Harian Bhirawa Edisi 8 April 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kami mohon kerjasamanya yang baik (daftarkan karyawan menjadi anggota BPJS) agar bisa terwujud Sidoarjo yang kondusif,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinsosnaker Sidoarjo Husni Thamrin

Selasa Pahing, 8 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

APRIL 2014

 Gubernur H Soekarwo -

Pengambilan Statemen MTF di Gedung Negara Grahadi (tentatif)

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00

Di Ruang Kerja

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan libur nasional Pemilihan Umum Legislatif yang jatuh pada Rabu (9/4), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (10/4). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

Jalur Luar Lingkar Timur Dilelang 2 Bulan Lagi Surabaya, Bhirawa Proyek Jalur Luar Lingkar Timur Proyek senilai lebih dari Rp 200 miliar akan segera dilelang dua bulan lagi, dan dilanjutkan dengan ground breaking. Keberadaan proyek ini diharapkan ikut menunjang proyek Jembatan Kenjeran yang ditarget tuntas pembangunannya pada 2015.

“Jembatan Kenjeran sudah hampir final desainnya dan sudah kita sosialisasikan ke warga,” kata Wali Kota Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Senin (7/4).

Wali Kota lulusan S1 Teknik Arsitektur ITS ini mengungkapkan, desain jembatan mendapat masukan dari ahli konstruksi Singapura terkait konstruksi bawah laut agar tahan terhadap gesekan laut. Imbasnya ada perbaikan desain jembatan khususnya kontruksi bawah jembatan. “Mungkin ada perbaikan, beberapa hal yang harus kita perbaiki adalah konstruksi untuk menahan gelombang laut ,” ungkap dia.

Selain mendapat masukan, pemkot kata Risma juga melakukan studi ke jembatan tol Bali yang dinilai sama karena dibangun di atas laut. “Teman teman, Bu Erna dan tim ITS belajar ke tol Bali,” lanjut Risma.

 ke halaman 11

Proyek Fisik Senilai Rp 190 M Terhambat Kabupaten Blitar, Bhirawa Selama pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014, dipastikan pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Blitar terhambat.

Bahkan seluruh proyek fisik yang totalnya mencapai Rp 190 miliar belum terlaksana dengan maksimal.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Harpiyanto Nugroho menjelaskan selama tahapan dan pelaksanaan Pileg 2014 yang akan dilaksanakan pada Rabu besok, Harpiyanto Nugroho realisasi proyek fisik di Kabupaten Blitar baru terserap 1,15 persen saja dari total anggaran Rp 190 miliar pada 2014 ini. “Untuk proyek fisik sampai saat ini baru terserap 1,15 persen saja dari total anggaran Rp 190 miliar pada 2014 ini,” kata Harpiyanto Nugroho, Senin (7/4).

 ke halaman 11

Prediksi Hasil Pileg 2014 di Jatim

5 Parpol Mendominasi, PD-Golkar-Gerindra Bersaing 10

9

 ke halaman 11

Ir Fathurahman

Sentil..  

Masyarakat anggap Pileg tidak istimewa Tak mewakili kepentingan masyarakat sih

 

Kualitas buruk, proyek Talud Sungai Nglegok hancur Pelaksana proyek perlu di-blacklist

 

Takut sanksi, PNS Sidoarjo tak ikut kampanye Kalau ketahuan…

Jumlah Dapil: 11 Rincian jumlah kursi: Dapil 1 (12 kursi ) Dapil 2 dan 3 (8 kursi) Dapil 4 dan 5 (9 kursi) Dapil 6 (11 kursi) Dapil 7 (9 kursi) Dapil 8 (8 kursi) Dapil 9 (6 kursi) Dapil 10 (7 kursi) Dapil 11 (10 kursi)

1 8 7 2

6

5

Sumber : KPU Jatim

4 3

Persiapan Pileg Beres, Tinggal Cek Saksi di TPS Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memastikan semua persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 sudah beres. Tinggal pengecekan saksi-saki yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Jatim.

“Saksi itu sangat penting. Sebab saksi ini yang akan menentukan fairness tidaknya dalam coblosan dan perhitungan di TPS. Setiap TPS harus ada saksinya. Makanya akan dicek by name by address-nya,” kata Soekarwo

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Rabu (9/4) besok seluruh warga akan menyalurkan aspirasinya dalam Pileg 2014. Persaingan parpol di Jatim diprediksi akan berlangsung ketat. Tiga parpol lama yakni PDIP, PKB dan Partai Demokrat akan bertarung seru di Jatim.

Sejumlah survei memprediksi, lima partai akan mendominasi perolehan suara. Di luar 3 parpol di atas, dua partai lain yakni Golkar dan Gerindra juga mampu mencuri suara.

Hasil surve menyebut jika dalam Pileg 2009 lalu, Partai Demokrat menjadi jawara dan mampu mengantarkan kadernya di DPRD Jatim dengan 22 kursi,

DPRD Kota Surabaya 16 kursi, namun untuk Pileg 2014 akan turun drastis dan diprediksikan hanya masuk ke peringkat lima besar.

Direktur SSC (Surabaya Survey Center) Mochtar W Oetomo memprediksi perolehan suara parpol di Jatim untuk peringkat pertama akan diraih oleh PDIP. Sampai Februari lalu, perole-

Ingat Besok Coblosan han suara PDIP ada di kisaran 18-19%. Peringkat kedua diraih oleh PKB yang ada di kisaran 14%. Sedangkan peringkat ketiga bersaing diperebutkan oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

“Peringkat ketiga menjadi perebutan tiga partai itu, kisaran 10-13%. Saya memperkirakan sampai saat ini perolehan suara PDIP bisa meningkat sampai 23%-25%,’’ujarnya, Senin (7/4).

Figur Joko Widodo yang diberi mandat sebagai calon presiden PDIP membuat perolehan suara partai ini meningkat.

 ke halaman 11

162 Perkara Korupsi Sudah Inkracht

Kejati Koordinasi dengan KPK Terkait Korupsi di Jatim Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim siap koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Jatim. Tahap awal, sebanyak 162 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sudah diserahkan KPK untuk ditelaah, termasuk kasus P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat) Pemprov Jatim pada 2008 senilai Rp 277,500 miliar yang menjerat Ketua DPRD Jatim saat itu, Fathorrasjid.

Plh Aspidsus Risky melalui Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan dengan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di Jatim, pihak kejaksaan siap bekerjasama dalam penanganan kasus korupsi dengan KPK. “Koordinasi ini

dilakukan guna menekan kasus korupsi yang ada di Jatim. Kerjasama ini sekaligus sebagai bukti jika kejaksaan siap berperang dengan segala jenis tindak pidana korupsi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (7/4).

Romy menjelaskan, sebelumnya KPK meminta data tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Sebanyak 162 perkara yang sudah ditangani Kejati

Banyak Jamu Beredar Tanpa Izin Surabaya, Bhirawa BPOM Surabaya memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati memilih jamu yang dikonsumsi. Disinyalir, saat ini banyak jamu beredar tanpa izin dan mengandung bahan kimia

Sehari 5 Kali Ditelepon Bupati ALL OUT menjaga agar kawasan Sidoarjo terbebas genangan air saat hujan menjadi salah satu perhatian dari Kepala Dinas PU Pengairan Sidoarjo Ir Fathurahman. Agar banjir tak melanda Kota Udang itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan sungai.

“Saat ini sungai-sungai di Sidoarjo penuh dengan tumpukan sampah. Ini menjadi PR kita bersama, termasuk masyarakat. Sebab banyak sampah berasal dari kalangan rumah tangga,” Ir Fathurahman usai memberikan Bimtek pada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Sidoarjo belum lama ini.

Dijelaskan Fathurahman, akibat tumpukan sampah itu, aliran air dari tengah

Pileg 2014 di Jatim

11

 ke halaman 11

Tren Campuran Obat Kimia pada Jamu dari Tahun ke Tahun

danang/bhirawa

Permintaan masyarakat akan jamu gendong sangat tinggi. Namun BPOM meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumi jamu karena banyak mengandung bahan kimia berbahaya.

Tahun

Jenis Obat yang Ditambahkan

2001-2007

Obat rematik dan penghilang rasa sakit

2008-2011

Obat pelangsing

2013 hingga kini

Obat penguat

Jatim dan kejari-kejari jajarannya diserahkan kepada KPK maupun ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kejaksaan sudah menyerahkan data perkara korupsi di Jatim kepada KPK dan Kejagung. Dan semua perkara itu sudah inkracht,” kata Romy.

Tak hanya itu, keseriusan Korps Adhyaksa mengatasi kasus koru-

 ke halaman 11

Korupsi Dana Bimtek 2012

Cari Bukti Baru, Kejari Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Bojonegoro

Bojonegoro, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro terus mencari bukti atas kasus yang membelit Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdul Wahid Samsuri, tersangka kasus korupsi dana Bimtek 2012 dan Sosialisasi UU. Aset Abdul Wahid Samsuri yang kini mendekam di Lapas Klas 1 Medaeng terus diburu. Tak tanggung-tanggung untuk mencari bukti baru, Kejari Bojonegoro menggeledah gudang Abdul Wahid Samsuri yang sekarang digunakan untuk pembuatan

Sumber : BPOM Surabaya

 ke halaman 11

Menjangkau Pendidikan Anak Usia Dini

Menemukan Sang ‘Bunda’ sebelum Kehilangan Masa Emas Anak Pagi hari selalu menjadi pagi yang sepi bagi Lukman. Anak usia lima tahun ini harus bersabar menikmati kesendiriannya sejak dia membuka mata dari tidur semalaman. Tak ada apapun di rumah, kecuali sebongkah rongsokan dan sepiring nasi yang telah disiapkan kedua orang tuanya pagi-pagi sekali sebelum keduanya pergi mencari rombengan. Begitu pagi selalu berulang hingga Lukman menemukan ‘Bundanya’.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Tidak di pusat kota, tidak juga di pelosok perkampungan, Surabaya tetaplah Surabaya. Masyarakatnya selalu sibuk berburu rupiah, tak kenal pagi, atau bahkan di malam hari. Dan di ujung utara kota itu, di Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Lukman tinggal bersama kedua orangtuanya yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang rombeng.

Karena kesibukan orangtua, hampir saja Lukman kecil kehilangan

masa-masa emasnya. Di tengah kesendiriannya, apapun yang dia lihat akan dianggap sebagai mainan, termasuk barang-barang hasil ngerombeng orangtuanya. Sementara temanteman seusianya, di waktu yang sama tengah asyik bersama bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang setia menemani mereka bermain, bernyanyi, belajar hingga beribadah.

Kemalangan ini tentu bukan pili-

Bunda Paud PPT Permata Hati bersama Kabid PNFI Dindik Jatim menyenangkan hati

 ke halaman 11 para anak didik dengan bermain dan foto bersama.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Wali Kota Minta Peserta UN Persiapkan Diri Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuat himbauan tertulis menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA / SMK yang digelar 14-16 April 2014. Dalam himbauannya ini Wali kota meminta agar peserta UN benar-benar mempersiapkan diri agar bisa mengikuti UN dengan lancar.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini , Senin(7/4) mengatakan, sudah lakukan beberapa persiapan mulai dari try out online, raport online, hingga untuk pengamanan mulai dari Polsek sampai Polrestabes.

“Ini saya tulis sendiri, tolong difotocopy untuk diketahui oleh masyarakat luas menjelang UN agar anak-anak kita tidak cemas,” katanya.

Himbauan yang ditulis Risma ini berisikan antara lain pesan untuk orang tua agar terus memberikan motivasi putraputrinya sekaligus membesarkan hati mereka untuk siap menghadapi Ujian Naional (UN). “ Saya yakin persiapan anak-anak lebih dari tahun lalu. Makanya jangan risau agar saat menghadapi ujian bisa tenang,” tambahnya.

Belajar Budaya

Sedangkan untuk siswa Wali Kota Surabaya ini meminta agar tidak stress, percaya diri, tidak telat datang ke sekolah saat UN, membawa peralatan tulis dan dianjurkan tidak tidur terlalu malam menjelang UN biar kesehatan tetap terjaga.

Kepada siswa dan orang tuanya juga diwanti-wanti untuk tidak percaya akan info adanya bocoran soal. “ Yang penting jangan melakukan kecurangan. Para kepala sekolah diminta untuk menyiapkan anak-anak peserta UN agar memiliki karakter UN. Jangan dibiarkan anak-anak menyontek jawaban agar mereka memiliki jiwa yang tangguh dan berkarakter,” imbuhnya.

Risma yakin jika anak-anak peserta UN se Surabaya dapat melalui UN dengan baik karena persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah maksimal,” kami sudah melakukan persiapan dengan baik diantaranya melakukan tryout secara rutin seminggu sekali,” ujar Risma.

Try out online ini sudah diintruksikan dilakukan seminggu sekali di setiap sekolah untuk anak-anak yang akan Q geh menjalani Ujian Naional (UN).Q

Siswa-siswi Play Group (PG) dan TK Al Uswah 2 Surabaya mengadakan pembelajaran tentang budaya Indonesia di SMKN 12 Surabaya, Senin (7/4).

Dalam kunjungannya para siswasiswi belajar tentang musik karawitan, melukis dan cara membatik. trie diana/bhirawa

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Kota Besar Rawan Golput, Partai Besar Berebut Suara di Daerah 2.892 Personel Amankan Pileg di Jatim

Polda Jatim Fokuskan Pengamanan ke Madura Polda Jatim, Bhirawa Guna mengamankan jalannya pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014, Polda Jawa Timur memberangkatkan sebanyak 2.892 personil Polisi. Daerah yang menjadi fokus personil Polda Jatim yakni di Madura, dengan rincian penjagaan di empat TPS yakni Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan.

Apel pergeseran pasukan dalam rangka tahap pungut suara dipimpin langsung oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Supradjo Wirdjo Sumardjo.

Dalam sambutannya, Wakapolda memerintahkan seluruh personil untuk mengamankan TPS yang telah ditugaskan. Menggingat, perintah tersebut datang langsung dari Kapolri.

“Sebanyak 2.892 personil Polda Jatim beserta Polres jajaran akan diisebar untuk pengamanan TPS diwilayah yang sudah ditetapkan,” ujar Brigjen Pol Supradjo Wirdjo Sumardjo dalam sambutannya di Mapolda Jatim, Senin (7/4).

Dijelaskan Wakapolda, sesuai perintah Kapolri, seluruh pasukan Polisi ditempatkan di wilayah Jawa Timur, dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara. Nantinya, pada pukul 00.00 WIB seluruh personil sudah harus sampai dilo-

bed/bhirawa

Sebanyak 2.892 personil Polda Jatim dikerahkan dalam rangka pengamanan tahap pungutan suara Pileg 2014, Senin (7/4), di Mapolda Jatim. kasi maupun wilayah yang menjadi tugasnya.

Disinggung terkait fokus pengamanan di Madura, Supradjo menerangkan bahwa Polda Jatim hanya back up wilayah Madura. Sebab, di Madura banyak kepulauan dengan jumlah personilnya sedikit. “Guna mencukupi jumlah kekuatan pengamanan, maka Polda Jatim meprio-

ritaskan personil untuk ditempatkan di Madura,” terangnya.

Adapun jumlah personil Polda Jatim yang dikirim ke Madura yakni TPS Bangkalan dijaga sebanyak 60 personil, TPS Sampang sebanyak 150 personil, TPS Sumenep 179 personil, dan TPS Pamekasan sebanyak 115 personil dari Ditsabhara Polda Jatim.Q bed

Masyarakat Jangan Golput Surabaya, Bhirawa Himbauan agar masyarakat menggunakan hak politiknya dalam pemilu Legislatif tanggal 9 April besok terus didengungkan berbagai pihak.

PW Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jatim meminta umat Islam untuk tidak Golput. Sementara kalangan perhotelan memastikan member kelonggaran karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya.

Ketua PW IPHI Jatim, H Tamat Anshory Ismail menegaskan bahwa memilih pemimpin dalam Islam hukumnya wajib. Hal ini sematamata untuk menegakan Imamah dan Imarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Yang pasti umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif. Selain mempunyai kemampuan dan mem-

perjuangkan kepentingan umat Islam,”tegas mantan Anggota DPRD Jatim ini, Senin (7/4).

Ditambahkannya, saat ini jumlah anggota IPHI di Jatim mencapai 998.200 orang dan cukup memberikan kontribusi yang sangat besar bagi berlangsungnya pelaksanaan pemilu yang jurdil. Karenanya, sejak jauh-jauh hari IPHI sudah mengintruksikan anggotanya untuk tidak golput dan umat Islam khususnya untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan duduk di legislatif.

Sementara itu Hotel garden palace memastikan member kelonggaran jam kerja bagi karyawannya untuk mencoblos dalam pemilu ini. Kelonggaran jam kerja bagi karyawan hotel diberikan agara tidak terjadi Golongan Putih (Golput).

“Garden Palace Hotel (GPH) Surabaya sudah mengatur jadwal terkait pemilu dengan memberikan kelonggaran jam kerja bagi karyawannya.

Salah satunya bagi karyawan yang bertempat tinggal di luar kota agar

meminta surat supaya bisa mencoblos di Surabaya dan juga memberikan jadwal libur di hari lain karena sesuai dengan instruksi Pemkot hari Rabu besok libur,” ungkap Marketing Communication Manager-Setyawan Nanang, Senin (7/4).

Saat ditanya tentang golput bagi karyawan yang tidak mencoblos, Nanang menjelaskan, GPH sudah mengantisipasi terjadinya golput di antara karyawan, pertama memfasilitasi TPS terdekat agar nantinya tidak ada alasan bagi karyawan untuk tidak mencoblos.

Kedua, menaikkan jam kerja hingga 2 jam bagi karyawan yang biasa masuk kerja jam 7-8, jadi bisa datang terlambat setelah mencoblos dengan memberikan bukti jentik yang terkena tinta. “Jadi kami juga turut serta mensukseskan pemilu dengan memberikan fasilitas tempat maupun peralatan yang dibutuhkan bagi RT/RW setempat yang mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Q cty.riq GPH,” ujarnya.Q

Surabaya, Bhirawa Pertarungan dalam Pemilu Legislatif 9 April besok diprediksi bakal sengit di daerah non kota besar. Di daerah di luar kota Surabaya dan Malang sejumlah partai besar akan mencoba merebut basis massanya dari Partai Demokrat yang menyapu bersih di Pemilu 2009 lalu.

Pakar Sosial Politik Universitas Wijaya Kusuma, Andri Ariyanto menyebut partisipasi pemilih di kota besar masih akan tetap sama dengan Pemilihan Gubernur tahun lalu yang tidak lebih 50 persen.

Namun di daerah lain, kata Andri, partisipasi masyarakat masih di atas 50 persen.

“Data Pilgub kemarin masih akan terjadi kembali. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu di kota besar hanya dalam kisaran 50 persen. Tapi di daerah masih akan tinggi di atas 50 persen,” terang Andri, Senin(7/8).

Dari sini , lanjutnya, diperkirakan pertarungan sengit perebutan kursi akan terjadi di daerah-daerah. Terutama daerah yang secara tradisional menjadi basis politiknya , Andri memprediksi beberapa partai besar seperti PDIP, Golkar dan PKB bakal bertarung merebutnya kembali dari partai Demokrat yang menguasainya saat pemilu 2009.

“Partai dengan basis tradisional yang sebenarnya kuta di jatim seperti PDIP dan PKB tentunya akan berusaha merebut kembali daerah basisnya dari Demokrat yang menguasainya saat Pemilu lalu.

Kerja mereka sudah cukup lama untuk memperbaiki diri, saya kira bakal berhasil,” katanya.

Upaya merebut kembali basis politick tradisional ini diperkirakan pula oleh pakar politik Uneversitas Airlangga, Hariadi. Ditanya prediksi partai terkuat yang bakal memenangi Pileg di wilayah Jatim, Hariadi yakin PDI Perjuangan yang akan memimpin.

Menurutnya prediski ini bukan tanpa sebab. Hingar binger mengenai munculnya Jokowi cukup ampuh dalam mendongkrak suara pemilih. Terlebih dalam dua pekan masa kampanye lalu, Jokowi telah bertandang langsung ke Jatim hingga dua kali.

Hal yang menarik bagi Hariadi, Jokowi justru tidak datang di rapat umum Surabaya, tetapi justru mendatangi kantong-kantong partai lawan, seperti Partai Demokrat. “Orang ini memang unik dan menarik. Daerah-daerah lawan justru dia datangi semua tanpa rasa raguragu,” ungkap dia.

Sedangkan mengenai pola pemilih, Hariadi menyebut antusiasme terhadap pemilu legislatif (Pileg) tidak akan sebesar pemilu presiden (Pilpres) mendatang. Hal ini disebabkan saat pilpres mendatang, peran figur bermain dalam menarik minat pemilih. Sementara dalam pileg, sinisme masyarakat terhadap partai dan anggota dewan kian tinggi.

“Orang berangkat memilih presiden karena atas dasar sosok. Sedangkan pemilih mulai enggan memilih anggota

dewan dan partai karena sinisme mereka yang cukup tinggi,” ungkap dia.

Sebenarnya bukan hanya karena sosok, tingginya angka pemilih saat pilpres juga dilatarbelakangi ambivalensi masyarakat terhadap pemilu. Sebab, disaat masyarakat enggan memilih partai dalam pileg, masyarakat tidak akan menolak jika ada calon presiden dari partai tersebut, sekalipun bukan sosok baru.

Haridai memaparkan, dalam pemilihan kali ini, terdapat dua identifikasi masyarakat dalam membuat keputusan untuk memilih. Di wilayah kosmopolitan seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang dan beberapa daerah lainnya, pemilih akan cenderung langsung mengidentifikasi sosok calon legislatif. Sedangkan di wilayah pelosok, pemilih akan mengidentifikasi partai sebagai pilihannya.

Upaya PDIP merebut kembali basis suaranya dalam Pemilu 2014 terlihat pula dari pernyataan ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji. Menurutnya , pelaksanaan Pemilu 2014 masih dibayangi kekhawatiran terjadinya berbagai bentuk kecurangan. Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyebutkan satu di antaranya, yakni money politics yang sekarang auranya sudah terasa. ”Itu fokus kita pasca kampanye, yakni mengamankan pemilu dari tindakan kecurangan oleh siapa pun. Para caleg bersama tim-nya, serta jajaran struktural harus mengoptimalkan pengamanan pemilu agar tidak terjadi kecurangan,” tandas Sirmadji, Senin (7/4).

Dari pelaksanaan kampanye, baik yang konvensional maupun model kampanye seperti yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi), kata Sirmadji, PDI Perjuangan Jawa Timur optimistis bisa meraih 28 persen suara di Pemilu 2014. Optimisme itu muncul setelah mendapat masukan dari pengurus di kabupaten/kota, serta melihat antusiasme masyarakat baik terhadap PDI Perjuangan maupun Capres Jokowi.

PDI Perjuangan Jatim, ungkap Sirmadji, sebelum memutuskan Jokowi sebagai capres menargetkan raihan suara antara 24 -28 persen. Setelah Jokowi mendapat mandat sebagai capres dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, jelas Sirmadji, pihaknya makin yakin target atas (28 persen) bisa dicapai. “Kita optimis tercapai,” katanya.

Agar capaian suara bisa lebih maksimal, Sirmadji juga mengajak seluruh pendukung PDI Perjuangan dan Jokowi benar-benar datang ke TPS saat coblosan Pemilu 2014 pada 9 April lusa.

Pihaknya juga sudah menyiapkan saksi untuk mengamankan proses coblosan dan penghitungannya, mulai tingkat TPS Q gat.tam.cty hingga KPU setempat.Q

Jatim Ready Laksanakan Pileg Pemprov, Bhirawa Masyarakat Jawa Timur siap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Legislatif , tanggal 9 April besok. Kondisi sosial politik disebut sangat kondusif untuk pelaksanaan pemilihan dalam Pemilu tahun ini.

“Jatim is ready”, tegas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Zaenal Muhtadien , Senin(7/4).

Menurut Zaenal, dari hasil pantauan Bakesbangpol Jatim , saat ini dari 38 kabupaten/ kota tidak menunjukkan

adanya titik-titik kerawanan akan pendukung dari partaipartai yang mengikuti Pileg.

“Dari infomasi yang kami terima, semuanya aman dan kondusif. Tidak ada kerawanan yang serius,” katanya ketika dikonfirmasi Bhirawa, Senin (7/4).

Kondisi kondusif bagi pelaksanaan pemilu 2014 juga dinyatakan oleh Satpol PP/ Linmas Jatim. Berdasarkan pengambilan sampel kesiapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan Pemprov jatim dan Kemendagri beberapa waktu

lalu , Jatim dinyatakan siap.

Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi mengatakan, selain pengambilan sample, Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen PUM, Agung Mulyana berkesempatan mendatangi Jatim untuk mengetahui kesiapan dalam menyongsong pileg, diantaranya mendatangi Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan.

“Hasilnya luar biasa, di kedua daerah itu semuanya sudah siap dan terkoordinasi dengan baik untuk bisa

menyukseskan Pileg,” kata Sutartib didampingi beberapa Kabidnya, Senin (7/4).

Satpol PP/Linmas sendiri telah membantu Kemendagri untuk pengambilan sampel kesiapan Pemilu 2014 di beberapa kabupaten/kota dalam empat Bakorwil.

Kabupaten/kota di Bakorwil I yang dijadikan sample adalah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Nganjuk, Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang, Bakorwil III di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo,

dan Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya, Bakorwil IV di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

Sementara untuk memantau perkembangan politik selama Pemilu legislative, bakesbangpol Jatim telah membentuk Posko Pemantau Pemilu. Menurut Zaenal, pembentukan tim posko pemantau pemilu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu sehingga pemilu berjalan lancar dan aman.

Untuk itu, anggota tim

pemantau diminta untuk melakukan pemantuan seluruh tahapan pemilu terutama pada saat distribusi logistik pemilu, masa tenang dan pada saat pemungutan suara serta perhitungan suara.

“Tim pemantau ini mulai hari ini sampai pemilihan presiden 2014 dan tim pemantau ini langsung berkantor di Bakesbangpol Jatim. Di kabupaten/ Kota,ya ketua tim pemantau yaitu Kepala Bakesbang.

Dan kita akan online Q rac terus,”katanya.Q

SURABAYA

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Atasi Banjir, Pemkot Cari Gorong-gorong Belanda Pemkot Surabaya, Bhirawa Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengatasi banjir di kota Surabaya selain menggunakan Surabaya Drainase Masterplan, Pemkot juga berusaha menggunakan gorong-gorong peninggalan Belanda. ‘’Dengan Surabaya Drainase Masterplan, kawasan-kawasan yang dulunya langganan banjir kini banyak berkurang. Tapi, saya akan terus mencari peta saluran goronggorong yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Sehingga, saluran irigasi nantinya akan bisa lebih maksimal lagi,” paparnya Senin (7/4) kemarin Pencarian gorong-gorong peninggalan kolonial tersebut, kata Risma, sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Penelusuran jejak peta saluran bawah tanah ini, dilakukan hingga ke Den Haag Belanda.

Namun sayangnya, upaya tersebut belum menemui hasil. Saluran bawah tanah ini dianggap sangat penting bagi penanggulangan bencana banjir di Surabaya.

Sebab, yang mendesain adalah orang Belanda, dimana kondisi Kota Surabaya dengan kota-kota yang ada di Belanda hampir sama. ‘’Kalau saluran bawah tanah ini bisa ditemukan, saya yakin Surabaya bisa dengan mudah mengatasi problem banjir,’’ urainya.

Upaya dini ini menurut Wali Kota telah

dilakukan dengan mempercepat proyekproyek pengendalian banjir. ‘’Kita mengadakan proyek-proyek pengendalian banjir itu untuk mempercepat pengurangan genangan air. Selain pengadaan proyek tersebut ada upaya lain seperti pengerukan saluran utama di kota Surabaya,’’ katanya.

Risma tidak mengkhawatirkan kondisi curah hujan saat ini, sebab menurut Risma curah hujan saat ini seperti tahun-tahun kemarin sehingga banjir di kota Surabaya cepat teratasi.‘’Kita sudah melakukan pengerukan sudah ada 74 ribu kali oleh truk, bahkan seperti banjir di daerah Mayjend Sungkono kita sudah buatkan shortcut didaerah tersebut,’’ tambahnya.

Risma juga mengharapkan bantuan masyarakat kota Surabaya agar tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan menurutnya ada saluran yang barusan dikeruk selang satu hari saja sudah dipenuhi sampah.‘’Saya coba terus pantau saluran yang sering terhambat sampah. Susah kita kalau tidak ada peran masyarakat dalam menjaga kebersihan,’’ tegasnya.Q dre

trie diana/bhirawa

Staf Sekretariat Panwas Kota Surabaya melakukan pendataan tumpukan Alat Peraga Kampanye (APK) di halaman Kantor Panwas Kota Surabaya,Senin (7/4).

The Big Issue Berkembang Bersama Tuna Wisma

Penertiban APK Masa Tenang Capai 600 Ton Berbagi Untung Penjualan, Homeless Pun Ikut Menulis Surabaya, Bhirawa Sekitar 600 ton alat peraga kampanye (APK) berhasil dibersihkan dari seluruh kawasan yang berada di Surabaya. Jumlah diperkirakan masih terus bertambah dikarenakan proses pembersihan akan terus dilakukan sampai Selasa (8/ 4) besok.

Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya Wahyu Hariadi mengatakan, proses pembersihan alat peraga kampanye dimulai sejak hari minggu (6/4) dini hari.

“Kami mulai menyisir dan membentuk lima tim dan masing-masing membawa truk berukuran besar sebanyak 10,” katanya.

Meski mengaku belum menjumlahkan total alat peraga kampanye yang disita, tapi satu truk besar setidaknya mampu menampung 16 ton barang. Padahal truk-truk yang diterjunkan saat penertiban per-

tama seluruhnya penuh dengan alat peraga kampanye.

Dengan demikian jika dikalikan, maka lima tim dengan 10 truk yang diterjunkan di hari pertama diperkirakan mampu membersihkan tak kurang dari 160 ton alat peraga kampanye. Pembersihan juga terus dilakukan dengan melibatkan Satpol PP di 31 kecamatan yang berada di Surabaya. Masing-masing kecamatan minimal menerjunkan satu truk. Dengan begitu, alat peraga kampanye yang berhasil dibersihkan oleh satpol PP kecamatan mencapai 498 ton.

“Sampah APK ini, terdiri dari baliho, bendera, spanduk, poster, maupun bamboo, kayu dan paku,” terangnya.

Sampai saat ini, tambah Wahyu, ratusan alat peraga kampanye menumpuk baik di kantor Panitia pengawas, serta kantor kecamatan

yang ada di Surabaya,” proses pembersihan akan terus kami lakukan sampai waktu yang telah ditentukan,” tambahnya.

Wahyu Hariadi memaparkan, sebanyak 17 titik jalan protokol saat ini sudah bersih dari alat peraga kampanye. Sedangkan untuk didalam perkampungan, proses pembersihan memang masih berlangsung.

“Saat ini tim mulai menyisir APK yang sulit ditertibkan misalnya dipasang secara ekstrem. Beberapa APK yang sulit diantaranya adalah bendera besar yang dipasang di atas rumah atau pohon,” imbuhnya.

Sementara itu alat peraga kampanye ini panwas memberikan batasan waktu hingga seminggu bagi pengurus Partai politik (Parpol) untuk segera mengambilnya,” jika tidak diambil, kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan APK,” katanya.Q geh

Faried Tetap Tuding Ada Illegal Mining

RAGAM INFO

Pasien RSUD Dr Soetomo Diprediksikan Menurun Surabaya, Bhirawa Diprediksikan jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya tahun 2014 turun dari tahun sebelumnya. Dari data yang dihimpun di lapangan saat ini ratarata jumlah pasien perhari di RSUD dr Soetomo sebanyak 2.700 orang, angka ini lebih kecil daripada jumlah pasien di tahun 2013 mencapai 2.900 orang per harinya. ‘’Saya berpendapat setelah diterapkannya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tahun 2014 jumlah pasien yang berobat di RSUD dr Soetomo perharinya rata-rata 2.700 orang,’’ jelas Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Dodo Anondo MPH. Dodo menyatakan, turunnya jumlah pasien di RSUD dr Soetomo disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah semakin baiknya sistem rujukan di beberapa rumah sakit dan puskesmas di daerah. Selain itu semakin sadarnya masyarakat dalam memilih rumah sakit rujukannya. ‘’Masyarakat tidak harus langsung datang ke RSUD dr Soetomo karena jika sakitnya tidak parah bisa berobat ke rumah sakit atau puskesmas terQ dna dekat,’’ katanya.Q

Surabaya, Bhirawa Perseteruan R Bambang Caleg DPR RI Partai Gerindra dari dapil satu (Surabaya-Sidoarjo) dengan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzi Faried agaknyaterus berlanjut.

Faried menegaskan seluruh pengakuan R Bambang kepada media terkait izin penambangan tidak sesuai dengan fakta di lapangan artinya banyak yang diputarbalikan.

Dijelaskan pria yang juga dari Partai Gerindra ini jika PT Antam yang dalam perjalanannya beralih dengan PT Padmanaba yang disebutkan telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk menambang , mengelola dan menjual pasir besi yang terletak di Desa Wotgalih Lumajang dipertanyakan keasliannya. Mengingat dalam izin tersebut tidak ada batas waktunya. ‘’Bagaimana mungkin izin tidak ada batas waktunya. Wong kontrak rumah saja ada batas waktunya. Saya melihat jika R Bambang mencoba menjual surat izin kemana-mana, tanpa ada bukti jika dirinya memiliki bukti lokasi tambang. Hal ini diperkuat dengan surat dari Disperindag dan ESDM Kab. Jember misalnya disana tidak

pernah ada eksplorasi,’’tegas Faried dengan nada tinggi,Senin(7/4).

Apalagi, lanjut Faried lahan tambang yang diklaim milik PT Padmanaba di Lumajang adalah milik TNI AU, dan kini izinya sudah mati. ‘’Bagaimana lahan yang bukan miliknya diklaim, ini khan bahaya. Bahkan ditengarai IUP milik PT Agyta yang ada di Jember dipakai untuk eksplorasi di tempat lain di Desa Wotgalih Lumajang yang notabene milik TNI AU,’’lanjut Farid dengan nada tinggi.

Kalau ini sampai terjadi maka ada indikasi R Bambang telah melakukan ilegal mining. Dan tentunya negara dirugikan miliaran rupiah dan ini sudah masuk dalam ranah pidana. Karenanya, pihak KPK harus segera turun tangan untuk menyelidiki masalah ini.

Hal senada juga diungkapkan Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Ir Dewi J Putriatni. Menurutnya sesuai aturan pelaksanaan penambangan harus dilakukan sesuai izin IUP yang dikantongi. Sebaliknya, jika pelaksanaannya dilakukan tidak sesuai dengan IUP, maka yang melakukan bisa dilakukan penindakan hukum dan masuk Q cty dalam rana pidana.Q

Surabaya, Bhirawa Satu jenis media informasi baru diperkenalkan di Surabaya. Media berbasis citizen jurnalism di Australia dikenal dengan street magazine. Salah seorang contributor The Big Issue(TBI), salah satu street magazine Australia mengenalkannya di Universitas 17 Agustus 1945, Senin(7/4) kemarin.

Menariknya konsep street magazine ini mempekerjakan kalangan homeless alias tuna wisma dan juga penyandang cacat. Jalan ini dipilih lantaran para jurnalis Australia melihat jumlah tuna wisma dan penyandang cacat yang semakin banyak terpinggirkan.

Para tuna wisma itu dijadikan partner untuk menjual TBI secara langsung ke pembeli. Padahal sejak 30 tahun lalu, penjualan semacam ini, atau lebih dikenal media jalanan sudah tidak ada lagi di Australia.

tam/bhirawa

Patrick Witton berbagi pengalaman tentang perjalanannya bersama tuna wisma mengembangkan media jalanan.

“Mencari uang dengan menjual majalah seperti ini lebih baik bagi tuna wisma dari pada harus mengemis,” tutur Contirbuting Editor TBI Patrick Witton, saat berbagi pengalaman dengan mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Senin (7/4).

Tidak hanya sebagai penjual, kata Patrick, mereka juga bisa ikut menulis bahkan diulas profilnya dalam

majalah. Tentu itu tidak cuma-cuma, ada bayaran yang bisa diterima homeless yang tulisannya termuat.

Jumlahnya pun lumayan, TBI menghitung tulisan yang termuat dengan nilai 20 sen per kata atau ratarata 30 dolar Australia per tulisan. “20 persen halaman kami diisi oleh Homeless. Ini bisa buat tambahan mereka untuk sewa rumah,” Q tam ungkap dia.Q

Belajar Story Telling Bareng Pakar Pendongeng

Bangkitkan Imaji Lewat Cerita Inspiratif Surabaya, Bhirawa Dongeng bisa menjadi sarana ampuh untuk menyampaikan mata pelajaran kepada anak didik. Semangat kurikulum pendidikan baru mengantarkan anak-anak agar dapat memiliki imajinasi tinggi serta pemahaman yang tajam. Itulah sebabnya guru dipandang sebagai yang paling punya peran untuk membangkitkan potensi itu.Pakar Pendongeng Berkarakter Bambang BimoSuryono asal Jogjakarta memiliki satu tawaran metode bercerita ini. Bagi Bimo, Salah satu metode paling efektif yang dapat dipakai untuk membangkitkannya potensi dan semangat anak ialah dengan bercerita. Bercerita tidak hanya sebatas yang bertemakan dongeng maupun legenda.

Mata pelajaran yang diajarkan sehari-hari di sekolah juga bisa disampaikan dengan metode bercerita. Para guru juga jangan takut untuk menggunakan cara ini. Dengan catatan, guru mampu menyajikannya dengan menarik.“Coba banyangkan, kalau cerita itu menarik, siswa bisa berkonsentrasi dengan mata yang tajam untuk melihat si pencerita.

Sementara imajinasinya bisa melayang menggambarkan apa yang diceritakan,” kata Bimo saat saat menjadi narasumber dalam Workshop Mendongeng “Character Building with Story Education” di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Senin (7/4).

Pria yang akrab dipanggil Kak Bimo ini menyatakan, keahlian menjadi pendongeng bisa dimiliki oleh siapa pun. Masalahnya, ketakutan yang dimiliki seseorang bisa menghambat kreasinya dalam memulai menjadi pencerita. Tak jarang pula, ketakutan ini berasal dari anggapan bahwa menjadi pencerita butuh keahlian khusus.

Padahal, menjadi pendongeng bisa menggunakan alat bantu maupun tidak. Kak Bimo mencontohkan, sebagai permulaan, pencerita dapat dibantu dengan buku cerita. Apalagi saat ini sudah banyak bertebaran buku cerita yang bertemakan Sains, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Pencerita tinggal mengemasnya dengan baik saat disampaikan.

“Guru yang menjadi pencerita harus pandai meletakan cerita supaya menyentuh motivasi, rasa ingin tahu, dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa,” ujar pemilik rekor Q tam pendongeng dengan suara terbanyak pada Musium Rekor Indonesia (MURI) ini.Q

Pamerkan Beberapa Karya

Seniman Gambarkan Situasi Kota Surabaya Saat Ini Menggambarkan susana sebuah kota tidak harus lewat gambar, foto atau tulisan. Seni kriya atau biasa masyarakat kenal dengan seni rupa ternyata bisa menjadi sarana baru untuk memotret kehidupan kota.

Gambaran situasi Doly dalam sebuah ‘toples’ menjadi salah satu seni kriya yang mencoba menggambarkan kondisi Surabaya. Dipamerkan di Galeri ART House of Sampoerna, 5 instalasi yang menggambarkan Doly dalam toples-toples yang di pajang.

Salah satunya ada yang bertuliskan ‘Di sini akan dibangun proyek pusat perekonomian Surabaya’.

Dalam pameran yang bertajuk , “Membaca Kota #1: Surabaya”, sebanyak 16 seniman menampilkan beragam karya seni rupa dua dan tiga dimensi. Pada pameran roadshow pertama ini mereka akan menggelar kar-

yanya sampai 20 April 2014.

Dalam pameran ini ditampilkan karya yang berkaitan dengan dinamika yang tengah berlangsung di Surabaya saat ini.

Mahdi Abdullah seniman yang membikin instalasi ini mengatakan bahwa untuk menerjemahkan problematik Surabaya dalam menghadapi perkembangan lokalisasi yang mana kemolekan wanita ditawarkan dari sebuah ruang kaca.

“Bahan yang kami buat disini antara lain, fiber, lamp, photo, drawing pen on paper variable dimension.

Dan toples ini ibarat wisma yang dimana para hidung

belang bisa melihat dari balik kaca,” terangnya.

Dan seniman asal Malang Uky Basuki mengatakan, ia menunjukkan rasa keprihatinan dan kegeraman akan banyaknya satwa yang satu persatu mati di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Dalam karya yang berjudul ‘Oh Zoorabaya!’, penderitaan hewan-hewan saya gambarkan dalam sebuah karya patung hewan dengan tanaman kaktus di atasnya.

Beragam karya yang menggambarkan permasalahan dan perkembangan Surabaya tertuang dalam 30 karya seni rupa yang terdiri dari lukisan, instalasi, dan seni grafis yang merupakan perwujudan pemikiran masing-masing seniman mengenai kota Surabaya.

‘Membaca Kota’ merupakan sebuah pameran road-

geh/bhirawa

Salah satu pengunjung asal Banyuwangi sedang melihat instalasi karya Mahdi Abdullah yang menggambarkan situasi Doly di HOS, Minggu (6/4) show yang mengajak seniman dari berbagai latar belakang seni membaca sebuah Kota dan menuangkannya dalam sebuah karya seni.

“Beberapa tahun terakhir, Kota Surabaya telah tum-

buh menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik dan ekonomi nasional. Inilah yang mendasari kami memilih Kota Surabaya seba-

gai kota pertama dari roadshow pameran ini,” ungkap Adita Ayu selaku kordinator pameran.

Setelah pameran di Surabaya, berikutnya ‘Membaca Kota’ akan diusung ke beberapa daerah-daerah lain seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Magelang dan Bali.

Selain Uky Basuki dan Mahdi Abdullah, 14 seniman lainnya yang juga turut serta dalam pameran ini adalah Ahmad Oka, Alexander Nawangseto, Andita Purnamasari, Arsita Pinandita, Bayu Widodo, Cahyo Basuki, Dani King Heriyanto, Deni Rahman, Hendra Blangkon, Iqi Qoror, Nanang Nugroho, Rudi Aceh, Theresia Agustin, dan Titus Garu.

Meski berdomisili dan berkarya di Yogyakarta, enam belas seniman ini berasal dari beberapa kota

di Indonesia yaitu Yogyakarta, Malang, Surabaya, Palembang, dan Bengkulu.

Perbedaan latar belakang budaya, pola pandang maupun latar belakang seni ini diharapkan dapat memperkaya imagi para seniman dalam menerjemahkan dan memberikan sentuhan personal pada karya yang mengangkut dinamika Kota Surabaya.

“Kini Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jatim, tumbuh menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik dan ekonomi.bahkan sejak kota ini dipimpin oleh Wali Kota Tri Rismaharini , Surabaya semakin disorot publik dan makin menasional karena kiprahnya yang luar biasa dalam memQ geh bangun,” kata Zuliati.Q

OPINI

4 Tajuk

Besok Nyoblos Pileg RABU (Pon) 9 April 2014, menjadi hari bersejarah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Juga menjadi hari penentuan bagi caleg (calon legislatif) dari 12 parpol kontestan pemilu. Bahkan sejak pagi bersamaan dengan waktu coblosan, perolehan partai politik sudah bisa diketahui melalui hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei independen maupun sewaan parpol. Lalu sehari setelah coblosan (Kamis 10 April) sudah bisa diketahui parpol mana yang memenangi Pemilu 2014.

Sudah banyak baliho, poster, dan spanduk caleg ditebar di sepanjang jalan sampai di plengsengan dan tembok kuburan. Mestilah dimaklumi, karena caleg harus memperkenalkan diri kepada masyarakat secara luas. Berbagai ukuran alat peraga kampanye yang dipajang caleg, sebagiannya juga menyertakan gambar calon presiden. Tetapi ada pula parpol yang tidak cukup percaya diri untuk menyertakan gambar capres (calon presiden). Ada parpol yang menunggu hasil konvensi.

Tetapi banyak alat peraga kampanye yang ditebar tidak inharent dengan hasil pemilu. Itu sudah terbukti sejak pemilu pertama tahun 1955. Yang paling banyak gambarnya malah jadi gurem, tidak masuk 5 besar (dari 55 parpol). Begitu pula kerapnya tampilan iklan di televisi, radio dan media cetak bukan menjadi pertanda kemenangan.

Ingat misalnya pada pilgub Jakarta 2012, seluruh media periklanan dipenuhi oleh pasangan incumbent. Dukungan kalangan selebriti dan tokoh masyarakat tertumpah pada incumbent. Hasilnya, ternyata incumbent kalah.

Pileg merupakan amanat UUD pasal 19 ayat (1), bahwa anggota legislatif dipilih melalui pemilu. Serta UUD pasal 22C tentang pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Amanat yang sama (tentang pileg) diulang pada UUD pasal 22E ayat (2). Bunyinya: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Sebanyak 12 parpol akan mengikuti pileg 2014. Masingmasing juga telah memberikan nama caleg untuk setiap Dapil (Daerah Pemilihan) propinsi dan kabupaten serta kota. Di Jawa Timur terdapat 11 Dapil yang akan menghasilkan 100 anggota DPRD Propinsi, sebagaimana disyaratkan UU Nomor 8 tahun 2012 pasal 23 ayat (2) huruf –g.

Berdasarkan UU Pileg itu, pada pasal 54 dibatasi jumlah daftar caleg setiap parpol dibatasi hanya 100% jatah kursi di Dapil. Hampir seluruh parpol sanggup memenuhi kuota caleg. Sehingga jumlah caleg untuk memperebutkan kursi DPRD Jawa Timur, jumlahnya lebih dari seribu peminat. Sehingga probabilitas keterpilihan kurang dari 10%. Rendahnya probabilitas menyebabkan persaingan antar-caleg menjadi sangat sengit. Tak kalah sengitnya dengan pendaftaran CPNS. Sengitnya perebutan kursi DPR (dan DPRD) bukan hanya antar-parpol, melainkan pada internal se-partai pun mesti bertarung habis-habisan. Nomor urut caleg, tidak penting lagi. Dulu, nomor urut teratas (1 dan 2) selalu menjadi jatah pimpinan parpol. Sedangkan nomor urut yang jauh dibawah dijuluki sebagai “nomor sepatu.” Nomor ini biasanya digunakan untuk menampung kader baru yang cukup bernafsu, atau kader yang dibuang.

Tetapi sudah terbukti pada pemilu (2009) lalu, nomor urut 1 atau 2, banyak yang gagal dalam pileg. Sebaliknya kader yang baru direkrut dengan nafsu (dan upaya) besar bisa terpilih menjadi anggota dewan. Uniknya, sekitar 90% anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 menjadi incumbent. Para muka lama ini lebih “gila” untuk mengongkosi pencalonannya. Biaya yang dikeluarkan lebih dari caleg yang belum pernah jadi dewan.

Pen-caleg-an memang bagai sirkuit demokrasi lima tahunan. Andai dihitung pengeluaran seluruh caleg seIndonesia, maka ongkos pileg bisa mencapai ratusan trilyun. Yang mesti ditegakkan adalah amanat UUD pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu wajib berlangsung jujur, dan adil. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perlu Format Kampanye Baru MASA kampanye sudah digelar dari 16 Maret hingga 5 April. Aneka rupa cara partai politik menarik simpati sudah dilakukan. Dan mulai 6 April kita memasuki masa tenang, masa ketika kegiatan “mempengaruhi” sudah tidak ada lagi.

Secara umum,, kampanye berlangsung tertib. Bisa jadi, masa kampanye sekarang ini termasuk paling tertib dibanding periode-periode sebelumnya. Tak ada gesekan antarsimpatisan partai politik. Masa kampanye yang biasanya “panas”, kini tampak adem ayem saja.

Ada juga yang menilai, kampanye masa kini yang sangat tertib itu, justru tidak menampakkan kemeriahan yang khas yang biasanya muncul pada saat pengerahan massa.

Kampanye seperti kehilangan gairah. Sepertinya tak ada lagi “marwah politik” dalam kampanye. Biasanya, pada masa lalu, kampanye berlangsung meriah dengan aneka pesta, “olok-olok” politik, sindir menyindir, dan sebagainya yang cenderung “panas”.

Melihat perkembangan kampanye yang seperti itu, tampaknya warga masyarakat sudah tidak tertarik lagi mengikuti pengerahan. Bisa jadi masyarakat sudah makin dewasa sehingga pilihan politik tidak harus dilalui dengan mengikuti kampanye terbuka. Namun, bisa jadi muncul fenomena lain yang mengkhawatirkan. Masyarakat mulai apatis terhadap kegiatan politik. Hal ini perlu dicermati.

Hasil pemilihan umum legislatif nanti bisa dilihat apakah partisipasi politik masyarakat masih bagus atau benar menunjukkan adanya apatisme itu.

Kita berharap yang terjadi adalah masyarakat makin dewasa berpolitik. Pemilihan legislatif tanggal 9 April nanti, akan diikuti masyarakat secara antusias. Masyarakat hanya tidak suka dengan kampanye yang memang berlangsung monoton. Itu-itu saja. Juru kampanye berteriak-teriak di panggung, kemudian penonton berjoged karena ada musik dangdut, musik rakyat Indonesia.

Nama dan alamat Ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

Relasi Media dan Pencitraan sebagai ‘Political Panacea’ Pelaksanaan kampanye menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) baru saja selesai Sabtu (5/4) kemarin. Dalam masa kampanye kemarin, kita menyaksikan berbagai berita yang menayangkan aktifitas politik para calon legislatif dan Partai Politik (parpol) dalam menarik simpati warga. Tidak tanggung-tanggung, orasi politik disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai maupun pejabat publik yang sengaja cuti untuk mendongkrak jumlah calon pemilih. Para calon legislatif juga melakukan bermacam-macam aksi yang dapat memberi kepercayaan pada publik terhadap kesungguhan Parpol maupun representasinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

A

dapun yang sering kita lihat adalah bagaimana calon-calon legislatif tersebut membagi-bagikan bantuan sosial, memasang iklan pada poster maupun televisi, dan mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan, serta melakukan kampanye terbuka di berbagai pelosok daerah. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui segala aktifitas politik menjelang pemilu, tentu saja melalui peran media massa, baik televisi, radio, maupun surat kabar. Sehingga, relasi media dan pencitraan dapat dianggap sebagai ‘Political Panacea’.

Pencitraan sebagai Fenomena Universal Sesungguhnya, pencitraan adalah fenomena universal dalam perjuangan politik. Mengapa calon legislatif (caleg) perlu pencitraan?

Beberapa waktu lalu, kita mendengar laporan dari CSIS dimana 80% masyarakat rata-rata tidak mengenal calegnya. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya caleg yang akan maju dalam pemilu boleh jadi bukan orang-orang yang sebelumnya aktif dalam kegiatan politik praktis. Misalnya, seseorang tersebut adalah tokoh-tokoh yang sengaja direkrut untuk merepresentasikan visi dan misi parpol.

Sering kita menyaksikan para caleg Parpol peserta Pemilu berprofesi sebagai artis, pejabat publik, akademisi maupun tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kapabilitas dalam kontestasi pesta demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, konteks ‘dikenal masyarakat’ cenderung merujuk pada popularitas bukan semata-mata kapabilitas.

S

dimana saja. Dengan demikian, pencitraan politik melalui media merupakan pertimbangan yang sangat rasional karena informasi menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Oleh : Demeiati Nur Kusumaningrum, MA

Sehingga, parpol dan calon legislatif perlu melakukan sosialisasi program kerja dan prestasi individu representasi parpol demi membangun dukungan publik.

Parpol menyadari bahwa elektabilitas dan tingkat popularitas sebagian besar merefleksikan sejauh mana media mempopulerkan caleg peserta Pemilu. Dengan semakin banyak menyaksikan aktifitas politik para caleg di televisi maupun peliputan di surat kabar, diharapkan masyarakat semakin mengenal representasinya. Mengingat kepentingan tersebut, media menjadi rekan yang strategis dalam mendukung perjuangan politik.

Relasi media dengan pencitraan merupakan ‘Political Panacea’. ‘Political Panacea’ adalah upaya yang harus dilakukan oleh para pelaku politik sebagai alternatif dalam mengatasi berbagai tantangan/ kesulitan, terutama dalam tujuannya mencapai target perolehan suara pemilu. Relasi media dan pencitraan erat kaitannya dalam membentuk opini publik. Hal ini mempertimbangkan peran media sebagai penyampai informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas.

Saat ini, hampir semua individu dapat menonton siaran televisi dan mendengarkan radio. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia telah memiliki siaran televisi lokal sesuai dengan kekhasan dan karakteristik budaya masyarakatnya. Selain itu, harga berbagai surat kabar nasional dan koran daerah juga cukup terjangkau. Dengan perkembangan teknologi internet, semua informasi secara cepat dapat dinikmati masyarakat melalui alat komunikasi pribadi (gadget) kapan saja dan

Polemik Legalitas Komunikasi Politik Di satu sisi, lembaga independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beberapa waktu yang lalu melaporkan pelanggaran beberapa Parpol terkait iklan kampanye di televisi. KPI menilai, iklan-iklan kampanye melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 dan 15 Tahun 2013 dimana maksimal penampilan iklan Partai dalam 1 hari di televisi maksimal 10 spot dan maksimal 30 detik per spot. Sementara, beberapa Parpol menayangkan iklan kampanye selama 60 detik dan lebih dari 10 spot dalam sehari (KPI 2014).

Mengapa penayangan yang dianggap berlebihan oleh KPI tentang iklan kampanye Parpol menjadi sebuah masalah? Perlu kita cermati, jaringan penyiaran merupakan fasilitas publik yang perlu dikelola berdasarkan kemanfaatan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini lembaga penyiaran dipandang telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) Pasal 11 ayat 22 dalam P3. Lembaga penyiaran dinilai cenderung memihak pada kepentingan kelompok dan golongan (KPI 2014). Akan tetapi, di balik penilaian KPI akan upaya Parpol memanfaatkan fasilitas penyiaran publik, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa petinggi Parpol memiliki perusaahaan media penyiaran. Sehingga, protes yang diajukan KPI seolah hanya menjadi “penanda” daripada dimaknai sebagai sebuah “peringatan”.

Dalam memahami relasi media dan pencitraan sebagai “Political Panacea”, masyarakat pada akhirnya menjadi juri terakhir yang dapat mengeksekusi hasil dari perjuangan politik menjelang Pemilu

Legislatif 2014. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat telah mumpuni dalam memaknai aktifitas politik para caleg dan upaya Parpol mempromosikan perwakilannya.

Mungkin yang luput dari perhatian para Parpol bahwa pencitraan sesungguhnya tidak bisa melalui pendekatan eksternal yang singkat, yaitu pencitraan yang gencar menjelang Pemilu saja.

Sesungguhnya, pencitraan yang paling efektif adalah melalui interaksi dan partisipasi aktif para caleg dalam lingkup masyarakatnya sendiri.

Mengapa? Pembentukan opini publik terkait dengan elektabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat sebagian besar berasal dari sejauh mana individu mampu berperan dalam membangun daerahnya.

Semua itu adalah proses yang berkesinambungan dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, kaderisasi dan kehadiran Parpol dalam setiap proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat diyakini sebagai catatan sejarah yang dapat memperkuat keberpihakan publik pada para caleg maupun Parpolnya.

Perlu kita tekankan bahwa para caleg dan Parpol adalah representasi masyarakat. Keduanya merupakan pilar perjuangan politik di Indonesia yang harusnya betul-betul mengawal demokrasi dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Perjuangan politik bukan hanya eforia menjelang Pemilu.

Masyarakat perlu mendapat pendidikan politik agar ke depannya seluruh warga negara dapat memilih wakil rakyat dengan seluruh kesadaran, tanggung jawab dan sesuai hati nurani. Hingga kini, media massa berperan cukup strategis dalam membentuk opini publik dan mendongkrak elektabilitas para caleg. Tentunya, karakter media penyiaran yang bermartabat, cerdas, dan tidak berpihak senantiasa diidam-idamkan masyarakat untuk menjadi bagian dari pendidikan dan komunikasi politik.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang)

Pileg, Sirkuit (Termahal) Demokrasi

irkuit demokrasi pileg (pemilu legislatif) lima tahunan akan digelar serentak di seluruh Indionesia 9 April 2014. Inilah hajatan paling sistemik, masif terstruktur, dan sangat mahal.

Andai dihitung pengeluaran setiap caleg di seluruh Indonesia, maka ongkos pileg bisa mencapai ratusan trilyun. Kegiatan seremonial pokok untuk setiap orang yang memiliki hak pilih tak lebih dari sekitar 5 menit. Hanya nyoblos 4 kali (pada 4 lembar surat suara), jes, jes, jes, jes, lalu pulang setelah mencelupkan jari ke kaleng tinta.

Bersamaan dengan detik-detik coblosan sejak awal, bisa dipastikan, seluruh televisi dan media online juga menayangkan hasil coblosan. Tayangan hasil coblosan melalui media tersebut memang tidak resmi. Dan hanya merupakan prakiraan berdasarkan hasil quickcount (hitung cepat) oleh perusahaan jasa survei. Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi), mulai tahun ini prakiraan quick count boleh ditayangkan bersamaan dengan coblosan. Sehingga pileg akan lebih nampak bagai sirkuit, adu cepat pengumpulan suara.

Bagi parpol dan celag, pemilu legislatif, memang sirkuit. Yakni, mengadu nasib mencapai finis pada kursi parlemen di pusat maupun daerah (propinsi serta kabupaten dan kota). Sebagai salahsatu pilar sistem pemerintahan, parlemen memiliki fungsi sangat strategis. Berdasarkan UUD pasal 20A, DPR memiliki fungsi legislasi (membuat undang-udang), fungsi anggaran (menentukan APBN) dan fungsi pengawasan.

Sehingga setiap anggota parlemen memiliki hak protokoler “high level” hampir setara menteri.

Bahkan dalam forum tertentu pada rapat-rapat komisi di DPR, seolaholah anggota dewan memiliki hak bicara melebihi menteri. Ini bisa dimaklumi, karena setiap komisi di DPR memiliki institusi “mitra binaan” beberapa Kementerian.

Konon, karena hak bicara yang lebih keras itulah yang menyebabkan keanggotaan ke-DPR-an memiliki nilai tawar sangat tinggi.

Banyak Kementerian harus pandai-pandai “menjinakkan” anggota dewan, dengan berbagai

cara. Termasuk mengberkeinginan nyaleg entertaint anggota lagi pada parpol lain.

DPR agar tidak uringMenjadi anggota uring-an. Meng-enterDPRD merupakan taint juga banyak cara, pekerjaan menggiyakni layanan “maurkan. Penghasilan tang” berupa kunker besar tanpa keringat, (kunjungan kerja) ke tanpa keahlian dan luar negeri. Ada juga tanpa pertanggunglayanan “mentahan” jawaban. Konon unberupa pemenangan tuk berpengharapan tender proyek Kemenbesar jadi lagi (sebagai Oleh : terian sesuai rekomenanggota DPRD Jawa Yunus Supanto dasi anggota dewan.

Timur) diperlukan Ujung-ujungnya berongkos politik sekitar muara pada penghasiRp 1 milyar. Tetapi dilan sangat besar. yakini biaya ini akan Penghasilan besar dan hak proBEP (break event point, balik tokoler high level itulah yang memodal) pada paruh tahun ketiga. nyebabkan pen-caleg-an diantre Selebihnya, separuh periode tingbanyak orang, yang tua maupun gal memetik hasil keuntungan. yang muda. Toh dalam rekrutmen Perhitugan secara normatif, caleg tidak diminta persyaratan penghasilan anggota DPRD (Jawa kompetensi akademis maupun Timur) minimal sebesar Rp 29 juta. kompetensi pengalaman kerja.

Itu yang minimal dan halal karena Siapapun boleh menjadi caleg dipayungi peraturan perundangasalkan memiliki akses hubungan undangan, di-create dalam berbake pimpinan parpol. Syarat laingai kegiatan ke-dewan-an. Masih nya, membayar iuran caleg yang ditambah lagi dengan berbagai ditentukan parpol. kunjungan kerja (enam kali dalam sebulan) bisa mengantongi Rp 2 “Membeli” Suara juta-an. Totalnya, mencapai Rp 40 Menilik DCT (Daftar Calon juta per-bulan. Belum termasuk Tetap) yang dipampang KPU angpao dari SKPD mitra kerja, Propinsi dan KPUD kabupaten/ terkait pembahasan Rancangan Kota, mayoritas anggota dewan Perda, khususnya Raperda APBD, (DPR, DPR Propinsi dan DPRD P-APBD serta Raperda LPJ. Kabupaten/Kota) mencalonkan Jika serius (dan bernafsu) sekembali. Ada yang telah empat bagai caleg, memang memerlukan kali periode (sejak 1999). Beberapa biaya besar. Selain untuk pembua“muka” lama nekad nyaleg lagi tan alat peraga (spanduk, baliho, walau harus pindah Dapil. Bahkan kalender, kaos, dan iklan di media andai gagal di parpol asal, dewan cetak maupun elektronik), jugga lama berusaha bisa nyaleg melamemberi “sangu” kepada calon lui parpol lain. Beberapa parpol pemilih. Walau money politics dilamembuang kadernya yang saat ini rang, tetapi hampir pasti mayoritas masih menjadi anggota dewan. caleg melakukan upaya itu. KaSebaliknya, beberapa parpol dang, money politics juga dikemas denga sukacita menerima bakal dalam pembagian sembako murah, caleg yang memiliki bekal keatau secara kolektif berupa bantuan kayaan cukup memadai. Parpol sarana ibadah dan jalan. penampung kader buangan, tak peduli sebab-sebab pembuangan.

Pulung Nasib Boleh jadi, kader yang dibuang Tetapi yang tak kalah gentingtidak pernah dihukum (karena nya adalah pada masa injured tindakan kriminal atau korupsi). time, perhitungan di KPUD KaTetapi kenyataannya, banyak polibupaten dan Kota. Sebagian tisi busuk (suka minta uang pada caleg (terutama incumbent) akan SKPD) secara mental maupun selalu “mengintip” perhitungan moral, tetap ditampung. Konon suara di kantor KPUD. Manakala ada “mahar” mahal yang sanggup diketahui perolehan suara tidak dibayar oleh politisi busuk yang menjamin bisa meraih kursi,

maka akan dilakukan upaya lain.

Yakni, “membeli” suara. Ini bukan rahasia, karena sudah terjadi sejak Pemilu 2004 lalu. Pada tahun 2009, malah semakin masif.

Konon harganya antara Rp 10.000,hingga Rp 20.000,- per-suara. Jika kekurangannya (untuk jadi anggota dewan) sampai 100 ribu suara, maka disediakan anggaran setidaknya Rp 1 milyar. Nah, pada saat pengumuman bakal anggota DPRD yang akan dilantik, jumlah perolehan suara sudah sesuai dengan “harga” kursi. Saat ini harga kursi DPRD Jawa Timur setara dengan 340 ribu suara lebih.

Tetapi setelah coblosan nilai itu akan menyusut sampai separuhnya, karena adanya golput.

Harus diakui sangat tidak mudah untuk memperoleh dukungan sampai 170 ribu suara.

Pada Pemilu 2009, tak lebih dari 10% yang memperoleh suara setara dengan harga kursi. Cuma Eddy Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang memperoleh dukungan lebih harga kursi. Sisa (suara) lebihnya ditambahkan untuk rekan sesama parpol sebagai hak suara partai.

Perhitungan sisa suara di KPUD merupakan pekerjaan paling njelimet, sekaligus rawan penyalahgunaan. Dengan prosedur penghitungan suara di TPS, PPS dan KPUD, maka penyalahgunaan bisa dimulai sejak di tingkat PPS (tingkat kelurahan/desa). Karena itu setiap caleg (dan parpol) mestilah memiliki saksi sejak di TPS (Tempat Pemungutan Suara) serta kukuh memelototi proses di PPS dan KPUD. Sisa suara atau perolehan suara yang tak mencukupi itulah yang diperjualbelikan.

Pileg yang akan digelar pada hari Rabu (Pon) 9 April ini, diyakini juga memiliki “rahasia.”

Misalnya berdasar hitungan falakiyah Jawa, neptu pasaran Rabu Pon, merupakan isyarat rezeki (kemakmuran) yang besar. Tetapi karena Rabu Pon berada pada bulan Jumadil Akhir, seringkali juga memiliki unsur im-predictable.

Menyimpan banyak faktor yang diluar prediksi, yang menyenangkan maupun muatan penderitaan.

Wallahu a’lam bis-shawab.

Wartawan senior, penggiat dkwah sosial politik.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Banyak Perusahaan di Sidoarjo Belum Ikut BPJS Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinsosnaker Sidoarjo, Husni Thamrin, menghimbau pada perusahaan di Kab Sidoarjo, supaya mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS ketenaali kusyanto/bhirawa gakerjaan. KeHusni Thamrin anggotaan BPJS ini wajib dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan pada tenaga kerja, baik perlindungan hari tua, kecelakaan, sakit dan sebaginya.

Menurut Thamrin, bila perusahaan tak mengindahkan maka akan diberikan sanksinya. Sebab masalah itu telah diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan. ‘’Kami mohon kerja samanya yang baik agar bisa terwujudnya Sidoarjo yang kondusif,’’ kata, Senin (7/4) kemarin.

Karena itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah juga sempat menghimbu perusahaan di Sidoarjo agar ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya itu sangat penting, sebab untuk melindungi karyawan selama bekerja di perusahaan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sidoarjo, Heru Prayitno, mengakui memang masih banyak perusahaan di Sidoarjo yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan perusahaan yang sudah bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan ada sebanyak 2.234 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 176.039 orang,.Q ali

Rehab Pasar Kranggan Digelontor APBN Rp 800 juta Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto kembali mendapat kucuran dana APBN untuk Revitalisasi pasar tradisional. Sebelumnya kucuran dana serupa sudah dilakukan untuk Pasar Kliwon tahun 2013 lalu. Tahun 2014 ini Pemkot mendapat kucuran APBN sebesar Rp800 juta untuk memugar Pasar Kranggan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Kepala Diskoperindag dan UMKM Kota Mojokerto, Achmad Zainuddin menuturkan, rencana pembangunan itu bakal dilakukan dan dirampungkan tahun ini juga. Kini sudah menuntaskan perencanaan atas pembangunan itu. ‘’Proses perencanaan sudah hampir selesai,’’ terangnya dikonfirmasi, Minggu (6/4) lalu.

Zainuddin mengatakan, pasca perencanaan matang, lelang atas pengerjaan proyek baru dilakukan. Dan pembangunan di dalam pasar itu langsung ditangani.

Jadwalnyabisa selesai tahun ini. Terkait pendanaan, kata mantan Asisten II Pemkot Mojokerto ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp800 jutaan. Dana itu mengalir berupa dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan. ‘’Bukan dari APBD daerah. Tapi dana itu dari pusat semua, sumbernya APBN,’’ tambahnya.

Zainuddin juga menjelaskan, dalam revitalisasi Pasar Kranggan itu, los yang selama ini tak tertata rapi, bakal dibuat lebih indah. Lapak bakal didesain berhadap-hadapan agar penampilannya lebih sedap dipandang mata.

Begitu juga dengan tingkat kenyamanan masyarakat saat berkunjung di pasar itu. ’Selama ini kumuh. Dan pasar itu sangat tidak nyaman bagi masyarakat yang hendak belanja. Revitalisasi Pasar Kranggan yang dilakukan Pemkot Mojokerto kali ini, menambah daftar panjang perhatian pemerintah atas pedagang tradisional. Sebelumnya, pemerintah juga membangun pasar ikan dan Pasar Kliwon.

Semua dana, mendapat bantuan dari pemerintah pusat. ‘’Perhatian pemerintah terhadap Pasar Kranggan menjadi salah satu bukti pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pasar tradisional,’’ pungkasnya.Q kar

Takut Sanksi, PNS Sidoarjo Tak Ikut Kampanye Sidoarjo, Bhirawa PNS Sidoarjo rupanya takut dengan sanksi. Sehingga selama masa kampanye Pileg 2014 pihak Panwaslu Sidoarjo tak menemukan dan menerima laporan adanya PNS yang terlibat kegiatan politik itu. Sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2012, selain PNS sejumlah pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye Pileg diantaranya TNI/Polri dan perangkat desa/ kelurahan.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus (memakai jas) melihat aktifitas membatik yang dilakukan siswi SMPN6 Kota Mojokerto, Senin (7/4) kemarin.

Wali Kota Kunjungi Kegiatan Membatik Siswi SMPN 6 Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mas’ud Yunus meninjau kegiatan siswi mem batik di SMPN 6 Kota Mojokerto, Senin (7/4) kemarin.

Kunjungan orang nomer satu di Pemkot Mojokerto ini dilakukan usai memimpin upacara persiapan Ujian Nasional (UN) yang digelar di SMPN 6 itu.

Pihak sekolah mendukung aktifitas siswi belajar batik tulis dan menanamkan rasa cinta terhadap batik sejak dini. Ini merupakan kegiatan untuk menjelaskan kepada siswi agar memahami arti pentingnya seni budaya, dapat mengapresiasikan, berkreativitas dan berperan aktif dalam melestarikan seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global.

Menurut wali kota, dengan pembelajaran membatik siswi dapat mengetahui nilai-nilai budaya yang diwariskan kepada mereka. Sebagai generasi muda harus mencintai budaya dan produk lokalnya seperti membatik. Untuk itu para siswi harus kreatif dan inovatif.

Batik Kota Mojokerto juga harus memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain.

Menurut Mas’ud, produk, jasa dan layanan di Kota Mojokerto harus unggul untuk mendukung sebagai kota pelayanan. Karena dengan produk dan layanan yang baik, didukung dengan masyarakat yang percaya dengan produk sendiri, maka bisa mengembalikan jati diri ekonomi bangsa. ‘’Seperti misalnya produk

batik Kota Mojokerto harus memiliki ciri khas tersendiri.

Kita juga perlu belajar seperti batik Madura, kenapa disana motif dan kualitasnya bagus tapi murah,’’ katanya.

Sementara itu, menghadapi UN, wali kota berharap agar siswa-siswi tak cemas, dan harus mempunyai jiwa optimis. ‘’UN merupakan agenda tahunan dalam dunia pendidikan kita, karenanya harus dilihat sebagai yang wajar.

Jangan lah merasa takut atau cemas menghadapi kehidupan ini, kecemasan bukan karakter orang beriman. Karena itu menghadapi Unas harus berjiwa besar dan memiliki rasa optimis tinggi agar sukses di ujian masa datang,’’ tuturnya.Q kar

Jelang Pileg, Bupati Larang Camat Keluar Kota Gresik, Bhirawa Untuk mengechek kesiapan Pemilu Legislatif (Pileg), Bupati Gresik Sambari Halim Radianto Sidak (inspeksi mendadak) kesiapan logistik di sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hasil sidak, semua kesiapan logistik sudah terdistribusi ke semua desa.

Sidak itu, Bupati mengambil sample dua desa, yaitu Desa Banjarsari, Kec Cerme dan

Desa Sidomulyo, Kec Sidayu.

Sidak Bupati yang disertai Muspida Gresik, Ketua KPU, Alimin dan Ketua Panwas Pemilu, Sidiq Notonegoro men dapati semua logistik Pemilu sudah terdistribusi sampai ketingkat desa. ‘’Saya harap camat mengechek pada semua desa kesiapan logistik Pemilu ini. Saya minta laporan lengkap dengan absensi kunjungan camat pada semua desa di wilayahnya,’’ kata

Pemkab Gagal Bebaskan Tujuh Rumah Warga Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik gagal membebaskan rumah warga yang ada di pertigaan Duduksampeyan, Kec Duduksampeyan untuk pelebaran jalan nasional. Ini karena Pemkab keberatan dengan besarnya ganti rugi yang diminta pemilik lahan.

Setidaknya kini masih terdapat tujuh rumah warga yang masih belum berhasil dibebaskan Pemkab, meski sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut informasi, warga minta ganti rugi Rp5 juta per meter persegi. Sementara, Pemkab sendiri hanya mampu menawar Rp2,5 juta per meter persegi. Karena murahnya harga yang ditawarkan Pemkab itu, sehingga warga enggan untuk melapaskan tanahnya.

Karena kegagalan Pemkab itu, akibatnya kemacetan di perempatan Duduksampeyan tiap hari terjadi. Ini karena lebar jalan sudah tak sebanding dengan volume kendaraan yang ada. ‘’Kalau Pemkab serius, mestinya bisa membangun jalan alternatif. Bangun saja jalan tol kalau warga bertahan tak mau melapaskan tanahnya. Kalau sudah dibangun jalan alternatif tol, pemilik tanah akan rugi sendiri nanti,’’ ujar Sugeng salah satu kondektur bus Surabaya – Bojonegoro ini dengan nada jengkel.

Kejengkelan Sugeng ini memang bisa dimaklumi. Sebab armadanya kerap kali terjebak kemacetan di Perempatan Duduksampeyan. Menurutnya, bahkan hampir tiap hari kemacetan selalu terjadi.

Apalagi kalau malam Minggu, sudah dipastikan arus kendaraan yang dari arah GresikLamongan macet dipertigaan itu. Kemacetan bahkan sampai Watangrejo. Q eri

5

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto saat Sidak kesiapan logistik dengan melihat kotak suara sebelum digunakan.

Bupati, Senin (7/4).

Selain itu, Bupati juga melarang camat untuk melakukan perjalanan keluar kota.

Sejak jauh hari larangan telah disampaikan. Meskipun banyak kegiatan di luar kota, tapi tetap melarang camat ikut kegiatan di luar kota. Hal ini agar camat bisa berkoordinasi lebih intens untuk memantau aktivitas yang berkaitan dengan Pemilu, sehingga Pemilu sukses,’’ tambah Bupati.

Selain penekanan koordinasi kepada camat, bupati juga mengingatkan para panitia Pemilu yaitu PPS, PPK, KPPS serta pemantau Pemilu agar melaksanakan proses Pemilu ini dengan jujur dan adil. Pernyataan Bupati ini menanggapi himbauan Ketua KPU Gresik, Alimin agar pihak aparat desa dan seluruh panitia penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi ‘operasi senyap’.

Diharapkan Bupati maupun Ketua KPU, agar proses Pemilu ini dikawal sesuai prosedur. Sebab, produk yang dihasilkan KPPS yaitu disetiap TPS ini semacam ‘kitab suci’.

Jadi apabila ada kesalahan ditingkat yang lebih atas, maka yang dipakai sebagai rujukan adalah kartu pemilih itu.Q eri

‘’Mereka tak boleh ikut kampanye karena bagaimanapun mereka adalah aparatur negara, Alhamudulilah PNS Sidoarjo sadar dan mematuhi aturan dengan bisa menempatkan diri sebagai sebagai aparatur negara,’’ ujar Ketua Panwaslu Sidoarjo, Burhanudin SH, Senin (7/4) kemarin.

Tetapi diakui Burhannudin, pihaknya sempat memanggil dua perangkat desa dari wilayah Kec Sedati, karena dapat laporan ada perangkat desa yang terlibat kampanye. Namun setelah diklarifikasi, mereka hanya pegawai lepas yang ada di desa. Mereka tak mempunyai SK. Sehingga mereka tak bisa dijerat dalam aturan yang ada.

Burhannudin juga menjelaskan, karena untuk mengajukan ke tindak pidana, prosedurnya harus dibuktikan dengan SK pengangkatan. Kalau tak punya, maka mereka tak bisa dijerat, karena hanya sebagai warga biasa.

Sementara Kepala Bakesbangpol Sidoarjo, Yusuf Isnayanto SSos juga menjelaskan, dalam pantauan pihaknya juga tak ada PNS Sidoarjo yang terlibat dalam masa kampanye Pileg 2014 kemarin. ‘’Kalau ada laporannya akan kita teruskan ke BKD, untuk mem proses sanksinya,’’ kata Yusuf.

Sanksi bagi PNS yang

terlibat, kata Yusuf, mulai dari sanksi sedang, berupa penurunan pangkat, hingga diberikan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat yakni pemecatan. Yusuf menambahkan, walau PNS wajib netral tapi menurut aturan, sebenarnya mereka masih boleh juga menghadiri suatu kampanye Caleg/Parpol. Namun ada sejumlah catatan khusus.

Diantaranya, PNS harus melepaskan atributnya sebagai PNS, tak memakai atribut Parpol, memakai pakaian yang netral, tak menggunakan fasilitas negara dan hanya mendengarkan isi kampanye.

Menurut Yusuf, PNS masih dibolehkan datang dan mendengar isi kampanye itu, karena agar PNS tahu isi dari materi kampanye Caleg/Parpol. Sebab bila sampai PNS tak tahu isi materi kampanye, maka bisa saja sampai membuat PNS jadi Golput. ‘’Meski netral, tapi PNS jangan sampai Golput, harus tetap nyoblos,’’ tegas Yusuf.

Berdasarkan catatan Yusuf, angka Golput di Sidoarjo relative bisa dibilang tinggi. Sebab dari hasil Pemilukada Jatim 2013 kemarin, angka Golput berada pada kisaran sekitar 40 %. Maka itu dalam Pileg 9 April 2014 nanti,diharapkan angka Golput di Sidoarjo bisa menurun.Q ali

Partai Demokrat Sidoarjo Diperkirakan Megap-megap Sidoarjo, Bhirawa Partai Kebangkitan Bang sa dan Gerindra diperkirakan akan membuat kejutan besar Pileg 2014, pada 9 April besok. Sedangkan Partai Demokrat yang kini memiliki 11 kursi diramal hanya tinggal 5 kursi saja.

Mesin PKB dan Gerindra di Sidoarjo bekerja ekstra keras dengan menempatkan mantan lurah, pengusaha ditopang dengan elektabilitas Partai Gerindra di tingkat pusat yang di level 3 besar. Berdasarkan hitunghitungan di atas kertas, PKB yang kini memiliki 10 kursi, akan menjadi partai pemenang dengan 14 kursi.

Ada 3 Dapil di kabupaten yang ditarget bisa mendapatkan 9 kursi, yakni Dapil III (Jabon,Krembung,Prambon,Porong), Dapil I (Kota,Candi,Tanggulangin), Dapil II (Wonoayu, Sukodono, Tulangan).

Di Dapil III, PKB memasang tiga Caleg kuatnya yakni Wawan, Musouwimin, Dhamroni Chudlori. Dapil II ada Abdul Kolik, Fasic dan Faturozi. Pada Dapil I, ada Aslichin (anak bupati), Usman. Ketua DPC PKB yang juga bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, jauh hari mematok target 20 kursi. ‘’Angka riil PKB adalah 20 kursi,” katanya.Namun target ini terlalu berlebihan, karena semua partai juga bekerja keras untuk mengejar angka

kursi tertinggi.

Informasi yang berkembang di kalangan pengurus partai, Gerindra yang sekarang memiliki dua kursi, bisa memanen delapan kursi, target besar perolehannya di Dapil V dan Dapil II. Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, M Rivai, ditemui Senin (7/4) siang, menegaskan partainya akan merebut tiga kursi di Dapil V (Waru,Taman).

Dari 50 kursi DPRD Sidoarjo, PDIP ditargetkan tetap dengan tujuh kursi, kursi PAN juga tinggal tujuh kursi dari sebelumnya delapan kursi, Partai Demokrat yang paling merana.

Parpol pemenang Pemilu 2009 dengan 11 kursi hanya tinggal lima kursi, Golkar bertambah dari tiga kursi menjadi lima kursi, PKS sendiri bertahan dengan tiga kursi. Sisa satu kursi akan menjadi rebutan partai baru yakni Nasdem, PKPI, PBB. Lumbung kursi Demokrat pada Pemilu 2009, di Dapil V dengan empat kursi, mengalami penurunan drastis. Dalam survei internal yang dibocorkan Calegnya, Dapil V nanti Demokrat hanya mendapat 1,3. Artinya hanya dapat satu kursi dengan sisa suara yang tak siginifikan. ‘’Untuk mendapat dua kursi suatu kewajaiban,’’ tukasnya.Q hds

UN Harus Hasilkan Siswa Berkualitas Ujian Nasional (UN) jangan dijadikan rutinitas tetapi harus menghasilkan siswa berkualitas dan bisa menjadikan prestasi.

Itulah penegaskan Bupati Sidoarjo ketika memberi pengarahan dan nasihat kepada 168 orang panitia UN 2014 yang telah dilantiknya kemarin(7/4) pagi.

Ditemui usai melantik di Pendopo Kabuapten, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum menegaskan lagi kalau UN jangan hanya dijadikan rutinitas tatapi harus menghasilkan siswa yang berkualitas. ‘’Target kami harus meningkat prestasinya lebih baik dari tahun lalu. UN ini juga harus bermartabat, bersih tak ada istilah bocoran-bocoran soal. Jika UN ternoda oleh bocoran, berarti tak bermartabat. Jadi siswa itu harus bekerja keras dan bekerja cerdas,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Di-

nas Pendidikan (Dindik) Kab Sidoarjo, Drs Mustain Baladan MPd I mengatakan, kalau pelantikan panitia UN 2014 ini telah melibatkan sebanyak 168 orang, yang dibagi dalam beberapa sub rayon. Untuk tingkat SD/MI SD/ MI sebanyak 18 sub rayon, SMP 33, SMA 14 sub rayon, SMK 9 sub rayon, MTs 4 sub rayon, sedangkan untuk SMKnya sebanyak 4 sub rayon.

Disisi lain, para siswa yang telah siap mengikuti UN 2014 ini seluruhnya sebanyak 85.775 siswa dari 1.211 lembaga pendidikan negeri/swasta yang

ada di Sidoarjo. Adapun rinciannya untuk SD lembaganya sebanyak 773 dengan jumlah siswa sebanyak 33.320 siswa.

SMP 225 lembaga, dengan jumlah siswanya sebanyak 27.804 anak.

Begitu juga untuk tingkat SMAnya sebanyak 99 lembaga pendidikan dengan jumlah siswa seluruhnya 11.332 anak, untuk SMK sebanyak 74 lembaga dengan jumlah siswa 12.104 anak. Tak ketinggalan untuk mereka para siswa yang ikut dalam program kejar paket, tahun ini untuk Paket A sebanyak 7 lembaga dengan jumlah siswa 20 orang. ‘’Untuk Paket B sebanyak 11 lembaga 226 orang dan Paket C sebanyak 20 lembaga dengan jumlah siswa 922 orang,’’ terang Mustain Baladan.

Prosesi pelantikan panitia dilanjutkan dengan dilakukan

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua MKKS SMP Drs Abdul Sjukur MM disaksikan Bupati dan Wakilnya saat menandatangani pakta integritas UN 2014. penandatanganan pakta integritas. Selain itu juga para wakil siswa mulai SD, SMP, SMA/SMK juga telah melakukan

ikrar kejujuran. Tujuannya agar para siswa yang mengikuti UN siap dengan belajar yang baik dan kejujuran.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Enam Kades Diperiksa Lamongan, Bhirawa Sebanyak enam orang kades di kecamatan Mantup dan Popmas (Program Masyarakat) di periksa Kejaksaan Negeri Lamongan, kemarin (7/4). Pemeriksaan ini terkait masalah Prona (Program Nasional) yang terjadi di kecamatan Mantup.

Kasus ini merupakan kejadian yang baru berlangsung di awal 2014 ini.

Penarikan dana Prona yang dilakukan para kades terhadap rakyatnya berkisar sampai 800.000. Sedangkan jumlah tanah per desa antara 200-500. ‘’Dana ini untuk operasional dan lain-lain,’’ kata Ismail salah satu Popmas yang diperiksa.

Penarikan yang menyeleweng ini terjadi di delapan desa di kecamatan Mantup.

Yakni, Desa Mantup, Sumberkerep, Labuhanrejo, Rumpuk, Sumberdadi, Kedungsoko, Mojosari dan Sidomulyo.

Kasi intel, Arfan Halim mengungkapkan kasus ini masih dalam tahapan pemrosesan. “Kita masih memeriksa beberapa saksi untuk bisa mempertanggugjawabkan penarikan dana tersebut.’’ ungkapnya.Q ds

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

Angka Golput Diprediksi Menurun Bojonegoro, Bhirawa Apakah perhelatan besar lima tahun sekali yang akan digelar pada 9 April 2014, akan lebih marak dibandingkan pemilu sebelumnya. Target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, tingkat partisipasi dalam pemilu legislatif (pileg) 2014 optimis angka golput di Bojonegoro akan menurun. Salah satunya disebabkan adanya relawan demokrasi.

Hal itu diungkapkan oleh ketua KPUK Bojonegoro, Mundzar Fahman, Senin (7/4). Menurutnya tugas relawan demokrasi tersebut untuk mensosialisasikan dan menginformasikan pelaksanaan pileg. Selain

itu, mereka menyisir semua elemen masyarakat, baik pemilih pemula maupun yang lainnya agar tidak golput. “Kalau sebelumnya tidak ada relawan demokrasi, sekarang ada relawan demokrasi,” jelasnya.

Selain relawan demokrasi, KPUK Bojonegoro juga mengaku sudah menginformasikannya ke mana-mana melalui media dan alat infomasi yang lainnya. “Termasuk dua minggu yang lalu, KPU meminta masjid-masjid untuk ikut menyiarkan jadwal pelaksanaan pileg,” terangnya.

Makin ramainya pemberitaan berkisar pada tingkah dan strategi masing-masing partai politik ternyata cukup menarik para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. “Ketertarikan untuk turut serta menjadi penentu nasib masa depan

bangsa selain nasib sendiri diprediksi menguat,” imbuhnya.

Apalagi lanjut dosen STAI Sunan Giri Bojonegoro itu, jumlah caleg cukup banyak, yakni sekitar 522 caleg DPRD, 72 caleg Provinsi Jawa Timur dan sekitar 72 caleg RI dari seluruh partai peserta pemilu.

Jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya di Kabupaten Bojonegoro angka golput sekitar 30 persen.

Namun untuk tahun ini dipastikan menurun, meskipun dalam pelaksanaannya pemilih akan menerima empat

kartu suara dari masing-masing tingkatan caleg. “Kalau tahun sebelumnya 30 persen, tetapi besok hanya sekitar 20 persen,” tandasnya.

Selanjutnya, Mundzar mengatakan kalau angka Golput meningkat, tidak serta merta itu kesalahan KPU. Pasalnya upaya KPU sudah semaksimal mungkin. Perlu diketahui pula, penyebab pemilih tersebut itu golput. “Kalau pemilih tidak tahu pelaksanaan pileg, KPU yang salah. Tetapi kalau faktor tidak datang ke TPS, karena mementingkan pekerjaan,” pungkasnya.Q bas

Naskah UN SMA Disimpan di Mapolres Lumajang, Bhirawa Persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA di Kabupaten Lumajang, mulai disiapkan seperti menyimpan seluruh naskah soal dan lembar jawaban UN di Mapolres Lumajang.

“Naskah untuk SMA, MA dan SMK sudah disimpan di Mapolres sebelum nanti didistribusikan ke Sub Rayon dan masingmasing Polsek pada H-1 pelaksanaan UN nanti,” kata Winhatno Hari Surya.

Kepala Dindik Kabupaten Lumajang. menambahkan naskah soal dan lembar jawaban UN disimpan di gudang khusus yang telah dipersiapkan di Mapolres Lumajang dengan pengawasan bersama oleh aparat kepolisian, petugas Dindik maupun pengawas independen.

Di antara persiapan dan kesiapan teknis untuk pelaksanaan UN jenjang SMA ini, adalah kesiapan ruang kelas yang akan dipergunakan, tenaga pengawas pengamanan, termasuk pendistribusiannya kembali ke Surabaya. “Persiapan teknis ini, tidak ada kendala yang berarti karena secara rutin setiap tahun digelar UN. Ruang kelas dan pengawas yang disesuaikan dengan ruang yang digunakan juga telah siap,” paparnya.

Jumlah peserta UN untuk siswa SMA/ MA sebanyak 5.153 anak didik yang akan menempati 304 ruang kelas. Untuk peserta dari SMK mencapai 3.090 anak didik. Jumlah keseluruhan peserta UN jenjang SMA mencapai 8.243 anak didik yang akan menempati 155 ruang kelas.

“Sedangkan pengawasnya, untuk SMA/ MA mencapai 608 orang dan SMK berjumlah 310 orang,” paparnya.Q yat

Polisi Wajib Netral dalam Pileg 2014 Kab Malang, Bhirawa Polres Malang dalam mengamankan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), pada 9 April 2014 mendatang, telah menurunkan anggota polisi sebanyak 900 personel. Sedangkan anggota sebanyak itu, akan disebar di 4.580 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan, di 33 kecamatan.

Polisi tidak hanya mengamankan pelaksanaan pileg saja, kata Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamartha SIK, Senin (7/4), kepada wartawan di Mapolres Malang, namun polisi wajib bertindak netral dalam menghadapi pelaksanaan pileg. Sehingga dengan kenetralan polisi, maka diharapkan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Dan terutama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Malang,” ucap dia.

Diterangkan, dalam memasuki masa tenang menjelang pencoblosan pileg, pihaknya sudah melakukan pengamanan sesuai dengan tahapan pemilu. Selasa (8/ 4) pagi (hari ini), anggota polisi kita sebar ke lokasi TPS, guna untuk menjaga tiaptiap TPS saat pencoblosan nanti. Sementara, pola pengamanan di lokasi TPS kita percayakan kepada masing-masing Kepala Polisi Sektor (Kapolsek). Karena Kapolsek lebih mengetahui peta atau kondisi wilayahnya. Q cyn

wed/bhirawa

Petugas gabungan melakukan apel sebelum mencopot dan menurunkan APK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, kemarin.

Polisi Bisa Tilang Mobil Ber-branding Caleg

bas/bhirawa

Lintas forum antar umat beragama Bojonegoro menyerukan moral agar Pemilihan Umum legislatif (Pileg) 2014 berjalan damai.

FKUB Serukan Pemilu Damai Bojonegoro, Bhirawa Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Bojonegoro serukan moral agar Pemilihan Umum legislatif (Pileg) 2014 berjalan damai. Seruan damai ini bertujuan untuk melaksanakan Pemilu legislatif 2014 yang jujur, adil, bersih, fair tanpa politik uang, rukun guyub dan damai.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua FKUB, KH. Alamul Huda, Senin (7/4) dalam forumnya.

Menurutnya, beberapa poin yang diserukan di antaranya selalu mengedepankan kebersamaan antar umat beragama dengan tetap menjalin kerjasama hubungan sosial kemasyarakatan.

Selain itu tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memecah belah hubungan antar umat beragama. Selalu menjalin komunikasi antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan antar umat serta mengantisipasi terjadinya konflik horizontal. “Pemilu Legislatif 2014 hendaknya dilaksanakan dengan lancar, baik dan berkualitas dalam suasana yang rukun,

guyub, damai,” katanya.

Bupati Bojonegoro, Suyoto meminta agar mengantisipasi kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Selain itu, pengembalian psikologi masyarakat yang terpengaruh arus politik. “Karena saat ini yang berkuasa adalah pemilih, banyak yang menggunakan jurus wani piro,” kata Bupati Suyoto.

Namun Bupati berpesan agar dalam Pileg 2014 ini, masyarakat bisa menentukan pilihannya untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Hadir dalam acara lima perwakialan lintas agama yakni Ketua FKUB, KH. Alamul Huda, perwakilan Agam Islam KH Makmur Sulaiman, Kristen Protestan diwakili oleh Pdt. Stevanus semianta, Kristen Katolik diwakili oleh Romo Benediktus Basuki AR dan Hindu diwakili oleh I Ketut Sulasta.

Tampak hadir Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari dan Dandim 0813 Bojonegoro. Serta dihadiri pula oleh KPUK, Panwaskab, serta para undangan yang hadir kantor FKUB.Q bas

Tulungagung, Bhirawa Pemilik mobil yang memuat gambar dan tulisan caleg (calon legislatif) atau parpol (partai politik) saat ini harus hati-hati jika tetap mempertahankan brandingnya itu. Polisi bisa melakukan tilang karena branding yang masih memuat gambar caleg atau parpol tersebut.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tulungagung, Fadiq, pada Bhirawa mengungkapkan sudah mengirim surat pada Polres setempat agar melakukan tindakan terhadap mobil berbranding caleg atau parpol untuk tujuan kampanye.

“Kami minta polisi untuk melakukan tindakan sesuai perundangan yang berlaku.

Polisi bisa melakukan tilang,” ujarnya seusai apel penurunan alat peraga kampanye (APK) di Kantor KPU Tulungagung, Senin (7/4).

Menurut dia, semua APK dalam H-1 hari pencoblosan harus sudah bersih. Tak terkecuali di mobil atau kendaraan bermotor lainnya.

“Bahkan APK yang ada di posko tidak diperbolehkan.

Dalam aturan tidak dikenal yang namanya posko. Makanya kalau ada posko yang masih ada APK-nya harus dibersihkan. Lain kalau de-

ngan sekretariat parpol,” paparnya.

Kemarin semua APK yang bertebaran di pinggir jalan raya dan sudut-sudut daerah Kabupaten Tulungagung diturunkan dan dicopot oleh petugas gabungan. Petugas itu terdiri dari KPU, Panwaslu, Satpol PP, Polisi dan TNI. Sebelum melakukan pencopotan dan penurunan APK, petugas gabungan yang berjumlah sedikitnya 200 personil itu melakukan apel di Kantor KPU Tulungagung. Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, bertindak sebagai irup apel.

Suprihno berharap sehari sebelum hari pemungutan suara semua daerah di Kabupaten Tulungagung sudah bersih dari APK. “Sesuai aturan H-1 hari pemungutan suara harus sudah bersih dari APK. Dan ini sudah diketahui oleh parpol peserta pemilu 2014,” katanya.

Petugas gabungan kemarin tidak hanya melakukan pencopotan dan penurunan APK di daerah Kota Tulungagung. Mereka berbagi tugas sampai di empat wilayah eks kawedanan, yakni di Ngunut, Kauman dan Campurdarat.Q wed

Jelang UN, Pelajar Kelas XII Ikuti Istighosah Madiun, Bhirawa Ratusan pelajar kelas XII dari berbagai sekolah di Kabupaten Madiun, Guru dan juga Wali Murid Kelas XII mengikuti Istighosah bersama Bupati Madiun bertempat di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Senin (7/4). Dengan dipandu oleh KH. Anwar dari Balerejo,

seluruh peserta Istigasah terlihat khusuk dan larut dalam doanya.

Menurut Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, kegiatan Istigasah/doa bersama yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun ini, merupakan bentuk kepedulian Pemkab. Madiun kepada anak didik kelas XII yang akan

menempuh Ujian Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi apa yang telah di ikhtiarkan oleh anak didik secara lahir seperti: try out, bimbingan belajar dan lain sebagainya.

Diingatkan, agar apa yang diikhtiari (belajar) selama ini tidak sia-sia, hendaknya anak

didik yang akan mengikuti Ujian Nasional mengurangi gadangan/keluar malam, dan selanjutnya menambah ibadah salat Tahajut untuk memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah, SWT saat mengerjakan soal ujian nasional.

Waktu Ujian sudah dekat, tambah jam belajar dan jang-

an lupa nanti saat nanti akan berangkat ujian hendaknya sungkem untuk meminta doa dan restu ibu dan bapak secara ikhlas. “Karena segala ikhtiar telah dilaksanakan, maka hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, SWT,” kata bupati Muhtarom menegaskan. Q dar

Kualitas Buruk, Proyek Talud Sungai Nglegok Hancur Proyek talud di Dusun Nglegok Desa Wilangan Kecamatan Wilangan, Nganjuk yang selesai dibangun Desember 2013 lalu, Senin (7/4) rusak berat. Diduga kuat, rusaknya bangunan diakibatkan karena kualitas buruk dan menyimpang dari perencanaan teknis. Dari talud sepanjang seratus meter dengan tinggi 4 meter kini sisa bangunan tersisa 4 x 4 meter saja.

Proyek talud Sungai Nglegok yang bersebelahan dengan makam desa setempat itu, longsorannya bahkan menutup aliran sungai.

Dimungkinkan apabila terjadi banjir maka air sungai akan menggenai area persawahan dan akan masuk keperkampungan.

Rusaknya talud Sungai Dusun Nglegok juga dikeluhkan warga, karena sawah miliknya yang dekat dengan proyek talud juga longsor. “Sawah yang longsor itu milik saya, sekarang saya tidak dapat menggarap sawah tersebut, kuatir nanti kalau hujannya

datang akan longsor lagi,” ungkap Wardi (45) warga setempat.

Basuki.SH.MH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk rusaknya proyek talud lebih diakibatkan buruknya kualitas bangunan.

Bukan akibat ddari bencana banjir atau faktor alam. Karena itu tidak mungkin dianggarkan ulang apalagi menggunakan dana bencana alam.

Karena sesuai aturannya proyek talud di Dusun Nglegok tersebut masih dalam pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab rekanan. “Jadi apapun yang terjadi,

rekanan harus membanguan kembali talud di Dusun Nglegok tersebut, karena itu memang menjadi tanggung jawabnya,” tandas Basuki.

Sementara itu Kardi Kepala Desa Wilangan mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu soal pembangunan proyek tersebut. Pelaksana proyek talud Sungai Nglegok tidak pernah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Baru setelah banguan itu hancur, pelaksana mendatangi Kades dan rekanan yang mengaku barnama Pak Puguh dengan alamat Sukomoro memberitahukan kalau proyek tersebut adalah pekerjaanya.

“Saya tidak tahu soal proyek Talud di Dusun Nglegok karena memang tidak ada koordinasi dengan pemerintah desa. Saya tahu ada proyek dari perangkat desa yang melapor hingga saat ini bangunan tersebut mangkrak se-

akan tidak ada kelanjutanya,” ujar Kades Wilangan.

Terkait dengan hancurnya bangunan proyek Talud di Dusun Nglegok, Wilangan Plt Kadis PU Pengairan Ir Agoes Subagijo membenarkan bahwa proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Proyek APBD 2013 yang menelan anggaran sekitar Rp195 juta tersebut dikerjakan oleh CV Pundi Mandala yang beralamatkan di Desa Bungur Kecamatan Sukomoro. Diungkap juga bahwa sesuai kontrak, pemeliharaan proyek talud sungai Dusun Nglegok hingga akhir April 2014 sehingga kerusakan bangunan tersebut menjadi tanggungjawab CV Pundi Mandala.

Namun demikian dimulainya pembangunan kembali, menunggu debit air sungai surut sehingga batas waktunya juga tidak dapat ditentukan. “Dinas PU akan

ristika/bhirawa

Talud sungai Dusun Nglegok, Wilangan Nganjuk hancur, setelah tiga bulan dibangun. menganggarkan untuk memperkuat talud tersebut dengan bronjong pada APBD 2014 ini, namun untuk pembangunan talud sungai

di Dusun Nglegok Wilangan masih menjadi tanggungjawab CV Pundi Mandala,” papar Agoes Subagijo.Q ris

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

KILAS JATIM

PPK Distribusikan Surat Suara ke Mandangin

Oknum Kades Kampanye Caleg dan Bagi Uang Pada Masa Tenang Jelang Pileg 2014 Sumenep, Bhirawa Di masa tenang menjelang pemilu legislatif (pileg) 2014 ini, ternyata masih dimanfaatkan oleh sejumlah tim sukses mencari dukungan. Buktinya di Kecamatan Giligenting diduga ada oknom kepala desa melakukan ajakan disalah satu Musollah agar warga memilih caleg yang diusung parpol tertentu.

Sampang, Bhirawa Pendistribusian surat suara Pemilihan Legislatif (Pileg), Senin (7/4) mulai dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Sampang Kota, ke Desa Pulau Mandangin Sampang. Pengiriman logistik tersebut dikawal ketat oleh pihak kepolisian, TNI, PPK dan panwas melalui kapal motor pelabuhan Tanglok Sampang Kota.

Dikatakan Ketua PPK Sampang Kota, Ahmad Nurul Hidayat saat ditemui di pelabuhan tanglok kemarin, sedikitnya 176 kotak dan bilik suara didistribusikan hari ini ke Desa Pulau Mandangin Sampang kota, karena mempertimbangkan cuaca, jika ditunda-tunda khawatir nanti cuara buruk dan logistik surat suara dan dokumen lainnya tidak bisa dikirim.

“Mengingat Desa Pulau Mandangin meski hanya satu Desa jumlah TPS-nya sebanyak 44 TPS di satu Desa tersebut, sedangkan untuk 17 desa/kelurahan di Kecamatan Sampang akan mulai dikirim pada H-1 yakni Selasa (8/4). Memang mandangin menjadi prioritas utama pengiriman logistik pemilu karena medannya yang harus melintasi laut kurang lebih 2 jam perjalanan jika kondisi cuaca baik dari kota Sampang.” jelas Ahmad.

Masih dikatakan Ahmad Nurul Hidayat, pengiriman logistik ke Desa Pulau Mandangin ini, hanya menggunakan 1 unit kapal motor (KM) intan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Kemudian berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Desa Mandangin ini termasuk terbanyak dari semuan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sampang, yakni 10.876 pemilih.Q lis

Rawan Konflik, Tiga Kelurahan Diperketat

sul/bhirawa

Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KMS menyerahkan surat rakyat kepada KPU.

Malang, Bhirawa Meski di Kota Malang belum pernah terjadi konflik saat pesta demokrasi tetapi pada saat pemilihan legislatif (pileg) tanggal 9 April besuk, tiga Kelurahan di Kota Malang akan diperketat karena dinilai rawan konflik.

Tiga kelurahan tersebut adalah Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Tologomas, dan Kelurahan Ketawanggede. Ketiganya berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Karena itu pihak Polresta Malang memperketat pengamanan di kawasan tersebut.

Kapolres Malang Kota, AKBP Totok Suhariyanto usai mengikuti rapat kordinasi pelaksanaan dan pengamanan pemilu di Hotel Atriya, Senin (7/4) kemarin, kepada wartawan mengutarakan, sejumlah TPS di tiga kelurahan tersebut bakal mendapatkan perhatian serius pihak kepolisian.

Pasalnya, kelurahan itu banyak mahasiswa luar Malang atau warga pendatang yang akan menggunakan hak pilihnya. "Yang harus kita perhatikan adalah masih ada beberapa mahasiswa yang belum bisa menggunakan hak pilihnya karena persyaratan administrasinya belum lengkap. Mereka mayoritas berdomisili di kawasan tersebut," ujar Totok.Q mut

Sakera Serahkan ‘Surat Rakyat’ ke KPU Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) menyerahkan ‘surat rakyat’ kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep.

Sejumlah aktivis mahasiswa itu menggunakan seragam sakera saat menyerahkan ‘surat rakyat’ itu. Berseragam Sakera itu sebagai bentuk perwakilan dari warga Sumenep, karena kostum Sakera merupakan salah satu almamater Madura termasuk Sumenep.

Surat yang diterima langsung Sekretaris KPU Sumenep, Fajar Rahman itu berisi tiga item tuntutan, diantaranya, sebagai penyelenggara pemilu, KPU Sumenep diminta bertindak netral, mencegah terjadinya manipulasi hasil suara dan harus bekerja sesuai fungsi dan wewenangnya dalam meyelenggarakan pemilu legislatif yang akan digelar tanggal 9 April.

“Kami datang keseini (KPU, red) untuk mengantarkan surat rakyat yang berisi bahwa KPU dan jajarannya harus netral, tidak melakukan memanipulasi hasil suara dan bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya dalam pileg ini,” kata Zainullah, koordinator KMS, Senin (7/4).

Menurut Zainullah, surat penekanan itu berawal dari sejumlah jajaran penyelenggara

pemilu yang dipecat oleh KPU lantara telah melakukan tindakan yang melanggar aturan seperti terlibat dalam tim sukses caleg dari parpol tertentu.

“Kami sangat apresiasi terhadap KPU yang telah memecat jajarannya yang terindikasi tidak netral atau terlibat dalam tim sukses caleg. Ini hanya penekanan saja agar KPU tetap konsisten dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Dia menginginkan kecurangan dalam pileg ini tidak terjadi dikabupaten ujung timur Madura ini sehingga hasil dari pemilu tahun ini benar-benar berkualitas, menghasilkan wakil rakyat yang amanah dan aspiratif.

“Kami menginginkan, hasil pemilu nanti benar-benar berkualitas dan itu harus didukung oleh penyelenggaran pemilu yakni KPU dan jajarannya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, Thoha Samadi menyatakan, pihaknya sangat apresiatif terhadap adanya surat rakyat itu, karena surat tersebut merupakan bagian dari dorongan moral kepada KPU. “Kami langsung menyampaikan isi surat itu ke jajaran kami, PPK hingga PKPPS, karena kebetulan kami sedang mengumpulkan PPK dalam rangka persiapan akhir pileg 2014 ini,” jelasnya.Q sul

KPUD Siapkan Petugas Khusus Layani 12 Tersangka nas/bhirawa

Para petugas KPUD Batu didampingi petugas Polres Batu saat melakukan pendistribusian logisltik pemilu ke kelurahan/ balaidesa yang ada di Kota Batu.

Batu, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batu mempersiapkan sebanyak 9 petugas tambahan dalam pelaksanaan pemilu legislatif pada Rabu (9/4) besok. Petugas ini diper-

7

untukkan untuk melayani 12 tersangka yang saat ini ditahan di Polres Batu maupun Polsek yang ada di bawahnya. Para petugas ini akan mendatangi para tahanan sehingga tahanan tersebut tak perlu keluar

dari sel untuk memberikan suaranya.

Ketua KPUD Kota Batu, Bagyo Prasasti, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para tahanan di jajaran Polres Batu yang masih tersisa saat pelaksanaan pemilu. Saat ini terdapat 12 tersangka yang masih menjalani pemeriksaan di Polres Batu, Polsek Bumiaji, Polsek Junrejo, dan Polsek Batu.

Untuk setiap kantor Polsek dan Polres, KPUD mengirimkan tiga petugas yang akan melakukan pemungutan suara. “Tetapi karena lokasi Polsek Junrejo berdekatan dengan Polres Batu, maka petugas KPUD yang melayani pemungutan suara tahanan Polres Batu juga akan melayani tahanan di Polsek Junrejo,” ujar Bagyo, ditemui di Kantor KPUD yang mulai melakukan pendistribusian logistik

pemilu, Senin (7/4).

Ia mengatakan bahwa kemarin semua logisltik tersebut dikirimkan ke kantor-kantor kelurahan dan balai desa. Pendistribusian baru dilakukan kemarin, karena kondisi Kota Batu yang tidak terlalu luas dan hanya terdiri dari 3 kecamatan saja. Dengan pelaksanaan pengiriman logisltik kemarin, maka kelengkapan pemilu itu akan menginap semalam di kantor balaidesa/ kelurahan, dan selaman di TPS (Tempat Pemungutan Suara-red) yang jumlahnya mencapai 420 TPS. “Dengan hanya menginap masingmasing semalam di kantor desa dan TPS, maka pengamanan terhadap logilstik pemilu itu juga akan jauh lebih mudah. Kita akan menempatkan petugas linmas untuk melakukan penjagaan terhadap logistik pemilu tersebut,” tambah Bagyo.Q nas

Karena sudah memasuki masa tenang, sejumlah warga Dusun Morasem Timur, Desa Aeng Anyar, Kecamatan Giligenting melaporkan hal itu kepada Panwaslu Kabupaten Sumenep. Ironisnya, ajakan itu diduga dilakukan oleh kepala desa Aeng Anyar, Fadli Oktafiari Minggu (6/4) malam di Musala Darunnajah desa setempat. Oknom kades itu meminta kepada anggota kelompok tani yang berjumlah sekitar 15 orang untuk memilih caleg tertentu dengan imbalan janji akan memberikan sejumlah alat kebutuhan dalam kelompok tersebut.

Munawir Sadali, 37, warga desa Aeng Anyar, Giligenting mengatakan, kedatangannya ke kantor KPU itu untuk menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknom kades dengan mengajak untuk memilih salah satu caleg tertentu.

"Kami melaporkan ini karena kami anggap sudah merupakan pelanggaran pemilu. Dalam masa tenang ini, kan tim sukses atau caleg dilarang melakukan kampanye atau mengajak untuk memilih dan itu dilakukan di Musala," kata Munawir Sadali, Senin (7/4).

Dalam laporannya, pihaknya menyertakan bukti ajakan itu berupa rekaman suara kades saat menyampaikan di hadapan kelompok tani agar mereka memilih salah satu kandidat pileg 2014 yang didukungnya. "Kami juga membawa bukti rekaman suara saat kegiatan. Kami tidak mainmain dalam kasus ini, ka-

rena ini merugikan rakyat.

Rakyat tidak bisa diarahkan dalam menentukan pilihan," terangnya.

Dia juga menduga, ada kegiatan bagi-bagi uang setelah kegiatan tersebut selesai, tapi melalui salah seorang tertentu dengan nominal Rp25 ribu. "Kami juga melaporkan adanya bagi-bagi uang yang dititipkan kesalah satu orang yang dianggap dipercaya," jelasnya.

Sementara itu, anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep, Darmendra Tarigan membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut, hanya saja untuk penanganannya Panwaslu menyerahkan ke Panwascam karena kejadiannya dikecamatan kepulauan.

"Memang kami menerima laporan dari warga Giligenting terkait dugaan ajakan memilih salah satu caleg dimasa tenang ini. Namun, untuk tindak lanjutnya, kami serahkan kepada panwascam,karena tempat kejadian perkara (TKP) nya dikepulauan," jelas Tarigan.

Tarigan menegaskan, proses klarifikasi atas dugaan pelanggaran itu langsung dilakukan Panwascam setempat guna mempermudah prosesnya. Sebab, selain lokasinya terletak dikepulauan, juga sekarang sudah mendekati hari pelaksanaan pemilu legislatif yang membutuhkan konsentrasi dalam pengawasan. "Jadi kami langsung serahkan ke panwascam agar prosesnya cepat, biar panwascam yang melakukan pengusutan dugaan itu," tukasnya.Q sul

BKN Jelaskan ASN pada Pejabat Kepegawaian Tulungagung, Bhirawa Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya, Samir Gunawan, memberikan penjelasan terkait UndangUndang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pejabat kepegawaian lingkup Pemkab Tulungagung. Penjelasan berlangsung di ruang pertemuan lantai 3 Hotel Istana Kota Tulungagung, Senin (7/4).

Kepala BKD Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH pada Bhirawa di sela-sela acara mengungkapkan penjelasan UU ASN sangat penting bagi pejabat kepegawaian lingkup pemkab setempat. “Karena itu kami mengundang seluruh pejabat kepegawaian di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk sekretaris di Dinas dan Badan,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Indah Karunia Ratri, UU ASN belum banyak dipahami oleh PNS. Bahkan tidak sedikit PNS yang menerjemahkan secara keliru perundangan baru bagi PNS tersebut. Dicontohkannya, ada PNS yang menyebut UU ASN belum berlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Atau mempersoalkan masalah batas usia pensiun (BUP).

“UU ASN itu sudah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Masalah BUP sudah diatur didalam UU ASN tanpa harus ada PP-nya. Yang memerlukan PP di UU ASN itu di antaranya masalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Jadi tidak semua UU memerlukan PP tergantung bunyi dalam UU itu,” paparnya.

Pemberian penjelasan UU ASN oleh Samir Gunawan diacara yang bertajuk Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Sosialisasi UU ASN, menurut mantan Kabag Hukum Pemkab Tulungagung ini, diharapkan dapat memperjelas semua persoalan tentang UU ASN. “Jangan sampai ada lagi penerjemahan yang keliru tentang UU ASN,” tandasnya.Q wed

Masyarakat Anggap Pileg Tidak Istimewa Pelaksanaan pencoblosan untuk memilih calon legislatif (caleg), baik memilih anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, yang kurang dua hari lagi, yakni pada 9 April 2014.

Namun hal itu ditanggapi dingin oleh sebagian masyarakat. Sebab, sebagian warga menganggap pemilu legislatif (pileg) tidak ada yang istimewa di mata mereka.

“Saya ini sudah wareg (kenyang) dalam memilih presiden maupun memilih caleg, namun hingga saat ini tidak ada perubahan yang berarti bagi masyarakat miskin seperti saya ini. Sehingga setiap pesta demokrasi di negeri ini khususnya pileg, bagi saya tidak ada yang istimewa. Karena para caleg banyak janjinya, dan setelah terpilih menjadi anggota dewan, janjinya lupa,” ungkap salah satu pencari pasir di Sungai Brantas, warga Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Pandri (65), Senin (7/4), kepada Bhirawa.

Menurut dia, para caleg selalu memberikan harapan kepada masyarakat, tapi nyatanya setelah duduk di kursi dewan ratarata mereka lupa dengan janjinya. Bahkan, mereka ketika berpapasan dengan rakyatnya yang memilihnya tidak menyapa, dan cenderung tertutup.

Sehingga hal tersebut membuat ketidakpercayaan kepada para caleg. “Jadi masyarakat seperti saya ini tidak begitu semangat untuk memilih caleg. Namun, saya tetap wajib untuk memilih caleg, tapi sesuai dengan hati sa-

ya, yang tidak karena janji caleg,” kata Pandri.

Pandri mengaku, ada beberapa caleg sudah mendatangi dirinya untuk meminta dukungan, agar pada hari pencoblosan untuk memilih dia. “Mereka juga berjanji akan memberikan uang, serta akan memperbaiki rumah saya jika mencoblos namanya. Tapi saya tolak tawaran mereka. Meski saya miskin, tapi saya masih punya nurani dalam menentukan pilihan di pileg,” ujarnya.

Selain caleg menawarkan uang dan memperbaiki rumah, kata dia, juga ada caleg yang menawarkan pekerjaan yang lebih baik, jika dibandingkan pekerjaan yang sudah puluhan tahun dilakoni, yakni mencari pasir dan batu di Sungai Brantas.

“Caleg tersebut tidak hanya menawarkan pekerjaan pada saya saja, namun juga ditawarkan ke warga yang lainnya. Seperti ada

yang dijanjikan akan diberikan modal usaha, hingga dijanjikan masuk tenaga honorer di lingkungan lembaga pemerintah,” kata dia.

Secara terpisah, Ketua Institut Demokrasi (ISD) Malang Ruhadi Rarundra mengatakan, apatisme masyarakat dalam memilih caleg, karena masyarakat banyak dibohongi dengan janji para caleg. Sehingga hal itu telah membuat ketidakpercayaan masyarakat, dan tidak jarang masyarakat pun enggan untuk tidak memilih atau mencoblos alias golput. Tidak jarang pula, para caleg dalam mencari simpati masyarakat dengan berbagai strategi termasuk menggunakan cara-cara yang tidak terpuji yaitu menggunakan money politic.

“Meski sebagian caleg menyebar uang kepada masyarakat agar mau memilih mereka, namun masyarakat kini sudah pintar dalam menggunakan hak politiknya. Sehingga masyarakat

cyn/bhirawa

Pandri saat menjalani aktivitasnya mencari pasir dan batu di Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. saat ini sudah tidak lagi dapat dibohongi oleh para caleg, dan caleg yang banyak mengumbar janji malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sebab hal itu

dianggap tidak bisa mewakili masyarakat, jika terpilih menjadi anggota dewan. Dan dipastikan juga akan berpotensi melakukan korupsi,” paparnya.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,367.00

11,253.00

SGD

8,995.73

8,904.80

EUR

15,589.84

15,431.24

JPY

10,939.27

10,826.44

GBP

18,856.72

18,663.10

sumber: Bank Indonesia (7 April 2014)

RAGAM EKBIS

Singapore Airlines Layani Penerbangan ke India Surabaya, Bhirawa Pelanggan Singapore Airlines yang melakukan penerbangan ke Mumbai dan New Delhi akan merasakan pengalaman terbang bersama pesawat A380 mulai akhir Mei tahun ini, seiring dengan pengoperasian pesawat terbang terbesar di dunia tersebut pada penerbangan-penerbangan tertentu.

Pesawat A380 superjumbo tersebut akan beroperasi setiap hari pada rute penerbangan menuju Mumbai dan New Delhi terhitung mulai 30 Mei 2014, dengan mengambil alih dua penerbangan harian yang saat ini dilayani dengan menggunakan pesawat berukuran lebih kecil yakni pesawat Boeing 777.

Penerbangan harian lain akan tetap dioperasikan dengan menggunakan armada pesawat Boeing 777. Secara total, terdapat 14 penerbangan per minggu yang akan melayani masing-masing kota tersebut. “Kami sangat bersemangat untuk mengoperasikan pesawat Airbus A380 ke India dan senang sekali bahwa Perjanjian Layanan Udara (Air Services Agreement) antara Singapura dan India sekarang memungkinkan kami untuk melakukan hal tersebut,” kata Lee Wen Fen, Senior Vice President Marketing Planning, Singapore Airlines, Senin (7/4). geh

Tiga Transmisi Pengaruhi Ekonomi Jatim Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi yang umumnya sebagian besar ditunjang oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), membuat pertumbuhan itu dibagi menjadi tiga saluran transmisi yang harus mendapatkan penekanan. Menurut Komite Tetap Jaringan Usaha Bagian Indonesia Timur, Kadin Jatim , Ir. Setiyo Agustiono, saluran transmisi yang pertama, yakni dampak peningkatan produktivitas dari infrastruktur. Misalnya, lewat penurunan biaya transportasi dan peningkatan komunikasi. “Kedua, yaitu peningkatan dalam sumberdaya manusia, pendidikan menjadi sarana mempersiapkan SDM handal,” terangnya, Senin (7/4).

Oleh karena itu, lanjutnya, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM yang tepat adalah langkah awal menuju berhasilnya mengatasi krisis ekonomi dan mengurangi pengangguran. Menurutnya, salah satu jalan utama untuk merealisasikan pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM adalah melalui proses pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi tenaga terampil dan ahli. ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2007, Merah Hitam, AG2225SL, a/n. Wiwit, Ds. Ringinpitu RT 2/4, Kedungwaru-T.Agung No.383/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Biru Perak, AG5332T, a/n. Mulyono, Ds. Sukowiyono RT 3/4, Karangrejo-T.Agung No.384/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2000, Hitam, AG3811RB, a/n. T Prijandana, Ds. Sukorejo RT 1/2, Karangrejo-T.Agung No.385/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3084 EH, a/n Siti Aisyah Kel. Mimbaan, RW 23/02, Kec. Panji, Situbondo.

No.386/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2878 Ej, a/n Asdarun, Ds Curah Jeru RW 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

No.387/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2910 EO, a/n Moh. Ainun Naim, Ds Palangan Timur RW 02/01, Kec. Jangkar Situbondo.

No.388/IMB/BI-II/2014

Selasa Pahing, 8 APRIL 2014

Inflasi Kota Malang Tertinggi di Jatim Malang, Bhirawa Angka inflasi Kota Malang, Jatim, pada Maret 2014 yang mencapai 0,43 persen menjadi yang tertinggi di Jatim, bahkan melampaui inflasi provinsi itu yang mencapai 0,23 persen, demikian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Kasi Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Erny Fatma Setyoharini, mengatakan dari delapan kota/kabupaten di Jatim yang disurvei inflasi dan indeks harga konsumen (IHK)-nya, Kota Malang yang paling tinggi angka inflasinya.

“Ada 10 komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Malang karena adanya kenaikan harga, yakni cabai rawit, rokok kretek, minyak goreng, rokok kretek filter, bawang merah, beras, bawang putih, semen, pasir, dan tarif angkutan udara,” kata Erny Fatma Set-

yoharini, Senin (7/4).

Lebih lanjut Erny mengatakan tarif angkutan udara menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di kota itu karena pergerakan warga Kota Malang yang menggunakan jasa transportasi udara cukup besar.

Secara persentase, katanya, angkutan udara yang masuk kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang inflasi sebesar 0,19 persen, kemudian sektor makanan jadi, minuman, rokok, tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,09 persen, dan sisanya sek-

tor bahan makanan.

Selain Kota Malang, inflasi tujuh kota lainnya di Jatim yang disurvei adalah Kota Madiun yang mengalami inflasi sebesar 0,25 persen, Surabaya 0,23 persen, Banyuwangi 0,20 persen,Kota Probolinggo 0,16 persen, Sumenep 0,08 persen, Jember 0,03 persen, dan Kota Kediri 0,02 persen.

Sementara itu, sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di Kota Malang, khususnya cabai rawit hingga saat ini harganya masih cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

Selain itu, harga minyak goreng juga masih tinggi, untuk minyak goreng curah rata-rata mencapai Rp12 ribu per liter dan minyak goreng kemasan, seperti Bimoli, Sunco, Sania, dan Kunci Mas seharga Rp12

INFLASI BULAN MARET DI KOTA/KABUPATEN JATIM No

Kota/Kabupaten

Inflasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kota Malang, Kota Madiun Surabaya Banyuwangi Kota Probolinggo Sumenep Jember Kota Kediri

0,43 0,25 0,23 0,20 0,16 0,08 0,03 0,02

Persen persen persen persen persen persen persen persen

ribu hingga Rp15 ribu per liter.

Sedangkan komoditas pokok yang harganya mengalami penurunan adalah telur ayam buras, dari seharga Rp16 ribu-Rp17 ribu per kilogram menjadi Rp14 ribu hingga Rp13 ribu/kg, ayam potong dari harga Rp28 ribu-Rp30 ribu/kg menjadi Rp26 ribu/kg.

“Beberapa komoditas bahan pangan memang ada yang

turun harganya, tapi untuk cabai rawit dalam beberapa pekan terakhir ini harganya selalu tinggi, sehingga kami harus mencampur antara cabai yang masih hijau dengan yang sudah merah.

Sebab, kalau tidak modal kulakan tidak akan kembali,” kata salah seorang pedagang di Pasar Merjosari, Jumani. mut

Tak Berizin, Tower Telkomsel Disegel Satpol PP Madiun, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun, menyegel tower provider milik Telkomsel yang berada di Dusun Jati Mongal, Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, karena belum mempunyai ijin dan melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang HO (hinder odensi) atau Ijin Gangguan, Senin (7/4). Menurut Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Madiun, Toni Agus Purnomo, penyegelan ini berdasarkan laporan dari masyarakat.

Setelah dilakukan pengecekan, pihak pemilik tower memang belum menyelesaikan perijinan. Baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

“Penyegelan ini di lakukan karena ada laporan dari masyarakat.

Setelah kita cek, ternyata di tingkat desa,kecamatan dan kabupaten, memang belum ada ijinnya. Kita bergerak menutup tempat ini agar tidak ada kegiatan lebih lanjut dan agar tidak merembet juga ke wilayah lain,” kata Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Madiun, Toni Agus Purnomo, kepada wartawan.

Dari data yang ada, di Kabupaten Madiun terdapat 129 tower. Dari jumlah itu, tiga diantaranya belum

sudarno/bhirawa

Tower provider milik Telkomsel yang berada di Dusun Jati Mongal, Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, karena belum mempunyai ijin dan melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang HO (hinder odensi) atau Ijin Gangguan, disegel oleh Satpol PP, Senin (7/4).

ada ijinnya. Yakni yang berada di Desa Cermo Kecamatan Kare, di Desa Bantengan Kecamatan Wungu dan di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo. “Terkait perijinan yang belum masuk, kemungkinan dikarenakan divisi antar provider tidak

Izin dari Pemkot Belum Turun, SPBG Mobile Tertunda Surabaya, Bhirawa Belum turunnya izin lokasi dari Pemkot Surabaya, membuat pengoperasian Mobile Refueling Unit (MRU) atau yang biasa disebut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) mobile di Surabaya oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada akhir bulan kemarin mengalami penundaan.

Saat ini PGN belum bisa memberikan kepastian kapan SPBG mobile akan dioperasikan, karena pihak Pemkot Surabaya belum memberikan kepastian mana lokasi yang diizinkan sebagai tempat pendirian MRU. “Kami sudah mengajukan izin pembangunan MRU sekitar Tugu Pahlawan, dengan letak yang strategis ditengah kota Surabay. Tetapi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, memiliki pertimbangan yang lain sehingga izin belum diberikan pada kami,”ungkap Juru Bicara PGN SBU II, Krisdyan Widagdo ketika bertemu dengan awak media di Surabaya, Senin (7/4/) kemarin.

Pemilihan lokas di Tugu

Pahlawan sebagai tempat berdirinya MRU berdasarkan factor yang menjadi pertimbangan adalah kemudahan akses dan kedekatan lokasi dengan calon pengguna SPBH. Target utama pengguna BBG adalah mobil operasional pemerintah, BUMN dan mobil angkutan umum. Sehingga lokasi pendirian MRU bisa di dekaqtkan dengan gedung pemerintah.

“Selama ini pembangunan SPBG dan penempatan MRU juga harus disesuaikan dengan SPBG eksisting.

Karean SPBG yang berada, sebagaian besar berada pada luar Surabaya, maka kami menjatuhkan pilihan pada pusat kota, yaitu pada Tugu Pahlawan. Usulan tersebut, karena berdekatan dengan kantor pemerintahan dan mudah dijangkau angkot, MRU juga tidak akan menganggu kawasan monument tersebut. Ini berdasarkan yang kami lakukan selama ini, bahwa MRU telah kami tempatkan di Monas. Maka dari itu, kami tetap berharap Pemkot Surabaya bisa mengeluarkan izin,” jelasnya. wil

saling berkordinasi antara satu sama lain. Karena di provider sendiri terdapat tiga divisi. Divisi satu yang bertugas mencari tanah dan sosialisasi, divisi dua bagian pengerjaan dan divisi tiga bagian perijinan”, tambah Toni. Menurutnya lagi, ada

kemungkinan antara divisi satu dan dua clear, namun divisi tiga belum menyelesaikan administrasi perijinan ke desa,kecamatan dan kabupaten. “Akhirnya ya seperti ini. Bangunan sudah jadi tapi ijin belum masuk,”tegas Toni. dar

KKP Dorong Jatim Kembangkan Produksi Patin

Tahun 2012 produksi budidaya ikan hias mencapai 938 juta ekor.

Tahun 2013 produksi ikan hias meningkat 1,04 miliar ekor Wilayah produksi ikan hias tersebar di 18 Propinsi, dengan sentra budidaya terdapat di Jatim, Jabar, DKI Jakarta, Banten dan Yogyakarta.

Data Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI

Pemprov, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat terus mendorong beberapa provinsi terutama Jatim untuk meningkatkan produksi ikan patin. Ditargetkan produksi tahun 2014 sebesar 117.840 ton, atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 61.215 ton.

Salah satu alasan KKP pusat agar Jatim dan provinsi lainnya mengembang ikan patin karena ikan dengan nama latin pan-

gasius sebagai komoditas unggulan program percepatan industrialisasi perikanan. Kebutuhan ikan patin terus meningkat tajam. Bahkan untuk kebutuhan perhotelan dan restoran mencapai 100 ton per bulan.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Anang Noegroho, mengatakan, untuk mendukung produksi fillet Patin, KKP telah membangun Unit Pengolahan Ikan Fillet Patin disejumlah daerah diantaranya Kabupaten Tulungagung,

Jatim, Jambi, Karawang dan Purwakarta, serta Banjar.

Melalui pengembangan industri pengolahan ikan fillet Patin ini akan berdampak pada penyerapan hasil produksi budidaya ikan patin. Pola ini akan mampu mendukung penyerapan tenaga kerja dan menciptakan industri perikanan yang efisien sehingga mempunyai daya saing, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Untuk meningkatkan kualitas Patin, KKP telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya dan pascapanen agar mutu ikan patin lokal dapat memiliki kualitas yang sama dengan ikan patin impor. Dimana ikan patin dari negara Vietnam dengan kualitas bagus dan harga murah ini tentu menjadi ancaman serius bagi ikan patin lokal. Apabila impor ikan patin terus-menerus dibiarkan, ikan patin lokal akan tidak memiliki daya saing,” kata Anang Noegroho, Senin (7/4).

KKP melalui Permen KP No. 15 Tahun 2011, telah melakukan pengendalian terhadap impor produk ikan fillet patin.

Dengan kebijakan ini, diharapkan industri ikan patin lokal menjadi bergairah dan segmentasi pasar ikan patin yang selama ini diisi patin impor dapat dipasok para pembudidaya dan industri pengolahan ikan fillet patin dalam negeri. rac

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN X TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1.Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https:// lpse.surabaya.go.id 2.Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3.Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 8 April 2014 TTD Kelompok Kerja

OLAHRAGA

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

Gubernur:

LINTASAN

Arema: Dua Kompetisi Sama Pentingnya Malang, Bhirawa General Manajer Arema Ruddy Widodo menegaskan dua kompetisi yang saat ini dilakoni tim berjuluk Singo Edan itu, yakni Liga Super Indonesia maupun AFC Cup, sama pentingnya dan dua-duanya menjadi prioritas.

“Dalam dua pekan pada bulan ini Arema harus menuntaskan empat laga, dua di ajang Liga Super Indonesia (LSI) dan dua di kompetisi internasional AFC Cup. Keempat laga yang bakal dilakoni Arema ini sama-sama menentukan posisi Arema selanjutnya,” tegas Ruddy Widodo, Senin.

Ia menegaskan dua kompetisi yang dijalani ARema saat ini tidak ada yang prioritas karena keduanya sama-sama penting, bahkan keduanya juga menjadi prioritas.

Oleh karena itu, pemain harus “fight” dalam dua kompetisi yang berbeda itu.

Dua laga dia ajang LSI, yakni bertandang ke kandang Persib Bandung (13/4) dan menjamu Pelita Bandung Raya (PBR) di Stadion Kanjuruhan juga sangat penting untuk tetap menjaga posisi puncak klasemen sementara LSI, sehingga dua laga itu harus dimenangkan.

Sedangkan dua laga internasional (AFC Cup), yakni menjamu Selangor FA Malaysia (16/4) dan bertandang ke kandang Hanoi T&T vietnam juga akan menentukan “nasib” Arema dibabak selanjutnya, yakni 16 besar dan meraih juara grup F jika mampu meraih poin sempurna dari dua laga tersebut.

Sementara itu Asisten Pelatih Arema Joko Susilo juga meminta anak asuhnya tetap fight dalam kompetisi yang berbeda itu. Tidak ada salah satu yang menjadi prioritas karena keduanya sama-sama penting.

Hanya saja, katanya, dengan jadwal yang super ketat, selama 10 hari empat pertandingan kandang dan luar kandang itu, tidak menutup kemungkinan akan ada rotasi pemain guna menjaga kebugaran pemain. Rotasi pemain ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung situasi.

“Untuk menjaga kebugaran dan menyiasati jadwal super padat itu kita lakukan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Usai TC, kita langsung mempersiapkan laga tandang ke kandang Persib Bandung (13/4), bahkan hampir tidak ada masa recovery karena Rabu (16/4) harus menjamu Selangor FA di Kanjuruhan,” ujarnya.

Sebelum bertanding di ajang LSI, seluruh pemain Arema melakoni TC di Pantai Parangtritis Yogyakarta selama tiga hari (4-6/4). Pada Minggu (6/4) malam, rombongan Arema kembali ke Malang.Q ant

9

Asian Games Untungkan Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan Jatim siap untuk menjadi tuan rumah Asian Game 2019. Sebab dengan digelarnya pesta olahraga yang diikuti negara-negara di Asia ini, sangat menguntungkan Jatim.

ist

Menjelang lawan Persipura Minggu (13/4), Persebaya akan melakukan laga uji coba bersifat tertutup melawan salah satu tim divisi utama.

Persebaya Bakal Gelar Uji Coba Tertutup Surabaya, Bhirawa Usai mengalahkan Marwiltim (4-0) dilaga uji coba, kini Persebaya berencana untuk menggelar kembali laga uji coba yang bersifat tertutup melawan salah satu tim divisi utama. Langkah ini dilakukan untuk persiapan menghadapi Persipura pada Minggu (13/4) di lanjutan Kompetisi Indonesia Super League (ISL).

Jika tidak ada kendala, laga uji coba tersebut akan digelar hari ini, Selasa (8/4), hanya saja hingga kini belum jelas lawan yang akan dihadapi tim berjuluk bajol ijo itu.

Manager-coach Persebaya, Rahmad Darmawan (RD) mengakui bila ada satu pertadingan uji coba lagi sebelum timnya bertolak ke Jayapura, Minggu (13/4) mendatang. “Kalau toh uji coba sifatnya latihan bersama,” ucap Rahmad, Senin (7/4).

Namun saat disinggung siapa lawan uji coba itu, mantan pelatih Persipura itu enggan menyebut tim yang dihadapi Greg Nwokolo dan kawan-kawan. “Kalau sifatnya latihan bersama, maaf tidak bisa

kita ekspose ke media,” lanjut Rahmad.

Ditengarai faktor masa tenang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi alasan mengapa Persebaya melakukan uji coba secara diam-diam.

Berhembus kabar, lawan yang akan dihadapi tim kebanggaan arek-arek Suroboyo itu adalah Persida Sidoarjo.

Ada tiga klub yang dikaitkan dengan pernyataan Rahmad, yakni Persebo Bondowoso, Persekap Kota Pasuruan dan Persida Sidoarjo. Dan nampaknya nama terakhir lah yang santer dikabarkan menjadi lawan sparing Persebaya.

Sumber di internal Persida juga mengamini hal itu. Menurut sumber yang mewakti-wanti agar namanya tak diungkapkan tersebut, pertandingan uji coba dilakukan hari Selasa. Ada dua opsi tempat, Lapangan Brigif 1 Marinir Sidoarjo atau Stadion Arafuru Akademi Angkatan Laut (AAL) di Bumimoro.

“Yang jelas sifatnya bukan uji coba, melainkan latihan bersama,” tutup Rahmad. Persebaya dijadwalkan bertolak ke Jayapura, Minggu (13/4) mendatang. Q wwn

“Saya sudah dapat informasi dari Pak Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo). Indonesia diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Asian Game setelah Vietnam angkat tangan,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Senin (7/4).

Menurut Soekarwo, saat bidding Asian Game 2019 lalu Jatim telah dikalahkan Vietnam. Namun kemungkinan karena beban biaya yang terlalu mahal akhirnya Vietnam memilih mundur. Setelah mundur Indonesia diberikan kesempatan, dan Pemerintah Pusat menunjuk Jatim sebagai tuan rumahnya.

“Sebelum dilaksanakan pesta olahraga ini, tentunya semua infrastruktunya akan dipersiapkan secara matang. Kan enak kita dapat bantuan infrstruktur. Jadi kita sangat diuntungkan dengan diselenggarakannya Asian Game di Jatim,” ungkapnya.

Keuntungan lain, lanjutnya, Jatim akan semakin terkenal di mata dunia internasional khususnya untuk kawasan Asia. Dampaknya, obyek-obyek wisata di Jatim akan semakin dikenal orang-orang Asia. Karena biasanya selain ikut pesta olahraga, mereka juga akan mengunjungi tempat wisata setelah mereka melaksanakan tugasnya sebagai atlet.

“Tentunya akan dapat mendongkrak pariwisata kita. Saya

berharap setelah Asian Game diselenggarakan, dapat mengatrol jumlah wisatawan mancanegara yang datang, sebab obyek wisata Jatim akan semakin terkenal di Asia. Jadi banyak manfaatnya,” kata mantan Sekdaprov Jatim.

Sebelum Asian Game ini, Jatim telah dipilih menjadi tuan rumah PON Remaja yang pertama kali digelar. Pesta olahraga ini rencananya akan digelar akhir 2014.

Tak hanya itu, Jatim juga terpilih untuk menjadi Asian Youth Game 2021.

Sebelumnya, Menpora Roy Suryo mengatakan Asian Games 2019 bakal digelar di Indonesia, tepatnya di Kota Surabaya. Hal itu dikarenakan Vietnam, yang sebelumnya calon tuan rumah Asian Games mengundurkan diri.

“Berdasarkan informasi yang saya terima tiga hari yang lalu, sudah positif jika Vietnam telah membatalkan diri menjadi tuan rumah Asian Games. Selanjutnya, kesempatan ini diberikan kepada Indonesia yang dulu juga ingin menjadi tuan rumah,” katanya.

Untuk mempersiapkan diri, Roy Suryo telah menginformasikan berita ini kepada Gubernur Jatim, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan KONI Jatim. “Insya Allah rencana ini bisa terwujud, meskipun Menteri Olahraganya bukan saya lagi. Rencana ini belum ada keputusan menterinya,” pungkasnya. Q iib

Lemkari Incar Juara Porkab Sidoarjo Surabaya, Bhirawa kita gelar agar yang Prestasi gemilang tampil di Porkab nanyang diraih perguruti, benar-benar karaan Lembaga Karateteka terbaik dari Lemdo Indonesia (Lemkakari Sidoarjo, “ tandas ri) Sidoarjo meriah satu-satunya peremjuara di Kejurcab puan yang memimpin FORKI, membuat perguruan karate di para pengurus perguJatim ini. ruab berlogo harimau Sesuai regulai dari itu optimis bisa meKONI Sidoarjo, dalam ngulang prestasi dePorkab tahun ini, ada ngan meraih juara di beberapa perubahan Pekan Olahraga Kapersyaratan. Salah Merry Simangasing bupaten (Porkab) Sisatu batasan usia dan doarjo 10 Mei mendomisili atlet. Setiap datang. atlet yang tampil dibatasi tahun Menurut Ketua Umum Lemkari kelahiran antara 1994 hingga Sidoarjo, Merry Simangasing pe2000, “Selain batasan usia, juga luang untuk meraih juara sangat harus benar-benar tinggal di terbuka, karena perguruan yang Sidoarjo. Atlet Puslatda Jatim dipimpinnya memiliki karateka tidak diperbolehkan tampil, “ yang cukup bagus, namun ia tidak ucap Merry. mau membebani para atlet untuk Khusus cabang karate akan digelar bisa meraih juara di event tersedi GOR Bulutangkis mulai 15-16 Mei. but. “Kita akan berusaha memperSebanyak 15 nomor akan diperasiapkan tim dengan baik, kami titingkan. Di kelompok putri ada tujuh dak ingin anggap enteng lawan, “ nomor pertandingan. Mulai dari kata kata perempuang berambut panperorangan dan beregu. Disusul lima jang itu. kelas di nomor kumite, yaitu -50 kg, Selain itu menyandang sebagai 61 kg, -68 kg, +68 kg. Sedangkan di status juara, tentunya karateka putra, ada delapan nomor pertanLemkari menjadi target pergurudingan. Dua nomor kata dan lima an lain. Karena biasanya semakelas di nomor kumite. ngat lawan akan semakin meniSebelumnya, dalam Lemkari ngkat ketika melawan para juara.

Sidoarjo keluar sebagai juara Hal inilah yang disadari oleh umum di Kejuaraan Kabupaten wanita yang akrab disapa Merry (Kejurkab) Federasi Karate Doitu, sehingg Lemkari menggelar Indonesia (FORKI) Sidoarjo, Deseleksi yang digelar pekan depan sember lalu. Saat itu Lemakri untuk menjaring atlet terbaik menjadi yang terbaik dengan yang akan diturunkan di Porkab. memborong 11 emas 11 perak dan “Seleksi di internal Lemkari akan 26 perunggu.Q wwn

Pembalap Luar Negeri Ikut Kejuaraan Motocross Palu, Bhirawa Sejumlah pembalap luar negeri dijadwalkan ikut meramaikan kejuaraan motocross terbuka di Palu, Sulawesi Tengah, 25-27 April 2014.

Kepala Bidang Olahraga Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulteng, Stivan Sandagang di Palu, Senin, mengatakan, kejuaraan itu akan memperebutkan piala bergilir Gubernur dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Kegiatan akan berlangsung di sirkuit Tanah Runtuh Palu, sekitar lima kilometer dari pusat kota.

Selain para pembalap luar negeri, juga dipastikan ikut berlaga sejumlah pembalap nasional dari berbagai daerah dan lokal Sulteng.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Harjono mengatakan, persiapan sirkuit dan akomodasi serta transportasi para peserta yang akan berlaga di kejuaraan adu ketangkasan dan keterampilan tersebut sudah sekitar 90 persen.

Sejumlah pembalap luar negeri yang telah mendaftarkan diri untuk turut serta dalam kejuaraan ini antara lain dari Filipina, Australia dan Thailand.

“Kita berharap pembalap luar negeri yang sudah menyatakan diri untuk hadir, tidak batal,” kata Stivan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencari bibit-bibit pembalap baru dari dalam, termasuk Sulteng untuk menjadi pembalap nasional.

Selama ini, kata dia, pembalap nasional banyak dari Pulau Jawa, Bali, Sulsel, Aceh, Kalimatan dan Sulut. “Kita ingin juga ada pembalap nasional yang lahir dari Sulteng guna mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional,” ujar Stivan.Q ant

Bakesbangpol Manfaatkan Hari Tenang dengan Bersosialisasi Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab. Jember terus lakukan sosialisasi untuk mendongkrak angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legeslatif yang dilaksanakan 9 April mendatang. Meskipun memasuki masa tenang, lembaga ini terus melakukan sosialisasi ditempat-tempat sarana umum.

Hari Senin (7/4) pagi misalnya, Bakesbangpol didampingi lembaga terkait melakukan sosialisasi d seputar pasar tanjung Jember. Lembaga ini memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menekan angka golput di Jember. “ Sosialisasi dilakukan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya menggunakan hak pilihnya saat pemilu 9 April mendatang. Sesuai dengan amanat UU tentang Pemilu, bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan membantu untuk kelancaran pemilu,” ujar Kepala Baskembangpol Jember Widi Prasetyo,

Senin pagi.

Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemilu.

“Dengan sosialisasi ini saya berharap masyarakat paham dan tahu tentang tata cara pemilihan umum, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memilih semakin besar dan jumlah golput semakin berkurang,” tandasnya pula.

Menurut Widi, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara merata di seluruh kecamatan seKabupaten Jember. Bakesbangpol bersama dengan KPU dan Panwaslu memberikan peyuluh-

an kepada masyarakat agar pemilu di Kabupaten Jember berjalan dengan sukses.

“Sosialisasi ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman bahwa suara mereka sangat berarti untuk menentukan nasib bangsa dengan memilih calon legelator yang berkualitas. Artinya, pembangunan negara ini tergantung kepada masyarakat, sehingga masyarakat harus memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan nasibnya,” katanya pula.

Dari hasil sosialisasi dibeberapa daerah yang dilaluinya, menurut Widi, masih banyak berbagai persoalan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Seperti halnya kapan pemilu dilaksanakan, bagaimana tata cara pencoblosan.” Ternyata setelah kita terjun,masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana tata cara pencoblosan. Banyak

peserta yang menanyakan kepada narasumber baik dari KPU maupun Panwaslu, tata cara Pemilu. Dengan sosialisasi tersebut secara tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta menjelaskan untung ruginya jika tidak menggunakan hak pilihnya,” terangnya pula.

Selain sosialisasi tentang tatacara pemilu, Bakesbangpol bersama penyelenggaran pemilu (KPU dan Panwaslu) juga memberikan materi peraturan penyelenggaran dan pengawasan Pemilu Dalam materi tersebut KPU akan menyediakan tempat pemilihan penyandang difabel dan orang yang sakit.

“Kita juga sampaikan bahwa penyandang difabel juga berhak menggunakan suaranya termasuk orang yang sakit. Saat pemungutan suara penyandang

Kepala Bakesbangpol Jember Widi Prasetyo lakukan sosialisasi pemilu di Pasar Tanjung Jember. difabel berhak mendapat pendapingan dari keluarga tapi tetap menjaga kerahasiaan dan sesuai

dengan permintaan penyandang difabel tersebut. Q efi/hms pemkab jember*

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

BPJS Incorporated Ingin seperti Temasek-Singapura Jakarta, Bhirawa BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa mengembangkan dana kelolaan yang diwariskan Jamsostek, yakni oblogasi, deposito dan saham reksadana. Lebih dari itu BPJS Ketenagakerjaan akan mengembangkan portofolio investasi sektor penyertaan modal langsung. Yakni dalam proyek-proyek infrastruk tur, seperti membangun pelabuhan, power plant atau sektor agribisnis.

“Untuk itu BPJS akan menggandeng Islamic Corporate for the Development (ICD).

Lalu berdua akan membentuk perusahaan joint venture, Indonesia Invesment Company (IIC). Yang nantinya dibawah payung BPJS Incorporated. Rencananya bulan April ini, IIC menandatangani sharehol der agreement. Targetnya triwulan 3, tahun 2014 ini, sudah resmi berdiri,” papar Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jefry Haryadi.

Disebutkan, secara prinsip ICD sudah sepakat dengan klausal yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk soal komposisi saham, yakni 51% saham BPJS dan sisanya 49% saham ICD. Sedang IIC akan mengga rap proyekproyek yang tidak berhu bungan dengan core business BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti membangun sektor infrastruktur.

“Perusahaan yang bergabung di bawah BPJS Incorporated, bukannya anak perusahaan BPJS Ketenagaker jaan. Tapi hanya ikut dalam penyer taan modalnya saja. Diharapkan, BPJS Incorporated bisa menjadi seperti Temasek. Perusahaan raksasa Singa pura yang investasinya dengan mem beli aset-aset di berbagai negara, “ ungkap Jefry.Q ira

Vonis Emir Moeis Kembali Ditunda Jakarta, Bhirawa Vonis terhadap Izederik Emir Moeis dalam perkara dugaan penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan Lampung 2004, kembali ditunda karena politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu masih sakit.

“Bahwa terdakwa sampai saat ini masih dirawat inap di rumah sakit, jadi sidang saya buka semata-mata untuk keterbukaan, jadi sidang belum bisa dilanjutkan, terdakwa masih dalam masa pembantaran,” kata ketua majelis hakim Matheus Samiadji dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/4) kemarin.

Penundaan ini adalah yang kedua kalinya setlah pada Kamis (3/4) lalu seharusnya vonis dibacakan namun Emir pada Rabu (2/4) dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Kita karena sakit jantung.

“Sidang akan dibuka kembali sampai senin tanggal 14 April 2014 pukul 09.00 WIB,” tambah Samiadji. Jaksa KPK pada perkara ini menuntut mantan Ketua Komisi XI tersebut dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta berdasarkan dakwaan kedua itu yaitu pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Q ant

Koalisi PDIP-Golkar Paling Tepat Jakarta, Bhirawa Koalisi PDIP dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014 dinilai paling tepat.

Demikian kesimpulan diskusi bertema “Efek Jokowi dan Prabowo Terhadap Partai dan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Forum Intelektual Bebas di Jakarta, Senin (7/4) kemarin.

antara foto/widodo s. jusuf

Jaga Keamanan Pemilu Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) bersama Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kiri) dan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (7/4). Pemerintah mengapresiasi masa kampanye yang dinilai berlangsung tertib serta diharapkan keamanan ini berlangsung hingga berjalannya pemilu legislatif 9 April 2014 dan pemilu presiden 9 Juli 2014.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, yaitu Dr Handi Riza (Universitas Paramadina), Dr Herdi Sahrasad (Universitas Paramadina), Dr Ali Munhanif (UIN Jakarta), Mohamad Nabil (Direktur Riset Freedom Foundation) dan Ridha Imawan MIP (Peneliti Sugeng Sarjadi Syndicate).

Para pembicara menilai bahwa PDIP perlu mulai aktif menjalin komunikasi dengan banyak tokoh bangsa untuk mencari masukan paling ideal bagi pendamping calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, pilihan paling tepat untuk koalisi dalam pilpres nanti adalah dengan Partai Golkar. Dua figur yang kini bersaing menjadi cawapres adalah Akbar Tan djung dan Jusuf Kalla. Keduanya mantan ketua umum Golkar. Di atas itu semua, kata para pembicara, Akbar lebih menjanjikan karena punya basis kuat, pengalaman dan akan menambah bobot pasangan.

Herdi Sahrasad memban-

Tokoh Nasional Hadiri Pelantikan Wali Kota Bogor Bogor, Bhirawa Sejumlah tokoh nasional turut hadir menyaksikan acara pelantikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman yang dilangsungkan di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (7/4) kemarin.

Tokoh nasional yang tampak hadir di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan dan pendiri PAN Amin Rais.

Selain tokoh nasional, hadir juga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendampingi Gubernur Ahmad Heryawan yang akan melantik langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sejumlah tamu undangan lainnya seperti Bupati Bogor Rachmat Yasin didampingi Wakil Bupati Nurhayanti tampak hadir. Pelantikan juga dihadiri wali kota dan wakil

wali kota terdahulu yakni Diani Budiarto dan Achmat Ru’yat.

Tampak hadir juga sejumlah artis dan juga politikus seperti Primus Yustisio, Ferdi Hasan.

Tamu undangan lainnya yang hadir Rektor IPB, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Diperkirakan 1.000 lebih undangan menghadiri acara pelantikan wali kota dan wakil wali kota.

Rapat istimewa DPRD Kota Bogor dalam rangka pelantikan wali kota dan wakil wali kota dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Mufti Faoqi.

“Kita patut bersyukur pemilihan kepala daerah di Kota Bogor berjalan aman, damai dan demokratis. Keberhasilan Pilkada menjadi catatan perkembangan demokrasi di Kota Bogor,” ujar Mufti saat membacakan kata sambutan pembukaan rapat istimewa.

Pasangan Bima Arya Sugiarto dan Usmar Hariman terpilih menjadi wali kota dan

Cegah Anemia, Bupati Situbondo Kampanyekan Konsumsi Zat Besi Puskesmas Arjasa Resmi sebagai Puskesmas ‘Srikandi’ Guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Situbondo di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, meresmikan Puskesmas Arjasa, sebagai Puskesmas Srikandi (Sayang Remaja Puteri, Cegah Kurang Darah Sejak Dini) di Kota yang mendapat julukan Kabupaten bumi sholawat ini, kemarin lusa.

Peresmian ditandai dengan minum serentak obat PE (sejenis pil yang mengandung zat besi) oleh Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dengan didampingi istri, Umi Kulsum SH, bersama para undangan kemarin. Bupati Dadang mengaku ingin memproyeksikan Puskesmas Arjasa melayani penderita anemia atau kekurangan darah.

“Ini untuk menekan pertumbuhan dan peningkatan penderita kekurangan zat besi yang tersebar di Kabupaten Situbondo,” tegas orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo, disela-sela

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

sambutannya, kemarin lusa.

Menurut Dadang Wigiarto, pihaknya ingin semua Puskesmas di Situbondo terus berinovasi agar memiliki pelayanan unggulan. Pelayanan khusus ini semata-mata, kata Bupati Dadang, untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat di Kota Santri Situbondo.

Bupati menambahkan, saat ini sudah ada beberapa Puskesmas yang memiliki karakter pelayanan.

Puskesmas Arjasa sebagai Puskesmas Srikandi, tutur Bupati Dadang, dikhususkan untuk melayani warga Situbondo yang

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kab Situbondo H Abu Bakar Abdi dan sederet pimpinan SKPD saat launching program Gemar mengkonsumsi zat besi.

menderita penyakit anemia.

“Ke depan masyarakat Kabupaten Situbondo yang ingin memeriksakan kesehatannya tidak perlu datang ke Rumah Sakit lagi, melainkan cukup di Puskesmas saja,” ujar Bupati Dadang. Lebih jauh Bupati hasil pilihan rakyat itu menegaskan, saat ini banyak kasus remaja puteri menderita penyakit anemia. Bahkan tak sedikit kasus kematian ibu melahirkan disebabkan karena kekurangan darah.

“Saat ini tren kematian ibu hamil di Situbondo kian meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012 ada 13 kasus kematian ibu melahirkan. Tahun 2013 meningkat menjadi 17 kasus dan tahun 2014 ini dipredikasi akan semakin meningkat.

Ini karena hingga bulan Maret lalu, sudah ada 4 kasus kematian ibu melahirkan dengan penyebab penyakit yang sama,” ungkap Bupati Dadang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Situbondo H Abu Bakar Abdi, Apt Msi, mengatakan, latar belakang diresmikannya Puskesmas Arjasa, Kab Situbondo sebagai puskesmas Srikandi karena banyaknya ditemukan kasus remaja puteri yang diketahui menderita penyakit anemia atau kurang darah.

“Peluncuran Puskesmas Srikandi ini didasarkan pada banyaknya ibu hamil dan anak balita yang meninggal di Situbondo.

Diharapkan, ke depan tingginya angka ibu hamil dan anak balita yang meninggal di Situbondo bisa terus ditekan dengan diresmikannya Puskesmas Arjasa sebagai Puskemas Srikandi ini,” pungkas Abu Bakar Abdi, dengan didampingi Kabid PKMK Sumarno dan Kasi Gizi, Rina, saat peresmian. Q awi,adv

antara foto

Walikota Bogor Bima Arya (kedua kiri) dan Wakil Walikota Usmar Hariman (ketiga kanan) berjalan kaki menuju Balaikota Bogor usai Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD, Kota Bogor, Jabar, Senin (7/4). Pelantikan Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor periode 2014-2019 ini disambut dengan antusias meriah oleh warga Bogor. wakil wali kota setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan pada 14 September 2013 lalu. Bima Arya dan Usmar Hariman menggantikan

wali kota dan wakil wali kota sebelumnya yakni Diani Budiarto dan Achmat Ru’yat yang telah berakhir masa jabatannya terhitung 7 April 2014. Q ant

dingkan dua figur di Golkar, yakni Kalla dan Akbar, yang menurutnya, Akbar lebih berpeluang mengingat hubungan dengan Megawati dan PDIP lebih dekat dan rekam jejak Akbar yang sarat pengalaman. Sebaliknya Kalla yang pernah jadi Wapres di era kepemimpinan SBY periode 20042009, dinilai akan menjadi “the real president” apabila dipilih.

“PDIP akan blunder jika memilih Kalla,” kata Herdi.

Bagi Ridho Imawan, pilihan PDIP untuk koalisi memang tidak banyak pilihan partai yang tepat. Untuk memperkuat parlemen adalah Golkar dan figur yang mumpuni tinggal Kalla dan Akbar.

“Faktor personal Mega dengan Kalla atau Akbar, itulah yang bakal lebih menentukan pilihan,” kata Ridho. Belum Maksimal Sementara itu, Ali Munhanif menilai, efek Jokowi belum maksimal atau belum sedahsyat efek SBY pada 2004. Karena itu baik Jokowi maupun Megawati dan PDIP meski cermat dalam menentukan siapa yang paling kuat dan menambah elektabilitas pasangan yang diusung dalam pilpres.

“Bagi saya, figur Akbar dengan kelebihan pada pengalaman, sikap, atribut Islam dan HMI serta basis dukungan yang masih kuat, lebih layak dipilih,” katanya.

Mohammad Nabil dari Freedom Foundation juga mengingatkan agar PDIP jangan terlalu percaya diri dan kemudian menutup komunikasi.

“Jangan blunder seperti tahun 1999, yang akhirnya capres PDIP Ibu Mega kalah, meski partainya menang pemilu,” katanya.

Nabil menambahkan, capres Prabowo juga tidak tinggal diam dan jika mendapat cawapres yang hebat, maka akan menjadi lawan tangguh pasangan Jokowi.

“Politik itu dinamis, jadi baik Prabowo maupun Jokowi mesti mencermati semua figur yang layak jadi pendampingnya,” katanya. Q ant

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Bupati Blitar Imbau Masyarakat Tak Golput dalam Pileg Bupati Blitar H Herry Noegroho, SE, MH meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar untuk aktif dan memilih atau tidak Golput pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada tanggal 9 April 2014 besok.

Menurut Herry Noegroho momentum pelaksanaan Pileg 2014 ini sangatlah penting untuk membawa dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Sehingga pilihan untuk berperan aktif pada pelaksanaan Coblosan Pileg 2014 sangat penting dan berarti.

“Wakil rakyat yang akan duduk di kursi Legislatif nantinya merupakan pilihan rakyat secara langsung, untuk itu masyarakat sebagai penentu melalui pilihannya. Sehingga kami imbau untuk tidak golput,” kata Herry Noegroho. Selain itu pihaknya seringkali mengingatkan masyarakat Kabupaten Blitar untuk aktif dan tidak melakukan aksi tidak memilih atau golputpada pelaksanaan Pileg 2014 hanya karena persoalan sederhana seperti jarak tempuh atau sedang bekerja.

Menurut Herry, Pemkab Blitar selama ini telah bekerjasama dengan berbagai pihak utamanya penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Blitar untuk memberikan sosialisasi langsung dengan berbagai acara dan kegiatan mulai tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa dan Kelurahan.

“Setiap kali ada kegiatan selain pada acara khusus seperti sosialisasi bersama, kami juga seringkali mengingatkan warga untuk aktif dalam pelaksanaan

coblosan Pileg 9 April besok.

Hal ini untuk meminimalisir Golput di Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Bahkan langkah antisipasi terjadinya Golput di Kabupaten Blitar, melalui perangkat Desa dan Kelurahan memanfaatkan masyarakat dan tokoh setempat secara langsung untuk memberikan informasi dan komunikasi aktif bagaimana cara melakukan coblosan Pileg 2014 besok.

“Semoga saja besok Pileg 2014 bisa berjalan dengan aman, lancar dan minim golput,” jelasnya lagi.

Ditambahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto, selama ini jumlah partisipasi masyarakat yang tak tersalurkan karena faktor pekerjaan yang berada diluar Kabupaten Blitar, termasuk sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak mungkin akan pulang ke Blitar.

“Sehingga beberapa hal inilah yang kita maklumi, namun untuk TKI yang ada diluar negeri masih bisa menyampaikan aspirasinya,” kata Drs. Mujianto.

Pelaksanaan Pileg tahun 2014 ini diikuti 15 Parpol, yakni ada 12 Partai Nasional diantaranya Partai NasDem dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) de-

hartono/bhirawa

H Herry Noegroho, SE, MH ngan nomor urut 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 4, Partai Golongan Karya (Golkar) nomor urut 5, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 9, Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) nomor urut 10, Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 14 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nomor urut 15. Sedangkan Partai Lokal Aceh ada 3 Parpol yakni Partai Damai Aceh (PDA) dengan nomor urut 11, Partai Nasional Aceh (PNA) dengan nomor urut 12 dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut 13. Q htn*

Selasa Pahing 8 APRIL 2014

SAMBUNGAN

11

5 Parpol Mendominasi, PD-Golkar-Gerindra Bersaing Kejati Koordinasi dengan KPK l Sambungan hal 1

Doa Bersama di KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya meng­ gelar doa bersama menjelang Pileg 9 April 2014 di Graha Swara KPU Surabaya, Senin (7/4) malam. Aca­ ra yang dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya (Wawali) Wisnu Sakti Buana, Wakapolrestabes, Kapolres Tanjung Perak, Polsek Wonokromo ini berharap agar pelaksanaan Pileg 2014 berjalan dengan lancar dan berkualitas. n geh

Jalur Luar Lingkar Timur Dilelang 2 Bulan Lagi l Sambungan hal 1

Ibu dua anak ini juga sudah menyiapkan skenario bagi warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dengan memberikan bantuan peralatan untuk wisata air. “Nanti akan kita bantu seperti banana boat, paralayang agar bisa membantu masyarakat. Jika tidak melaut bisa tetap beraktivitas dengan menjalankan bantuan kita,” tanda Risma.

Untuk diketahui Jembatan Kenjeran yang akan dibangun Pemkot Surabaya dimulai dari Taman Hiburan Pantai Kenjeran, proyek jalur luar lingkar timur Surabaya, mengular hingga ke kawasan sentra ikan dan nelayan di Nambangan, Kedung Cowek. Rute jalur melayang di pesisir Kenjeran ke Kedung Cowek. Proyek ini akan menyajikan 6 lajur untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Pembangunan Jalur Luar Lingkar Timur itu juga diharapkan bisa mendongkrak perekonomian dan sektor wisata di kawasan kampung nelayan. Para nelayan di Pesisir Kenjeran hingga Nambangan Surabaya timur tak perlu gundah dengan rencana pembangunan Jalur Luar Lingkar Timur.

Nantinya, kampung nelayan justru akan menjadi wisata alternatif.

Risma berharap banyak terhadap keberhasilan proyek Jalur Luar Lingkar Timur sepanjang 3 km ini. Terlebih manfaat jalur pengurai kemacetan lalu lintas juga akan berdampak positif untuk kemajuan kampung nelayan. Selama ini, kampung nelayan Nambangan tak banyak tersentuh. Eksistensi penduduk di kampung ini juga jauh tertinggal bila dibandingkan dengan warga kota Surabaya lainnya. “Suatu saat nanti kampung nelayan ini bisa menjadi tempat rekreasi, tempat wisata,” kata Risma. n dre

Proyek Fisik Senilai Rp 190 M Terhambat l Sambungan hal 1

Dijelaskannya rendahnya penyerapan ini karena terhalang tahapan Pileg, semua pihak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Padahal Pemkab Blitar harus mengerjakan sekitar 1.500 titik proyek fisik berupa pengaspalan jalan, pembangunan jembatan berikut rehabilitasnya hingga berakhirnya tahun anggaran 2014 ini. “Sejak adanya tanggap darurat bencana Kelud hingga tahapan Pemilu Legislatif ini Dinas PU Bina Marga dan Pengairan tidak bisa leluasa mengerjakan proyek fisik,” jelasnya.

Selain itu baik karena penanganan recovery Kelud yang bersamaan dengan tahun politik sehingga proyek fisik bersumber Jasmas atau Jaring Aspirasi Masyarakat dan bantuan Provinsi Jatim dikhawatirkan rawan disalahgunakan untuk kampanye, khususnya bagi caleg incumbent. Dengan demikian pihaknya terpaksa menunda berjalannya proyek fisik tersebut hingga Pileg 2014 berakhir untuk amannya.

Karena tidak sesuai jadwal, pihaknya pun gagal mengejar target resapan anggaran proyek fisik di triwulan pertama ini yang ditargetkan bisa terserap antara 20 hingga 25 persen. Namun realisasinya segera dikebut setelah Pileg berakhir. “Kami berharap pasca Pileg bisa segera dilaksanakan, sehingga kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan proyek pada 2014 bisa segera terlaksana,” pungkasnya. n htn

Sehari 5 Kali Ditelepon Bupati l Sambungan hal 1

kota dan sejumlah daerah yang padat penduduk menjadi terhambat. Akibatnya, saat hujan air sungai meluap dan menimbulkan banjir. ‘’Akhirnya kalau ada genangan air yang disalahkan Dinas Pengairan. Kalau sudah begitu Bupati Sidoarjo sehari bisa telepon sampai 5 kali untuk ngecek dan meminta perkembangan ,’’ ungkap mantan Camat Tarik ini sembari tersenyum.

Menurut warga Desa Pepe Kecamatan Sedati ini, masyarakat saat ini sangat sulit diajak merawat kebersihan sungai. Mereka belum sadar akan kebersihan sungai dan masih suka membuang sampah seenaknya.

“Tumpukan sampah di sungai telah menjadi masalah di kota-kota besar. Termasuk di Kab Sidoarjo yang saat ini telah menjadi daerah tujuan urbanisasi berbagai pendatang dari Indonesia,” katanya.

Saat mereka berangkat kerja, kadang sambil membawa tas kresek berisi sampah kemudian dengan seenaknya dilempar begitu saja ke sungai. Sampah-sampah di sungai, kata Fathur, juga berasal dari rumah-rumah yang berdiri di pinggir sungai. ‘’ Segala macam sampah rumah tangga, dibuang ke sungai. Tidak hanya pohon pisang saja, bahkan juga ada sampah kasur bekas juga dibuang ke sungai,’’ katanya.

Karena itu, Fathurahman mengharap keberadaan GHIPPA di Sidoarjo bisa jadi pelopor terdepan di masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membersihkan sampah di sungai. Ia juga memberi usulan, agar masyarakat tidak seenaknya membuang sampah di sungai, mungkin bisa dibuat peraturan setingkat RT. Misalnya barangsiapa yang membuang sampah di sungai akan diberikan sanksi administratif atau denda. n ali

“Memang PDIP banyak dibantu oleh figure Jokowi. Sedang untuk PKB bisa memperoleh suara pada Pileg 2014 sampai 17%,” terang Mochtar.

Dalam analisanya, naiknya suara PKB pada Pileg 2014, dikarenakan PKB selalu diidentikkan dengan nama besar mantan Presiden RI, Abdurrachman Wachid (Gus Dur) dan masyarakat nadhiyin. Tak heran, jika sebelumnya suara PKB hanya menguasai wilayah tapal kuda, Madura dan sebagian pantura, kini wilayah Mataraman yang selalu diidentikan dengan nasionalis mulai tergerus meski tidak telalu signifikan.

Menurut Mochtar, PKB ingin mengembalikan dominasi perolehan suara di Jawa Timur dalam Pemilu Legislatif 2014 sebagaimana pernah dicapai pada 2004 dan 1999. Target itu dinilai realistis karena Jawa Timur merupakan kantong Nahdlatul Ulama, organisasi induk yang melahirkan partai itu sekaligus menjadi basis pendukung tradisionalnya.

Pada Pemilu 1999 dan 2004, PKB memperoleh kursi terbanyak di Jawa Timur, yaitu 23 kursi. Namun, pada Pemilu 2009, partai ini kehilangan 10 kursi sehingga hanya bisa mengumpulkan 13 kursi. Saat itu, Partai Demokrat unggul dengan menyedot suara dari partai-partai lain, termasuk dari PKB. Berbeda dengan Partai Ger-

10 Parpol Lolos Sementara itu survei Jaringan Suara Indonesia menyebut-

kan hanya 10 partai politik yang akan lolos Parlementary Treshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 3,5% dalam Pemilu 2014. “Dari 10 partai itu, PDIP diprediksi menjadi pemenang dengan memperoleh suara 24,7% secara nasional,” kata Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan 10 parpol yang lolos parlementary treshold akan membuat demokrasi di Indonesia lebih stabil. Menurut dia dengan prediksi perolehan suara PDIP dalam survei itu, maka partai tersebut diperkirakan akan menjadi pemenang Pemilu 2014.

Selain itu, Widdi menjelaskan, secara nasional posisi ke­ dua diikuti Partai Golkar dengan raihan 18%, Gerindra 11,8%, Demokrat 9% dan PKB 7,9%. “Posisi berikutnya ada PAN 6,5 persen, Hanura 6,1 persen, PPP 5,4 persen, Nasdem 4,4 persen, PKS 4,3 persen serta PKPI dan PBB masing-masing 0,9 persen,” ujarnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia Adrinof Chaniago menambahkan bahwa prediksinya perolehan suara tiga parpol teratas tidak berubah yaitu PDIP, Golkar dan Gerindra. Namun menurut dia, ada kemungkinan posisi Gerindra disalip Partai Demokrat tergantung situasi politik yang berkembang nanti.

“Tapi bisa saja Gerindra di­ salip Demokrat, namun saya yakin urutan besar itu tidak akan berubah,” katanya. n cty,ira

mengonsumsi jamu dengan BKO, dapat menimbulkan efek samping dan efek serius seperti kegagalan fungsi organ,” katanya memperingatkan.

Dijelaskannya, penambahan BKO dalam jamu kemasan memang sulit dilacak oleh para penjual jamu tradisional. Sebab, sebagian produsen jamu kemasan ini tidak menulis bahan-bahan jamu yang dibuatnya. Menurutnya, banyak penyalahgunaan jamu tradisional yang dicampur jamu kemasan BKO ini diketahui menimbulkan efek berkepanjangan. Sebab, pada umumnya jamu kemasan yang tidak memiliki izin edar mengandung berbagai macam bahan, seperti fenilbutason sebagai antirematik dan jika digunakan sembarangan menyebabkan ruam, muntah, pendarahan lambung, penimbunan cairan, reaksi hipersensitivitas, anemia aplastik, bahkan gagal ginjal. Selain itu juga penggunaan parasetamol dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan hati. ‘’Pemakaian sembarangan piroksikam menyebabkan

diare, penglihatan kabur, anoreksia, dan hipertensi,’’ tegasnya.

Ironisnya lagi, BKO yang ada dalam jamu kemasan ini dicampurkan dengan jamu tradisional akan memiliki dosis tidak terukur.

Pencampuran BKO yang tidak homogen menyebabkan dosis di dalam kemasan jamu berbedabeda. Hal ini bisa menyebabkan konsumen justru mengonsumsi BKO secara berlebihan. BKO yang dicampur jamu biasanya obat untuk alergi, obat antiinflamasi, obat demam, obat untuk sakit rematik. Obat-obat ini ada dalam kemasan jamu ilegal.

Pengamatan BPOM, jenis obat yang ditambahkan setiap tahun berubah tergantung tuntutan pasar. Pada 2008-2011, bahan kimia obat yang sering ditambahkan ialah obat pelangsing dan afrodisiak, seperti sibutramin, sildenafil, dan tadalafil. Sebelumnya atau sepanjang 2001-2007 banyak ditambahkan obat rematik dan penghilang rasa sakit. Pada 2013, beredarnya jamu kemasan lebih banyak dicampur obat penguat dan lain-lainnya. n dna

indra yang pada Pileg 2009 di DPRD Jatim hanya mampu meraih 8 kursi, pada Pileg 2014 diprediksi mampu meraih 16 kursi atau naik 100 persen. Naiknya popularitas Partai Gerindra ini dikarenakan figur Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dalam beberapa survei tingkat elektabilitas dan popularitasnya cukup bagus dan hampir bersaing dengan Jokowi.

Apalagi dalam setiap iklannya, selalu menyampaikan gagasan terkait pertanian, kesehatan dan pendidikan. ‘’Pikiran dan gagasan yang dimiliki Prabowo hampir sama dengan Gubernur Jatim Soekarwo terkait pembangunan ekonomi. Itulah yang membuat masyarakat Jatim tertarik untuk memilih Gerindra,’’aku Suko Widodo, pengamat politik dari Unair.

Sementara Partai Golkar dan Demokrat tengah bersaing untuk dapat meraih urutan ke empat dan kelima. Karena itu dalam setiap kampanye, hampir seluruh petinggi Partai Golkar selalu mengingatkan kejayaan ketika partai ini berkuasa di zaman orde baru. Sedang Partai Demokrat, hampir tidak ada figur yang mampu mendongkrak suara dalam Pileg 2014. Kecuali di Jatim masih ada nama Gubernur Jatim Soekarwo yang mampu mendongkrak suara Demokrat meski tidak terlalu signifikan.

Banyak Jamu Beredar Tanpa Izin l Sambungan hal 1

berbahaya.

Dari data yang dihimpun sepanjang 2013, terdapat 72 jamu dari 847 sampel tidak memiliki izin edar dari Kemenkes atau BPOM. Ada 23 jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat dan 24 jamu yang kondisi Angka Lempeng Total (ALT) tidak standar.

Kondisi ini diperkirakan berlanjut pada tahun ini. ‘’Akibat ALT yang rendah, jamu kemasan bisa cepat menjamur alias tak layak konsumsi.

Ironisnya, meski sudah mengetahui tata cara peramuan, banyak penjual jamu yang tetap menjual produk yang rusak kepada konsumen,’’ ujar Kepala Bidang Sertifikasi Informasi Konsumen Balai Besar Pom (BPOM) Surabaya Retno Chatulistiani, Senin (7/4).

Menurutnya, ada sebagian pembuat jamu menjual jamunya dengan cara mencampur dengan Bahan Kimia Obat (BKO).

Padahal, tidak semua jamu bisa dicampur dengan ramuan tradisional. ‘’Apabila terlanjur

Persiapan Pileg Beres, Tinggal Cek Saksi di TPS l Sambungan hal 1

ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Senin (7/4).

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, berharap penyelenggaraan Pileg 2014 di Jatim dapat berjalan aman dan damai. Oleh karena itu, ia berharap kader maupun caleg partai untuk menjaga kondisi Jatim tetap aman dan kondusif seperti sedia kala. “ Pendidikan demokrasi masyarakat Jatim telah dewasa.

Mereka tak akan mudah ditipu dengan diiming-imingi materi untuk bisa diarahkan memilih satu golongan.

Buktinya selama pilkada diselenggarakan mereka bisa memilih sesuai hati nuraninya,” ungkapnya.

Pakde Karwo juga menyatakan rasa terima kasihnya ke seluruh masyarakat Jatim yang mampu menjaga kondisi dan situasi Jatim tetap kondusif selama 20 hari masa kampanye Pileg 2014. Tidak ada gesekan antara pendukung parpol, bahkan tidak ada copet saat kampanye diselenggarakan.

“Sebagai gubernur, saya meng­ apresiasi seluruh masyarakat jatim dari berbagai elemen, karena mampu membuat kondisi Jatim kondusif selama

masa kampanye Pemilu 2014.

Ini menjadi bukti masyarakat Jatim telah dewasa dalam berdemokrasi,” katanya.

Selama 20 hari, kondisi Jatim cukup kondusif, masyarakat mampu membentengi diri untuk tidak terprovokasi bertindak anarkis atau membuat keonaran meski berbeda pandangan politik. Hampir seluruh daerah, kata Pakde Karwo, dijadikan lokasi kampanye akbar oleh semua partai politik, namun tidak ada terdengar gesekan sedikitpun di masyarakat.

Tak kalah pentingnya, Pakde Karwo juga menyatakan terima kasihnya kepada aparat seperti Polri dan TNI yang tidak hentihentinya dan all out menjaga agar kondisi Jatim tetap aman selama kampanye. “Mudah mudahan iklim ini terus terjaga sampai proses tahapan pemilu ini selesai.

Mari kita pertahankan kondisi ini sampai semua tahapan pemilu tuntas,” harapnya.

Sementara itu KPU Jatim memastikan kesiapan pelaksanaan Pileg 9 April mencapai 100% pada H-1 meski sebelumnya sempat ada kendala logistik.

Ketua KPU Jatim Eko Sas-

mito mengatakan kendala logistik yang sempat terjadi yakni kerusakan surat suara dan proses distribusi logistik ke daerah-daerah.

“Hampir semua sudah beres dengan tingkat kesiapan 99%, kalau ada kekurangan, hari ini (kemarin) juga sedang diselesaikan,” katanya di kantor KPU Jatim.

Dia mengatakan data terakhir, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jatim yakni sekitar lebih dari 30 juta pemilih yang telah ditetapkan pada H-14. “Tapi sampai sekarang masih terus melakukan pemutakhiran data DPT karena akan selalu berubah, kalau ada pemilih yang meninggal misalnya,” imbuh Eko. Komisioner Logistik Keuang­ an KPU Jatim Dewita Ayu S­inta, mengatakan surat suara untuk Pileg Jatim sudah dicetak sejak 18 Januari 2014, tetapi pada sortir pertama terdapat 500.000 surat suara yang rusak dari total 150 juta surat suara.

“Surat suara rusak sudah teratasi dan sudah didistribusikan ke masing-masing kabupaten, tapi hanya Surabaya yang logistiknya belum datang yakni sekitar 2.000 surat suara,” katanya. n iib,cty

Terkait Korupsi di Jatim

l Sambungan hal 1

psi di Jatim ditunjukkan juga dengan pe­n yerahan data dugaan penyelewengan dana hibah P2SEM Pemprov Jawa Timur 2008 kepada KPK. Dengan kerjasama Kejati dan KPK diharapkan nantinya efektif dalam menuntaskan kasus P2SEM. “Koordinasi kami dengan KPK, tentunya bukan hanya dalam pengusutan kasus P2SEM saja, tapi semua kasus korupsi yang ditangani KPK maupun kejaksaan di wilayah Jatim,” ungkap Romy.

Ditambahkan Romy, dari data P2SEM yang sudah diserahkannya, mungkin akan ditelaah oleh KPK untuk dikonfirmasi dengan data dari tersangka mantan Ketua DPRD Jatim saat itu, Fathorrasjid yang pernah menghuni hotel prodeo selama 4 tahun. Dari data analisa itu selanjutnya bisa ditentukan apakah ada tersangka lain dalam kasus P2SEM atau tidak.

Sebelumnya, dalam kunjungannya di Surabaya, Juru bicara KPK Johan Budi meng­atakan laporan terkait kasus P2SEM Jatim sudah masuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan sudah mulai mendapat telaah dari tim penyidik KPK. “Berkas yang sebelumnya sudah ditangani kejaksaan, nantinya akan kami tindaklanjutnya. Tentunya hal ini tetap akan kami koordinasikan dengan kejaksaan,” kata Johan Budi.

Disinggung apakah kasus itu akan diserahkan ke kejaksaan? Johan menyata-

kan kemungkinan tersebut bisa terjadi. “Hal itu tidak menutup kemungkinan.

Namun, kita juga kan pastinya melihat dan memantau perkembangan kasus itu,” tegasnya.

Sekadar diketahui, dalam kasus P2SEM, Fathorrasjid mengaku terus mengumpulkan bukti atas kasus ini.

Dia mengeluh jika dia tidak bersalah dan hanya sebagai korban saja. Bahkan Fathorrasjid sangat yakin dirinya sengaja dikorbankan atas kasus ini. “ Ada 100 anggota dewan di Jawa Timur periode 20042009 yang juga menikmati aliran dana tersebut. Dari dana tersebut mereka juga memakainya untuk melakukan kampanye, bahkan banyak yang menerima lebih besar dari saya. Kenapa hanya saya yang ditahan,” gugat politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengaku hanya mendapat jatah Rp 27 miliar dalam P2SEM. Tak hanya itu, Fathor mengaku ada intervensi agar kasus P2SEM ini tak melebar, termasuk dari kalangan eksekutif seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim dan anggota DPRD Jatim, sehingga hanya dia saja yang dihukum. Atas ketidak adlilan itu, Fathor bersama rekan-rekannya para korban kasus P2SEM membentuk Tim Ranjau 09 guna melakukan eksaminasi atas seluruh putusan dari semua korban P2SEM di Jatim. Tujuannya untuk membongkar kepalsuan proses hukum kasus P2SEM. n bed

Cari Bukti Baru, Kejari Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Bojonegoro l Sambungan hal 1

galvalum di Desa Suciharjo, Parengan Tuban.

Belasan jaksa dibantu polisi menyisir semua ruang­ an. Bahkan sebuah bungker tak luput dari pemeriksaan.

Dalam penggeledahan kali ini, kejaksaan tidak menemukan barang yang diharapkan, meski terpaksa harus mendobrak salah satu ruangan yang terkunci. Dalam penggeledahan itu, rombongan didampingi Bashiran (40), salah satu penjaga gudang.

“Memang benar gudang ini milik Pak Wahid, tapi baru beberapa bulan ini digunakan untuk pembuat­ an galvalum baja,” kata Bashiran, Senin (7/4).

Karena tidak menemukan dokumen yang dicari, petugas akhirnya bergerak ke rumah Abdul Wahid Samsuri di Jalan Panglima Polim Kelurahan Sumbang Bojonegoro. Petugas langsung diterima istri Abdul Wahid, Fatimah Ivayanti (45).

Dalam penggeledahan di rumah tersebut, petugas sempat membuka beberapa ruangan dan mobil tersangka sedan bernopol S 999 BW. “Kita masih mencari dokumen yang bisa untuk menambah alat bukti, tetapi di gudang ini kita tidak menemukan barang apapun,” tegas Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nursiwan.

Nursiwan menjelaskan, meski tersangka kasus ini baru Abdul Wahid, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. “Tetapi kita masih butuh alat bukti lagi.

Beberapa anggota DPRD Bojonegoro rencananya juga akan diperiksa kembali

pada minggu depan,” tambahnya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah mengantongi nama calon tersangka kasus dugaan korupsi APBD 2012 terkait Dana Bimbingan Teknik( Bimtek) DPRD Rp 6 Miliar dan dana sosialisasi undang-undang Rp 2,7 miliar.

Namun Kepala Kejari Bojonegoro Tugas Utoto enggan membeberkan nama-nama yang diduga sebagai tersangka. Alasannya, karena proses penyidikan masih berlangsung dan pemanggilan saksi belum selesai.

“Calon tersangka sudah ada, dua alat bukti juga sudah ada, jadi penggeledahan ini tadi hanya pengembangan untuk melengkapi dokumen yang kita butuhkan saja,” kata Tugas Utoto kepada wartawan.

Dari hasil penggeledahan di kantor DPRD Bojonegoro, petugas menyita tiga kardus besar berkas dokumen.

Sedangkan di rumah salah satu wakil ketua DPRD Bojonegoro, mengamankan dokumen anggaran.

Tempat tinggal Wakil Ketua Dewan Kabupaten Bojonegoro Abdul Wachid Samsuri di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Sumbang Bojonegoro digeledah tim penyidik Kejari sekitar pukul 11.20.

Jaksa penyidik sebelumnya telah memanggil dan memeriksa beberapa staf Sekretaris Dewan dan 7 anggota dewan, bahkan rekanan penyelenggara kegiatan Bimtek yang berkantor di Jakarta juga sudah diperiksa sebagai saksi. n bas

Menemukan Sang ‘Bunda’ sebelum Kehilangan Masa Emas Anak l Sambungan hal 1

hannya. Karena dia pun sejatinya sangat menginginkan bisa ditemani bunda sama seperti teman-temannya. Keinginan itu terlihat saat Lukman tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya ikut bermain di Pos Paud Terpadu (PPT) Permata Hati RW 1 Tambak Wedi, Surabaya. Ya, sekitar tiga bulan lalu ada tetangga yang baik hati merasa iba melihat Lukman yang mulai tak terarah. Tetangga yang kebetulan setiap harinya juga menitip anak di PPT Permata Hati.

“Kalau tidak ada tetangganya yang membawa kesini, Lukman tentu semakin tak terarah. Padahal sebenarnya dia itu sangat cerdas dibandingkan temanteman yang lain,” ungkap salah seorang bunda PAUD Permata Hati, Wiwik.

Karena itu, tak dapat disalahkan jika terkadang Lukman datang ke Pos PAUD dalam keadaan belum mandi. Di tempat itu, bersama ke-53 teman-temannya, Lukman dikenal mudah bergaul dan menerima materi. Meng­enali warna-warna yang diajarkan para bunda, membaca

abjad sebelum nantinya dia belajar membaca, atau bernyanyi lagu-lagu anak yang mulai jarang ditemui di televisi. “Lebih baik dia bersama para bunda ini sejak Senin hingga Kamis. Daripada di rumah tak ada orangtuanya,” ungkap dia.

Soal biaya Wiwik memang tak pernah menuntut harus dipenuhi anak didik. Apalagi infak yang semestinya harus dibayar Lukman Rp 2.000 per hari sudah dipenuhi oleh tetangganya itu. Sedangkan untuk seragam, Wiwik masih punya stok cadangan yang memang disediakan untuk anak kurang mampu.

“Supaya tidak ada bedanya anak yang tidak mampu dan mampu. Maka­ nya semua pakai seragam,” ujar dia.

Sebab di PAUD itu, tidak hanya anak tukang rombeng yang ada, melainkan juga pegawai negeri, nelayan, juga buruh pabrik. Fakta sosial semacam ini memang kerap ditemui. Karena itulah pentingnya PAUD berbasis masyarakat digiatkan di masing-masing RW (Rukun Warga) di Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, keberadaan PAUD memiliki tanggung jawab untuk menyisir anak-anak usia nol

hingga enam tahun untuk dapat mengenyam pendidikan. Bukan hanya untuk mendapat ruang bermain yang tepat, melainkan secara terpadu juga untuk mengetahui pertumbuhan anak.

“Di Pos PAUD terpadu, layanan terbagi dalam tiga hal. Pendidikannya oleh Dindik, kesehatannya oleh Dinas Kesehat­ an dan pembinaan orangtuanya dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) oleh Badan pemberdayaan masyarakat (Bapemas) dan KB,” tutur dia.

Di Surabaya, telah banyak bermunculan Kelompok Bermain (KB) dan satuan PAUD sejenis (SPS) yang seharusnya telah dapat melayani anak usia dini secara menyeluruh. Jumlah KB sebanyak 374 lembaga dengan jumlah bunda PAUD sebanyak 1.508. Sedangkan jumlah SPS mencapai 831 lembaga dengan jumlah anak didik sebanyak 7.515. “Jumlah bunda PAUD-nya juga sudah ideal. Semestinya semua sudah terlayani,” ungkap dia.

Saat ini, penanganan anak usia dini sebenarnya tidak lagi terpaku pada pemerataan layanan pendidikan. Sebab, dari sisi jumlah telah merata dan layanan juga telah menye-

luruh. Hanya saja, kualitas tenaga pendidik yang sampai saat ini perlu dibenahi. Dari jumlah pendidik KB dan SPS yang mencapai 6.634 orang, hanya separo yang memang benar-benar lulusan sarjana PAUD. “Masih ada tiga ribu pendidik yang lulusan SMA dan S1 non PAUD. Karena itu, akan kita latih. Targetnya sampai 2016 mendatang semua bunda PAUD telah teratasi,” ungkap dia.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim, Nashor menambahkan, tidak hanya di Surabaya, Provinsi Jatim merupakan provinsi yang cukup besar Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD-nya. Di rata-rata nasional, APK PAUD baru mencapai 54,64 persen, sedangkan Jatim telah mencapai angka 84,24 persen. Sedangkan ketuntasan target 1 desa 1 PAUD telah mencapai angka 89,56 persen dengan jumlah lembaga sebanya 32.922 lembaga. “Partisipasi masyarakat terhadap anak usia dini terus mengalami peningkatan. Target 10 ribu Taman Posyandu tahun lalu juga terlampaui lebih dari target yang ada,” ungkap dia.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Deklarasikan Pemantau Independen Pengawas Pemilu Bangkalan, Bhirawa Komunitas Masyarakat Perduli Keadilan (Kompak) mendeklarasikan Pemantau Independen Pengawas Pemilu Legislatif untuk tanggal 9 April mendatang.

“Masing-masing Kecamatan kita siapkan 5 personil pemantau Pemilu Legislatif. Jadi ada sekitar 90 personil yang kita siapkan khusus untuk pemungutan, penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara,” jelas Mashuri, S. Ag, koordinator Kompak untuk Pemantau Pemilu Legislatif 2014, Senin (7/4). Tujuan deklarasi itu untuk menciptakan sebuah pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil dan terbuka di Kab. Bangkalan. “Sasaran kami adalah para penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pemilih di 18 Kecamatan se-Kab. Bangkalan. Fokus kami adalah pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan penetapan hasil pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bangkalan,” kata ,” ujar Mashuri.

Adapun strategi yang bakal dilakukan Kompak ini menurut Mashuri meliputi : sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang regulasi pemilu (tata aturan dan sanksi-sanksinya). Q dit

Pedagang Desak Pemkot Ambil Alih Pasar Turi Surabaya, Bhirawa Ratusan pedagang yang tergabung dalam Kelompok Pedagang Pasar Turi Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengambil alih pembangunan Pasar Turi yang hingga kini belum juga rampung. “Sudah tujuh tahun pedagang menunggu untuk berjualan kembali di Pasar Turi setelah terjadinya kebakaran.

Tapi, hingga kini pembangunan tak kunjung selesai,” kata perwakilan Kelompok Pedagang (Kompag) Syukur pada rapat akbar pedagang Pasar Turi dengan Pemkot Surabaya di area TPS, Senin.

Menurut dia, pembangunan pasar grosir bersejarah yang semula ditargetkan selesai 10 April 2014, tidak mungkin terwujud. Sampai saat ini, pembangunan fisik pasar berlantai sembilan ini baru sampai lantai delapan, sementara pemasangan interior yang belum dikerjakan.

Syukur memperkirakan masih butuh waktu sekitar enam bulan ke depan untuk menyelesaikan pembangunan fisik dan pemasangan interior sampai bisa ditempati. Pembangunan pasar, kata dia, seharusnya membutuhkan waktu selama dua tahun, sesuai dengan kontrak proyek, yakni pengerjaanya dimulai Februari 2012 dan berakhir Februari 2014.

Hanya saja, hingga Februari 2014, kontraktor belum menyelesaikan pembangunan sehingga ada adendum (perpanjangan) 50 hari sampai 10 April. Q dre

Selasa Pahing, 8 APRIL 2014

Lindungi Petani Tebu

Gubernur Kirim Surat Harapan ke Presiden Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo secara konsisten terus memperjuangkan nasib petani tebu di Jatim. Ada lima fokus yang akan dilakukannya yakni menetapkan Harga Patokan Petani (HPP), rendemen tebu, larangan pabrik gula rafinasi, memperjuangkan produksi gula Jatim yang surplus agar bisa dijual ke luar provinsi dan harga jaminan petani tebu.

“Permasalahan ini sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus melindungi produksi dalam negeri. Semua negara keputusannya untuk kepentingan nasional terlebih dahulu. Pemerintah harus fungsi melindungi dalam negeri,” kata Soekarwo, saat melakukan dialog bersama Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Serikat Pekerja dan Asosiasi Pedagang Gula, di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Senin (7/4).

Dikatakan, kelima hal ini akan dirumuskan bersama tim dan disampaikan kepada

Gubernur Jawa Timur Drs H Soekarwo saat memberi paparan pada peserta dialog. humas pemprov/bhirawa

Presiden RI melalui surat.

Dari lima hal tersebut, ada yang langsung bisa diputuskan oleh Pemprov Jatim, yaitu gula rafinasi yang masuk di Jatim dan rendemen tebu. Sedangkan HPP Rp9.500 didorong agar segera diberlakukan.

“Jatim sebagai ikonnya gula di Indonesia ini jangan sampai rusak dan bangkrut.

Untuk itu, segera dirumuskan bersama mengenai kelima hal itu dan akan disampaikan kepada Presiden melalui surat,” tegasnya.

Mengenai rendemen, Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov

Jatim, Komisi B, bersama tim yang telah dibentuk harus turun menegakkan perda. Secara bersama-sama harus mengecek mengapa rendemen bisa sampai 7 persen. Secara rata-rata berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, rendemen mencapai 7,9 persen. “Saya akan meminta kepada Komisi B, kalangan perguruan tinggi mengecek dan mengukur tentang rendemen.

Tim ini akan turun dan menegakkan Perda,” katanya.

Selanjutnya, disampaikannya, stok gula yang banyak di Jatim ini dikarenakan produk

gula rafinasi yang berlebihan.

Impor dan pabrik gula rafinasi ini serius akan ditangani.

Khusus gula rafinasi yang masuk di Jatim, pihaknya akan melakukan operasi bersama Polda Jatim. Sedangkan mengenai keputusan melempar produk Jatim ke luar Jatim bukan otoritas gubernur, sehingga kebijakan mengenai hal ini perlu disampaikan kepada Presiden RI. Mengenai kebijakan harga jaminan minimal gula petani, sebagai contoh ditetapkan Rp9.500, akan disampaikan ke Menteri Perdagangan mela-

lui surat yang ditembuskan kepada Presiden. Kalau dulu, mengenai harga jaminan minimal gula petani merupakan tanggung jawab dari PTPN. Pada kesempatan yang sama, Ketua APTRI HM Arum Sabil mengatakan, APTRI mendesak kepada pemerintah agar impor gula harus berdasarkan kuota di dalam negeri, untuk menjaga demand bukan berdasarkan kapasitas industri makanan dan minuman di dalam negeri. Tahun 2014 ini gula impor mencemaskan para petani tebu termasuk di Jatim. Q iib

Tak Kantongi Izin, Tiga Proyek Dicekal

anas bahtiar/bhirawa

Satpol PP saat melakukan pencekalan terhadap proyek pembangunan villa di Oro-Oro Ombo.

Batu,Bhirawa Pemkot Batu berupaya bertindak tegas dalam penegakkan peraturan daerah (Perda). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat mengamankan tiga titik lokasi pembangunan proyek yang belum memiliki ijin.

Akibatnya, satpol menghentikan kegiatan pembangunan proyek yang masih setengah jalan.

Ketiga lokasi proyek yang pembangunannya dihentikan satpol yaitu, pembangunan sebuah villa yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, pembangunan rumah toko (ruko) di Jl. Pattimura, dan pembangunan sebuah peternakan di Kelurahan Temas.

Untuk proyek di Desa Oro-Oro Ombo adalah pem-

bangunan sebuah villa.

Pembangunan proyek ini dengan tegas dihentikan karena belum mengantongi ijin resmi dari pemkot.

Sedangkan pencekalan proyek di Jl.Pattimura, sang pemilik proyek berusaha menyalahgunakan ijin yang telah dikantonginya.

“Dalam ijin yang diberikan dikatakan bahwa lokasi pembangunan itu untuk dibuat rumah sebagai sarana pemukiman. Namun faktanya, yang dibangun oleh pemilik adalah sebuah ruko. Dan untuk pembangunan ruko ini belum ada ijinnya dari pemerintah,”ujar kasie penegakkan perundangan daerah Satpol PP Batu, Jamil, saat ditemui di TKP pencekalan di desa Oro-Oro Ombo.

Dengan kejadian in, maka satpol PP langsung melakukan pencekalan dengan cara menyegel lokasi proyek.

Mereka juga memberitahu ancaman hukuman jika pemilik melakukan pengerusakan terhadap segel tersebut. Yakni, pemilik proyek dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 232 ayat 1 KUHP. “Barang siapa dengan sengaja merusak penyegalan yang dilakukan aparat, maka akan diancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan,”jelas Jamil.

Kemudian pasal ancaman itu yang ditulis dalam banner dijadikan segel oleh satpol. Kemudian banner itu dipasang dan dipaku di atas bangunan yang dicekal tersebut. Q nas

Sjamsul Arifin Divonis Bersalah Pidana Pemilu Bawaslu Jatim, Bhirawa Caleg Partai Hanura yang juga anggota DPRD Jatim, Ir.Sjamsul Arifin menjadi Caleg pertama yang harus menjadi terpidana terkait pidana Pemilu. Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto, Senin(7/4) menegaskan dari sembilan kasus pemilu yang ada, yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) adalah kasus money politic yang dilakukan Ir Sjamsul Arifin, Caleg DPRD Jatim dari Partai Hanura, dapil Lima (Kab/kota Malang Raya).

Sjamsul Arifin divonis satu bulan penjara, percobaan dua bulan dan denda Rp10 juta oleh PN Malang. Namun dalam perjalanannya jaksa tengah melakukan banding. ‘’Karena jaksa masih banding, maka Bawaslu belum bisa menentukan sikap. Untuk itu, kami masih akan menunggu sampai ada keputusan tetap. Apakah yang bersangkutan dari pencalegan atau nantinya tidak diambil sumpahnya meski lo-

los dalam Pileg 2014,’’tegas Sufyanto kepada wartawan di kantornya, Senin (7/4).

Selain Sjamsul Arifin, ada dua caleg dari PKB yang kini tengah disidik oleh aparat kepolisian masing-masing HM Mudji Mulyo dan Didik.

Dodik Herdiono dan Dr Kristea dari Partai Demokrat, Achmad Andi (Partai Golkar) serta PKPI , Edi Priyatno. Menariknya rata-rata mereka ini berasal dari caleg Kab/kota Malang.

Namun terlepas dari itu semua, PDI Perjuangan melakukan pelanggaran pemilu terbanyak saat masa kampanye beberapa waktu lalu.

Tercatat partai politik nomor urut 4 ini, melakukan pelanggaran sebanyak 29 kasus. Pelanggaran kedua dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah kasus sebanyak 23 pelanggaran.

Dari 12 partai politik, tambah Sufyanto tercatat jumlah pelanggaran mencapai 148 kasus, mulai pelangamgaran konvoi, menyertakan anak

dibawah umur, kampanye diluar jadwal, tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK), tanpa ijin cuti, menyertakan PNS, money politik, menggunakan fasilitas negara, melakukan kampanye ditempat ibadah, Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai, APK di fasum hingga melakukan black campaing.“Jumlah pelanggaran sangat bervariatif. Karena itu, kita lakukan protes sesuai dengan tingkat pelanggarannya,”tegas pria yang baru saja meraih gelar Doktor di Universitas Airlangga Surabaya ini.

Selain PDI Perjuangan dan PKB, pelanggaran juga dilakukan Demokrat dengan 17 pelanggaran , Partai Hanura dengan 17 pelanggaran. Untuk Partai Gerindra melakukan 15 pelanggaran yaitu 6 kasus melakukan konvoi, 5 kasus penyertaan anak dibawah umur untuk kampanye, 2 kasus tanpa STTPK, 4 kasus money politik, 1 kasus APK di fasum. Q cty

Desa Rahayu Gelap Gulita

JOB PPEJ dan Pemkab Lempar Tanggung Jawab Tuban, Bhirawa Lebih dari setahun jalan di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, belum di pasang lampu penerangan jalan. Salah satu kendalanya karena pihak Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) dan Pemkab Tuban saling lempar tanggung jawab.

Tidak adanya penerangan lampu jalan di Desa Rahayu membuat daerah tersebut gelap gulita, parahnya lagi banyak lubang mengagah di sepanjang jalan yang dapat membahayakan penguna jalan. Kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi pengguna jalan.

Terkait dengan hal tersebut, Sukisno Kepala Desa (Kades) Rahayu, mengatakan, kondisi jalan yang gelap tersebut sudah berlangsung selama sekira 20 tahun sebelum adanya mega proyek Sumur Mudi yang di operatori Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ).

Kades Sukisno juga men-

erangan, kalau dari pihak JOB P-PEJ telah memberikan sebanyak 50 lampu penerangan jalan di sepanjang jalan desa. Namun karena tidak ada kejelasan siapa yang membayar listrik akhirnya dibiarkan mangkrak hampir 3 tahun lamanya.

“Katanya itu kewajibannya Pemkab Tuban. Tapi Pemkab Tuban bilangnya kewajiban operator. Kami ya bin-

gung mana yang benar, warga disini harus ekstra hatihati kalau melewati jalan, atau menggunakan sepeda onthel,” Kata Sukisno Terkait hal Hananto Aji, Field Administration Superintendant JOB P-PEJ, saat dikonfirmasi belum memberikan konfirmasinya mengenai hal ini begitu juga dengan Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tuban. Q hud

dok/bhirawa

Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) dan Pemkab Tuban saling lempar tanggung jawab terkait belum di pasangnya lampu jalan di Desa Rahayu.