Harian Bhirawa Edisi 7 April 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Warga di sana mengeluh ke Pemkot Surabaya dengan terjadinya banjir. Karena warga di sana masuk dalam wilayah pelabuhan, tentu harus ada upaya pengendalian banjir dari pengelola pelabuhan,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Senin Legi, 7 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

APRIL 2014

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00

Pembina Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim

Hari Tenang, Axel Ziarah ke Makam Sunan Drajat Lamongan, Bhirawa Setelah pekan lalu ziarah ke makan Sunan Drajat, Axel Djody Gondokusumo kembali berziarah ke leluhurnya Sunan Drajat, Minggu (6/4) siang. Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 4 untuk Dapil 10 Jatim, yakni Kabupaten Gresik dan Lamongan, ini bersama ibundanya, Ayu Azhari dan ketiga adiknya, Maryam, Isabela dan Lennon, berziarah ke makam salah satu walisongo itu.

Pers rilis dari Posko Axel, Minggu (6/4) menyebutkan, kegiatan berziarah ke makam Sunan Drajat karena Sunan Drajat ini keluarga segaris keturunan dengan sang ayah Djody Gondokusumo.

Ini kesempatan ziarah kedua yang dijalani Axel setelah Selasa (1/4) menjalankan ritual budaya orang Jawa dan agama Islam itu.

trie Diana, wiwieko/bhirawa

Masa tenang hari pertama, banyak poster, baliho, reklame parpol dan caleg bertebaran di sudut Kota Surabaya, Minggu (6/4). KPU Jatim sendiri memastikan akan membersihkan semua poster dan baliho ini secara bertahap hingga 8 April mendatang. Tak hanya di Surabaya, poster-poster besar caleg dan parpol juga masih marak di Tulungagung hingga kemarin.

Masa Tenang, APK Masih Banyak Bertebaran Bawaslu Jatim, Bhirawa Meski Bawaslu Jatim sudah mengintruksikan seluruh parpol peserta Pemilu 2014 memiliki kesadaran sendiri untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing, namun tidak semua mematuhinya. Buktinya , sejak Minggu (6/4) ditetapkan

 ke halaman 11

Axel Djody Gondokusumo dan keluarga berziarah ke makam Sunan Drajat, Minggu (6/4).

Mobil Rombongan Pengantin Ditabrak KA, 2 Tewas Di Nganjuk Ibu Tewas, Anak dan Cucu Luka

Bojonegoro - Bhirawa Perlintasan Kereta Api (KA) tanpa palang pintu kembali memakan korban di dua daerah, Bojonegoro dan Nganjuk, Minggu (6/4). Kecelakaan di Bojonegoro terjadi di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo. Akibat kecelakaan itu, dua orang korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan tiga orang lain masih dirawat di RSUD Bojonegoro.

Saksi mata di lokasi kejadian, Mubin mengatakan, saat itu, mobil jenis Kijang Innova bernomor polisi B 833 BKO melaju dari arah selatan, namun setelah menyeberang di perlintasan KA tanpa palang pintu di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo, roda mobil menyangkut di rel. “Mobil sudah tidak bisa jalan lagi dan bersamaan itu ada kereta api yang melintas,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa setempat itu menjelaskan, saat itu

 ke halaman 11

Jenis Soal Multiple Choice Sumber Isu Kebocoran UN Surabaya, Bhirawa Kabar munculnya kunci jawaban Ujian Nasional (UN) terus direspon berbagai pihak di bidang pendidikan. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki, isu semacam ini akan terus berulang setiap tahun. Ini lantaran jenis soal multiple choice atau pilihan ganda yang masih dipertahankan telah menjadi sumber utama munculnya isu tersebut.

“Selama jenis soal semacam ini dipertahankan, selama itu pula isu kebocoran akan terus terulang dan terulang,” tutur Maliki dikonfirmasi, Minggu (6/4).

Menurut dia, pembuatan bocoran kunci jawaban bukan hal sulit meskipun terdapat 20 paket soal. Pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengeruk

keuntungan dari momentum ini juga dapat membuat kunci jawaban palsu kemudian dijual. “Tanpa melihat soal, siapapun bisa membuat kunci jawaban. Apalagi kalau dijual dengan harga yang sangat murah seperti isu yang muncul tahun ini,” kata dia.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menutup isu

Abdullah Azwar Anas

 ke halaman 11

Sentil..  

Pemkab imbau hati-hati saat studi banding Maksudnya agar tak ketahuan wartawan



Pemotong bantuan proyek RTLH bakal disanksi tegas Mana berani, jeruk makan jeruk sih

  

Pangkas jam operasional, keuangan ASDP Kamal membaik Buah kerja tak efisien

kebocoran ini adalah dengan menggunakan jenis soal esai.

Dengan soal esai, jawaban tidak akan mudah dikarang dan diedarkan seperti saat ini. Mantan Rektor Unmuh Surabaya ini mengakui, perubahan semacam ini memang cukup sulit. Namun, jika pemerintah serius, ini adalah cara yang tepat agar hasil UN dapat dikatakan kredibel.

“Yah memang harus kerja keras. Masak negara dengan aparatur dan sarana yang dimiliki sekarang tidak bisa melakukan perubahan,” tutur dia. Untuk saat ini, dengan adanya isu yang sudah tersebar, pemerintah harus

 ke halaman 11

Pakde Karwo Ikut Bangun Asrama Mahasiswa Madiun

Jadikan Pantai Boom Ikon SECARA perlahan, Pantai Boom di Banyuwangi mulai dibenahi. Untuk menunjang wisata pantai, Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Pelindo III segera mengubah wajah dan membangun infrastruktur penunjang.

Pihak Pelindo III selaku pemangku wilayah juga akan mengundang investor untuk ikut andil bersama membangkitkan pariwisata di Pantai Boom. Untuk langkah awal, di pantai disediakan kursi santai berpayung layaknya di Kuta, B a l i .

Nantin y a ,

sebagai masa tenang dan semua atribut kampanye harus sudah bersih, tapi kenyataannya masih banyak poster, baliho partai dan caleg yang terpasang.

Seperti gambar Partai Demokrat di depan Pasar Wonokromo, gambar Jokowi (Capres dari PDI Perjuangan) di daerah Bratang dan

Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum sebagai pelindung Paguma saat meletakan batu pertama pembangunan Asrama Mahasiswa Paguma di daerah Keputih Surabaya, Minggu (6/4).

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengaku terpukau akan nilai kebersamaan yang dibangun masyarakat Madiun yang tergabung dalam Paguyuban Madiun (Paguma).

Salah satunya dengan akan dibangunnya asrama khusus untuk menampung mahasiswa asal Madiun yang memiliki kesempatan kuliah di Surabaya.

“Masyarakat Madiun akan sangat terbantu dengan berdirinya asrama ini. Sehingga akan membantu perekonomian keluarga, karena pengeluaran kebutuhan untuk kos terminimalisir

 ke halaman 11

Manyar juga masih belum dibersihkan. Demikian pula gambar Prabowo Subianto (Capres Partai Gerindra) di daerah Ngagel.

Anggota Bawaslu Jatim Divisi Penindakan dan Advokasi Sri Sugeng Sudjatmiko menegaskan, jika

 ke halaman 11

Tunggakan Jamkesmas 2013 di Rumah Sakit Milik Pemprov Jatim Nilai Nama 58 miliar RSUD dr Soetomo Surabaya Rp Rp 30 miliar RS Saiful Anwar Malang Rp 20 miliar RS Haji Surabaya di atas Rp 10 miliar RSJ Menur Surabaya di atas Rp 10 miliar RS dr Soedono Madiun Sumber :DPRD Jatim

Komisi IX DPR Pastikan Tunggakan Jamkesmas 2013 Cair April DPRD Jatim, Bhirawa Ketua Panitia Kerja (Panja) Kesehatan Komisi IX DPR RI, Supriyatno menjamin seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 yang secara nasional mencapai Rp 2,6 triliun tuntas April ini. Dari jumlah itu, tunggakan Jatim sebesar Rp 200 miliar. Kepastian ini didapat setelah Komisi IX mendapat laporan dari Menkes dan Menkeu.

“Saya jamin seluruh tunggakan Jamkesmas akan selesai pada April ini. Mengingat dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2013. Kalaupun ada keterlambatan itu karena pihak Menkes masih menunggu audit dari BPK yang baru selesai pada akhir Februari 2014,’’tegas pria yang juga Ketua DPW Partai Gerindra Jatim, Minggu (6/4).

Ditambahkannya, kalaupun dari tunggakan tersebut masih kurang, maka eksekutif dalam hal ini Menkes bisa menggunakan dana on call yang dalam APBN 2014 dianggarkan sebesar Rp15 triliun. “Jadi pihak rumah sakit tidak perlu khawatir tidak akan dibayar tunggakannya. Semua sudah clear tinggal penyerahannya,’’paparnya.

Menurut Supri tunggakan Jamkesmas secara nasional paling besar ada di lima provinsi yaitu Jatim, Jabar, Jateng, Sulawesi Selatan (sulsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Rencananya lima gubernur di provinsi akan diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI

 ke halaman 11

Resepsi Pernikahan Puteri Tunggal Mendikbud

Didatangi 3.000 Tamu Undangan, Rektor PTN Jadi Penerima Tamu Hanya sekali dalam seumur hidup Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI M Nuh dapat menggelar pesta pernikahan puteri tunggalnya. Meski siang harinya Nuh masih disibukkan dengan berbagai tugas negara jelang Ujian Nasional (UN), rona bahagia tetap saja memancar dari paras wajah M Nuh sebagai orangtua mempelai.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Antrian panjang kendaraan para tamu memadati ruas jalan menuju tempat parkir gedung Graha Samudra, Bumimoro, Surabaya, Sabtu (5/4) malam. Saat akan menemui pintu masuk, antrian para tamu juga tak kalah penuh sesak. Animo para undangan pernikahan Rachma Rizky R dan Berto Mulia Wibawa ini dalam sekejap melupakan cuaca malam minggu yang saat itu tampak mendung.

Bulan di langit memang tak sedang cerah, namun di dalam gedung

resepsi, suasananya terlihat begitu ceria. Undangan yang hadir tidak hanya disambut oleh keluarga mempelai. Sejumlah rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga tampak begitu ramah menyambut hadirnya para tamu. Mereka menggunakan setelan jas hitam ditambah dasi merah muda, didampingi istri masingmasing yang menggunakan kebaya berwarna merah muda pula.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum beserta Hj Nina Soekarwo menghadiri resepsi pernikahan puteri tunggal Mendikbud M Nuh di Gedung Bumimoro Surabaya,Sabtu (5/4) malam.

SURABAYA

2

Senin Legi 7 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pengusutan Kasus Japung Belum Jelas

Berkas Bambang DH Nyantol di Polda Jatim Surabaya, Bhirawa Dua kali dikembalikan ke penyidik Polda Jatim, tak membuat pengusutan kasus dugaan korupsi dana japung Rp 720 juta jadi jelas. Setelah dikembalikan pada bulan Maret (6/3) lalu, sampai saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim belum menerima pengembalian berkas dari Polda Jatim.

Plt Aspidsus Kejati Jatim Rizky Fahrudi melalui Kasi Penkum Romy Arizyanto mengatakan, berkas kasus dengan tersangka mantan Wali Kota Surabaya itu, masih berada di penyidik Polda Jatim.

“Sampai saat ini kami belum menerima pengembalian berkas Bambang DH dari penyidik Polda Jatim,” terang Romy saat dikonfirmasi, Minggu (6/4).

Dijelaskan Romy, pihaknya belum ada petunjuk dari Jaksa penuntutan. Ia mengaku, Kejaksaan ingin sekali menuntaskan kasus Bambang DH dengan cepat.

Namun, hal itu terkendala dengan berkas yang masih berada di penyidik kepolisian.

“Lebih cepat selesai lebih baik. Namun, berkas kan bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan, jadi kami ekstra sabar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasitut Pidsus Kejati Jatim Pipit Suryo menerangkan, pengembalian berkas Bambang DH terpaksa dilakukan.

Ini dilakukan karena ada kekurangan dari berkas yang dibuat oleh penyidik Polda Jatim yang meliputi data formil dan materiil.

“Berkas kami kembalikan dengan alasan kurangnya penjabaran dan pendalaman terkait keterangan saksi yang tidak disebut secara detail. Keterangan saksi dirasa kurang lah, makanya kami kembalikan guna dilengkapi kembali,” urai Jaksa yang akrab dipanggil Pipit.

Pengembalian berkas Bambang DH itu,

sebelumnya mendapat kritikan dari Ahli Hukum Universitas Airlangga I Wayan Titib Sulaksana, menurutnya kalau yang dipermasalahkan soal kerugaian negaranya, jelas uang senilai Rp 720 juta adalah buktinya. “Kalau uang tersebut sudah dikembalikan ke Kasda, terus tidak ada kerugian negaranya gitu? Dan unsur perbuatan pidananya bisa hilang begitu saja?” urainya.

Dijelaskan Wayan, menurut Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diubah dan diperbarui dengan UU No 20 tahun 2001 disebutkan, sekalipun kerugian sudah dikembalikan ke kas negara, hal itu tidak menghapus perbuatan melawan hukum pidananya.

“Yang menjadi permasalahan, berkas yang dibuat berkali-kali dengan rapi dan teliti oleh penyidik Tipikor Polda Jatim, kenapa kok dikembalikan lagi? kesalahannya terletak dimana?” ungkap Ketua AMAK Surabaya.

Lanjut pakar ceplas-ceplos itu, pihaknya sampai berpikiran negative terkait pengusutan kasus itu oleh Kejaksaan. “Janganjangan ada yang tidak beres di Kejaksaan.

Oleh karena itu saya harus datang kesini sebagai peran serta masyarakat beradasarkan Pasal 41 UU No 30 tahun 1999 tentang Tipikor. Karena yang dipermainkan ini dana masyarakat dan kasus ini masuk ke extra ordinarry crime (tindak pidana khusus),” tegasnya.Q bed

Dewas PDAM Usulkan Pencopotan Dirut Surabaya, Bhirawa Setelah PDAM menuai hujatan secara berturut-turut dari masyarakat terkait buruknya pelayanan, kini giliran Ashari Dirut PDAM Surya Sembadayang dianggap tidak mampunyai kemampuan leadership oleh dewan pengawas (Dewas).Surat usulan pemecatan Ashari sebagai Dirut telah dilayangkan Bawas PDAM ke Wali kota Surabaya tanggal 24 Maret 2014 yang lalu.

Menindaklanjuti hasil pengamatan kinerja dan keluhan masyarakat pelanggan bahkan jeritan sejumlah staf di lingkungan PDAM Surabaya, kini Dewan Pengawas (Dewas) PDAM memandang perlu untuk diadakan penyegaran dengan melakukan penggantian Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya sebagai sangsi dari kesalahan komulatif.

Ketua Dewas Arifin Hamid, Sabtu(5/4) mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan secara lisan, bahkan juga telah dilayangkan surat peringatn kedua terkait sikap dan keangkuhan Ashari terkait buruknya pelayanan kepada pelanggan.“Sudah beberapa kali kami menegur secara lisan bahkan sudah kami tindak lanjuti dengan teguran resmi, tapi tetap saja tidak ada perubahan sikap, sebenarnya banyak hal, tetapi intinya kami lebih kepada persoalan buruknya pelayanan di beberapa bulan terakhir yang kami anggap tidak professional,” ucap Arifin Hamid Arifin Hamid menyadari bahwa BUMD memang dibenarkan untuk mendapat keuntungan, namun sebagai perusahaan air minum yang menyangkut kepentingan primer masyakat kora Surabaya tetap harus mendahulukan perbaikan pelayanan.“Sebagai BUMD memang diharapkan dan diperbolehkan mendapatkan keuntungan, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama, kami melihat jika Dirut sekarang ini tidak punya visi dan missi yang baik untuk masa depan PDAM, sifat angkuhnya juga membuat situasi di lingkungan PDAM sekarang tidak kondusif, banyak staf yang mengeluh karena sekarang banyak Q gat sekali larangangnya,” tandasnya.Q

trie diana/bhirawa

Tertibkan PKL

Sebanyak enam rombong Pedagang Kaki Lima (PKL) diangkut paksa petugas Trantib (Keamanan dan Ketertiban) Kecamatan Tegalsari Surabaya sebagai upaya menertibkan pedagang yang berjualan diatas pedestrian jalan Diponegoro Surabaya,Minggu (6/4).

Akhir Masa Jabatan, Baru Tiga Perda Disahkan Kinerja Dewan Dipertanyakan DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 tergolong payah. Bayangkan, tepatnya bulan Agustus 2014 masa kerja mereka berakhir, tetapi baru tiga perda saja yang baru diselesaikan.

Padahal total 20 Raperda yang baru digagas atau tinggalan dari tahun 2013 lalu telah dimasukkan dalam program legislasi daerah(Prolegda).

Dari data yang ada, dalam tiga tahun sebelumnya rata-rata yang diselesaikan dalam setahun hanyalah sekitar 16 perda. Ini pun, perda-perda “rutin” juga sudah dihitung. Yakni, Perda PAK (perubahan anggaran keuangan) dan Perda APBD. Sementara dalam tiga tahun sebelumnya (2011 – 2013), rata-rata anggota dewan mengerek 25 prolegda.

Tiap tahun, ada lebih dari sepuluh raperda yang menjadi utang untuk diselesaikan tahun berikutnya.

Selain itu, setahun terakhir, disiplin sidang paripurna juga merosot. Banyak anggota dewan yang datang hanya absen saja. Untuk kemudian keluar lagi di awal acara.

Maka, pemandangan sidang paripurna yang awalnya ramai, dan pas pembahasan tinggal berapa gelintir orang adalah pemandangan yang terjadi di tiap sidang paripurna.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzi Farid mengakui jika kinerja anggota dewan mendekati akhir masa jabatan memang sangat payah. Buktinya, Komisi A yang mendesak segera dibentuk Pasus Pulau Galang, malah dihalang-halangi oleh pimpinan dewan dengan alasan banyak anggota dewan yang harus turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan konstituennya menjelang Pileg 2014. ‘’Sebenarnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Bukankah waktu dia dilantik sudah berjanji untuk bekerja demi rakyat hingga akhir masa jabatan.

Tapi kenyataannya, mereka justru mengedepankan kepentingannya diri sendiri. Padahal keberaaan Perda

sangat penting bagi masyarakat Jatim,’’tandasnya, Minggu (6/4).

Sementara Ketua Banleg DPRD Jatim Zainal Arifin mengakui bahwa untuk pembahasan perda ada banyak kendala. ’’Kami sudah berusaha untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk ngebut mengerjakan Perda. Tapi, memang situasinya sudah seperti ini,’’ ucapnya.

Yang dimaksud tentu saja adalah pileg 2014, dan anggota dewan lebih banyak terkonsentrasi untuk mengurus pertarungan di dapil masingmasing. Karena 80 persen dari total 100 orang berlaga kembali untuk merebut kursi DPRD Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar juga mengatakan hal yang senada. ’’Kami sudah menjadwalkan sebanyak mungkin untuk membahas tugas kedewanan. Artinya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin,’’ tuturnya. Soal disiplin sidang paripurna, Halim mengatakan bahwa sudah ada Badan Kehormatan (BK) yang mengurusnya, dan kembali ke masalah moral anggota dewan itu Q cty sendiri.Q

Pekan Depan Izin Lahan Konservasi KBS Diajukan Surabaya, Bhirawa Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS memastikan bakal mengajukan Izin Lahan Konservasi KBS pada Kementerian Kehutanan pekan depan. Saat ini PDTS KBS masih merampungkan studi lingkungan.

Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Fuad Hasan mengatakan, untuk studi lingkungan masih ada sejumlah kekurangan, sekitar 5 persen. Namun dia memastikan, kekurangan ini akan dapat diselesaikan dalam minggu ini. Sehingga pekan depan bisa selesai seperti yang diharapkan Wali Kota bisa dipenuhi.

“Insya Allah minggu depan sudah selesai dan bisa dikirim ke Kemenhut. Setelah diterima Kemenhut, semingu kemudian kami akan mendapat hasil keputusan dari lembaga tersebut. Studi lingkungan ini penting untuk

kami penuhi sebab ini syarat untuk mendapat izin LK,” terangnya ketika di konfirmasi Bhirawa.

Terkait keinginan Wali Kota untuk melibatkan BPK mengaudit keuagan PDTS KBS, Fuad mengaku beberapa waktu lalu sudah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. tapi, BPKP masih belum bersedia dimintai bersedia dimintai bantuan.

Sebaliknya, BPKP meminta pada PDTS KBS untuk memanggil akuntan public. Pihaknya sudah memanggil akuntan publik, rencananya selasa (8/4) mereka akan datang dan pihaknya akan melihat penawaran mereka,” Memang ada uang seperti yang disebutkan Ibu Risma.

Tapi, uang itu peninggalan pengelola sebelumnya. Nilainya masih sekitar ratusan juta, tapi ini masih dibawa 500 Q geh juta,” tambahnya.Q

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Salah satu Caleg dari PDIP Surabaya, Riswanto, telah menurunkan sendiri atributatribut kampanye yang dipasangnya, Sabtu (5/4).

gat/bhirawa

Caleg Copot Sendiri Alat Kampanye Surabaya, Bhirawa Salah satu Caleg dari PDIP Surabaya, Riswanto, telah menurunkan sendiri atribut-atribut kampanye yang dipasangnya .

Riswanto, S. Kom, M. Ikom beserta tim pemenangannya , Sabtu (5/4), sibuk berkeliling area Dapil III mulai pagi hingga malam untuk melepas baliho/baner bergambar Riswanto. Upaya ini dilakukan, sebagai langkah untuk menghormati masa tenang sebelum pen-

coblosan 9 April.

“Sebagai warga yang baik, kita harus mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh KPU. Kalau kita kemarin sudah diberikan hak untuk memasang alat peraga, saat ini kewajiban kita untuk mencopot baliho. Ini juga sebagai pembelajaran politik, agar semua caleg juga mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Tujuan lain, agar masa tenang ini tidak ternodai,” ujar Caleg No.8 Dapil III

DPRD Kota Surabaya (Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Tenggilis, Rungkut, Gunung Anyar, Wonocolo).

Rupanya, langkah yang dilakukan Bang Ris—begitu biasa disapa— mendapat simpati dari para relawan, terutama ibu-ibu di wilayah Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak. Belasan ibu-ibu ini, turut membantu tim SBR melepas baliho (baner) berukuran 3m x 4m. Sontak cara ini, menjadi perhatian pengguna Q gat jalan yang melintas.Q

Pakde Karwo Perintahkan Demokrat Bersihkan Sendiri Atributnya Surabaya, Bhirawa Memasuki hari tenang, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo meminta pengurus dan kader Partai Demokrat, untuk segera membersihkan seluruh atribut partai yang bertebaran di hampir seluruh daerah di Jatim. Instruksi itu dikeluarkannya, menanggapi minggu tenang yang akan telah dimulai, Sabtu (5/4) dini hari.

“Saya minta semua pengurus dan kader Partai Demokrat di Jatim, segera membersihkan atribut, jangan sampai ada yang tersisa. Kita wujudkan demokrasi yang bagus dan taat aturan. Namanya hari tenang ya jangan sampai ada atribut masih terpasang di jalanan maupun dikampung-kampung” kata Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (6/4).

Instruksi ini menindaklanjuti keinginan Ketua Umum DPP Partai Demkrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta kadernya segera membersihkan atribut kampanye. Politisi yang menjabat Gubernur Jatim ini juga minta agar Pengurus atau kader Partai Demokrat di Jatim, tidak perlu menunggu atribut dibersihkan oleh lembaga terkait seperti Bawaslu atau Panwaslu.

“Mereka harus secara sukerala menertibkan sendiri, sebagai bentuk tanggung

jawab sebagai pengurus dan kader yang harus menghormati minggu tenang.

Jangan sampai atribut tersebut diturunkan Panwaslu sebab itu sangat memalukan,” ungkapnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini optimis pembersihan seluruh atribut yang telah dipasang di jalan-jalan akan tuntas. Kalau saja masih ada sisa, hendaknya disikapi secara wajar karena jumlah atirbut Partai Demokrat juga cukup banyak.

Pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Jatim bila dalam masa kampanye ada atirbut, poster atau spanduk yang dianggap menganggu aktifitas masyarakat. “Karena itu, kita minta seluruh Pengurus dan kader Partai Demokrat untuk membersihkan sendiri tanpa harus menunggu dibersihkan lembaga lain,” Q iib katanya.Q

SURABAYA

Senin Legi 7 APRIL 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Mendiknas Tinjau Pengamanan Naskah UN

Keterlibatan Polisi untuk Jamin Keamanan Pelaksanaan UN Polrestabes Surabaya, Bhirawa Menteri Pendidikan dan kebudayaan(mendikbud) M Nuh, Sabtu (5/ 4) lalu meninjau pengamanan naskah UN yang dilakukan di Mapolrestabes Surabaya. Pelibatan pihak kepolisian, kata Mendikbud, sebagai upaya pencegahan dari tindak kejahatan untuk mengagalkan dan menodai pelaksanaan UN. Dalam keterangannya, M Nuh mengatakan, persiapan pelaksanaan UN secara nasional sudah dilakukan dengan baik. Ini dilakukan guna terciptanya suasana pelaksanaan UN yang lebih bagus lagi dari tahun ke tahun.

“Dengan penjagaan naskah UN yang dibantu aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Kami berupaya keras agar saat pelaksanaan UN tidak ada oknumoknim yang coba memanfaatkan maupun menggagalkan pelaksanaannya tanggal 14-16 April mendatang. Terlebih dalam pendistribusian soal UN,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (5/4).

Dijelaskannya, untuk permasalahan naskah ada dua hal yang mendasar dan terpenting dalam pelaksanaan UN. Ke duanya yakni terkait ketersediaan naskah dan kerahasiaan naskah yang menjadi dokumen negara.

“Kalau pelaksanaan UN tidak rahasia, dalam hal naskah soalnya bocor maka percuma saja dilaksanakan,” jelasnya.

Atas hal itu, mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menerangkan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna mengamankan naskah, terutama pada kerahasiaan

naskah.

Sementara untuk ketersediaan naskah, semua sudah disediakan oleh percetakkan. Sambungnya, sehingga Polrestabes Surabaya tugasnya adalah menjaga naskah-naskah itu dengan aman, sehingga tidak ada yang berani ‘mengobok-obok naskah itu’.

“Naskah-naskah ini akan dijaga aparat kepolisian. Ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan atas kerahasian naskah UN yang harus dijaga dengan baik,” urainya.

Selanjutnya kalau naskah ini sudah rahasia, maka dilanjutkan denganb pendistribusian. Naskah-naskah UN, nantinya akan disebar ke rayon-rayon. Dan dalam pelaksanaan pendistribusian juga akan mendapatkan pengawalan dari Kepolisian.

Sampai nanti pada saat pelaksanaan UN, yakni 14 April 2014 nanti, juga mendapatkan pengawalan. Seusai pelaksanaan UN pun demikian, akan mendapatkan hal yang sama. Karena itu, pihaknya berterimakasih kepada kepolisian, dalam pelaksanaan UN. “Dengan upaya ini, maka unsur kerahasiaan dan kejujuran dijaga. Sehingga hasilnya bisa sahih dan valid,” katanya Terkait adakah kebocoran soal,

mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menambahkan, yang bocor itu bukan soalnya tetapi jawabannya. Dan yang keluar atau yang bocor adalah A,B,C,D nya, tidak dengan soalnya. Sehingga, pihaknya meng-

himbau untuk tidak berpengaruh terhadap adanya isu-isu seperti itu.

Selain itu, kalau ada permasalahan seperti itu, maka akan dilaporkan ke Polisi. Biar yang bersangkutan diproses hukum.

Menurutnya, hal itulah yang merusak tatanan pendidikan di RI, dan setiap pelaksanaan seperti ini selalu ada yang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan.

“Imbauan bagi siswa siswi

peserta UN, kalau ada hal seperti itu jangan ditanggapi. Percaya pada kemampuan sendiri, itu lebih bagus. Sebab, hal seperti inilah yang dapat merusak akhlak generasi muda kita,” Q bed pungkasnya.Q

PKB Instruksikan Kadernya Lakukan Blokade Basis Massa Usulkan Ujian Nasional Daerah

RAGAM INFO

Adies Kangen-kangenan Bareng Rekan Seperjuangan di JMP Surabaya Surabaya, Bhirawa Meski sudah menjadi salah satu orang ternama dan berpengaruh di Kota Surabaya, Ir. H. Adies Kadir, SH. M. Hum, tidak akan pernah melupakan masa lalu saat caleg No. 5 DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo ini berjuang keras untuk hidup melawan kerasnya persaingan pekerjaan di Kota Pahlawan ini.

Jum’at (4/3) siang, Adies meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan lama yang kini masih bekerja pada Manajemen PT. JMP Surabaya. Rasa kangen, rindu, saling bertanya kabar, mewarnai suasana silaturahmi tersebut.

“Sejak Pak Adies non aktif disini (JMP), beliau masih tetap saudara. JMP 1 saat masih tiang panjang, Pak Adies sudah bekerja disini. Komunikasi kita dengan Pak Adies dari dulu sampai sekarang masih berjalan baik. Siapa yang tidak bangga punya saudara bisa menjadi wakil rakyat yang cukup disegani,” ujar Agung salah satu pimpinan di Jembatan Merah Plaza (JMP) SuraQ gat baya, kemarin.Q

Antisipasi Praktik Money Politic

cty/bhirawa

Sekjen PKB Imam Nahrawi saat melakukan sosialisasi dengan para Caleg se Surabaya, Minggu (6/4).

DPW PKB Jatim, Bhirawa Maraknya praktek money politic dilakukan sejumlah calon anggota legislatif dari berbagai parpol jelang pelaksanaaaan pencoblosan pemilu legislaif tahun 2014, nampaknya diwaspadai oleh sejumlah parpol.

Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengintruksikan

kepada para kader dan simpatisan melakukan blokade di lingkungannya masing-masing agar terhindar dari praktek kotor yang dapat menciderani nilai-nilai demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKB, H Imam Nahrawi saat menggelar rapat pemantapan seluruh

caleg PKB dari berbagai tingkatan yang ada di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh warga Surabaya dan Sidoarjo yang telah membantu para caleg PKB selama sosialisasi hingga masa kampanye berakhir di RM Agis Surabaya, Minggu (6/4). ‘’Agar massa pendukung PKB tidak dicuri oleh partai lain, maka saya intruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan PKB melakukan blokade basis massa di wilayahnya masingmasing karena banyak laporan praktek money politik kian marak jelang pencoblosan, “ tegas Imam Nahrawi Lebih jauh Caleg DPR RI dapil Surabaya - Sidoarjo dari PKB nomor ururt 1 itu menjelaskan bahwa PKB mengharamkan politik transaksional supaya dapat suara dukungan masyarakat agar bisa mendapat kursi di legislatif.

“Perjuangan yang telah kita lakukan itu bukan semata-mata untuk meraih kursi tapi juga menyelamatkan akidah ahlussunnah waljamaah (aswaja) di bidang pokiti, “ tegas mantan Q cty ketua DPW PKB Jatim ini.Q

ASITA Jatim Anggap Ada Like And Dislike Pemprov, Bhirawa Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia atau dikenal dengan ASITA (Association of the Indonesia Tours and Travel) masih mengganggap ada like and dislike yang dilakukan Di-

bed/bhirawa

Mendikbud M Nuh saat meninjau pengamanan naskah Ujian Nasional (UN) oleh petugas Polrestabes Surabaya, Sabtu (5/4) lalu.

nas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim dalam setiap penyelenggaraan kegiatan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Timur, Nanik Su-

taningtyas mengatakan, seharusnya Disbudpar Jatim harus mengerti dan bekerjasama dengan pelaku industry pariwisata.

“Kerjasama hanya dilakukan dengan pelaku industri tertentu yang disukai,

walaupun tidak mengerti ajakan itu. Selama ini seperti itu,” katanya, Minggu (6/4).

Berkaitan dengan promosi kepariwisataan di Jatim, lanjut Nanik, Disbudpar Jatim terkadang tidak melibatkan komunikasi bersama

ASITA. Padahal, banyak sekali anggota ASITA di Jatim yang juga bisa diajak untuk bekerjasama.

“Jatim ini lain seperti provinsi kebanyakan, seperti Bali, Jawa Barat, Jakarta, Q rac dan lainnya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Munculnya dugaan kebocoran jawaban UN tahun 2014 membuat kota Surabaya mengusulkan UN Daerah.

Menanggapi kebocoran soal ini, Komisi D DPRD Surabaya mengaku tidak kaget. Bahkan diakui sebagai yang lumrah mewarnai sebelum pelaksanaan UN. Hal ini terjadi karena UN menjadai tolok ukur kelulusan siswa nasional.

Ketua komisi D DPRD Surabaya, Baktiono mengaku, dari dulu komisinya sudah mengusulkan agar dilaksanaan disentralisasi pelaksanaan ujian yang menjadi barometer kelulusan siswa. Baktiono mengusulkan ujian nasional daerah (Unda).

“Komisi D menolak pelaksanaan UN, karena itu tidak bagus sebagai tolok ukur kelulusan,” ujarnya tegas, Sabtu(5/4).

Politikus asal PDI Perjuangan ini menambahkan, dengan sistem Unda maka daerah melalui provinsi memiliki kewenangan untuk membuat soal-soal.

Karena masing-masing daerah mengetahui secara pasti kemampuan sekolah, kualitas murid serta anggaran daerah.

“Tidak semua daerah itu maju, bagaimana dengan daerah tertinggal atau terpencil yang memiliki kualitas pendidikan rendah, apa ndak kelimpungan dengan UN,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak mau belajara dari kasus-kasus sebelumnya. Kebocoran soal menjelang pelaksanaan UN bukan kasus baru. Hampir setiap tahun di setiap daerah terutama daerah tertinggal ada kasus LJUN bocor.

“Kalau UN dijadikan tolok ukur untuk mengetahui kualitas pendidikan di daerah itu baru bagus,” ucapnya.

Disinggung perihal keterlibatan oknum dinas pendidikan dalam bocornya LJUN, Baktiono tidak berani menduga. Menurutnya, segla kemungkinan itu bisa terjadi. Bahkan juga, diduga tidak hanya terjadi pada saat distribusi logistik LJUN, tetapi bisa jadi dari pembuatan LJUN. Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Zainudin Maliki mengatakan terjadinya kebocoran soal UN karena tipologi soal yang menggunakan jawaban multiple choice.

Dengan karakter jawaban ganda maka semua orang mudah untuk membuat jawaban.

“Di singapur tidak menggunakan jawaban ganda, disana salah satu tipologinya untuk Bahasa Inggris Q gat menyusun kalimat,” ujarnya.Q

Gubernur Minta Siswi yang Ingin Jual Ginjal Urungkan Niatnya Niat Nurul Faridatul Hasanah, siswi kelas 12 SMAN 3 Surabaya yang berniat menjual ginjalnya akibat beban ekonomi keluarga langsung direspon oleh Gubernur Jawa Timur, H.Sokerawo dengan mengunjungi rumahnya.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr Harun MSi MM, Gubernur Soekarwo mendatangi rumah yang terletak di RT 1 RW 03 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya, Sabtu (5/4) pagi. Di rumah kontrakan kecil itu, Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, yang datang secara tiba-tiba itu langsung masuk melihat kondisi Nurul dan keluarganya.

Dalam kunjungan itu, Pakde Karwo tak mendapati Nurul. Ia bertemu dengan ayah Nurul, Didik Susanto yang sedang tergolek lemas di atas tempat tidur akibat penyakit stroke yang dideritanya. Melihat kondisi itu, Pakde Karwo yang mengenakan batik coklat itu mencoba menguatkan hati Didik untuk terus berjuang melawan penyakit yang ia derita.

“Sabar ya pak, pemerintah pasti mencarikan solusinya,” ungkapnya.

Sambil duduk di atas tempat tidur, orang nomor satu di Jatim itu mencoba mengorek lebih dalam kondisi sebenarnya yang dialami keluarga Didik Susanto hingga anaknya, Nurul berencana menjual salah satu ginjalnya.

Dengan sabar, Pakde Karwo mendengarkan keluh kesah Didik yang didampingi istrinya, Nurhayati. “Semua itu harus dijalani dan kita harus tabah,” katanya.

Tak selang beberapa saat kemudian, Nurul Faridatul Hasanah itu masuk rumah yang sudah penuh dengan banyak orang. Mendengar kehadiran Gubernur Soekarwo ke rumahnya, siswa yang juga bekerja sebagai pelayan kafe sepulang sekolah itu tampak terharu dan

langsung berjabat tangan Pakde Karwo.

Sambil duduk bersebelahan, kepada Nurul, Pakde Karwo menyampaikan rasa salut dengan apa yang dilakukannya.

Namun, kata Pakde Karwo, rencana untuk menjual salah satu ginjalnya itu bukan sebuah solusi utama.

Setelah mendengar seluruh kondisi yang dihadapi, Pakde Karwo langsung memberikan santunan kepada keluarga Didik Susanto. Isak tangis Didik dan keluarganya pun seketika pecah. “Maturnuwun Pakde, maturnuwun sanget (terima kasih Pakde, terima kasih sekali),” kata guru SMPN 4 Surabaya itu.

Sementara untuk mengobati penyakit yang diderita Didik, istri dan anaknya, Pakde Karwo menyampaikan kalau pemerintah akan turun tangan mengobati hingga sembuh. “Prinsipnya kita tanggung iya. Ini akan kita bicarakan dengan Bu Wali (Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini). Prinsipnya

iib/bhirawa

Didik Susanto menerima santunan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo disaksikan Nurul Faridatul Hasanah, siswi kelas 12 SMAN 3 Surabaya yang berniat menjual ginjalnya akibat beban ekonomi keluarga. pemerintah itu kan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Dan agar tidak terjadi tumpang tindih ya kita koordinasikan,” jelasnya.

Menyoal kondisi kesehatan Didik Susanto hingga memunculkan rencana anaknya Nurul Faridatul Hasanah menjual salah satu ginjal, Pakde Karwo menyam-

paikan kalau peristiwa tersebut biar menjadi bahan koreksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Ini kan menjadi anomali BPJS. Dan saya sangat respek dengan media, agar BPJS terkoreksi dan dibenahi,” katanya.

Namun, sebut Pakde Karwo, persoalan tersebut tidak

harus membuat pemerintah berpangku tangan. “Ini yang akan kita isi untuk mengisi kekosongan BPJS. Dan pemerintah harus turun tangan. Tetapi sekali lagi, pemerintah tidak boleh kemudian tidak memberikan solusi langsung terhadap persoalan seperti ini. Pemerintah harus menyelesaikan dan harus hadir,” tegasnya.

Sementara menanggapi rencana Nurul Faridatul Hasanah yang ingin menjual salah satu ginjalnya, Pakde Karwo menegaskan kalau rencana itu diurungkan.

Sakit yang diderita ayah, ibu dan adiknya akan segera diurusi pemerintah.

“Penyebab utama Nurul (rencana menjual salah satu ginjalnya) adalah soal utang yang membelit keluarganya.

Rentenir yang masuk di keluarganya. Sehingga bapaknya stroke itu karena tagihan rentenir,” jelasnya.

Menanggapi santunan yang diberikan, Pakde Karwo menyampaikan karena rasa iba atas kondisi yang

dialami keluarga Didik Susanto. “Ini murni membantu karena kita semua terenyuh dengan niat Nurul yang mau menjual ginjal demi keluarganya,” ujarnya Seperti diberitakan, Nurul adalah putri sulung dari Didik Sutanto yang kini sedang menderita stroke beserta Nur Hayati, istrinya, yang menderita kanker rahim. Adiknya, Ayu, juga masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) kini terserang kanker getah bening dan tumbuh benjolan di sekitar lehernya. Adik bungsunya juga sampai saat ini belum sekolah karena menderita authis.

Penderitaan keluarganya tidak cukup sampai disitu.

Keluarganya juga dikejarkejar rentenir karena sudah menunggak hutang hingga puluhan juta rupiah. Nurul pun menyerah dan tak ada pilihan lain kecuali berencana menjual ginjalnya seharga Rp70 juta untuk menanggung hutang sekaligus membiayai pengobatan Q iib keluarganya.Q

OPINI

4 Tajuk

Reses Terakhir DPRD SELURUH anggota DPRD Jawa Timur sepekan ini melaksanakan reses ke Dapil (Daerah Pemilihan) masingmasing. Ini merupakan reses ke-14, dan menjadi yang terakhir. Bagi caleg (calon legislatif) incumbent, termasuk yang “naik kelas” (nyaleg ke DPR-RI) reses di penghujung jabatan ini dijadikan kampanye dengan biaya negara. Bagi anggota dewan yang tidak “nyaleg” lagi (tak lebih dari 20%) ini bisa dijadikan pamitan.

Reses DPRD Jawa Timur merupakan amanat UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu juga diamanatkan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuannya, agar legitimasi dan ke-representasi-an tetap terjaga. Dalam Perda Jatim Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD, juga diamanatkan adanya reses. Pada pasal 102 disebutkan, kegiatan reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat menyalurkan dan memperjuangkan serta menindak lanjutinya.

Selama tujuh tahun terakhir, Jawa Timur memakai “inside” program berbasis kerakyatan. Selain oleh SKPD, jajaran DPRD juga diberi wewenang untuk merekomendasi pelaksanaan jenis-jenis program tertentu. Inside program ini selanjutnya dititipkan sebagai jaring aspirasi masyarakat (jasmas).

Melalui reses jasmas, masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek program pembangunan yang didanai oleh APBD. Pada peran itu masyarakat bisa menjadi semacam “Polisi Pembangunan.” Atau bahkan menjadi “BPK” (Badan Pemeriksa Keuangan) tandingan, termasuk menilai harga realisasi proyek di daerah. Tetapi kenyataannya, reses telah diubah, menjadikan masyarakat sebagai peminta-minta.

Minta peralatan olahraga, minta seragam posyandu, minta dibangunankan tempat ibadah. Reses menjadi arena “semua minta minta semua.”

Reses sudah dilaksanakan 1-4 April lalu, persis berbatasan dengan masa tenang. Itu menjadi perhatian ekstra segenap penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu. Selain itu setiap reses anggota dewan akan menggunakan mobil dinas berplat hitam. Kalau reses dimanfaatkan sebagai kampanye, seharusnya tidak menggunakan mobil dinas.

Kewajiban reses, bukan sekadar pulang menemui konstituen, melainkan harus membawa catatan penyerapan aspirasi rakyat. Kali ini keinginan rakyat sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan APBD 2014. Berdasarkan evaluasi dari masyarakat itu, anggota dewan akan memasukkannya dalam P-APBD (PAK). Untuk kegiatan (reses) ini setiap anggota dewan dibekali uang saku sebesar Rp 40 juta. Tetapi toh beberapa anggota dewan tetap saja ada yang membandel.

Seperti pengalaman reses terdahulu, banyak anggota dewan tidak melaksanakan reses, tidak nongol di dapil-nya.

Sehingga bisa dipastikan tidak menyerap aspirasi masyarakat.

Sedangkan uang saku reses tetap masuk saku pribadi. Anggota dewan yang melakukan reses “imajiner” (tidak turun ke Dapil), sudah pasti pula tidak membuat laporan hasil reses.

Model anggota dewan yang busuk ini, menyerahkan seluruh laporan reses kepada staf sekretariat dewan, dengan memberi sedikit uang yang dianggap sebagai ongkos pembuatan laporan. Terdapat dua laporan reses, yakni yang menyangkut pertanggungjawaban uang saku, serta laporan jaring aspirasi. Untungnya, laporan jaring aspirasi memang dibuat secara kolektif per-dapil. Sehingga antara dewan yang baik-baik dengan yang busuk tak kentara benar.

Anehnya, dewan yang reses secara imajiner pun juga menyetor rekomendasi proposal. Ini berpotensi menyusupkan proposal imajiner dari kelompok masyarakat yang imajiner pula, mengarah pada tindakan KKN. Padahal pada tataran misi dan perencanaan, reses jasmas tergolong ideal, inharent dengan jargon APBD 2014: semakin memakmurkan rakyat. Program reses DPRD Jawa Timur menjadi percontohan propinsi lain.

Tetapi reses yang disertai jasmas (dana bantuan sosial), mestilah dilaksanakan ekstra hati-hati. Di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dana bansos jasmas seringkali menjadi jebakan empuk. Kepala Daerah dan DPRD-nya berjamaah menghadapi Pengadilan Tipikor. Banyak yang tidak selamat, berujung masuk bui. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Aksi Pendidikan untuk Semua FALSAFAH “pendidikan untuk semua” adalah aksi nyata. ”Inilah yang dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada anak dari keluarga tidak mampu dengan program prorakyat BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat meluncurkan ‘Indonesia Presidential Scholarship’ atau Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI), di Istana Negara, Rabu (2/4) sore.

Kita sepakat dengan Presiden. Perhatian Presiden SBY yang besar untuk terus mengembangkan pendidikan di Indonesia, termasuk mengupayakan pembiayaan yang selama ini jadi kendala bagi anak-anak keluarga miskin namun cerdas, sulit dibantah adalah prestasi kerja yang layak dijadikan acuan utama sekaligus dikembangkan lagi oleh pemerintahan mendatang.

Selain Bidik Misi yang memberikan beasiswa mahasiswa ke perguruan tinggi, BPRI menambah lagi jenis beasiswa yang dijalankan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang diselenggarakan pemerintah. Sebelumnya LPDP sudah menjalankan program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Data terakhir jumlah penerima BPI sekitar 1.500 orang. Anggaran untuk dua jenis program beasiswa itu adalah Rp 500 miliar per tahun. Dana itu merupakan bagian dari hasil pengelolaan dana abadi pendidikan yang berjumlah Rp 15 triliun lebih.

Anggaran yang cukup besar untuk memastikan agar anakanak Indonesia dapat menempuh pendidikan dengan mudah.

Kita harapkan sejalan dengan pelaksanaan pendidikan yang semakin berkualitas, agar seluruh anggaran yang dialokasikan tepat sasaran. Gayung bersambut, pemerintah melalui Kemendikbud sudah menyempurnakan kurikulum baru untuk pendidikan dasar, pertama dan menengah. Dengan pendekatan kontekstual atas perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia terkini, kita harap outputnya nanti sesuai harapan.

Semua ini berkaitan dengan pembangunan pendidikan Indonesia keseluruhan, yang diproyeksikan dapat mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara tetangga, yang dalam waktu dekat hidup dalam lingkungan ekonomi (dan pembangunan) yang sama dengan kita, yakni Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Nama dan alamat ada di Redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Legi 7 APRIL 2014

Mewaspadai Serangan Dhuha Seorang filsuf Barat, Voltaire mengatakan; “dalam perkara uang semua orang mempunyai ‘agama’ yang sama. Uang telah menempati bagian penting sebuah dalam drama politik yang dimainkan oleh para politisi”.

M

enjelang detik-detik terakhir Pemilihan anggota legislatif (Pileg), 9 April 2014, potensi intensitas praktik money politic disinyalir semakin tinggi.

Para politisi yang menggunakan cara-cara instan tersebut tidak percaya diri dan takut kalah, karenanya menggunakan jalan pintas dengan menyebar uang ke pemilih. Kondisi ini relevan dengan pernyataan Voltaire tersebut untuk menggambarkan perilaku elite politik menjelang pemilihan Setelah menyebar uang pada saat kampanye, kini para Tim Sukses/pemenangan Caleg/parpol berkosentrasi pada “pengamanan” dan perluasan suara menjelang pemungutan suara.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, masa tenang dan menjelang hari H pemilihan, Tim Sukses/pemenangan pasangan capres-cawapres tidak berhenti untuk terus mempengaruhi para calon pemilih agar memilih pasangannya. Bahkan di saat masa tenang seperti saat ini, praktik money politic masih terus terjadi.

Praktik money politic tak hanya terjadi pada saat kampanye dan masa tenang saja, menjelang detik-detik terakhir pemilihan, Tim Sukses/pemenangan para caleg/ parpol tak mau berhenti melakukan upaya mempengaruhi pilihan pemilih dengan berbagai cara. Dan cara yang paling instan adalah dengan money politic. Kita mengenal adanya Serangan Fajar, yakni praktik money politic atau bagi-bagi uang, sembako, atau bentuk materi lainnya menjelang subuh. Bahkan saat ini berkembang istilah baru, yakni Serangan Dhuha, Tim Sukses/ pemenangan bergerilya mendatangi calon pemilih sekitar jam 06.30 menjelang pemilihan. Dengan Serangan Dhuha ini, apalagi dengan imbalan yang lebih besar, diharapakan dapat merubah pilihan para pemilih.

Para Tim Sukses atau Pemenangan Caleg/parpol sepertinya mulai belajar dari praktik “serang-

M

yakni politik segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, yakni melakukan politik uang. Kedua, praktik politik uang biasanya dian fajar” pada pemilulakukan oleh Tim pemilu sebelumnya.

Sukses/pemenangan Dalam pikiran mereka, Caleg/parpol yang Serangan Dhuha diberkantong tebal. pandang lebih efektif, Asumsi politiknya, karena dapat memOleh : Parpol besar pasti pengaruhi dan bahkan Umar Sholahudin memiliki dana polimerubah pilihan politik tik yang juga besar calon pemilih secara dan memiliki upaya langsung pada saat inbesar untuk melakukan praktik jury time. Dengan imbalan yang politik uang. Apalagi bagi Parpol jauh lebih besar, calon pemilih besar yang mengalami paranoid dalam seketika bisa merubah pilihsuaranya akan turun atau tak an politiknya. Apalagi jika diikuti percaya diri, mereka akan mengdengan tekanan politik. Sehingga gunakan dana politiknya untuk calon pemilih merasa takut dan tak terus mempengaruhi pemilih. punya pilihan lain, kecuali memilih Lima menit untuk lima tahun sesuai dengan pesanan.

Dalam aturan UU Pemilu Praktik politik uang pada saatLegislatif No. 8/2012 pada pasal saat menjelang pemilihan atau

Kita mengenal adanya Serangan Fajar, yakni praktik money politic atau bagi-bagi uang, sembako, atau bentuk materi lainnya menjelang subuh. Bahkan saat ini berkembang istilah baru, yakni Serangan Dhuha, Tim Sukses/pemenangan bergerilya mendatangi calon pemilih sekitar jam 06.30 menjelang pemilihan. pemungutan suara ini, berpotensi akan lebih marak. Tim Sukses/pemenangan Caleg/parpol dan underbow-nya akan berlomba-lomba bagaimana agar suara aman dan bisa mendapatkan suara lebih banyak sehingga kandiadatnya bisa terpilih.

Seperti Pilpres-Pilpres sebelumnya, diprediksi uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat akan semakin banyak dan meluas. Apalagi kompetisinya semakin ketat.

Biasanya praktik kotor ini (baca: politik uang) oleh Tim Sukses/pemenangan Caleg/parpol dan jaringan di bawahnya; Pertama, tidak memiliki kepercayaan diri dan merasa takut dirinya tak terpilih. Orang yang tak punya kepercayaan diri dan merasa takut tak terpilih, akan menggunaan cara-cara politik Macahavelli,

301-303 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD sudah sangat jelas larangan dan sanksi politik uang –menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya, baik pada masa kampanye, masa tenang dan masa pemungutan suara. Jika peserta pemilu melakukan politik uang maka saknsi cukup tegas dan berat, yakni diancam hukuman masingmasing 2 tahun denda 24 juta, 4 tahun dengan denda 48 juta dan 3 tahun dengan denda 36 juta. Dan jika calegnya terbukti melanggar pidana pemilu tersebut, juga akan mendapat; dicabut/dibatalkan dari daftar caleg tetap, dan jika terpilih akan dibatalkan keterpilihannya.

Meski aturannya jelas dan tegas, namun masih saja ada beberapa caleg yang melanggarnya. Namun

sangat disayangkan penegakan pidana pemilu semacam politik uang masih sangat lemah.

Masyarakat pemilih harus sadar bahwa money politic adalah racun bagi dirinya dan bangsa ini.

Caleg atau parpol yang mengandalkan politik uang nantinya jika terpilih akan berperilaku lebih ganas bak predator yang bisa menghisap uang rakyat lebih banyak. Jika sudah menjadi pejabat, dalam pikirannya akan muncul bagaimana uang ratusan juta yang telah dikeluarkan bisa balik, bahkan kalau perlu bisa lebih. Caleg atau parpol model ini akan “menghalalkan segala cara” dalam meraih keuntungan politik dan ekonomi ketika sudah duduk menjadi wakil rakyat.

Pemilu yang diwarnai dengan politik uang yang begitu vulgar dan tanpa dosa ini bukannya akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, tapi justru sangat membodohi masyarakat dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Caleg, parpol, atau Tim Sukses pemenangan yang mengandalkan uang dalam meraih kursi kekuasaanya, sudah dipastikan akan menjadi rezim korup jika mereka nantinya berkuasa atau memegang kekuasaan. Bahkan perilaku korupnya dipastikan akan lebih korup dibandingkan pada saat kampanye.

Lima menit untuk lima tahun.

Kesalahan kita dalam memilih akan menentukan nasib kita selama lima tahun. Karena itu, pilihlah kandidat yang berintegritas. Masyarakat pemilih dituntut untuk berfikir lebih rasional dan cerdas. Pemilih jangan sampai tergiur dengan imbalan materi yang diberikan Tim sukses/ pemenangan caleg atau parpol tertentu. Caleg atau parpol yang bermental dan berkarakter korup, aji mumpung dan tak berorientasi pada kepentingan rakyat wajib untuk tidak dipilih Awalnya mungkin berkah bagi pemilih, namun kedepannya akan menjadi bencana politik bagi pemilih dan bangsa ini.

Voulunter ICW pada Program Pemantauan Pemilu 2014 di Surabaya, Dosen Sosiologi Hukum Unmuh Surabaya

Di Balik Kecamuk Kampanye Politik

asa kampanye Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) secara resmi berakhir, Sabtu (5/4) kemarin. Selama masa kampanye yang berlangsung dua pekan tersebut, dinamika politik demikian menghangat. Pertarungan wacana, saling berebut klaim, hingga masih terjadinya pelanggaran aturan kampanye demikian jelas terbaca di berbagai media.

Di Indonesia, kampanye politik tampak begitu menarik perhatian masyarakat sebab peristiwa tersebut menandakan perubahan pemerintahan, kepemimpinan nasional, dan mungkin juga masa depan nasib mereka.

Banyak jurus dilancarkan untuk mengonstruksi kampanye politik dalam sebuah masyarakat demokratis seperti Indonesia. Satu metafor yang sering dimunculkan dalam kampanye politik, yaitu perang, selain beberapa metafor lainnya. Bangsa ini rupanya gemar sekali memproduksi berbagai kiasan sebagaimana dilukiskan para wartawan dan pengamat politik.

Sebagai perang, kampanye politik, baik secara langsung maupun lewat media, mempertontonkan peristiwa-peristiwa yang menegangkan, menyebalkan, menjengkelkan, menyedihkan, absurd, ironis, menghibur, kocak, dan bahkan konyol. Memang realitas semacam ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, namun juga di negara-negara lain terjadi hal serupa.

Keterlibatan Jurnalis dan Reporter Tak dapat dimungkiri, di balik kecamuk perang kampanye politik antar kandidat ada keterlibatan jurnalis dan reporter media massa. Merekalah justru sebagai sumber utama peperangan antar kandidat politik. Bahkan para wartawan dan reporter dapat pula membantu memenangkan sebuah peperangan dengan menyiarkan berita yang tujuannya meningkatkan citra seorang kandidat.

Kenyataannya, wartawan dan media massa memang dapat terang-terangan berpihak kepada suatu partai politik dan para kandidatnya. Hal ini tidak dianggap hal yang tabu, terlebih bagi

pemilik media yang yang berpihak kepada kebetulan terlibat akmereka. Tak pelak, tif dalam politik prakkesenjangan antara tis tentu memiliki hak citra yang diproyekatas medianya. Akan sikan dalam iklan tetapi, agar independan perilaku kandidensi sebuah media dat yang sebenarnya, dan profesionalitas kerap berlawanan. jurnalisnya tetap terSelama 32 tahun jaga, senyatanya pempemerintahan Orde beritaan tentang kanBaru, hampir tidak didat politik masih ada perang yang menOleh : dalam batas-batas egangkan dalam seAhmad Fatoni yang wajar. tiap pemilu. KampaHingga derajat ternye dan pemilu yang tentu media massa dilaksanakan Rezim mampu mempengarSoeharto selalu diuhi khalayak untuk mengambil rekayasa, dan hasilnya pun dapat keputusan akhir dalam memilih diduga: partai politik mana yang kandidat presiden. Itu sebabnya, akan keluar sebagai menang dan para tim sukses kampanye harus siapa yang akan menjadi presiden. bersikap santun terhadap warSemasa Orde Baru, yang ada tawan dan bahkan bekerjasama adalah sandiwara dalam arti yang dengan mereka demi mengendasebenarnya: alur cerita kampanye likan peliputan berita yang dapat politik sudah diatur sedemikian mendukung kemenangan partai. rupa oleh sang skenario.

Sekadar contoh, bila seorang kandiDalam kempanye dan pemilu dat adalah petualang seks, ia harus sejak Soeharto lengeser unsur dicitrakan sebagai seorang ayah perang sebagai metafor mulai yang baik dan suami yang setia, tampak meskipun terlalu banyak meskipun itu akan menjadi senjata partai politik dan calon presiden bagi wartawan lain untuk memyang bertarung, sehingga kita bongkar kedok kebohongannya. kehilangan fokus. Juga terlalu banMedia massa juga sanggup meryak pengganggu yang tidak perlu, ekayasa kandidat yang pernah seperti terlalu seringnya publikasi tersangkut korupsi digambarkan hasil survei mengenai elektabilitas sebagai pahlawan antikorupsi; para calon, sementara hasil survei yang semulanya tidak pernah dekat tersebut sangat diragukan. dengan kehidupan rakyat justeru Dalam pemilihan presiden 2004 disulap sebagai sosok penuh empati dan 2009, perang antarakubu berdan pro rakyat kecil. Bahkan untuk langsung dalam berbagai aspek, meningkatkan daya impresif, foto terutama dalam taktik, wacana, kandidat politik dibayang-bayangi dan penggunaan teknologi komunitokoh besar seolah identik dengan kasi. Perang wacana sering berupa tokoh itu, meskipun sebenarnya ia kampanye sloganistik yang memuji tidak memiliki kedekatan imajinatif diri-sendiri dengan sifat-sifat seperti maupun ideologi dengannya. “bersama kita bisa”, “sedikit bicara banyak kerja”, “aksi yang pasti unPeran Iklan Politik tuk negeri”, “jujur, cerdas, berani” Kendati kampanye politik serdan semacamnya. Perang wacana ing diilustrasikan sebagai perang, terkadang melibatkan kampanye iklan politik harus rasional, tidak negatif, yaitu dengan merendahkan jauh dari kenyataan, tidak memkandidat lain sebagai orang yang bangkitkan naluri-naluri bawah “peragu”, “plintat-plintut”, “sok suci”, sadar pemirsa dan tidak mena“anak baru gede” dan sebagainya. warkan solusi-solusi instan seperti Setiap tim sukses umumnya lazimnya iklan produk. Bagaimmenggunakan ahli strategi untuk anapun, iklan politik biasanya memenangi perang tersebut. Tim berbentuk berita yang dihasilkan konsultan di kubu masing-masing dari suatu peristiwa yang direkaharus memetakan kekuatan dan yasa, terutama oleh para wartawan kelemahan pasukan sendiri dan

pasukan lawan, termasuk berapa jumlah suara yang mungkin akan diperoleh di tiap-tiap kabupaten dan provinsi, di Jawa dan luar Jawa. Para penasihat juga sekaligus berperan sebagai laskar untuk merebut kedaulatan khalayak terhadap kandidat yang dijagokan.

Kesetiaan mereka terhadap partai politik lebih bersifat primordial alih-alih merupakan pilihan rasional. Para calon presiden pun telah mengerahkan seluruh perangkat teknologi komunikasi yang dimiliki demi mendongkrak kredibellitas dan elektabilitas mereka, meskipun sebagian wartawan dan lembaga media sosial terlihat gamang untuk bekerja sama dengan kandidat politik atau partai politik tertentu karena berisiko tinggi seperti dihujat, dianiaya, atau kantornya diserang para pendukung partai lawan.

Salah satu fakta yang tak terbantahkan bahwa warga Indonesia yang berpendidikan menengah-bawah cenderung berorientasi ideologi, sedang mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung berorientasi pada perubahan masa depan. Dengan kata lain, masyarakat negeri ini sudah cerdas dan melek politik sejak sekian pemilu merasa dibohongi dan dizhalimi.

Sebagian besar masyarakat kini tak mudah lagi dibujuk secara politik lewat janji-janji.

Berdasarkan survei Pol-Tracking Institute, masyarakat ternyata lebih memilih parpol berdasarkan visi, misi dan program (34,2 persen) dari pada alasan figur tokoh yang diidolakan (17,8 persen) dan kesesuaian antara keyakinan dengan asas/ideologi partai (10 persen) (Antaranews, 21/12/2013).

Sayangnya, belum semua parpol memahami realitas ini. Terbukti, dalam berbagai iklan politik yang ditonjolkan hanya foto, nama diri, nomor urut atau tokoh partai di belakang seorang kandidat.

Sedangkan informasi programprogram partai atau visi misi yang bersangkutan terabaikan.

Memang, dalam visualisasi politik, gambar adalah entitas yang cukup impresif dibanding kata-kata.

Penggiat Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi 7 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Pemkab Imbau Hati-hati Saat Studi Banding Sidoarjo, Bhirawa Terkait kecelakaan menimpa SDN Ngampelsari Kec Candi, Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan (Dindik) mengimbau kepada seluruh lembaga sekolah yang ada di Sidoarjo, baik negeri maupun swasta saat melakukan kegiatan studi banding keluar kota supaya mencari kendaraan yang laik jalan. Jangan sembarangan menyewa kendaraan.

Kepala Dindik Sidoarjo, Drs. Mustain Baladan, MPd I, Minggu (6/4) kemarin mengatakan, lebih baik dikontrol dulu kondisi fisik kendaraannya, masih sangat bagus atau tidak. Kontrol semua perlengkapan hingga dinyatakan laik jalan dan aman untuk luar kota. Begitu juga mengenai sopirnya, juga harus paham dengan medan yang akan ditempuh.

Jangan menyewa kendaraan dari murahnya, tetapi lihatlah kondisi kendaraannya dan SDM nya. ‘’Mahal sedikit tak masalah yang penting dalam perjalanan bisa aman dan nyaman. Berhatihatilah di perjalanan dalam studi banding,’’ tegas Mustain Baladan.

Imbauan ini disampaikan kepada seluruh lembaga sekolah yang ada di Sidoarjo, meningat

hampir seluruh sekolah tiap tahun mengadakan studi banding keluar kota. Tujuanya agar tak terjadi seperti yang dialami SDN Ngampelsari saat melakukan Studi Banding ke Bukit Flora dan Bakti Alam di Kec Tutur, Pasuruan.

Mereka menggunakan kendaraan tiga bus. Namun, saat kembali ke Sidoarjo salah satu bus yang ditumpangi siswa kelas 4 dan 5 mengalami kecelakaan di Desa Ngembal, Kec Tutur, Pasuruan, hingga menewaskan empat siswa SDN Ngampelsari.

Bus Pariwisata Panorama dengan Nopol W 7876 UR yang disopiri Khusairi warga Desa Gedangan, Sidoarjo diduga mengalami rem blong. Saat kondisi jalan menurun tak bisa me-

nguasai kendaraanya, hingga terjadilah kecelakaan bus menabrak pohon. Akhirnya, bus yang ditumpangi sebanyak 40 siswa termasuk sopir dan kenek itu terguling, sekitar pukul 16.00 WIB. Empat siswa meninggal dunia, enam luka berat dan sembilan luka ringan. Untuk korban meninggal dunia dibawa ke RS Bangil. Sedangkan korban luka-luka dibawa ke Puskesmas Purwosari dan RS Saiful Anwar Malang.

Dengan cekatan sebagai Kapala Dinas Pendidikan Mustain Baladan yang mendapatkan kabar langsung menuju lokasi kejadian, dan masih sempat ikut membantu evakuasi korban dari kendaraan hingga ke RS. Bahkan sampai ikut mengangkat korban

yang dibawa pulang kembali kerumahnya di wilayah Candi Sidoarjo.

Empat jenazah siswa SDN Ngampelsari, Candi, Sidoarjo yang menjadi korban kecelakaan di Ngembal, Purwosari, Kab Pasuruan, Sabtu (5/ 04) sekitar pukul 22.00 WIB sudah tiba di rumah duka.

Korban yang meninggal dunia itu adalah Rangga (9) warga Perumahan Bumi Candi Asri, Fahrel Ferdika (9) warga Perumahan Taman Candiloka, Muhammad Haris Dwi (9) warga Desa Tawang Sari dan Novendi (9) warga Perumahan Palm Putri Desa Ngampel Sari Kecamatan Candi Sidoarjo.

Ambulance datang dengan beriringan mengangkut jenazah langsung ke rumah duka masingmasing korban. Kedatangan

jenazah disambut isak tangis keluarga korban kecelakaan.

Seperti di rumah duka Fahrel, Bambang Misto orang tua Fahrel, tampak terpukul dengan musibah yang meninpa keluarganya. Selain keluarga, warga sekitar pun turut mengantarkan anak ke tiga dari tiga bersaudara itu ke pemakaman.

Pihak Dindik Sidoarjo juga berencana memberikan bantuan atau santunan-santunan kepada korban, namun pihaknya masih melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan jajaran terkait, termasuk juga dengan Bupati Sidoarjo. ‘’Jadi mengenai bantuan atau santunan, kami harus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk dengan Pak Bupati,’’ pungkas Mustain Baladan.Q ach

KELANA

Bupati Bebaskan BPHTB Sidoarjo, Bhirawa Untuk memberikan kemudahan kepada warganya mendapatkan sertifikat kepemilikan rumah. Bupati Sidoarjo telah membebaskan Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya kepada warga korban Lumpur Lapindo.

Menurut Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, Jum at (5/4) lalu, usai mengikuti acara penyerahan sertifikat Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) kepada 683 warga penghuninya atas ganti rugi korban Lumpur Lapindo yang sudah terdaftar mulai hari ini.

Menurut Bupati Saiful, pemberian pembebasan pajak BPHTB ini diberikan hanya kepada warga yang terkena dampak Lumpur Lapindo saja. Sementara untuk warga yang tak terkena dampak Lumpur Lapindo tidak mendapat pembebasan pajak. ‘’Tujuan kami berikan kebebasan agar mereka cepat mendapatkan sertifikatnya, prosesnya juga akan lebih cepat. Kasihan mereka telah menunggu lama sekali untuk mendapatkan hak-haknya,’’ katanya.

Sementara itu, CEO PT MMS (PT Mutiara Masyhur Sejahtera),Boy Taufik Arifin mengatakan, jumlah yang sudah terdata untuk mendapatkan sertifikat sebanyak 683 warga. Namun yang resmi mendapatkan kini hanya 10,9%-nya saja atau sebanyak 75 penghuni. Lainnya harus sabar menunggu giliran. Pasalnya, kondisi lahannya masih bersifat sertifikat induk.Q ach

Tidak Punya Dana, Minarak Ngeyel Siap Melunasi Sidoarjo, Bhirawa Tak ingin dianggap ingkar janji, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyatakan tetap berkomitmen segera melunasi jual beli aset korban Lumpur Lapindo. Namun PT MLJ masih menunggu kondisi keuangan perusahaan yang hingga kini masih belum memungkinkan. ‘’Kami pasti akan lunasi hak-haknya korban lumpur. Seandainya kini uangnya ada dan kami pegang, pasti akan segera dituntaskan jual beli aset milik korban lumpur itu,’’ tegas, Vice Presiden PT MLJ, Andi Darussalam Rabussala, dikonfirmasi, Minggu (6/4).

Perlu diketahui, PT MLJ merupakan juru bayar pembelian aset korban lumpur dalam Peta Area Terdampak (PAT), sebagaimana dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007. Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan korban lumpur, disebutkan, pemerintah tetap menyerahkan pelunasan aset korban lumpur menjadi tanggungjawab perusahaan yang dimaksud (Lapindo).

Pembayaran dalam PAT bukan ditanggung pemerintah.

Dalam amar putusan pasal 9 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 19 tahun 2012, tentang APBN 2013 sudah jelas, PT MLJ sebagai perusahaan yang bertanggung jawab membayar ganti rugi diharuskan menyelesaikan pembayaran.

Andi menjelaskan, pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT MLJ sudah menghabiskan dana Rp3 triliun. Ia merinci, dalam penanganan sosial yang dibayar Lapindo, sebanyak 13.237 berkas.

Total dana yang harus dikeluarkan Rp3,8 triliun. Sampai tanggal 16 Desember 2013 total realisasi pembayaran sebesar Rp3,048 triliun atau 79,67% dari target penyelesaian, sehingga menyisakan Rp781 miliar (20,33%).Q hds.iib

ali kusyanto/bhirawa

Minat warga Sidoarjo untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri cukup tinggi. Petugas Dispendukcapil Sidoarjo melayani ratusan pendaftar yang mengajukan legalisir sejumlah persyaratan pendaftaran, ke Dispendukcapil Sidoarjo.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP menandatangani pernyataan dihadapan perwakilan Pedagang Pasar Pon Mojosari, Minggu (6/4) kemarin.

Puluhan Pedagang Pasar Mojosari Wadul MKP Terkait Soal Tingginya Tarikan Retribusi Kab Mojokerto, Bhirawa Puluhan orang perwakilan pedagang Pasar Pon Mojosari, Kab Mojokerto wadul ke Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) di rumah dinas Pringgitan, Minggu (6/4) kemarin.

Dalam keluh kesahnya,pedagang tergabung dalam P4M (Pergerakan Peduli Pasar Pon Mojosari) mengadukan tingginyarestribusi yang nilainya jauh diatas kewajaran. ‘’Oknum PPKM (Paguyuban Pedagang Kecil Mojosari) yang diketuai Djamdjuri telah mengintimidasi dan mengambil keuntungan dari pedagang sejak tahun 2009 dan menarik retribusi yang nilainya mahal sekali,’’ lontar Andrea AD Prawiyanto, koordinator P4M kepada MKP. Angka tarikan yang menurut pedagang diluar batas, diantaranya retribusi sebesar Rp8 ribu hingga Rp40 ribu per hari, tergantung besar kecilnya lapak. Pungutan uang sampah Rp2 ribu per hari.

Uang sewaGudang Rp15 ribu setiap minggu, Listrik Rp20 ribu per lampu per bulan. ‘’Belum lagi jual beli lapak yang dilakukan oknum itu,’’ tambah Andre.

Tak hanya itu, perwakilan pedagang yang lain juga menyampaikan permasalahan yang mendera mereka selama lima tahun terakhir. Mereka sudah putus asa hingga mengancam akan tidur di pringgitan apabila Bupati tak se-

gera mengambil langkah tegas. ‘’Harapan kami hanya kebijakan Bapak Bupati,’’ teriak peagang yang lain.

Sementara itu, Bupati MKP mengaku prihatin terhadap nasib pedagang pasar pon.

Menurutnya kasus ini lepas dari pantauannya karena kurang sensitifnya birokrasi dan para pejabat. ‘’Saya tak akan membela pihak-pihak tertentu dan akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan adil. Pemerintah Daerah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dalam seminggu, tentunya masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku,’’ ujar MKP. Data yang dimiliki Pemkab Mojokerto,Pasar Pon memiliki luas sekitar 9.411 meter persegi dan tercatat sebagai aset daerah sejak tahun 1991.

Bahkan ada dokumen yang menyatakan tahun 1966 tanah ini digunakan sebagai pasar dan dikelola Pemerintah Daerah. Beberapa Pedagang Pasar Pon pada tahun 1998 dipindah ke pasar raya berkenaan dengan proses penataan wilayah. Kondisi ini tahun 2002 dibentuklah PPKM dan Djamdjuri ditunjuk sebagai Ketua Pengelolanya dengan Surat Perintah Kepala Dispenda.

Kabag Hukum Setda Kab Mojokerto, Bambang Purwanto, menyatakan berdasarkan surat perintah, tugas

PPKM diantaranya melakukan inventarisasi aset pasar, pembinaan dan pengelolaan pedagang, memungut restribusi dan menyetorkannya kepada kas daerah secara rutin dan menyelesaikan permasalahan antar pedagang.

Sehingga bila ada hal-hal yang menyimpang, tentu akan dilakukan pemrosesan secara hukum yang berlaku.

Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto, yang ikut dalam kegiatan kemarin mengaku telah menerima laporan pedagang sejak 8 Maret lalu. Kapolres menyatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya Pemda untuk menyelesaikan kasus ini. ‘’Saya minta pedagang untuk bersabar dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini perlu diperhatikan, agar penyelesain kasus ini tak kontradiktif,’’ ujarnya saat audiensi.

Diakhir audiensi Bupati MKP menandatangani komitmen di atas kertas, bahwa MKP akan menyelesaikan kasus ini dalam seminggu tanpa mengindahkan proses hukum yang ada. Tampak pada audiensi itu diantaranya Sekretaris Daerah, SKPD terkait seperti Dispenda, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Bakesbangpol, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian.Q kar

Pelamar Polri Serbu Dispendukcapil Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pelamar Polri dari Kab Sidoarjo dalam empat hari pekan lalu yakni Selasa (1/4) hingga Jum at (4/4), telah menyerbu Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Sidorjo, untuk legalisir sejumlah persyaratan pendaftaran Polri seperti E-KTP, KK dan Akte Kelahiran.

Pelayanan belum dimulai tetapi ratusan pelamar yang mengajukan legalisir sudah membanjiri halaman Kantor Dispendukcapil Sidoarjo di Jl Sultan Agung Nomor 23, Sidoarjo. Menurut Wahyuni, salah satu staf Dispendukcapil Sidoarjo, pukul 07.30 WIB petugas mulai mempersiapkan diri, baru pada pukul 08.00 WIB pelayanan dimulai. ‘’Sehari rata-rata ada 400 lebih pendaftar Polri yang ajukan legalisir tiga persyaratan itu,’’ jelasnya, ditemui disela-sela melayani pengambilan legalisir tiga persyaratan itu, Jum at (4/4) lalu.

Disampaikan Wahyuni, pemohon yang menyerahkan permohonan legalisir pada hari ini, maka besoknya sudah bisa diambil. Petugas mempercepat pelayanan, agar bisa segera dipakai mereka untuk mendaftar. Ada pemohon yang sangat senang karena cepat selesai, sampai memberikan imbalan pada petugas, tapi ditolak karena pelayanan ini gratis.

Diperkirakan pemohon legalisir untuk pendaftaran Polri ini masih akan terus membludak, sebab batas waktu pendaftaran Polri ditutup pada 19 April.

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi menjelaskan, pelayanan bagi pemohon legalisir untuk pendaftaran Polri ini, sengaja ditempatkan di teras halaman Kantor Dispendukcapil, karena kalau dilakukan di ruangan dalam bisa mempengaruhi pelayanan Dispendukcapil lainnya.

Meski demikian, Medi bersyukur, karena pelayanan pada pemohon legalisir ini tak ada kendala. Pengajuan permohonan legalisir ini cepat bisa diselesaikan.

Sehinggga bisa segera dipakai untuk mendaftar. Agar cepat selesai dan bisa segera dipakai untuk mendaftar, untuk menandatangani legalisir ini yang biasanya cukup hanya Sekretaris Dispendukcapil saja, tapi kali ini sampai harus ditandatangani tiga orang. Yakni Sekretaris, Bambang, Medi sendiri dan Kabid Penyuluhan, Oscar Basong. ‘’Selama empat hari ini, untuk tanda tangan legalisir ini pernah hingga sampai pukul 11 malam,’’ ujar Medi, dibenarkan Sekretaris Dispenduk, Bambang.Q ali

Masa Tenang, APK dan Banner Parpol Masih Marak Memasuki masa tenang Pileg, Minggu (6/4/) kemarin, Alat Peraga Kampanye (APK) maupun banner bergambar Parpol masih marak bertebaran memenuhi jalan-jalan protokol hingga jalan lingkungan di wilayah Kota Mojokerto. Satpol PP dan Panwas Kota Mojokerto mengklaim sudah membersihkan sekitar 60% dari target sapu bersih total hingga menjelang H-1 pencoblosan nanti.

Disejumlah lokasi, banner Parpol berukuran raksasa yang tepasang melintang masih bertengger tak tersentuh penertiban. Seperti iklan bando Partai Hanura di Jl Gajah Mada dan Jl Bhayangkara. Selain itu baliho raksasa milik PDIP bertuliskan ‘’Coblos Nomor 4, Jokowi Presiden’’ mendominasi beberapa sudut kota.

Di ruas-ruas jalan akses menuju jalan protokol, atribut kampanye berupa spanduk, baliho, pamflet, maupun stiker Parpol dan Calon Legislatif, seperti di kawasan perumahan Magersari Indah, Perumahan Wates, Kec

Magersari masih tampak terpasang. Selain itu, di sejumlah jalan perkampungan yang dapat diakses kendaraan roda empat, juga masih mudah ditemui bendera partai, baliho, stiker hingga selebaran yang ditempel pada pohon dan tiang listrik. ‘’Mulai pagi tadi anggota kami terus bergerak membersihkan APK partai di sejumlah titik.

Prioritas utama, jalan-jalan protokol. Sampai sekarang, sekitar 60% yang sudah dibersihkan,’’ kata Kasatpol PP Kota Mojokerto, Agus Supriyanto, Minggu (6/4) kemarin.

Alasan pemangku ketertiban melibas APK Caleg itu, selain karena memasuki masa tenang Pileg, juga untuk penegakan Perwali Nomor 48 tahun 2013 tentang Pemasangan APK. ‘’Tentunya, juga terkait rekomendasi Panwaslu,’’ katanya.

Agus tak menampik jika bando politik masih terpampang. Pihaknya mengaku kesulitan jika menurunkan bando secara manual. ‘’Harus ada alat bantunya. Besok kita copot dengan alat bantuan truk arm hole DKP,’’ imbuhnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifayanti mengatakan, semestinya Caleg dan partai yang lebih proaktif menurunkan sendiri alat peraga mereka. Karena hal itu menyangkut tingkat kesadaran Caleg dan partai dalam melaksanakan aturan-aturan dalam Pemilu, termasuk pencabutan atribut di masa tenang. ‘’Memang partai cukup proaktif. Tapi belum

optimal untuk melepas sendiri APK,’’ kata Elsa.

Disinggung jika tidak adanya aturan dan sanksi tegas terhadap partai maupun Caleg yang lalai menurunkan atribut kampanye pada masa tenang menyebabkan pencopotan atribut kampanye digarap partai ala kadarnya.

Karena sejauh ini, kelalaian hanya dapat ditindaklanjuti dengan teguran. ‘’Bisa jadi, partai tidak mau mencabut atribut karena dianggap mengeluarkan biaya, sementara alat peraga itu sendiri tidak lagi dibutuhkan,’’ katanya.

Sementara terhadap bando politik yang masih terpampang, Elsa mengatakan, jauh hari partai yang bersangkutan sudah diberitahu.

Namun muncul kesan lepas tangan. ‘’Partai di tingkat daerah mengaku tak tahu urusan pasang bando. Itu urusan pengurus partai di tingkat propinsi yang bekerjasama dengan pihak ketiga,’’ ungkapnya.

Tampak banner Partai Politik masih terpasang di Jl Gajah Mada, Kota Mojokerto meski memasuki masa tenang, Minggu (6/4) kemarin. kariyadi/bhirawa

Namun, meski partai di daerah berkelit, Panwaslu akan tetap menurunkan bando politik bernuansa kampanye Pileg itu. ‘’Memang kebanyakan banner politik untuk Capres. Tapi karena ada

logo dan nomor partai, tetap akan kita tertibkan,’’ tukas Elsa seraya mengatakan akan ber berkoordinasi dengan Satpol PP, KPPT dan DPPKA sebelum menurunkan bando berbayar itu.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pendistribusian C6 Rawan Penyalahgunaan

Polisi Tuntut Koordinasi Cepat Linmas Batu, Bhirawa Kapolres Batu, AKBP Windiyanto Pratomo, melalui Kapolsek Batu, AKP Slamet Riyadi, mengingatkan kepada para personel Linmas (Perlindungan Masyarakat-red) untuk cepat bertindak dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tindakan ini harus cepat dilakukan ketika ditemukan adanya gelagat tindakan penyimpangan atau pelanggaran aturan.

Sampang, Bhirawa Rawannya penyalahgunaan undangan pencoblosan atau formulir C6 kepada warga yang wajib memilih di Kabupaten Sampang, agar bisa menggunakan hak pilihnya 9 April 2014 yang tinggal hitungan hari, mendapatkan perhatian serius dari ormas gerakan anak Indonesia bersatu (GAIB).

Menurut Habib Yusuf, ketua DPC GAIB Sampang, saat ditemui Minggu (6/4) kemarin, penyalahgunaan undangan pencoblosan tidak sampai pada pemilih sangat berpotensial di Kabupaten Sampang, bahkan pada H-3 ini sejumlah di Desa di Kecamatan Camplong, dan Desa di Kecamatan Omben Sampang hingga saat ini masih belum menerima formulir C6 tersebut.

“Kondisi tersebut terindikasi kuat bahwa penyalahgunaan C6 sangat rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang sengaja akan memenangkan calon tertentu, oleh sebab itu, panwas Kabupaten dalam hal ini harus benar-benar bekerja keras untuk turun kebawah memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang ada, sehingga pileg ini benarbenar berjalan demokratis,” kata Habib.Q lis

Panwaslu Perketat Pengawasan Pileg Kab Malang, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang akan mewaspadai sejumlah kerawanan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu legislative (pileg) yang akan digelar pada 9 April 2014 mendatang. Sedangkan kerawanan dalam pelaksanaan pileg itu, diantaranya serangan fajar atau money politic, serta dari pengalaman sebelumnya Kelompok Panitia Pemungutan suara (KPPS) tidak netral.

Selain kerawanan adanya money politik dan tidak netralnya KPPS, terang Ketua Panwaslu Kabupaten Malang M Wahyudi, Minggu (6/4), kepada Bhirawa, kerawanan itu juga adanya intimidasi pemilih ketika menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kekurangan surat suara.

“Sehingga dengan adanya kerawanan di saat pencoblosan pileg, maka Panwaslu selalu waspada, dan memperketat pengawasan di masing-masing TPS, dengan menempatkan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan pengawas pemilu dari relawan,” kata dia.

Sementara, dia juga mengaskan, potensi kerawanan di tingkat KPPS, karena perhitungan suara dimulai dari sana. Dan jika di KPPS ada penyelewengan data maka di tingkat selanjutnya akan mengikuti, sehingga terjadilah kecurangan yang bisa merugikan calon legislatif (caleg).Q cyn

sawawi/bhirawa

Puluhan penilik sekolah pendidikan non formal bersama penyelenggara ujian nasional PNF se-Kabupaten Situbondo saat mengadakan rakor persiapan unas, Jumat pagi kemarin.

Peserta UN Tembus Angka 17.883 Siswa Situbondo, Bhirawa Peserta Ujian Nasional (UN) tahun 2014 angkanya cukup bombastis, hingga mampu tembus 17.883 siswa. Angka itu diketahui berasal dari sekolah negeri maupun swasta mulai tingkat pendidikan SMP; MTs (Madrasah Tsanawiyah); SMP-LB; Paket B; SMA; MA (Madrasah Aliyah); SMA-LB; Paket C dan SMK. Namun demikian, angka unas paling banyak didominasi peserta dari sekolah swasta yang menyentuh angka 9.313 siswa. Sebaliknya, peserta dari sekolah negeri hanya berjumlah 8.570 siswa saja.

Kepala Dinas Pedidikan (Kadispendik) Kabupaten Situbondo, Dr Fathor Rakhman M.Pd, mengatakan, untuk lembaga penyelenggara unas tingkat SMP Negeri berjumlah 56 sekolah dan untuk SMP swasta berjumlah 31. Sehingga, kata Fathor Rakhman, jika dikalkulasi peserta unas SMP keseluruhan berjumlah 87 lembaga. “Sedangkan untuk penyelenggara MTs total berjumlah 80 lembaga, dengan perincian 2 MTs Negeri dan sisanya 78 dari MTs swasta,” urai Fathor Rakhman, dengan didampingi Kabid Dikmen, Agus HP M.Pd dan Kasi PLS, Melok Puji Astuti M.Pd. Mantan Kepala Dinas Pemuda Olahraga

dan Kebudayaan Kab Situbondo itu menambahkan, untuk penyelenggara Paket B semua didominasi sekolah swasta dengan jumlah 24 lembaga dan SMA berjumlah 15 lembaga dengan perincian 8 sekolah negeri dan 7 sekolah swasta.

“Sedangkan penyelenggara dari MA (Madrasah Aliyah) berjumlah 46 sekolah dengan uraian 2 madrasah negeri dan sisanya 44 dari MA swasta.

Khusus penyelenggara SMP-LB hanya 1 lembaga saja dari kalangan swasta,” paparnya.

Terakhir, sambung mantan Staf Ahli Bupati itu, penyelenggara dari lembaga Paket C berjumlah 18 sekolah hanya dari kalangan swasta dan SMK berjumlah 26 dengan uraian 6 SMK negeri dan sisanya 20 lembaga SMK swasta. Sedangkan untuk SMA-LB (Luar Biasa) hanya diselenggarakan oleh satu lembaga sekolah swasta saja.

“Perlu diketahui peserta unas SMP Negeri dan swasta berjumlah 6.507 siswa; MTs (2.661); Paket B (708 siswa); SMA (2.581 siswa); MA (2.026 siswa); Paket C (659 siswa) dan SMK total berjumlah 2.739 siswa.

“Khusus peserta SMP-LB dan SMA-LB, masing-masing hanya 1 peserta saja,” pungkas Fathor Rakhman.Q awi

Waspadai, Caleg Pembonceng Proyek Pemerintah

nas/bhirawa

Beberapa persiapan terlihat di Kantor KPUD menjelang pelaksanaan pileg dan pilpres.

Batu, Bhirawa Dalam masa tenang pasca kampanye, ada beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye calon legislative (caleg) yang dinilai masih diwarnai penyimpangan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Penyelamat Aset Daerah (Depasda) Kota Batu menuding adanya caleg

Senin Legi 7 APRIL 2014

incumbent membonceng beberapa proyek pemerintah yang sedang berjalan untuk jadi alat kampanye.

Padahal proyek tersebut merupakan gagasan dan rencana pemerintah.

Dalam kajian Depasda, anggota dewan yang mencalonkan kembali ini menggunakan program pemerin-

tah ini untuk menarik simpati rakyat. Tidak hanya menggunakan proyek yang sedang berjalan, mereka juga menebar janji-janji akan membangun sebuah daerah apabila mereka terpilih lagi menjadi anggota dewan.

Dari hasil kajian itu, LSM yang berkantor di Kota Batu ini meminta kepada Panwaslu Kota Batu agar lebih jeli lagi. Karena tindakan caleg incumbent ini jelas-jelas melanggar aturan kampanye. “Bahkan ada juga caleg incumbent yang juga melakukan intimidasi kepada Kepala SKPD agar bisa membonceng program mereka untuk kampanye,” ujar Kordinator Depasda, Bambang Heru saat dikonfirmasi, Minggu (6/ 4).

Para caleg incumbent ini, katanya, telah memanfaatkan dinas-dinas demi kepentingan kampanye mereka. Bahkan tidak jarang mereka menakut-nakuti kepala SKPD jika tidak diijinkan membonceng kegiatan/ proyek SKPD itu untuk kampanye.

Kemudian, para caleg yang mem-

bonceng kegiatan pemerintah ini tak segan mengatasnamakan kegiatan/proyek tersebut sebagai gagasannya. Padahal tidak jarang program pemerintah yang diklaim tersebut sudah lama direncanakan oleh pemerintah. “Jika ada warga yang menemukan caleg yang seperti ini, lebih baik warga tidak memilihnya. Warga harus menyadari jika para caleg tersebut sebenarnya hanya mendompleng saja,” tambah Bambang.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Badan Pekerja (BP) Malang Corruption Watch (MCW), Zainuddin. Ia mengatakan banyak caleg incumbent membonceng proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ia menegaskan bahwa penggunaan APBD dan APBN itu untuk kepentingan public dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Dalam prakteknya seringkali APBN maupun APBD menjadi lahan subur tarik menarik kepentingan elit partai dan kelompok tertentu,” ujar Zainuddin.Q nas

“Karena pentingnya fungsi linmas dalam pemilu, diminta agar personel Linmas untuk bisa bekerja sama dalam pengamanan pileg.

Jika ada gelagat gelagat yang tidak baik mereka bisa dengan cepat menginformasikan kepada Polisi agar bisa segera melakukan tindakan pencegahan. Prediksi kita harus over estimate, jangan mengambil prediksi under estimate,” ujar Slamet Riyadi, Minggu (6/4).

Dalam petunjuk teknis Mabes Polri, katanya, disebutkan bahwa dalam pileg ini, polisi tidak lagi mempunyai tugas untuk melakukan penghitungan cepat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Petugas Kepolisian hanya fokus pada pengamanan di TPS yang ada. Karena itu, jumlah personel linmas yang jauh lebih banyak memiliki fungsi strategis dalam pengamanan pemilu.

Personel Linmas ini mulai digeser ke tempat pemungutan suara (TPS) pada H-1 sebelum pelaksanaan pileg atau 8 April mendatang.

Sesuai dengan petunjuk teknis pengamanan yang ada, setiap TPS akan dijaga oleh 2 linmas atau 20 petugas linmas untuk 10 TPS. Adapun untuk 10 TPS hanya akan dijaga oleh dua petugas kepolisian.

Strategisnya fungsi linmas dalam menjaga keamanan pileg ini juga disampaikan langsung AKP Slamet Riyadi kepada kurang lebih 125 anggota linmas Kecamatan Batu. Pesan tersebut juga disampaikan oleh anggota Muspika Kecamatan Batu.

Ikut dalam pemberian nasehat kepada linmas, Camat Batu, Arif As-Sidiq, Wadan Danramil Batu, Pelda Parjito. “Saat ini kita bisa mengukur kekuatan personil

nas/bhirawa

AKP Slamet Riyadi kepolisian, sekaligus mengukur kesiapan personil Linmas, serta back pengamanan yang diberikan TNI. Dari kesiapan ini kita optimis bisa menjaga keamanan pelaksanaan pemilu,” tambah Slamet. Apalagi hingga kini belum terdeteksi adanya TPS merah atau TPS rawan konflik yang ada di Kecamatan Batu.

Diketahui, untuk memperkuat personel Linmas dan Polisi, TNI memback up keamanan dengan melakukan kegiatan patrol keliling.

“Kita standby pada tiap desa yang ada, satu desa ada satu personil kita disana membantu Babinkamtibmas,” terang Wadanramil Batu, Pelda Pardjito. Saat ini jumlah TPS di Kecamatan Batu berjumlah 193 TPS yang akan melayani sebanyak 67554 daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya, para personil Linmas se-Kecamatan Batu sempat dirudung permasalahan honor pengamanan Pileg. Hal ini disampaikan saat mengikuti apel kesiapsiagaan pengamanan di halaman parkir Kantor Perumahan, Jl Sultan Agung. Akhirnya diperoleh kepastian bahwa honor yang disiapkan setiap personil cukup besar Yaitu, Rp 250 ribu perorang.Q nas

Wali Kota Dukung PR Agar Tetap Eksis Malang, Bhirawa Wali Kota Malang HM. Anton, memberikan suport kepada Perusahaan Rokok (PR) di Kota Malang agar tetap eksis. Salah satunya adalah kepada PT. Karya Niaga Bersama yang memproduksi PR Grendel di Jalan Tenaga Malang.

“Pabrik rokok merupakan salah satu perusahaan yang berperan besar dalam mengurangi pengangguran. Karena itu kami mensuport agar mereka tetap eksis,” terang HM. Anton saat berkunjung di PR. Grendel Sabtu (5/4) kemarin.

Ditambahkan dia, pengusaha rokok yang telah melakukan investasi itu sudah banyak membantu pemerintah. Jika tidak ada PR, jumlah pengangguran pasti sangat besar. “Kita tidak ingin, ada PR yang gulungtikar, karena di Kota Malang ada 32 pabrik rokok yang bangkrut karena cukai rokok,” terangnya.

Apalagi dari 47 PR yang masih aktif beroperasi tinggal 15 perusahaan. Makanya PR yang masih aktif harus disuport untuk terus beroperasi. Selama melakukan sidak, menyempatkan diri berdialog dengan para karyawan PR Grendel.

Wali Kota yang akrab disapa Abah Anton ini menanyakan secara langsung berapa banyak hasil yang dicapai setiap harinya. Tidak hanya itu saja, tetapi terkait dengan kesejahteraan yang diterima selama ini, tunjangan kesehatan.

Marfuah salah satu karyawan mengatakan, bahwa besaran gaji yang diterima tiap minggu itu memang tergantung pada hasil pekerjaannya. “Alhamdulillah cukup, untuk memenuhi kebutuhan, setiap minggu kami mendapat upah Rp500 ribu,” jawab Marfuah.

Makanya, dia bersama para buruh lainnya mengaku bila selama delapan tahun bekerja setiap bulannya menerima gaji di atas upah minimum kota (UMK). Jika UMK di Kota Malang tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.347.000 per bulan, mereka minimal menerima Rp2 juta tiap bulan.Q mut

PKL Umbul Madiun Dapat Pinjaman Lunak Bupati Madiun, Muhtarom, meminta Koperasi untuk terus ikut mendorong dan memberikan bantuan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu meningkatkan usaha sekaligus pendapatan.

"Jumlah UKM di Kabupaten Madiun saat ini mencapai 50 ribu lebih, perlu mendapat binaan maupun permodalan usaha. Karena itu, saya minta Dinas terkait memberikan dorongan dan bantuan," kata Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos saat meresmikan Pembangunan Sarana Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), di Madiun Umbul Square, Dolopo, Minggu (6/4).

Kemitraan antara koperasi dengan UKM, lanjut Muhtarom, diharapkan terus digalang. Karena itu, jika memberikan modal usaha, dinas terkait harus memberikan dengan bunga lunak. Dengan pembinaan usaha dan ban-

tuan permodalan, papar Muhtarom, diharapkan dapat membuat UKM makin maju dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. "Inilah kenyataan di Kabupaten Madiun. Pertumbuhan perekonomian daerah ditopang

bukan dari industri besar, tapi dari UKM," tambah Muhtarom.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Dinperindagkoppar), Tontro Pahlawanto, menambahakan, untuk pembangunan 53 lapak di Madiun Umbul Square, difasilitasi Dinperindagkoppar bekerjasama dengan Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas). Sedangkan sumber dananya, berasal dari dana APBN sebesar Rp250 juta.

"Lapak-lapak itu disewa para pelaku UKM dengan harga sewa Rp600 ribu-Rp900 ribu per tahun.

Tergantung besar-kecilnya atau luasnya. Soal pengelolaan sepenuhnya dilakukan Kopermas.

Kami harapkan melalui pembangunan lapak dalam area wisata Madiun Umbul Square, pengunjung bisa memilih berbagai makanan, minuman, oleh-oleh hingga cindera mata," terang Tontro Pahlawanto.

Sementara itu, Ketua Kopermas, Judi Faisol, mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan modal sebesar Rp2,5 juta bagi PKL yang menempati lapak sebagai modal usaha dengan bunga sebesar 1% per bulan.

"Kami tidak hanya membuatkan lapak dengan sewa ringan. Tapi sejumlah UKM juga kami berikan modal dengan bunga ringan," kata Ketua Kopermas, Judi Faisol, kepada wartawan.Q dar

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos memotong tumpeng pertanda pemberian sarana ke pedagang kaki lima (PKL) di tempat wisata Umbul di resmikan. Selanjutnya bupati menyerahkan potongan tumpeng ke perwakilan PKL setempat.

JAWA TIMUR

Senin Legi 7 APRIL 2014

7

Ribuan Pasien Terancam Golput

KILAS JATIM

Sumur Tapen Hasilkan Minyak

Dinkes Imbau Para Caleg Siap Kalah

Tuban, Bhirawa Meski baru proses eksplorasi, ternyata Sumur Tapen yang terletak di Dusun Ketapen, Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, sudah mampu menghasilkan minyak mentah (mintah) 250 – 270 barel per hari (Bph). Oleh karenanya, proses eksplorasi sumur Tapen dilakukan oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi (Pertamina EP) asset IV Field Cepu untuk melengkapi data penunjang kajian geologi maupun geofisika. Hal itu dilakukan agar dapat diketahui cadangan dan potensi sumur Tapen.

Sedangkan eksplorasi Sumur Tapen dilakukan dengan cara mengeluarkan kandungan minyak mentah. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan data jumlah kandungan minyak yang ada di sumur tersebut. ”Sumur Tapen memang baru proses eksplorasi, tapi sudah menghasilkan minyak mentah. Karena memang salah satu cara eksplorasi minyak mentah harus ada yang keluar,” jelas Legal and Relations Manager Pertamina EP, Arya Dwi Paramita, saat dikonfirmasi Bhirawa (6/4).

Menurutnya, selama proses eksplorasi, Sumur Tapen sudah mampu menghasilkan minyak mentah sekitar 250 hingga 270 Bph. Kondisi ini dirasa sangat menguntungkan. Karena selain mendapatkan data sebagai bahan kajian, juga menghasilkan minyak mentah sebagai penambah produksi nasional. ”Dengan keluarnya minyak ada nilai tambah, selain mendapatkan data juga mendapatkan keuntungan ekonomi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Arya mengatakan, saat ini Pertamina EP juga mulai melakukan proses eksplorasi di Sumur Tapen 3.

Lokasinya terletak hanya beberapa meter dari lokasi pertama yang saat ini masih dilakukan proses eksplorasi. ”Kita juga sudah melakukan eksploitasi pada Sumur Tapen 3,” pungkas Arya Dwi Paramita.Q hud

Jember, Bhirawa Terkendala anggaran, ribuan pasien dan keluarga yang berada di beberapa rumah sakit di Jember, terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi perhatian serius KPU Kab. Jember dan langsung menggelar pertemuan dengan beberapa Direktur Rumah Sakit, guna membicarakan permasalahan tadi.

Ketua KPU Jember Ketty Tri setyorini mengatakan, dari hasil pertemuan tadi disimpulkan, jika terdapat sekitar tiga ribu pemilih yang sedang

berada di rumah sakit, mereka terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya, jika tidak disediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di

rumah sakit.

"Dalam pertemuan antara 8 Direktur Rumah Sakit di Jember dengan kami, masing-masing rumah sakit meminta adanya perlakuan khusus dalam Pileg bagi para pasien, keluarga pasien, dan juga para pegawai rumah sakit. Jika tidak, karena terhalang kondisi serta tidak adanya sanksi jika tidak mencoblos, maka kebanyakan pegawai rumah sakit maupun keluarga pasien, diperkirakan bakal enggan untuk datang ke TPS terde-

ra caleg untuk menguatkan mentalnya, dan pandai-pandai untuk menjaga emosinya biar tidak depresi.

Humas Dinas Kesehatan Pemkab Jember, Yumarlis mengatakan, terkait dengan masalah itu pihaknya telah melakukan antisipasi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi maupun pengobatan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Jember.

"Tidak menutup kemungkinan, jika nantinya caleg yang Depresi itu tidak bisa ditangani di Puskesmas, maka akan langsung dirujuk untuk ditangani RSD dr. Soebandi.

Sehingga, para Caleg yang mengalami Depresi itu tidak sampai menimbulkan kerisauan di masyarakat," katanya.

Agar tidak menimbulkan tekanan jiwa yang berlebihan, Yumarlis menegaskan, para Caleg harus memiliki sikap siap kalah, jika hasil Pileg nanti tidak sesuai dengan harapan mereka. "Sampai saat ini, pihaknya masih belum mendapat laporan terkait kasus Caleg Depresi, karena saat ini, semuanya merasa optimis untuk menang. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, pasca Pileg Tanggal 9 April nanti, akan bermunculan kasus Caleg yang kalah dan mengalami Depresi," terangnya pula.Q efi

KPU Siapkan TPS Khusus di RS dan LP

Ketua DPC PPP Diminta Kembalikan Uang Rp 1,2 M Sumenep, Bhirawa Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur menolak gugatan Ketua DPC PPP Sumenep, Baharuddin, sebagai penggugat atas kasus pengingkaran memenuhi kontrak politik yang dilakukan H Sugianto (sebagai tergugat) yang merupakan mantan Calon Bupati Sumenep dari partai berlambang Ka'bah tahun 2010 lalu.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Sumenep juga memutuskan gugatan DPC PPP Sumenep itu ditolak dengan nomor.09/ Pdt.G/2011/PN.Smp. Artinya keputusan PT itu menguatkan keputusan PN Sumenep. Juru bicara tergugat, Supandi mengatakan, pihaknya sudah menerima salinan putusan PT Jawa Timur dengan nomor: 504/PDT/2012/PT.SBY yang menguatkan putusan PN Sumenep.

Gugatan DPC PPP Sumenep dalam hal ini Baharudin sebagai ketuanya dinyatakan ditolak sebab isi kontrak politik yang berbunyi, H Sugianto sebagai Cabup pada waktu itu harus membayar uang sebesar Rp2,2 M melanggar pasal 35 ayat 1 huruf b Undang-undang Parpol.

Yang menentukan bahwa sumbangan perorangan bukan anggota paling banyak sebesar Rp1 miliar. "Kami sudah terima salinan keputusan PT yang mengukuhkan keputusan PN Sumenep yakni menolak semua gugatan penggugat yang ditujukan kepada H Sugianto," kata Supandi, Minggu (6/4).

Menurutnya, selama ini Sugianto sudah memberikan uang kepada ketua DPC PPP Sumenep sebanyak Rp 1,2 milyar dengan diambil secara bertahap. Selain itu, pihaknya juga memberikan kendaraan roda dua jenis viar sebanyak 28 unit dan uang sebesar Rp250 juta agar mendapatkan rekomendasi dari DPP PPP sebagai cabup Sumenep periode 2010-2015.

"DPC PPP itu menggugat Sugianto karena yang bersangkutan menolak memenuhi permintaan uang sebanyak Rp2,2 miliar, hanya membayar Rp1,2 miliar dan memberikan kendaraan 28 unit serta uang mendapatkan rekom itu sebanyak Rp250 juta. Dari itu muncuk gugatan itu. Karena gugatan itu sudah ada keputusan ingkrah, maka kami meminta ketua DPC PPP Sumenep yakni Baharudin mengembalikan semua uang dan barang yang diberikan itu," ungkap Supandi.Q sul

kat," ungkapnya.

Menanggapi masalah ini tandas Ketty,, untuk pemenuhan TPS Khusus di rumah sakit, KPU Jember tidak bisa merealisasikannya. Karena selain masalah tidak adanya anggaran, juga terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Karena berdasarkan undangundang, penetapan DPT setiap pemilih, harus sudah teridentifikasi 3 bulan sebelumnya.

Sehingga, jika tidak ada DPT, maka tidak bisa dikatakan sebagai TPS," terangnya.

Lebih jauh, Ketty menerangkan, dalam permasalahan ini, KPU Jember akan menginstruksikan kepada petugas KPPS di TPS terdekat dengan rumah sakit, agar mereka pro aktif datang ke rumah sakit.

Mereka diminta untuk datang ke kamar-kamar pasien dan juga ke ruang tunggu keluarga pasien, dengan membawa surat suara dan juga kotak suara, mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. "Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dapat meminimalisir jumlah golput dirumah sakit," tandasnya pula.

Sementara secara terpisah, terkait dengan Pemilu Legeslatif Dinas Kesehatan Pemkab Jember melontarkan sebuah himbauan agar para anggota Calon Anggota Legislatif (caleg) nanti untuk siap kalah. Pa-

sawawi/bhirawa

Ratusan siswa SMA Negeri dan swasta se Kabupaten Situbondo tampak intensif mengikuti pelaksanaan OSN di gedung STKIP PGRI, Jumat pagi kemarin (4/4).

Kemendikbud RI Gelar OSN 2014 Situbondo, Bhirawa Guna untuk menemukan bibit pelajar yang cakap dan potensial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, melalui Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo menggelar Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jumat (4/4).

Acara pelaksanaan OSN 2014 tersebut dibuka langsung Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab Situbondo, Agus HP MPd, di lantai II Gedung STKIP PGRI Situbondo, sekitar pukul 08.00 wib, kemarin.

Menurut Agus HP, kegiatan OSN tingkat kabupaten tahun 2014 ini dibuka untuk kalangan SMA Negeri dan swasta se Kabupaten Situbondo. program ini, kata Agus HP, merupakan gagasan Direktorat SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang rutin di selenggarakan tiap tahun, dengan tujuan untuk menggali potensi siswa dibidang akademik. “Tahun ini ada 9 mata pelajaran yang dilombakan.

Diantaranya, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Komputer, Geografi dan Kebumian,” urai Agus HP. Pria yang kini masih merangkap sebagai Kepala Seksi SMA Dipendik Kab Situbondo itu menambahkan, jumlah peserta OSN tahun 2014 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu. Betapa tidak, ujar dia, tahun 2013 hanya berkisar 220 dan sebaliknya tahun ini berjumlah 286 peserta. “ini menandakan, animo sekolah dan

siswa untuk ikut serta dalam kegiatan OSN sangat luar biasa. Diharapkan, nantinya potensi anak semakin bertambah, mengingat keinginan mengikuti lomba OSN kian meningkat,” ungkap Agus HP. Kondisi ini pula, sambung Agus HP, mengindikasikan sebagai hal yang positif, karena anak didik menganggap OSN sebagai sesuatu hal yang bergenggsi dan unggulan karena terkait dengan prestasi akademik. “Pemerintah Pusat menjanjikan bagi peraih juara I tingkat Kabupaten disediakan dana pendidikanm melalui Direktorat SMA. Sebaliknya, peraih juara I, II dan III hasil dari seleksi Kabupaten akan dikirim ke tingkat Provinsi Jatim. Nanti jika meraih juara 1 tingkat Provisni Jatim otomatis akan dikirim ketingkat nasional,” tegas Agus.

Agus juga berharap, semua peserta memiliki semangat yang besar sehingga bisa maju ke tingkat nasional. Sebab, pada tahun lalu, ada salah satu siswa SMAN I Situbondo mampu tembus level nasional dibidang mata pelajaran komputer.

“Dia sebelum masuk tingkat nasional, mampu masuk rangking 3 ditingkat Provinsi Jatim. Ini tercapai berkat peran serta guru dan sekolah yang rutin memberikan motvasi kepada anak didiknya sehingga ikut andil dalam kegiatan pengembangan potensi akademik. Semoga tahun ini prestasi akademik Kab Situbondo semakin meningkat lagi,” pungkas Agus.Q awi

Tuban, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban akan menambahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tambahan pada sejumlah Rumah Sakit (RS), dan Tahanan Polres dan lembaga pemasyarakatan (LP) pada pelaksanan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada 9 April 2014 mendatang. “Hasil kordinasi dengan lembaga terkait, serta hasil pemetaan memang ada beberapa RS dan tahanan yang akan kita beri TPS,” kata Komisioner KPUD Tuban, Yayuk Dwi Agus Sulistyorini (6/ 4).

Lebih lanjut diterangkan dari hasil pemetaan, KPUD Tuban akan mempersiapkan sekitar 22 TPS tambahan. Di anataranya 7 TPS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr R Koesma Tuban, 6 TPS di RS Medika Mulia Tuban, 4 TPS di RS Muhammadiyah Tuban, 3 TPS di RS Nahdlatul Ulama, serta 3 TPS di tahanan Polres Tuban.

“TPS ini akan melayani pasien yang menjalani rawat inap di RS, selain itu juga untuk melayani keluarga pasien maupun petugas dari RS yang tidak bisa meninggalkan tempat tugas, serta pemilh di RS cukup menyerahkan KTP saja, apabila tidak sempat mengurus surat pindah pemilih” kata Yayuk menjelaskan.

Dari data sementara terdapat sekitar 432 orang pemilih, diantaranya 190 pemilih di RSUD Dr R Koesma, 148 pemilih dari RS Medika, 57 pemilih dari RS NU, dan juga 37 dari tahanan Polres Tuban.

Sementara untuk RS Muhammadiyah belum memberikan daftar perkiraan pemilih yang akan mencoblos di RS setempat. “Ini merupakan perkiraan sementara jumlah pemilih di masing-masing tempat dari hasil rapat tadi, kami harus

khoirul huda/bhirawa

Yayuk Dwi Agus Sulistyorini kembali melakukan pembaruan data ini pada H-1 sebelum Pemilu diadakan nanti,” terang Yayuk.

Sedangkan untuk menjaga kemanan dan lancarnya proses pemilihan pada TPS tambahan, akan mendapatkan pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban. Pengawasan di TPS tambahan, dilakukan oleh masing-masing Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dari desa, atau kelurahan dimana lokasi RS tersebut berada.

“Pengawasannya dilakukan oleh PPL dimana RS sakit tersebut berada. Kalau misal letak RS di desa atau kelurahan A, ya PPL ditempat itu yang akan melakukan pengawasan,” jelas Divisi Penindakan, Penanganan, Pelanggaran Pemilu Panwaskab Tuban, Edy Toyibi (6/4).

Pengawasan juga akan dilakukan berlapis, selain dari Panwas, juga dilakukan Linmas, Kepolisian, maupun dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Semuanya diawasi PPL terdekat, kalau di Kelurahan Sidorejo ya yang ngawasi dari PPL Sidorejo,” terang Edy mencontohkan.Q hud

Pemotong Bantuan Proyek RTLH Bakal Disanksi Tegas Warning Pemkab Terhadap KSM di Kelurahan Patokan Untuk menekan tingginya angka kemiskinan di Kota Santri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Kelurahan Patokan merealisasikan pembangunan bagi 50 kepala keluarga (KK) miskin pada tahun 2014 ini. Bantuan ini diberikan kepala keluarga yang tergolong dalam rumah tidak layak huni (RTLH).

Hingga memasuki awal April, pembangunan RTLH dengan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sudah mendekati rampung secara keseluruhan alias 100 persen. Namun demikian, Pemkab Situbondo melalui Kelurahan Patokan mewarning KSM agar tidak melakukan pemotongan terhadap program peningkatan taraf ekonomi masyarakat kecil tersebut. Jikab terbukti ada yang melakukan pemotongan atau pungli (pemungutan liar) Pemkab akan memberikan

sanksi yang tegas.

Lurah Patokan, Uni Surojo mengatakan, program ini awalnya berasal usulan masyarakat bawah (battum up) lalu dilanjutkan ke Ketua RT (rumah tangga) guna diadakan program bedah rumah tida layak huni. Berdasarkan usulan dan pertimbangan tersebut, akhirnya Ketua RT mengusulkan ke Kelurahan Patokan guna ditindak lanjuti.

“Dari usulan itu kami bersama seluruh jajaran mengadakan kajian dan rapat serta pemba-

hasan atas usulan warga tersebut. Nah, setelah ditemukan kata sepakat ditinkat Kelurahan Patokan, selanjutnya kami membawa usulan tersebut ke Pemkab Situbondo. Alhamdulillah, usulan tersebut diterima hingga mencapai 50 KK,” tegas mantan Lurah Mimbaan itu.

Sebelumnya, sambung Uni, pihaknya membuat proposal pengajuan guna mensukseskan usulan tersebut di jajaran Pemkab Situbondo. Tentunya, sambung mantan Kasi Energi di Disperindag Kab Situbondo itu, pihaknya melakukan survey dan pendatan lokasi bagi para penerima program RTLH tersebut. “Setelah lolos survey, baru di setujui dan alhamdulillah di Kelurahan Patokan, mendapatkan 50 KK. Dari hasil survey, ke 50 penerima pro-

gram RTLH ini ternyata layak keseluruhan,” papar Uni. Namun demikian, tegas dia, sejak jauh hari ia meminta agar semua elemen tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang ditetapkan bersama. Sebab, sambung Uni, tiap KK sudah dianggarkan dana sebesar Rp 5 juta.

“Itu sudah termasuk ongkos tukangnya dan semua bahan material bangunan. Intinya uang Rp 5 juta itu si penerima program tinggal menerima kuncinya saja,” papar Uni. Jika dibelakang hari ternyata ditemukan ada yang dirugikan, kata Uni, itu merupkan kewenangan penuh pihak KSM. Namun ia menjamin khusus di wilayah kerjanya tidak ada pihak yang dirugian, karena sudah dilakukan pertemuan jauh hari sebelum

sawawi/bhirawa

Lurah Patokan Uni Surojo, saat meninjau pembangunan salah satu RTLH diwilayah kerjanya kemarin. pelaksanaan proyek. “Ini sudah sesuai dengan alamat dan nama penerimanya. Untuk itu saya berharap jangan sampai ada

pihak yang dirugikan atau ada pemberian berupa apapun kepada pihak Kelurahan,” pungkas Uni.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Legi, 7 APRIL 2014

Kurs JUAL

BELI

USD

11,367.00

11,253.00

SGD

8,995.73

8,904.80

EUR

15,589.84

15,431.24

JPY

10,939.27

10,826.44

GBP

18,856.72

18,663.10

Salah seorang pedagang cabe sedang melayani pembeli.

sumber: Bank Indonesia (6 April 2014)

RAGAM EKBIS

Tingkatkan Okupansi dengan Breakfast Ringan Surabaya, Bhirawa Persaingan bisnis perhotelan di Surabaya ternyata begitu ketat sehingga pihak perhotelan harus terus berinovasi untuk bisa meningkatkan okupansi lebih banyak salah satunya dengan menyajikan breakfast (makan pagi) ringan berupa pastry.

“Hotel Majapahit Surabaya tidak pernah untuk berhenti berkreasi dalam menciptakan produk roti, cake dan pastry yang fresh dan lezat yang akan selalu menjadi favorit bagi para penggemarnya. Dan ini merupakan salah satu strategi selain untuk tingkatkan okupansi juga menambah penjualan produk Hotel,” ungkap Marketing Communication Supervisor-Emiliana Ayundra, Minggu (6/4).

Emiliana menambahkan, melalui Toko Deli Hotel Majapahit meluncurkan inovasi terbaru dalam produk pastry yang nantinya juga disajikan saat breakfast bagi tamu yang menginap. Bahkan pastry ini juga bisa dijadikan cemilan saat diperjalanan.

Selain pastry sebagai breakfast maupun cemilan, pastry ini sebenarnya ditujukan bagi anak-anak karena bentuknya yang kecil.

“Bentuknya yang kecil memang sudah disesuaikan dengan mulut anak-anak saat menikmati pastry ini, selain itu bentuk kemasan kotaknya juga lebih menarik bagi anak-anak yang diberi nama Majiesland,” ujarnya.

Berbeda dengan inovasi yang dilakukan Hotel Garden Palace Hotel, hotel tersebut menawarkan ke tamu selain breakfast juga dinner. “Jadi bagi tamu yang menginap di hotel ini selain mendapat breakfast yang sudah pasti didapatkan tamu untuk sarapan pagi, tamu juga mendapat free dinner,” kata Marketing Communication Manager Garden Palace Hotel-Setyawan Nanang.

Menurut Nanang, dinner yang diberikan ini juga merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan untuk meningkatkan okupansi. Selain itu juga untuk mempermudah tamu yang menginap agar tidak harus keluar hotel untuk mencari makan malam. Q riq

Harga Cabai Rawit di Bojonegoro Masih Mahal Bojonegoro,Bhirawa Hingga kini, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Bojonegoro masih mahal. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat menyentuh diangka Rp 70.000 per kilogramnya. Namun kini masih bertahan dengan harga jual pedas Rp 65.000 per kilogram.

Salah seorang, pedagang sayur di pasar Bojonegoro, Umiyati menuturkan, penyebab mahalnya cabai rawit lantaran dampak hujan abu vulkanik Gunung Kelud beberapa waktu lalu. “ Karena saya kulakan sudah mahal, otomatis hargan-

ya ikut naik. Kini saya jual cabai rawit merah Rp 65.000/kg, cabai rawit hijau Rp 20.000, cabai merah keriting Rp 25.000 dan keriting hijau Rp 16.000/kg. Untuk cabai rawit merah lima hari yang lalu harganya Rp 70.000/kg,” tuturnya kepada harian Bhirawa,Minggu (6/4).

Selain harganya yang tinggi, kualitas pedas cabe rawitnya juga menurun. “ Selain mahal, yang tersedia cuma yang masih hijau atau putih. Jarang ada yang menjual cabe rawit merah. Karena masih muda sudah dipanen untuk memenuhi pasar, tentu saja rasa pedasnya

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Mobil Toyota Kijang, th. 2000, Silver Metalik, AG822RL, a/n. Yenny Silviana, Kel. Kenayan RT 1/6-T.Agung No.373/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG5118RAD, a/n. Jumiati, Dsn. Putuk RT 01 RW 02, Ds. Nyawangan, Sendang-T.Agung No.374/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter, th. 2006, Merah Maron, AG6544SF, a/n. Reny Ernawati-T.Agung No.375/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda C100, th. 2004, AG4475RL, a/n. Siti Yulaikah, Ds. Bendiljati Kulon, SumbergempolT.Agung No.376/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 1991, AG4049RB, a/n. Jumingan, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No.377/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Revo, th. 2009, Merah, AG2088TM, a/n. Abd Mujib, Ds. Bendilwungu, Sumbergempol-T.Agung No.378/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5708 EA, a/n Mustatir Busri, Ds/ Kec. Arjasa RW 01/01, Situbondo.

No.379/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5920 FD, a/n Faisal Masudi, Ds Tanjung Pecinan RW 07/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.380/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6843 EO, a/n Setia Darma, Kel. Dawuhan RW 03/01, kec. Kota Situbondo.

No.381/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB No. C8178173J, nopol P 5928 GC, a/n M. Asin/Nuning P, Ds Trigonco RW 02/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.382/IMB/BI-II/2014

masa panen di daerah timur. Diperkirakan harga akan kembali normal, saat petani cabai di Bojonegoro mulai panen.

Sementara untuk harga bumbu dapur yang lain masih stabil. Bawang merah kecil seharga Rp18.000 perkilogram, bawang merah besar Rp20.000 perkilogram, bawang putih Rp11.000 perkilogram, cabai keriting Rp15.000 perkilogram, tomat seharga Rp3.000 perkilogram dan cabai lompong seharga Rp15.000 perkilogram. Pedagang berharap pemerintah mampu ikut menstabilkan harga. Q bas achmad basir/bhirawa

Wali Kota Keluhkan Pengelola Pelabuhan Tak Peduli Banjir Pemkot Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengeluhkan pengelola PT Pelabuhan Indonesia III yang tak peduli banjir diwilayahnya. Hal ini dikarenakan banyak warga yang tinggal disekitar pelabuhan mengeluhkan adanya banjir dikampung mereka. ist

Kondisi keuangan ASDP Kamal kini membaik dan berhasil menekan kerugian.

KEHILANGAN

berkurang,” terang Umiyati.

Selain itu, juga dialami pedagang lain, Sumirah. Menurutnya, cabai di pasar Bojonegoro sempat mahal hingga dijual Rp 70.000/kg, namun kini turun menjadi Rp 65.000. “ Kalau cabai rawit hijau saya jual Rp 20.000, keriting merah Rp 25.000 dan keriting hijau hanya 16.000/kg. Harga sayuran rata-rata turun sedikit, paling sekitar Rp 1.000 perkilonya,” ujarnya.

Dia menambahkan, mahalnya harga cabai ini diduga karena langkanya barang dari pemasok dan sudah habis

Pangkas Jam Operasional, Keuangan ASDP Kamal Membaik Bangkalan, Bhirawa Kondisi keuangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kamal, Bangkalan, kini kian membaik dan berhasil menekan kerugian, sejak adanya kebijakan pengurangan jam operasional yang dilakukan oleh pihak pelabuhan.

“Setelah 2 bulan pengurangan jam operasi pelabuhan berkurang, yakni dari sebelumnya hingga pukul 24.00 WIB hanya hingga pukul 21.00 WIB, kondisi keuangan mengalami perkembangan yang sangat bagus,” kata Supervisi ASDP Pelabuhan Kamal, Moh Kroiri, Minggu (6/4).

Menurut Khoiri, kebijakan pengurangan jam operasi itu mampu menekan kerugian.

Hanya saja, sambung dia, masih belum bisa menutupi biaya oprasional pelabuhan secara keseluruhan. “Untungnya, biaya oprasional, bisa disubsidi silang dengan pelabuhan di Gresik dan pelabuhan Paciran Lamongan,” terang Khoiri.

Ia menuturkan, biaya operasional Pelabuhan UjungKamal selama ini tergolong tinggi dibanding pelabuhan lain yang ada di Jatim.

Hal itu terjadi, karena di

Pelabuhan Ujung-Kamal, gedung untuk kantor ASDP di Pelabuhan Tanjung Perak, statusnya masih sewa ke Pelindo. Setiap tahun, sewa gedung mencapai Rp850 juta. “Bahkan biaya air dan listrik kami juga yang bayar ke Pelindo,” ucapnya.

Selain sewa gedung, sambung dia, ASDP juga mengeluarkan biaya perawatan armada kapal. Anggaran untuk perawatan mencapai ratusan juta perkapal, meskipun sebanyak 4 dari 6 armada kapal yang dioperasionalkan di pelabuhan itu kini telah memiliki tenaga teknisi atau doking sendiri. “Empat kapal yang memiliki doking sendiri itu, 2 kapal milik Darma Lautan Utama dan 2 kapal milik Jembatan Nusantara,” terang Khoiri.

Ia juga menuturkan, jumlah angkutan yang menyeberang sejak pengurangan jam operasi cukup stabil.

Untuk roda 2 perhari mencapai 1.200 kendaraan. Sedangkan roda 4 antara 125 samapi 150 kendaraan. “Angka ini berdasarkan penghitungan dari jam 5.00 WIB pagi sampai jam 21.00 WIB di malam hari,” kata Khoiri menjelaskan. Q dit.ant

‘’Kapan hari warga disana mengeluh ke Pemkot Surabaya dengan terjadinya banjir. Karena warga disana masuk dalam wilayah pelabuhan tentu harus ada upaya pengendalian banjir dari pengelola pelabuhan,’’ kata Risma minggu (6/4).

Untuk itu menurut Risma karena saluran diwilayah pelabuhan juga menuju utara, otomatis Pemkot Surabaya yang menanggung semua pengendalian banjir disana.‘’Ternyata

operasionalnya tidak ada untuk itu saya langsung take over karena saya tidak hanya menyelamatkan akses ke pelabuhan akan tetapi juga menyelamatkan warga disana,’’ tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini juga menyayangkan dimana semua opersional pengendalian banjir di kawasan pelabuhan ditanggung seluruhnya oleh Pemkot Surabaya. Sedangkan kontribusi pelabuhan kepada Pemkot

Surabaya tidak ada sama sekali.

Risma mencontohkan seperti pelabuhan di Rotterdam negeri Belanda dimana pelabuhan ada dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Rotterdam.

Karena di Surabaya kawasan pelabuhan ada dibawah pengelolaan PT Pelindo III, Risma menginginkan adanya saling menghormati dan peduli. ‘’Sebenarnya kita juga butuh, untuk itu kita harus peduli jangan sampai ada menang-menangan,’’ ujar Wali Kota. Diakui Wali Kota selama ini Pemkot Surabaya tak menerima apapun kontribusi dari pelabuhan, namun semua dampak dari pelabuhan Pemkot Surabaya yang menanggungnya. Q dre

Pertengahan Tahun, ESDM akan Lelang Tiga WKP Pemprov, Bhirawa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim menargetkan lelang tiga Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi (geothermal) yang berpotensi pada pertengahan tahun ini. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim, Dewi J. Putriatni menjelaskan, wilayah dengan potensi panas bumi yang akan dilelang yakni Gunung Pandan di Bojonegoro, kawasan Songgoriti, Gunung Arjuno dan Welirang di Malang.

“Penetapan 3 WKP sebentar lagi, setelah itu kami siap lelang, anggaran dan teknis sudah dipersiapkan. Pertengahan tahun ditargetkan bisa mulai,” jelasnya, pekan lalu. Ia menguraikan kawasan Gunung Pandan memiliki potensi panas bumi yang bisa digunakan mem-

bangkitkan listrik 25 Megawatt (MW). Sedangkan Arjuno-Welirang mempunyai potensi membangkitkan listrik 200 MW dan Songgoriti 25 MW. Tender, lanjut Dewi, menentukan pemenang eksplorasi yang bekerja 3 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun selama dua kali. Bila disimpulkan eksploitasi memungkinkan, pemenang tender bisa membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Soal besaran investasi, Dewi menggambarkan untuk menghasilkan 1 Gigawatt (GW) dari panas bumi diperlukan investasi 500 juta Dolar AS. Sedangkan untuk membangun 1 sumur panas bumi diperlukan 800.000 dolar AS. Selain melelang 3 WKP geothermal baru, ada sejumlah perusahaan sedang meneliti potensi panas bumi di Jawa Timur.

PT MRI Energy meneliti potensi di Gunung Wilis dan PT Hitay Renewable Energy meneliti di Bromo, Raung dan Tires.

Adapun eksplorasi geothermal yang sudah berjalan di Jawa Timur yakni di Ngebel, Ponorogo yang dieksplorasi PT Bakrie Darmakarya Energi, kawasan Gunung Ijen oleh PT Medco Cahaya Geothermal dan di pegunungan Argopuro oleh Pertamina Geothermal Energy.

Dewi menguraikan eksplorasi untuk Gebel dan Ijen sedang dalam perpanjangan, sedangkan di Argopuro tidak bisa dilanjutkan karena kawasan yang dieksplorasi masuk kawasan konservasi. “Memang prosesnya cukup panjang untuk sampai menghasilkan listrik, tapi potensi geothermal terus digali untuk sumber energi masa depan,” paparnya. Q rac

Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Pertahankan Kualitas Produk Unggulan, Rutin Gelar Razia Produk Kabupaten Blitar, Bhirawa Beredarnya berbagai produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Blitar juga perlu dilakukan pengawasan, hal ini dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas dari berbagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selalu menggelar Razia Produk secara rutin yang dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Blitar baik di Toko, Pasar hingga swalayan modern.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar, Drs. Molan, dimana pelaksanaan Razia Produk ini dilakukan secara rutin di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, dengan target berupa berbagai jenis makanan, minuman serta berbagai

produk yang dijual di toko, supermarket maupun sejenisnya untuk menjaga kualitas produk unggulan Kabupaten Blitar serta memberikan sosialisasi langsung kepada distributor, agen atau penjual langsung untuk menghormati konsumen jika ada jenis makanan atau minuman yang kadaluarsa atau sudah tidak layak konsumsi.

“Pelaksanaan Razia Produk ini sangat penting, selain untuk menjaga kualitas produk unggulan Kabupaten Blitar juga untuk menghindari adanya penipuan dalam menjual produk yang dianggap palsu atau kadaluarsa

khususnya untuk makanan dan minuman,” kata Drs. Molan.

Ditambahkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Sutopo, S.Sos, MM, mengatakan untuk pelaksanaan Razia Produk yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta instansi terkait, dimana selain menertibkan produk yang tidak layak atau tidak standart, produk yang sudah kadaluarsa hingga produk-produk yang dianggap membahayakan konsumen yang ada di Kabupaten Blitar.

“Razia Produk ini sangat penting dan menguntungkan konsumen dan masyarakat, dimana kami berharap semua produk yang dijual langsung kepada konsumen aman dan tidak

membahayakan. Apalagi saat ini banyak beredar produk bermasalah. Sehingga produk yang tidak kita awasi secara langsung patut diragukan kualitas dan masa berlakunya,” kata Sutopo, S.Sos, MM. Selain itu dengan adanya kegiatan Razia Produk yang dilakukan secara rutin ini juga sebagai kontrol kepada para penjual baik grosir maupun penjual langsung untuk selalu mengawasi dan melihat kualitas barang yang diperdagangkannya.

Terlebih produk unggulan yang sudah kita harapkan menjadi salah satu produk yang bisa dikenal masyarakat Blitar dan luar Blitar. Sehingga dari sisi kualitas harus tetap dijaga.

“Banyak jenis produk unggulan di Kabupaten Blitar, namun untuk jenis kerajinan maupun non makanan mungkin tidak ada masa berlakunnya sampai kapan, akan tetapi untuk jenis makanan dan minuman selalu kami

pantau untuk menjaga kualitas dan halhal yang bisa merugikan konsumen seperti masa berlakukanya,” jelasnya lagi. Namun demikian pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk atau barang baik makanan, minuman atau yang lainnya, seperti melihat label kadaluarsa, kemasan produk masih utuh atau sudah rusak, label halal serta yang lainnya. Sedangkan untuk barang secara aturan di Indonesia harus berlabel SNI, kualitas barang atau bahan sesuai dengan merk serta bukan berbahan yang membahayakan. “Kami minta teliti sebelum membeli. Ini sangat penting bagi konsumen, untuk itu kami menghimbau selalu teliti dan waspada,” imbuhnya.

Sementara perlu diketahui beberapa produk unggulan di Kabupaten Blitar yang sudah cukup dikenal baik di tingkat Daerah, Regional, Nasional

Sutopo, S.Sos, MM maupun Internasional yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya Kerajinan Tempurung Kelapa, Sambel Pecel, Bubut Kayu, Gula Kelapa, Gerabah Seni, Keripik Buah, Batik Tulis, Senapan Angin, Aneka Mainan Anak, Roti Kering, Makanan Khas, Enteng-Enteng Kacang, Garmen, Mebelair dan berbagai produk unggulan lainnya. Q htn*

OLAHRAGA

Senin Legi 7 APRIL 2014

LINTASAN

Regulasi Berubah, Tim PON Remaja Seleksi Ulang

Sulsel Juara Umum Piala Kasad 2014 Makassar, Bhirawa Tuan rumah Sulawesi Selatan berhasil keluar sebagai juara umum Kejuaraan Nasional Karate Piala Kasad di Gedung Celebes Convention Centre (CCC) Makassar, 3-5 April 2014.

Tim karate Sulsel dipastikan menjadi yang terbaik pada pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Kasad 2014 setelah merebut lima emas, empat perak dan lima perunggu. Perolehan medali Sulsel cukup jauh meninggalkan Tim Sumatera Utara di posisi kedua dengan tiga emas, satu perak dan dua perunggu.

Sementara untuk peringkat ketiga diraih Perguruan Inkai yang mengumpulkan dua emas dan dua perak atau lebih baik dari perolehan tim DKI Jakarta dengan dua emas dan lima perunggu.

Sekretaris Umum Forki Sulsel Prof Musakkir di Makassar mengaku bersyukur sekaligus bangga dengan keberhasilan tim Sulsel mewujudkan target juara umum. Pihaknya juga menilai keberhasilan karateka Sulsel karena persiapan yang lebih matang.

“Kami bersyukur target kita terpenuhi.

Keberhasilan kita ini sekaligus membuktikan bahwa proses pembinaan berjalan maksimal. Saya juga memberikan apresiasi kepada Karateka Sulsel yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” jelasnya.

Untuk perolehan emas Sulsel masingmasing dipersembahkan Hendro Salim (kumite +84kg putra), Bayu Ramadhan (kumite -55kg putra), Muhammad Duhril (kumite -60kg putra), Faisal Zainuddin (kata perorangan), serta trio kata Sulsel Faisal, Aswar, dan Fidelis Lolobua.Q ant

Kinerja Pemain Asing PSPS Belum Memuaskan Pekanbaru, Bhirawa Kinerja pemain asing PSPS Pekanbaru, Riau, belum memuaskan meski telah beberapa kali latihan sebagai persiapan menjelang pertandingan perdana Divisi Utama PSSI 2014.

“Pemain asal Liberia Perry N. Somah perlu dipertimbangkan untuk direkrut, karena belum menunjukkan karakter sebenarnya,” kata pelatih PSPS Philep Hansen Maramis di Pekanbaru, Sabtu.

Masalah tersebut terkait pihak manajemen berupaya untuk memenuhi kuota dua pemain asing dalam kompetisi Divisi Utama 2014, tapi PSPS hanya baru mengontrak Onana asal Kamerun.

Bahkan pelatih juga mencoba menyeleksi Perry N. Somah, tapi hasilnya bahwa belum dapat menjalin kerja sama tim termasuk dengan pemain lokal.

Demikian pula ketika diturunkan menghadapi Persisko, Kabupaten Merangin, Jambi, dalam laga persahabatan bahwa Perry lebih banyak menonjolkan kinerja individu seakan tanpa percaya dengan pemain lokal.

Meski Perry pernah sebelumnya memperkuat PS Blitar dan Madura FC, Jawa Timur, tapi belum banyak memberikan kontribusi gol sebagai pemain pada posisi depan.Q ant

9

wawan triyanto/bhirawa

Menpora Roy Surya, Ketua PWI Jatim dan Kadispora Jatim saat memberikan keterangan kepada pers soal peluang Jatim menjadi tuan rumah Asian Games 2022.

Jatim Tuan Rumah Asian Games 2022 Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada kendala, Jatim akan menjadi tuan rumah Asian Games 2022. Sebab Vietnam yang sebelumnya ditunjuk sebagai penyelenggara multieven paling bergengsi tingkat Asia itu kabarnya mengundurkan diri.

“Kabar terbaru, Vietnam akan menyatakan mundur (sebagai tuan rumah Asian Games 2022). Indonesia sebagai negara terkuat kedua (dalam bidding), harus menyatakan keberanian,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, saat berkunjung ke Surabaya, Sabtu (5/4) malam.

Sekalipun nantinya sudah ganti pemerintahan, termasuk Gubernur Jatim, Menpora maupun presiden, gelaran Asian Games 2022 di Jatim harus mendapatkan dukungan seluruh kalangan.”Siapapun gubernurnya, siapapun menporanya, siapapun presidennya, ini Indonesia. Saya tidak memandang siapa nanti (yang menjabat). Masyarakat harus siap,” tegas politisi Partai Demokrat yang juga dikenal sebagai pakar telematika itu.

Sekadar Informasi, Indonesia pernah sekali menjadi tuan rumah Asian Games pada 1962 saat dipimpin Presiden Soekar-

no. Ketika itu, kontingen Indonesia berhasil nangkring di peringkat dua setelah Jepang, dengan raihan 21 medali emas, 26 perak dan 30 perunggu. Prestasi itulah yang sampai sekarang belum terulang.

Bonus SEA Games Cair Pada kesempatan itu Roy Suryo juga menjelaskan, kalau dalam waktu dekat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera mencairkan bonus atlet dan pelatih yang sukses menyumbangkan medali di SEA Games 2013 Myanmar. Dijadualkan, penyerahan bonus secara simbolik berlangsung di salah satu hotel di Jakarta pada Senin (7/3) hari ini.

Bonus sekaligus diberikan kepada kontingen Indonesia yang berlaga di Paralympic Games 2014 Myanmar. “Setelah 14 tahun ikut Paralmypic Games, baru 2014 ini Indonesia menjadi juara umum,” katanya.

Pemberian bonus tidak akan dilewatkan Pengurus Besar (PB) masing-masing cabang olahraga (cabor). Melainkan ditranfer langsung ke rekening atlet maupun pelatih yang bersangkutan.

Maka dari itu, setiap penerima bonus diharapkan melengkapi dan merapikan dokumen tabungannya.

Pihak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) meminta, setiap dokumen yang diserahkan harus ada transaksi ataupun pergerakan dalam tiga bulan terakhir.

“Ini yang menjadi kesulitan. Kalau itu belum lengkap, belum bisa dicairkan. Kenapa saya sampaikan simbolis, karena pencairan hanya untuk penerima yang sudah siap,” terang Roy. Menpora menegaskan, bonus yang diberikan bukan termasuk dana Bantuan Sosial (Bansos). Ia pun sudah berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan ini perlu dijelaskan mengingat sekarang jelang Pemilu 2014. “Sempat tarik ulur. Kita (Kemenpora) gulirkan, Kementrian Keuangan sempat hentikan, karena masuk nomenklatur Bansos. Tapi saya sudah tegaskan bukan bansos, sudah bertemu Pak Chatib Basri (Menteri Keuangan),” ungkap Roy. Q wwn

Surabaya, Bhirawa Perubahan aturan regulasi usia yang dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat, membuat tim sepak bola Jatim yang disiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional Remaja I tahun 2014 harus melakukan seleksi ulang, Aturan usia yang dirubah yakni, atlet yang tampil pada PON Remaja harus berusia di bawah 17 tahun atau kelahiran 1998, sementara hasil seleksi pemain sepak bola yang dilakukan sebelumnya banyak yang kelahiran 1997. “Kami sudah berkoordinasi dengan tim pelatih sepak bola mengenai aturan tersebut dan disepakati untuk mengadakan seleksi ulang,” kata Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid kepada wartawan di Surabaya, Minggu (6/4).

Ajang pesta olahraga khusus atlet remaja yang pertama dan berlangsung di Jatim itu, rencananya digelar pada Desember 2014, tetapi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan belum diputuskan.

Pelatih tim sepak bola PON Remaja Jatim Mursyid Efendi mengatakan pihaknya harus membongkar lagi sebagian besar pemain hasil seleksi dan penjaringan yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya untuk disesuaikan dengan aturan yang baru.

Dari 28 pemain yang terjaring seleksi, hanya delapan pemain yang bisa dipertahankan karena usianya masih sesuai regulasi PON Remaja, sedangkan 20 pemain lainnya terpaksa harus diganti.

“Mau tidak mau harus dilakukan seleksi ulang. Kami awalnya menjaring pemain kelahiran 1997, karena informasi awalnya atlet PON Remaja berusia 17 tahun.

Tapi, ada juga pemain yang masih berusia di bawah 17 tahun ikut terjaring, karena kualitasnys cukup bagus,” kata Mursyid.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu beserta asisten pelatih berencana melakukan seleksi pemain di Gresik dan Lamongan pada Minggu (6/4), selanjutnya secara bertahap mencari pemain di daerah lainnya. “Kami berharap bisa mendapatkan pemain bagus di Gresik dan Lamongan. Selain itu, kami juga akan mengunjungi beberapa daerah lain, seperti Malang, Pasuruan, Jember, Madiun, dan Bojonegoro,” tambahnya. Q wwn

Rio Haryanto Hanya Tempati Posisi ke-16

ist

Enam karateka peraih medali emas kumite di Kejurnas Piala Kasad menggantikan karateka yang terdegradasi.

Enam Karateka Masuk Pelatnas Asian Games Makassar, Bhirawa Enam karateka peraih medali emas kumite di Kejurnas Piala Kasad di Makassar, 3-5 April 2014, dipanggil masuk Pelatnas Asian Games menggantikan karateka yang terdegradasi.

Ketua Umum PB Forki, Hendardji Supandji di Makassar, Sabtu, mengatakan, atlet tersebut berasal dari Sulsel (dua atlet), DKI Jakarta (dua atlet) serta Bali dan Jatim masing-masing satu atlet.

“Kami meminta Senin depan seluruh karateka yang terpilih segera bergabung dalam tim pelatnas. Kami harap tidak ada yang terlambat karena kita segera menghadapi ajang SEAKF di Vietnam dan Primer League Jakarta 2014,” katanya saat penutupan Kejurnas Piala Kasad 2014.

Sekretaris Umum Forki Sulsel, Prof Musakkir menyatakan, dua karateka Sulsel yang dipanggi yakni Muhammad Duhril Ramadhan (juara kumite -60 kg) serta Bayu yang berhasil merebut medali emas di kumite -55 kg putra.

“Duhril akan menggantikan Imam Tauhid di Pelatnas Asian Games. Untuk Bayu sendiri, saya belum mengetahui siapa yang akan digantikan. Kami tentu bangga dua atlet kita bisa menembus tim pelatnas,” jelasnya.

Selain meloloskan dua karateka terbaiknya, Pengprov Forki Sulsel juga harus pasrah kehilangan atlet putrinya Wiwik Pertiwi.

Karateka yang tampil di kumite +68 kg itu

harus menyerahkan posisinya ke karateka asal Jatim Yuswinda Eka. “Wiwik harus pulang karena kalah bersaing di Kejurnas Piala Kasad. Namun kami tetap berharap agar Wiwik pada kejuaraan yang lain bisa membuktikan kualitasnya sehingga bisa kembali bergabung dalam pelatnas,” ujarnya.

Terkait keberhasilan tim Sulsel tampil sebagai juara umum Piala Kasad 2014, kata dia, semakin membuktikan bahwa pembinaan atlet di daerah tersebut sudah berjalan maksimal.

Pihaknya juga bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap perjuangan seluruh karateka yang pantang menyerah demi mempersembahkan yang terbaik bagi Sulsel.

Tim karate Sulsel memastikan diri sebagai yang terbaik setelah merebut lima emas, empat perak dan lima perunggu.

Perolehan emas Sulsel masing-masing dipersembahkan Hendro Salim (kumite +84 kg putra), Bayu Ramadhan (kumite -55 kg putra), Muhammad Duhril (kumite -60 kg putra), Faisal Zainuddin (kata perorangan), serta trio kata Sulsel Faisal, Aswar, dan Fidelis Lolobua.

Sedangkan perolehan perak Sulsel melalui Fidelis Lolobua (kata perorangan putra), Wiwik Pertiwi (kumite +68 kg), Ririn Krisnasari, Tri Wulan, dan Sulhandra (kata beregu putri), serta kata beregu putra dari Andi Tomy, Aspar, dan Dasril.Q ant

Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto akhirnya hanya menempati posisi ke-16 pada race pertama lomba balap mobil GP2 Series 2014 di Sirkuit International Sakhir, Bahrain, meskipun yang bersangkutan sempat bertenggar pada posisi ketiga.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati ketika dihubungi dari Semaang, Sabtu, mengatakan Rio yang tergabung dalam tim EQ8 Caterham Racing menyentuh garis finis ada urutan ke-16 dengan catatan waktu 1"00.39.125 dari 32 kali putaran atau terpaut 41,714 detik dari pemenang lomba ini yaitu S Vandoorne dari tim ART Grand Prix dengan catatan waktu 59:57.411.

Posisi kedua ditempati pebalap tim Carlin J Leal dengan catatan waktu 59:58.962, sedangkan ketiga ditempati pebalap J Palmer dari tim DAMS dengan catatan waktu 1:00.03.291, sedangkan rekan satu tim Rio yaiti Alexnder Rossi dari Amerika Serikat menempati posisi ke-22 dengan catatan waktu 1:01.31.971.

Race pertama atau ‘feature race’ yang menempuh 32 putaran atau sejauh 173,184 kilometer tersebut, pebalap asal Solo, Jawa Tengah, Rio Haryanto yang mendapat dukungan penuh dari Pertamina memulai star pada posisi kelima sesuai hasil kualifikasi Jumat (4/4) pukul 20.00 waktu setempat.Q ant

Rio Haryanto

NASIONAL-POLITIK

10

ICW Temukan 135 Kasus Politik Uang

KILAS NASIONAL

Kader Golkar Laris Jadi Calon Wapres

Golkar Paling Banyak Melanggar

Jakarta, Bhirawa Survei PolcoMM (Political Communi cation) Institute mencatat, pasangan Capres/ Cawapres Jokowi/ Yusuf Kalla, lalu pasangan Prabowo Subianto/Priyo Budi Santoso dan pasangan Abu Rizal Bakrie/ Pramono Edhie Wibowo, akan jadi pasangan serasi dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Kader-kader partai Golkar dinilai publik, cocok untuk dipasangkan dengan Capres PDIP dan Gerindra. Sementara Capres Golkar ARB, oleh publik dinilai cocok dipasangkan dengan kader Demokrat Pramono Edhie Wibowo,” papar Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto.

PolcoMM selain melakukan survey pasangan Capres/Cawapres juga men survey karir politik. Menurut Heri, dari surveynya didapati, karir politik seseo rang akan memburuk bila terkena kasus korupsi dan melakukan tindak asusila. Ketika politikus tersandung kedua hal buruk tersebut, maka simpati publik akan hilang.

Yang ber sangkutan akan direndahkan dan dianggap sampah, lalu ditinggalkan publik.

Yang mengejutkan, adalah elektabilitas salah satu kader Golkar yang tiba-tiba mencuat, mengungguli kader Golkar lain yang biasa beredar. Priyo Budi Santoso yang selama ini tidak pernah nongol, tibatiba muncul dengan elektabilitas mencapai 18,44%. Prosentase elektabilitas yang menyalip Capres Golkar ARB sebesar 16,42%. Sementara elektabilitas Yusuf Kalla 17,33%, satu angka lebih tinggi dibanding ARB.Q ira

Call Center 123 PLN Efektif Cegah Percaloan Jakarta, Bhirawa Pelanggan listrik di pelosok tanah air, sekarang bisa menikmati kemudahan dan percepatan layanan kelistrikan, lewat “call center 123”. Layanan contact center yang disediakan PLN bagi pelanggan, semuanya “terpusat” pada Contact Center PLN 123.

Cara modern yang disuguhkan PLN ini, dimaksudkan sebagai peningkatan integritas pelayanan publik.

“Layanan modern call center 123 memberi kemudahan akses tanpa batas kepada pelanggan. Sejak diresmikan 2 tahun lalu, tepatnya pada 10 Juni 2011, PLN makin mudah dihubungi pelanggan, guna mendapat informasi maupun menyampaikan keluhan. Dengan cara ini, diharapkan calocalo listrik yang selama ini mencekik pelanggan, bisa musnah,” ujar Deputy Manager Mekanisme Niaga PLN Distribusi Jabar & Banten, Syaifulah Hikmat. Menjawab wartawan yang berkunjung on the spot ke wilayah kerjanya di Bandung.

Lebih jauh Syaiful mengatakan, bila rumah tiba-tiba listriknya padam, pelanggan bisa langsung telepon 123. Atau handpone pakai kode area +123, bisa juga pakai internet. Jika sudah tersambung ke 123, maka petugas PLN, sesegera mungkin akan mena ngani masalahnya.

Lewat telepon 123, pelanggan juga bisa minta dengan mudah Penyambungan Baru (PB), Penambahan Daya (PD) dan Penyam bungan Sementara (PS), dengan beaya resmi, tanpa pungutan liar.Q ira

Jakarta,Bhirawa Indonesia Corruption Watch bersama mitra jaringan di 15 provinsi menemukan 135 pelanggaran politik uang dalam kampanye Pemilu 2014.

antara foto

Kampanye Damai Sejumlah anggota dari Republik Aeng-aeng dan Pasoepati memegang poster bertemakan pemilu damai saat aksi kampanye damai di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (6/4). Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

TNI Waspadai Eskalasi Politik Pemilu Jakarta, Bhirawa Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman meminta jajarannya di semua tingkatan mencermati meningkatnya eskalasi politik menjelang dan pascapemilu 2014.

“Di Pemilu 2004 dan 2009 menjelang Pemilu Legislatif (eskalasinya) menanjak dan puncaknya pada Pileg lalu menurun sebentar kemudian meningkat menjelang Pemilu Presiden,” kata Budiman dalam teleconference dengan Panglima Kodam di seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (6/4) kemarin.

Budiman mengatakan menanjaknya suhu politik di 2014 diperkirakan tidak terlalu besar. Namun dia meminta kepada para Pangdam di seluruh Indonesia untuk mencermati kondisi bahwa suhu politik mencapai puncak pada 9 April dan akan menurun. “(Suhu politik) mencapai puncak pada 9 April lalu menurun

sedikit dan bersiap (meningkat) lagi di Pilpres,” ujarnya.

Budiman menjelaskan ada beberapa daerah yang memiliki potensi meningkatnya suhu politik seperti Nanggroe Aceh Darussalam karena terjadi dua kali konflik kekerasan. Selain itu, menurut dia, di daerah Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan lebih besar.

“Di Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan lebih besar, Kalimantan aman, dan Papua ada di beberapa daerah saja,” katanya.

Menurut dia, tingkat kecerdasaan masyarakat saat ini tinggi sehingga ketegangan bisa dikurangi. Selain itu peranan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sangat besar dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.

“Karena kedua lembaga itu harus sinergi agar pemilu berjalan sukses,” katanya.

Dia menjelaskan TNI AD

Tangkal Hama Tikus, Pemkab Lumajang Manfaatkan Burung Hantu Banyak cara dilakukan untuk menangkal hama tikus yang menyerang areal pertanian. Pemkab Lumajang mempunyai cara sendiri untuk menangkalnya, yaitu dengan melepasliarkan burung hantu di berbagai kecamatan.

Bupati Lumajang Dr Sjahrazad Masdar dan Wakil Bupati Lumajang Drs As’at Malik memimpin langsung pelepasan tersebut untuk kemudian mengerahkan jajaran Dinas Pertanian. Dengan melepas secara simbolis 10 burung hantu di lahan sawah milik warga.

“Burung hantu ini merupakan salah-satu predator pemakan tikus yang menjadi hama di lahan pertanian milik petani,’’ kata Bupati Dr Sjahrazad Masdar. Tikus menjadi hama yang menakutkan bagi petani karena bisa berpotensi mengurangi produktivitas hasil panen. Untuk itu, Bupati Lumajang meminta kepada masyarakat untuk tidak membunuh atau memburu burung hantu yang ada. Pasalnya, tindakan itu akan menyebabkan hama tikus akan berkembang karena tidak ada predator yang menekan pertumbuhannya.

“Kalau burung hantu ditembak, diburu, maka dampaknya tikus akan semakin berkembang,’’lanjutnya. Karena, burung hantu ini merupakan preda-

Senin Legi 7 APRIL 2014

tor pemakan hama tikus.

“Dengan keberadaan burung hantu, maka hama Tikus bisa ditangkal,” papar Masdar Bupati.

Wakil Bupati Lumajang As’at Malik menambahkan setiap tahunnya petani mengalami kerugian miliaran rupiah akibat serangan hama tikus ini. Tahun 2012, menurut Wabup Lumajang, petani kehilangan 1.445.145 kilogram gabah akibat serangan hama tikus.

“Kalau diuangkan, kerugiannya mencapai Rp4,8 miliar,’’jelas As’at Malik. Tahun 2013, petani kehilangan 2.045.460 kilogram gabah dengan kerugian mencapai Rp. 7,1 miliar. “Sedangkan, memasuki bulan ketiga Tahun 2014 atau sampai Bulan Maret ini saja, petani sudah kehilangan 321,7 kilogram gabah dengan kerugian mencapai Rp. 1,2 miliar,’’paparnya. Sampai akhir tahun nanti, jika dikalikan tiga potensi kerugiannya bisa mencapai Rp. 3,6 miliar. Kerugian ini besar, lanjut As’at Malik petani dan masyarakat harus ramah de-

yat/bhirawa

Sektor pertanian terus memperoleh perhatian Pemkab Lumajang termasuk dalam penanganan serangan hama Tikus.

ngan alam tidak membunuh atau memburu predator hama seperti burung Hantu Wakil Bupai Lumajang Drs As’at Malik mengharapkan upaya melepasliarkan burung Hantu hanya sebagai salah satu ikhtiar. ‘’ Masih perlu ikhtiar-ikhtiar lainnya,’’ tambahnya. Seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban setiap kali melaksanakan panen atau hasil. ‘’ Ini memang tidak tampak pengaruhnya, namun bisa dirasakan,’’ ungkapnya serius. Dengan kata lain, ikhtiar yang dilakukan bukan hanya yang bersifat lahir namun juga batin.

Sementara itu, Ir Paiman Kepala Distan Kabupaten Lumajang menyampaikan, bahwa kegiatan pelepas-liaran burung Hantu sebagai predator hma tikus ini merupakan implementasi dari Perda Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Lumajang.

“Dimana, Perda ini tidak hanya memfokuskan pada lahan saja, tapi bagaimana bisa melakukan pola pertanian yang alami,’’jelas Paiman. Artinya, hama tidak hanya digantungkan pembasmiannya dengan pestisida, akan tetapi ada upaya ramah lingkungan dengan kembali kea lam.

Yakni, melalui pengembangan predator bagai hama tersebut.

Salah-satunya, untuk hama Tikus dengan menebar burung hantu ini sebagai predatornya.

Hama tikus, selama ini terus menjadi momok bagi petani di wilayah Kabupaten Lumajang.

Pasalnya, hama yang satu ini merupakan pemicu anjloknya potensi produktivitas hasil pertanian, terutama padi yang dikelola oleh para petani di Kota Pisang ini. Petani sendiri sudah berusaha untuk menekan ancaman hama Tikus ini. Seperti melakukan aksi brentg menangkap hama Tikus maupun dengan cara-cara yang lain.

Diharapkan dengan upaya melepasliarkan burung Hantui ini menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya. Q yat*

membantu dalam distribusi logistik pemilu dan keluhan yang ada dilapangan adalah kondisi geografis. Namun secara umum distribusi logistik yang dilakukan TNI AD sudah berjalan baik.

“Di Papua masih ada masalah pada distribusi logistik,” katanya.

Dalam acara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ada tiga daerah yang mendapatkan perhatian khusus, pertama Aceh karena ada partai lokal.

Kedua, menurut dia, Provinsi Lampung yang harus disediakan satu surat suara lagi karena bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Lampung.

“Lalu provinsi DKI Jakarta, karena jumlah surat suara berbeda disebabkan tidak memiliki DPRD untuk tingkat Kabupaten/ Kota,” kata Husni.Q ant

“Jenis pelanggaran politik uang ada 135 dengan perincian pemberian uang 33 kasus, pemberian barang 66 kasus, pemberian jasa 14 kasus, dan sisanya berupa penggunaan fasilitas negara,” kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (6/ 4) kemarin.

Abdullah Dahlan menjelaskan nilai transaksi politik uang yang dilakukan partai dan kandidat beragam, namun yang dominan bernilai Rp26.000 hingga Rp50.000 sebanyak 11 kasus. Selain itu, menurut dia ,nilai pemberian uang dalam politik uang yang terbanyak yaitu Rp5.000 hingga Rp25.000 sebanyak enam kasus.

“Dalam temuan kami ada nilai politik uang di atas Rp200.000 sebanyak dua kasus,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan politik uang saat ini dilakukan tidak konvensional dalam bentuk uang namun berbentuk barang seperti sembako, dan pengobatan gratis.

Menurut dia, dalam hasil temuan ICW ditemukan bentuk pemberian barang berupa pakaian adalah paling banyak yaitu 27 kasus.

“Pemberian sembako 15 kasus, pemberian alat rumah tangga enam kasus, dan pemberian ‘door prize’ sebanyak lima kasus,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan jenis politik uang dalam bentuk jasa juga dilakukan seperti layanan kesehatan sebanyak delapan kasus. Janji uang sebanyak lima kasus, hiburan atau pertunjukan dua kasus, dan layanan pendidikan satu kasus.

“Momen pengobatan gratis selalu ada ajakan untuk memilih kandidat dan sesuai undang-undang itu dilarang karena memengaruhi pemilih,” katanya.

ICW juga menemukan pen yalahgunaan fasilitas dan jabatan dalam kampanye pemilu seperti dalam alat

peraga sebanyak 16 kasus, aparat pemerintah 11 kasus, mobil dinas dan program pemerintah masing-masing enam kasus. Laporan pemantauan praktik politik uang oleh ICW bersama jaringannya di 15 provinsi menyebutkan Partai Golkar paling banyak melakukan pelanggaran dengan jumlah 23 kasus.

“Partai Golkar melakukan 23 pelanggaran politik uang berdasarkan pemantauan awal kami dalam praktik tersebut,” kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam kon ferensi pers di Jakarta, Minggu (6/4) kemarin.

Dia menjelaskan Partai Amanat Nasional menempati peringkat kedua yaitu dengan jumlah pelanggaran sebanyak 19 kasus. Selanjut nya adalah Partai Demokrat 17 kasus, PDI Perjuangan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan 12 kasus.

“Semua partai politik nasional melakukan pelanggaran politik uang,” ujarnya.

Abdullah Dahlan mengatakan aktor pelaku politik uang dan penyalahgunaan jabatan serta fasilitas negara didominasi oleh kandidat atau calon legislatif yaitu sebanyak 96 kasus.

Selain itu aktor lainnya adalah tim sukses dengan 49 kasus, aparat pemerintah 16 kasus, partai dan tim kampanye sebanyak tiga kasus.

Wilayah pemantauan ICW dan mitra jaringannya itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mitra jaringan pemantauan ICW antara lain, LBH Sumatera Barat, Sahdar Sumatera Utara, Fitra Riau, Kabahil Bengkulu, Mata Banten, dan G2W Jawa Barat.Q ant

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Blitar Siap Sukseskan Pileg 2014 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar siap untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH berharap besar pelaksanaan Pileg 9 April 2014 besok dapat berjalan dengan sukses tanpa ada sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan seluruh jajaran Pemkab Blitar telah diinstruksikan untuk membantu dan memfasilitasi pelak sanaan Pileg tahun 2014 ini.

“Pelaksanaan Pemilihan Um um Legislatif pada 9 April 2014 di Kabupaten harus sukses dan berjalan dengan aman dan lancar,” kata Herry Noegroho. Selain itu pelaksanaan Coblosan Pileg 2014 yang tinggal hitungan hari saja, pihaknya juga berharap masyarakat bisa menjaga kondisi lingkungan masing-masing untuk tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menyesatkan.

“Musim pemilu akan ada banyak hal-hal atau informasi yang menyesatkan. Untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat waspada serta menjaga kondusifitas lingkungan masing-masing demi kerukunan dan keamanan masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, lancar dan suksesnya pelaksanaan Pileg pada 9 April besok juga sebagai cermin demokrasi di Kabupaten Blitar yang bisa berjalan dengan baik, aman dan lancer.

Pelaksanaan Pileg 2014 ini sebagai awal mula pelaksanaan tahun Politik di Kabupaten Blitar, selanjutnya akan diteruskan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.

“Kami berharap awal pelaksanaan tahun Politik ini akan berdampak baik, sebab selain Pileg segera dilaksanakan Pilpres pada bulan Juli men-

datang,” jelasnya.

Ditambahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, untuk mensukseskan pelaksanaan Pileg 2014 ini pihaknya selalu melakukan monitoring dan berkoordinasi langsung dengan lintas ektoral. Baik jajaran Pemkab Blitar sendiri juga pihak lain seperti KPU Kabupaten Blitar, Polres Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808 Blitar serta jajaran lainnya untuk menjaga kondusifitas dan hal-hal yang tak terduga jangan sampai terjadi sehingga pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Blitar bisa berjalan dengan aman dan lancar.

“Untuk membantu pengamanan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS juga kami perbantukan Linmas yang ikut menjaga serta mensukseskan pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Blitar,” ujar Drs. Mujianto. Sedangkan sebagai fasilitasi Pemkab Blitar pada pelaksanaan Pileg 2014, seluruh jajaran Pemkab Blitar mulai tingkat Kabupaten Blitar, Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan diminta berkoordinasi aktif dengan jajaran penyelenggara seperti Kecamatan dengan PPK, Kelurahan dan Desa dengan PPS hingga TPS sebagai lokasi pemilihan atau pelaksanaan coblosan yang akan memilih Calon Anggota Legislatif seperti DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD. “Paling banyak berperan di tingkatan Desa dan Kelurahan, selain mempersiapkan pelaksanaan pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan juga diminta untuk membantu men-

hartono/bhirawa

H Herry Noegroho, SE, MH sukseskan pelaksanaan pemungutan di masing-masing TPS yang ada di Desa dan Kelurahan masing-masing,” imbuhnya.

Sementara perlu diketahui pada pelaksanaan Pileg tahun 2014 ini diikuti 15 Parpol, yakni ada 12 Partai Nasional diantaranya Partai NasDem dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 4, Partai Golongan Karya (Golkar) nomor urut 5, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 9, Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) nomor urut 10, Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 14 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nomor urut 15. Sedangkan Partai Lokal Aceh ada 3 Parpol yakni Partai Damai Aceh (PDA) dengan nomor urut 11, Partai Nasional Aceh (PNA) dengan nomor urut 12 dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut 13. Q htn*

Senin Legi 7 APRIL 2014

Asyik Berfoto Ria, Tiga ABG Tewas Tenggelam Bojonegoro, Bhirawa Tiga remaja dari Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yaitu Rina Andriana, Rini Andriani, dan Rina Ristiani yang semuanya berusia 16 tahun, ditemukan tewas tenggelam di sebuah embung.

“Warga menemukan ketiganya sudah dalam keadaan tak bernyawa di dasar embung, “ kata Petugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Imam Nurcahyo, Minggu (6/4).

Sesuai laporan perangkat Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, kata Imam, saudara kembar Rina Andriani dan Rini Andriani, warga Desa Ngradin, dan Rina Ristiani, warga Desa Ndengok, Kecamatan Padang­ an, bermain-main di tepi embung, Sabtu (5/4) sekitar pukul 14.00.

Ketika itu, katanya, ketiganya sedang asyik foto-foto bersama. Saat asyik berfoto itu, salah satu remaja tersebut terpeselet tercebur masuk ke dalam embung yang berkedalaman sekira 3-4 meter dan kondisinya curam. “Lainnya berusaha menolong, tapi ikut tenggelam.

Kemungkinan ketiganya tenggelam disebabkan tidak bisa berenang,” katanya, memperkirakan.

Menurut dia, warga yang mengetahui kejadian tenggelamnya tiga remaja itu ber­usaha melakukan pertolongan, namun warga menemukan ketiganya di dasar embung sudah dalam keadaan meninggal du­ nia. “Setelah menjalani visum dari petugas medis Puskesmas Padangan, selanjutnya ketiga korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan,” jelasnya.

Dimintai konfirmasi, Sekretaris BPBD Bojonegoro MZ Budi Mulyono menjelaskan pemkab akan memberikan santunan bagi korban tewas tenggelam sebesar Rp 2,5 juta per jiwa. Pemberian santunan tersebut se­suai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro tentang Santunan Korban Bencana. “Kami belum memproses pemberian santunan, karena masih menunggu data nama korban dari kecamatan,” jelasnya.

Menanggapi kejadian itu, ia mengimbau masyarakat waspada kalau bermain-main di sekitar embung yang banyak dibangun pemkab di sejumlah lokasi. “Kalau memang tidak bisa berenang sebaiknya jangan bermain-main di sekitar embung untuk menghindari bertambahnya korban,” ujarnya. n bas, okz

Hari Tenang, Axel Ziarah ke Makam Sunan Drajat l Sambungan hal 1

Axel dan keluarganya berziarah ke makam Sunan Drajat dalam kesempatan menyosialisasikan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Setelah shalat maghrib di masjid kompleks makam Sunan Drajat, caleg DPR RI nomor urut 4 dari PAN langsung masuk dan bersimpuh di depan makam Sunan Drajat.

Penyanyi rap religi dan tema cinta Indonesia itu sempat berdakwah singkat untuk keluarganya di depan pusara sunan. “Sebagai orang Jawa, sepatutnya saya berziarah pada leluhur di sini. Setelah ziarah pertama berharap berkah dari salah seorang ulama besar tanah Jawa, terutama di wilayah Lamongan. Sedang hari ini sebagai ungkapan rasa syukur hajat bersosialisasi berjalan lancar,” kata Axel yang merupakan putera sulung artis Ayu Azhari dari pernikahan pertama.

Axel juga berterima kasih kepada masyarakat di Lamongan dan Gresik yang bakal diwakilinya di DPR RI. “Sambutan hangat dan cerita kehidupan masyarakat di Pasar Babat yang saya rekam saat bersosialisasi,” kata jejaka yang kini menjadi pendakwah tersebut. n yit

Jadikan Pantai Boom Ikon l Sambungan hal 1

wisatawan yang akan berjemur atau menikmati pantai bisa semakin nyaman.

“Ada lahan khusus komersial untuk peningkatan pendapatan. Di sana bisa dibangun hotel, convention center dan fasilitas pendukung lain. Dengan menjadikan Pantai Boom ikon Banyuwangi, masyarakat bisa menikmati pariwisata murah, bersih dan dekat dengan kota,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Minggu (6/4).

Wilayah Pantai Boom seluas 45 hektare itu saat ini sedang fokus digarap untuk pariwisata hiburan berbasis masyarakat.

Bupati Abdullah Azwar Anas juga menggandeng arsitek Adi Purnomo untuk menyulap Pantai Boom menyaingi Ancol dan Pantai Losari.

“Konsep penataan Pantai Boom tidak akan mengubah bangunan sejarah. Artinya bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang ada di sepanjang jalan menuju Pantai Boom akan tetap dilestarikan,” janjinya.

Sebagai penunjang atraksi budaya, panggung kesenian juga akan dibangun di pinggir pesisir Pantai Boom. Tak hanya itu, beberapa olahraga pantai seperti paramotor, paralayang dan ski air juga disiapkan di pantai yang memiliki pasir hitam ini.

Sebuah desain patung gandrung sewu juga telah dirampungkan. Dan jika kelak patung serta pembenahan Pantai Boom selesai maka kawasan ini akan jadi ikon baru milik kabupaten berjuluk ‘Sunrise of Java’. Nanti ada patung gandrung, wisatawan bisa foto-foto dan ikon Banyuwangi ini. n dtc

SAMBUNGAN

11

Jenis Soal Multiple Choice Sumber Isu Kebocoran UN l Sambungan hal 1

serius mencari pihak yang telah membuat isu ini mencuat. Bila perlu menggunakan alat-alat canggih yang dapat menyadap alat komunikasi.

Seperti diberitakan Bhirawa, isu kunci jawaban UN 2014 beredar terdengar di sejumlah sekolah di Surabaya. Hal ini bahkan telah menjadi bahan pembicaraan dalam dialog pendidikan yang digelar oleh Kemendikbud di Hotel Novotel Surabaya, Kamis pekan kemarin. Secara terang-terangan, Kepala Biro Litbang PGRI Jatim Edi Suyatno mengungkap adanya bocoran kunci jawaban UN yang kabarnya mulai ditawarkan ke peserta. Meski enggan menyebutkan tepatnya sekolah tersebut, Edi yakin bahwa sejumlah siswa kini telah membeli kunci jawaban UN tersebut. “Saat ini sudah beredar kunci jawaban UN, siswa ditawari kunci tersebut dengan harga Rp 190 ribu,” tuturnya.

Dijelaskan Edi, kunci jawab­ an tersebut dijual dengan harga cukup murah, bahkan untuk enam mata pelajaran sekaligus.

Selain itu, masing-masing kunci jawaban juga memiliki 20 paket soal berbeda. Sehingga, satu kelas cukup membeli satu paket kunci jawaban saja. Untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut, siswa cukup melakukan patungan agar

dapat dipakai ramai-ramai dan harga lebih murah.

Edi sempat menyebut bahwa sementara dugaan oknum penjual kunci jawaban tersebut adalah dari lembaga bimbingan belajar (bimbel).

Meski telah tersebar kabar kebocoran jawaban UN, Maliki sama sekali tidak menyarankan pemerintah untuk menambah jumlah pengawas dan peng­ amanan. Penambahan jumlah pengawas dan pengamanan UN hanya akan mendistorsi makna pendidikan itu sendiri. “Biarkan saja anak-anak kita belajar jujur dengan usaha dan pendidik­ an kejujuran yang selama ini mereka terima,” kata dia.

Sebelumnya Mendikbud M Nuh juga menyatakan kegelisahannya atas adanya mafia penjual kunci jawaban UN di Jatim.

Salah satu indikasinya berdasar laporan yang diterima Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, bahwa untuk mendapatkan bocoran tiap mata pelajaran (Mapel), per siswa diwajibkan membayar Rp 190 ribu. “Bisa jadi ada mafia yang jual kunci jawaban,” kata M Nuh M Nuh menjelaskan, pusat hingga Dinas Pendidikan (Dindik) di daerah sudah melakukan upaya keras mencegah bocornya soal, termasuk penjualan dan beredarnya kunci jawaban soal UN. Karena terindikasi kuat ada mafia penjual kunci jawaban,

Nuh mengaku pihaknya sudah mengantisipasi. “Sudah kami antisipasi, tidak perlu diumumkan (pihak yang ditengarai),” imbuh Nuh tanpa bersedia menyebut pihak yang dicurigai.

Mantan Menkominfo ini menekankan semua peserta UN berperilaku jujur. Selain itu, diminta tidak mempercayai beredarnya kunci jawaban yang bisa diganti dengan sejumlah uang. “Yang kritis, yang perlu serius adalah pengamanan soal UN. Kalau distribusi sudah selesai per hari ini (kemarin). Soal pengamanan, Insyaallah kita punya SOP tersendiri. Tidak perlu cari bocoran, belajar saja,” tukas Nuh yang juga mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Terpisah, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menegaskan pihaknya juga mengantisipasi masuknya mafia penjual kunci jawaban soal di Surabaya. “Tidak mungkin ada itu yang namanya bocoran. Jangan percaya,” tegas Ikhsan.

Ikhsan mengaku sudah berpesan ke guru dan wali murid untuk tidak mempercayai kunci jawaban yang ditawarkan pihak tertentu. “Siswa belajar giat saja, hasilnya nanti jauh lebih luar biasa. Siswa jangan mempertaruhkan dirinya karena mempercayai jawaban yang meredar.

Memang guru dan wali murid harus memberi perhatian ke siswa,” tandasnya. n tam

Pakde Karwo Ikut Bangun Asrama Mahasiswa Madiun l Sambungan hal 1

sebab ada asrama ini,” kata Gubernur Soekarwo saat Peletakan Batu Pertama Asrama Paguma di Keputih, Surabaya, Minggu (6/4).

Pembangunan asrama ini, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, akan dibantu Pemprov Jatim bekerjasama de­ ngan donatur Paguma. Pemprov akan mendukung semua kegiat­ an yang memberikan dampak positif bagi kemajuan maupun pengembangan pendidikan.

“Tidak perduli berasal dari mana, apabila mempunyai kompetensi yang bagus maka Pemprov Jatim akan sepenuhnya membantu. Khusus untuk pembangunan gedung asrama ini, akan dibangun dengan bentuk khas masyarakat Madiun serta tidak meninggalkan nilai artistiknya,” katanya.

Menurutnya, kebersamaan

Paguma diwujudkan dalam berbagai hal positif, di antaranya melakukan pertemuan rutin dan reuni akbar. Semakin seringnya kegiatan tersebut membawa dan menambah nilai kebersamaan sehingga anggota Paguma baik yang muda maupun tua tetap terjalin tali silaturahim.

Dikatakan Pakde Karwo, de­ ngan adanya Paguma, orang asli Madiun yang ada di seluruh penjuru Tanah Air akan semakin kuat ikatan persaudaraannya.

Sehingga apabila ada informasi yang berguna guna perkembangan Madiun akan tersampaikan secara langsung dan cepat.

Sementara itu, Marsekal (Purn) Djoko Suyanto yang merupakan putera asli Madiun mengatakan, nilai kebersamaan, kepedulian dan keinginan anggota Paguma untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Madiun dan Ja-

tim patut diberikan apresiasi khusus. Hal ini merupakan acara mulia dan merupakan wujud kontribusi masyarakat Madiun untuk kemajuan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko tak henti-hentinya memberikan penghargaan kepada nilai kebersamaan Paguma, dan ditambah kepedulian Gubernur Jatim dalam membantu Paguma mewujudkan cita-citanya.

Khususnya dalam memberikan fasilitas bagi putera puteri Madiun yang menempuh pendidikan di Surabaya.

“Ini merupakan wujud ke­ seriusan Paguma dalam memberikan fasilitas kepada anak asli Madiun dalam melanjutkan cita-citanya. Niat baik seperti ini pasti akan menjadi langkah awal agar pembangunan bisa cepat diselesaikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” katanya. n iib

Masa Tenang, APK Masih Banyak Bertebaran l Sambungan hal 1

peserta pemilu tak menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya, maka pihaknya akan turun langsung. Pihaknya tak akan menunggu Satpol PP karena memang dalam aturan perundang-undangan tidak mengatur pemerintah daerah untuk menertibkan alat peraga kampanye selama masa tenang.

Bahkan, Bawaslu RI sudah menginstruksikan gerakan nasional penertiban alat peraga kampanye di masa tenang.

Pihaknya juga sudah melanjutkan instruksi tersebut kepada Panwaslu kabupaten/kota, Panwascam sampai PPL (Panitia Pengawas Lapangan). “Ini dilakukan serentak secara nasional,“ kata Sri Sugeng, Minggu (6/4) Sri Sugeng juga menjelaskan proses pembersihan alat peraga kampanye dilakukan secara bertahap hingga 8 April 2013. Tentu ini menguntungkan bagi parpol atau caleg yang alat peraga kampanyenya dibersihkan paling akhir. Namun, Sri Sugeng membantah adanya pemilahan, alat peraga parpol apa yang dibersihkan terlebih dahulu dan mana yang terakhir. “Kalau yang kecil - kecil di jalanan, tidak peduli caleg siapa dan parpol apa sudah dibersihkan. Kalau yang besar kayak yang reklame masih belum.

Kita kan tenaga terbatas jadi waktunya bertahap” terangnya.

Pemkot Surabaya mengerahkan 1.200 orang anggota Satpol PP dan Linmas untuk membersihkan APK, Minggu pagi (6/4).

Sebelum pembersihan dilakukan

di 17 titik lokasi, dilakukan apel di Halaman Taman Surya dipimpin Yayuk Eko Agustin, Asisten 1 Sekota. Menurut Yayuk Eko Agustin, aksi bersih-bersih APK ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemkot Surabaya untuk menjaga kebersihan kota.

“Ini kami lakukan atas inisiatif Pemkot Surabaya sendiri karena masih banyak baliho dan bendera caleg dan parpol yang masih berdiri di tempatnya. Padahal mulai hari ini (kemarin) sudah memasuki masa tenang pemilu,” katanya selesai memimpin apel.

Kepala Linmas Surabaya Sumarno menjelaskan pihaknya akan membersihkan APK hingga 8 April mendatang. “Semua APK termasuk milik KPU saya perintahkan diambil semua. Harus bersih. Kalau hari ini (kemarin) tak selesai akan dilanjutkan besok,” paparnya.

Sementara Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariadi yang ikut apel mengatakan sudah keliling memantau pencopotan baliho oleh parpol dan caleg. Namun banyak APK yang belum dicopot.

Daerah Bertebaran Tak hanya di Surabaya, di seluruh Jatim banyak APK masih bertebaran di hari pertama masa tenang. Di Sumenep, hari pertama masa tenang banyak banyak APK bertebaran di jalanan.

Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep Zamrot mengatakan, sebelum memasuki masa tenang, pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat ke partai peserta pemilu 2014 agar caleg yang diusungnya segera menurunkan alat peraga kampa-

nye yang dipasang tersebut.

Untuk memastikan di hari tenang ini semua jalan baik di kota maupun di tingkat kecamatan hingga desa bersih dari APK, pihaknya sejak Minggu (6/4) pukul 00.00 terpaksa menurunkan APK tersebut. Untuk APK yang belum diturunkan itu, pihaknya mengaku penurunan APK itu masih terus dilakukan secara bertahap.

Di Lamongan, Gresik, Malang, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember dan daerah lain juga sama. Masih banyak APK bertebaran di sejumlah sudut kota. Tidak hanya terpasang di dinding, banyak gambar, poster, baliho terpampang di tiang listrik maupun pohon-pohon Sementara Ketua KPU Tulungagung Suprihno SPd, MPd mengungkapkan penurunan atau pencopotan APK di Tulung­agung baru akan dilakukan Senin (7/4) hari ini. “Pencopotan akan dilakukan oleh Panwaslu, Satpol PP dan juga perwakilan dari parpol. Kami akan apel pukul 08.30 di Kantor KPU Tulungagung kemudian bergerak untuk menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang,” ujarnya.

Diungkapkan, KPU Tulungagung sebelumnya sudah mengirim surat pada parpol peserta Pileg 2014 untuk membersihkan sendiri semua alat peraga kampanye yang telah mereka pasang.

Namun hingga kemarin, masih banyak terlihat APK yang belum dicopot oleh parpol. Atribut atau pun baliho dan bendera parpol masih menghiasi pingirpinggir jalan dan sudut daerah Kabupaten Tulungagung. n cty, geh,wed,sul,ds

Warga memadati lokasi kecelakaan KA di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberejo yang menewaskan dua orang, Minggu (6/4).

Mobil Rombongan Pengantin Ditabrak KA, 2 Tewas l Sambungan hal 1

korban usai dari hajatan manten di Desa Jatigede, Kecamatan Sumberejo. Korban, lanjut Mubin, berasal dari rombongan manten keluarga dari daerah Jombang.

“Korban dari acara hajatan manten, dari keluarga dari Jombang,” lanjutnya.

Kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 11.30. Kereta Api yang menabrak jenis KRD Jurusan BojonegoroSurabaya. “Roda mobil menyangkut di rel saat akan melintas. Bersamaan dengan itu kereta api dari arah barat menuju ke Surabaya melintas, akhirnya terjadi kecelakaan,” ujar saksi mata lain di lokasi kejadian, Jono.

Akibat kejadian itu, dua orang korban meninggal di lokasi kejadian, tiga orang lain masih dirawat di RSUD setempat dan satu orang masih selamat. “Kita masih melakukan penyelidikan atas kejadian kecelakaan ini,” ujar Kapolsek Sumberejo AKP Fandil.

AKP Fandil menjelaskan, kini pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Korban yang masih selamat, Sugeng kemarin sempat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sumberejo. “Saksi yang selamat kita periksa untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Dua korban yang meninggal dunia diketahui bernama Supiyatun (63) dan Umsiah (35), warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sedangkan korban lain masih dalam perawatan di RSUD setempat.

Korban yang masih dirawat diketahui bernama Luluk, Sella (6), Aulia (6), Deni Sukasti. Sedangkan Sulasmi, Diva, Lila, Sukadi, Kholil (10) dan Sugeng berhasil menyelamatkan diri dengan

keluar dari dalam mobil saat mengetahui ada kereta api yang akan melintas.

Kecelakaan kereta di perlintasan tanpa palang pintu itu juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Warga berkerumun untuk melihat kecelakaan itu. Sementara proses evakuasi bangkai mobil baru bisa diangkat setelah dua jam lebih. Bangkai mobil baru bisa dievakuasi setelah mobil derek tiba di lokasi.

Sementara dari Ngajuk dilaporkan, perlintasan KA tanpa palang pintu di Desa Pagaran, Kecamatan Kota Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menelan korban jiwa kemarin. Ka­ rena memaksakan diri menyeberang, satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya, ditabrak KA Sritanjung jurusan PurwokertoJember. Satu orang tewas dan dua lainnya luka.

Korban tewas adalah sang ibu, Muhlisotin (49), warga Kelurahan Payaman Kecamatan Kota Nganjuk.

Muhlisotin tewas dengan luka parah di kaki dan kepala. Sementara anak almarhumah yang membawa sepeda motor, Matrojali (26), menderita luka-luka.

Demikian halnya dengan Jazilah (11), puteri bungsu Matrojali mengalami luka parah.

Kanit Laka Lantas Polres Nganjuk, Iptu Nur Huda, menduga kecelakaan terjadi, Minggu (6/4) siang, akibat Matrojali tidak mau bersabar dan memaksakan diri menyeberang meski ia menyadari ada KA yang akan melintas. Bagian depan motor sudah menyeberang, KA melibas bagian belakang motor di mana bangku penumpang ditempati Muhlisotin. n bas,ris

Komisi IX DPR Pastikan Tunggakan Jamkesmas 2013 Cair April l Sambungan hal 1

bersama Menkeu, Menkes, BPKP (Badan Pemerikasa Keuangan dan Pembangunan) dan Bappenas. ‘’Pertemuan ini sangat mendesak. Selain membahas soal keterlambatan pencairan dana Jamkesmas 2013, sekaligus untuk membahas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) agar tidak terulang kembali seperti program Jamkesmas,’’lanjutnya.

Seperti diketahui, tidak ingin kasus Jamkesmas terulang kembali pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebelumnya Komisi IX DPR RI memberikan deadline kepada Menkes dan Menkeu untuk segera membayar tunggakan kepada seluruh rumah sakit milik pemerintah pada pertengahan Maret 2014. Secara nasional jumlah tunggakan Jamkesmas selama 2013 total mencapai Rp 2,6

triliun, sementara Jatim sendiri dari total tersebut senilai Rp 200 miliar .

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim Sugiri Sancoko mengaku jika beberapa rumah sakit milik Pemprov Jatim mengeluh karena tunggakan klaim Jamkesmas yang nilainya puluhan miliar belum dibayar oleh pemerintah pusat melalui Kemenkes. Akibatnya, pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan data yang ada, lanjut politisi asal Partai Demokrat itu, tunggakan RSUD dr Soetomo Surabaya mencapai Rp 58 miliar, RS Saiful Anwar Malang Rp 30 miliar, RS Haji Surabaya Rp20 miliar, kemudian RS dr Soedono Madiun, RSJ Menur Surabaya dan RSJ Malang nilainya masingmasing mencapai belasan miliar. “Total tunggakan klaim Jamkesmas di rumah sakit milik Pemprov Jatim mencapai Rp200 miliar,” beber Sugiri Sancoko. n cty

Didatangi 3.000 Tamu Undangan, Rektor PTN Jadi Penerima Tamu l Sambungan hal 1

Beberapa rektor tersebut antara lain, Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Muchlas Samani, Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Prf Abdul A’la, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Fasichul Lisan dan tak ketinggalan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Triyogi Yuwono. “Kita di sini menjadi penerima tamu karena kita adalah sahabat Pak Nuh,” kata Rektor UINSA Surabaya Prof Abdul A’la.

A’la berharap dengan kedatangan para sahabat-sahabat M Nuh, semakin banyak doa terucap untuk keluarga dan kedua mempelai. “Mudah-mudahan menjadi pasangan yang abadi,” ungkap dia.

Dari 3.000 undangan yang hadir, tampak pula sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim dan sejumlah kepala daerah ikut menghadiri acara itu.

Di antaranya ialah Gubernur, Wakil

Gubernur, Sekdaprov dan mantan Sekdaprov Jatim Jatim. Selain itu, beberapa kepala daerah yang hadir seperti Bupati Probolinggo, Bupati Wakil Bupati Sidoarjo, Bupati dan mantan Bupati Lamongan, Bupati Banyuwangi dan Bupati Tuban. Ada lagi, Bupati Gresik, dan KH Syukri dari Ponpes Gontor juga hadir dengan menggunakan kursi roda.

“Hari ini, semua orang bahagia. Kita berharap Pak Nuh dapat segera jadi kakek,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Soekarwo berharap kedua pasangan dapat berbahagia dan segera mendapat momongan yang sudah lama ditunggu-tunggu M Nuh. Usai acara, M Nuh mengaku lega de­ ngan suksesnya resepsi tersebut. “Alhamdulillah, saya bersyukur karena tidak semua orangtua bisa mengantarkan puteraputerinya menunaikan pernikahan,”kata mantan Menkominfo itu.

Menurutnya, setiap orang ingin mempunyai warisan generasi yang baik, tak terkecuali dia. Dia berharap anak dan menantunya bisa melanjutkan karirnya sebagai dosen. Hal itu sangat mungkin karena saat ini Rachma sedang menyelesaikan kuliah S2 di program Computer Science and Communication Engineering University of Duisburg-Essen, Jerman. Rencananya Rachma akan menjadi dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Sementara suaminya Berto, pascalulus dari Pasca Sarjana IPB kini mengajar di ITS. “Mereka jadi guru dan dosen. Alhamdulillah jadi bisa meneruskan. Syukur-syukur kalau bisa berkembang, yang penting jadi orang baik,”harapnya.

Berto diakui Nuh adalah menantu yang memenuhi kriterianya. “Saya simple dan sederhana saja. Kalau agamanya cocok, keduanya sama-sama senang, lihat lahir batin juga bagus.

Tidak harus apa-apa,”katanya.

Untuk memantapkan hati sebelum menerima lamaran Berto, Nuh lebih dulu melakukan salat istikharah. Agar pernikah­an puterinya ini langgeng, Nuh berpesan agar mereka selalu melakukan salat berjamaah setiap saat, salat dhuha dan salat malam. “Jangan sampai tidak ada hari tanpa pembacaan ayat suci Al Quran dan shalawat. Nabi Adam saja, waktu nikah, mas kawinnya shalawat,”katanya.

Sehari sebelum melangsungkan resepsi, pasangan ini melangsungkan ijab kabul secara sederhana di kediaman mempelai perempuan, Jalan Rungkut Asri Utara 3-5, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Nuh menikahkan sendiri puteri semata wayangnya, dibantu petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut, Suwardi. Mempelai pria, Berto menyerahkan perhiasan emas 44,14 gram sebagai mas kawin. *

UTAMA

12

Senin Legi, 7 APRIL 2014

Kecelakaan Maut SDN Ngampelsari

Polisi Tetapkan Sopir Tersangka Pasuruan, Bhirawa Djarkasih (55) sopir bus pariwisata asal Desa Sruni, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang mengalami kecelakaan di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

hilmi husein/bhirawa

Petugas saat olah TKP penyebab kecelakaan bus pariwisata yang terguling di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan menggunakan alat Traffcic Accident Analysis (TAA), Minggu (6/4).

LINTAS PERISTIWA

SBY Jamin Tak Ada Ruang Curang Pemilu Surabaya, Bhirawa Era reformasi yang terbuka dan demokratis di Indonesia saat ini, membuat tidak ada ruang dan sulit bagi siapapun untuk melakukan kecurangan dalam pemilu karena banyak pihak yang mengawasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat acara pertemuan dengan pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu malam (5/4), yang mengatakan sistem dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini dibuat oleh DPR yang multipartai dan pemerintah, yang juga terdiri dari menteri dari beberapa partai politik, sehingga dipastikan aspirasi dan kepentingan partai sudah terakomodasi dalam sistem dan UndangUndang Pemilu tersebut.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini bersifat independen dan dipilih oleh DPR yang multipartai, sehingga pihak yang terkait dalam penyelengaraan dan pengawasan dan penegakan hukum pemilu semua sudah independen. “Begitu juga pers yang tentu akan mengontrol jalannya pemilu dengan independen,” kata Presiden. Potensi kecurangan dalam pemilu, lanjut presiden, terjadi bila sistem dan Undang-Udang Pemilu dikooptasi oleh kepentingan mayoritas tunggal partai tertentu dan KPU, Bawaslu serta MK tidak independen atau bekerja dalam pengaruh kekuasaan pihak tertentu. Q cty.ant

Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama menjelaskan, sopir bus dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 4 siswa SDN Ngampelsari, Candi Kabupaten Sidoarjo pada kecelakaan yang terjadi Hari Sabtu (5/4).

“Sopir bus kami tetapkan menjadi tersangka. Siang ini masih dalam pemeriksaan,

Panwaslu dan Satpol PP Madiun Tertibkan APK Madiun, Bhirawa Mamasuki masa tenang pelaksanaan Pemilu legislatif (Pileg) 6-8 April 2014, Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, disibukkan oleh alat peraga kampanye (APK) milik calon anggota legislatif (caleg) maupun Parpol peserta Pemilu yang belum diturunkan, Minggu (6/4). Petugas gabungan dari Panwaslu, Satpol PP dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), harus menurunkan paksa ratusan APK baik yang melanggar maupun tidak.

Pasalnya, dalam masa tenang hingga hari-H, semua tempat harus bersih dari APK. Ketua Panwaslu Kota Madiun, Agung Harijadi, SH. M.Si mengatakan, penertiban alat peraga kali ini bukan pada zona-zona

tertentu. Tapi seluruh alat peraga yang masih terpasang, harus diturunkan. Dalam penertiban APK Pemilu, Panwaslu bekerjasama dengan DKP termasuk bantuan kendaraan truk dan hidrolis untuk melepas APK di pohon yang sulit dijangkau.

Pantauan Panwas di lapangan, sekitar 60% APK sudah diturunkan oleh peserta Pemilu. Sedangkan bagi APK yang peasangannya di gang-gang perumahan, Panwas menginstruksikan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk menertibkan. “Kami sudah menertipkan ratusan APK. Padahal ini baru dua kelurahan. Wilayah Kecamatan Taman saja, kita dapat satu truk penuh. Nanti APK yang masuk-masuk gang, akan tindaklanjuti oleh PPL,” kata Ketua Panwaslu Kota Madiun, Agung Hariyadi, pada wartawan. Q dar

sudarno/bhirawa

Seorang petugas Satpol PP mengamati tumpukan APK yang diturunkan paksa, Minggu (6/4).

nanti malam statusnya akan kami tahan. Karena ia (pengemudi, red) diduga lalai dalam mengemudi sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan ada yang luka-luka,” ujar Ricky Purnama disela-sela olah tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Minggu (6/4).

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hidayat bersama Kapolres Pasuruan AKBP Ricky Purnama dan Kasat Lantas Polres AKP Tony Prasetyo serta sejumlah perwira Polres Pasuruan langsung olah TKP menyelidiki penyebab kecelakaan. Ada spekulasi bahwa sopir bus tidak menguasi medan.

“Ada beberapa spekulasi.

Dugaan sementara yaitu selain tidak mengusasi medan juga kemampuan tehnis rem yang tidak berfungsi secara sempurna karena medan yang menurun,” tandas Ricky Purnama.

Diketahui sebelumnya, bus pariwisata Fawaz Tour Mercedez-Benz bernomor polisi W 7876 UR yang membawa rombongan SDN Ngampelsari, Candi Kabupaten Sidoarjo terguling di Jalan Raya Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Sabtu (5/4) sore.

Diduga lantaran rem bus tidak berfungsi alias blong secara tiba-tiba saat dilokasi kejadian. Akibat kejadian itu, 4 siswa tewas sedangkan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat rombongan baru pulang dari tamasya di Bukit Q hil Flora dan Bakti Alam.Q