Harian Bhirawa edisi 8 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Jika hanya direkomendasikan sejumlah itu ya kita harus melaksanakan,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Sri Witarsih SH

Jumat Wage, 8 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

AGUSTUS 2014

 Gubernur H Soekarwo - 06.30

Membuka Rangkaian Lomba dalam Rangka HUT Proklamasi dengan Diawali Senam Pagi Bersama di Kantor Gubernur Jatim

Jatim Segera Terbitkan Pergub Soal ISIS Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum dengan tegas menolak perkembangan Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) di Jatim. Hal itu diwujudkan dengan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur ISIS dan antisipasi penyebarannya. Karena paham ideologi asal Timur Tengah yang belakangan sering mengajak WNI mengembangkan ISIS di Indonesia itu, terbukti bertentangan dengan Pancasila dan ideologi negara.

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.30 - 13.00 - 19.00

Senam Pagi Bersama Rapat Terkait Masjid Al Akbar Surabaya di Ruang Kerja Membuka Gelar Budaya Kab Tulungagung di Taman Budaya di Genteng Kali

Rapor Merah Bupati Sambari Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mendapat rapor merah dari DPRD dalam kinerjanya selama memimpin. Dalam penyampaian pandangan umum (PU), dari 8 fraksi yang menyampaikan hanya F-Partai Golkar yang menilai kinerja bupati sudah maksimal.

Sebaliknya, fraksi dari parpol PKB, PKNU, Demokrat, PPP, PAN, Gabungan Gerindra, Buruh, dan Hanura, dan PDIP memberikan nilai merah.

Dari data yang berhasil dihimpun, beberapa pos yang mendapat perhatian wakil rakyat adalah deviden BUMD PT Gresik Migas yang lebih kecil dibanding biaya operasional gaji direksi. Selanjutnya, kebocoran penarikan parkir berlangganan.

Anggota Fraksi Demokrat (F-PD) M Fauzi mengatakan, pihaknya meminta agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa di BUMD Gresik Migas. Hal ini, lanjut dia, lantaran ada ketidakberesan yang terjadi karena biaya operasional gaji lebih besar dari pada pendapatan yang disumbangkan kepada daerah. “Ini harus segera dilakukan, jangan sampai janji bupati bahwa Gresik Migas akan memberikan kontribusi Rp 30 milliar hanya tinggal janji saja,” ujarnya, Kamis (7/8).

Selain Gresik Migas hampir seluruh Fraksi juga mengkritisi masalah parkir tepi jalan yang diduga banyak terjadi kebocoran. Pasalnya, hingga saat

 ke halaman 11

ITS Raih ‘Spirit of Atlantic’ di Perancis Surabaya, Bhirawa Tim Maritime Challenge ITS (MCI) yang merupakan satu-satunya wakil dari Asia Pasifik meraih piala prestisius yakni ‘Spirit of Atlantic Challenge’ dalam ajang bertaraf internasional Atlantic Challenge International (ACI) 2014 di Vannes, Prancis, 19-27 Juli 2014.

“Tim MCI dijadwalkan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada Jumat (8/8) hari ini pukul 09.00, lalu tim akan diarak menuju kampus ITS Sukolilo, Surabaya dan disambut Rektor ITS,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni ITS Bambang Sampurno di Surabaya, Kamis (7/8).

Secara terpisah, salah satu anggota MCI, Natya Bestari menjelaskan pengumuman pemenang ACI 2014 dilakukan pada acara penutupan yang diawali dengan sambutan dari Presiden ACI, Lee Scarbourgh, serta Wali Kota Vannes.

“Saat pengumuman, disebutkan dua negara peraih trofi penghargaan Spirit of Atlantic Challenge, yaitu Indonesia dan Lithuania. Inilah yang menjadikan ACI 2014 sedikit lebih spesial, karena dua negara mendapat penghargaan yang sama,” ungkapnya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum, Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf bersama tokoh agama Islam saat acara Rakor dan Sosialisasi Penolakan ISIS di Gedung Negara Grahadi, Kamis (7/8). Rakor juga dihadiri Forpimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kapolrestabes Akui Bawahannya Rampas Kamera Fotografer Harian Bhirawa Dimediasi Gubernur untuk Berdamai

Surabaya, Bhirawa Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta langsung bergerak cepat mengusut pelaku perampasan kamera milik fotografer Harian Bhirawa, Trie Diana saat meliput aksi demo di kantor KPU Jatim dua hari lalu. Informasinya sudah empat orang diperiksa secara maraton hingga kemarin sore.

Sumber di internal Polrestabes mengungkapkan ada tiga orang anggota Polrestabes yang diperiksa sejak sore usai kejadian

Rabu (6/8) kemarin. Dari tiga orang itu salah satunya adalah oknum polisi berinisial AC alias Achmad Junaedi yang diakui sebagai perampas sekaligus penghapus file foto milik Trie Diana.

Selain AC, Propam Polrestabes juga memeriksa dua orang oknum lagi dengan sangkaan membantu intimidasi kepada Iin, panggilan karib fotografer berjilbab ini.

Sayangnya, dua oknum tersebut identitasnya tidak diungkap.

“Dari tiga orang yang diperiksa

itu, semuanya mengerucut pada satu nama, yakni atasan mereka,” ungkap sumber ini, Kamis (7/8).

Atasan tiga orang oknum polisi itu juga tak luput dari pemeriksaan awal di Prompam Polrestabes. Bahkan pemeriksaan dilakukan mulai Rabu (6/8) pukul 23.00 sampai Kamis (7/8) sore.

“Peristiwa ini menjadi pukulan bagi institusi Polri,” ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin,

 ke halaman 11

Solar Langka, Puluhan Truk Parkir di SBPU Pembangkit PLN Diminta Ganti Solar dengan Gas

Buah Jalinan Kerjasama

 ke halaman 11

Aston Tambunan

Sentil..  Separo kota di Indonesia tidak nyaman  Makanya banyak orang stres  Wagub minta masyarakat lapor soal gerakan ISIS  Kalau tak mendapat tempat, lama-lama hilang sendiri  Kali pertama, PDAM catatkan laba Rp 1 M  Asal jangan pakai jurus gampang, naikkan tarif

Pasuruan, Bhirawa Puluhan truk terpaksa gigit jari dan memarkirkan kendaraannya karena solar habis. Hal itu terlihat di SPBU 5467117 di Desa Kawisrejo

 ke halaman 11

Ijazah SD Mulai Didistribusikan Percetakan Dindik Jatim, Bhirawa Penantian panjang lulusan SD/MI tahun ajaran 2013/2014 untuk mendapat ijazah terjawab sudah. Mulai Kamis (7/8) kemarin, ijazah telah dicetak dan dalam proses pendistribusian dari percetakan PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sidoarjo ke 38 kabupaten/ kota.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menga-

takan, dua hingga tiga hari ini proses distribusi akan rampung.

Selanjutnya daerah dapat segera membuat pelatihan penulisan ijazah ke sekolahsekolah. Sehingga satu minggu yang akan datang siswa sudah dapat mengantongi ijazah SD/MI-nya masingmasing. “Saya sudah mendapat laporan dari pihak percetakan ka-

 ke halaman 11

Beri Beasiswa, Presiden Cari Generasi Emas di Jatim Pemprov, Bhirawa Peluang emas bagi putera puteri terbaik Indonesia yang ingin meneruskan jenjang pendidikan strata dua (S2) dan strata tiga (S3)di luar negeri. Sebab Pemerintah Pusat memberikan Beasiswa Presiden Republik Indonesia (Indonesia Presidential Scholarship) untuk generasi emas terbaik bangsa di Indonesia termasuk di Jatim.

Program yang diinisiasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun terakhir kepemimpinannya ini, akan memberikan beasiswa pendidikan di 50 universitas terbaik di luar negeri. Beasiswa ini merupakan seleksi untuk gelombang kedua yang akan berakhir pada 17 Agustus 2014 mendatang.

Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Mokhamad Mahdum mengatakan, beasiswa ini dirancang untuk menyiap-

 ke halaman 11

JALINAN kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Busan, Korea Selatan, melalui program sister city berdampak baik bagi kemajuan pendidikan kedua kota. Setelah beberapa waktu lalu delegasi Busan melalui Universitas Dong-Eui melakukan lawatannya ke Kota Surabaya, kini p a r a pelajar Surabaya yang mendapat kesempatan untuk berkunjung ke beberapa SMA dan Universitas di Busan.

Ada delapan pelajar SMA dan SMK yang melawat ke Korea. Mereka di sana melakukan banyak pertukaran budaya tidak hanya dengan para pelajar di Busan, melainkan dengan para pelajarpelajar lainnya dari Asia dalam kegiatan 2014 Asian Youth Ed-

“Kami akan segera merumuskan dan membuat action plan tentang ISIS di Jatim. Tentu saja, berdasarkan pertimbangan Pangdam, Kapolda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Rumusan pemerintah tentang ISIS sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan mengancam NKRI, maka harus dilarang di Indonesia,” kata Soekarwo saat Rapat Koordinasi bersama Forpimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka penolakan paham ISIS di Gedung Negara Grahadi, Kamis (7/8).

Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Kamis (7/8).

Itu konsekuensi kebijakan pemerintah melakukan pembatasan subsidi untuk BBM

 ke halaman 11

hilmi Husain/bhirawa

Sejumlah truk terpaksa diparkir di SPBU 5467117 di Jl Raya Kawisrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Kamis (7/8).

 ke halaman 11

150 Karya Dihasilkan dari Sampah

Ada Tirai dari Gelas Plastik, Juga Kursi dari Tong Bekas Oli Bagi kebanyakan orang, tempat sampah menjadi pilihan terbaik menaruh barang-barang yang sudah tak terpakai. Namun itu tidak berlaku bagi para mahasiswa peserta Super Soft Skill Mentoring (SSSM) STIE Perbanas, Surabaya. Bermodal ide dan kreativitas, sampah yang harusnya dibuang justru dijadikan barang yang memiliki manfaat, bahkan bernilai jual.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Ada banyak sekali sampah di selasar gedung STIE Perbanas Surabaya, Jalan Nginden Semolo 34-36, Kamis (7/8) siang kemarin. Sampah ini bukan sampah biasa, karena sudah dipermak sedemikian rupa menjadi barang berharga. Dengan begitu bangga, 997 mahasiswa yang tergabung dalam 50 kelompok mentor memamerkan 150 karya yang dihasilkan.

Melalui karya yang ada, bisa diketahui sejauh mana upaya mahasiswa mencari peluang dari hal

terkecil. Misalnya karya berupa tirai berbahan baku gelas plastik bekas tempat minuman siap saji. Atau kertas bekas kalender yang dilinting lantas dirangkai menjadi tirai.

Bukan hanya itu, rak buku berbahan baku paralon bekas dipadu bambu juga tak kalah menarik. “Ini potongan-potongan paralon yang sudah tidak terpakai. Lalu dipadukan dengan bambu dan dicat agar

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Koordinator Kopertis VII Jatim melihat-lihat karya mahasiswa STIE Perbanas yang dibuat dari daur ulang sampah, Kamis (7/8).

SURABAYA

2

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Hadapi AFTA, Gubernur Koordinasi dengan Bea Cukai Pemprov Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo melakukan koordinasi terkait pemberlakukan AFTA dengan jajaran Kanwil Bea Cukai I Jatim.

Koordinasi ini dilakukan Gubernur dengan memanfaatkan kunjungan kerja Kakanwil Bea Cukai I Jatim Drs. Agus, di kantornya Jln. Gubernur Suryo No.7 Surabaya, Kamis (7/8).

Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi undangan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai PLt. Kakanwil Bea Cukai I Jatim yang baru dilantik pada 24 Juni 2014 lalu. Sedang Kakanwil Bea Cukai I Jatim yang lama

bergeser tempat menjadi Kakanwil Bea Cukai II Jatim.

Dalam pertemuan tersebut Pakde Karwo mengatakan, pertemuannya dengan Kakanwil Bea Cuka adalah terkait dengan pemberlakuan AFTA tahun 2015 dan membicarakan serta mensikronisasikan kekurangan-ke-

kurangannya menyongsong AFTA mendatang.

Menurut Pakde Karwo, semua barang- barang yang mau masuk ke Jatim baik melalui darat, laut mapun udara pasti harus lolos dari pemeriksaan bea cukai. Begitupun bila barang dari jatim yang akan dikirim keluar, baik keluar negeri maupun keluar provinsi juga harus lolos dari pemeriksaan bea cukai.

Jadi, tidak salah kalau pihaknya mengundang bea cukai untuk diajak bicara mengenai hal-hal kesiapan AFTA tahun 2015, karena lembaga itu pegang peranan dalam hal ini.

Untuk kesiapan, tambahnya, pada September Wakil Gubernur

bersama kepala SKPD terkait berkunjung ke Jerman untuk belajar tentang kaitannya dengan AFTA. “Oleh karena itu, hari ini kami ingin mendapat masukan dari bea Cukai utamanya tentang peningkatan dan perbaikan pelayanan public atau pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan adalah ujung tombak dalam perbaikan kesejahteraan dan ekonomi di jawa Timur,” tegasnya.

Pada minggu depan, Pakde Karwo akan mengundang Forpimda, Kepala SKPD, LSM, Para Kyai dan Bupati/Walikota se Jatim untuk diajak membica-

rakan kesiapan AFTA tahun 2015, mulai dari persiapan system sampai dengan barang apa saja yang dibutuhkan atau dikirim dari dan ke jatim.

Sementara itu, PLt.Kakanwil bea Cukai I Jatim yang baru, mengatakan, tugas pokok bea cukai Jatim I ada empat dan salah satunya adalah menjaga barang- barang dan memfasilitasi barang yang akan masuk dan keluar jatim. Dan Bea Cukai I jatim mempunyai proporsi paling besar dari cukai yakni sekitar Rp 171 triliun, kalau dari bea masuk dan keluar saja sebesar Rp 39 triiun atau 29,24 %.

Dari Rp 171 triliun diperoleh dari penerimaan tanjung oerak Rp 4 triliun, juanda dan yang paling besar adalah penerimaan cukai dari pasuruan yakni sebesar Rp 29,7 triliun. Tetapi penerimaan dari cukai rokok dalam setahun saja sebesar Rp 350 triliun. Dan jumlah itu dari kakanwil Bea Cukai I jatim ada tambahan target dari APBN sebesar Rp 5,7 triiun untuk tahun depan. Padahal untuk nasional, tambahan targetnya hanya sebesar Rp 3,5 triliun. Alasannya, karena di jatim ada relokasi pabrik rokok yakni gudang garam Q iib.hms dan sampoerna.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Pansus Pulau Galang Tetap Ngotot Kunker ke China DPRD Jatim, Bhirawa Ada – ada saja ulah Panitia Khusus (pansus) P. Galang DPRD Jatim, diakhir masa jabatan anggota DPRD Jatim tanggal 31 Agustus 2014. Dimana Pansus P Galang tetap ngotot meminta untuk Kunjungan Kerja (kunker). Tak tangung – tanggung, tujuan kunkernya ke luar negeri, ke Negara China. “Pansus Pulau Galang tetap ngotot untuk minta kunker ke China,” Ungkap Farid Fauzi, Aggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Kamis (7/8) Farid menambahkan pihaknya menyayangkan sikap Pansus Pulau Galang.

Ini lantaran tanpa melakukan kunjungan kerja ke China, pansus bisa menyelesaikan persoalan terkait P. Galang. Karena itu, ia pun mempertanyakan motif dari rencana pansus pulau galang untuk kunker ke China.

“Ini pansus ada apa kok ngotot. Padahal, tanpa ke China mereka bisa menyelesaikan persoalan pulau Galang kalau sungguh – sungguh ingin menyelesaikan,” terangnya Beredar kabar motif dari pansus pulau galang berangkat ke China untuk mencari pesangon diakhir masa jabatan anggota DPRD Jawa Timur. Untuk diketahui biaya perjalanan ke China sekitar 50 Juta.

Sedangkan jumlah anggota pansus 20 orang. Jika ditotal kurang lebih Rp1 miliiar akan dikeluarkan dari APBD Jawa Timur.

Dimana Ketua Pansus P Galang sendiri adalah Sholeh Hayat dari Fraksi PKB. Sedangkat Sekretaris Pansus Pulau Galang Tjujuk Soenarjo dan Bendara pansus pulau Q cty galang, Saleh Mukandar.Q

Siapkan Sanksi Penebang Pohon DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus Raperda Perlindungan Pohon DPRD Surabaya kini sedang menyiapkan sangsi berat bagi penebang pohon yang dikelola oleh pemkot Surabaya. Dalam draft Raperda telah dimasukkan sangsi berupa penggantian dalam jumlah puluhan untuk kasus penebang satu batang pohon.

Anggota Pansus perlindungan Pohon DPRD Surabaya, Rio Patiselano, Kamis (8/ 8) mengatakan, dalam rancangan peraturan daerah yang tengah disusun Komisi B, menebang satu pohon sanksi yang dikenakan berupa penggantian puluhan pohon. Jumlah pohon yang haus diganti, menurut anggota fraksi PDS ini bergantung pada diameternya.

“Jika yang dipotong diameternya 10 cm, maka harus mengganti 10 pohon. Tapi jika yang dipotong diemetrnya lebih dari 10 – 15, penebang harus mengganti 30 pohon,” terangnya.

Rio menegaskan, sanksi terhadap penebang pohon tersebut diberikan, untuk memberikan efek jera kepada pihak swasta yang menebang pohon sembarangan. Pasalnya, denda retribusi potong pohon sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Q gat tdiak boleh lagi dipungut.Q

Gedung Grahadi Dipercantik

Menjelang perayaan Kemerdekaan RI 17 Agustus, gedung Negara Grahadi Surabaya mulai dihiasi tanaman baru dipinggir pagar dan dipasang bendera merah putih.

trie diana/bhirawa

Minta Pokemon Cs Dibebaskan, Warga Dolly dan Jarak Demo Surabaya, Bhirawa Sekitar ratusan warga dari kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak bersama Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) menggelar demonstrasi di depan Mapolrestabes Surabaya, Kamis (7/8) siang. Aksi ini meminta aparat kepolisian membebaskan Pokemon Cs. Dari pantauan Bhirawa di lapangan, sebelumnya massa berkumpul di depan Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Sawahan. Tepat pukul 12.00 WIB massa bergerak menuju Mapolrestabes Surabaya dengan menggunakan kendaraan bermotor serta mobil salon untuk berorasi. Dalam perjalanan ini, pihak kepolisian mengawal agar tidak terjadi kemacetan di jalan.

Sesampai di depan Mapolrestabes Surabaya, massa langsung menyuarakan orasinya dengan membentangkan beberapa poster yang salah satunya berisi ‘ Mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi aparata penegak hukum & Pemerintah Kota Surabaya terkait penyelesaian persoalan sosial di wilayah lokalisasi – Paguyuban Warga Strenkali Surabaya (PWSS)’ Divisi Hukum Front Pekerja

Amankan KPU Jatim, 900 Personel Polisi Siaga

geh/bhirawa

Ratusan pendemo warga Dolly dan Jarak dihadang ketat oleh pihak kepolisian, Kamis (7/8) siang di depan Mapolrestabes Surabaya.

Lokalisasi (FPL), Anisa mengatakan, tindak kekerasan yang disertai penangkapan aktivis pejuang HAM dan warga lokalisasi Dolly dan Jarak pada tanggal 27 Juli 2014, tepatnya saat bulan Ramadan dan sehari menjelang Lebaran adalah cermin dari arogansi penguasa yang dilaksanakan secara sistematis dan rencana. Aksi represif yang dilakukan aparat dalam penanganan lokalisasi dianggap melanggar HAM. Dan semua persoalan itu, terjadi akibat

keputusan Wali Kota.

“Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bentuk-bentuk intimidasi yang masih saja terjadi hingga saat ini yang dialami warga lokalisasi. Persoalan di lokalisasi adalah persoalan sosial yang seharusnya lebih mengedepankan pendekatan secara persuasive oleh pemerintah dan semua pihak. Bukan pendekatan secara militer oleh aparat TNIPolri,” terang Anisa yang juga Q geh koordinator aksi.Q

Raperda Miras Dikembalikan Gubernur

Dewan Pertanyakan Penghapusan Larangan Penjualan Miras di Toko Modern DPRD Surabaya, Bhirawa Panitia Khusus Pengendalian Minuman Beralkohol DPRD Kota Surabaya mempertanyakan dikembalikannya draf Raperda Minuman Beralkohol oleh Pemprov Jatim.

Wakil Ketua Pansus Raperda Pengendalian Mi-

numan beralkohol Komisi B DPRD Surabaya Rio Pattiselanno, Rabu(7/8), mengaku heran dengan revisi yang diberikan Pemprov Jatim terkait dihapusnya pasal soal larangan penjualan minuman beralkohol di toko modern seperti Indo-

Hindari Aksi Bentrok dengan Massa

maret, Alfamart dan lainnya.

“Jujur saja kami terkejut dengan permintaan revisi yang diminta Pemprov Jatim. Apalagi, revisinya juga cukup banyak,” ujarnya.

Rio menegaskan, larangan penjualan minuman beralkohol di toko modern tidak

dapat diganggu gugat. Sebab hal itu merupakan nafas dibalik dibentukanya Raperda pengendalian minuman beralkohol oleh Komisi B. “Kalau pasal tersebut dihapus, ya Raperda ini menjadi tidak ada taringnya lagi,” tegasnya.

Menurut Rio, pansus me-

miliki alasan kuat soal pengaturan zona penjualan minuman beralkohol di Surabaya. Makanya, dalam draf raperda yang telah dibahas telah ditentukan zona mana saja yang diperbolehkan menjual minuQ gat man keras.Q

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Berlanjutnya sidang lanjutan gugatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 oleh kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konsitusi yang digelar pada Jumat (8/8).

Mendapat perhatian dari Kapolrestabes Surabaya yang akan menyiagakan 900 personel untuk pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.

Atas kericuhan yang terjadi pada Rabu (6/8) kemarin, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan para pendukung dari pasangan Prabowo-Hatta.

Nantinya, pada pengamanan Jumat (8/8) besok (red, hari ini), para pendukung diperbolehkan berorasi di depan kantor KPU Jatim.“Untuk pengamanan besok (red, hari ini), kami tetap menggunakan pola pengamanan yang sama. Tentunya, prosedur keamanan sesuai dengan protap yang ada, dengan dijaga 900 personel,” terang Kombes Pol Setija Junianta, Kamis (7/8).

Dijelaskan Setija, adapun prosedur pengamanan yang dilakukannya adalah mulai dari pengambilan apel terhadap jajaran dan pengamanan yang dilakukan, baik pemasangan security barier ataupun penempatan pasukan. Nantinya, pihaknya akan menempatkan pasukan tambahan bantuan dari TNI dan Polda yang ditempatkan di Kantor KPU Jatim.

“Pada Pam hari ini, jumlah personel masih sama yakni 900 personel. Nantinya, tidak ada penambahan pasukan, karena sesuai dengan Pam pada Rabu (6/8) kemarin,” kata Setija.Apabila masih terjadi bentrokan seperti pada Pam Rabu (6/8) kemarin, Kapolrestabes menegaskan, seluruh pasukan dihimbau untuk melakukan pendekatan persuasif dan tetap berkomunikasi dengan koordinator massa yang ada.

“Dari beberapa pihak sangat menyesalkan terhadap kejadian kemarin. Dengan demikian, Insyaallah tidak terjadi hal yang sama. Apabila ada kemungkinan terjelek pun, kami siap melakukan penegakan hukum. Hal ini sudah ditekankan oleh pimpinan, bahwa negara itu tidak boleh kalah. Kalau ada anarkis dan mengarah ke tindak pidana akan dilakukan penegakan hukum,” tegas Setija.

Mantan Kapolres Sidoarjo ini menambahkan, untuk tempat-tempat yang jadi prioritas pengamanan, tetap dilakukan di Kantor KPU Jatim. Secara logika, kalau di MK akan sidang maka mengarahnya ke KPU. Namun, kalau ada konteks kegiatan masyarakat di tempat lain, maka juga dilakukan pengamanan.

“Kami tetap melakukan pengamanan dengan mengatur jarak untuk melakukan aksi demo, sesuai aturannya yakni 150 meter. Namun, pada Rabu (6/8) kemarin jarak ini tidak diperhatikan, sehingga ada kelonggaran bagi pergerakan para pendemo,” terangnya.Q bed

Akibat Gangguan Pencernaan, Komodo KBS Mati di Kandang Seekor Komodo koleksi satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditemukan mati di kandangnya, Kamis (7/8) pagi.

Kematian Komodo ini mati setelah diotopsi akibat gangguan saluran pencernaan. Namun untuk memastikan penyebabnya, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unair masih memeriksa lebih lanjut.

Humas KBS, Agus Supangkat mengungkapkan, satwa Komodo dengan nama latin Varanus Komodoensis yang mati berjenis kelamin jantan dan berumur 11 tahun atau sudah masuk tahap dewasa.

“Komodo yang berumur 11 tahun ini ditemukan petugas Keeper pada pukul

06.00 WIB pagi tadi. Dan kata Bu Liang Kaspe hasil otopsi ada gangguan saluran pencernaan, ada bintik-bintik merah di dinding usus dan lambungnya,” kata Agus ketika ditemui Bhirawa, Kamis (7/8).

Dalam hal ini, Direktur Operasional PDTS KBS, Drh. Liang Kaspe memas-

tikan kondisi Komodo yang merupakan hasil penetasan KBS pada 2003 kondisinya sehat dan tidak ada penyakit.

“Di usus Komodo ada sisa daging tapi sudah tidak sempurna karena berupa cairan. Dan di lambungnya ada sisa tulang,” papar Liang Kaspe.

Ia menambahkan, selain ada warna kemerahan di dinding usus dan lambung Komodo yang mati, Liang Kaspe juga menyebut ada bekas luka di kulit satwa jenis reptil ini. Akan tetapi, luka tersebut disebutnya lumrah akibat berkelahi

dengan teman kandang di musim kawin dan bertelur seperti sekarang.

“Tidak ada alasan, kebanyakan meski jumlahnya 72 ekor tidak kita jadikan satu. Kita kelompokan di kandang berdasarkan umur komodo masing-masing,” tambahnya.

Sekedar diketahui, sementara ini jumlah koleksi Komodo di KBS tersisa 72 ekor. Yang terdiri dari 7 ekor berjenis kelamin jantan, 6 ekor berjenis kelamin betina dan 59 anakan yang belum diketahui jenis kelaminQ geh nya.Q

Aktivitas satwa Komodo dengan nama latinnya Varanus Komodoensis, Kamis (78) sore, di salah satu kandang Kebun Binatang Surabaya (KBS). geh/bhirawa

SURABAYA

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dindik Desak Kemendikbud Sanksi Penerbit Mbleler Daerah Harus Aktif Pantau Distribusi Dindik Jatim, Bhirawa Lambatnya distribusi buku kurikulum 2013 oleh penerbit ke sekolah membuat kesabaran Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim habis. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mendesak agar ada sanksi tegas bagi penerbit yang mbleler dalam mendistribusikan buku.

trie diana/bhirawa

Gelar Pertemuan

Gubernur Jatim H Soekarwo bersama Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta dan juga dihadiri mantan Ketua DPD Golkar Jatim Martono serta pejabat lainnya saat menggelar forum mediasi antara polisi dan wartawan di gedung Grahadi, Kamis (7/8). Pertemuan kali ini membahas pasca perampasan kamera milik fotografer Harian Bhirawa.

Aturan Kejati Awal September

Kejari se-Jatim Ditarget Satu Penyidikan Korupsi Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) se Jawa Timur sebulan ini harus ekstra keras dalam menangani kasus korupsi.

Aturan ini diterapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang menargetkan Kejari se Jatim untuk menaikkan satu kasus korupsi dari penyelidikan (Lid) ke penyidikan (Dik).

Aturan ini dibenarkan oleh Kepala Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim M Rohmahdi yang mengatakan, aturan ini diberlakukan oleh Kepala Kejati Jatim guna meningkatkan kinerja Kejari-kejari. Dan setiap Kejari wajib menaikkan kasus korupsi yang semula masih penyelidikan, harus diselesaikan sampai ke penyidikan.

“Pada 1 September nanti, Kejarikejari diminta ada penambahan satu kasus korupsi yang dinaikkan ke penyidikan,” kata Mohammad Rohmadi kepada wartawan, Kamis (7/8).

Menurut Rohmadi, aturan ini di-

berlakukan untuk Unit Pidana Khusus yang ada di seluruh Kejari se Jatim. Sebab, yang diminta oleh pimpinan yakni menaikkan perkara korupsi yang selama ini masih proses penyelidikan, menjadi ke penyidikan.

Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan semua perkara korupsi yang dinilai perlu penyelesaian.

Tak hanya Kejari saja, Rohmadi mengaku bahwa Kajati Jatim juga memerintahkan agar Unit Pidana Khusus Kejati Jatim bisa menaikkan tiga kasus korupsi yang Lid menjadi Dik. Sebab, pada September nanti diharapkan ‘PR’ yang diberikan Kajati bisa dilakukan dengan baik oleh uni pidsus Kejati Jatim.

“Pidsus Kejati pun diperintahkan pimpinan untuk menaikkan tiga perkara yang masih penyelidikan menjadi penyidikan,” tegas Rohmadi.

Terkait kasus korupsi apa saja yang nantinya oleh pidsus Kejati dinaikkan ke penyelidikan, Rohmadi

denggan mengomentari hal itu.

Menurutnya, hal itu akan diketahui pada saat bulan September nanti.

“Sabar dulu, karena masih lid. Dan saya juga diperintahkan oleh Aspidsus agar tidak memberikan komentar mengenai perkara-perkara yang masih ditingkat penyelidikan,” terang mantan Kasi Intel Penajam Kaltim itu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, saat ini Kejati tengah menyelidiki beberapa kasus korupsi.

Di antaranya adalah pembangunan gedung Bea dan Cukai Jatim tahap pertama dan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep.

“Untuk perkara yang menyangkut Dinas Pendidikan Sumenep kemarin kita lakukan koordinasi. Itu saja yang bisa saya infokan, sebab perakara ini masih penyelidikan. Nanti, kalau sudah penyidikan kita buka,” pungkas Rohmadi.Q bed

Harun mengatakan, Kemendikbud telah memberi deadline akhir distribusi buku sampai 15 Agustus mendatang. Karena itu, jika masih ada penerbit yang tidak menepati kewajibannya sudah sepatutnya untuk disanksi.

“Pada 15 Agustus nanti kita akan lakukan evaluasi menyeluruh terkait penyediaan buku ini. Sekolah mana saja yang sudah dan belum menerima buku. Jika belum, penerbit harus disanksi karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak,” tegas Harun dalam konfrensi pers yang digelar di Kantor Dindik Jatim Jalan Jagir Sidoresmo 5 Surabaya, Kamis (7/8).

Desakan ini menurutnya sangat beralasan. Sebab, pihak Kemendikbud telah meminta Dindik Jatim untuk aktif dalam upaya percepatan implementasi kurikulum baru 2013. Selain itu, dana dekonsentrasi yang digunakan untuk membayar buku jauh-jauh hari telah dikirim dari provinsi langsung ke sekolah di 38 kabupaten/kota di Jatim. Namun sampai saat ini belum banyak sekolah yang dapat menggunakannya karena buku kurikulum baru belum sepenuhnya diterima.

“Sejak awal saya memang melarang sekolah untuk membayar buku jika belum diterima secara lengkap,” tutur Harun.

Sebagai upaya percepatan, Harun juga mengimbau kepada kabupaten/kota ikut aktif mendesak penerbit agar segera mengirim buku yang sudah dipesan sekolah.

Meski sekolah telah memiliki Compact Disk (CD) berisi materi kurikulum baru, kebutuhan sekolah terhadap buku kurikulum sangat besar.

“Satu minggu ini silahkan dioptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan SD yang sudah ada. Tapi tidak perlu membeli buku sendiri,” kata dia.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Nuryanto menambahkan, untuk mempercepat pendistribusian buku, kabupaten/

Tiap Puskesmas Harus Ada Surveilans Kusta

RAGAM INFO

Disnakertransduk Jatim Siapkan Pelayanan TKI Melalui IT Pemprov, Bhirawa Disnakertransduk Jatim segera mewujudkan pelayanan perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui IT (information technology). Program tersebut nantinya akan digadang-gadang Jatim sebagai program IT yang diharapkan bisa diadopsi pusat dan provinsi lainnya.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto mengatakan, dalam pekan ini, Disnakertransduk Jatim akan mengumpulkan asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) juga asosiasi lainnya.

“Mereka dikumpulkan dalam rangka menyusun sistemnya, dan selanjutnya target saya pada minggu pertama bulan September, implementasi pelaksanaan program ini sudah berjalan. Untuk perangkatnya nanti berada di UPT Disnakertransduk Jatim,” kata Edi ketika dikonfirmasi, Kamis (7/8).

Lebih lanjut, Edi menjelaskan, mekanismenya dari perusahaan yang mengajukan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) merupakan kartu identitas bagi TKI untuk calon TKI tidak harus datang ke Surabaya.

“Jadi perusahaan itu tinggal men-scan persyaratan yang diperlukan dari kanQ rac tornya dan langsung meng-email.Q

Penderita kusta mendapatkan perawatan dari Puskesmas.

Surabaya, Bhirawa Tingginya penderita kusta di Jatim memaksa Puskesmas harus memiliki tenaga Surveilans (petugas pemantau lapangan. red). Dalam realisasinya daerah yang rawan kusta terdapat minimal satu Surveilans dan tenaga dokter. ‘’Kita berharap keberadaan Surveilans dan satu tenaga dokter dapat membantu Dinas Kesehatan dalam mendata dan mengurangi jumlah penderita kusta di Jatim,’’ Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengatakan, untuk

dna/bhirawa

daerah-daerah yang tidak rawan kusta seperti Surabaya, Malang dan Mojokerto hanya ada beberapa Surveilans yang stanby di Puskemas. Sedangkan untuk daerah yang rawan Kusta seperti Sampang harus ada Surveilansnya di setiap Puskemas. ‘’Rata-rata Surveilans yang ada hanya perwakilan dari seluruh Puskemas yang ada. ‘’Biasanya dalam lima Puskesmas ada satu Puskesmas atau Surveilans yang dijadikan rujukan bagi Puskesmas lainnya,’’ jelasnya.

Mantan Bupati Ngawi ini menuturkan, dalam pelaksanaan-

nya kinerja Surveilans di masing-masing Puskemas yang ada menunjukkan hasil yang mengembirakan. Banyak dari penderita kusta terdata dan terdampingi dengan baik. Jika dilihat jumlah penderita kusta setiap tahun meningkat hal ini bukan disebabkan karena buruknya penanganan kusta melainkan bekerjanya tenaga Surveilans di lapangan. ‘’Jadi berhasil atau tidaknya Surveilans tergantung dari seberapa banyaknya Surveilans dalam mencari dan menemukanb penderita kusta di daerah. Jika temuannya banyak dan melebihi dari target yang ditentukan maka kinerjanya baik dan sebalikya,’’ tegasnya.

Ke depan ia meminta dengan ditemukannya penderita kusta diharapkan masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada penderita. Menurutnya, penderita kusta harus diberikan tempat dan posisi sama di masyarakat. ‘’Terkadang ada beberapa masyarakat yang enggan dengan penderita kusta karena ditakutkan tertular. Padahal untuk tertular penyakit kusta tidak mudah membutuhkan waktu yang lama dan intesif (berinteraksi langsung dengan penderita, red) untuk tertularnya,’’ Q dna terangnya.Q

kota bisa menawarkan solusi kepada penerbit. Diantaranya menjadi fasilitator antara sekolah dan penerbit agar buku dikirim ke kantor dindik.

Selanjutnya, Dindik memanggil sekolah untuk mengambil sendiri buku-buku sekaligus membayar secara langsung kepada penerbit.

Jika solusi ini disetejui penerbit, maka ada konsekuensi yang juga harus ditepati penerbit. Yakni membayar biaya pengiriman untuk kurir sekolah. Menurut Nuryanto, langkah ini dilakukan untuk membantu penerbit yang kesulitan menjangkau sekolah-sekolah yang terletak didaerah terpencil atau daerah yang sulit diakses kendaraan roda empat.

“Kalau penerbit tidak mau juga tidak apa-apa. Kan kalau tidak menepati deadline mereka juga yang rugi. Silahkan saja memikul ke sekolah yang lokasinya di atas bukit.,” kata dia.

Nuryanto memahami kesulitan yang dialami pihak penerbit dalam menjangkau seluruh sekolah di Jatim. Apalagi dari sekitar 40 penerbit yang ditunjuk untuk menyediakan buku-buku di Jatim, hanya tiga diantaranya yang berlokasi di Jatim.

Satu di Surabaya, satu di Gresik dan satu lagi di Sidoarjo.

“Yang penerbitnya di Surabaya saja belum selesai kok mendistribusikan untuk wilayah Surabaya sendiri. Apalagi yang di luar Jatim,” kata dia.

Solusi ini diakuinya tidak akan menyalahi aturan. Sebab, baik desakan maupun tawaran solusi sebelumnya telah mendapat persetujuan Kemendikbud.

Bahkan solusi ini menjadi terobosan satusatunya di Indonesia.

“Kemendikbud sendiri sudah mengakui upaya percepatan implementasi kurikulum baru di Jatim ini menjadi percontohan.

Solusi ini juga diterima sebagai solusi yang baik,” pungkas pejabat yang hobi meQ tam ngoleksi miniatur pesawat itu.Q

Pendatang Baru Banyak Terjaring Operasi Yustisi Pemkot Surabaya, Bhirawa Para pendatang baru pasca lebaran banyak yang terjaring dalam operasi yustisi yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Selain merazia pendatang baru, Pemkot Surabaya juga mengantisipasi kembalinya para wanita harapan atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari eks Lokalisasi Dolly dan Jarak.

Menurut Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widiyanto antisipasi yang dilakukan dengan mencocokkan data orang yang terjaring razia dengan data para PSK dan mucikari yang dimilikinya. ‘’Setelah kita kroscek dengan data wanita harapan dan mucikari Dolly dan Jarak ternyata di dalamnya tidak ada yang PSK,’’ kata Irvan, Kamis (7/8).

Dalam razia yustisi, kata mantan Camat Rungkut ini, pihaknya memilih Kecamatan Sawahan. Kawasan ini dipilih untuk mencegah masuknya para PSK dan mucikari yang tetap nekat beroperasi lagi. ‘’Kita juga antisipasi kembalinya mereka (PSK dan mucikari) setelah deklarasi alih fungsi lokalisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, 41 orang terjaring razia yustisi oleh petugas Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya. Puluhan orang ini terjaring razia berasal dari dua Kecamatan yakni, Sawahan dan Dukuh Pakis.

Dari jumlah itu, 25 orang dimejahijaukan dengan pasal tipiring karena tidak mampu menunjukkan identitas penduduk musiman serta surat keterangan kerja di Kota Surabaya.

Kota Surabaya selama ini menjadi tujuan urbanisasi paling menggiurkan bagi banyak orang. Dengan memanfaatkan arus balik setelah libur Lebaran, banyak orang yang tinggal di kampung kemudian secara massal datang mengadu nasib ke kota Pahlawan.Q dre

Kecamatan Semampir Bongkar 19 Bangunan Liar Untuk mewujudkan kawasan yang bersih di bantaran Kali Wonokusumo, jajaran kecamatan Semampir melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran 19 bangunan liar.

Operasi ini dilaksanakan kecamatan Semampir bekerja sama dengan Satpol PP , Polsek Semampir dan Koramil Semampir.

“Hanya sebatas penataan saja karena rencana kawasan tersebut akan dibangun dan diaspal jadi perlu ditertibkan terlebih dahulu. Akan tetapi sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar yang memiliki bangunan liar agar membongkar bangunan itu sendiri,” ungkap Camat Semampir-Siti Hindun Robba H, S.Pd, SE, M.Si, Kamis (7/ 8) saat memimpin pem-

bongkaran tersebut.

Ia menambahkan, ternyata setelah disosialisasikan sampai dengan hari yang ditentukan tidak ada bangunan yang dibongkar,hingga pihak kecamatan melakukan tindakan pembongkaran semua bangunan yang masih berdiri tersebut.

Dan untuk mengantisipasi agar bangunan liar tidak kembali berdiri lagi, Kecamatan Semampir menggandeng RW dan RT setempat untuk turut mengawasi. “Respon dari pak RT khususnya RW sangat disambut baik akan me-

ngawasi kawasan yang sudah dibersihkan agar tidak ada bangunan liar lagi yang berdiri, sebab kalau dibiarkan mereka akan merajalela lagi,” ujar mantan Lurah Ampel.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan Camat Semampir ke masyarakat terkait pembangunan liar yang sangat menganggu kepentingan umum ini menggunakan cara dari hati ke hati.

“Pendekatan persuasif, pengertian dari hati ke hati sangat diperlukan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat agar lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi,” katanya.

Bahkan ada beberapa warga yang merasa dengan dibongkarnya banguna tersebut bisa menganggu ke-

butuhan ekonominya. “Ada juga warga yang mengeluh kalau bangunan tersebut mereka gunakan untuk mencari sesuap nasi, tapi dengan berlahan saya menjelaskan ke mereka apabila hak untuk milik kepentingan umum diambil alih karena kebutuhan pribadi hasil yang diterima nantinya tidak halal melainkan haram.

Dan Alhamdulillah akhirnya dengan sedikit penjelasan tersebut bisa mereka terima,” jelasnya.

Ia berharap agar seluruh kawasan di Kecamatan Semampir sudah tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri sehingga kota bisa lebih bersih dengan penataan yang lebih baik, agar nantinya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekiQ riq tarnya.Q

trie diana/bhirawa

Petugas gabungan dari Trantib Kecamatan, Satpol PP Surabaya, Koramil Semampir dan Polsek Semampir yang dipimpin Camat Semampir Siti Hindun Robba H SPd SE MSi melakukan 19 bangunan liar di jalan Endrosono II Surabaya.

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Asian Games di Jakarta “Tiada korma buah kemang juga afdhal untuk pembuka puasa.” Begitu kata seloroh-an santri anak Betawi, untuk menerima situasi dengan selalu bergembira. Asian Games(AG) XVIII tahun 2018 telah ditetapkan akan di­ selenggarakan di Jakarta.Komite Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia,OCA), dalam pertemuan di Kuwait, Jumat (25 Juli 2014) secara resmi “menggeser” Hanoi. Sebe­ lumnya, Jawa Timur (Surabaya) kalah dalam voting untuk menjadi tuan-rumah.

Dalam votingyang berlangsung di Macau (Kamis, 8 November 2012), Surabaya hanya memperoleh 14 dukung­ an. Sedangkan kota “merah”Hanoi, memenangkan suara mutlak dengan 29 dukungan dari 43 suara. Terdapat dua negara lain yang mengajukan diri. Yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia. Tidak ada yang mendukung UEA ka­ rena dianggap tidak cukup apresiatif dan kurang berprestasi pada bidang olahraga. Walau tercatat sebagai negara kaya, UEA nyaris tidak memiliki atlet level dunia.

Tetapi pernyataan mundur sebagai tuan-rumah AG bukan hal baru. Sudah beberapa kali terjadi. Yang pertama tahun 1970, Korsel membatalkan rencananya untuk menjadi tuan-rumah, makaAGdipindahkan ke Bangkok. Lalu terjadi lagi tahun 1977, dari Pakistan dipindah ke Bangkok lagi. Kali ini, Bangkok tidak bersemangat menjadi tempat limpahan untuk ketiga kali, karena situasi politik belum kondusif. Maka Jakarta menjadi pelimpahan tuan-rumah.

Walau sudah pernah menjadi tuan-rumah Asian Games (tahun 1962) Indonesia masih perlu mempertimbangkan berbagai hal. Terutama persiapan internal KOI (Komite Olimpade Indonesia) dan penunjukan daerah. Pemerintah Daerah wajib dilibatkan, karena berdasarkan statuta OCA penyelenggara AG adalah atasnama daerah, bukan negara.

Konon biaya penyelenggaraan AG tidak terlalu tinggi.

Hanya sekitar US$ 500 juta (sekitar Rp 5,7 trilyun). Tetapi Vietnam menyatakan tak cukup memiliki anggaran. Ini bisa dimengerti karena Vietnam merupakan negara kecil yang baru saja “bangkit” secara ke-ekonomi-an. Prestasi olahraga-nya juga belum seberapa nampak. Sehingga dikhawatirkan biaya AG tidak bisa balik modal dengan mengandalkan sponsor maupun tiket masuk arena pertandingan.

Ke-tidak sanggup-an Vietnam cukup beralasan. Greget AG tidak seperti Olimpiadeatau Piala Dunia sepakbola.

Sehingga penjualan tiket berbagai pertandingan hanya mengandalkan masyarakat lokal. Itupun bergantung pada tingkat kemakmuran masyarakat di daerah penyelenggaraan. Bahkan boleh jadi, banyak pertandingan akan digratiskan. Satu-satunya penghasilan terbesar even AG hanya pada hak siar televisi.

Asian GamesXVIII seharusnya diselenggarakan pada tahun 2019, namun diajukan setahun pada 2018.

Per-gelaran olahraga tertinggi di Asia ini akan mempertandingkan 33 cabang olahraga (cabor).Rinciannya 28 cabor olimpiade dan lima cabor tradisional yang ada di kawasan Asia. Pada cabor tradisional inilah tuan-rumah bisa mengambil “keuntungan” meraih medali sebanyakbanyaknya. antaralain pencaksilat, tarung drajat, dan sepak takraw.

Penyelenggaraan AG, sebenarnya tidak harus di ibukota negara. Misalnya AG ke-12 tahun 1994 di Hiroshima (bukan di Tokyo). Lalu AG ke-14 di Busan (bukan Seoul). Begitu juga AG ke-16 tahun 2010 di Guangzhou, danAG XVII September 2014 nanti diselenggarakan di Incheon (Korsel). Namun AG XVIII 2018 diselenggarakan di dua daerah. Yakni Jakarta sebagai daerah utama, serta Suma­tera Selatan (Palembang) sebagai daerah pendukung.

Boleh jadi ini cara KOI (Komite Olimpiade Indoneisa) untuk mempercepat penyelenggaraan AG, bisa menghemat biaya. Toh tidak akan sebanding dengan prestasi yang bisa diraih. Selama ini Jepang menjadi raja AG delapan kali sejak penyelenggaraan pertama tahun 1951 sampai AG VIII tahun 1978. Setelah itu RRC menggantikan posisi “raja” sebanyak 8 kali pula, mulai AG IX di Bangkok sampai AG XVI di Guangzhou 2010 lalu. RRC berpotensi menjadi raja lagi. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Selamat Bersidang untuk Indonesia Rabu (6/8) yang lalu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu presiden 2014 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Prabowo-Hatta menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

Prabowo memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau 46,85 persen. Sedang Jokowi mendapat 70.997.833 suara atau 53.15 persen. Selisih mereka 8.421.389 suara.

MK sendiri menegaskan bahwa mereka akan bersikap netral dalam sidang yang dimulai hari ini. Ketua MK Hamdan Zoelva menjamin dan memastikan seluruh hakim MK sudah bersepakat bahwa akan melaksanakan dan memutuskan perkara pilpres secara independen dan imparsial dengan memperlakukan pihak-pihak dengan sama. Hamdan menegaskan tidak ada siapapun dari lembaga negara, partai politik, organisasi masyarakat maupun kelompok demonstran yang bisa menekan sikap dan pendapat MK. Pihak tergugat KPU juga menegaskan tidak gentar menghadapi gugatan Prabowo-Hatta ini. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menuturkan bagi KPU mengikuti sidang di MK merupakan agenda rutin. KPU telah menyiapkan bukti-bukti untuk mengahadapi persidangan.

Kita juga mengimbau kembali kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sidang gugatan pilpres hari ini untuk tetap berpegang kepada jalan demokrasi dan hukum. Kita percaya bahwa demokrasi berdasarkan hukumlah yang cocok dan memberikan kemaslahatan bagi Indonesia.

Kepada Prabowo-Hatta, KPU, Jokowi-JK dan hakim MK kita ucapkan selamat bersidang untuk Indonesia.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

Mengapa Gus Dur Lengser?

Kehadiran karya Agus N. Cahyo ini cukup cemerlang untuk membuka cakrawala berpikir tentang perjalanan politik di Indonesia.

Utamanya terkait dengan pelengseran Gus Dur sebagai presiden ke-4. Ada sisi lain yang menyebabkan Gus Dur lengser dari jabatan kepresidenannya yang hanya berjalan tak sampai setengahnya.

Ada banyak alasan yang menyebabkannya lengser. Ada konspirasi politik yang dilakukan oleh kubu lawannya untuk melengserkan Gus Dur. Kemunculan konspirasi tersebut muncul karena gebrakan Gus Dur yang kuat untuk menata pemerintahannya dengan membersihkan sisa peninggalan Orde Baru (Orba).

G

ebrakan pertama yang dilakukan Gus Dur sebagai presiden RI ke-4 adalah berani melawan arus dan membersihkan sisa-sisa peninggalan Orba. Ia tidak sungkan-sungkan menendang Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos) yang dahulu menjadi sangat berjaya pada masa Soeharto (hlm. 57-58).

Salah satu alasan pembersihan terhadap sikapnya itu karena dua departemen tersebut dianggap tidak efektif. Gus Dur melihat Depsos menjadi sarang yang berpotensi korupsi. Deppen dibubarkan karena pada era sebelumnya menjadi lembaga propanganda pemerintah. Selain itu, Deppen menjadi lembaga pemberedelan media dan membungkam suara publik. Ini jelas bertentangan dengan konsep keterbuakaan informasi dan kebebasan berpendapat pada era reformasi.

Berbagai upaya dilakukan oleh kubu lawan untuk mendongkel Gus Dur, namun selalu gagal. Minimal membuat goyah pemerintahan. Namun, tuduhan skandal Buloggate, begitu telak diterima Gus Dur. Kasus tersebut menjadi senjata ampuh kubu lawan, terutama MPR dan DPR untuk dijadikan objek konspirasi menurunkan Gus Dur. DPR berhasil membuat linglung Gus Dur, kasus ini meledak, banyak kalang­an yang melakukan demonstrasi untuk menurunkan Gus Dur (hlm. 207).

Selain tuduhan kasusu suap Buloggate, Gus Dur juga ditud-

ing melakukan penggelapan uang atas bantuan dana kemanusiaan yang diberikan oleh Sultan Brunei kepada pemerintah melalui kepercayaan Gus Dur, menjadi konspirasi empuk bagi lawan politiknya di DPR. Pada bulan Februari 2000, Gus Dur mengunjungi Brunei, ia mengajak Sultan Brunei untuk melakukan investasi di Aceh. Sultan setuju memberikan 2 juta dollar AS ke Gus Dur. Sultan menegaskan, ia mempercayakan dana itu ke Gus Dur karena Gus Dur dianggap sebagai orang beragama dan ulama. Dia yakin uang itu akan digunakan sebaik-baiknya. Gus Dur tak meng­umumkan uang itu ke publik sebelum skandal itu bocor, ia langsung menyimpannya di rekening pemerintah. Alasan Gus Dur, Sultan Brunei memintanya merahasiakan bantuan tersebut.

Namun apa boleh buat, pihak lawan menuduhnya terlibat dalam skandal korupsi tersebut sampai harus membuatnya Pansus di DPR (hlm. 213).

Dua kasus tersebut menjadi penghadang perjalanan pemerintahan atau masa ja-

batan kepresidenan Gus Dur. Melalui dua tuduhan kasus tersebut, Gus Dur sudah mulai memiliki cacat kepemimpinan. Namun, kenyataannya, dua kasus tersebut tidak bisa terbukti secara akurat atas tuduhan-tuduhan berbagai pihak untuk melengserkan Gus Dur, meski kenyataannya Gus Dur lebih memilih turun dari kursi kepresidenannya. Dari dua kasus tersebut, pihak lawan berhasil mengubah opini publik bahwa sang presiden sekaligus guru bangsa berani melakukan penggelapan uang.

Kemudian DPR melakukan hak angket untuk membentuk Pansus skandal Buloggate dan Bruneigate yang menyeret presiden Gus Dur. Banyak yang berpendapat bahwa Pansus DPR ini hanya akal-akalan para musuh Gus Dur untuk menyeretnya dalam kasus korupsi. Banyak peraturan yang ditabrak, penuh rekayasa, dan konspirasi. Salah satunya adalah kontroversi legalitas dari Pansus tersebut (hlm. 216).

Di Indonesia memang jika seseorang berani melakukan hal baik dan meluruskan atau mau memusnahkan yang bejat-bejat banyak tantangan dan rintangan, bahkan teman akan menjadi lawan.

Ibaratnya, orang yang mau memberantas skandal korupsi di Indonesia harus siap dipanggang di atas kobaran api, lalu dilemparkan ke dalam air yang sangat dingin setelah gosong. Begitulah kiranya kenyataan yang dialami oleh Gus Dur yang selalu nyleneh dan melawan arus atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahannya sendiri.

Sehingga ia harus rela dilempar ke dalam air yang super dingin setelah dipanggang habis-habisan oleh bangsanya sendiri. Akhirnya ia lengser dari kepemimpinan presiden RI yang ke-4.

Buku ini akan menyingkap sejarah politik pelengseran Gus Dur. Ada banyak kontroversi Gus Dur yang menyebabkan dirinya banyak dimusuhi. Proses konspirasi gelap dalam upaya menjatuhkannya. Para dalang dan “tangan-tangan” gelap yang berperan dalam pelengseran tersebut. Semua pernyataan utama tersebut bisa kita temukan di dalam buku ini. Buku ini merupakan refleksi sejarah tentang sepak terjang seorang “Guru Bangsa” yang pada akhirnya dilengserkan secara tidak adil (inkonstitusional) oleh bangsanya sendiri. Secara garis besar, buku ini akan mengulas tuntas tentang oposisi sejak Orba, gerbang baru era reformasi, kenylenehan, unpredictable dan kontroversi sang presiden, serta hingga saat dihadang oleh konspirasi politik gelap. n

Judul : Salah Apakah Gus Dur? Misteri di Balik Pelengserannya Penulis : Agus N. Cahyo Penerbit : IRCiSoD (DIVA Press) Cetakan : I, Juni 2014 Tebal : 248 Halaman ISBN : 978-602-255-630-5 Peresensi : Junaidi Khab Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Resensi Buku :

I

Melestarikan Lingkungan Berbasis Budaya Lokal

ndonesia menurut catatan ahli meteorologi dan geofisika memang termasuk salah satu negara yang rentan terjadinya bencana alam. Seperti hal nya Bojonegoro salah satu kabupaten di Jawa Timur memiliki agenda bencana banjir tahunan.

Yah Banjir,Banjir menjadi sebuah permasalahan yang tiada pernah usai untuk kita cari solusinya.

Seperti sebuah buku dengan judul” Negeri 1001 Bencana (Antologi 16 cerpen Inspiratif)”ini.

Kumpulan cerita pendek (cerpen) yang memuat 16 karya Siswasiswa SMA Negeri 3 Bojonegoro yang bertindak sebagai editor adalah seorang penulis yang juga berasal dari Bojonegoro yang tak lain adalah guru Bahasa dan Sastra Indonesia mereka sendiri yakni Susanto. Buku ini menggambarkan betapa penting menjaga kebersih­ an lingkungan di daerah banjir.

Cerpen ini membawa kita untuk tetap mempedulikan hal-hal kecil demi upaya penggulangan banjir.

Seperti halnya kebiasaan membuang sampah; menyiram tanaman; kampanye- kampanye kelestarian lingkungan;budaya bersih dilingkup keluarga, sekolah dan umum.

Dan yang menarik dari karya-karya siswa-siswi seorang guru,dosen dan sekaligus penulis yang telah menamatkan Program Pascasarjananya di Universitas Negeri Surakarta ini adalah ingin mengawinkan alur cerita dengan budaya lokal Bojonegoro. Mengapa ini penting?Agar menjadi kebiasaan yang mendarah-daging dikalangan generasi muda pada era global saat ini seperti tampak pada peran tokoh-tokoh yang ada dalam buku yang terbit tahun 2014 ini.

Buku setebal 112 halaman ini mengulas kondisi sehari-hari yang banyak kita jumpai dikalangan masyarakat kurangnya kesadaran akan kecintaan lingkungan bersih.

Seperti cerpen yang berjudul “ Plak Tiba- tiba Ia Datang”karya Mia Rozi Tifani pada bagian pertama buku ini menggambarkan adanya perbedaan karakter dua tokoh , “aku” dan “Ida” dalam cerpen ini,

“Aku” memiliki karakter kurang peduli kebersihan lingkungan, sementara “Ida” memiliki karakter cinta dan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dua karakter ini adalah sample dalam kehidupan kita. Kalau saya cermati dalam alur cerpen dari bab demi bab ini penulis ingin mengajak kita mengubah pola pikir dari pribadi-pribadi yang semula kurang peduli kebersihan menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan kelestarian lingkungan.

Begitu juga cerpen dengan judul ”Pak Sobri” yang di tulis oleh M. Miftachurrochim hampir memiliki kemiripan muatan pesan yang disampaikan kepada pembaca bagaimana menumbuhkan kesadaran agar orang –orang dikampung untuk tidak membuang sampah sembarangan yang memicu terjadinya banjir yang dapat menggenangi rumah-rumah warga.

Cerpen-cerpen ini berawal dari kumpulan tugas menulis cerpen para siswa editor atas kreatifitas dan kepiawaiannya dalam menulis, hingga sampai cerpen- cerpen ini mampu dibukukan dan layak di konsumsi siswa, mahasiswa ataupun guru. Buku ini mengajak kita untuk menggali

kekhasan budaya lokal Bojonegoro seperti dalam judul (Sudut AlunAlun Bojonegoro;Sudut Permnas Mojoranu;Pasar krempyeng; Pesona Jatiblimbing) menggambarkan betapa pentingnya kita memperdayakan budaya- budaya asli daerah untuk kita kenalkan pada khalayak umum, bahwa potensi daerah saat ini layak untuk kita kembang agar kelestariannya tetap terjaga dan dapat kita wariskan untuk anak cucu kita kelak.

Setting-setting cerita seperti: Alun–Alun Bojonegoro, Perumnas Mojoranu, Pasar Krempyeng, Jatiblimbing membawa pembaca untuk lebih mencintai kearifan budaya lokal daerah para penulis sendiri dan memperdayakan seluruh potensi daerah yang ada baik SDM maupun SDA nya demi pencapaian produk pembelajaran yang berkualitas.

Buku terbitan Bojonegoro Bukuku Press ini tampilan cover depan lukisan dengan dasar warna biru muda tentang sebuah kota yang dihantam banjir bandang ini cukup bagus, sinkron dengan tema yang di jabarkan dalam cerpen-cerpennya.

Sementara tebalnya pun sedang jadi mudah untuk dinikmati kapan dan dimanapun pembaca kehendaki tanpa repot membawanya.

Tentang kualitas kertasnya cukup bagus.

Selain itu penggunaan kata yang tidak baku masih banyak dijumpai di beberapa bab seperti kata “mengeledek” mestinya”meledek”.

Sedangkan Bahasa –bahasa gaul juga masing mendominasi seperti “ EGP”, “Masalah buat lo”, “GPL” , ini wajar saja karena para penulisnya

adalah kalangan anak muda. Kemudian spasi juga masih banyak kata yang bergerombol mestinya harus berspasi.

Kehadiran buku cerpen ini barangkali bisa memicu semangat para pendidik khusus pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk lebih kreatif dalam mengompimalisasi pembelajaran kontektual berbasis lingkangan dan budaya lokal agar kedepannya produk-produk siswa yang dihasilkan memiliki daya jual dikalangan masyarakat luas .

Produk-produk belajar yang dipadupadankan dengan kearifan budaya lokal setempat sehingga secara tidak langsung mampu mengangkat eksistensi suatu daerah. Buku ini berupaya untuk mengejawantahkan antara hasil belajar dengan apa yang menjadi issue center di lingkup pendidikan kita saat ini yakni Pendidikan yang berbasis Lingkungan dan Kearifan Budaya lokal yang seringkali di dengung-dengungkan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tentunya dalam buku ini memberikan kesan mendalam perlunya mengkolabrasikannya pesan-pesan moral dalam kehidupan nyata. Sehingga dapat menjadi inspirasi bagi khalayak luas untuk selalu menumbuhkembangkan budaya cinta bersih; budaya kerja keras; budaya tanggap penanggulangan bencana; cinta akan budaya lokal sebagai budaya yang mengakar dikalangan masyarakat.

Maka sangat tepat kiranya mana kala buku ini kita jadikan koleksi buku bacaaan yang dibaca oleh anggota keluarga kita, demi untuk menumbuhkan minat baca pada keluarga kita dan masyarakat luas. Selamat membaca! n

Judul Buku : Negeri 1001 Bencana (Antologi 16 Cerpen Inspiratif) Editor : Susanto, M. Pd. Penerbit : Bojonegoro Bukuku Press Cetakan : Pertama, Juni 2014 Tebal : vi +112 halaman ISBN : 976-602-1527-12-2 Peresensi : Nurcholissiyah, SPd Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 3 Kedungadem, Bojonegoro – Jawa Timur.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

MenPAN Hanya Setujui 92 CPNS untuk Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Persaingan menjadi CPNS di Kab Sidoarjo pada 2014 ini semakin ketat.

Sebab, Kemen PAN RB hanya menyetujui 92 orang saja untuk quota formasi seleksi CPNS. Padahal Kab Sidoarjo tahun ini mengajukan 1.900 CPNS ke pemerintah pusat. Kekurangan pegawai yang diajukan itu, karena banyaknya PNS yang pensiun.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Sri Witarsih SH, tak dipenuhinya kuota yang diinginkan BKD Sidoarjo itu merupakan kewenangan dari Kemen PAN. Perkiraannya, Kemen PAN dipastikan sudah mempertimbangkan kuota untuk masingmasing kabupaten dan kota untuk seleksi CPNS tahun ini. ‘’Jika hanya direkomendasikan sejumlah itu ya kita harus melaksanakan,’’ ujar Witarsih, Rabu (6/8) kemarin.

Meski hanya diberikan 92 kuota bagi CPNS, menurut perkiraan Witarsih, peminat yang akan mengikuti tes CPNS yang akan dilaksanakan Bulan Oktober ini masih tetap tinggi.

Setiap tahunnya kekurangan jumlah PNS di Kab Sidoarjo masih belum bisa tercover, meski setiap tahunnya Pemkab Sidoarjo menyelenggarakan seleksi calon PNS. Terutama posisi guru kelas yang banyak dibutuhkan.

Guru kelas yang ada di sejumlah sekolah masih banyak

surat pengajuan tambahan Kemen PAN. Namun kuota yang diminta tak disetujui semua.

Pada tahun 2013, seleksi CPNS dibutuhkan 355 formasi . Dari formasi yang ada, jumlah peserta yang ikut 3.984 orang. Para seleksi CPNS pada 2013 itu menggunakan sistem computer assisted test (CAT).

ali/bhirawa

Sri Witarsih SH yang kosong. Sehingga pada 2014 ini lebih banyak diprioritaskan untuk mencari seleksi posisi jabatan guru kelas. Setiap tahunnya BKD juga mengirimkan

Pemkot Mojokerto Tunggu Kepastian MenPAN Peluang Pemkot Mojokerto mendapatkan kuota rekrutmen CPNS dari MenPAN RB tahun 2014 ini masih terbuka. Untuk memastikan, Pemkot menunggu kepastian dari pusat soal besarnya kuota maupun Petunjuk Tehnis (Juknis) pelaksanaan rekrutmen CPNS. ‘’Minggu depan kita baru dapat kepastian dari MenPAN RB.

Apakah kita menggelar rekrutmen CPNS tahun ini apa tidak,’’ terang Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto, Kamis (7/8) kemarin.

Ditambahkan Endri Agus, pekan lalu dirinya baru bertolak dari Jakarta mengawal pengajuan kuota CPNS ke MenPAN RB. ‘’Ada ratusan kabupaten/ kota se Indonesia yang masih belum menerima penetapan kuota dari menPAN RB. Kota Mojokerto merupakan salah satunya,’’ tambah pejabat asal Kota Batu ini.

Dari pengajuan yang dikirim BKD, ada sekitar 600 an formasi yang dibutuhkan Pemkot Mojokerto. Formasi itu terdiri dari berbagai SKPD di lingkup Pemkot Mojokerto. Formasi terbanyak berasal dari bidang pendidikan dan kesehatan.

Pantau Perkembangan Kejari se - Jatim

KELANA

Kejati Puldata Dugaan ISIS di Sidoarjo

PT SI Beri Penghargaan Kesetiaan Kerja Gresik, Bhirawa Dalam rangka memperingati HUT ke 57 Pabrik Gresik Semen Indonesia, Jumat (8/8) hari ini PT Semen Indonesia (PT SI) Tbk, memberikan Penghargaan Kesetiaan Kerja (PKK) kepada 342 pegawai yang telah mengabdi selama masa kerja tertentu yaitu 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 tahun.

Menurut Direktur Utama PT SI, Dwi Soetjipto di Wisma A Yani, Gresik, Kamis (7/8 ), PT SI Menjadi perusahaan multi nasional saat ini dikarenakan SDM yang berkualitas, dan pegawai menjadi pillar utama dalam meningkatkan kinerja perseroan. Maka perusahaan mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini yang sudah membantu membesarkan perusahaan hingga kini. ‘’Posisi PT SI sebagai market leader pada industri semen menunjukkan perusahaan ini dikelola SDM yang kompeten.

Namun apakah kemudian kita berpuas diri, jawabannya tentu tidak. Perkembangan perusahaan sangat pesat menuju perusahaan semen kelas dunia, menuntut SDM yang mampu berkompetisi di pasar global dan tak sekedar di pasar domestik semata,’’ jelas Dwi Soetjipto.

PT SI sebelumnya bernama PT Semen Gresik, kini telah berusia 57 tahun, Semen Gresik diresmikan tahun 1957 merupakan pabrik semen pertama yang didirikan setelah kemerdekaan dengan kapasitas 250 ribu ton. Tugas utamanya menyediakan kebutuhan semen untuk menopang pembangunan dimasa itu, selama kurun waktu 57 tahun berjalan.

Perusahaan berkembang dengan pesat dan pada 2014 ini, telah memiliki kapasitas 31,8 juta ton atau meningkat 12.600% dari kapasitas awal.

Pada 2014 beberapa proyek strategis telah dilaksanakan, antara lain ground breaking pembangunan Pabrik Indarung VI, pembangunan pabrik Rembang I, pembangunan cement mill di Dumai, peningkatan kapasitas Pabrik Tonasa melalui upgrading, pembentukan anak usaha baru dibidang IT dan restrukturisasi keuangan TLCC untuk mengurangi beban bunga. Strategi perusahaan sepanjang tahun 2014 akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan dimasa mendatang. Q kim

Bupati Menangkan Gugatan di PT TUN atas Dua Cakades Gresik, Bhirawa Setelah kalah berturut-turut dalam gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kali ini memenangkan gugatan melawan dua Cakades ( Calon Kepala Desa) yang melawannya dalam sidang tingkat banding di PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Surabaya, Kamis (7/8) kemarin.

Keduanya Cakades Wadak Kidul, Kec Duduksampeyan, Muhtarul Huda dan Cakades Tanjung Wedoro, Kec Bungah, Nasihudin. ‘’Memang betul. Pak Bupati selaku tergugat 1 memenangkan gugatan yang dilayangkan Cakades Wadak Kidul, Muhtarul Huda dan Cakades Tanjung Wedoro, Nasihudin tingkat banding di PT TUN,’’ kata Staf Ahli Bupati Gresik, Drs Tarso Sagito SH MHum. Menurut Tarso, sebelumnya Bupati selaku tergugat 1 dalam sidang gugatan di tingkat pertama (PTUN), kalah dengan kedua Cakades itu. Artinya, gugatan mereka dikabulkan. Namun, dalam upaya banding yang diajukan Bupati, orang nomor satu di Pemkab Gresik ini berhasil memenangkannya.

Dalam sidang berdasarkan amar perkara nomor 174 menjadi 83/B/2014/ PT TUN, tertanggal 6 Juni 2014, terkait gugatan Cakades Tanjung Wedoro, Kec Bungah, Nasihudin dengan majelis hakim yang diketuai Sastro Sunaryo SH, dengan hakim anggota DR Ratna Harmani SH CN MH dan Ketut Rasmen Suta SH memutuskan, membatalkan putusan PTUN Surabaya Nomor 174/G/2014/ PTUN Surabaya. ‘’Artinya, putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Nasihudin dibatalkan PT TUN,’’ tuturnya.

Hal serupa, lanjut Tarso juga terjadi pada saat sidang banding di PT TUN dalam kasus gugatan Cakades Wadak Kidul, Kec Duduksampeyan, Muhtarul Huda. Dalam, amar perkara nomor 155 menjadi 82/B/2014/ PT TUN Surabaya tertanggal 07 Juli 2014, majelis hakim yang diketuai Slamet Suparjoto SH MHum, dengan anggota Riyanto SH dan Syamsir Alam SH MH, memutuskan membatalkan putusan PTUN Surabaya Nomor 155/G/2014/PTUN Surabaya.Q eri

‘’Dalam waktu dekat ini, Sekdakot dan kabupaten se Indonesia dipanggil MenPAN RB. Dalam kesempatan itulah nanti akan dijelaskan soal kuota masingmasing daerah maupun Juknis pelaksanaan rekrutmen,’’ imbuh Endri Agus.

Dari informasi yang didapat dari Jakarta, kemungkinan Pemkot Mojokerto mendapatkan kuota CPNS masih terbuka lebar.

Pemkot Mojokerto bahkan jauhjauh harti sudah menyiapkan segala sesuatu terkait rekrutmen CPNS. Bahkan dalam APBD tahun 2014 ini, Pemkot juga sudah menganggarkan pos pengadaan CPNS. ‘’Secara prinsip kita sudah siap menggelar rekrutmen CPNS kalau dapat kuota.

Bahkan dalam APBD 2014 ini sudah dialokasikan,’’ pungkas Endri Agus.Q ali.kar

Kapolres Mojokerto AKBP Muji Edyanto (jongkok) Sidak di SPBU Dlanggu, Kamis (7/8) kemarin.

kariyadi/bhirawa

Rawan Penyimpangan, Lima SPBU Batasi Penjualan Solar Bersubsidi Kab Mojokerto, Bhirawa Lima Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di empat kecamatan di wilayah Kab Mojokerto terkena kebijakan pembatasan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi terhadap lima SPBU yang diberlakukan sejak 4 Agustus 2014 diutarakan Novi Misnayadi, perwakilan PT Pertamina dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Polres Mojokerto bersama Pemda, Kodim, dan seluruh SPBU di wilayah hokum Polres Mojokerto tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi jenis Solar tahun 2014 di ruang eksekutif Polres Mojokerto, Kamis (7/ 8) kemarin. ‘’Pembatasan itu berdasarkan Surat Edaran (SE) dari PT Pertamina No 1770/F15410/ 2014-S3, lima SPBU di wilayah Kab Mojokerto itu hanya diperbolehkan menjual produk solar atau biosolar bersubsidi mulai pukul 08.00-18.00 WIB,’’ kata Novi Misnayadi.

Kelima SPBU itu, yakni SPBU di wilayah Desa Sumbersono dan wilayah Desa Kedung Lengkong, Kec Dlanggu, SPBU di Desa Jambuwok, Kec Trowulan, SPBU di Desa Pugeran, Kec Gondang dan SPBU di Desa Pandan Arum Kec Pacet. ‘’Pembatasan pembelian solar di lima SPBU itu karena berpotensi terjadi penyimpangan. Tapi bukan berarti SPBU nya yang melakukan penyimpangan,’’ sergahnya.

Dipaparkan Novi Misnayadi, pembatasan soal bersubsidi sesuai SE BPH Migas No 937/07/KA BPH/ 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang SE Dal jenis BBM tertentu Tahun 2014 terkait pembatasan pembelian solar bersubsidi hanya Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Untuk malam hari tidak ada penjualan solar subsidi.

Kebijakan ini mulai 4 Agustus 2014 untuk wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali di klaster-klaster SPBU yang rawan penyalahgunaan BBM, kecuali di SPBU jalur utama Logistik. Selain itu,

dalam SE itu dipertegas soal pelarangan penjualan premium subsidi di seluruh SPBU di jalan tol Indonesia mulai tanggal 6 Agustus 2014.

Sementara itu dalam Rakor yang digelar mulai pukul 09.00 WIB itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Edyanto mengatakan, pembatasan penjualan BBM bersubsidi jenis solar akan berdampak kepada masyarakat. Sehingga aparat dan pemerintah serta pihak terkait harus menyamakan sikap.‘’Kami harus meningkatkan koordinasi dengan Pemkab Mojokerto, khususnya SKPD yang berkaitan degan penjualan BBM solar serta SPBU di wilayah hukum Polres Mojokerto,’’ tandas Muji Edyanto.

Usai menggelar Rakor, Kapolres Mojokerto langsung menggelar Sidak ke lokasi SPBU yang menerapkan pembatasan. Di setiap SPBU, Kapolres melihat langsung kondisi stock. ‘’Kami juga akan menempatkan personil polisi di SPBU yang dikenakan pem batasan,’’ terang Kapolres saat melakukan Sidak di SPBU wilayah Dlanggu.Q kar

Kejati Jatim, Bhirawa Merebaknya isu gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang merambah di Kec Balongbendo, Kab Sidoarjo. Mendapat perhatian Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim yang menyeruhkan agar Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidaorjo segera mela kukan Puldata (Pengumpulan Data). ‘’Dugaan penyebaran gerakan ISIS di wilayah Sidoarjo, membuat saya segera memerintahkan Kejari setempat untuk melakukan Puldata dan pantauan atas kebenaran isu ini,’’ terang Asintel Kejati Jatim Andi Herman, Kamis (7/8).

Menurut Andi, sebelumnya dirinya sudah memerintahkan agar seluruh Kejari di Jatim diminta untuk menelusuri keberadaan ISIS di Jatim. Khusus Tim Intel, Andi menghimbau agar kegiatan intelijen dilakukan dengan menghimpun data yang valid dari setiap temuan yang ada di wilayah setempat.

Setelah merebaknya isu ISIS di Malang dan Sidoarjo, Andi menegaskan untuk setiap Kejari se jatim segera mensinyalir adanya gerakan ISIS di wilayah itu. Upaya intelijen ini dikoordinasikannya dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jatim. Diantaranya adalah intel kepolisian, unsur TNI, BIN, dan Kesbangpol Pemprov Jatim.

Sementara Pangdam V/ Brawijaya Mayjen, TNI Eko Wiratmoko menambahkan, pihaknya akan melaksanakan pemantauan di wilayah Jatim. Bila ditemui adanya deklarasi ISIS di daerah tertentu, pihaknya akan menindak tegas dan membubarkan kegiatan yang ada hubungannya dengan ISIS. ‘’Beredarnya gerakan ISIS di Jatim, harus segera kita bubarkan. Sebab, dengan tegas kami menolak adanya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama guna kepentingan lain. Maka, apabila ditemui adanya kegiatan yang merujuk ke ISIS, tidak segan-segan akan kami bubarkan,’’ tandas Mayjen TNI Eko Wiratmoko.

Pengikut Abu Bakar Ba’asyir Dibelakang ISIS Sudah lama Masjid Baitur Rachman yang diduga digunakan sebagai pengikut ISIS (Islam State Iraq-Suriah)) diawasi Pemkab melalui Bakesbang, sebab diduga masjid ini sering digunakan untuk dakwah jamaah dari luar Sidoarjo.

Masjid yang ada di bekas lahan Pabrik Kain Ratatex, Desa Swalow, Kec Balongbendo, itu tetap dalam pengawasan.

Kabag Humas Pemkab Sidoarjo, Machmudi Ali, Kamis (7/8) kemarin dibalai wartawan saat menghadiri tahlilan atas meninggalnya wartawan Jawa Pos, Rukin Firda. Masjid ini sejak lama dalam pengawasan Pemkab Sidoarjo, sejak muncul keberadaan pengikut Abu bakar Ba’asyir.

Selama ini tak menimbulkan dampak sosial, meng ganggu ketentraman dan kedamaiaan masyarakat. Sudah terpantau kalau para jamaahnya berasal dari luar Sidoarjo. ‘’Saya tak tahu dari mana saja yang datang, tetapi sejauh pengamatannya semasa masih menjabat di Bakesbang Linmas, kebanyakan mereka dari luar daerah,’’ tandasnya.

Mengharapkan Muspida, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat di Sidoarjo untuk memberikan pemahaman agama yang benar kepada umat muslim agar suasana keamanan kerukunan dan kesatuan NKRI tetap terjaga. Kepada segenap umat Agama di Sidoarjo agar menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan masing-masing.

Semua agama mengajarkan kasih sayang, keadilan dan kesetaraan sesama umat manusia. Menolak segala tindakan atas nama agama apapun yang telah menjadikan manusia kehilangan nyawa. Menolak segala bentuk tindakan yang mengatasnamakan kebenaan agama, apapun yang menafikkan nilainilai univeral kemanusian, kesetaraan dan ke adilan.Q bed.hds

PKG Gelar Workshop Pemanfaatan DF Petro Kimia Gresik (PKG) dan Bank Mandiri menggelar workshop kepada distributor pupuk bersubsidi di Jawa Tengah terkait pemanfaatan fasilitas Distributor Financing (DF), dalam skema Sistem Informasi Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (SIP3).

Workshop digelar di Hotel Grandi Candi Semarang, Jawa Tengah, selama dua hari (7 hingga 8 Agustus). Diikuti sebanyak 133 distributor dari seluruh Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, distributor diberikan pelatihan mengenai teknis penebusan dan pembuatan laporan penyaluran pupuk bersubsidi secara periodik melalui SIP3.

Menurut Sekretaris Petro Kimia Gresik, Wahjudi, melalui SIP3 PKG dapat memantau laporan penyaluran distributor setiap hari secara realtime.Bahkan distributor diberikan fasilitas menu untuk pembuatan laporan (Laporan F6 dan Rekap F6) yang hasilnya dapat dicetak dan memiliki barcode khusus, sehingga dapat memudahkan dalam proses verifikasi.

Melalui proses baru ini, diharapkan penagihan pen-

yaluran pupuk bersubsidi dari PKG kepada pemerintah dapat tepat waktu dan sesuai dengan laporan penyaluran yang dikirimkan distributor.

Dan melalui skema baru ini, ketiga pihak akan saling mendapat keuntungan, diantaranya mendapatkan kepastian pembayaran dari bank atas penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor tepat pada tanggal jatuh tempo, dengan sistem online akan memudahkan pemantauan penebusan pupuk bersubsidi dan posisi piutang distributor secara realtime. ‘’Adanya kepastian pembayaran dari bank akan sangat membantu PKG dalam merencanakan cashflow perusahaan, penagihan penyaluran pupuk bersubsidi kepada pemerintah dapat tepat waktu dan sesuai dengan laporan yang ada.

Mempermudah PKG dalam

ist

pupuk bersubsidi dari PKG yang diserahkan kepada distributor sampai ke kelompok tani. mengemban tugas pemerintah, yaitu penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada distributor sampai ke kelompok tani,’’ kata Wahjudi.

Pada distributor yang menggunakan fasilitas DF dibagi menjadi beberapa kategori dan mendapat fasilitas sesuai lama masa kerjasama, yaitu kategori A (kerjasama lebih dari 5 tahun), kategori B (kerjasama 2 – 5 tahun), dan kategori C (kerjasama di bawah 2 tahun). Adapun fasilitas/manfaat yang didapat

oleh distributor antara lain, plafon kredit yang diberikan dapat 1-5 kali lebih besar (sesuai kategori) dari aset/ jaminan yang kini diberikan ke PKG. Sehingga penebusan dapat lebih besar atau maksimal sesuai nilai alokasi subsidi yang ada.

Biaya provisi (administrasi) mulai dari 0,25% hingga 0,75 % dari nilai plafon, suku bunga yang ditawarkan lebih kompetitif, antara 10,25% hingga 10,75 % per tahun (sesuai kategori). Fasilitas DF mak-

simal 90 hari, dan bank bisa meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan fasilitas perbankan. Meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah (distributor pupuk), produk DF merupakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan transaksi penjualan pupuk.

Ditambahkan Wahyudi, PT Petrokimia Gresik (PKG) memiliki tugas untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Yang penyalurannya harus sesuai dengan peraturan dan setiap produsen wajib memiliki administrasi yang baik, agar penagihan berjalan tepat waktu. PKG menginisiasi penebusan secara online, memanfaatkan fasilitas DF yang disediakan pihak perbankan nasional (Bank Mandiri). Diberikan kepada distributor resmi yang memiliki jaminan kredit di bank. Dengan melibatkan tiga komponeen yaitu Bank Mandiri, sebagai pemberi fasilitas DF, nasabah bank (distributor pupuk PKG), dan pihak yang menerima jaminan (PKG).Q kim

JAWA TIMUR

6

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

Wagub Minta Masyarakat Lapor soal Gerakan ISIS Sulit Masuk Ponpes NU karena Ajarannya Bertolak Belakang Jombang, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf meminta masyarakat untuk segera melapor ke aparat berwajib jika menemukan indikasi adanya gerakan organisasi Islama Irak dan Syuriah (ISIS) di daerah. Menurutnya apapun gerakan yang mencoba mengkoyak NKRI harus antisipasi di sejak dini.

Demikian disampaikan Wagub ditemui usai menghadiri Halal bi Halal Pesantren Kyai Mojo Tembelang Jombang pimpinan KH Imron Jamil, Rabu (6/8) malam kemarin. ”Kita minta masyarakat untuk segera melaporkan ke RT/RW dan juga aparat yang berwenang jika mengetahui adanya gerakan yang ingin mengkoyak NKRI, termasuk ISIS di daerahnya masing masing,” ujarnya mengingatkan.

Wagub mengatakan, seluruh gerakan atau organisasi yang ingin merong rong NKRI harus dilarang di Indonesia. Dan terkait ISIS jika memang ingin mendirikan atau mendukung negara Islam maka harus dilarang.” Kalau mendukung Negara Islam pasti dilarang lah, “ imbuhnya menegaskan.

Menyikapi adanya rencana baiat anggota ISIS di Jatim, Gus Ipul menmbahkan pemerintah propinsi hari ini akan menentukan sikap resmi terkait adanya gerakan ISIS yang telah meresahkan kalangan ulama dan masyarakat. ”Gubernur hari ini akan bertemu ulama ulama, meminta masukan dan akan menentukan sikap resminya mengantisipasi gerakan ISIS ini,” tambah Gus Ipul seraya mengatakan, apakah nanti sikap itu diwujudkan dengan polici peraturan gubernur akan

ditentukan usai rapat.

Di samping meminta masyarakat terlibat mengawasi, Gus Ipul juga berharap peran pesantren ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya gerakan yang ingin mengoyak NKRI.Karena peran pesantren dinilai sangat besar ikut serta mengantisipasi gerakan yang membahayakan keutuhan NKRI. ”Saya minta jajaran NU untuk membentengi umat dan lebih wasdapa munculnya gerakan ISIS ini. Karena sesuatu yang mengarah pada pengkoyak an atau mengganggu stabilitas memang harus diantisipasi sejak dini,” pungkas mantan Ketua GP Ansor ini menambahkan.

Sulit Masuk Ponpes NU Sementara itu, ajaran Islam Radikal yang dikembangkan Islamic States of Iraq and Syria (ISIS), tidak akan mampu masuk pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Sebab, mayoritas ponpes di wilayah kabupaten ini warga Nadlatul Ulama (NU), sehingga Islam Radikal itu sulit untuk mempengaruhi warga NU. Selain itu, kata Wakil Ketua Asosiasi Ponpes NU Indonesia KH Ahmad Fahrurozzi atau biasa

disebut Gus Fahrur) Kamis (7/8), kepada wartawan, ideologi yang dikembangkan ISIS jauh berbeda dengan NU. Sehingga kami pastikan bahwa anggota ISIS tak akan bisa menembus santri ponpes. “Karena pemahaman ideologi ISIS dengan NU tidak sama, atau bertolak belakang,” tegasnya.

Ideologi yang digunakan anggota ISIS, tegas dia, bertentangan dengan faham Islam, sehingga jika jika ISIS masuk ponpes NU secara otomatis para santri menolak dengan sendirinya. Sebab, selama ini dilingkungan ponpes yang berbasis NU selalu mengajarkan Islam yang cinta damai dan penuh dengan toleransi. Bukan mengajarkan Islam pada santri terkait dengan kekerasan seperti yang diajarkan ISIS. Sementara, masih dikatakan Gus Fahrur, jihad sebagai dasar ajaran ISIS untuk membela kepentingan Islam, jalannya bukan membabi buta melukai orang lain, dan bahkan tak segan-segan membunuh orang yang mereka anggap kafir. Sedangkan jihad membela Islam bukan satu-satunya melakukan kekerasan terhadap orang lain. “Tapi ajaran Islam itu, utamanya adalah cinta damai dengan siapa saja, termasuk bertoleransi dengan saudara kita yang penganut agama selain Islam,” paparnya.

Pengasuh Ponpes An-Nur Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ini, juga menambahkan, ideologi penuh dengan kekerasan tidak cocok dengan kultur ponpes NU. Sebab, ponpes di wilayah Malang ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai Panca-

rur/bhirawa

Gus Ipul saat Halal bi Halal di Jombang. sila, karena Pancasila selain sebagai idiologi bangsa Indonesia, Pancasila sejalan dengan ajaran agama Islam. Sehingga lain dengan ajaran ISIS yang akan mendirikan agama Islam sendiri, hal itu telah bertentangan dengan idiologi Pancasila.

“Ajaran mendirikan negara Islam itu sangat bertentangan dengan Pancasila, dan sangat jauh menyimpang dari konsep pemikiran. Sebab, ajaran ISIS lebih condong mengarah kepada kaum Takfiri. Mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukannya,” tegas Gus Fahrur.

Ia juga mengaku, jika dirinya sangat resah jika ajaran ISIS berkembang di lingkungan kampus dan kelompok umum yang belum memahami ajaran Islam

sebenarnya. Sehingga pihaknya berharap ada langkah penguatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah masuknya ajaran ISIS di lingkungan tersebut, yaitu dengan melibatkan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam kesempatan itu, Gus Fahrur juga mengingatkan, jika ajaran ISIS berkembang di Kabupaten Malang, maka anggotanya itu akan selalu mengagungkan simbol daripada nilai kebenarannya. “Sehingga Pemerintah Dearah (Pemda) se-Malang Raya harus melakukan Tabligh Akbar, yaitu pengajian untuk melawan ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah Ahlisunnah Wal Jama’ah,” pintahnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Bupati Malang H Rendra

PU Bina Marga Didemo Mahasiswa

KILAS JATIM

Lahan Tembakau Lebihi Kebutuhan Probolinggo, Bhirawa Masa tanam tembakau di kabupaten Probolinggo di tahun 2014 ini ekspektasi terbilang tinggi. Pada areal tanam tahun ini melebihi rencana tanam, padahal dari Pemerintah di tahun 2014 ini sudah memastikan kebutuhan tembakau tidak sebanyak jika dibanding tahun sebelumnya.

Rencana tanam tembakau tahun ini memiliki luas 10.774 hektar. Sementara untuk realisasinya mencapai 11.107 hektar. Akan tetapi dari anomaly cuaca dan hama yama yang menyerang, tanaman tembakau mulai rusak sekitar 25 persen.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudzakir Kamis (7/8) mengatakan, cuaca dan hama penyakit sangat mempengaruhi terhadap tanaman tembakau. Kalau cuacanya tahun ini cukup bersahabat, hanya saja penyebabnya penyakit hama mulai menyerang. Bahkan, dari total realiasi tanam, sekitar 25 persennya, tanaman tembakau. Kerusakan itu, tidak berada di satu wilayah.Q wap

Tiket Masuk Water Park Dinilai Terlalu Mahal Kab Kediri, Bhirawa Tiket masuk Obyek Wisata Kediri Water Park,yang berlokasi di Desa Sumber Podang, Kecamatan Semen, dinilai terlalu mahal, imbasnya animo pengunjung wisata termegah di wilayah Kabupaten Kediri itu masih minim.

Tingginya harga tiket masuk di kawasan wisata tersebut, menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Sehingga mereka memilih mengunjungi wisata lainya yang lebih menjanjikan, misalnya yang murah dan lebih nyaman yakni obyek wisata lainnya yang sudah punya nama.

Dikatakan Astutik, salah satu pengunjung, asal Plosoklaten, Kabupaten Kediri, harga tiket masuk obyek wisata yang baru di buka bulan lalu tersebut relatif mahal, padahal ini obyek wisata baru, seharusnya promosi dulu agar lebih mengena kepada masyarakat.Q mb2

Kresna memberikan ketegasan, bahwa Masjid Jami Sulaiman Al Hunasishil, yang berada di Desa Gading, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang pernah dijadikan baiat dan deklarasi jamaah Ansharul Khilafah, serta membagibagikan majalah Al Mustaqbal, tidak memiliki izin. “Sehingga kami perintahkan untuk dilakukan penutupan dari segala bentuk kegiatan keagamaan,” kata dia.

“Kami perintahkan Kepala Desa (Kades) Gading untuk membubarkan dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan kelompok Jama’ah Ansharul Khilafah yang dipimpin Muhamad Romly. Dan selain Pemkab Malang melarang adanya kegiatan Islam radikal tersebut, pemerintah pusat pun juga melarang karena sangat berbahaya,” pungkas Rendra.Q rur,cyn

bas/bhirawa

Terlihat pandangan kurang indah, di salah satu pembangunan halte di wilayah kota yang kini disalahgunakan PKL pasang tenda tempat jualan di jalan Rajekwesi.

Dishub Bangun 17 Halte dan Tujuh Palang Pintu Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan (Dishub), untuk meningkatkan pelayanan pengendara maupun pengguna sarana transportasi di wilayahnya.

Salah satunya membangun 17 halte atau shalter baik di wilayah perkotaan maupun kecamatan. Pembangunan halte tersebut dilakukan pihak Dishub bekerjasama dengan operator migas Lapangan Sukowati, Blok Cepu, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ).

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Iskandar, ada 17 halte yang dibangun Dishub bersama JOBP-PEJ. Diantaranya di wilayah kota berada di Jalan Veteran, Jalan Pemuda, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gajah Mada, Jalan Untung Suropati dan Jalan Hos Cokroaminoto. “Kita harapkan dengan shelter ini akan memberikan kenyamanan pe-

numpang yang sedang menunggu angkutan,” ungkap Iskandar Kamis (7/8).

Tak hanya itu, pada tahun 2014 ini, Dishub juga membangun palang pintu di perlintasan kereta api yang belum memiliki palang pintu di wilayahnya. Lanjut Iskandar menyebutkan tujuh palang pintu baru yang dibangun mulai ujung Bojonegoro bagian timur hingga barat.

Yakni di Kecamatan Sumberejo berada di lintasan kerata api Desa Talun dan Medalem, di Kecamatan Balen lintasan kereta api di Desa Balenrejo atau pertigaan arah ke Kecamatan Sugihwaras. Kemudian di Kecamatan Kapas berada di lintasan kerata api di Desa Kalianyar, di Kecamatan Bojonegoro berada di Kelurahan Sumbang dan di Kecamatan Kalitidu berada di lintasan kereta api di Pumpungan dan Leran.

“Sesuai aturan, pendirian palang pintu perlintasan memiliki jarak 800 meter dengan palang pintu lainnya,” ujarnya.Q bas

Sampang, Bhirawa Tidak maksimalnya pembangunan sejumlah proyek di pedesaan seperti jalan raya dan plengsengan sudah rusak dalam jangka satu tahun.

Belasan mahasiswa yang mengatasnakan Perhimpunan Mahasiswa Sampang (PMS) Kamis (7/8) kemarin, mendatanggi kantor dinas PU Bina Marga Sampang.

Dalam aksi demo yang dilakukan oleh belasan Mahasiswa tersebut juga membawa selebaran yang berisi dugaan adanya permainan antara kontraktor dan pejabat dinas terkait. "Maksud kami melakukan unjuk rasa ini adalah untuk mempertanyakan kinerja dinas terkait dalam masalah infrastruktur yang ada di pedesaan sudah amburadul dan pengerjaanya asal-asalan.

Sehingga sebagian proyek tersebut tidak tahan lama.

Selain itu sudah rusak sebelum satu tahun," teriak Solehuddin Korlap aksi PMS, Kamis (7/8) kemarin di depan kantor PU Bina Marga Sampang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Pantauan di lapangan, mahasiswa ini juga mendesak kepala PU.Bina Marga untuk keluar dari kantornya guna memberikan jawaban terkait

pengerjaan proyek yang asalasalan di Kabupaten Sampang. "Kami minta kepala PU. Bina Marga keluar dan menemui kami," teriak pendemo.

Selang beberapa menit Moh.Zis Kepala PU.Bina Marga Sampang keluar dari kantornya dan menemui pendemo. Di bawah pengamanan dari pihak kepolisian Moh.Ziz memberikan keteranganya kepada pendemo. "Kalau di tahun 2014 ini semua proyek masih dalam tahapan lelang, sedangkan untuk pengerjaan proyek yang asal-asalan itu di luar harapan kami, oleh sebab itu untuk tahun ini kami akan melakukan pengawasan dan kami juga berharap peran serta masyarakat juga ikut mengawasi.

Lebih lanjut Moh.Zis mengatakan saat dikonfirmasi usai menemui pengunjuk rasa, ia mengakui bahwa anggaran pembangunan infra struktur pedesaan tahun 2014 anggarannya meningkat dibanding tahun 2013. Bedasarkan data di situs online kabupaten jumlah anggaran pembangunan infra struktur pedesaan tahun 2013 total anggaran Rp 23.074.535.800,00 sedang tahun 2014 ini meningkat menjadi Rp 26.925.005.100,00. Q lis

nur kholis/bhirawa

Kantor PU Bina Marga Sampang didemo mahasiswa terkait proyek infra struktur desa.

Pupuk Silaturahmi, BKPPP Bersama Mitra Kerja Halal Bihalal Ratusan karyawan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari 96 tenaga PPL (penyuluh pelaksana lapangan), staf, Kasubbid, Kabid dan Kepala Badan berbaur di aula setempat, pagi kemarin (7/8).

sawawi/bhirawa

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Ir. H Budi Priono Msi, Sekretaris H. Purwanto, Kabid Ketahanan Pangan Syaiful Kodri, Kabid PP H Bajuri Hadiwijoyo SP saat acara halalbihalal di aula setempat pagi kemarin.

Mereka tampak kompak melakukan halalbihalal tahun 2014 bersama para mitra kerja dari kalangan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan serta 5 orang dari penyelia mitra tani program PUAP se-Kabupaten Situbondo.

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Budi Priono, mengatakan, acara halalbihalal perlu terus digalakkan karena memiliki banyak fungsi dan manfaat yang positif bagi aparatur pemerintah. Selain itu, sambung man-

tan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo itu, tujuan halalbihalal juga untuk mempererat tali persaudaraan dikalangan staf dan pimpinan di BKPPP Kabupaten Situbondo. “Ini harus kita sinambungkan pada tiap tahunnya,” tegas Budi Priono.

Mantan Kepala Bidang Perkebunan Diperta Kab Situbondo itu menambahkan, selain menggelar halal bihalal, lembaga yang ia pimpin juga menggelar selamatan selesainya rehab gedung baru

BKPPP Kabupaten Situbondo.

“Kurang lebih empat bulan lamanya kami menempati kantor eks KPPT, karena gedung BKPPP masih proses rehab. Nah, dimomen yang baik ini, kami bersama mitra kerja sekalian menggelar selamatan menempati kantor dengan sederhana,” tutur Budi Priono, dengan didampingi Ketua Panitia Saiful Kodri dan H Bajuri Hadiwijoyo, kemarin.

Masih kata Budi Priono, dirinya patut berterimakasih kepada para mitra kerja yang telah rela memenuhi undangan halalbihalal dan selematan gedung, kemarin.

Tanpa adanya kerja sama yang baik dan bermitra dengan kalangan petani, diyakini pelaksanaan program BKPPP tidak akan

berjalan dengan sukses dan lancar. “Ke depan kami siap untuk terus meningkatkan hubungan yang baik dengan para mitra kerja,” ungkap Budi Priono, disela-sela sambutannya kemarin.

Penceramah Agama, Kiai Muhammad Al-Muhdar menekankan pentingya memupuk tali silturrahim diantara sesama muslim serta sesama pegawai yang ada di lingkungan BKPPP Kabupaten Situbondo.

“Selain dapat menghapus dosa dan salah, halal bihalal juga dapat meningkatkan hubungan persaudaraan sesama pegawai beserta para mitra kerja BKPPP kab Situbondo.

Ini (halal bihalal harus terus diadakan agar kita semua menjadi saudara yang baik,” ujar Kiai Muhammad Al-Muhdar, kemarin.Q awi

JAWA TIMUR

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Kali Pertama, PDAM Catatkan Laba Rp 1 M Lamongan, Bhirawa Setelah bertahun-tahun tidak mampu mencatatkan kinerja keuangan yang sehat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lamongan akhir tahun 2013 lalu mampu mencatatkan laba. Dari laporan tahun lalu, perusahaan air pelat merah ini, mampu mencatatkan laba hingga Rp 1.173.611.227.

Kinerja positif ini didapatkan dari penataan manajemen, peningkatan jumlah pelanggan dan kenaikan tarif. “Sesuai arahan Bapak Bupati (Fadeli -red), kami melakukan penataan manajemen dan peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga mampu mencatatkan laba bersih tahun lalu hingga lebih dari Rp 1 miliar,“ ujar Direktur PDAM Mokhammad Maksum melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni.

Disebutkannya, cakupan layanan PDAM di tahun 2013 mencapai 6 persen dari seluruh penduduk Lamongan dengan kapasitas terpasang mencapai 330 lier perdetik. Dari 27 kecamatan di Lamongan, PDAM melayani 11 kecamatan untuk 12.740 sambungan rumah (SR) dengan jumlah penjualan air mencapai 3.040.472 meter kubik.

Ditambahkan olehnya, tarif dasar rekening air (TDRA) yang saat ini dikenakan kepada pelanggan PDAM adalah sebesar Rp 2.500 per meter kubik. Sedangkan tarif lama adalah Rp 1.540 per meter kubik. Dari catatan kinerja tersebut, di akhir tahun 2013 PDAM mampu meraup pendapatan hingga Rp 12.834.427.797.

Dengan total biaya yang dikeluarkan selama tahun 2013 untuk beban pegawai, listrik PLN dan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 11.094.823.626, PDAM tahun lalu mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1.173.611.227.Q yit

Sekwan Tulungagung Laksanakan SE Gubernur Tulungagung, Bhirawa Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahilah Mansyur MSi, mengatakan bakal melaksanakan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim terkait pelaksanaan pelantikan anggota DPRD setempat periode 2014-2019. Pelaksanaan pelantikan anggota dewan baru itu akan dilakukan pada Minggu (24/8) mendatang.

“Kami sudah menerima SE Gubernur itu kemarin. Dan kami akan laksanakan tanggal 24 Agustus 2014,” ujarnya pada Bhirawa, Kamis (7/8).

Sesuai SE Gubernur Jatim No.171/14752/011/2014, gu-

bernur menegaskan pelantikan anggota DPRD pada hari libur harus tetap dilantik. Atau disesuaikan dengan masa berakhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2009-2014.

Anggota DPRD Tulungagung

wed/bhirawa

Budi Fatahilah Mansyur

Kuota Haji Sumenep Menyusut Sumenep, Bhirawa Kuota jamaah haji tahun 2014 di kabupaten Sumenep menyusut yakni sebanyak 533 jamaah, dibanding tahun 2013 sebanyak 735 jamaah. Menyusutnya kuota haji ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kasi Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Abd Azis mengatakan, kuota jamaah haji untuk kabupaten ujung timur Madura ini memang lebih rendah dibanding tahun lalu. “Kuota jamaah haji tahun ini sebanyak 533 orang, lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 735 jamaah,”.

Kata Abd Azis, diruangan kerjanya, Kamis (07/08).

Azis menyatakan, menyusutnya kuota haji tahun ini merupakan kebijakan dari pusat, sedangkan Kemenag Sumenep hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Jumlah tersebut disesuaikan dengan daya tampung pemondokan di Arab Saudi. “Ini sudah kebijakan pemerintah pusat, kami hanya pelaksana kebijakan. Sesuai kebijakan, kuota jamaah haji secara nasional dikurangi 20 persen,” terangnya.Q sul

periode 2009-2014 berakhir masa baktinya pada tanggal 24 Agustus 2014. Lima tahun lalu merekapun dilantik pada tanggal dan bulan yang sama.

Sebelumnya, sempat beredar wacana pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Tulungagung bakal diselenggarakan setelah tanggal 24 Agustus 2014. Masalahnya, tanggal 24 Agustus 2014 bertepatan dengan hari libur Minggu.

Seperti diberitakan, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Tulungagung, Drs Tri Hariadi, pada Bhirawa, Rabu (6/8), mengungkapkan masih sedang

berkonsultasi dengan Pemprov Jatim terkait pelantikan anggota dewan baru. “Kami belum menentukan hari dan tanggalnya. Masih dikonsultasikan dengan Pemprov,” ujarnya.

Diakui Tri Hariadi, masa berakhir anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014 jelang akhir bulan ini. Tepatnya tanggal 24 Agustus 2014.

“Kalau gak salah tanggal 24 Agustus berakhirnya (masa bakti anggota dewan periode 2009-2014). Tapi ya itu masih dikonsultasikan pelaksanaan pelantikan bagi yang baru,” paparnya.Q wed

cyn/bhirawa

Salah satu mobdin milik Pemkab Malang yang dipinjamkan anggota DPRD Kabupaten Malang, Periode 2009-2014.

30 Persen Kelurahan di Kota Malang Kumuh Malang, Bhirawa Meski kerap mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dari pemerintah pusat, ternyata kelurahan di kota Malang masih banyak yang berpredikat kelurahan kumuh. Dari 57 kelurahan yang ada 30 persennya atau 16 kelurahan masih kumuh. Bahkan lima kelurahan telah mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari Kemenpera.

Wali Kota Malang, H. Mohammad. Anton, kepada wartawan Kamis (7/8) kemarin mengemukakan, penemuan dan penentuan kelurahan yang masih dianggap kumuh itu, dikatahui setelah pihaknya melakukan Blusukan (terjun ke bawah red.) di sudut-sudut kelurahan. "Hasil blusukan yang kita lakukan, ternyata masih banyak kelurahan yang kumuh. Temuan ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat, kondisi yang sebenarnya, untuk mendapatkan bantuan," terang Muhammad Anton.

Pemerintah pusat langsung merespon, bahkan lima kelurahan telah mendapatkan bantuan pembangunan dari Kemenpera. Kelimannya adalah Kelurahan Kotalama, Kelurahan Polehan, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tulusrejo, dan Kelurahan Balearjosari.

Di masing-masing kelurahan ini, telah mendapatkan bantuan berupa program bedah rumah dari Kemenpera. Pihaknya berharap bantuan serupa akan diterima di kelurahan lain sehingga kelurahan kumuh bisa segera terkurangi.Q mut

7

Anggota Dewan Didesak Kembalikan Mobdin

ristika/bhirawa

Kabagops Polres Nganjuk, Kompol Edy Santoso memantau dampak pembatasan BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU di Nganjuk.

Polisi Pantau Dampak Pembatasan BBM Bersubsidi Nganjuk, Bhirawa Polres Nganjuk melakukan pemantauan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengetahui dampak dari pembatasan Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Kamis (7/8) kemarin.

Namun, pembatasan BBM bersubsisi yang berlaku sejak 4 Agustus lalu tersebut tidak terjadi di SPBU di Nganjuk.

Hingga kemarin, SPBU terutama di jalur Surabaya-Madiun masih melayani penjualan solar maupun premium bersubsidi secara normal selama 24 jam dengan harga Rp 5.500. Padahal untuk jenis BBM bersubsidi ada batasan waktu pembelian antara pukul 08.00 hingga pukul 18.00.

Dipimpin Kabag Ops, Kompol Edy Santoso, sekitar pukul 14.00 anggota Polres Nganjuk melakukan pemantauan di SPBU Desa Bagorkulon, Kecamatan Bagor. Tujuannya, mengantisipasi dampak kebijakan pembatasan BBM bersubsisi.

Terutama mencegah para spekulan yang berniat menimbun solar dan premium bersubsidi, untuk kemudian dijual lagi kepada masyarakat. Namun hasil pantauan hingga sore kemarin, pihaknya belum menemukan gelagat atau tanda-tanda yang mencurigakan. “Sejauh ini masih aman dan terkontrol,” kata Edy Santoso.

Terkait SPBU di Nganjuk yang belum menerapkan aturan baru dari pemerintah, Edy mengaku bisa memaklumi. Apalagi, sejak Senin malam (4/8) dia sudah mendapat pemberitahuan langsung dari sales region (SR) PT Pertamina Jatim, bahwa operasional pe-

nyaluran solar di SPBU seluruh Jatim tetap tanpa pembatasan, kecuali beberapa SPBU khusus yang telah ditentukan.

Antara lain, SPBU yang berada pada kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan wilayah yang dekat dengan pelabuhan, yang dinilai rawan terjadi penyalahgunaan solar bersubsidi. Hal itu berdasarkan surat Retail Fuel Marketing Region Manager V Nomor 1770/F15410/2014-S3. “Jadi untuk sementara (SPBU di Nganjuk) memang belum dibatasi (penjualan solar bersubsidinya, Red),” tukas Edy. Di lokasi pertama, polisi mendapati puluhan truk besar antre mengisi BBM. Saat diklarifikasi polisi, pengelola SPBU menyebut kondisi tersebut wajar, mengingat SPBU berada di dekat jembatan timbang truk Guyangan. Harno, pengawas SPBU setempat mengatakan, hingga kemarin angka penjualan solar bersubsidi masih seperti hari-hari biasa, yakni rata-rata tiga ton solar per hari.

“Belum ada lonjakan konsumen,” ujarnya.

Harno mengaku sudah mendengar kebijakan baru pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi dari televisi. Hanya saja, hingga kemarin dia belum mendapat pemberitahuan atau instruksi langsung dari PT Pertamina untuk menerapkan aturan baru tersebut.

Aturan tersebut merujuk pada surat edaran (SE) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 24 Juli 2014, tentang kebijakan pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi dari pukul 08.00 sampai 18.00 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali.Q ris

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan segera menarik 54 mobil dinas (mobdin) yang dipinjam pakaikan kepada anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Sedangkan penarikan mobdin tersebut dlakukan Pemkab sejak 1 Agustus-30 Agustus 2014. Sebab, masa berakhirnya jabatan anggota dewan setempat, periode 2009-2014 yakni pada 30 Agustus2014 mendatang. Sehingga mobdin harus dikembalikan satu Minggu sebelum pelantikan anggota dewan baru.

Demikian disampaikan, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Malang Nurcahyo, Kamis (7/8), kepada wartawan. Menurutnya, pengembalian mobdin kita berikan waktu sebelum masa berakhirnya jabatan anggota dewan. “Selanjutnya, mobdin mantan anggota dewan tersebut, sementara waktu kita kandangkan di Kantor Pemkab Malang, hingga menunggu dilantiknya angota dewan baru terpilih,” terangnya.

Dijelaskan, mobdin yang dipinjamkan kepada anggota dan pimpinan DPRD, seperti 4 unit jenis Toyota Fortuner, 4 unit Toyota Altis, 8 unit Toyota Inova, dan 38 unit Toyota Avanza. Sehingga dengan dikembalikannya mobdin dewan, tentunya akan dilakukan pengecekan kendaraan baik terkait mesin maupun kelengkapan kendaraan.

Sebab, mobdin tersebut akan dipinjamkan kembali pada anggota dewan baru sebagai kendaraan operasional. Dan jika nanti ada mobdin saat dikembalikan ke Pemkab dalam keadaan rusak, maka kemungkinn akan dilakukan perbaikan.

Nurcahyo mengaku, jika hingga saat ini masih belum ada anggota dewan yang me-

ngembalikan mobdin. Padahal, Sekwan sudah menghimbau surat kepada 50 anggota dewan, agar segera mengembalikan mobdin.

Sementara, kata Nurcahyo, rencana pelantikan anggota dewan baru, periode 20142019, akan dilaksanakan pada 30 Agustus 2014.

Sehingga mobdin mantan anggota dewan lama, secara otomatis akan dipinjamkan kembali pada anggota dewan baru. “Untuk itu, dirinya berharap agar mobdin anggota dewan periode 2009-2014 segera mengembalikannya, karena akan digunakan anggota dewan baru sebagai kendaraan operasional,” tegasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs HM Sanusi MM, dari Fraksi PKB ini mengaku, bila dirinya belum mengembalikan mobdin ke Pemkab Malang. Menurut aturannya, mobdin dikembalikan maksimal satu bulan setelah pelantikan anggota dewan yang baru. Selain itu, dirinya juga belum menerima surat penarikan mobdin dari Sekwan. “Meski, belum ada surat penarikan mobdin, dirinya akan tetap mengembalikan sesuai dengan aturan,” tuturnya.

Sebelum mengembalikan mobdin ke Pemkab Malang, lanjut dia, dirinya akan mengembalikan mobdin dengan kondisi seperti kami menerima mobdin saat itu.

Artinya, jika mobdin yang saya gunakan selam 5 tahun ada yang rusak, maka saya akan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Sehingga mobdin tersebut layak dan siap pakai untuk kendaraan operasional. Sedangkan masing-masing Wakil Ketua DPRD mendapatkan inventaris mobdin, yakni satu unit Toyota Fortuner dan satu unit Toyota Altis.Q cyn

Gunakan Alat Berat, Pemkot Ratakan Pasar Wage Akan dilakukan pembangunan Pasar Wage Kota Bliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melakukan pembongkaran secara total menggunakan alat berat Bego atau Eskavator seluruh bangunan yang ada di Pasar Wage atau biasa dikenal dengan Pasar Beras, Kamis (7/8) kemarin.

Namun ternyata masih ada sebagian warga yang menolak dengan keras atas pembongkaran Pasar Wage yang bertahun-tahun menjadi tempat berusaha dan tempat tinggal tanpa ada ganti rugi sama sekali. Beberapa bangunan yang dibongkar menggunakan alat berat di antaranya beberapa unit toko, kios dan rumahrumah permanen warga di kawasan bekas pasar beras yang berlokasi di jalan Mastrip kota Blitar.

Diungkapkan salah satu pemilik kios di pasar wage yang kini bangunannya telah rata dengan tanah, Sulis, 58 tahun mengaku

kecewa dengan pembongkaran bangunan pemanen yang sudah dibangun cukup megah itu. Apalagi semua kios dan toko yang berdiri di atas pasar beras yang dibongkar tidak mendapatkan ganti rugi sepeserpun dari Pemkot Blitar.

Bahkan Sulis mengaku belum memiliki lokasi berjualan pengganti setelah toko yang ditempatinya selama 23 tahun itu diambil oleh Pemkot. Meskipun kecewa bangunan tokonya dihancurkan, Sulis mengaku tidak bisa berbuat apa apa selain hanya mengikuti aturan yang diberlakukan Pemerintah.

“Kami sangat menyayangkan tindakan Pemkot Blitar yang tidak memihak warga kecil, sebab selama puluhan tahun kami berjualan disini sama sekali tidak ada penghargaanya dengan ganti rugi bangunan yang kami tempati. Ya kita pasrah saja dengan arogansi Pemkot Blitar ini,” keluh Sulis.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, Arianto mengaku ganti rugi hanya diberikan pada warga non pedagang sebesar Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta, sedangkan bagi pedagang yang memiliki kios dan toko tidak mendapatkan ganti rugi.

Namun dijanjikan akan mendapatkan kios saat bangunan pasar wage telah selesai direnovasi. “Pemkot Blitar memberikan batas waktu hingga tanggal 15 Agustus bagi puluhan KK dan

pedagang yang bermukim di kawasan pasar beras untuk segera pindah,” kata Arianto.

Sementara dari pantauan dilapangan tampak beberapa warga yang rumahnya mulai dihancurkan menggunakan alat berat oleh Pemerintah Kota semua kawasan Pasar Wage atau biasa dikenal dengan Pasar Beras di jalan Mastrip Kota Blitar. Bahkan tampak beberapa warga mengais bahan bahan bangunan bekas kios dan rumah yang masih bisa dimanfaatkan.

Sebagian lainnya mulai memindahkan perabotan rumah tangga yang masih tersisa sebelum tempat tinggalnya rata dengan tanah.

Sedangkan warga yang bersedia direlokasi ke eks pasar hewan sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi, dan yang memilih kontrak di tempat lain menerima pengganti maksimal Rp 1,5 juta.Q htn

hartono/bhirawa

Tampak Satpol PP Kota Blitar saat melakukan penjagaan pelaksanaan pembongkaran Pasar Wage Kota Blitar menggunakan alat berat Bego atau Eskavator, Kamis (7/8) kemarin.

EKONOMI - BISNIS

8 Nelayan Tak Melaut, Harga Ikan Melambung

Surabaya, Bhirawa Nasib nelayan di sepanjang pantai Kenjeran Surabaya patut mendapat perhatian dari pemerintah, selain terkena dampat pencabutan solar bersubsidi, kini para nelayan tidak bisa melaut karena tingginya ombak laut. Akibatnya harga ikan di pasar tradisional melambung tinggi.

Mariati, salah satu penjual ikan laut di Pasar Mangga Dua mengatakan, harga ikan mengalami kenaikan sebesar 30 %, dan ada beberapa ikan laut yang tidak dapat dijualnya. “ Kiriman ikan saat ini tidak cukup banyak, karena memang sudah dari nelayan yang sudah tidak mengirim ke pengepul.

Ombak dan pengaruh solar juga

ikut memberikan efek mas. Kalau pun ada, tentu harganya naik 30 % dari harga normalnya,” ujarnya, Kamis (7/8) kemarin Seperti ikan Pari, biasanya mendapatkan harga Rp.20.000Rp.25.000/ kg, sekarang menjadi Rp.33.500/kg nya. Sehingga banyak pembeli yang tidak tertarik dengan harga yang ditawarkan,

dan berpengaruh terhadap kesegaran ikan yang dijualnya.

“Saya hanya bisa berharap untuk harga ikan laut dapat kembali normal. Sehingga saya dan penjual yang lain tidak dirugikan. Serta kebijakan pemerintah tentang solar yang dibatasi hanya bersifat sementara saja. Dan angin yang berhembus dengan kencang da-

Jumat Wage, 8 AGUSTUS 2014

pat segera hilang,” ujarnya.

Ikan tongkol, cumi, dan ikan gembung merupakan ikan yang paling banyak dicari masyarakat, tetapi dengan harga yang sudah naik, ahkirnya mengurangi niat untuk membelinya. Mariati pun sekarang tidak menjual hanya ikan laut, tetapi sekarang sudah di tambah dengan temped an tahu. Q wil

Nelayan Kenjeran tidak bisa melaut karena tingginya ombak laut.

Akibatnya harga ikan di pasar tradisional melambung tinggi.

trie diana/bhirawa

ITK Jatim Capai 112,86%

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (7 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Kemarau, Harga Gabah di Tingkat Petani Meningkat Bojonegoro,Bhirawa Memasuki Musim kemarau, hampir tidak ada petani tanam padi diwilayah Bojonegoro, namun hal ini malah berdampak pada harga gabah dari tingkat petani kini mengalami peningkatan harga mencapai Rp 3.900 perkilo gramnya dibanding sebelumnya Rp 3.400 per kilogramnya.

Salah satu tengkulak gabah Sulastri (49) warga Ngujo Kalitidu yang langsung mengambil gabah dari petani di sawah saat panen raya tanaman padi saat ini. “ Kami melakukan pembelian gabah dari sawah dengan harga segitu, karena kualitas gabah yang mulai bagus dari tingkat petani, dan harga tersebut termasuk harga bersih perkilogramnya,” jelasnya Sulastri, Bhirawa Kamis (7/8) kemarin.

Kenaikan harga gabah ini terjadi sejak tiga hari lalu, karena melihat kualitas gabah yang berasal dari sawah lebih bagus saat musim kemarau, dan proses perontokannya yang juga menjaga kebersihan gabah. “Sekarang 4 ribu per kilonya, dan sebelumnya harga gabah ini mencapai harga sekitar Rp. 3.400 perkilogramnya, yang sempat membuat petani merugi dan terpuruk akibat rendahnya harga saat itu,” tuturnya. Q bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Sepeda Motor Yamaha 1 PA, th.

2014, Hitam, AG4557RAI, a/n. Agus Harianto, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No.1116/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Putih, AG4256OO, a/n. Ribut, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No.1117/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG6093OM, a/n. Zafar Sodiq, Jl A Yani Timur III/48, Kel. Tamanan-T.Agung No.1118/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2010, Hitam, AG6869TY, a/n. Jaini, Dsn. Nglempung, Ds. Sukoharjo, Bandung-T.Agung No.1119/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Mio, th. 2009, AG5295SX, a/n. Ponidi, Ds. Sidorejo, Kauman-T.Agung No.1120/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2007, Biru, AG3149SK, a/n. Solikhin Lutfi, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.1121/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG4895RAB, a/n. Rini Utami, Ds/Kec. Kauman-T.Agung No.1122/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd mtr Honda, th. 2008, Silver, AG2645T, a/n. Teguh, Besole RT 05 RW 02, Besuki-T.Agung No.1123/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd mtr Suzuki, th. 2005, Merah Hitam, AG2607RM, a/n. Bambang Setiyono, Ds. Besole RT 05 RW 02, Besuki-T.Agung No.1124/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, AG6888TR, a/n. Suyanto, Ds. Banjarejo, Rejotangan-T.Agung No.1125/IMB/BI-II/2014

Meningkat, Optimisme Masyarakat Terhadap Perekonomian Pemprov, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menyatakan optimisme masyarakat Jatim pada perekonomiannya terus meningkat sejak awal tahun 2014. Hal itu berdasarkan survei Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang dilakukan BPS Jatim sebesar 112,86 persen.

Tingkat optimisme konsumen Jatim pada triwulan 2 – 2014 lebih tinggi daripada Triwulan 1 – 2014 (111,84) atau naik 1,02 poin. ITK triwulan ini utamanya didorong oleh liburan sekolah, kampanye pilpres dan pengeluaran rumahtangga menjelang bulan Ramadhan 1435 H yang jatuh di akhir bulan Juni.

Sedangkan ITK triwulan 3 – 2014 diperkirakan sebesar 116,29 jauh lebih tinggi daripada ITK triwulan 2 – 2014.

Masyarakat Jatim memandang positif terhadap ekonomi

yang terjadi di Triwulan 3 – 2014. Berdasarkan estimasi dari hasil survei tendensi konsumen, indeks pendapatan triwulan mendatang diperkirakan sebesar 121,74. Perkiraan indeks ini jauh lebih tinggi dibanding indeks pendapatan triwulan 2 – 2014.

“Pada masa itu terdapat peningkatan pendapatan dari omzet penjualan barang/jasa, THR (tunjangan hari raya), gaji ke-13 untuk PNS/TNI/Polri/Pensiunan dan insentif lainnya. Kenaikan pendapatan di triwulan 3 – 2014 diduga akan

guat sebesar 106,54,” kata Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah, Kamis (7/8).

Tulungagung Bakal Surplus Beras 173 Ribu Ton Tulungagung, Bhirawa Produksi beras di Kabupaten Tulungagung, Jatim, diprediksi mengalami surplus hingga kisaran 173.000 ton mengacu pada target sasaran produksi yang dipatok Dinas Pertanian setempat selama musim panen 2014.

“Hingga akhir Juni kemarin saja produksi beras kami sudah mencapai sekitar 173.456 ton, melebihi batas kebutuhan pangan untuk wilayah Tulungagung yang hanya di kisaran 140 ribu ton per tahun,” kata Kepala Dinas Pertanian Tulungagung Suprapti, Kamis (7/8).

Dengan waktu yang masih tersisa selama kurun enam bulan (terhitung mulai Juli-Desember 2014), Suprapti menyatakan optimistis target sasaran produksi beras sebesar 313.273 ton berhasil tercapai.

Itu artinya surplus beras pada kurun 2014 akan jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya (2013) yang saat itu mencapai kisaran 80 ribu ton. “Dengan asumsi rata-rata produktivitas beras sebanyak 6,4 ton per hektare dan luasan lahan tanam/ pertanian mencapai 30.846 hektare, kami kira surplus beras tahun ini lebih besar dibanding sebelumnya,” kata dia.

Ia mengakui produktivitas padi di Tulungagung sempat beberapa kali terganggu serangan hama dan anomali cuaca yang memicu

banjir di sejumlah area pertanian.

Namun kendala itu lambat-laun mulai teratasi setelah pihak dinas pertanian gencar melakukan penyuluhan serta melakukan gerakan penggunaan pupuk organik, demi mengembalikan unsur hara pada lahan-lahan pertanian di wilayahnya yang sudah menurun drastis.

Hasilnya, kata Suprapti, jika pada 2013 produktivitas lahan pertanian di Tulungagung hanya menghasilkan beras ratarata sebanyak 5,8 ton per-hektare, saat ini kembali meningkat dan mendekati normal

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yakni di kisaran 6,4 ton per-hektare.

Kondisi cuaca yang relatif stabil dibanding tahun lalu disebut ikut andil atas tingginya pencapaian produksi beras selama semester pertama 2014, sehingga mencapai 173.456 ton.

“Tahun lalu (2013), produksi beras Tulungagung mencapai sekitar 220 ribu ton lebih, itu sudah surplus sebesar 80 ribu ton dan bisa menyubsidi kekurangan produksi di daerahdaerah lain di luar Jatim,” kata Suprapti. Q wed,ant

dok/bhirawa

Produksi beras di Kabupaten Tulungagung, Jatim, diprediksi mengalami surplus hingga kisaran 173.000 ton

Cegah Pencemaran Lingkungan, PGN Siap Pasok Gas Surabaya, Bhirawa Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap memasok gas bagi keperluan aktivitas Teluk Lamongan. Upaya bertujuan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran di pelabuhan bertaraf internasional itu. Elda Sutarda Direktur Kepala Departemen Keuangan Perusahaan Penjualan dan Layanan Pelanggan Gas Negara (PGN) mengatakan, pihaknya siap kapan saja dan berapapun gas yang dibutuhkan Pelabuhan Teluk Lamong. “Kita sedang menunggu dari pihak Teluk Lamong,’ungkap Elda Sutanda, Kamis (7/8).

Sementara itu, Kahumas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Edi Priyanto ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin menyatakan, sejauh ini masih belum ada pengajuan dari pihak PGN, intinya Pelabuhan Teluk Lamong terbuka lebar bagi siapa saja, yang penting ada keterkaitan dan memang dibutuhkan oleh Teluk Lamong. “Sejauh ini soal kerja sama gas ini sudah dilakukan dengan pihak Pertamina, sedangkan bagi perusahaan lain belum ada, termasuk dengan PGN,” jelas Edi Priyanto. Memang PT Pelindo III mendesain Terminal Teluk Lamong sebagai terminal yang ramah lingkungan. Alhasil, proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Perak itu akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di lokasi terminal.

Peralatan bongkar muat misalnya, nantinya akan digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik. Pasokan listrik nantinya akan diperoleh dari PLN dan pembangkit listrik yang akan dibangun oleh Pelindo III di lokasi Terminal Teluk Lamong. “Kami menggandeng PT Rekayasa Industri (Rekind) untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Terminal Teluk Lamong. Diawal operasi tahun 2014 kami membutuhkan listrik sekitar 16 MW, tahun 2016 30 MW, dan ditahun 2018-2020 sekitar 100 MW,” jelas Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo III Husein Latief Sejalan dengan Pelindo III, Ketua DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Perak Kody Lamahayu menyatakan dukungannya terhadap penggunaan energy alternatif di pelabuhan. Bahkan, dukungan itu dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak. Q ma

Bulan Agustus, Penjual Bendera Raup Keuntungan Surabaya, Bhirawa Mendekati Hari Ulang Tahun RI yang ke 69, penjualan bendera merah putih di Surabaya meraup keuntungan sebesar 10%. Hal ini dipicu karena berbagai bentuk bendera yang unik dan harganya murah, selain itu tingkat kebutuhan masyarakat untuk mengganti bendera yang sudah usang juga menjadi pilihan.

Zainuri warga Kupang Jaya ini menguraikan penjualan bendera pada tahun ini mengal-

ami kenaikan sebesar 10%.

Untuk ukuran yang kecil dihargai Rp.20 ribu, sedang Rp 35 ribu, dan yang terbesar adalah Rp.45 ribu. “ Disini tersedia dari berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang terbesar. Biasanya masyarakat mencari ukuran yang kecil dan besar. Untuk yang ukuran kecil pembelinya adalah rumah tangga, sedangkan yang besar adalah instansi perkantoran yang berada di sepanjang Raya Dar-

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2004 EW, a/n Suhardiman, Kel. Dawuhan rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No.1126/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3292 EW, a/n Ramli Drs. MH, Kel. Patokan rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No.1127/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5553 ED, Tomy Widiyanto, Kel. Dawuhan, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No.1128/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4476 ET, a/n Muhammad Ramli Ahmad, Ds Kesambirampak rw/03, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.1129/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6426 EZ, a/n Arinta Windiyanti Rokmana, Kel. Mimbaan rw 23/01, Kec. Panji, Situbondo.

No.1130/IMB/BI-II/2014

mendorong indeks rencana pembelian barang tahan lama yang diperkirakan men-

Sairi menambahkan, Jatim pada triwulan 2 – 2014 menempati posisi keenam dibandingkan dengan lima provinsiprovinsi lainnya di Jawa.

Tingkat optimisme konsumen masyarakat Jatim tidak setinggi provinsi lainnya di Jawa.

Untuk DKI Jakarta tercatat 117,79 diikuti Banten (115,89), Jawa Tengah (114,80), DI Yogyakarta (114,56) dan Jawa Barat (112,95).

Perkiraan ITK Jatim dan Banten di triwulan 3 – 2014 menempati posisi ketiga setelah DI Yogyakarta (119,34) dan DKI Jakarta (118,00).

Perkiraan ini relatif lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Sementara, tingkat optimisme konsumen terendah tercatat di Jawa Barat atau sebesar 112,96. Q rac

trie diana/bhirawa

Mendekati Hari Ulang Tahun RI yang ke 69, penjualan bendera merah putih di Surabaya meraup keuntungan sebesar 10%.

mo hingga Tunjungan Pahlawan,” katanya ketika sambil melayani pembeli, Kamis (7/8) kemarin di Surabaya.

Rata-rata setiap hari bendera untuk ukuran kecil terjual sebanyak 30-43 potong per hari, sedangkan yang terbesar sekitar 15 potong. Hal ini sangat berbeda pada tahun kemarin, saat menjelang momen yang sama yakni bendera kecil berkisar 25 potong, dan yang besar hanya laku 7 potong per harinya.

“Jika di tahun kemarin, di daerah Raya Darmo belum terlalu banyak instansi yang berdiri. Sekarang sudah banyak hotel, dan gedung bertingkat yang dijadikan perkantoran.

Sehingga setiap instansi memiliki keharusan memasang bendera merah putih di kantornya,” jelasnya. Untuk bendera yang berukuran sedang kebanyakan dibeli oleh institusi pendidikan.

Karena kebanyakan sekolah kalau memiliki bendera dengan ukuran yang besar, ketika terjadi pengibaran kebanyakan tidak lancar seperti “mbundel” sehingga ketika di tarik, masih harus ada perbaikan. Q wil

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XVIII TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 8 Agustus 2014 TTD Kelompok Kerja

OLAHRAGA

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

LINTASAN

Porprov VII di Poso Pertandingkan 19 Cabang Palu, Bhirawa Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Sulawesi Tengah dijadwalkan berlangsung di Poso dengan mempertandingkan 19 cabang olahraga, September 2014 Wakil Sekretaris KONI Sulteng, Edison Ardiles di Palu, Kamis mengatakan selain telah menetapkan cabang-cabang yang akan dipertandingkan, juga melarang adanya pengrekrutan atlet dari luar daerah.

Ia mengatakan tidak diperkenankan atlet dari luar Sulteng untuk memperkuat kotingen dari masing-masing kabupaten dan kota.

Karena Porprov merupakan salah satu ajang selain mencari bibit-bibit atlet muda berbakat, juga mencari atlet daerah yang berprestasi guna selanjutnya dibina menjadi aset provinsi.

Selain itu, mereka yang mengukir prestasi cemerlang pada kegiatan ini juga akan dipersiapkan mewakili Sulteng pada berbagai kejuaraan tingkat nasional dan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON).

Edison juga menambahkan Porprov dilaksanakan secara bergilir di semua kabupaten dan kota di Sulteng.

Pada Porprov VI di Tolitoli, semua darah di Sulteng telah menyepakati bersama bahwa pelaksanaan Porprov VII di Kabupaten Poso.

Saat ini, katanya Pemkab dan masyarakat di Kabupaten Poso siap melaksanakan kegiatan tersebut. “Tidak ada masalah soal keamanan. Begitu pula akomodasi dan semua tempat kegiatan pertandingan sudah rampung,” katanya.

Berikutnya cabang-cabang yang akan dipertandingkan antara lain sepak bola, bola voli, voli pasir, atletik, sepak takraw, tinju, pencak silat, karate, balap motor, sepatu roda, balap sepeda, tenis meja, tenes lapangan dan bulutangkis.Q ant

Sumsel Siap Tuan Rumah Asian Games Palembang, Bhirawa Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games 2018, karena semua fasilitas olahraga dan sarana pendukungnya sudah tersedia di kawasan olahraga Jakabaring Palembang.

Namun untuk memastikan dipercaya pemerintah pusat sebagai penyelenggara, tim Olympic Council of Asian akan meninjau keberadaan fasilitas pertandingan di Jakabaring Sport City, kata Sekretaris Umum KONI Sumsel Maryama Bustam di Palembang, Kamis.

Menurut dia, rencana kehadiran tim Olympic Council of Asian (OCA) tersebut untuk melihat kesiapan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Pengurus KONI Sumsel sudah melakukan peninjauan ke lokasi pertandingan Jakabaring terutama mengenai fasilitas pendukung yang dimiliki, katanya.

Sejumlah tempat pertandingan dan fasilitas pendukung di kawasan komplek olahraga Jakabaring Sport City (JSC) telah dilakukan pembersihan dan perawatan secara keseluruhan.

Ia mencontohkan stadion atletik, pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumsel bersama dengan petugas kebersihan telah melakukan penataan ruangan sekaligus membersihkan beberapa tempat yang akan menjadi perhatian pihak OCA. Sementara di stadion Aquatik petugas kebersihan juga melakukan proses penjernihan air kolam renang.

Menurut Maryama, dijadwalkan pihak OCA akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 6-8 Agustus untuk melihat langsung kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games Tahun 2018.

Jadi pihaknya harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan mereka jika sewaktu-waktu langsung meninjau kawasan JSC.Q ant

9

KONI Pangkas 48 Nomor Pertandingan PON Remaja Surabaya, Bhirawa Jumlah nomor pertandingan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014, dipastikan berkurang. Sebab Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat memangkas 48 nomor dari 15 Cabang Olahraga (Cabor).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 60 tahun 2014 yang diterbitkan akhir Juli lalu, diputuskan sebanyak 121 nomor pertandingan pada PON Remaja.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim Irmantara Subagio mengatakan ada delapan dari 15 cabang olahraga yang nomor pertandingannya harus dipangkas dengan sejumlah pertimbangan teknis, sehingga total PON Remaja 2014 mempertandingkan 121 nomor.

"Awalnya kami mengusulkan sebanyak 169 nomor pertandingan dari 15 cabang olahraga kepada KONI Pusat.

Dalam usulan tersebut, kami juga meminta KONI Pusat mengevaluasi nomor-nomor yang diusulkan untuk disesuaikan dengan anggaran penyelenggaraan," kata Irmantara Subagyo atau yang akrab disapa Ibag itu, Kamis (7/8).

Berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan PON, lanjut Irmantara, jumlah nomor pertandingan tersebut masih ada kemungkinan mengalami perubahan, bisa bertambah atau justru berkurang lagi. "Menurut kami, jumlah nomor pertandingan yang dipu-

tuskan KONI Pusat sudah cukup ideal. Kalau nantinya ada penambahan atau pengurangan, mungkin jumlahnya tidak banyak," katanya.

Delapan cabang olahraga yang nomor pertandingannya dikurangi, masing-masing atletik, menembak, renang, bulu tangkis, panahan, pencak silat, tenis, dan tenis meja. Sedangkan tujuh cabang olahraga yang tidak mengalami perubahan adalah anggar, bola basket, sepak bola, loncat indah, judo, senam, dan voli pantai.

"Misalnya bulu tangkis yang diusulkan lima nomor, dikurangi menjadi hanya tiga nomor yakni tunggal putra dan putri serta ganda campuran.

Kemudian panahan dari usulan 12 menjadi delapan nomor, begitu juga renang jadi 28 dan atletik 26 nomor," tambah Irmantara.

Selain pengurangan nomor, tambah pria yang akrab disapa Ibag itu, KONI Pusat juga menetapkan kuota atlet untuk masing-masing cabang olahraga, dengan total keseluruhan atlet untuk 15 cabang olahraga sebanyak 1.796 orang.

"Jatim memang mengusulkan agar jumlah atlet dan ofisial dari seluruh kontingen

ist

Tujuh cabang olahraga yang tidak mengalami perubahan salahsatunya adalah voli pantai. yang ambil bagian pada PON Remaja tidak lebih dari 2.000 orang. Lagi-lagi pembatasan kuota ini terkait keterbatasan anggaran," kata Ibag.

Sebelumnya, Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung mengungkapkan total anggaran penyelenggaraan PON Remaja hanya sebesar Rp30 miliar, dengan rincian

Rp20 miliar dari APBD Jatim dan Rp10 miliar bantuan pemerintah pusat (APBN).

"Jumlah anggaran sebesar itu jelas sangat minim untuk penyelenggaraan sebuah perhelatan besar. Oleh karena itu, kami harus melakukan banyak penyesuaian-penyesuaian, termasuk di dalamnya memberlakukan kuota atlet, pemba-

tasan cabang olahraga dan pengurangan nomor pertandingan," ujarnya.

Secara umum, Erlangga memastikan Jatim sangat siap menjadi tuan rumah penyelenggara pesta olahraga untuk atlet dengan usia maksimal 17 tahun tersebut, seperti penyiapan akomodasi, transportasi dan sarana pertandingan. Q wwn

Persela Wajib Raih Tiga Poin Lamongan, Bhirawa Setelah jeda kompetisi yang cukup panjang,Persela Lamongan jumat (8/8) malam ini mengawali laga lanjutan Indonesia Super League (ISL) melawan Mitra Kukar di stadion Surajaya Lamongan.Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir bertekad meraih tiga angka dalam laga nanti malam.

Raihan tiga angka dalam laga nanti malam sangat berpengaruh terhadap posisi klasemen sementara.Jika gagal meraih poin penuh,posisi Persela terancam tergusur oleh rival dibawahnya.Yaitu Persepam Madura yang mengoleksi 21 poin,Putra Samarinda dan Persiram Raja Ampat masing-masing menggemas 20 poin.

Tiga tim ini yang menjadi ancaman untuk menggeser posisi Persela dari empat besar.Sebab,selisih poinnya sangat ketat.Tim kebanggan warga Lamongan ini juga tidak ingin mengalami kekalahan kedua kalinya dari Mitra Kukar saat berlaga di Tenggarong putaran pertama lalu.

Persela Lamongan bertekad membalas dendam kekalahan di putaran pertama.

Dalam laga di stadion Aji Imbut Tenggarong lalu,tim kebanggan LA Mania ini kalah telah dengan skor 5-1.Striker Herman Dzumafo yang memborong tiga gol menjadi perhatian khusus Pelatih Persela,Eduard

Tjong.Juga,Zulham Zamrun.

Untuk menahan gempuran duet tersebut,jajaran pelatih memperkukuh barisan belakang.Pada sesi latihan sudah di terapkan untuk menahan gempuran Mitra Kukar.Sebab,Libero handal Roman Golian tidak bisa diturunkan lantaran terkena akumulasi kartu kuning.Dan juga Arif Ariyanto harus absen dilaga nanti.

Asisten Pelatih Persela,Didik Ludianto mengungkapkan,dia sudah menyiapkan pemain alternatif.Beberapa kali sudah di coba untuk menggantikan peran Roman Golian dan Arif Ariyanto.’’Mudah-mudahan bisa bermain sesuai harapan,’’harap Didik.

Menurut mantan Pelatih Persela U-21 ini,tidak hanya duet striker itu yang menjadi perhatian.Pemain lainnya harus tetap diwaspadai.Sebab,kekuatan Mitra Kukar dinilai merata.Selain itu,dia berharap dukungan dari para LA Mania yang diperkirakan akan memenuhi stadion Surajaya.

Faktor bermain dikandang inilah yang dinilai Didik bisa menjadi keuntungan bagi timnya.Di ISL musim ini,Persela memang belum terkalahkan di partai kandang. ‘’Bermain di kandang menjadi keuntungan bagi kami,semoga bisa meraih poin penuh,’’ujar Didik. Q mb1

mb1/bhirawa

Persela Lamongan bertekad meraih tiga angka saat melawan Mitra Kukar.

ist

Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Jatim belum menetapkan nama pemain tim inti.

PBSI Jatim Belum Tentukan Tim PON Remaja Surabaya, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Jawa Timur belum menetapkan nama-nama pemain yang masuk tim inti untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional Remaja I tahun 2014 di Surabaya pada Desember mendatang.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengprov PBSI Jatim Koko Pambudi ketika dihubungi di Surabaya, Selasa, mengatakan hingga kini pihaknya belum memperoleh petunjuk teknis dari KONI Jatim terkait pelaksanaan cabang olahraga bulu tangkis.

"Saya baru mendapatkan informasi soal nomor pertandingan, sedangkan kuota atlet yang harus disiapkan belum ada penjelasan," katanya, Kamis (7/8).

Menurut Koko, cabang olahraga bulu tangkis pada PON Remaja 2014 hanya mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda campuran. Sementara nomor ganda dan beregu putra-putri ditiadakan.

"Sebenarnya sudah ada gambaran mengenai pemain yang

akan dipanggil masuk tim, terutama di sektor putri. Namun, saya masih akan membahasnya dengan pengurus harian," tambahnya.

Penetapan pemain, lanjut Koko, salah satu dasarnya adalah peringkat atlet, selain juga catatan prestasinya. Untuk PON Remaja, atlet harus berusia maksimal 17 tahun atau masuk kelompok remaja.

"Pemusatan latihan rencananya dilakukan mulai September. Kami akan memilih atlet terbaik untuk mengejar target medali emas di PON Remaja. Apalagi kita bertanding di kandang sendiri," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Binpres KONI Jatim Irmantara Subagio menjelaskan pihaknya sebelumnya mengusulkan lima nomor pertandingan, kecuali beregu putraputri, untuk dipertandingkan pada PON Remaja yang baru pertama kali digelar tersebut.

"Dari usulan lima nomor itu, kemudian oleh KONI Pusat dipangkas menjadi hanya tiga nomor tanpa ganda putra dan putri. Sementara untuk kuota atlet bulu tangkis, setiap kontingen maksimal empat orang," ucapnya.Q wwn

PU Fraksi Kritisi Pos Pendapatan dan Belanja Tidak Berjalan Maksimal Dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyaat daerah ( DPRD ) Gresik, jum'at ( 7/8 ), dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap perubahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014. Masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, mengkritisi beberapa pos pendapatan dan belanja yang tidak berjalan secara maksimal.

Fraksi PKB yang di bacakan oleh Drs. Ach Muhadjir mengatakan, bahwa dari beberapa pos belanja pada Perubahan APBD 2014 ini, fraksi PKB perlu mempertegas sikap terkait beberapa pos belanja sebagai berikut.

Kendaraan dinas rencana pengadaan kendaraan dinas sebanyak 24 unit, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp4,1 milyar.

Dari penjelasan Tim Anggaran, kendaraan dinas tersebut untuk pejabat eselon III dibeberapa SKPD yang belum mendapatkan kendaraan, penganggaran untuk tambahan kendaraan dinas harus selektif.

Pembangunan infrastruktur harus diberi alokasi anggaran yang cukup, untuk mempercepat perbaikan berbagai macam infrastruktur yang mendesak. Seperti

perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten masih membutuhkan perhatian, termasuk jalan kabupaten eks jalan poros desa ( JPD ) yang hampir semuanya dalam kondisi rusak berat. Jika dalam Perubahan APBD ini disediakan anggaran Rp 38,2 milyar, maka harus jelas prioritasnya, yakni untuk jalan kabupaten serta salurannya, jembatan, perbaikan perkampungan kumuh dan lain-lain.

Pada pos pembiayaan, terdapat rencana untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Gresik sebesar Rp 6 milyar. Fraksi PKB untuk yang kesekian kalinya kembali mempertanyakan, sudahkah janji janji peningkatan pelayanan PDAM kepada pelanggan dan penambahan pelayanan kepada masyarakat Gresik sudah

dipenuhi. Penambahan jaringan untuk pelanggan baru di kecamatan Menganti, Cerme, Benjeng dan Balongpanggang yang dijanjikan akhir Juli 2014. Sudah bisa dinikmati warga, hingga kini belum ada realisasinya.

Dan Bupati Kepala Daerah, harus memberi peringatan kepada direksi PDAM agar janji tersebut terpenuhi. Jika memang tidak mampu memenuhi janji, Kepala Daerah mempunyai otoritas untuk melakukan evaluasi, jangan malah dibela dan dilindungi. Dan pada Dinas Pendidikan pada tahun ajaran baru ini, masih banyak terdapat keluhan dari banyak wali murid terkait seragam sekolah yang pengadaannya dilakukan oleh pihak sekolah, yakni mahalnya harga seragam sekolah.

Ditambahkan Muhadjir, bahkan ada yang memakai nama infaq, tapi diwajibkan. Sangat ironis jika APBD sudah memberikan alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar 102 milyar, tapi wali murid masih dibebani biaya yang memberatkan tersebut. Contoh kasus di SMP Negeri 1 Manyar, setiap wali murid dikenai infaq

Ahmad Kusriyanto wajib sebesar Rp 600.000,-. Dan menambah jumlah rombongan belajar dari 32 siswa per kelas menjadi 34 siswa terjadi hampir disemua sekolah negeri. Hal ini, jelas kebijakan yang tidak bisa dibenarkan.

Fraksi PDI Perjuangan yang di bacakan oleh Ahmad Kusriyanto, bahwa Pemerintah kabupaten Gresik melalui SKPD-SKPD Penghasil, masih terlalu pesimistis didalam membuat target penda-

Suasana rapat paripurna. patan. Target pendapatan selalu minim bahkan banyak yang targetnya dibawah realisasi tahun anggaran sebelumnya, padahal potensi Gresik luar biasa besarnya disamping pertimbangan itu berdasarkan pengalaman tahun anggaran sebelumya realisasi pendapatan selalu diatas target pendapatan yang telah ditetapkan.

Begitu juga kinerja Pemerintah Daerah, dalam menyerap anggaran masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan prosentase serapan anggaran yang rata-rata masih di bawah 50 %, beberapa bantuan hibah dan bantuan keuangan sampai saat ini masih banyak yang belum di realisasikan,"jelasnya. Q kim*

NASIONAL-POLITIK

10

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

Pembentukan Pansus Pilpres Berlebihan LSI: Publik Lelah dengan Proses Pilpres Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai usulan pembentukan panitia khusus pertanggungjawaban pemilu presiden yang diusulkan relawan pendukung pasangan Prabowo-Hatta dan beberapa anggota DPR RI, terlalu berlebihan.

“Kalau ada pihak-pihak yang mengusulkan pembentukan pansus pertanggungjawaban pemilu presiden, itu bisa mencederai pemerintahan yang ada saat ini,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (7/8) kemarin.

Menurut Pramono, pemilu presiden diselenggarakan oleh pemerintah melalui KPU dan Bawaslu dengan penanggung jawab presiden.

Pemilu Presiden 2014, kata dia, sudah dilaksanakan pada 9 Juli lalu, dan rakyat Indonesia sudah menentukan pilihannya.

“Kalaupun ada kecurangan dalam pelaksanaan pilpres, itu hanya terjadi di tingkat lokal, dan bukan

kecurangan terstruktur atau masif. kalau ada klaim kecurangan terstruktur atau masif, itu terlalu berlebihan,” tandasnya.

Sebelumnya, tim relawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendorong agar DPR RI membentuk Pansus Pertanggungjawaban Pilpres di DPR. Mereka mensinyalemen, pada pelaksanaan Pilpres 2014 ada ada kecurangan terstruktur dan masif.

Sebelumnya, Rabu (6/8) tim kampanye nasional dan relawan pasangan Prabowo-Hatta, mendatangi gedung DPR RI dan diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa.

Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan tiga tun-

tutan kepada DPR RI yang dibacakan oleh direktur politik tim kampanye Prabowo-Hatta, Ali Mochtar Ngabalin. Ketiga tuntutan tersebut, pertama; petisi mosi tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu yang dinilai tidak independen, kedua; mendesak Komisi II DPR untuk segera membentuk Pansus Pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu pada Pilpres 2014.

Berikutnya ketiga; aspirasi yang disampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan relawan, pemilih Prabowo SubiantoHatta Rajasa untuk diteruskan kepada Komisi II DPR RI. Publik Lelah Proses Pilpres Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut mayoritas publik saat ini sudah lelah dengan proses Pilpres, sehingga mengharapkan penyelesaian sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan jalan terakhir dan

konstitusional yang dilakukan pihak yang kalah.

Berdasarkan hasil survei tertanggal 4-6 Agustus 2014 yang dilakukan terhadap 1.200 responden, 78,11 persen responden mengharapkan sengketa pemilu berakhir jika gugatan ditolak MK, sedangkan 14,59 persen ingin sengketa bisa berlanjut dengan langkah hukum lain, dan 7,30 persen tidak tahu/tidak menjawab.

“Artinya, publik sudah lelah dengan proses ini,” kata peneliti LSI Ade Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Temuan dan analisis survei nasional, LSI yang bertajuk “Network Head to head” dukungan Prabowo-Jokowi Pascakeputusan Resmi KPU itu dilakukan dengan metode “quickpoll” melalui “smartphone” dengan tingkat “margin error” 2,9 persen.

Ade menyebut, seluruh pihak tentu harus menghormati apapun putusan MK, baik itu memutuskan

adanya pemungutan suara ulang Pilpres, maupun jika menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, dia mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa fakta mayoritas publik menginginkan proses pilpres segera berakhir. Dia mengatakan apabila pemilu dilakukan saat ini pun pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap memperoleh suara mayoritas, bahkan meningkat dibandingkan perolehan suara pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu.

“Hal ini terbukti pula bahwa meskipun ada pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Jakarta beberapa waktu lalu, pasangan Jokowi tetap unggul,” ujar dia.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara resmi tingkat nasional

Pramono Anung

Prabowo-Hatta Harus Hadirkan Saksi Berkualitas

KILAS NASIONAL

Pekerja Informal Respon BPJS Ketenagakerjaan Jakarta, Bhirawa Sosialisasi gencar tentang manfaat kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan, telah membuahkan hasil.

Bukan hanya pekerja formal, bahkan pekerja informal, mulai tertarik dan mencari tahu persyaratan untuk masuk jadi peserta BPJS. Mereka kini sadar betapa penting dan perlunya masuk jadi peserta BPJS Ketenagaker jaan, yang mreka sebut perlindungan Abdul Adhim, seorang penjahit pakaian di Cirebon, mengaku telah merasakan manfaat perlindungan dari kepesertaannya di BPJS Ketenagaker jaan. Seperti beasiswa anak, PUMP-KB (pinjaman uang muka perumahan), kedua program itu telah dirasakan manfaatnya. Kedepan, Abdul Adhim juga akan menikmati Jaminan Pensiun (JP), program baru yang akan diluncur kan.

Menambah program-program lama yang diluncurkan sejak masih bernama Jamsostek. Yakni program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian) dan JPK (Jaminan Perawatan Kesehatan).

Juga Haris, pemilik salon kecantik an menyatakan; Bersama kelima pekerjanya telah mendaftar untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keterta rikan masuk BPJS, karena Haris mende ngar dari berbagai media masa akan manfaat-nya. Sebagai pemberi kerja, Haris mengaku sadar dan mengerti perlunya seorang pekerja memperoleh perlindungan. Yakni dengan masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Cirebon, Amirudin mengata kan; Pihaknya terus mendongkrak sosialisasi kepesertaan pekerja dalam BPJS. Pekerja formal maupun informal kini berangsur angsur mengerti kegunaan dan manfaat perlindungan dalam program-program BPJS. Dewasa ini pengertian dan kesadaran para pekerja untuk masuk menjadi peserta BPJS di Cirebon makin meningkat. Di pastikan peserta BPJS Ketnagakerjaan terus bertambah, seiring kesadaran pekerja akan manfaatnya. Q ira

oleh KPU. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menilai proses Pilpres diliputi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini persidangan atas sengketa Pilpres itu sedang berproses d i MK. Q ant

antara foto

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (tengah) didampingi Waketum MUI Ma’ruf Amin (kanan) dan Ketua ormas Islam Al Jamiatul Washliyah Aris Banaji memberikan keterangan bersama Forum Ukhuwah Islamiyah MUI terkait keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang telah masuk ke Indonesia di Kantor MUI Jakarta, Kamis (7/8) kemarin.

MUI Imbau Umat Islam Tidak Terprovokasi ISIS Jakarta, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam tidak terprovokasi ajakan gerakan radikal Islamic State of Irak and Syria (ISIS) sebagai upaya menangkal berkembangnya gerakan ISIS di seluruh Tanah Air. “Kita harus tingkatkan kewaspadaan dan menyerukan kepada lembaga-lembaga Islam untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok tersebut,” kata Ketua Umum MUI Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (7/8) kemarin.

Hal itu disampaikan pada pernyataan sikap Forum Uk-

huwah Islamiyah MUI yang terdiri dari pimpinan ormas Islam tingkat pusat.

Dalam pernyataan sikap tersebut disampaikan bahwa ISIS adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Syria namun tidak mengedepankan watak Islam yang “rahmatan lil ‘alamin” atau menjadi rahmat bagi alam semesta.

Sebaliknya, ISIS menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, penghancuran tempat-tempat yang diang gap suci oleh umat Islam, serta ingin meruntuhkan

negara bangsa.

“Ormas-ormas Islam, pondok pesantren berada pada jalur Islam rahmatan lil ‘alamin, maka insyaallah dan alhamdulillah mayoritas umat Islam tidak terpengaruh dengan pahampaham seperti ini,” ujar Din. Tapi karena umat Islam jumlahnya sangat besar sulit dijangkau dakwah Islamiyah, karena itu perlu diantisipasi dan waspadai, tambah dia. Ormas-ormas dan lembaga Islam di Indonesia juga menolak keberadaan gerakan ISIS yang dinilai sangat potensial memecah belah persatuan umat Islam dan menggoyahkan NKRI berdasarkan pancasila.Q ant

Jakarta, Bhirawa Deputi Direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, menilai kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus menghadirkan saksi yang berkualitas dalam memberi keterangan yang argumentasi hukumnya kuat.

Selain saksi, kepada watawan, Kamis (7/8), Veri mengatakan bahwa kubu Prabowo-Hatta juga harus bisa membawa alat bukti yang tepat. Hal ini karena berdasarkan pada permohonan perbaikan yang disampaikan oleh tim Prabowo-Hatta pada 26 Juli 2014, Perludem menganalisis bahwa permohonan tim Prabowo-Hatta dinilai kabur sementara sejumlah materi permohonan yang dinilai kabur tersebut termasuk hal substansi yang tidak bisa diubah atau diperbaiki.

“Dari apa yang kami analisa, jika tim Prabowo tidak memperbaiki proses pembuktian, tidak menghadirkan saksi tepat, dan hanya mengandalkan permohonan, maka permohonan itu tidak cukup mempengaruhi hasil pemilu. Maka tim yang berproses di persidangan harus menghadirkan sanksi yang memadai yang bisa membentuk argumentasi hukum yang kuat dan juga alat bukti,” kata Veri.

Perludem mencatat sejumlah kejanggalan dari permohonan Prabowo-Hatta antara lain tim PrabowoHatta menyatakan perolehan suara yang benar menurut mereka sebagai pemohon yakni perolehan suara Prabowo-Hatta 67.139.153 atau 50,25 persen sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla 66.435.124 atau 49,74 persen.

“Mereka langsung minta hasil pemilu sekian yang menurut mereka benar dan menyatakan Prabowo-Hatta menang. Itu sah saja asal ditambah argumentasi permohonan tetapi mereka tidak mendukung itu dengan argumentasi permohonan yang cukup kuat,” kata Veri.

Selain itu, tim Prabowo-Hatta menyatakan menemukan penggelembungan suara untuk nomor urut dua di sejumlah 1,5 juta suara dan pengurangan suara nomor satu sebesar 1,2 juta dari 155.000 tempat pemungutan suara (TPS). Argumentasi ini tidak menjelaskan modus penggelembungan dan penggembosan suara, lokasi/ tempat dari 155.000 serta detail per TPS/PPS/PPK terjadinya penggelembungan dan penggembosan tersebut. Ia menambahkan, kalaupun benar ada penggelembungan serta penggembosan, hasil penhitungannya tidak sesuai dengan yang didalilkan dan tidak mengubah hasil pemilunya.Q ant

Separo Kota di Indonesia Tidak Nyaman Jakarta, Bhirawa Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menyatakan bahwa hampir separuh dari berbagai kota yang terdapat di Indonesia tidak nyaman untuk ditinggali sehingga membutuhkan pembenahan yang lebih baik.

“Saat ini hampir 50 persen kota Indonesia tidak nyaman dihuni, dan hal ini tidak berubah banyak dalam lima tahun terakhir,” kata Ketua IAP Bernardus R Djonoputro di Jakarta, Kamis.

Padahal, ia mengingatkan

bahwa sejak tahun 2008, penduduk global lebih banyak yang hidup di kota dibandingkan dengan mereka yang hidup di desa, sedangkan fenomena ini di Indonesia terjadi sejak sekitar 2010.

Fakta itu, ujar dia, diikuti

oleh berbagai persoalan yang kerap muncul di kawasan urban seperti kemiskinan, penyediaan perumahan, dan kualitas infrastruktur. Selain itu, lanjutnya, kawasan perkotaan di wilayah Asia-Pasifik yang mencakup Indonesia meru-

pakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia.

“Perumahan menjadi isu yang sangat sentral karena berkaitan dengan bagaimana kita bisa menumbuhkan kota-kota mandiri yang ‘livable’ (layak huni),” ujar Bernardus.Q ant.ira

Parade Budaya Nusantara Meriahkan HUT Kota Kediri Ribuan warga Kota Kediri memadati sepanjang jalan PK Bangsa hingga Hayam Wuruk untuk menyaksikan Parade Budaya Nusantara.

Kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kota Kediri yang ke1135 tahun 2014, diikuti oleh iring-iringan yang terdiri dari Mobil Porijder dari Polresta Kediri, Drumb Band dar SDK Santa Maria, Prasasti I Kwak yang diusung oleh beberapa prajurit, barisan pejabat, kepala satuan kerja, camat dan lurah diiringi tabuhan Monggang, Tari Kolosal dari SMKN 2 kediri, Barisan Bhineka Tunggal Ika dari SDN Banjaran 4, Musik Tradisional dari SMPN 1 Kediri, Tari Kolosal dari pelajar Papua di Kota Kediri, Musik Patrol dari 100 guru di IGTKI. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan lomba parade fashion yang terdiri dari kategori umum dan pelajar. Selanjutnya, festival prajurit kategori umum dan pelajar. Kemudian barisan barongsai dari komunitas Klenteng dan Jaranan dari Wahyu Kridho Budaya.

Ada yang berbeda dalam parade budaya tahun ini, Yonif 521 juga akan mengirim pasukan Kolone Senapan untuk memeriahkan acara ini. Start dimulai pukul 13.00 WIB di parkir timur Lapangan Brawijaya dan finish

di Balaikota Kediri. Rute yang dilalui adalah Jl. A Yani, Jl. PK Bangsa, Jl. Erlangga, Jl.Hayam Wuruk, dan Jl. Basuki Rahmad.

Walikota Kediri Abdullah Abubakar SE mengatakan jika parade budaya nusantara ini dimaksudkan sebagai upaya pelestarian seni budaya, karena Budaya membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat dalam bentuk rasa handarbeni dan semangat untuk terus nguriuri seni dan budaya local.

“Kami berharap untuk tahun berikutnya hari Ulang tahun Kota Kediri ini akan lebih meriah, dan mungkin ini akan menjadi awal kota kediri sebagai kota Budaya, Pendidikan, perdagangan, mari kita mbersama-sama menjaga Kota Kediri,” kata Wali Kota saat memberikan sambutannya. Tak hanya parade budaya nusantara,

tokol Kota Kediri Jawadi, tujuannya sebagai upaya meningkatkan kecintaan kepada nilai-nilai budaya dan sejarah “Serta sebagai wujud peningkatan ekonomi kerakyatan pameran ini memiliki sasaran selain untuk pelajar dalam rangka pengenalan seni, budaya dan sejarah.

Acara ini juga dimaksudkan untuk promosi kerajinan, batik dan tenun sehingga event ini dida pat k a n

multi player effect,” terang nya.

Dan rencananya sebagai acara pamungkas tanggal 10 Agustus 2014 diadakan acara larung sesaji dan labuh bumi di bantaran kali Brantas. Dalam acara ini terdapat gunungan yang akan dilarung.

Gunungan pertama setinggi 1,5 berisi sato iwen (unggas) dan kepala sapi dilarung ketengah sungai menggunakan perahu.

Gunungan kedua adalah gunungan polo kependem (umbiumbian) dan polo gemandul (buahbuahan) diperebutkan masyarakat setelah acara simbolis. Q adv

Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar SE menerima Pecut dan memecutkanya sebagai tanda keberangkatan peserta Parade Nusantara dalam HUT kota Kediri ke 1135. festival kuliner juga menjadi rangkaian HUT Kota Kediri, Festival Kuliner ini di gelar di Halaman Kantor Walikota.

Peserta terdiri dari anggota PHRI se-Kediri Raya dengan jumlah 20 stan. Sajian makanan terdiri dari makanan tradisional mulai dari nasi jagung, getuk, tiwul, pecel, tumpang, momoh jantung pisang dan berbagai jajanan dan minuman tradi-

sional. Makanan dan minuman ini disajikan secara modern dan dikemas sesuai standar penyajian food and baverages ala hotel. Selain itu Pameran koleksi museum dan sejarah Kota Kediri juga menjadi rangkaian HUT ini. Ada sekitar 500 keris peninggalan zaman sejarah kediri dipamerkan dalam pameran benda sejarah ini.

Menurut Kabag Humas dan Pro-

Peserta parade HUT kota Kediri ke 1135.

Jumat Wage 8 AGUSTUS 2014

Solar Langka, Puluhan Truk Parkir di SBPU l Sambungan hal 1

jenis solar dan premium. Per 4 Agustus, pembelian solar bersubsidi dibatasi pada pukul 08.0018.00, per 6 Agustus Pertamina tak menjual premium bersubsidi di seluruh SPBU rest area tol. Kondisi pembatasan BBM bersubsidi ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan di SPBU-SPBU. “Akhirnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu sempat dicabut pada Senin (4/8) malam dan esok harinya berlangsung penjualan BBM bersubsidi secara normal. Berbagai spanduk yang bertuliskan kebijakan pembatasan penjualan sempat diturunkan semua,” ujar Sudarman, petugas SPBU 5467117 Jl Raya Kawisrejo Kabupaten Pasuruan, Kamis (7/8).

Meski demikian, ternyata masih menyisakan masalah dan membuat antrian kendaraan seperti jenis truk tetap terjadi di SPBU-SPBU. Karena BBM jenis solar dengan cepatnya habis, sehingga tidak semua kendaraan dapat dilayani.

Wajar Stop Pasokan PT Pertamina (Persero) mengaku mengalami kerugian besar akibat menjual solar kepada PT PLN (Persero). Kerugian Pertamina mencapai 90 juta dollar atau hingga semester I 2014 mencapai 45 juta dollar AS. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengungkapkan, jika Pertamina menghentikan pasokan solarnya ke PLN merupakan hal wajar. Pasalnya sejak tahun lalu Pertamina mengalami kerugian karena menjual solar dengan harga yang tidak sesuai keekonomian. “Jika Pertamina tidak suplai terus menerusitu hal wajar, apalagi belum ada perubahan dalam tagihan itu,” katanya di Kementerian ESDM, Kamis (7/8).

Namun, hal tersebut tidak boleh terjadi karena solar sangat diperlukan untuk bahan bakar seperti listrik terutama untuk daerah-daerah yang pembangkitnya tidak punya alternatif energi lain. Suplai bahan bakar harus tetap berjalan, tidak ada pilihan lain selain diesel.

“PLN seharusnya tidak ketergantungan dengan pasokan solar Pertamina. Selain itu, PLN fleksibilitas untuk membeli solar tidak usah dari Pertamina, bisa dari suplier lain,” ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin, PT Pertamina (Persero) berencana memutus seluruh kontrak pasokan solar kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) pada 10 Agustus 2014.

Rencana ini dikarenakan pihak PLN masih ingkar janji mengenai kesepakatan harga beli solar kepada Pertamina.

PLN memastikan kisruh dengan Pertamina ini akan diselesaikan di Kementerian ESDM. PLN menyebutkan akan menyelesaikan persoalan dengan PT Pertamina (Persero) mengenai perselisihan harga pembelian solar. Pasalnya, Pertamina mengancam tidak akan memberikan solar lagi pada PLN jika harga jual tidak tercapai.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamuji, mengatakan direksi PLN dan direksi Pertamina akan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggelar rapat di Kementerian ESDM bersama Wamen ESDM Susilo Siswoutomo dan juga dirjen terkait. “Habis acara ini kita selesaikan, karena ingin rapat dengan pak Susilo, Direksi Pertamina, Direksi PLN, dan Dirjen,” singkatnya usai menghadiri acara halal bihalal di Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (7/8).

Sekadar informasi, Pertamina mengklaim bahwa PLN membeli solar dengan harga yang terlalu rendah, pasalnya Pertamina melihat laba PLN pada kuartal I sebesar Rp 12,3 triliun dengan pendapatan sebesar Rp 145 triliun. Namun, PLN menilai harga yang diajukan Pertamina terlalu mahal.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bahwa harga pembelian solar Pertamina oleh PLN adalah 112–117 persen dari harga Mean of Plats Singapore (MoPS). Sedangkan PLN tetap meminta 105 persen dari harga MoPS dengan alasan (perhitungan) subsidi pemerintah.

Menteri ESDM Jero Wacik meminta PLN untuk mengurangi penggunaan bahan bakar solar subsidi. Wacik meminta penggunaannya diganti dengan gas, sehingga bisa menekan biaya produksi. “PLN harus mengurangi subsidi yang tadinya solar diganti dengan gas, sehingga menurun cost produksinya,” ujarnya. n hil, ira, wil, ma

Rapor Merah Bupati Sambari l Sambungan hal 1

ini perolehan pendapatan masih kurang maksimal. “Masih kurang maksimal, harus ada peningkatan soalnya masih ada beberapa juru parkir yang menarik uang dari pengguna,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Fraksi PAN M Reban. Pihaknya meminta agar Gresik Migas dan Parkir tepi jalan mendapat perhatian yang serius dari Pemkab.

“Jangan sampai, tidak maksimalnya kinerja mempengaruhi keuangan yang ada di Pemkab. Ini bisa merugikan masyarakat, karena banyak pos yang masih membutuhkan anggaran besar,” paparnya. n kim,bjt

Buah Jalinan Kerjasama l Sambungan hal 1

ucation Forum yang diadakan oleh Busan Metropolitan City Office of Education.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Aston Tambunan mengatakan, para pelajar Surabaya selama di Korea telah mendapatkan pengalaman-pengalaman baru terutama dalam pendidikan life skill, seperti bagaimana meracik sebuah minuman kopi yang nikmat. “Selain itu, mereka saling berdiskusi dengan para pelajarpelajar lainnya dari kawasan Asia guna memperkokoh jalinan hubungan yang baik, terutama dalam menyambut AFTA 2015,” kata pejabat yang turut mengikuti jalannya kegiatan kunjungan tersebut, Kamis (6/8).

Rombongan para pelajar surabaya ini juga dinobatkan sebagai Best Participant dalam 2014 Asian Youth Education Forum. Hal itu setelah mereka menampilkan Tari Remo dan Tari Padang Ulan dalam Cultural Night.

Aston menambahkan, usai pelajar Surabaya mengunjungi Korea, rencananya rombongan pelajar Korea akan berkunjung ke Surabaya pada pertengahan Agustus mendatang. “Kegiatan ini rutin diselenggarakan oleh pemerintah kota Busan setiap tahunnya,” tandasnya. n tam

SAMBUNGAN Jatim Segera Terbitkan Pergub Soal ISIS l Sambungan hal 1

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, menegaskan, ISIS bukanlah agama tetapi organisasi yang berkaitan dengan ideologi negara. Karenanya Pergub itu nanti akan dirumuskan oleh tim kecil yang terdiri dari berbagai elemen, sehingga aspirasi masyarakat juga bisa terakomodasi.

Untuk melarang aliran sesat di Jatim, gubernur sudah menerbitkan payung hukum berupa Pergub No 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan agama dan Pengawasan Aliran Sesat. Namun, kata Soekarwo, Pergub tersebut tidak bisa digunakan untuk mencegah penyebaran ISIS, karena ISIS bukanlah agama. Melainkan perkara politik, ideologi, keinginan mendirikan negara.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mengimbau masyarakat Jatim untuk mengikuti seruan Menkopolhukam dan Kapolri tentang adanya ajakan ISIS. Selain itu, masyarakat diharap tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terkait aktivitas ISIS. “Pergub akan segera kami selesaikan, sehingga semua elemen baik tokoh agama dan masyarakat mempunyai dasar hukum jelas dalam penanganannya,” ujarnya.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban Gubernur untuk memelihara keamanan dan ketertiban kehidupan beragama di wilayah Jatim. “Saya telah disumpah jabatan untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan beragama.

Apalagi jika ada organisasi yang jelas mengancam kedaulatan negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko mengatakan, keberadaan ISIS mengancam, dan dinyatakan organisasi terlarang karena menghalalkan segala cara. Seperti yang dilakukan komunis yang berbuat apa saja untuk kepentingan kelompoknya.

“Mereka (ISIS) mencari anggota secara terselubung, mengincar usia produktif seperti pelajar

melalui pengajian dan media sosial di internet. Sedangkan deklarasi ISIS di Jatim diduga dilakukan di sebuah Masjid Jami’ di Malang, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi,” jelasnya.

Pangdam mengatakan, ISIS sudah nampak bermunculan di Jatim, walaupun tidak terlalu besar. Data terakhir sekitar 56 orang tergabung ISIS. Dan pada 21 Juli lalu ada tambahan tujuh orang (1 keluarga) yang kembali bergabung ke ISIS, berasal dari Lamongan. “Dihadapkan dengan kondisi sosial politik Indonesia, ISIS dapat membujuk pihak yang tidak puas dengan pilpres untuk bergabung,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menyampaikan, secara umum situasi kondisi di wilayah Jatim aman dan kondusif, berkat peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk di Sampang dan Madiun.

Keamanan di Jatim tersebut ditunjang oleh tiga pilar yaitu adanya Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala desa. Tiga pilar tersebut yang menurutnya efektif untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini adanya gangguan yang mengancam negara.

“Semoga Gubernur benarbenar mendengarkan saran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga bekerjasama dengan Pangdam dan polda serta pihak lain, sehingga Pergub yang nanti akan diterbitkan sudah mewakili semua kalangan,” harapnya.

Larang Umat Bergabung Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Forum Ukhuwah Islamiyah menyatakan dengan tegas bahwa gerakan ISIS adalah sebuah gerakan yang menjurus aksi terorisme.

Oleh sebab itu, MUI melarang umat Islam di Indonesia untuk bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh Abubakar al-Baghdadi tersebut.

“Kami berkesimpulan bahwa paham ISIS bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak menekankan pada keda-

maian sesuai dengan rahmatan lil alamin, bahkan menjurus kepada teroris,” ujar Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin di Gedung MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Kamis (7/8).

Gerakan ISIS menurutnya dapat memecah belah persatuan Indonesia dan dunia karena ingin menegakkan negara Islam atau Daulah Islamiyah yang bertentangan dengan Pancasila.

“Gerakan ini sangat potensial untuk memecah persatuan tidak Indonesia bahkan di dunia dan menggoyahkan sendi persatuan Indonesia yang berdasarkan Undang-undang 1945” terangnya.

Din juga menegaskan semua ormas Islam di Indonesia sepakat untuk melarang ISIS di Indonesia.

“Kam mendukung langkah cepat, tepat, dan tegas pemerintah untuk melarang gerakan ISIS di Indonesia, dan mendorong pemerintah melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku,” tutupnya.

Wakil Ketua MUI KH Ma’ruf Amin menambahkan MUI tidak akan mengeluarkan fatwa tentang gerakan ISIS. Sebab, gerakan tersebut sudah jelas menyimpang dari ajaran Islam.

“Karena sudah jelas sekali.

Sesuatu yang jelas, sehingga tidak perlu ada fatwa,”ujar KH Ma’ruf Amin.

Dia melanjutkan, gerakan ISIS yang menghancurkan tempat ibadah dan membunuh orang tidak berdosa, sudah sangat bertentangan dengan Islam. “Jadi kalau kita ikut, kita ikut hal yang haram maka juga menjadi haram.

Kita juga minta kepada umat Islam, supaya waspada jangan mudah terprovokasi,”pintanya.

Dia juga mengimbau pemerintah supaya lebih aktif dan lebih intensif lagi dalam melakukan deradikalisasi. “Kepada segenap organisasi Islam, masjid dan keluarga muslim untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya untuk menangkal berkembangnya gerakan ISIS di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya.n iib, ira

Kapolrestabes Akui Bawahannya Rampas Kamera Fotografer Harian Bhirawa l Sambungan hal 1

aksi perampasan kamera terhadap fotografer Harian Bhirawa bermula saat Trie Diana mengabadikan sejumlah momen bentrokan relawan Prabowo-Hatta di kantor KPU Jatim Rabu kemarin.

Saat itu, aparat kepolisian tengah membubarkan aksi demo pendukung Prabowo-Hatta. Polisi yang memukuli massa pendemo dijepret oleh Trie Diana dan diabadikan dalam kamera DSLR miliknya.

Setelah mengambil gambar ada tiga oknum polisi berpakaian preman mendekati Trie Diana dan meminta paksa ka­meranya. Mereka juga menghapus file dokumen berisi foto-foto bentrokan antara aparat kepolisian dengan relawan Prabowo-Hatta.

Akibat kejadian ini, Jatim langsung menjadi sorotan nasional.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum pun langsung melakukan mediasi antara wartawan dengan Kapolrestabes Surabaya di Gedung Grahadi, Kamis (7/8) pagi kemarin. Hadir juga Kanitreskrim Polrestabes Surabaya AKP Sumaryono. Serta Martono, guru besar Universitas Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Soekarwo menyampaikan agar masalah ini tidak sampai berdampak luas pada keamanan di Jatim. Upaya negosiasi dilakukan untuk mencari solusi antara wartawan dengan aparat kepolisian. “Mumpung ini masih bulan baik, untuk menyelesaikan hal-hal yang tertunda,” kata Soekarwo saat mediasi antara polisi dan wartawan di ruang eks sospol komplek Grahadi.

Gubernur Jatim memang sengaja mengundang Kapolrestabes, Setija dan rekan-rekan media dalam menyelesaikan selisih paham antara pihak kepolisian dan wartawan. Kapolrestabes didam­ pingi Kasatreskrim Polrestabes AKBP Sumaryono dan Humas Polrestabes Kompol Suparti menyampaikan, akan memproses adanya tindakan di luar kontrol yang dilakukan anggota polisi.

“Terimakasih kami sudah difasilitasi gubernur untuk menjelaskan

masalah ini,” ucap Setija.

Pada kesempatan itu, Setija mengakui yang melakukan aksi perampasan terhadap kamera fotografer Harian Bhirawa memang anggota polisi dari Kesatuan Polrestabes. “Benar, dia adalah anggota kami. Saat ini dia bertugas sebagai driver salah satu perwira di Polrestabes berinisial AC dengan pangkat bintara. Kita sudah melakukan pemeriksaan dan ini adalah pembelajaran bagi kami karena itu bisa dikatakan tindakan bodoh karena polisi dan media adalah mitra,” kata Setija.

Kapolrestabes mengaku saat terjadi bentrokan antara polisi dan massa pendukung Prabowo-Hatta Jatim serta perampasan kamera wartawan dirinya sedang berada di dalam kantor KPU Jatim.

Ketika itu, Kapolrestabes melakukan negosiasi dengan pimpinan demo Faf Adisiswo serta Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. “Saat bentrok saya kaget. Saat ada wartawan demo karena ada foto yang dihapusi oknum, saya jadi kaget lagi. Itu out of controll dan tidak ada unsur kesengajaan,” pungkasnya.

Mengklarifikasi dari fakta, Setija menegaskan protap sudah sesuai dan sudah dilakukan.

Kejadian kemarin menurutnya sangat tidak diharapkan. Polrestabes juga langsung melakukan pemeriksaan setelah mendapat dokumen foto oknum polisi pelaku perampasan kamera wartawan. “Begitu selesai kejadian, kira-kira setelah Maghrib Rabu kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan,” kata Setija.

Namun pihaknya membantah ada tiga orang yang diperiksa.

“Ada satu orang yang sudah terindikasi, dalam arti sesuai dengan foto yang ditunjukkan rekan-rekan media,” sergahnya.

Lanjut Setija, pemeriksaan tersebut bisa dikawal dan diawasi bersama. Walaupun dalam mediasi bersama Gubernur tadi sudah dikatakan masalah ini selesai dan saling memaafkan di bulan yang baik ini.

Setija memastikan akan men-

erapkan aturan disiplin yang berlaku di kepolisian. Termasuk kode etik dan sebagainya. Dari hasil pemeriksaan itu nanti akan terbuktikan apa motivasi dan tujuan melakukan perampasan diikuti penghapusan file foto milik fotografer. “Saya pikir dua minggu pemeriksaan ini bisa selesai,” pungkasnya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim mendesak Kepala Kepolisian Daerah Jatim untuk menindak tegas oknum polisi yang melakukan perampasan kamera fotografer Harian Bhirawa saat melakukan peliputan demo di kantor KPU Jatim, Rabu (6/8).

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis (7/8), PWI Jatim menilai tindakan oknum anggota polisi dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya itu sudah masuk ranah pidana. “PWI Jatim mendesak Kapolda agar menindak tegas oknum polisi perampas kamera wartawan tersebut, karena tindakan perampasan tersebut sama dengan menghalang-halangi tugas wartawan dalam menjalankan peliputan dan melanggar kebebasan pers,” tegas Ketua PWI Jatim Drs Akhmad Munir usai rapat dengan pengurus harian.

Tindakan perampasan tersebut, kata dia, melanggar Pasal 4 ayat 2 dan 3 junto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. “Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta,” katanya.

Menurut Munir, pihaknya sangat mengapresiasi sikap Kapolrestabes Surabaya yang telah menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan terkait tindakan oknum anggotanya. Namun, PWI Jatim tetap meminta polisi untuk memproses oknum anggotanya yang telah berbuat salah, apalagi pidana. n cty

11 Beri Beasiswa, Presiden Cari Generasi Emas di Jatim l Sambungan hal 1

kan pemimpin-pemimpin masa depan dari berbagai latar belakang. Sehingga kontribusi positifnya di masyarakat akan menjadi pertimbangan utama.

Menurut dia, pada 2045 mendatang yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian yang kuat, kesejahteraan yang merata, politik keamanan yang stabil serta berperan penting di kancah internasional.

“Kunci dari semua itu adalah menyiapkan SDM yang unggul. Inilah yang mendasari presiden meluncurkan program Beasiswa Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan di Jatim nanti ada yang mendaftar dan lolos,” kata Mahdum saat menggelar jumpa pers di Surabaya, Kamis (7/8).

Beasiswa Presiden Republik Indonesia yang baru memasuki tahun pertama ini akan memberikan 50 beasiswa untuk golongan TNI/Polri dan 100 beasiswa untuk golongan non TNI/ Polri. Pendaftaran serta manajemen pengelolaan beasiswa ini dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Seleksi beasiswa ini ada tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi wawancara dan seleksi tahap akhir yang meliputi psikotes, medical check up dan leadership project. Kekhasan lainnya dari beasiswa ini adalah keputusan akhir ada di tangan presiden. Para penerima beasiswa nantinya juga akan mendapatkan pembekalan kepemimpinan langsung dari presiden,” terangnya.

Berbeda dengan program

beasiswa lainnya yang lebih menitikberatkan pada kecakapan akademis, beasiswa Presiden justru lebih melihat pada kualitas kepemimpinan calon penerima beasiswa.

“Kriteria yang terpenting adalah sejauh mana mereka bisa menunjukkan kontribusi nyata di masyarakat. Jadi kalau kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, kita akan bantu meng-upgrade, asalkan dia mampu menunjukkan sisi leadership-nya,” jelasnya.

Meski nantinya SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, Mahdum juga memastikan bahwa program beasiswa ini akan tetap berjalan. Sebab LPDP merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Keuangan.

LPDP menyalurkan dana kelolaan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak untuk dijadikan dana investasi bagi pengembangan pendidikan nasional.

“Jadi, siapapun presidennya nanti, program beasiswa ini akan tetap ada,” tegasnya.

Komponen pembiayaan Beasiswa Presiden Republik Indonesia meliputi biaya pendaftaran, tuition fee, tunjangan buku, tesis/disertasi, seminar, publikasi, wisuda, transportasi dari Indonesia ke negara tujuan pulang-pergi, asuransi kesehatan, visa, tunjangan hidup, tunjangan kedatangan, tunjangan keluarga untuk dua orang, dan keadaan darurat. Selain itu, beasiswa ini juga menanggung biaya pelatihan dan insentif dana penelitian.

“Komponen pembiayaan Beasiswa Presiden memang sangat lengkap dibandingkan beasiswa yang lain. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di www.lpdp.depkeu. go.id,” pungkasnya. .n iib

Ijazah SD Mulai Didistribusikan Percetakan l Sambungan hal 1

lau distribusi ijazah sudah mulai dilakukan sejak hari ini (kemarin),” kata Harun usai mengikuti halal bihalal di Kantor Dindik Jatim Jalan Jagir Sidoresmo 5 Surabaya, Kamis (7/8).

Didistribusikannya ijazah ini sekaligus menjadi jawaban atas kabar belum adanya anggaran terkait pencetakan ijazah yang ditanggung sepenuhnya oleh APBD Jatim. Sebagaimana diketahui, anggaran Ujian Sekolah (US) SD/MI di Jatim tahun ajaran 2013/2014 ini membutuhkan biaya senilai Rp 13,6 miliar dengan mekanisme Mendahului Perubahan Anggaran Keungan (MPAK) APBD Jatim.

“Tidak ada kendala sama sekali terhadap penyediaan anggaran. Itu sudah selesai sejak pelaksanaan US SD/ MI diserahkan ke provinsi,” tutur Harun.

Harun menegaskan, keterlambatan murni karena persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tak kunjung ada jawaban.

Ini sama halnya dengan ijazah SMP dan SMA, kendala juga terjadi karena pusat yang tidak segera mengirim master ijazah ke percetakan.

“Permasalah ini tidak hanya terjadi di Jatim saja. Jadi

kalaupun ada yang mutasi ke luar provinsi masih bisa dimaklumi karena sudah ada SKL,” tegas mantan Kadisbudpar Jatim ini.

Sebelumnya, keterlambatan ijazah SD ini memantik sejumlah pertanyaan bagi daerah. Di antaranya Dindik Surabaya yang juga belum menerima ijazah SD. Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mempertanyakan hal ini kepada provinsi. Sebab, tanggungjawab untuk mencetak blangko ijazah itu ada di tangan Dindik Jatim. Kalau sudah ada blangkonya, pasti akan segera disosialisasikan dan distribusikan. Karena siswa dan sekolah pasti juga sudah menunggu-nunggu.

“Memang benar hingga kini ijazah SD belum ada yang dibagikan ke siswa. Persoalannya ada di blangko ijazah, kalau sudah ada kita baru bisa membuat pelatihan penulisan ijazahnya,” ungkap Eko. Terkait hal ini, Eko sudah mengimbau kepada wali murid agar tidak mencemaskannya. Sebab, dengan SKL yang dikeluarkan sekolah tidak mengurangi status kelulusan siswa. “Ijazah ini sangat penting bagi siswa.

Jadi meski siswa sudah diterima di SMP tetap harus diberikan secara menyeluruh,” ujar dia. n tam

ITS Raih ‘Spirit of Atlantic’ di Perancis l Sambungan hal 1

Ia menilai penghargaan ini dinilai paling tinggi karena diberikan pada tim yang benar-benar menjalani lomba sesuai filosofinya, yakni bertanding dalam race, menjalankan tradisi boat building, fairplay, dan menjalin pertemanan antar negara.

“Perjuangan kami selama delapan hari itu pun tidaklah sia-sia dengan penghargaan yang cukup bergengsi tersebut, apalagi penghargaan

ini menjadi begitu prestisius karena penilaian dilakukan dengan cara voting dari peserta dan panitia,” ujar mahasiswi Jurusan Teknik Sistem Perkapalan ini.

ACI 2014 mengantarkan Tim Indonesia meraih piala penghargaan ‘Spirit of Atlantic Challenge’ untuk kali ketiga. Penghargaan itu diraih tim MCI untuk pertama kalinya pada 2002 di Rockland-USA, dan selanjutnya pada 2012 di Bantry Irlandia. n tam

Ada Tirai dari Gelas Plastik, Juga Kursi dari Tong Bekas Oli l Sambungan hal 1

terlihat lebih menarik,” kata salah satu peserta pameran Taufik Bekti Nuralif, dari Jurusan S-1 Akutansi.

Dominika Roosvita Amalia dari Jurusan D-3 Akutansi dan kelompoknya lebih heboh lagi. Drum bekas tempat oli atau minyak dijadikan kursi yang dipadu dengan kain panjang dan bantal berbentuk donat. Kursi berwarna silver ini kemarin sempat dicoba, diduduki beberapa pengunjung. Kursi ini dibuat selama dua minggu,” kata mahasiswi asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Di bagian lain, Deki Fajariansyah,

mahasiswa Jurusan S-1 Akutansi tak kalah kreatifnya. Bersama kelompoknya, dia merangkai gelas plastik bekas tempat air mineral menjadi lampu gantung. Setelah bola lampu dinyalakan, pendar cahaya dan kelap-kelip cahaya terlihat.

Singkatnya, jadilah lampu kristal.

Lampu kristal yang hampir sama juga dibuat Yasfiana Nuril, mahasiswi S01 Akutansi. Hanya bedanya, dia menggunakan galon bekas air mi­n eral, dipadu puluhan sendok plastik. “Begitu lampu dinyalakan, cahaya akan kelap-kelip,” jelas Yas­ fiana seraya menunjukan lampu karya kelompoknya.

Para mahasiswa ini sengaja dituntut menjadikan barang bekas sebagai barang berdaya guna atau recycle. Tiap kelompok diwajibkan menghasilkan tiga karya Eco friend Wonders (EW).

Dari karya yang terbaik, selanjutnya akan diikutsertakan dalam program Indonesia Extraordinary Green Award dalam ajang tahunan Indonesia Green Awards yang diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR. “Pameran karya mahasiswa ini bagian penutupan Super Softskill Mentoring (SSM) 2014. Tiap tahun ada program ini. Secara berkelompok, mahasiswa diberi tugas. Mulai ide sampai pengerjaan karya diberi waktu selama

enam bulan,” kata Kabag Humas STIE Perbanas Arif Suharmadi.

Arif mengatakan, mahasiswa bukan saja dituntut bisa membuat produk dan memamerkan. “Mahasiswa juga diminta menjelaskan proses pembuatan dan bahannya saat memamerkan karya. Jadi bukan hanya diam dan menjaga karya,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Kopertis VII Wilayaj Jatim Prof Dr Sugianto juga ikut melihat-lihat karya para mahasiswa. Melihat karya dan prospek yang bisa dihasilkan, Sugianto mengaku takjub. “Karya-karya mahasiswa ini bagus sekali dan bisa dijual mahal di pasaran,” kata dia.*

UTAMA

12

Jumat Wage, 8 AGUSTUS 2014

KSOP Larang Kapal Niaga Tinggalkan Pelabuhan Pasuruan, Bhirawa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pasuruan melarang kapal-kapal niaga untuk meninggalkan pelabuhan Kota Pasuruan. Berdasarkan data dari BMKG Surabaya 7 Agustus 2014, ketinggian ombak laut di Selat Madura mencapai 1,5 -3 meter, sedangkan untuk Selat Jawa mencapai ketinggian 3-4 meter.

KSOP Pasuruan Slamet R menyampaikan larangan itu dikeluarkan lantaran saat ini kondisi gelombang dan cuaca di Selat Madura dan Selat Jawa sangat ber-

Puluhan kapal-kapal niaga yang mengangkut garam dan kayu terpaksa parkir di tepi pelabuhan di Kota Pasuruan, Kamis (7/8). Hal itu dikarenakan karena cuaca buruk yang melanda Selat Madura dan dan Selat Jawa.

DPRD Menduga Ada Prostitusi Terselubung di Dolly

LINTAS PERISTIWA

Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Kota Surabaya menengarai adanya prostitusi terselubung sebagai dampak pascapenutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni lalu.

sawawi/bhirawa

Sejumlah gelendangan dan pengemis (gepeng) saat didata di kantor Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, pagi kemarin.

Membandel, Gepeng Lampu Merah Dirazia Satpol PP Situbondo, Bhirawa Sejumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang biasa mangkal diperempatan lampu merah jalan PB Sudirman, kembali dirazia jajaran Satpol PP Situbondo, Jatim, pagi kemarin (7/8). Mereka kemudian digiring ke kantor Dinas Sosial kabupaten Situbondo, di Jalan Anggrek, Kelurahan Patokan untuk dilakukan pendataan.

Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Situbondo, Basuki SH, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dwi Totok Irianto, mengatakan, para gepeng tersebut dirazia karena melanggar ketertiban lalu lintas dan meresahkan para pengguna jalan raya disepanjang jalan protokol Situbondo. Namun demikian, sebagian dari para gepeng dilakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan dengan dana yang ditanggung APBD Kabupaten Situbondo.

“Karena data jumlah gepeng terus bertambah tiap tahunnya, maka kami tidak bisa memberikan pelatihan kepada gepeng secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran APBD. Makanya, sebagian gepeng itu dilakukan pendataan guna dikembalikan ke alamat rumah masingmasing. Mereka sudah sering kali kami razia, namun beberapa hari kemudian kembali melakukan aktivitas di perempatan lampu merah Kota Situbondo,” tegas Dwi Totok. Masih kata Dwi Totok, untuk para gepeng yang berhasil didata hingga tahun ini sudah menyentuh angka 80 orang. Padahal, selain persoalan gepeng jajarannya juga mengurusi persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Dalam rehabilitasi sosial itu ada 28 katagori persoalan. Namun demikian yang terbesar di Situbondo baru 11 persoalan. Diantaranya persoalan gepeng, waria, PSK dan napza,” papar Dwi Totok. Q awi

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf, mengatakan Pemkot Surabaya berhasil menutup lokalisasi Dolly dan Jarak, namun pemkot tidak menyiapkan langkah konkret pengentasan pekerja seks komersial (PSK) pascapenutupan.

“Buktinya, beberapa PSK Dolly dan Jarak ditengarai tetap beroperasi dengan modus terselubung,” katanya.

Rusli Yusuf mengaku sudah menduga penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akan berimbas pada terjadinya praktik prostitusi terselubung. Pasalnya, selama ini langkah penutupan lokalisasi peninggalan noni Belanda Dolly Van Der Mart tidak dilakukan secara komprehensif.

Menurutnya, Pemkot kurang memperhatikan kota/kabupaten yang kerap mamasok PSK. Persoalan Dolly dan Jarak bukan hanya masalah Surabaya, tetapi menyangkut Jawa

Timur dan wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia dimana PSK berasal. “Yang memasok PSK itu bukan hanya Jawa Timur, ada juga dari Indramayu, Jawa Tengah dan Jawa Barat, ini sebenarnya bukan persoalan lokal, inilah yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini menambahkan, masalah lokalisasi sebagai problem sosial-ekonomi. Pengentasan prostitusi tidak bisa dilakukan sepotong-potong.

Mestinya, sebelum melaksanakan kebijakan penutupan, pemerintah harus menemukan dan memberdayakan daerah pemasok PSK. “Sumber pemasok PSK itu harus ditumbuhkan sentra-sentra produktif berbasis potensi daerah, sehingga tidak datang ke kota untuk melacurkan diri,” terangnya.

Rusli menegaskan, meskipun Dolly dan Jarak terlanjur ditut-

up, Pemkot Surabaya belum terlambat untuk melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada PSK. “Memang membutuhkan waktu. Pemberdayaan PSK tidak hanya cukup dengan memberikan pelatihan seperti yang sudah dilakukan sebelum penutupan. Tetapi juga membantu modal usaha sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan,” katanya.

Tidak hanya cukup itu, lanjutnya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan warga terdampak. Salah satu caranya adalah mendirikan sentra bisnis di sekitar Dolly dan Jarak. Sehingga orang yang dulunya menggantungkan hidup terhadap keberadaan lokalisasi tetap bisa bertahan hidup.

Dia meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya aktif melakukan razia di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak. Tujuannya untuk mencegah praktik prostitusi terselubung. Selain itu, tokoh agama juga perlu terlibat untuk menyadarkan para PSK supaya bisa bangkit dari kehidupan kelam. Q gat,ant

Semen Indonesia Proyeksikan Produksi 72,9 Juta Ton Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memproyeksikan memiliki kapasitas produksi sebesar 72,9 juta ton hingga 2030 atau meningkat dua kali lipat dibanding kapasitas produksi pada 2014.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto saat peringatan HUT ke-57 Pabrik Gresik Semen Indonesia di Gresik, Jatim, mengatakan untuk mencapai target tersebut, perseroan harus terus melakukan ekspansi dengan membangun pabrik baru dan akuisisi. “Pada 2014, beberapa proyek strategis telah dilaksanakan, antara lain ‘ground breaking’ pembangunan pabrik Indarung VI dan pabrik Rembang I,” katanya, Kamis (7/8).

Selain itu, perseroan juga membangun ‘cement mill’ di Dumai, peningkatan kapasitas pabrik Tonasa, pembentukan anak usaha baru dibidang teknologi informasi,

dan restrukturisasi keuangan TLCC (Thang Long Cement Joint Stock Company) untuk mengurangi beban bunga. “Strategi yang dijalankan perusahaan sepanjang tahun 2014 akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan di masa mendatang,” tambah Dwi Soetjipto.

Ia menambahkan selama kurun waktu 57 tahun, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini, kapasitas produksi seluruh pabrik Semen Indonesia mencapai 31,8 juta ton atau meningkat 12.600 persen dibanding kapasitas produksi awal beroperasi yang hanya 250.000 ton. “Apa yang kita raih saat ini adalah hasil dari apa yang kita tanam beberapa tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah apakah yang akan diraih Semen Indonesia untuk 4-5

tahun mendatang? Jawabannya adalah apa yang kita tanam pada tahun ini. Jika perusahaan gagal menanam tahun ini, maka pada tahun-tahun mendatang tidak ada hasil yang akan diperoleh,” ujar Dwi Soetjipto.

Pada peringatan HUT ke-57 tersebut, Dwi Soetjipto juga meresmikan beroperasinya gedung baru kantor pusat Semen Gresik yang terletak di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jatim. Pembangunan fisik gedung berlantai tujuh itu dimulai pada Juli 2012 dengan menelan biaya sekitar Rp90 miliar. “Kantor pusat ini diharapkan menjadi sarana untuk lebih melancarkan jalur komunikasi, administrasi, dan korespondensi dengan seluruh ‘stakeholders’, khususnya dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan menjadi lebih cepat, tepat dan efisien,” ujarnya. Q kim.ant

bahaya akibat perubahan angin. “Cuaca dan angin yang tidak menentu membuat hal yang fatal jika melaut. Makanya kami langsung melarang kapal-kapal niaga tersebut ketika cuaca buruk atau kurang baik melanda perairan di Selat Madura dan Selat Jawa,” ujar Slamet R saat ditemui di kantornya, Kamis (7/8).

Menurut Slamet, setiap harinya puluhan kapalkapal niaga biasanya berlayar dari Pelabuhan Kota Pasuruan. Kapal-kapal tersebut biasanya memuat garam dari Pasuruan untuk dikirim ke berbagai daerah. Selain itu, juga banyak kapal-kapal dari Kalimantan yang biasa membawa kayu ke Pasuruan. “Larangan pergi ke laut berlaku mulai hari ini sampai menunggu cuaca kembali membaik. Semuanya itu demi keselamatan bersama,” paparnya. Q hil

hilmi husein/bhirawa

Urai Kemacetan, Pemkot Batu Bangun Rest Area Batu,Bhirawa Setelah melakukan kajian dan telaah membludaknya wisatawan saat datang masa liburan, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu segera merealisasikan pembangunan rest area.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kota Batu telah menyelesaikan kajian terhadap rencana tersebut. Saat ini mereka tengah melakukan kajian terhadap lahan atau tanah yang tepat dan strategis untuk dijadikan lokasi.

“Yang jelas, dalam RPJMD sudah ada cantolannya.

Karena itu pengadaan rest area ini harus terealisasi pada 2014-2017,”ujar kepala Bappeda Koat Batu, Enny Rachyuningsih, Kamis (7/8).

Nantinya, kata Enny, keberadaan rest area ini akan dapat memecah kemacetan, terutama pada masa liburan. Salah satu persyaratan untuk pembangunan rest area tersebut, paling tidak lokasi yang tersedia harus mampu memuat sekitar 100 bus pariwisata.

Dalam kajian yang sempat dilakukan, pemkot akan kesulitan jika pembangunan rest area tersebut dibangun di kawasan Tlekung. Karena di kawasan ini lokasinya terlalu masuk ke dalam kota. Selain itu juga akan

butuh pelebaran jalan, dan pembebasan tanah yang cukup menyerap dana besar.

Adapun jumlah angkutan masuk diperkirakan pada hari libur didominasi kendaraan pribadi, karena itu kajian pembangunan kereta gantung juga menjadi pertimbangan pihak pemkot.

Sebelumnya, momen liburan panjang seperti libur lebaran kemarin menjadi perhatian Pemkot Batu. Karena lahan parkir yang disiapkan pengelola tempat wisata tidak mampu menampung kendaraan milik wisatawan.

Karena itu sudah saatnya Batu membangun rest area sebagai tempat parkir sementara untuk kendaraan wisatawan yang ditinggal berlibur ke beberapa obyek wisata di Kota Batu.

Belum tersedianya rest area di Kota Batu, kemacetan arus lalu-lintas tidak bisa dihindari. Karena bahu jalan juga dimanfaatkan oleh juru parkir (Jukir) untuk lahan parkir kendaraan wisatawan. “Harus ada solusi yang cepat untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di Kota Batu. Pemkot Batu harus segera mendirikan rest area. Dari rest area wisatawan diangkut dengan kendaraan wisata,” urai H Mudrik, warga Kelurahan Sisir, Kota Batu. Q nas

anas bahtiar/bhirawa

Titik akhir Jalibar yang berada di depan Museum Angkut justru menciptakan potensi kemacetan di kawasan tersebut.

Diminati Peserta dari Mancanegara

Promo Wisata, Banyuwangi Gelar Kitesurfing Pulau Tabuhan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jatim terus menggelar event untuk mempromosikan objek wisata, kali ini kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa itu akan menggelar kompetisi percobaan Kitesurfing (trial summer kitesurf camp) di Pulau Tabuhan, Kecamatan Wongsorejo, Sabtu-Minggu (9-10/8). Pemerintah setempat menggandeng pengelola resor Bangsring Bich untuk menjadi panitia even.

Perwakilan Bangsring Bich, Ivan Ismadiputra, mengatakan

antusias peserta kitesurf cukup tinggi. Mayoritas didominasi pe-

serta asal mancanegera, seperti Singapura 2 orang, Jerman 4 orang, Perancis 4 orang dan hanya 1 peserta Indonesia. “Totalnya sudah mencapai 60 peserta. Tapi kami hanya membatasi 40 peserta saja, karena masih uji coba,” kata Ivas saat jumpa pers di aula Rempeg kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (7/8).

Meski pendaftaraan peserta

Lokasi yang akan digelar kompetisi percobaan Kitesurfing (trial summer kitesurf camp) di Pulau Tabuhan, Kecamatan Wongsorejo.

ist

hanya lewat media sosial, Ivan mengklaim justru lebih efektif menggaet peserta mancanegara.

Bila jumlah peserta tidak dibatasi, dia yakin peserta melebihi 60 orang. Selain olah raga, kegiatan ini sekaligus mempromosikan potensi wisata di Kecamatan Wongsorejo ke kacah internasional. Ia mengakui Banyuwangi sisi utara minim kawasan wisata dibanding sisi selatan.

Owner Bangsring Bich, Jannah, mengatakan Banyuwangi sisi utara menyimpan potensi sport tourism. Setelah berdiskusi dengan suami, Jannah mengaku menemukan ide bahwa kawasan pantai di Wongsorejo dianggap ideal untuk dijadikan arena sport tourism, salah satunya kitesurfing. Alasannya, angin laut Selat Bali mencapai kecepatan 20 knot.

“Ini langka di dunia. Di Bali tidak

sampai 20 knot, jadi setelah berunding kayaknya cocok untuk kitesurfing,” ujar Jannah.

Semula ia mengaku ragu-ragu ketika membeli tanah dan mendirikan resor di pesisir Bangsring. Namun, kini dia semaki yakin akan prospek cerah pariwisata di Banyuwangi sisi utara.

Dengan disuguhi olah raga kitesurfing, ia berharap wisatawan mancanegara tertarik mengunjungi Pulau Tabuhan. “Biasanya setelah dari Gunung Ijen, turis ke selatan seperti G-Land dan Pulau Merah. Tapi sekarang bisa ditawarkan ke Pulau Tabuhan dengan kitesurfing,” kata dia.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyambut positif upaya kerjasama yang diinisasi Bangsring Bich karena sejalan dengan konsep private partnership yang digagas pemerintah daerah untuk

mengelola wilayah potensi wisata.

Menurut dia, sekitar 1,5 juta orang merupakan penikmat olah raga kitesurfing di tingkat internasional. Jika ceruk pasar ini digarap, ia melanjutkan, maka ada potensi senilai US$ 250 juta mengalir ke Kabupaten Banyuwangi setiap tahun.

Pihaknya terus mendorong pola kerja sama private partnership.

Pemerintah daerah hanya memfasilitasi keperluan investor yang sejalan dengan program pengembangan pariwisata demi memacu perputaran roda ekonomi masyarakat. Anas berharap, potensi wisata di Banyuwangi utara semakin tergarap, khususnya Pulau Tabuhan. Namun, ia tetap mempertahankan Pulau Tabuhan sebagai daerah konservasi dan tidak akan membuka resor di pulau itu. “Pasar begitu terbuka,” kata Anas. Q mb5