Harian Bhirawa Edisi 8 Juli 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Hasil PPDB kali ini cacat hukum, Kepala Dinas Pendidikan selaku leading sector melanggar Perwali soal PPDB,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Junaedi Malik Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto

Selasa Pon, 8 JULI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8 JULI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 10.00

Menghadiri acara Launching ATM Samsat Jatim di Grand City Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00 - 13.00

Menghadiri Acara Launching ATM Samsat Jatim di Grand City Surabaya Menghadiri Rakor Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2014 di Ruang Kerja Sekdaprov

TIDAK TERBIT

Polda Perkuat Pasukan di Tapal Kuda dan Madura Rawan Konflik Jelang Pilpres 2014

Hal itu terungkap dalam apel pergeseran pasukan Kepolisian Dae rah Jatim dalam PAM Pengamanan Pemilu Presiden 2014 yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Senin (7/7).

“Tapal Kuda dan Madura merupakan wilayah yang

Polda Jatim, Bhirawa Disebut-sebut Jatim termasuk 4 provinsi yang rawan konflik jelang Pilpres 2014, membuat Polda Jatim terus memperkuat pengamanan agar situasi tetap kondusif. Tak tanggung-tanggung, Pol- da Jatim siap menggeser 1/3 kekuatan atau sebanyak 28.120 personel untuk difokuskan menjaga daerah-daerah yang rawan, yakni Tapal Kuda dan Madura.

mendapat perhatian khusus bagi kami menjelang Pilpres 2014. Maka, kami lakukan penebalan pasukan PAM Pemilu Presiden di daerah tersebut,” terang Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Senin (7/7).

 ke halaman 11

SEHUBUNGAN dengan libur nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) yang jatuh pada Rabu (9/7), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (10/7). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

MIMBAR 1435 H “Setiap kebaikan diganjar dengan sepuluh sampai tujuh ratus kebaikan serupa, kecuali puasa. Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan mengganjarnya”. (HR Bukhari dan Muslim)

Pemilihan Presiden 2014 di Jatim Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT): 30.639.897 jiwa Jumlah TPS di 38 kab/kota: 75.979 TPS Cara Mencoblos

Oleh: Drs H Choirul Anam Abd Djabar Ketua Jam’iyah Tilawatil Quran Provinsi Jatim

Hikmah Puasa yang Keliru HIKMAH puasa yang biasa sering dibicarakan sebagian kalangan bahwa puasa dapat menyehatkan badan (seperti dapat menurunkan bobot tubuh, mengurangi risiko stroke, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko diabetes), maka itu semua adalah hikmah ikutan saja dan bukan hikmah utama.

Sehingga hendaklah seseorang meniatkan puasanya untuk mendapatkan hikmah syar’i terlebih dahulu dan janganlah dia berpuasa hanya untuk mengharapkan

 ke halaman 11

8 JULI 2014 Untuk Surabaya dan sekitarnya Dhuhur : 11.37

Asar

: 14.58

Magrib : 17.28

Isyak

Imsak : 04.11

Subuh : 04.21

: 18.42

Pendidikan SD-SMP di Malang Gratis Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Moch Anton menegaskan pendidikan di SD hingga SMP negeri di daerah itu gratis mulai dari pendaftaran hingga siswa diterima di sekolah pilihan masing-masing.

“Sekolah negeri, khususnya SD dan SMP tidak boleh menarik biaya apapun dari calon siswa baru,

 ke halaman 11

 Lakukan pencoblosan tepat pada

kotak bergambar sesuai nomor dari pasangan Capres dan Cawapres pilihan Anda.  Tidak dibenarkan apabila mencoblos di luar dari kotak bergambar pada surat suara.  Gunakan hak suara Anda, jangan tidak mencoblos atau malah mencoblos kedua pasangan Capres Cawapres pada surat suara karena dianggap batal (tidak sah).  Mencoblos di luar kotak bergambar pasangan Capres Cawapres pada surat suara juga dianggap tidak sah.

abed nego/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono saat sidak pasukan dalam PAM Pengamanan Pilpres 2014, Senin (7/7).

Sumber : KPU Jatim

Gaji ke-13 PNS Sudah Diteken SBY Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ke-13 bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/ tunjangan. Gaji ke-13 ini akan dibayar Juli 2014. Besarannya se-

suai dengan penghasilan sebulan yang diterima pada Juni 2014.

Gaji ke-13 ini juga diberikan kepada PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang sedang bertugas di luar negeri, dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar instansi induknya, diberhentikan sementara, penerima uang tunggu, dan calon PNS. “PNS, anggota TNI, anggota

Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2014,” bunyi Pasal 2 PP itu seperti dilansir dari laman Setkab, Senin (7/7).

Disebutkan dalam PP itu, para pejabat negara yang berhak

 ke halaman 11

Pemprov Siapkan Pulau Galang sebagai Lahan Konservasi Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim segera menyiapkan Penlok (Penetapan Lokasi) Pulau Galang sebagai lahan konservasi. Langkah pemprov ini bakal membuat Kota

Surabaya dan Kabupaten Gresik yang berebut pulau ini harus gigit jari. Sebab jika salah satu daerah ini mendapatkan Pulau Galang, tak bisa diubah peruntukannya untuk kepentingan bisnis.

“Banyak kalangan yang menyatakan Pulau Galang ini sangat strategis karena ada kaitannya dengan Pelabuhan Teluk Lam-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Hotman Siahaan

Sentil..  Gelandangan mulai marak di Bondowoso  ‘Pekerjaan‛ menjanjikan  Bupati keluhkan kinerja Satpol PP  Saatnya bekerja profesional dan humanis  215 pemantau asing siap pantau Pilpres  Waspada, asing juga banyak kepentingan

Sementara Guru Foto Kopi

Dindik Surabaya, Bhirawa Awal tahun ajaran baru 2014/2015 sekaligus akan menjadi awal penerapan kurikulum baru 2013 (K13) secara serentak. Meski tinggal dua minggu lagi jadwal tahun ajaran baru dimulai, persoalan buku K13 ternyata belum juga rampung. Khususnya pemesanan buku agama yang tak terkontrol Dinas Pendidikan (Dindik).

Di Surabaya misalnya, pemesanan buku K13 untuk mata pelajaran agama tidak dilakukan

 ke halaman 11

Kejari Lumajang Tahan Kadis Kesehatan Lumajang, Bhirawa Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Sulsum Wahyudi ditahan kejaksaan negeri di Lapas Kelas 28 di Jl. Alun-alun Timur, Senin (7/7). Sulsum ditahan kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi proyek taman kota, air mancur dan media jalan saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. “Ya kita tahan dia, untuk memudahkan proses persidangan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Sudiyanti kepada wartawan.

Sulsum ditahan saat memenuhi undangan kejaksaan Lumajang untuk menandatangani

Kurang Pas PENGAMAT politik dari Universitas Airlangga Surabaya Hotman Siahaan punya penilaian sendiri tentang model pemerintahan Indonesia. Menurutnya Indonesia merupakan negara maritim dengan model pemerintahan agraris, dan kondisi ini kurang pas.

“Indonesia ini kan negara maritim, tetapi model pemerintahan yang diterapkan

Pemesanan Buku Agama Tak Terkontrol

Pulau Galang akan dijadikan lahan konservasi. Daerah manapun yang mendapatkan Pulau Galang tidak bisa mengubah peruntukan pulau ini untuk kepentingan bisnis.

 ke halaman 11

Serunya Ngabuburit di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya

Dapat Kurma dan Nasi Bungkus untuk Buka, Jadi Wadah Silaturahim Keluarga Wajah langit di atas Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS) sore itu tampak mulai menguning karena pantulan sinar matahari yang beranjak senja. Di sisi lain, ratusan orang mulai dari anak-anak hingga dewasa duduk berjajar rapi menunggu datangnya azan maghrib yang dikumandangkan muadzin.

Zainal Ibad, Kota Surabaya Demikian sekilas gambaran suasana di MAS, jelang buka puasa bersama. Ratusan bahkan ribuan masyarakat berkumpul di teras, pelataran dan tiap sisi masjid yang berkapasitas 59 ribu jamaah. Mereka ada yang bercengkerama, berfoto dan ada pula yang menyiapkan

takjil untuk berbuka puasa.

Menurut salah seorang jamaah, Hanisa, ia datang bersama suami dan anaknya untuk berbuka puasa di MAS. Setiap ada waktu luang, ia dan keluarga menyempatkan diri untuk berbuka puasa di masjid ini. Tujuan-

 ke halaman 11

Gebyar Ramadan Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

zainal ibad/bhirawa

Suasana buka bersama di Masjid Al Akbar Surabaya. Setiap hari masjid menyiapkan 2.000 nasi bungkus untuk buka puasa para jamaah, khusus untuk weekend ditingkatkan menjadi 2.500 nasi bungkus.

SURABAYA

2

Selasa Pon 8 JULI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Bupati dan Kepala Depag Banyuwangi Dilaporkan ke Bawaslu Jatim Bawaslu Jatim, Bhirawa Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jatim melaporkan Bupati dan Kepala Depag Banyuwangi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab setempat.

Pasalnya pemberian dana insentif untuk guru ngaji TPQ se Banyuwangi diduga dipolitisasi untuk mendukung pasangan nomor urut 2, Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Setelah ada laporan ini, kami berharap Panwas segera bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut,” kata Hendro T. Subiyantoro, Koordinator Media Center Prabowo Hatta Jatim, ketika melaporkan di kantor Bawaslu Jatim, Senin (7/7).

Dijelaskan, pemberian dana insentif untuk guru ngaji TPQ se Banyuwangi diduga dipolitisasi untuk mendukung pasangan nomor urut 2, Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK). Modusnya dengan menyelipkan gambar, stiker dan kartu pintar yang ada gambar pasangan nomor urut 2 di amplop yang diterima guru ngaji.

Tim Prabowo Hatta Jatim mengantongi alat bukti dan saksi yang kini sudah diserahkan kepada pihak Bawaslu Jatim dan Banyuwangi. Temuan pertama di Desa Kejoyo dan labanasem Kecamatan Kabat Kab Banyuwangi.

Sejumlah guru ngaji di desa tersebut, ketika menerima dana insentif. Selain diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 2, di dalam amplop selain berisi uang insentif juga ada gambar pasangan Capres nomor urut 2. “Alat bukti dan saksi sdh ada di tangan, sehingga tdk ada alasan bagi panwas untuk tidak bertindak cepat,” tandasnya.

Tim prabowo hatta juga mensinyalir di beberapa kabupaten lain di Jatim, juga terjadi kecurangan. Berdasarkan laporan tim Prabowo-Hatta di lapangan, di Jember ada yang membagikan paket sembako. Di Nganjuk dan Jombang sejumlah warga mengaku menerima uang senilai 300 ribu per KK. “Kami menghimbau semua tim di seluruh Jawa Timur agar waspada. Jika menjumpai kecurangan atau kejahatan Pemilu, segera melaporkan kepada yang Q cty berwenang,” tuturnya.Q

PP Instruksikan Anggotanya Tak Golput Surabaya, Bhirawa Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Surabaya menginstruksikan kepada anggota untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput di Pilpres yang digelar besok, Rabu (9/7).

Selain itu para kadernya juga harus mengamankan proses pemilihan kepala negara itu.

“Para personel Pemuda Pancasila K o t a S u r a b a y a t i d a k a k a n d i t e mpatkan menjaga di dalam lokasi TPS, tapi hanya menjaga keamanan di luar TPS dan wilayah sekitar TPS, guna membantu ketertiban jalannya pemilu Presiden, momen tahapan pemilu menjadi sangat penting bagi kita semuanya, “ kata Ketua MPC PP Kota Surabaya, H. Haries Purwoko didampingi Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Surabaya, H.Andi Baso Juherman, SP, Senin (7/7).

Ia juga menghimbau agar para kader bisa menjaga suasana kondusif di wilayahnya masing-masing. “ suasana kondusif ini harus kita jaga agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, dan damai. Sebagai ormas pemuda tentunya kami ingin agar pemilu tahun 2014 ini aman dan kondusif, itu harapan kami.

Kami juga siap membantu aparat kepolisian dan TNI terkait pengamanan, “ Q wwn katanya.Q

Dolly dan Jarak Dipastikan Aman Coblosan Pilpres 2014 Pemkot Surabaya, Bhirawa Jelang Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang, kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak dinyatakan aman. Karena Sebanyak 26 TPS yang terdapat di area lokalisasi Dolly dan Jarak siap digelar dan mendapat pengawalan khusus dari pihak kepolisian. Ada 371 TPS yang tersebar di Kecamatan Sawahan dengan DPT 147.177 orang pemilih.

Camat Sawahan Muslich H mengatakan, Pilpres 2014 9 Juli besok dipastikan aman.

Khususnya wilayah Dolly dan Jarak mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Karena kalau TPS lainnya ada satu polisi yang

menjaga empat TPS, tapi kalau wilayah lokalisasi ada satu polisi di satu TPS. “Insyaallah Pilpres tahun ini aman, karena kawasan lokalisasi mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Pengamanan di kawasan ini me-

mang berbeda dari TPS lainnya, karena antisipasi dari dampak ditutupnya lokalisasi,” katanya ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (7/7).

Dia menambahkan, Pola pengamanan nantinya adalah empat polisi di empat TPS dengan masing-masing TPS ada dua Linmas. Pengetatan pola pengamanan tersebut merupakan antisipasi dari dampak ditutupnya lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini.

Selain masing-masing TPS akan dijaga 1 Polisi dan 2 Linmas, “ sesuai instruksi Polrestabes, nantinya di ka-

wasan itu akan disiagakan mobil water canon sebagai langkah antisipasi membubarkan massa jika terjadi kerusuhan,” terangnya.

Selain itu, terang Muslich, masyarakat juga harus menjaga dan mendukung gawe nasional ini secara baik dan aman. “ Jangan sampai ada warga lokalisasi yang terprovokasi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus saling menjaga saja biar lancar Pilpres ini,” pesannya.

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Sawahan, Muryati

Bambang mengatakan, sempat merasa khawatir terkait deklarasi penutupan Dolly dan Jarak kemarin. Salah satu RW 11 yang tidak mau ditempati untuk mendirikan TPS saat Pilpres 2014 mendatang.

Akhirnya setelah melakukan pendekatan-pendekatan baru bisa menerimanya.

“Secara berangsur-angsur petugas melakukan pendekatan akhirnya permasalahan sudah clear karena dibantu dari pihak kepolisian, PPK, PPS, dan Lurah Setempat, jadi semuanya sudah tidak ada kendala Q geh lagi,” imbuhnya.Q

Panwaslu Beserta Jajaran SKPD Pemkot Bersihkan APK Pilpres Panwaslu, Bhirawa Masuk masa tenang Pilpres 2014, Panwaslu kota Surabaya mulai melakukan penurunan Alat Peraga Kampanye(APK). Penertiban dilakukan mulai Minggu (6/7) malam hingga dini hari.

Dari hasil operasi yang digelar panwaslu dan jajaran Pemkot tersebut , ternyata masih banyak ditemui APK yang terpasang. Padahal pihak p[anwaslu telah melayangkan surat pada masing-masing para tim sukses pasangan Capres dan Cawapres untuk menurunkan sendiri APK saat masa tenang.

Bekerja sama pula dengan Komisi pemilihan umum (KPU) kota Surabaya Panitia pengawas pemilu (Panwaslu), juga menggandeng pihak Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak Surabaya, serta beberapa SKPD Pemkot Surabaya yang meliputi Bakesbang Pol Linmas, Satpol PP, Dinas Kebakaran, DKP, dan Dishub Surabaya.

Wahyu Hariyadi Ketua Panwaslu Kota Surabaya mengatakan, pembersihan APK ini sesuai dengan PKPU 16 tahun 2014. Setelah masa kampanye selesai, semua kegiatan kampanye, apapun bentuknya tidak diperbolehkan lagi termasuk pemasangan APK. “Sebelumnya kami sudah meminta pada masing-masing tim sukses Capres Cawapres untuk membersihkan APK yang masih terpasang.

Ternyata masih banyak ditemui APK di jalan-jalan saat hari pertama masa tenang. Selain APK yang bergambar Capres Cawapres kami juga menurunkan artribut yang bergambar partai,” katanya pada Bhirawa, Minggu (6/7) malam.

Hariyadi menambahkan, penertiban tersebut dilakukan oleh empat tim mewakili masing masing Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya

geh/bhirawa

Panitia Panwaslu Kota Surabaya beserta jajaran SKPD Pemkot Surabaya melakukan pencopotan baliho raksasa bergambar capres nomor urut 2 di kawasan Jalan HR. Muhammad, Minggu (6/7) malam.

Utara dan Surabaya Selatan. Tim pertama membersihkan kawasan Utara antaranya wilayah Taman Surya, Genteng Kali, Embong Malang, Bubutan, Rajawali, hingga Kenjeran.

Tim kedua meliputi wilayah Timur yaitu, walikota Mustajab, dr. Mustopo, Dharmawangsa, sampai Menur.

Tim ketiga wilayah Selatan yaitu, Agung Suprapto, Walikota Mustajab, Simpang Dukuh, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, hingga kawasan Waru. Dan tim keempat wilayah Barat yaitu, dr. Soetomo, Indragiri, Kutai, Adityawarman, Mayjend Sungkono serta wilayah barat lainnya.

“Sebanyak 344 personel dike-

rahkan beserta 66 kendaraan untuk membersihkan semua APK yang ada di Surabaya. Semua personel berangkat dari Balai Kota Surabaya sekitar pukul 21.00 WIB,” terangnya.

Agar penertiban bisa maksimal untuk wilayah kecamatan dilakukan masing masing Panwascam serta Satpol PP kecamatan termasuk juga panitia pemilihan kecamatan (PPK).”

Dari hasil semalam cukup banyak APK dari kedua pasangan Capres Cawapres, kami masih belum menghitung keseluruhannya. Memang untuk wilayah kecamatan dilakukan oleh masing masing kecamatan. “ tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin mengatakan, soal kesiapan pelaksanaan Pilpres 2014 sudah dilakukan distribusi surat suara di semua Kecamatan se Surabaya.“Ada 7.000 surat suara yang rusak tetapi sudah bisa diatasi. Distribusi juga sudah dilakukan dengan lancar,” katanya.

Total surat suara yang akan didistribusikan sebanyak 2.060.222.

Jumlah tersebut sudah termasuk dua persen surat suara cadangan yang akan diterima oleh 160 Kelurahan SeSurabaya, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Surabaya seQ geh kitar 2.017.450 Orang.Q

RSUD dr Soewandhie Sediakan Satu TPS Surabaya, Bhirawa Pada Pilpres kali ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewandhi Surabaya menyediakan satu TPS untuk para pasien, keluarga pasien dan pegawai rumah sakit. Rencananya, pada pencoblosan tanggal 9 Juli 2014 RSUD dr Soewandhie akan bekerjasama dengan TPS di Kecamatan Simokerto Surabaya. ‘’Kita akan sediakan satu TPS keliling untuk para pasien, keluarga pasien dan pegawai rumah sakit di RSUD dr Soewandhie,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya drg. Febria Rachmanita.

Febria mengatakan, penyediakan TPS dilakukan sebagai wujud dari kepedulian RSUD dr Soewandhie dalam mensukseskan Pilpres tahun 2014. Dari pengalaman Pileg be-

Partisipasi pasien dalam mengikuti pencoblosan.

dna/bhirawa

berapa waktu lalu partisipasi pasien, keluarga pasien dan pegawai rumah sakit dalam mengikuti pencoblosan sangat tinggi.

Rata-rata jumlah pemilih Pileg yang mencoblos di RSUD dr Soewandhie sebanyak 200 orang lebih dan ini akan bertambah pada Pilpres kedepan.

‘’Saya memprediksi jumlah pemilih yang mencoblos di RSUD dr Soewandhie sebanyak 300 lebih,’’ katanya.

Menurutnya, banyaknya jumlah pemilih yang mencoblos di RSUD dr Soewandhie dikarenakan syarat untuk mencoblos pada Pilpres kali ini sangat mudah dan sederhana. Jika pada pencoblosan sebelumnya panitia meminta A5 maka pada pencoblosan tahun ini cukup menunjukkan kartu identitas seperti KTP, paspor, SIM atau sejenisnya. ‘’Yang terpenting adalah peserta mempunyai identitas tanpa harus dimintai A5 sebagai syarat pencoblosan,’’ ujarnya.

Wanita berkacamata ini mengungkapkan, dalam pencoblosan Pilpres, panitia akan memulai pencoblosan di atas jam 10 dan dilakukan secara Q dna keliling.Q

Pemkot Pekerjakan Warga Terdampak Jadi Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya terus berupaya mencarikan solusi kepada warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly-Jarak agar tidak mati sumber penghidupannya yang selama ini menggantungkan kepada bisnis prostitusi.

Salah satu upaya Pemkot adalah menempatkan warga terdampak sebagai pegawai kontrak di beberapa instansi pemkot. Sudah ada puluhan warga terdampak yang diterima bekerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Beberapa dari mereka kini bekerja sebagai tenaga keamanan dan juga driver.

Menurut Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Dedy Sosialisto, berdasar data dinsos, sudah ada 38 orang warga terdampak yang kini dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di lingkup Pemkot Surabaya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Bakesbangpol Linmas) dan 14 orang lainnya di Dinsos.

Beberapa dari mereka mulai masuk kerja pada awal Mei atau bahkan sebelum deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. ‘’Sebenarnya ada 50 orang yang masuk data kami, tetapi baru jumlah itu yang masuk. Ada yang dari Dolly, Jarak, juga dari Krembangan dan Benowo. Sementara yang lainnya mungkin masih wait and see. Mungkin masih merasa tidak enak sama temannya karena kan masih ada yang pro-kontra menyikapi pengalihfungsian lokalisasi ini,’’ terangnya.

Dijelaskan Dedy, program alih fungsi dan wisma itu sudah menjadi pemikiran Pemkot jauh sebelum penutupan. Menurutnya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sudah menginstruksikan kepada masingmasing SKPD bahwa dalam

hal penutupan lokalisasi, selain sasaran pokoknya para pekerja seks komersial (PSK), juga terkait masyarakat yang rentan dan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung.

Menyikapi instruksi tersebut, Dinsos selaku ujung tombak dilapangan, lantas melakukan sosialisasi dan beberapa kegiatan, serta verifikasi data para PSK, mucikari dan keluarga rentan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

Dedy mencontohkan tenaga Linmas yang bekerja di wilayah lokalisasi. Ada Linmas sampingan dan pokok.

Adapun yang terkena dampak langsung adalah Linmas pokok. ‘’Apabila lokalisasi ditutup, tentunya mereka tidak akan memiliki pekerjaan. Mereka inilah yang kemudian kita rekrut. Selain di Linmas, Pemkot juga menerima banyak permohonan untuk beralih profesi pada pekerjaan yang lebih baik. Seperti di Dinsos, ada

dre/bhirawa

Pemkot ketika melakukan konferensi pers tentang rekrutmen warga terdampak, kiri Kabid Linmas, warga terdampak yang bekerja di Dinsos, Kabag Humas dan Kabid Rehabilitasi Sosial. yang menjadi sopir juga tenaga keamanan,” sambung Dedy.

Menurut Dedy, pihaknya mendapatkan informasi ada sekitar 600 masyarakat ter-

dampak. Namun, pihaknya cukup kesulitan melakukan assessment. Padahal, jauh hari sebelumnya, Dinsos sudah mendapatkan tembusan dari Dinas Tenaga Kerja (Dis-

naker) Kota Surabaya untuk menyampaikan surat ke Lurah dan Camat barangkali ada warga di sekitar lokalisasi yang ingin mendapatkan pelatihan.

Namun, dari Dinsos tidak bisa langsung tembus ke masyarakat.‘’Itu yang membuat rencana kami kurang optimal. Barangkali dengan momen ini, bisa dilakukan sosialisasi kepada warga terdampak yang selama ini belum tertarik sehingga kami di SKPD bisa melaksanakan program yang kita siapkan,” ujarnya kepada para wartawan Senin (7/7) kemarin.

Salah satu warga terdampak yang kini bekerja di Pemkot Surabaya, Totok Basuki Rahmat, mengaku senang bisa beralih profesi. Menurut warga Krembangan yang lahir di daerah lokalisasi Dupak Bangunsari, pasca-penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, dirinya diterima bekerja sebagai tenaga outsourching di Dinsos Sosial Kota Surabaya dan ditempatkan di UPTD Keputih.

“Saya berterima kasih kepada Pemkot Surabaya karena dengan adanya penutupan lokalisasi, sangat banyak manfaat yang bisa dipetik.Q dre

SURABAYA

Selasa Pon 8 JULI 2014

3

Petasan Renggut Korban Jiwa Anak-anak Surabaya, Bhirawa Mesk sudah ada larangan dari kepolisian tentang penggunaan petasan dan kembang api saat Ramadan, tidak membuat anak-anak di Kota Pahlawan meninggalkan permainan bahan berbahaya ini. Dari pantauan di RSUD dr Soetomo terdapat dua anak yang dirawat dan satu meninggal akibat terkena petasan. Dua anak yang dirawat berinisial I (6 tahun) dan berinisial M (5 tahun) dan H (7 tahun) meninggal dunia.

Kepala IRD RSUD dr Soetomo,, dr Urip Moertedjo, Sp BKL (K), Med mengatakan korban pertama yakni inisial I anak berusia 6 tahun asal Lasem. I dirujuk ke IRD RSUD dr Soetomo dan langsung mendapatkan perawatan klinis agar kondisi matanya membaik. Tidak lama kemudian, I pulang dengan membawa obat mata.

"Cuma kena erosi mata setelah itu anaknya pulang," kata dr Urip.

Begitupula dengan korban pertama yang berumur 5 tahun yang dirujuk ke IRD RSUD dr Soetomo pada awal puasa. Pasca mendapatkan perawatan ringan di klinis IRD RSUD dr Soetomo, korban asal Manukan tersebut langsung pulang.. "Kita bersihkan matanya segera. Jika dibiarkan percikan belerang di mata akan menyebabkan kebutaan," ungkapnya.

Sementara untuk korban ketiga adalah H yang berusia 7 tahun mininggal kemarin (7/7). H meninggal dunia setelah menghirup banyak asap meriam bambu (mercon bumbung). H yang berasal dari Krian Sidoarjo meninggal dunia. ''Yang jadi perhatian adalah H karena dengan bermain petasan ia meninggal dunia,'' ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meski kedua korban anak-anak kondisinya sudah pulih, masyarakat harus harus tetap waspada dengan penjual petasan dan kembang api. Sebab, setelah dilarang kepolisian, namun masih banyak masyarakat, teruta-

ma anak-anak yang bermain petasan, kembang api dan lain-lainnya.

Urip memberi peringatan keras itu lantaran potensi pasien korban petasan bisa saja meningkat. Pada tahun 2013, ada 26 korban petasan. Salah satunya meninggal. Jumlah itu naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2012 yang hanya 13 orang.

"Biasanya korban mercon banyak kala hari-hari terakhir puasa atau lebaran tiba," ungkapnya.

Kendati tidak sebahaya mercon tapi kembang api cukup berbahaya. Menurut mantan humas RS dr Soetomo itu kembang api berisi campuran belerang dan arang kayu. Bahkan, ada kembang api yang mengandung mesiu sehingga jika terkena tubuh sangat membahayakan. ''Terbukti kembang api juga dapat menelan korban. Jadi tidak melihat apakah petasan (mercon red) atau kembang api semua dapat mengakibatkan korban,'' jelasnya.

Menanggapi pernyataan di atas salah satu warga Surabaya, Yoyok mengaku sebagai orang tua dirinya kesulitan jika anaknya selama bulan ramadan tidak bermain petasan. Menurutnya, dengan banyaknya penjual petasan membuat anak-anak dengan mudah membelinya. ''Sebagai orang tua kita sudah melarang, akatetapi namanya anak-anak tetap saja nekad untuk membeli meski sudah dilaQ dna rang,'' ucapnya.Q

Permainan petasan atau kembang api dapat menelan korban anak.

dna/bhirawa

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

trie diana/bhirawa

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara model C6 untuk pemilihan Capres dan Cawapres 9 Juli mendatang di RT 01 RW 02 Karangrejo VI Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya, Senin (7/7).

ORI Perwakilan Jatim Selidiki Dugaan Pungli PPDB ORI Jatim, Bhirawa Kabupaten Sidoarjo.

Ombudsman RI Perwakilan Namun, Agus belum bisa menJawa Timur sedang menyejelaskan hasil pemeriksaan karelidiki dugaan kasus pungli na proses penyelidikan masih dalam proses PPDB (Peneriberlangsung. Kendati demikian, maan Peserta Didik Baru) di Ombudsman RI Perwakilan dua daerah yaitu Kabupaten Jawa Timur akan menuntaskan Sidoarjo dan Kota Mojokerto. pengumpulan data atas kasus ini Di Kabupaten Sidoarjo, terdadan selanjutnya akan menemui pat dugaan adanya pungutan Bupati dan Ketua DPRD Sidoarliar terjadi pada saat pendaftaja guna membahas lebih lanjut Agus Widiyarta ran untuk seleksi SMPN dan permasalahan adanya dugaan SMA N yang menggunakan pungutan liar dalam proses jalur SPP-SKS (Satuan Penyelenggara PPDB di Sidoarjo.

Pendidikan Sistim Kredit Semester).

Kasus dugaan pungli yang lain PPDB dalam jalur tersebut setiap yang menjadi fokus penyidikan Omcalon siswa dikenakan biaya uang budsman RI Perwakilan Jatim adalah pendaftaran sebesar Rp.200.000,ditariknya uang pembangunan di untuk tingkat SMA dan Rp.175.000,sekolah sekolah baik itu SMP atauuntuk tingkat SMP. “Terhadap adanpun SMA dibeberapa darah termasuk ya pungutan tersebut Kami telah mejuga di Sidoarjo yang memberatkan meriksa beberapa Kepala Sekolah orang tua siswa. karena kami menduga pungutan Sepekan kedepan, ORI Perwakilan tersebut tidak ada dasar yang kuat, Jatim juga akan terjun ke Kota Mojokapalagi SMP yang merupakan bagierto untuk mengumpulkan data tenan dari wajib belajar tentu semuanya tang adanya dugaan pungli pada harus ditanggung pemerintah,” kata proses PPDB. Dugaan pungli untuk Kepala perwakilan Ombudsman RI pendaftaran siswa berprestasi mePerwakilan Jawa Timur, Agus Widinyeruak di Kota Mojokerto. yarta, Senin (7/7).

“Kami akan terjun di Kota Mojokerto Menurutnya, beberapa waktu yang guna melihat langsung perubahan lalu Ombudsman RI Perwakilan Jayang telah dilakukan Kota Mojokerton tim telah memeriksa 2 Kepala atas saran Ombudsman RI Perwakilan Sekolah SMA dan 2 Kepala Sekolah Jatim pada evaluasi PPDB tahun 2013 SMP serta Kepala Dinas Pendidikan kemarin,” kata Agus Widiyarta.

Pada tahun 2013, Ombudsman RI Perwakilan Jatim juga menemukan beberapa pelanggaran administrasi pada proses PPDB di Kota Mojokerto.

“Ombudsman berharap ada perubahan-perubahan yang lebih baik dan signifikan pada proses PPDB tahun 2014 ini di Kota Mojokerto,” tambahnya.

Sedangkan Pos Pengaduan PPDB Ombudsman RI Perwakilan Jatim tahun 2014, terhitung Senin (7/7) telah menerima 23 pengaduan baik pengaduan langsung dari masyarakat ataupun yang merupakan inisiatif Ombudsman.

Untuk Kota Surabaya, Ombudsman RI Perwajilan Jatim menilai proses PPDB di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik dengan menggunakan sistim on line walaupun ada beberapa lapoiran yang masuk tetapi semuanya sudah dapat diselesaiakan dengan baik oleh panitia PPDB. Seperti diketahui sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur kembali membuka posko pengaduan PPDB tahun 2014.

Seperti diketahui bahwa proses PPDB baik dari tingkat SD sampai dengan SMA selalu menjadi perhatian masyarakat. Berbagi keluhan selalu muncul dalam proses ini baik rumitnya prosedur, diskriminatif sampai dengan pungli selalu mewarnai proses PPDB Q rac tahun tahun sebelum ini.Q

ist

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengimbau agar masyarakat zakat infaq dan sedekahnya pada lembaga yang resmi.

Antisipasi Luberan Pengemis Musiman

BAZ Ajak Salurkan Amalan Melalui Lembaga Terpercaya Pemprov, Bhirawa Maraknya pengemis musiman yang menjadi masalah rutin setiap Bulan Ramadan, bisa diatasi jika masyarakat pemberi shodaqoh menyalurkan amalnya pada lembaga seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau lembaga lain yang bisa dipercaya.

Tingginya simpati masyarakat pada pengemis dengan mudah memberi uang khususnya pada bulan Ramadan justru berdampak mengundang pengemis berbondong-bondong ke kota-kota besar di Jatim, seperti Surabaya, Malang, Madiun dan Jember.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, Dinas Sosial juga telah menghimbau agar masyarakat tetap memberikan amalnya pada lembaga resmi penyaluran amal yang bisa dipercaya.

“Percayakan pada lembaga yang terpercaya untuk bisa menyalurkan amalan,” katanya didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Jatim, Budi Yuwono, Senin (7/7).

Ia menjelaskan, dari data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013, khusus untuk gelandangan sebanyak 2.320 orang, pengemis sebanyak 4.536 orang dan pemulung sebanyak 2.042 orang.

Sejak Tahun 2011, Pemprov Jatim memprioritaskan program percepatan penanganan lima PMKS yang menjadi skala prioritas penanganan, yaitu Anak Jalanan, WTS, Gelandangan, pengemis dan gelandangan Psikotik.

Penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui dua sistem, yaitu pelayanan dalam panti dan pelayanan luar panti. Melalui dalam panti dilaksanakan oleh 3 UPT, yaitu

UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis (RSGP) Madiun dan Pasuruan serta Balai PMKS Jalanan Sidoarjo.

Tahun 2013, dalam UPT melaksanakan pelayanan bagi Gepeng sebanyak 708 orang meskipun daya tampung hanya 305 orang tetapi karena pendekatan dan asessment dilakukan untuk pengenalan permasalahan gepeng, sehingga satu dengan yang lain penanganannya berbeda dan dapat menjangkau sebanyak 708 gepeng.

Sedangkan untuk luar panti memberikan penanganan bagi 120 orang gepeng dengan lokasi di kantong-kantong gepeng yang ada di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Kediri dan Kota Madiun.

Tahun 2013, untuk Bidang Rehabilitasi Sosial yang dikhususkan untuk penanganan Gepeng dan Gepeng Psikotik sebanyak Rp 1,2 miliar diperuntukan bagi kegiatan bimbingan sosial keterampilan, bantuan stimulan bagi 120 orang dengan bantuan stimulan Rp 3.300.000 per orang, sedangkan untuk tahun 2014 anggaran menurun menjadi Rp 800 juta dengan alokasi untuk 90 orang.

Tahun 2014 hingga bulan Juni, UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis serta Balai PMKS Jalanan Sidoarjo telah melaksanakan pelayanan bagi 553 orang gepeng.

Pengentasan gepeng juga dilaksanakan melalui Program Desaku Menanti yang merupakan pilot projek penanganan gepeng dengan tujuan menempatkan kembali gelandangan dan pengemis yang ada di perkotaan untuk ditempatkan di Q rac suatu daerah.Q

OPINI

4 Tajuk

Besok Nyoblos Pilpres BESOK, Rabu (Wage) 9 Juli 2014, menjadi hari bersejarah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Juga menjadi hari penentuan bagi kedua Capres dan Cawapres. Bahkan sejak pagi bersamaan dengan waktu coblosan, perolehan kedua kontestan sudah bisa diketahui melalui hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei independen maupun sewaan parpol. Lalu sehari setelah coblosan (Kamis 10 Juli) sudah bisa diketahui siapa yang bakal menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui penetapan tanggal 3 Juli 2014, dipastikan Pilpres akan berlangsung satu kali putaran. Putusan MK dilakukan secara vooting (oleh 9 hakim), dengan dua hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Penetapan terhadap judicial review UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, ditimbang dengan UUD 1945 pasal 6A, pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (2), pasal 28I ayat (4), serta pasal 28J ayat (1).

Sudah banyak baliho, poster, dan spanduk Capres Cawapres ditebar di sepanjang jalan sampai di plengsengan dan tembok kuburan. Mestilah dimaklumi, karena Capres harus memperkenalkan diri kepada masyarakat secara luas. Berbagai ukuran alat peraga kampanye yang dipajang caleg, sebagiannya juga menyertakan gambar lambang parpol pendukung.

Tetapi banyaknya alat peraga kampanye yang ditebar pasti tidak inharent dengan hasil piplres. Yang banyak spanduknya bukan berarti pasti akan menang. Begitu pula kerapnya tampilan iklan di televisi, radio dan media cetak bukan menjadi pertanda kemenangan.

Pilpres merupakan amanat UUD pasal 6A ayat (1).

Dinyatakan, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Selain itu masih terdapat persyaratan, tentang kemenangan dalam pilpres harus tersebar pada 17 propinsi. Ini untuk menghindari kemayoritasan di kawasan tertentu (Jawa saja), tetapi tidak didukung kawasan lain.

Itu bagai pasal NKRI dalam pilpres. Yakni pasal 6A ayat (3), menyatakan : “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Harus diakui, persaingan dalam pilpres 2014 sangat ketat. Ini disebabkan kontestan pilpres cuma pasang.

Sehingga situasi diametral menjadi keniscayaan. Tetapi situasi diametral tidak harus dijalani dengan brutal. Pilpres di Amerika Serikat juga selalu hanya dua kandidat, tapi tidak pernah kisruh. Toh ada juga kelebihan pilpres dengan hanya dua kandidat, karena pasti hanya satu putaran.

Namun bukan berarti pilpres akan pasti selesai pada 9 Juli besok. Gugatan hasil pilpres (kalau ada) harus digelar.

Pilpres memang hanya satu kali putaran. Tetapi pemilu susulan maupun ulang bisa diselenggarakan. Sengketa hasil pilpres wajib diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diamanatkan UUD pasal 24C ayat (1). Terhadap UU tentang Pilpres, sudah banyak desakan untuk diamandemen lagi. Bahkan untuk pilpres tahun 2019, tidak lagi menggunakan UU Nomor 42 tahun 2008.

Terlepas dari berbagai desakan terhadap sistem demokrasi, kenyataan menunjukkan bahwa pemilihan langsung selalu diiringi dengan pengkotak-kotakan sosial. Ini berpotensi merusak ke-bhineka-an Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat budaya dan kepulauan. Begitu pula kecurangan makin masif yang dilakukan oleh tim sukses pasangan kontestan dalam pilpres, serta penyelenggara pemilu.

Tetapi hajat demokrasi tak boleh berhenti. Yang mesti ditegakkan adalah amanat UUD pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu (termasuk didalamnya pilpres) wajib berlangsung jujur, dan adil. Juga perlu berdoa, agar diberi kelapangan kalbu untuk menerima siapapun yang menjadi presiden RI. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemilihan Umum Itu Keputusan Rakyat RIUH rendah kampanye pemilihan presiden telah usai.

Selama satu bulan kita menyaksikan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla pamer program dan “mimpi”. Namanya kampanye, sudah pasti langgamnya sama, yaitu menabur harapan dengan tujuan kita memilih si pasangan calon.

Kita menghargai proses politik sampai hari ini, saat masa tenang selesai. Hadirnya dua pasang calon, bagaimana pun, sempat membuat kita semua khawatir. Dua pasang calon itu, langsung berhadapan (head on) seperti adu kambing. Kita semua seperti terbelah menjadi dua kubu. Televisi (berita) dan surat kabar di Indonesia yang biasanya netral, kini juga terbelah menjadi dua. Perkembangan ini mencemaskan.

Namun, ketika pada akhirnya lakon kedua kubu berjalan damai, kita patut bersyukur.

Kini, kita memasuki masa tenang, masa yang diharapkan mampu mengendapkan keriuh-rendahan masa kampanye untuk masuk dalam keheningan sehingga kita semua akhirnya sampai pada pilihan. Saat debat pasangan calon presiden terakhir Sabtu (5/6) malam lalu, kedua pasang calon pasangan menutup pidato (closing statement) dengan sangat bagus.

Pernyataan penutup itu dimintakan sehubungan pemilihan presiden akan berlangsung 9 Juli ini dan hasilnya sudah pasti hanya melahirkan satu pemenang. Perlu penyikapan masing-masing calon atas hasil pemilihan 9 Juli.

Sekarang kita semua tinggal memantau penyelenggara pemilihan umum untuk bekerja dengan baik. Amanat rakyat yang diembankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga-lembaga penyerta penyelenggara pemilihan umum, merupakan mandat suci rakyat yang harus dilaksanakan dengan benar. Polisi dan tentara wajib mengamankan, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus mengawasi secara saksama, lembaga swadaya masyarakat perlu selalu mengawal literasi politik demi terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil. Karena kita sudah dua kali melakukan pemilihan presiden secara langsung dan hasilnya selalu damai, maka kita percaya bahwa pemilihan yang ketiga ini juga akan berlangsung damai. Segalanya akan damai jika dua pentolan yang maju dalam pemilihan presiden juga bersemangat damai.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Pon 8 JULI 2014

Ayo Jangan Golput di Pilpres 2014 Penghujung perhelatan akbar pesta demokrasi pemilu Pilpres negeri ini tinggal hitungan hari. Even lima tahunan ini, akan menentukan presiden dan wakil presiden, yang memegang tampuk pemerintahan negara ini lima tahun ke depan. Momen pemilu sering kali mendapat tanggapan yang variatif. Sebagian masyarakat menyikapi hadirnya pemilu dengan penuh semangat. Namun ada juga yang menyikapinya dengan perasaan gundah, bahkan ada yang cenderung acuh tak acuh.

M

asyarakat yang penuh semangat, melihat pemilu ini sebagai salah satu wadah untuk memperbaiki negara ke depan. Mereka melihat, dengan memilih presiden dan wakil presiden yang baik akan memberikan perbaikan tata kelola negara ini ke depan. Bagi mereka, pemilu merupakan ajang yang tepat untuk menunjukkan eksistensi suara rakyat.

Bagi masyarakat yang gundah, mereka melihat pemilu tak ubahnya sebuah pesta, yang benarbenar pesta. Kelompok ini, adanya pemilu, tidak memberi pengaruh yang signifikan untuk perbaikan negara ini ke depan. Sementara bagi masyarakat yang acuh atak acuh, atau apatis. Hampir sama dengan kelompok kedua, kelompok ini melihat pemilu hanya sebuah rutinitas, tidak memberi manfaat untuk perbaikan ke depan. Nah, menghadapi pemilu yang tinggal hitugan hari ini, kita perlu waspada dengan sikap-sikap yang bisa menciderai niatan baik pemilu.

Sikap-sikap itu seperti golput dan praktek politik uang.

Secara kuantitatif maupun kualitatif memang persoalan pemilu yang terjadi tidak terlalu signifikan mengingat kompleksitas pemilu Indonesia sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang menyelenggarakan pemilu demokratis dengan jumlah pemilih yang mencapai 185 juta pemilih, serta ribuan tempat pemungutan suara. Namun, hal tersebut tetap perlu direspon guna perbaikan dalam penyelenggaraan pilpres agar semakin berkualitas dan dapat menjadi ajang bagi rakyat untuk mengartikulasikan pilihan politiknya memilih kader terbaik bangsa untuk duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Golput Ancaman Demokrasi Bagi mereka yang mendukung golput seringkali berdalih

kesempatan untuk memberi dukungan pada orang-orang yang cakap menduduki kursi kekuasaan.

Golput juga dapat dimaknai sebagai pengabaian kewajiban konstitusional warga negara unOleh : tuk berperan aktif Gumoyo Mumpuni dalam upaya-upaya bahwa golput merupapembangunan polikan hak politik yang Ningsih tik negara. Suara dijamin oleh konstisetiap warga negara tusi. Bahkan, golput yang diwujudkan dalam tindadianggap sebagai bentuk koreksi kan memilih para wakil rakyat, terhadap sistem politik. Argumaupun kepala pemerintahan, mentasi semacam itu tentu bisa terutama capres dan cawapres diperdebatkan baik secara politik dalam Pilpres 9 Juli 2014 besok maupun yuridis. Secara politis, ini merupakan sarana bagi warga golput merupakan sikap pasif negara untuk turut serta memtidak menggunakan kesempabangun bangsanya. tan untuk memberikan suara Hanya mereka yang menggudalam pemilu. Sikap ini dengan nakan hak pilihnya yang memidemikian menghilangkan kesemliki kedaulatan politik untuk patannya sebagai warga negara menilai, memutuskan sekaligus untuk membuat penilaian kritis menghukum mereka yang diangdalam keputusan politik untuk

Sikap golput sama saja dengan memberi legitimasi dan cek kosong pada mereka yang akan berkuasa. Karena itu, dilihat dalam konteks azas manfaat maka golput sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perbaikan dan kepentingan bangsa. menentukan orang-orang yang dianggap cakap dan layak menduduki kekuasaan.

Sikap golput sama saja dengan memberi legitimasi dan cek kosong pada mereka yang akan berkuasa.

Karena itu, dilihat dalam konteks azas manfaat maka golput sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perbaikan dan kepentingan bangsa. Golput justru akan memberi kesempatan pada para politisi yang tidak cakap lolos dari hukuman rakyat karena mereka yang golput tidak memanfaatkan

gap memenuhi kehendak rakyat ataupun mereka yang sebaliknya tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Mereka yang dinilai oleh rakyat tepat sesuai dengan aspirasinya maka akan mendapat mandat berupa dukungan suara guna mengantarkannya pada kursi kekuasaan dan menjalankan aspirasi masyarakatnya. Suara rakyat dalam pilpres karena itu menjadi penting karena tidak hanya sekedar memberi legitimasi kekuasaan semata, tetapi juga menunjukan bahwa rakyat

betul-betul telah melaksanakan wujud kedaulatan politiknya secara sadar dan membuat penilaian secara kritis terhadap para capres/cawapres yang akan berkompetisi dalam Pilpres.

Keikutsertaan dalam Pilpres melalui tindakan memilih dengan demikian juga mengkonfirmasi bahwa proses demokrasi telah berjalan dengan baik. Sebagaimana Robert Dahl (On Democracy, 1998) jelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah partisipasi warga negara dalam pemilu. Karena itu, tindakan golput merupakan ancaman mendasar dari demokrasi itu sendiri dan tindakan yang tidak bertanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Jadilah warga negara yang baik yang tahu bagaimana berperan, tidak hanya menjadi komentator saja.

Partisipasi Kritis Kualitas Pilpres tentu akan dipengaruhi oleh berbagai hal.

Selain persoalan menekan angka golput. Profesionalitas penyelenggara pemilu sehingga persoalan logistik pilpres, ketepatan tahapan pilpres, netralitas penyelenggara menjadi penting adanya.

Partisipasi kritis lain yang tak kalah krusial adalah peranan partai-partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres untuk memanfaatkan momentum pilpres tidak hanya sebagai ajang mencari legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi momentum pendidikan politik bagi rakyat.

Karena itu, dalam menyongsong Pilpres ini maka saatnya bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi, menilai dan membuat kriteria-kriteria bagi keputusan politik yang akan segera diambil 9 Juli 2014 mendatang. Partisipasi masyarakat dengan mengawasi proses penyelenggaraan Pilpres diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilpres serta menghasilkan postur pemerintahan di bawah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang dapat menjalankan amanat rakyat menuju perbaikan dan kemajuan bangsanya. Siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden, tentu orang itulah yang terbaik, karena mereka adalah pilihan rakyat.

Pengajar Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang

Nasib PNS Daerah Pascapilpres

P

egawai Negeri Sipil yang dikenal pula de ngan sebutan aparatur sipil negara (ASN) merupakan soko guru peme rintahan, siapapun yang akan menjadi presidennya. Pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN menjadi kekuatan pelayanan program pemberdayaan masyarakat di segala bidang sosial-ekonomi kemasyarakatan.

Eksistensi PNS (ASN) sebagai “pamong masyarakat” begitu vital bagi pelaksanaan program tata kelola pemetintahan. PNS adalah “buruh negara” yang bekerja atas dasar etika dan aturan yang di-skemakan oleh UU. Namun di era pemerintahan SBY PNS mengalami realitas diskriminasi. PNS yang bekerja di jajaran kementerian seperti kementerian keuangan, kementerian Pertahanan, dsb mulai tahun 2007 mendapatkan tunjangan remunerasi yang jumlahnya fantastik. Demikian PNS kategori fungsional yakni guru mendapatkan tunjangan sertifikasi 1 kali gaji pokok. Sedangkan PNS di daerah tidak mendapatkan reward seperti tunjangan sertifikasi ataupula tunjangan remunerasi.

Padahal PNS di daerah terikat aturan disiplin yang sama, regulasi kepegawaian yang setara, dan etika kedisiplinan yang sama dengan PNS kategori Fungsional ataupula PNS yang bekerja di kementerian.

Pemerintah pusat.

PNS didaerah juga bekerja melayani masyarakat di daerah dan prosentase pekerjaannya berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Namun karena logika otonomi daerah stan-

dar kesejahteraan mun janji tersebut PNS diserahkan hanya menyentuh Oleh: kepada daerah. kelompok fungsionArtisa Jati H Bagi daerah yang al, seperti Guru, Imam Yudhianto S “kaya”----karena TNI/Polri. sedangwilayah kecil, jumkan PNS didaerah lah penduduk keseolah dilupakan. cil namun desentralisasi fiskal Kenaikan gaji PNS yang rutin geda-------bisa mengalokasikan ditetapkan pemerintah tidak tambahan tunjangan penghasimampu mengejar beban kenaikan lan. Namun PNS di daerah yang harga kebutuhan pokok. miskin hanya berharap pada Minimnya standar pendastandar gaji yang ditetapkan oleh patan PNS di daerah memang pemerintah pusat melalui Kepuberimbas pada praktek korupsi tusan presiden. anggaran dan kinerja PNS. PNS Demikian standar Gaji PNS didaerah juga merasa terdisdaerah mengikuti standar gaji kriminasi dengan PNS lingkup pokok plus tunjangan yang kementerian dan PNS Fungditetapkan oleh Pemerintag sional seperti Guru, dan tenaga pusat. hal tersebut sangat ironis medis. Padahal harus diakui se-

Momentum Pilpres terkemukakan janji Capres/ cawapres yang konon akan menaikkan kesejahteraan aparatur negara. Namun janji tersebut hanya menyentuh kelompok fungsional, seperti Guru, TNI/ Polri. sedangkan PNS didaerah seolah dilupakan.

Kenaikan gaji PNS yang rutin ditetapkan pemerintah tidak mampu mengejar beban kenaikan harga kebutuhan pokok. jika dibaca besaran gaji yang diterima. Contoh PNS didaerah yang lulusan PT dengan gelar S1 masa kerja 4 tahun penghasilan yang didapatkan per bulan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Jumlah yang kecil untuk mencukupi biaya hidup.

Momentum Pilpres terkemukakan janji Capres/cawapres yang konon akan menaikkan kesejahteraan aparatur negara. Na-

cara objektif PNS didaerah juga memegang kunci keberhasilan program pemerintah pusat. PNS didaerah pelaksana program bantuan sosial pemerintah pusat yang menyentuh kepentingan masyarakat dibasis sosial yang jelas.

Untuk itulah sebuah harapan agar para capres/cawapres yang kini berkompetisi dalam arena pilpres memperhatikan kepentin-

gan dan kebutuhan PNS didaerah. Logika politik anggaran dan penggajian PNS haruslah setara dan adil. Pemerintah Pusat harus tidak bersifat diskriminatif. Standar Gaji dan program tunjangan tambahan penghasilan haruslah adil antara PNS di lingkup kementerian dan PNS di birokrasi pemerintahan didaerah. perlulah capres yang akan terpilih menjadi pemimpin pemerintahan 5 tahun kede apan mengevaluasi proyek remunerasi birokrasi yang tidak adil. Buatlah PNS didaerah juga bisa tersenyum dan bisa bekerja maksimal melayani masyarakat.

Diperlukan adanya kebijakan politik anggaran yang adil dan bijak. harus diakui selama beban APBN 70 % untuk belanja pegawai. Dari 70 % belanja pegawai 60 % untuk belanja pegawai di lingkup pemerintahan Pusat.

Pemerintah Pusat dan presiden yang “baru” harus benar-benar memperhatikan asas proporsionalitas, kinerja dan keadilan social di lingkup para aparatur pemerintahan.

Jangan sampai kinerja PNS didaerah menjadi mundur yang berakibat kegagalan pelayanan program-program pro rakyat yang dijanjikan para calon pemimpin bangsa.

Langkah tegas, adalah selenggarakan tunjangan remunerasi tanpa pandang bulu antara PNS pusat dengan PNS didaerah. kaji ulang program sertifikasi guru sesuai asas kinerja dan profesionalisme. Jangan bedakan hak para aparatur negara yang bekerja melayani masyarakat diwilayah NKRI. Kedua penulis PNS di Jawa Timur

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 8 JULI 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dewan Tuding Hasil PPDB Cacat Hukum Kota Mojokerto, Bhirawa Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Mojokerto diragukan legalitasnya. Kalangan DPRD Kota Mojokerto menuding produk yang dihasilkan Dinas Pendidikan selaku leading sector PPDB tahun 2014 itu cacat hukum. ‘’Hasil PPDB kali ini cacat hukum, Kepala Dinas Pendidikan selaku leading sector melanggar Perwali soal PPDB,’’ lontar Junaedi Malik, Wakil Ketua Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Senin (7/7) kemarin.

Perwali yang dilanggar Kadiknas Kota Mojokerto, Hariyanto, yakni soal kuota jatah warga asal luar kota. Dalam Perwali Nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa

kuota peserta didik asal luar kota maksimal 10% dari pagu. Tapi dalam pelaksanaannya, Kadiknas membuka kran pagu siswa luar kota jauh diatas 10%. ‘’Karena Kadiknas Pendidikan melanggar Perwali inilah maka kita sebut hasil PPDB ini cacat hokum.

Karena cacat hukum, maka produk PPDB yang dihasilkan dengan penambahan kuota harus dibatalkan. Dan Kepala

Dinas Pendidikan adalah orang yang harus paling bertanggungjawab,’’ kecam ,’’ ujar politikus PKB ini yang dipastikan dilantik lagi sebagai anggota DPRD ini.

Sebagai bentuk meminta pertanggungjawaban, DPRD bakal memanaggil Kadiknas dan jajarannya. ‘’Komisi III sudah mengagendakan untuk memanggil Kadiknas,’’ timpal Hardiyah Santi, Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto.

Sebelumnya Kalangan dewan perwakilan rakyat daeah (DPRD) Kota Mojokerto menuntut Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) bertanggungjawab atas munculnya berbagai kasus pendidikan di Kota Mojokerto. Para wakil

rakyat saat ini melakukan inventarisasi ‘dosa-dosa’ Kadiknas hingga menyebabkab dunia pendidikan Kota Mojokerto carut marut.

Ketua Komisi III (bidang kesejahteraan rakyat, red) DPRD Kota Mojokerto mengecam keras kinerja Kadiknas selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. ‘’Rekomendasi saya selaku Ketua Komisi III adalah jika hasil PPDB ini tetap dilaksanakan, maka konsekwensinya Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto harus mundur,’’ ujar Sunarto, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto.

Menurut Itok sapaan akrab politisi asal PDIP ini, Hariyanto

selaku Kadiknas jangan hanya menjadikan kepala sekolah sebagai bamper. Ia mencontohkan munculnya pungutan PPDB sebesar Rp40 ribu untuk SMK dan Rp30 ribu untuk SMA yang sudah dibatalkan wali kota itu membuktikan keggalan Hariyanto selaku Kadiknas. ‘’Tapi mengapa Kadiknas melimpahkan kesalahan itu hanya kepada kepala sekolah saja. Sebagai penanggungjawab leading sector bidang pendidikan, Kadiknas itu orang yang harus paling bertanggungjawab,’’ kecam itok.

Meski PPDB carut marut namun Dinas Pendidikan Kota Mojokerto tampak cuek. Melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Sunardi me-

KPU Beri Surat Teguran Bupati dan Wabub

130 Prajurit Satgasmar Ambalat XVII Datang Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 130 prajurit Pasmar-1 yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Ambalat XVII datang dan disambut Komandan Pasmar-1, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso dalam upacara di Markas Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Senin.

Upacara penyambutan Satgasmar Ambalat XVII dengan Komandan Satgas, Kapten Marinir Ahmad Fauzi itu juga dihadiri Kepala Staf Pasmar-1, Kolonel Marinir Purwadi, Komandan Kolatmar, Kolonel Marinir Budi Purnama, dan para asisten dan para komandan di jajaran Pasmar-1.

Selama penugasan di daerah Sebatik, anggota Pasmar-1 itu ditempatkan pada beberapa pos yaitu Sei Pancang, Sei Taiwan, Sei Bajau, Tembaring, Balansiku, Bambangan dan Nunukan.

Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat kembali bergabung dengan induk pasukan, serta selamat bertemu dengan keluarga setelah kurang lebih 10 bulan memenuhi tugas mulia menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan daerah Sebatik, Kalimantan Timur.

Selaku pribadi dan atas nama pimpinan Korps Marinir TNI AL, Komandan Pasmar-1 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Komandan Satgasmar Ambalat XVII beserta anggotanya atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas. ‘’Semoga apa yang telah didapatkan selama di daerah penugasan bisa dijadikan sebagai bekal pengalaman dan kontribusi positif bagi Korps Marinir TNI AL. Tapi, janganlah keberhasilan itu membuat hanyut dalam pujian dan bergembira secara berlebihan, karena tugas lainnya sudah menanti,’’ katanya.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Komandan Pasmar-1 menyampaikan beberapa penekanan kepada anggota Satgasmar Ambalat XIV, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan satuan.Q ant

kar/bhirawa

ngatakan PPDB masih berlangsung sesuai aturan. ‘’Soal penambahan kuota siswa asal luar kota itu sudah melalui petunjuk bapak wali kota,’’ jawab Sunardi ketika dihubungi Bhirawa.Q kar

Panwas Warning Tim Kampanye Jokowi-JK

KELANA

Gresik, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik akhirnya berani memberikakan teguran kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati M Qosim. Karena telah terbukti ikut mengarahkan para kepala desa, untuk memilih pasangan nomor urut satu dalam acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Jatim beberapa waktu lalu di Gedung GNI .

Menurut Komisioner Divisi Hukum Dan Pengawasan KPUD Gresik, M Chairuz Zimam pada wartawan Senin (7/6) kemarin, surat teguran ini. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Gresik, meski bahasanya tak sesuai aturan hal itu tetap dibenarkan KPU Jatim. Karena rekomendasi Panwaslu sebagai landasan dan baru Senin (7/7) kemarin mengirimkan surat teguran pada bupati dan wakil bupati.

Surat teguran KPUD kepada Bupati dan Wakil Bupati Gresik, awalnya dari dilaporankannya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Panwaslu Gresik. Karena Bupati Gresik telah mengarahkan para kepala desa untuk memilih pasangan nomor urut satu dalam acara APDESI di Gedung GNI Gresik. Dalam acara kampanye Pilpres pasangan nomer urut 1.

Terpisah Komisioner Divisi Pengawasan Panwaslu Gresik, Hariyanto Ismail mengatakan, setelah berkas dikembalikan pihaknya sempat melakukan konsultasi dengan Bawaslu. Dan rekomendasi yang tak ada aturannya maka rekomendasi itu bisa menjadi aturan, permasalahan ini lantaran dalam bahasa yang digunakan tak menyalahkan bupati maupun membenarkan. ‘’Atas kesalahan yang berupa surat teguran, sebagai orang nomer satu di Gresik harus tahu. Jangan berbuat lagi karena kasihan masyarakat, dan meminta agar bupati dan wabup kedepannya bisa lebih selektif dalam menghadiri acara. ‘’Masak nggak bisa membedakan acara, seharusnya sebelum datang ke acara staf sudah lebih dulu datang,’’ Jelasnya.Q kim

Junaedi Malik

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat memberi pengarahan kepada jajaran Satpol PP Sidoarjo.

Bupati Keluhkan Kinerja Satpol PP Sidoarjo, Bhirawa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak maksimal dikeluhkan Bupati Sidoarjo. Pasalnya, petugas Satpol PP di Halaman Pendopo Kab Sidoarjo saja masih lengah, pernah kecolongan sepeda motor, hingga dua kali.

Hal itu ditegaskan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum saat memberikan bantuan 18 mobil patroli Satpol PP untuk 18 kecamatan, serta 10 unit sepeda motor unit patroli khusus, kemarin di Halaman Pendopo Kab Sidoarjo.

Bukan itu saja, menurut Saiful Ilah,kini lagi musim pertandingan sepak bola Piala Dunia. Di Pos penjagaan halaman pendopo sering saya pantau. Apa yang terjadi saat pertandingan sepak bola Piala Dunia di TV sangat ramai, namun tak ada yang melihat.

Ternyata petugasnya main ‘teplekan’ (main kartu) di tempat sebelahnya. ‘’Jadi sepakbola di TV ramai tak ada yang melihat, main kar-

tunya juga ramai,’’ ungkap Saiful Ilah.

Akibat lain dari perbuatan itu, tamu saya pada malam hari juga tidak bisa masuk karena pagarnya sudah dikunci rapat-rapat di tinggal ‘teplekan.’ Padahal, tamu saya itu orang-orang penting, juga ada para kepala dinas yang akan membicarakan masalah perkembangan Sidoarjo agar kedepannya lebih baik lagi.

Dengan kondisi seperti itu saya tidak akan menegur, mereka punya atasan, ya atasannya saja yang saya tegur. ‘’Karena atasannya yang bertanggungjawab, agar kondisi itu tak terulang lagi,’’ tegas Abah Ipul (sapaan bupati sehari-hari).

Cerita lain yang tak kalah menarik dari orang nomor satu di Sidoarjo ini, tatkala mobil yang ditumpanginya keluar masuk dari rumah dinas maupun pendopo, di depan pintu masuk yang di Jl Cokronegoro itu juga tak dijaga sistem lalulintasnya.

Sehingga kendaraan saya

Balongbendo Kembangkan Kambing Fermentasi Sidoarjo, Bhirawa Sejak adanya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Balongbendo. Sejumlah warga desa makin serius beternak kambing.

Bahkan kini kambing sudah menjadi salah satu primadona komoditas di kawasan Sidoarjo barat.

Menurut Ketua PJOK (Penanggung Jawab Opersional Kelompok) PNPM Mandari Perkotaan, Sigit Suharjito, Senin (7/7) kemarin, kalau kambing yang dikembangkan ini sangat berbeda dengan ternak kambing konvensional. Jika biasanya kambing diberi makan rumput segar, ini berbeda, makanan yang diberikan dedak dan limbah pertanian yang di fermentasi. ‘’’Karena makanannya yang khusus, kotoran dan dagingnya tak berbau. Keunggulan lainnya dagingnya empuk dan kambingnya lebih cepat besar,’’ terang Sigit Suharjito yang juga Kepala Seksi Perekonomian Kec Balongbendo.

Limbah pertanian yang masih melimpah di daerah Balangbendo menjadikan para peternak kambing tak

akan khawatir kehabisan bahan makanan ternaknya.

Namun, dalam memfermentasi pakan ini perlu pelatihan khusus agar kandungan gizi yang dibutuhkan kambing bisa tercukupi. ‘’Jadi peternakan kambing ini menggunakan sistem kemitraan antara PNPM Mandiri Perkotaan Kec Balongbendo dengan pihak swasta,’’ ujar Sigit.

Setiap tiga bulan sekali kambing yang laku terjual sekitar 75 ekor. Ini hanya untuk tujuh orang peternak yang ada di Desa Singkalan.

Tujuh orang inilah yang sudah mendapat modal untuk pengembangan peternakan.

Hingga kini sudah banyak pihak swasta yang menjanjikan bantuan modal melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, salah satu pihak swasta yang sudah komitmen adalah RS Anwar Medika Balongbendo, kerjasama dengan peternak bentuknya adalah bagi hasil saat penjualan. ‘’Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan pendataan siapa saja yang layak mendapat bantuan,’’ tegasnya.

Q ach

pernah ditabrak sepeda motor hingga tiga kali. ‘’Saya mohon sekali lagi kedepannya tak terjadi seperti itu lagi,’’ keluhnya.

Begitu juga mengenai bangunan liar yang ada di stren kali kini sudah banyak. Satpol PP harus tegas, semua harus ada izinnya. Kalau aturan ditegakkan, tak mungkin diberikan izin di spadan sungai.

Termasuk juga kepada warga Sidoarjo jangan membuang sampah sembarangan ke sungai. Akibatnya sungai yang ada kini banyak mengalami pendangkalan.

Disisi lain, mengenai fasilitas kendaraan yang diberikan jangan disalahgunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan kendaraan untuk operasional diwilayah Kab Sidoarjo hingga di kecamatan-kecamantan. ‘’Maka saya berharap kepada Satpol PP harus bekerja maksimal dan tulus ikhlas, sebagai pelayan masyarakat,’’ harap Saiful Ilah.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Panitia pengawas (Panwas) Pemilu Presiden Kota Mojokerto memberikan warning kepada Tim Pemenangan Jokowi-JK Kota Mojokerto. Peringatan ini menyusul masih bertenggernya baliho raksasa bergambar pasangan itu ketika sudah memasuki masa tenang.

Jika tak segera dicopot Panwas mengancam bakal menjadikan kondisi itu sebagai tindak pelanggaran pidana. ‘’Pemasangan baliho itu termasuk pelanggaran pidana Pemilu. Karena itu sama saja dengan kampanye diluar jadwal,’’ ujar Elsa Fifajanti, Ketua Panwas Pilpres Kota Mojokerto, Senin (7/7) kemarin.

Sebagai langkah koordinasi, Panwas mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Masduki. ‘’Anehnya Masduki malah mengaku tak tahu siapa yang memasang baliho itu,’’ tambah Elsa.

Panwas Pilpres Kota Mojokerto menemukan masih ada baliho raksasa bergambar Jokowi-JK melintang di Jl Bypass jurusan Surabaya - Jombang dan masuk di wilayah Kota Mojokerto.Sementara itu, terpisah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menekankan agar tim kampanye masingmasing calon presiden dan wakil presiden untuk tak menggelar kampanye dalam bentuk apapun pada masa te-

nang.

Terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang kini sudah terpasang, KPU Kota Mojokerto mengimbau agar masing-masing tim sukses untuk segera membersihkan sendiri APK ketika memasuki masa tenang.

Himbauan itu dikirim KPU secara resmi ke tim sukses.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto, Sukrisno Adi mengatakan, kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berakhir sampai 5 Juli 2014. Setelah itu, mulai 6 Juli sampai 8 Juli sudah memasuki masa tenang hingga dilakukan pemungutan suara pada 9 Juli.

Menurut Sukrisno Adi, di masa tenang ini semua orang maupun tim sukses masingmasing pasangan calon, tak boleh menggelar kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, serta kegiatan bentuk lainnnya yang dikategorikan kampanye. ‘’Dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 16 Tahun 2014, sudah ditegaskan pada masa tenang semua orang dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun,’’ kata Sukrisno Adi.Q kar

kariyadi/bhirawa

Baliho pasangan Jokowi - JK masih terpasang melintang di Bypass Surabaya-Jombang di wilayah Kota Mojokerto, Senin (7/7) kemarin.

Sembako di Pasar Murah Dijual Rp 15 Ribu per Paket Sidoarjo, Bhirawa Kegiatan tahunan di Kab Sidoarjo, yakni pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri, kembali digelar pada 19 dan 20 Juli 2014, di GOR Sidoarjo.

Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo sebagai leading sector, juga akan dibantu sejumlah SKPD terkait di Kab Sidoarjo.

Misalnya dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Sidoarjo, Drs M Charda MM, pasar murah ini digelar Pem-

kab Sidoarjo untuk menyediakan sejumlah kebutuhan rumah tangga yang harganya murah dan terjangkau untuk masyarakat Sidoarjo, menghadapi lebaran nanti.

Dari Dinas Koperasi Perindag akan menyediakan 6 ribu paket berisi sembako murah. Satu paket berisi 2 kg gula, 1 liter Migor, mie telur 3 pak, kecap dan saos. ‘’Satu paket dijual dengan harga Rp15 ribu,’’ jelas Charda, Senin (7/7) kemarin, usai mengikuti rapat persiapan pasar murah di kantornya.

ali/bhirawa

Pasar murah yang digelar Pemkab Sidoarjo tahun 2013 lalu, langsung diserbu masyarakat ketika mulai digelar.

Selain itu, beberapa Sembako yang dijual dalam Operasi Pasar (OP) di Sidoarjo, untuk sementara akan dibawa dalam kegiatan pasar murah ini. Yakni beras Rp7.500 per kg, gula Rp8.500 per kg, tepung terigu Rp6.800 per kg dan minyak goreng Rp9.700 per liter. Sementara dari SKPD terkait, seperti Badan Ketahanan Pangan akan menjual beras, Dinas Pertanian akan menjual gula, dan Dinas Kelautan Perikanan akan menjual bandeng dengan harga separuh dari harga di pasaran.

Khusus untuk tahun ini, kegiatan pasar murah yang digelar itu, kata Charda, akan diikuti sejumlah tenant yang ada di Sidoarjo. Yakni dari Alfamart, Indomart dan Matahari. Dari Alfamart dan Indomart akan menjual kue-kue kering untuk persiapan lebaran. Sedangkan dari Matahari, akan menjual baju-baju. ‘’Pasar murah ini digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sidoarjo menjelang Hari Raya Idul Fitri, jadi masyarakat Sidoarjo dari 18 Kecamatan bisa datang dan memanfaatkan moment tahunan ini,’’ ujar Charda.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Coblosan, Lapas Lumajang Liburkan Jam Kunjung Lumajang, Bhirawa Guna memfasilitasi para penghuni pada coblosan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, Lapas Kelas 2B Lumajang menetapkan, seluruh aktivitas jenguk dari keluarga untuk narapidana yang menghuni rumah tahanan negara di Lumajang akan diliburkan sementara. ‘’Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh penghuni Lapas dan keluarga agar dapat lebih berkonsentrasi dalam Pilpres,’’ jelas Drs Martono Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Kelas 2B Lumajang.

Lebih lanjut Martono mengatakan pihaknya optimis tingkat kehadiran warga binaan sangat optimal. ‘’Hal itu dibuktikan dari pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu yang dinilai sangat baik. Yaitu, tingkat kehadiran Pileg lalu mencapai 100 persen,’’ tambahnya. ‘’Seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih semuanya hadir dan menggunakan hak pilihnya,’’imbuhnya.

Meski ada beberapa surat suara yang dinyatakan tidak sah karena tidak dicoblos sama sekali. Untuk mengantisipasi hal itu terulang lagi, lanjut dia, dibutuhkan sosialisasi dari penyelenggara Pemilu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan agar warga binaan mengetahui hak dan pentingnya suara mereka untuk masa depan bangsa.

Menyangkut sosialisasi, KPU Kabupaten Lumajang, lanjutnya juga telah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menekan angka golput yang selama ini cenderung meningkat. ‘’Penghuni Lapas Kelas 2B Lumajang yang berjumlah 345 warga binaan juga telah mendapatkan kesempatan sosialisasi dari KPU,’’ ungkapnya.Q yat

Amankan Pilpres, Anggota Disenjatai 4.500 Personel Amankan Pilpres di Malang Raya Tuban, Bhirawa Setelah beberapa hari yang lalu melatih kemampuan menembak menjelang lebaran Idulfitri yang kurang tiga pekan lagi, Kapolres Tuban bersama jajarnya kemarin (7/7) melakukan pengecekan kesiapan peralatan khusus yang akan digunakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tinggal dua hari lagi.

Pemeriksaan peralatan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolres Tuban bersama Kabag dan Kasat yang berlangsung di lapangan belakang Polres Tuban setelah pelaksanaan apel siaga terhadap anggota Polres Tuban. Peralatan khusus yang dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kelayakannya itu mulai dari mobil Dinas, sepeda motor, senjata api, peralatan Dalmas dan juga peralatan Identifikasi.

Satu persatu mobil Patroli dari masing-masing Polsek jajaran Polres Tuban juga ikut dilakukan pengecekan. "Setelah apel siaga kita cek semua peralatan khusus yang kita miliki, termasuk senjata api milik anggota. Kita lakukan pengecekan satu persatu supaya nanti dalam pengamanan Pilpres tidak ada kendala," terang AKBP Ucu Kuspriyadi, Kapolres Tuban.

Dari hasil pengecekan semua peralatan khusus yang dimiliki Polres Tuban tersebut da-

lam keadaan bagus dan layak.

Sehingga semua peralatan termasuk mobil patroli siap digunakan untuk pengamanan Pilpres yang tinggal dua hari lagi ini.

"Tujuan kita lakukan pengecekan sekarang ini untuk mengetahui apakah ada peralatan yang layak untuk digunakan. Kalau misalkan ada kekurangan bisa langsung kita perbaiki," sambung Kapolres Tuban setelah memeriksa peralatan khusus itu.

Kapolres berharap, dalam melakukan pengamanan Pilpres yang akan berlangsung 9 Juli 2014 besuk semua anggota dan juga semua peralatan harus sudah siap untuk digunakan. Sehingga tidak terjadi kendala selama selama pelaksanaan pengamanan Pemilihan Presiden berlangsung.?

Malang Raya Sementara itu, Proses Pemilihan Presiden (Pilpres) di Malangraya, akan dijaga oleh

4500 personil TNI- mereka akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada proses pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang. Komandan Korem 083, Baladhika Jaya, Kol (Arm) Totok Imam, Senin 7/7 kemarin, kepada wartawan mengutarakan 4.500 personel yang siap mengamankan Pilpres diseluruh TPS di wilayah Malang Raya.

Selain personel TNI, pengamanan Pilpres juga akan melibatkan personel kepolisian. sedikitnya ada 2.500 personil kepolisian yang siap melakukan penjagaan di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Nantinya setiap enam TPS akan dijaga oleh dua polisi dan 12 linmas dibantu personel TNI. Pihaknya berharap proses pelaksanaan Pilpres di wilayah Malang Raya berjalan lancar dan aman. "Kita berharap, Pilpres berjalan aman dan lancar, makanya peronel TNI, akan dikerahkan untuk mengamankan proses pemilu, mulai pencoblosan sampai pada penghitungan," terangnya.

Ditanya soal wilayah rawan, pihaknya memastikan jika selama ini masih belum ada potensi kerawanan konflik baik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, maupun Kabupaten

SURABAYA STNK HILANG a/n wahyuni Pangestuti, jl Raya Wiyung 20 Wiyung Surabaya. Honda Nopol : L 1969 YN, noka MHRRE18409J900693, nosin R20A13811162 No.944/IMB/BI-II/2014 STNK HILANG a/n Wahyuni Pangestu, jl Raya Wiyung 20 Wiyung Surabaya, Yamaha Nopol L 6969 YN, noka MH328D20BAJ315022, nosin 20D-1315389 No.945/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5568 EG, a/n BRI Kancab Situbond PT, Jl. A Yani no 123 rw 00/00, Kel. Dawuhan, Kec. Kota Situbondo.

No.952/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4892 FC, a/n BRI (Persero) PT, Jl. A Yani 123, rw 00/00, Kel. Dawuhan, kec. Kota Situbondo.

No.953/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2333 FD, a/n Desi Ernawati, Ds Pesisir rw 01/02, k3ec. Besuki, Situbondo.

No.954/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4275 EJ, a/n Insana, Ds Buduan, rw 06/03, Kec. Suboh, Situbondo.

No.955/IMB/BI-II/2014

PASURUAN KEHILANGAN STNK Honda Revo, N 4241 XK, 2010, Warna hitam, noka: MH1JBC124AK054045, nosin: JBC1E2058462, Jumiatin, Jl Murai Batu Blok BB 4/13 RW/ RT: 04/02 Kel Tembokrejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan.

No.956/IMB/BI-II/2014

khoirul huda/bhirawa

Kapolres Tuban ?AKBP Ucu Kuspriyadi didampingi sejumlah kasat dan Kabag saat melakukan pemeriksaan peralatan anggota yang akan ikut mengamankan prposes Pilpres 9 Juli Mendatang.

Malang. Di Malang Raya, menurutnya masih aman, wilayah Jatim yang menjadi fokus pengamanan adalah wilayah tapal kuda.

Sementara itu Ketua KPU Kota Malang Zainuddin menyatakan jika tahapan persiapan pemilu Presiden sudah siap. Seluruh kelengkapan sudah ada di PPK. "Secara umum Pilpres di Kota Malang tidak ada masalah, logistik nya sedah sampai di tingkat keca-

matan, hanya saja kita harapkan semuanya lancar dan tingkat partisipasi tinggi," ujar Zainudin.

Menurut Zainuddin, keberhasilan Pilpres di Malang ini, salah satunya di dukung dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Karena itu KPU telah mengerahkan semua tenaga dan kekuatanya agar masyarakat Kota Malang hadir dan berpartisipasi pada Pilpres nanti.Q hud,mut

Dewan Dukung Pemadam Kebakaran Masuk BPBD

KEHILANGAN

KEHILANGAN STNK, Honda, AG3701SN, a/n. Musijan, Dsn. Puser RT/RW: 011/002, Ds. Sumberdadap, Pucanglaban-T.Agung No.946/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1994, Hitam, AG3488PN, a/n. Subandi, Ds. Ngunggahan RT 01 RW 01, BandungT.Agung No.947/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, Merah, AG4133RAA, a/n.

Riya Ruliyani, Ds. Talang, Sendang-T.Agung No.948/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG3611SE, a/n. Sumitra, Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo-T.Agung No.949/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, Putih Merah, AG5453RAC, a/n. Erezha Setyo Putri, Ds. Panggungrejo, Kauman-T.Agung No.950/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2013, AG2994RAD, a/n. Fuadatul Hasanah, Ds. Babadan, Karangrejo-T.Agung No.951/IMB/BI-II/2014

Selasa Pon 8 JULI 2014

suprayitno/bhirawa

Kondisi IPA PDAM di Desa Plosowahyu saat awal pengerjaannya di awal tahun 2014, saat ini sudah rampung 80 persen.

Agustus, IPA Plosowahyu Tuntas Lamongan, Bhirawa PDAM Lamongan memperkirakan pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) baru milik mereka di Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan bakal rampung di Bulan Agustus. Saat ini, pengerjaan proyek senilai Rp 10,3 miliar tersebut sudah rampung 80 persen.

Disebutkan Direktur PDAM Lamongan M Maksuk melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, IPA yang baru itu akan dugunakan untuk distribusi air bersih ke Kota Lamongan, Deket, Perum Graha Indah di Desa Tambakrigadung hingga ke Sidomukti di Kota Lamongan wilayah selatan.

Sementara sumber air bakunya sendiri diambil dari Sungai Bengawan Solo yang berada di Kecamatan Babat. Air baku tersebut dibawa melalui jaringan pipa baru ukuran

600 mm yang sudah rampung dibangun.

Jaringan pipa tersebut dibangun melalui anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 76 miliar dengan kapasitas 200 liter per detik yang mampu melayani 8.000 pelanggan.

Sementara saat ini pelanggan PDAM di Kota Lamongan dan sekitarnya ada 5.000 titik.

“Dengan adanya pipa baru tersebut, PDAM bakal mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Lamongan dan sekitarnya dengan tekanan maksimal. Selanjutnya aliran air ke rumah warga bisa lancar tanpa harus memakai pompa lagi. Ini terutama untuk keran yang dekat dengan meteran,” katanya memberi penjelasan.

Sedangkan pipa yang lama tetap akan difungsikan. Terutama untuk melayani pelanggan di wilayah Perumnas Made, Turi, Sukodadi, Sekaran, dan Babat.Q yit

Tulungagung, Bhirawa Rencana Pemkab Tulungagung yang akan memasukkan Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapat dukungan dari DPRD setempat. Sebelumnya, Damkar berada dalam naungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK).

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs Alfin Halim MM, pada Bhirawa, Senin (7/7) mengungkapkan usulan agar Damkar masuk BPBD merupakan hal yang logis. “Itu usulan yang benar. Jadi perlu didukung,” ujarnya.

Ia menilai Damkar yang selama ini masuk ke Dinas PUBMCK menjadi kurang jelas keberadaannya. Apalagi kemudian sudah dibentuk lembaga BPBD. “Sudah seharusnya Damkar masuk BPBD. Supaya lebih optimal dalam menjalankan tugasnya menangani bencana, seperti di antaranya bencana kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Tulungagung,” paparnya.

Politisi asal PAN ini selanjutnya mengatakan petugas Damkar sebenarnya tidak hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran, tetapi juga dapat menangani bencana-bencana lainnya.

“Seperti di luar negeri petugas Damkar juga bertugas untuk menyelamatkan anak yang tercebur di sumur, atau terjepit di tembok dan sebagainya. Dengan masuk ke BPBD petugas Damkar nanti akan lebih profesional dalam tugas penyelamatan,”

wed/bhirawa

Alfin Halim paparnya lagi.

Sebelumnya, Bupati Syahri Mulyo SE MSi, mengatakan Pemkab Tulungagung akan merubah institusi Damkar dari yang sebelumnya bernaung di bawah Dinas PUBMCK ke BPBD. Perubahan ini akan merubah Perda No.5/2011 Tentang Pembentukan BPBD. Proses perubahan ini sudah dilakukan dengan penyerahan Ranperda Perubahan No.5/2011 Tentang Pembentukan BPBD dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung beberapa waktu lalu. “Nanti Pemadam Kebakaran akan masuk ke BPBD. Ini untuk optimalisasi peran BPBD,” ujarnya.

Selanjutnya Bupati Syahri juga mengungkapkan bakal membeli armada mobil pemadam kebakaran baru di tahun 2015 mendatang.

Dia beralasan mobil damkar yang ada sekarang usianya sudah relatif tua. Apalagi potensi ancaman kebakaran di Tulungagung semakin besar.Q wed

Buntut Pengerahan Kades di Masa Tenang, Puluhan Warga Ngeluruk Pemkab Dengan mengendarai sepeda motor, puluhan massa yang mengatasnamakan Rakyat Peduli Demokrasi (RPD), mendatangi Pendopo (istilah untuk kantor Bupati Madiun), di Jalan Alun-alun Utara Kota Madiun, Senin (7/7). Namun ketika menuju ruang sekretaris pribadi (Sekpri) Bupati, puluhan massa yang dikoordinir oleh Subari, dihadang petugas Satpol PP dan Kepolisian karena Bupati Madiun, Muhtarom, tidak berada di tempat.

sudarno/bhirawa

Puluhan massa yang mengatasnamakan Rakyat Peduli Demokrasi (RPD), mendatangi Pendapa Pemkab Madiun di Jalan Alun-alun Utara Kota Madiun, Senin (7/7). Namun mereka dihadang petugas Satpol PP dan Kepolisian karena Bupati Madiun, Muhtarom, tidak berada di tempat.

Karena tak bisa bertemu dengan bupati, kemudian mereka ditemui Kepala Kesbangpol Dagri Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, di ruang rapat kantor Kesbangpol Dagri. Kepada Kurnia, koordinator massa, Subari, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Madiun, dalam hal ini Bupati Madiun, untuk menindak tegas para Kades yang menghadiri sosialisasi "UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa" yang berbau kampanye di masa tenang.

"Saya minta kepada bupati menindak tegas kepada Kades yang menghadiri acara itu. Bagaimana mungkin, ratusan Kades diundang oleh pihak lain, tapi tidak ada ijin dari atasan. Saya minta bupati harus tegas menyikapi masalah ini. Apalagi ini masa tenang," kata Koordinator massa Subari, dihadapan Kepala Kesbangpol Dagri Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh.

Menanggapi permintaan Subari, Kurnia mengatakan, jika masalah tersebut sudah dilaporkan ke bupati. Namun sebenarnya,

yang mempunyai kompeten masalah ini, adalah Asisten Pemerintahan dan Bapemas yang membawahi Kabag Pemerintahan Desa. "Masalah ini sudah langsung saya sampaikan ke pak Bupati. Tapi sebenarnya, secara administrasi, yang berkompeten adalah Asisten Pemerintahan dan Bapemas," kata Kurnia Aminullah, dihadapan massa.

Karena tidak ada titik temu, akhirnya massa memilih membubarkan diri. Untuk diketahui bersama, puluhan massa itu mendatangan kantor Bupati Madiun, setelah Minggu siang (6/7) terjadi adanya para kepala desa menghadiri sosialisasi Undang-Undang Desa yang karena dianggap berbau kampanye.

Karena, acara yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Ketua Parade Nusantara Sidir Santoso, istri Hasyim Joyokusumo dan ratusan Kades di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, akhirnya dibubar Panitia Pengawas (Panwas) Pe-

milu, Minggu 6 Juli 2014 petang.

Pasalnya, dalam acara "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa" di rumah Kepala Desa (Kades) Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, beberapa tamu inti menyebut nama salah satu Capres.

Hal itu dianggap menyalahi peraturan Pemilu di masa tenang.

Namun saat Panitian Pengawas Lapangan (PPL) Desa Teguhan, Panwascam Jiwan dan Panwaslu Kabupaten Madiun membubarkan acara sosialisasi itu, terjadi adu mulut hingga saling dorong antara Panwas dengan panitia acara.

Bahkan keributan berlanjut hingga di luar acara. Akibat dari insiden ini, anggota Panwas Kabupaten Madiun, Katimun dan Ketua Panwascam Kecamatan Jiwan, Tri Lestari, mengalami lukaluka. Bahkan Katimun harus menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit.Q dar

Selasa Pon 8 JULI 2014

KILAS JATIM

Jumlah TPS Menyusut, Angka DPT Bertambah Kab Malang, Bhirawa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Totok Hariyono menyatakan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilihan presiden (pilpres), pada 9 Juli 2014 mendatang jumlahnya menyusut, meski ada kenaikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 1,1 persen.

“Lain saat pemilu legislative (pileg) yang digelar 9 April 2014, jumlah TPS yang tersebar di 33 kecamatan, sebanyak 4.580 TPS. Namun, di pilpres kali ini jumlahnya menyusut yakni hanya 3.606 TPS,” terang Totok, Senin (7/7), kepada Bhirawa.

Berdasarkan data di KPU, lanjut dia, selain jumlah TPS berkurang, tapi jumlah DPT bertambah. Karena pada pileg yang lalu, jumlah DPT sebanyak 1.962.749 pemilih, tapi pada pilpres jumlahnya bertambah menjadi 1.989.369 pemilih.

Menurutnya, keanaikan jumlah pemilih tersebut, karena pemilih pemula yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya.

Diantarnya, pemilih pemula dari kalangan pelajar setingkat SMA, yang terhitung pada pada 9 Juli usia mereka sudah mencapai 17 tahun. Sementara, pemilih pemula itu, kini jumlahnya mencapai 34 ribu pemilih. Sehingga hal itu menambah angka pemilih pemula pilpres di Kabupaten Malang cukup tinggi. Q cyn

JAWA TIMUR

Suhu Politik di Kabupaten Blitar Stabil Pemkab Jamin Pilpres Aman dan Lancar Kabupaten Blitar, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli nanti, suhu politik di Kabupaten Blitar relative stabil meskipun pelaksanaan Pilpres tinggal 1 hari besok. Hal ini seperti diungkapkan Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, dimana sampai dengan H-1 jelang Pemungutan Suara Pilpres pada Rabu besok, dipastikan suhu politik di Kabupaten Blitar relatif kondusif. “Dari laporan yang kami terima di lapangan, tidak muncul konflik di tengah masyarakat,” kata Drs. Rijanto.

Lanjut Rijanto, meskipun dari 248 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar satu sama lain memberikan dukungan yang berbeda, baik pada Capres no urut 1 Prabowo-Hatta maupun Capres no urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla, sampai saat ini pihaknya tetap berharap bisa kondusif. “Memang

kondisi keamanan selama Pilpres utamanya saat masa kampanye jauh lebih tenang, jika dibandingkan saat Pemilu Legislatif lalu. Namun kami akan tetap memantau,” ujarnya, Bahkan untuk memastikannya, rencananya hari ini pihaknya bersama Bupati Blitar, H

hartono/bhirawa

Drs. Rijanto herry Noegroho, SE, MH akan melakukan pemantauan langsung di lapangan dengan mendatangi sejumlah Kecamatan

KUD Miliki Unit MPS Dapat Perhatian Pemkab Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini telah menaruh perhatian terhadap kelangsungan hidup Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki Mitra Produksi Sigaret (MPS), agar bisa berjalan dengan baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang Razali, Senin (7/7), kepada wartawan mengatakan, Pemkab Malang sangat memperhatikan kelangsungan KUD yang yang memiliki unit MPS. “Di antaranya KUD Sumber Makmur yang memiliki unit MPS HM Sampoerna, yang berada di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Karena saat ini PR Sampoerna tersebut memiliki tenaga kerja sebanyak 1.800 orang,” jelasnya.

Agar kelangsungan MPS bisa berjalan dengan baik, kata dia, maka Pemkab telah memfasilitasi KUD untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pekerjanya melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SPSI-RTMM) Unit MPS KUD Sumber Makmur. Dengan perjanjian kerjasama itu, maka hak dan kewajiban bisa diatur dengan baik. Dan sekaligus bisa menjadi panduan pedoman bagi KUD unit MPS HM Sampoerna dan pekerja.Q cyn

utamanya yang dikategorikan rawan konflik. “Selain memastikan kondisi keamanan, juga akan mengkroschek kesiapan logistik Pemilu di masingmasing TPS,” jelasnya.

Sementara pada hari H Pemungutan suara yakni tanggal 9 Juli 2014 besok, Bupati dan Wakil Bupati Blitar juga dijadwalkan menggelar sidak di sejumlah lokasi TPS, dimana direncanakan Bupati Blitar akan memantau jalannya pemungutan suara di wilayah Timur dan Wakil Bupati di wilayah Barat.

Secara terpisah Ketua KPUD Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan untuk kesiapan logistik pelaksanaan Pilpres besok, pihaknya terus mematangkan kesiapan

logistik. Bahkan hasil pantauannya saat ini semua kekurangan kelengkapan logistik dipastikan sudah tercukupi.

Namun sebagai langkah antisipasi agar saat tanggal 9 Juli tidak ditemui masih adanya kekurangan logistik, pengecekan dilakukan secara berlapis. Setelah dilakukan setting maupun packing oleh PPK, PPS juga melakukan hal yang sama untuk memastikan jumlah logistik sebelum dimasukkan dalam kotak dan dilakukan penyegelan. “Dan untuk memastikan kelengkapan logistik tersebut, kami juga melakukan monitoring secara langsung ke 22 PPK agar besok Rabu semuanya sudah siap,” kata Imron Nafifah.Q htn

Semarakkan Ramadan, Perhutani Gelar Tarling

Bupati Belum Terima Salinan Putusan PT TUN Sumenep, Bhirawa Bupati Sumenep, A Busro Karim sebagai tergugat dalam kasus sengketa pilkades Ambunten Timur, kecamatan Ambunten belum menerima salinan putusan PT TUN Surabaya. Akibatnya, tergugat masih menunggu salinan putusan itu secara formal untuk melakukan langkah-langkah.

Kabag Hukum, Pemkab Sumenep, Setiawan Karyadi mengatakan, secara formal pihaknya mengaku belum menerima salinan putusan PT TUN Surabaya.

Untuk itu, pihaknya akan menunggu salinan putusan itu untuk melakukan langkah-langkah. Informasi yang diterimanya, dalam salinan putusan itu, PT TUN mengabulkan sebagian tuntutannya.

"Secara formal kami belum menerima salinan putusan dari PT TUN, tapi secara informal kami mengetahui informasi itu. Kami tetap menunggu salinan putusan secara formal dari pengadilan," kata Setiawan Karyadi, di ruang kerjanya, Senin (7/7).

Menurut Setiawan, pihaknya tetap akan taat dan patuh terhadap produk hukum. Hanya saja, jika memang informasi yang diterimanya itu benar adanya, pihaknya memastikan akan menempuh jalur hukum. "Pada dasarnya kami tetap taat dan patuh terhadap keputusan hukum," ungkapnya. Q sul

7

mb3/bhirawa

Gelandang mulai marak di Bondowoso.

Gelandangan Mulai Marak di Bondowoso Bondowoso, Bhirawa Setiap bulan Ramadan, gelandangan, pengemis dan pengamen mulai banyak terlihat di Bondowoso. Hal ini tentu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan tindakan untuk menanggulangi menjamurnya para pengemis musiman tersebut.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Bondowoso, Rusdiningsih Utami mengatakan, kondisi seperti ini berulang setiap tahun. Menurutnya, kebanyakan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang muncul berasal dari luar kota Bondowoso.

Karenanya, pihaknya akan merazia para gepeng dan pengamen itu.

“Kita akan melakukan razia bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian. Nanti kita akan pulangkan ke tempat asalnya. Kebanyakan mereka dari luar kota seperti Besuki, Situbondo, Jember,” kata Rusdiningsih Utami.

Menurut Rusdiningsih, selain dipulangkan ke daerah asal, Dinas Sosial Bondowoso juga menyediakan barak penampungan bagi gepeng yang bersedia mengikuti pembinaan.

Barak yang mampu menampung 20 keluarga tersebut, saat ini telah terisi penuh.

Dinas Sosial mengakui kesulitan untuk mengendalikan gepeng. Sebab, meski berulang kali terkena razia, banyak dari gepeng tersebut yang kembali muncul di jalan dan meresahkan masyarakat. “Mereka sudah kita razia, kita ajari keterampilan, kita sediakan tempat, tapi itu tidak bertahan lama, setelah itu mereka kembali ke jalanan untuk mengemis,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan Memo di lapangan, banyak gelandangan dan pengemis mulai terlihat di pusat keramaian masyarakat seperti alun-alun kota, pasar induk, lampu merah, bahkan di daerah pertokoan. Hingga saat ini belum terlihat ada Satpol PP yang merazia gepeng tersebut.Q mb3

Situbondo, Bhirawa Guna ikut menyemarakkan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan 1435 H, jajaran Perum Perhutani Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) menggelar program tarling (tarawih keliling) sebulan penuh sejak awal puasa kemarin. Acara yang diikuti seluruh karyawan dan staf serta unsur pimpinan Perum Perhutani Bondowoso itu dilakukan secara bergiliran ditiap-tiap BKPH yang tersebar di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

Administratur Perum Perhutani Bondowoso Ir Damanhuri, mengatakan, tujuan pelaksanaan Tarling untuk meningkatkan ketaqwaan dan ibadah para karyawan Perhutani selama bulan suci ramadan. “Yang tak kalah pentingnya dari program ini adalah untuk memupuk rasa persaudaraan dan kerjasama yang baik diantara sesama karyawan Perum Perhutani.

Sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan baik diinternal Perhutani,” tutur Ir Damanhuri, dengan didampingi Kaur Hugra, Sunaryo, kemarin.

Menurut Damanhuri, pro-

gram Tarling dilakukan sebelum memasuki buka puasa bersama dengan diisi berbagai acara penting. Salah satu diantaranya, ujar Damanhuri, melakukan pembinaan dan arahan seputar peningkatan kinerja para karyawan Perhutani. “Setelah berbuka puasa bersama, kami dan seluruh karyawan melakukan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya, kami mendengarkan siraman rohani yang dikupas oleh kiai setempat,” tutur Damanhuri.

Damanhuri menambahkan giliran pertama yang menjadi tuan rumah Tarling adalah BKPH Prajekan, lalu berlanjut ke BKPH Panarukan dan Besuki. Selanjutnya, kata Damanhuri, berlanjut ke BKPH Wonosari dan terakhir di selenggarakan di kantor KPH Bondowoso. ”Yang pasti ini merupakan acara internal Perum Perhutani yang muaranya untuk menjaga kebersamaan antara pimpinan dan mandor-mandor se Situbondo dan Bondowoso. Kedepan agenda ini akan kami terus galakkan, sehingga amalan ibadah dibulan ramadan kian membanggakan,” pungkas Damanhuri.Q awi

sawawi/bhirawa

Administratur Perum Perhutani Bondowoso, Ir Damanhuri bersama unsur pimpinan saat acara tarling di Pasir Putih, Kec. Bungatan, Kab Situbondo, baru-baru ini.

Disperindagtam Sidak Toko-toko Sembako Banyuwangi, Bhirawa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah supermarket modern di Kota Banyuwangi. Sidak ini mengantisipasi barang-barang makanan minuman yang dijual melewati masa kadarluwarsa.

Kepala Disperindagtam Banyuwangi, Hary Cahyo Purno-

mo, mengatakan sidak untuk mengetahui tata kelola manajemen supermarket dan memañtau barang kebutuhan pokok saat Ramadhan hingga Idul Fitri. "Biasanya banyak parcel menjelang Idul Fitri. Kami ingin memastikan masyarakat aman saat membeli barang kebutuhan di supermarket," ujarnya di sela-sela sidak di toko Arjuna, Senin 7 Juli 2014.

Di toko Arjuna, tim tidak menemukan barang kebutuhan pokok yang dijual melampaui masa kadarluwarsa. Hary menemukan sebagian barang yang dijual rusak akibat terjatuh dan menegur pemilik toko agar mengubah tata kelola manajemen toko.

Pasalnya, ruang penjualan digabungkan dengan gudang barang-barang. Pantauan Bhi-

rawa di toko Arjuna, pengelola toko mencampur barang-barang retail dengan tumpukan kardus dalam satu ruang. Seharusnya, barang kardus berada di gudang demi keamanan konsumen.

Ia mengaku telah tiga kali menegur pemilik toko Arjuna.

"Anda harus mengubah peruntukan ruang, barang yang seharusnya di gudang jangan di-

campur, berbahaya. Ini tahun ketiga saya menegur toko Arjuna, memang tidak ada sanksi," kata Hary kepada pemilik toko.

Pemilik toko Arjuna, Suwito, mengakui tokonya kerap ditegur oleh Disperindagtam setempat. Namun, Suwito terkesan enggan menjalankan instruksi tersebut dengan dalih butuh duit cukup besar merenovasi tata ruang.Q mb5

Seluruh Fraksi Terima LKPJ Bupati Tahun 2013 dengan Catatan Akhirnya tujuh Fraksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, tahun anggaran 2013?.

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Wakil Bupati Ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si dan disaksikan Ketua DPRD Kristiawan, SP dan beberapa wakil ketua DPRD saat menandatangani berkas LKPJ Tahun 2013 di Gedung DPRD Tuban.

Laporan persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda Kesimpulan Banggar, Pandangan Akhir Fraksi dan Persetujuan bersama terhadap LKPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013, di ruang paripurna Gedung dewan Kabupaten Tuban, Senin (7/7).

Meski menyetujui, sejumlah Fraksi ini memberikan catatan terhadap kinerja pemerintah, termauk salah satunya yang disampaikan fraksi Amanat Bulan Bintang (Gabungan PAN,

PBB), yang disampaikan ketua fraksi Agung Supriyanto, terkait dengan pengelolaan dan pengawasan tempat hiburan malam yang dinilai Fraksi tersebut masih kurang maksimal, terutama pajak yang di peroleh pemerintah dari ijin tempat hiburan. “Pemerintah seharusnya mampu menjadikan tempat hiburan sebagai penerimaan PAD, yang lebih besar dari yang diterima saat ini, yakni hanya 120 juta” kata Agung.

Agung memaparkan, jika tempat hiburan malam yang saat ini berjumlah 11 tempat itu, sebenar-

nya mampu memberikan pajak lebih dari 120 juta pertahun.

“Seharusnya, jika benar-benar di hitung, pajak tempat hiburan (Karaoke) bisa sampai 300 jutaan, namun ini tidak,” sambung Agung saat.

Sementara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda mengatakan, persetujuan laporan pertangungjawaban APBD tahun anggaran 2013, merupakan penyelesaian dari siklus tahunan pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, dengan selesainya laporan tersebut makan diketahui juga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2013 senilai 158,968 miliard, yang selanjutnya akan menjadi sumber pembiayaan dalam perubahan APBD tahun anggaran berikutnya (2014). “Selanjutnya hasil per-

setujuan ini akan kami terusakan ke gubernur, untuk di evaluasi,” kata Bupati Tuban.

Bupai juga menyinggung perolehan predikat Kabupaten Tuban tahun ini, yang disebut Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK terhadap hasil audit pengelolaan APBD Tuban tahun 2013. Untuk itu bupati menyampaikan, perlunya memicu kualitas pengelolaan APBD agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih kembali.

“WDP memberi arti bahwa kualitas pengelolaan APBD perlu dipacu lagi, kami juga meminta dukungan seluruh pimpinan SKPD juga anggota dewan, dengan harapan pengelolaan keuangan tahun berikutnya akan semakin baik,” imbuh Bupati Tuban.Q hud

OLAHRAGA

8

Cabor PON Remaja Mengacu Youth Olympic

LINTASAN

Bali Belum Dapat Kepastian Sepak Bola Pantai Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Bali belum mendapatkan kepastian dari Komite Olimpiade Indonesia terkait pengiriman pemain sepak bola pantai ke ajang Asian Beach Games (ABG) di Phuket, Thailand, pada Oktober 2014.

“Sejauh ini belum ada kepastian dari KOI untuk pemanggilan pemain sepak bola pantai,” kata Wakil Ketua Umum PSSI Bali, Ketut Suardana, di Denpasar, Senin.

Meskipun demikian, pihaknya sudah menyetorkan nama-nama pemain sepak bola pantai kepada KOI untuk mengikuti seleksi.

Ia meminta KOI segera menanggapi surat dari PSSI Bali itu agar pemanggilan pemainnya tidak dilakukan secara mendadak.

“Kami sudah mengajukan sejumlah nama tersebut pada awal Juni 2014 ke KOI Pusat melalui pelatih ABG ‘soccer’ Bali,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menugaskan Sekum Pengprov PSSI Bali Gede Subrata untuk segera mencari informasi terkait kepastian itu kepada KOI. “Hali ini dilakukan agar kami bisa mempersiapkan atlet jauh-jauh hari.

Kami sudah memilki sejumlah nama saat kami menggelar eksibisi sepak bola pantai pada ajang Porprov Bali,” ujarnya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada perubahan, sebanyak 15 cabor akan dilombakan dan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional Indonesia (PON) Remaja 2014. Semua cabor itu mengacu pada youth olympic.

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari KONI Pusat yang diterima Jatim, PON Remaja 2014 akan menandingkan 15 cabor. Ke15 cabor yang dipertandingkan nanti, yakni atletik, renang, bulu tangkis, bola basket, voli pantai, tenis lapangan, tenis meja, senam ritmik, senam aerobik, silat, judo, sepak bola, menembak, panahan dan loncat indah.

"Cabor yang ditandingkan mengacu pada Youth Olimpic. Sehingga atlet-atlet yang potensial dan berkualitas nanti diambil untuk menjalani Pelatnas Indonesia ke Youth Olimpic," sebut Dhimam Abror, Ketua Harian KONI Jatim, Senin (7/7).

Jatim yang dipercaya jadi tuan rumah, aku Abror, selalu berkomunikasi dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI Pusat. Termasuk kepastian cabor-cabor yang nantinya dipertandingkan.

Ini dilakukan Jatim, karena sudah banyak KONI provinsi lainnya yang menanyakan soal finalisasi cabor yang dipertandingkan di PON Remaja tahun ini. "KONI Jabar dan DKI Jakarta sudah berkomunikasi dan tanya kepada

wawan triyanto/bhirawa

Atletik salah satu cabor yang dilombakan dilombakan di PON Remaja Jatim 2014.

Pelatih Kurangi Porsi Latihan Selama Puasa Makassar, Bhirawa Pelatih Atletik Sulawesi Selatan Abdul Kadir, memutuskan mengurangi porsi latihan bagi seluruh atlet selama bulan Ramadhan.

“Untuk jadwal tidak mengalami perubahan yakni hanya libur pada hari Minggu. Namun untuk porsi atau waktu latihannya memang lebih dipersingkat. Ini juga menyesuaikan kondisi atlet yang berpuasa,” jelasnya di Makassar, Minggu.

Selama bulan Ramadhan, pihaknya memutuskan tetap menjalankan program latihan secara maksimal. Sebab para atlet direncanakan tampil di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik Senior di Jakarta, 18-21 Agustus 2014.

Tim pelatih saat ini terus mematangkan kemampuan sebanyak 10 atlet terbaik Sulsel. Atlet itu berasal dari program Sulsel Maju II dan calon atlet Sulsel Maju II. Empat atlet Sulsel Maju II yakni Lismawati Illang, Sri Ummi, Yusril dan Ayu Ariandani.

Sedangkan enam lainnya yang baru akan bergabung dalam Sulsel Maju 2014 yakni Ardiansyah, Herlianto, Juanda Wira Wardhana, Sardianto, Supiana, dan Asnida Aras.Q ant

kita, cabor apa saja yang dipertandingkan," jelas Abror.

Sebelumnya KONI mengeluhkan anggaran karena hingga kini belum jelas berapa dana yang dikucurkan oleh KONI pusat untuk penyelenggaran muliteven pertama itu.

Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung mengaku hingga kini belum ada kabar dari KONI pusat berapa anggaran yang diberikan untuk menggelar PON Remaja. Karena estimasi kegiatan itu bisa menelan anggaran Rp100miliar-Rp110 miliar. Dana itu hanya diperuntukkan pelaksanaan acara saja. "Kalau pelaksanannya tak masalah. Tapi soal penyiapan anggaran, bisa kelabakan. Sebab ini pakai dana PAK," kata Erlangga.

Sesuai janji Ketua Umum KONI, Tono Suratman, anggaran akan ditanggung bersama. Fiftyfifty. Masalahnya, belum ada kejelasan berapa dana yang dikucurkan oleh pusat. "Yang besar itu akomodasi dan konsumsi," sebut Erlangga. Untuk dua aspek itu, tiap daerah akan membayar 50 persen. Q wwn

Waspada Atlit Sidoarjo Hengkang Gara-Gara Bonus Sidoarjo, Bhirawa Tim Porprov Kab Sidoarjo mendapat masukan, agar segera melakukan ikatan hitam diatas putih, terhadap atlit-atlitnya yang sudah dilatih untuk Porprov 2015 mendatang di Kab Banyuwangi.

Ini sebagai langkah antisipasi, agar tidak sampai terjadi kasus atlit yang akan hengkang dari Sidoarjo, pindah ke daerah lain karena diiming-imingi bonus yang lebih besar. ‘’ Sebab kasus seperti ini bisa saja terjadi, maka harus segera diantisipasi,’’ ujar salah seorang pengurus salah satu cabor di KONI Si-

doarjo, Senin (7/7) kemarin.

Menurut pengurus yang juga seorang PNS Sidoarjo ini, Iming-iming bonus yang lebih besar, bisa saja dilakukan oleh daerah yang kebetulan punya dana pembinaan olah raga yang nilainya terbilang besar.

Dengan iming-iming bonus yang besar itu, maka mereka menjadi tidak perlu bersusah payah lagi untuk membina dan melatih atlit yang akan bertanding dalam Porprov.

Salah satu orang tua dari atlit bulu tangkis tim Porprov Sidoarjomengakui, bahwa anaknya juga sempat pernah diiming-imingi bo-

Pegolf Nasional Bersaing pada Turnamen Independence Day Jakarta, Bhirawa Sebanyak 17 pegolf profesional dan amatir nasional akan bersaing pada turnamen bertajuk resmi “The Anual Independence Day Golf Invitational” yang berlangsung 1417 Agustus mendatang.

Turnamen golf empat hari yang diikuti sembilan pegolf profesional dan delapan amatir itu akan berlangsung di padang golf Pondok Indah Jakarta.

“Ini akan menjadi event tahunan dan kali ini kami menyediakan total hadiah 400 juta rupiah, dengan hadiah utama 69 juta rupiah,” kata penggagas turnamen golf tersebut Pe-

Selasa Pon 8 JULI 2014

ter F Gontha kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Dikatakannya, tujuan diselenggarakannya turnamen yaitu untuk mendorong peningkatan prestasi para pegolf nasional.

Selain itu Peter F Gontha berharap dengan semakin semaraknya golf Indonesia, akan mampu mendorong perkembangan pariwisata di Tanah Air. “Amat sayang kalau di Indonesia yang memiliki banyak lapangan golf bertaraf internasional, tidak mampu mencetak pegolf yang mampu berbicara di ajang internasional,” katanya.

Tiga Karateka Sulsel Dipulangkan dari Pelatnas Makassar, Bhirawa Tiga karateka asal Sulawesi Selatan dipulangkan dari Pelatnas Asian Games setelah gagal mempersembahkan hasil maksimal bagi Indonesia di Kejuaraan Liga Karate (WKF Karate Premier League) Jakarta, 20-21 Juni 2014.

Pelatih Karate Sulsel Mursalim Badoo di Makassar, Senin, mengatakan merak adalah Faisal Zainuddin, Duhril, dan Bayu Ramadhan, Ia mengatakan posisi Faisal Zainuddin digantikan karateka Sulsel lainnya yakni Fidelys Lolobua yang pada kejuaraan Karate Premier League justru mampu merebut medali perunggu bagi timnas.

“Khusus Bayu Ramadhan selain tidak berhasil merebut medali, juga karena nomor spesialisasinya yakni -55kg memang tidak dipertandingkan di Asian Games. Untuk dimasukkan pada kelas 60kg juga sulit sehingga tidak dipertahankan,” jelasnya.

Terkait pemulangan tiga atlet Sulsel tersebut, dirinya mengaku cukup menyayangkan. Pihaknya juga mempertanyakan mengapa atlet kumite yang paling banyak tersingkir sementara dari kategori kata justru tidak berlaku.

Menurut dia, karateka kata memang tetap ada yang digantikan namun memang layak karena ada non pelatnas yang justru berhasil meraih medali seperti yang diperlihatkan Fidelys Lolobua.

“Karateka nomor kata juga banyak yang gagal merebut medali namun ternyata tetap dipertahankan. Bila kemudian muncul pertanyaan tentu menjadi wajar sebab jika memang berdasarkan prestasi di Premier League maka tentu harus dipulangkan seluruhnya,” katanya.

Sekretaris Umum Forki Sulsel Prof Musakkir, sebelumnya memang sudah memprediksi posisi Faisal Zainuddin di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Asian Games 2014 terancam setelah gagal meraih hasil maksimal dalam Kejuaraan Liga Karate (WKF Karate1 Premier League) 2014 “Jika ajang Premier League 2014 seperti rencana awal untuk menjadi ajang promosi degradasi, ada kemungkinan terjadi perubahan posisi di pelatnas. Saya kira Fidelys sebagai peraih perunggu punya potensi bergabung di pelatnas Asian Games,” ujarnya.

Menghadapi Premier League 2014, Forki Sulsel menyumbangkan sebanyak 14 karateka terbaik yang terdiri dari empat karateka pelatnas Asian Games dan 10 karateka non pelatnas.Q ant

Disinggung tentang sedikitnya pemain yang bertanding pada kejuaraan itu, Peter F Gontha mengatakan peserta turnamen itu sudah merupakan seleksi berdasarkan unggulan, dan dipastikan mereka merupakan pegolf papan atas nasional.

Di sektor profesional di antaranya terdapat peringkat pertama Order of Merit PGTI George Gandranata, peringkat tiga Ian Andrew, peraih medali perak SEA Games 2011 dan dua medali emas PON 2012 Rinaldi Adiyandono, serta pegolf berpengalaman Benny Kasiadi.Q ant

nus yang besar kalau mau pindah dari Sidoarjo. ‘’ Anak saya tetap tidak mau pindah, walau bonus yang didapat tidak seberapa meski dapat 2 emas dalam Porprov 2013 kemarin, ini semata-mata demi Sidoarjo,’’ kata orang tua atlit yang juga seorang jurnalis itu.

Salah satu orang tua atlit tenis lapangan tim Porprov Sidoarjo juga membenarkan, pernah ada seorang atlit tenis lapangan asal Sidoarjo yang pindah membela Malang, karena diiming-imingi bonus yang lebih besar dari Sidoarjo.

Menurut orang tua yang juga pegawai BPR di Sidoarjo itu, untuk memotivasi atlit Sidoarjo agar tak sampai ingin pindah ke daerah lain, menurutnya selain memberikan bonus yang setimpal, mungkin juga harus memberikan fasilitas khusus pada atlit untuk latihanya.

Ia memberikan contoh yang terjadi pada anaknya sendiri.

Meski anaknya pernah berprestasi pada kegiatan Porprov, tapi saat melakukan latihan pribadi, masih tetap ditarik biaya sewa di lapangan tenis yang dimiliki Pemkab Sidoarjo. Sebulan untuk latihan pribadi masih harus membayar sendiri sebesar Rp 240 ribu. Q ali

ist

Pemerintah Kota Makassar siap menyelenggarakan kejuaraan dunia Baseball dan Softball tingkat ASEAN.

Kejuaraan Softball Asean Diselenggarakan September Makassar, Bhirawa Pemerintah Kota Makassar siap menyelenggarakan kejuaraan dunia Baseball dan Softball tingkat ASEAN pertama di Kota Makassar usai Idul Fitri 1435 Hijriah, 4-6 September 2014.

“Kejuaraan softball dan baseball ini yang pertama kita gelar dan itu akan mulai dilaksanakan pada awal bulan September usai lebaran nanti,” ujar Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, kejuaraan baseball dan softball tingkat internasional itu akan mengambil tempat di kawasan tanah tumbuh atau tepatnya di Center Point of Indonesia (CPI).

Penetapan waktu penyelenggaraan itu diketahui usai President Of Softball Confederation Asia bertandang ke kediaman pribadi Wali Kota Makassar Mohammad

Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah.

“Ada dua titik penyelenggaraan yakni di Pantai Losari (CPI) dan di Lapangan Karebosi. Nanti setelah pemilu kita akan lakukan promosi di seluruh wilayah atau se-Sulawesi supaya minat-minat atlet Baseball dan Softball bisa tumbuh,” katanya.

Diambilnya kota Makassar sebagai tuan rumah pada event bertajuk “ASEAN Softball and Confederation” itu disebutnya tidak lain hanya semata-mata ingin menumbuhkan olaharaga yang kurang diganrungi ini oleh masyarakat.

Peluang lainnya yang didapatkan dari penyelenggaraan kejuaran tingkat internasional itu, kata Danny, adalah dengan mempromosikan Kota Makassar ini ke negara-negara mancanegara.Q ant

NASIONAL-POLITIK

Selasa Pon 8 JULI 2014

9

Migrant Care Desak Pemilu Susulan Bawaslu Sesalkan Manajemen KPPSLN Hongkong Jakarta, Bhirawa Migrant Care mendesak pelaksanaan pemungutan suara susulan untuk warga Negara Indonesia pemilih yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih mereka Minggu (7/7) di Victoria Park, kata Direktur Eksekutif Anis Hidayah di Jakarta, Senin ( 7/7) kemarin.

“Kami meminta lembaga penyelenggara pemilu memfasilitasi banyak pemilih di Hongkong, yang sebagian besar adalah buruh migran, agar dapat menggunakan hak pilih mereka untuk Pilpres,” kata Anis ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Oleh karena itu, Migrant Care akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena tidak memfasilitasi hak warga Negara Indonesia pemilih.

“Hari ini (Senin) kami melapor ke Bawaslu dengan alat bukti berupa video dan testimoni dari teman-teman buruh migran di sana.

Satu hak suara saja itu sangat berarti, apalagi ini ada banyak yang tidak terfasilitasi,” kata Anis.

Dia menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) karena mengabaikan saran dari perwakilan Migrant Care di Victoria Park untuk mencari alternatif dalam mengakomodasi hak pemilih.

“Sejak pagi, pemilih sudah memadati separuh lapangan (Victoria Park). Kalau PPLN sudah menyosialisasikan bahwa TPSLN buka pukul 09.00-17.00 waktu setempat, mestinya ketika sudah pukul 16.00 disusun strateginya seperti apa sehingga jangan sampai ada kerumunan pemilih yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan keterbatasan waktu pemungutan suara tersebut merupakan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Hongkong karena lokasi TPSLN berada di kawasan publik milik Pemerintah setempat.

“Akan berbeda jika TPSLN itu ada di kantor Kedutaan atau Konjen kita di sana. Jadi harus dihormati juga peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah setempat,” kata Hadar.

Seperti yang beredar dalam video jejaring sosial, ratusan warga negara Indonesia pemilih melancarkan aksi protes karena merasa dihalangi-halangi untuk

KILAS NASIONAL

Pastikan Freeport Sepakati Renegosiasi Kontrak Jakarta, Bhirawa Pemerintah memastikan PT Freeport Indonesia telah menyepakati pokokpokok atau poin-poin yang tercantum dalam renegosiasi kontrak karya pertambangan sesuai implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Kami mendengar dari laist poran tim renegosiasi, bahwa Chairul Tanjung Freeport telah menyetujui renegosiasi kontrak terkait UU Minerba yang berlaku,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung seusai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (7/7) kemarin.

Dalam rapat koordinasi membahas kelanjutan proses renegosiasi kontrak karya pertambangan tersebut ikut hadir Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Kepala BKPM Mahendra Siregar.

Chairul mengatakan persetujuan PT Freeport Indonesia untuk menyepakati poin renegosiasi tersebut akan dilaporkan dalam rapat kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan segera diresmikan dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman.

“Semua yang tercantum dalam UU Minerba dan PP turunan telah disetujui Freeport. Kami menyambut gembira apa yang dilakukan tim renegosiasi dan berharap akan diselesaikan dalam bentuk tanda tangan, serta persetujuan dalam sidang kabinet,” katanya Enam poin renegosiasi kontrak karya yang disepakati antara lain luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan royalti, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham dan penggunaan tenaga kerja lokal, barang, serta jasa pertambangan dalam negeri.

Q ant

antara foto

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay (tengah) menerima dokumen dan bukti gambar insiden kisruhnya pemungutan suara Pilpres 2014 Hongkong dari Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah (kanan) dan Analis Kebijakan Migrant CARE Wahyu Susilo (kiri) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/7). menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7). Ratusan WNI tersebut protes karena ketika mereka tiba di Victoria Park, tempat

belasan TPSLN didirikan, setelah pukul 17.00 waktu setempat.

Mereka meneriakkan kalimatkalimat bernada protes dan seringkali menyebutkan nama salah

Saksi : Harrier Anas Bukan dari Adhi Karya Jakarta, Bhirawa Saksi mantan marketing PT Anugerah Nusantara Clara Mauren mengungkapkan bahwa mobil Toyota Harrier yang ditujukan untuk mantan Ketua Umum partai Demokrat Anas Urbaningrum bukan berasal dari PT Adhi Karya terkait proyek Pembangunan Lanjutan P3SON Hambalang.

“Jadi sebelum saya dipanggil KPK, Pak Nazar pernah panggil saya di Mako Brimob, menjelaskan ada cek saya terkait Anas, waktu itu Pak Nazar langsung mengarahkan saya mengatakan cek itu dari Hambalang, tapi saya tidak tahu sumber cek itu dari mana,” kata

Clara dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

P3SON adalah Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional.

Clara yang juga merupakan direktu utama PT Pacific Putra Metropolitan (PPM), anak perusahaan Anugerah Nusantara itu menjadi saksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum.

Clara pun mengungkapkan bahwa saat Nazaruddin ditahan di Mako Brimob pasca ditangkap dari pelariannya di Kolumbia maupun saat di berada di rutan Cipinang, Nazar masih rutin melakukan rapat dengan para anak buahnya.

“Ketika rapat di Cipinang,

antara foto

Terdakwa dugaan korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum (kiri) menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/7) kemarin.

awalnya saya tidak tahu pasti apakah cek itu berasal dari PT Adhi Karya karena tidak ada PT PPM bekerja sama Adhi Karya, tapi pada 2011 saya dapat dokumen pajak bahwa ada ‘joint operation’ dengan PT PP (Pembangunan Perumahan) jadi sum ber uang pembelian Harrier itu dari Unair (Universitas Airlangga), bukan Adhi Karya,” tambah Clara.

Di Unair, PT PPM pada 2009 menangani pengadaan laboratorium dan pembagnunan RS Pendidikan senilai Rp200 miliar dengan nilai “fee” hingga mencapai 18 persen. Namun, Clara mengaku tidak tahu mengapa Nazar memintanya untuk menyampaikan bahwa cek Harrier itu berasal dari PT Adhi Karya.

“Kata Pak Nazar itu satusatunya cara untuk menarik Pak Anas,” ungkap Clara.

Cek untuk uang tersebut dikeluarkan pada September 2009 untuk menggantikan mobil Toyota Camry B-15-TA yang tadinya dipakai Anas.

“Sebenarnya kami direktur menggunakan cek kosong itu langsung ditandatangani sebelum digunakan. Jadi sebelum digunakan ceknya kami sudah tanda tangan ‘full’ di cek itu.”

“Jadi kegunaan cek itu kami tidak tahu. Saya baru tahu saat di Mako Brimob dan diperiksa oleh pihak KPK kalau ternyata cek saya terkait pemberian Harrier,” tutur Clara. Q ant

MUI Ajak Masyarakat Hadapi Pilpres dengan Niat Baik Jakarta, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan dengan gejala yang mengemuka selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu, dimana timbul gejala perpecahan bangsa, baik di kalangan ulama, agamawan, termasuk TNI khususnya para mantan jendral, para pekerja seni, dan juga umat masyarakat di lapisan bawah.

“Gejala ini jika tidak segera diselesaikan maka akan menjadi potensi konflik,” kata Ketua MUI Din Syamsudin dalam konperensi pers seusai bersama pengurus MUI yang lain diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kantor presiden, Jakarta, Senin (7/7) pagi.

Din Syamsudin yang juga ketua Umum PP Muhammadiyah itu menegaskan, MUI berkomitmen, akan tampil sesuai dengan jati dirinya sebagai penyangga moral bangsa. Karena itu, MUI mengundang kekuatan-kekuatan tengahan dari bangsa ini untuk mencegah hal tersebut.

“Alhamdulillah pemerintah memberikan kepastian untuk menjamin pilpres yang akan datang ini berjalan dengan baik, aman dan damai,” ujar Din seraya menyebutkan pesan Presiden SBY agar janganlah pilpres yang hanya berlangsung untuk lima tahun ke depan ini menimbulkan pertentangan yang dampaknya bisa bertahun-tahun ke depan.

Selaku Ketua MUI, Din Syamsudin menyerukan segenap masyarakat untuk mengedepankan baik Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam) maupun ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama warga bangsa).

“Kita hadapi Pilpres 9 Juli nanti dengan niat baik dan penuh tanggung jawab untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia, tetapi janganlah Pilpres yang sejatinya adalah cara damai untuk menyelesaikan masalah bangsa, malah menimbulkan kerusuhan,” tutur Din Syamsudin.Q ist

215 Pemantau Asing Siap Pantau Pilpres Jakarta, Bhirawa Sebanyak 215 pemantau asing siap meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di sejumlah daerah di Tanah Air pada Rabu (9/7) mendatang.

“Kami mengapresiasi kehadiran teman-teman pemantau, terima kasih untuk kepeduliannya. Kalau banyak pemantau seperti ini, kami yakin Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung jujur, adil dan transparan,” kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU Pusat Jakarta, Senin (7/7) ke-

marin. Untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan peninjauan Pilpres, KPU bersama perwakilan lembaga yang membawa para pemantau asing tersebut menggelar rapat koordinasi.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan di hadapan para pemantau asing bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi hajatan penting yang berlangsung sekali dalam lima tahun.

“Khusus untuk Pemilu nasional, presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, negara menjamin keterlibatan

Kasus ‘Obor Rakyat’ Tuntas Usai Pilpres Jakarta, Bhirawa Kepolisian Republik Indonesia menjanjikan akan menuntaskan segera kasus Tab loid “Obor Rakyat”, paling lambat usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

“Kita segera selesaikan secepatnya, paling lambat usai Pilpres ini, penyidik kan sudah menetapkan dua tersangka dan hari ini mulai diperiksa,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto di Jakarta, Senin (7/7) kemarin.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua tersangka yakni Setyardi Budiono sebagai pimpinan redaksi, kemudian Darmawan Sepriyossa sebagai penulis dan keduanya diketahui mantan jurnalis. Berdasarkan hasil pemeriksaan kedua tersangka, lanjut Agus, telah melanggar Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 2 ayat 9 terkait pe-

satu calon presiden, yang seharusnya aksi berbentuk kampanye tersebut tidak boleh dilakukan pada hari tenang maupun pemungutan suara.

Bawaslu Sesalkan Manajemen KPPSLN Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron menyesalkan manajemen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di Hongkong hingga mengakibatkan banyak pemilih terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.

“Soal pemungutan di Hongkong itu inti persoalannya pada manajemen, bagaimana KPPSLN mengelola waktu dan tempat. Pemungutan suara di luar negeri ini pengaturannya berbeda sekali dengan di dalam negeri. Kami sangat menyayangkan sifat manajemennya sehingga sampai kejadian seperti itu,” kata Daniel ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Terkait keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pemerintah Hongkong, Daniel mengatakan penyelenggara Pemilu tidak dapat memaksakan untuk meminta penambahan waktu. Namun, lanjut dia, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki seharusnya KPPSLN dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan pemilih dengan menyediakan sejumlah alternatif penyelesaian masalah.Q ant

rusahaan pers berbadan hukum dan terancam hukuman dua tahun penjara serta denda maksimal Rp100 juta. Selain itu polisi juga menyatakan tersangka telah melanggar pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik disebabkan isi pemberitaan tabloid tersebut negatif dan menyudutkan seseorang dan berbau SARA. “Kami masih melakukan analisis dan mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Tidak bisa dalam waktu dekat ini karena mau Pilpers, tapi secepatnya kita selesaikan,” ulasnya. Saat ditanyai apakah tersangka juga bisa dijerat Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 terkait pencemaran nama baik Calon Presiden Joko Widodo karena disebarluaskan melalui internet, kata dia, masih didalami.Q ant

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XVI TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1.Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2.Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3.Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 8 Juli 2014 TTD Kelompok Kerja

warga negaranya di luar negeri untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Husni. Oleh karena itu, lanjut dia, KPU bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pemilih di luar negeri dengan membentuk 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN), baik di kantor kedutaan maupun konsulat jenderal.

Sebanyak 215 pemantau asing tersebut akan meninjau pelaksanaan di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur.Q ant

antara foto

Ketua MUI Din Syamsudin dalam konperensi pers seusai bersama pengurus MUI yang lain diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kantor presiden, Jakarta, Senin (7/7) pagi.

EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Pon, 8 JULI 2014

Produksi Kedelai Diprediksi Turun

Kurs JUAL

BELI

USD

12,031.00

11,911.00

SGD

9,637.14

9,540.25

EUR

16,360.96

16,195.39

JPY

11,796.25

11,676.31

GBP

20,487.59

20,282.05

sumber: Bank Indonesia (7 JULI 2014)

RAGAM EKBIS

Harga Daging di Situbondo Tembus 100 Ribu/kg Situbondo, bhirawa Beberapa hari terakhir ini harga kebutuhan pokok mulai melonjak naik di sejumlah pasar tradisional di Situbondo. Kenaikan mencolok terjadi pada harga daging, Harga daging sapi yang sebelumnya hanya berkisar 80 ribu rupiah, kini menjadi 100 ribu rupiah.

Begitu pula dengan harga bawang merah. Sebelumnya harga bawang merah hanya sekitar 13 ribu hingga 15 ribu rupiah. Namun, saat ini tembus menjadi 20 ribu rupiah/kg-nya.

Tidak hanya itu, harga beras super juga ikut naik menjadi 9.800 rupiah. Kenaikan harga beras ini memang tak terlalu mencolok, sebelumya harganya 8.400 rupiah/kg-nya. Harga beras jenis medium juga naik menjadi 8.400 rupiah, dari harga sebelumnya 7.200 rupiah/kg-nya.

Menurut Yanti, salah seorang pedagang di kompleks pasar Mimbaan Situbondo, kenaikan harga daging dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, disebabkan karena permintaan pasar yang semakin meningkat selama bulan Ramadhan. Q awi

Akibat Lahan Berkurang Pemprov, Bhirawa Angka Ramalan (Aram) I Tahun 2014 produksi Kedelai Provinsi Jatim sebesar 326,15 ribu ton biji kering atau mengalami penurunan sebesar 3,31 ribu ton biji kering (1,00 persen) dibanding produksi Kedelai tahun 2013.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, ramalan penurunan produksi ini disebabkan turunnya luas panen seluas 7,71 ribu hektar (-3,66 persen) dari 210,62 ribu hektar menjadi 202,91 ribu hektar sedangkan produktivitas mengalami peningkatan sebesar 0,43 kuintal/hektar (2,75 persen) dari 15,64 kuintal/hektar menjadi 16,07 kuintal/hektar.

Realisasi produksi kedelai Jatim subround I (Januari-April 2014) sebesar 63,06 ribu ton biji kering. Bila dibandingkan dengan SR I 2013 (64,84 ribu ton biji kering) terjadi penurunan sebesar 1,78 ribu ton biji kering atau turun 2,75 persen.

Penurunan produksi pada SR I 2014 terhadap SR I 2013 karena adanya penurunan pada luas panen sebesar 5,89 ribu hektar (13,07 persen) sedangkan tingkat produktivitas naik sebesar 1,71 kuintal/hektar (11,88 persen).

Untuk produksi kedelai SR II 2014 diperkirakan terjadi kenaikan sebesar 5,59 ribu ton biji kering (5,10 persen), sedangkan pada SR III 2014 diperkirakan terjadi penurunan produksi sebesar 7,12 ribu ton biji kering (-4,59 persen) bila masing-masing dibandingkan dengan produksi kedelai pada subround yang sama tahun 2013 (year on year).

“Realisasi produksi kedelai SR I 2014 di beberapa kabupaten/kota

di Jatim ada yang mengalami kenaikan/penurunan bila dibandingkan dengan subround yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

Penurunan produksi kedelai yang paling besar terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang mengalami penurunan sebesar 4,95 ribu ton biji kering (-44,98 persen), disusul Kabupaten Pasuruan turun 1,32 ribu ton biji kering (30,43 persen), kemudian Kabupaten Tulungagung turun 950 ton biji kering (-60,01 persen), Kabupaten Bangkalan turun 949 ton biji kering (-10,09 persen), dan Kabupaten Sumenep turun 896 ton biji kering (-53,91 persen).

Beberapa kabupaten mampu mengurangi penurunan produksi kedelai total Jatim, yakni mengalami kenaikan produksi kedelai pada SR I 2014, antara lain Kabupaten Ngawi naik 2,83 ribu ton biji kering (naik 97,21 persen), Kabupaten Lamongan naik 1,53 ribu ton biji kering (61,05 persen), Kabupaten Bojonegoro naik 1,28 ribu ton biji kering (28,27 persen), Kabupaten Ponorogo naik 1,08 ribu ton biji kering (naik 710,53 persen), dan Kabupaten Sampang naik 635 ton biji kering (3,02 persen). Hasil pertemuan sinkronisasi data antara BPS dan Diperta se Jatim diketahui penurunan produksi kedelai SR I 2014 dibandingkan dengan SR I 2013, antara lain terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Q rac

Khoirul Huda/bhirawa

Petugas Disperpar saat operasi mamin menjelang lebaran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban.

Disperpar Tuban Tak Sita Mamin Bermasalah Tuban, Bhirawa Petugas Bidang Perdagangan, Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar), Kabupaten Tuban melakukan operais makanan-minuman (mamin) di sejumlah pasar. Hasilnya ditemukan 25 produk makanan tidak layak edar di Jenu Pasar, Pasar Tambakboyo dan sepanjang jalan manunggal selat Kota Tuban. Namun petugas tidak menyita barang tersebut.

Beberapa petugas hanya mendata produk tersebut dan meminta pedagang tidak memajang maupun menjual makanan yang masuk dalam kategori tidak layak konsumsi tersebut.

Petugas hanya memberikan teguran kepada pedagang , jika dalam sidak selanjutnya masih

dijumpai barang tidak layak konsumsi, petugas baru akan menyita barang-barang itu.

Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Bidang Perdagangan, Disperpar Tuban Sunaryo mengatakan, sebagian besar produk tidak layak konsumsi tersebut berupa makanan ringan, seperti kerupuk, rengginang, dan jajanan lain semisal coklat, roti dan makanan sejenisnya. “Kebanyakan makanan tersebut tidak memiliki tanggal kadaluarsa, kemasanya juga tidak bagus, selain itu makanan lain seperti coklat yang kami temukan juga tidak terdapat label yang jelas,” kata Sunaryo saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (7/7). Q hud

Dishutbun Sampang Dorong Petani Tanam Tebu Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sampang terus mengajak dan mendorong masyarakat petani di Sampang untuk menanam tebu. Langkah itu dilakukan agar produksi tebu di Sampang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

B

Singgih Bektiono

erdasar catatan Dishutbun Sam pang dalam dua tahun terakhir, penanaman tebu di Sampang meningkat. Pada 2012, luas lahan yang ditanami tebu sekitar 355 hektare. Sementara pada 2013 meningkat menjadi 1.200 hektare. “Angka itu

akan terus meningkat pada 2014 karena target kami sekitar 2.500 hektare,” ujar Kepala Dishutbun Sampang Singgih Bektiono.

Menurut Singgih Bektiono, dalam penanaman tebu banyak pihak yang dilibatkan. Sebut saja kelompok tani

(poktan), koperasi dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Sampang.

“Semua elemen yang kami sebut tadi memiliki peranan penting untuk peningkatan produksi tebu,” ungkapnya.

Dijelaskan, peran poktan sebagai pihak yang menanam dan yang memiliki lahan tebu. Sedangkan koperasi adalah pihak yang mengelola uang bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. “Koperasi juga harus mengoptimalkan dana yang ada untuk pengembangan atau perluasan lahan dan tanaman tebu,” terangnya.

Mencari Solusi Pasca Era Minyak Angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang setiap tahunnya jebol membuat pusing pemerintah. Tahun 2014 ini angka subsidi menurut APBN dipatok 210 triliun.

Hanya saja, melihat konsumsi yang terus meningkat, subsidi tersebut diperkirakan bisa menembus kisaran Rp 285 triliun.

“

Ini sudah pasti menjadi persoalan tersendiri bagi negara. Dan ini perlu solusi yang tepat guna untuk mengurangi subsidi BBM tersebut,” kata Ir Tengku Bob Iskandar SE, CIP, MSTI’S, praktisi Risk Management Oil &Gas dan Marine. Bob yang alumni ITS tersebut mengatakan, salah satunya yang diperlukan dalam waktu dekat ini, yakni adanya gerakan penghematan penggunaan BBM. Kementerian Keuangan pun meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai instansi teknis disektor energi untuk lebih serius menjalankan program penghematan subsidi BBM. Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan, impor minyak mentah dan BBM mencapai 950 ribu barel per hari. Itu terjadi atas impor BBM sekitar 350 ribu bph dan impor minyak mentah 600 ribu bph.

“Untuk mengimpor total 950 ribu bph, uang yang harus dikeluarkan mencapai US$ 120 juta per hari,” katanya pada pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), impor BBM pada Januari 2014 mencapai 1,2 juta ton, atau US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 15 triliun.

Turunnya produksi minyak memang berimplikasi panjang. Selain memperkecil penerimaan negara dari sektor migas, kondisi tersebut juga membuat Indonesia terpaksa mengimpor lebih banyak minyak mentah dan BBM untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Harus diakui bahwa, seiring dengan tumbuhnya penjualan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, upaya untuk menekan konsumsi BBM memang sulit dilakukan. Pemerintah sudah memulai langkah-langkah untuk mengurangi beban subsidi BBM untuk memperbaiki transaksi berjalan, yaitu dengan menggalakan penggunaan biodisel dan mengembangkan Bahan Bakar Gas

(BBG) sebagai substitusi BBM. Program konversi BBM ke BBG sebenarnya bukan baru sejak tahun 2010 Kementrian ESDM sudah memulai inisiatif Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan angkutan umum. Namun sampai sekarang masih agak jauh dari target yang diharapkan.

Kendala Biodisel Sementara itu, Bob Surachman, pimpinan PT Samudera Petro Gas mengatakan, dalam pengembangannya, para produsen biodisel mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang harga tender biodisIr Tengku Bob el, sebab dibeli Pertamina ditujukan kepada sektor BBM subsidi dan non subsidi dimana semestinya ada perbedaan perlakuan didalam pembelian harga biodisel. Pertamina sudah dua kali mengadakan tender, tetapi sulit untuk memenuhi pengadaannya, padahal jumlah biodisel yang dibutuhkan oleh Pertamina cukup tinggi mencapai 5,3 juta KL selama dua tahun ini.

Pertamina sendiri menghadapi kendala formula harga tender, sehingga mempersulit pengadaan biodisel. Pertamina menggunakan patokan harga solar berdasarkan Mid Oil Platts (MOPS) sebagai mana yang diarahkan oleh Pemerintah.

“Akibat dari skema harga MOPS yang dipakai Pertamina efek domino pun terjadi. Perusahaan pemegang ijin Usaha BBM Lain seperti Shell mengikuti pola Pertamina yang mengakibatkan posisi produsen biodisel makin sulit,” kata Bob Surachman. Yang lebih mencemaskan lagi ketika harga CPO sedang naik, yang mana akan berimbas langsung kepada biaya produksi biodisel. Dengan asumsi harga RBD Palm Oil, produk turunan CPO dilevel US$ 930 per metrik ton, ditambah dengan bea keluar sekitar US$ 15 per metrik ton sampai ke pabrik biodisel harga RBD Palm Oil sudah sekitar US$ 915 per metrik ton. Bahan baku ini diproses kembali untuk menjadi biodisel akan menghabiskan biaya US$150 per metrik ton. Sehingga, total biaya produksi biodisel mencapai US $ 1.065 per metric ton, tapi harga MOPS solar dari pertamina sebesar US$ 888 per metrik ton.

BBG-CBM Lalu bagaimana dengan BBG? Tentang ini Bob Surachman mengatakan, rencana penggunaan gas alam sebagai bahan bakar utama sudah merupakan pilihan yang tepat, mengingat cadangan gas alam yang jauh melebihi dari cadangan minyak bumi.Program untuk menggunakan gas alam sebagai bahan bakar untuk transportasi bukanlah program yang baru dan sudah dimulai sejak tahun 2010 yang lalu. Tapi pada kenyataannya program ini tidak bisa berjalan sebagai mana yang di-

harapkan.

Tak kalah pentingnya adalah Coal Bed Methane (CBM) yang bisa dikatakan masih belum di monetisasi sedangkan cadangannya masih banyak. Study yang dilakukan Ditjen Migas bahwa Indonesia memiliki potensi CBM hingga 450 trilliun Tcf yang tersebar di 11 cekungan yakni di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

BBG untuk transportasi biasanya adalah dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG). Dimana gas alam dikompresi dan disimpan didalam tabung khusus dikendaraan, di mesin kendaraan pun Iskandar SE juga harus dipasang Konverter sehingga kendaraan bisa dual fuel dimana apabila CNG nya habis kendaraan masih bisa dijalankan dengan menggunakan BBM. Perusahaan perusahaan pembuat kendaraan bermotor sudah menyatakan bahwa mereka akan mem-void garansinya kalau dikendaraan tersebut dipasang converter dimesin mobil, yang tentu saja ini membuat para pemilik kendaraan sangat enggan untuk memasang converter dikendaraan mereka dan akan tetap mempergunakan BBM. Faktor psikologis (psychological factor) juga ikut berperan didalam penggunaan BBG karena para pemilik kendaraan masih merasa takut bahwa kalau terjadi kecelakaan tabung gas CNG akan mudah meledak. Adapun penggunaan CNG untuk para nelayan disamping dengan tabung khusus yang berat juga menghadapi kendala yang kurang lebihnya sama seperti kendala yang dihadapi kendaraan bermotor. Sementara itu, krisis harga batubara yang sedang melanda seluruh Industri batubara didunia termasuk Indonesia berakibat langsung kepada para pelaku industri ini yang tentu saja hal ini adalah sesuatu hal yang sangat serius untuk segera di carikan way out-nya.

Mencari Solusi Menghadapi kendala transformasi dari BBM ke BBG ini diperlukan suatu terobosan teknologi Jawabnya adalah dengan memproduksi bensin/ solar dengan bahan baku dari gas alam yang juga biasa dikenal dengan Fischer – Tropsch Process, dimana gas alam di konversi menjadi bensin / solar dengan tidak memerlukan penanganan khusus baik didalam transportasinya maupun didalam penyimpanannya, jadi tidak seperti LNG yang memerlukan penanganan khusus dalam transportasinya maupun didalam penyimpanannya.

“Meskipun sudah mengalami perbaikan perbaikan didalam prosesnya teknologi yang ber basis Fischer–Tropsch ini tetap mempunyai kelemahan kelemahan, yaitu tidak feasible untuk diterapkan dalam skala kecil, disamping biaya yang mahal untuk pembuatan plantnya, juga diperlukan waktu yang lama untuk pengembalian investasinya,” kata Bob Surachman. Sebagai contoh negara Qatar membangun dua proyek Gas to Liquid Plant yang besar, yaitu Pearl Project, bekerja sama dengan SHELL dengan total project kurang lebih US$ 20 miliar estimasi pengembalian investasi 10 – 12 tahun. Sedangkan Oryx GTL bekerja sama dengan SASOL dari Afrika Selatan kedua proyek ini menggunakan teknologi yang berbasis Fischer – Tropsch. Q adv*

Semakin banyak lahan tidur yang ditanami tebu, kata Singgih Bektiono, maka semakin cepat pabrik gula (PG) dibangun di Pulau Madura. Untuk mendirikan PG, minimal lahan yang ditanami tebu di Pulau Madura sekitar 10 ribu hektare. “Itu sudah komitmen pemerintah pusat. Jika swasembada tebu sesuai target, PG akan segera dibangun,” pungkasnya.

Sementara Abd Rahman (42) ketua kelompok tani tebu sumber rezeki Desa Asam Nunggal Kecamatan Jregik Sampang, ia menga-

takan program pemerintah terkait pengembangan tebu sangat membantu bagi petani khususnya bagi petani, sebab biasanya sebelum ada program penanaman tebu kami hanya mengandalkan pertanian dari padi, tetapi akibat adanya program tebu ini kami juga bisa menanam tebu di lahan-lahan tidur yang tidak terpakai, namun kami berharap dalam waktu dekat Kabupaten Sampang juga ada pabrik gula (PG), sehingga kami lebih mudah untuk menjual hasil panen. Q lis*

Gas-CBM Bisa Menjadi Minyak Produksi minyak, khususnya di Indonesia semakin tipis produksinya.

Ini sebagai faktor alami, karena energi minyak adalah energi fosil yang pada akhirnya akan habis juga. Meski demikian, kata Bob Surachman, Pimpinan PT Samudera Petro Gas, kita jangan khawatir, karena saat ini ditemukan teknologi yang bisa merubah gas alam atau coal bed methane (CBM) menjadi bensin atau solar. Teknologi AGTS-GTL namanya yang bisa merubah Gas Alam /Coal Bed Methane (CBM) menjadi Bensin/ Solar adalah Cutting Edge Technology dan tidak ada duanya di dunia dan sudah mempunyai Hak Paten Internasional.

“Di dalam hal ini teknologi AGTS-GTL adalah sangat berbeda dengan teknologi yang ber basis Fischer-Tropsch yaitu dengan melalui Reactor Oksidasi Gas Homogen (Homogenous Gas Oxidation Reactor ) Sudah sangat dikenal bahwa para ilmuwan telah sukses dengan experimeneksperimen mereka didalam bidang ini dibawah supervisi dari pemenang hadiah Nobel yaitu Semenov N.N,” kata Bob. Reactor AGTS-GTL ini dibuat dan di rakit oleh ROCKET AND SPACE INDUSTRY RESEARCH AND TESTING CENTER yang mana perusahaan ini adalah perusahaan induk dari RUSSIAN AVIATIONAND SPACE AGENCY. Bob Surachman mengatakan, salah satu perusahaan energi nasional yang PT Samudera Petro Gas antusias untuk memiliki teknologi ini, karena di Indonesia kaya akan gas dan CBM, Bahkan perusahaan tersebut sudah menanda tangani M.O.U. (Memorandum Of Understanding) di Moscow dengan pemegang Hak Paten AGTS- GTL yaitu Perusahaan Publik Joint Stock Company “GTL” untuk mendirikan satu perusahaan Joint Venture. Pada tahap awal, sebagai Pilot Project akan dibangun Reaktor AGTS-GTL untuk meng mem-produksi Bensin / Solar dengan bahan baku Gas Alam atau Coal Bed Methane dengan kapasitas kecil yaitu dengan kapasitas produksi 900 Ton atau 1.000.000.liter per bulan dengan bahan baku sekitar 90.000 mmbtu per bulan.

Indonesia masih mempunyai sumber Gas Alam yang masih besar tetapi belum/tidak mempunyai infra struktur yang memadai, juga cadangan Coal Bed Methane (CBM) yang bisa dikatakan masih belum di monetisasi dan juga Flare Gas dan Stranded Gas yang banyak tersebar di-mana mana.

Perlu di catat disini, bahwa menurut data Satelite dari World Bank untuk tahun 2012 jumlah Flare Gas yang di bakar dengan percuma di Indonesia kurang lebih 3,6 milyar M3, kalau Associted Gas yang di bakar ini di jadikan bahan baku untuk memproduksi Bensin/Solar dengan Reaktor AGTS-GTL ini setara dengan US$ 1,6 milyar, belum termasuk kerusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh pembakaran ini.

Seiring dengan rencana kami dalam mendirikan perusahaan Joint Venture ini, kami juga akan menjalin kerja sama dengan Lembaga-Lembaga Riset yang ada untuk mengembangkan Teknologi AGTS-GTL khusus untuk memproses Gas Alam dari P. Natuna dengan kandungan CO2 yang tinggi yakni sekitar 70% tanpa harus menyuntikan kandungan CO2 tersebut kembali kedalam bumi yang akan membuat production cost sangat tinggi.

Sementara Ir Tengku Bob IsREACTOR AGTS-GTL DIBUAT DENGAN kandar SE, CIP, MSTT’S, Praktisi Risk Management Oil &Gas PARTISIPASI DARI LEMBAGAdan Marine alumni ITS yang juga LEMBAGA RISET KELAS DUNIA YAITU: penasehat Perminyakan Dewan Semenov N.N Institute of Chemical Physics Pembangunan Madura mengatakan, bahwa teknologi Teknologi The Institute of Chemical Physics Problems AGTS-GTL ini sangat tepat diof the Russian Academy of Science gunakan di Madura yang saat ini Ivanovo State University of Chemical kelebihan pasokan gas. Apalagi Technology letaknya masih bagian dari P Jawa yang membutuhkan banyMoscow Institute of Chemical Machine ak BBM. Teknologi AGTS-GTL Building bahkan feasible unGIAP (State Institute of Nitrogen Industry) tuk pasokan gas di bawah 10 MM. DenGubkin Russian State University of gan demikian dapat Oil and Gas dibuat unit refinery Kelalysh Institute of Applied Mathematics skala kecil di tempat tempat terpencil. Q Ivanovo State Power University adv*

Selasa Pon 8 JULI 2014

Hikmah Puasa yang Keliru l Sambungan hal 1 nikmat sehat semata. Karena jika niat puasanya hanya untuk mencapai kenikmatan dan kemaslahatan duniawi, maka pahala melimpah di sisi Allah akan sirna walaupun dia akan mendapatkan nikmat dunia atau nikmat sehat yang dia cari-cari.

Allah SWT berfirman: “Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.” (QS. Asy Syuraa: 20).

Ibnu Abbas mengatakan, orang yang gemar berbuat riya akan diberi balasan kebaikan mereka di dunia. Mereka sama sekali tidak akan dizalimi. Namun ingatlah, barangsiapa yang melakukan amalan puasa, amalan salat atau amalan salat malam namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah adalah Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Akan tetapi, amalannya akan lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari keuntungan dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi.

Sehingga yang benar, puasa harus dilakukan dengan niat ikhlas untuk mengharap rida Allah.

Sedangkan nikmat kesehatan, itu hanyalah hikmah ikutan saja dari melakukan puasa, dan bukan tujuan utama yang dicari-cari. Jika seseorang berniat ikhlas dalam puasanya, niscaya nikmat dunia akan datang dengan sendirinya tanpa dia cari-cari. Marilah kita ingat selalu nasihat Nabi SAW: “Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan menceraiberaikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya.”

Adapun hadis yang mengataka :n“Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat.” Perlu diketahui bahwa hadis semacam ini adalah hadis yang lemah (hadis dho’if) menurut ulama pakar hadis. Semoga kita bisa menarik hikmah berharga di balik puasa kita di bulan penuh kebaikan, bulan Ramadan.*

Pendidikan SD-SMP di Malang Gratis l Sambungan hal 1

sedangkan untuk SMA atau SMK negeri akan diberlakukan biaya dengan sistem subsidi silang bagi,” kata Moch Anton di Malang, Senin (7/7).

Subsidi silang tersebut, lanjutnya, hanya berlaku bagi siswa kurang mampu. Sebenarnya, kebijakan tersebut sudah diberlakukan mulai 2013 dan tahun ini dilanjutkan kembali. Menurut Anton, dana dari pemerintah untuk subsidi silang siswa SMA-SMK Negeri Kota Malang tahun ini sebesar Rp7 miliar. Namun, bagi siswa yang tidak termasuk prasejahtera (miskin) tetap membayar iuran, hanya saja berapa nominalnya masih belum ditetapkan.

Sementara Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Tri Suharno menambahkan biaya pendidikan bagi calon siswa baru hingga saat ini masih belum dibahas.

“Kewenangan biaya pendidikan yang sekarang bernama Sumbangan Dana Investasi Pendidikan dan Sumbangan Pengelolaan Pendidikan ini menjadi kewenangan Pemkot Malang,” katanya.

Namun, sebagai perbandingan, dana investasi pendidikan tahun lalu sebesar Rp 200 ribu dan Sumbangan Pengelolaan Pendidikan yang dibayar diawal masuk sekolah sebesar Rp 3 juta.

Hanya saja, yang pasti selama masa pendaftaran hingga daftar ulang bagi yang diterima, siswa tidak dipungut biaya sama sekali.

Batas akhir daftar ulang bagi calon siswa baru di sekolah negeri, Senin (7/7) pukul 14.00. Jika calon peserta didik tidak mendaftar hingga tenggat waktu yang ditentukan, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan didiskualifikasi dari penerimaan.

Setelah pendaftaran ulang usai, seluruh siswa dan orang tua akan dikumpulkan. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni yang membahas program-program, penjelasan tentang peminatan, ekskul, seragam, atribut dan hal lain yang dikelola oleh OSIS serta sosialisasi kembali penerapan kurikulum 2013.

Menyinggung seragam sekolah bagi siswa baru, Tri mengatakan dirinya juga akan menyosialisasikan Permendikbud No 45 tahun 2014 tentang seragam, yakni ada seragam nasional, seragam sekolah dan kepramukaan.

“Selain seragam khas sekolah dan seragam olahraga yang dikelola OSIS, masyarakat diberi kebebasan untuk membeli di Kopsis atau membeli sendiri,” tegasnya. n mut

Kurang Pas l Sambungan hal 1

adalah agraris dan itu kurang pas,” katanya saat memberikan kuliah umum dalam sebuah seminar akhir pekan lalu di Surabaya.

Dalam kuliah umum bertema ‘Peran Negara Dalam Menjembatani Perekonomian Indonesia’ itu, Hotman mengatakan pemerintahan saat ini memang cenderung lebih ke arah pencitraan dan hal tersebut tidak digambarkan dalam Undang-Undang Dasar.

“Pemerintahan maritim itu digambarkan jika seorang nahkoda tidak boleh meninggalkan kapal sebelum seluruh penumpangnya selamat saat meninggalkan kapal,” katanya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan pemerintahan agraris yang menjunjung tinggi tahta pemerintahan seorang raja. “Artinya, raja harus selamat paling akhir, sementara rakyatnya harus berjuang untuk menyelamatkan raja,” katanya.

Ia juga mengatakan, jika ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi jangan hanya berkaca pada pertumbuhan ekonomi. “Tetapi juga harus melihat pertumbuhan keadilan sosial supaya masyarakat itu bisa sejahtera secara menyeluruh,” katanya.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih terjebak ke dalam kebijakan ekonomi paliatif, dimana kebijakan tersebut hanya bersifat mengurangi penderitaan ekonomi masyarakat tanpa mengobati penderitaan itu sendiri. “Jika hal ini diteruskan, maka orang akan merasa jenuh dan komunikasi akhirnya menjadi alat kebohongan.

Seperti pada saat kampanye, seolah-olah orang akan merasa hebat,” katanya. n geh

SAMBUNGAN

11

Polda Perkuat Pasukan di Tapal Kuda dan Madura Pemesanan Buku Agama l Sambungan hal 1

Menurut Unggung, sebanyak 2.917 personel akan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan pemungutan suara. Dari jumlah itu, sebanyak 417 personel khusus ditugaskan di wilayah Madura. Dengan sasaran di empat kabupaten yakni Bangkalan 86 personel, Sampang 130 per­ sonel, Pamekasan 71 personel, dan Sumenep 130 personel.

Selain Madura, sebanyak 16 SSK Brimob dan 9 SSK Sabhara ditempatkan di 10 zona rawan.

Terlebih Unggung mengatensi pengamanan di Tapal Kuda, seperti di Omben yang sudah ada 1 kompi personel Brimob yang bersiaga selama satu tahun.

Mengenai pengamanan khusus di wilayah Tapal Kuda dan Madura, Unggung mengungkapkan berdasarkan Pemilu Legislatif 9 April lalu, kawasan tersebut rawan terjadinya konflik. Bahkan di Kabupaten Sampang sampai dilakukan perhitungan suara ulang di beberapa TPS, di Pamekasan ada penghadangan suara. “Kami tidak ingin hal itu terjadi di Pemilu Presiden nanti,” tegas Unggung.

Tak hanya itu saja, Ung­ gung mengatakan pihaknya mengedepankan dan memastikan pelaksanaan pungut suara berlangsung aman. Maka, Unggung menggeser pasukan pada H-2 ke wilayah tugas masing-masing. Selanjutnya, H-1 personel diharapkan dapat mengenali lingkungan TPS sesuai dengan penugasannya.

“Personel harus mengenali dan beradaptasi dengan wilayah TPS setempat, terutama harus mengenal Ketua KPPS nya dan memetakan letak TPS setempat.

Selain itu, petugas juga harus berkomunikasi dengan KPU dan Panwaslu setempat, sehingga dalam pengamanan mereka dapat bekerjasama dengan baik,” urainya.

Unggung menambahkan, terkait nantinya ada aksi unjuk rasa, pihaknya mengimbau personel menangani masalah tersebut sampai dengan fase ke lima, yakni menggunakan security barrier, water canon, dan gas air mata. Apabila terjadi aksi anarkis seperti pembakaran TPS maupun bentrokan massa, Unggung memerintahkan anggota khusus anarkis Brimob menang­ ani masalah itu. “Anggota anarkis Brimob, kami bekali dengan peluru hampa, peluru karet, dan peluru tajam. Tujuannya hanya sebatas melumpuhkan saja, ka­ rena kami juga memperhatikan unsur HAM nya,” tegasnya.

Untuk antisipasi logistik Pemilu, Unggung menyediakan kapal khusus dari Mabes Polri yakni kapal tipe A (Kapal Gatotkaca) yang ditempatkan di Sumenep. Sedangkan kapal tipe B dan tipe C disiagakan di Sampang, Probolinggo, dan Gresik.

Sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap ada empat daerah di Indonesia yang rawan konflik jelang hari H Pilpres yakni, Jatim, Jogjakarta, Solo, dan Jakarta. Polri diminta tetap fokus melakukan pengamanan dan deteksi dini di empat daerah tersebut.

“Polri diharapkan tetap melakukan antisipasi dan deteksi dini dengan maksimal. Setidaknya di empat daerah yakni Jatim, Jogjakarta, Solo Raya, dan Jakarta.

Sebab eskalasi massa pendukung capres-cawapres di empat daerah ini semakin tinggi,” kata Ketua IPW Neta S Pane di Jakarta.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pihaknya, perang urat syaraf antar masing-ma­ sing pendukung di empat daerah tersebut semakin memanas.

Bahkan, khusus di Jogjakarta, Solo, dan Jakarta telah terjadi benturan. “Di Jogjakarta beberapa kali terjadi penyerangan, benturan, dan aksi bom molotov.

Di Solo, terjadi aksi penembak­ an terhadap kader partai, dan di Jakarta terjadi pembakaran pada posko capres tertentu.

Ironisnya hingga kini kasusnya belum terungkap,” jelasnya.

Pihaknya juga mengingatkan para capres-cawapres untuk mampu mengendalikan kelompok-kelompok relawan yang terus bermunculan agar tidak terjadi konflik dan benturan berdarah. “Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi benturan antar para pendukung capres.

Ajak PNS Tak Golput Sementara itu Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM meminta seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jatim, untuk ikut menyukseskan Pilpres 9 Juli esok. Yakni dengan cara menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin bangsa dalam lima tahun ke depan.

“Saya tegaskan, kita tidak boleh golput. Karena suara kita sangat diperlukan untuk menentukan arah perjalanan dan untuk mewujudkan ke­ satuan dan persatuan bangsa Indonesia” kata Sukardi saat memimpin apel pagi di kantor Gubernur Jatim, Senin (7/7).

Sebagai warga negara, lanjut Sukardi, PNS memiliki andil penting dalam menentukan masa depan bangsa. Sebab PNS adalah ujung tombak birokrasi yang aktivitas dan kebijakannya sudah pasti berpedoman pada kebijakan presiden. Oleh karena itu, PNS wajib menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya.

Selain itu, Sukardi juga meminta PNS untuk menyebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2014. “Mari kita juga ajak masyarakat untuk tidak golput.

Ajak mereka untuk memilih sesuai hati nuraninya” katanya.

Untuk mendukung agar para PNS bisa mencoblos, Pemprov Jatim telah menyiapkan Surat Edaran (SE) libur bagi PNS. Upaya ini dilakukan untuk mengikuti keputusan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan untuk libur nasional saat hari H Pilpres 2014.

“Iya kita buat surat edaran. SE tersebut nanti ditujukan kepada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan kabupaten/kota. Saya mendapat laporan kemarin Kota Surabaya sudah membuat SE untuk lingkungan Pemkot Surabaya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi. Menurut dia, SE tersebut akan segera dikeluarkan dan ditujukan ke instansi di bawah. Meski pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan secara nasional, daerah harus tetap membuat untuk meneruskan kebijakan tersebut.

Koordinator Komite Bangkit Indonesia Agus Mahfudz Fauzi memprediksi sebanyak 4,5 juta warga Jatim yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terancam untuk menjadi golput. Apabila dikonversikan dalam bentuk persentase, maka angka itu akan menembus hingga 15 persen. “Ka­ rena DPT di Jatim itu ada sekitar 31 juta,”papar Agus.

Golput tersebut menurut Agus bukanlah golput yang disebabkan oleh faktor ideologis, atau golput karena memang memutuskan untuk tidak memilih dalam Pilpres. Melainkan, golput yang disebabkan oleh ketidakjelasan para calon pemilih terhadap penyelenggaraan Pilpres.

Agus berpendapat, hal itu disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja KPU Jatim dalam menyosialisasikan Pilpres. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya para calon pemilih yang belum terfasilitasi oleh form A5.

Angka tersebut sebagian besar didominasi oleh masyarakat yang ada di kota—kota besar. Tepatnya, kota-kota yang memiliki kampuskampus yang jumlah mahasiswa dari luar kotanya cukup besar.

Mantan Komisioner KPU Jatim itu mencontohkan terjadinya kasus itu di Surabaya. Menurutnya, angka golput di Surabaya akan sangat besar, dan didominasi oleh para mahasiswa.

Alasannya, sampai saat ini dirinya mendapatkan laporan masih banyak mahasiswa yang belum mendapatkan form A5.

Apabila para mahasiswa itu ingin mengikuti Pilpres di kampung halamannya masing-masing, hal itu sangat tidak dimungkinkan. “Karena 10 Juli mereka sudah UAS, jadi mereka lebih memilih fokus ke UAS, daripada Pilpres,”ujarnya. n bed,iib,cty

Pemprov Siapkan Pulau Galang sebagai Lahan Konservasi l Sambungan hal 1

ong, sehingga akses ekonominya tinggi. Meski begitu, jika pulau ini sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi, tak bisa digunakan untuk kepentingan lain,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintaha Umum Setdaprov Jatim Suprianto SH, MH dikonfirmasi, Senin (7/7).

Menurut Suprianto, penetap­ an Pulau Galang sebagai lahan konservasi sudah masuk pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Nasional. Kendati demikian, pemprov tetap akan meng­ eluarkan Penlok bahwa daerah tersebut sebagai kawasan yang dilindungi untuk konservasi.

Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini, sebenarnya tidak ada keuntungan secara ekonomi yang besar untuk dae­ rah yang mendapatkan Pulau Galang. Dengan status kawasan konservasi, lahan tersebut tidak boleh ada pembangunan fisik dan perubahan peruntukan.

Untuk membahas sengketa Pulau Galang, Pemprov Jatim telah mengundang kedua belah pihak, yakni Pemkot Surabaya

dan Pemkab Gresik di Kantor Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. “Dalam masalah ini, pemprov tidak dalam kapasitas hakim untuk memutus, tapi sebagai fasilitator saja,” ungkapnya.

Dijelaskan Suprianto, dalam rapat itu kedua daerah diminta memberikan usulan kepada pemprov, apa keinginan, aspirasi dan apa bentuk penyelesaiannya. Dari usulan tersebut akan ditarik kesepakatan bersamasama dan saling setuju tanpa merugikan kedua belah pihak.

“Jika dilihat secara historis, Pulau Galang ini merupakan tanah timbul, secara geografis bisa diakses kedua belah daerah tapi lebih dekat dengan Gresik.

Sedangkan secara sosiologis dan yuridis lahan di pulau ini pernah dilakukan hak atas tanah oleh tiga warga yang belum kita ketahui secara pasti asalnya,” paparnya.

Mengenai masalah ini, kata Suprianto, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meng­ eluarkan surat Nomor 590/227/ PUM pada 18 Juni 2014 lalu tentang Penjelasan Status Quo Tanah Timbul di Muara Sungai Lamong Antara Kota Surabaya

dengan Kabupaten Gresik.

Surat yang ditandangani Dirjen Pemerintahan Umum Agung Mulyanto itu menyatakan, selama batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut terhadap Pulau Galang masih belum disepakati, maka status quo dinyatakan tetap berlaku.

Selanjutnya, pemprov bertanggung jawab terhadap pengelolaan tanah timbul dimaksud dan tetap menjaga kelangsung­ an konservasi dalam rangka kelestarian lingkungan.

Dalam upaya percepatan penyelesaian status quo, pemprov diminta melakukan langkah-langkah penyelesaian. Di antaranya dengan mengkaji berbagai peraturan perundang­ an dan data pendukung mengenai sejarah, kondisi dan letak geografis tanah timbul dimaksud antara Surabaya dan Gresik.

Melaporkan hasil langkahlangkah penyelesaian sebagaimana dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri yang ditujukan Dirjen Pemerintahan Umum sebagai upaya mendukung pelaksanaan tertib wilayah adminstrasi pemerintahan. n iib

Tak Terkontrol l Sambungan hal 1

pada satu penerbit. Selain itu, lokasi penerbit yang jauh menyulitkan komunikasi antara penerbit dengan Dindik selaku koordinator pemesanan buku K13.

“Kami sampai sekarang tidak tahu sekolah mana yang sudah pesan buku agama dan sekolah mana yang belum pesan. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan penerbit karena terletak di Jakarta dan Bandung dan tidak ada kontak yang dapat dihubungi,” tutur Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Ahmad Zamroni, Senin (7/7).

Zamroni menuturkan, upaya untuk melakukan kordinasi dengan pihak penerbit belum dapat tercapai. Sehingga dia pun memutuskan agar pihak sekolah langsung memesan secara daring tanpa sepengetahuan Dindik. Sebagaimana yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemesanan buku mata pelajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu untuk wilayah Surabaya ditujukan ke CV Acarya Media Utama, Bandung. Sedangkan untuk buku pegangan guru agama Islam dipesan ke PT Angkasa Grafika Pratama, Jakarta, pegangan guru Kristen dan Katolik dipesan ke CV Indo Citra Mandiri, Jakarta.

Kondisi ini berbeda dengan proses pemesanan buku K13 untuk mata pelajaran inti yang dipesan ke penerbit yang terletak di Surabaya. Menurut dia, pemesanan buku untuk mata pelajaran inti lebih mudah dipantau.

“Kalau penerbitnya mudah

diajak koordinasi, kita kan juga mudah membantu untuk mendesak sekolah yang belum pesan agar segera memesan,” tutur dia.

Sulitnya mendapat buku mata pelajaran agama ternyata dibenarkan oleh sekolah-sekolah di Surabaya. Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surabaya Sudarusman mengatakan, hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai buku agama Islam yang dia pesan baik untuk siswa maupun guru.

Sehingga dia pun tak tahu kapan dropping buku mapel agama ini dilakukan. “Kami sudah memesan sekitar 300 eksemplar. Tapi sampai sekarang tidak ada,” tutur dia.

Sudarusman mengatakan, keterlambatan buku tidak bisa ditunggu terus menerus tanpa persiapan guru. Dengan demikian, dia pun terpaksa meminta para guru untuk sementara memfoto kopi buku pegangan guru yang dapat diunduh melalui laman Kemendikbud. “Untuk sementara guru-guru mempersiapkan diri dengan buku foto kopian itu. Kita juga tidak tahu kok sampai sekarang belum dikirim,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi telah menegaskan, Dindik kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan dan pemesanan buku K13. Kepada daerah, Harun bahkan memberi deadline distribusi buku K13 sudah harus sampai di tangan sekolah pada 30 Juni mendatang. “Semua buku sudah harus di terima akhir bulan ini. Kalau ada sekolah yang kekurangan satu atau dua buku dari penerbit, jangan dibayar dulu. Tunggu sampai bukunya komplit,” pungkas Harun. n tam

Gaji ke-13 PNS Sudah Diteken SBY l Sambungan hal 1

memperoleh gaji ke-13 itu adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, dan DPD. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung MA serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.

Selain itu, Ketua, Wakil Ketua dan anggota MK, BPK dan Komisi Yudisial, Ketua dan Wakil Ketua KPK, menteri dan jabatan setingkat menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dikecualikan dari penerimaan gaji ke-13 ini adalah PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah. Adapun

besarnya gaji/pensiun/tunjangan ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada Juni 2014.

“Penghasilan sebagaimana dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TPKN),” bunyi Pasal 3 Ayat (3a) PP No. 53/2014 itu.

Ditegaskan dalam PP ini, besaran penghasilan dimaksud, tidak termasuk jenisjenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus guru dan dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian/Lembaga. n ira

Kejari Lumajang Tahan Kadis Kesehatan l Sambungan hal 1

proses persidangan. Sulsum langsung dijebloskan ke tahanan tanpa harus masuk kantor dulu. “Ya ini sudah bagian dari proses tahapan persidangan,” paparnya.

Sulsum diduga melakukan korupsi berjamaah bersama bawahannya dalam proyek air mancur, taman kota dan median jalan senilai Rp 300 juta. Hasil temuan penyidik negara mengalami kerugian Rp 176 juta. Proyek ini menggunakan anggaran 300 juta pada APDB 2012 lalu. Dugaan

korupsi ini muncul setelah melihat kualitas bangunan proyek itu kurang baik alias di bawah standar. Diduga anggaran proyek banyak yang menguap karena tak sesaui dengan fisik di lapangan. Dari hasil penyelidikan, Kejaksaan Negeri Lumajang, menetapkan mantan Kepala DKLH Sulsum Wahyudi dan Chomsari selaku pejabat pembuat komitmen di DKLH sebagai tersangka. Sulsum menjadi Kadinkes Lumajang sejak Januari 2014, padahal di akhir 2013 sudah ditetapkan tersangka oleh Kejari Lumajang. n yat

Dapat Kurma dan Nasi Bungkus untuk Buka, Jadi Wadah Silaturahim Keluarga l Sambungan hal 1

nya tidak lain untuk memupuk kebersamaan keluarga lewat berbuka puasa.

“Rasanya beda sekali buka puasa di rumah atau di restoran dengan buka puasa di sini. Meski di sini hanya makan nasi bungkus, tapi rasanya beda.

Mungkin karena di sini ada ribuan orang, jadi makannya lebih nikmat dan seru,” ungkap wanita asal Sidoarjo ini.

Hal yang sama juga dikatakan Nurul Hidayanti, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Ia datang bersama beberapa teman kuliahnya untuk berbuka puasa di masjid yang selesai dibangun pada 2000 ini.

Sambil berfoto-foto dengan temantemannya, Nurul mengaku senang jika berbuka puasa di sini. Selain mendapat makan gratis, suasana di sekitar MAS juga sangat mendukung untuk bercengkerama bersama teman-teman.

Apalagi, di kompleks masjid ini juga

banyak penjual makanan dan minuman yang ia sukai.

“Saya datang kesini bersama teman-teman sekitar pukul 17.00. Saya pulang setelah ikut salat Tarawih.

Dan biasanya sebelum pulang, kami duduk-duduk di sini sambil berceng­ kerama, makan-makanan ringan yang banyak dijual di sini,” ungkapnya.

Sementara itu, saat adzan berkumandang, dahaga seharian tertebus air mineral segelas dan beberapa biji kurma yang dibagi panitia Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Usai membatalkan puasa itu, dilanjutkan dengan salat berjamaah terlebih dulu sebelum menyantap menu berbuka puasa.

Direktur Utama MAS Endro Siswantoro mengatakan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menyiapkan 2.000 bungkus nasi untuk buka puasa para jamaah per hari. Jumlah ini semakin meningkat

pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu.

“Kalau akhir pekan, bisa 2.500 bungkus nasi yang kita siapkan.

Selain menyiapkan nasi bungkus, Al Akbar juga sudah menyiapkan kurma sebanyak tiga ton untuk persediaan takjil jamaah selama bulan puasa,” kata Endro Siswantoro.

Selain itu, takmir MAS juga menggelar pengajian ngabuburit dengan pengajian kitab klasik dan ngaji internet. Ngaji internet dimulai sesudah salat Dhuhur hingga datang waktunya salat Asar, lalu sesudah Asar dilanjutkan dengan ngaji kitab klasik ‘Riyadush Sholihin’ hingga berbuka puasa,” kata Humas MAS Helmy M Noor.

Dijelaskan Helmy, takmir MAS menyediakan 20 laptop saat ngaji internet, tapi peserta juga dapat membawa laptop sendiri untuk mengaji bersama pengasuh yang selalu berganti setiap

hari dan tema juga berganti.

“Misalnya, tema Cara Rasulullah Menyambut Ramadan, maka peng­ asuh mengajak peserta membuka internet tentang sejarah nabi (Sirah Nabawi), lalu membuka terjemahannya lewat internet juga,” katanya.

Setelah itu, pengasuh akan meng­ ajak peserta ngaji internet untuk membuka sejumlah laman/situs, seperti www.eramuslim.com, rahmatmuntaha.com, www.dudung.net dan sebagainya. “Pengasuh menampilkan hasil penelusuran internet lewat layar proyektor dengan memberi penjelasan, sedangkan peserta juga menelusuri lewat laptopnya dan dapat mengajukan pertanyaan,” katanya.

Namun, lanjutnya, masyarakat juga dapat mengikutinya dengan mengajukan pertanyaan lewat facebook. “Pesertanya juga berasal dari sejumlah SMA di Surabaya serta masyarakat umum,” katanya.*

12

Selasa Pon, 8 JULI 2014

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Jatim Peduli Lansia dan Anjal

Lanjut Usia Sejahtera, dan Jadikan Anjal Mandiri Sosial Kepedulian Pemprov Jatim terhadap para lanjut usia (lansia) dan anak jalanan (anjal) terus berlanjut. Sebab, lansia juga mempunyai potensi seperti, pengalaman, kesabaran dan kemampuan yang belum tentu dimiliki generasi lainnya.

Begitupula dengan anjal yang begitu rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial harus tetap ketrampilan.

S

Anak Jalanan Diberikan Latihan Keterampilan

Ribuan lansia melangsungkan senam bersama dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 2014

ebagai bentuk komitmen yang tinggi ter hadap pelayanan sosial lansia, Pemprov Jatim telah mempunyai perda penanganan lansia sebagai landasan atau pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan lanjut usia, yaitu Perda Jatim nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lansia.

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH Mhum juga tak hentinya mengharapkan mengajak generasi muda baik yang ada di pemerintahan maupun ada di swasta, agar selalu mewujudkan lansia menjadi sejahtera sebagai rasa hormat dan rasa sayang kepada orang tua.

Perhatian terhadap lansia itu dilakukan kegiatan memperingati hari lansia ke-19 tahun 2014, yang jatuh setiap tanggal 29 Mei. Keikutsertaan lansia perwakilan Jatim ke Madiun, karena Madiun menjadi juara pertama karang

werda, sebagai percontohan se Jatim. Sebanyak 2.400 lansia yang mengikuti senam adalah perwakilan pemenang juara 2,3 dan harapan karang werda. Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, tema peringatan hari lanjut usia nasional tahun 2014 yaitu “ Jadikan Lanjut Usia Sejahtera “, maka diharapkan keberadaan lanjut usia yang setiap tahun jumlahnya meningkat itu tidak menjadi beban dan menimbulkan permasalahan bagi generasi selanjutnya.

Menurutnya, secara kualitatif masalah sosial yang dialami para lanjut usia diantaranya degeneratif berbagai segi kehidupan, seperti menurunnya tingkat kesehatan, terbatasnya kesempatan dan menurunnya fungsi serta peranan sosial di masyarakat.

Selanjutnya, para lanjut usia yang terlantar

Kepala Bakorwil I Madiun, Siswo Heru Toto, SH., M.Hum, MM mewakili Pemprov menyerahan penghargaan pemenang Karang Werdha berprestasi tingkat Provinsi.

umumnya berpendidikan rendah, tidak punya ketrampilan bahkan tidak punya sanak keluarga yang dapat memenuhi kehidupannya secara layak. Bahkan, tidak jarang lanjut usia kurang mendapatkan kepedulian/memperoleh pelayanan, pembinaan serta perhatian secara psikologis merasa dirinya disisihkan.

Kemudian, masalah sosial lainnya, sebagian besar lanjut usia tidak atau belum memiliki jaminan sosial di masa tuanya. “Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia harus mempertimbangkan kondisi lansia itu, dengan upaya yang terencana dan berkesinambungan melalui program bantuan, pelayanan dan jaminan serta perlindungan sosial. Sehingga, mereka bisa menikmati sisa hidupnya dengan diliputi ketentraman lahir dan bathin,” ujarnya. Q rac*

Para lansia usai mendapatkan penghargaan dari Walikota Madiun

Saat ini, jumlah anak jalan (anjal) di Jatim sebanyak 3.150 anak. Mereka menyebar di jalanan Jatim dengan berbagai kegiatan, terutama mengamen. Kondisi ini memang cukup memprihatinkan. Jika dibiarkan, maka sangat membahayakan.

Menilik hal itu, maka Dinas Sosial Jatim memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan ketrampilan.Menurut Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, posisi anak jalanan (anjal) sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial, karena waktu mereka lebih banyak di jalanan.

“Memang, kegiatan mereka positif, seperti jualan koran, ngamen dan sebagainya.

Tapi mereka rentan dengan masalah sosial. Untuk itu harus ada pemberian bekal kemandirian pada anak jalanan. Selain itu masih tetap harus ditopang dengan operasi penertiban secara insentif agar mereka tidak kembali ke jalan,” katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, Dinsos Jatim memberikan pelatihan ketrampilan yang terbagi menjadi dua bidang yaitu di bidang perbengkelan dan bidang tata boga.

Untuk pelatihan ketrampilan perbengkelan dilakukan di JSTC (Jansen Skill Traning Center) Surabaya. Selain diberi pelatihan di JSTC Surabaya, ada juga anjal yang dibina di SKB Kota Malang. Saat ini ada 80 anak jalanan yang menerima pelatihan ketrampilan, yaitu 40 anak dibidang otomotif dan 40 anak dibidang tata boga. Pelatihan terbagi menjadi dua angkatan, setiap angkatan bisa mencapai 12 anak.

Pemberian pelatihan ketrampilan patut dilakukan karena anjal salah satu sasaran program percepatan Dinas Sosial Jawa

Anak jalanan yang sedang berlatih ketrampilan otomotif, namun juga ada yang diberikan ketrampilan tata boga (foto atas).

Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudjono MM sedang melihat anak jalanan yang diberikan pelatihan ketrampilan otomotif.

Timur. “Selain diberikan pelatihan ketrampilan juga diberikan peralatan. Dari pelatihan ini diharapkan mereka punya kegiatan yang lebih terarah dan terhindari dari permasalahan sosial di jalanan, seperti jadi anak nakal dan sebagainya,” katanya.

Sujono menambahkan, kegiatan ini untuk memotivasi anjal agar tidak di jalanan lagi, bisa lebih mandiri, dan mempunyai keterampilan sesuai bakat minatnya. “Anjal juga bisa me-nun-jukkan eksistensinya di berbagai profesi, seperti halnya menjadi dokter, tenaga ahli, guru dan sebagainya.

Sudah banyak anjal yang sukses setelah mendapat pelatihan khusus,” ujarnya.

Setelah pelatihan, Dinsos Jatim melalui UPT-nya juga akan mengawal serta mendampingi para anjal ini, sehingga bantuan yang diberikan bisa optimal dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hingga saat ini sudah banyak anjal yang suskses membuka usaha mandiri setelah mendapat pelatihan. Setidaknya ada 700 anak jalanan sudah terdidik. Q rac*