Harian Bhirawa Edisi 7 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Segera akan dilaksanakan mutasi pejabat struktural untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan serta memberikan prestasi dengan kenaikan jabatan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Blitar H Herry Noegroho SE, MH

Selasa Wage, 7 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 08.00

Menghadiri HUT TNI di Armatim bersama Presiden SBY

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00

Menghadiri HUT TNI di Armatim bersama Presiden SBY

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 14.00

Membuka Penyelenggaraan Assesment Kompetensi Pejabat Eselon III di Kantor Badan Diklat Provinsi Jatim

23 Prajurit Antar SBY-Boediono Joy Sailing Surabaya, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Ibu Ani Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono beserta Ibu Herawati Boediono melakukan Joy Sailing atau berlayar mengelilingi perairan Selat Madura dengan menumpangi KRI Dewa Ruci, Senin (6/10).

Kedatangan Presiden SBY dan Wapres Boediono terkait dengan puncak peringatan HUT ke-69 TNI secara nasional yang akan dipusatkan di Dermaga Ujung Surabaya Selasa (7/10) hari ini.

Sejumlah pejabat negara tampak hadiri mendampingi presiden dan wakil presiden berlayar di perairan Selat Madura, di antaranya Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Panglima TNI Jenderal Moeldoko beserta tiga kepala staf TNI. Sebelum berlayar, SBY memberikan arahan kepada 23.000 pasukan TNI seluruh angkatan di dermaga ujung Markas Komando Armada RI Kawasan

Timur. “Selaku penglima tertinggi tentara nasional Indonesia, saya ucapkan terimakasih pada prajurit sekalian baik dari angkatan darat, laut, dan udara,” ujar SBY di Dermaga Ujung.

Presiden SBY juga menyampaikan terima kasihnya atas kerja keras TNI selama dua periode pemerintahannya.

Sebaliknya TNI berterimakasih atas dukungan Presiden SBY dalam meningkatkan kesejahteraan dan modernisasi

 ke halaman 11

23 ribu pasukan TNI seluruh angkatan mengantar rombongan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk berlayar mengelilingi Selat Madura menggunakan KRI Dewa Ruci di Dermaga Ujung, Senin (6/10).

Inspektorat Turunkan Tim Selidiki Dana Makan Lansia Pemkot, Bhirawa Inspektorat Kota Surabaya menurunkan timnya ke seluruh kelurahan di Surabaya untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan dana Lanjut Usia (Lansia) di tingkat kelurahan.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharsono ketika dikonfirmasi mengakui jika pihaknya telah mendapatkan perintah dari Wali Kota Surabaya untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan dana Lansia.

Menurut Sigit ada salah satu kelurahan, diduga keliru dalam mengelola dana makan untuk Lansia karena administrasinya diambil alih. ‘’Seharusnya yang menerima dan mengelola ya Lansia itu sendiri, dan ternyata pengelolaan dan administrasi dikelola kelurahan, tentu saja ini tidak boleh, sehingga hari ini (kemarin) dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,’’ katanya, Senin (6/10) kemarin.

Dijelaskan oleh Sigit jika dana makan untuk para Lansia di setiap kelurahan besarannya Rp 30.000/Lansia dengan rincian Rp 10.000 untuk sekali makan. ‘’Dalam satu hari mendapatkan jatah 3 kali makan, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Seharusnya dana makan Lansia sebesar Rp 10.000 sekali makan, maka sehari harusnya

 ke halaman 11

Serapan Dana DBHCHT di Kota Madiun Minim Kota Madiun, Bhirawa Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Pemkot Madiun pada semester pertama masih minim atau jauh dari pagu anggaran.

Berdasarkan data di Bagian Perekonomian dan Sosial Pemkot Madiun, pada semester I tahun 2014 total serapan dana dari lima SKPD penerima DBHCHT sekitar Rp 574 juta dari pagu sebesar Rp 9,4 miliar atau baru terserap sekitar 7,49 persen. Padahal anggaran DBHCHT semester pertama Januari hingga Juni dialokasikan sekitar Rp7,6 miliar.

Wali Kota Madiun Bambang Irianto berdasudarno/bhirawa lih selain mengacu pada Bambang Irianto SH, MM aturan, kecilnya penggunaan karena masih ada sebagian SKPD yang belum bisa menyerap anggaran. Hal ini diindikasikan karena faktor kehati-hatian SKPD dalam menggunakan kucuran dana dari pemerintah.

Dishub Jatim Akan Integrasikan Pembangunan Trem di Surabaya Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim akan mengintegrasikan pembangunan jaringan transportasi massal berupa trem, yang bakal dibangun Pemkot Surabaya. Pengintegrasian ini dinilai sangat penting sebab Kota Pahlawan bukan hanya milik warga Surabaya saja.

Menurut Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT, berdasarkan informasi yang diterima Dishub Jatim dari Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan Kemen-

hub (Kementerian Perhubungan), program pembangunan trem sudah on going. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan melakukan tindak lanjut atas pembangunan trans-

 ke halaman 11

Rapat Wali Kota dengan SKPD Dipindah ke Hutan Kota

 ke halaman 11

Tri Widyani

Sentil..

 ke halaman 11

 PNS Kota Batu dilarang pakai jins  Pakai batik saja  Tambang pasir ilegal ditutup paksa  Lepas pengawasan, awas buka usaha kembali  Pimpinan MPR dipilih dengan musyawarah  Demokrasi liberal kebablasan bukan kultur Indonesia

Batu, Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mulai jengah mengetahui keberadaan hutan kota yang ada di Jalan Sultan Agung masih tak terawat. Senin (6/10), secara men-

Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi meminta dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di wilayah itu. Keberadaan BNKK diharapkan bisa mencegah merebaknya kasus narkoba dan psikotropika seiring derasnya kunjungan wisatawan baik mancanagera dan lokal di kabupaten tersebut.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Wiyono mendesak untuk dibentuk BNNK karena cakupan wilayah Banyuwangi seluas 5.700 km2 dengan letak geografis yang strategis.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi, kenaikan investasi, dan pendapatan income per kapita yang positif di Bumi Blambangan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kata Wiyono, potret makro ekonomi ini mengonfirmasi bahwa kesejahteraan masyarakat membaik. Tapi di sisi lain, berpotensi memicu dampak negatif peredaran narkoba lewat wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi se-

 ke halaman 11

Bersaing dengan Singapura

RSUD dr Soetomo Kembangkan Health Tourism Surabaya, Bhirawa Menghadapi AFTA dan MEA pada 2015 mendatang, RSUD dr Soetomo bakal menerapkan program paket pelayanan wisata kesehatan alias Health Tourism. Saat ini program tersebut masih dalam tahap pembahasan dan dimatangkan dengan berbagai instansi terkait. ‘’Kita berharap pembahasan ini akan tuntas sebelum akhir 2014 karena tahun depan kita akan memberlakukannya, “ujar Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH, Senin (6/10).

Mantan Kepala Dinkes ini mengaku, pembahasan program Health Tourism ini membutuhkan waktu cukup lama, karena pemberlakuannya nanti melibatkan banyak intansi yaitu Disparta Jatim, Dinas Peker-

Maksimalkan Sistem Online PELAYANAN publik menjadi hal yang dikedepankan di Kota Malang. Buktinya, dahkan dalam waktu dekat ini Kota Malang segera menerapkan e-Government dalam melayani masyarakat agar lebih cepat karena semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah terintegrasi melalui sistem dalam jaringan atau online.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang Tri Widyani mengatakan paling lambat tahun depan seluruh SKPD dan 57 kelurahan yang ada di wilayah itu sudah tersambung dengan sistem online sebagai bentuk dari program e-Government.

“Kami berharap seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Malang ini memahami pentingnya teknologi

Banyuwangi Minta Dibentuk BNNK

dadak wali kota memindahkan penyelenggaraan rapat bersama SKPD di hutan kota. Selama beberapa minggu ke depan, wali kota akan tetap menggelar rapat

 ke halaman 11

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (berkacamata hitam) saat memimpin rapat bersama Kepala SKPD di Hutan Kota Sultan Agung, Senin (6/10).

 ke halaman 11

Melukis Aktivitas Djoko Pekik

Gunakan Kaki, Berharap Karyanya sebagai Pengingat Sang Maestro Siapa tak kenal Djoko Pekik? Pelukis kawakan berjuluk seniman satu miliar ini telah melahirkan ratusan karya seni lukis. Bukan hanya lukisannya yang dapat menyihir pecinta seni. Kehadirannya pun tak pelak menyedot mata para seniman lainnya untuk ikut mengabadikan kegiatan melukis sang maestro dalam sebuah lukisan.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Earth without art is just ‘eh’ (Dunia tanpa seni hanyalah ‘eh’). Begitu bunyi pepatah yang ingin menyanjung seni dan pelaku seninya. Memang benar adanya, dunia hampa tanpa lukisan, kering tanpa penyair, sepi tanpa pemusik dan kegalauan hidup lainnya.

Beruntung, para seniman masih ada dan tak bosan berkarya. Seperti dalam Pasar Seni Lukis Indonesia yang digelar di Surabaya pekan ini.

Ada ratusan stan yang memajang lukisan berharga dari berbagai aliran di sana. Namun ada satu yang paling menarik perhatian pengunjung dan

seniman lukis di sana. Kehadiran sang maestro lukis Djoko Pekik. Tak hanya hadir menyapa para seniman.

Dia datang sekaligus menumpahkan imajinasinya secara tiba-tiba dalam sebuah kanvas.

Selagi melukis, perhatian pria kelahiran Grobogan, Purwodadi 2 Januari 1938 tersita hanya pada kanvas.

Hingga dia pun tak sadar, ada belasan seniman mengelilinginya dan mengabadikan proses kreatif itu. Ya, para seniman itu begitu antusias melukis

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Sadikin (dari belakang) melukis dengan kaki aktivitas melukis sang maestro lukis Djoko Pekik di hadapannya.

SURABAYA

2

Selasa Wage 7 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Bagikan Daging Kurban

Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf didampingi pengurus BKOW Jatim membagikan 200 kantong daging dari hewan kurban berupa dua ekor sapi dan tiga ekor kambing. Daging kurban akan diberikan kepada kaum dhu’afa, Ta’mir Masjid At-Thauhid Waru Sidoarjo serta Karyawan /kesekretariatan BKOW Jatim di Kantor BKOW Jatim jalan Bandilan Waru Sidoarjo,Senin (6/10).

PANGGUNG BIROKRASI

Maksimal Tuntaskan 15.798 Rekam Data e-KTP Surabaya, Bhirawa Kecamatan Bubutan berusaha maksimal bisa menyelesaikan sisa warganya yang belum melakukan perekaman data e KTP sampai akhir tahun 2014.Saat ini tercatat masih 15.798 warga kecamatan yang belum rekam data e-KTP bterutama di lima Kelurahan yakni Alon-alon Contong, Bubutan, Gundhi, Jepara dan Tembok Dukuh.

“Pastinya kami berusaha semaksimal mungkin akan tetapi untuk menuntaskan rekam data e-KTP kami masih belum bisa memastikan sampai kapan bisa terselesaikan nantinya kami juga minta solusi ke Pemkot Surabaya apabila hingga akhir tahun 2014 kami belum bisa sampai ke angka tersebut, kelanjutannya nanti bagaimana,” ungkap Camat BubutanNono Indriyatno. Ssos, Senin (6/10).

Sedangkan menurut data dari Dispendukcapil, 15.798 warga Kecamatan Bubutan yang belum melakukan rekam data terdiri dari Kelurahan Alon-alon Contong 884 orang, Kelurahan Bubutan 2.216 orang, Kelurahan Gundhi 4.666 orang, Kelurahan Jepara 4.484 orang dan Kelurahan Tembok Q riq Dukuh 3.548 orang.Q

Antisipasi Antrean, BPJS Harus Buka Loket DPRD Jatim, Bhirawa Antrian panjang yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jatim untuk pendaftaran kepesertaan BPJS mendapat sorotan tajam oleh anggota DPRD Jatim. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi jika BPJS memberikan antisipasi dengan membuat loket pendaftaran dimana-mana seperti di kantor pos atau dibeberapa bank.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan BPJS seharusnya memberikan pelayanan maksimal untuk perekrutan peserta BPJS tersebut. Bahkan kalau bisa mencontoh PT KAI (Kereta Api Indonesia) yang menjual karcis secara online dan dapat dibeli di tokoh modern seperti Indomaret atau Alfa Mart.

“Lihat saja antrian yang panjang untuk mendaftar BPJS disetiap kantor BPJS. Ini membuat pelayanan tidak maksimal.

BPJS harus mengevaluasi perengkrutan pesertanya. Bahkan seharusnya BPJS mencontoh PT KAI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’papar pria Q cty asli Banyuwangi ini, Senin (6/10).Q

Wali Kota Akui KPK Soroti Kasus Pasar Turi dan Sengketa PDAM Pemkot, Bhirawa Sejumlah proyek dan kasus-kasus tanah di Surabaya menyita perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tri Rismaharini saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (6/10) kemarin.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, beberapa obyek yang masuk bidikan KPK yakni pembangunan Pasar Turi dan sengketa gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat. Sedangkan permasalahan tanah jumlahnya cukup banyak, salah satunya persoalan Waduk Wiyung.

“Saat ini kami dimintai bahan untuk pengembangan penyelidikan

KPK,” kata Risma. Tercatatnya sejumlah obyek di Surabaya ke dalam radar KPK dikarenakan adanya laporan yang masuk kepada lembaga pimpinan Abraham Samad. Untuk Pasar Turi, dilandasi laporan dari pedagang tentang tarikan uang stan oleh investor. ‘’Kalau gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat itu memang sudah laporan lama,’’ imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersikap kooperatif.

Bahkan, hari ini (6/10), Wali Kota secara khusus menugaskan Sekretaris Daerah Hendro Gunawan berangkat ke Jakarta dengan membawa data-data yang diminta oleh KPK. Risma berharap, nasib pedagang bisa segera menemui titik terang

seiring adanya pantauan dari KPK ini.

Sebagaimana diketahui, persoalan Pasar Turi memang bak benang kusut yang sulit terurai. Tidak jarang, problem yang membelit juga berpengaruh terhadap para pedagang. ‘’Kasihan pedagang kalau ngga selesai-selesai. Semoga KPK nanti juga dapat membantu memberikan rekomendasi,’’ ujar mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Kendati dibidik KPK, Risma memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi pengambilalihan Pasar Turi oleh Pemkot pada 14 Oktober mendatang.

Pasalnya, dalam kontraknya memang berbunyi seperti itu. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi adendum terhadap kontrak. Evaluasi dida-

Tatib Dewan Jatim Belum Masukkan UU Pilkada dan UU Pemda Dewan Minta Pemkot Siapkan Draft Revisi RAPBD 2015 DPRD Jatim, Bhirawa Pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD Jatim oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim resmi selesai kemarin (Senin 6/ 10). Karena ingin segera ada pengesahan, aturan terkait Undang-Undang Pilkada dan UU Pemda belum bisa dimasukkan dalam Tatib Dewan.

Dua UU yang baru disahkan DPR RI pada 25 September lalu itu memamng belum diundangkan dalam lembaran negara supaya bisa menjadi konsideran pembentukan Tatib.

Anggota Pansus Tatib dari Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari membenarkan jika Tatib DPRD Jatim sengaja belum memasukkan UU Pilkada dan UU Pemda karena UU baru itu belum resmi diundangkan dalam lembaran negara. Sehingga Pansus berharap nantinya Tatib Dewan Jatim dilakukan revisi jika UU Pilkada sudah resmi diundangkan dalam lembaran negara. ‘’Kalau kita menunggu UU Pilkada diundangkan dalam lembaran negara tentu DPRD Jatim akan semakin lama tidak bisa bekerja secara maksimal.

Padahal tugas sudah banyak khususnya pembahasan RAPBD Jatim 2015 yang ditarget rampung pada 11 No-

vember mendatang,” ujar mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang dua periode saat dikonfirmasi Senin (6/10).

Setelah Tatib DPRD Jatim disahkan oleh pimpinan DPRD melalui rapat paripurna, kata Sri Untari maka DPRD Jatim bisa segera membentuk alat kelengkapan dewan baik berupa komisi maupun badan. “Kalau alat kelengkapan dewan sudah terbentuk tentu pembahasan APBD Jatim juga bisa segera dimulai,” dalih politisi asal Malang.

Menurut Untari, Tatib DPRD Jatim tidak jauh berbeda dengan isi PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dan UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (MD3). “Selain itu Tatib DPRD Jatim juga mengadopsi Tatib DPRD Kab/Kota yang dinilai cukup baik,” terangnya.

Diantara bentuk Tatib DPRD Kab/Kota yang diakomodir yakni membentuk rapat gabungan komisi untuk mencari solusi persoalan multidemensi yang dihadapi masyarakat. “Kalau selama ini khan cenderung masalah seperti itu diselesaikan melalui pembentukan Pansus.

Ke depan cukup dibahas lintas

komisi agar solusinya juga lebih komprehensif karena dibahas lintas komisi,” tambah perempuan berkaca mata ini.

Ia juga optimis, pembahasan RAPBD Jatim 2015 bisa tepat waktu, mengingat pembahasan KUA PPAS sudah diselesaikan oleh DPRD Jatim periode sebelumnya.

Selain itu Gubernur Jatim bersama DPRD Jatim yang baru juga sudah melakukan sinkronisasi RPJMD Jatim 2014-2019.

“Saya yakin APBD Jatim 2015 bisa disahkan pada 11 November nanti,” pungkas Sri Untari.

Selain soal UU 17/2014 sebagai konsideran dalam pembuatan tatib, menurut perempuan asli Blitar 30 September 1967 ini ada beberapa masukan terkait dengan menyikapi permasalahan yang melibatkan banyak komisi tidak harus dibentuk pansus, tapi cukup dengan gabungan komisi.

Selain berkerjanya lebih cepat, tanpa harus ribet karena tanpa melalui proses paripurna. ‘’Ini merupakan masukan dari teman-teman yang sebelumnya duduk sebagai anggota dewan di kabupaten/kota. Dan ketika usulan ini dibawah ke pansus, hampir semua setuju. Akhirnya gagasan itupun dimasukan kedalam salah satu pasal di tatib,’’tegas ibu tiga Q cty putra ini.Q

Terlalu Lebar, Kesenjangan Legislatif dan Eksekutif DPRD Surabaya, Bhirawa Kritik tajam dilontarkan ketua Fraksi Golkar , Ayu Pratiwi atas kesenjangan antara legislative dan e k s e k u t i f d i k o t a S u r abaya. Salah satu kesen-

sarkan dari masukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun kejaksaan.

Menurut Risma selama ini pembangunan pasar Turi hingga kini tak kunjung rampung. Risma-pun mengancam tidak akan memperpanjang perjanjian dengan investor. ‘’Kita tidak akan perpanjang lagi perjanjian untuk pembangunan Pasar Turi sesuai dengan perjanjian akan berakhir 14 Oktober 2014,’’ tegasnya.

Untuk itu Pemkot, kata Risma akan mengambil alih seluruh pengelolaan hingga pengerjaan sisa pembangunan yang dikerjakan oleh investor. ‘’Jika Oktober nanti belum selesai sesuai perjanjian akan kita ambil alih.

Selesai tidak selesai kita ambil semuanya,’’ kata Risma.Q dre

jangan tersebut, menurut Ayu, adalah kegiatan komunikasi di media yang dilakukan Pemkot ternyata anggarannya sangat besar dibandingkan a n gg a r a n s e j e n i s d i l e -

gislative.

“Seharusnya, eksekutif dan legislatif adalah sepasangan suami istri yang seiring sejalan, bukan malah seperti ini yang seakan-akan malah ter-

kesan saling mengganjal dan saling mempertahankan egonya masingmasing,” ucapnya. (6/10) Tidak hanya itu, politisi yang lebih akrab di panggil Ayu ini juga menilai

bahwa harus ada perbaikan komunikasi antara Eksekutif dan Legeslatif, karena menurutnya masih terkesan adanya kesenjangan yang menyoQ gat lok.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Legislative meminta agar semua SKPD mengajukan draft RAPBD 2015 yang telah disesuaikan dengan rencana kenaikan harga BBM oleh pemrintah pusat November mendatang. Dewan mengakui ada banyak hal di anggaran yang harus dikaji ulang terkait kenaikan BBM. Anggota Fraksi PKS, Reny Astuti mengaku setuju jika ada revisi RAPBD 2015 untuk disesuaikan dengan rencana kenaikan harga BBM.”Kalau dikaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM, secara pribadi saya sangat setuju, tentu saja terhadap item-item yang berkaitan dengan anggaran belanja BBM dan sejumlah nomenklatur alokasi anggaran yang berkaitan dengan dampak kenaikan BBM,” ucapnya kemarin.

Reni juga meminta kepada seluruh SKPD di bawah naungan Pemkot Surabaya segera menyiapkan kajian draft RAPBD 2015 yang disesuaikan dengan dampak kenaikan harga BBM karena sebagai regulator kebijakan.

“Harusnya SKPD di Pemkot Surabaya lebih peka sekaligus segera menyiapkan draft perubahan akibat kenaikan BBM yang konon pasti akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru,” tandasnya.

Saat ditanya apakah untuk tahun 2015 perlu membuat 2 draft APBD yakni pra dan pasca kenaikan harga BBM, Reni menegaskan jika dirinya belum pernah mendengar sekaligus belum berfikir ke arah itu, namun sepakat jika draft RAPBD pasca kenaikan harga BBM disiapkan.

“Kami belum pernah menjumpai apalagi melakukan untuk membuat draft RAPDB ganda seperti itu, namun ada baiknya jika Pemkot sudah membuat kajiannya, sehingga APBD 2015 tidak akan berpengaruh terhadap dampak kenaikan harga BBM,” bebernya Ketua Fraksi Golkar , Ayu Pratiwi mengakui dari draft RAPBD 2015 lama yang telah diajukan eksekutif banyak hal yang harus direvisi terutama terkait dengan rencana kenaikan harga BBM. “Dari draft lama yang sudah saya terima, memang banyak yang harus dikaji ulang atau bahkan direvisi, terutama terkait dengan rencana kenaikan harga BBM,” terang Ayu, Senin(6/10).

Legislator yang juga pengusaha maritim ini mengaku menyayangkan draft RAPBD 2015 yang ada belum memperhitungkan keniakan harga BBM, padahal rencana tersebut sudah disounding pemerintah pusat Q gat jauh hari sebelumnya.Q

Tujuh CCTV Amankan Tes Kompetensi Dasar CPNS Untuk mengawasi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dimulai hari Senin (6/10) kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memasang CCTV di tujuh titik, baik di ruang tes maupun ruang registrasi.

Selain untuk alasan keamanan, pemasangan CCTV ini guna menjamin tes berjalan secara transparan.

Nantinya, setiap gerak-gerik peserta akan dapat dilihat di layar yang disediakan di luar ruang tes. ‘’Para pengantar bisa melihat suasana yang ada di dalam tanpa harus mengganggu para peserta tes,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Mia Santi Dewi.

Tak hanya itu, perolehan nilai bisa langsung dipantau karena setiap selesai sesi, hasil tes akan dipampang di layar tersebut. “Peserta dapat mencatat nilai masingmasing begitu mereka se-

lesai mengerjakan soal,” ungkap pejabat kelahiran Solo ini.

Terkait TKD, menurut Mia materi yang diujikan meliputi tiga unsur, yakni wawasan kebangsaan, intelegensi/pengetahuan umum dan karakteristik pribadi.

Para peserta akan mengerjakan semua soal dengan metode CAT (computer assisted test).

Dalam proses pengerjaan soal, peserta tidak perlu membawa alat tulis karena soal dan jawaban seluruhnya tertera dan dikerjakan dengan komputer. Hasilnya pun langsung terkoneksi dengan server secara realtime sehingga nilai bisa

diketahui setelah tes.

Mia menekankan bahwa materi soal dan pengawasan selama tes menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kapasitasnya selaku anggota panselnas.

Sementara, Pemkot hanya bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana. Untuk TKD kali ini, pemkot mensupport 220 unit komputer, dengan rincian 200 komputer akan digunakan untuk tes dan 20 lainnya disiapkan sebagai cadangan.

Dia menambahkan, tiap hari akan ada lima sesi.

Masing-masing sesi diisi oleh 200 peserta tes. Dengan kata lain, per hari sebanyak 1.000 orang akan mengikuti TKD. Tidak lupa, mantan Kabid Mutasi BKD Surabaya ini mewanti-wanti semua pihak agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang menawarkan jalan pintas de-

trie diana/bhirawa

Peserta saat mengikuti tes CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya pada hari pertama bertempat di SMKN 5 jalan Darmahusada Surabaya, Senin (6/10). ngan membayar sejumlah penerimaan CPNS ini tidak ‘’Pada prinsipnya semuauang. Pasalnya, dia mene- dipungut biaya, bebas KKN nya gratis. Jika ada upaya gaskan, seluruh rangkaian dan transparan. penipuan, dipastikan itu

bukan tanggung jawab kami,” terangnya. Mia juga mewarning, peserta yang terbukti melakukan tindakan curang dipastikan statusnya akan langsung gugur.

Seperti diketahui sekitar 5.267 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkot Surabaya formasi umum tahun 2014 akan menjalani TKD pada 6-11 Oktober di aula SMKN 5.

Tes tersebut merupakan fase krusial yang harus dilalui setelah sebelumnya sudah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi.

Mulanya pelamar CPNS yang mendaftar melalui website panselnas untuk instansi Pemkot Surabaya sebanyak 9.301 orang. Dari jumlah tersebut, yang datang untuk pemberkasan sebanyak 6.247 orang. 980 di antaranya dinyatakan tidak boleh mengikuti tes karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan.Q dre

SURABAYA

Selasa Wage 7 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Lima Gubernur Berhalangan Hadir

Pembaretan Gubernur Tingkatkan Kerjasama dengan Daerah Armatim, Bhirawa Bukti kedekatan dan kecintaan TNI terhadap rakyat, melalui Kepala Daerah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan pembaretan dan brevet kepada Gubernur seluruh Indonesia, Senin (6/10) di Dermaga Semampir Ujung Koarmatim.

Pembaretan yang dilakukan jelang HUT TNI ke 69 (kemarin, red), merupakan wujud jalinan kerja sama dan peranan Kepala Daerah sebagai mitra TNI. Selain itu, pembaretan dan penyematan brevet kepada Gubernur se Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan TNI dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat melalui Kepala Derah.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, penyematan baret hitam ini, sebenarnya diberikan kepada 34 Gubernur.

Tapi, karena lima Gubernur berhalangan hadir dengan alasan ada kepentingan dantugas lain, maka pembaretan tetap dilakukan kepada 29 Gubernur yang hadir di Dermaga Semampir Ujung Koarmatim.

Adapun kelima Gubernur yang berhalangan hadir dalam pembaretan dan brevet adalah Gubernur Jawa Timur Dr. H, Soekarwo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang melaksanakan rapat paripurna pengunduran diri Jokowi sebagai Kepala Daerah, Gubernur Riau Annas Maamun, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Gubernur Sulawesi Tengah Longi Djanggola Tanpa kedatangan lima Gu-

bernur, Panglima tetap melaksanakan pembaretan dan brevet kepada 29 Gubernur yang hadir. “Dengan rasa Hormat, kami menyematkan pembaretan dan brevet kepada Gubernur Seluruh Indonesia sebagai mitra TNI yang merupakan amanat rakyat,” terang Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Senin (6/10).

Menurutnya, pembaretan ini merupakan bentuk apresiasi TNI terhadap Rakyat melalui Kepala Daerah masing-masing. Dengan maksud membangun sinergi antara TNI dan rakyat guna membentuk kekuatan wilayah Indonesia dan memperkuat keutuhan NKRI. Serta mengamalkan tujuan dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

“Kerjasama antar TNI dan rakyat harus terjalin dengan baik.

Sebab, tanpa adanya kerjasama, bagaimana kita bisa membentuk kekuatan bangsa Indonesia agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara asing. Selain itu, keutuhan NKRI akan terjaga dengan adanya sinergi antara TNI dan rakyat,” tegas Panglima.

Disinggung makna pembaretan sendiri, pria asal Kediri ini menjabarkan, bahwa hal tersebut bukan bentuk upaya menciptakan Militerisasi, namun demi membangun pemikiran

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat menerima pembaretan dan bervet yang dilakukan di Drmaga Ujung Semampir, Senin (6/10). secara militer agar dapat memperkuat Keutuhan bangsa.

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan Shayrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan mewakili seluruh kepala Daerah yang hadir dalam pembaretan mengatakan, kerja sama antara kepala daerah de-

ngan TNI sangat diperlukan, karena Kesejahteraan tidak akan tercipta bila tidak ada keamanan. Dengan adanya keamanan dari pihak terkait maka seluruh Provinsi dapat membangun daerah.

Senada dengan hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hameng-

kubuwono X sangat mengapresiasi langkah Panglima TNI dalam pembaretan seluruh Gubernur yang bertepatan dengan HUT TNI ke 69, merupakan terobosan sangat luar biasa pendekatn TNI bersama Rakyat.

“Ini merupakan pengalaman tersendiri dan menjadi sejarah

bed/bhirawa

serta menjadi kesinergian sangat positif antara TNI Rakyat melalui kepala daerah. Dengan langkah nyata ini semoga kesinambungan dapat terus terpelihara hingga seluruh Gubernur dapat membangun bangsa,” tandas Sri Sultan Hamengkubuwono.Q bed

Pengembangan Selama Tiga Bulan

RAGAM INFO

Permintaan Selaput Amnion Banyak Surabaya, Bhirawa Permintaan Selaput Amnion di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya sangat banyak.

Setiap bulannya Soetomo mendapatkan pesanan selaput Amnion sebanyak kurang lebih 500 pak. ‘’Kita banyak permintaan dari rumah sakit karena amnion ini dinilai sangat efektif dalam menyembuhkan dan merawat penyakit,’’ ujar Teknisi laboratorium Instalasi Pusat Biomaterial - Bank Jaringan di GDC, RSU Dr Soetomo Lesmono.

Dikataknnya, banyaknya permintaan selaput amnion oleh rumah sakit karena untuk menyebuhkan pasien yang terkena luka bakar. Menurutnya, jumlah pasien luka bakar kini semakin banyak dengan meningkatnya jumlah kecelakaan dan kebakaran. Amnion segar mengandung kolagen dan beberapa hormon dan enzim yang bagus untuk menutupi luka bakar, termasuk luka hangus karena tersengat listrik, luka goresan akibat kecelakaan, Q dna hingga luka lepra.Q

Crime Hunter Ungkap 244 Kasus Curat, Curas, Curanmor Mengintimidasi, Lurah Dukuh Menanggal Didemo Warga Polrestabes Surabaya, Bhirawa Upaya penindakan terhadap para pelaku tindak kriminal di jalanan Surabaya, terus dilakukan oleh tim crime hunter Polrestabes Surabaya. Kurun waktu tiga bulan, Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran mampu mengungkap 244 kasus 3C yakni pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Keberhasilan dalam pengungkapan kasus 3C ini, selain atas kinerja dari crime hunter, peran serta dari masyarakat juga berpengaruh, sehingga situasi kondusif di Kota Surabaya tetap terjaga.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, pada 20 Oktober nanti, bangsa Indonesia akan melakukan pelantikan terhadap Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Surabaya sebagai kota kedua terbesar di

bed/bhirawa

Kapolrestabes Surabaya Kombes Sol Setija Junianta memperlihatkan barang bukti kejahatan 3C di wilayah Surabaya, Senin (6/10).

Indonesia, tidak tinggal diam dan terus berupaya menciptakan situasi tetap kondusif.

“Sejak dibentuknya crime hunter pada tiga bulanan lalu, kami berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Surabaya,” terang Kombes Pol Setija, Senin (6/10).

Dijelaskannya, mulai Juli sam-

Tasyakuran HUT Harian Bhirawa Hari Ulang Tahun Harian Bhirawa ke-46 (5 Oktober) dirayakan secara sederhana,Senin (6/10) dengan menggelar tasyakuran dan doa yang diikuti Pimpinan Umum, Staf dan jajaran Redaksi Harian Bhirawa di Kantor Indragiri Surabaya. trie diana/bhirawa

pai awal September ini, sebanyak 244 kasus yang dapat diungkap.

Dengan jumlah tersangka 230 orang, sedangkan untuk barang bukti sebanyak 690 buah. Selain itu, tambah Setija dalam lima hari terakhir beberapa Polsek jajaran juga mampu mengungkap para pelaku curanmor, seperti Polsek Gubeng, Genteng, Tegalsari, Gayungan, dan Rungkut.

Dicontohkan Setija, Polsek Tegalsari berhasil mengamankan empat tersangka pelaku curanmor yang sudah beraksi di 13 tempat kejadian perkara (TKP). Adapun barang bukti yang mampu diamankan berupa dua unit sepeda motor, 12 kunci T, satu unit mesin gerindra, STNK, dan plat nomor palsu.

“Empat tersangka yang ditangkap Polsek Tegalsari ini, merupakan jaringan curanmor di wilayah Surabaya,” tegas Setija.

Ditambahkan Setija, dengan adanya crime hunter ini, trend kriminalitas Polrestabes mengalami penurunan, yakni kurang lebih 40 persen. Sementara pengungkapan kasus sangat signiQ bed fikan.Q

Surabaya, Bhirawa Akibat sering mengintimadasi pedagang yang berjualan di depan rumah mereka sendiri, Pudji Harno lurah Dukuh Menanggal Surabaya di dadatangi oleh puluhan warganya. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya , Senin(6/10).

Menurut Ketua RT III, RW II Dukuh Menanggal, Budi setiawan warga merasa kesal lantaran pihak kelurahan tidak membolehkan warga RW II RT III gang 6 A berjualan di depan rumah mereka sendiri. Bahkan tidak jarang pihak kelurahan mengancam akan mendatangkan pihak satpol pp untuk membubarkan paksa dan akan mengahincurkan lapak jika para pedagang tersebut masih nekat berjualan. “ Pihak kelurahan menganggap kalau aktivitas kami ini menganggu akses jalan warga, padahal hal itu tidak benar,” ungkapnya.

Menurut Wawan sapaan akrab Ketua RT III keberadaan pasar tumpah itu hanya terjadi pada pagi hari saja, yakni sekitar pukul 05.00 hingga 08:30 WIB. Sehingga dia membantah jika aktivitas ini mengganggu warga yang lain. “ Kalau alasannya mengganggu akses jalan, jalan yang mana? Ini kan bukan jalan protokol ini hanya gang. Kalau masalah lahan, lahan yang mana ini, mereka jualan juga didepan rumah mereka sendiri. Selain itu setelah kami kroscek ke beberapa warga sini, mereka sama sekali tidak keberatan dengan keberadaan pasar ini,” jelasnya.

Dia juga menerangkan, berbagai ancaman dan intimadasi itu muncul karena pedangang yang sebelumnya berjulan di pasar Krempyeng tersebut enggan untuk di relokasi ke Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah dibangun oleh Pemkot di kawasan Bambe Menanggal Surabaya. Kerena selain jauh dari perumahan, warga juga mengaku rugi jika berjualan disana.

“Awalnya memang warga sudah pindah kesana, namun karena terus merugi karena julan tidak laku maka mereka keluar dari sentra PKL itu,” jelasnya.

Sementara itu, Ahmad, salah satu pedangang sayur membenarkan hal itu. Jika sebelumnya dalam sehari dia mampu memperoleh penghasilan Rp.50 ribu. Namun saat pindah di sentra PKL Bambe pendapatanya menurun drastis.“Dalam sehari saya hanya mendapat Rp. 20 ribu saja,” ungkapnya.

Namun dalam kesempatan itu Pudji Harno lurah Dukuh Menanggal Surabaya sama sekali tidak menggubris aksi yang dilakukan warga, bahkan dia lebih memilih menghindar saat ingin dinemui warga.“Bapaknya sedang Q geh keluar ibu-ibu,” kilah Eni sekertaris Pudji Harno.Q

Sengketa Kepengurusan Gereja Bethany

Tak Terima Jabatan Dicopot, Anak Gugat Bapak Sengketa kepengurusan di tubuh internal Gereja Bethany Indonesia yang berujung pada gugatan atara pendiri, Pdt Leonard Limato, dengan Ketua Majelis Pekerja Sinode (MPS) Pdt Dr Abraham Alex Tanuseputra beberapa tahun lalu, berlanjut kembali.

Walau gugatan tersebut berujung damai, namun perseteruan kembali terjadi dan dilakukan oleh Pdt David Aswin Tanuseputra.

Aswin melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan alasan pengangkatannya sebagai Ketua MPS masa pelayanan 2012-2016, dicabut.

Adapun tergugat dalam kasus ini adalah para pimpinan Gereja Bethany Indonesia, di antaranya Abraham Alex Tanuseputra (tergugat I) yang merupakan

ayahnya sendiri.

Dalam sidang gugatan, Senin (6/10), Richard Handiwiyanto selaku Kuasa Hukum para tergugat menjelaskan, kronologis pendirian Gereja Bethany Indonesia dilakukan pada tahun 2002 lalu. Adapun pendirinya diantaranya yakni, Pdt Leonard Limato. Ditahun 2003 pada saat sidang raya I digelar, menetapkan Pdt Abraham Alex Tanuseputra sebagai Ketua MPS. “Masa pelayanan Pdt Alex yakni periode tahun 2003 sampai 2007. Dengan masa

bhakti pelayanan selama empat tahun,” ujar Richard usai sidang gugatan di PN Surabaya, Senin (6/10).

Perseteruan timbul setelah masa jabatan Pdt Alex habis. Namun, Alex enggan turun dari jabatannya sebagai Ketua MPS dan tidak menyelenggarakan Sidang Raya Sinode II. Bahkan, dirinya dengan berani membuat Akta perubahan AD/ ART Gereja Bethany Indonesia. Padahal, dalam lampiran 7 akta itu, mekanisme pemilihan Ketua MPS diubah dari melalui Sidang Raya Sinode menjadi keputusan Ketua Dewan Rosuli.

Berdasarkan itu, Alex kemudian memposisikan dirinya sebagai pendiri Gereja Bethany Indonesia dan menunjuk anaknya, Pdt David

Aswin Tanuseputra, sebagai Ketua MPS. Tahun 2011, pendiri awal, Leonard Limato kemudian menggugat Alex. Gugatan ini berjalan hingga tingkat kasasi, dan berakhir damai di tahun 2013 lalu. Keputusan dan akta perubahan AD/ART yang dibuat Alex dibatalkan pengadilan demi hukum.

Berdasarkan putusan pengadilan dan akta notaris Wahyudi Sunanto, lanjut Richard, Alex kemudian mengeluarkan surat pencabutan pengangkatan Aswin sebagai Ketua MPS tertanggal 1 April 2014 lalu.

“Karena tak terima pencabutan dirinya sebagai Ketua MPS, maka Aswin menggugat ayahnya yakni Pdt Alex senilai Rp 51 miliar,” Q bed urai Richard.Q

bed/bhirawa

Sengketa kepengurusan di tubuh internal Gereja Bethany Indonesia yang berujung pada gugatan atara pendiri.

OPINI

4 Tajuk

UUD Diamandemen Lagi?

ANGGOTA DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hasil pemilu 2014 sudah dilantik. Berdasar UUD pasal 2, seluruhnya otomatis akan menjadi anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR inilah yang menjadi satusatunya institusi yang memiliki kewenangan melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta dapat memberhentikannya.

Selain itu, MPR juga satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Apakah MPR periode ini (2014-2019) akan meng-amandemen UUD lagi?

Hal itu sah-sah, dan diberikan kewenangan oleh UUD, persyaratan dan mekanismenya diatur pada pasal 37.

Syaratnya, amandemen dalam diusulkan oleh sekurangkurangnya 1/3 jumlah anggota MPR (ayat ke-1). Sehingga cukup diusulkan oleh 233 orang saja.

Mekanisme amandemen selanjutnya diatur UUD pasal 37 ayat (2), dinyatakan, “Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.” Untuk mengesahkan hasil amandemen harus dilakukan sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR (ayat ke-3). Dan ujungnya, harus disetujui separuh lebih satu, atau 350 orang (ayat ke-4).

Tidak sulit benar untuk meng-amandemen UUD. Lebih lagi, kedua koalisi di DPR (Koalisi Merah putih maupun Koalisi Indonesia Hebat) telah cukup jumlahnya. Tinggal ditentukan oleh sikap DPD dalam “baju” MPR. Untuk sementara ini peta koalisi di DPR-RI terpecah menjadi kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) sebanyak 292 kursi (52,1%) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebanyak 207 kursi (36,96%). Sisanya, F-PD sebanyak 61 kursi (10,89%) bisa dianggap floating.

Di MPR (696 orang), pengelompokan bisa berubah petanya. KMP sebesar (41,95%), KIH (29,74%), DPD (19,54%), dan F-PD (8,76%). Arah gerak bergabungnya dukungan DPD akan sangat menentukan kekuatan kelompok.

Namun hampir bisa dipastikan DPD akan terpecah, karena beberapa anggota DPD memiliki hubungan khusus dengan parpol-parpol. Ada yang dekat dengan KMP, ada pula yang dekat dengan KIH. Tetapi KMP posisinya “diatas angin.”

Terdapat situasi kenegaraan saat ini yang patut dicermati. Sehingga patut menjadi alasan oleh MPR untuk mengamandemen UUD. Termasuk mem-preteli kewenangan mutlak MPR, serta mem-preteli kewenangan presiden. Dulu sebelum di-amandemen ketiga (9 November 2001) dalam UUD terdapat pasal 1 ayat (2). Bunyinya, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

MPR menjadi pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh (mutlak). Setelah di-amandemen, klausul tersebut menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pada sisi lain amandemen ketiga juga mem-preteli kewenangan presiden. UUD pasal 7C menyatakan, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Klausul tersebut untuk menghindari dekrit presiden yang bisa membubarkan DPR, sebagaimana terjadi pada bulan Juli tahun 1959.

Banyak sistem kenegaraan yang boleh jadi dianggap memerlukan arah baru, melalui amandemen UUD. Misalnya sistem Pilkada, dan sistem Pilpres. Mungkin saja kedua sistem tersebut menjadi alat barter. Yakni, pilkada bisa diatur dengan amanat pemilihan langsung. Sebagai barter-nya, pilpres dilakukan oleh MPR. Artinya, pasal 6A ayat (1) tentang pilpres akan di-amandemen. Begitu pula UUD pasal 18 ayat (4) tentang pilkada.

Atau keduanya di-amandemen, dengan penegasan seluruhnya dipilih melalui perwakilan. Jadi, pilpres tahun 2019 akan dipilih oleh MPR lagi?! Alasan pemilihan presiden oleh MPR, hampir sama dengan pilkada oleh DPRD. Yakni, menghemat biaya negara, mengindari konflik sosial diametral, serta me-minimalisir kecurangan politik uang.

Memang potensi money politics akan tetap terbuka.

Boleh jadi, akan semakin banyak anggota DPR dan DPRD ditangkap KPK. Namun rakyat harus tetap suci dan mulia sebagai pemilik (asli) kedaulatan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Berharap Kinerja DPR Baru Lebih Baik KARPET merah terhampar dari lantai 1 Gedung Nusantara hingga ke lantai 3 di depan pintu masuk ruang sidang.

Deretan bunga juga menghiasi ruangan. Melalui karpet merah itulah sebanyak 560 anggota DPR menuju ruang pelantikan. Dilantik juga 132 wakil rakyat melalui kamar Dewan Perwakilan Daerah. Dikurangi lima orang yang tersangkut masalah hukum, maka 555 wakil rakyat kini resmi duduk di Senayan. Mereka akan duduk di “kursi panas” DPR hingga 2019. Mereka duduk di kursi panas karena mereka menjadi wakil rakyat di tengah rakyat yang kian kritis.

Mereka ke Senayan bukan untuk berleha-leha menikmati gaji besar, fasilitas istimewa, dan sebutan “yang terhormat”.

Kita tahu, mereka sampai ke Senayan membutuhkan perjuangan hebat. Mereka terpilih setelah mengumpulkan suara terbanyak, bukan karena nomor urut.

Karena itu, kita berharap mereka menjadi wakil rakyat benar-benar akan menjadi “yang terhormat”. Mereka bukanlah pejabat publik yang menjadikan politik sebagai mata pencaharian. Pengertian sederhana menjadikan “mata pencaharian” adalah seseorang berkuasa untuk mencari uang. Pertanyaannya adalah di era sekarang ini apakah masih ada orang yang mencari dan menggapai kekuasaan dengan tujuan bukan mencari uang?

Melihat proses politik yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang menyertainya, rasanya memang sulit memungkiri bahwa orang mencari kekuasaan dengan niat tulus mengabdi, bukan mencari uang. Sejumlah proses politik memerlukan biaya yang tidak kecil. Sangat jarang (kalau tidak boleh dikatakan tidak ada), orang yang tidak memiliki modal apa-apa tetapi bisa menjadi anggota DPRD atau DPR RI. Pada DPR periode sekarang, terdapat “orang lama” sebanyak 43 persen, pendatang baru hanya 57 persen. Kita berharap, “orang lama” itu bukan menjadi faktor yang melemahkan DPR tetapi justru akan lebih menguatkan. Kita semua merindukan DPR yang kuat, dalam arti produktif mengesahkan undangundang, mampu menganggarkan dana ribuan trilyun secara tepat, dan menjadi pengawas yang adil dan fair.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Wage, 7 OKTOBER 2014

Mengawal Poros Maritim Nasional terjadi adalah pertarungan economic resources yang kini mulai dominan di kawasan Asia.

Nah, munculnya gagasan poros maritim sangat tepat.

Namun, ketika gagasan poros maritim muncul, maka pertanyaannya adalah Oleh : bagaimana mewuM.Badrus Zaman judkan poros maritim tersebut? Apa langkah-langkah tidak selalu jalan di tempat dan yang harus diambil agar bisa bahkan mundur. Semua sadar, berjalan dengan baik? Tentu ini bahwa orientasi pembangunan bukanlah kerja yang mudah. negara kita masih berorientasi Dibutuhkan sebuah kerja keras pada darat. Sektor maritim masih dan cerdas untuk menjalankanterkesan dianaktirikan. Memang nya. sudah dilakukan upaya ke arah Untuk mewujudkan poros pembangunan laut, namun belum maritim tersebut, seluruh aspek lah maksimal dan hanya sekadilapisan negeri ini harus dilidarnya. Kesadaran masyarakat batkan, mulai pelaku maritime,

Sebentar lagi, Indonesia akan memiliki pemerintahan baru yang memiliki visi mengembangkan sektor maritim.

Hal ini menjadi momentum besar untuk menguatkan poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia. Istilah poros maritim memang sangat laris diperbincangkan.

Hal ini terkait dengan visi Presiden terpilih Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Tentu tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tersebut harus didukung semua pihak serta diperkuat agar kekuatan maritim di negeri ini kembali jaya seperti era kejayaan majapahit dimasa lampau.

S

ekadar mengingat sejarah, Presiden Soekarno pada HUT Proklamasi RI 1964 pernah menegaskan “Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya memukul, menggebu-gebu, daripada lukisan sawah yang adem ayem tentrem”. Penegasan Bung Karno tersebut sangat bermakna untuk pesan kebangkitan maritim di Indonesia, bukan hanya untuk generasi saat ini, tapi juga untuk generasi penerus negeri ini.

Sebagai fakta, era globalisasi merupakan era industrialisasi yang menuntut semua negara untuk terus mengembangkan potensi negaranya menuju kejayaan dengan semangat keterbukaan dan kebebasan. Sektor perdagangan, pengembangan ekonomi menjadi faktor yang menunjang era globalisasi tersebut.

Disinilah sektor maritim menjadi modal untuk Indonesia yang menyatakan siap menghadapi globalisasi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah yang tidak dimiliki negara lain. Yang harus dilakukan Indonesia adalah mengelola kekayaan alam tersebut secara maksimal. Tentu sumberdaya manusia menjadi senjata yang harus dikembangkan. Jika keseimbangan antara sember daya alam dan sumber daya manusia, maka proses pembangunan maritim akan berjalan mudah tidak lagi di anaktirikan.

Lalu, apa yang harus dilakukan pemimpin bangsa ini? Tentu langkah-langkah nyata harus dilakukan secara langsung agar perlakuan terhadap maritim sebagai modal kekayaan bangsa ini tidak punah dan agar Indonesia

B

Banyak pendapat mengatakan bahwa pertarungan sumber-sumber ekonomi dalam 10-15 tahun kedepan akan terjadi di lautan bukan lagi di daratan. Hal tersebut memang benar berbeda dengan abad ke 20, dimana yang terjadi adanya persaingan ideologi antara amerika dan uni soviet, sedangkan abad ke 21 yang terjadi adalah pertarungan economic resources yang kini mulai dominan di kawasan Asia.

terhadap pentingnya pembangunan industri maritim juga harus ditingkatkan.

Strategi Maritim Banyak pendapat mengatakan bahwa pertarungan sumbersumber ekonomi dalam 10-15 tahun kedepan akan terjadi di lautan bukan lagi di daratan.

Hal tersebut memang benar berbeda dengan abad ke 20, dimana yang terjadi adanya persaingan ideologi antara amerika dan uni soviet, sedangkan abad ke 21 yang

industry, akademisi, media dan masyarakat. Dengan demikian, semua pihak akan saling melengkapi dan memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga untuk terwujudnya kekuatan poros maritim.

Kemudian, ada beberapa strategi yang harus diambil untuk memperkuat poros maritim nasional. Pertama, memperkuat sumberdaya manusia (SDA).

Pada konteks ini, sumber daya manusia di negeri ini menjadi kunci. Penguatan SDM dilaku-

kan dengan cara memberikan wawasan tentang kemaritiman ke seluruh lapisan masyarakat di negeri ini. Selain itu, peran perguruan tinggi juga sangat vital untuk menghasilkan produkproduk yang memiliki kemampuan kemaritiman yang handal.

Melimpahnya kekayaan laut Indonesia mau tidak mau harus diimbangi dengan penguatan SDM nya.

Kedua, memperkuat industri maritim. Pada sisi ini, penguatan industri perkapalan sangat penting. Kebijakan pemerintah harus mampu mendorong berkembangnya industri maritim.

Membangkitkan industri maritim nasional merupakan bentuk kewajiban semua komponen masyarakat di negeri ini. Semua pihak, baik pemerintah, pelaku maritim, industri, akademisi, maupun masyarakat luas harus bekerja sama dalam mewujudkan perkembangan industri maritim.

Ketiga, memperkuat cinta maritim. Pada konteks ini, membentuk kecintaan terhadap laut harus dipupuk sejak dini. Pendidikan formal maupun non formal harus mampu menggiring generasi muda sebagai harapan bangsa untuk tidak lupa maritim.

Dengan demikian, jika kelak mereka menjadi pemimpin, orientasi pembangunan sektor laut tentu akan menjadi prioritas dan tidak dilupakan bahkan dianaktirikan.

Rasa cinta ini sungguh penting ditumbuhkan. Jika sudah ada rasa cinta, maka tidaklah sulit untuk memoles maritim menjadi lebih cantik.

Ketiga strategi tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik agar daya saing bangsa ini semakin membanggakan.

Dengan demikian, semua pihak baik pelaku pemerintah, pelaku maritim,akademisi, industry serta masyarakat luas harus bekerja sama dalam mewujudkan perkembangan sektor maritime agar poros maritime di negeri ini semakin kuat. Bagaimanapun, poros maritim merupakan penopang kuat poros perekonomian di negeri ini.

Penulis adalah Dosen Teknik Sistem Perkapalan ITS Surabaya.

Sediakah Wakil Rakyat Berkurban?

eberapa pekan terakhir ini, wakil-wakil rakyat di senayan (baik yang baru saja mengakhiri masa bhakti maupun yang baru saja dilantik) menyita perhatian kita dengan pengesahan RUU Pilkada Tak Langsung hingga kelindan perebutan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ironisnya, ketersitaan perhatian tersebut justru disaratpadati lakuan anggota DPR yang kian menebalkan stigma negatif pada diri mereka. Terkait dengan ketersediaan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail AS, dalam rangkaian turunnya perintah Allah SWT untuk melakukan ibadah qurban bagi umat Islam, lakuan beraroma penomorsatuan kepentingan parpol ketimbang amanah konstituen (rakyat) wakil-wakil rakyat di senayan mengusik nurani kita semua; sediakah mereka mengurbankan sesuatu yang paling berharga semata karena perintah-Nya? Sindhunata menguraikan dampak egoisme yang menggerus nilai-nilai keadaban dan kemanusiaan di tengah kehidupan (”Kulihat Ibu Pertiwi”, Kompas, 24/9/2013). Ketidaksediaan wakil-wakil rakyat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara kian mengokohkan pandangan Darwin tentang betapa yang kuat memperdayai yang lemah, hingga kekuatan jumlah anggota koalisi di DPR menggiring mereka pada kecongkakan sebagaimana ungkapan Fachri Hamzah wakil ketua DPR 2014-2019; “Lebih baik KPK dibubarkan. Karena saya tidak percaya dengan lembaga super body dalam demokrasi.”

(Merdeka, 02/10/2014).

Nabi Ibrahim AS berqurban sebagai upaya untuk menundukkan egoisme diri. Apa yang yang menjadi miliknya rela diqurbankan semata karena perintah-Nya. Hal ini menjadi petanda keikhlasannya untuk melumatkan egoisme

pada diri setiap manuketidakteladanan sia. Keikhlasan Nabi dalam membawa Ibrahim AS ini disahsuara rakyat. kan sebagai sebagai Sementara, apapenanda hari raya pun yang tak patut Idul Qurban yang mediteladani dari waknyerukan umat Islam il-wakil rakyat terseuntuk menyembelih but menjadi konhewan qurban. Seruan sumsi publik setiap ini menyiratkan pehari di tanah air. Resan moral kepedulian alitas semacam ini Oleh : untuk saling berbagi besar kemungkinan Anjrah Lelono Broto dan sekaligus memaditirukan oleh siapa tahkan ego, sesuatu saja, terutama genyang menjadi sumber erasi muda. Kebapemicu keserakahan nalan dalam untuk akan materi, prestasi, prestise, pemenuhan syahwat kekuasaan, dalam kehidupan bermasyarakat, penimbunan materi, pemuasan berbangsa, bahkan bernegara. konsumerisme, serta pernikEgoisme lahir dari rahim pragpernik hedonisme sebagaimana matism dimana kecenderungan “adu cantik” yang dilakukan wakil untuk merajut lakuan yang instan rakyat perempuan (baca “Ang-

Secara sosiologis, kepekaan sosial akan merevitalisasi relasi simbiosis mutualis yang humanis. Kepekaan akan menjadi bahan bakar emotif setiap orang untuk menyadari siapa dirinya dan ada siapa saja di sekitarnya, dia adalah wakil rakyat dan ada konstituen yang menitipkan suara padanya, sehingga menomorsatukan kepentingan bersama adalah keniscayaan yang terberi. Sedangkan secara hierarkis, ketaatan pada perintah-Nya sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dapat menjadi motor bagi kita semua untuk mematuhi sistem tata nilai yang telah berlaku, baik tata nilai tentang insan yang bertakwa kepada Tuhan maupun tata nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. guna mencapai tujuan-tujuan pribadi (individualisme). Penempatan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sebagaimana yang kuat ditampilkan oleh wakil-wakil rakyat di senayan sama halnya telah menghancurkan sistem tata nilai yang telah diyakini keshahihannya oleh rakyat. Mengingat, ketika wakilwakil tenggelam dalam kubangan saling memangsa demi kepentingan masing-masing maka yang terbangun di masyarakat adalah

gota DPR ini Adu Tampil Cantik Saat Pelantikan”, Liputan6, 02/10/2014) merupakan contoh buruk betapa pencitraan lebih penting ketimbang aksi nyata menyuarakan aspirasi konstituen.

Dikhawatirkan, masyarakat rentan sosial maupun kulminasi kejahatan yang bergerak massif di masa mendatang bukanlah isapan jempol belaka. Setiap orang yang merasa lapar “wajar” bertindak kasar untuk menemukan solusinya. Padahal, masyarakat rentan

sosial adalah ciri masyarakat barbarian di mana keshahihan sistem tata nilai berada pada titik nihil.

Lalu, adakah celah cerah untuk menguraikannya?

Spirit qurban Nabi Ibrahim AS dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial kepada manusia dan makhluk lainnya serta kepekaan personal kepada perintah Tuhan merupakan hal mendasar yang dapat dijadikan pijakan untuk menemukan kembali kemanusiaan kita yang tunduk pada sistem tata nilai yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Secara sosiologis, kepekaan sosial akan merevitalisasi relasi simbiosis mutualis yang humanis. Kepekaan akan menjadi bahan bakar emotif setiap orang untuk menyadari siapa dirinya dan ada siapa saja di sekitarnya, dia adalah wakil rakyat dan ada konstituen yang menitipkan suara padanya, sehingga menomorsatukan kepentingan bersama adalah keniscayaan yang terberi.

Sedangkan secara hierarkis, ketaatan pada perintah-Nya sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dapat menjadi motor bagi kita semua untuk mematuhi sistem tata nilai yang telah berlaku, baik tata nilai tentang insan yang bertakwa kepada Tuhan maupun tata nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, lakuan untuk melakukan lobi-lobi politik semata demi kepentingan pribadi maupun koalisinya, menerima gratifikasi, berkolusi melakukan korupsi, dll sebagaimana yang lazim dilakukan wakil-wakil rakyat di senayan hanya akan menjadi mitos yang jauh dari kenyataan.

Mengharapkan wakil-wakil rakyat kita untuk berqurban seperti halnya Nabi Ibrahim AS besar kemungkinan adalah mimpi kolektif rakyat Indonesia. Semoga, wakil-wakil rakyat kita mendengarkannya.

Litbang LBTI, Alumnus STKIP PGRI Jombang dan Mahasiswa PPS Unesa

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage, 7 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

50 PNS Sidoarjo Ikuti Ujian Dinas Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 50 PNS Kab Sidoarjo dari 17 SKPD yang kini pangkatnya masih II d, akan mengikuti ujian dinas pada 9 Oktober besok. Bila mereka lulus maka pangkatnya akan naik menjadi III A. Menurut Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Ratna Kustini, ujian dinas ini meali/bhirawa rupakan suatu Ratna Kustini penghargaan Pemkab Sidoarjo kepada mereka. ‘’Sebab bagi mereka, untuk bisa ke posisi III A tak bisa langsung kecuali ada izin belajar,’’ terang Ratna, Senin (6/10) kemarin, usai membuka pembekalan ujian dinas di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo.

Diakui Ratna, dalam ujian dinas ini bisa saja ada PNS yang tak lulus.

Beberapa faktor penyebabnya diantaranya, bisa karena tak tertib selama mengikuti pembekalan ujian dinas yang disampaikan narasumber dan mereka tak paham dengan materi ujian pembekalan yang disampaikan. ‘’Tapi kami harap bisa lulus semuanya,’’ kata Ratna berharap.

Sebelum mengikiti ujian dinas, kata Ratna, 50 PNS itu wajib mengikuti pembekalan ujian dinas yang diberikan mulai 6 Oktober sampai 8 Oktober.

Materinya terdiri dari Pancasila, UUD 45, Korpri, Sejarah, Bahasa Indonesia.

Narasumber dari intansi terkait.

Sementara ujian dinasnya akan dilaksanakan pada 9 Oktober di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo.Q ali

Tatib Masukkan Kepala SKPD Wajib Datang Setiap Rapat Gresik, Bhirawa Sebagai bentuk ketegasan, karena selama ini banyak Kepala SKPD yang meremehkan panggilan dewan. Tim perumus tata tertib DPRD yang beranggotakan 15 orang anggota dewan, bertindak tegas kepada Kepala SKPD yang mbalelo.

Dalam rapat perdana Tim Perumus Tata Tertib (Tatib), anggota dewan memunculkan wacana pemanggilan paksa kepada Kepala Dinas, dalam setiap rapat bersama dalam bentuk hearing maupun lainya.

Menurut Sekertaris Tim Perumus Tatib DPRD Gresik, Khoirul Huda, wacana ini dimunculkan karena selama ini banyak Kepala Dinas yang selalu mewakilkan kepada staf-stafnya. Sehingga membuat rapat yang direncanakan menjadi batal. Karena kalau staf datang juga percuma karena tak bisa mengambil keputusan, makanya Tatib dewan 20142019 kita sempurnakan.

Pemanggilan paksa, memang muncul dalam rapat perdana. Semua Tim Perumus Tatib sudah sepakat tetang hal ini.

Tetapi, apakah nanti deal atau tidak itu tergantung nanti. Yang pasti ini belajar dari setiap rapat. Karena ada SKPD yang terus menerus diwakilkan stafnya bila di undang rapat, ada saja alasan kepalanya.

Dalam pasal pemanggilan paksa, nanti juga dimasukan perihal ketidakhadiran SKPD setelah tiga kali disurati. Bila mokong tak hadir, dalam pasal itu juga disebutkan. Dewan bisa meminta kepolisian untuk memanggil paksa, ini dimasudkan sebagai tangung jawab atas kinerja. ‘’Tak hanya bupati saja yang harus diperhatikan, DPRD sebagai fungsi pengawas juga sama,’’ ungkap Huda.Q kim

Ratusan PNS Sidoarjo Belum Bayar Pajak Sidoarjo, Bhirawa Ratusan PNS di Pemkab Sidoarjo benar-benar mengabaikan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 ini. Karena, meski jatuh tempo pembayaran PBB sudah lewat, yakni pada 30 September lalu, ternyata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyetor pelunasan PBB itu hanya 11 saja.

Dari data di Bidang Penagihan DPPKA Sidoarjo, 11 SKPD itu masih berupa Dinas/Badan dan Kantor saja. Belum SKPD lainnya, misalnya Kecamatan, yang sudah setor masih hanya 10 saja dari total 18 Kecamatan. Lainnya, SKPD berupa Puskesmas yang setor masih hanya 11 saja dari total 26 Puskesmas.

Untuk SMAN, hanya 2 unit saja dan SKPD SMPN hanya 9 unit saja.

Kepala Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, Joko Sartono SH MSi, berharap ratusan PNS Sidoarjo yang belum membayar PBB itu agar segera melunasinya. ‘’Saya harap dan saya himbau PNS yang belum membayar PBB segera melunasinya dengan penuh kesadaran, apalagi PNS sebagai contoh masyarakat,’’ ujar Joko, didampingi Kabid Penagihan, Megalatri Paripurna, Senin (6/ 10) kemarin, di kantornya.

Bagi PNS yang belum membayar PBB sehingga melewati batas jatuh temponya, maka tentu saja mereka akan dikenai denda sebesar 2% tiap bulannya. Diakui Joko, untuk mengingatkan PNS dalam membayar PBB, pihaknya memang menggelar bulan panutan membayar PBB sebelum jatuh tempo, yakni 26 Agustus lalu. Bahkan sebelumnya juga, DPPKA sudah mengirimkan surat himbauan kepada PNS sebanyak 2 kali. Tapi masih tidak mempan.Q ali

5

Wabup Ingatkan SKPD Kawal RPJMD Sidoarjo, Bhirawa Setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab Sidoarjo yang ditargetkan dalam lima tahun, dan berhasil dicapai dalam tiga tahun oleh pasangan Bupati Saiful Ilah SH MHum dan Wakilnya, MG Hadi Sutjipto SH MM dalam periode 2010-2015.

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto SH MM kemarin (6/10) dalam perayaan Ulang Tahunnya ke 59 di Pendopo Delta Nugraha, mengingatkan kepada seluruh jajaran SKPD agar selalu mengawal program RPJMD hingga akhir masa tugasnya di 2015 mendatang.

Karena program itu telah dilakukan atau dikerjakan secara bersama-sama, tak

mungkin Pak Bupati Saiful Ilah dan Wakil Bupati saja yang mengerjakan, tetapi kalian semua. ‘’Makanya, saya berpesan kepada selurun jajaran SKPD yang hadir tolong dikawal terus RPJMD yang sudah kita lakukan dengan kerja keras,’’ pesanya.

Sebagian capaian kerja yang sudah dilaksanakan dalam tiga tahun hingga 2013 lalu,

yang mestinya dicapai 2015 mendatang, diantaranya pada bidang pemerintahan, hingga kini itu jumlah penduduk sebesar 2.084.281 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 1.050.581 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 1.033.700 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk berdasarkan angka kelahiran 1,01%.

Salah satu upaya untuk meningkatan perekonomian daerah, adalah melalui pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Pembangunan Jalan aspal baru terbangun sepanjang 95,30 Km, perbaikan /pemeliharaan jalan aspal sepanjang 351,24 km. Selain itu juga menyelesaikan per-

baikan jalan yang rusak di tahun 2013 sekitar 85,47 kilometer dari panjang jalan beraspal 942,38 kilometer.

Yang menggemberikan, angka kemiskinan di Kab Sidoarjo terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari jumlah prosentasenya. Data kemiskinan yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Sidoarjo tahun 2008 jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa dan angka kemikinanan mencapai 9,4%.

Sekarang tahun 2013 jumlah penduduk Sidoarjo mencapai 2.084.280 jiwa dan angka kemiskinan prosentasenya menurun dan tinggal 6,97%. Namun dari segi jumlah jiwa meningkat, peningkatannya bukan dari

angka kelahiran tetapi dari pertumbuhan urbanisasi yang mencapai 8%. Sementara angka kelahiran hanya 0,01%. Angka itu di bawah rata rata kemiskinan nasional yang sebesar 12,6% dan Provinsi Jatim sebesar 13,2%.

Meski banyaknya keberhasilan dan penghargaan yang didapat selama tiga tahun kepemimpinannya ini, namun Bupati Saiful Ilah dan Wakilnya MG Hadi Sutjipto dengan jujur mengakui, dalam tiga tahun masa kepemimpinannya itu bukan berarti tak ada masalah. ‘’Makanya harus kita kawal terus, jangan sampai terlena,’’ tegas Pak Tjip sapaan wakil bupati sehari-hari.Q ach

Radio Suara Gresik Akhirnya Mati

achmad suprayogi/bhirawa

Kacab Bank Jatim, Tri Udji Arti menerahkan kunci ambulance secara simbolis kepada Bupati Saiful Ilah yang didampingi Direktur RSUD, Atok Irawan.

Bank Jatim Serahkan Mobil Jenazah Sidoarjo, Bhirawa Mobil ambulance milik RSUD Sidoarjo yang sudah tergolong tua mengakibatkan operasionalnya kurang maksimal. Melihat kondisi itu akhirnya pihak RSUD Sidoarjo mengajukan ke Bank Jatim Sidoarjo agar mendapatkan mobil ambulance melalui program CSR (Coorporate Social Responsibility).

Karena kebutuhan masyarakat lebih penting, pihak Bank Jatim Sidoarjo langsung memberikan respon, dengan memberikan dua unit mobil sekaligus. Proses penyerahannya diberikan langsung Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo, Tri Udji Arti kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum yang didampingi Wakilnya MG

Hadi Sutjipto SH MM serta Direktur RSUD, dr Atok Irawan, di Pendopo Kabupaten, Senin (6/ 10) kemarin.

Usai penyerahan Tri Udji Arti mengatakan, kalau pemberian mobil jenazah itu merupakan program CSR dari Bank Jatim Sidoarjo. Pemberian ini merupakan kepedulian Bank Jatim Sidoarjo kepada masyarakat.

Diharapkan program CSR Bank Jatim Sidoarjo yang selama ini diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bagi kepentingan masyarakat Sidoarjo. ‘’Inilah bentuk kepedulian Bank Jatim Sidoarjo kepada masyarakat Sidoarjo, yang selama ini telah mendukungnya secara sepenuh,’’ katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah me-

ngucapkan terima kasihnya kepada Bank Jatim Sidoarjo, atas kepeduliannya terhadap Kab Sidoarjo di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Ia berpesan, RSUD Sidoarjo dapat memanfaatkan sebaik-baiknya mobil itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, Bupati Saiful Ilah juga berharap pemberian dua mobil ambulance akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dan jajaran Instansi vertikal di Kab Sidoarjo. ’’Yakni terciptanya pelayanan yang prima, keamanan masyarakat, tentram, terpadu dan terkendali,’’ harap Saifu Ilah.Q ach

Gresik,Bhirawa Radio Suara Gresik (RSG) kini tinggal nama. Sejak diboyong ke halaman belakang Kantor Pemkab Gresik beberapa tahun lalu, radio yang pernah membesarkan nama baik Pemkab Gresik itu nasibnya menyedihkan sekali. Selain antena pemancarnya roboh diterjang angin,tiang antenanya juga dipenuhi rumpatmenjalar sampai ke atas.

Sementara itu, disisi lain Bagian Humas Setda Gresik selaku leading sector selama ini juga tak pernah peduli dengan nasib radio yang dulu bernama Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) itu. Mungkin bagi Bagian Humas dengan banyaknya media bermunculan sekarang, baik cetak maupun online, peran radio ini tampaknya dianggap sudah tak penting dan relevan lagi.

Padahal, RSG sebelumnya punya peran dan andil besar dalam membangun pencitraan pemerintah daerah melalui program-program siaran yang disampaikan.

Tak hanya itu, melalui program yang disiarkan, seperti talk show,moco pat tiap malam dan tembangtembang kenangan,sempat mengundang banyak pemirsa. Bahkan, sebelumnya juga ada program yang dikenal sekilas info. Setiap berita yang termuat di media cetak harian terkait berita seputar Grersik, tiap pagi juga diangkat kembali oleh radio milik masyarakat Gresik ini. Sehingga, tanpa harus berlangganan koran, masyarakat Gresik sudah bisa mendapatkan informasi seputar Gresik melalui berita yang dimuat media

cetak.

Namun, kini radio yang sebelumnya disebut-sebut Hidup Enggan Mati Tak Mau, itu akhirnya kini harus mati. Sejak diboyong dari Jl Jaksa Agung Soeprapto ke belakang Halaman Kantor Pemkab Gresik, radio itu sudah tak pernah mengudara lagi. Meski secara kelembagaan masih ada dan tercatat sebagai aset daerah, namun RSG sudah tak pernah ada aktifitas. Kondisi ini berbeda dengan daerah lain.

Di saat kabupaten/kota lain berupaya menjadikan radio miliknya dari AM ke FM, Pemkab Gresik justru membiarkan RSG mati.

Ironisnya, antena radio yang merupakan bantuan dari PT Semen Gresik (SG), penuh dengan rumput. ‘’Terus terang saya prihatin sekali dengan nasib RSG. Karena kini sudah tak pernah mengudara lagi,’’ tutur Thohari, mantan Kepala UPT Radio Suara Gresik (RSG) yang kini menjabat sebagai Lurah Kroman ini.

Matinya radio RSG itu karena tak adanya kepedulian saja dari Pemkab Gresik.

Sebab, dari sisi anggaran jelas ada. Sejumlah karyawan bahkan merasa menjadi korban matinya radio itu.Sejak RSG tak mengudara, sejumlahmantan pen yiarnya telah dipindah ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain.

Sementara, Kabag Humas Pemkab Gresik Suryo Wibowo belum bisa memberi banyak komentar terkait dengan RSG itu. ‘’Sebentar, saya masih rapat dengan Pak Bupati. Nanti saya telpon balik,’’ jawab Suryo.Q eri

Komisi I Buka Pos Kecurangan Rekrutmen CPNS Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD kota Mojoketo mengambil langkah cepat terkait keresahan masyarakat menghadapi rekrutmen CPNS yang digelar Pemkot Mojokerto.

Melalui Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto membuka pos dugaan kecurangan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014.

Pos pengaduan penerimaan CPNS ini dibuka untuk akses masyarakat yang merasa dirugikan atau mengalami praktek maladministrasi saat verifikasi data maupun saat dan pasca

tes. Komisi I mengagendakan bakal memantau seluruh proses penerimaan CPNS. ‘’Kami di komisi I akan terus memantau dan kawal (rekruitmen CPNS), mulai dari seleksi hingga pelaksanaan dan pemberkasan nantinya,’’ kata Ketua Komisi I, Suliyat, Senin (6/10) kemarin.

Menurut Suliyat, meski kapasitas Pemkot Mojokerto sebatas melakukan verifikasi dokumen peserta, namun Informasi yang disampaikan BKD setempat menyebutkan, situs panselnas.menpan.go.id belakangan bermasalah.

Terpantau, pada jam-jam tertentu beberapa kali situs sulit diakses. Hal ini ditengarai karena pengakses menumpuk pada jam-jam tertentu. Kondisi semacam server down ini yang harus dicermati. ‘’Soal proses pendaftaran CPNS, sejauh ini memang belum ada keluhan atau pun pengaduan masyarakat yang masuk di meja Dewan. Tapi bagi kami, ada atau tidak ada laporan masyarakat, pengawasan tetap berjalan. Ini agar pelaksanaan seleksi CPNS benar-benar berjalan sesuai aturan, transparan dan adil,’’ kata Suliyat.Q kar

kerin ikanto/bhirawa

Antena Radio Suara Gresik penuh dengan rumput, bahkan sampai menjalar ke atas.

Nama Jembatan Karangpilang Diganti Wonocolo Nama Jembatan Karangpilang akan berubah menjadi Jembatan Wonocolo, Kec Taman, setelah diresmikan pemakaiannya akhir tahun 2014. Perubahan nama jembatan yang lebarnya 60 meter diatas Sungai Brantas untuk menguatkan keberadaan jembatan erat kaitannya dengan perubahan fisik yang dilakukan Pemkab Sidoarjo.

Jembatan Wonocolo yang dibangun sejak jaman Belanda dengan konstruksi besi itu dibongkar habis karena konsruksinya sudah tak kuat, bahkan tak layak dilalui kendaraan besar. Selain lebar jembatan lama sempit hanya untuk kendaraan mobil satu arah, aspalnya juga banyak yang mengelupas.

Menurut Kadis PU Bina Marga Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan, Pemprov Jatim sebenarnya sudah membangun jembatan baru di sisi barat yang jaraknya sekitar 300 meter. Dan meminta Jembatan Wonocolo dibongkar saja karena fungsinya sudah digantikan jembatan baru. Namun Pemkab Sidoarjo berusaha jembatan lama tak dibongkar dan Pemkab bersedia merekontruksi menjadi jembatan baru dengan konstruksi beton.

Rencana ini diwujudkan tahun 2014 dengan anggaran Rp10 miliar yang dibagi dalam dua tahap pekerjaan. Tahap pertama sudah diselesaikan dengan membangun kaki penyanggah jembatan. tahap kedua adalah tahap pemasangan girder (balok bentang ) sebanyak 15 batang yang panjang 20 meter sebanyak lima girder dan yang 15 girder sebanyak 10 girder.

Dirut PT Hasta Prajatama, Imam Rahmat mengatakan, pemasangan girder dilakukan PT Wika selaku subkontraktor agar pemasangannya bisa cepat. Satu hari bisa memasang satu girder. Dalam Bulan Oktober ini girder sudah terpasang semua yang dilanjutkan dengan pengaspalan. Ia menjamin kontrak kerja sampai akhir 2015, akan bisa menuntaskan jembatan itu. jem-

batan baru ini bisa dilewati kendaraan dua arah, kendaraan kecil maupun besar.

Sementara itu lima pengerjaan jembatan di Sidoarjo akan dituntaskan tahun 2014.

Penyelesaian jembatan yang menggunakan APBD 2014 itu akan diresmikan bertepatan dengan Hari Jadi Sidoarjo yang diperingati setiap 31 Januari nanti.

Sigit Setyawan juga men-

jelaskan, ada lima jembatan yang kini sedang digarap. Selain Jembatan Wonocolo Taman, ada di Gisik Cemandi Sedati, Pagerwojo Sidoarjo dan Kedungcangkring Jabon. Sedangkan jembatan di Tulangan penyelesaiannya dalam satu tahap pengerjaan. ‘’Pada akhir tahun ini selesai dan kini dalam pengerjaan setelah lelang selesai dilakukan,’’ jelasnya. ‘’Dari kelima jembatan me-

hds/bhirawa

Para pekerja saat membongkar Jembatan Wonocolo Taman.

mang jembatan Woncolo yang pengerjaan fisiknya besar,’’ kata mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.

Jembatan itu akan digunakan untuk dua jalur. Di masing-masing sisi jembatan juga akan diberikan untuk area pejalan kaki. ‘’Masingmasing lebarnya satu meter bagi pejalan kaki,’’ jelasnya.

Sebelumnya, setelah melalui pengerjaan kontruksi bawah pada tahap awal, jembatan itu juga dipasang jembatan bailey. Jembatan yang disewa dari Batalyon Zeni Tempur 5 Kodam V Brawijaya itu difungsikan agar jembatan itu bisa digunakan saat masa pengerjaan tahap kedua belum dimulai.

Namun, jembatan bailey itu kini sudah dilepas. Sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pengerjaan. Termasuk sejumlah girder balok yang sudah mulai berdatangan.

Sigit mengatakan, girder balok itu akan diletakkan diatas konstruksi bawah yang sudah dibangun. Girder balok itu dipesan sesuai dengan kontruksi yang diinginkan.Q hds

JAWA TIMUR

6

Selasa Wage 7 OKTOBER 2014

Bupati Enggan Komentari Pendirian FPI

KILAS JATIM

Jamaah Aboge Baru Rayakan Idul Adha Probolinggo, Bhirawa Jamaah Islam Alif Rabo Wage (Aboge) yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Probolinggo melakukan salat Iduladha 1435 H, Senin (6/10), kemarin.

Jamaah Aboge yang melakukan salat Iduladha tersebar di tujuh desa.

Salah satunya di Desa Leces Tengah Kecamatan Leces. Puluhan jamaah bersiap melaksanakan salat Idul Adha tepat pukul 06.00 WIB. Digelar Salat Iduladha kemarin berpedoman pada kitab Al-Mujarobah (Kitab Jawa Kuno).

Dalam hisabnya, mereka berkeyakinan jika Hari Raya Iduladha jatuh pada hari Senin Pon (6/10). "Karena perhitungan kami (Jamaah Aboge) hari raya Iduladha ya hari Senin pon sekarang ini. Makanya, kami melakukan Salat Iduladha sekarang," kata Ustad Buri Bariyah, Imam Salat Iduladha.

Tahun ini menurut perhitungannya, lebaran Islam Aboge adalah Japatji, hari ke papat atau empat dengan pasaran siji atau satu. Karena pasaran itulah, pihaknya melakukan Salat Iduladha untuk para jamaah Aboge se Kabupaten Probolinggo.

Di Kabupaten Probolinggo ada tujuh desa dan 4 kecamatan yang menganut Jamaah Islam Aboge. Yaitu di Kecamatan Leces, Kecamatan Dringu, Kecamatan Bantaran dan kecamatan Kuripan.Q wap

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Syanri Mulyo SE MSi, tak mau berkomentar terkait rencana launching dan pendirian Front Pembela Islam (FPI) di Tulungagung. Ia beralasan belum ada bukti hitam di atas putih terkait pendirian organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

“Belum ada hitam di atas putih. Jadi saya tidak mau berkomentar dulu,” ujarnya menjawab Bhirawa seusai acara Dialog Kamtibmas di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (6/10).

Bupati Syahri mengaku butuh bukti otentik terkait pendirian FPI di kabupaten yang dipimpinnya itu. “Kalau belum saya belum mau berkomentar. Saya tidak mau berandai-andai,” tuturnya sambil menyarankan pada Bhirawa untuk bertanya pula pada Ketua MUI (Mejelis Ulama Indonesia) Tulungagung, KH Hadi Muhammad Mahfudz (Gus Hadi) yang juga hadir dalam acara Dialog Kamtib-

mas kemarin. “Kata Gus Hadi, Habib Rizieq (Ketua FPI Pusat) tidak jadi datang ke Tulungagung,” imbuh Bupati Syahri.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan FPI bakal didirikan di Tulungagung dalam waktu dekat. Launching pendiriannya direncanakan antara tanggal 28 dan 30 Oktober 2014.

Bahkan, acara Dialog Kamtibmas di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang dihadiri Bupati Syahri Mulyo dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM serta seluruh anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Tulung-

agung disebut-sebut pula terselenggara karena terkait rencana pendirian FPI di Tulungagung.

Kendati dalam kenyataannya sampai acara berakhir tidak disinggung sekalipun tentang FPI. Peserta dialog yang di antaranya berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama. ormas dan LSM itu lebih banyak menyinggung masalah minuman keras dan perjudian.

Gus Hadi saat dikonfirmasi membenarkan jika ada rencana pendirian FPI di Tulungagung. Menurutnya, FPI adalah organisasi yang keberadaannya di Indonesia legal. “Habib Rizieq jadi akan datang ke Tulungagung. Tapi tidak ke rumah saya atau pondok (pesantren) saya. Ndak tahu nanti dimana datangnya. Yang jelas tidak dirumah saya,” katanya.

Diakui pimpinan Ponpes Melaten Kalangbret Kecamatan Kauman ini kedatangan Habib Rizieq ke Tulungagung

Pemkab Segera Mutasi Pejabat Struktural Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasca dilaksanakannya mutasi Kepala Sekolah karena banyaknya kekosongan jabatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargtkan akan segera gelar mutasi untuk jajaran Pejabat Struktural dalam waktu dekat.

Hal ini seperti diungkapan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, dimana setelah melantik sebanyak 353 Kepala Sekolah baik SD maupun SMP dalam agenda mutasi yang digelar di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, Pemkab Blitar mentargetkan segera menggelar mutasi.

Utamanya untuk jajaran pejabat struktural. “Segera akan dilaksanakan Mutasi untuk pejabat strukturural untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan serta memberikan prestasi dengan kenaikan jabatan,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Lanjut H Herry Noegroho, SE, MH, sebelum menggelar mutasi pejabat struktural pihaknya masih melakukan evaluasi menyeluruh terkait hasil kinerja para pejabat setingkat kepala SKPD tersebut. “Sebagai dasar pelaksanaan mutasi ini salah satunya melalui evaluasi kinerja selama menjabat pada jabatan selama ini,” ujarnya.

Namun pihaknya juga tidak gegabah dalam menggelar mutasi tanpa mempertimbangkan kemampuan dan rapor kerja yang bersangkutan. Apalagi sejauh ini pihaknya menemukan masih banyaknya kelemahan dalam melaksanakan tugas.

Utamanya dalam melakukan koordinasi antar SKPD.Q htn

memang untuk melaunching pendirian FPI di Kota Marmer.

Ketika ditanya lebihlanjut, Gus Hadi menyatakan secara institusi MUI, dirinya tidak

bisa melarang pendirian FPI di Tulungagung. “Kalau memang nantinya berbuat melawan hukum ya tangkap saja,” tandasnya.Q wed

Musim Pengantin, Perajin Bunga Ronce Kebanjiran Order

PNS Kota Batu Dilarang Pakai Jins Batu, Bhirawa Kebiasaan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, mengenakan celana jins di sejumlah kesempatan ternyata ditiru oleh sejumlah PNS, baik itu staf maupun pimpinan SKPD. Kebiasaan itu utamanya biasa ditemui saat hari Jumat. Terkait kebiasaan tersebut, Sekretaris Daerah Pemkot Batu, Widodo menegaskan bahwa PNS dilarang menggunakan pakaian berbaan jins untuk seragam dinas.

Mereka yang melanggar akan dikenai sanksi disiplin pegawai. "Saya ingatkan bahwa pakaian dinas PNS itu ada aturannya. PNS dilarang memakai pakaian jins saat dinas," kata Widodo, kepada Bhirawa, Senin (6/10), menanggapi masih banyaknya PNS yang berpakaian jins.

Ditambahkan, dirinya sudah mengeluarkan surat edaran nomor: 060/1163/ 422.014/2014 tertanggal 23 September 2014,tentang Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batu.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Gubernur Jatim tgl 6 januari 2014 No : 025/027/041/2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No : 3 Tahun 2014.

Surat Edaran ini berlaku sejak tgl 25 September 2014.TTD a/n Wali Kota Batu,SEKDA Kota Batu Widodo,SH,MH selaku pembina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batu.Q sup

wed/bhirawa

Bupati Syahri dan anggota Forpimda Tulungagung bergantian memaparkan dan menjelaskan situasi terkini kantibmas di Tulungagung dalam acara Dialog Kamtibmas di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, kemarin.

suprayitno/bhirawa

Hewan kurban yang diserahkan Bupati Fadeli kepada masyarakat.

Bupati Kurban 22 Sapi dan 20 Kambing Lamongan, Bhirawa Dari hasil penelusuran tim dari Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, tidak ditemukan adanya hewan kurban yang sakit atau memiliki penyakit. Sementara itu, Bupati Fadeli tahun ini berkurban sebanyak 22 ekor sapi dan 20 ekor kambing.

Menurut Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, hewan kuran tersebut disebar di hampir seluruh wilayah kecamatan di Lamongan. Diantaranya di wilayah Kecamatan Sugio, Bluluk, Ngimbang dan Paciran. ''Alhamdulilah, sampai saat ini kami belum menemukan adanya hewan kurban yang sakit atau berpenyakit. Itu baik berdasar pantauan kami maupun dari laporan masyarakat, “ ujar kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Lamongan,

Sukriyah.

Sedangkan terkait jumlah hewan kurban yang tahun ini disembelih, pihaknya belum bis amemastikan jumlahnya. Dia menyebut dalam dua atau tiga hari ini baru bisa diketahui jumlah hewan kurban yang disembelih di Lamongan.

Sementera itu pada Idul Kurban tahun ini, Bupati Lamongan Fadeli melakukan kurban 22 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Sapi-sapi kurban itu dibagikan ke sejumlah masjid, Panti asuhan, dan pondok pesantren setelah salat Id di Masjid Agung Lamongan, kemarin (5/10).

Bahkan salah satu hewan yang dikurban Fadeli itu seperti disebutkan Mohammad Zamroni berbobot 1,2 ton. Hewan kurban berbobot 1,2 ton itu diserahkan ke Masjid Agung Lamongan.Q yit

Kota Kediri, Bhirawa Memasuki musim pernikahan menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin bunga ronce, di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Pengrajin mengku menerima banyak order dari perias pengantin sejak seminggu terakhir Kondisi ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para ibu rumah tangga yang jadi karyawati musiman untuk menambah penghasilan keluarga, dalam sehari upah yang biasanya diterima berkisar antara Rp 25 ribu hingga 28 ribu per hari.

Suwati selaku pemilik usaha bunga ronce yang sudah 14 tahun menggeluti bisnisnya mengatakan setiap memasuki bulan dzulhijah dan hendak lebaran selalu ramai pesanan, seperti tahun ini pesanan bunga ronce datang dari berbagai tempat rias pengantin dan salon kecantikan. “Pada bulan seperti ini bunga ronce lebih laku keras ketimbang bunga plastic, karena bahan dasarnya bunga asli dan mengeluarkan aroma alami,” ungkap dia.

Menurutnya jenis pesanannya ada berbagai macam antara lain kalung untuk

Pengrajin bunga ronce.

keris yang biasanya digunakan pengantin pria, ronce tibo dodo, cantingan, keketan, tutup gelung untuk pengantin wanita, khusus untuk pengantin perempuan dengan biasa disebut istilah solo putrid.

Suwati mengatakan tempat kerajinan bunga ronce di tempatnya menggunakan bahan baku bunga hidup yang masih segar antara lain bunga melati bunga anggrek dan bunga kantil dan harga satu paket bunga ronce paling murah dibandrol Rp 90 ribu. “Sedangkan paling mahal mencapai Rp 400 ribu, untuk mempertahankan supaya bunga tetap segar dan tidak segera layu sebelum diambil oleh pemesan bunga ditempatkan pada tempat pendingin,” terang dia.

Sementara salah satu karyawati, Istikanah mengatakan sejak awal bulan Dzulhijah ini pengrajin mengaku kewalahan menerima pesanan dengan ditemani 10 orang karyawan mereka mengaku bekerja dengan system borongan, sedangkan upah yang biasanya diterima berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 28 ribu per hari.Q mb2

mb2/bhirawa

Pimpinan Sementara Belum Jadwalkan Paripurna Sumenep, Bhirawa Dua partai politik (parpol) yakni PKB dan Partai Demokrat belum merevisi rekomendasi kadernya yang akan duduk sebagai pimpinan DPRD Sumenep. Sebab, rekomendasi yang diajukan itu hanya dari DPC Provinsi Jawa Timur, padahal sesuai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010, rekomendasi itu harus dikeluarkan oleh Dewan Pim-

pinan Pusat (DPP). Sedangkan PPP dan PAN sudah dinyatakan final atau rekomendasi itu sudah dari DPP parpol yang bersangkutan.

Ketua Sementara DPRD Sumenep, Abrori Mannan mengatakan, karena dari empat parpol yang berhak mengusulkan kadernya duduk di unsur pinpinan itu tidak semuanya melakukan revisi surat rekomendasi, pihaknya belum

menjadwal ulang rapat paripurna penetapan Pimpinan DPRD priode 2014-2019, setelah sempat gagal dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Kami belum bisa menjadwalkan paripurna penetapan pimpinan definitif karena sesuai hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, surat keputusan (SK) parpol mengenai rekomendasi calon

pimpinan definitif harus dikeluarkan oleh DPP parpol yang bersangkutan," kata Abrori Mannan, Senin (6/10).

Menurutnya, pihaknya masih menunggu revisi SK atau rekomendasi usulan pimpinan definitif dari dua parpol tersebut. Jika rekomendasi usulan calon pimpinan definitif itu dinyatakan tidak ada masalah, maka Pimpinan Semen-

tara akan segera berkordinasi dengan seluruh pimpinan Fraksi di DPRD mengenai penetapan pimpinan definitif.

"Kami masih menunggu perbaikan rekomendasi itu, tapi jika rekomendasi yang ada itu memang sudah dianggap tidak ada masalah, kami tetap akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi terkait penetapan itu," ujarnya.Q sul

Bantu Warga Tak Mampu, Perhutani Bagikan 200 Paket Daging Kurban Guna ikut meringankan beban kebutuhan warga tak mampu, terutama akan suplai daging sapi, Kantor Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Bondowoso (Situbondo-Bondowoo) sedikitnya membagikan 200 paket daging kurban, pagi kemarin (6/10). Daging tersebut berasal dari pemotongan daging kurban dua ekor sapi yang dihimpun KPH Perhutani Bondowoso, pada perayaan Iduladha 1435 H ini.

Menurut Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Ir. Damanhuri, proses penyembelihan sapi kurban dilaksanakan di kawasan halaman Perhutani setempat.

Pengamatan Bhirawa, sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 wib, ratusan karyawan Perhutani bersama tim penyembelihan korban mulai berkumpul dihalaman kantor setempat.

“Sejumlah tim pelaksanaan

kurban sudah siap bersama alat perlengkapan lain. Alhamdulillah kami bisa melakukan kurban ternak pada setiap tahunnya,” tutur Damanhuri, dengan didampingi Waka Utara Rochimat Rahmat Mulyana dan Kaur Hugra Sunaryo.

Masih kata Damanhuri, kegiatan pemotongan hewan kurban dilaksanakan sesuai ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad.

Yang pasti, kata dia, jenis sapi yang dipotong sudah lulus uji Dinas Peternakan sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat.

“Kami berharap semoga pada hari raya idul adha tahun 2015 mendatang bisa kembali melakukan pemotongan hewan kurban yang lebih banyak lagi. Sehingga bisa menambah paket daging yang akan dibagikan kepada masyarakat Situbondo dan Bondowoso,” tegas Damanhuri.

Damanhuri menambahkan tujuan melakukan kurban dengan memotong dua ekor sapi untuk mengikuti ajaran dan teladan dari Nabi Ibrahim AS. “Intinya saya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad serta tuntunan syariat islam. Yang

jelas kegiatan berkurban ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta untuk mengikuti keteladanan dan keihlasan yang diajarkan Nabi Ibrahim AS,” papar Damanhuri.

Salah satu penerima bantuan hewan kurban mengaku bahagia dan senang, pagi kemarin. Pasalnya, kata dia, daging tersebut selain untuk membantu kebutuhan pokok juga untuk menambah menu gizi kebutuhan makan keluarganya. “Saya bersyukur bisa mendapatkan paket bantuan hewan kurban yang berisi 1,5 kg daging sapi dari KPH Perhutani.

Bantuan ini sangat bermakna sekali buat keluarga kami dirumah,” pungkas pria paro baya itu.Q awi

sawawi/bhirawa

Administratur Perhutani bersama jajaran karyawan saat melakukan kurban sapi kemarin (6/10). Dalam korban hewan kali ini Perhutani menyediakan 200 paket daging yang dibagikan kepada warga tak mampu.

Selasa Wage 7 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Tambang Pasir Ilegal Ditutup Paksa Banyuwangi, Bhirawa Tim gabungan antara Satpol PP Banyuwangi dan kepolisian menutup aktivitas galian C di Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Senin (6/10).

Aktivitas beberapa tambang pasir ini diduga belum mengantongi ijin. Aparat memasang palang pentutupan pada empat lokasi tambang galian C yang tersebar di Desa Gambor, Singolatren, Sumberejo, dan Cantuk.

Kasi Penindakan Satpol PP Banyuwangi Ripai menuturkan, “Penertiban seperti ini memang sudah tugas kita sebagai penegak perda. Dalam penertiban tambang pasir yang tidak mempunyai ijin di wilayah kecamatan Singojuruh ada empat lokasi di antaranya lokasi di Desa gambor, Singolatren, Sumberejo dan Cantuk."

Apabila setelah penertiban ini para penambang beraktifitas kembali tanpa ijinnya di engkapi, Ripai mengancam untuk menyerahkan urusan ini ke ranah pidana. "Biar pihak polres yang akan menindak lanjuti," kata dia.

Salah satu penambang pasir, Faik, tidak mempersoalkan upaya penertiban yang di lakukan oleh aparat gabungan itu dengan alasan sudah tugas Satpol PP. "Kami selaku penambang akan segera mengurus ijin yang sementara ini tempat saya masih dalam tahap advis playning (AP) dan dalam waktu dekat ini akan segera kita urus untuk izin explorasi dan ijin produksinya," kata Faik.Q nan

Warga Serahkan Petasan ke Polisi Probolinggo, Bhirawa Peristiwa meledaknya petasan yang menghancurkan 9 rumah, hingga menyebabkan tewasnya Sugito dan Itrinya Jumna’ah yang kritis dan kini ditangani RSUD Saiful Anwar Malang yang warga Karangren kecamatan Kreejengan kabupaten Probolinggo beberapa waktu lalu, Polres Probolinggo langsung menginstruksikan kepada seluruh mapolsek untuk melakukan razia.

“Kami sudah mengintruksikan ke 21 mapolsek untuk melakukan razia door to door, agar warga masyarakat menyerahkan petasannya ke polisi, jangan sampai dilakukan penangkapan. Terbukti ada warga yang langsung merespon dengan menyerahkan petasannya,” ungkap Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro, Senin (6/10).

Selain 21 mapolsek, razia tersebut difokuskan untuk mencari pembuat petasan, utamanya di tiga kecamatan.

Ketiga Kecamatan yang difokuskan yakni Kecamatan Krejengan, Kecamatan Gading dan Kecamatan Maron. “Kejadian Ledakan petasan di Desa Karangren Kecamatan Krejengan tersebut, sangat memprihatinkan. Karena, 4 rumah rusak parah dan 5 rusak ringan," katanya.Q wap

Bulog Bagikan 200 Bungkus Daging Kurban Bojonegoro, Bhirawa Hari kedua perayaan Iduladha 1435 Hijriyah, Bulog Sub Divre Bojonegoro kembali melaksanakan pemotongan hewan kurban satu ekor sapi dan lima ekor kambing. Hewan kurban tersebut dikumpulkan dari kolektif staf karyawan Bulog di wilayah kerjanya, yakni Tuban, Lamongan dan Bojonegoro, serta beberapa karyawan Bulog secara individu.

Menurut Kepala Bulog Sub Divre Bojonegoro, Efdal MS kepada Bhirawa Senin (6/10), hal ini merupakan salah satu wujud dari Bulog Bojonegoro melatih karyawan untuk belajar komitmen pemenuhan kebutuhan rohani karyawan melalui hari besar islam ini.

Tak hanya itu meningkatkan keharmonisan antar karyawan dan pimpinan. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan keimanan dan ketagwaan karyawan kepada allah SWT dan kepedulian terhadap orang kurang mampu,” jelas Efda MS di lokasi pemontongan hewan kurban di lapangan Bulog setempat.

Menurut Efdal, kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahun. Untuk tahun ini pemotongan hewan kurban ada peningkatan dibanding tahun lalu hanya satu ekor sapi dan dua ekor kambing, tahun ini Bulog telah memotong hewan kurban satu ekor sapi dan lima ekor kambing. “Hewan kita distribusikan warga sekitar dan lingkungan karyawan Bulog,” ujar Efdal.Q bas

JAWA TIMUR

7

Mahasiswa Jombang Demo Tolak UU Pilkada Jombang, Bhirawa Puluhan mahasiswa Jombang Jawa Timur, Senin (6/10) menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Aksi mahasiswa sempat ricuh, pasalnya mereka memaksa masuk kantor Bupati Jombang melewati pintu gerbang yang dihadang petugas kepolisian.

Puluhan mahasiswa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sebelum menggelar orasi di depan kantor Bupati Jombang, terlebih dulu melakukan longmarch dari taman Kebon Rojo Jombang.

Sembari longmarch, para demonstran membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi kritikan dan penolakan terhadap mekanis pemilihan kepala daerah yang dilakukan lewat suara dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam orasinya, belasan aktivis ini meminta agar UU Pilkada yang dilakukan dengan sistem perwakilan dibatalkan. "Kami menolak upayaupaya perebutan hak politik untuk memilih kepala daerah lewat perwakilan yang mengatasnamakan rakyat," seru Mahmudi, Ketua PMII Jombang.

Jika mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dipak-

sakan, maka menurut Mahmudi, merupakan wujud kemunduran demokrasi di Indonesia dan merampas hak politik rakyat Indonesia. "Kami tidak mau hak politik rakyat dalam memilih kepala daerah diwakili oleh DPRD," tandas dia.

Aksi mahasiswa di depan kantor Bupati Jombang, tepatnya di Jalan Wahid Hasyim, Jombang, sempat berlangsung ricuh. Penyebabnya, demonstran memaksa masuk melewati pintu gerbang dan dihadang petugas dari kepolisian. Namun, kericuhan tidak berlangsung lama, setelah massa kembali tenang.

Setelah melakukan orasi sekitar satu jam, para demonstran ditemui oleh Wakil Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab. Dihadapan mahasiswa, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendukung langkah mahasiswa untuk memprotes UU Pilkada.

Sebagai anggota Asosiasi Kepala Daerah, Hj. Munjidah Wahab, mengaku lebih setuju dengan mekanisme Pilkada

ramadlan/bhirawa

Aksi mahasiswa didepan kantor Pemkab Jombang sempat ricuh. mereka memaksa masuk namun dihalangi aparat kepolisian yang sejak pagi memang menunggu. langsung. "Sebagai anggota asosiasi kepala daerah, kami mendukung mekanisme Pilkada langsung," ujar dia.

Setelah menggelar aksi di kantor Bupati Jombang, mas-

sa mahasiswa melanjutkan longmarch menuju gedung DPRD Jombang. Mereka kembali melakukan orasi di gedung wakil rakyat dibawah pengawalan ketat aparat kepo-

Bojonegoro Menuju Lebih Sehat dan Cerdas

bas/bhirawa

Bupati Suyoto saat memberi pemaparan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas kepada sejumlah peserta dikecamatan Baureno.

Bojonegoro, Bhirawa Setelah program pavingisasi jalan-jalan dan embung-embung untuk mengantisipasi masalah kekeringan, selanjutnya langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini menuju mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Tidak hanya sekedar selogan saja langkah nyata dibuktikan oleh orang nomor satu di Bojonegoro dengan menyasar langsung setiap kecamatan-kecamatan diwilayah Bojonegoro.

Sebelumnya Bupati dengan didampingi staf ahli dan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengunjungi Kecamatan Gondang, Kalitidu dan Bubulan, hari ini, Senin (6/10) Bupati melakukan hal serupa di Kecamatan Baureno.

Dalam beberapa kesempatan Bupati menegaskan bahwa saat ini Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro dalam segala lini kehidupan. Masyarakat ingin sejahtera dan bahagia, pembangunan harus keberlanjutan sedangkan kita tahu kemampuan ekonomi dan sum-

ber daya manusia dan pengetahuan kita. “Dari hal itu kita bisa mengetahui apa yang harus dan bisa dilakukan untuk menuju tatanan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Bupati menyampaikan kini kita mengenal empat pilar pembangunan masyarakat yakni pengusaha, jika hanya mengandalkan pertanian maka peningkatan yang terjadi akan lambat dan cenderung stagnan. Pengusaha, lanjut Bupati, menjadi hal penting karena mampu menggerakan industri jasa dan manufaktur.

“Oleh karenanya para pengusaha harus diberikan kesempatan secara luas-luasnya untuk mengembangkan usahanya.

Kita harus meyakinkan masyarakat untuk tidak mengganggu dunia usaha yang tengah dikembangkan maupun diciptakan oleh pengusaha,” jelasnya.

Apabila usaha ini mampu berkembang maka masyarakat kita pun diuntungkan dari segi terciptanya peluang kerja yang berdampak pada meningkatnya sisi pendapatan masyarakat.

Bojonegoro mampu tumbuh

berkembang karena adanya kelompok yang berilmu. Mengapa demikian kaum ini memberikan kontribusi mulai dari ide, kreatifitas dan pemikiran untuk perubahan kearah yang lebih baik.

“Dengan begitu, kata Bupati mencontohkan beberapa negara maju didunia karena adanya pemikiran dan sumbangsih kaum intelektual ini. Mereka yang memiliki pengetahuan dan konsen untuk memberikan daya pengetahuannya sangat dibutuhkan untuk membangun kota tercinta ini,” tegasnya.

Dengan adanya berbagai sektor baik migas dan non migas diharapkan akan menjadi komponen penggerak yang bisa memicu pemberdayaan. Di tahun 2015 ini pemerintah akan melakukan hal baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan adanya desa sehat dan cerdas. Desa merupakan basis pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya masyarakat harus sehat dan cerdas untuk mendukung produktivitas masyarakat.

Semua komponen yang ada harus bersinergi dan terpusat di desa. Salah satunya adalah masyarakat menjadi lebih sehat demikian juga anak-anak kita mampu produktif dan memiliki kecerdasan intektual dan emosional serta profesional.

Untuk mewujudkan hal ini semua maka saat ini yang harus dilakukan adalah memulai dari titik nol dimasing-masing desa menuju Bojonegoro sehat dan cerdas. Strategi baru untuk membangun masyarakat Bojonegoro melalui desa sehat dan cerdas.

Membangun sistem sosial yang melibatkan seluruh komponan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan akan semakin efektif dalam hal pemberdayaan masyarakat. Membangun modal sosial ini adalah kunci untuk menuju kehidupan yang lebih baik.Q bas

lisian. Para mahasiswa ini mendapat dukungan dari kalangan DPRD, mereka diantaranya Miftahu Huda dari PKB, Hanafi dari Partai Demokrat, Suwanto dari Nasdem.Q rur

DKP Kesulitan Lahan untuk Pembangunan TPS Kota Kediri, Bhirawa Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( DKP) kota kediri kekurangan lokasi penempatan kontainer sampah dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di kota Kediri. Permasalahan tersebut terjadi karena kekurangan lahan penenmpatan container. Kalaupun ada mayoritas pembangunan dan penempatan kontainer banyak yang diprotes oleh warga setempat selain itu warga menolak keberadaan TPS dengan alasan karena baunya yang menyengat.

Saat ini Kota Kediri hanya memiliki 36 TPS yang tersebar di tiga kecamatan, hal ini tidak sesuai jika dibandingkan jumplah penduduk yang mencapai 312 331 jiwa, dengan produksi sampah 2,5 liter setiap jiwa per hari.

Kepala Bidang Kebersihan DKP Kota Kediri Endang Kartikasari,mengatakan jika melihat jumlah penduduk di Kota Kediri dan sampah yang dihasilkan, jumlah TPS di Kota Kediri saat ini ternyata masih kurang, sehingga perlu penambahan TPS di beberapa

Kontainer sampah DKP Kota Kediri.

tempat, yakni, Kelurahan Ketami, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Manis Renggo, Kelurahan Cakarsi, Kelurahan Gayam dan Kelurahan Ampel. “Tapi yaitu tadi kendalanya mereka banyak yang menolak keberadaan TPS karena dianggap mengganggu, sehingga kita kesulitan mencari lahan,“ terang dia.

Sehingga, Lanjut dia, pihaknya terpaksa kami mencari lahan yang jauh dari pemukiman meskipun cara tersebut tidak efektif. “Saat ini upaya kami tetap melakukan pendekatan pada lurah-lurah setempat agar mereka mau ditempati TPS, dan kami akan melakukan studi kebutuhan TPS di kota kediri ini,” terangnya.

Dari pantauan Dinas Kebersiahan dan Pertamanan Kota Kedir, akibat kurangnya TPS di bebrapa tempat di kota kediri banyak masyarakat yang membuang sampah dijalanan dan area persawahan, dn hal itu akan sangat menggagngu keindahan Kota Kediri.Q mb2

mb2/bhirawa

LSM Dukung Upaya SMK TJP Manfaatkan Goa sebagai Sarana Belajar Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cagar Tuban yang selama ini getol mengawasi dan mempertahankan akan alam di Bumi Wali sangat mendukung dan menilai upaya dari pihak sekolahan dalam hal ini para guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Jaya Prawira (TJP) yang akan memanfaatkan goa di lingkungan sekolah untuk dijadikan tempat pembelajaran anak didik mereka. "Bagus itu, Tuban dikenal sebagai kota ‘seribu gua’ jangan sampai anak didik kita tidak mengenal itu," kata Direktur LSM Cagar, Edy Toyibi (6/10).

khoirul huda/bhirawa

Salah satu Goa yang di atasnya berdiri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Jaya Prawira (TJP) yang rencanaya oleh pihak sekolah akan dibangun dan dimanfaatkan untuk sarana belajar siswa.

Edy Toyibi yang saat ini menjadi salah satu anggota Panwas di Kabupaten Tuban dan terkenal pengalamanya dalam bidang pelestarian lingkungan ini mengatakan, kalau keberadaan goa di SMK TJP memang sudah diketahui sejak lama.

Selain itu, dia juga membenarkan sejak dulu goa tersebut dimanfaatkan untuk membuang sampah.

"Goa itu cukup dalam dan sudah masuk di daftar goa yang ada di Tuban, Bahkan ruangan yang ada di dalam goa cukup luas, dan

disinyalir sampai di bawah gedunggedung sekolahan yang bertingkat tersebut," terang pria yang telah puluhan tahun melakukan konservasi goa-goa yang ada di Tuban.

Selian medukung upaya pihak sekolahan, Edy Toyibi juga bersedia apabila pihak sekolah meminta bantuannya untuk mengetahui lebih detail mengenai goa yang ada di dalam sekolah itu. "Kita siap saja apabila pihak sekolah meminta bantuan kami untuk melakukan pengembangan goa

ini," Terang Edy. Sebelumnya, salah satu pengajar di SMK TJP melakukan pembersihan besar-besaran di salah satu goa yang ada di lingkungan sekolah dan akan dipergunakan sebagai taman dan tempat belajar. Pada saat dibersihkan ada yang menarik di salah satu sudut lingkungan Sekolah.

“Sebenarnya, goa ini sudah lama diketahui baik pelajar ataupun pengajar yang ada di sana. Tetapi karena selama ini menjadi tempat pembuangan sampah dan ditutupi semak yang cukup rimbun, menjadikan mulut goa seakan luput dari perhatian, rencana akan kami jadikan sebagai taman dan lokasi pembelajaran bagi siswa,” kata Sugito, salah satu pengajar SMK TJP Tuban pada Bhirawa (6/10).

Diterangkan, saat ini, mulut goa memang terlihat cukup besar dan lebih bersih karena telah dibersihkan. Pihaknya telah membersihkan sampah-sampah dan belukar yang menutup mulut goa.

“Sebelumnya mulut goa nyaris tidak terlihat, bahkan sampah sedalam 4 meter yang menutupi goa sudah kami angkat ke atas,” ujar Gito, mengungkapkan.

Akan tetapi karena timbunan sampah dari masyarakat sekitar tampaknya sudah terlalu dalam.

Sehingga pihak sekolah tidak mempunyai cukup biaya untuk meneruskan penggalian goa ini. “Jadi akan kita poles, dan sebisa mungkin diperindah dengan keberadaan taman-taman yang bisa dipergunakan sebagai tempat belajar yang representatif,” kata Gito.

Pihak sekolah sendiri belum mempunyai gambaran, apa isi di dalam goa tersebut dan termasuk goa jenis apa. Untuk menyusuri ke dalam, tidak cukup mempunyai keberanian karena faktor keselamatan. “Kalau Pak Edy Toyibi bisa membantu, kami akan berterima kasih sebagai tambahan informasi kepada kami,” terang Sugito.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Wage, 7 OKTOBER 2014

Panen Raya Kedelai di Pasuruan Melebihi Target Nasional

Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Sumber: Bank Indonesia (5 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Bulan Ini Tarif Listrik Turun 1% Surabaya, Bhirawa Tarif Tenaga Listrik (TTL) atau tarif adjustment untuk empat golongan tarif pelanggan pada Oktober ini disesuaikan atau turun sekitar 1%, yakni golongan R-3/TR (dengan daya 6.600 VA ke atas), B-2/TR (daya diatas 6.600 VA-200kVA), dan P-1/ TR (daya 6.600 VA-200 kVA) menjadi Rp1.515,82/kWh dari tarif semula pada September Rp1.531,86. Sedangkan tarif B-3 (daya diatas 200 kVA) menjadi Rp1.142,59/ kWh dan Rp1.252,34/kVArh dari tarif semula pada September 2014 Rp1.155,69/kWh dan Rp1.264,60/kVArh. Pejabat Pelaksanaan Harian (Plh) Deputi Manajemen, Komunikasi, dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Pinto Raharjo, mengungkapkan untuk penyesuaian tarif adjustment yang turun 1% pada Oktober ini, telah diberitahukan secara resmi oleh PT PLN (Persero) melalui surat nomor 2481/162/DIVAGA/ 2014 tentang Penetapan Penyesuaian TTL Periode Oktober 2014 tertanggal 22 September 2014. ‘’Dengan penyesuaian tarif ini, maka pendapatan kami di Distribusi Jatim berkurang sekitar Rp4,12 miliar,’’ ungkapnya Senin (6/10) kemarin. Q wil

Gagal Panen Capai 2,159 Ha Pemprov, Bhirawa Dari data Dinas Pertanian Jatim, kini tercatat lahan pertanian gagal panen alias puso karena kekeringan maupun kebanjiran mencapai 2,159 hektare (ha). Dari total luas tanaman padi yang puso seluas 533 ha, berat 477 ha, sedang 699 ha, dan ringan 450 ha. ‘’Kami sudah prediksikan ini sehingga telah disediakan bibit untuk meringankan beban petani saat musim tanam selanjutnya,’’ kata Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Wibowo Eko Putro MMT, Senin (6/10).

Dari lahan puso itu, potensi produksi gabah yang hilang akibat kekeringan 3.198 ton dan yang hilang akibat kebanjiran 2.220 ton. Kendati terjadi puso, maka potensi kehilangan panen itu dinilai tak akan mengganggu persediaan beras Jatim. ‘’Angka ramalan I dari BPS produksi gabah Jatim diprediksi 12,1 juta ton naik dari tahun lalu 12,04 juta ton tahun lalu. Surplusnya 4,2 juta ton setara beras,’’ katanya. Produksi 12,1 juta ton itu, katanya, dihasilkan luas pertanaman padi 2,17 juta hektare. Sehingga bila diperbandingkan maka luasan lahan yang rusak kecil dibandingkan yang berproduksi .

Adapun lokasi lahan yang mengalami kekeringan diantaranya tersebar di Bojonegoro, Lamongan dan Tuban. Daerah yang sama pada saat yang sama mengalami banjir luapan Bengawan Solo. Wibowo menambahkan, kemungkinan puso selain faktor cuaca juga ada faktor lain seperti organisme pengganggu tanaman berupa hama. Untuk mengatasi puso itu, Pemprov Jatim menyediakan bantuan berupa benih cadangan pemerintah (CBP). Q rac

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG4948SR, a/n. Mulyani, Ds. Banaran, Kauman-T.Agung No. 1541/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Orange, AG3657OH, a/n. Windarti, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 1542/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4978 ER, a/n Ricko Yuniar A, Ds. Trgonco, rw 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1543/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5819 J, a/n Nur Ali S, Kel. Patokan, rw 04/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1544/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3500 EO, a/n Deni Dwi Sutrisno, Kel. Patokan, rw 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1545/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB No. F 6571231 a/n Deni Sutrisno, Kel. Patokan rw 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1546/IMB/BI-II/2014

Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 11 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan melakukan panen raya kedelai di atas lahan seluas 97,8 hektare atau sekitar 60 persen dari total 163 hektare di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Yang menarik, panen raya ketiga kalinya sepanjang tahun ini pada kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai yang dipusatkan di Desa Ngerong melebihi target nasional, sebesar 1,4 ton per hektare. “Panen raya petani kedelai saat ini hasilnya cukup memuaskan. Panen petani telah berhasil melebihi target nasional sebesar 1,4 ton per hektare. Kami dari Kementerian Pertanian sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras para petani di Kabupaten Pasuruan,” ujar Direktur Budidaya Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi pada Dirjen Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Dr Maman Suherman usai panen raya kedelai, Senin (6/10).

Kesebelas kecamatan tersebut antara

lain Gempol, Rembang, Pohjentrek, Kraton, Sukorejo, Beji, Purwosari, Purwodadi, Kejayan, Wonorejo dan Pasrepan. Menurutnya, sebagai bentuk apresiasi atas panen yang melebihi target nasional, Kementerian Pertanian menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu sentra kedelai, baik di Provinsi Jawa Timur, maupun lumbung kedelai tingkat nasional.

“Tahun ini, Kabupaten Pasuruan menjadi sentranya kedelai tingkat nasional.

Karena, setiap tahunnya selalu memberikan kontribusi banyak. Selain kedelai dan padi, saat ini Kabupaten Pasuruan juga mengembangkan gandum di wilayah pengunungan Tengger Bromo yakni di Tosari,” kata Maman Suherman. Untuk diketahui, Kabupaten Pasuruan tahun ini memiliki lahan khusus kedelai seluas total 21.800 hektare. Rinciannya seluas 17.800 hektare merupakan lahan murni kedelai, sedangkan sisanya 3.000 hektare adalah perluasan

lahan dari areal kacang-kacangan menjadi areal tanam kedelai.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang ikut dalam penen raya kedelai juga menyatakan potensi pertanian di Kabupaten Pasuruan akan dikembangkan secara maksimal lantaran pertanian menyangkut ekonomi kerakyatan. “Kami sangat yakin bahwa kedelai Kabupaten Pasuruan akan memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat. Termasuk juga hasil pertanian lainya seperti sayuran hingga tanaman pangan dan buah,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Ichwan menyampaikan perluasan lahan sangatlah diperlukan untuk mengatasi tingginya kebutuhan kedelai di Jawa Timur. Meskipun, pada

Supron I mengalami penurunan dan penurunan itu bisa ditutup pada Supron II dan III. “Jawa Timur merupakan provinsi terbesar penghasil kedelai. Sedangkan Kabupaten Pasuruan terkenal dengan penghasil kedelai yang cukup banyak,” kata Ichwan.

Supron yang dimaksud adalah musim tanam yang dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Pada Supron I, Kabupaten Pasuruan hanya menghasilkan profitas 1,6 kuintal/hektare yang artinya target profitas Jawa Timur. Sedangkan, Supron II yakni musim tanam mulai Maret-Juni lalu, Kabupaten Pasuruan mampu menaikkan profitas menjadi 2,1 kuintal/hektare. Untuk harga kedelai mencapai Rp 6.7007.000 per kg. Q hil

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Direktur Budidaya Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi pada Dirjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Dr Maman Suherman dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim Wibowo Eko Putro saat panen raya kedelai di Desa Ngerong, Kabupaten Pasuruan, Senin (6/10).

hilmi husein/bhirawa

Menteri Perekonomian Kunjungi Blok Cepu Bojonegoro, Bhirawa Kalau tak ada arang melintang, pada 8 Oktober mendatang Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Chaerul Tanjung akan melakukan kunjungan kerja di Kab Bojonegoro.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro. Hari Kristianto, Senin (6/10) kemarin.

Hary Kristianto menjelaskan, kunjungan Menteri Koordinator di Bojonegoro ini untuk melihat perkembangan kegiatan industri minyak dan gas bumi di Bojonegoro yaini proyek Banyuurip. ‘’Rombongan Chaerul Tanjung ini menggunakan transportasi udara yakni helikopter. Dari jadwal yang ada rombongan Menteri akan tiba di Bojonegoro sekitar pukul 13.00 WIB di Helipad GOSP Proyek Banyuurip Desa Jambaran Kecamatan Gayam,’’ ujarnya.

Selanjutnya rombongan akan menuju lokasi peresmian. Pada rangkaian acara kunjungan ker-

ja nantinya akan dilaksanakan beberapa agenda diantaranya adalah Laporan Sekretaris Jenderal Energi Sumber Daya Minerel kementerian ESDM terkait proyek – proyek yang akan diresmikan. Dalam kesempatan ini juga akan disajikan pemutaran video profile proyekproyek yang akan diresmikan.

Setelah itu pidato dari Wakil Menteri ESDM dan Pidato Menteri Koordinator Perekonomian Chaerul Tanjung.

Menurut Hari, seusai rangkaian kegiatan peresmian fasilitas produksi lapangan Banyu Urip dan proyek-proyek di sek-

tor ESDM menteri Koordinator Perekonomian dengan didampingi Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Sekjen ESDM, Plt Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas.

Ditambahkan, sebenarnya peresmian fasilitas produksi lapangan Banyuurip dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun dalam kesempatan itu pula juga akan dilaksanakan penekanan tombol sirine peresmian fasilitas produksi lapangan banyuurip dan proyek-proyek di sektor ESDM dilanjutkan dengan panandatangan 11 prasasti. ‘’Turut serta mendampingi dalam kesempatan ini Wamen ESDM, Plt Presiden Direktur Pertamina, Presiden Mobil Cepu Limited, Presiden Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN), Presiden Direktur Donggi Senoro dan presiden direktur Geodipa,’’ ujarnya. Q bas

Sistem Kompartemen Bisa Perbanyak Nilai Ekspor Pemprov, Bhirawa Penggunaan sistem kompartemen dinilai bisa memperbanyak nilai ekspor ayam dan telur broiler Jatim ke luar negeri yang kini masih sangat kecil, karena masih belum terbebas dari penyakit unggas Avian Influenza (AI) atau dikenal flu burung. ‘’Indonesia baru menargetkan terbebas dari AI tahun 2020, sementara Jatim tahun 2019.

Tetapi bukan berarti ekspor tak bisa dilakukan. Bisa pakai sistem kompartemen, dimana pengusaha peternakan besar bisa mengurus sertifikasi bebas penyakit dengan syarat harus perlakukan budidaya ternak ayam brioiler terintregasi dari hulu hingga hilir,’’ kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM, Senin (6/10).

Menurut Maskur, sertifikasi dengan peternakan yang terintegrasi itu dimulai dari pembibitan, pakan hingga penggemukan dilakukan dalam satu lingkungan yang terisolasi dan terbebas dari penyakit. ‘’Kami mendorong pelaku usaha peternakan ayam broiler dan telur ayam broiler besar untuk memulai merintis ekspor ke sejumlah negara. Langkah ini harus dilakukan mengingat pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Kejenuhan pasar itu, kata dia, bisa dilihat dari rendahnya harga daging ayam broler yang terbentuk selama ini. Di pasaran harga hanya dikisaran Rp26 ribu per kilogram, sementara di tingkat peternak, harga tidak sampai Rp16 ribu per kilor berat hidup. Harga itu

masih jauh dari Break Even Point (BEP). ‘’Baru-baru ini saja harga bergerak naik setelah kami bersama peternak melakukan berbagai upaya. Makanya kami berupaya mendorong pengusaha besar untuk melakukan ekspor. Tetapi sejauh ini mereka masih enggan karena besarnya biaya dan rumitnya proses yang harus dijalani,’’ ungkapnya.

Langkah itu, menurut Maskur, sudah mulai dilakukan peternakan besar di Jabar.

Ada sekitar dua peternakan di Jabar yang telah mendapatkan sertifikasi bebas penyakit dan bisa melakukan ekspor ke sejumlah negara. Sementara di Jatim, sebenarnya ada sekitar 10 perusahaan yang cukup potensial untuk bisa melakukan sertifikasi. Q rac

m ali/bhirawa

Direktur Utama Telkom, Arief Yahya, dan DIrektur Utama BTN, Maryono, pada penandatanganan Nota Kesepakatan Layanan Perbankan Terpadu untuk Komunitas Penjualan Pulsa.

Telkom dan BTN Gelar Layanan Perbankan Terpadu Surabaya, Bhirawa Telkom dan BTN telah melakukan kesepakatan kerja sama dalam hal Layanan Perbankan Terpadu untuk Komunitas Penjualan Pulsa. Kini, pilot project layanan itu memang masih di wilayah Jabodetabek, namun tentu saja, jika demand yang memerlukan layanan ini sangat besar di Jatim, bukan tak mungkin akan segera terimplementasikan di Jatim juga.

PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk (Telkom) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Layanan Perbankan Terpadu untuk Komunitas Penjualan Pulsa. Penandatangan Nota Kesepakatan itu dilakukan Direktur Utama Telkom, Arief Yahya bersama Direktur Utama BTN, Maryono di Kantor Pusat PT Bank Tabungan. Sesuai dengan Nota Kesepakatan yang ditandatangani, BTN dan Telkom sepakat merealisasikan kerjasama dalam bentuk layanan agent banking dengan outlet Telesindo, Cash management dengan Virtual account, dan EDC. Layanan Perbankan Terpadu yang dikembangkan ini merupakan suatu strategi perluasan saluran distribusi dimana layanan dan jasa

keuangan tidak lagi bergantung kepada cabang bank konvensional namun dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan agen atau outlet non perbankan untuk proses transaksi jasa perbankan. ‘’Sinergi BTN dan Telkom merupakan salah satu bentuk Sinergi BUMN yang strategis untuk kepentingan nasional dan mendukung kebijakan pemerintah dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai implementasi Financial Inclusion,’’ ujar Arief Yahya. Sinergi BTN dengan Telkom dalam hal ini melalui PT Finnet Indonesia (Finnet) yang merupakan anak perusahaan Telkom yang bergerak dalam solusi pembayaran elektronika.

Menurut Arief Yahya, salah satu potensi pasar yang dapat disasar dari implementasi Layanan Perbankan Terpadu BTN saat ini, adalah Komunitas Penjualan Pulsa dimana saat ini masih banyak menggunakan transaksi dengan Cash basis.

Finnet membangun solusi dari transaksi yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai dengan memanfaatkan teknologi terkini yaitu fitur rekening genggam (e-money) dalam aktivitas bisnis para nasabah. Q ma

Sheraton Ajak Kaum Hawa Deteksi Dini Kanker Payudara Meningkatnya penderita kanker payudara membuat Sheraton Surabaya Hotel and Towers bekerjasama dengan RS Ongkologi Surabaya menggelar kampanye berupa foto maupun seminar untuk Deteksi Dini Kanker Payudara bagi kaum hawa.

achmad tauriq/bhirawa

GM Sheraton Surabaya Hotel and Towers, Chris Moore dan Marketing Communication Executive, Sheraton Surabaya Hotel, Etty Soraya melihat foto tentang deteksi dini kanker payudara.

Karena berdasarkan Sistem Informasi RS (SIRS), jumlah pasien rawat jalan maupun rawat inap pada kanker payudara terbanyak yaitu 12.014 orang (28,7%) dan kanker serviks 5.349 orang (12,8%). ‘’Rangkaian acara ini diharapkan menjadi kampanye deteksi dini dan mengundang bagi anak muda usia 17-25 tahun dan masyarakat luas untuk lebih peduli akan kanker payudara,’’ ungkap General Manager Sheraton Surabaya, Chris Moore, Senin (6/10).

Sedangkan menurut Hotel Manager Sheraton Surabaya, Alamsyah Jo, dalam foto perempuan

yang dipajang menjadi obyek bahasan. Mereka adalah para survivor kanker payudara , seorang warrior atau pejuang yang memperjuangkan dirinya agar terbebas dari kanker payudara.

Mereka disebut a pink warrior, dimana warna pink identik dengan breast cancer dan dalam foto yang menampilkan perempuanperempuan cantik ini ‘berbicara’ tentang perjuangan mereka.

Perjuangan mereka diawali saat melakukan deteksi dini, dimana divisualisasikan seorang perempuan bertelanjang dada melakukan ‘Sadari’. Setelah itu, disusul

pada foto berikutnya, dia melakukan USG yang bisa dilakukan dalam suasana lebih santai.

Setelah USG, langkah selanjutnya yakni melakukan mamografi, dalam foto-foto ini perjuangan survivor ditampilkan dalam visualisasi yang indah dan tidak menakutkan. Kalau pun saat perempuan yang terkena kanker payudara dan menjalani kemoterapi sehingga rambutnya rontok hingga gundul, perempuan tetap bisa tampil cantik setelah menjalani terapi dan mereka tetap bisa beraktivitas kembali dengan keluarga terdekat maupun rekanrekan kerjanya. ‘’Foto-foto yang dipamerkan merupakan bagian dari bentuk kampanye gerakan deteksi dini yang perlu dilakukan perempuan sejak usia muda.

Foto-foto ini tak hanya dipamer-

kan di lobi hotel saja tapi juga di di Atrium Tunjungan Plaza 2 dengan booth konsultasi mulai 13-19 Oktober 2014,’’ jelasnya.

Ia berharap dengan melihat fotofoto ini, perempuan tidak perlu takut dengan kanker payudara selama melakukan deteksi dini. Perempuan bisa menjalani terapi tanpa perlu khawatir lagi, dan Desember nanti foto-foto ini akan dipamerkan di Jakarta. Selain pameran foto rangkaian acara Charity Satu Hati for Breast Cancer Awareness juga menggelar seminar Deteksi Dini kanker Payudara oleh dr Dwirani Rosmala Pratiwi SpB pada 11 Oktober mendatang. ‘’Masyarakat bisa datang ke seminar, ajak teman dan saudara. Banyak manfaat datang ke seminar dan akan lebih tahu tentang deteksi dini kanker payudara,’’ujarnya. Q riq

Selasa Wage 7 OKTOBER 2014

LINTASAN

Kapolda Siap Pimpin PJSI Sulsel Makassar, Bhirawa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulselbar Irjen Pol Anton Setiadi siap memimpin Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sulawesi Selatan untuk periode empat tahun kedepan.

"Kapolda menyatakan kesiapannya memimpin PJSI Sulsel pada saat acara serah terima jabatan lalu. Kami tentu bersyukur dengan kesiapan Kapolda Sulselbar melanjutkan pembinaan judo di Sulsel," jelas Sekretaris Umum PJSI Sulsel Azis Parassa di Makassar, Senin.

Keputusan Kapolda Sulselbar tetap melanjutkan jabatan tradisi itu membuat pihaknya menghentikan pencarian sosok ketua.

Pengprov PJSI Sulsel kini hanya mencari pengurus lain yang dianggap punya komitmen dan perhatian terhadap pembinaan dan prestasi judo Sulsel.

Menurut dia, salah satu yang kini menjadi fokus perhatian yakni posisi ketua harian. Pihaknya berharap bisa mendapatkan sosok yang tetap sehingga pembinaan judo Sulsel bsa semakin berkembang kedepan.

"Kami kemungkinan besar tidak lagi menggelar musda namun langsung menyusun kepengurusan. Kami juga saat ini tengah mencari sosok yang tepat untuk menempati beberapa posisi khususnya untuk posisi ketua harian," jelasnya.

Pengprov PJSI Sulsel telah beberapa kali mengagendakan bertemua Kapolda Sulselbar dalam kapasitasnya sebagai Ketua organisasi olahraga itu guna membahas agenda Musyawarah Provinsi (Musprov) 2014.

Pertemuan ini juga akan dimanfaatkan untuk menanyakan berbagai hal termasuk keputusan Kapolda apakah meneruskan jabatannya sebagai Ketua PJSI Sulsel atau justru mencari figur lain yang dinilai mampu meningkatkan prestasi judo Sulsel.

Jika Kapolda Sulselbar pada akhirnya melepas jabatannya sebagai Ketua PJSI Sulsel seperti yang tersiar selama ini, lanjut dia, maka pihaknya akan memcari kandidat yang lain.

"Namun apa yang ingin kami pertanyakan itu akhirnya bisa terjawab saat acara sertijab dari Kapolda Sulselbar yang lama yakni Irjen Pol Burhanuddin Andi ke Kapolda yang baru yakni Irjen Pol Anton Setiadi," ujarnya.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir, sebelumnya juga mengakui posisi Kapolda yang terlalu banyak menangani cabang olahraga memang membuat pembinaan kurang maksimal. Kapolda mendapat jabatan tradisi untuk sejumlah cabang seperti bola voli, menembak, dan judo.Q ant

OLAHRAGA

9

Bonus Pemain Arema Naik 50-70 Persen Malang,Bhirawa Bonus pemain Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, selama perhelatan babak delapan besar Liga Super Indonesia dinaikkan sebesar 50-70 persen dari bonus kemenangan pada pertandingan reguler (babak penyisihan grup).

"Sebenarnya bonus bagi pemain ini kan hanya sebagai motivasi saja karena yang paling penting adalah semangat dan perjuangan pemain untuk memenangkan setiap pertandingan dan membawa tropi Liga ASuper Indonesia (LSI) tahun ini ke Bumi Arema," kata CEO Arema, Iwan Budianto, Senin.

Ia mengakui bonus yang digelontorkan bagi pemain cukup besar, yakni antara 5070 persen dari pertandingan reguler, bahkan selama babak delapan besar, bonus tersebut akan semakin besar jika mampu mempersembahkan poin sempurna di luar kandang.

Pada babak delapan besar putaran pertama, Arema bakal melakoni laga luar kan-

dang ke markas Persela Lamongan dan Persipura Jayapura.

Lawatan ke kandang Semen Padang baru dilakukan pada putaran kedua, sedangkan laga kandang Arema pada putaran pertama hanya menjamu Semen Padang dan putaran kedua menjamu Persipura Jayapura dan Persela Lamongan.

Lebih lanjut, Iwan mengakui menjelang bergulirnya babak delapan besar, manajemen mengundang seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial tim Arema.

Pada pertemuan itu, selain membahas persiapan tim, juga berkaitan dengan besaran bonus yang bakal diterima pemain ketika memenangkan pertandingan di kandang dan

di luar kandang.

Hanya saja, Iwan enggan meyebutkan berapa nominal bonus setiap pemain jika mampu meraih poin absolut, baik di kandang maupun luar kandang.

"Yang terpenting bagi kami, pemain bisa memberikan yang terbaik bagi tim dan manajemen pasti tidak akan tutup mata dengan menggelontor bonus bagi pemain," tegasnya.

Selama pertandingan reguler pada babak penyisihan wilayah barat, bonus kemenangan yang diterima setiap pemain rata-rata sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta dan pada babak delapan besar LSI dinaikkan antara 50-70 persen.

Dan, nominal bonus tersebut bakal bertambah jika mampu meraih kemenangan di luar kandang.

Pada laga perdana babak delapan besar, Arema berhasil menghempaskan tamunya Semen Padang dengan skor tipis 2-1 (4/10), pada Rabu (8/10) akan menghadapi Persela La-

Tiga Negara Dampingi Indonesia Persiapkan Asian Games Jakarta,Bhirawa Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia Rita Subowo mengatakan tiga negara yakni Qatar, Tiongkok, dan Korea Selatan akan mendampingi Indonesia dalam persiapan menjadi penyelenggara Asian Games 2018.

"Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah Asian Games pada 1962 jadi membutuhkan pendampingan dari negara yang belum lama ini jadi penyelenggara.

Setidaknya berbagi pengalaman bagaimana caranya bisa sukses," kata Rita dalam seminar "Ayo Bangkit Olahraga Indonesia" di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan, Indonesia yang ditetapkan sebagai tuan rumah pada AG dan berkeinginan menuai dua sukses sekaligus yakni di

bidang penyelenggaraan dan prestasi.

"National Olympic Committees (NOC) sendiri secara khusus meminta Tiongkok dan Korea untuk membagikan ilmunya ke Indonesia mengenai bagaimana membina atlet dalam empat tahun ke depan agar berprestasi," kata dia.

Menurut Rita, menuai sukses prestasi itu akan menjadi bagian terberat dalam penyelenggaraan Asian Games, selain mempersiapkan infrastruktur dan panitia pelaksana.

"Saat SEA Games 2011, pemerintah meminta sukses penyelengaraan dan prestasi dan bisa tercapai karena lobi untuk cabang olahraga yang dipertandingkan bisa dilakukan oleh tuan rumah. Tapi untuk Asian Games, tidak bisa lagi," ujar

Taufik: Pemerintah Harus Berikan Atlet Dana Pensiun Jakarta,Bhirawa 2004 ini.

Mantan pebulu tangkis naMenurut Taufik, belum tersesional Taufik Hidayat menyalesaikannya masalah kesejahtakan pemerintah harus memteraan atlet ini menjadi salah berikan dana pensiun kepada satu penyebab kemunduran atlet jika ingin membenahi prestasi olahraga Indonesia. prestasi olahraga Indonesia.

Para anak muda di Indonesia "Saya selalu mengatakan tienggan berkecimpung di dunia dak mau anak jadi atlet, karena olahraga karena merasa tidak apa?. Karena tidak ada suatu ada masa depan. jaminan pada hari tua. Jika "Anggota DPR saja yang berpemerintah tidak mau berpikir tugas selama empat tahun, ada untuk mulai mengelola dana pensiunnya. Sementara atlet pensiun bagi atlet, tidak ada yang telah mengorbankan seTaufik Hidayat orang yang mau jadi atlet," kata mua hidupnya sampai kehilaTaufik dalam seminar "Ayo Bangkit ngan masa remaja sama sekali tidak meOlahraga Indonesia" di Jakarta, Senin. miliki uang pensiun, seharusnya hal ini menIa mengatakan, pemerintah harusnya jadi perhatian bersama," ujar atlet peraih malu dengan Malaysia yang sudah memimedali emas Kejuaraan Dunia 2005 ini. kirkan masa tua atlet meskipun negara terIa pun mengharapkan para legislator mau sebut belum pernah meraih medali emas memperjuangkan hal ini dengan mendorong Olimpiade. pemerintah untuk menyisihkan dana abadi Negara tetangga Indonesia itu mengelola bagi kesejahteraan para mantan atlet. dana pensiun atlet sehingga setiap olahra"Anggota DPR RI saat ini harus bisa gawan yang pernah mengharumkan nama mewujudkannya, jika tidak, ya tidak usah negara akan mendapatkan uang pensiunan dipilih lagi," ujar pria kelahiran Bandung, dengan jumlah tertentu sesuai dengan level 10 Agustus 1981 ini. prestasi.

Pemerintah terpilih Joko Widodo-Jusuf "Lee Chong Wei, peraih dua medali perak Kalla memiliki tiga strategi di bidang olaholimpiade sudah mendapatkan uang penraga yakni menambah infastruktur dan siun, padahal dia bukan meraih emas. Lanruang publik untuk mengakses fasilitas tas bagai mana dengan Indonesia?," ujar olahraga, memperbaiki kesejahteraan atlet, peraih medali emas Olimpiade Athena dan membangun industri olahraga.Q ant

dia.

Ia menerangkan, Asian Games telah memiliki formula mengenai jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni hanya 28 karena merujuk pada penyelenggaraan olimpiade.

Selain itu, terdapat tiga negara yang memilih hak prerogatif untuk menolak keputusan tuan rumah.

"Inilah tantangan, tapi kita harus tetap optimistis meski capaian pada Asian Games di Incheon kurang memuaskan," kata dia.

Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Pada penyelenggaraan ajang olahraga paling bergengsi antarnegara Asia ini, pemerintah berencana menggelar di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.Q ant

ist

Selama perhelatan babak delapan besar Liga Super Indonesia, bonus pemain Arema Cronus dinaikkan sebesar 50-70 persen. mongan di kandang Persela dan Minggu (12/10), Arema bakal menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Arema dan Persipura sama-

sama mengantongi tiga poin dari satu kali bertanding.

Persipura mengalahkan Persela Lamongan di kandangnya 20 dan Arema mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan. Q ant

Makassar Resmi Tuan Rumah Kejurnas 2014 Makassar, Bhirawa Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur, 12-21 November 2014.

Kepastian itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangani Ketua Harian Percasi Sulsel Prof Wasir Thalib, dan GM Utut Adian-

Hayom Rumpaka Unggulan Ketiga di Belanda Terbuka Semarang, Bhirawa Tunggal putra Indonesia asal Djarum Kudus Dionysius Hayom Rumbaka berada pada unggulan ketiga dalam kejuaraan bulu tangkis Belanda Terbuka (Yonex Dutch Open) 2014 di Almere, Belanda, 7 hingga 12 Oktober.

Ketua PB Djarum Kudus Yoppy Rosimin ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin, mengatakan bahwa Hayom harus konsentrasi "step by step" meskipun baru akan menghadapi lawan berat pada babak ketiga.

Pada babak pertama, Hayom Rumbaka yang kini berada di peringkat 27 dunia tersebut akan menghadapi pemain yang lolos dari babak kualifikasi. Kemudian, pada babak kedua akan bertemu pemenang antara pemain tuan rumah Jordy Hilbink dan Anatoliy Yartsev (Rusia).

Jika mempu melawati dua babak tersebut, Hayom Rumbaka akan menghadapi unggulan ke-12 dari Denmrak Joachim Persson dengan catatan pemain Denmark yang kini berada pada peringkat 59 dunia tersebut mampu melewati lawan-lawannya pada babak pertama dan kedua.

Jika mereka bertemu pada babak ketiga kejuaraan bulu tangkis berhadiah total 50 ribu dolar Amerika Serikat tersebut, menjadi pertemuan yang kedua bagi kedua pemain tersebut mengingat skor pertemuan mereka sekarang 1-0 untuk keunggulan Rumbaka.

Satu-satunya kemenangan Hayom tersebut diraih pada kejuaraan bulu tangkis India Open Grand Prix Gold 2011 (19-21,21-7,21-17). "Kalau bertemu Persson tentunya akan ramai tetapi saya harapkan Hayom konsentrasi pada pertandingan yang dihadapinya terlebih dahulu," katanya.

Selain Hayom Rumbaka, pada nomor tunggal putra pemain asal Djarum Kudus lainnya Andre Kurniawan Tedjono (unggulan kesembilan) akan bertemu pemain Jerman Tan Yuhan pada babak pertama.Q ant

Dionysius Hayom Rumbaka

to, selaku Ketua Harian PB Percasi pada akhir September 2014.

"Berhubung Ketua PB Percasi dan Percasi Sulsel ketika itu sedang terkendala kesibukan masing-masing sehingga penandatangan MoU diwakilkan Ketua Harian. Kami selaku tuan rumah tentu berkomitmen menyukseskan kejurnas ini," jelasnya di Makassar, Senin.

Setelah resmi sebagai tuan rumah, kata dia, pihaknya semakin fokus mencari sponsor dalam membantu pembiayaan pelaksanaan.

Pengprov Percasi Sulsel juga terus berupaya menjalin komunikasi dengan beberapa pihak baik dari swasta atau BUMN yang dianggap berpotensi membantu menyiapkan anggaran yang dibutuhkan.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

SBY Klaim KMP Dukung Perppu Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo BambangYudhoyono menyatakan partai yang dipimpinnnya memiliki kesepahaman dalam beberapa hal dengan Koalisi Merah Putih, termasuk didalamnya terkait pengajuan Perppu oleh pemerintah beberapa waktu lalu dan meyakini dukungan atas hal itu di parlemen.

“Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP,” kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Senin (6/10) kemarin.

Dalam rangkaian ‘tweet’-nya, SBY menjelaskan bagaimana dukungan dari Koalisi Merah Putih atas pengajuan Perppu itu bisa didapat setelah ada komunikasi intensif antara Partai Demokrat dengan KMP. “Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP,” kata Yudhoyono.

“Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di

DPR dan MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan,” tambahnya.

Dipaparkannya, sistem Pilkada Langsung dengan perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat.

“Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perppu. Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu. Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah

Penerbitan Perppu Penuhi Syarat Konstitusi Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 20092014 dari anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengemukakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada telah memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi.

“Basis dan tujuan penerbitan Perppu Pilkada telah memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi,” katanya dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (6/10) kemarin, terkait dengan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang telah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada beberapa hal yang disampaikan Khatibul terkait hal itu. Pertama, UU Pilkada yang disahkan pada 26 September 2014 telah menimbulkan ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kedaulatan rakyat terancam dengan adanya UU Pilkada tersebut.

“Hal inilah yang menjadi pijakan Presiden untuk menerbitkan Perppu,” katanya.

Dalam konstitusi ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni pertama, kebutuhan yang bersifat nyata dan kebutuhan yang sifatanya nyaa dan mendesak. Dalam konteks Perppu. Pilkada ini, ada “extraordinary needs”, kebutuhan yang luar biasa yang harus segera dicari jalan keluar,” katanya.

Jika tidak dicari jalan keluar akan berdampak kerusakan. Kedua, adanya kekosongan hukum sebagai wujud solusi atas kebutuhan yang luar biasa. Perppu merupakan instrumen subyektif dari presiden untuk menyelesaikan kebutuhan atau kegentingan yang memaksa.

Ketiga, salah satu sumpah yang diucapkan

setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan,” ungkap SBY. Pada 1 Oktober 2014, pukul 20.00 WIB, kata Yudhoyono, kemudian tercapai kesepakatan yang pertama kebersamaan di DPR dan MPR serta kemudian yang kedua adalah persetujuan atas Perppu.

“Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum,” paparnya. Dengan adanya kesepakatan itu, kata SBY, pihaknya yakin Perppu akan diterima oleh semua kalangan baik KMP maupun PDI Perjuangan dengan koalisi Indonesia Hebat.

“Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung.

Ada juga yang khawatir jika justru PDIP yang tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui,” katanya. Q ant

Armida Jadi Plt Menakertrans

antara foto

PERPISAHAN KAREN AGUSTIAWAN Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan (kanan) didampingi Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir (tengah) menyapa para jurnalis saat jamuan makan siang dengan wartawan di Jakarta, Senin (10/6). Karen Agustiawan secara resmi melepas jabatannya pada 1 Oktober 2014 dan digantikan Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina.

Gubernur Riau Jalani Sidang di Jakarta Pekanbaru, Bhirawa Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tersangka kasus dugaan suap izin alih fungsi lahan Gubernur Riau Annas Maamun kemungkinan akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.

“Itu karena TKP atau lokasi

penangkapan berada di Jakarta,” kata juru bicara KPK Johan Budi lewat sambungan telepon di Pekanbaru, Senin siang.

Begitu juga dengan tersangka lainnya yang berkaitan dalam kasus serupa, yakni Gulat Medali Emas Manurung, menurut Johan dimungkinkan akan menjalani

Hasyim Muzadi: Gerakan Rakyat Harus Awasi DPR Jakarta, Bhirawa Mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi mengatakan harus ada gerakan rakyat yang mengawasi Dewan Perwakilan Rakya karena kekuasaan parlemen juga berpepengaruh pula pada tatatan eksekutif dan yudikatif.

“DPR RI selain mengambil hak legislatif secara penuh, seperti anggaran, perundang-undangan, dan pengawasan, juga dapat merekomendasikan seseorang untuk menjabat di posisi lembaga yuidikatif antara lain KPK dan MA “ ujar Hasyim Muzadi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin (6/10) kemarin. Tak hanya itu, katanya, legislatif dapat merasuk ke eksekutif berupa penjatahan menteri sesuai dengan besar kecilnya suatu partai. Ada pembagian jatah menteri oleh partai politik.

“Partai tidak bisa mengontrol kadernya yang duduk di DPR/DPRD sehingga wakil rakyat tersebut harus dikontrol oleh rakyat agar semuanya dapat menunaikan janjinya ke rakyat,” ujar dia. Ia mengatakan anggota DPR dapat membuat undang-undang yang merugikan masyarakat misalnya UU Migas yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Karena itu rakyat harus mengawal wakilnya untuk menggunakan wewenangnya sebaik mungkin,” kata dia.

Ia berharap generasi penerus bangsa, tokoh nasional, cendekiawan yang jujur dan bersih dapat menjadi motor dari gerakan rakyat mengawal wakil rakyat. Q ant

Presiden, yakni menegakkan konstitusi. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, konstitusi ditujukan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.

KPU Bisa Susun Peraturan Pilkada Komisi Pemilihan Umum saat ini bisa menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 sebagai landasan dalam menyusun peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 2015, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin.

“Saya sudah bicara dengan Ketua KPU (Husni Kamil Manik), bahwa KPU sudah bisa menggunakan Perppu itu sebagai landasan hukum. Jadi tidak berlandaskan lagi pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014,” kata Gamawan ditemui di Gedung Kemendagri.

Dia mengatakan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan pilkada melalui DPRD sudah dicabut dan tidak berlaku seiring dengan penerbitan Perppu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perppu tersebut sudah diserahkan ke DPR RI untuk dibahas di masa sidang berikutnya di bawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019.

“Mekanismenya kan dibawa ke masa sidang berikutnya, bisa diuji Perppu itu. Bisa saja nanti 15 hari lagi, kalau diagendakan.

Itu terserah Pak Setya Novanto. Kita doakan sajalah disetujui Perppu itu,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan perlu dilakukan penyesuaian peraturan terkait pelaksanaan Pilkada dengan adanya UU Pilkada yang baru dan penerbitan Perppu.Q ant

Pimpinan MPR Dipilih dengan Musyawarah

KILAS NASIONAL

Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana sebagai Pelaksana tugas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggantikan Muhaimin Iskandar.

Muhaimin Iskandar secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Armida di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Senin.

Muhaimin Iskandar mengundurkan diri sebagai Menakertrans setelah menduduki jabatan baru sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin menyampaikan beberapa hal terkait ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada Plt Menteri baru antara lain beberapa isu hubungan industrial yang paling sensitif sudah tertangani misalnya usulan perubahan Undang-undang 13, alih daya (outsourcing) hingga hubungan serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha yang sangat kuat pada era demokrasi ini.

“Isu pengupahan dan penetapan upah minimum sudah hampir bisa diatasi dengan penguatan dewan pengupahan daerah dan tinggal tuntutan serikat pekerja yang ingin tetap menuntut 84 poin dan bukan hanya 60 poin yang akan menjadi rujukan survei dalam penetapan KHL,” kata Muhaimin. Selain itu, Muhaimin menambahkan isu outsourcing pun telah terselesaikan dengan Permen terbaru 2012 Permenaker No.19 tahun 2012 yang membatasi lingkup yang boleh dilaksanakan pola hubungan kerja outsourcing dan kontrak kerja.

“Awalnya Apindo dan para buruh sangat marah dan cukup bergejolak.

Namun akhirnya Alhamdulillah Permen 19 ini diterima oleh kedua pihak dengan puas, tinggal diperlukan segera penyempurnaan pada aspek aturan turunannya,” kata Muhaimin.Q ant

Selasa Wage, 7 OKTOBER 2014

antara foto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan koper dan tas jinjing berisikan sejumlah dokumen ke dalam mobil dengan pengawalan ketat dari petugas Brimob Polda Riau usai menggeledah kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Riau, Senin (6/10) kemarin.

sidang di Jakarta.

“Namun kita lihat saja nanti bagaimana penyidik. Biasanya, sidang untuk tiap kasus yang ditangani KPK, akan diajukan ke pengadilan di lokasi penangkapan,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Riau Annas Maamun diamankan dalam operasi tangkap tangan di kawasan perumahan elite, Cibubur, Jakarta.

Ketika itu penyidik KPK menyita barang bukti uang dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura yang nilainya mencapai Rp2 miliar, terdiri atas 156.00 dolar Singapura dan Rp 500 juta.

Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk dolar AS senilai Rp3 miliar yang diduga uang dari ijon proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Riau.

KPK juga menetapkan Manurung yang disebut sebagai seorang pengusaha sawit sebagai tersangka pemberi uang kepada Annas Maamun.

KPK, pada pekan lalu, juga telah mengumumkan status cegah dan tangkal kepada seorang wiraswasta bernama Edison Marudut Siahaan, yang diduga terkait dengan perkara Gubernur Annas Maamun.Q ant

Jakarta, Bhirawa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyatakan keputusan keputusan besar tentang Indonesia, terutama konstitusi bangsa tidak layak ditentukan dengan cara menang-menangan kelompok atau golongan tertentu. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana konstitusi dibicarakan dan ditetapkan, harus dijaga jangan sam pai jadi ajang pergulatan kelompok tersebut.

DPD punya tugas untuk menjaga dan mengawal keutuhan NKRI. “MPR hendaknya lebih mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.

Prisip ini layak diterapkan dari awal, sejak Irman Gusman sebagaimana para pemimpin MPR ditetapkan. Dengan mufakat, bangsa dan rakyat Indonesia akan mendapat manfaatnya” papar Irman Gusman, Ketua DPD RI yang terpilih kembali untuk masa jabatan 2014/2019.

Dia memprihatinkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, yang terbe lah dalam 2 koalisi. Yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika peseteruan 2 koalisi ini tetap dibawa-bawa dalam proses pemilihan pimpinan MPR pada hari Senin 6 Oktober 2014, maka bangsa akan terjebak dalam perpecahan.

Lebih jauh Irman, MPR sebagai lembaga tinggi negara, menjadi ranah berbagai keputusan besar d tetapkan, terutama terkait konstitusi. Keputusan besar tentang bangsa, selayaknya di putuskan lewat musyawarah mufakat. Bukan berdasarkan kemauan dan kepentingan golongan tertentu.

Musyawarah mufakat harus menjadi tradisi di MPR dimulai sejak penentuan para pimpinannya.

Usai mufakat, berat ringan amanat konstitusi sama sama dijunjung.

“Jika UUD 45, konstitusi kita secara filosofis mengedepankan musyawarah dalam politik dan gotong royong berekonomi. Jika Pancasila bermakna filosofis gotong royong, jika Bung Karno, pak Harto, Gus Dur, berbicara tentang gotong royong. Kenapa kita lebih memilih untuk berselisih terus? Dan mau menang sendiri!” Cetus jengkel Irman Gusman.

Ditandaskan, kita semua harsu mencari titik temu untuk merundingkan, mentransformasikan dan memufakatkan kepentingan golongan menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia Karena itu, DPD akan terus menjaga Merah Putih demi menuju Indonesia yang hebat.

Irman mengingatkan, sebelum membacakan Proklamasi Kemerde kaan Indonesia 17 Agustus 1945, bung Karno menyatakan bahwa malam sebelumnya telah bermusya warah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bung Karno bilang, permusyawaratan itu telah seia sekata dalam pendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan Kemerdekaan kita. Q ira

Prioritaskan PDAM di Gresik Tidak “Byar Pet” Mekipun pelantikan pimpinan definitif, serta pembentukan alat kelengkapan DPRD Gresik mengalami kemoloran hingga satu bulan, namun tidak membuat anggota dewan menganggur.

Salah satu yang akan jadi prioritas adalah terkait persoalan pelayanan air bersih dari PDAM Gresik, yang kondisinya “byar pet”, sejak lima tahun yang lalu.

Menurut calon wakil ketua DPRD Fraksi Gerindra (FGerindra) DPRD Gresik Nur Saidah bahwa persoalan “byar pet’ air bersih PDAM merupakan Pekerjaan Rumah (PR), yang belum selesai sejak ia menjabat periode sebelumnya.

Dalam periode kedua, dia akan kembali memperjuangkan hal ini.

“Ini memang PR saya sejak lima tahun yang lalu, sehingga nantinya ini menjadi tugas

pertama yang akan selesaikan,” ujarnya, kemarin.

Akibat kondisi PDAM seperti itu, saat ini banyak warga di Kecamatan Duduk Sampeyan yang selalu mengeluhkan tidak keluarnya air milik PDAM. Padahal, warga tetap harus membayar setiap bulan meski tidak menikmati air tersebut. Seperti ini, jelas warga tidak dirugikan setiap bulan karena harus bayar tapi air tidak pernah keluar.

“Ini terjadi, sejak tahun 2011

lalu dan sempat keluar pada akhir 2012. Namun nyatanya, keluarnya air ini hanya bertahan selama enam bulan dan kemudian hingga saat ini tidak pernah keluar lagi. Padahal, sudah berkali-kali mendatangi PDAM. Terus keluar hanya beberapa hari kemudian, kembali mampet lagi begitu terus menerus.” ungkapnya.

Menariknya, dari pihak PDAM selalu memberi alasan klasik yakni berdalih karena wilayah Duduksampeyan berada di ujung, sehingga tekanan pompa tidak menjangkau daerah tersebut.

“Iya kalau ini satu dua bulan, tetapi kejadian ini sudah berlangsung hampir lima tahun. Belum juga ada kemajuan yang siknifikan, pasti nanti melalui DPRD

kim/bhirawa

Nur Saidah akan di evaluasi dari hulu hingga hilir,” janjinya.

Padahal didaerah lain, PDAM bisa lancar. Namun kenapa di Gresik, kok sulit untuk bisa maju. Bila kondisi musim kemarau seperti ini, masyarakat akhirnya banyak menunggu bantuan dan yang

punya uang bisa langsung beli.

Pemandangan tersebut tidak membuat, manajemen PDAM berbenah, namun kelihatan hanya apa adanya dan pasrah, dan tidak tanggap.

Ditambahkan Nur Saidah, kalau nanti seluruh kelengkapan dewan sudah terbentuk.

Pihaknya akan memanggil manajemen PDAM, untuk meminta pertanggungjawaban.

Terkait kinerjanya selama lima tahun kemarin, dan meminta ketegasan kedepannya.

“Ini yang penting, kalau tidak becus DPRD bisa merekom untuk diganti manajemenya.

Sebab, saat ini kecamatan Duduk Sampeyan. Termasuk, daerah yang mengalami kekeringan sehingga warga sangat merasakan penderitaan ini,” keluhnya. Q kim*

SAMBUNGAN

Selasa Wage 7 OKTOBER 2014

Dishub Jatim Akan Integrasikan Pembangunan Trem di Surabaya l Sambungan hal 1

portasi massal itu.

“Peran dari Pemprov Jatim yaitu akan mengintegrasikan program trem ini. Karena Surabaya bukan hanya milik warga Surabaya, tapi sudah menjadi milik regional dan nasional. Berbagai infrastruktur di Surabaya telah memberikan akses regional dan nasional,” kata Wahid, Senin (6/10).

Dicontohkannya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Juanda dan Terminal Purabaya telah menjadi infrastruktur yang tak hanya dinikmati warga Surabaya, tapi juga regional dan nasional. Untuk itu, jaringan rel baik itu berupa trem atau monorel harus terkoneksi de­ ngan jaringan tingkat regional seperti terminal maupun nasional yaitu kereta api.

Wahid berharap, trem yang akan dibangun nanti akan terkoneksi dengan Terminal Joyoboyo, dan dilanjutkan ke

Stasiun Waru Sidoarjo. Karena Stasiun Waru berada di depan Terminal Purabaya atau dikenal juga dengan sebutan Bungurasih.

“Seperti yang kita ketahui, Terminal Bungurasih adalah terminal terbesar di Asia Tenggara. Banyak masyarakat dari luar kota yang turun di terminal ini. Kalau trem hingga Stasiun Waru, warga luar kota bisa langsung pindah ke trem menuju dalam kota,” ungkapnya.

Jika belum bisa sampai Stasiun Waru, minimal bisa terkoneksi dengan Stasiun Wonokromo sehingga orang yang dari luar kota bisa turun di Stasiun Wonokromo naik trem ke tengah kota. “Jadi pembangunan trem ini harus terkoneksi. Bukan hanya untuk melayani warga Surabaya saja,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menandatangani kesepakatan kerjasama pembangunan trem. Sekre-

Inspektorat Turunkan Tim Selidiki Dana Makan Lansia l Sambungan hal 1

30 ribu, namun kenyataannya diberikan di bawah itu. Dan memang para Lansia itu kan tidak bisa mengelola administrasi seperti membuat SPJ dan lain sebagainya, untuk itu kami akan koordinasikan dengan Dinsos sebagai leading sectornya,’’ kata Sigit.

Menurut mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Surabaya ini Wali Kota Tri Rismaharini spontan memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa oknum dan seluruh kelurahan se-Surabaya setelah mendapatkan laporan soal dugaan penyimpangan pengelolaan dana makan Lansia.

Wali Kota Risma mendapatkan info tersebut langsung dari Lansia ketika melakukan blusukan di Kota Surabaya. Awalnya, ada salah satu Lansia yang dengan polos menyampaikan rasa kegembiraannya dan mengucapkan terimakasihnya secara langsung kepada Wali Kota Risma karena telah merasa bisa melakukan perjalanan wisata secara gratis melalui kelurahan. ‘’Kemarin ada laporan warga soal dana makan Lansia yang seharusnya dikelola warga ternyata diduga diambil alih pengelolaannya oleh oknum PNS. Informasinya jelasnya, tapi ceritanya saya belum tahu, karena saat ini Inspektorat lagi turun untuk memeriksa,’’ kata Risma ketika dikonfirmasi.

Risma juga mengatakan jika terbukti maka pelaku akan mendapatkan hukuman berat yakni berupa pemberhentian dengan tidak hormat. ‘’Saya sudah perintahkan Inspektorat untuk memeriksa yang bersangkutan sekaligus mempertajam laporan itu, karena jika terbukti hukumannya yakni pemecatan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kami akan koordinasikan dulu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),’’ jelasnya. n dre

Serapan Dana DBHCHT di Kota Madiun Minim l Sambungan hal 1

“Kita jangan bicara dulu masalah penyerapan. Kita bicara dulu aturannya itu bagaimana. Kita kerja juga perlu prinsip kehati-hatian. Melihatnya jangan sekarang. Nanti akhir tahun biasanya juga terserap. Hingga akhir tahun nanti, saya yakin bisa terserap minimal 90 persen,” jelas Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM kepada wartawan, Senin (6/10).

Dari data tersebut juga terlihat, kecilnya serapan dana merata di seluruh SKPD pengguna DBHCT 2014. Seperti yang terjadi di RSUD Sogaten. Tahun ini, RSUD Sogaten menerima kucuran dana sekitar Rp 6,1 milyar. Namun baru terserap sekitar Rp169 juta atau hanya 2,78 persen.

Kemudian, di Bagian Perekonomian dan Sosial, dari Rp145 juta, baru terserap Rp76 juta atau 52,76 persen. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang mendapat kucuran dana Rp 616 juta, juga baru terserap Rp 306 juta atau 49,67 persen. Sedangkan di Dinas Kesehatan, dari anggaran Rp521 juta, baru terserap Rp 5,8 juta atau 1,1 persen. n dar

Maksimalkan Sistem Online l Sambungan hal 1

dan informasi sebagai sarana pemberian informasi pada masyarakat. Dan, aparat pemerintahan pun bisa memaksimalkan sistem online melalui website, sehingga informasi yang diberikan pada masyarakat lebih transparan,” katanya kemarin.

Masyarakat pun, lanjutnya, akan lebih mudah dalam mengakses informasi. Sebab, jika sistem e-Government terbentuk, pelayanan publik pada masyarakat lebih cepat, seperti pengurusan perizinan, masyarakat cukup menggunakan KTP elektronik (e-KTP) dan perizinan pun bisa langsung diproses.

Setiap SKPD, katanya, akan terintegrasi, sehingga proses pelayanan bisa saja hanya membutuhkan waktu beberapa jam karena sistemnya tidak manual lagi alias sudah online dan warga yang mengurus berbagai keperluan tidak perlu menunggu hingga berhari-hari.

Sebagai langkah untuk mempersiapkan e-Government tersebut, kata Tri, Dinas Kominfo gencar memberikan pelatihan mengenai pemahaman sistem tersebut pada seluruh jajaran SKPD. “Pelatihanpelatihan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini diharapkan bisa memberikan pemaham­ an dan pola pikir tentang teknologi dan informasi bagi aparatur pemerintahan,” tandasnya. n mut

taris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, pekan lalu mereka berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait ketentuan kerjasama dengan PT KAI seperti metode kerjasama dan sumber pendanaannya.

Kedua pihak tengah me­ nelusuri jalur-jalur yang akan dilalui trem di Surabaya, di antaranya menyusuri di Jalan Darmo, Jalan Diponegoro, dan seterusnya. “Jalur yang dilalui trem nanti akan menggunakan lahan Kota Surabaya dan PT KAI,” katanya.

Hendro menampik pembangunan jaringan trem ha­ nya akan menambah kemacetan. Karena pemkot sedang mengembangkan lalu-lintas, di antaranya penggunaan lampu stop, dan televisi sirkuit tertutup. “Memang karena barang baru masih perlu penyesuaian.

Tetapi dengan pengembang­ an lalu-lintas dari wali kota, kemacetan akibat trem bisa diminalisasi,” katanya.

Untuk diketahui, selain trem Pemprov Jatim juga terus menambah jumlah double track. Setelah merampungkan proyek double track JakartaPasar Turi awal September lalu, pemprov segera memba­ ngun double track Pasar TuriPelabuhan Tanjung Perak.

Wahid Wahyudi menjelaskan pembangunan fisik jalur anyar tersebut mulai dilaksanakan pertengahan 2015. Diharapkan, kereta api dari Jawa Barat-Jawa Tengah bisa langsung masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak.

Double track di lintas pantura itu mampu mengurangi kepadatan jalur angkutan jalan yang merupakan akses terpadat di Indonesia. Pintu keluar masuknya barang di Indonesia Timur memang berada di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, pemprov mempersiapkan double track lintas tengah. Rutenya, Surabaya-Mojokerto-Madiun.

Usul tersebut sudah direspons Ditjen Perkeretaapian Kemen-

terian Perhubungan. Nanti jaringan itu berubah menjadi Surabaya-Madiun-Solo. ‘’Pelaksanaan untuk wilayah Jatim sudah berlangsung dari Madiun ke barat,’’ jelasnya.

Wahid menyatakan, pemprov punya target pengembangan double track Surabaya-Malang dan SurabayaBanyuwangi. Rencana itu akan direalisasikan lantaran volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan.

Dampaknya, kemacetan hingga biaya transportasi yang tinggi. ‘’Perlu moda alternatif untuk mengatasi jalur arteri primer yang sudah over capacity,’’ katanya.

Menurut Wahid, proyek melanjutkan double track dari Pasar Turi ke Pelabuhan Tanjung Perak merupakan usulan Gubernur Jatim ke Pemerintah Pusat. Kemenhub memberikan respons positif dan memasukkannya sebagai program yang akan mulai direalisasikan tahun depan. n iib

RSUD dr Soetomo Kembangkan Health Tourism l Sambungan hal 1

jaan Umum Bina Marga Jatim, Dinas Koperasi UMKM Jatim, Disperindag Jatim dan Dishub LLAJ Jatim. Instansi ini yang nantinya akan menjadi mitra Soetomo dalam mengawal program tersebut. ‘’Kita tidak dapat berjalan sendiri, mengingat Health Tourism merupakan sebuah paket program kesehatan sekaligus berwisata,’’ ucapnya.

Pria asli Surabaya ini mengungkapkan, konsep Health Tourism yang diambil nantinya akan mengadopsi rumah sakit di Singapura yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis kesehatan. Di rumah sakit Singapura tidak hanya pelayanan kesehatan saja yang diberikan kepada pasien, tetapi beberapa pelayanan wisata dan belanja turut dihadirkan. ‘’Jadi sasaran kita tidak hanya wisatawan lokal akan tetapi wisatawan dari luar negeri menjadi target Health Tourism,’’ tambahnya.

Dikatakannya, program Health Tourism yang digagas Soetomo ka­ rena banyak dari pasien lokal yang berobat ke luar negeri. Jika dilihat hampir 70 persen pasien lokal yang berduit berobat ke rumah sakit luar negeri, sedangkan pasien yang berpenghasilan sedang lebih

memilih berobat ke rumah sakit lokal. ‘’Jika melihat kondisi ini kan sangat miris masak kita memiliki sumber daya manusia dokter yang bagus dan tujuan wisata yang baik tidak dapat menarik minat pasien lokal,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Dodo mengatakan, saat ini yang perlu dibahas bagaimana Soetomo dapat menyinergikan potensi yang ada untuk berjalan bersama dengan intansi terkait itu. ‘’Saya yakin setiap instansi memiliki potensi berbeda dan dapat ditawarkan kepada para pasien baik lokal maupun asing,’’ yakinnya.

Yang jelas, lanjut Dodo, wisata kesehatan dinilai perlu diadakan.

Selain itu, juga untuk memberikan kesempatan tenaga medis lokal untuk berkembang. Secara teknis wisata kesehatan akan dibuat satu paket dalam wisata alam dan wisata belanja di Jatim. Nantinya, RSU dr Soetomo akan bekerja sama dengan agen travel, sehingga apabila terdapat wisatawan yang sedang melakukan darmawisata di Jatim bisa memanfaatkan check up sambil berwisata. “Program wisata kesehatan ini nantinya juga akan ditangani oleh tim medis multidisiplin dan klien tidak masuk dalam antrian perawatan,” terangnya.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengaku, mendukung penuh usaha Soetomo dalam mengembangkan pelayanan wisata kesehatan ke pasien lokal dan luar.

Banyak potensi yang dimiliki Jatim untuk menggaet pasien dari luar negeri untuk berobat ke Jatim seperti kualitas dokter yang sudah teruji, tujuan wisata dan belanja yang menarik dan penginapan yang bagus. ‘’Kita sudah memiliki semua potensi untuk menjadikan Jatim sebagai tempat wisata kesehatan, tinggal bagaimana cara kita untuk mencapai target pembentukan Health Tourism,’’ ucapnya.

Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr Soetomo dr Kohar HS menambahkan, Singapura ternyata tidak hanya menjual pelayanan RS-nya semata, mereka juga menyiapkan fasilitas pendukung lainnya. “Di saat pasiennya berobat, keluarga pasien bisa rekreasi di sejumlah objek wisata di Singapura. Kami juga punya potensi besar, ada wisata Jembatan Suramadu, menikmati wisata dengan naik kapal cruise di bawah kaki Suramadu. Ada juga wisata mangrove Surabaya, wisata di Batu dan Banyuwangi,” jelasnya. n dna

23 Prajurit Antar SBY-Boediono Joy Sailing l Sambungan hal 1

alutsista yang sangat dirasakan manfaatnya.

Usai memberikan sambutan, SBY juga mengecek kapal perang baru yaitu KRI Multi Role Light Frigate (MRLF) buatan Inggris, kapal ini diberi nama KRI Bung Tomo-357. Pantauan, KRI Dewa Ruci yang ditumpangi SBY bersama rombongan dikawal 12 kapal perang TNI. Di belakang KRI Dewa Ruci terdapat tiga kapal perang yang mengikuti, yakni KRI Multi Role Light Frigate. Ketiga kapal itu bernama KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie358 dan KRI Usman Harun-359. Kemudian dibelakangnya lagi terdapat KRI Iskandar Muda, KRI Hasanudin dan KRI Diponegoro.

450 Pelajar Pelopor Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-69 yang berpusat di Surabaya, Selasa (7/10) hari ini, akan digelar secara besar-besaran. Even bersejarah ini juga bakal dimanfaatkan oleh ratusan pelajar Jatim yang tergabung dalam pelajar pelopor Komunitas Pegiat Kebangsaan (KPK) untuk belajar secara langsung seputar ketahanan negara.

Para pelajar ini akan mengikuti Joy Sailing satu hari satu malam dan menyambut kehadiran Presiden SBY menggunakan KRI Makassar. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, pelajar pelopor yang dilibatkan dalam kegiatan ini mencapai 450 peserta didik dari 38 kabupaten/kota se -Jatim. Mereka adalah pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang terpilih mewakili masing-masing sekolah.

“Mereka adalah pelajar pilihan yang dikirim untuk belajar tentang bela negara. Selanjutnya, mereka

adit hananta/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama Waka Puspen TNI Laksamana Pertama Agus S menyapa perwakilan peserta Joy Sailing pelajar pelopor KPK di atas KRI Banda Aceh 593, Senin (6/10).

punya kewajiban untuk mengimbaskan ke teman-teman di sekolah dan daerahnya masing-masing,” kata Harun di sela-sela pemberangkatan Joy Sailing pelajar pelopor KPK Jatim, Senin (6/10).

Menurut Harun, peringatan ini menyimpan banyak pelajaran penting. Khususnya seputar jiwa bela negara yang meliputi peran vital TNI, sejarah, dan sikap seorang pelajar terhadap negara. “Kami ingin menanamkan sikap bela negara dalam diri pelajar Jatim. Ini adalah momentum penting yang tidak boleh terlewatkan begitu saja,” kata alumnus Lemhanas 2008 ini.

Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, para pelajar ini akan diajak mengarungi lautan semalam dengan menggunakan dua jenis kapal perang. Di antaranya ialah KRI Banjarmasin 591 dan KRI Banda Aceh 593. “Rute yang dilewati mulai dari pelabuhan Tanjung Perak hingga ke Pulau Bawean,” tutur dia.

Cip, sapaan akrab Sucipto, mengatakan, kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi pelajar. Sebab, mereka juga akan belajar secara

langsung seputar alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI. Baik yang dipamerkan di dalam lambung kapal, maupun yang didemonstrasikan di sekeliling kapal. Alutsista yang akan dikenalkan ialah sejumlah meriam tipe metraliur 12,7. Sementara berbagai alutsista khas marinir yang akan didemonstrasikan di antaranya kapal selam, kapal frigat, kapal cepat, kapal ranjau dan kapal patroli.

Para pelajar ini akan berlayar di antara alutsista yang berdemonstrasi itu. Selain itu di udara juga ada demonstrasi penerjunan dan berbagai aksi pesawat tempur. “Pokoknya para pelajar akan senang dan merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah kegiatan terseb ut,” kata Cip. Kegiatan bertajuk Kedigdayaan Wawasan Kemaritiman ini, lanjut Cip, merupakan upaya Dindik untuk menanamkan karakter dalam diri peserta didik. Mereka juga dibekali dengan strategi pencegahan kenakalan remaja dan antisipasi narkoba. “Selama dua tahun ini, sejak pelajar pelopor KPK dideklarasikan Gubernur Jatim, kita terus lakukan pembinaan. n tam

11 Rapat Wali Kota dengan SKPD Dipindah ke Hutan Kota l Sambungan hal 1

walikota dan SKPD di hutan kota.

“Saat ini kita sedang mengadakan coffee morning (nama dari rapat rutin antara wali kota dengan para SKPD-red). Dan selama beberapa waktu kita akan terus mengadakan coffee morning di sini (hutan kota),”ujar Eddy Rumpoko, Senin (6/10).

Ia menyatakan keprihatinannya atas keberadaan Hutan Kota Sultan Agung yang kondisinya kurang terawat.

Untuk itu dengan meng­ ajak para kepala SKPD untuk menggelar rapat di hutan kota, akan memunculkan inspirasi dari kepala SKPD bersama staf untuk berpartisipasi merawat hutan kota.

“Saya telah menerima banyak masukan dari masyarakat bahwa hutan kota ini membutuhkan peng­elolaan yang lebih serius lagi. Untuk itu saya instruksikan langsung untuk menata ulang hutan kota ini, baik itu penambahan PJU (Penerangan Jalan Umum-red), gazebo, maupun pengelolaannya,”tambah Eddy.

Tak cukup itu, orang nomor satu di Pemkot Batu ini juga memberikan instruksi langsung kepada semua SKPD. Isinya, usai pelaksanaan apel pagi, setiap SKPD akan mendapatkan jatah melakukan bersih-bersih dan perawatan hutan kota. Untuk itu pula, dalam rapat sekaligus inspeksi ke hutan kota, Eddy Rumpoko juga ikut mengajak Sekda Kota Widodo, dan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso.

Sekda Kota mendapat-

kan amanat dari wali kota untuk mengatur SKPD dalam perawatan bergilir hutan kota. Wali kota akan menindak tegas jika ada SKPD yang kedapatan tidak mengindahkan instruksinya ini.

Sementara, Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Cipta Karya dan tata Ruang (DCKTR) Matali, mengatakan bahwa dalam musim kemarau kali ini menjadi beban perawatan yang berat terhadap hutan kota. Karena dalam waktu bersamaan, terjadi kerusakan terhadap mesin pompa air yang ada di hutan kota tersebut.

“Selama dua hari sekali, kita harus mendatangkan mobil tangki PMK untuk menyiram pohon di hutan kota ini. Namun saat ini pompa air tersebut sudah diperbaiki dan bisa segera difungsikan lagi,”ujar Matali. Ia membenarkan jika mesin pompa air di hutan kota ini sering macet, karena kedalaman sumur yang mencapai 200 meter dari permukaan tanah.

Menanggapi adanya pohon di hutan kota yang mati, Kepala Dinas Pertanian dan Kehuatanan Arif As-Shidiq, mengatakan pihaknya juga telah melakukan penggantian tanaman. Ada sekitar 11 pohon yang mati dan kini telah ditebang dan diganti dengan yang baru.

“Selain itu, untuk mempercantik hutan kota, kita juga akan melakukan penambahan tanaman bungabungaan dan tanaman buah.

Ada sekitar 50 jenis tanaman buah yang akan kita tanam.

Nantinya, ketika sudah berbuah masyarakat bisa ikut memetiknya,”tambah Arif. n nas

Banyuwangi Minta Dibentuk BNNK l Sambungan hal 1

iring geliat pariwisata yang semakin bagus.

“Baik yang masih potensi maupun yang sudah ada, jika tidak dikelola dengan baik bisa berdampak negatif. Karena itu, kami minta BNNK berdiri di sini,” kata Wiyono, Senin (6/10).

Keinginan pemkab direspon positif BNNP Jawa Timur. Anggota tim asessment BNNP Jatim, Komisaris Polisi Dwi Nurdiansyah menyatakan pembentukan satgas pemberantasan narkoba sebagai embrio sebelum BNNK berdiri. Satgas ini terdiri atas lintas instansi, mulai Dinas Kesehatan, kepolisian, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, PN Banyuwangi, organisasi kepemudaan, dan para pelajar. Tujuannya menyinergikan kinerja agar teroganisir dalam memberantas, mencegah, rehabilitasi, dan pemberdayaan sesuai Inpres No 12 Tahun 2011. “Satgas ini embrionya. Ketika BNNK dibentuk, bisa langsung jalan,” kata Dwi. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, menurut dia, baru 13 daerah berdiri perwakilan BNNK. Tahun depan, rencananya berdiri lagi tiga BNNK. Keberadaan BNNK dipandang penting seiring merebaknya kasus-kasus narkoba dan psikotropika di Jawa Timur. Begitu BNNK terbentuk, Wiyono ingin ada tes urin mendadak di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Strategi ini untuk meminimali-

sir peredaran narkoba di kalangan PNS Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi nangkring di urutan keenam dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur dalam hal kasus narkoba dan psikotropika. Sepanjang 2013, BNNP Jatim melansir ada 82 kasus narkoba dengan 105 tersangka. Adapun data sementara Januari-Agustus 2014, ada 59 kasus dengan 79 tersangka.

Menurut Dwi, banyak modus yang digunakan oleh pengedar narkoba saat ini. Mulai cara konvensional lewat paket pengiriman hingga mencampur narkoba dengan makanan. Pihaknya kini lebih fokus mencegah peredaran narkoba di kalangan remaja dan ibu rumah tangga. Alasannya, mereka termasuk penentu masa depan generasi muda. “Jika ibu hamil terkena bahaya narkoba, maka menular ke janinya.

Termasuk masa depan remaja akan rusak bila mengonsumsi narkoba,” ujarnya.

Pihaknya siap memberikan pendampingan perihal pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sesuai Inpres No 12 Tahun 2011.

Dwi menegaskan, harus ada perbedaan penanganan bagi korban dan bandar. Korban disarankan untuk masuk panti rehabilitasi. Karena itu menangani kasus narkoba wajib melibatkan lintas instansi untuk menyamakan persepsi. n nan

Gunakan Kaki, Berharap Karyanya sebagai Pengingat Sang Maestro l Sambungan hal 1

Djoko Pekik yang sedang melukis.

Salah satu di antaranya ialah Sadikin Pard yang datang dari Kota Malang. Dia yang lahir penuh dengan keterbatasan tak ingin kalah dengan pelukis lainnya. Sadikin memang tak memiliki dua tangan sejak lahir. Namun di situ, dia masih bisa melukis Djoko dengan dua kakinya. Sesekali dia memindahkan kuas dari kaki kanan ke kaki kiri untuk menjangkau sisi kanvas, berganti kuas dan memilih warna cat.

“Ini pengalaman yang luar biasa.

Saya bangga bisa bertemu Djoko Pekik dan melukisnya di sini,” kata seniman yang bernaung di bawah Yayasan Association of Mouth and Foot Painting Artists (AMFPA) Indonesia itu.

Djoko memang idolanya sejak lama. Meski baru pertama bertemu, namun karya-karya Djoko selalu menjadi perhatian dan inspirasi baginya.

“Saya ikuti terus karya-karyanya.

Termasuk lukisan babi berharga satu miliar itu,” kata dia.

Sadikin termasuk seniman yang cukup menarik perhatian. Selain usahanya melukis dengan dua kaki, Sadikin termasuk seniman yang prestisius di antara rekan-rekannya. Bahkan lukisannya saat masih duduk di bangku SMA sudah laku dibeli orang Belanda. “Saat itu saya mengerjakan tugas prakarya dari sekolah. Kebetulan ada tamu dari Belanda dan tertarik.

Dia mengganti lukisan saya saat itu dengan harga Rp 300 ribu,” tutur dia.

Sekitar 60 menit berselang, dia

mengakhiri aktivitas melukisnya.

Hasil lukisannya pun langsung diberikan untuk idolanya itu. Dia berharap kenang-kenangan itu bisa mendekatkannya dengan Djoko. “Sepertinya saya tidak pantas menyimpan foto maestro ini. Lebih baik beliau yang menyimpannya dan berharap bisa mengingat-ingat saya,” kata dia.

Menerima foto dari Sadikin, Djoko Pekik senang dan memotivasinya dengan pujian. “Lukisannya bagus. Ini dengan kaki kan melukisnya,” tanya Djoko.

Saat itu, Djoko juga melahirkan satu karya. Ditanya tema lukisan, spontan Djoko menjawabnya lukisan ini berjudul ‘Saya Bermain Kartu’.

Digambarkan dalam karyanya itu, dua orang yang tengah bermain kartu domino, alias gaple. Satu orang tua

berambut gondrong yang menggambarkan dirinya. Dan lawannya seorang bertopi dengan tanda bintang tiga.

Yang dimaksud adalah tentara berpangkat letnan jendral. “Ini kan hari ulang tahun TNI. Jadi saya spontan saja melukis ini,” kata dia.

Djoko mengatakan, lukisan berwarna dasar cokelat itu menggambarkan permainan. Dalam permainan setiap orang dituntut harus menang, mengalahkan lawannya. Meski kenyataannya kekalahan justru lebih sering diterima.

Kendati Djoko punya arti demikian dari lukisannya, dia tidak membatasi orang lain untuk menafsirkan makna yang lain. “Silakan yang melihat menafsiri sendiri-sendiri. Saya tidak mau maksa,” pungkas dia.*

UTAMA

12

Selasa Wage, 7 OKTOBER 2014

Gus Ipul Jamin Kades se-Jatim Jadi Peserta BPJS

hilmi Husain/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf membuka bintek pengelolaan pemerintahan desa se-Jawa Timur di Watu Kosek, Kabupaten Pasuruan, Senin (6/10).

Pasuruan, Bhirawa Tidak imbangnya jumlah penduduk di Jawa Timur yang menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) membuat Pemprov Jawa Timur mengusulkan ke pemerintah pusat agar seluruh Kades (Kepala Desa) menjadi peserta. Dari total 39 juta penduduk di Jawa Timur ternyata yang ikut dalam peserta BPJS hanya 18 juta orang.

Wagub Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf mengatakan para Kades perlu diikutkan

dalam kepesertaan BPJS karena mereka juga memperjuangkan nasib rakyat.

“Para Kades se-Jatim sudah kami usulkan ke pemerintahan pusat. Jika mereka sudah menjadi peserta BPJS, tentu akan memudahkan dalam pekerjaan tanpa takut membayar biaya saat sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja,” ujar H Saifullah Yusuf di sela-sela membuka sosialisasi dan bimbingan teknis tata kelola pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan

partisipatoris se-Jatim di Watu Kosek, Kabupaten Pasuruan, Senin (6/10).

Menurut Wagub asal Pasuruan, jika kesehatannya terjamin, para Kades makin meningkatkan kinerjanya untuk menyejahterakan masyarakat. Karena dengan diikutkan dalam program BPJS, mereka juga tidak khawatir dengan tunjangan hari tuanya, jika sudah tidak menjabat lagi.

Nasib Kades akan kami perjuangkan. Karena Kades itu bukan PNS. Q hil

Hari Jadi Jatim ke-69 Sebagai Miniatur MEA 2015 Masyarakat Jatim kembali merasakan meriahnya Hari Jadi Provinsi Jatim ke69. Sebuah pesta yang tak hanya sekadar pesta dan hura-hura, tapi perayaan yang sarat penuh makna. Betapa tidak, Hari Jadi kali ini dijadikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“

Pada rangkaian kegiatan Hari Jadi Jatim, saya menginginkan agar produk unggulan khususnya barang dari Jatim yang di ekspor bisa ditampilkan. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui kesiapan Jatim menghadapi MEA, sehingga HUT Jatim dapat dijadikan miniatur MEA,” kata Gubernur Soekarwo.

Rencananya, dalam rangkaian Hari Jadi Jatim pemprov akan mengundang 24 perwakilan dagang serta melibatkan negara-negara Asean untuk turut serta. Selain pameran dagang, juga harus menampilkan produk wisata dan investasi. Sebab trade, tourism and invesment menjadi Jantung dalam menghadapi perdagangan bebas. Masyarakat harus diberi gambaran dalam menghadapi MEA 2015.

Pakde Karwo, sapaan Gubernur Soekarwo menegaskan, Hari Jadi Jatim menjadi kegia-

Gus Ipul dan Wali Kota Malang M Anton berdiskusi dengan pedagang di stan Pasar Rakyat 2013 (atas). Pakde Karwo dan Bude Karwo memotong pita menandai dibukanya Jatim Fair 2013 lalu (kanan).

tan strategis dan harus dijadikan sebagai pijakan dalam menghadapi MEA 2015. Dari 6,8 Juta UMKM di Jatim, terdapat 266 ribu UMKM yang mengekspor produknya ke luar negeri.

“Sebanyak 266 ribu UMKM akan dikumpulkan, kemudian dicek dan dikumpulkan by name and by addres kemana UMKM tersebut mengekspor serta kepada negara siapa saja. Hal ini bertujuan, untuk mengetahui kualitas dan produksi UMKM tersebut di pasar dalam dan luar negeri.

Kelompok ini yang harus dipamerkan dalam pasar menghadapi MEA,” ungkapnya.

Menurutnya, peringatan Hari Jadi Jatim akan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. HUT Jatim harus menjadi persiapan menghadapi MEA 2015. Jika dahulu, terdapat pasar murah akan tetapi menghadapi MEA kegiatan tersebut akan diubah disesuaikan dengan menampilkan produk-produk ekspor yang berkualitas, dengan ditempatkan pada kantor dagang maupun Exebition di Tunjungan Plasa.

“Kami, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk dari Jatim disenangi dan digunakan oleh negara Asean. Jika masyarakat lebih suka bordir dari produk asing, maka Jatim akan menampilkan bordir yang tidak kalah dari segi kualitas maupun kuantitasnya,” ujarnya. Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi menambahkan, dalam perayaan Hari Jadi Jatim ke-69 ini, Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai agenda besar. Seperti Jatim Fair 2014, Pameran dan Pentas Seni Fes-

tival Seni Nusantara, Bhakti Sosial, Tasyakuran, Upacara Peringatan hingga Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jatim.

Kegiatan lainnya, yaitu festival kuliner makanan raja-raja majapahit bersamaan dengan hari pangan sedunia, parade budaya, gelar seni padang rembulan, festival sapi sono, jalan sehat, fun bike, seminar nasional, istigozah, wayang kulit, superball run, pesta rakyat dan pentas seni 2014, festival kesenian pesisir utara dan Youth Market 2014. Q iib*

Wahana Unjuk Gigi UMKM Kualitas Terbaik hingga Standar

Pakde Karwo dan Bude Karwo meninjau stan Jatim Fair 2013 dari Provinsi Papua.

Gus Ipul bersama Walikota Malang M Anton melihat beberapa produk pameran Pasar Rakyat 2013.

Perayaan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-69 dimanfaatkan betul Pemprov Jatim, untuk mempromosikan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang berkualitas terbaik hingga standar. Secara khusus, pemprov membuatkan ruang unjuk gigi para UMKM lewat pameran Jatim Fair dan Pesta Rakyat.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr Ir I Made Sukartha CES, menuturkan, Pemprov Jatim ingin menampilkan produk UMKM kelas dunia dengan kualitas yang terbaik melalui Jatim Fair 2014. Sedangkan untuk UMKM kelas standar diberikan wadah berupa Pesta Rakyat 2014.

“Dua kegiatan besar itu memiliki segmentasi sendiri-sendiri. Untuk Jatim Fair akan diikuti UMKM yang telah diseleksi secara khusus dengan kualitas terbik. Sementara untuk Pesta Rakyat diperuntukkan UMKM yang masih mencari pengalaman, kritikankritikan dari masyarakat. Dari pameran itu, UMKM ini nanti bisa belajar banyak dan diharapkan bisa terus berbenah,” kata Made.

Jatim Fair ini yaitu, sebagai saUntuk Jatim Fair 2014, pamerana untuk memperkenalkan ran ini rencananya akan di selengdan mempromosikan produk garakan mulai 9 – 19 Oktober 2014 terbaru pada masyarakat, sadi Grand City Surabaya. Kegiarana tolok ukur daya saing tannya mulai pameran produk produk dan wahana penyamUMKM, perdagangan dan investapaian informasi yang tepat, si, kampoeng kopi, Festival Seni efektif dan efisien tentang poPertunjukan ‘Parade Musik Perkutensi yang ada,” tuturnya. si’, Festival Ludruk Pelajar se-JaPeserta Jatim Fair ini selain ditim, Visualisasi Framen Kesejaraikuti pemprov dan kabupaten/kota han, Gemar Minum Susu, pengundi Jatim, juga diikuti provinsi dan dian door prize setiap hari.

Dr Ir I Made kabupaten/kota lain di Indonesia, Selain itu, juga ada berbagai Sukartha CES negara-negara sahabat, sister macam lomba seperti fashion show, stand up comedy, pemilihan putri province Tianjin, BUMN/BUMD, perbankan Jatim Fair, penampilan kesenian dan bu- dan kalangan swasta. Sementara target omzet daya. Tak hanya itu, selama Jatim Fair selama kegiatan sebesar Rp50 miliar dan todigelar juga ada akan dihibur artis nasion- tal pengunjung mencapai 210 ribu orang.

Sedangkan untuk Pesta Rakyat 2014, al dipanggung utama yang menghadirkan, Raisa, J Rock, Tipe X, Tulus, Shaggy akan digelar mulai 29 Oktober hingga 2 Dog, Sheila on 7, Glenn Freadly, Endah November 2014 di lapangan parkir Stadiand Reza, Tony Q, Andra and The Back- on Gajayan Malang. Kegiatan ini merupabone dan Endang Soekamti. “Tujuan dari kan pameran multi produk dalam rangka

memperkenalkan dan mempromosikan potensi produk dan jasa inovatif terbaru, yang berasal dari Jatim untuk kebutuhan masyarakat kecil menengah. “Pasar Rakyat akan memberikan wahana rekreasi, permainan, belanja dan kuliner murah bagi masyarakat kecil, pagelaran seni dan budaya serta penampilan hiburan artis lokal dan nasional serta Kampoeng Malangan,” jelas Made.

Kegiatan ini ditarget akan memperoleh omzet sebesar Rp500 juta dengan jumlah pengunjung mencapai 52 ribu orang. “Pada tahun lalu jumlah omzet berdasarkan transaksi langung by order sebanyak Rp455 juta dan jumlah pengunjung sebanyak 49 ribu orang,” ungkapnya. Selain dua kegiatan besar itu, Pemprov Jatim juga menggelar kegiatan yang diperuntukkan para anak muda, yang memiliki kreatifitas tinggi dan kemampuan berwirausaha. Kegiatan yang baru pertama kali digelar itu diberinama Youth Market 2014. Q iib*