raperda yang sedianya akan dibahas anggota dewan bersama eksekutif. Kelima Raperda itu yakni, Raperda Coorporate Social Responsibilty (CSR). Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Raperda Pengabuan dan Raperda Retribusi Kesehatan yang disesuaikan dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Q nas

melaksanakan acara pelantikan setelah ada kepastian dari Bagian Pemerintahan,” katanya.

Budi Fatahila selanjutnya menyatakan jika sudah ada kepastian tanggal pelantikan anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 tentu akan dibicarakan dalam Badan Musyawarah DPRD Tulungagung.

Badan Musyawarah akan menjadwal penyelenggaraan rapat paripurna pelantikan.

Ketika ditanya kemungkinan pelaksanaan pelantikan pada Hari Minggu (24/8), Budi Fatahila yang mantan Camat Kota Tulungagung ini meng-

ungkapkan hal itu bisa saja dilakukan. “Kita lihat saja nanti.

Bagaimana keputusan dari Bagian Pemerintahan. Kalau aturannya memang harus tanggal 24 Agustus ya harus dilaksanakan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Tulungagung, Drs Mohammad Mafachir MM, menolak berkomentar terkait pelaksanaan pelantikan anggota dewan baru. Menurut dia, kewenangan tersebut ada di Bagian Pemerintahan Pemkab Tulungagung. “Kami sudah menetapkan caleg terpilih. Kini kewenangan ada di Bagian Pemerintahan,” ucapnya.Q wed

Lakalantas Turun hingga 50 Persen

Lebaran, Pasien Anak RSUD Gambiran Naik 60 Persen Kota Kediri, Bhirawa Selama momentum Lebaran jumlah pasien anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kota Kediri mengalami peningkatan sebanyak 60 persen, Dari peningkatan itu di dominasi cedera otak akibat terlibat kecelakaan dan selebihnya Demam Berdarah serta ISPA. Dari data yang ada RSUD Gambiran Sebagai rumah sakit rujukan pasien yang masuk selama lebaran total 32 pasien yang berasal dari kota/kabupaten Kediri dan luar kota Kediri.

Wakil Direktur RSUD Gambiran Tri Krisminarko, mengatakan, selain kasus cedera otak mulai ringan atau sedang dan berat juga pasien cv ,diare, serta talasemia selama lebaran maupun demam berdarah dan ISPA yang terjadi paska lebaran saat ini. "Meningkat dari tahun sebelumnya , dan pasien tidak hanya dari Kabupaten dan Kota Kediri, ada juga yang dari luar Kediri, mereka rata-rata cedera otak," terangnya.

Sementara itu salah satu keluarga pasien Lilik mengakui jika sejauh ini anaknya mengalami sakit karena terlalu capek bersilaturahmi. Ke sanak saudaranya saat lebaran" munkin kecapekan setelah kesana kemari bersilaturohin," ujarnya.

Diketahui Sejauh ini diprediksi pasien di RSUD Gambiran terus mengalami peningkatan paska lebaran dan musim pancaroba tahun ini. Untuk itu masyarakat diharapkan waspada untuk menjaga kesehatannya.Q mb2

7

sudarno/bhirawa

Suasana beberapa bus pariwisata di Madiun dikandangkan, karena pengusaha pemilik bus itu tak mau merugi lantaran adanya pembatasan pembelian bahan bakar solar.

Imbas Pembatasan Solar, Biro Wisata Tolak Long Trip Madiun, Bhirawa Kebijakan pemerintah membatasi distribusi BBM jenis tertentu, terutama solar (Bhirawa Rabu 6/8), mulai berdampak bagi roda bisnis. Salah satunya dirasakan oleh pengusaha biro wisata yang mulai menolak melayani permintaan perjalanan wisata long trip atau jarak jauh. Alasannya, karena khawatir terjebak antrian saat membeli solar.

Menurut Direktur Biro Perjalanan Wisata Rally Wisata, Agus Zamroni, dalam sepekan ini pihaknya telah menolak setidaknya lima order perjalanan wisata long trip. Kelimanya adalah wisata dengan jumlah peserta yang cukup besar yang biasanya dilayani dengan menggunakan bus.

Sedangkan tujuannya, diantaranya ke Bali dengan belasan obyek wisata. "Karena bus memakai solar dan tangkinya hanya berkapasitas 200 liter. Itu hanya cukup untuk perjalanan dari Madiun hingga Banyuwangi," kata Agus Zamroni, kepada wartawan, Rabu (6/8).

Menurutnya lagi, kalau kemudian bus akan mengisi BBM, maka dipastikan harus mengikuti antrean karena kebijakan pembatasan solar berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan Antrian akan memakan waktu dan membuat perjalanan wisata tidak optimal.

"Sebagai penyedia jasa wisata, kami khawatir tidak bisa mengantarkan wisatawan ke obyek-obyek wisata yang menjadi tujuan. Sebenarnya kami rugi kalau dalam satu bulan tidak melayani long trip. Soalnya pendapatan bisa turun sekitar Rp30 juta.

Tapi mau apalagi," jelas Agus.

Namun untuk pelayanan wisata lanjut, Agus, pihaknya masih bisa melayani. Terutama untuk perjalanan yang hanya membutuhkan waktu satu hari saja untuk PP. "Kalau one day trip, masih berani melayani," tambah Agus.

Untuk saat ini, papar Agus, pihaknya memilih mengkadangkan bus. Hal ini akan dilakukannya sampai ada kebijakan yang pasti dari pemerintah soal distribusi dan harga BBM. Sementara itu, bagi usaha bus antar kota, kebijakan pembatasan distribusi BBM juga telah dirasakan dampaknya.

Para sopir mengaku waktunya lebih banyak yang terbuang untuk mengantri BBM dari pada melayani penumpang. "Biasanya satu hari bisa dua kali PP (pulang pergi) PonorogoSurabaya. Tapi sekarang hanya satu kali PP," terang salah satu sopir bus AKDP, Sukardianto, kepada wartawan.

Dari pantauan di lapangan, hinggap saat ini di sejumlah SPBU di Madiun masih terjadi antrian juriken maupun kendaraan yang semakin mengular. Bahkan puluhan juriken warga yang didominasi petani tampak berjajar mengantre untuk diisi. Tak hanya itu.

Pasalnya, sebagian besar pemiliknya harus rela menunggui antrian jurikennya sejak pukul 02.00 Wib dini hari untuk mendapatkan solar. "Pembatasan ini benar-benar mengganggu. Kami harus mengantri sejak pagi dan terpaksa tidak bisa bekerja dengan baik karena waktu tersita di tempat ini," ungkap Yanto, warga yang turut berpanas-panas antre di SPBU. Akibat antrian yang makin panjang selama dua hari terakhir, pengelola sejumlah SPBU membuat kebijakan pembatasan pembelian juriken. Seperti di SPBU Mlilir yang sejak kemarin hanya melayani pembelian solar juriken sebanyak Rp100 ribu uetuk tiap pembeli.

"Untuk pembelian juriken, kami batasi Rp100 ribu per orang. Ini agar merata dan tidak berebut atau ada penimbunan," terang Slamet Riyadi, Pengawas SPBU Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, kepada wartawan.Q dar

Tuban, Bhirawa Jumlah peristiwa kecelakaan selama arus mudik lebaran tahun ini atau selama operasi ketupat 2014, mulai H-7 sampai H+7 lebaran sebanyak 39 peristiwa yang terjadi di wilayah kabupaten Tuban. Jumlah ini menurun hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, jumlah korban jiwa juga menurun dengan prosentase yang sama. “Pada tahun 2013 kemarin jumlah korban tewas dalam kecelakaan di pantura itu sebanyak enam orang, Sementyara tahun ini korban jiwa hanya tiga orang," ujar AKP Faqih, Kasat Lantas Polres Tuban.

Lebih lanjut diterangkan, untuk korban luka berat dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Tuban itu sama dengan tahun lalu yakni enam orang. Sedangkan korban luka ringan pada tahun ini mencapai 54 orang, sementara sebelumnya yang mencapai 73 korban.

"Sebagian besar kejadian kecelakaan terjadi di jalan pedesaan, bukan jalur utama pantura. Karena di jalur utama pantura kita terus melakukan penekanan dengan penempatan anggota untuk patroli secara rutin," terang mantan Kapolsek

hud/bhirawa

AKP Faqih pada sejumlah wilayah dikabupaten Lamongan.

Diterangkan pula, bahwa Lakalantas yang terjadi sebagian besar penyebab adalah kelalaian dari para pengendara sendiri. Para pengendara selalu mengabaikan keselamatan, kurang waspada dan juga melanggar atura lalu lintas yang ada.

"Sebagian besar faktor kelalaian manusianya. Maka kita selalu berpesan untuk para pengguna jalan selalu berhati-hati, patuhi aturan lalu lintas yang ada dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan," Pungkas Kasal Lantas Kelahiran Bojonegoro ini pada sejumlah awak media.Q hud

Disperindag Jatim Uji Tera di SPBU Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur melakukan uji tera di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 5467129 di Desa Raci, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Uji tera dilakukan untuk mengantisipasi adanya takaran bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai, baik disengaja ataupun tidak.

“Tak lain tujuan dari uji tera ini untuk memastikan takaran BBM disetiap SPBU agar berjalan normal.

Semuanya itu juga untuk menghindari kerugian konsumen,” tandas Nuroso petugas tera ulang UPT Kemetrologian Malang, Disperindag Povinsi Jawa Timur, Rabu (6/8) sore.

Proses uji tera ulang sendiri memanfaatkan alat bejana ukur berkapasitas 20 liter. Bejana itu, kemudian dialiri BBM melalui pompa bensin. Selanjutnya, diukur baik berdasarkan mesin SPBU maupun bejana ukur.

Bila jumlahnya sama, berarti mesin normal. Kondisi tersebut seperti yang tampak di SPBU Raci. “Di Kabupaten Pasuruan ada sekitar 50 SPBU. Setelah kami periksa di beberapa SBPU semuanya normal.

Kami tidak menemukan pelanggaran pengurangan takaran,” kata Nuroso.

Pelaksanaan tera ulang ini memang dilakukan setahun sekali. Namun, pihak SPBU bisa mengajukan tera ulang apabila kondisi mesin dirasa mengalami masalah pada takaran BBM. Jika tidak, maka ada sanksi yang bisa diberikan. “Jika ada kenakalan, sanksinya bisa denda bahkan pidana. Makanya, jika merasa ada yang tak beres, pihak SPBU segeralah melapor ke kami untuk tera ulang,” jelasnya.Q hil

Nekat Melaut, Seorang Nelayan Disapu Ombak hingga Tewas Seorang nelayan Son Haji (47), warga Desa Pasinan, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tewas tersapu ombak tinggi, Rabu (6/ 8) dini hari. Ia tewas setelah perahu yang ditumpangi bersama lima temannya terbalik dihantam ombak setinggi 4-5 meter di laut Jawa di sekitar perairan Sidoarjo.

Peristiwa itu bermula saat Son Haji berangkat melaut sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, bersama dua rombongan nelayan sekampungnya dengan dua perahu. Sekitar pukul 05.00 WIB saat di Laut Jawa di sekitar perairan Sidoarjo, seusai keenam nelayan salat subuh bergantian, ombak besar menghantam hingga membuat perahu terbalik.

“Spontan, perahu langsung terbalik setelah dilempar dan

dihempaskan ombak besar.

Saya dan yang lainnya langsung tenggelam dan berupaya menyelamatkan diri dengan saling membantu. Sebelumnya saya sempat membantu dan menarik korban, tapi hantaman ombak terus berdatangan,” ujar Abd Salim (56), rekan korban yang selamat.

Menurut Salim, di saat ombak yang begitu besar, membuat tubuh Son Haji terus terseret ombak dan membuatnya

hanyut. Sementara temannya berupaya membalikkan perahunya kembali ke posisi semula. Upaya mencari kembali Son Haji yang terseret ombak dengan dibantu nelayan lainnya tak membuahkan hasil. Selanjutnya ia pun memutuskan untuk melaporkan hilangnya korban sekaligus meminta bantuan untuk mencarinya.

“Mengetahui korban (Son Haji) hilang, kami langsung melakukan proses pencarian bersama Polisi Air dan Udara (Polairud). Jasad korban ditemukan mengapung dan langsung dinaikkan ke kapal Polairud. Selanjutnya dibawa pulang dan dimakamkan,” ungkap Ali Wafa, Kepala Desa Pasinan.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Petugas Polairud bersama warga Desa Pasinan, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan mengevakuai jasad nelayan yang tewas setelah disapu ombak setinggi 4-5 meter di laut Jawa di sekitar perairan Sidoarjo, Rabu (6/8) dini hari.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (6 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

PT Mitratani Ekspor 80 Ton Buncis ke Jepang Surabaya, Bhirawa PT Mitratani Dua Tujuh, salah satu anak usaha PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang bergerak di sektor agrobisnis, berencana mengekspor sayuran jenis buncis ke Jepang pada September mendatang.

Direktur PT Mitratani Dua Tujuh Wasis Pramono, mengatakan aksi korporasi ini melengkapi ekspor sayuran yang telah dilakukan sebelumnya berupa komoditas kedelai edamame ke Jepang, Eropa dan sejumlah negara di Timur Tengah.

“Pada tahap awal ini, dari hasil riset pengembangan, Mitratani melakukan panen perdana buncis dengan jumlah lebih dari 80 ton dan langsung diekspor ke Jepang mulai September mendatang,” ucapnya.

Selain Mitratani Dua Tujuh, PTPN X melalui anak usaha lainnya yakni PT Energi Agro Nusantara juga telah mengekspor produk bioetanol dari olahan molasses ke Filipina.

Wasis Pramono menjelaskan riset pengembangan tanaman buncis telah dilakukan dalam setahun terakhir dengan mencoba sejumlah varietas, sembari memetakan kebutuhan pasar ekspor, terutama Jepang yang mempunyai permintaan tinggi terhadap makanan sehat. “Pasar Jepang sudah melihat contoh komoditas buncis produksi Mitratani dan sudah cocok.

Higienitasnya sesuai standar Jepang yang sangat tinggi,” ujar Wasis.

Menurut ia, pemasaran komoditas buncis ke Jepang akan lebih mudah, setelah mitra bisnis di negara tersebut sangat cocok dengan kualitas produk yang dihasilkan.

“Kalau standarnya sudah diterima, kami yakin permintaan ke depan akan lebih tinggi. Prinsipnya, pihak Jepang siap menerima berapa pun jumlah produksi buncis kami,” tambah Wasis Pramono.

Buncis menjadi salah satu andalan diversifikasi produk ekspor PT Mitratani Dua Tujuh yang berpusat di Jember, Jatim, setelah selama ini banyak didominasi produk kedelai edamame dan okra.

Mitratani Dua Tujuh dikenal sebagai produsen sayuran beku untuk ekspor, dengan komoditas yang dihasilkan adalah kedelai edamame, mukimame, edatski, dan okra. Sekitar 80 persen produk tersebut diekspor ke Jepang. Pada tahun ini, tambah Wasis, Mitratani menargetkan ekspor sekitar 6.700 ton kedelai edamame dan 1.500 ton komoditas okra, dengan perkiraan pendapatan mencapai Rp130 miliar. “Saat ini kami menggarap lahan budidaya seluas 1.100 hektare di wilayah Jember dan Bondowoso, Jatim,” paparnya.

Wasis menambahkan pihaknya mempunyai 22 mitra konsumen besar di Jepang yang secara rutin membeli banyak komoditas dari Mitratani. Mereka terdiri dari produsen makanan olahan, distributor ritel modern hingga penyuplai makanan untuk hotel dan restoran mewah. Q ma.ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Truck Mitsubishi, th. 2005, Kuning, AG8352US, a/n. Mulyono, Ds. Batokan, Ngantru-T.Agung No.1111/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG6880RB, a/n. Sri Rejeki Kurniawati, Ds. Bangoan, KedungwaruT.Agung No.1112/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG4533SA, a/n. Harjito, Ds. Bangoan, Kedungwaru-T.Agung No.1113/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2012, Hitam, AG6125OG, a/n. Tomas RA, Ds./Kec. Tanggunggunung RT 4/3-T.Agung No.1114/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Perak, AG5418TI, a/n. Misbun Sidik, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No.1115/IMB/BI-II/2014

Kamis Pon, 7 AGUSTUS 2014

Inflasi Sumenep 0,89 %, Jember Terendah Sumenep, Bhirawa Inflasi kabupaten Sumenep mencapai 0,89 % atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,55 menjadi 111,53 pada bulan Juli 2014. Dari 8 kabupaten/kota di Jatim, Sumenep terjadi inflasi tertinggi kedua setelah Probolinggo mencapai 0,99 % dengan indeks harga konsumen 114,06.

Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Suparno, melalui Kasi Distribusi, Kadarisman mengatakan, inflasi Sumenep dibulan Juli 2014 diatas Jatim dengan inflasi 0,48 %, namun dibawah Nasional yang juga mengalami inflasi sebesar 0,93 %. “Inflasi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok bahan makanan sebesar 2,16 %, seperti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,70 %; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,60 %; kelompok sandang 0,58 %; kelompok kesehatan 0,12 %; serta transport dan jasa keuangan sebesar 0,42 %,” kata Kadarisman, Rabu (06/08).

Dia menegaskan, kenaikan harga kelompok bahan makanan seperti daging sapi, beras dan daging ayam ras dipicu tingginya permintaan menje-

lang Hari Raya Idul Fitri 1435 H. Komoditas tersebut merupakan bahan pokok yang paling sering dikonsumsi masyarakat sehingga menyumbang lajunya inflasi. “Komuditas daging sapi dan ayam paling banyak yang dikonsumsi masyarakat sehingga komuditas tersebut yang menymbang inflasi,” terangnya.

Kadarisman menambahkan, dari 8 kota IHK di Jatim, semua kota mengalami inflasi dan tertinggi di Probolinggo sebesar 0,99 % dan terendah di Banyuangi sebesar 0,24 % dengan IHK 112,86. “Sedangkan Sumenep dengan 0,89 % berada diperingkat kedua, diikuti Kediri 0,73 %, Madiun 0,61 %, Malang 0,49 %, Jember 0,42 %, Surabaya 0,41 % dan Inflasi terendah terjadi di Banyuwangi 0,24 %,” imbuhnya.

Untuk tingkat Inflasi tahun kalender, lanjutnya, Sumenep bulan Juli sebesar 2,73 %, Ja-

tim 2,66 % dan Nasional sebesar 2,94 %. “Tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2014 terhadap Juli 2013) sebesar 3,31 %, Jatim 4,61 % dan Nasional 4,53 %,” pungkasnya.

Sementara itu, inflasi di Jember pada bulan Juli 2014 sebesar 0,41 % merupakan inflasi terendah kedua di Jatim dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 111,81, setelah Banyuwangi dengan angka inflasi 0,24 %. “Angka inflasi Jember juga lebih rendah dibandingkan inflasi Jatim yang tercatat sebesar 0,48 %

dengan IHK 112,47 dan angka inflasi nasional sebesar 0,93 % dengan IHK 113,05 %,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Wahyudi.

Menurut dia, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan kelompok bahan makanan sebesar 0,54 %; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 1,30 %; kelompok sandang 0,05 %, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,96 % serta kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga 0,00 %

tidak mengalami perubahan.

“Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di Jember antara lain daging ayam ras, daging sapi, angkutan dalam kota, udang basah, cumi-cumi, kopi bubuk, makanan ringan, rokok kretek, dan angkutan antar kota,” tuturnya.

Sedangkan deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok pengeluaran yakni kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,31 %, dan kelompok kesehatan 1,14 %.

“Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi antara lain komoditas tomat sayur, bawang putih, tempe, jeruk, bayam, teri, besi beton, mobil, dan cabai rawit,” tuturnya.

Dari delapan kota di Jatim, semua kota mengalami inflasi dengan angka inflasi tertinggi di Kabupaten/Kota Probolinggo sebesar 0,99 persen diikuti oleh Sumenep sebesar 0,89 persen, Kediri sebesar 0,73 persen, kemudian Madiun sebesar 0,61 persen, Malang sebesar 0,49 persen, Surabaya 0,42 persen dan Kabupaten Banyuwangi 0,24 persen. Q sul.ant

Okupansi Hotel Selama Lebaran Hanya 50% Surabaya, Bhirawa Okupansi di beberapa perhotelan di Surabaya selama Lebaran tahun lalu lebih baik dibandingkan dengan Lebaran tahun ini yang hanya mencapai sekitar 50-60 %. Penurunan jumlah tamu mungkin juga bisa disebabkan karena banyaknya pertumbuhan hotel di Surabaya. “Kebetulan juga Lebaran kemarin tepat hari Minggu, mungkin moment ini dimanfaatkan para tamu untuk benar-benar mudik atau keluar kota daripada menginap di hotel, sehingga dampaknyanya sangat terasa bagi perhotelan salahsatunya hotel kami,” ungkap Public Relations Manager Hotel Inna Simpang- Maharani Hendraswari, Rabu (6/8).

Kemungkinan juga disebabkan adanya hotel baru yang mulai bermunculan di Surabaya sehingga para tamu sudah bisa mulai memilih baik dari sisi harga maupun fasilitas. “Bisa juga disebabkan munculnya hotel-hotel baru sehingga tamu memiliki hak memilih tempat mengi-

ahmad tauriq/bhirawa

Selama Lebaran Okupansi Pehotelan menurun hingga 50%.

nap sesuai dengan budgetnya yang ada,” katanya.

Ia menambahkan, hotel-hotel budget baru yang berkembang rata-rata dari tempat pariwisata salahsatunya di Kota Batu sehingga saat Lebaran kemarin hotel-hotel tersebut lebih diminati meskipun dari segi fasilitas maupun kenyamanan masih

dari jauh lebih memuaskan.

Selain itu juga bisa jadi hotel budget hanya digunakan saat melakukan pekerjaan di luar kota saja yang hanya membutuhkan waktu menginap sekitar satu sampai dua hari saja. “Kalau untuk pelesir pastinya hotel bintang jadi tujuan utama tamu karena memiliki fasilitas yang baik

bagi keluarga khususnya bagi anak-anak karena memiliki fasilitas maupun tempat yang luas,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Business Executive Surabaya Plaza Hotel-Dwi Krismayanti, okupansi selama Lebaran masih lebih baik saat puasa Ramadan kemarin sekitar 70 %. Akan tetapi

Pelindo III Tak Terpengaruh Penarikan Solar Bersubsidi Surabaya, Bhirawa Gonjang-ganjing penarilan solar bersubsidi sama sekali tidak ada masalah bagi PT. Pelindo III karena perusahaan BUMN tersebut sudah menggunakan solar industri dan bukan solar bersubsidi.

Menurut Kahumas PT Pelindo III Edi Priyanto saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa PT Pelindo III dari pusat sampai ke cabang serta semua anak perusahaannya sudah menggunakan solar industri. “Jadi penarikan solar bersubsidi tidak berpengaruh bagi Pelindo,” katanya, Rabu (6/8).

Saat disinggung mengenai rencana mogok yang dilontarkan oleh pihak Ketua Organda Tanjung Perak, Lamahayu terkait penarikan solar bersubdisi, Edi Piyanto menjelaskan kalau itu bukan urusan Pelindo III, melainkan urusan pihak Organda Tanjung Perak.

Sebelumnya pihak Organda KhususTanjung Perak mengancam akan stop operasi atau mogok, jika pembatasan peng-

isianbahan bakar solar dari jam 20.00 WIB malam hingga 08.00 WIB pagi diterapkan di lingkungan pelabuhan.

Ancaman itu disampaikan oleh KetuaDPC Organda Khusus Tanjung Perak, Kody Lamahayu. Menurut dia, arus logistik di darat akanterguncang oleh kebijakan pembatasan waktu pengisian bahan bakar solarbersubsidi tersebut. Apalagi, sekitar 60 persen logistik barang di Indonesiamasih memakai transportasi darat.

Untuk itu, lanjut dia, anggota Organda Khusus TanjungPerak yang memiliki 8.500 armada, dan melakukan aktivitas bongkar muat nonstopselama 24 jam, 7 hari satu minggu di Pelabuhan Tanjung Perak, merasa dirugikandengan kebijakan tersebut.

“Kami menolak pembatasan waktu pengisian solar yang dikeluarkan oleh BadanPengelolaan Minyak dan Gas (BP Migas). Kalau itu dilakukan di SPBU sekitarwilayah Tanjung Perak, maka kami akan stop operasi,” tegas Kody ketikadi-

konfirmasi Selasa (5/8) siang.

Dia menilai, keputusan BP Migas itu terlalu dipaksakan dan terkesan terburu-buru.

Pasalnya, pembatasan pengisian bahanbakar solar tersebut, sangat memberatkan operator atau pengguna bahan bakar solardi lapangan. ”Pembatasan pengisian solar itu cukup memberatkan kami selakupengguna bahan bakar tersebut,” tandasnya.

Lebih jauh,Kody menegaskan, seharusnya untuk pembatasan bahan bakar, lebih diarahkan pada BBM jenis premium, karena lebihbanyak digunakan oleh kendaraan pribadi dibandingkan solar yang banyakdigunakan untuk angkutan umum dan barang. “Keputusan ini tentunya tidak tepat,karena akan berdampak negatif kepada kendaraan kendaraan bermesin diesel.

Justru, seharusnya yang dibatasi waktu pengisian BBM itu adalah untuk jenispremium, yang lebih banyak digunakan kendaraan pribadi,” tandasnya. Q ma

apabila dibandingkan dengan tahun lalu okupansi saat ini lebih baik.

“Okupansi Lebaran tahun ini memang masih rendah tetapi masih lebih baik daripada Lebaran tahun lalu. Tapi saat puasa Ramadan kemarin kami mengenjot okupansi sehingga ada kenaikkan sampai 70 %,” jelasnya. Q riq

Perusahaan Jasa Kiriman Kelabakan Tetapkan Harga Angkut Surabaya, Bhirawa Bukan hanya nelayan, dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) mobil bermesin disel yang mengeluh, kini perusahaan jasa kiriman juga kelabakan untuk menetapkan harga angkut. Bagi mereka yang beregerak dalam bidang jasa, kebijakan tersebut sangat tidak rasional dan terkesan mendadak.

Andre Cahyadi yang merupakan manajer jasa pengiriman di Jalan Arjuna Surabaya, mengutarakan bahwa kebijakan pemerintah tentang pembatasan solar merupakan kado yang pahit pasca Idulfitri. Karena kebijakan tersebut tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat dan berlangsung sangat cepat.

“Perusahaan seperti kami ini, sangat bergantung terhadap kebutuhan Solar. Terutama untuk pengiriman barang yang harus kami lakukan pada pagi hingga malam hari. Pembatasan pembelian solar yang diatur oleh waktu, tentu akan menyulitkan kita dalam menetapkan harga. Bisa-bisa margin keuntungan kita bisa tersedot oleh jam pembelian solar. Karena kita sudah menetapkan harga ke konsumen, eh pada jam tertentu kita harus mengambil keuntungan perusahaan untuk membeli solar yang non subsidi,” ujar Andre, Rabu (6/8) kemarin.

Selain itu, beberapa SPBU di daerah sudah mengikuti kebijakan pemerintah, sehingga sangat menyulitkan perusahaan jasa pengiriman. Karena jika sudah menempuh ratusan kilometer, ada saatnya truk harus mengisi ulang bahan bakar di daerah, tetapi ketika SPBU t belum membuka layanan Solar bersubsidi maka akan terjadi pembuangan waktu. Karena harus menunggu jam pengisian Q wil solar bersubsidi.Q

Juni, Ekspor Jatim Naik 9,83 % dan Impor Naik 11,84 % Nilai Ekspor Jatim pada Juni 2014 mencapai US $ 1.777,75 juta atau naik 9,83 % dibanding ekspor Mei 2014 yang mencapai US $ 1.618,70 juta. Sedangkan nilai impor Jatim bulan Juni 2014 mencapai US $ 2.254,70 juta atau naik 11,84 % dibanding impor bulan Mei 2014 yang mencapai US $ 2.015,98 juta.

dok/bhirawa

Nilai ekspor selama Januari–Juni 2014 mencapaiUS $ 9.895,05 juta atau naik 31,38 % dibanding ekspor periode yang sama tahun 2013 yang mencapai US $ 7.531,84 juta.

Kepala BPS Jatim Sairi Hasbullah menjelaskan, mengenai ekspor secara kumulatif, nilai ekspor selama Januari–Juni 2014 mencapaiUS $ 9.895,05 juta atau naik 31,38 % dibanding ekspor periode yang sama tahun 2013 yang mencapai US $ 7.531,84 juta.

Sedangkan ekspor migas Jatim pada Juni 2014 mencapai US $ 56,25 juta atau naik 4,62 % dibanding ekspor migas pada Mei 2014 yang mencapai US $ 53,76 juta. Sedangkan selama Januari – Juni 2014 ekspor migas mencapai US $ 451,57 juta atau naik 122,64 % dibanding ekspor migas

periode yang sama tahun 2013 yang mencapaiUS $ 202,83 juta.

Sedangkan ekspor non migas Jatim bulan Juni 2014 mencapai US $ 1.721,51 juta atau naik 10,01 % dibanding ekspor non migas bulan Mei 2014 yang mencapaiUS $ 1.564,93 juta.

Sedangkan selama Januari – Juni 2014 ekspor non migas mencapaiUS $ 9.443,48 juta atau naik sebesar 28,85 % dibanding ekspor non migas periode yang sama tahun 2013 yang mencapai US $ 7.329,02 juta.

Negara tujuan ekspor produk Jatim yang terbesar adalah

Jepang. Sedangkan untuk negara ASEAN tujuan ekspor utama Jatim adalah Malaysia dengan nilai ekspor mencapai US $ 80,67 juta.

“Sementara negara Uni Eropa tujuan utama ekspor Jatim adalah Belanda dengan nilai ekspor sebesar US $ 60,39 juta atau naik 38,67 %,” tambahnya, Rabu (6/8).

Sementara terkait dengan impor, Sairi juga menjelaskan, secara kumulatif, nilai impor Januari - Juni 2014 mencapai US $ 12.250,33 juta atau naik 20,56 % dibanding periode yang sama tahun 2013 yang mencapai US $ 10.161,29 juta.

Impor migas Jatim bulan Juni 2014 mencapai US $ 537,54 juta atau naik 0,62 % dibanding impor migas bulanMei 2014 yang mencapai US $ 534,24 juta. Sedangkan selama Januari - Juni 2014 impor migas mencapai US $ 3.184,05 juta atau mengalami

kenaikan sebesar 17,72 % dibanding impor migas periode yang sama tahun 2013 yang mencapai US $ 2.704,68 juta.

Impor non migas Jatim bulan Juni 2014 mencapai US $ 1.717,16 juta atau naik 15,89 % dibanding impor non migas bulan Mei 2014 yang mencapai US $ 1.481,73 juta. Sedangkan selama Januari - Juni 2014 impor non migas JawaTimur mencapai US $ 9.066,27 juta atau mengalami kenaikan sebesar 21,59 % dibanding periode yang sama tahun 2013 yang mencapai US $ 7.456,61 juta.

Negara pemasok barang impor ke Jatim terbesar adalah Cina dengan nilai impor mencapai nilai US $ 393,28 juta. Sementara itu untuk ASEAN, negara asal barang impor terbesar adalah Thailand dengan nilai impor mencapai US $ 71,11 juta. Q rac

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

LINTASAN

Jambi Siapkan 10 Pejudo Kejar Poin PON Jambi, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengprov PJSI) Jambi menyiapkan sepuluh atlet judonya untuk mengejar poin atau nilai lolos PON 2016 di Jawa Barat.

Pelatih Judo Jambi, Sutoyo, di Jambi, Rabu, mengatakan kesepuluh atlet judo (pejudo) Jambi akan dipersiapkan untuk mengikuti dua kejuaraan nasional pada akhir tahun ini guna mengejar poin lolos ke PON. Ke-10 pejudo dipersiapkan untuk yang pertama Kejuaraan nasional (Kejurnas) judo antar-mahasiswa pada Oktober dan pada Desember Kejurnas senior.

Kedua kejurnas itu merupakan ajang untuk mengejar dan menambah poin agar bisa lolos ke PON dan sampai saat ini kedua tempat kejurnas itu belum diketahui namun kemungkinan di Jawa Barat.

Ke-10 pejudo yang dipersiapkan Pengprov PJSI Jambi itu terdiri atas lima atlet yang tergabung dalam pelatda Merpati Emas KONI Jambi dan lima lagi atlet pendamping pelatda dengan pelatih Sutoyo dan MJ Rambe.

Para pejudo itu terdiri atas delapan atlet putra dan dua putri untuk nomor kata dan beregu serta perorangan.

Kedelapan atlet putra Jambi adalah Maivendri di kelas 60 Kg, Rido Aprianto (66 kg), Heriyanto dan Triyono untuk nomor kata pasangan, Farel Sinaga (90 kg), Agus Triyanto (100 Kg), Rudi Firmansyah (regu kata).

Sedangkan atlet putrinya Maryanti kelas 48 kg perunggu PON 2012 dan Meilani (52 kg).Q ant

OLAHRAGA Menpora: Masih 47 Atlet Belum Terima Bonus Jakarta, Bhirawa berupaya mencari Menteri Pemuda solusi terbaik. dan Olahraga Roy Akan tetapi, Roy Suryo mengatakan mengaku tidak bimasih ada 47 atlet sa memberi batas dan jajaran pewaktu pencairan latih yang belum dana prestasi kamenerima bonus rena sudah meliatas prestasi mebatkan kementereka di SEA Games rian dan lembaga 2013 di Myanmar. lain.

Padahal, dana “Batas waktu tiprestasi itu didak mungkin dijanjikan akan cair lakukan karena pada Januari 2014. ini ranahnya suNamun, menurut dah lintas kemenRoy, pihaknya teterian. Kita juga lah menunaikan tidak punya target ist sebagian besar harus kapan penRoy Suryo janji tersebut mescairannya. Tapi ki masih ada yang yang pasti, kami belum menerimanya. berterima kasih pada para atlet “Alhamdulillah dari ratusan yang masih tetap semangat,” atlet dan pelatih, sekarang tinggal katanya.

47 yang masih belum menerima Jintar Simanjuntak adalah sa(bonus),” kata Roy di sela-sela lah satu atlet karate yang belum kunjungan ke sejumlah pelatnas menerima bonus tersebut. Dalam di kawasan Senayan, Jakarta, kunjungan Menpora ke pelatnas Rabu. karate, Jintar menagih janji Menurut Roy, pihaknya kini pemerintah yang akan memberimenerapkan mekanisme yang kan bonus senilai Rp200 juta lebih ketat dan rinci terkait penkepada setiap peraih medali emas cairan dana prestasi. dalam SEA Games 2013.

Validitas nomor rekening dan “Mungkin hanya saya saja, tapi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saya ingin menanyakan soal boatlet dan pelatih menjadi syarat nus setelah saya bisa dapat emas administrasi utama dalam mekadi SEA Games 2013,” ucapnya. nisme itu.

Menurut karateka asal Medan “Saya memang tidak memSumatera Utara, itu teman-tebolehkan adanya kesalahan adman seperjuangannya telah menministrasi. Kalau misal ada atlet dapatkan bonus tersebut. yang nomor rekeningnya belum Ia berharap penghargaan pepas, NPWP belum punya, memang merintah atas prestasinya di akan cukup menghambat. Belum kancah regional itu bisa segera lagi ada banyak libur kerja,” cair mengingat tim karateka katanya. nasional juga tak lama lagi akan Ia memohon maklum kepada bertarung di Asian Games 2014 jajaran pelatih dan atlet yang di Incheon, Korea Selatan, Sephingga kini belum juga menerima tember mendatang.Q ant bonus. Namun, ia mengaku terus

Anggaran Minim, KONI Jatim Akui Sulit Juara Umum PON Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim mengakui cukup berat untuk bisa merebut juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar. Salah kendala adalah minimnya dana yang berdampak pada metode pelaksaan program Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda).

Menurut Ketua Umum Erlangga Satriagung, KONI sudah mengajukan anggara Rp221 miliar, namun oleh DPRD Jatim hanya disetujui Rp88 miliar. “Paling tidak besarnya anggaran 2015 dua kali lipat dibanding tahun 2014. Jangan seperti sekarang,” katanya, Rabu (6/8).

Anggaran Rp 88 m itu jauh dibawah anggaran dua pesaing Jatim di PON 2016, yakni DKI Jakarta dan Jabar. Jabar yang menjadi tuan rumah PON XIX mendapat kucuran dana Rp Rp 200 m lebih. Kemudian DKI Jakarta mendapat kucuran dana Rp 295 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, KONI Jabar berani mengirim atletnya ke luar negeri. Try out ke luar negeri sebagai upaya meningkatkan kemampuan atlet jelang PON. “Saya yakin tahun 2015, DKI dan Jabar jauh lebih tinggi lagi anggarannya,” ujar Erlangga.

Minimnya anggaran tersebut membuat KONI harus melakukan pengetatan anggaran, seperti memberikan pilihan kepada cabang olahraga (Cabor) untuk melakukan try out atau mendatangkan pelatih asing. “Kami harus melakukan hal tersebut dan hal

Tontowi/Liliyana Absen dari Kejuaraan Dunia

Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir

9

Semarang, Bhirawa Ganda campuran pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akhirnya mengundurkan diri sebagai peserta pada ajang “BWF World Championships 2014” di Kopenhagen, Denmark, 25-31 Agustus, karena Tontowi mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya.

Berdasarkan laman PBSI yang dikutuip di Semarang, Jateng, Rabu, menyebutkan bahwa cedera tersebut dialami Tontowi ketika sedang menjalani latihan untuk persiapan tampil pada turnamen bulu tangkis Australia Terbuka 2014 pada Juni lalu.

Hingga saat ini, kondisi Tontowi mulai pulih tetapi karena jarak BWF World Championships 2014 berdekatan dengan Asian Games 2014 maka Tontowi memutuskan untuk fokus ke Asian Games tersebut.

“BWF World Championships 2014” dilangsungkan di Kopenhagen, Denmark, 25-31 Juli sedangkan Asian Games 2014 berlangsung di Inchoen, Korea Selatan, pada 19-29 September mendatang.

“Kondisi kaki saya tak memungkinan untuk mengikuti ‘World Championships 2014’ dan Asian Games 2014, apalagi jarak turnamennya berdekatan. Jadi saya memutuskan untuk fokus ke Asian Games. Memang sayang juga tidak bisa mempertahankan gelar juara, tapi lebih sayang poin saya dan Liliyana berkurang dan ini memengaruhi rangking kami,” kata Tontowi.

“Tetapi saya tidak ingin terlalu memikirkan hal ini, saya tidak mau memaksakan daripada kondisi saya jadi tambah parah. Saya lebih memilih konsentrasi latihan, apalagi kami belum pernah jadi juara di Asian Games,” katanya.

Sementara itu Liliyana juga mengaku tak menyesali keadaan ini. Liliyana tercatat sudah tiga kali menjadi juara dunia. Sebelum berpasangan dengan Tontowi, Liliyana yang berduet dengan Nova Widianto juga pernah menjadi juara dunia pada 2005 dan 2007.

“Dibawa ‘enjoy’ saja, kalau memang keadaan Tontowi seperti ini, ya kami tidak mau memaksakan diri juga.

Lebih baik sekarang ini kami fokus ke Asia Games. Saya pribadi belum pernah meraih medali di ajang Asian Games, jadi saya berharap dapat hasil terbaik tahun ini,” kata Liliyana.

Pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2013 di Guangzhou, Tiongkok, Tontowi/ Liliyana menjadi juara dunia setelah di final mengalahkan pasangan tuan rumah Xu Chen/Ma Jin 21-13, 16-21,2220. Selain mereka, Indonesia juga merebut gelar juara dunia di nomor ganda campuran atas nama Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang mengalahkan pasangan Denmrak Mathias Boe/Carstten Mogensen 2113,23-21.

Dengan absennya pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir maka untuk nomor ganda campuran, pasangan Indonesia yang tampil pada kejuaraan dunia mendatang adalah pasangan Praveen Jordan/ Debby Susanto, Riky Widianto/Richi Puspita Dili, Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth, serta Marcus Fernaldi Gideon/Rizki Amelia Pradipta.Q ant

ini juga dikeluhkan oleh Cabor yang ingin try out,” katanya.

Lebih lanjut Erlangga menjelaskan untuk bisa mencetak atlet meraih juara butuh dana yang tidak sedikit, karena mereka tentunya membutuhkan fasilitas latihan, pelatih yang bagus dan tentunya menjalani try out atau mengikuti kejuaraan baik di level nasional maupun internasional untuk mengukur kemampuannya.

Namun dengan anggaran tersebut, KONI juga sudah menekankan kepada cabor untuk mengirimkan atlet premium atau yang berkompeten mendulang medali emas di Kejurnas. “Jadi saya tekankan kepada Cabor untuk mengirimkan atlet potensi medali ke Kejurnas,” katanya.

Ia juga mengakui dengan kondisi seperti ini, maka peluang Jatim untuk bisa merebut juara umum sangat berat. Karena atlet tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengikuti pertandingan. “Berat peluang Jatim meraih juara umum,” kata Erlangga.

Pada tahun 2015, Erlangga berharapa ada peningkatan anggaran olahraga. Apalagi pelaksanaan PON XIX sudah sangat mepet. “Paling tidak anggaran di tahun 2015 lebih besar dibanding tahun 2014.

Jangan seperti sekarang,” katanya Sebelumnya Ketua Umum Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim mengeluhkan sikap KONI yang cenderung mempersulit untuk melakukan try out.

Padahal dalam waktu dekat tarung derajat akan mengikuti Kejurnas. “Kami butuh try out untuk mengukur kemampuan atlet kami,”kata Ketua Umum Kodrat Jatim, Bambang Harjo. Q wwn

Sulsel Siapkan Tujuh Atlet Jelang Kejurnas PPLP Makassar, Bhirawa Sulawesi Selatan terus fokus menyiapkan kemampuan tujuh petinju mudanya jelang tampil di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju antar-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Ternate, 19-25 Agustus 2014.

Pelatih Tinju PPLP Sulsel Abdi Amahoru di Makassar, Rabu, mengatakan bahwa ketujuh atlet tersebut, masing-masing Alex Ardiyanto, Ardiansyah, John Letuheru, Saldi, Wahyu, Fadel, dan Vera Yunita yang merupakan satusatunya petinju putri.

“Para atlet merupakan gabungan antara petinju yang lama dan baru bergabung 2014 ini. Meski empat nama terakhir merupakan petinju baru. kami tetap optimitis bisa bersaing. Kita juga akan terus meningkatkan kemampuan atlet sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Mengenai ketiadaan dua petinju potensial Sulsel karena sudah lulus pada 2014 yakni Madari Ageng dan Eric Erianto, dirinya mengaku akan berpengaruh. Namun pihak-

nya tetap percaya dan yakin bisa meraih hasil maksimal pada Kejurnas tahunan tersebut.

Sekretaris Umum Pertina Sulsel itu menjelaskan apa yang dialami Sulsel tentu juga berlaku bagi daerah yang lain. Pihaknya hanya berupaya bagaimana melakukan pembinaan secara maksimal sehingga atlet bisa bersaing di kejurnas.

“Peluang kita dengan yang lain tetap sama. Mudah-mudahan atlet kita khususunya yang baru pertama mengikuti kejurnas bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” katanya.

Pada Kejurnas antar-PPLP 2013 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim Sulsel harus puas hanya merebut satu medali perak melalui Awandika (54kg) serta dua medali perunggu masing-masing dipersembahkan Ardiansyah (kelas 42kg) dan Budi Pratama yang turun di kelas 46kg.

Hasil ini tentu saja tidak sesuai target yang ditetapkan untuk bisa merebut dua medali emas pada kejuaraan tahunan tersebut.Q ant

ist

Sulsel fokus siapkan tujuh petinjunya jelang Kejurnas tinju.

Sulteng Siapkan 13 Atlet Ikut Popnas Papua Palu,Bhirawa Sulawesi Tengah telah mempersiapkan sebanyak 13 atlet terbaik untuk mengikuti Pekan Olahraga Antarpelajar Nasional (Popnas) di Papua, September 2014.

“Mereka sedang menjalani latihan ditangani dua orang pelatih,” kata Edison Ardiles, Wakil Sekretaris KONI di Palu, Rabu.

Kedua pelatih yang sedang mengembleng para atlet Sulteng yang dipersiapkan berlaga di Popnas Papua itu adalah Andi Lanto dan Topan.

Khusus cabang dayung yang diperlombakan pada pentas olahraga tersebut, atlet Sulteng hanya turun pada nomor 500-1.000 meter dan roowing 2.000 meter.

Semua atlet yang akan berlaga di kejuaraan antarpelajar selama ini dibina melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) ya-

ng dibangun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan Sulteng termasuk daerah yang memiliki banyak atlet dayung.

Sulteng sejak beberapa tahun ini telah banyak mencetak beberapa pedayung nasional yang telah mengharumkan daerah dan negara di berbagai kejuaraan internasional.

“Kita bertekad untuk terus mencetak atlet-atlet dayung yang handal melalui PPLP dan juga yang dibina khusus oleh Pengda Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulteng,” katanya.

Edison juga menambahkan pada Popnas di Papua September mendatang, Sulteng mengikuti beberapa cabang yang dipertandingkan, termasuk sepaktakraw, atletik dan pencaksilat.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

KPU Tantang Pemohon Buktikan Tuduhan Tim Prabowo Minta MK Batalkan Putusan KPU Jakarta, Bhirawa Ketua tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Pusat Adnan Buyung Nasution mengatakan pihaknya meminta tim hukum pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk membuktikan semua tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu.

“Buktikan. Jangan lupa bahwa ini (proses) hukum, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Kami ingin meminta bukti-bukti dari pihak pemohon (perkara),” kata Adnan Buyung usai sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (6/8) kemarin.

Dia menambahkan jika pihak termohon menuduh proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak terstruktur, sistematis dan masif, maka harus dibuktikan dimana letak kecurangan tersebut.

Strategi yang dipakai oleh tim kuasa hukum KPU dalam menghadapi sidang gugatan di MK adalah dengan membela diri menggunakan data-data yang dimiliki dari KPU di tingkat daerah.

“Kami akan membela diri dan mengatakan bahwa dari pihak kami tidak ada pelanggaran tersebut. Tentu kami akan mengajukan saksi-saksi, tetapi lihat saja nanti kami kasih ‘fair play’,” jelas dia.

Menurut dia, permohonan gugatan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selama tiga kali mengalami perubahan sehingga pihaknya perlu mempelajari lebih dalam.

“Permohonan dia kan tiga kali berubah-ubah, nanti saya lihat terlebih dahulu. Kalau permohonan yang terakhir ini malah masih lisan, belum tertulis,” katanya.

Sementara itu, dalam persidangan di MK, Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara

Pilpres yang ditetapkan KPU RI. Dia mengatakan memiliki bukti antara lain berupa testimoni dari puluhan ribu orang yang bersaksi bahwa penyelenggara pemilu di tingkat bawah melakukan tindak kecurangan.

“Ada satu ibu yang datang ke tempat pemungutan suara lalu ditanya oleh petugas penyelenggara mau memilih siapa, nomor satu atau nomor dua. Begitu dia katakan Nomor Satu, tidak diperkenankan (memilih). Ibu-ibu (itu) masih hidup, ada di Bendungan Hilir,” kata Prabowo.

Minta MK Batalkan Putusan KPU Dalam persidangan kemarin, pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Penetapan Presiden terpilih.

“Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/ Kpts/KPUTAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden junto Keputusan KPU Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” kata salah satu Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Magdir Ismail, saat membacakan pokok permohonan dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Menanggapi permohonan ini, Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva menyatakan perlu disempurnakan sinkronisasi petitum dan posita, karena dalam posita meluas, namun di petitum tidak mencakup semuanya.

Sementara Anggota Majelis Hakim Fadlil Sumadi menilai permohonan tidak substansial dan fundamental.

“Permohonan untuk membatalkan keputusan KPU perlu argumentasi substasial dan fundamental. Apakah MK perlu memerintahakan Pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang?” kata Fadlil Su-

antara foto

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU Pilpres) yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta itu mengagendakan penjelasan lisan dari pemohon. madi. Sedangkan hakim anggota lainnya lebih banyak mengomentari masalah teknis dan beberapa kesalahan penulisan dalam permohonan yang diaju-

Wali Kota Ujung Tombak Pembangunan Kota

KILAS NASIONAL

Upah di Bawah Rp 16 Juta Wajib Ikut Jaminan Pensiun Jakarta, Bhirawa Pekerja yang memiliki upah kurang dari Rp16 juta per bulan, wajib menjadi peserta Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya sebesar 8% dari upah dan akan ditanggung pekerja sebesar 5% dan pemberi kerja 3%.

“Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja swasta maupun PNS dan TNI/ Polri. Disini PNS dan TNI/Polri yang jadi peserta adalah nol tahun bekerja. Sementara yang sudah lama masih menjadi tanggung jawab PT Taspen dan ASABRI,” ungkap Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.

Dijelaskan, dalam UU dinyatakan, sifat kepesertaan JP adalah mandatory (wajib), bukan pilihan. Kepesertaan yang diwajibkan ini akan mendongkrak peningkatan jumlah peserta BPJS. Pekerja yang mendapat manfaat pensiun bulanan adalah mereka yang menjadi peserta minimal 15 tahun.

Sementara yang kurang dari 15 tahun akan mendapat manfaat langsung tunai.

Menurut Elvyn, PP tentang JP ini sekarang masih dalam tahap pemba hasan oleh instansi terkait. Jika PP tersebut sudah disyahkan, maka sosialisasi dan kampanye akan digelorakan. Tentang PT Taspen dan ASABRI, kedua BUMN tersebut akan tetap eksis melayani peserta hingga 2029. Q ira

Ahok Inginkan Warga DKI Punya Rekening Jakarta, Bhirawa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta seluruh warga Jakarta memiliki rekening bank sehingga semakin mudah dalam penyaluran bantuan sosial.

“Saya berkeinginan semua warga Jakarta sudah memiliki rekening bank pada 2015. Jadi, kami semakin mudah kalau memberikan bantuan sosial,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/8) kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, selama ini pihaknya sulit melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada warga ibukota yang membutuhkan.

“Yang terjadi selama ini adalah bantuan-bantuan sosial untuk warga masih sulit dikontrol, bahkan seringkali bantuan itu justru tumpang tindih atau malah ada warga yang tidak mendapatkan,” ujar Ahok.

Selama ini, dia menuturkan bantuan dana sosial sulit dikontrol karena para pemberi bantuan lebih memilih untuk menyalurkan secara langsung bantuan tersebut ke yayasan tanpa melalui sistem transfer antarbank.

“Kalau seluruh warga sudah punya rekening bank sendiri-sendiri, maka nanti bantuan sosial, bahkan uang zakat, infak dan segala macam sumbangan jadi lebih jelas penyalurannya karena pakai sistem transfer,” tutur Ahok. Lebih lanjut dia mengungkapkan telah memberikan instruksi kepada Bank DKI untuk mengkaji rencana pembuatan rekening bank bagi warga Kota Jakarta.

“Kami sudah minta Bank DKI untuk merealisasikan rencana ini. Kalau memang tidak sanggup, kami akan kasih kesempatan ini kepada bank-bank lainnya,” kata Ahok. Q ant

kan. Untuk itu, Hamdan meminta pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Jumat (8/8) mendatang. Q ant

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2014 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (6/8), kemarin

Daerah Harus Punya Ruang Publik Anak Presiden Hadiri Puncak Peringatan HAN Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2014 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (6/8), kemarin.

Acara ini terasa istimewa karena dihadiri oleh mantan Presiden RI BJ Habibie, dan kerabat 3 (tiga) mantan Presiden RI, yaitu mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Abdurrahmanwahid; anak mantan Presiden RI Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana dan Siti Hediati Soeharto; dan anak mantan Presiden RI Soekarno, Guruh Soekarno Putra Dalam sambutannya, Presiden menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian khusus, termasuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita.

“Saya berharap, tolong pers juga bisa mengikuti, agar para Gubernur, Bupati, dan Walikota membangun dan menyiapkan ruang di kota masing-

masing agar anak-anak kita bisa bermain, bisa berekreasi, dan berolahraga,” pinta Presiden SBY. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai upaya menangani secara tuntas. Presiden mengatakan, kekerasan dan kejahatan terhadap anak serta kejahatan yang dilakukan oleh anak tak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara lainnya. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan pencegahan kekerasan dan penanganan kasus secara tuntas termasuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya harus terus dilakukan.

“Solusinya pertama dilakukan pencegahan dan perlindungan yang sungguh-sungguh dan yang kedua penindakan yang tegas dan adil bagi pelakunya,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan saat ini pemerintah

terus mengusahakan perlindungan dan pengembangan potensi anak.

Pemenuhan hak sipil anak, 71 persen anak sudah memiliki akta kelahiran pada 2013, dan juga pemerintah telah mendorong mengenai peradilan anak. Di seluruh Polres juga telah ada pusat layanan perlindungan anak.

“Pemerintah juga mendorong mengembangkan kota layak anak di 186 kabupaten kota dan anak,” katanya.

Linda juga menjelaskan pemerintah beserta komponen masyarakat lainnya juga terus mendorong upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain dihadiri oleh para pejabat dan tokoh masyarakat terkait anak Indonesia, acara tersebut juga dihadiri oleh ratusan anak dari berbagai sekolah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bekerjasama dengan PT Pos Indonesia juga meluncurkan perangko seri Ibu Negara masing-masing Fatmawati Soekarno, Tien Soeharto, Ainun Habibie, Siti Sinta Nuriyah dan Ani Yudhoyono. Q ist ant

Jakarta, Bhirawa Mewujudkan sebuah kota ideal, nyaman, aman dan indah, para Walikota harus inovatif, kreatif, dan cepat ambil keputusan.

Mengingat kawasan perkotaan merupakan wilayah yang pertumbuhan penduduk nya semakin melesat. Pasti dibarengi munculnya berbagai persoalan perkotaan seperti kepadatan, kemiskinan, kekumuhan, kualitas buruk infrastruk tur sanitasi dan air bersih. Tantaistimewa ngan semua ini harus Bernardus R Djonoputro dijawab dan Walikota yang jadi ujung tombaknya dalam mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

“Kondisi kota-kota dunia tersebut diatas akan dibahas para Walikota dan pimpinan daerah dalam Kaukus Walikota EAROPH pada tanggal 10/13 Agustus 2014 lusa di Jakarta. Dari Kaukus yang akan membahas kawa san perkotaan wilayah Asia Pasifik ini, Indonesia bisa mendapat masukan untuk pengembangan kota-kotanya,” papar Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Bernardus R Djonoputro dalam jumpa pers di KemenPU. Lebih jauh Bernardus bilang, dari hasil penelitian, kawasan perkotaan dunia rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Antar kota dunia perlu penanganan multidemensi dengan pendekatan manajemen pembangunan kota yang inovatif. Diperlukan kolaborasi semua pihak untuk merumuskan langkah bersama lintas negara dan pemangku kepenti ngan.

“Semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di perkotaan, membuat kebutuhan perumahan terus mening kat. Memenuhi semua tuntutan ini, para Walikota perlu bergerak cepat, sigap dan tepat,” tandas Bernardus.

Disebutkan, sampai saat ini banyak kota yang belum mempunyai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Sebab rancangan peraturan daerah RTRW belum disyahkan. Namun tanpa itupun, Pimpinan sebuah kota sebenarnya bisa melakukan banyak hal untuk membuat wilayahnya nyaman dihuni. Yakni bila pimpinan kota itu kreatif, inovatif dan punya tekad untuk berubah dan maju.

“Palangkaraya, kota yang belum memiliki RTRW namun warganya merasa nyaman menghuninya.

Disana jalannya lebar lebar, infrastruk tur tertata, air bersih lancar. Namun pembangunan dikota itu disebut belum syah karena belum punya RTRW. Jakarta, kota besar yang jadi tujuan urbanisasi, menurut warganya justru bukan kota nyaman huni.

Jogyakarta jadi salah satu kota nyaman huni, karena jarak tempuh ketempat kerja tidak terlalu jauh,” ungkap Bernardus. Q ira

Bupati Kediri Gelar Open House di Pendopo Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno dengan didampingi suaminya dan beberapa pejabat anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) menggelar open house di Pendapa Kabupaten pada Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah.

Acara open house yang diharapkan mampu mengakrabkan antara masyarakat dengan para pejabat di lingkungan kabupaten Kediri berlangsung, Rabu (6/7).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang hadir.

Menurutnya momentum Idul Fitri bisa memupuk semangat kebersamaan untuk saling memaafkan Bupati Kediri melalui Kabag Humas Pemkab M Haris Setiawan SP usai bersalaman dengan masyarakat, menga-

takan acara open house tersebut adalah agenda itu dilakukan rutin sejak masa kepemimpinan Bupati .

“Ibu ingin hari yang masih nuansa Idul Fitri bisa bermanfaat bagi semua pihak, dan lebih bisa mengakrabkan pejabat dengan masyarakat,” ujar dia.

Dia menjelaskan, yang diundang adalah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stafnya. Juga dundang pejabat Forpimda Kabupaten Kediri dan seluruh kepada desa di Kabupaten Kediri.

“Kendati demikian open

house yang digelar Bupati ini terbuka untuk umum, jadi masyarakat khususnya warga Kabupaten Kediri bisa lang-

sung bersilaturahmi dengan Bupati dan pejabat Forpimda,” tambahnya.

Jumlah undangan diper-

Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno didampingi suami dan pejabat Forpimda saat menggelar open house di Pendapa Kabupaten Kediri, Rabu (6/8) kemarin.

kirakan mencapai ribuan orang. Mereka akan antre bersalaman dengan para pejabat Pemkab Kediri dimulai dari Bupati dan dan Suaminya diikuti pejabat Forpimda Salah satu warga yang hadir dalam open house tersebut, Budi Arya mengatakan sudah beberapa tahun terakhir datang ke acara open house bupati. Warga kabupaten Kediri itu mengapresiasi kegiatan yang digelar bupati.

“Ini bagus, bisa membaur sama masyarakat. Pejabat juga ikut membaur. Mumpung momentum Lebaran, bagus untuk silaturahmi,” ungkap dia.

Sementara itu, setelah halal bihalal, para Pegawai Neger Sipil (PNS) diharapkan kembali bekerja. Apalagi mereka telah menjalankan cuti bersama Idul Fitri cukup lama.Q adv

Kamis Pon 7 AGUSTUS 2014

Ijazah SD Tak Kunjung Turun l Sambungan hal 1

kelulusan siswa. “Jangan sampai karena siswanya sudah tersebar di sekolah-sekolah lain lalu ada yang terlewat tidak dibagikan.

Kan ijazah ini sangat penting untuk masuk ke jenjang selanjutnya,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi berdalih lambatnya penerbitan ijazah lantaran kesalahan pusat. Dia berjanji dalam kurun waktu dua minggu ke depan, ijazah akan sampai ke tangan para lulusan. Pihaknya meminta agar setiap sekolah untuk sabar sekaligus bersiap untuk pembagian ijazah ini.

Untuk mencetak blangko ijazah ini, Harun mengaku memerlukan persetujuan dari pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Proses tersebut yang memakan waktu lama sehingga baru beberapa hari lalu pusat menyetujuinya.

“Sama seperti kasus ijazah SMP dan juga SMA yang sempat terlambat, Jenjang SD ini juga karena persetujuan dari pusat yang lama,” kata dia. Pada tahap persetujuan itu yang dilakukan Kemendikbud adalah memeriksa format ijazah dan juga pencocokan Menurut pria yang juga pernah menjabat sebagai Kadisbudpar Jatim ini menyebutkan, keterlambatan ijazah ini tidak hanya terjadi di Jatim saja, melainkan juga provinsi lain. Sehingga jika ada permasalahan, antar provinsi juga akan sama-sama paham. Khususnya bagi murid yang akan mutasi keluar provinsi yang biasanya membutuhkan ijazah asli.

“Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Jatim saja. Kalaupun ada yang mutasi keluar provinsi masih bisa dimaklumi karena sudah ada SKL,” kata Harun. n tam

SAMBUNGAN Pertamina Stop Solar ke PLN Mulai 10 Agustus l Sambungan hal 1

sampai 23 Juni lalu. Karena itu ditegaskannya pada 10 Agustus 2014 nanti, Pertamina akan menghentikan pasokan solar ke PLN, bukan memberikan tenggang waktu kepada pihak terkait. “Ini bukan tenggang waktu. Ini kita sudah disurati sebelumnya. Sebelumnya dispute harga belum pernah terjadi,” tuturnya.

Badan Pengawasan Keuang­ an dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bahwa harga pembelian solar Pertamina oleh PLN adalah 112-117 persen dari harga Mean of Plats Singapore (MoPS). Sedangkan PLN tetap meminta 105 persen dari harga MoPS dengan alasan (perhitung­ an) subsidi pemerintah, Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan mengalami kerugian mencapai sekitar 45 juta dollar AS pada semester I-2014 karena menjual solar kepada PT PLN (Persero) untuk pembangkit listriknya.

Kerugian ini tidak terlepas dari harga solar tersebut bukan harga kesepakatan antara kedua BUMN tersebut atau bukan harga keekonomian.

Rencana PT Pertamina (Per-

sero) menghentikan pasokan solar subsidi kepada PT PLN (Persero) diperkirakan akan berdampak lagi terhadap kenaikan tarif dasar listrik dan juga menyebabkan kenaikan harga-harga lainnya.

Pengamat energi Kurtubi mengatakan, hal ini seharusnya tidak terjadi karena kenaik­ an tersebut akan merugikan bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

“Kalau seperti itu keadaannya pasti akan meningkatkan produksi pokok listrik nasional dan juga meningkatkan jumlah subsidi listrik,” ujarnya.

Dia mengingatkan hal ini tidak seharusnya terjadi mengingat negara kita merupakan negara yang kaya akan sumber energi. “Kalau kita lihat negara kita sebenarnya negara yang sangat kaya dengan sumber energi. Kita bisa memanfaatkan batu bara yang kita miliki.

Namun kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik,” pungkasnya.

Kurtubi menilai pembangkit listrik tenaga diesel tidak efisien mengingat biayanya yang cukup mahal apalagi ditambah dengan kenaikan yang akan terjadi nanti. “Pem-

bangkit listrik tenaga diesel tidak efisien karena harganya yang sangat mahal. seperti kita ketahui harga solar Rp3.000 per kwh. jadi bila dinaikkan nantinya pasti akan jauh naik dari Rp 3.000,” tutupnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara Pertamina dengan PLN. Menurut dia, Pertamina yang menjual solar ke PLN dianggap terlalu murah, akan tetapi pihak PLN menilai pembelian solar dari Pertamina tidak murah. “Ini bisnis biasa saja, saya nggak akan bela salah satu. Dua-duanya BUMN, duaduanya ingin dirinya bagus.

Jadi saya nggak akan memihak salah satu,” kata Dahlan di Kementerian BUMN di Jakarta.

Dahlan menambahkan, jika Pertamina menyetop pasokan solar kepada PLN, maka PLN dapat melakukan pembelian solar dari pihak lain. Bahkan melalui impor juga dipersilakan. “Silakan beli solar langsung, bisa dari impor atau dari mana saja. Silakan saja, asal PLN bisa dapat harga yang lebih murah,” ujarnya. n ira, wil, geh

ISIS Bahayakan Keutuhan NKRI

Aksi Damai di Kantor KPU Jatim Berlangsung Ricuh

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

dilantik sebagai Gubernur salah satu tugasnya adalah menjaga NKRI, UUD1945 dan Pancasila,” ungkapnya.

Untuk membatasi ruang gerak kelompok radikal yang sudah mengkhawatirkan bangsa ini, mantan Sekdaprov Jatim ini akan mengumpulkan para ulama dan pimpinan organisasi keagamaan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (6/8) hari ini. Hal ini untuk mencari solusi dan formulasi mengamankan masyarakat dari pengaruh ISIS. “Hasil diskusi ini nantinya akan dijadikan Pergub (Peraturan Gubernur). Dengan Pergub ini diharapkan kelompok-kelompok makar seperti ISIS tidak bisa tumbuh subur di Jatim.

Karena sudah ada aturan yang melarang aktivitas kelompok yang berpotensi memecah kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Pakde Karwo juga berpesan kepada masyarakat Jatim agar tidak terpengaruh dengan munculnya kelompok garis keras ini.

“Masyarakat jangan terpengaruh dengan ISIS. Kita berharap masyarakat juga berperan aktif agar ISIS tidak berkembang. Kalau masyarakat membantu polisi dan TNI memberantas organisasi makar akan lebih mudah,” ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, Pemerintah Pusat juga menegaskan melarang kolompok radikal ISIS berkembang di Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, ISIS merupakan suatu organisasi pergerakan berpaham radikal, yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan apa yang diyakininya. Dan pola pikir ISIS juga bertentangan dengan Pancasila.

Menag meminta masyarakat agar benar-benar mawas diri, karena dakwah Islam itu mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan.

Sementara itu FKUB Jatim juga mengimbau agar masyarakat Jatim tidak terpengaruh maupun bergabung dengan ajakan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Ketua FKUB Jawa Timur Endro Siswantoro mengatakan untuk mengambil sikap soal ISIS, pihaknya akan segera melaksanakan rapat FKUB yang ada di kabupaten/kota. “FKUB provinsi dan kabupaten/kota ikut aktif menangkal penyebaran paham ISIS tersebut. Begitu pula pemerintah harus mengambil langkah tegas,” katanya.

Menurutnya, hal ini seiring dengan MUI yang sudah bersiap untuk mengharamkan gerakan ISIS tersebut. Saat ini, FKUB dan MUI adalah organisasi mitra dari pemerintah daerah,yang turut bersama-sama menjaga dan mengamankan NKRI dari gangguan apapun baik itu dari dalam maupun dari luar.

MUI, lanjutnya, diharapkan segera melangsungkan langkah pencerahan terhadap umat mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Jika memang pemerintah pusat telah memutuskan ISIS merupakan organisasi terlarang,maka kami pun juga akan sependapat dengan pemerintah pusat,dan kami pun akan mengamankan apa yang menjadi sikap dari pemerintah terhadap organisasi apapun,” kata Endro. n iib, rac

Rifa’i Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

Awal mula terjadinya bentrokan dikarenakan aparat kepolisian tidak menepati hasil negosiasi yang telah dilakukan bersama Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Jatim sehari sebelum pelaksanaan demo.

Hasil kesepakatan itu, pengunjuk rasa diperbolehkan demo di depan kantor KPU Jatim dalam radius 500 meter.

Namun kemarin, sekitar 500 meter di depan kantor KPU Jatim sudah dihadang kawat berduri dan mobil water canon.

Tentu saja para pengunjuk rasa tidak terima dan menerobos kawat berduri dan kendaraan water canon yang disiagakan di Jalan Tenggilis Surabaya.

Melihat kondisi semakin tidak terkendali, polisi akhirnya menyemprotkan air ke arah truk dan kerumunan massa. Water canon juga menabrak truk sampai truk tersebut menabrak pembatas jalan di depan sebuah rumah.

Melihat pendemo terus ‘diserang’, memaksa Marsekam Ibrahim nekad memanjat mobil water

Terbitkan Buku l Sambungan hal 1

bahwa pemasaran merupakan ilmu yang sangat penting dalam dunia bisnis. “Saya pernah melihat seorang ibu yang sangat kreatif menciptakan produk-produk kerajinan tangan yang indah dari sampah daur ulang. Produk itu sangat disukai oleh pelajar-pelajar di sekitar rumahnya. Kelemahannya adalah ibu tersebut hanya mampu memasarkan produk itu di sekitar rumahnya,” kata penerima penghargaan sebagai satu dari 100 pemuda pembawa perubahan di Indonesia dari Indonesian Young Changemaker Summit (IYCS) ini.

Ia melanjutkan bahwa ibu tersebut kemudian menutup usahanya ketika permintaan semakin mengecil karena wilayah pemasarannya yang terbatas. Padahal produk si ibu tersebut sebetulnya memiliki pasar yang sangat luas jika ia menguasai ilmu mengenai pemasaran dengan baik.

Sementara di tempat lain, kata dia, banyak perusahaan yang hampir semua orang mengenal produknya, padahal produk itu belum tentu lebih bagus dari produk lainnya.

Hal itu terjadi karena perusahaan tersebut menguasai strategi pemasaran.

Di buku berjudul ‘Revolusi Bisnis Internet; 3 Langkah dan 7 Strategi Sukses dan Kaya dari Internet’ ini, Rahmat membagikan ilmunya bagaimana memasarkan produk lewat media online sehingga penyebarannya menjadi sangat luas karena dapat diakses oleh pasar di berbagai belahan dunia. n geh,ant

cannon dan mencabut penutup penyemprot air. Sehingga, air tidak bisa mengarah ke pendemo.

Kontan saja aksi Marsekam ini memancing aparat untuk melakukan tindakan. Setelah ditarik turun dari mobil water cannon, Marsekam pun dihadiahi pentungan oleh aparat yang berjaga-jaga. Mengetahui rekannya dihajar polisi, Rifa’i pun datang membantu. Hingga akhirnya, Rifa’i pun mendapat perlakuan yang sama.

Sementara petugas yang lain pun datang mengamankan dua orang tersebut. Marsekam mengalami luka di bagian kepala hingga bersimbah darah. Sementara, Rifa’i hanya mengalami luka ringan.

Tentu saja aksi ini memancing reaksi keras dari Korlap Demo yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan PrabowoHatta, Supriyatno. Menurut pria yang juga Ketua Komisi III DPR RI ini jika sebelum melakukan demo, pihaknya sudah melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian. Di mana demo bisa dilakukan dengan jarak 5 meter dari Kantor KPU Jatim yang telah dipasang kawat berduri.

‘’Namun kenyataannya kami telah dihadang di tengah jalan sebelum masuk di tempat yang diputuskan sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk itu jangan heran massa kami menerobos kawat berduri yang dipasang di depan rumah warga yang jaraknya 500 meter dari kantor KPU Jatim,’’tegas Supriyatno.

Bahkan, Supriyatno menduga telah terjadi pemutarbalikan fakta. Di mana seakan-akan massa melakukan tindakan anarkis.

Padahal, massa mengamuk karena polisi telah ‘ingkar janji’. ‘’Termasuk saya dituduh orang Kopasus dan aparat kepolisian menyatakan tidak takut,’’tambahnya dengan nada intonasi tinggi.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, aparat melakukan tindakan karena massa pendemo sudah tidak terkendali. Menurutnya, mereka sudah melampaui batas barikade polisi. Buktinya, mereka menerobos barikade kawat berduri.

“Kami juga tidak menginginkan kejadian bentrokan ini terjadi namun massa sudah melampui batas polisi dan merengsek masuk,” kata Kapolres di lokasi. n cty

Kamera Dirampas, Tim Prabowo-Hatta Siap Panggil Kapolri l Sambungan hal 1

Aksi perampasan kamera itu terjadi bermula saat fotografer berjilbab ini mengabadikan sejumlah momen bentrokan itu.

Saat itu, aparat kepolisian tengah membubarkan aksi demo pendukung Prabowo-Hatta. Polisi yang memukuli massa pendemo dijepret oleh Trie Diana dan diabadikan dalam kamera DSLR miliknya.

“Setelah mengambil gambar ada tiga orang polisi berpakaian preman mendekati saya dan meminta kamera. Saya sempat bersikeras karena ini adalah tugas saya sebagai jurnalis,” kata Trie Diana usai demo di halaman Kantor KPU Jatim Jalan Tenggilis, Rabu (6/8).

Ia juga mengaku sempat ketakutan ketika didatangi oleh tiga oknum polisi tersebut. Karena terus diintimidasi terpaksa ka­ mera yang diminta diserahkan.

Setelah merampas kamera, salah satu oknum polisi ini menghapus sejumlah foto-foto bentrokan itu. “Ada sebanyak 10 foto bentrokan yang mereka hapus. Setelah menghapus langsung kabur, bahkan salah satu dari mereka malah ganti baju agar tidak dikenali,” ujar Iin, panggilan karibnya.

Iin mengaku telah mengantongi wajah salah satu oknum polisi yang melakukan pe­ rampasan itu. Hal itu, dibuktikan dari salah satu foto milik rekannya sesama wartawan.

Gubernur Lantik Wabup Pacitan di Kantor Gubernur

Namun, demikian ia tidak tahu motif apa di balik perampasan itu. Peristiwa bentrok relawan Prabowo-Hatta Jatim dengan polisi dan peristiwa perampasan dan penghapusan foto kamera warta Bhirawa saat meliput aksi bentrok di KPU Jatim berbuntut panjang. Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Supriyatno secara terangterangan akan melaporkan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta ke Komnas HAM dan Kapolri Jenderal Su­ tarman karena sebagai penyebab bentrok tersebut.

“Kami ini ingin aksi damai di depan kantor KPU Jatim, namun kenyataannya jalannya diblokade dan dihadang oleh water canon.

Kami berusaha masuk dan dihalangi sehingga terjadi bentrok.

Padahal kalau kami diperbolehkan masuk tentunya tidak terjadi bentrok,”terang pria yang juga anggota Komisi IX DPR RI. Supriyatno mengatakan dirinya akan menggunakan kapasitasnya sebagai anggota DPR RI untuk memanggil Kapolri Jenderal Sutarman untuk mendesak agar mengevaluasi kinerja dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta. “ Biar tahu Kapolri kalau anak buahnya tak baik bekerja. Mau aksi damai kok dilarang bahkan dihalangi,”pungkasnya.

l Sambungan hal 1

nal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di wilayah Jatim.

“Ini perlu diantisipasi.

Sebab sudah jelas-jelas mengancam Pancasila dan keutuhan NKRI. Sebagai kepala daerah, kita sudah disumpah untuk membela, menjaga dan mempertahankan Pancasila dan NKRI. Jadi kita wajib hukumnya untuk mengan-

Sementara itu aksi kekerasan yang menimpa Iin mengundang solidaritas wartawan lain yang sedang meliput aksi demo di KPU Jatim. ‘’Kami tidak terima diberlakukan seperti ini. Tentu sebagai seorang fotografer kami akan melakukan protes lewat aksi solidaritas,’’tegas Ali, fotografer Sindo.

Sementara itu Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta berjanji akan mengusut peristiwa perampasan kameran dan penghapusan foto bentrokan di dalamnya. “Nanti kita akan cek foto oknum yang diduga melakukan kekerasan dengan merampas kamera wartawan,” ujar Kombes Pol Setija Junianta.

Menurut Setija, pihaknya memaklumi aksi para wartawan yang menyampaikan protes terhadap kejadian yang menimpa rekan seprofesinya. Selain itu, ia berjanji akan mengecek kembali identitas dari oknum yang diduga sebagai petugas polisi yang berpakaian preman. “Saya berjanji akan mengusut hal ini,” kata Setija.

Setija juga meminta maaf atas kejadian yang menimpa fotografer Harian Bhirawa. Menurutnya, kejadian itu dilakukan secara tidak sengaja. Dan pihaknya akan menyelidiki serta menginterogasi oknum yang diduga aparat kepolisian, seperti yang ada dalam foto yang berhasil direkam wartawan lain saat insiden perampasan kamera itu terjadi. n cty, geh, bed

tisipasi dan menindak tegas pergerakan ISIS, khususnya di Jatim,” tegasnya.

Menurut dia, menjaga empat pilar kebangsaan tersebut juga sejalan dengan fungsi pemerintahan, khususnya membangun rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Hal itu dapat diwujudkan dengan membina hubungan yang baik dengan Forpimda.

“Suasana aman dan nyaman akan membuat kehidu-

11 Kejaksaan Selidiki Pungutan Liar di Kemenag Nganjuk l Sambungan hal 1

Pungutan liar itu dikenakan pada guru yang mendapat tunjangan profesi dengan pungli yang bervariasi. Mulai dari tunjangan profesi dipotong Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu dan uang pungli tersebut disetorkan ke oknum pejabat di Kemenag Nganjuk.

Seperti pada pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ada potongan pada setiap lembaga sekolah antara Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Begitu juga dengan pencairan BSM (Bantuan Siswa Miskin) selalu dikenakan potongan per siswa sebanyak Rp 3.000. Bahkan, saat lembaga sekolah mendapatkan dana Blockgrant mulai 2007 hingga 2013, diwajibkan setor sebesar Rp 3 juta.

Ketua Forum Silaturahmi Guru Pendidikan Agama Islam, Idham Cholid mengaku bahwa pungli tersebut memang benar terjadi di lingkungan Kemenag. Bahkan dirinya juga termasuk korban pungli tersebut. “Saya juga termasuk korban, dan saya siap menjadi saksi jika memang dibutuhkan,” ujar Idham, Rabu (6/8).

Dikatakan Idham Cholid, pungutan liar itu dilakukan setelah pencairan TPP. Setiap guru yang menerima tunjangan pasti disunat antara Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu. Biasanya pemotongan itu dilakukan bersamaan dengan penyerahan foto copy rekening bank yang katanya untuk laporan. “Berdalih sodakoh, setelah menyerah-

kan uang, kita disuruh tanda tangan,” imbuhnya.

Selama ini, diungkapkan Idham Cholid jika ada permasalahan, para guru ataupun kepala sekolah memilih diam. Mereka seakan sungkan atau terkadang memang tidak berani untuk mengungkap penyimpangan di Kemenag Nganjuk. “Banyak yang takut dan pasti bungkam, tapi di belakang para guru dan kepala sekolah berkeluh kesah,” jelas Idham.

Terkait dengan kasus pungli tersebut, Kejari Nganjuk I Wayan Sumadana saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihak kejaksaan tengah mengumpulkan buktibukti terkait pungli di Kemenag. Bahkan pihak kejaksaan telah memeriksa 38 guru agama dan kepala sekolah.

Namun sampai saat ini kejaksaan belum menemukan cukup bukti terkait dugaan pungli tersebut. “Ketigapuluh delapan guru agama maupun kepala sekolah sudah kita mintai keterangan, namun belum ada bukti yang cukup untuk mengarah ke tindak pidana korupsi. Meski demikian kejaksaan tetap melakukan penyelidikan untuk mencari bukti,” terang I Wayan.

Sementara itu Kepala Kemenag Nganjuk H Ngudiono belum dapat dikonfirmasi terkait kasus pungli tersebut.

Menurut salah satu stafnya, H Ngudiono masih keliling silaturahmi ke para kiai.

“Bapak masih silaturahmi keliling menemui para kiai, besok (hari ini) saja kembali ke sini,” katanya. n ris

Minta Jaminan Ketersediaan Solar untuk Kalangan Bawah l Sambungan hal 1

bernur Jatim, Rabu (6/8).

Menurut dia, jatah solar Jatim pada tahun ini sebanyak 1,9 juta kiloliter hanya sampai pada November, sebab pada 15 Juli sudah terserap sebanyak 1,1 juta kiloliter atau hanya sisa 5 persen saja. Diperkirakan solar subsidi tersebut hanya sampai November sehingga pada Desember sudah habis alias tidak ada solar subsidi di Jatim.

Untuk mengatasi itu, Pertamina diminta melakukan pengaturan dengan mengurangi jatah solar agar solar subsidi tersebut bisa sampai akhir tahun. Dengan pengurangan itu, Gubernur minta agar kuota kalangan bawah harus tetap aman dan tersedia. Sedangkan untuk kalangan bawah kuota bisa dipangkas sesuai jatah.

“Saya minta betul pada Pertamina agar ada pengaturan yang baik. Distribusi pada kapal yang bobotnya di bawah 30 ton gross harus dapat jatah penuh. Sementara kapal yang di atas 30 ton gross bisa dikurangi sesuai kuota yang ada,” ungkapnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini juga minta Pertamina agar menjelaskan ketersediaan solar subsidi bagi kalangan bawah kepada organisasi yang menaungi mereka.

Seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Organda (Organisasi Angkutan Darat) dan HNSI (Himpunan Nelasan Seluruh Indonesia).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menyatakan, saat ini sedang terjadi panic buying. Jika masalah ini tidak diatasi dengan benar akan berdampak buruk pada masyarakat dan menambah kelangkaan solar.

“Kita akan terus sosialisasikan pada masyarakat untuk tidak panic buying dan membeli solar subsidi berlebihan baik di televisi, koran dan radio.

Sebab informasi atas jaminan ketersediaan solar subsidi di

pan ekonomi berjalan lancar, muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat,” kata Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Dijelaskan Pakde Karwo, harmonisasi antara kepala daerah juga sangat penting. Oleh sebab itu, ia minta Soedjono untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Bupati Pacitan. Sehingga dapat menyelenggarakan pemer-

intahan yang baik sesuai UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Salah satu tugas Wabup dalam fungsi pemerintahan, yakni membantu bupati untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pelayanan publik yang baik.

Dalam fungsi pembangunan, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi harus mengurangi kemiskinan dan pen-

kalangan bawah ini tidak sampai. Makanya menimbulkan masalah seperti antrian panjang di SPBU,” katanya.

Agar tidak terjadi panic buying ini, lanjutnya, distribusi solar subsidi oleh Pertamina harus lancar.

Pakde Karwo menyarankan Pertamina minta bantuan kepada pemerintah daerah setempat agar tidak ada kepanikan membeli solar.

Sementara itu sejak kemarin sebanyak 42 SPBU di seluruh Jatim terkena kebijakan pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Dengan kebijakan tersebut, maka sebanyak 42 SPBU itu, hanya akan melayani pembelian solar bersubsidi pada jam 08.00- 18.00. “Jadi sesuai dengan surat edaran BPH Migas tentang pengendalian jenis BBM tertentu Tahun 2014, kami telah melakukan pembatasan waktu pelayanan Solar Subsidi di 42 SPBU di wilayah Jawa Timur,” ungkap Assistant Manager External Relation Marketing Operator Region V Pertamina Jawa Timur, Heppy Wulansari.

Menurut dia, tidak semua SPBU di Jawa Timur tidak terkena kebijakan pembatasan waktu pelayanan.

“Di Jawa Timur total ada 835 SPBU. Kebijakan pembatasan itu diberlakukan bagi SPBU yang berada di daerah rawan penyimpangan, misalkan berdekatan dengan daerah industri, perkebunan, dan pertambangan. Seperti di Surabaya, ada SPBU yang terletak di Jalan Rungkut Industri Raya Nomer 10, itu berada di daerah industri, makanya kita batasi,” terang Heppy.

Agar masyarakat mengenali SPBU yang dikenai pembatasan waktu, Pertamina telah melakukan sosialisasi dengan menempel stiker, poster dan spanduk di area SPBU. “Kita pasang alat tanda di SPBU yang terkena kebijakan tersebut,” ujarnya. n iib, ma gangguran,” ujarnya.

Selain itu, tugas wabup adalah mengkoordinasikan kegiatan instansi-instansi vertikal yang ada di wilayahnya. Drs H Soedjono secara resmi mengisi kekosongan kursi Wabup Pacitan untuk menggantikan almarhum Prayitno yang tutup usia pada September 2013 lalu.

Soedjono akan mendampingi Bupati Indartato hingga 2016 mendatang. n iib

Anak Buruh Giling Padi Lolos Tes ke Universitas Al Azhar l Sambungan hal 1

Syarif Hidayatullah Jakarta. “Hingga akhir pengumuman, nama saya ada di antara 520 nama dari seluruh Indonesia yang diterimadi Al Azhar,” kata remaja kelahiran Malang ini.

Kendati diterima di Al Azhar,

bukannya malah merasa senang tetapi timbul rasa kegalauan dan kebimbang­a n mengingat keterbatasan ekonomi untuk biaya keberangkatan. Apalagi jika mengingat profesi orangtuanya yang hanya bekerja sebagai operator gilingan gabah dan jagung keliling dengan

penghasilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Penghasilan itu tentu tak seberapa besarnya untuk membiayai kuliahnya dan sebagian untuk membiayai kebutuhan keluarga. “ Saya belum tahu bisa berangkat atau tidak ke Al Azhar, orangtua saya usianya juga mulai sepuh. Untuk berkeliling

dirasa berat dan hanya menerima pekerjaan giling dari orang yang datang ke rumah saja,” ungkapnya lirih.

Menurut Mala, jika semua kebutuhan telah cukup, rencananya ia bisa berangkat belajar di perguruan tertua di dunia Al Azhar Kairo September nanti. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Distribusi Buku Kurikulum 2013 di Madiun Terlambat Madiun, Bhirawa Distribusi buku panduan kurikulum 2013 bagi guru dan siswa tingkat sekolah dasar di Kota Madiun, Jawa Timur, terlambat, sehingga menghambat penerapan metode pembelajaran yang diberlakukan pada tahun ajaran baru 2014.

“Memang ada keterlambatan untuk SD dan belum didistribusikan. Itu sedikit mempengaruhi proses kegiatan belajar dan mengajar. Keterlambatannya dari pusat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun, Suyoto, kepada wartawan di Madiun, Rabu (6/8).

Menindaklanjuti keterlambatan tersebut, Dikbudpora Kota Madiun sudah berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pemenang lelangnya, dalam hal ini pihak percetakan asal Solo. Hasilnya memang ada keterlambatan dan daerah lain juga mengalami hal yang sama,” kata Suyoto.

Untuk itu, lanjut Suyoto, pihak sekolah diperbolehkan menggandakan buku panduan kurikulum 2013 tingkat SD yang telah ada dan biaya penggandaan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hariyati, salah satu guru SD Negeri Madiun Lor V Kota Madiun, mengakui keterlambatan pendistribusian buku panduan tersebut cukup mengganggu penerapan kurikulum 2013, karena para guru belum memahami kurikulum baru itu.

“Kami terpaksa menggandakan dengan fotokopi, sesuai instruksi dari dinas pendidikan,” katanya.

Ia menjelaskan penggandaan yang dilakukan sementara baru satu tema yang digunakan untuk satu bulan dengan jumlahnya sebanyak 285 eksemplar, sesuai dengan jumlah siswa. Berdasarkan aturan Kemdikbud, kurikulum 2013 untuk tingkat SD baru diberlakukan pada kelas 1, 2, 4, dan 5.

Sementara itu, buku panduan kurikulum 2013 untuk jenjang SMP, SMA dan SMK di Kota Madiun seluruhnya sudah didistribusikan ke masing-masing sekolah. Data Dikbudpora Kota Madiun mencatat, buku panduan untuk SMP negeri dan swasta yang sudah didistribusikan mencapai 68.820 eksemplar, buku SMA sejumlah 30.320 eksemplar, dan SMK sebanyak 41.123 eksemplar. Q dar,ant

Kamis Pon, 7 AGUSTUS 2014

Kurangi Kemacetan di Mayjen Sungkono

Pemkot Surabaya Akan Bangun Tunnel Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya berencana membangun sarana penyeberangan berupa terowongan bawah tanah (tunnel) di Jalan Mayjen Sungkono untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas yang ada di jalan protokol tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Rabu, mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran pembangunan sekitar Rp60 miliar hingga Rp70 miliar untuk proyek tersebut.

“Proyek ini sangat penting untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan Mayen Sungkono,” katanya, Rabu (6/8).

Rencananya, lanjut dia, proyek ini akan dikerjakan mulai tahun depan. Jika APBD Kota Surabaya digedok sebelum November, proyek ini tidak perlu multiyears. Menurut dia, Jalan Mayjen Sungkono ini sudah menjadi kawasan central business district (CBD) baru, yakni arus kendaraan yang melintas di kawasan ini kian padat.

Apalagi, di sekitar Mayjen Sungkono terdapat sejumlah perumahan, apartemen, dan hotel yang tentunya akan menambah volume kendaraan.

“Proyek ini tepatnya di sekitar Taman Makam Pahlawan. Di situ kan antrean kendaraan sangat banyak. Nah,

untuk mengurangi antrean, kami akan buat tunnel atau terowongan itu,” katanya.

Risma menjelaskan, untuk pembebasan lahan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selaku pemilik lahan.

Perusahaan pelat merah yang berkecimpung di usaha pelayanan Jalan Tol itu juga sudah memberi persetujuan kepada pihak pemkot untuk menggarap proyek tersebut di lahan miliknya. Selain mengerjakan proyek tunnel ini, lanjut dia, proyekproyek yang lain juga terus jalan seperti halnya pemkot mulai membuka tender proyek pengerjaan proyek angkutan massal cepat (AMC) pada bulan Oktober 2014, dan proyek pembangunan Jembatan Kenjeran juga terus jalan.

“Jembatan ini untuk menghubungkan Kenjeran lama dan Kenjeran baru. Jalan di jembatan ini merupakan bagian dari proyek Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya (JLLTS),” katanya. Untuk proyek AMC, kata

ist

Pemkot Surabaya berencana membangun sarana penyeberangan berupa terowongan bawah tanah (tunnel) di Jalan Mayjen Sungkono untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas yang ada di jalan protokol tersebut.

dia, anggaran proyek yang awalnya diperkirakan menelan biaya hingga Rp8,8 triliun masih bisa diminimalisasi melalui pengurangan biaya pada moda trem. Rencananya trem akan dikerjakan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada tahun pertama penger-

jaan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyiapkan dana sebesar Rp400 miliar. Proyek AMC terdiri atas dua moda transportasi, yakni trem dan monorail.

Untuk trem akan menghubungkan Surabaya selatan hingga utara dan sebalikn-

Dinas Pengairan Bojonegoro Ancam Tak Alirkan Air Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengancam tidak akan mengeluarkan air Waduk Pacal, kalau petani di sepanjang daerah irigasinya di sejumlah kecamatan masih tetap menanam padi pada musim tanam (MT) III kemarau ini. “Kalau ada petani yang meminta pasokan air untuk tanaman padi, maka kami tidak akan melayani. Kalau memang terpaksa ya pengeluaran airnya dengan pola untuk tanaman palawija,” kata Kasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Air Dinas Pengairan Bojonegoro Rudianto, Rabu.

Ia menegaskan kebijakan itu dilakukan, karena air yang masih tersisa di Waduk Pacal, di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, hanya seki-

tar 7 juta meter kubik, sehingga tidak mungkin mampu untuk mencukupi kebutuhan tanaman padi di daerah irigasinya. “Air yang tersisa itu kalau dikeluarkan sebesar 5 meter kubik/detik, maka hanya dalam dua pekan sudah habis. “Kami jauh hari sudah mengimbau petani menanam palawija,” ucapnya, menegaskan, Rabu (6/8).

Namun, Ia mengaku memperoleh informasi petani di sejumlah desa di Kecamatan Sumberrejo, yang masuk daerah irigasi Waduk Pacal, ada yang tetap menanam padi pada MT III ini, meskipun sudah ada larangan untuk menanam padi.

“Berapa luasnya kami belum tahu, tapi informasi yang kami terima ada sejumlah petani di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal, yang tetap menanam

padi,” tuturnya. Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari, menjelaskan pihaknya sudah menyosialisasikan mengenai antisipasi pemanfaatan air Waduk Pacal, kepada petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

“Petani tetap kami minta untuk menanam palawija pada musim kemarau ini. Kalau saja ada yang tetap menanam padi kami masih belum tahu,” ucapnya. Waduk Pacal yang dibangun Belanda pada 1933 mampu menampung air hujan sebesar 42 juta meter kubik. Akibat faktor usia dan mengalami pendangkalan, daya tampung Waduk Pacal menyusut hanya tinggal 23 juta meter kubik dan mampu mengairi areal pertanian seluas lebih dari 16 ribu hektare. Q bas,ant

ya, sedangkan monorail akan menghubungkan Surabaya timur ke barat dan sebaliknya. “Surabaya ini sangat menarik sebagai tempat untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kami persiapkan infrastrukturnya terlebih dulu,” ujarnya. Q dre, ant

Pamekasan Antisipasi Masuknya PSK Dolly Pamekasan, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Jawa Timur, mengantisipasi masuknya mantan pekerja seks komersial (PSK) dari Lokalisasi Dolly Surabaya ke daerah setempat pascalebaran. Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan Yusuf Wibiseno, Rabu, menjelaskan antisipasi keberadaan mantan PSK Dolly di Pamekasan itu dilakukan dengan menggelar razia.

“Sasaran kami adalah tempat-tempat kos yang ada di Pamekasan ini, karena berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ada beberapa tempat yang dijadikan tempat penampungan PSK,” kata Yusuf, Rabu (6/8).

Pada Rabu (6/8) pagi, pihaknya telah melakukan razia bersama tim TNI ke sejumlah tempat kos di Pamekasan.

Hasilnya, petugas menemukan tiga orang PSK dalam razia itu. Akan tetapi ketiga orang PSK itu, hanya satu orang yang dicurigai petugas merupakan bekas PSK Dolly, Surabaya, yakni berasal dari luar Madura. “Pengakuannya, PSK yang berasal dari luar Madura itu dari Semarang, sedangkan dua PSK lainnya yang terjaring petugas itu dari wilayah Madura,” terang Yusuf Wibiseno. Q din, ant

September, Geopark Gunung Sewu Dibahas UNESCO Sampai dengan tahun 2012, Jaringan Geopark Global United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (GGN - UNESCO) sudah memiliki 89 anggota dari 27 negara. Cina merupakan negara anggota GGN terbanyak, yaitu 26 Global Geopark.

M

eskipun Geopark Global sampai sekarang ini masih terkonsentrasi di Eropa dan di Cina, namun beberapa tahun terakhir ini inisiatif geopark mulai menyebar ke seluruh dunia.

Di Indonesia, pemikiran awal tentang adanya keinginan untuk mengajukan beberapa lokasi geopark menjadi bagian dari GGN UNESCO muncul pada tahun 2009 yang diawali dengan pembuatan kajian studi kelayakan terhadap beberapa lokasi Geopark. Hasil dari studi tersebut terpilih 2 lokasi yang siap diajukan ke UNESCO yaitu Kaldera Gunung Api Batur dan Karst Pacitan. Pada September 2010 dokumen usulan pengajuan kedua Geopark tersebut dikirimkan ke sekretariat GGN UNESCO di Paris. Pada bulan Juni 2011 Biro GGN UNESCO mengirimkan dua asesor ke Indonesia untuk menilai kelayakan kedua geopark yang diusulkan.

Berdasarkan hasil sidang di Norwegia pada tanggal 16 September 2011, GGN UNESCO menyetujui usulan Geopark Batur sebagai bagian dari GGN. Sementara Geopark Pacitan, disarankan untuk diperluas yang tidak hanya mencakup Geopark

Pacitan sendiri tetapi juga mencakup Gunung Sewu secara keseluruhan sehingga usulannya perlu direvisi dan diajukan kembali menjadi Geopark Gunung Sewu.

Pengiriman naskah dossier Gunung Sewu Aspiring Geopark ke Sekretariat UNESCO di Paris dilakukan pada bulan Septemmber 2013 yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut maka pada tanggal 4 – 8 Juli 2014 Tim Assessor dari UNESCO telah melakukan peninjauan untuk menilai kelayakan kawasan Geopark Gunung Sewu untuk menjadi bagian dari Global Geopark Networ dari UNESCO. Hasilnya akan ditentukan pada bulan September 2014 di StoneHammer, Kanada.

Pada acara kunjungan lapangan di kawasan Geopark Gunung Sewu, Tim Assessor UNESCO yang diwakili oleh Kristin Rangnes, PhD didampingi oleh Bupati, Sekda, Asisten Setda, Dinas ESDM, Pariwisata, Pendidikan, PU, Bappeda dan beberapa Intansi terkait dilingkungan pemerintah ketiga Kabupaten yaitu Pacitan, Wonogiri dan Gunug Kidul. Dari Pemerintah Provinsi, didampingi oleh Dinas

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Dewi J Putriatni bersama tim saat mendengarkan bunyi ‘seruling samudera’ di Pantai Klayar Pacitan.

ESDM, Pariwisata, Pendidikan, PU dan Bappeda ketiga Provinsi (Jatim, Jateng dan DIY) sedang dari pemerintah pusat turut serta perwakilan dari Kemeterian Parekraf dan Badan Geologi.

Pada kunjungan lapangan di Geo area Pacitan, Tim mengunjungi beberapa tempat seperti fasilitas etalase geopark Gunung Sewu di kabupaten Pacitan. Fasilitas etalase geopark ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2014. Saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pacitan masih menunggu proses penyerahan kedua untuk obyekobyek pengisi etalase, dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, Tim juga melakukan kunjungan ke Gua Gong, Pantai Klayar dan Gua Song Terus.

Goa Gong merupakan ruangan mengkubah raksasa yang berarah barat-timur dengan panjang 100 m, lebar 15-40 m dan tinggi 20-30 m. Lorong pendek beratap rendah yang dipenuhi stalaktit menghubungkan mulut gua dengan ruangan tunggal tersebut.

Fenomena kars di bawah permukaan ini merupakan sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh aneka jenis dan ukuran speleotem seperti stalaktit, stalakmit, pilar dan flowstone. Sebagian hiasan gua masih aktif terbentuk.

Sementara Pantai Klayar menawarkan keindahan, keunikan dan kelangkaan fenomena alam yang menjadi rekaman aneka peristiwa geologi, baik yang terjadi di masa lalu maupun masa sekarang. Pengangkatan tektonik yang masih aktif hingga sekarang di antaranya menghasilkan fenomena pemiringan lapisan kerakbumi skala kecil dan tersingkapnya endapan gisik. Lengkingan semburan air melalui lubang dan retakan batuan yang mirip dengan geiser dikenal dengan ‘seruling samudera’. Q why,adv

Semburan air melalui lubang dan retakan batuan di Pantai Klayar yang mirip dengan geiser menimbulkan bunyi khas yang dikenal dengan ‘seruling samudera’.

Pengakuan UNESCO Bisa Pacu Investasi di Jatim Menyadari akan keterbatasan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengakomodir semua kebutuhan pengembangan Geopark tersebut, Pemprov memandang perlu untuk memberikan dukungan dengan melibatkan SKPD Provinsi terkait sesuai dengan kompetensinya.

Adapun nilai manfaat yang dapat diperoleh Jawa Timur khususnya bagi Pacitan bilamana geopark nasional Gunung Sewu

itan manakala geopark Gunung Sewu telah resmi go-internasional, baik dari aspek konservasi, pendidikan, maupun pariwisata dan (3). Membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tetap menjunjung komitmen program pembangunan berkelanjutan (Agenda 21). Perlindungan dan pengembangan berkelanjutan kepada warisan bumi yang beragam melalui geopark mendukung sasaran Agenda 21. Q why,adv

PERTAMA , sebuah Geopark

haruslah memiliki komponen-komponen pokok seperti data dasar dan naskah ilmiah akademik unsur geologi (geodiversity dan geoheritage, yang diwujudkan dalam bentuk geosite baik itu geofeature maupun geoevidence), unsur biologi (biodiversity), dan unsur budaya (masa kini dan masa lalu/arkeologi).

Sebuah geopark juga harus memiliki peraturan formal yang menetapkan situs-situs geologi, biologi dan Bahwa dalam mendukung budaya yang terdapat di dalam kapengembangan Geopark wasan sebagai subjek perlindunGunung Sewu khususnya gan, sehingga memiliki batas yang pada wilayah Pacitan maka ada jelas karena akan berkaitan dengan beberapa hal yang perlu tanggung-jawab pengelolaannya.

mendapatkan perhatian.

menjadi anggota GGN-UNESCO antara lain : (1). Kawasan Geopapark Gunung Sewu akan terpromosikan secara internasional melalui bendera UNESCO tanpa harus disertai dengan pembiayaan besar. Hal ini berarti bahwa nama Jawa Timur dan Pacitan akan dikenal oleh masyarakat dunia internasional. (2). Pengakuan UNESCO akan Menarik minat investor luar negeri untuk berinvestasi di Jawa Timur khususnya di Pac-

KEDUA, bahwa untuk mem-

bangun Geopark, maka sebuah Geopark harus memenuhi kriteria seperti kawasan yang memiliki bentang alam geologi unggulan, ,emiliki geosite yang bertaraf internasional (sains, pendidikan, estetika), memiliki masyarakat lokal yang memperoleh manfaat dari pembangunan geopark dan sebagainya.

KEEMPAT, sebuah Geopark me-

merlukan penataan kawasan, seperti mempunyai area pembelajaran pengetahuan kebumian dan remerlukan masterpalan. Rencanakreasi di dalamnya terdapat pusat induk digunakan untuk mengeninformasi, museum, restoran (dedalikan dan mengevaluasi tujuan ngan menu khas daerah) serta memdan sasaran pembangunan punyai geosite (objek minatGeopark, karena di dalam sebuah khusus), jumlahnya disesuaikan masterplan terdapat rencana aksi dengan sasaran yang ingin dicapai (pendek, menengah, panjang). dalam rangka memberi apresiasi terhadap bumi dan isinya (manusia, flora, fauna, termasuk budaya).

KETIGA, sebuah Geopark me-