Harian Bhirawa Edisi 7 Mei 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kebiasaan masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, mereka akan memilah mana yang bisa dibuang dan mana yang bisa disetorkan ke BSM,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Malang H Moch Anton

Rabu Legi, 7 MEI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

7 MEI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 19.00

Seminar Kerumah Sakitan PERSI di Hotel Shangri-La Sertijab Pangdam di Balai Kartika Kodam V Brawijaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 19.00

Pembukaan Diklat Pim II di Bandiklat Provinsi Jatim Jl Balongsari Menerima kunjungan kehormatan para atase militer asing dan jamuan makan malam di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 - 19.00

Membuka Sosialisasi Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di Hotel Santika Mendampingi Wagub menerima kunjungan kehormatan para atase militer asing dan jamuan makan malam di Gedung Negara Grahadi

50 Penyandang Masalah Dipulangkan, Wali Kota Semangati Agar Tak Menyerah Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya kembali memulangkan puluhan orang Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) ke daerah asalnya. Pemulangan PMKS ini dilakukan setelah usai menjalani proses pembinaan berupa pelatihan keterampilan dan pematangan mental di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

Prosesi pemulangan para PMKS dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di halaman Taman Surya, Selasa (6/5) kemarin.

Ada 50 orang PMKS yang dipulangkan ke daerah asalnya di berbagai kota di Jatim. Pemulangan ini merupakan upaya Pemkot Surabaya dalam memanusiakan para PMKS yang selama ini menjadi ‘kumbang’ metropolis.

“Bapak dan ibu dipulangkan untuk menghormati panjenengan sekalian. Ini merupakan penghormatan Pemkot Surabaya kepada panjenengan.

Sebab, kondisi dan juga kapasitas kota sangat terbatas,” tegas Wali Kota Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan.

Risma mengatakan, pemkot rutin memulangkan PMKS. Dan para PMKS yang dipulangkan ke

 ke halaman 11

23 Pelajar Putus Sekolah Madiun Ikuti UN Madiun, Bhirawa Sebanyak 23 pelajar putus sekolah di Kota Madiun mengikuti Ujian Nasional Kejar Paket B setara tingkat SMP tahun 2014 di SDN 03 Sriwijaya, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo. Ke-23 peserta tersebut, 14 orang di antaranya dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Gladiul dan delapan peserta lainnya dari PKBM Al-Mustofa.

“Untuk pesera ujian dari PKBM Al-Mustofa sebetulnya ada 11 orang, namun hanya diikuti sebanyak delapan orang. Tiga orang peserta di antaranya tidak hadir dengan alasan bekerja di luar kota,” ujar Kepala PKBM Al-Mustofa, Wantini kepada wartawan, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan peserta yang mengikuti ujian nasional Paket B tersebut rata-rata dulunya adalah anak putus sekolah. Kini mereka sudah berusia antara 19 hingga 25 tahun. Mereka direkrut dengan sistem jemput bola. “Mereka semua anak putus sekolah. Alasannya macam-macam. Ada yang karena tidak mampu, ada yang dikeluarkan dari sekolah karena sebab tertentu, anak yatim, dan faktor lainnya,” kata Watini.

Kepala Bidang Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pejabat Eselon II yang Dimutasi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum dan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Selasa (6/5).

Gubernur Wanti-wanti Sekkota Mojokerto Saat Mutasi Pejabat Eselon II Pemprov

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mewanti-wanti Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono SH, MH yang dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekkota) Mojokerto agar

bisa membantu kinerja Wali Kota Mojokerto. Sebab tugas sebagai sekkota membutuhkan kelihaian dalam birokrasi dan harus berbe-

 ke halaman 11

Sentil..  Pemkab langgar aturan tata ruang pantai  Jangan jadikan warga kambing hitam  Pastikan anggota KPUD tak bisa diajak ‘kongkalikong‛  Selama penegakan hukum lemah, semua bisa terjadi  Atut didakwa berikan Rp 1 miliar ke Akil  Belum yang ‘lain-lain‛

Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pembangunan Kepala Bakorwil Provinsi Jatim di Bojonegoro Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSU dr Soedono Madiun

Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono SH, MSi Dr Mochamad Hafidin Ilham SpAn

DKPP Adili 13 PPK Pasuruan di Bawaslu Jatim Dugaan Gratifikasi Caleg Gerindra

13 PPK yang Diadukan Menerima Suap Jabatan

Nama

Ketua PPK Gempol Ketua PPK Lekok Ketua PPK Prigen Ketua PPK Beji Ketua PPK Gondangwetan Ketua PPK Grati Ketua PPK Pohjentrek Anggota PPK Wonorejo Ketua PPK Sukorejo Ketua PPK Purwosari Anggota PPK Winongan Ketua PPK Bangil Ketua PPK Kraton

Khumaidi Lutfi Tauhid Budiharja Musta’in Sholeh Edi Suhud Eko Imam Endang Sujarwanto Ansori

Sumber : Bawaslu Jatim

Bawaslu Jatim, Bhirawa Maraknya pelanggaran Pileg 2014 di beberapa wilayah di Jatim khususnya di Kabupaten Blitar, Pasuruan, Surabaya dan Sampang memaksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk turun ke Jatim. Selanjutnya, institusi yang diketuai oleh Jimly Ashideqi ini menggelar sidang KPU bermasalah khususnya KPU Kabupaten Pasuruan di Bawaslu Jatim.

Anggota DKPP, Nur Hidayat Sarbini mengaku kehadirannya di Bawaslu Jatim untuk menindaklanjuti surat dari KPU Kabupaten Pasuruan terkait dengan anggotanya yang melakukan gratifikasi. Di mana dengan gratifikasi tersebut 13 KPPS sudah dilapor-

kan dan kini sedang menjalani proses hukum.

“Kami datang ke Surabaya sesuai perintah pleno DKPP. Ini untuk memeriksa dan mengadili, terkait pengaduan KPU Kabupaten Pasuruan soal 13

 ke halaman 11

Tour de Java Molina Sampai di Finish

Pilih Sesuai Keinginan

Muhtarom SSos

Jabatan Baru

Drs Budwi Sunu Hernaning Sulistyo MSi Ir Rj Jogy Hendriyadi MT

 ke halaman 11

 ke halaman 11

BERGULIRNYA era reformasi dan terbukanya akses informasi menyebabkan tuntutan kebebasan hak masyarakat sangat mengemuka. Mereka tidak mau begitu saja diperintah atau ditekan termasuk juga diarahkan. “Tak terkecuali dalam hal memilih alat kontrasepsi KB di Kabupaten Madiun,” kata Bupati Madiun H Muhtarom SSos .

Dewasa ini, lanjut Bupati

Nama

trie diana/ bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Rektor ITS dan Tim Tour de Java Molina ITS tiba di Monumen Tugu Pahlawan, Selasa (6/5) sore setelah melewati rute Jakarta – Surabaya selama lima hari.

Surabaya, Bhirawa Setelah lima hari mengelilingi pulau Jawa, tim Tour de Java mobil listrik nasional (Molina) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) akhirnya tiba di garis finish. Perjalanan Molina dari Jakarta ke Surabaya langsung di sambut oleh jajaran Rektor ITS serta Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini di Monumen Tugu Pahlawan, Selasa (6/5) sore.

Rute dari Jakarta – Bandung – Tasikmalaya – Purwokerto – Jogjakarta – Madiun hingga ke Surabaya dapat dilakoni dengan mulus. Keberhasilan Molina bernama Ezzy 1 dan Ezzy 2 berjalan mulai 2 Mei itu sekaligus menjadi bukti bahwa ITS telah sukses mengembangkan mobil listrik milik Indonesia.

Dosen pembimbing

Agustina Batal Diperiksa

Pasuruan, Bhirawa Agustina Amprawati, caleg Partai Gerindra dijadwalkan menjalani pemeriksaan, Selasa (6/5) hari ini. Namun, pemeriksaan batal karena Agustina tidak membawa bukti-bukti asli yang diminta penyidik.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Bambang Sugeng mengatakan bukti asli itu berupa lembaran bukti absensi pertemuan-pertemuan antara saksi dan 13 oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) serta bukti lainnya. “Saksi tidak memenuhi permintaan penyidik untuk membawa surat-surat asli. Makanya pemeriksaan dibatalkan,” ujar AKP Bambang Sugeng, Sehilmi Husain/bhirawa

Agustina Amprawati

 ke halaman 11

Hari Ini, KPU Jatim Serahkan Hasil Rekapitulasi Suara ke KPU RI KPU Jatim, Bhirawa Upaya KPU Jatim untuk mengejar deadline waktu yang ditetapkan KPU RI terkait dengan jadwal penyelesaian hasil rekapitulasi suara Pileg 2014 di Jatim pada 6 Mei 2014 akhirnya tuntas. Rabu (7/5) hari ini, KPU Jatim bersama Bawaslu Jatim akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan berkas form DC-1 dan laporan DPD ke KPU RI. Anggota KPU Jatim Choirul Anam mengakui sebenarnya deadline yang diberikan KPU RI terkait penyerahan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

LKP Kurnia Arum Sukses Sabet Juara Desain Busana Modern

Berangkat dari Desa, Bingung Kumpulkan Rp 700 Ribu untuk Modal Lomba Intan tetap saja intan, kualitas dan harganya tetap akan mahal meski terkubur di lumpur sekalipun. Ini seperti kepiawaian Arwita Dwi Andriani.

Peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kurnia Arum asal Jombang ini sukses menyabet prestasi juara satu lomba kursus bidang desain busana modern menyisihkan lawan-lawannya dari 23 kabupeten/ kota di Jatim.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Tidak sia-sia Arwita datang dari Jombang ke Surabaya untuk mengikuti lomba peserta didik kursus se- Jatim yang digelar oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim.

Awalnya tidak terlintas sekalipun dalam benaknya akan menjadi pemenang. Sebab, selain persiapan yang minim, modal untuk latihan pun sangat terbatas. Karya yang sukses mengantarnya sebagai juara adalah desain busana pengantin modern.

“Saya nggak nyangka bisa menang.

Soalnya selama lomba berjalan, saya apa adanya,” kata dia.

Dari sisi model, dia tidak merasa ada yang terlalu wah pada baju buatannya. Hanya saja, pemilihan bahan, teknik pembuatan hingga hasil jahitan yang halus menjadi faktor penilaian hingga mengantarnya jadi juara. Busana pengantin

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Arwita Dwi Andriani berhasil menjadi juara pertama lomba desain busana peserta didik kursus di Jatim.

SURABAYA

2

Rabu Legi 7 MEI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rekapitulasi Ulang Pileg

Adies Ajukan Gugatan, PBS Persilakan Surabaya, Bhirawa Tidak terbukti melakukan penggelembungan suara dalam rekapitulasi ulang perolehan suara Pileg 2014 pada 11 kecamatan , Adies kadir langsung melayangkan gugatan pada sejumlah pihak karena dianggap sebagai tindakan merusak citra dan nama.

Ketua tim pemenangan AK 5 ( jargon Adies Kadir,red) Lala Sri Darwanto dan Syaiful Maarif selaku kuasa hukum akan melaporkan balik M Ruslan sebagai pihak pelapor pada Bawaslu Jatim serta menggugat keputusan Bawaslu Jatim soal surat rekomendasi rekapitulasi ulang yang diduga kuat bernuansa politis ke Polda Jatim dan Mabes Polri.

Memang, hasil rekapitulasi ulang KPU Surabaya yang dilaksanakan Senin (5/ 5) pada 11 Kecamatan, menghasilkan perhitungan yang relative tidak ada perubahan dari rekapitulasi resmi KPU Surabaya. Bahkan suara Adies Kadir dikabarkan naik sekitar 3-4 suara. Hal ini menggambarkan bahwa tuduhan dalam laporan M Ruslan ke Bawaslu Jatim soal dugaan

adanya penggelembungan suara nyata-nyata tidak terbukti.

Menanggapi hal ini, Lala Sri Darwanto ketua tim pemenangan AK5 menilai bahwa tindakan yang dilakukan M Ruslan sangat merugikan nama baik Adies Kadir yang telah bekerja keras membangun citranya selama lebih dari satu tahun.

“Perjuangan Adies kadir sudah dilakukan lebih dari setahun, jauh sebelum running Pilgub Jatim 2013.Hasil perolehan suara yang siginifikan itu adalah hasil kerja keras Adies Kadir bersama tim.Laporan M Ruslan dan respon Bawaslu Jatim jelas telah merusak citra yang selama ini kami bangun,”ucap Lala.

Dalam keterangan persnya, Lala juga menjelaskan bahwa nama M Ruslan ternyata adalah kader partai

PANGGUNG BIROKRASI

Puluhan Massa Laskar Putih-putih Demo Kejati Kejati, Bhirawa Puluhan massa berbaju putih-putih dari Laskar Majelis Ta’lim Waddahah Jami’al Tajul Muslimin Jatim, berdemo didepan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Selasa (6/5). Kedatangan mereka yakni menayakan proses P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) terhadap tersangka Mohammad Sa’i.

Koordinasi aksi massa Mala Khunaifi menerangkan, kedatanganya hanya ingi menuntut agar status tersangka terhadap Mohammad Sa’I pemilik lahan di Tambak Sawah, Sidoarjo yang diduga menyerobot lahan dari seorang pengusaha bernama Hendry J Gunawan, agar dihapuskan. Selain itu, pihaknya ingin tahu terkait apakah tersangka sudah disidangkan atau belum.

“Kami meminta agar status tersangka terhadap Mohammad Sa’I dihapuskan,” kata Mala Khunaifi dalam orasinya, Selasa (6/5).

Menurutnya, Pasal-pasal yang menyeret Sa’i sebagai tersangka adalah Pasal-pasal palsu yang sengaja dibuat untuk menjadikan Sa’I senbagai tersangka. Lanjutnya, Pasal-pasal tersebut adalah buatan para cukong-cukong barat. “Pasal-pasal tersebut buatan para cukong bajingan, dan cukongcukong cina yang sengaja menghancurkan Q bed negeri ini,” terangnya.Q

Dewan Kurang Apresiasi Penutupan Dolly-Jarak DPRD Surabaya, Bhirawa Penutupan lokalisasi Tambak Asri, Klakah Rejo yang masih menyisakan masalah sosial masyarakat membuat kalangan DPRD Surabaya kurang mengapresiasi penutupan Dolly dan Jarak pada 19 Juni mendatang. Mestinya, lokalisasi ditutup tidak menimbulkan masalah baru, seperti munculnya rumah prostitusi dengan modus baru.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan Pemkot Surabaya harus total menutup lokalisasi Dolly dan Jarak. Tidak hanya mampu memberengus sarang maksiat yang konon terbesar se Asia Tenggara itu, semua program pasca ditutup harus direalisasikan. Seperti janji akan menjadikan eks Dolly dan Jarak sebagai sentra usaha.

“Kalau masih akan dan akan tentu saja itu akan menimbulkan masalah yang panjang,” tuturnya, Selasa (6/5).Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini menghimbau agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini belajar dari kasus penutupan Q gat lokalisasi sebelumnya.Q

Golkar bukan pengurus yang terdaftar sebagai Caleg untuk Lumajang dan Jember.

Tidak ada kepentingan M Ruslan di Dapil I “M Ruslan itu caleg partai Golkar untuk Dapil Lumajang dan Jember, dan sepengatahuan kami, dia juga pernah terlibat sebagai tim suksesnya pak Priyo Budi Santoso (PBS), kami tidak bermaksud menuduh bahwa tindakannya atas perintah PBS, tetapi apa yang telah dilakukan sangat janggal,” jelas Lala.

Sementara ketua tim sukses PBS, Akhsanul Yaqin mengaku kaget ketika ada pemberitaan yang menyudutkan PBS dan Bawaslu Jatim terkait munculnya rekomendasi rekap ulang 44 TPS di Kota Surabaya.

Bahkan dituding melakukan suap kepada Bawaslu Jatim hingga Rp 1 miliar. ‘’Tudingan itu tidak benar dan fitnah. Karena setiap PBS melakukan kegiatan apapun terkait pencalegan pasti melalui saya, “ tegasnya saat dikonfirmasi Selasa (6/5).

Kendati demikian, lanjut Yaqin pihaknya tidak akan

gat/bhirawa

Tim kemenangan Adies Kadir dan pengacara Syaful Maarif saat menyampaikan pers conference, Selasa (6/5). menuntut balik pihak-pihak yang selama ini telah mendiskreditkan PBS karena Wakil Ketua DPR RI itu politisi yang mengedepankan politik santun. ‘’Tolong pihak yang menjelek-jelekkan PBS itu diklarifikasi agar kalau bikin pernyataan disertai data.

Ini bukan urusan menang atau kalah tapi untuk menegakkan tata cara pemilu yang benar, “ tegasnya.

Sebaliknya jika mereka tidak terima, kata Yaqin dipersilahkan mengajukan

gugatan baik ke DKPP maupun MK. Tapi yang jelas, Bawaslu justru patut diapresiasi karena merekalah yang selama ini yang sanggup menegakkan aturan main Pemilu dengan benar.

“Kalau saya jadi Bawaslu maka akan saya gugat balik karena sudah menjelekkan kredibilitas Bawaslu Jatim, “ kelakarnya.

Sementara itu Mohammad Ruslan selaku pelapor kecurangan Pemilu di Kota Surabaya mengaku upaya itu ditempuh sebagai aku-

mulasi kekecewaan dirinya dan para caleg di Jatim bahkan di Indonesia yang laporannya tidak ditindaklanjuti Panwaslu.

“Saya melapor itu atas nama warga negara dan Caleg yang ingin keadilan ditegakkan. Menang atau kalah itu bukan urusan saya. Ini juga sesuai jargon Partai Golkar “Suara Rakyat Suara Golkar,” jadi jangan mencari kemenangan dengan cara-cara kotor, “ tegasnya Menurut caleg DPRD Jatim dapil Jatim IV dari Partai Golkar, jika ada pihak yang tak terima dan hendak melaporkan masalah ini ke pihak berwajib, ia mempersilahkan.

Tapi yang jelas dengan keluarnya rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan rekap ulang di 44 TPS tersebar di 11 kecamatan Kota Surabaya itu sama halnya menjustifikasi bahwa apa yang dilaporkan itu benar adanya.

“Silahkan saja kalau tak terima dan mau menuntut.

Tapi itu jelas salah alamat karena rekom Bawaslu itu menjustifikasi adanya penggelembungan suara. Ka-

laupun hasil rekapnya ada yang tak berubah itu hanya formalitas belaka, “ tegas Ruslan.

Sementara Syaiful Maarif kuasa hukum Adies Kadir mengatakan bahwa pihaknya akan menuntut M Ruslan ke jalur hukum atas tindakan pencemaran nama baik, sekaligus menggugat Bawaslu Jatim yang telah menidak lanjuti laporan M Ruslan yang ternyata tidak terbukti.

“Sudah jelas, karena hal ini masalah pencemaran nama baik, maka untuk M Ruslan akan kami tuntut dengan pasal 310 dan 311 soal pencemaran nama baik, dan Bawaslu akan kami gugat karena menanggapi sekaligus memproses laporan bohong,” tandasnya.

Ditanya sola kapan laporan akan dilakukan dan dimana, Syaiful mengatakan bahwa kemungkinan besar ek Polda jatim karena menyangkut TKP di Dapil 1 wilayah SidoarjoSurabaya, tetapi ada kemungkinan diteruskan ke Mabes Polri karena menyangkut kredibilitas CaQ gat.cty leg DPR-RI.Q

Dinkes Canangkan Gerakan Akselerasi Imunisasi Pemkot Surabaya, Bhirawa Belum maksimalnya pencapaian target Universal Child Immunization (UCI) kelurahan di Surabaya pada 2013, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya perlu melakukan upaya percepatan.

Untuk mengejar target capaian UCI 100 persen kelurahan di tahun 2014, Dinkes Kota Surabaya akan mencanangkan gerakan akselerasi imunisasi (GAIS).

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya, Mira Nofiah mengatakan, apel pencanangan GAIS UCI akan digelar di Lapangan Rusun Sumbo Kelurahan Simolawang pada Jumat (9/5/).

Kelurahan Simolawang dipilih karena pencapaian target di sana pada 2013 lalu, masih jauh dari harapan. Rencananya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini akan hadir untuk membuka pencapanangan tersebut.

“GAIS UCI merupakan kegiatan berkelanjutan yang melibatkan semua unsur terkait dan masyarakat guna meningkatkan angka cakupan imunisasi di Kota Surabaya.

Target kami adalah tercapainya cakupan UCI 100 persen kelurahan di Surabaya pada tahun 2014,” tegas Mira kepada wartawan di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (6/5).

Menurut Mira, di tahun 2013, pelaksanaan UCI di kelurahan seSurabaya baru mencapai 63,75 persen. Jumlah itu masih belum memenuhi target 95 persen. Artinya, baru ada 102 kelurahan dari total 160 kelurahan se-Surabaya.

Pemkot Surabaya melalui Dinkes Surabaya akan mencanangkan gerakan akselerasi imunisasi (GAIS) se Kelurahan Surabaya.

Sementara untuk pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bayi seKota Surabaya, baru tercapai 82 persen dari target 88 persen. Mira menjelaskan, selama ini, ada beberapa kendala yang membuat pencapaian target belum maksimal.

Diantaranya karena kurangnya pemahaman ibu terhadap manfaat imunisasi. Selain itu, perilaku yang berkembang di masyarakat, imunisasi acapkali dikonotasikan akan

membuat bayi jadi sakit.

Karena itu, Dinkes fokus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi bagi kekebalan tubuh bayi sehingga tidak rentan terkena penyakit.

“Selama ini ada asumsi anak akan sakit karena imunisasi. Padahal, imunisasi itu sangat penting sebagai upaya unuk mencegah terjadinya penyakit menular. Karena itu, me-

Sambut HJKS ke-721

Urus SIUP dan TDP Tuntas Sehari Surabaya, Bhirawa Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya melakuan terobosan untuk membangkitkan dunia usaha masyarakat metropolitan.

Perizinan mendirikan usaha di Surabaya, kini dipermudah dan praktis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya mengadakan program Layanan Simpatik Pe-

rizinan Usaha SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Satu Hari Jadi di kantor Disperindagin.

Program Layanan Simpatik pelayanan SIUP dan TDP dalam waktu satu hari jadi ini akan digelar di kantor Disperindag Kota Surabaya pada hari Sabtu 10 Mei 2014 pada pukul 09.00 sampai 15.00 WIB.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menuturkan, program mengurus SIUP dan TDP satu hari jadi ini merupakan upaya Pemkot membantu memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat pelaku usaha, dan dalam menyambut Hari Jadi Kota Su-

trie diana/bhirawa

lalui GAIS UCI ini diharapkan akan terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui peningkatan peran serta dalam kegiatan imunisasi ,” sambung Mira.

Mira optimistis, capaian target UCI 100 persen pada 2014 bisa tercapai. Sebab, Dinkes sudah melakukan sosialisasi maksimal di masyarakat. Termasuk sosialisasi via online Sapawarga dan juga kegiatan wawancara di radio.Q dre

rabaya (HJKS) yang ke 721.

“Layanan simpatik ini sangat praktis, dan memudahkan masyarakat karena proses pengurusan izin dapat diselesaikan dalam satu hari. Biasanya, pengurusan izin usaha di kantor Disperdagin memelukan waktu tiga hari,” ujar Widodo ketika ditemui Bhirawa, Selasa (6/5).

Berharap program ini, tambah Widodo, dapat dimanfaatkan pelaku usaha di Surabaya.

Sehingga legalitas usahanya dapat dipertanggung jawabkan secara sah, karena memiliki izin,” dalam moment HJKS yang ke

721 ini, kita lakukan pelayanan dalam dunia usaha. Dan kita akan berikan layanan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Untuk persyaratan pengurusan SIUP dan TDP, Sebagaimana disebutkan dalam Perda No.1 Tahun 2010 Bab IV pasal 5 ayat 1 bahwa Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. “ Untuk memudahkan dalam mempersiapkan kelengkapan pengurusan perijinan, pemohon diharap melengkapi segala persyaratan-persyaratannya,” Q geh jelasnya.Q

UN Siswa Difable

Peserta Tunanetra Kerjakan UN dengan Huruf Braille Bagaimana para siswa difable mengikuti Ujian Nasional, tak banyak yang memperhatikannya. Setidaknya sembilan siswa tuna netra di kota Surabaya mengikuti UN SMP , hebatnya petugas pendamping hanya membacakan soal saja.

Sebanyak sembilan siswa tunanetra di SMPLB A Yayasan Pembina Anak Buta mengikuti UN reguler. Uniknya, masing-masing siswa mengikuti UN didampingi oleh satu orang guru pendamping yang juga mengalami buta atau tunanetra. Para pendamping bertugas untuk membatu membacakan soal menjawabkan siswa tunanetra yang ujian.

“Tahun ini, para siswa tidak diberi LJUN yang harus memburamkan satu jawaban, me-

lainkan diberi lembar jawaban berbentuk braille,” ungkap Kepala Sekolah SMPLB A YPAB Eko Purwanto, Selasa(6/5).

Dengan begitu, siswa tunanetra bisa langsung menjawab di lembar jawaban dengan langsung menggunakan huruf braille.

Meski begitu Eko menyebutkan bahwa sebelum UN, mereka telah empat kali try out.

Tetapi tidak menggunakan huruf braille. Begitu pula dengan pross belajar mengajar

yang hanya menggunakan audio berbentuk talks, atau rekaman.

Tapi, Eko memastikan bahwa mereka tidak akan mengalamai kendala saat UN menggunakan huruf braille.”Itu makanya mengapa pendamping UN mereka harus yang bisa braille. Karena tidak ada soal awas,” imbuh Eko. Dijelaskan Eko, pendamping UN ini tidak semuanya silang.

Melainkan berasal dari beberapa elemen. Ada yang mahasiswa Unesa, namun ada pula yang berasal dari guru SMPLB A YPAB sendiri. Ini lantaran tenaga pembaca dan penulis yang menguasai braile terbatas. Namun dirinya menjamin bahwa tidak akan ada

kecuarangan yang dilakukan.

Seperti membantu siswa menjawab dan semacamnya.

Jumlah soal untuk siswa SMPLB memang sama yaitu 40 soal untuk matematika, akan tetapi tingkat kesulitannya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah reguler. Serta untuk siswa ABK juga diberikan tambahan waktu sebanyak 20 menit. Alokasi tambahan waktu ini diberi karena pembacaan braile yang membutuhkan waktu yang lebih lama. “Walaupun ada yang masih kurang lancar, tapi semua dipastikan sudah bisa semua,” ujarnya. eko berharap semua siswanya bisa lulus UN Q tam ini.Q

Peserta tunanetra saat mengerjakan Ujian Nasional dengan pendamping yang juga tunanetra.

ist

SURABAYA

Rabu Legi 7 MEI 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Gubernur Segera Terbitkan SE

Jelang Pilpres, Birokrasi Dilarang Berpolitik Praktis Pemprov, Bhirawa Memanasnya suhu politik menjelang pemilihan presiden, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, membentengi birokrasinya dari pengaruh politik praktis. Caranya dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan birokrasi terlibat politik praktis terutama terkait Pilpres.

bed/bhirawa

Pemusnahan 3.043 gram oleh petugas dari BNNP Jatim yang dilaksanakan di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, Selasa (6/5).

Polda Jatim Musnahkan BB Sabu

Pemusnahan 3.043 Gram Sabu Selamatkan 15.215 Jiwa Polda Jatim, Bhirawa Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Jatim, Selasa (6/ 5) memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 3.043 gram yang merupakan barang bukti sejumlah kasus besar narkoba. Pemusnahan total sabu tersebut bisa menyelamatkan sebanyak 15.215 jiwa.

Sabu yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan kerjasama antara Ditres Narkoba Polda Jatim, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, serta Bea dan Cukai Juanda. Adapun tersangka kasus narkoba itu yakni Achmad Rafa Maulana bin Senik alias Rosum (WNI) dengan barang bukti berupa sabu seberat 1037 gram. Dari jumlah tersebut disisihkan untuk Labfor sebesar 8 gram.

Kasus lain adalah Supranee Deechimplee (WNA/Thailand) dengan barang bukti sabu seberat 220 gram . Dan disisihkan untuk labfor seberat 1 gram. Serta Lu Xeu Mei (27) warga negara RRC dan Onwubuariri C Franklin warga negara

RAGAM INFO

Nigeria, dengan barang bukti 1840 gram narkotika jenis sabu.

Dengan demikian total sabu yang dimusnahkan 3043, tersebut bernilai Rp 5 miliar, dan bisa menyelamatkan kurang lebih 15 215 jiwa. Dengan perkiraan 1203 gram digunakan lima orang Ditres Narkoba Kombes Pol Andi Loedianto menerangkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan narkoba. Koordinasi ini dimaksudkan untuk megawasi peredaran narkotika baik mulai pintu masuk dari Bandar Juanda dan pelabuhan. Sebab, banyaknya peredaran sabu berasal dari Malaysia, Hongkong, Nigeria, dan India.

“Keempat tersangka merupakan jaringan Nigeria. Mereka mengaku mendapatkan barang dari Nigeria, yang dislundupkan melalui bandara, baik Malaysia dan Hongkong,” terang Andi kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskan Andi, Indonesia meru-

pakan pasar besar bagi pengedar narkoba internasional yang hendak mengedarkan barang haram tersebut. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan beberapa pihak dalam upaya pengawasan.

Adapun pengawasan dilakukan juga di Pelabuhan Tanjung Perak.

“Tak hanya di Bandara saja yang jadi pengawasan kami. Namun, di Pelabuhan juga kami intenskan pengawasan terhadap peredaran narkoba,” urainya.

Lanjutnya, kalau barang (narkotika, red) itu keluar dari negara lain, maka pengawasannya tidak terlalu ketat. Namun kalau masuk ke negaranya, maka pengawasannya sangat ketat. Karena itu, untuk wilayah khususnya Jatim, Ditres Narkoba Polda Jatim terus memperketat pengawasan terhadap pengedar-pengedar asing yang mencoba mengedarkan di wilayah Jatim.

“Dalam upaya pengawasan, kami tetap koordinasikan dengan BNNP Jatim serta Bea dan Cukai Juanda,” Q bed tandasnya.Q

“Dalam waktu dekat minimal sebelum pendaftaran calon presiden sudah kita keluarkan SE tersebut. Saya kira SE tersebut perlu dikeluarkan mengingat ada upaya menarik-narik birokrasi ke ranah politik,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (6/5).

Sebenarnya, Peraturan Pemerintah (PP) terkait larangan birkokrasi terlibat politik praktis sudah ada, tapi untuk menginggatkan perlu ada surat edaran baru lagi.

Dengan SE itu, maka ingatan para birokrat mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sekda, camat hingga kepala desa akan ingat kembali pentingnya birokrasi netral dalam pilpres nanti.

“Karena itu, SE nanti disebar tidak hanya di lingkungan Pemprov Jatim saja melainkan juga keseluruh bupati/wali kota hingga kepala desa,” katanya.

Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, mengakui, adanya tarikkan kuat dari para calon untuk mengikutkan birokrasi dalam politik sangat besar. Dia memberikan contoh saat Pileg lalu, banyak guru atau kepala desa yang terlibat langsung dalam politik praktik.

“Praktif masif seperti itu harus dihentikan

mereka sudah tidak netral dan hasilnya sangat tidak bagus karena bisa menganggu pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Prinsipnya, tegasnya, pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu oleh karena keterlibatakn mereka dalam politik praktis. Sebab, dipolitik itu seni ketidakpastian sedangkan birokrasi adalah seni kepastian, khsusunya dibidang pelayanan.

“Karena itu, di lingkungan Pemprov Jatim kita larang keras mereka masuk dalam politik praktis, mengikuti saja dilarang kecuali ajudan,” ujarnya.

Penegasan senada juga disampaikan Gubernur saat sertijab eselon II dan III jajaran pemprov kemarin. Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta pada pejabat eselon II, III, dan IV untuk tidak ikut urusan perpolitikan, melainkan harus profesional dalam melaksanaan kegiatan sehari-hari.

“Jangan ikut campur urusan politik.

Tertarik boleh, tetapi tidak boleh aktif di politik,” katanya saat mengambil sumpah dan pelantikan, serta serah terima jabatan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jawa Q iib Timur di Surabaya, Selasa.Q

Tenaga radiografer sedang mengoperasikan alatnya

Kasus Tahanan Narkoba Kabur

JQWH Kota Surabaya Bakal Gelar Konfercab Surabaya, Bhirawa Pengurus Cabang (PC) Jam’iyyatul Qurra’ Wal Huffadz (JQWH) Kota Surabaya, akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) periode 2014-2019. Ketua Panitia Konfercab, Drs. H. Husaini Ridwan, menjelaskan, Konfercab akan digelar di Kantor Cabang NU Kota Surabaya, Jl. Bubutan Surabaya, pada hari Ahad, (11/5), jam 08.00 WIB. Lebih lanjut, Husaini menjelaskan, Konfercab tersebut dilaksanakan sehubungan dengan habisnya masa periode kepengurusan JQWH Kota Surabaya.

“Karena itu, Konfercab tersebut sebagai upaya untuk mengadakan pergantian atau regenerasi kepengurusan lama kepada kepengurusan yang baru periode 2014-2019,” kata Husaini seraya menambahkan, Konfercab juga untuk menyusun dan merencanakan program kerja JQWH Kota Surabaya 2014-1019.

Husaini mengatakan, JQWH yang berdiri sejak 1 Rajab 1379 H bertepatan dengan 31 Desember 1959 adalah organisasi yang mempunyai misi pengembangan Alquran, baik bidang pengkajian, penghafalan, maupun seni baca Alquran.

Peserta Konfercab, kata Husaini, terdiri dari pengurus Anak Cabang (Ancab) masing-masing 2 orang (Rais Majelis Ilmi dan Ketua Dewan Organisasi, pengurus lama, dan Pengurus Wilayah (PW) JQWH Q ca Provinsi Jatim dan PC Surabaya.Q

Nasib Kajari Tanjung Perak di Tangan Kejagung Jatim Minim Tenaga Radiografer Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyerahkan nasib kajari Tanjung Perak kepada Kejaksaan Agung. Namun demikian dari pemeriksaan yang dilakukan Bidang Perngawasan Kejati menunjukkan indikasi kelalain terkait kaburnya Agung Prasetyo, semakin menguat.

Pemeriksaan yang dilakukan kepada Kajari Tanjung Perak, Kasi Pidum dan empat pengawal tahanan, berlangsung Senin(5/5) sejak pukul 09.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan sementara menyatahkan bahwa pejabat Kejari Tanjung Perak tak pernah melakukan pengawalan tahanan secara langsung. Sebab, pengawalan diserahkan sepenuhnya kepada petugas pengawas tahanan.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim Arif menjelaskan jika pemeriksaan terhadap Kajari Tanjung Perak Tatang Agus Volleyantoro masih seputar kronologis pengawalan tahanan. Dari keterangan Tatang, diketahui jika pengawalan memang tak dilakukan secara langsung oleh Kejari Tanjung Perak.

“Pemeriksaan masih seputar pengawasan tahanan dari Kejari Perak, dan seperti apa pola pengamanan yang diterapkan,” ujar Arif saat dikonfirmasi, Selasa (6/5).

Terkait adakah pemeriksaan kembali, Arif menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya sementara ini dirasa telah cukup.

Tim Pengawasan segera akan membuat laporan berupa ringkasan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, laporan akan diserahkan kepada Kejagung pada pekan depan untuk dilakukan pengkajian.

“Nantinya Kejagung lah yang menyimpulkan dan menjatuhkan sanksi jika memang indikasi kelalaian telah terbukti sepenuhnya,” ungkapnya.

Mengenai hasil dari pemeriksaannya, Arif mengaku bahwa dirinya perlu mendalami pemeriksaan hingga bisa memakan waktu yang cukup lama. Untuk menyimpulkan dan menjatuhkan sanksi terkait, Ia mengatakan bila Kejagung bisa membutuhkan waktu maksimal hingga dua bulan ke depan.Q bed

dna/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Minimnya tenaga radiografer di Jatim membuat beberapa rumah sakit di kabupaten/kota di Jatim tidak dapat berkerja secara maksimal. Pasalnya, keberadaan tenaga radiografer memegang peranan penting dalam mengoperasikan alat-alat cangih di rumah sakit. Banyak dari alat-alat canggih di rumah sakit seperti Xray Mobile, CT-scan, hingga MR tidak diopeasikan secara maksimal. ‘’Saat ini jumlah tenaga radiografer di rumah sakit milik pemerintah di Jatim sebanyak 459 orang, jumlah ini sangat minim dari kebutuhan ideal,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Harsono.

Pria berkacamata ini menuturkan, idealnya jumlah tenaga radiografer di Jatim sebanyak 1.543 orang, saat ini baru 459 orang dan kurangnya sebanyak1.084 orang . Minimnya tenaga radiografer di Jatim disebabkan belum maksimalnya pemerintah daerah dalam menerima tenaga radiografer sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah daerah belum berani memberikan anggaran lebih untuk merekrut tenaga radiografer dikarenakan pendapatan daerah yang dirasa minim. ‘’Kebanyakan pendapatan daerah di daerahdaerah kecil sangat minim sehingga pemerintah tidak berani mengangkat tenaga radiografer,’’ jelasnya.

Menurutnya, keberadaan radiografer secara aturan sangat penting diadakan hal ini sesui dengan ketentuan Kementerian Kesehatan RI, rumah sakit tipe A minimal ada enam ahli radiologi, sedangkan rumah sakit tipe B minimal memiliki lima ahli radiologi.

Untuk rumah sakit besar seperti RSUD dr Soetomo atau rumah sakit tipe A lainnya memiliki tenaga radiografer yang mencukupi, akantetapi untuk rumah sakit tipe B dan C kemungkinan besar masih kekurangan. ‘’Yang jelas rumah sakit tipe A harus tercukupi tenaga radiografernya hal ini dikareakan rumah sakit tersebut menjadi rujukan banyak pasien. Jangan sampai rumah sakit tipe A kekurangan tenaga radiografer karena rumah sakit A akan menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya seperti rumah sakit kelas B dan C,’’ paparnya.

Harsono berharap dengan keterbatasan tenaga radiografer dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk segera mengangkat tenaga radiografer di rumah sakit. Tenaga radiografer ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Menurutnya, Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2011, pada bidang radiologi diagnostik dan intervensional, tugas dan tanggung jawab radiograper adalah memberikan proteksi terhadap pasien, dirinya sendiri, dan masyarakat di sekitar ruang Q dna pesawat sinar-X.Q

Berperilaku Hidup Bersih, Enam Daerah Bebas Kaki Gajah Setidaknya ada enam daerah di Jatim yang bebas dari penyakit Falariasis atau kaki gajah yaitu Batu, Blitar, Gresik, Madiun, Mojokerto dan Sampang.

Enam daerah ini bebas penyakit kaki gajah dikarenakan pola dan perilaku hidup sehat masyarakatnya dalam menjaga kebersihan lingkungan patut di contoh.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Setyo Budiono menungkapkan, saat ini jumlah penderita kaki gajah di Jatim mencapai 358 orang dan terbanyak didominasi oleh Lamongan sebanyak 56 orang dan Malang 39 orang dan Ponorogo 32 orang.

Tiga daerah ini rawan penyebaran cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Menurutnya, cacing filaria terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Wuchereria Bancrofti, Bru-

gia Malayi, Brugia Timori.

Cacing ini menyerupai benang dan hidup dalam tubuh manusia terutama dalam kelenjar getah bening dan darah. Cacing ini dapat hidup dalam kelenjar getah bening manusia selama 4 – 6 tahun dan dalam tubuh manusia cacing dewasa betina menghasilkan jutaan anak cacing (microfilaria) yang beredar dalam darah terutama malam hari.

“Hampir setiap manusia di tubuhnya terdapat cacing filaria, tergantung bagaimana cacing ini dapat berkembang biak,” jelasnya.

Setyo mengatakan, seseorang dapat tertular atau terinfeksi filariasis apabila orang tersebut digigit nyamuk yang sudah terinfeksi, yaitu

nyamuk yang dalam tubuhnya mengandung larva (L3).

Nyamuk sendiri mendapat mikro filarial karena menghisap darah penderita atau dari hewan yang mengandung mikrofolaria.

Nyamuk sebagai vector menghisap darah penderita (mikrofilaremia) dan pada saat itu beberapa microfilaria ikut terhisap bersama darah dan masuk dalam lambung nyamuk.

“Dalam tubuh nyamuk microfilaria tidak berkembang biak tetapi hanya berubah bentuk dalam beberapa hari dari larva 1 sampai menjadi larva 3, karenanya diperlukan gigitan berulang kali untuk terjadinya infeksi.

Didalam tubuh manusia larva 3 menuju sistem limfe dan selanjutnya tumbuh menjadi cacing dewasa jantan atau betina serta bekembang biak,” tuturnya.

Ke depan Setyo meminta

Penderita filariasis menjalani pengobatan di rumah sakit. dengan diketahuinya penularan penyakit kaki gajah

diharapkan masyarakat lebih waspada dalam men-

dna/bhirawa

jaga kebersihan lingkungan.

Banyak kasus yang terjadi

di lapangan ada penderita kaki gajah kronis sulit untuk disembuhkan. ‘’Jika ini terjadi dapat dipastikan penderita akan sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan tubuhnya tidak dapat berfungsi secara maksimal,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan di atas, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, penyakit kaki gajah merupakan sebuah penyakit yang hampir mengidap di seluruh daerah Jatim.

Di Surabaya penderita penyakit kaki gajah sebanyak tiga orang. Tahun 2011 penderita kaki gajah sebanyak dua orang dan tahun 2013 sebanyak satu orang. ‘’Tahun 2012 Surabaya bebas penderita kaki gajah akantetapi tahun berikutnya ada satu orang yang terkena kaki gajah,’’ ucapnya Q dna singkat.Q

OPINI

4 Tajuk

Caleg Incumbent Bertumbangan PENYELENGGARAAN pemilu legislatif (pileg) 2014 ini dirasa lebih “gila” dibanding pemilu (2009) lalu. Bahkan jika dibanding dengan pilpres (2009) dan berbagai pilkada, terasa semakin brutal. Kecurangan pemilu dilakukan terang-terangan, terstruktur dan masif. Tetapi Pengawas nyaris tidak berbuat apapun. Partisipasi pemilih juga dipalsukan dan bisa diperjualbelikan. Hasilnyapun liar tak disangka-sangka. Siapa duga akan terjadi TPS fiktif? Solusinya (coblos ulang) pun tak mudah.

Coblos ulang karena terkait kecurangan pemilu, sebenarnya sudah bukan asing lagi. Setidaknya dalam pilkada.

Misalnya, untuk memenuhi amar penetapan MK (Mahkamah Konstitusi). Hal itu sudah beberapa kali terjadi, antaralain di Gresik yang meliputi hampir separuh wilayah kabupaten Gresik (9 kecamatan). Setelah coblos ulang, ternyata hasilnya berbalikan, dengan coblosan pilkada awal. Pasangan Cabup-Cawabup yang semula menang menjadi kalah.

Tetapi coblos ulang di 19 TPS di Sampang, misalnya, sangat sulit diselenggarakan. Seluruh petugas KPPS sampai PPS menyatakan mengundurkan diri. Sedangkan masyarakat pemilik suara juga tak kalah uniknya. Pada saat soblos ulang tiada masyarakat yang buka pintu rumah, dan tidak ada yang bersedia menggunakan hak pilihnya. Masalah TPS fiktif, tak mudah diurai. Sampai KPU meminta Bupati untuk turut membantu.

Maka harus disadari, pileg bukan sekadar penggunaan hak pilih. Melainkan juga bertautan dengan problem sosial, plus inovasi modus ke-bandit-an. Fenomena problem psikologi sosial dalam demokrasi, juga sangat kental dalam pileg 2014 kali ini. Boleh jadi hal itu disebabkan problem kemiskinan masyarakat. Seolah-olah masyarakat “memakan” demokrasi (pileg, pilpres dan pilkada).

Sangat terasa bandit politik menyusup sebagai penyelenggara dan peserta pemilu. Bukan hanya permintaan uang persuara, melainkan juga terang-terangan mengubah hasil pemilu.

Pada tataran grass-root, juga sudah dikuasai oleh makelar suara. Yang diminta bukan hanya beras, baju (kaos) dan uang, melainkan juga kebutuhan sekelompok masyarakat.

Permintaan makelar harus ditunaikan secara cash, seketika. Bisa berupa sumur bor, perbaikan jalan, atau tempat peribadatan. Tetapi seluruhnya tanpa jaminan bakal dipilih.

Maka terjadi tren yang paling tak disangka-sangka, yakni tumbangnya caleg incumbent. Padahal incumbent bukan sembarang caleg, setidaknya telah memiliki modal memadai.

Pada tataran calon DPRD Propinsi Jawa Timur, banyak caleg incumbent yang gagal. Ada Ketua Fraksi, pimpinan Komisi, pimpinan alat kelengkapan dewan yang lain, serta ada “vokalis” dan “selebriti” DPRD. Bahkan Ketua parpol dan Ketua DPRD gagal memperoleh dukungan suara terbanyak di Dapil-nya. Sehingga bisa dipastikan DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 separuhnya akan diisi muka baru.

Tetapi sebenarnya, pertarungan ketat caleg memang dikehendaki oleh undang-undang. Pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 tahun tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dinyatakan, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Frasa proporsional terbuka, berarti bagai persaingan bebas tidak bergantung pada nomor urut. Biasanya, nomor 1 dan 2 ditempati elit parpol.

Jika gagal, caleg incumbent memiliki tingkat gangguan jiwa lebih besar. Gejala telah nampak pada saat proses kampanye, yakni, berubahnya orientasi anggota DPR dan DPRD yang mencalonkan lagi. Hampir seluruh caleg incumbent meninggalkan kewajibannya, memilih lebih getol berupaya kampanye ke Dapil. Artinya, caleg incumbent lebih memilih kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat banyak (sosial).

Paradigma WHO (badan kesehatan dunia) diyakini telah terjadi dis-orientasi. Hal itu gejala awal tidak seimbangnya kesehatan jiwa. Caleg incumbent gagal, akan banyak datang muka baru. Sama-sama harus diwaspadai, karena seluruh caleg hampir pasti dihinggapi perubahan orientasi hidup.

Yakni, menguatnya kepentingan (ambisi) pribadi diatas kepentingan orang banyak. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Niat Baik Wali Kota Surabaya Banyak Tantangannya RENCANA penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada tanggal 19 Juni mendatang banyak yang menentang termasuk partner kerjanya sendiri Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana. Apapun alasan yang dikemukakan oleh Wisnu untuk melakukan penolakan atas rencana Walikota ini bisa menggambarkan contoh betapa lemahnya etika politik yang dimiliki oleh seorang pejabat yang pengangkatannya juga melalui kontroversi.

Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi setelah rencana penutupan ini menjadi suatu keputusan. Dampak yang mungkin terjadi nanti akan berbeda kalau kebijakan Kepala Daerah sudah menjadi keputusan bulat untuk menutup dibandingkan dengan dualisme pendapat pimpinan terhadap suatu kebijakan. Perbedaan pendapat yang disampaikan secara terbuka akan dimanfaatkan oleh pihak lain yang punya kepentingan terhadap keputusan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu yang sudah mengomentari adalah FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang menilai pemberian santunan sebesar Rp3 juta terlalu kecil dibandingkan dengan biaya perawatan mobil pejabat.

Ini adalah salah satu dampak yang sudah muncul dan menjadi tidak bisa dimengerti kenapa perawatan mobil dijadikan pembanding oleh FITRA dan terkesan lebih didramatisir bahwa dengan modal Rp.3 juta untuk usaha tidak cukup. Pertanyaannya apakah penutupan ini menjadi kesalahan mutlak Pemerintah sehingga harus menanggung semua resiko. Sampai disini barangkali menjadi terlupakan bahwa masyarakat Surabaya yang perlu ditolong atau diselamatkan perekonomiannya tidak hanya eks PSK, tapi mengapa ini menjadi kelompok masyarakat istimewa. Tidak biasanya FITRA menyampaikan statemen yang kontroversi menyepelekan pengeluaran anggaran.

Juga argumen yang disampaikan Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana tentang kekhawatiran dampak perekonomian terhadap masyarakat sekitar yang usahanya terkait dengan lokalisasi Dolly dan Jarak. Mari kita lihat contoh yang dekat yaitu kasus Lumpur Lapindo yang terjadi begitu saja dan tidak bisa ditawar, apakah masyarakat sekitar Lapindo yang tidak terkena dampak juga mendapat penggantian, tentunya tidak.

Pemerhati masalah sosial Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi 7 MEI 2014

Parasamya Versus Desa Pesisir Pemprov Jawa Timur di Hari Otonomi Daerah mendapat penghargaan prestisius, Parasamya Purnakarya Nugraha.

Anugrah atas prestasi yang sempurna untuk kepentingan masyarakat itu, diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan lima tahun dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

K

ita layak memberikan apresiasi atas semua penghargaan yang pernah diterima Jawa Timur selama ini di bidang pembangunan. Masyarakat tentunya berharap kesejahteraannya pun harus meningkat secara riil, bukan sekedar catatan di atas kertas, tidak terkecuali bagi masyarakat pesisir dan di pulau-pulau kecil yang mendiami 632 desa pesisir, berada di 141 kecamatan di 22 wilayah kabupaten dan kota.

Saya masih teringat peristiwa tahun 2007 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya.

Dalam sebuah acara yang dihadiri Menteri Saifullah Yusuf sebagai petinggi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada waktu itu, menyebutkan sejumlah daerah di Jawa Timur menyandang predikat wilayah tertinggal yaitu Situbondo, Bondowoso, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan dan Sampang. Akan tetapi sangat disayangkan selama lima tahun kemudian, tahun 2013, tidak tejadi perubahan status di daerah tersebut, kecuali Kabupaten Pacitan.

Ironinya kecuali Bondowoso, lima daerah tertinggal tersebut merupakan daerah penghasil ikan dan mempunyai kekayaan sumber daya laut dan pesisir yang melimpah, Situbondo misalnya, dari hasil penelitian Asian Foundation thn 2013, mempunyai potensi perikanan tangkap, budidaya laut (marine culture) dan budidaya pesisir, obyek wisata bahari serta dukungan dari Pelabuhan Panarukan dan Jangkar yang seharusnya memberi nilai tambah pada perekonomian masyarakatnya.

Demikian pula wilayah Madura yang sudah terhubung dengan daratan Jawa via Jembatan Suramadu, mememiliki kekayaan belasan sumber migas, mineral dan pontensi ikan, garam serta bioteknologi laut yang melimpah seharusnya menjadi daerah yang makmur.

P

dengan petani yang mendapat subsidi pupuk dan bibit.

Perjuangan nelayan di wilayah selatan Jawa Timur semakin berat pula.

Kapal-kapal nelayan memaksakan diri mengarungi samSejumlah desa terudra Indonesia mentinggal di wilayah Kacapai lintang 12, Oleh : bupaten Malang tidak atau di atas 200 mil Oki Lukito terlepas pula dari laut (ZEE) agar bisa kemiskinan dan boleh mendapatkan hadikata jauh dari kata sil tangkapan ikan sejahtera. Di Kecamatan Sumbertuna, cakalang, tongkol. manjing Wetan (Sumawe), DonoAkibat dampak global warming mulyo, Gedangan, Bantur adalah Ikan pelagis kecil dan besar sulit sebuah fakta yang masyarakatnya ditangkap di bawah 100 mil laut. berpenghasilan rata-rata Rp 30 Konsekuensinya, waktu melaut ribu per hari sebagai nelayan dan biaya operasional besarnya atau buruh harian lepas selama dua kali lipat. Para pewaris bu15-20 hari kerja dalam satu bulan. daya bahari ini menempuh 15-18 Bahkan di Desa Gajahrejo, Kecahari per trip, padahal lima tahun matan Gedangan penduduknya sebelumnya hanya 7 hari saja. banyak yang terpaksa mengirim Bantuan kapal untuk kelomanggota keluarganya menjadi pok nelayan yang diterima selain pekerja di negara lain (TKI/TKW). membutuhkan biaya operasional

Sebagai provinsi Agro-Maritim, secara geografis, geo ekonomi dan geo politis, Jawa Timur mengabaikan potensi laut atau maritim. Akibatnya kantung-kantung kemiskinan, wilayah desa tertinggal mendominasi wilayah pesisir.

Padahal dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, 22 daerah diantaranya memiliki sumber kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi ekonomi di Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali dan Samudra Indonesia adalah bagian wilayah Jawa Timur yang masih dilihat sebelah mata.

Dengan infrastruktur yang pada umumnya buruk, desa pesisir yang terkenal dengan Pantai Bajul Mati itu, penduduknya hanya berpenghasilan Rp 25 ribu per hari bekerja selama 80 hari efektif melaut dalam satu tahun.

Di Desa Pondodok dadap yang terkenal dengan wisata pantai, Sendangbiru dan Tamban di Kecamatan Sumawe nasib masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Gajahrejo atau Purwodadi dengan pantai Balekambang di Kecamatan Donomulyo. Mereka yang bekerja sebagai buruh nelayan di kapal ikan milik juragan kapal, pendapatannya sangat tergantung dari hasil tangkapan ikan di laut. Sejak menjadi nelayan tidak pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Bandingkan

tinggi (Rp 50-75 juta per trip), juga bermasalah. “Kelompok kami pernah diberi kapal hibah 30 GT, tapi harus diperbaiki menghabiskan biaya utangan Rp 250 juta agar laik laut. Kami mencari nafkah pun tidak tenang banyak operasi karena surat kelengkapan dokumen kapal sudah 2 tahun tidak selesai” cerita Budi Ketua Kelompok Nelayan Pondokdadap. Wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah lebih dari 300 desa walaupun mempunyai kekayaan alam melimpah seperti ikan, potensi tambang pasir besi, emas, batu phiropilit untuk bahan keramik, sejatinya diskriminatif terhadap masyarakat di desa tertinggal yang merupakan kantungkantung kemiskinan.

Desa tertinggal seperti Kendungbanteng (Kec.Sumawe), Kesamben (Kec. Ngajum), Kidal (Kec. Tumpang), Wonoayu (Kec. Wajak), Sumber Bening, Srigonco, Pringgodani (Kec. Bantur) boleh disebut mewakili desa tertinggal yang jauh dari laut. Masyarakatnya miskin karena umumnya tidak mempunyai lahan perkebunan sendiri dan menjadi buruh harian lepas yang bekerja di perkebunan cengkeh, coklat dan kopi serta merawat tanaman tebu atau menjadi buruh di ladang. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur yang menelantarkan desa tertinggal, seharusnya malu jika dalam lima tahun kedepan tidak berhasil mengentas desa dan masyarakatnya dari kemiskinan dan menjadikannya sejahtera sesuai amanat Parasamya Purnakarya Nugraha.

Sebagai provinsi Agro-Maritim, secara geografis, geo ekonomi dan geo politis, Jawa Timur mengabaikan potensi laut atau maritim. Akibatnya kantung-kantung kemiskinan, wilayah desa tertinggal mendominasi wilayah pesisir.

Padahal dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, 22 daerah diantaranya memiliki sumber kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi ekonomi di Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali dan Samudra Indonesia adalah bagian wilayah Jawa Timur yang masih dilihat sebelah mata.

Pakem landbase oriented yang dianut Pemrprov Jawa Timur terbukti tidak mampu memperkecil disparitas wilayah di semua sektor perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sehingga perlu menyeimbangkan pembangunan darat dan laut dan menjadikan potensi maritim sebagai primemover dengan mengusung blue economy sebagai lokomotif pembangunan. Ambil contoh Kabupaten Banyuwangi yang berhasil melesatkan perekonomiannya dan memikat sejumlah investor dalam waktu hanya dua tahun, berawal dengan memaksimalkan potensi pelabuhan, perikanan dan wisata bahari yang mendapat dukungan political will yang kuat.

Sekretaris Eksekutif Dewan Kelautan Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Menggadaikan Identitas Pendidikan

endidikan merupakan salah satu aset negara untuk memajukan dan menyejahterakan rakyatnya. Pendidikan dinilai penting karena semua yang terjadi dalam kehidupan itu memerlukan didikan (bimbingan). Bila suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang rendah, maka tidak heran bila negara itu akan tertinggal dan terasingkan dari negara lain.

Dewasa ini rasa-rasanya Indonesia tengah mengalami kerisis nasionalisme. Pendidikan yang awalnya bertujuan untuk menambah wawasan, meningkatkan kualitas intelektual suatu warga negara beralih menjadi target pencapaian untuk menghadapadi persaingan dunia internasional.

Pasar bebas tahun 2015 mendatang seolah dijadikan tolak ukur acuan kesuksesan pendidikan.

Sangat miris sekali jika identitas pendidikan di perdagangkan demi kepentingan internal saja.

Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang melejit setiap tahunnya. Tetapi juga merupakan negara yang belum bisa menyetarakan kualitas pendidikan bagi rakyatnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera dalam UUD 45 seolah hanya simbol kebangsaan. Jika kecerdasan seorang anak bangsa hanya diukur dengan hitam diatas putih, bagaimana negri ini mampu menciptakan genrasi emas? Mau dikemanakan mereka yang tidak mampu mencapai target nilai tersebut? Harusnya pemerintah sadar jika setiap anak memiliki keahlian yang berbedabeda. Memiliki kualitas dan kapasitas yang tidak bisa disetarakan.

Jika nilai masih saja dijadikan tolak ukur pertama untuk melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya, lalu bagaimana dengan

anak yang memiliki Yang tidak kalah lucu, kurikulum keterbatasan mental? Bukankah tujuan yang digunakan negdari pendidikan adaara selalu berubah lah mencerdaskan dengan berubahnya kehidupan bangsa? mentri pendidikan.

Bisa jadi negri ini Jika mengaca pada akan menjadi guFinlandia, Indonesia dang samapah anak masih tertinggal sanmuda jika perbaikan gat jauh. Finlandia Oleh; kualitas tidak segera menjadi negara yang Maratus Sholikhah dilakukan. Penerus unggul dalam dunia bangsa yang hapendidikan karena rusnya mendaptkan kurikulum yang diperhatian lebih bisa gunakan tidak pernah jadi harus mengubur mimpinya berubah-ubah. Selain itu gurudalam-dalam hanya untuk sekeguru yang ada disanapun merupadar sekolah, karena tidak mampu kan orang-orang pilihan. Orangmencapi target nilai yang telah orang yang benar-benar kompeten ditetapkan untuk lolos seleksi. dalam bidangnya. Setiap anak didik memiliki guru yang setia Krisis Kebangsaan mengawasi perkembangannya.

Hal yang paling lucu dari negri Bukan hanya sekedar melihat ini adalah saat Ujian Nasional perkembangan nilainya. Karena (UN) tiba seolah norma-norma negarapun telah menyadari jika yang telah diajarkan didalam setiap anak memiliki kelebihan kelas telah mati suri. Semua cara yang tidak bisa disetarakan. Terdihalakan demi kesuksesan UN. lepas dari itu semua, jam sekolah Bahkan jual beli kunci jawaban yang diterapkan pun juga tidak telah menjadi rahasia negara. sepanjang di Indonesia. Tiga samTidak jarang pihak sekolah yang pai empat jam perhari dirasa sanharusnya mencetak generasi emas gat cukup untuk duduk dibangku Indonesia yang jujur dan taat sekolah. Selebihnya anak diberi aturan malah mengajarkan anak kebebasan untuk belajar di rudidiknya untuk berbuat curang mah. Peran pemerintahpun juga demi memperoleh “nilai terbaik sangat berpengaruh, dimana setsaat UN”. iap ibu-ibu yang baru melahirkan Alasan yang sangat logis mediberikan buku panduan untuk mang, karena negara masih dibumerawat anak-anaknya mendatakan oleh angka untuk menilai tang. Maka tidak ada salahnya suatu keberhasilan anak di bangjika Indonesia bercermin pada ku sekolah. Untuk mendapatkan Finlandia agar kualitas generasi kesejahteraan saja masih diukur bangsa semakin terjamin. dengan nilai. Bahkan sangking vitalnya suatu nilai, tidak jarang Mengulas Sejarah orang tua melihat rapor anak seSumber dari segala sumber bagai acuan kesukesan pendidikmengatakan jika tujuan pendidikan. Maka sangat tidak heran jika an priode 1945-1950 adalah penatujuan belajar dibangku sekolahnaman semangat patriotisme dan pun bisa berubah dari menambah peningkatan kesadaran nasional, pengetahuan menjadi mencari sehingga dengan semangat itu kepekeraan. merdekaan dapat dipertahankan.

Bukan hal yang mustahil jika Indonesia 20 tahun mendatang akan menjadi negara yang memiliki generasi emas dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Dengan syarat pemerintah mampu menyetarakan pendidikan di negri ini tanpa pandang bulu. Pendidikan tidak harus memandang suku, golongan ataupun ras. Selama dia berada ditanah Indonesia, maka dia memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan.

Pemerintah harus benar-benar membuka mata dan telinga lebarlebar. Di timur masih banyak sekali rakyat yang buta huruf.

Bahkan ditanah jawa yang memiliki kesuburan tanaha dan kualitas pendidikan yang baik saja masih banyak anak yang putus sekolah.

Jika masalah mendasar bangsa ini tidak segera di atasi, maka bisa dipastikan penguasa bumi pertiwi kelak berasal dari negara tetangga. Masyarakat pribumi hanya akan menjadi buruh ditanah kelahirannya sendiri.

Pendidikan merupakan masalah yang sangat vital. Sedehananya dari pendidikan kita menjadi mengerti betapa pentingnya sebuah pendidikan, dan kita juga akan menjadi tahu kapan pendidikan menjadi tidak penting. Mengembalikan identitas pendidikan sebagai acuan pembelajaran sangatlah diperlukan.

Sebelum negara ini benar-benar lumpuh karena kesalahan yang terus-menerus dijadikan kebiasaan sehingga menciptakan kebenaran. Jangan biarkan Indonesia terus-terusan menjadi tertinggal. Ayo kita bersama-sama bangkit untuk mengejar ketertinggalan.

Penulis adalah aktivis Laskar Ambisius dan mahasiswi prodi teologi dan pemikiran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 7 MEI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Gresik Miliki Lima Komoditas Produk Unggulan Gresik, Bhirawa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Surabaya (Ubaya), Kab Gresik memiliki lima komuditas produk jenis unggulan yang perlu mendapat prioritas. Diantaranya, udang, ikan air tawar, songkok, reparasi sepeda mpotor dan tanaman padi.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Fakultas Keuangan jurusan Manajemen Ubaya, Dedi Marsiano saat menjadi narasumber pada desiminasi hasil penelitian komoditas produk unggulan UMKM Gresik di Kantor Bupati Gresik, Selasa (6/5) kemarin.

Acara yang diselenggarakan Pemkab Gresik bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) ini dihadiri sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani UMKM, perwakilan perguruan tinggi, Perbankkan, LSM dan perwakilan UMKM di Gresik.

Dalam penejelasannya, Dedi Marsiano mengatakan, penentuan lima komuditas produk jenis unggulan ini dilaksanakan beberapa saat yang lalu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode standar nasional yang digunakan Bank Indonesia.

Meskipun bisa memberikan hasil yang berbeda seandainya digunakan pendekatan riset yang lain, pendekatan riset ini unggul karena berjenjang mulai dari kecamatan. ‘’Kami mengundang masingmasing tiga KPJU dari setiap kecamatan. Selanjutnya kami bersama tim mengadakan maping,’’ kata Dedi.Q eri

Posisi Ketua DPRD Sidoarjo di Tangan Tim 5 Sidoarjo, Bhirawa Tim 5 DPC PKB Sidoarjo akan menunjuk satu kadernya untuk menjadi Ketua DPRD Sidoarjo. Ini merupakan bentuk otoritas tim 5 yang berunsurkan Tanfidz, Syuro, Muslimat, Fatayat di dalam PKB Sidoarjo.

Anggota Tim 5, Choirul Anam, Selasa (6/5) siang menegaskan, anggota tim 5 akan diisi ketua tanfidz,Saiful Ilah SH (Bupati), ketua syuro, KH Chamim, Choirul Anam. Dalam programnya, tim 5 akan mencari figur yang pas dari 13 anggota legislatif PKB yang menduduki kursi DPRD 20142019 berdasarkan profesionalisme, kapabilitas, senioritas, kapasitas dan loyalitas kepada partai. Rekam jejak dari seluruh anggota dewan ini dimiliki tim 5. ‘’Contohnya dua anggota PKB yang baru terpilih menjadi anggota dewan, Hamzah

dan Ainun yang sama-sama bukan pengurus harian PKB, praktis tak akan dipilih. Lalu ada yang sudah menjabat satu periode atau dua periode. Banyak lagi ukurannya,” ujar Choirul Anam.

Choirul Anam tak mau menyebut akan mengarah kepada siapa tim 5 nanti. Tetapi tugas tim 5 memilih satu orang saja, bukan dua orang. ‘’Kalau menunjuk dua orang, itu namanya bukan menunjuk. Yang namanya menunjuk itu pada satu orang saja,” terangnya.

Tim 5 nanti bukan lembaga yang memberi pertimbangan atau saran-saran kepada lem-

baga lain diatasnya. Tetapi lalu mengeksekusi satu orang untuk menjadi ketua DPRD. Kewenangan tim 5 ini bukan sebatas menunjuk ketua DPRD, tetapi juga menentukan ketua komisi dan ketua fraksi yang menjadi jatah PKB. Untuk posisi ketua fraksi yang ditunjuk pasti bisa diterima seluruh anggota PKB, tetapi untuk jabatan ketua komisi harus dengan dukungan fraksi lain. itu menjadi tugas kader yang ditunjuk untuk melakukan pendekatan ke fraksi lain.

Apabila tak mendapat dukungan dari fraksi lain di dalam komisi itu, maka tim 5 akan mempertimbangkan untuk menunjuk kader PKB yang bisa diterima. ‘’Itulah perlunya lobi-lobi untuk mendapatkan dukungan fraksi lain,’’ terangnya.

Mantan anggota DPRD Sidoarjo, ini menambahkan dina-

400 Anak Yatim Terima Gaji Bupati dan Wabup Kab Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 400 anak yatim piatu yang tersebar di wilayah Kab Mojokerto dikumpulkan di Pendopo Graha Majatama, Selasa (6/5) kemarin. Kehadiran mereka untuk menerima santunan dari Gaji Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Kegiatan ini rutin dilakukan kedua pucuk pimpinan daerah ini sejak pertama kali dilantik, Mustofa Kamal Pasa dan Choirunnisa telah memproklamirkan akan menyerhkan gajinya untuk anak yatim piatu.

Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) memberikan gajinya kepada anak yatim dari 33 Panti asuhan yang tersebar di 17 kecamatan. Sedangkan Choirunnisa memilih untuk memberikan bantuan kepada tujuh lembaga yang terdiri dari panti asuhan, pondok pesantren dan kelompok difabel.

Di sela-sela acara, MKP sempat memberikan wejangan kepada anak-anak penerima santunan agar tak putus asa bahkan minder menghadapi hidup. ‘’Tetaplah optimis dan yakin kepada Allah SWT. Yakinlah bahwa suatu saat kelak, atas doa dan usaha kalian, kesempatan dan kesuksesan akan datang,’’ ucap MKP. Pemberian gaji Bupati dan Wabup ini selalu ditepatkan dengan rangkaian Hari Jadi Kab Mojokerto. Tahun ini, usia Pemkab Mojokerto memasuki 721 tahun.Q kar

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) memberikan santunan gaji pribadinya kepada 400 anak yatim piatu di Pendopo Pemkab Mojokerto, Selasa (6/5) kemarin.

mika penunjukkan ketua DPRD yang dilakukan tim 5 PKB ini untuk mencegah terjadinya voting (pemilihan suara). Tidak perlu ada voting, hasilnya diputuskan melalui aklamasi. hasilnya nanti akan disampaikan ke DPP untuk disahkan.

PKB mempunyai mekenisme sendiri untuk menentukan kadernya yang ditunjuk menjadi ketua DPRD. Setelah KPUD mengumumkan secara resmi hasil pemilihan legislativ di Sidoarjo, PKB segera menindaklanjuti dengan mem bentuk tim 5 yang nanti secara otomatis diketuai Saiful Ilah.

Menurut sumber lain di kalangan anggota DPRD Sidoarjo, mekanisme di internal PKB akan berantakan bila pemerintah mengeluarkan aturan soal suara terbanyak.dalam Bintek di Kementerian Dalam Negeri, sudah

disampaikan rancangan untuk menunjuk ketua DPRD berdasarkan anggota dewan yang mengantongi suara terbanyak.

Bila rancangan ini sudah didok sebelum pelantikan anggota DPRD 21 Agustus 2014, maka anggota dewan PKB yang meraih suara terbanyak yang berhak menjadi ketua DPRD. ‘’Suka tidak suka,mau tidak mau, aturan pemerintah ini harus ditegakkan. Mekanisme partai sudah tak dibutuhkan lagi untuk mengatur jabatan ketua dewan,’’ tegasnya.

Sementara itu, ada 4 anggota yang berpeluang menduduki jabatan strategis itu adalah H Kholik, Nur Ahmad, Ahmad Ammir Aslichin, Sullamul H Nurmawan (Wawan).

Dimintai komentarnya, Gus Wawan berseloroh singkat, ‘’Sebuah anugerah bagi saya bila dicalonkan menjadi ketua DPRD,’’ ucapnya.Q hds

Tak Nunggak Bayar, Camat Dapat Raskin Award

Satpol PP Berharap Tahun 2015 Sidoarjo Bebas AIDS Sidoarjo, Bhirawa Penertiban tempat-tempat prostitusi liar di Sidoarjo tahun 2014 ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi Satpol PP Sidoarjo. Sebab bila mengacu Milineum Development Goals (MDGs), tahun 2015 nanti, warga Indonesia harus bisa terbebas dari penularan bahkan kematian akibat penyakit HIV/AIDS. ‘’Seperti kita tahu, tempat-tempat prostitusi menjadi salah satu penyumbang penularan penyakit yang mematikan itu, mudah-mudahan tahun 2015 nanti Sidoarjo bebas dari kematian akibat HIV/AIDS, maka tempat prostitusi liar sebagai tempat penyebaran itu harus terus ditertibkan,’’ ujar Kepala Satpol PP Sidoarjo, Drs Mulyawan SIP MM, Selasa (6/5) kemarin.

Maka, kata Mulyawan, mulai tahun 2014 ini penertiban tempat-tempat yang dipakai untuk prostitusi liar yang ada sudah digerakkan. Seperti di Tangkis Indah Porong, Randu Pitu Larangan, Pasar Sapi dan Krengseng Krian dan warung-warung di utara PT Pakerin Prambon. ‘’Di sejumlah tempat ada PSK yang berhasil dirazia, tapi di sejumlah tempat kosong mungkin informasinya keburu bocor duluan,’’ tegas Mulyawan.

Kini Satpol PP, semakin waspada, sebab ada informasi dari daerah Kec Krian, dengan penutupan sejumlah Lokalisasi di Surabaya, telah berimbas pada daerah sekitarnya. Di kawasan Krian, kata Mulyawan, dari informasi yang diterima, dirasakan mulai adanya bertambahnya para PSK yang beroperasi di wilayah Sidoarjo bagian barat itu. Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas Perpusda Tarso Widodo dihadapan siswa SMKN1 Buduran menjelaskan cara melacak buku yang mudah.

Belajar Melacak Buku dengan Mudah Sidoarjo, Bhirawa Ratusan pelajar Sidoarjo mulai tingkat SD, SMP hingga SMA bergantian berkunjungan ke Kantor Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kab Sidoarjo. Mereka tidak sekedar ingin membaca buku yang diperlukan, tetapi lebih mengenal perpustakaan dan bagaiamana cara melacak atau mencari buku yang diperlukan dengan mudah. Seperti yang dilakukan SMKN 1 Buduran, Selasa (6/5) kemarin.

Puluhan siswa mengakui rata-rata belum pernah berkunjung ke perpustaan. Makanya mereka sebelum mencari buku yang diperlukan sangat senang ketika mendapat arahan dari petugas perpustakaan bagaiamana cara mencari buku

dengan mudah. ‘’Jika kalian tak mengerti bagaimana cara mencari buku yang diperlukan. Kalian akan kesulitan untuk mencarinya. Karena disini telah tersedia ribuan buku dengan berbagai macam jenisnya,’’ ujar Tarso Widodo petugas Perpus dihadapan para siswa.

Terpisah Kepala Perpustakaan dan Arsip, Drs Sutjipto MM mengatakan, kunjungan anak-anak sekolah secara bergantian se Kab Sidoarjo ini dalam rangka memperingati Hari Buku se dunia yang jatuh pada tanggal 23 April lalu. ‘’Bukan dari Sidoarjo saja, bahkan akhir pekan kemarin juga dihadiri petugas perpustakaan dari Kalimatan Timur,’’ katanya.

Sementara Ka Subbag Pelayanan, Nyonik Adiwarno mengatakan, pelajar yang berkunjung akan banyak mendapatkan ilmu secara umum, termasuk juga mereka akan diputarkan film tentang pendidikan. Untuk siswa SMP dan SMA juga akan diberikan pengenalan tentang tatacara mengenal perpustakaan.

Selain itu, mereka juga akan mendapatkan tambahan materi penelusuran informasi dan pencarian bahan perpustakaan atau buku-buku mana yang dibutuhkan, bisa dicari dengan mudah. Jadi mereka harus terlebih dahulu mendalami buku Ensiklopedi, indek buku serta ka1talog yang diperlukan.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa Penghargaan Raskin Award di Kab Sidoarjo, tahun 2014 ini akan kembali diberikan pada Camat yang distribusi Raskinnya tepat sasaran dan tentu saja pembayarannya tak sampai nunggak.

Disampaikan Kabag Kesra Kab Sidoarjo, Drs M Ilhamudin MM, Raskin award diberikan Bupati Sidoarjo sejak tahun 2010 lalu, sebagai apresiasi pada pihak kecamatan atas kelancaran dalam program Raskin, baik Raskin APBN maupun Raskin APBD. Dalam Raskin award, menurut Ilham, dari 18 kecamatan akan dipilih tiga kecamatan yang terbaik. Maka ia berharap semua pihak ikut memonitoring pendistribusian Raskin ini. ‘’Alhamdulilah hingga kini tak ada tunggakan Raskin di Sidoarjo,’’ jelas Ilham, ditemui disela-sela melakukan evaluasi Raskin APBN 2014, yang di tempatkan di Kel Sidoklumpuk, Kec Sidoarjo Kota, Selasa ( 6/5) kemarin.

Menurut Ilham, distribusi Raskin di Sidoarjo selama ini berjalan lancar. Tapi mulai tahun 2014 ini, Bagian Kesra Kab Sidoarjo sebagai tim koordinasi Raskin APBN dan tim monitoring serta evaluasi raskin APBD, minta peran dari

polisi untuk ikut memonotring distribusi Raskin.

Ini untuk meminimalisir kejadian yang tak diinginkan. Supaya penyetoran uang Raskin di Sidoarjo tak terjadi penyimpangan. Sebab terkadang ada oknum yang menyalahgunakan. Misalnya meminjam lebih dulu uang pembayaran Raskin sehingga membuat pembayaran Raskin tak lancar.

Untuk RTS penerima Raskin APBN 2014, sebanyak 78.103 RTS dengan quota Raskin 1.171.545 kg.

Sumber penerima RTS nya berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta. Dalam raskin APBN 2014 ini, menurut Ilham, sudah terdistribusi Januari hingga Maret. Secara umum tunggakan bisa diminimalisir.

Dalam Raskin APBN 2014 ini, juga sudah didistrisbusikan Raskin bulan November dan Desember 2014. Ini dilakukan, sebagai antisipasi barangkali pada tahun ini ada Raskin tambahan yang ke 13 atau ke 14.

Sehingga masih bisa didistribusikan pada tahun 2014. Sedangkan sumber penerima Raskin APBD 2014 berasal dari desa, tapi tetap mendasari Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.Q ali

Kepala Bakorwil Jabat Sekdakot Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Jabatan Sekkota Mojokerto yang dipegang Budwi Sunu sejak Agustus 2013 lalu akhirnya lepas. Jabatan puncak di birokrasi Pemkot Mojokerto itu akhirnya diberikan Gubernur Jatim kepada Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Bojonegoro.

Sementara Budwi Sunu menempati pos baru Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pembangunan. Ia dilantik Gubernur

Jatim, Soekarwo sebagai staf ahli, bersamaan dengan mutasi puluhan pejabat di lingkup Pemprov Jatim, Selasa (6/5) kemarin.

Wali Kota Mas’ud Yunus menghadiri pelantikan pejabat pratama lulusan S2 Untag Surabaya yang pernah menjabat sebagai kepala unit kerja di tujuh pos berbeda. Budwi Sunu dilantik Walikota era Abdul Gani Suhartono sebagai Sekkota Mojokerto menggantikan posisi yang dilepas Suyitno yang memilih running Pilwali Mo-

jokerto, 29 Agustus 2013 lalu.

Alumnus FIA Unbraw Malang 1984 Surabaya yang mengawali karir sebagai PNS di lingkup Dispenda Kota Mojokerto tahun 1985 itu dilantik hanya dua hari menjelang coblosan Pilwali. Sementara itu, apel perpisahan untuk Budwi Sunu akan digelar besok. ‘’Besok pagi digelar apel perpisahan untuk Pak Budwi Sunu,’’ kata Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik.Q kar

ali kusyanto/bhirawa

Petugas Raskin desa yang ada di Kec Sidoarjo, Candi dan Buduran, kemarin diundang untuk mendengarkan evaluasi Raskin APBN 2014.

Pemkab Sidoarjo Layani Pengaduan 24 Jam Setelah Pemkab Sidoarjo memberikan ruang layanan/pengaduan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Akhirnya mengikuti tren perkembangan zaman dengan membuka layanan selama 24 jam.

Ruang layanan pengaduan yang diwadahi dalam Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di bawah naungan Bagian Humas dan Protokol. Selain membuka layanan selama 24 jam, dalam penanganan program penanggulangan kemiskinan telah bersinergi dengan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana).

Ka Sub Bag Pengelolaan Pengaduan, Muhammad Rofik SSos MMm dalam acara Sinkronisasi Permasalahan Kemiskinan Melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Penanggulangan Kemiskinan, di Kec Sukodono, Selasa, (6/5) mengatakan, kalau produk P3M telah disiapkan selama 24 jam. Masyarakat

diberi ruang untuk menyampaikan pengaduan lewat website yang sudah disiapkan. ‘’Masyarakat juga diberi ruang menyampaikan pengaduan melalui faksimile atau langsung datang langsung ke Sekretariat P3M di Jl Sultan Agung pada jam kerja,’’ katanya.

Untuk merespons balik pengaduan masyarakat, P3M men yiapkan papan informasi yang bisa dibaca masyarakat umum atau pengadu. Respon balik juga disampaikan ke pengadu jika mencantumkan nomor telepon atau email. Pengaduan dipisahkan sesuai jenisnya, kemudian diteruskan ke SKPD terkait, dengan batasan waktu maksimal tiga hari untuk menjawab setelah menerima informasi pengaduan.

Bentuk layanan itu mengi-

achmad suprayogi/bhirawa

Tiga petugas dari Pemkab Sidoarjo yang memberikan sosialisasi layanan 24 jam kepada warga Kec Sokodono. ngat bahwa pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat dianggap berhasil, apabila mau mendengar keluhan atau pengaduan dari masyarakat direspon secara cepat.

Keberadaan P3M juga akan menjadi mediator sekaligus

fasilitator atas berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat atas pelayanan public pemerintah. ‘’Dengan adanya P3M, diharapkan tak terjadi lagi kebuntuan informasi dan komunikasi antara pemerintah dan mas-

yarakat. Semua aspirasi dan keinginan masyarakat bisa tertampung. Sementara itu di pihak pemerintah akan tercipta transparansi sesuai harapan masyarakat,’’ harap Rofik dihadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat Kec Sukodono.

Disisi lain bentuk sinerginya dengan BPMPK bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, baik bersifat pengaduan maupun pelayanan informasi yang bersifat kepentingan umum.

Rofik berharap kepada masyarakat, agar aktif dalam memberikan informasi-informasi terkait persoalan yang ada di desanya. Seperti persoalan jalan rusak atau pelayanan umum yang memerlukan perbaikan.

Sehingga terjalin komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara langsung. Karena salah satu tanggungjawab pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pembagian Los Pasar Asembagus Amburadul Situbondo, Bhirawa Puncak kekecewaan sejumlah pedagang pasar Asembagus kian tak terkendali menyusul pembagian los pasar baru disinyalir sarat praktik KKN. Selain tidak mengutamakan keberadaan pedagang lama, sejumlah los pasar yang lokasinya strategis seperti los 9 dan los 10, diketahui akan menjadi jatah pejabat Pemkab yang akan diberikan kepada salah satu caleg PKB. Padahal caleg yang mendapatkan jatah los tersebut sebelumnya tak pernah berdagang. Tak puas dengan pembagian los pasar ini, para pedagang akhirnya berkirim surat kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Surat yang juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Timur dan sejumlah instansi Pemerintah itu, juga mengungkap adanya dugaan kongkalikong pembagian los. Pengelola Pasar disebut-sebut tidak mengutamakan pedagang lama pasar Asembagus, Kabupaten Situbondo.

Bahkan saat ini banyak keluarga pengelola pasar mendapatkan jatah los, meski mereka bukan pedagang. Mereka diantaranya menempati los 94; 46; 60 dan 67. Ada pula los strategis lainnya seperti Los 03 dan 04 tidak dimasukkan undian karena disebut-sebut milik pejabat DPKD. Koordinator pedagang Asembgus, Totok Suharto, mengatakan, saat ini banyak pedagang lama yang sebelumnya menempati bawah tangga dan lapak di luar area pasar Asembagus , malah dikategorikan masuk pedagang baru. Menurut Totok, untuk mendapatkan los di pasar yang baru, mereka harus membayar uang sebesar 200 ribu rupiah permeter persegi. Q awi

Raperda PD Migas Masih di Tangan Gubernur Tuban, Bhirawa Masih banyaknya sumber alam minyak dan gas bumi (Migas) yang terkadung di Bumi Wali Tuban membuat pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban, berencana membentuk Perusahaan Daerah (PD) khusus untuk menangani usaha hulu Migas, serta mengelola sejumlah potensi sumber Migas yang ada di wilayah kerjanya.

Hal inilah yang menjadi poin penting dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Migas yang akan dirancang Pemkab Tuban. Saat ini Raperda tersebut masih dalam proses klarifikasi Gubernur Jatim.

“Poin penting, pembentukan perusahaan daerah yang khusus menangani usaha hulu minyak dan gas,” kata Kabag Humas dan Media Pemkab

Tuban, Teguh Setyobudi, menyinggung poin penting dari Raperda Migas, Selasa (6/5).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dibuat Pemkab Tuban, saat ini masih berada di tangan Gubernur Jatim. “Masih dalam tahap klarifikasi Gubernur,” jelas Teguh Setyobudi, ketika ditanya mengenai kelanjutan Per-

hud/bhirawa

Teguh Setyobudi da Migas yang dicanangkan Pemkab Tuban.

Mantan Kepala Kesbanglinmas ini juga mengatakan,

124 Siswa Tak Ikut UN Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, memantau langsung pelaksanaan UN (Ujian Nasional) tingkat SLTP, pagi kemarin. Dengan didampingi Sekretaris Kabupaten Syaifullah dan Kepala Dinas Pendidikan Fathor Rakhman, Bupati blusukan ke sejumlah sekolah, melihat para siswa yang sedang mengikuti ujian nasional. Pada hari pertama ujian nasional ini, dari 9.168 peserta, ada 124 siswa tidak mengikuti ujian. Sebagian besar siswa ini mengundurkan diri karena alasan bekerja maupun ikut orang tuanya ke luar kota.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Situbondo, Fathor Rakhman, peserta ujian nasional tahun 2014 ini cukup besar.

Dari total 9.168, sebanyak 6.507 peserta berasal dari SMP serta sebanyak 2.661 peserta berasal dari siswa MTs. Sedangkan peserta dari kejar paket B berjumlah 709 peserta.

Fatkhor Rakhman menambahkan, secara umum pelaksanaan ujian nasional di hari pertama berlangsung lancar.”, Pada soal Bahasa Indonesia memang terjadi kekurangan pada angka 13.

Namun hal itu bisa diatasi dengan menggandakan soal sendiri,” ujar mantan Kadisporabud Kab Situbondo itu. Q awi

kalau Perda Migas dibuat untuk menangkap peluang usaha Migas di Tuban. Masuknya industri Migas di wilayah Kabupaten Tuban, menjadikan Pemkab berkeinginan melakukan pengelolaan sumber-sumber Migas di sana.

“Tujuannya untuk menangkap peluang usaha di bidang ini,” kata Teguh menambahkan.

Apabila Pemkab Tuban dapat ikut mengelola sumber Migas, hal itu akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan lahan pendapatan baru. “Dengan begitu (ikut mengelola sumber Migas), bisa meningkatkan pendapatan daerah,” tandas Teguh.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Bupati Tuban, Drs. H.

Noor Nahar Hussein,M.Si berharap kalau proses Raperda ini bisa cepat selesai dikerjakan. Supaya Perda segera dapat terbentuk, dan segera dapat membuat PD khusus Migas.

Wabup yang juga ketua Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tuban ini mengklaim, kalau pembuatan PD Migas tidak memerlukan banyak biaya. Pemkab Tuban bisa menggandeng investor supaya dapat melakukan sumber daya Migas yang ada. Termasuk beberapa sumur tua yang masuk wilayah di Tuban.

“Dengan adanya ini kita berharap bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Tuban, sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat,” kata Noor Nahar Hussein.Q hud

Pemkab Tulungagung Mulai Proses Pengusulan NIP Tenaga Honorer K2

245 Anak Dinyatakan Tidak Lulus UN SMP Jember, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP Sederajat di kabupaten Jember berjalan lancar. Namun berdasarkan data dihari pertama UN kemarin tercatat 256 anak yang tidak mengukuti pelaksanan UN dari 32.098 anak yang telah terdaftar dalam Daftar Nominasi Tetap peserta UN tahun 2014.

Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Jember Tatang Priyanggono mengatakan, 32.098 siswa yang tercaat sebagai peserta UN kali ini, yang hadir di hari pertama hanya sebanyak 31.842 siswa. Sementara 256 siswa tidak mengikuti ujian di hari pertama ujian, dengan berbagai alasan.

"Ratusan siswa yang tidak hadir ini disebabkan berbagai macam alasan, dengan rincian sebanyak delapan siswa sakit, tiga siswa mengajukan izin, dan 245 siswa lainnya menyatakan mengundurkan diri," ungkap Tatang kepada sejumlah media Selasa (6/5).

Menurut Tatang, peserta UN yang tidak hadir, sebagian besar mengundurkan diri dan mereka mengundurkan diri, setelah namanya masuk Daftar Nominasi Tetap (DNT) sebagai peserta UN tingkat SMP." Sementara, beberapa alasan penyebab siswa mengundurkan diri sebagai peserta UN, antara lain karena telah pindah sekolah atau mutasi ke sekolah lain, ikut bekerja orang tuanya ke luar kota, dan sebagian siswa menikah sebelum pelaksanaan UN," katanya pula.Q efi

Rabu Legi 7 MEI 2014

nas/bhirawa

Tim penguji dari LP3 UM saat melakukan rapat kordinasi membahas hasil psikotest calon anggota KPUD Batu yang digelar di Hotel Shingasari, Selasa (6/5)

Pastikan Anggota KPUD Tak Bisa Diajak ‘Kongkalikong’ Batu, Bhirawa Sebanyak enam psikolog dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang (UM) mewawancarai 42 calon anggota KPUD Kota Batu. Hal ini berkaitan dengan psikotest yang digelar Tim Seleksi anggota KPUD di Hotel Shingasari, Selasa (6/5). Para psikolog ini akan memastikan bahwa anggota KPUD periode mendatang adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan tidak bisa diajak melakukan persekutuan jahat atau ‘kongkalikong’.

“Dalam psikotest ini, kita (tim penguji-red) bisa mengetahui calon-calon yang memiliki integritas tinggi, jiwa kepemimpinan yang mumpuni terutama saat menghadapi kasus di lapangan,” ujar kordinator tim penguji LP3 Um, Heni Indreswari, ditemui setelah pelaksanaan psikotest berakhir.

Calon berintegritas tinggi, kata Heni, merupakan calon yang memiliki sikap dan komitmen yang kuat. Calon seperti ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin mapun pejabat pelayanan publik. Karena, sosok seperti ini sangat sulit untuk diajak melakukan persekutuan jahat atau ‘kongkalikong’ oleh oknum tertentu.

Diketahui, dalam menjabat sebagai anggota KPU, seseorang akan berinteraksi dengan kelompok maupun personal ytang memiliki kepentingan. Tak menutup kemungkinan pula jika komisioner KPU akan mendapatkan tawaran kerjasama untuk memu-

luskan tujuan kelompok tertentu. Padahal kerja sama yang ditawarkan itu sudah dipastikan bertentangan dengan hukum.

Dengan psikotest yang dilakukan kemarin, para penguji diharapkan bisa membersihkan proses seleksi ini dari para calon berintegritas buruk. Apalagi dengan wawancara yang dilakukan, diketahui adanya calon yang ‘tidak pantas’ menduduki kursi komisioner KPU. Mereka dianggap tidak akan kuat melawan ‘serangan’ tawaran kongkalikong dengan oknum.

“Namun kita tidak bisa menjelaskannya di sini. Kami akan bersikap professional dan hanya memberikan hasil tes ini kepada tim seleksi KPUD Batu. Kemungkinan hasil dari psikotest ini akan kita serahkan kepada tim seleksi pada tanggal 9 Mei mendatang,” tambah Heni.

Diketahui dalam psikotest kemarin, para calon harus mengikuti tiga tahapan. Yaitu, tes tulis, diskusi kelompok, dan wawancara.

Hari ini (7/5), para calon komisioner ini akan mengikuti tes kesehatan yang akan dilakukan di Laboratorium Sentral di Rumah sakit dr.Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Dari 42 calon yang mengikuti rangkaian tes ini, nantinya akan diambil 15-20 peserta saja untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Walapun tim penguji LP3 UM tidak ikut dalam pencoretan calon yang dianggap tidak layak, namun hasil psikotes yang diberikan akan menjadi pertimbangan bagi tim seleksi KPUD Batu.Q nas

Tulungagung, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung bakal segera memproses pemberkasan usulan untuk mendapatkan NIP (Nomer Induk Kepegawaian) bagi tenaga honorer K2 (kelompok 2) yang telah lulus tes beberapa waktu lalu.

Rencananya, pemberkasan dimulai pekan depan.

“BKD sudah merencanakan Senin (12/5) minggu depan untuk mulai melakukan pemberkasan untuk pengajuan NIP bagi tenaga honorer K2,” ujar Kepala BKD Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH pada Bhirawa, Selasa (6/5).

Namun demikian, lanjut dia, saat ini para tenaga honorer K2 tersebut sudah pula mencicil pengumpulan data terkait pengajuan NIP. “Kami BKD hanya menghimpun saja data-data yang diperlukan.

Sedang pengerjaannya tetap di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangutan,” paparnya.

Indah Karunia Ratri yang mantan pejabat Kepala Bagian Hukum Pemkab Tulungagung ini berharap tidak ada data fiktif yang nanti diajukan tenaga honorer K2 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apalagi saat ini ada syarat dari BKN, kepala daerah ikut

bertanggungjawab dan menjamin data yang masuk ke BKN tidak fiktif.

“Kami di Tulungagung juga berhati-hati. Sebelum Bupati melakukan tandatangan yang menyatakan semua berkas tidak ada yang fiktif, kami dari BKD akan melakukan hal yang sama dulu. Ini merupakan bentuk dari tanggungjawab SKPD yang merekrut,” tuturnya.

Menurut dia, setiap SKPD yang meloloskan tenaga honorer K2 tentu mengerti betul terkait data-data yang akan diajukan. Mereka yang tahu lapangan dan tahu kelemahan-kelemahannya.

“Mudah-mudahan semua honorer K2 di Tulungagung yang mengajukan usulan NIP dapat lolos semua.

Apalagi jumlahnya relatif sedikit. Hanya 33 orang saja,” paparnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan tes CPNS dari tenaga honorer K2 di Tulungagung pada tahun 2013 lalu diikuti 98 peserta. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus tes hanya 33 peserta saja.

BKD Pemkab Tulungagung menargetkan sampai akhir Mei tahun ini pemberkasan pengusulan NIP bagi tenaga honorer K2 sudah kelar.

Artinya berkas tersebut sudah berada di BKN.Q wed

April, Deflasi Sumenep 0,59 Persen Sumenep, Bhirawa Kabupaten Sumenep mengalami deflasi sebesar 0,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,74 persen pada bulan April 2014 ini. Deflasi yang dialami Sumenep ini di atas Nasional yang mencapai 0,02 persen, sementara Jawa Timur mengalami Inflasi sebesar 0,01 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno, terjadinya deflasi ini disebabkan adanya turunnya harga komuditas yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada kelompok pengeluaran, seperti bahan makanan yang mencapai sebesar 3,78 persen.

"Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga di bulan April diantaranya beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, jeruk, emas perhiasan, wortel, daging ayam ras, bandeng, cakalan, kentang, dan anggur," kata Suparno, Selasa (6/5).

Dia memaparkan, sedangkan kelompok komuditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,68 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,16 persen.

"Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,01 persen, kelompok kesehatan 0,29 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,78 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen," terangnya.

Suparto menambahkan, deflasi pada bulan April 2014 sebesar 0,59 persen yang terjadi di kabupaten Sumenep ini merupakan deflasi tertinggi dibandingkan 5 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, yakni Madiun sebesar 0,33 persen, Banyuwangi 0,25 persen, Kediri 0,23 persen, Probolinggo 0,14 persen, dan Malang 0,13 persen.Q sul

Jembatan Antar Kecamatan Diperbaiki, Warga Mengeluh Jembatan Sedodol yang ambles Maret 2012 lalu akibat diterjang banjir akhirnya mulai diperbaiki. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan Hari Apriyanto mengatakan, perbaikan jembatan penghubung antara Kecamatan Kraton menuju Pohjentrek serta pasar Warung Dowo sudah dimulai pekan lalu.

Untuk perbaikan sendiri, Pemkab Pasuruan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,5 miliar. Besaran dana tersebut di dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Tiang pondasi sebagai penyangga jembatan sudah tak mampu akibat tergerus banjir 2012 lalu. Pada perbaikan akan diganti dengan pondasi baru.

Saat ini jembatan Sedodol dibongkar total. Diperkirakan perbaikan jembatan akan selesai September mendatang,” ujar Hari Apriyanto, Selasa (6/5).

Diketahui, konstruksi jembatan yang dibangun jaman pemerintahan Belanda itu akan diubah menyesuaikan kondisi jalan yang ada saat ini. Untuk konstruksi panjang jembatan yang semula

16 meter akan menjadi 20 meter, begitu pula lebar jembatan yang semula 3 meter akan menjadi 6 meter. “Jembatan Sedodol ini juga menjadi jalur alternatif jika terjadi kemacetan di jalur pantura Surabaya-Probolinggo. Makanya, perbaikan jembatan ini menjadi prioritas dan sifatnya sangat vital,” tandas Hari Apriyanto.

Meski dalam proses perbaikan, namun sebagian besar warga sekitar mengeluhkan perbaikan jembatan tersebut. Hal itu dikarenakan lantaran mereka harus melewati jalan alternatif yang jaraknya bisa mencapai dua kali

lipat dibanding dengan melewati jembatan tersebut. Warga hanya menginginkan agar pemerintah mendirikan jembatan darurat untuk dilalui warga sekitar.

“Jika melewati jalur alternatif harus berputar dengan menempuh jarak sekitar 2 KM. Untuk kendaraan roda empat harus ekstra waspada, sebab selain jalannya sempit penuh bebatuan, warga juga memasang tong dan bambu ditengah jalan. Alasannya jalan itu adalah jalan perkampungan. Makanya kami menginginkan agar pemerintah mendirikan jembatan darurat,” kata Sanusi warga sekitar.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Sebuah papan dilarang masuk pada jembatan Sedodol yang ambles di Desa Plinggisan Kecamatan Pohnjentrek Kabupaten Pasuruan, Selasa (6/5).

JAWA TIMUR

Rabu Legi 7 MEI 2014

KILAS JATIM

Wartawan Laporkan Oknum Dishubkominfo ke Mapolres Sampang, Bhirawa Merasa dihina oleh oknum pejabat Dishubkominfo saat melakukan peliputan, dua orang wartawan melaporkan oleh oknum petugas Dishubkominfo yang berada di pelabuhan Tanglok Sampang ke Mapolres Sampang untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Mereka adalah wartawan dari Surat Kabar Madura Khoirul dan Roni dari wartawan Memo. Tak ingin kasus ini terulang kepada wartawan lainnya, mereka pun melaporkan tindakan penghinaan yang dilakukan oknum Dishubkominfo Sampang tersebut ke kepolisian.

Menurut Heru, ketua Aliansi Jurnalistik Sampang (AJS) saat mendamping kedua wartawan yang melapor kepolisi Selasa (6/5) kemarin, pihaknya berharap tindakan oknum pejabat ini tidak terulang lagi. Mestinya pejabat harus menghargai profesi jurnalis yang sedang menjalankan tugas. “Kita berharap laporan ini juga menjadi pelajaran bagi pejabat untuk saling menghargai, dari proses laporan ini berharap penegak hukum akan bisa memprosesnya susuai undang-unadang yang berlaku,” tambahnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Jeni Alzauza saat dikonfirmasi terkait laporan dua wartawan tersebut, ia menjelaskan pada dasarnya pihaknya menerima laporan dari dua wartawan terkait tindakan oknum Dishubkominfo tersebut, namun kita masih akan mengkaji dan mempelajari terlebih dahulu, jika nanti memenuhi unsur maka kami akan tetapkan tersangkan.Q lis

7

Pemkab Langgar Aturan Tata Ruang Pantai Karena Kawasan Pesisir Pantai Malang Selatan Terancam Rusak Kab Malang, Bhirawa Kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan telah dipersoalkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Sebab, dengan adanya kerusakan terumbu karang tersebut, hal itu akan membuat kerusakan lingkungan di sepanjang pesisir Pantai Malang Selatan. Kerusakan terumbu karang tersebut juga ditunjang dengan adanya eksploitasi pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Padahal, kata Anggota Dewan Daerah Walhi Jawa Timur (Jatim) Purnawan Dwikora Negara, Selasa (6/5), kepada Bhirawa, kawasan di pesisir Pantai Malang Selatan sebagai wilayah fungsi lindung konservasi. Sehingga di kawasan pantai tersebut tidak diperbolehkan ada aktivitas penambangan yang berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan. “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah melanggar tata ruang yang diciptakan sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kawasan pesisir pantai secara nasional sebagai kawasan konservasi, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diperbolehkan mengeluarkan izin penambangan pasir besi di area pesisir

pantai. Selain akan merusak lingkungan, hal itu juga akan menghancurkan terumbu karang, serta merusak ekosistem kelautan. Seharusnya, Pemkab Malang memperketat perizinan terkait pengelolaan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro. Namun sebaliknya, Pemkab telah mengeluarkan Izin Penmbangan Rakyat (IPR) kepada pengusaha.

Dengan dikeluarkannya IPR oleh Pemkab kepada pengusaha, terang Purnawan, maka dengan jelas bahwa Pemkab telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup. “Pihaknya mengindikasikan jika Pemkab Malang tidak memahami UU ter-

sebut. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya IPR terkait pengelolaan penambangan pasir besi,” paparnya.

Artinya dalam persoalan itu, ia katakan, Pemkab Malang telah mengingkari peraturan yang dibuatnya. Karena dalam peraturan daerah (perda) yang dibuatnya itu disebutkan, jika di pesisir Pantai Malang Selatan sebagai kawasan lindung.

Sementara, program kerja yang sangat mulia pasangan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang yakni program Madep Manteb tidak cocok dalam visi dan misinya. Pasalnya, program Madep Manteb telah menyimpang dari tujuannya yang sebelumnya mulia. Sehingga bisa diindikasikan, bahwa misi dan visi yang dibuatnya itu telah membohongi publik.

“Perusakan lingkungan masuk dalam kategori kejahatan lingkungan, dan seharusnya polisi harus menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan tersebut. Tapi malah sebaliknya, warga yang sangat peduli lingkungan yang sekaligus telah mengadukan kasus kerusakan terumbu karang, akibat

Pilih Kerja, Puluhan Siswa Absen Ujian

cyn/bhirawa

Pasir besi di kasawan Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang saat itu sedang dilakukan penambangan dengan menggunakan alat berat. adanya eksploitasi pasir besi dijadikan tersangka oleh penyidik Polres Malang. Dan hal ini kami menduga bila Pemkab Malang dan Polres Malang tidak paham Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009,” tutur Purnawan.

Sebab, masih dia katakan, aktivis lingkungan maupun masyarakat yang peduli lingkungan hidup tidak dapat dituntut perdata atau pidana.

Karena mereka telah melindu-

ngi dalam menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan tangan orang lain.

Selama ini, Purnawan menegaskan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kabupaten setempat, sering melanggar terkait dengan perizinan. Itu disebabkan, karena menyangkut soal politik. Sedangkan Badan Perizinan juga sebagai mesin politik yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengusaha.Q cyn

Dana TPG Tak Cair, Guru Sertifikasi Kecewa

Bojonegoro, Bhirawa Puluhan siswa SMP di Bojonegoro absen atau tidak mengikuti ujian nasional (UN) sejak Senin (5/5) kemarin. Puluhan siswa yang tidak hadir dalam UN tersebut, disebabkan mengundurkan diri, meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas dan tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Kasi Kesiswaan bidang SMP,SMA/ SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, Suwanto, mengatakan dari total 17.744 siswa peserta UN, ada 39 siswa yang tidak ikut ujian hari pertama di antaranya mengundurkan diri. “Ada dua siswa yakni siswa SMPN Ngraho dan Satu siswa Mts, tidak mengikuti UN, karena meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” kata Suwanto kepada Bhirawa Selasa (6/5).

Selain satu siswa SMP Katolik di Kecamatan Kota, tidak mengikuti UN tanpa pemberitahuan, sehingga kita belum tahu apakah yang bersangkutan sakit.

Dia menjelaskan, 39 siswa yang tidak mengikuti ujian tersebut sebagian besar sudah bekerja atau berada di luar kota.

Dinas tidak mengetahui alasan utama para siswa tersebut mengundurkan diri, apakah karena ekonomi atau persoalan lainnya. “Sebagian besar di antaranya disebabkan mereka keluar dari sekolah untuk bekerja karena faktor ekonomi, sehingga mereka tidak mengikuti UN,” jelasnya.Q bas

JOB P-PEJ Gelar Pertemuan dengan Warga Ngampel

Wali Kota Malang HM. Anton saat melakukan pemilahan sampah di SMK 1 Malang.

Bojonegoro, Bhirawa Pihak operator Lapangan Sukowati, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) di wilayah Bojonegoro berupaya menggelar pertemuan bersama pemerintahan desa (pemdes) Ngampel. Hal ini sebagai tindak lanjut protes warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas beberapa waktu lalu sehubungan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan tali asih yang dianggap belum dipenuhi.

Basith Syarwani, sebagai Field Administration Superintendent (FAS) JOB PPEJ, mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan program CSR dan tali asih untuk Desa Ngampel. Menurutnya, seperti tali asih, pihaknya langsung transfer ke toko bahan bangunan dan bisa dikirimkan ke lokasi.

Sedangkan untuk bibit ikan juga sama, kami langsung membayar di pembenihan sementara pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya ke desa. “Pemberian sesuai dengan peraturan dari pusat, CSR yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan berupa program untuk pengembangan masyarakat,” jelas Basith usai pertemuan Selasa (6/5).Q bas

Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Moch. Anton, Kamis (8/ 5) besok mendapat kesempatan untuk menyampaikan sekaligus memaparkan keberhasilan pengelolaan Bank Sampah Malang (BSM). Menurut Moch. Anton, pihaknya diminta oleh forum asosiasi pemerintah kota se-Indonesia, untuk menyampaikan sekaligus memaparkan BSM di Hotel Aston Jakarta.

Ini semua, lanjut dia, tidak lepas dari keberhasilan Pemkot Malang dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola Bank Sampah. Karena itu pihaknya terjun langsung di BSM agar tidak hanya sekedar menyampaikan tulisan dan pemaparan, tetapi benarbenar memahami kondisi BSM yang saat ini telah memiliki 2600 nasabah. "Saya ingin pemaparan yang saya sampaikan itu tidak sekedar menyampaikan makalah, tapi lebih dari itu, detail ingin kita sampaikan, " terang wali kota yang kerap disapa Abah Anton ini.

Berdasarkan data yang ada, menurut Abah Anton, perkembangan Bank Sampah di Kota Malang ini sangat pesat. Bahkan dampak pada kebersihan lingkungan sangat dirasakan. "Kebiasaan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, mereka akan

mut/bhirawa

Anton Paparkan BSM ke Wali Kota se-Indonesia memilah, mana yang bisa dibuang dan mana yang bisa disetorkan ke BSM," terangnya.

Pihaknya patut bersyukur, sejak berdiri dua tahun yang lalu, dampak secara ekonomi bagi masyarakat benar-benar dirasakan. "Karena, masyarakat juga merasakan, bahwa sampah yang biasanya dibuang kini menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomi tinggi," imbuhnya.

Bahkan kini masyarakat, telah membuat kelompok, untuk mengambil manfaat dari sampah ini. "Bank Sampah telah dimanfaatkan oleh lingkungan di tingkat RW, bahkan di lingkungan sekolah saat ini juga telah memanfaatkan BSM," terangnya.

Saat ini, di SMK 1 Malang, telah menjadi budaya para siswa tidak malu lagi membawa kertas bekas dan botol bekas dibawa ke sekolah. "Dampak BSM terhadap pengurangan sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang juga sudah dirasakan," terangnya.

Di samping itu, BSM juga telah mengubah pola pikir masyarakat, yang dahulunya membuang sampah dijadikan satu antara organik dan non organik kini mereka membiasakan memilah sampah.Q mut

Sumenep, Bhirawa Ratusan tenaga guru penerima tunjangan sertifikasi dikabupaten Sumenep harus kecewa, pasalnya dana Tunjungan Profesi Guru (TPG) tahun 2013 dan 2014 di Bank BRI itu tidak bisa dicairkan. Dana TPG yang sudah lama dinanti oleh para guru sertifikasi itu, belum bisa dicairkan karena sistem layanan sedang rusak dan harus menunggu perbaikan sistem pencairan di Bank BRI itu.

Salah seorang guru sertifikasi asal Desa Bakeong, Kecamatan Guluk- Guluk, Sumenep, Badri mengatakan, pihaknyai sudah dua hari bolak-balik ke Bank, untuk mencairkan dana sertifikasi itu. Namun, hingga kini sistem di Bank tersebut belum bisa. Padahal dana TPG itu sudah 7 bulan tidak dibayar oleh pemerintah.

"Kami sudah dua hari bolak-balik ke Bank, tapi ternyata sistem layanan pencairan dana TPG itu belum bisa berfungsi, akibatnya atusan guru sertifikasi kembali pulang dengan tangan hampa," kata Badri dengan nada kecewa, Selasa (6/5).

Badri memaparkan, dana TPG dari pemerintah itu sudah 7 bulan tidak cair, mulai akhir 2013 hingga awal 2014, padahal dana TPG itu merupakan harapan para guru sertifikasi untuk menyambung hidup keluarganya. Karena dana tersebut belum bisa dicairkan, terpaksa para guru sertifikasi itu harus menutup kebutuhan hidupnya dengan cara pinjam kesana-sini.

"Meski demikian, kami tetap menunggu perbaikan sistem layanan di Bank, agar dana TPG segera bisa cair. Kami berharap pihak bank segera memperbaiki sistem layanan yang mengalami problem itu, sehingga dana TPG untuk para guru sertifikasi itu segera dicairkan," terangnya.

Sementara itu, bagian layanan umum Bank BRI Sumenep, Dewi mengakui

jika jaringan di banknya sedang mengalami off line, sehingga penarikan dana TPG tidak bisa dilakukan.

Dia juga memaparkan, problem jaringan yang dialami Bank BRI Sumenep itu sudah terjadi sejak hari Senin (5/5).

"Masalah layanan itu terjadi sejak kemarin (5/5), syistem layanan kami sedang off line, jadi untuk penarikan dana TPG tidak bisa lakukan, kami masih menunggu perbaikan syistem layanan dulu untuk mencairkan dana TPG para guru yang lolos sertifikasi itu," tuturnya.

Dia juga mengakui, pencairan dana TPG pada guru yang lolos sertifikasi itu dilakukan pihaknya sejak Jumat (2/5), tapi hanya sebagian yang bisa mencairkan, sedangkan sisanya baru mengurus pencairannya mulai hari Senin (5/5), tapi mereka tidak bisa mencairkan karena syistem layanan di Bank sedang mengalami masalah.

"Sebagian sudah dicairkan pada hari Jumat, kami melayaninya hingga larut malam, tapi tidak sampai tuntas dan sisanya baru mulai akan mencairkan pada hari Senin kemarin dan hari ini, tapi ternyata syistem layanan di Bank mengalami masalah," ungkapnya.

Di tempat terpisah, kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Ahmad Sadik menyatakan, dana TPG itu sudah cair langsung di rekening masing-masing penerima dana tunjangan sertifikasi dari pusat, sedangkan Disdik tidak ikut campur dalam hal tersebut, apa lagi sampai mengintruksikan menunda pencairannya.

"Dana TPG dari pusat sudah masuk ke Bank melalui rekening yang bersangkutan, kami tidak itu campur urusan dana itu, silahkan yang bersangkutan langsung mengurus di Bank. Kalau berkasnya sudah lengkap, pasti dananya bisa dicairkan," terang Ach Sadik.Q sul

Cabai Melimpah, Harga pun Parah Hampir bisa dipastikan dan sesui hukum ekonomi, di kala musim panen cabai tiba, harga di tingkat petani malah anjlok. Kondisi tersebut dialami sejumlah petani cabai di Kecamatan Kerek, Tuban, tepatnya di area perkebunan cabai Desa Kedungrejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan setempat.

khoirul huda/bhirawa

Sejumlah petrani cabai di Tuban saat memanen dan menjual hasil tanaman cabainya.

Para petani cabai mengaku, kasulitan memutar ongkos produksi yang hampir tidak seimbang dengan hasil panen yang dapat mereka nikmati. Saat ini harga cabai satu kilogramnya (Kg) hanya di hargai Rp7.000, untuk jenis cabai rawit merah, sementara cabai rawit hijau dan cabai biasa harganya hanya Rp3,000 hingga Rp3.500 saja per kg. “Murah sekali mas, sudah biasa kalau petani musimnya panen harga cabai ya anjlok seperti sekarang,” ujar salah satu petani cabai warga Tegalrejo bernama

Hali (39), saat menjual cabai hasil kebunnya pada tengkulak.

Menurut Hali, harga cabai memang tidak bisa selalu stabil, saat musim pertama sekitar satu bulan lalu harga cabai dari petani dapat mencapai Rp.40.000, per Kg, saat itu harga cabai di pasaran diatas kisaran Rp.55.000, per Kg. “Sekarang tidak bias segitu mas, dipasaran saja harga eceranya 10 ribu dan paling mahal 13 ribu,” kata Hali.

Sementara itu, Sarbini (52) petani lain asal Dusun Kajoran,

Margorejo, Kerek mengungkapkan, anjloknya harga cabai sudah dirasakan petani hampir satu bulan ini, melimpahnya hasil panen petani tanpa di imbangi dengan permintaan pasar membuat komuditi dapur ini menjadi sangat murah.

Bahkan sebagian petani memilih memanen cabai mereka sekedarnya, sebab, jika mempekerjakan pemetik cabai, hasilnya tidak akan cukup untuk membayar para pemetik. “Sekarang di panen sekedarnya saja mas, sebenarnya eman (sayang) kalau tidak segera di panen akan rontok, tapi kalau membayar pemetik ya tidak dapat apa-apa,” kata Sarbini.

Jika melihat kondisi alam, harga cabai tersebut di prediksi akan tetap rendah hingga pertengahan bulan Mei, dan akan naik saat hasil panen mulai sedikit menu-

rut di ahir Mei nanti. “Paling sampai Mei ini harganya masih akan murah mas, ini hitunganya baru bulan pertama panen, cabai itu bisa panen per minggu setelah panen pertama, sampai tiga hingga empat bulan berikutnya,” terang Jarum (55) pedagang cabai (Tengkulak cabai).

Jarum sendiri tidak dapat menaikan harga cabai dari petani, sebab permintaan cabai di pasar nasional juga masih sangat sepi.

Pria yang menjadi pemasok cabai ke Pemalang, Bandung dan Jakarta ini mengaku, jika dirinya kadang kesulitan menjual cabai ke pasaran, untunglah beberapa produsen sambal kemasan mau menerima cabai miliknya. “Kalau kebutuhan konsumsi minim, larinya ke pabrik mas, kalau gak gitu ya cabai gak laku mas,” terang Jarum.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,569.00

11,453.00

SGD

9,244.11

9,150.69

EUR

16,054.30

15,889.89

JPY

11,351.06

11,235.04

GBP

19,533.10

19,332.66

sumber: Bank Indonesia (5 Mei 2014)

RAGAM EKBIS

Edukasi Masyarakat, OJK Luncurkan Simolek Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk menggaet kalangan perbankan mengedukasi masyarakat umum di Indonesia melalui Program Literasi dan Edukasi Keuangan guna meningkatkan kepercayaan mereka memakai produk atau jasa keuangan.

Salah satu upaya yang dilakukna adalah dengan meluncurkan ‘Si Mobil Literasi Keuangan (Simolek). “Untuk mengenalkan program itu, kami menggandeng Bank Danamon mendesain mobil khusus dengan nama ‘Si MObil LitErasi Keuangan (SiMOLEK)’ dan disosialisasikan di sejumlah lokasi.

Pada tahap awal, kami operasikan di Pasar Juanda, Bekasi, Jawa Barat tanggal 5 Mei lalu,” kata Direktur Literasi dan Edukasi OJK, Agus Sugiarto, melalui siaran pers, di Surabaya, Selasa (6/5).

Tujuan kegiatan tersebut, ungkap dia, untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat tentang literasi keuangan. Di Indonesia, agenda Simolek berlangsung di 14 kota pada periode 5-11 Mei 2014 di mana cabang bank itu berada. “Misalnya Balikpapan, Bandung, Bogor, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Makassar, Malang, Manado, Medan, Pekanbaru, Semarang, Solo, dan Surabaya. Langkah itu juga bertujuan mengajak masyarakat mengenal bank lebih dekat dan bijak dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

Ia optimistis, melalui sosialisasi Program Simolek dapat menambah tingkat literasi jasa keuangan masyarakat Indonesia terutama di wilayah yang belum memiliki infrastruktur baik. Di sisi lain, mobil itu juga dirancang mendukung program kerja pemerintah yang tertuang dalam peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tanggal 19 November lalu.

“Secara keseluruhan, jumlah mobil itu ada sebanyak 20 unit,” katanya.

Ia menambahkan, untuk memudahkan masyarakat maka pihaknya melengkapi mobil tersebut dengan peralatan multimedia dan berbagai fitur untuk memenuhi kebutuhan penyampaian materi edukasi. Ada pula materi edukasi baik dari OJK maupun Danamon seperti “leaflet” dan brosur.

“Kamipun menugaskan sejumlah petugas edukasi. Mereka siap membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat,” katanya. Menyikapi kerja sama itu, Direktur Utama Danamon, Henry Ho, meyakini, program tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan keuangan perbankan. Bahkan, mendukung dan memberikan kontribusi langsung terhadap program edukasi yang diselenggarakan OJK. Q ma.ant

Diskanlah Target Produksi 959 Ton Ikan Pemprov, Bhirawa Produksi ikan hasil budidaya Jatim yang terus meningkat setiap tahunnya membuat, hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim berani menargetkan produksi ikan tahun ini mencapai 959.000 ton lebih. Kepala Diskanla Jatim, Heru Tjahyono mengungkapkan jika target produksi ikan hasil budidaya tahun 2013 hanya 944.188 ton, maka realisasinya sebesar 979.309,3 ton. Sedangkan target tahun 2014, produksi ikan hasil budidaya 959.202 ton .

Selain produksi ikan hasil budidaya, Diskanla Jatim menargetkan produksi ikan hasil tangkapan nelayan selama tahun 2014 sebesar 398.826,9 ton . Dengan kata lain, kuantitasnya lebih tinggi dibanding target produksi ikan hasil tangkapan nelayan selama tahun 2014 yang hanya 391.006,8 ton. Untuk memenuhi target tahun 2014, Diskanla Jatim berupaya memberikan teknologi budidaya kepada para petambak.

Salah satunya, berinteraksi antara pihaknya dan pembudidaya melalui website guna memberdayakan dan mensejahterakan pembudidaya.

“Budidaya sudah jalan, cuma Diskanla harus mentransfer teknologi petani ikan budidaya kepada petani. Contohnya kalau kita bisa buat

rachmat caesar/bhirawa

Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim berani menargetkan produksi ikan tahun ini mencapai 959.000 ton lebih.

makanan ikan sendiri, diolah sendiri dengan bahan yang ada di sekitarnya. UPT juga membuka website. Sedang kita coba untuk bisa interaksi antara petani dengan Dinas Perikanan yang ada di UPT. Kalau ada masalah, tanya langsung,” pa-

Pemprov, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi Jatim cukup tinggi, sayangnya Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I sebesar 111,84 poin.

Bahkan saat ini ITK Jatim terendah di Pulau Jawa. Salah satu penyebabnya adalah meletusnya Gunung Kelud yang membuat masyarakat sangat berhati-hati untuk berbelanja.

Persepsi tingkat optimisme orang Jatim pada Triwulan 1 – 2014 Hal ini terlihat dari Kendati capaian di atas 100 poin, namun poin itu menunjukkan kalau kegiatan ekonominya masih relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

ITK Jatim pada Triwulan 1 – 2014 menempati posisi paling bawah dibanding provinsiprovinsi lainnya di Jawa.

Dari angka ITK (indeks tendensi konsumen) menunjukkan kenaikan dari 108,67 (Triwulan 4 – 2013) menjadi 111,84 (Triwulan 1 – 2014) atau naik 3,17 poin. Meningkatnya tingkat optimisme konsumen ini dikarenakan harga-harga barang dan jasa selama periode Januari – Maret relatif stabil.

Sedangkan di Yogyakarta tercatat 118,18 diikuti DKI Jakarta (117,56), Banten (115,41), Jawa Tengah (112,53) dan Jawa Barat (112,42). Sedangkan perkiraan ITK Jatim pada Triwulan 2 –2014 menempati posisi keempat setelah DI Yogyakarta (120,58),DKI Jakarta (118,45) dan Banten (116,01). Dibandingkan nasional, tingkat optimisme konsumen Jatim pada Triwulan 1 – 2014lebih baik, demikian pula pada Triwulan 2 – 2014juga diperkirakan Jatim di atas nasional. Pada Triwulan 1 – 2014 ITK nasional mencapai 110,03. Sedangkan perkiraan ITK Triwulan 2 – 2014 sebesar 112,39.

“Memang pertumbuhan ekonomi Jatim yang terbaik

SITUBONDO

BOJONEGORO

HILANG STNK nopol P 4568 EG, a/n Safari, Kel. Mimbaan RW 20/01, Kec. Panji, Situbondo.

No.542/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5937 EO, a/n Ds Jatisari, RW 02/ 03, Kec. Arjasa, Situbondo.

No.543/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5738 EL, a/n Rasidi, Kel. Dawuhan, RW 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No.544/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4568 EG, a/n Safari, Kel. Mimbaan RW 20/01, Kec. Panji, Situbondo.

No.545/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol S 6352 BA, a/n Ali Warjito, Ds. Kolong Kec. Ngasem Bjn No.558/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5419 DB, a/n Muhammad Fitrianto ,Ds. Genjor Kec. Sugihwaras Bjn No.559/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5393 BG, a/n Joko Susilo, Ds. Banjarsari Kec. Trucuk Bjn No.560/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5602 BV, a/n Jayus, Ds. Bogo Kec. Kapas Bjn No.561/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3721 A ,a/n Sri Handayani, Ds. Prambatan Kec. Balen Bjn No.562/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3719 CM, a/n Purnomo, Ds. Sukowati Kec. Kapas Bjn No.563/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4130 CI,a/n Samsul Hadi, Ds. Bagilan Kec. Kapas Bjn No.564/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6964 DG, a/n Wynda Nugraha S, Ds. Tulungrejo Kec. Trucuk Bjn No.565/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6892 CE, a/n Umi Kulsum,Ds. Pandantoyo Kec. Temayang Bjn No.566/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4132 CY a/n Sri Tutik Puspitasari, Jl. Gajah Mada Sukorejo Bjn No.567/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4457 CL, a/n Suwondo, Jl. Lisman Campurejo Bjn No.568/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6772 DG, a/n Imam Sugiharto.

Ds. Nglumber Kec. Kepohbaru Bjn No.569/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2359 DB, a/n Dedy Kurniawan, Ds Klepek Kec. Sukosewu Bjn. No.570/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3794 DB, a/n Djasmani, Ds Mediyunan Kec. Ngasem Bjn No.571/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6720 CV, a/n Agus Hartono, Sumberejo Bjn No.572/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 2857 BD, a/n Nadjib Nur .Ds. Banjarsari Kec. Trucuk Bjn No.573/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3108 DH, a/n Lamiran, Ds Deru Kec. Sumberejo Bjn. No.574/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5521 CE, a/n Gono, Ds Kalirejo Kec. Ngraho Bjn No.575/IMB/BI-II/2014

KEHILANGAN STNK, Spd Mtr Yamaha 1 PA, th. 2013, Putih, AG2799QA, a/n. Andriani, Ds. Tugu, Rejotangan-T.Agung No.546/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2001, Hitam, AG5268RM, an. Kuseni, Ds. Srikaton RT 26/12, Ngantru-T.Agung No.547/IMB/BI-II/2014

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 2753 CZ, a/n Sunomo, Ds. Gondang Kec. Gondang Bjn No.548/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 114 YU, a/n Dimas Bagus N, Jl. Kapten Martono Bjn No.549/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 1941 B, a/n Deddy Chandra Putra, Jl. P Sudirman Sumberrejo Bjn No.550/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3584 AR, a/n H M. Abdul Qhofur, Ds. Tapelan Kapas Bjn No.551/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4058 CC, a/n Sutikno. Pomahan Rt/Rw 05/02 Baureno Bjn No.552/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6892 CV, a/n Hj. Siti. Romlah, Balenrejo Rt/Rw 02/01 Balen Bjn No.553/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 8382 UB, a/n Sutopo, Ds. Kemiri Kec. Malo Bjn No.554/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6069 DG, a/n Tutik, Ds.Suwaloh Kec. Balen Bjn No.555/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4997 DE, a/n Drs. Sumadiyono, Kepatihan Bjn No.556/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3557 DG, a/n Winarsih, Ds. Trucuk Kec. Trucuk Bjn No.557/IMB/BI-II/2014

parnya Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya data Kementerian Kelautan dan Perikanan, program ini mengoptimalkan fungsi lahan sawah terus dilakukan.

Salah satunya untuk meningkatkan produksi udang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan program Ugadi (program Minapadi dipadu dengan budidaya Udang Galah) .Berdasarkan rigasi dan potensi usaha

Ugadi lebih besar dibandingkan dengan usaha Minapadi dengan komoditas lainnya.

Selain itu, omset kegiatan usaha ini mencapai puluhan juta rupiah sehingga berkontribusi memperkuat pendapatan daerah. Q rac

ITK Jatim Triwulan I Terendah di Jawa

KEHILANGAN

TULUNGAGUNG

Rabu Legi, 7 MEI 2014

di Jawa. Faktanya, dari data yang kami peroleh dari konsumen, orang Jatim di awal tahun ini cenderung lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang dalam bertransaksi,” Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah melalui Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisa Statistik, Setiowati.

Menurutnya, ada kemungki-

nan besar kalau warga Jatim berpikiran jika harga barang akan turun ketika setelah pilpres, sehingga mereka bereaksi wait and see. “Selain itu, dampak dari Gunung Kelud ikut mempengaruhi keputusan sebagian warga dalam membeli barang,” katanya.

Sementara, selama tiga bulan, inflasi yang terjadi di Ja-

ist

Pertumbuhan ekonomi Jatim cukup tinggi, sayangnya Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I sebesar 111,84 poin. Bahkan saat ini ITK Jatim terendah di Pulau Jawa.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I di Pulau Jawa No 1 2.

3 4 5 6

Provinsi Yogyakarta DKI Jakarta Banten Jateng Jabar Jabar

ITK 118,18 117,56 115,41 112,53 112,42 111,84

tim 1,58 persen. Capaian ITKTriwulan 1 – 2014 ini lebih tinggi5,22 poin dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar 106,62. Ia mengatakan, ITK Jatim Triwulan II 2014 diperkirakan sebesar 112,95 lebih baik dibanding Triwulan I-2014. Kenaikan ITK pada perkiraan Triwulan II-2014 diduga dampak positif mulai masuknya bulan puasa (Juni) dan musim liburan sekolah.

Umumnya menjelang bulan puasa dan musim liburan sekolah, kegiatan ekonomi semakin meningkat termasuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Q rac

Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Ditarget Selesai 2016 Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Perseroan), menargetkan pembangunan pabrik semen baru di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selesai pada 2016. Dan first piling atau pemancangan pertama pabrik berkapasitas 3 juta ton semen per tahun, dilakukan pada Juni 2014.

Menurut Dirut PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan, sampai saat ini sejumlah persiapan telah dilakukan, meliputi penyiapan lahan, aktivitas engineering, hingga pengadaan peralatan. Setelah proses konstruksi sipil, mekanikal, kelistrikan, dan instrumen lainnya. “Kami berharap mayoritas peralatan telah terpasang dan bisa commissioning pada 2016. Kami menargetkan pabrik tersebut bisa beroperasi secara komersial diakhir 2016, untuk memperkuat penetrasi pasar Perseroan,” kata Dwi Soetjipto, Selasa (6/5).

Nilai investasi untuk membangun pabrik di Rembang mencapai Rp 3,717 triliun, atau setara US$ 134,20 per ton semen. Angka itu berada dalam kisaran nilai investasi per ton untuk transaksi sejenis, yaitu antara US$116,17 sampai US$264,71 per ton.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pabrik Perseroan cukup efisien.

Pabrik Rembang juga dikerjakan secara swakelola, yang menunjukkan kemampuan industri dalam negeri dalam mewujudkan pabrik semen modern. Dan didesain, sebagai pabrik ramah lingkungan dengan konsumsi energi dan air yang minim serta memperbanyak ruang hijau.

Pembangunan pabrik baru tersebut adalah bagian dari upaya perseroan dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembayaran pajak serta retribusi daerah.

Selama masa pengerjaan proyek, jumlah

tenaga kerja yang terlibat mencapai 3.817 orang. Adapun pasca-proyek, tenaga kerja yang terlibat baik tenaga organik dan pendukung kurang lebih 1.100 orang. Selain itu, juga akan banyak mengajak pelaku usaha lokal untuk bermitra, baik ketika pembangunan berlangsung maupun saat pabrik sudah beroperasi nanti.

Perseroan juga, mempunyai program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengembangkan masyarakat di sekitar pabrik. Melalui aktivitas pendidikan, bantuan sosial, bantuan pendidikan, hingga pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini, program tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat Rembang dan sekitarnya sudah berjalan, termasuk mengundang pihak terkait untuk memastikan bahwa pembangunan pabrik tidak berdampak buruk ke lingkungan. Q kim nel

TDL Naik, Profit Hotel Terancam Turun Surabaya, Bhirawa Kenaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20 persen menjadi kendala besar bagi dunia perhotelan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menurunkan profit. Karena listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi bisnis hotel.

“Komposisi listrik hotel kurang lebih 15 sampai 20 persen sedangkan energi sampai 25 persen berupa

listrik, air, gas dan BBM jadi kalau ada kenaikkan TDL sampai 20 persen berarti akan ada biaya tambahan sekitar 10-20 persen secara keseluruhan,” ungkap General Manager Bisanta Bidakara Hotel Surabaya-M Soleh, Selasa (6/5).

Ia menambahkan, padahal harga jual hotel saat ini sangat ketat dan semakin menurun sehingga menggurangi profit hotel, disamping itu

dok/bhirawa

Salah satu penghematan listrik dilakukan restauran Hotel Bisanta Bidakara dengan memadamkan beberapa peralatan listrik yang menggunakan daya besar.

okupansi juga menurun sebab penawaran (supply) banyak sedangkan Permintaan (demand) tetap.

Jadi kenaikkan supply kurang lebih 30-40 persen dan demand hanya naik 5-10 persen sehingga membuat profit yang kita dapat turun.

Sedangkan biaya operasional seperti UMK, TDL, BBM dan air naik sekitar 20 persen ditambah lagi kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikkan sekitar 50-70 persen. “Jadi biaya operasional otomatis mengalami kenaikkan 30 persen ini yang membuat profit kita turun,” ujarnya.

Untuk mengatasi kenaikkan tersebut serta menjaga agar profit hotel tidak terlalu turun maka diadakan beberapa efisiensi seperti mengendalikan sektor energi seperti mematikan lampu lobby saat menjelang tengah malam dan mematikan salah satu lift saat siang dan malam.

“Efisiensi harus kita lakukan sebab hotel itu fluktuatif kadang ramai kadang

juga sepi yang terpenting tidak menganggu pelayanan bagi tamu hotel selain itu juga efisiensi bagi karyawan juga dilakukan dengan mengatur ulang jadwal karyawan sehingga bisa menggurangi beberapa fasilitas seperti penggunaan listrik dan juga makan karyawan,” katanya.

Sementara itu Garden Palace Hotel (GPH) sudah mengantisipasi kenaikkan TDL sejak Januari 2014 lalu.

Adapun langkah penghematan yang dilakukan adalah mengganti bohlam lampu serta peralatan listrik lainnya yang memakai listrik besar. “Sejak Pebruari 2014 kami juga sudah menyiapkan save energy dimana setiap departemen GPH harus bisa menghemat penggunaan listrik itu sendiri karena mereka yang tahu seberapa besar tiap departemen menggunakan listrik itu sehingga pemakaian listrik akan mereka kontrol sendiri,” pungkas Marketing Communication Manager Garden Palace HotelSetyawan Nanang. Q riq

OLAHRAGA

Rabu Legi 7 MEI 2014

Persiapan Haronas 2014 di Jakarta

LINTASAN

Dispora Jatim Seleksi Pesenam SKJ

Pelatih Arema: Jangan Remehkan Persegres Malang, Bhirawa Pelatih Arema Cronus Indonesia Suharno mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Persegres Gresik, calon lawan yang bakal dihadapinya pada laga terakhir putaran pertama Liga Super Indonesia.

“Pemain jangan sekali-kali meremehkan lawan, bahkan takabur setelah menuai hasil sempurna pada dua laga luar kandangnya, yakni dijamu Semen Padang dan Persija Jakarta. Menjamu Persegres Gresik pun target kita juga poin maksimal, tapi jangan sampai membuat anak-anak meremehkan lawan,” tegas Suharno di Malang, Jatim, Selasa.

Suharno menekankan pada anak asuhnya agar tetap mewaspadai performa Persegres, sebab tim tersebut juga mampu menahan imbang 1-1 Semen Padang di kandangnya.

Menyinggung strategi dan taktik untuk menghadang laju para pemain Persegres, Suharno mengatakan telah diracik sedemikian rupa, sebab strategi yang diterapkan juga harus mampu menyiasati jadwal super padat pada bulan ini.

Sebab, lanjutnya, usai menjamu Persegres Gresik (8/5) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Arema Cronus harus bertolak ke Hong Kong menghadapai Kitchee pada 14 Mei di ajang 16 besar AFC Cup. Lebih lanjut Suharno mengatakan, bisa saja saat menghadapi Persegres, Arema bakal menerapkan strategi pragmatis untuk menghemat tenaga dan menjaga kondisi fisik pemain akibat jadwal yang sangat padat selama putaran pertama Liga Super indonesia (KLSI) dan babak penyisihan AFC Cup 2014.

Tim Arema tiba di Malang, Senin (5/5) pagi setelah melakoni tur luar kandang ke markas Semen Padang dan Persija Jakarta.

Pada hari itu juga pemain langsung diliburkan dan baru menjalani latihan kembali pada Selasa (6/5) untuk menyusun taktik dan strategi menghadapi Persegres.

Di ajang LSI, saat ini Arema berada di puncak klasemen sementara dengan mengemas 24 poin dari 9 kali bertanding dan poin tersebut tidak mungkin terkejar lagi oleh tim lain, seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Persib Bandung mengemas 19 poin dari 9 kali bertanding atau masih menyisakan satu kali laga, kalaupun menang hanya akan menorehkan poin maksimal 22.

Sementara Persija Jakarta yang berada di posisi ketiga baru mengemas 17 poin dari 8 kali bertanding dan jika dua laga sisa menang, poin maksimalnya hanya 23.

Sedangkan Arema masih menyisakan satu kali pertandingan dan kalau menang akan mengantongi poin maksimal 27.

Di ajang AFC, Arema berada di posisi “runner up” grup F bersama Hanoi T&T Vietnam yang menjadi jawara grup F, Selangor FA Malaysia dan Maziya S&R Vietnam. Karena berada di posisi runner up, Arema berhak mengantongi tiket babak 16 besar AFC.Q ant

Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim melakukan seleksi untuk mencari pesenam terbaik yang dipersiapkan untuk memperkuat Regu Jatim di Lomba Senam Haornas yang digelar oleh Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemnepora). Rencanannya lomba yang digelar untuk memperihati hari olahraga itu akan digelar pada Bulan Oktober mendatang.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono, para pesenam itu akan diambil dari hasil Festival Senam Kesegaraan Jasmani (SKJ) se Jatim melombakan senam Jula Juli dan SKJ dengan diikuti oleh 60 regu baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun komunitas senam atau masyarakat umum. Kegiatan itu sudah dilaksanakan

pada Bulan April lalu.

“Kami akan memilih pesenam terbaik dari masing-masing regu terutama yang berhasil meraih juara di Senam SKJ 2012. Tapi tidak menutup kemungkinan regu yang gagal juara namun memiliki pesenam bagus akan kami rekrut,” kata Sugeng Riyono, Selasa (6/5).

Mereka yang terpilih nantinya akan dilakukan pembina-

wawan triyanto/bhirawa

Dispora Jatim akan merekrut pesenam terbaik yang akan diturunkan di lomba senam memperingati Haornas yang digelar Kemenpora di Jakarta pada Bulan Oktober mendatang.

Hasil Lomba Senam SKJ 2012 No.

Juara

Regu

Nilai

1 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I II III IV V VI Favorit Kostum Terbaik

Kota Surabaya I Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Gresik Kabupaten Sampang Kota Blitar Kabupaten Magetan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Malang

3672 3430 3365 3281 3191 3185

an atau latihan secara rutin di Kantor Dispora. “Dua bulan sebelum mengikuti lomba senam Haornas di Jakarta, mereka akan mendapat latihan dari para pelatih,” katanya.

Sementara itu, kata Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi, Abd. Haris Ramadhan menerangkan, untuk senam SKJ 2012 juara pertama diraih oleh

sawawi/bhirawa

Sejumlah pengurus PSSI Provinsi Jatim dan Kab Situbondo saat memimpin pelaksanaan Muscab PSSI 2014, diaula Pemkab, kemarin.

Situbondo, Bhirawa Sebanyak 49 klub Sepak Bola dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, memilih Zainul

Arifin menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ancab Situbondo. Zainul Arifin yang juga Ketua Badan

Ia menjelaskan, peserta yang ikut dalam kompetisi tersebut merupakan klub-klub yang berada di bawah naungan PSSI Sumbar.

Ronny menyebutkan, klub tersebut yakni Persepar Padangpariaman, PPSP Padang Panjang, Persis Kota Solok, PSKB Bukittinggi, PSKPS Pasaman, PSGAS Sawahlunto, Gasliko 50 Kota, PS Pessel.

Selanjutnya, PSBS Batusangkar, Persikas Kabupaten Solok, Persi-

kopa Kota Pariaman, PSLA Lubuk Basung, PS Solsel, PS Dharmasraya, PSKA Agam, PS Mentawai, PS Cahaya Baru, dan PSSA Sungai Aur. Lebih lanjut dikatakan, dalam aturan PSSI Pusat, peserta yang juara tingkat Sumbar berhak mewakili daerah itu pada tingkat regional.

Namun sejauh ini pihaknya masih membangun komunikasi dengan PSSI untuk tambahan kuota bagi tingkat regional.Q ant

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terpilih secara aklamasi menjadi orang nomor satu di induk organisasi sepak bola Kota Santri.

Para peserta Musyawarah Cabang (muscab), semuanya bulat mendukung Zainul Arifin memimpin PSSI periode 20142018. Proses pemilihan yang berlangsung di lantai II Pemkab Situbondo, dipantau langsung dua pengurus Asprov PSSI Jawa Timur.

Selain pemilihan Ketua Ancab PSSI, Peserta Muscab juga memilih Ketua Exco atau pelaksana harian PSSI Situbondo.

Dari 8 kandidat yang diajukan, lima kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi ketua Exco, mendampingi Ketua PSSI terpilih melengkapi kepengurusan PSSI di Situbondo.

Ketua Ancab PSSI, Zainul Arifin, mengaku akan segera membenahi organisasi PSSI di Situbondo. “Saya bertekat dan berjanji akan fokus melakukan pembinaan terhadap klub sepak bola yang ada, terutama pembinaan sepak bola usia muda yang ada di Kabupaten Situbondo,” pungkas mantan Kepala Bakesbangpol-Linmas Kabupaten Situbondo itu kemarin. Q awi

Persebaya Sumbang Tiga Pemain ke Timnas

ist

Salah satu pemain Persebaya Greg Nwokolo dipanggil untuk memperkuat Timnas.

regu Kota Surabaya I dengan meraih nilai 3672, peringkat kedua Kabupaten Sidoarjo (3430) dan peringkat III (3365). “Nantinya kita akan merekrut dua pesenam pria dan lima pesenam perempuan. Karena regulasi lomba adalah satu regu diperkuat tujuh pesenam,” katanya.

Seperti diketahui, untuk kategori lomba senam Jula Juli Se-

mentara itu, juara I kelompok SKPD diraih oleh RSUD dr Soetomo dengan meraih nilai 490, peringkat dua Badiklat Jatim (474), dan Disnaker Jatim berada di peringkat tiga dengan 455. Untuk kelompok umum dan komunitas, juara pertama diraih Pesona dengan nilai 542, juara kedua Praga Gaya (539) dan peringkat ketiga Marsha 2 (535).Q wwn

Ketua BPBD Aklamasi Terpilih Menjadi Ketua PSSI

Liga Nusantara Tingkat Sumbar Digelar 25 Mei Padang, Bhirawa Pengurus Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sumatera Barat memastikan kompetisi divisi satu Liga Nusantara tingkat daerah itu dimulai pelaksanaanya pada 25 Mei 2014.

“Ada 18 klub yang akan mengikuti kompetisi Liga Nusantara tingkat provinsi ini, pelaksanaanya dimulai pada 25 Mei,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi PSSI Sumbar Ronny Suhatril di Padang, Selasa.

9

Surabaya, Bhirawa Persebaya kembali menyumbang tiga pemain untuk bergabung di Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Rencanannya tim yang dilatih oleh Alfred Ridel itu akan melakukan uji coba melawan tim Asean All Star di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, 11 Mei mendatang.

Tiga pemain Bajul Ijo yang dipanggil, yakni Greg Nwokolo, Letusen Manahati dan Ricardo Salampessy. Mereka akan membela Indonesia, bersama 20 pemain lainnya yang juga dipanggil pelatih Alfred Ridel.

Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia, Sefdin Syaifudin dalam rilisnya yang diterima menyebutkan, Alfred Riedl memanggil sebanyak 23 pemain yang disiapkan guna menjalani laga persahabatan internasional lawan Asean All Star.

Selain tiga pemain Bajul Ijo, tim-tim Jatim lainnya yang menyumbangkan pemainnya buat tim Garuda ada Persela dan Persepam Madura United (MU). Persela menyumbangkan kiper Khoirul Hudan dan pemain Persepam MU yang dipanggil, yakni Fachruddin Wahyudi.

Sedangkan Arema Cronus yang kini sedang mejalani kompetisi AFC, tidak ada pemain yang dipanggil. Tim kebanggaan masyarakat Malang Raya itu sedang konsentrasi di pentas sepakbola AFC. “Pelatih (Alfred Riedl) yang memilih pemain untuk pertandingan uji coba. Kemudian BTN yang mengumumkan,” sebut Sefdin Syaifudin, Sekretaris BTN, Selasa (6/5).

Jika Persebaya menyumbangkan tiga pemain, Persib Bandung lebih banyak lagi.

Tim berjuluk Maung Bandung ini menyumbangkan delapan pemainnya buat Merah Putih. Delapan pemain Persib yang dipanggil Riedl, yakni kiper I Made Wirawan, Supardi Nasir, A Jufrianto, Hariono, Firman Utina, M Ridwan, Ferdinan Sinaga, dan Tantan.Q wwn

ist

Pemain Persepam Madura saat sesi latihan.

Manajemen Persepam Coret Dua Pemain Asing Pamekasan, Bhirawa Manajemen klub sepak bola Persepam Madura United (P-MU) Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya mencoret dua pemain asing dari klub sepak bola itu, yakni Abu Bakar Sillah asal Australia, dan Alain N’kong asal Kamerun.

Manajer Persepam Madura United Achsanul Qosasi, Senin malam menjelaskan pihaknya mencoret kedua pemain asing itu karena beberapa hal. Salah satunya karena kedua pemain itu indisipliner.

“Dalam empat kali latihan kedua pemain ini tidak pernah ikut latihan, sejak adanya pergantian pelatih,” kata Achsanul Qosasi menjelaskan.

Ia mengatakan, sebenarnya kedua pemain itu selama ini tidak terlalu buruk.

Hanya karena indisipliner, maka manajemen memandang hal itu sebagai tantangan yang cukup serius.

Sebab dalam dunia sepak bola mengedepankan disiplin dan itu sebenarnya merupakan awal dari kunci keberhasilan.

“AQ” sapaan karib Achsanul Qosasi ini lebih lanjut menjelaskan, kedua pemain asing yang tergabung dalam

Laskar Sape Kerap ini bahkan pernah diberi sanksi, akan tetapi rupanya tidak mengubah prilakunya.

Khusus Abu Bakar Sillah, menurut Achsanul Qosasi, selain karena indisipliner, pemain asal Australia itu kini telah berubah, yakni tidak seperti yang dikenal pihak manajemen dan pelatih P-MU sebelumnya.

Pamian asal Australia itu sering melakukan tindakan yang dipandang bisa berbahaya bagi keutuhan tim Laskar Sape Kerap, sehingga atas hasil musyawarah antara pihak manajemen dan pelatih, maka yang bersangkutan akhirnya dicoret dari tim.

“Mungkin memang seperti itu ciri-ciri pemain asing, bagus di awal, namun setelah periode berikutnya, ia sudah merasa paling hebat.

Ia mungkin ingin mencari klub lain. Abubakar memang dibesarkan oleh Madura, tapi kita harus merelakan untuk klub lain,” katanya menjelaskan.

Hingga saat ini sudah ada 10 pemain Persepam Madura United yang dicoret dari Laskar Sape Kerap itu oleh pihak manajemen, berdasarkan hasil musyawarah dengan tim pelatih.Q ant

PENGUMUMAN Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 28 April 2014 No. 05, yang dibuat dihadapan IKA ANGGRAINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangkalan PT. BUMI MENARA INTI, berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”} dibubarkan.

Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan dilaksanakannya pembubaran tersebut, dapat menghubungi Menteri Hukum Dan HAM RI/Likuidator/Direksi Perseroan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini ke alamat :

Kantor PT. BUMI MENARA INTI

Jalan Margomulyo Indah Blok C-2, Tandes Surabaya Telp. (031) 7481770 (Hunting) Fax. (031) 7498817 Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Perseroan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan tersebut.

PT. BUMI MENARA INTI berkedudukan di Surabaya.

Ttd. DIREKSI PERSEROAN

PENGUMUMAN Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 28 April 2014 No. 06, yang dibuat dihadapan IKA ANGGRAINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangkalan PT. BETTER STONE, berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”) dibubarkan. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan dilaksanakannya pembubaran tersebut, dapat menghubungi Menteri Hukum Dan HAM RI/Likuidator/Direksi Perseroan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini ke alamat :

Kantor PT. BETTER STONE

Jalan Margomulyo Indah Blok C-2, Tandes Surabaya Telp. (031) 7481770 (Hunting) Fax. (031) 7498817 Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Perseroan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan tersebut.

PT. BETTER STONE berkedudukan di Surabaya.

Ttd. DIREKSI PERSEROAN

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Puso Menyulitkan Pengadaan Beras Bulog Jakarta, Bhirawa Anomali cuaca tahun ini, yang ditandai hujan berkepanjangan berakibat menurunnya produksi gabah pada musim panen kali ini. Banjir yang merendam sawah sawah menjelang panen, mengakibatkan hasil panen berkualitas buruk dan produksi menyusut.

Cuaca juga mengubah iklim menjadi lembab dengan hawa panas, kondi si seperti ini jadi media bagus bagi berkembangbiaknya hama Wereng Batang Coklat (WBC). Serangan WBC ini membuat puso di banyak tempat, menambah anjloknya produksi gabah.

“Penurunan produksi gabah di ber bagai sentra sentra produksi, telah menyulitkan Bulog dalam pengadaan gabah/ beras. Sehingga kemungkinan target pengadaan gabah/beras dalam negeri, tahun ini, tak terpenuhi,” papar Kepala Divre Bulog Jabar, Alip Affandi dalam acara temu mitra kerja dan wartawan Bulog di Bandung.

Disebutkan, sentra sentra padi di Jawa Barat seperti Bandung,Subang, Kerawang, Indramayu,Cirebon, Ciamis, Cianjur, gagal panen juga gagal tanam karena banjir. Rendahnya kualitas beras akibat panen terendam banjir, terjadi di banyak wilayah. Sedang gagal tanam membuat petani dua kali harus beli bibit, dua kali tanam dan panen mundur.

Semua hal tersebut membuat kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu) gabah/beras menurun.

“Ironisnya, dikala petani butuh pupuk dan pestisida pembasmi hama, kedua bahan pokok itu langka. Semen tara bibit padi yang dibeli petani seringkali palsu, tidak bisa tumbuh,” ungkap salah satu petani merangkap mitra Bulog yang hadir dalam temu wicara.Q ira

Prabowo-Samad Bisa Kalahkan Jokowi-JK Jakarta,Bhirawa Pengamat politik dari Universitas Indonesia Said Salahudin menilai wacana duet Prabowo Subianto-Abraham Samad dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 berpeluang menang, mengalahkan Capres PDIP Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

“Untuk bisa menandingi Jokowi, Prabowo harus punya cawapres yang super.

Dalam pandangan saya, salah satu yang super itu adalah Abraham Samad (ketua KPK, red),” ujar Said Salahudin di Jakarta, Selasa (6/5) kemarin.

Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut, elektabilitas dan daya tarik Samad jauh melampaui pimpinan parpol yang lain, termasuk Aburizal Bakrie (Ical).

“Samad pun berpotensi Lebih unggul daripada Mahfud MD atau JK. Kalau Prabowo bisa menggaet Samad, dan di sisi lain mampu membuat teman-teman koalisinya untuk mengalah, maka dia punya peluang menang melawan Jokowi,” kata dia.

Terkait isu duet Prabowo SubiantoAburizal Bakrie (Ical), ia menjelaskan dengan skenario 2 capres tanpa cawapres, posisi Prabowo masih di bawah Jokowi.

Setidaknya begitu hasil surveinya.

“Nah, lalu kalau kita munculkan cawapres untuk mereka masing-masing, misal Jokowi dengan Mahfud atau dengan JK, sedangkan Prabowo diduetkan dengan Ical, maka gap-nya akan semakin tinggi.

Prabowo akan lebih anjlok lagi,” kata dia.

Karena elektabilitas Mahfud dan JK jelas di atas ARB. ARB itu sudah sulit untuk di-upgrade. Perolehan suara Golkar tidak menunjukkan adanya “Ical effect”.

Lebih runyam lagi, tutur dia, apabila Golkar kemudian pecah atau kembali bermain di dua kaki seperti PilpresPilpres sebelumnya. Itu semakin tidak menjanjikan saja bagi Prabowo.

“Kalau Prabowo dipasangkan dengan pimpinan parpol yang lain dari PAN atau PKS, misalnya, tetap saja ‘nggak ngangkat’. Mahfud dan JK masih lebih bisa ‘dijual’ kepada pemilih dibandingkan dengan para pimpinan parpol itu,” ujar dia. Q ant

KPU Optimis Rekapitulasi Selesai 9 Mei Didesak Minta Presiden Terbitkan Perpu Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum masih optimistis rekapitulasi hasil pemilu legislatif di 33 provinsi selesai dilakukan sesuai target, 9 Mei, kata Ketua Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (6/5) kemarin.

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berbincang dengan Ketua Konferensi Open Government Partnership (OGP), Kuntoro Mangkusubroto (kedua kiri) saat pembukaan Konferensi Regional Asia Pasifik OGP di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/5).

Presiden Buka Konferensi OGP Asia Pasifik Nusa Dua, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi mem buka Konferensi “Open Government Partnership” Regional Asia Pasifik di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (6/ 5) kemarin.

Presiden Yudhoyono dalam sambutan pembukaannya mengatakan Indonesia mendukung peran negara-negara kawasan Asia Pasifik untuk bisa bergabung dalam gerakan OGP yang mendorong keterbukaan dan transparansi demi terciptanya pemerintahan yang efektif.

“Partisipasi negara-negara Asia Pasifik dalam gerakan OGP belum meningkat. Hanya 10 negara Asia Pasifik yang merupakan anggota OGP. Kami

ingin lebih banyak negara yang bergabung dalam gerakan ini, sehingga suara kita cukup terwakili dalam OGP,” katanya.

Peran Asia Pasifik, lanjutnya, penting karena kekuatan terbesar gerakan OGP terletak pada fungsinya memfasilitasi pertukaran ide, pembelajaran dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka.

“Saya percaya peran kawasan ini penting dalam mempromosikan OGP. Saya yakin Asia Pasifik akan menjadi mesin pertumbuhan global. Bersama, kita mendeklarasikan masa depan Asia Pasifik yang makmur, stabil, dinamis, inklusif dan menatap ke depan,” ujarnya.

Konferensi OGP 2014 me-

ngangkat tema “Membuka Keterbukaan Inovatif: Mendorong Keterlibatan Masyarakat yang Lebih Luas”.

Konferensi untuk mendorong memacu potensi baru, dan memperkuat upaya mendukung pemerintahan yang baik dan partisipasi publik itu berlangsung 6-7 Mei 2014. Indonesia, tahun ini berperan sebagai penyelenggara sekaligus ketua bersama (cochair) bersama Meksiko. Konferensi yang dihadiri oleh ratusan delegasi dari luar dan dalam negeri itu terdiri berbagai pemangku kepentingan, yakni pihak pemerintahan serta masyarakat sipil seperti LSM, akademisi, dan organisasi gerakan, serta kalangan swasta.Q ant

Atut Didakwa Berikan Rp 1 Miliar ke Akil Jakarta,Bhirawa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mengurus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak di lembaga tersebut.

“Terdakwa bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan mem beri atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sebesar Rp1 miliar kepada hakim yaitu M Akil Mochtar selaku hakim konstitusi untuk mempengaruhi putusna perkara,” kata Jaksa Penuntut Imum KPK Edy Hartoyo di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/5) kemarin.

Atut diketahui sejak Maret 2013 mendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Amir Hamzah-Kasmin, namun pasangan tersebut kalah dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi berdasarkan perhitungan KPU 8 September 2013.

Gubernur Banten itu kemudian mengumpulkan Amir Hamzah, Kasmin dan Rudy Alfonso pada 9 September 2013 di Hotel Sultan untuk mengajukan per-

antara foto

Terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi, Ratu Atut Chosiyah memberi salam seusai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/5) kemarin. mohonan perkara konstitusi ke MK atas pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 2013 yang dianggap ada kecurangan. Amir Hamzah juga meminta Susi Tur dimasukkan sebagai salah satu kuasa hukumnya. Akil kemudian menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman untuk memutus seng-

keta tersebut. Pada 22 September 2013, di lobby Hotel JW Marriott Singapura, Atut, Wawan dan Akil bertemu. Atut meminta Akil memenangkan perkara pasangan Amir Hamzah-Kasmin supaya dapat dilakukan perhitungan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Lebak dan mengutus Wawan yang adalah adiknya untuk mengurus perkara itu.Q ant

DPRD Kota Blitar Serahkan Catatan Strategis LKPJ Wali Kota Tuntasnya pembahasan Laporan Keterangan Pertang gungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Akhir tahun 2013, DPRD Kota Blitar berikan Catatan Strategis kepada Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar. Penyerahan catatan strategis itu disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Blitar tentang Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Catatan Strategis Atas LKPJ Walikota Blitar Akhir Tahun 2013 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Muh. Saiful Ma’arif, Selasa (6/5) kemarin.

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH menjelaskan pihaknya berharap pelaksanaan program tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar bisa berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Blitar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015.

Menurut Glebot, hasil kinerja ini sebelumnya Pemerintah Kota Blitar telah memaparkan secara ringkas penyelenggaraan Pemerintah selama tahun 2013 pada tanggal 17 April lalu sebagai sebuah progress report pada LKPJ Walikota Blitar tahun 2013.

“Atas dasar tersebut Panitia Khusus (Pansus) LKPJ

Rabu Legi 7 MEI 2014

Walikota Blitar telah memberikan Catatan Strategis, saran, dan rekomendasi atas LKPJ Walikota Blitar tersebut dan telah ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kota Blitar,” kata Glebot Catur Arijanto, SH. Sedangkan beberapa catatan strategis yang disampaikan DPRD Kota Blitar dikatakan Glebot Catur Arijanto, SH, diantaranya perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas potensi pengembangan ekonomi di Kota Blitar terutama ekonomi lokal, pelaksanaan pembangunan supaya diarahkan pada pencapaian kinerja perekonomian yang berbasis perekonomian lokal, serta beberapa Catatan Strategis lainnya yang lebih

htn/bhirawa

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH (kanan) saat menyerahkan Catatan Strategis LKPJ Walikota Blitar tahun 2013 kepada Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH. mengutamakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar baik peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan masyarakat lainnya dari penggunaan APBD Kota Blitar tahun 2013 sesuai dengan Visi dan Misi dengan slogan APBD Pro Rakyat.

“Penggunaan APBD Kota Blitar kami berharap bisa dilaksanakan secara efisien

dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kota Blitar sesuai dengan Visi dan Misi Kota Blitar,” ujarnya.

Sementara Walikota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, SH mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas berbagai saran, masukan, dan kritikan yang terangkum dalam Catatan Strategis DPRD Kota Blitar yang telah diterima dan akan

segera ditindaklanjutinya.

“Karena kami yakin bahwa semua masukan dari segenap Pimpinan dan Ang gota Dewan adalah dalam rangka mempercepat upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar, sehingga untuk membangun Kota Blitar ini harus bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar berdasarkan prinsip APBD Pro Rakyat,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Sementara sebelum diserahkan, Catatan Strategis Atas LKPJ Walikota Blitar Akhir Tahun 2013, disampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera dan Fraksi Gabungan Hanura-PKNU. Pansus LKPJ Walikota Blitar Akhir Tahun 2013 dengan Ketua dr. Laily Kurniawati, Wakil Ketua Pipit Hariyanti, Sekretaris Umi Mafiatin, dan Anggota diantaranya Endang Widarwati, H Zubaidy, Soewoko ST, MH, Priyo Sanyoto, Sidharta Djarot Riadi, Sukardji, Kuryadi dan Yuli Haryono, SE. Q htn*

“Tidak perlu kebut-kebutan karena kami masih punya waktu empat hari lagi sampai penetapan. Kalau dengan kecepatan yang biasa, presentasi itu bisa dua atau tiga hari ini selesai,” kata Husni di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Ia mengatakan bahwa meskipun masih ada enam provinsi yang belum memaparkan hasil perolehan suara.

“Enam provinsi yang belum menyampaikan perolehan suara tersebut adalah Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau,” katanya.

Sementara itu, KPU akhirnya memperpanjang jadwal tahapan rekapitulasi dengan mengubah tanggal penyelesaian rekapitulasi menjadi 9 Mei, bersamaan dengan penetapan hasil Pemilu secara nasional.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Legislatif, KPU menetapkan rekapitulasi dari seluruh wilayah di Tanah Air harus sudah selesai 6 Mei. Hal itu dimaksudkan agar KPU memiliki waktu untuk menyelesaikan administrasi penetapan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD harus disahkan se-

lambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.

Namun hingga Selasa siang, KPU baru mensahkan perolehan suara di 13 provinsi, sementara masih 14 provinsi lain yang masih ditunda pengesahan rekapitulasinya karena ada berbagai masalah di penyelenggara tingkat kabupaten-kota dan provinsi.

Didesak Minta Presiden Terbitkan Perpu Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan peraturan peng ganti undang-undang (Perpu) terkait jadwal penetapan hasil Pemilu. Hal tersebut dikatakan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin di Jakarta, Selasa (6/5) kemarin.

“Karena ini menyangkut hasil Pemilu, maka disitu ada unsur kegentingan yang memaksa. Saya sudah berulang kali memberikan masukan kepada KPU agar menempuh upaya ini,” ujar dia.

Ia mengatakan penerbitan Perpu tersebut perlu segera diusulkan sejak sekarang oleh KPU kepada Presiden untuk mengantisipasi kemungkinan mundurnya proses rekapitulasi yang berdampak pada penetapan hasil Pemilu yang tidak sesuai jadwal undangundang.Q ant

Sistem Proporsional Terbuka Perburuk Kualitas Pemilu Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin minta Parlemen meninjau ulang sistem “proporsional terbuka” yang telah dipakai dalam Pileg 9 April lalu.

Sebab sistem proporsional terbuka, ternyata telah merusak kualitas Pemilu yang baru lalu.

Money politics, konflik dan kanibalisme antar Caleg se partai, menjadi hal yang lumrah. Belum lagi kecurangan para penyelenggara Pemilu dan masyarakat, dilakukan tanpa takut kena sanksi. antara foto “Sistem proporsional terbuka dalam Pemilu Lukman Hakim Saifuddin yang dicanangkan oleh partai partai besar, pada awalnya dimaksud sebagai cara bersaing bebas. Juga untuk mengAkomodir banyak tokoh, agar terlibat dalam politik di Parlemen.

Namun dalam prakteknya, ternyata menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam Pileg 9 April lalu,” tutur Lukman Hakim dalam dialog Pemilu 2014 di lobi gedung MPR RI Senayan. Hadir pengamat politik Burhanuddin Muhtadi (Dosen UIN Syarief Hidayatul lah Jakarta), dan Direktur Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demo krasi) Titi Anggraini.

Menurut Lukman Hakim, saat ini masyarakt maupun Caleg dan penye lenggara Pemilu, belum siap dengan sistem proporsional terbuka. Dimana money politics, saling memakan teman sendiri, kecurangan petugas Pemilu, tak terhindarkan. Jika sistem ini tetap dipakai untuk Pemilu 2019, hal buruk yang serupa, akan terulang lagi. Maka Parpol besar di DPR yang pada 2012 memutuskan pemakaian sistem proporsional terbuka ini, wajib bertang gungjawab.

Titi Anggraini berpendapat, maraknya money politics dalam Pileg 9 April lalu penyebabnya bukan hanya pema kaian sistem proporsional terbuka. Tetapi disebabkan pula Parpol yang tidak mampu mencetak kader kader unggulan. Rekruitmen Caleg dengan cara tertutup oleh Parpol, juga menja di sebab utama money politik, dan kanibalisasi antar Caleg satu partai.

“Jika kaderisasi dilakukan dengan baik dan rekruitmen Caleg dilakukan terbuka, pasti tak terjadi money politics dan kanibalisme antar Caleg se partai.

Sebaliknya jika nihil kaderisasi dan re kruitmen Caleg tertutup, apapun sistem yang dipakai dalam Pemilu, tetap saja Pemilu curang,” tandas Titi.Q ira

PENGUMUMAN Dengan Akta tertangal 05 Mei 2014 Nomor : 57, dibuat dihadapan MUHAMMAD ALI FAUZI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Madiun, telah didirikan Perseroan Terbatas PT. SINAR JAYA PUTRA SENTOSA, berkedudukan di Kabupaten Madiun. Oleh para pendiri telah dimasukan kedalam Perseroan Terbatas tersebut perusahaan-perusahaan dari Perseroan Komanditer CV. SINAR JAYA, berkedudukan di Kabupaten Madiun, demikian berikut Aktiva, Pasiva dan ijin-ijin yang termasuk dalam Perseroan Komanditer tersebut. Segala sanggahan dan Keberatan mengenai hal tersebut dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak pengumuman ini.

PT. SINAR JAYA PUTRA SENTOSA Direksi

Rabu Legi 7 MEI 2014

Tour de Java Molina Sampai di Finish l Sambungan hal 1

pengembangan Molina ITS Muhammad Nur Yuniarto mengaku sangat puas dengan performa kedua mobil. Sebab, selama perjalanan kurang lebih sejauh 800 kilometer mobil tidak mengalami masalah. Bahkan saat tiba di Jawa Tengah, hujan deras mengguyur dan membasahi mobil. Namun hal itu tidak menjadi masalah, karena tetap dapat melaju tanpa kendala.

“Awalnya kita prediksi hujan akan menjadi kendala berat dalam proses charging.

Karena kalau ada hambatan prosesnya bisa sampai 10 jam. Tapi, alhamdulillah bisa kita lalui dengan meng-charge 3-4 jam sudah penuh,” tutur Nur. Selama perjalanan, Nur mengatakan, tenaga listrik yang dibutuhkan untuk Ezzy 2 hanya sebesar 5,5 Kwh/kilometer. Sementara untuk Ezzy 1, Nur mengaku belum menghitung berapa rata-rata keperluan daya listriknya. “Setelah ini, kami akan hitung berapa rata-rata dayanya. Sekaligus mengevaluasi beberapa kekurangan dari kedua mobil,” tutur dia.

Setibanya di Surabaya, Molina menjadi pusat perhatian para siswa SMK yang hadir saat itu. Mereka datang untuk menyaksikan dan belajar secara langsung mengenai mobil listrik rancangan anak negeri itu.

Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA mengungkapkan kebanggaannya terhadap hasil karya para mahasiswa ITS ini.

“Dari lima perguruan tinggi yang diamanahi mengembangkan mobil hemat energi, hanya ITS yang mampu merealisasikannya,” tuturnya bangga.

Dia mengatakan, performa mobil listrik telah diuji secara langsung. Hal yang paling menggembirakan, di sepanjang perjalanannya mobil ini berhasil menjalankan misi mengililingi pulau Jawa tanpa kendala.

Selain itu, tim yang mengemudikannya juga selamat hingga ke Surabaya. “Tidak hanya Ezzy I dan Ezzy II, uji performa ini juga sukses dilalui oleh mobil bertenaga surya Sapu Angin Surya dan Lowo Ireng,” tutur dia. n tam

23 Pelajar Putus Sekolah Madiun Ikuti UN l Sambungan hal 1

(Dikbudpora) Kota Madiun Joko Purwito meng­u ngkapkan UN setara SMP sama seperti sekolah umum dengan menerapkan paket yang berbeda. “Hanya saja waktu pelaksanaannya dijadwalkan siang dibandingkan UN sekolah formal. Setiap harinya mengerjakan dua mata pelajaran. Nantinya, peserta yang lulus ujian akan menerima ijazah kesetaraan paket dari Dinas Pendidik­an setempat,” kata Joko.

Meski ijazah yang diterima merupakan ijazah kesetaraan, namun ijazah tersebut sah dan diakui oleh negara. Sehingga para pelajar yang mendapatkannya tidak perlu minder.

Adapun, pelaksanaan Ujian Nasional Kejar Paket B untuk jam pertama dimulai pukul 13.30 -15.30, sedangkan jam kedua dimulai pukul 16.00 -18.00. Hari pertama mata pelajaran Bahasa IndonesiaPendidikan Kewarganegaraan, hari kedua Matematika-IPS, sedangkan hari terakhir yakni Bahasa Inggris dan IPA. Sementara itu, sebanyak sembilan pelajar berkebutuhan khusus dari SMPLB di Kabupaten Madiun juga dijadwalkan mengikuti UN 2014 tingkat SMP sederajat.

Sembilan pelajar tersebut terbagi di tiga sekolah luar biasa yang menyelenggarakan UN. SMPLB tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Jiwan, Dolopo, dan Mejayan. n dar

Pilih Sesuai Keinginan l Sambungan hal 1

Muhtarom, masyarakat lebih memilih alat kontrasepsi sesuai keinginannya meskipun telah diberikan konseling oleh petugas. Hal ini menunjukkan, kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi. Ini semua berkat adanya upaya pelembagaan dan pembudayaan program KB di Kab. Madiun yang tidak pernah berhenti. “Meski ada keterbatasan kemampuan, namun program KB tetap menjadi bagian program pembangunan di Kabupaten Madiun,” katanya.

Dikatakan pula, keberhasilan program KB di Kab Madiun ditunjukkan dengan tingkat kepesertaan berKB yang luar biasa, yaitu mencapai 75,82 %. Tetapi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, MOP, dan Implan sebesar 50,38 % dan lainnya 49,62 % menggunakan kontrasepsi non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti suntik, pil dan kondom.

Demikian halnya, penggunaan kontrasepsi non MKJP, tidak efektif untuk menekan angka kelahiran, hal ini dikarenakan faktor drop outnya cukup tinggi.

Sebagaimana dilaporkan Kepala Badan KB dan PP, setiap tahun pencapaian target peserta KB baru selalu tercapai 100 % lebih, berkisar 18.000 s.d 20.000 akseptor. Sedangkan peserta KB aktif (prevalensi) tetap berkisar antara angka 75 %, ini artinya angka drop out peserta KB cukup tinggi.

Untuk meningkatkan operasional program KB khususnya dalam rangka meningkatkan jumlah kepesertaan KB MKJP, Selasa, (6/5) kemarin, Pemkab Madiun mengadakan kegiatan Gerebeg Pasar Tradisional bertempat di Pasar Mejayan Baru.

Pada kesempatan ini Bupati Muhtarom mengingatkan berapapun besarnya pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan yang dicapai, tidak akan ada artinya jika pertumbuhan penduduk masih tidak terkendali. Untuk itu setiap upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program KB harus didukung. n dar

SAMBUNGAN

11

50 Penyandang Masalah Dipulangkan, Wali Kota Semangati Agar Tak Menyerah l Sambungan hal 1

daerah asalnya tersebut tentunya telah dinyatakan sembuh dan sudah siap berinteraksi di masyarakat.

Kepada para PMKS yang kondisinya sudah sehat, dia menyemangati agar mereka tidak berputus asa dengan kondisi yang mereka alami. Sebab, peluang untuk berhasil akan selalu ada bagi yang mau berusaha.

Wali Kota Risma lantas mencontohkan, di lingkungan Pemkot Surabaya ada seorang cleaning service yang bekerja lebih dari 17 tahun. Karena kerajinannya dalam bekerja, dia kini sudah jadi PNS. “Jadi, bapak ibu sekalian jangan menyerah kepada nasib. Asal kita mau bekerja de­ ngan tulus, Tuhan akan memberikan kesempatan. Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Panjenengan harus percaya, Gusti Allah pasti memberi jalan,” urainya.

Setelah memberikan sambutan, Wali Kota Tri Rismaharini ikut mengantar PMKS masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke rumah asal. Ada delapan mobil yang disiapkan pemkot dengan tujuan berbeda-beda.

Mobil 1 untuk tujuan Sidoarjo, Malang dan Blitar. Mobil 2 untuk tujuan Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Lalu mobil 3 un-

tuk tujuan Gresik, Lamongan dan Bojonegoro. Ada tiga mobil untuk tujuan Jombang dan Kediri. Lalu mobil 7 untuk rute Tulungagung, Trenggalek dan Ponorogo. Serta mobil 8 untuk tujuan Mojokerto, Nganjuk dan Ngawi.

Untuk memastikan pemulangan PMKS ini berjalan lancar, para personel Tenaga Ke­ sejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ikut menyertai prosesi pemulangan mereka hingga ke rumah masing-masing.

Pemkot Surabaya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan rencana pemulangan tersebut kepada Dinsos kabupaten atau kota tujuan PMKS. Termasuk juga menyampaikan laporan ke Pemprov Jatim.

Nantinya, para PMKS ini akan diserahkan ke kepala kelurahannya masing-masing.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo mengatakan, pemulangan PMKS kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah kegiatan serupa dilakukan pada awal April lalu.

Dari 50 orang PMKS yang dipulangkan, sebanyak sembilan orang adalah psikotik (mengalami gangguan jiwa) yang kini sudah sembuh, lima orang wanita harapan yang akan dibina di badan pelatih­ an di Kediri, dan mayoritas adalah gelandangan.

trie diana/bhirawa

Para PMKS memasuki mobil yang disediakan oleh Pemkot Surabaya untuk dikembalikan ke daerah asal, Selasa (6/5).

Dikatakan Supomo, pihaknya akan intens memulangkan PMKS ke daerah asalnya. Ini karena jumlah PMKS di Liponsos Keputih masih melebihi kapasitas, yakni 1.204 orang dari kapasitas normal 500 orang.

Tentunya, mereka dipulangkan bila kondisi fisik dan psikisnya sudah siap. Dalam waktu, Dinsos juga berencana memulangkan 17 orang PMKS

yang berasal dari luar pulau.

Mereka berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan dan Papua.

“Arahan dari Bu Wali Kota, segera dipulangkan dalam waktu. Teknis pemulangannya hampir sama, tinggal melihat medannya saja. Kalau me­ dannya mengharuskan lewat udara yah tidak ada persoal­ an,” jelas Supomo.

Kepala UPTD (Unit Pelak-

DKPP Adili 13 PPK Pasuruan di Bawaslu Jatim l Sambungan hal 1

PPK. Ini diduga ada pelanggaran kode etik, menyangkut penerimaan gratifikasi dari caleg Gerindra. Setelah kami kaji pengaduan itu, layak untuk disidang,” katanya kepada wartawan di Kantor Bawaslu Jawa Timur, Selasa siang (6/5) sebelum acara sidang di Bawaslu Jatim.

Setelah dari Surabaya, pihaknya juga akan ke Bandung dan Papua untuk menyelesaikan masalah yang sama. Nur juga mengaku akan memimpin langsung jalannya sidang.

“Saya ke sini (Surabaya) untuk memimpin sidang. Kami akan periksa dan mendengar peng­ aduan itu, untuk kemudian mendengar pengakuan semua pihak. Setelah itu kami akan menggelar pleno,” katanya.

Bahkan, Nur Hidayat juga

menegaskan, kalau hasil sidang ke-13 KPPS terbukti menerima gratifikasi, DKPP tak segan memberi sanksi tegas.

“Kalau terbukti harus diberhentikan. Namun, kita harus tetap menempuh azas praduga tak bersalah, Apakah ke-13 KPPS itu bersalah atau tidak, tentu harus ada pembuktian.

Tinggal bagaimana pengadu menjelaskan yang terjadi kemudian dikonfrontir dengan teradu,”lanjutnya.

Hasilnya, tambah Nur akan dilaporkan pada pleno paling lambat pada Jumat mendatang. Bisa Senin, Kamis atau Jumat, pleno akan digelar. Ada beberapa hal yang bermasalah, yang terkait dengan integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara. “Sehingga ha­rus disidangkan. Tidak ada ampun bagi pelanggar,” tegas dia.

Seperti diketahui, saat Pileg 9 April lalu, di Kabupaten Pasuruan diketahui ada 13 KPPS yang diduga melakukan jual beli suara. Karena masalah itulah, sejumlah saksi parpol melayangkan protes.

Terbongkarnya kecurangan pesta demokrasi lima tahunan di Pasuruan itu, karena salah satu caleg dari Partai Gerindra yang bertarung di Dapil II Pasuruan yakni Agustina Amprawati protes. Menurut Agustina, 13 PPK itu berjanji akan mengatrol perolehan suaranya 5 ribu per kecamatan agar dia bisa lolos menjadi anggota DPRD Jatim.

Namun meski Agustina telah menyerahkan uang ‘pelicin’ Rp 128 juta, janji tersebut tidak dilaksanakan. Agustina pun batal melenggang ke kursi wakil rakyat karena suaranya tak mencukupi. n cty

Agustina Batal Diperiksa l Sambungan hal 1

lasa (6/5) sore.

Sebelumnya, Agustina melaporkan 13 orang itu ke Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan Panwaslu Pasuruan karena merasa ditipu. Menurut Agustina, 13 PPK itu berjanji akan

mengatrol perolehan suaranya 5 ribu per kecamatan agar dia bisa lolos menjadi anggota DPRD Jatim dalam Pileg 2014 kemarin.

Namun meski Agustina telah menyerahkan uang ‘pelicin’ Rp 128 juta, janji tersebut tidak dilaksanakan. Agustina pun batal menapak ke kursi wakil rakyat

karena suaranya tak mencukupi.

Hanya saja, Bambang Sugeng tidak mendetaikan surat-surat yang dimaksud. Apakah bukti dari pertemuan atau yang lainnya. “Bukti-bukti pertemuan semua itu yang kami maksud,” ujar Bambang Sugeng secara singkat. n hil­

Hari Ini, KPU Jatim Serahkan Hasil Rekapitulasi Suara ke KPU RI l Sambungan hal 1

hasil rekapitulasi suara hasil Pileg 2014 Jatim pada 22, 23 dan 24 April 2014. Namun karena banyak ditemukan pelanggaran Pileg di beberapa wilayah di Jatim hingga sampai keluarnya rekomendasi oleh Bawaslu Jatim untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang), hitung ulang hingga rekomendasi ulang yang menjadikan deadline itupun molor. ‘’Dan hari ini (kemarin) KPU Jatim sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pileg 2014 setelah dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara di 44 TPS yang tersebar di 11 kecamatan khusus untuk Kota Surabaya. Sedang Kabupaten Blitar, Sampang dan Pasuruan sudah selesai sehari sebelumnya, tepatnya pada hari Senin (5/5)’’tegas Choirul Anam yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (6/5) sore.

Ditambahkannya, untuk Kota Surabaya tidak ada perubahan suara yang signifikan. Hasilnya hampir sama dengan hasil rekapitulasi suara yang dilaporkan KPU Kota Surabaya ke KPU Jatim. Tapi memang ada perubahan untuk suara Adies Kadir,

Caleg DPR RI dari Partai Golkar. ‘’Untuk persisnya tanyakan ke Ketua KPU Kota Surabaya Eko Waluyo,’’tandas Anam.

Rencananya seluruh anggota KPU Jatim kemarin malam berangkat ke Jakarta ke KPU RI, karena Rabu ini, KPU Jatim mendapatkan jatah untuk membacakan hasil rekapitulasi suara Pileg 2014 untuk 38 kabupaten/ kota se-Jatim di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Jika dalam pembacaan tidak ada masalah selanjutnya pada 12 Mei 2014 dilakukan penetapan caleg terpilih. Untuk anggota DPR RI akan dibacakan oleh KPU RI, DPRD Provinsi oleh KPU RI dan DPRD kab/kota oleh KPU di masing-masing 38 kab/kota di Jatim.’’Yang pasti untuk penetapan caleg terpilih sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 10,11 dan 12 Mei 2014,’’lanjutnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto mengaku pihaknya akan ikut mengawal hasil rekapitulasi suara Pileg 2014 di Jatim bersama KPU Jatim. ‘’Doakan semuanya berjalan lancar sehingga hasil rekapitulasi perhitungan suara Pileg di Jatim selesai dan Bawaslu Jatim akan berkon-

sentrasi pada pengaduan yang dilakukan caleg atau parpol yang merasa dirugikan,’’lanjutnya.

13 Provinsi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan hingga kemarin KPU baru menetapkan rekapitulasi DPR RI di 13 provinsi.

Yakni Bangka Belitung, Banten, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, terdapat 13 provinsi yang ditunda yaitu Lampung, Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIJ, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, NTT, Riau, dan Kalimantan Timur.

Selain itu, kemarin KPU menjadwalkan rekapitulasi di tujuh provinsi lainnya, dan daerah yang ditunda yang sudah menyelesaikan data pemilih. Yaitu Papua Barat, DKI Jakarta, DIJ, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Rekapitulasi sendiri dijadwalkan rampung dan diumumkan 9 Mei mendatang. n cty

sana Teknis Dinas) Liponsos Keputih Sri Supadmi menambahkan, para PMKS yang berasal dari luar pulau tersebut sebagian besar merupakan psikotik. Namun, kondisi mereka sudah sehat setelah mendapatkan pembinaan. Selama di Liponsos, mereka dibekali dengan berbagai pelatihan keterampilan dan mendapat siraman rohani demi pemulih­ an mental mereka. n dre

Gubernur Wanti-wanti Sekkota Mojokerto l Sambungan hal 1

sar hati. Sebelumnya Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono SH, MH adalah Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur di Bojonegoro.

“Saya yakin Mas Agoes Nirbito ini orang yang berpengalaman karena sudah pernah jadi Sekda Ngawi.

Pengalaman inilah yang nanti bisa membantu ki­ nerja wali kota, DPRD dan masyarakat Mojokerto,” kata Gubernur Soekarwo saat mengambil Sumpah dan Pelantikan, serta Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim, Selasa (6/5).

Sekkota sebagai juru masak, pesan Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, tidak boleh berteriak-teriak jika masakannya itu adalah hasil juru masak. Begitu juga tidak boleh berkomentar di media atau membuat spanduk bahwa konsep yang jadi unggulan Kota Mojokerto adalah konsep yang dibuatnya, sebab itu adalah kewenangan wali kota.

“Kadang-kadang jadi sekretaris daerah itu harus tegas, dan kadang pula harus sabar. Itu namanya situasional. Pak Sekda harus paham betul masalah ini.

Untuk Pak Sunu (Budwi Sunu Hernaning Sulistyo, mantan Sekkota Mojokerto yang kini jadi Staf Ahli Gubernur Jatim), selamat bergabung di Pemprov Jatim.

Sekarang yang diurus bukan lagi lintas kecamatan tapi lebih luas lagi, yaitu Jawa Timur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga meminta pada pejabat eselon II, III, dan IV untuk tidak ikut urusan perpolitikan, tetapi harus bekerja profesional, tidak boleh ikut campur urusan politik. “Tertarik boleh, tetapi tidak boleh aktif di politik,” pintanya.

Dikatakannya, pejabat eselon adalah sebuah tugas amanah yang harus dijaga dan dijalankan de­ ngan penuh tanggung jawab.

Namun yang membedakan antara eselon II dan III adalah kepemimpinan (leadership). Ketika menjabat eselon II yang ditekankan

tidak hanya kompetensi, tetapi juga kemampuan dalam memimpin.

“Eselon II harus memiliki leadership yang kuat dengan basis kompetensi yang baik.

50 persen keberhasilan ditentukan dari leadership,” tuturnya.

Sedangkan eselon III yang menentukan adalah kompetensi. Pejabat eselon III memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, serta memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, eselon III harus memiliki dan menguasai data yang lengkap. “Tidak ada yang menguasai data dan bidangnya selain eselon III. Data harus dikuasai dengan baik oleh eselon III,” jelasnya.

Pakde Karwo pada kesempatan itu juga menyampaikan selamat kepada para pejabat eselon II, III, dan IV. Semuanya mendapatkan pertambahan usia dalam menjabat sesuai dengan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara otomatis PNS di seluruh Indonesia termasuk eselon III dan IV pensiun 58 tahun, dan 60 tahun untuk eselon II. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 821.2/666 dan 667/212/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, pejabat eselon II yang dilantik adalah Drs Budwi Sunu Herna­ning Sulistyo MSi (Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pembangunan), Ir Rj Jogy Hendriyadi MT (Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pem­bangunan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro), Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono SH, MSi (Sekretaris Daerah Kota Mojokerto), dan dr Mochamad Hafidin Ilham SpAn (Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum dr Soedono Madiun).

Sementara sebanyak 24 pejabat eselon III dan IV ditempatkan di biro-biro Setdaprov Jatim dan berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bakorwil Bojonegoro, Bakorwil Malang, Dispora, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, BPBD, RSU dr Soedono Madiun. n iib

Berangkat dari Desa, Bingung Kumpulkan Rp 700 Ribu untuk Modal l Sambungan hal 1

berwarna putih itu sekilas memang tampak sederhana. Bahkan aksesoris yang menghiasinya hanya satu buah di bahu sebelah kanan.

“Persiapan ikut lomba hanya satu minggu. Jadi tidak sempat mikir desain model yang neko-neko. Tapi alhamdulillah, ternyata menang,” tutur dia. Atas prestasi itu, Arwita berhak mendapat beasiswa senilai Rp 15 juta plus trophy.

Bakatnya di dunia busana ini tak lepas dari kebiasaannya membantu orangtua. Sebagai seorang penjahit, ibu Arwita kerap meminta pertolongan dia untuk mengerjakan pesanan. “Nanti kalau sudah lulus sekolah, mau melanjutkan usaha orangtua saja,” tutur perempuan yang kini duduk di bangku

kelas XI SMKN 2 Jombang itu.

Keberhasilan Arwita tidak mutlak karena peran dan usahanya sendiri.

Di balik prestasinya itu, Ketua LKP Kurnia Arum Retno Ruwitaning Ati cukup penting perannya. Tidak hanya sebatas menjadi guru tata busana bagi Arwita, melainkan juga telah berusaha keras mencari modal berangkat ke Surabaya. Retno mengaku telah merogoh kocek sebesar Rp 700 ribu untuk pergi ke Surabaya beserta kelima muridnya yang juga mengikuti lomba.

Awalnya dia sempat bingung saat akan pergi ke Surabaya karena biaya yang tidak sedikit baginya.

“Bagi orang lain mungkin uang sebesar itu kecil. Tapi bagi saya, mencarinya sudah setengah mati,” tutur dia.

Untuk mencari modal itu, Retno

berusaha keras mencarinya dengan ngelembur pesanan jahit dari para tetangga. Tetapi upah menjahit saja tak cukup untuk mencapai nilai Rp 700 ribu. Hingga hari pelaksanaan lomba tiba, Retno mengaku masih harus bolak-balik Surabaya – Jombang selama tiga hari untuk mencari tambahan.

“Saya sampai tidak tidur tiga hari tiga malam. Siangnya mendampingi murid saya lomba, malamnya saya pulang ke Jombang,” ungkap dia.

Kemenangan ini, lanjut dia, adalah kemenangan yang sangat berarti mengingat usahanya yang begitu melelahkan. Bagi Retno, baju karya peserta didiknya memang sederhana. Namun bahan yang digunakan, teknik yang tepat mampu menghasilkan jahitan yang halus. Tetapi yang paling penting,

baju yang telah dibuat pas dan nyaman saat digunakan. “Ada baju pengantin itu yang bagus sekali desainnya. Tapi saat dipakai ternyata tidak enak. Jadi yang pakai pun tidak nyaman,” tutur dia.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim Nasor mengatakan, para peserta didik kursus dilatih agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan minatnya. Hal ini sangat sesuai untuk mengasah minat usaha para peserta didik di LKP. “Karena itu, ke depan kami ingin memfasilitasi para penyelenggara LKP dan pesertanya dengan Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini agar mereka mau membuka usaha dari keahlian yang dimilikinya,” tutur Nasor.*

12

Rabu Legi, 7 MEI 2014

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim

Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2013 di Lingkungan Pemprov Jatim

Gubernur Ingin CPNS Jadi Pelopor Etika Pemerintahan yang Baik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berkeinginan agar para CPNS yang baru mendapatkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan, dapat menjadi pelopor atau teladan dalam mengembangkan etika pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal itu, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani para CPNS.

P

enandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan secara simbolis saat Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2013 di Lingkungan Pemprov Jatim, di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa (6/5). Sebelum penandatanganan, perwakilan CPNS juga membacakan Pakta Integritas yang diikuti seluruh CPNS. Menurut Gubernur Soekarwo, adanya kecanggihan teknologi, SDM yang profesional serta keahlian yang sesuai dibidangnya menjadi tolok ukur dalam instansi pemerintah. Ini adalah tantangan dan tugas yang berat namun mulia, karena menyangkut SDM yang merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, berpesan, agar bisa meraih kesuksesan para CPNS harus memiliki empat hal. Yaitu, kebahagiaan fisik, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan etika/norma dan yang terpenting kebahagiaan spiritual.

“Seseorang yang memiliki segalanya tidak akan sukses jika tidak ditunjang dengan kedekatan dengan Tuhannya.

Apalagi para CPNS telah berjanji sesuai

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyerahkan SK pengangkatan CPNS di lingkungan Pemprov Jatim secara simbolik, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim.

yang tertuang pada Pakta Integritas,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga menekankan sikap netral yang harus dimiliki setiap CPNS. Sebab netralitas PNS dalam berpolitik merupakan rohnya reformasi birokrasi. Bahkan, untuk mempertegas netralitas ini, dalam waktu dekat dirinya akan menerbitkan SE (Surat Edaran) mengenai netralitas birokrasi sebelum pelaksanaan pemilihan presiden.

“Surat ini nantinya akan ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota, termasuk sekda se-Jatim. Para pejabat juga wajib menyosialisasikan kepada seluruh CPNS baru yang ditempatkan di masing-masing instansinya terkait masalah

netralitas, apalagi mendekati pemilu presiden (pilpres),” ungkapnya.

Selain netralitas, menurutnya, pembinaan disiplin pegawai harus ditekankan juga. Karena pembinaan disiplin bukan hanya sekedar tentang peraturan, kewajiban dan larangan, tapi juga harus memperhatikan budaya, lingkungan dan mentalitas pegawai. Penegakan disiplin patut mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak. Sebab jika seorang pegawai melakukan pelanggaran tidak segera mendapat sanksi, maka ibarat penyakit menular yang dapat menyebar pada lingkungannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto menambahkan, tujuan diselengGubernur Soekarwo memberikan ucapan selamat kepada CPNS yang telah berhasil lolos.

garakan Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2013, adalah membantu memudahkan CPNS dengan lingkungan kerja baru yang akan dihadapi. Sehingga mereka bisa segera memulai pekerjaan baru sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.

Pemprov Jatim mendapat tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2013 sebanyak 585 orang, terdiri dari 351 orang tenaga kesehatan dan 234 orang tenaga teknis. Tetapi dari jumlah ini hanya terisi 559 orang, dengan rincian 336 orang tenaga kesehatan dan 233 orang tenaga teknis. Setelah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada satu orang yang tidak memenuhi administrasi, karena usia belum mencapai 18 tahun saat mendaftar CPNS, sehingga total yang diterima 558 CPNS. “Formasi yang tidak terisi dikarenakan tidak adanya pendaftar, misalnya untuk formasi dokter spesialis dan penerjemah bahasa mandarin. Selain itu, tidak memenuhinya passing grade peserta tes CPNS, seperti pekerja sosial luar biasa. Dan adanya peserta yang mengundurkan diri, sementara penggantinya tidak memenuhi passing grade seperti terapis wicara,” pungkasnya. Q iib*

Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto melakukan penandatanganan Pakta Integritas CPNS.

Harus Ditempatkan Sesuai Kompetensi Agar semua CPNS yang baru dapat SK (Surat Keputusan) Pengangkatan ini dapat bekerja secara maksimal, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi meminta kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang telah ditunjuk untuk menempatkan CPNS sesuai kompetensi dan formasinya. “Saya pesan betul kepada Pak Sekretaris (sekretaris SKPD) untuk menempatkan CPNS ini sesuai bidangnya. Jangan sampai dokter atau perawat ditempatkan untuk membuat surat laporan, seorang akuntan ditempatkan dibagian surat menyurat. Kalau seorang akuntan yang ditempatkan yang berhubungan dengan akuntasi.

Jadi sesuai porsinya,” pintanya.

Menurut dia, 558 CPNS yang telah menerima SK tersebut adalah orang pilihan yang berhasil masuk dalam keluarga besar Pemprov Jatim. Sebab saat rekrutmen ada 32 ribu orang yang mendaftar dan terpilih 558 CPNS. Itu artinya 558 CPNS ini orang pilihan yang berhasil melalui berbagai proses seleksi ketat. “Dalam rekrutmen ini yang diterima jadi CPNS pemprov sebanyak 60 persennya adalah wanita. Untuk itu, saya berpesan juga agar jangan sering-sering hamil. Sebab kalau sering-sering hamil nanti akan repot juga dan mengganggu kinerja. Dua anak cukup saja. Jangan sampai melahirkan sampai lima kali,” tandasnya. Q iib*

Manjakan Pelanggan, Launching Super Internet Surabaya,Bhirawa Indosat melaunching Super Internet Indosat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi pengguna internet.

Selain itu juga untuk memanjakan pelanggannya.

Head East Java area Indosat, Suwignyo ditemui disela sela launching mengatakan, bahwa Super Internet Indosat dengan , jaringan baru, tercepat dan terluas di Indonesia diatas Filipina dan Laos bahkan tidak kalah dengan Malaysia serta Singapura. “Kita jangan kalah terlalu jauh dengan negara lainnya di luar Asean,” tegas Soewignyo, Selasa (6/5).

Untuk sementaa ini Jaringan super internet Indosat ini masih diwilayah

Hasil Pemilu legislatif 2014 berdampak serius bagi keuangan DPRD Sidoarjo.

Sekretariat Dewan dibuat kalangkabut belum tuntasnya SPJ reses anggota dewan, sehingga berpengaruh terhadap penarikan GU (Ganti Uang).

S

ecara otomatis GU bisa dikelu arkan apabila dokumen SPJ reses anggota DPRD sudah melampoi 50%. Namun kenyataannya belum separohnya yang menyerahkan dokumen itu padahal kegiatan reses sudah selesai dijalankan bulan lalu.

Sekwan DPRD, Ny Ir Endang Soesijanti, mengakui bahwa bulan ini menjadi berat karena dana operasional untuk kegiatan dewan tidak bisa dijalankan secara maksimal. System keuangan di DPPKA itu bekerja otomatis, bila spj reses tidak mencapai 50% maka GU nya tidak mau jalan dengan kata lain uang tidak mau ke luar. System keuangan memang bekerjanya seperti itu, makanya Sekwan mendesak kepada anggota dewan yang sudah menyerap anggaran reses untuk segera menerahkan dokumen SPJ kegiatan.

GU tidak bisa dilakukan karena baru 35% saja dokumen SPPJ yang

diserahkan, rencananya hari (selasa) ini aka nada tambahan 3 anggota dewan yang menyerahkan berkas SPJ nya. Rabu besok diharapkan seluruh anggota dewan berjanji untuk menyerahkan dokumen SPJ. Dia bisa merasakan anggota dewan yang gagal terpilih lagi, energinya pasti berkurang. Tetapi demi kepentingan bersama sebaiknya secepatnya SPJ itu selesai, pada akhirnya dana itu untuk kegiatan anggota dewan juga. Seperti mendukung kegiatan Kunker, Bintek, rapat-rapat, gaji dan sebagainya.

“Pusing saya mikir LPJ bapakbapak ini,” terang Ir Endang Soesijanti Selasa (6/5/2014) dikantornya. Yang menjadi beban lagi bagi sekretariat DPRD dari molor LPJ Jasmas ini, adalah kemungkinan diputusnya aliran listrik DPRD Sidoarjo oleh PLN, jika per tanggal 20 Mei nanti tidak ada uang untuk bayar listrik.

“Apabila sampai tanggal 20 Mei tidak bisa bayar rekening listrik karena SPJ tidak komplit, ya listriknya langsung di putus oleh PLN. Kalau telat bayar rekening telpon, kita masih diberi batas bayar sampai tanggal 30 Mei,” terang Endang lagi.

Kalau dengan PLN tidak ada toleransi, kalau terlambat bayar akan diputus meteran PLN dewan. Apakah mau diganti dengan genset yang suaranya gaduh, tanyanya.

Untuk menghindari hal ini, Endang mengaku akan terus berko-

munikasi dengan anggota dewan yang belum menyetorkan SPJ. Diharapkan pada minggu ini, batas minimal yang disyaratkan DPKKA untuk bisa GU, dapat terpenuhi.

“Kita akan dorong percepatan LPJ Jasmas ini, agar anggaran dewan bisa kembali cair,” tutur Endang.

Paska pemilu ini sangat dirasakan, kondisi internal DPRD tidak seperti biasanya karena hanya 21 anggota saja yang terpilih kembali.hal ini terasa sangat berpengaruh terhadap iklim kerja anggota dewan.padahal masih ada program 4 Raperda yang belum selesai, dan itu membutuhkan dukungan anggaran untuk menuntaskan raperda tersebut.

Endang mengatakan, dalam kondisi seperti ini berusaha mengoptimalkan program kerja dewan yang sudah diatur dalam Renja.

Ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno SH, menyayangkan temantemannya di dewan yang tidak segera menyerahkan SPJ reses, padahal dirinya memberi contoh paling awal menyerahkan SPJ. “Coba Tanya ke ajudan saya,” katanya sambil menoleh ke ajudan.

Masih ada 4 Pansus yang harus diselesaikan di masa jabatan nanti. Pansus Lumpur saja sampai tertunda kunker gara-gara belum ada dananya. seluruh anggota diharapkan untuk menyerahkan dokumen itu paling lambat dalam pekan ini.

Q hds*

Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, sedangkan daerah lainnya menyusul dalam waktu dekat.

Sedangkan Kahumas Indosat Jatim , Heru Wahyudi menambahkan, bahwa i n i salah satu rev i e w nya nasional.

Un-

tuk Jatim program ini untuk sementara masih bisa diakses di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Sedangkan di Jakarta, Bali,Sudah dimulai sejak Oktober 2013 lalu. “Bahkan kini sudah melangkah pada perbaikan jaringan,” jelas Haeru.

Sementara itu, Dirut dan CEO Indosat, Alexander Rusli menambahkan, tujuan dari super internet Indosat ini adalah agar masyarakat bisa menikmati internet dengan kecepatan tercepat dan terluas. Karena indonesia masih kalah dibanding dengan beberapa negara lain.

Ditambahkannya, lebih 300 bts yg ada dan ditambah lagi, kota lain tahun ini ditambah, dual carrier, teknologi baru yg dipakai, sehingga sangat cepat sekali, mentari, im3, bisa labgsung dipakai dengan *123#, pelanggan existing, jumlah 400 ribu. Q ma Alexander Rusli