Harian Bhirawa Edisi 8 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kita sebelumnya memang pernah menawarkan investasi ke mereka. Kali ini mereka datang ke sini untuk melihat kesiapan Jombang,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Jombang Nyono Suharly

Rabu Kliwon, 8 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8

Presiden Inginkan Modernisasi Alutsista Terus Berjalan

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 12.00

Meresmikan Exxon di Bojonegoro

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 06.30 - 08.00

Armatim, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutarakan harapannya agar modernisasi dan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dapat dilanjutkan pemerintahan mendatang sebagaimana telah dilakukan kabinetnya satu dekade terakhir.

“Pada lima tahun pertama (2004-2009) untuk pengisian celah kebutuhan penggantian alutsista yang sudah tidak berfungsi,” kata Presiden

Melepas Kunjungan Wapres RI di Juanda Syukuran HUT TNI di Makodam V Brawijaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.00 -13.00

Rapat Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim di Hotel Ibis Menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Jatim

Musim Kemarau, 3 Kecamatan di Blitar Selatan Alami Kekeringan Kabupaten Blitar, Bhirawa Selama musim kemarau 2014 ini, Kabupaten Blitar mengalami kekeringan di beberapa kecamatan dari 22 kecamatan yang ada di sana.

Kekeringan cukup parah terjadi di wilayah Blitar Selatan dan membuat krisis air bersih.

Wakil Bupati Blitar Drs Rijanto mengatakan kekeringan yang melanda Kabupaten Blitar saat ini masih terjadi di wilayah Blitar Selatan.

Namun kekeringan ini diperkirakan bisa meluas ke wilayah yang lain. “Pemerintah terus melakukan deteksi untuk hartono/bhirawa mengetahui sejauh mana Drs Rijanto dampak yang ditimbulkan di masyarakat, hasilnya nanti sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya,” kata

 ke halaman 11

Dinas Pendidikan Siap Terapkan UN Online Kota Malang, Bhirawa Dinas Pendidikan Kota Malang siap menerapkan Ujian Nasional (UN) yang bakal menggunakan sistem baru, yakni sistem dalam jaringan (daring) atau online. “Seperti yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rapat rutin bersama Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jatim pekan lalu di Surabaya, Kota Malang ditunjuk sebagai salah satu pelaksana Ujian Nasiuonal (UN) berbasis online di Jatim. Kami siap melaksanakannya,” kata Kasi Kurikulum Dindik Kota Malang Budiono di Malang, Selasa (7/10).

Selain Kota Malang, yang ditunjuk sebagai kota percontohan untuk pelaksanaan UN berbasis online tersebut adalah Kota Surabaya dan Gresik.

Budiono mengatakan pada dasarnya Dindik siap untuk melaksanakannya karena penunjukan tersebut menjadi sebuah kehormatan bagi Kota Malang. UN berbasis online bakal diterapkan untuk ujian di tingkat SMP dan SMA, namun masih belum diketahui secara detil apakah UN online tersebut akan diterapkan pada UN tahun pelajaran 2014/2015 atau tahun berikutnya.

Sebagai langkah awal kesiapan UN online tersebut, Dindik Kota Malang sedang melakukan pendataan terhadap jumlah siswa dan sumber daya pendukung, seperti komputer serta ja-

 ke halaman 11

SEBAGAI seorang istri sekaligus ibu dari tiga putera, Sri Untari begitu banyak merasakan kehidupan perempuan di Indonesia ternyata masih jauh dari harapan. ‘’Banyak perempuan di Indonesia yang pandai, namun mereka sering ketakutan jika diajak bicara soal kebijakan pemerintah.

Apalagi sampai mengkritisi,’’tegas anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 kemarin.

Kondisi tersebut sering dia temui saat turun ke sejumlah daerah di Jatim. Maklum sebagai konsultan manajemen di Pusat Koperasi Wanita Jatim

Ia memaparkan, penambahan alutsista yang telah dilaksanakan antara lain untuk jenis tank tempur utama kendaraan tempur, meriam, rudal pertahanana udara, rudal antitank, heli angkut, heli serbu dan heli serang beserta amunisi.

Selain itu, kapal perang corvet, kapal cepat rudal, kapal perusak, kapal multi frigat, roket multilaras taktis, pesawat angkut sedang, pesawat latih, pesawat angkut hercules, pesawat tempur. “Sebagiam besar alutsista akan kita saksikan

 ke halaman 11

abed nego/bhirawa

Peringatan HUT TNI ke-69 di Markas Komando Maritim Timur, Dermaga Ujung Surabaya berlangsung meriah, Selasa (7/10). Presiden SBY menjadi inspektur upacara. Dalam perayaan HUT terbesar dalam sejarah TNI ini, TNI pamer kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggihnya. Dalam HUT ini, TNI mengeluarkan alutsista matra darat seperti Tank Leopard dan matra udara, laut dari dalam dan luar negeri.

Hari Pertama Tes, 88 Peserta CPNS Pemprov Absen total setiap hari sebanyak 750 peserta yang mengikuti tes CPNS di lingkungan Pemprov Jatim.

Pada sesi pertama yang berlangsung mulai pukul 07.30 – 09.00 sebanyak 17 peserta tidak ikut tes.

Kemudian pada sesi tes kedua pada Kepala Badan Kepegawaian mengatakan, setiap hari ada lima pukul 09.30 – 11.30 ada 18 peserta Daerah (BKD) Provinsi Jatim sesi tes dengan tiap sesi diikuti yang pilih absen. Sedangkan pada Dr H Akmal Boedianto MSi sebanyak 150 peserta. Sehingga sesi ketiga terdapat 20 peserta yang bolos, sesi keempat sebanyak 17 peserta yang tidak masuk dan sesi kelima mencapai 16 peserta yang tidak ikut tes.

“Total ada 88 peserta CPNS yang tidak ikut tes. Saya tidak tahu kenapa mereka memilih mundur dengan cara tidak ikut tes.

Mungkin mereka diterima kerja yang lebih menjanjikan dibanding jadi PNS,” kata Akmal ditemui disela-sela pelaksanaan tes.

Tes yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini digelar di gedung Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya. Tes dengan sistem CAT ini merupatrie diana/bhirawa kan yang kedua kalinya digelar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal di pemprov. Sebelumnya pada Boedianto MSi meninjau langsung pelaksanaan tes CPNS hari pertama di rekrutmen CPNS pemprov pada

Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan tes hari pertama CPNS di lingkungan Pemprov Jatim berjalan lancar. Namun dari total peserta 750 orang yang mengikuti tes pada, Selasa (7/10) kemarin, sebanyak 88 peserta memilih mundur alias absen.

lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya, Selasa (7/10).

Berjuang Demi Perempuan

SBY dalam acara Upacara Peringatan ke-69 Hari TNI Tahun 2014 di Surabaya, Selasa (7/10).

Selain itu, menurut Presiden SBY, selama kabinet pertama yang dipimpin dirinya juga mendorong keterpaduan alutsista antara matra darat, matra laut, dan matra udara.

Sedangkan dalam jangka waktu lima tahun terakhir atau periode 2009-2014, pemerintah fokus antara lain untuk penambahan jumlah dan modernitas alutsista untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI dengan lebih baik lagi.

 ke halaman 11

Beri Insentif 900 Petani, Anggaran Ditambah Rp 2 Miliar Batu, Bhirawa Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap para petani setempat yang sudah menerapkan sistem pertanian organik. Pemetaan ini dibutuhkan untuk distribusi pembagian benih, pupuk kimia nabati, dan mempersiapkan tem-

pat pemasaran produk pertanian organik. Targetnya pada pertengahan Oktober ini, Pemkot Batu bisa membagikan insentif kepada 900 petani organik dengan nominal Rp1 juta per orang.

Kepala Distanhut Kota Batu Arif Ashidiqi, mengatakan bahwa insentif yang diberikan kepada petani sebagai pengganti kegagalan

panen selama bercocok tanam. “Selama mereka menerapkan sistem pertanian organik dan produksi pertaniannya turun. Karena biasanya petani menggunakan pupuk kimia. Sebagai penggantinya kita berikan insentif untuk membantu mencukupi kebutuhan petani,” ujar Arif, Selasa (7/10).

 ke halaman 11

Belum Rampung 100%, Proyek Blok Cepu Diresmikan Bojonegoro, Bhirawa Meski belum rampung pembangunannya, proyek Blok Cepu Engineering, Procurement and Construction (EPC) I sampai V yang merupakan fasilitas produksi minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro akan diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chaerul Tanjung, Rabu (8/10) hari ini. Peresmiannya bersamaan dengan 10 proyek lainnya di lingkungan Kementerian ESDM. “Peresmian 11 proyek di lingkungan ESDM, termasuk proyek Blok Cepu akan dilakukan di lapangan minyak Blok Cepu di Desa Jambaran, Kecamatan

 ke halaman 11

Percepat Serapan Anggaran, SKPD Diperbolehkan Lelang Lebih Awal Pemprov, Bhirawa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim dibolehkan mendahului melakukan lelang proyek yang dibiayai dana APBD. Caranya, lelang dilakukan setelah APBD 2015 resmi ditetapkan 10 November nanti.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Gatot Sulityo Hadi mengatakan, dengan lelang dilakukan lebih awal atau sebelum masuk tahun anggaran 2015, diharapkan proyek-proyek fisik, seperti pekerjaan konstruksi dan fisik bangunan yang sudah masuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa pada 2015 di masing-masing SKPD dapat terserap semua.

“Itu terutama untuk proyek yang serapannya sudah ditetapkan masuk triwulan per-

 ke halaman 11

BPBD se-Jatim Bersaing Tembus MURI

 ke halaman 11

28 Daerah Adu Tangkas Bongkar Pasang Tenda Bencana Para anggota Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dari 28 kota/kabupaten se-Jawa Timur saling berlomba menjadi yang terbaik dalam Lomba BPBD yang digelar di Stadion Brantas Kota Batu, Selasa (7/10). Masing-masing berupaya menjadi yang tercepat sehingga bisa memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia).

Anas, Kota Batu

Sri Untari

Sentil..  Wali kota lestarikan pohon mangga dan anggur  Ekonomi berkembang jika potensi lokal diberdayakan  Pilkada 2015 bisa terapkan e-Voting  Seleksi CPNS nasional yang jumlahnya lebih kecil dari pemilih saja kacau  Lahan pertanian produktif di Jatim jadi industri  Awas musibah gara-gara pengawasan lemah

Puluhan personel BPBD terlihat asyik memasang tenda di Stadion Brantas, Selasa (7/10). Dengan sigap, mereka bahu membahu merangkai besi-besi yang berserakan di tanah, memasang terpal sehingga membentuk tenda. Suasana terlihat meriah.

Dan adu cepat itu bukan kegiatan Pramuka, melainkan lomba-lomba yang digelar dalam Lomba BPBD untuk memeriahkan HUT ke-13 Kota Batu dan HUT ke-69 Provinsi Jatim.

Dengan lomba ini diharapkan ada peningkatan kemampuan dan kesigapan para personel BPBD dalam

menanggapi kasus bencana. Ada dua lomba utama yang membutuhkan kesigapan dan ketangkasan dari para personel BPBD untuk menjadi juara.

Yaitu, lomba cepat membuat tenda, dan lomba cepat set up emergency radio yang menjadi alat komunikasi dalam penanganan bencana.

“Dalam lomba cepat bongkar pasang tenda ini, untuk setiap tim terdiri dari 10 personel. Saat ini rekor yang tercapat di MURI dalam pendirian tenda ini adalah 20 menit 11 detik. Rekor inilah yang

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Para personel BPBD dari berbagai daerah di Jatim tengah menunjukkan kemampuannya dalam lomba cepat bongkar pasang tenda emergency di Stadion Brantas, Kota Batu, Selasa (7/10).

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 8 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ada Perubahan Perhitungan, Pemkot Belum Serahkan UMK 2015 ke Pemprov Pemkot, Bhirawa Hingga sekarang Pemkot Surabaya belum menetapkan UMK (upah minimun kota/ kabupaten) 2015. Penyebabnya, karena ada Surat Edaran Gubernur no:560/20059/031/ 2014.“Sebenarnya kami siap untuk menetapkan UMK 2015 untuk diserahkan pada gubernur. Namun karena adanya surat edar gubernur tersebut, kami tak berani melakukan,” ujar Walikota Tri Rismahari, kemarin di ruang kerjanya.

trie diana/bhirawa

Rencana Diambil Alih

Pemkot Surabaya direncanakan mengambilalih proyek pembangunan Pasar Turi, 14 Oktober mendatang karena pembangunannya hingga kini masih belum rampung,Selasa (7/10).

Pemanggilan Kepala SKPD Mangkir Akan Melalui Wali Kota DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus Tatib Dewan memastikan telah menyelesaikan Tata Tertib Dewan, Selasa(7/10) kemarin. Ketua Pansus Adi Sutarwijono mengaku tim yang dipimpinnya telah membahas 130 pasal.

Hal krusial yang dicapai oleh Pansus adalah klausul tentang pemanggilan kepala SKPD oleh legislative.

Terkait wacana pemanggilan paksa terhadap sejumlah SKPD yang selama ini sering mangkir dalam undangan rapat didewan, Awi mengatakan jika hal itu tidak dimungkinkan namun dirinya mengaku sudah mendapatkan alternatif lain yang bisa ditempuh.

“Pemanggilan paksa tidak dimungkinkan, karena di DPR RI pun hanya bisa melakukan jika menyangkut pihak ketiga,” jawabnya.

Tetapi, Lanjut Awi, jika tiga kali pemanggilan tidak dindahkan maka melalui ketua dewan dimungkinkan untuk meminta bantuan kepala dae-

rah (Walikota-red) untuk menghadirkan kepala SKPD, jika tidak direspon juga maka dewan bisa menggunakan 3 haknya yakni interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Menurut Awi, untuk bisa semakin meningkatkan komunikasi dengan pemkot Surabaya terutama para kepala SKPD, Pansus tatib akan memasukkan klausal rapat kerja berkala antara Pemkot Surabaya (Walikota, Wakil Walikota dan Kepala SKPD), mengacu kepada UU Pemda yang baru, meski masih harus menunggu lembaran Negara dan PPnya.

“Yang baru, dewan bisa mengadakan rapat kerja berkala antara DPRD dengan kepala daerah, wakil kepala daerah atau pimpinan SKPD, namun hal ini masih belum bisa di adobsi saat ini karena masih harus menunggu lembaran Negara dan PP nya,” tambahnya.

PANGGUNG BIROKRASI

Hari ini Dewan Gelar Paripurna Pengesahan Tatib DPRD Jatim, Bhirawa Rapat pimpinan DPRD Jatim bersama sembilan Ketua Fraksi akhirnya memutuskan untuk menggelar rapat paripurna pengesahan tatib dewan hari ini (Rabu 8/ 10). Ini setelah Pansus Tatib Dewan menyelesaikan pembahasan pada Senin (6/ 10). Selanjutnya, tatib dewan yang disahkan dikirim ke Mendagri untuk mendapatkan persetujuan menjadi peraturan.

Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar mengaku dalam rapat pimpinan bersama unsure ketua fraksi akhirnya memutuskan untuk menggelar rapat paripurna Rabu (9/ 10). Selanjutnya disambung dengan pembahasan komisi dan alat kelengkapan dewan. Dengan begitu pada Jum’at (10/10) sudah dapat menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan RAPBD 2015. ‘’Ya, kami disini berdoa semoga temanteman mendukung ini semua. Dengan begitu setelah pengesahan tatib segera dikirim ke Mendagri untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya pembahasan hingga pengesahan RAPBD Jatim 2015 dapat dilakukan tepat waktu,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini, Selasa (7/10).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar menegaskan untuk persoalan komisi dan alat kelengkapan dewan sudah tidak masalah.

Semua dibagi sesuai dengan porsi kursi masing-masing fraksi. ‘’Yang jelas semua dapat di musyawarahkan dan masingmasing fraksi mendapatkan porsi sesuai Q cty dengan perolehan kursi di dewan.Q

Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi tabrakan jadwal agenda kedewanan dan peningkatan pencermatan, Pansus Tatib juga akan memasukan klausal soal penjadwalan pembahasan RAPBD secara detail dalam Tatib yang baru agar bisa memberikan waktu dan ruang yang lebih bagi anggota dewan dalam melakukan pembahasan.

“Dalam Tatib yang baru akan mencantumkan secara detil soal jadwal pembahasan APBD, paling tidak bisa memberikan tambahan kewenangan kepada ketua dewan, yakni soal waktu pembahasan RAPBD, agar lebih ada waktu untuk mencermati karena menyangkut soal anggaran, yakni berkas RAPBD harus masuk 1 bulan sebelum pembahasan, dan KUA-PPASnya juga harus lebih awal lagi yakni 1 bulan sebelum RAPBD diserahkan, karena hal ini di Tatib yang lama belum terQ gat cantum,” bebernya.Q

Wajib Kuasai Bahasa Inggris Surabaya, Bhirawa Penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional mutlak diperlukan untuk dapat bersaing dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang direncanakan berlaku Tahun 2015. Sebagai masyarakat terpilih, mahasiswa dipandang memiliki peranan penting untuk menjadi pelopor kemajuan bangsa. Untuk itu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) saat ini mewajibkan mahasiswanya untuk mahir berbahasa Inggris.

Ketua ITS International Office, Dr Maria Anitya Sari menyatakan mahasiswa ITS merupakan bagian dari masyarakat yang paling beruntung. Puluhan ribu pelajar dari seluruh Indonesia memiliki keinginan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi namun karena berbagai keterbatasan akhirnya belum bisa tercapai. Kondisi ini diharapkan menjadi motivasi agar mahasiswa meningkatkan kualitas berbahasa asingnya.

“Hanya 5 persen bangsa Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, 1 persennya berada di perguruan tinggi negeri (PTN), dan hanya secuil persen yang mampu menjadi yang terbaik, sehingga mahasiswa ITS wajib menjadi teladan dalam menghadapi MEA,” kata Maria, Selasa (7/10).

Dosen Teknik Industri itu memberikan tips mengenai seharusnya yang dilakukan mahasiswa ITS saat ini. Pertama, meningkatkan kompetensi, baik hard skill maupun soft skill. Kedua, meningkatkan keahlian bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa internasional lain. “Jika kita menguasai dua bahasa, maka kita akan lebih mahir dalam bahasa asli kita. Jika menguasai tiga bahasa maka kita akan lebih mahir dalam dua bahasa yang sudah kita kuasai, begitu seterusnya,” ungkapnya.

Maria melanjutkan tips yang ketiga adalah selalu berusaha untuk memiliki pengalaman internasional dan memiliki mindset sebagai masyarakat global. Hal itu penting supaya mahasiswa mengerti kebudayaan baik di negara lain untuk diterapkan di Indonesia. “Terakhir, mahasiswa harus lebih mencintai Indonesia, melibatkan diri dalam aktivitas sosial dan pantang menyerah,” tuturnya.

Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu ITS menyelenggarakan Workshop Improving English Proficiency yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, staf dari berbagai jurusan dan lembaga di ITS. Workshop yang berlangsung di Rektorat ITS itu juga menghadirkan Kevin Thompson dari University of Florida, Amerika Serikat dan empat mahasiswa internasional ITS. Masing-masing berasal dari Kanada, Q tam Bangladesh, Tunisia dan Malaysia.Q

Dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 560/20059/031/2014 isinya mengubah tiga poin survei yaitu yang awalnya sewa kamar kos, saat ini diubah menjadi kontrak rumah sederhana. Kemudian harga listrik saat ini dipatok Rp120 ribu dan tambahan transportasi PP. ‘’Adanya surat ini ternyata sangat berpengaruh dalam penetapan UMK. Sebab, terjadi kenaikan hampir 30 persen.Dan ini sangat besar,’’ katanya.

Pemkot, pengusaha dan buruh sendiri sebenarnya hendak melakukan pertemuan guna membahas UMK. Namun karena adanya surat edaran yang mengakibatkan terjadinya kenaikan UMK hingga 30 persen, akhirnya ditunda. Sebab, mereka semua tidak mau kenaikan tersebut akan berdampak buruk terhadap dunia usaha. ‘’Makanya kami meminta Asisten untuk melakukan konsultasi dengan Pemprop Jatim. Selain itu kami juga menungu daerah lain karena takut salah menetapkan,’’ jelas Risma.

Sementara kepala Disnaker Surabaya, Dwi Purnomo lebih lanjut menjelaskan , kota Surabaya memang belum menyerahkan rencana UMK kepada provinsi Jatim. Salah satunya, lanjut Dwi, karena masih menunggu hasil rapat pleno UMK provinsi DKI Jakarta.hal ini karena Surabaya jangan sampai pengupahan lebih tinggi dari Jakarta.

“Memang barometer ketenagakerjaan nasional di Surabaya tapi kalau upah barometernya adalah Jakarta,” Kata Kepala Disnaker Surabaya, Dwi Purnomo ketika ditemui Bhirawa, Selasa (7/10) di ruang kerjanya.

Kadisnaker Kota Surabaya Dwi Purnomo, yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengupahan mengatakan, prinsipnya jangan sampai kenaikan UMK ini mematikan dunia usaha di Surabaya. akan tetapi, juga memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.

“Maka dari itu kita gak mau kerja grusagrusu, jangan sampai pengupahan lebih tinggi dari Jakarta,” tambahnya.

Salah satunya, pihaknya memberikan

contoh yaitu inflasi pasti terus naik, ditambah lagi pertumbuhan ekonomi. Dan ditambah peningkatan kualitas, “ nah itu pasti naik,” imbuhnya.

Ia menyatakan, untuk memudahkan iklim investasi, pihaknya akan merumuskan proses penyusunan besaran UMK. Katanya, rumusan tersebut bisa dijadikan acuan penetapan UMK pada tahun-tahun berikutnya. “ Kalau besaran UMK-nya terukur, kan iklim investasinya tidak terganggu,” tuturnya.

Penyusunan UMK sebenarnya sudah ada patokannya yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 komponen standar hidup layak (KHL). Namun, di Jawa Timur, acuan tersebut dimodifikasi dengan keluarnya Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 560/ 20059/031/2014.

SK Wali Kota tersebut isinya tentang perubahan terhadap tiga poin survei yakni, Sewa kos dirubah menjadi sewa rumah sederhana. Daya listrik yang awalnya 900 Watt dipatok menjadi 1200 Watt. Sedangkan pada transportasi harga kemarin empat ribu untuk berangkat itu belum pulangnya. Kini dihitung mulai dari rumah buruh ke pabrik dihitung PP (pergi-pulang).

“Yang Krusial itu uang sewa rumah sederhana, kalau transportasi SK Wali Kota harga kemarin kan empat ribu itu hanya berangkat. Yang sulit itu sewa rumah sederhana dan ini point besarnya terkait kenaikan,” pungkas Dwi Purnomo.

Selain itu, patokannya sekarang SE dari Gubernur. Karena survey Dewan Pengupahan dilakukan sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai tiga kali.

Yaitu waktu bulan puasa, lebaran, dan setelah lebaran.

“Prediksi KHL ditambah pertumbuhan ekonomi dan ditambah inflasi itu ketemunya memang 10 persen, dan sekarang gak bisa.

Dulu KHL dibawah UMK, nah kalau sekarang diatas UMK. Dewan Pengupahan memfokuskan upah sektoral itu termasuk pekerjaan yang banyak resikonya, termasuk wartawan,” terangnya..Q dre.geh

Dewan Minta Program Bosda Madin Dievaluasi Keberadaan Pokja Kemenag Jadi Sorotan Masyarakat

DPRD Jatim, Bhirawa Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin) yang digagas Pemprov mendapat sorotan dari kalangan DPRD Jatim.

Bahkan mereka mendesak supaya dilakukan evaluasi, mengingat banyak laporan dari masyarakat menilai kurang tepat sasaran karena dijadikan ajang permainan oleh sejumlah oknum.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Fawaid mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat karena Madin yang mereka kelola tidak kebagian jatah program Bosda Madin. Padahal, keberadaan Madin tersebut sudah puluhan tahun.

“Harusnya Pemprov Jatim transparan mengenai syarat Madin yang bisa mendapat bantuan program Madin itu apa saja agar program pemprov Jatim yang sangat baik ini tidak disalahgunakan oleh sejumlah oknum yang tak bertanggungjawab,” tegas politisi asal Jember saat dikonfirmasi Selasa (7/10).

Menurut Fawaid, keberadaan oknum yang mengatasnamakan Kelompok Kerja (Pokja) di setiap Kecamatan yang seolah-olah kepanjangan tangan Kemenag yang bertugas menjadi lembaga akreditasi bagi Madin calon penerima Bosda Madin banyak dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, cenderung tidak transparan dan like and dislike sehingga banyak Madin abal-abal justru mendapat bantuan Bosda Madin sementara yang Madin asli justru tidak dapat.“Kenapa harus melalui persetujuan Pokja, bukan kah Pemprov dan Kemenag bisa bertanya langsung kepada kepala desa atau lurah setempat bahwa Madin di desa itu asli atau abal-abal. Karena itu saya mendesak supaya dilakukan evaluasi,” pinta politisi termuda di DPRD Jatim.

Putra KH Muzakki Syah Jember itu juga sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Gubernur Jatim, Soekarwo saat pertemuan sinergitas RPJMD Jatim 2014-2019 antara pemprov dengan DPRD Jatim beberapa waktu lalu. “Saya berharap Biro Kesmas Jatim dan Kemenag Jatim yang mengurus program Bosda Madin tidak menutup mata dengan keluhan masyarakat, sebab program yang sangat baik ini jangan malah diselewengkan,” tegas Fawaid Sayangnya, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Jatim, Bawon Adiyithoni saat dihubungi terkait kabar tersebut enggan menjawab kendati nada Q cty deringnya berbunyi.Q

Pembahasan Penghapusan SKTM

Sekkota Tak Hadir, Dewan Berang Dengar Pendapat (hearing) yang dilakukan di ruang komisi D, terkait pemberhentian penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat miskin yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak per 1 Oktober 2014 lalu, batal digelar.

Lantaran, Sekertaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan, tidak hadir dalam undangan tersebut. Sehingga, membuat salah satu anggota DPRD kota Surabaya Baktiono, mengamuk dan meminta hearing tersebut ditunda sampai sekkota hadir dalam undangan rapat yang rencananya akan digelar kembali hari Jumat (10/10/2014).

“Saya minta kepada pimpinan rapat (wakil ketua DPRD, Masduki Toha) agar rapat ini ditunda, sampai sekkota hadir disini. Karena percuma kalau yang hadir

cuma diwakilkan, nggak akan bisa memberikan keputusan apa-apa,” teriaknya sambil memukul meja, Selasa (7/10/2014).

Baktiono menganggap, dengan ketidak hadiran sekkota dalam undangan yang digelar hari ini sama saja melecehkan anggota legislatif DPRD Surabaya. Pasalnya, dalam pemberitahuan melalui pesan singkat tentang pencabutan SKTM. Sekkota yang mengirimkan ke seluruh anggota DPRD, tapi justru malah yang bersangkutan tidak hadir.

“Jangan mentang-men-

tang dia ditingkat eksekutif jabatanya paling tinggi bisa seenaknya. Dia (sekkota) harus mampu menjelaskan isi pesan singkat yang diberikan kepada kami (anggota dewan) agar kami bisa mendapat kejelasan,” tegasnya.

Baktiono mengatakan, untuk sementara waktu sambil menunggu hearing kembali digelar. Dirinya berharap agar SKTM tetap diberlakukan seperti biasa.”Saya minta SKM (Surat Keterangan Miskin) dan SKTM tetap diberlakukan. Karena ini menyangkut nasib banyak orang. Pemerintah harus memperhatikan kesehatan masyarakat,”harapnya.

Hal senada dilontarkan anggota DPRD kota Surabaya, Fatkur Rochman. Dirinya mendukung langkah Baktiono untuk menunda hearing kali ini. Politisi asal

fraksi PKS tersebut menyarankan kepada pemkot agar pencabutan SKTM ini segera di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Surabaya terlebih dahulu, sambil menunggu keputusan yang pasti dari pemkot.

“Ini kan semua masyarakat banyak yang cukup belum tahu bahkan, sebagaian dari anggota DPRD pun ada yang tidak tahu. Nantinya, apakah cukup pakai KTP dan KK saja masih bisa dilayani ke BPJS. Perlu ada kebijakan transisi agar warga mengetahui,”ucapnya.

Sementara itu, Asisten IV Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Eko Harianto mengungkapkan, kami memang masih memveriifikasi data.

Sebab, data ini berfungsi untuk mengetahui apakah surat BPJS ini sesuai target yang ditentukan atau tidak.

Hearing penghentian SKTM, Selasa (7/10) kemarin akhirnya dibatalkan karena ketidakhadiran Sekkota.

Jika tidak sesuai target maka apabila ada warga yang ternyata mampu, tapi mendapat BPJS pemkot akan langsung mencabutnya.

“Kami mulai mendata da-

ri data gakin (keluarga miskin), serta data dari SKM yang sudah diterbitkan oleh lurah, dan juga dari data Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) lama.

gat/bhirawa

Dan untuk sementara berdasarkan data, yang sudah masuk ke BPJS sebanyak 274.605 jiwa, dan itu masih ada kuota sebesar 17 riQ gat bu,”terangnya.Q

SURABAYA

Rabu Kliwon 8 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Sambut AFTA 2015, Pemkot Permudah Perizinan WNA Surabaya, Bhirawa Menyambut Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2015 mendatang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya akan memperbanyak blangko isian surat-surat kependudukan. Dari semula yaitu 1500 blangko akan dilipatgandakan sampai dua kali lipat pada tahun 2015.

Upaya ini adalah untuk memudahkan para warga negara asing yang tinggal di Surabaya mengurus perizinan kependudukan. Selain itu dengan tepatnya administrasi kependudukan WNA, diharapkan bisa terpantau aktifitasnya.

Warga Negara Asing (WNA) yang terlambat melakukan pelaporan administrasi kependudukan dan mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) akan dikenakan denda. Bagi orang

asing pemegang kartu izin tinggal sementara (KITAS) wajib melaporkan status kependudukan untuk memperoleh SKTT. Kepala bidang pendaftaran penduduk, Djoni Iskandar memaparkan, Ketentuan ini berlaku bagi orang asing yang pindah datang dari luar negeri ataupun dari luar kota Surabaya. Bagi pemegang KITAS yang pindah datang dari luar negeri, pelaporan paling lambat 14 hari kerja, sejak tanggal diterbit-

kannya KITAS. Adapun orang asing dari luar kota di Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari kota asal.

“Sanksi administrasi bagi yang terlambat sebesar Rp 2 juta.

Kalau sebelumnya memang masih diberikan toleransi tidak ada denda. Kita memperkirakan permohonan dalam setahun kita lipatkan dua kali dari biasanya untuk menyambut AFTA,” kata Djoni ketika ditemui Bhirawa, Selasa (7/10) di ruang kerjanya.

Djoni menambahkan, dasar hukumnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perda 5/2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perwali 75/ 2011 yang perubahaannya telah

diatur dalam Perwali 28/2012.

Menurutnya, bagi orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) wajib melaporkan status kependudukannya untuk memperoleh SKTT. Ini juga berlaku bagi orang asing yang pindah datang dari luar negeri maupun dari luar Kota Surabaya.

“Ini bentuk pengawasan kami.

Jadi warga asing yang ada di Surabaya tetap dipantau aktifitasnya dengan pendataan ini.

Dan kita membentuk tim pemantauan orang asing (OA) mulai dari Imigrasi, Kejaksaan, hingga Disnaker,” ujar Djoni.

Untuk proses pengurusan SKTT,tambah Djoni, pemohon bisa datang langsung ke Kantor Dispendukcapil membawa fotokopi dokumen keimigrasian dengan menunjukkan aslinya

(KITAS), paspor, dan buku pengawasan orang asing, fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari kepolisian, surat pengantar dari RT/RW setempat dengan mengetahui Lurah, serta sejumlah dokumen lainnya. Pengurusan SKTT tidak dikenai retribusi sama sekali.

“Masa berlaku SKTT disesuaikan dengan masa berlakunya KITAS. Untuk pengurusan SKTT, pemohon bisa datang langsung ke kantor kami (Dispendukcapil),” tambahnya.

Saat ini di Surabaya mencatat mulai awal Januari 2014 sampai akhir September rekapitulasi jumlah pemohon SKTT baru ada 502 jiwa dan yang melakukan perpanjangan mencapai 647 jiwa.

Dari situ jumlah keseluruhan mencapai 1187 jiwa WNA yang

ada di Surabaya.

Sementara itu, Kabid Penta Disnaker Surabaya Irna Pawanti mengatakan, bagi WNA untuk bisa bekerja di Surabaya harus mempunyai visa kerja dan yang mengeluarkan Imigrasi. Dan perusahaan mengajukan perencanaan tenaga asing ke Kemenakertrans, setelah disetujui baru bisa bekerja.

“Mereka (OA) bisa dipekerjakan dalam waktu tertentu, missal dalam satu tahun harus mengurus perpanjangan lagi.

Selain itu juga harus ada pedamping yang sebidang dengan pekerjaannya. Disnaker itu fungsinya melindungi tenaga kerjanya, agar pengunaan tenaga asing tidak seenaknya sendiri nantinya,” kata Irna ketika ditemui Bhirawa di Kantor DisQ geh naker Surabaya.Q

RAGAM INFO

Pakde Ajak Gubernur se-Indonesia Cintai Produk Dalam Negeri Pemprov, Bhirawa Gubernur Soekarwo mengajak seluruh gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) agar mencitai dan memakai produk-produk dalam negeri.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo di selasela pertemuan Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI di H SangriLA, Surabaya, Senin (6/10) malam mengatakan, mencintai semua produk asli Indonesia tak terkecuali.

Dia mencontohkan, mencintai produk mesin Indonesia seperti mesin perontok padi. Mesin ini diproduksi oleh PT.Jogja Inovasi Teknologi (Madiun). Mesin ini diyakini bisa menjadi solusi akan semakin minimnya tenaga kerja bidang pertanian padi (buruh panen) dan mengurangi angka kehilangan panen dari pemilik sawah.

Mesin yang diberi merk Zaaga itu, untuk sementara diproduksi dalam tiga tipe.

Sedangkan spesifikasinya yakni sejenis mesin traktor tangan yang bisa melakukan panen secara tuntas. Mulai dari pemotong padi, perontok, pembersih dan pengemas.

Padi yang masuk langsung keluar sebagai gabah basah yang sudah dalam karung dan Q hms siap angkut.Q

Bupati Teken Perizinan Penambangan Kejati Jatim, Bhirawa Pengusutan dugaan gratifikasi eksplorasi pasir besi di Lumajang, menemukan titik terang. Ini terbukti dari telaah data dan keterangan yang dikumpulkan tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang diterjunkan , menyebutkan bahwa surat ijin penambangan yang diberikan kepada PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS), diteken oleh Bupati daerah setempat.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi membernarkan, dari hasil telaah data dan keterangan dari tim penyelidik, diketahu bahwa ijin pertambangan di teken oleh Bupati saat itu.

“Tanda tangan yang dibubuhkan pada surat ijin ke PT IMMS, merupakan teken dari Bupati periode sebelumnya,” terangnya kepada wartawan, Selasa (7/10).Rohmadi menuturkan, PT IMMS mulai mengeksplorasi pasir besi di kawasan selatan Lumajang Q bed sejak tahun 2010.Q

Tertibkan PKL Gabungan Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Tambaksari dan Satpol PP Surabaya menertibkan 10 pedagang kaki lima (PKL) yang berada diatas pedestrian di jalan Kenjeran Surabaya, Selasa (7/10).

trie diana/bhirawa

Bulan Depan, 16 Sekda Kab/Kota se-Jatim Bahas DAS Brantas Pemprov, Bhirawa November mendatang, Pemprov Jatim akan mengumpulkan seluruh Sekdakab/kota yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas untuk membahas pengelolaan dan pelestarian sungai Brantas.

Kepala BLH Jatim, Bambang Sudono melalui Kabid Tata Lingkungan, Dyah Susilowati mengatakan, kalau memang saat ini Pemkab/kota kurang maksimal dalam melangsungkan pengelolaan dan pelestarian di sepanjang DAS Brantas.

“Hal itu dikarenakan wewenang pengelolaan dan pelestarian masih di Badan Pengelolaan Wilayah Sungai (BPWS) DAS Brantas dalam artinya lain Pemerintah Pusat.

Sehingga, Pemkab/kota tidak terlalu memperhatikan hal tersebut,” ujar Dyah ketika dikonfirmasi, Selasa (7/10).

Nantinya, diharapkan Pemkab/kota juga turut mengawasi dan peduli terhadap wilayah sungai yang ada di sepanjang

DAS Brantas. “Sehingga harapannya penanganan DAS Brantas bisa terintegrasi antara kab/ kota, provinsi, dan pusat. Untuk itulah diperlukan pertemuan untuk membahas mengenai DAS Brantas tersebut,” tambahnya.

Menurutnya, limbah yang banyak terjadi yaitu limbah domestik dan pertanian, sedangkan limbah industri tidak terlalu tinggi mengingat setiap industri sudah mempunyai IPAL (instalasi pengolahan air limbah). “Sedangkan limbah domestik belum terlalu banyak IPAL-nya. Nantinya, bagaimana cara Kab/kota juga bisa mendukung pembangunan IPAL Komunal yang ada diwilayahnya masing-masing,” katanya.

Sebelumnya seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit investigasi pada sejumlah intansi di 16 kabupaten/kota, jika tidak ada upaya serius dan koordinasi dalam pelestarian DAS Brantas.

Atas hasil audit kinerja itu,

53 Dokter Siap Gawangi Stem Cell Surabaya, Bhirawa Keberhasilan Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlanga (UA) dalam mengembangkan riset stem cell (sel punca) tidak terlepas

dari kontribusi 53 dokter. Lima puluh tiga dokter ini terbagi menjadi beberapa tingkat pendidikan diantaranya adalah 13 dokter bergelar doktor dan profesor, 13 doktoral

(pendidikan). Sisanya 27 orang adalah dokter spesialis yang sedang menempuh pendidikan S-2. ‘’Lima puluh dokter ini berasal dari berbagai latar

spesialis dan mereka memiliki kemampuan yang mendukung pengembagan stem cell kedepan,’’ ujar Direktur ITD UA, Prof DR dr Nasronudin SpPD. Menurutnya, keberhasilan ITD UA dalam memproduksi stem cell lebih maju jika dibanding Universitas Indo-

BPK meminta KLH untuk mengkoordinasi sejumlah instansi baik pusat maupun daerah khususnya kabupaten/kota yang dilintasi sungai untuk lebih serius dalam pelestarian dan perbaikan DAS Brantas dari pencemaran.

Dikatakannya, hasil kajian KLH dan BPK menyebutkan, selama ini pencemaran di DAS Brantas 55% berasal dari limbah domestik, 15% industri dan selebihnya peternakan dan pertanian. Sebagai sungai yang menjadi bahan baku air minum sejumlah PDAM, selayaknya DAS Brantas terhindar dari pencemaran.

Saat itu, Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi mengatakan, terkait hasil audit BPK, Pemprov Jatim akan meminta laporan dan mengumpulkan seluruh Sekda pada 16 kabupaten yang dilintasi DAS Brantas dan semua intansi yang memeliki kewenangan dalam upaya pelestarian dan perbaikan sungai Q rac tersebut.Q nesia dan Universitas Diponegoro. Selain bisa memproduksi, ITD sudah bekerjasama dengan Kimia Farma. Perusahaan memilih Negara inilah yang akan menjadi motor produksi stem cell massal hasil riset bertahun-tahun para awak Q dna ITD.Q

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Permainan Tera SPBU

Kejaksaan Sulit Buktikan Keterlibatan Pejabat Surabaya, Bhirawa Meski menegarai praktek pungli Tera ulang SPBU terjadi secara terstruktur, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengaku sulit melakukan pembuktian. Dari penyelidikan diketahui dugaan permainan Tera dilakukan oleh petugas dan pengelola SPBU. Namun bukti awal di penyelidikan kasus ini, rupanya tak membuat tim pidana khusus Kejati Jatim menaikkan kasus ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Desasdesusnya, dugaan penyelewengan Tera SPBU yang diusut Korps Adhyaksa ini, bakal tanpa adanya tersangka.

Sebab, tim penyidik sejauh ini belum bisa menemukan bukti keterlibatan pejabat yang diduga menjadi otak dalam permainan takaran tersebut. Padahal, sejak awal, tim khusus bentukan Kejati berusaha membidik tingkat pejabat dalam perkara ini. Bukan sekedar petugas di tingkat bawah.

“Tim penyelidik belum menemukan keterlibatan pejabat di atas yang membuat permainan ini. Dan juga, bukti-bukti adanya keterlibatan petinggi-petinggi belum dikantongi penyelidik,” ujar sumber internal Kejati Jatim, Selasa (7/10).

Tak hanya itu, sumber dilingkup Kejaksaan juga meperkirakan kesulitan bagi tim untuk melacak keterlibatan pejabat diatas. Sebab, permainan yang dilakukan selama bertahun-tahun berjalan ini, terhitung sangat rapi dan rapat. Sehingga, penyelidik kesulitan untuk mencari jejak dugaan penyelewengan, berupa tanda terima atau tanda bukti setoran uang haram di sana.

Lanjut sumber yang namanya enggan dikorankan ini, hampir semua saksi sudah diperiksa. Mulai petugas Tera Metrologi, pengelola SPBU dan sebagainya. Mereka juga sudah mengakui bahwa retribusi yang dipungut nilainya tidak sesuai. Sayangnya, bukti yang dikantongi penyidik terkait dugaan penyimpangan ini, sebatas di tingkat petugas di lapangan saja. Belum menyentuh ke level Q bed pejabat.Q

Deteksi Tumor, Pemeriksaan Core Biopsy Lebih Akurat Sebagian besar kanker pada awalnya terdeteksi dari gejala dan tanda yang muncul ataupun melalui skrining.

Begitu tumor terdeteksi, akan dilakukan berbagai tes diagnostik untukmenentukan karakteristik tumor dan menilai kemungkinan tumor tersebut adalah kanker.

Setiap tahunya, metode pendekatan untuk diagnosis kanker semakin berkembang. Saat ini, metode standar minimal yang digunakan untuk diagnosis kanker adalah pemeriksaan histopatologis yang diperkuat dengan pemeriksan imunohistokimia dan diagnosis molekuler.

“Dalam pemeriksan histopatologi, jaringan bisa diperoleh melalui proses biopsi yaitu pengambilan sel atau jaringan untuk pemeriksan mikroskopik. Sat ini tersedia berbagai jenis biopsi,” kata penanggung jawab pendidikan Poli Onkologi RSUD dr Soetomo, Dr dr Desak Purbawati, Sp B (K) Ong.

Pada umumnya, ada tiga biopsi yang dilakukan dokter untuk mengambil jaringan kanker, yakni dengan fine nedle aspiration biopsy (FNAB), core nedle biopsy (CNB) dan open biopsy.

FNAB yakni dengan menggunakan jarum halus untuk mengambil jaringan kanker.

Tapi, kekurangannya yakni karena jarumnya halus dan sangat kecil ditakutkan tidak bisa mengambil jaringan kanker yang nantinya untuk melihat karakter kankernya.

“Mengapa karakter kanker?.Karena yang datang ke POSA ini sebagian sudah mengalami keganasan stadium lanjut, jadi yang kita

cari bukan lagi tingkat keganasannya tapi karakter kankernya. Bisa-bisa janis kankernya sama-sama ganas, tapi karakter kankernya itu berbeda,” jelas Desak.

Oleh karena itu, dalam dua bulan terakhir ini tim Poli Onkologi RSUD dr Soetomo melakukan biopsi dengan CNB. Sebuah prosedur pengambilan sampel dari jaringan tumor mengunakan holow core nedle yang berukuran antara 1-16 gauge.4 CNB bertujuan untuk mengumpulkan sampel sel dari sebuah tumor sehinga bisa diperiksa di bawah mikroskop. Sensitvitas dari CNB adalah 92 persen, dengan spesifisitas sebesar 10 persen. Posedur CNB ini diyakini yang aman, efektif, efisien waktu, dan tidak mahal.

“Yang pastinya CNB ini membuat inisisi (irisan,red) lebih kecil,” jelas Desak.

Dibandingkan dengan open biopsi, CNB menye-

Dokter melakukan pemeriksaan dengan proses biopsi. babkan lebih sedikit trau- singkat, pasien juga tidak ma, infeksi, dan nyeri. Ka- perlu rawat inap sehinga rena masa penyembuhanya dapat menghemat waktu

bed/bhirawa

dan biaya. Selain itu CNB juga dapat dikerjakan dengan anestesi lokal. Hal ini

dapat mengurangi resiko pasien mengalami komplikasi anestesi umum, seperti komplikasi pernafasan (obstruksi, hipokapnia, hiperkapnia, hipoventilasi, dan aspirasi pneumonia), kardiovaskuler (hipotensi, hipertensi, dan aritmia), dan komplikasi neurologis (sadar di tengah operasi, neuropati perioperatif).

Proses prosedur CNB juga sangat sederhana sederhana. Hal pertama yang dilakukan adalah menginjeksikan anestesi lokal ke area di sekitar tumor. Anestesi lokal, dilanjutkan dengan torehan dibuat di atas masa dengan mengunakan scalpel dan blade supaya mempermudah masuknya ujung jarum kemudian ditusukan di atas tumor. Kemudian, sample jaringan akan diteliti oleh tim hepatologi medik untuk melihat kaQ dna rakter kankernya.Q

OPINI

4 Tajuk

Urgensi Validasi Kependudukan KETERUS-terangan pejabat teritorial (Camat) beberapa wilayah di Surabaya, patut diapresiasi. Sudah banyak Camat menemukan tidak validnya data kependudukan. Lalu bergerak cepat mengadakan validasi. Selama ini banyak pejabat menutup-nutupi kekurangan pelaksanaan pemerintahan, bagaikan aib. Padahal kekurangan mestilah diumumkan agar ditemukan solusinya. Termasuk validasi terhadap DAK-2 (Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan).

DAK2 (Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan), merupakan hasil perekaman e-KTP, yang dilaksanakan oleh kementerian Dalam Negeri. Sebagai data base kependudukan terbaru, DAK2 telah diserahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah (33 Gubernur dan 491 Bupati/Walikota) se-Indonesia. Selanjutnya, Kepala Daerah menyerahkan DAK2 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masingmasing daerahnya.

E-KTP merupakan proyek nasional dengan nilai investasi sebesar Rp 5,8 trilyun. Sasarannya meliputi 170 juta penduduk seluruh Indonesia. Jadi untuk setiap e-KTP harganya sebesar Rp 34 ribu lebih. Terkesan sangat mahal, walau perangkat rekamnya bisa digunakan berkelanjutan (dalam APBN sebagai Belanja Modal). Berdasarkan hitungan proyek, setiap kecamatan dijatah 2 paket senilai Rp 39,2 juta.

Namun proses pencetakan e-KTP masih terpusat. Seolaholah program itu pure proyek milik pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri). Program ini merupakan langkah mundur ke-KTP-an. Dan seharusnya sudah bisa dilayani di tingkat desa serta kelurahan. Maka, prinsip desentralisasi KTP menjadi terciderai. Itulah yang menyebabkan kekisruhan pembuatan eKTP, sampai terselipnya hak 5,9 juta penduduk Jawa Timur.

Apapun kisruh e-KTP terselip pula hikmah. Yakni, pemerintah kini menyadari benar bahwa urusan KTP merupakan kewajiban konstitusi. Pemerintah wajib memberikan KTP secara gratis dan harus mudah. Kelak urusan lainnya, KSK, Akte Kelahiran, akte kematian juga harus gratis se-meriah e-KTP. Sehingga up-date data kependudukan semestinya menjadi rutinitas yang mudah dilakukan seluruh staf teritorial (kelurahan, desa dan kecamatan).

Up-date data kependudukan pada pemerintahan moderen, seharusnya tinggal satu langkah, klik. Tetapi kenyataannya, pemerintah daerah (propinsi, dan kabupaten serta kota) sering tergagap-gagap dalam up-date data kependudukan. Padahal untuk mengurus kependudukan telah ditempat pejabat eselon II. Namun sampai saat ini administrasi kependudukan masih selalu menjadi problem, seolah-olah tak pernah dikenali.

Secara umum, hampir seluruh masyarakat masih mengeluhkan pengurusan KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan surat pindah domisili. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 14 ayat (1), dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki urusan wajib berupa pelayanan kependudukan dan catatan sipil (huruf l).

Begitu pula dalam UU Kependudukan dinyatakan, bahwa administrasi kependudukan merupakan kewajiban pemerintah. Sedangkan bagi penduduk merupakan hak.

Artinya, pemerintah daerah mestilah aktif meng-update data penduduk melalui struktur formal pemerintahan paling bawah (desa dan kelurahan). Juga melalui struktur sosial (RT dan RW). Bahkan pada tingkat kampung (RT) sudah dapat diketahui mutasi penduduk.

Update kependudukan paling menyulitkan dikota-kota besar, sebenarnya bukan menyangkut penduduk tetap, melainkan warga musiman. Umumnya di tempat kos dan rumah kontrakan. Karena itu Pemerintah Kota lebih memberdayakan struktur sosial ke-RT-an ke-RW-an. Itulah ujung tombak pemerintahan daerah, namun bukan struktur formal.

Maka seyogianya peningkatan peran RT dan RW dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan pengurus kampung.

Saat ini di Surabaya, setiap Ketua RT memperoleh insentif sebesar Rp 150 ribu per-bulan. Menilik fungsi strategis ke-RT-an dan ke-RW-an, seharusnya bukan hanya Ketua RT (dan RW) yang memperoleh insentif. Melainkan juga secara teritorial.

Yakni, semacam nomenklatur biaya administrasi kependudukan per-RT dengan alokasi dari APBD. Maka struktur sosial ke-RT-an tidak bisa tidak, mestilah dinaikkan “kelasnya” menjadi sub-ordinasi pemerintahan desa (kelurahan). Dengan cara itu Pemerintah Kota bisa memiliki hak instruksi sampai ke tingkat RT. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mamaknai Kemegahan HUT TNI TNI rencananya akan unjuk kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam perayaan HUT TNI ke-69 di Dermaga Ujung Armatim, Surabaya, Jawa Timur pada hari ini (7/10).

Unjuk kekuatan alutsista ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional kekuatan pertahanan Indonesia.

TNI AD mengerahkan 192 unit alutsista, terdiri dari 22 Tank Leopard, 22 Tank Marder, 13 Tank Tarantula, 13 Tank Scorpio, 6 Meriam ‎155mm Caesar dan 43 pesawat. TNI AL kerahkan 195 unit alutsista‎, di antaranya 35 KRI, 10 LVT-7, 6 BVP-2, 26 BMP 3F1, 4 RM70 Grad dan 23 Pesawat.

TNIAU mengerahkan 139 pesawat, antara lain 12 Sukhoi Su27/30 Flanker, 3 F5 Tiger, 10 F16 Fighting Falcon, 12 Hawk 109/209, 3 Emb 314 Super Tucano, 1 C130 Tanker dan 3 Boeing 737.

TNI AL memperlihatkan tiga kapal perang baru jenisfrigateyang masing-masing diberi nama KRI Bung Tomo, KRI Usman Harun dan KRI John Lie. Ketiga kapal ini memiliki spesifikasi berat 1.940 ton dengan panjang keseluruhan 95 meter, lebar 12,8 meter menggunakan tenaga penggerak mesin 4 X Man B&W ruston diesel engine yang dapat memacu kecepatan mencapai 30 knot dengan daya jelajah 9.000 km.

Tak ketinggalan, TNI AU menyertakan pesawat tempur tercanggih yang mereka miliki. Dilaporkan, 60 pesawat TNI AU akan memamerkan kebolehannya di langit Selat Madura.

Pesawat-pesawat tersebut, di antaranya jenis Sukhoi Su-27 /30MKI Flankers (9 unit), F-16 Fighting Falcon A/B blok 15 dan C/D blok 25 yang baru tiba dari Amerika Serikat (9 unit), Hawk 109/209 (12 unit), serta T-50i Golden Eagle (10 unit).

Perayaan HUT TNI kali ini adalah yang termegah yang pernah dilakukan. Dalam 10 tahun terakhir peralatan tempur TNI sudah sesuai dengan Minimum Essential Force, sudah saatnya untuk ditunjukan kepada dunia. Pada saat ini tantangan TNI jauh lebih kompleks. Dalam era baru ini, ekonomi sangat berkaitan dengan pertahanan negara. Intinya, peningkatan pertahanan negara bukan untuk bersitegang dengan negara-negara tetangga. Justru Indonesia ingin meningkatkan pertahanan untuk bersama-sama mewujudkan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang merupakanpusat pembangunan ekonomi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon, 8 OKTOBER 2014

Menjaga Marwah Perbankan Nasional ( rasional (overhead).

Berpijak pada kondisi tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah perlu menggunakan otoritasnya, mengintervensi lewat berbagai peraturan yang bisa memaksa bank menurunkan dapat mendikte suku bunga kredit. Tidak bunga. Tekanan dilakusulit bagi BI memforOleh : kan oleh pemilik dana mulasikan peraturan Wahyu Kuncoro SN kakap, baik perorangan, yang memberikan korporasi, maupun instisanksi bagi bank yang tusi. Mereka memaksa menetapkan bunga debank memberikan bunposito di atas bunga penjaminan LPS ga sangat tinggi, bahkan melampaui atau bank yang enggan menurunkan suku bunga penjaminan. bunga kredit. Ketika ada sebuah Dalam kondisi seperti itu, bank kekuatan ekonomi yang menciptakan seperti dalam posisi inferior karena pasar tidak wajar, atau ketika mekakenyataan memperlihatkan bahwa nisme pasar tak lagi berjalan, maka 50 persen dana pihak ketiga di bank perlu peraturan yang mampu mengusebesar Rp 3.350 triliun saat ini rangi atau meniadakan distorsi agar hanya dikuasai oleh 1 persen nasabah. tidak membahayakan perekonomian Merekalah raja-raja yang bisa sesuka nasional, di tengah ketidakpastian hati mempermainkan bank. Perilaku global saat ini. “kartel” pemilik dana kakap itulah yang selama ini menjadi tameng Mendorong Konsolidasi Perbankan bagi bank. Bankir cenderung defensif Tantangan perbankan nasional setiap dituding egois lantaran lamban menuju Masyarakat Ekonomi dalam menurunkan bunga kredit.

ASEAN 2015 tahun depan sungguh Sudah menjadi gejala umum bahberat menyusul konsolidasi perwa bank begitu rensponsif menurunbankan yang lambat. Konsolidasi kan bunga deposito bila BI rate turun, sangat penting, karena bisa mennamun tidak demikian dengan penujadikan perbankan sangat kuat. runan bunga kredit yang cenderung Sekadar catatan, jumlah perlambat. Namun begitu BI rate naik, bankan nasional saat ini mencapai suku bunga kredit juga buru-buru 119 perbankan. Dari jumlah tersebut dikerek mengikuti bunga deposito. sebanyak 100 perbankan berada di Betapa pun, perang bunga deposito posisi Bank Umum Kelompok Usaha perlu dicegah. Bank Indonesia perlu (BUKU) 1 dan BUKU 2. Artinya, bersikap, apalagi banyak bank yang mayoritas bank-bank lokal hanya mematok bunga melampaui batas memiliki modal yang minim. atas bunga yang dijamin LPS. Dalam Peraturan Bank Indonesia Lantaran itu, BI dan pemerintah Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 secara bersama-sama perlu “meneDesember 2012 tentang Kegiatan Usakan” bank-bank untuk menurunkan ha dan Jaringan Kantor Berdasarkan suku bunga kredit. Penurunan bunga Modal Inti Bank, disebutkan BUKU 1, kredit yang begitu alot tidak mungkin Bank dengan modal inti kurang dari diserahkan kepada mekanisme pasar, Rp1 triliun, BUKU 2 sebesar Rp1-Rp5 mengingat ada tendensi perbankan triliun, BUKU 3 sebesar Rp5-Rp30 pun berperilaku kartel, khususnya triliun, BUKU 4 bank dengan modal bank-bank papan atas. Selama ini inti di atas Rp30 triliun. memang BI cukup kewalahan mengBahwa salah satu perbankan nahadapi kiprah perbankan, yang dalam sional yang besar di dalam negeri sebatas tertentu terjadi persaingan perti Bank Mandiri dan Bank Rakyat tidak sehat. Praktik tidak sehat, Indonesia (BRI) jumlah assetnya yakni perang bunga deposito dan masih rendah dibandingkan dengan sulit menurunkan bunga kredit, tidak aset Bank DBS dan OCBC asal hanya dilakukan bank-bank papan Singapura, begitu juga dengan May atas--termasuk bank-bank BUMN-Bank dan CIMB asal Malaysia. tapi juga bank-bank asing.

Sebagai perbandingan, kalau di Perilaku oligopolistik perbankan Indonesia ada 119 bank, maka di Sinversus oligopsonik nasabah kakap gapura hanya ada tiga bank, Malaysia tersebut perlu diintervensi. Sebab, 20 bank dan Thailand 30 bank. Oleh tingginya biaya dana yang harus karena itu, dalam konteks konsolidasi dipikul bank akibat perang deposito perbankan untuk mendapatkan strukmembuat sektor riil menderita. Batur perbankan yang kuat, ada baiknya gaimanapun suku bunga kredit di pemerintah segera menata ulang Indonesia relatif tertinggi di kawasan keberadaan empat bank BUMN yang regional, sehingga kurang menduada. Penggabungan bank-bank BUMN kung daya saing dunia usaha nasioitu lebih mudah dilakukan ketimbang nal. Agar suku bunga kredit bisa dimemaksa bank milik swasta untuk tekan, bank-bank perlu memperbaiki saling bergabung. efisiensi dan menurunkan biaya opeHanya persoalannya, ide yang

Bisnis perbankan mendasarkan pada kepercayaan masyarakat. Persoalannya, menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat sungguh bukan pekerjaan yang murah.

Sebagai bukti, pada saat terjadi krisis perbankan seperti pada tahun 1997 dan 1998, negara dipaksa harus mengeluarkan anggaran hingga Rp 600 triliun untuk menyelamatkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

H

al itu terjadi karena perbankan gagal mengembalikan dana simpanan nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan saat itu sungguh runtuh. Akibatnya sungguh mahal harga yang harus dibayarkan.

Dan untuk mengembalikan kepercayaan nasabah, pemerintah pun membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2004 agar masyarakat kembali percaya menyimpan uangnya di bank.

Berbagai upaya dilakukan kalangan perbankan agar masyarakat mau menyimpan uangnya. Bank mengeluarkan sejumlah jurus agar pemegang rekening tabungan bertambah melalui hadiah atau iming-iming tertentu.

Tanpa kepercayaan, masyarakat enggan menyimpan uang di bank.

Artinya, LPS hadir sesungguhnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa menyimpan uang di bank aman karena sudah dijamin.

Menjaga Kepercayaan Masyarakat Sampai hari ini, dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, LPS telah menutup sebanyak 60 bank, terdiri dari 59 Bank Perkreditan Raktar (BPR).

Penutupan bank, sesungguhnya merupakan salah satu fungsi LPS yaitu dalam hal resolusi. Fungsi LPS pada dasarnya terbagi 2 yaitu penjamin simpanan nasabah dan resolusi bank. Resolusi itu dibagi 2 lagi, penyelamatan dan likuidasi. LPS ini mengurusi bank-bank yang gagal.

Dalam menjalankan fungsi resolusi ini, diakui tidaklah mudah. Selalu ada konsekuensi hukum dan politik yang menyertainya. Inilah yang kerap kali menjadi sorotan publik.

Sejak 1998, penyelamatan atau penutupan bank itu selalu jadi kontroversi. Namun, fenomena itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika pun begitu waktu 2008.

Di dunia, bailout itu selalu kental dengan nuansa politik. Padahal, langkah menyelamatkan atau menutup suatu bank bukan dilakukan untuk kepentingan si pemilik, tetapi melakukannya terkait stabilitas sistem keuangan, yakni menjaga sistem dan deposan, bukan untuk kepentingan pemilik bank. Muaranya tentu saja untuk menjaga martabat perbankan nasional sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Pada wilayah lain, perbankan selalu saja dihadapkan pada tekanan para pemilik dana yang selama ini

T

sebenarnya sudah ada dari dahulu tidak mudah direalisasikan karena hambatan kepentingan. Alangkah baiknya, bila pemerintah baru nanti fokus membenahi empat bank BUMN ini ketimbang mendirikan sebuah bank baru yang memiliki kekhususan tertentu. Keberadaan bank BUMN yang kuat dan sehat tentunya mampu menjalankan tugas khusus dari pemerintah.

Jumlah bank yang terlalu banyak dalam segi keefisiensinya dapat dikatakan kurang, khususnya apabila dikaitkan masalah permodalan. Dengan begitu, perlu ada kebijakan dari otoritas untuk mendorong merger atau konsolidasi tidak hanya pada bank kecil, tetapi juga kepada bank besar. Untuk itu, perlu dukungan kemudahan regulasi dan insentif. Selain itu, pemilik bank harus rasional dan tidak mempersulit upaya konsolidasi perbankan nasional.

Urgensi Literasi Keuangan Bahwa disamping mendorong agar LPS bersama-sama Bank Indonesia aktif memainkan perannya dalam menjaga stabilitas perbankan, pada wilayah lain masyarakat juga perlu diedukasi (baca : literasi keuangan) agar tidak menjadi korban akibat ulah perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang kadang ‘membabi buta’ dalam mengimingimingi masyarakat untuk menjadi nasabah. Misalnya, publik jangan mudah silau dengan tawaran suku bunga deposito yang begitu tinggi.

Mengapa? Tidak lain karena berpotensi risiko tinggi bagi nasabah sekiranya suku bunga deposito itu ternyata lebih tinggi daripada suku bunga penjaminan LPS. Karena ternyata, LPS tidak akan memberikan ganti rugi kepada nasabah ketika bank tempat menyimpan dana itu mengalami pailit. Tidak berhenti di situ, LPS pun melarang nasabah untuk menerima cash back dari bank nasional karena itu dianggap sebagai bagian dari suku bunga deposito.

Terkait dengan maraknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tengah masyarakat, publik seharusnya juga diedukasi agar mengerti berapa suku bunga berdasarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan maksimum nilai simpanan yang dijamin. Catatan LPS, tingkat kepatuhan BPR hanya mencapai 30 persen. Dari 750 BPR, hanya 227 yang patuh. Sedangkan pada bank umum dari 2.709, sebanyak 2.179 telah menjalankan aturan LPS. atau mencapai 80 persen. Jadi seolah menjadi ‘mati’ bagi BPR kalau mengumumkan. Meski begitu, LPS perlu terus mendorong agar seluruh bank menempatkan pengumuman yang mudah dilihat nasabah mengenai LPS rate dan kriteria simpanan yang dijamin LPS. Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

Profesionalisme dan Soliditas TNI

entara Nasional Indonesia (TNI) terlahir dalam perjalanan perjuangan yang panjang seiring dengan lahirnya republik ini. Dalam perjalanannya TNI bersama-sama dan manunggal dengan rakyat terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI. TNI kemudian tumbuh dan berkembang hingga usia 69 tahun pada Minggu, 5 Oktober 2014. Perjalanan panjang yang telah dijalani TNI penuh dengan perjuangan yang tiada henti. Bagi TNI, apa pun keputusan politik yang diambil bangsa ini dengan penuh keikhlasan harus dijalani. Ini dibuktikan TNI tatkala rakyat Indonesia berkehendak untuk menata ulang posisi dan peran tentara, TNI pun berusaha untuk melaksanakan amanah UU dengan melakukan berbagai perubahan/ reformasi TNI. Peran baru yang telah ditunjukkan TNI selaras dengan paradigma baru yang merupakan landasan utama TNI dalam melaksanakan reformasi internal, melakukan perubahan dan penataan struktur, doktrin, dan kultur menuju TNI yang profesional, militan, solid, dan tidak kalah penting adalah TNI yang mencintai dan dicintai rakyat. Semua itu dapat dimaknai bahwa apa pun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional TNI dan dilaksanakan bersama-sama rakyat dan komponen bangsa yang lain dalam koridor bingkai NKRI. Ada beberapa alasan mendasari hal itu. Pertama; perubahan peran TNI yang berdampak pada arti penting profesionalisme. Kedua; pengem-

bangan keprofesionalan Pada awal era sebagai subsistem dari reformasi, mengesistem pembinaan kemuka ketidakpuasan mampuan secara keselumasyarakat terharuhan. Ketiga; pengemdap dominasi militer. bangan profesionalisme Mereka menyoroti merupakan inti pemdan memojokkan pobangunan SDM internal sisi TNI, termasuk dan bagian integral dari meng hujat secara pengembangan SDM natidak proporsional dan sional. Keempat; prajurit mengungkit luka lama.

Oleh : mempunyai tanggung Mereka menganggap Gumoyo Mumpuni Ningsih jawab mewujudkan rasa TNI pendukung Orde aman dan perlindungan Baru yang dinilai gagal bagi tiap warga negara, membangun negara. baik di dalam maupun di Namun di lain luar negeri. Kelima; tuntutan sangat pihak TNI kemudian menyadari potinggi profesionalisme karena mesisinya dan bertekad melaksanakan nyangkut hidup mati prajurit dalam konsolidasi dan reformasi internal. pertempuran. Keenam; solidaritas Untuk meningkatkan keahlian dan sangat mendukung penentuan krimengembangkan demokrasi, secara teria kemampuan. bertahap TNI mengurangi jumlah Profesionalisme dan soliditas kursi pada lembaga legislatif, dan perlu mendapatkan perhatian meninggalkan bidang eksekutif. khusus. Hal itu mengingat marNamun ada persoalan lain, yatabat dan kemampuan TNI akan kni kekompakan individu sebagai ditentukan oleh hasil pencapaian cerminan soliditas, berkesan semu, tugas (achievement) dan peran terbukti dengan kemencuatan per(role) yang bisa dilakukan. soalan internal. Rasa kebersamaan Samuel P Huntington dalam dan tanggung jawab sampai tingkat buku The Soldier and the State mebawah pun masih menjadi persoalnulis bahwa profesionalisme militer an, terlihat dari beberapa kasus mensyaratkan tiga hal. Pertama; desersi prajurit, penjabaran esprit keahlian (expertise) dalam bidang de corps yang kurang tepat. tertentu yang diperoleh melalui penDari segi tanggung jawab, didikan, serta dikembangkan melaterlihat indikasi permasalahan lui pengalaman dan pengamalan. prajurit merasa gamang bertindak Kedua; tanggung jawab (responsidi lapangan karena kurangnya bility) menggunakan keahlian guna landasan hukum dalam bertinkepentingan masyarakat. Ketiga; dak. Realitas itu membuat para kebersamaan (corporateness) yang pelaksana di lapangan menjadi dapat dimengerti sebagai perasaan korban situasi, padahal ia harus mengenai kesatuan organik. Hal itu bertanggung jawab atas nama searas dengan Sir John Winthrop pelaksanaan tugas. Acap tidak Hackett lewat buku The Profession terlihat tanggung jawab pada of Arms yang menyebut toh keprofetingkat atas, yang seharusnya sionalan adalah integritas moral. menjadi tameng bagi pelaksanaan

tugas prajurit di lapangan.

Disiplin prajurit dipengaruhi oleh lingkungan. Di sisi lain, kesejahteraan mereka masih kurang layak, dibanding tugas dan kondisi sosial lingkungan, yang kemudian membuat prajurit mencari tambahan di luar jam dinas dalam upaya menghidupi keluarga. Semua itu akan memengaruhi kinerja.

Tantangan ke depan Soliditas TNI sebenarnya makin baik namun personel dan peralatan, baik kualitas maupun kuantitas, belum memadai dibanding luas wilayah yang harus dipertahankan.

Secara eksternal ada beberapa faktor yang berpengaruh.

Pertama; globalisasi yang mengakibatkan pergeseran nilai. Kondisi itu mengubah pandangan masyarakat terhadap sistem, konsepsi paradigma dan aplikasi, termasuk sistem pemerintahan yang dianut. Kedua; pada tiap negara, hubungan sipil dengan militer berkembang sesuai dengan proses dan historis bangsa. Ketiga; masyarakat madani menuntut kesetaraan dan kesamaan hak sesama warga negara. Keempat; peralatan yang dimiliki TNI bisa dikatakan ketinggalan zaman dan hal itu memengaruhi profesionalisme. Kelima; dukungan dana. Untuk mewujudkan prajurit profesional butuh dukungan dana yang memadai.

Keminiman anggaran sulit mewujudkan sosok prajurit profesional.

Keenam; kebijakan politik nasional yang terus berubah-ubah dan tidak jelas menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan fungsi TNI. Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon, 8 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Programkan Seribu Sertifikat Gratis Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengupayakan seribu paket sertifikat tanah gratis untuk Gakin (Keluarga Miskin) yang akan dianggarkan pada APBD 2015 nanti. Pernyataan ini disampaikan bupati saat menyampaikan sambutan pada pembagian sertifikat prona Badan Pertanahan Nasional (BPN) Keb Gresik kepada masyarakat yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gresik Selasa, (7/10) kemarin.

Bupati sudah membicarakan dengan tim anggaran, dan tahun 2015 nanti akan mengeluarkan paket pembuatan sertifikat tanah gratis. ‘’Kami menyadari tak mungkin mencukupi keseluruhan tanah yang ada, yaitu 1191,25 km2. Untuk tahap awal kami akan memprioritaskan untuk masyarakat dengan kategori keluarga miskin,’’ ujarnya.

Pernyataan Bupati ini terkait laporan yang disampaikan Kepala Badan Pertanahan Negara Kab Gresik, Dalu Agung Darmawan, bahwa penyelesaian sertifikat tanah di Kab Gresik masih minim.

Dari 832 ribu bidang tanah yang ada, hanya 29% yang bersertifikat. Sisanya yang 71% masih belum bersertifikat.

Keadaan ini juga diperkuat pernyataan pejabat BPN Propinsi Jatim yang mewakili Kepala BPN Jatim. ‘’Mungkin butuh waktu seratus tahun untuk tuntas 100%,’’ katanya.Q eri

Mantan Ketua KPU Sidoarjo Daftar Direksi PDAM Sidoarjo, Bhirawa Mantan Direktur Teknik PDAM Sidoarjo, Iwan Prasetya, melamar kembali menjadi Direksi PDAM Sidoarjo periode 2015-2019. Pria kelahiran Surabaya, 4 September 1970 itu mendaftar sebagai posisi direktur utama.

Selain itu, tokoh masyarakat Sidoarjo lainnya yang ikut mendaftar jadi Direksi PDAM Sidoarjo adalah, manali/bhirawa tan Ketua KPU Sudibyo Sidoarjo, Bima Arisdiyanto ikut mendaftar. Pria kelahiran Surabaya 9 April 1974 itu melamar posisi sebagai direktur pelayanan.

Dari 10 pendaftar direksi yang masuk tim seleksi rekrutmen pendaftaran Direksi PDAM Sidoarjo,baik Iwan maupun Bima, termasuk delapan pendaftar yang lolos seleksi administrasi. ‘’Sedangkan dua orang pendaftar tak lolos seleksi administrasi,’’ terang Sudibyo, Wakil Sekretaris Rekrutmen Pendaftaran Direksi PDAM Sidoarjo, Selasa (7/10) kepada Bhirawa.

Hasil seleksi administrasi itu, kata Sudibyo, tertuang pada surat Panitia Rekrutmen Direksi PDAM Nomor SB.1557 / 1014 / CON tertanggal 3 Oktober 2014 yang ditanda tangani Sekertaris Panitia Ir Handajani MM. Selain itu, orang dalam yang ikut melamar jadi Direksi PDAM Sidoarjo adalah, Bambang Ribut S. Pria kelahiran Sidoarjo 6 November 1966 ini melamar sebagai direktur utama. ‘’Mereka yang lolos administrasi berikutnya akan mengikuti tahapan selanjutnya berupa tes Bahasa Inggris,’’ terang Sudibyo, yang juga Kabag Administrasi Perekonomian Pemkab Sidoarjo itu.Q ali

Dua Sub Terminal Berubah Fungsi Gresik, Bhirawa Dua sub terminal lyn di Randuagung dan Gulomantung mangkrak. Dua sub terminal yang dibangun menggunakan dana APBD ratusan juta itu bahkan beralih fungsi menjadi Warkop (Warung Kopi).

Bahkan, ada beberapa stan yang berjualan di dua sub terminal itu berdiri permanen. Praktis, wajah dua sub terminal itu kini berubah menjadi areal berjualan makanan. Kondisi itu memantik reaksi kalangan Staf Ahli Bupati. Mereka meminta Kepala Bidang Dishub yang membidangi sub terminal itu segera menyeterilkan Warkop dan penjual makanan dari dalam areal terminal. ‘’Penjualan makanan di sub terminal itu harus dibersihkan. Sebab mereka menempati tempat yang dilarang,’’ kata Staf Ahli Bupati Gresik, Tarso Sagito SH MHum, kemarin.

Menurut Tarso, dua sub terminal itu selama ini digunakan untuk mangkal (parkir lyn) yang menunggu penumpang.

Namun, pasca dua sub terminal itu digunakan untuk tempat berjualan, padahal lyn-lyn itu tak ada yang masuk ke dalam sub terminal. ‘’Sopir lyn itu pilih ngetem (menunggu penumpang, red) di bahu jalan, sehingga membahayakan para penumpang yang ingin naik,’’ jelas Tarso.

Sementara Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Ekonomi, Langu Pindingara mengatakan, Warkop maupun penjual makanan bisa berjualan di dalam sub terminal tak mungkin gratis. Dia memastikan kalau penjual makanan itu menyetorkan sejumlah uang untuk bisa berjualan disana. Lalu kemana larinya uang sewa sub terminal? ‘’Itu yang kami belum tahu, apa sub terminal itu sengaja disewakan atau ada oknum petugas Dishub nakal yang sengaja menyewakan sub terminal untuk berjualan,’’ katanya.Q eri

5

Pansel CPNS Tolak Belasan Pendaftar Ijazah Pendaftar Dinilai Tak Terakreditasi Kota Mojokerto,Bhirawa Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menolak belasan pendaftar. Belasan pendaftar CPNS yang ditolak itu merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Raden Wijaya Mojokerto. Pansel menilai, saat dokumen pendaftar diverifikasi ternyata ijazah mereka tak tertera status akreditasinya.

Salah satu pendaftar mengungkap, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto menolak melakukan verifikasi data pendaftar yang menyodorkan ijazah S1 STIT Raden Wijaya sebelum tahun 2008, lantaran belum terakreditasi.

Padahal, di daerah lain tak pernah ada penolakan lulusan perguruan tinggi itu. ‘’Padahal tahun sebelumnya saat ada rekruitmen PNS, ijazah STIT Raden Wijaya diterima dan banyak juga yang sekarang sudah menjadi PNS,’’ ujar pendaftar yang minta namanya tak dimediakan, Selasa (6/10) kemarin.

CPNS ini menuding langkah Pemkot itu berlebihan. Karena, mengacu Surat Eda ran Direktorat Jenderal Pen didikan Tinggi (DIKTI) Nomor : 160/E/AK/2013 perihal Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seharusnya BKD menerima pendaftar yang kampusnya terakreditasi setelah mereka lulus. Dalam SE DIKTI, katanya, tercantum jika kampus yang telah memiliki izin operasional, secara otomatis memiliki akreditasi C. Menanggapi hal ini, Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyakto melalui Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik mengakui jika pihaknya memang menolak pendaftar yang menyerahkan dokumen ijazah kelulusan tanpa keterangan akreditasi. ‘’Hingga hari ini, setidaknya ada 30 pendaftar yang terverifikasi ijazahnya tanpa akreditasi,’’ katanya.

Diterangkan Dodik, Panselnas CPNS 2014 tak menurunkan Juklak Juknik terkait akreditasi ijazah pendaftar.

ali/bhirawa

Untuk perbaikan gizi Balita, sejumlah Balita di Sidoarjo baru-baru ini juga sempat dihadirkan Dinas Kesehatan Sidoarjo dalam kegiatan motivator ASI eklusif.

30 Balita Derita Gizi Buruk Sidoarjo, Bhirawa Diduga terkena penyakit penyerta dan pola asuh tak betul, sebanyak 30 Balita di Kab Sidoarjo diidentifikasi mengalami gizi buruk, setelah dilakukannya pemantauan rawan pangan dan pelacakan kasus gizi buruk oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama tim baru-baru ini.

Ke 30 Balita itu, menurut umur, berat badannya kurang atau dibawah garis merah.

Mereka diantaranya berada di Kec Balongbendo, Jabon, Gedangan, Krembung, Tanggulangin, Waru, dan Candi.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, Dra Ida Ernanti Apt, dari penyakit penyerta para Balita ada yang terserang Tubercolosis (TB) bahkan HIV. Sedangkan pola asuh yang tak betul, orang tua memberi makan pada anak hanya menuruti kemauan anak saja.

Misalnya hanya dengan lauk krupuk saja. Padahal seha-

rusnya makanan Balita komposisi lauk pauknya lengkap. ‘’Harusnya dengan komposisi lauk yang lengkap, misalnya selain ada lauk hewani, juga harus ada lauk nabati seperti tahu, tempe, kacang tanah, juga ada buahbuahan,’’ terang Ida, didampingi Kasi Gizi Masyarakat,Sri Andari, SKM, Selasa ( 7/10) kemarin, ketika ditemui di kantornya.

Lauk lengkap itu, menurut Ida, harus diberikan sejak Balita berusia enam bulan sampai dua tahun. Karena saat itu merupakan masa emas.

Yakni masa kritis otak agar tak terhambat perkembangannya. ‘’Karena itu kini kami sedang mengencarkan gerakan 1.000 pertama kehidupan, fokusnya pada ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun,’’ terang Ida kepada Bhirawa.

Karena masih ditemukannya Balita yang menderita gizi buruk, maka menurut Ida, deteksi secara dini harus dilakukan supaya bisa men-

cegah agar kondisinya tak sampai terlalu parah. Selain itu, memberikan stimulan pada keluarga Balita yang mengalami sejumlah bantuan untuk keperluan gizi balita.

Seperti beras, kacang hijau, minyak dan telor ayam. ‘’Tak lupa kita juga memberi pemahaman agar memberikan konsumsi yang beragam pada Balitanya,’’ kata Ida. Sehingga Ida harus mensosialisasikan, terjadinya kasus gizi buruk sebenarnya tak hanya melulu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Tapi juga tanggung jawab instansi lintas sektoral sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Seperti dalam pelacakan kasus gizi buruk tahun ini, Dinkes Sidoarjo juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti dari BPMPKB, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Bagian Kesra dan Bagian Humas.Q ali

PU Bina Marga Segera Eksekusi Persil di Raya Tropodo Sidoarjo, Bhirawa Akhirnya tiba giliran Pemkab Sidoarjo mengeksekusi dua bidang bangunan yang selama sembilan tahun ini menyumbat Jl Raya Tropodo, Kec Waru.

Satu bidang berupa toko jam dan satunya berada di tikungan Berbek-Pondok Tjandra yang kini digunakan penjual kelapa muda.

Prosedur hukum menghalangi Pemkab untuk membebaskan kedua petak lahan itu. Sebab lahan itu ternyata disewakan pemiliknya kepada pihak ketiga.

Perjanjian sewa menyewa antara pemilik lahan dengan penyewa ini yang membuat terkatung-katungnya pembebasan tanah kurang dari 10 tahun ini.

Menuerut Kadis PU Bina Marga Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan, Selasa (7/10) kemarin, dalam ketentuan terbaru Pemkab harus mengajukan ke Gubernur Jatim untuk mendapatkan surat penetapan. Permohonan itu sudah diajukan dan gubernur sudah menyetujui penetapan untuk pengadaan tanah itu. ‘’Karena SK Penetapan sudah turun, tinggal ditindaklanjuti. Artinya secara hukum, sudah terpenuhi,’’ katanya.

Lamanya pengadaan tanah

selama ini, menurut Sigit, tak lepas adanya ganjalan dari pemilik lahan. Yakni lahan yang disewakan toko jam itu dimiliki banyak ahli waris. Untuk menghubungi ahli waris itu tak mudah karena mereka tinggal di beberapa kota. Tetapi syukurlah akhirnya ahli waris sudah bersepakat untuk melepas tanah itu. Sejauh ini belum ada kendala, tetapi prosedur administrasi harus dijalankan yaitu ada aprasial harga. Harga itu harus disesuaikan dengan aprasial harga terbaru. ‘’Surat penetapan dari gubernur sudah kami terima sejak Bulan Agustus 2014 lalu. Kini kami masih menghitung ulang nilai kompensasi yang akan kita tawarkan kepada pemilk dua bangunan itu,” jelas Sigit.

Jika penghitungan nilai ganti rugi sudah selesai dihitung, Dinas PU Bina Marga masih akan melakukan pendekatan persuasif, agar pemilik bangunan bisa dinego tanpa melibatkan proses konsinyasi. Namun jika pendekatan tetap saja gagal, maka tak ada jalan lain, Pemkab Sidoarjo akan menempuh jalan konsinyasi ke pengadilan. ‘’Kalau sudah konsinyasi, maka nilai pembayaran

akan kita titipkan ke pengadilan. Untuk nilainya sesuai dengan penghitungan appraisal,’’ ujar Sigit lagi.

Keberadaan dua bangunan di Jl Wadungasri, tepatnya di sekitar simpang tiga yang menghambat kelancaran lalu lintas di kawasan itu karena menjorok ke tengah jalan. Satunya lagi merupakan belokan jalan dari Berbek ke Pondok Tjandra.

Belokan itu kurang menikung, Bina Marga butuh lahan itu untuk melebarkan belokan.

Kondisi itu cukup menggangu pengendara yang hendak melintas ke utara. Posisi bangunan ini terlalu menjorok ke depan. Sehingga jalannya menjadi menyempit. Dua bangunan yang dianggap menjadi ganjalan pelebaran Jl Wadungasri ini, oleh tim dari Pemkab Sidoarjo pernah dinegosiasi untuk dibebaskan sejak tahun 2006 dan 2011 lalu. Namun karena tak ada titik temu, pembebasan lahan itu batal dilaksanakan.Untuk mempercepat proses pembebasan, Pihak PU Bina Marga mengirimkan surat penetapan ke propinsi yang akhirnya mendapat pesetujuan dari Gubernur Dr H Soekarwo SH MHum.Q hds

Soal itu sepenuhnya diserahkan ke daerah. ‘’Dan Pemkot Mojokerto menerapkan aturan, hanya memverifikasi ijazah yang terakreditasi, baik akreditasi A, B maupun C. Semuanya bisa diterima,’’ tukasnya.

Terhadap ijazah pendaftar yang tak tertera akreditasi, namun bisa membuktikan dengan surat keterangan atau dokumen yang menyebutkan saat dia lulus perguruan tinggi yang bersangkutan sudah terakreditasi maka dipastikan akan bisa diverifikasi. ‘’Tapi kalau pendaftar lulus dan menerima ijazah sebelum perguruan tingginya terakreditasi, ya tak bisa diterima. Dan meskipun sekarang perguruan tingginya sudah terakreditasi, bukan otomatis lulusan yang bersangkutan ijazahnya jadi terakreditasi,’’ terang Dodik.

Diberitakan sebelumnya, tahun ini Kemenpan-RB hanya mengalokasikan 30 CPNS. Dari 30 alokasi yang terbagi dalam 13 kelompok jabatan, separuh diantaranya atau 15 alokasi untuk tenaga pendidik. Selebihnya, tenaga medis dan paramedis serta tenaga dokter hewan untuk Dinas Pertanian.

Regristasi pendaftaran secara online melalui situs BKN berakhir hari ini. Namun untuk verifikasi data, dilangsungkan hingga tanggal 8 Oktober, Rabu hari ini.

Peserta yang lulus seleksi administasi akan menerima kartu tanda peserta ujian.

Dan yang pasti, pola test CPNS tahun ini tak digelar di Kota Mojokerto, melainkan di Kantor Regional II BKN Surabaya, Waru Sidoarjo. Ini karena menggunakan system Computer Assisted Test (CAT).Q kar

Dewan Konsultasi ke Kabiro Pemprov Sidoarjo, Bhirawa Anggota DPRD Sidoarjo benar-benar mati kutu, upayanya mendapat penetapan pimpinan dari Gubernur Jatim tak menuai hasil. Hingga Senin (6/10) kemarin masih nihil. Hanya tiga pimpinan yang administrasinya lengkap, justru posisi ketua dewan yang administrasinya menjadi ganjalan keputusan penetapan itu belum turun.

Dua pimpinan sementara, Emir Firdaus dan Ahmad Rivai berusaha mati-matian mengupayakan penetapan bisa turun, mendatangi Kepala biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Senin kemarin. Namun tak ketemu karena pejabat yang bersangkutan tengah mendampingi Gubernur mengikuti acara HUT TNI di Surabaya.

‘Benar, ada keinginan pimpinan sementara menemui Kabiro Pemerintahan,’’ ujar Sekwan, Ir Endang Soesijanti.

Tujuan pimpinan sementara menemui Kabiro pemerintahan untuk mendorong agar tiga pimpinan sementara yang sudah lolos adminsitrasinya segera dilantik duluan. Sedangkan ketua dewan, Sulamul Hadi Nurmawan, yang masih menunggu rekom DPP PKB, supaya dilantik setelah rekom dari partainya ke luar.

Endang mengakui hingga kini belum ada perkembangan signifikan soal SK Gubernur yang belum mengizinkan penetapan. Sudah hampir dua bulan anggota DPRD Sidoarjo tertatih-tatih karena tak kunjung selesai membentuk pimpinan dewan. Anggota dewan mengakui kini dalam titik jenuh karena tak banyak berbuat apa-apa. Fungsi legislasi, pengawas dan budgeting tidak bisa dijalankan. ‘’Apa yang bisa dikerjakan sekarang,’’ kata anggota FPAN, Haris.

Sementara yang bisa dilakukan adalah rapat Tatib.

Serta membentuk kelengkapan pimpinan fraksi yang memang tak memerlukan persetujuan dari pejabat pemerintah.Q hds

Ribuan Anak Yatim dan Lansia Digerojok Bantuan Ribuan anak yatim dan lanjut usia (Lansia) di Kota Mojokerto mendapatkan bantaun dari Pemkot Mojokerto. Kelompok anak yatim mendapat kucuran dana sebesar Rp1 juta per orang serta peralatan sekolah. Sedangkan kelompok Lansia jompo non panti asuhan menerima dana Rp500 ribu per orang. Bantuan diserahkan langsung Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus di GOR Seni Mojopahit bersama Dinas Sosial setempat. ‘’Sesuai amanat UUD 45 disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Acara penyerahan bantuan sosial bagi anak yatim nonpanti dan Lansia jompo Kota Mojokerto ini sesua amanat UUD 45,’’ terang wali kota usai penyerahan bantuan kemarin.

Penyerahan bantuan digelar bersamaan dengan momentum Idul Adha. Mari kita bangun kebersamaan antara orang-orang yang berada dan orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan. Demikian

pula pemerintah, untuk melaksanakan amanat UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk memelihara, melindungi anak-anak yatim, para fakir miskin yang itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama,’’ tambah Mas’ud Yunus.

Wali kota juga menyerukan agar semua masyarakat mempunyai kepekaan sosial, saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin, yang berada dengan yang kurang berada. Terutama soal hak mendapatkan pendidikan gratis

yang berkualitas. Karena kita mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dan biaya operasional pendidikan gratis.

Saya berharap pada orang tua yang mengasuh anak yatim, jangan sampai anak-anak tidak sekolah,’’ serunya.

Wali Kota Mas’ud menambahkan, bantuan dari pemerintah dipergunakan untuk biaya personal untuk menunjang pendidikan. Seperti membeli seragam, sepatu, buku tulis, tas dan uang saku. ‘’Kamu jangan merasa rendah diri, sebab banyak pemimpin sukses dari kalangan anakanak yatim. Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, dan beliau sukses menjadi pemimpin dunia,’’ pesan wali kota dihaapan ribuan anak yatim dan Lansia.

Mas’ud Yunus menambahkan, untuk tahun yang akan datang, Pemkot Mojokerto

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas,ud Yunus menyerahkan bantuan kepada anak yatim dan Lansia non panti. mengganggarkan Rp100 juta bagi anak-anak yatim dan fakir miskin yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. ‘’Harapan saya, seluruh anak

yatim dan fakir miskin dapat terus melanjutkan pendidikan hingga sarjana dan dapat meraih cita-citanya,’’ pungkas Mas’ud Yunus.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dua Jamaah Haji Meninggal di Mekkah Kab Malang, Bhirawa Jamaah Haji asal Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Susiana (62), pada Senin (6/10) dini hari, meninggal dunia setelah menjalankan rangkaian kegiatan rukun ibadah haji yakni lempar jumroh ke dua, di Mina Makkah, Arab Saudi.

“Kami mengetahui ibu meninggal dunia, dari ketua rombongan Ustadz Annas, pada hari Senin pagi kemarin.

Sehingga dengan kabar tersebut, maka saya dan keluarga lainnya sangat terkejut.

Karena saat ibu berangkat ke tanah suci sebagai Calon Jamaah Haji (CJH) regular untuk menjalankan ibadah haji dalam kondisi sehat,” jelas anak keempat dari lima orang anak almarhum Susiana, Tutik, Selasa (7/10), saat dikonfirmasi di rumah duka Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, kabupaten setempat.

Menurutnya, sebelum sang ibu berangkat ke tanah suci keluarga tidak ada firasat apa-apa, hanya saja saat akan berangkat ibu seperti malas-malasan.

Padahal, anak-anaknya, keluarga, dan tetangga yang mau mengantarkan ibu ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya sudah menunggu sejak pagi. “Sementara, saya dan keluarga berkomunikasi terakhir kali dengan ibu melalui telepon ketika berada di Madina, beliau menceritakan bahwa ibu mabuk udara, sehingga dalam pesawat sempat muntah-muntah,” kata dia.

“Selang beberapa hari kemudian, saya mendapatkan kabar bahwa ibu meninggal dunia dari ketua rombongan jamaah haji asal Kabupaten Malang Ustadz Annas.

Sebelumnya, jamaah haji tertua yang juga berasal dari Kecamatan Singosari, meninggal dunia di Madina,” jelas Tutik.Q cyn

Wali Kota Lestarikan Pohon Mangga dan Anggur Probolinggo, Bhirawa Kota Probolinggo mempunyai ciri khas sebagai Kota Bayuangga (Bayu/Angin, Anggur dan Mangga), tetapi pada kenyataannya semakin hari semakin menurun minat masyarakat untuk melestarikan potensi lokal yang ada yaitu tanaman mangga dan anggur. Untuk itu perlu adanya upaya - upaya atau langkah konkrit agar kelestarian serta populasi tanaman mangga dan anggur masih terjaga dan terpelihara dengan baik.

Salah satu bentuk upaya konkrit, maka Dinas Pertanian Kota Probolinggo menggelar kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura khususnya mangga dan anggur. Sekaligus, pencanangan gerakan penanaman mangga dan anggur.

Kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung dan mendorong sekolah di Kota Probolinggo agar menerapkan pola sekolah berwawasan lingkungan. “Saya mengajak seluruh undangan serta stakeholder yang ada di Kota Probolinggo wajib untuk menanam mangga dan anggur di halaman kantor dan sekolah masing masing satu pohon mangga dan satu pohon anggur disesuaikan dengan luasan lahan yang ada,” kata Wali Kota Probolinggo Hj Rukmini SH, MSi, Selasa (7/10).

Hj Rukmini juga mengimbau kepada masyarakat, instansi vertikal, perusahaan dan perbankan agar juga berperan aktif serta berpartisipasi dalam mendukung suksesnya gerakan tanam mangga dan anggur di lingkungan perusahaan, kantor maupun di halaman rumah masing - masing untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali kejayaan mangga dan anggur di Kota Probolinggo.Q wap

Rabu Kliwon 8 OKTOBER 2014

Mosi Tak Percaya Kader PDIP pada Ketua DPC Kab Kediri, Bhirawa Kemelut yang terjadi di tubuh DPC PDIP kabupaten Kediri mencapai puncaknya, ratusan kader dengan beberpa PAC melakukan aksi protes di Kantor DPC PDIP Kabupaten Kediri yang berlokasi Jalan Raya Pare-Kediri Desa Dadapan Kecamatan Gurah.Selasa (7/10).

Salah Satu Pengurus DPC Bima Husada mengataka, aksi ratusan kader ini dipicu karena tindakan ketua DPC yang sering melanggara AD/ ART partai. Menurutnya sudah selam 4 tahun DPC tidak pernah menyelenggarakan Rapat Kerja(RakerA) padahal dalam AD/ART Partai itu sudah diatur.

"Sejak dilantik mejadi ketua DPC dia langsung memPLH-kan, bahkan ketika kita ingin bertemu dengan ketua harus memberikan surat peryataan loyal kepada dia, dan sebenarnya kemelut ini terjadi sejak Pileg lalu," ungkap Bima.

Yang membuat geram ratusan kader PDIP ini , menurut bima adalah menjelang masa bakti Bupati Haryanti yang dulunya berangKat dari PDIP ini, tidak ada penjaringan ataupun penyaringan dari DPC untuk mencari calon Bupati Periode selanjutya dari

PDIP. Bahkan Ketua DPC diduga melakukan upaya pecah belah kader partai dengan melakukan penggalangan tanda tangan melalui camat dan sekcam se kabupaten Kediri untuk menggolkan Haryanti Sutrisno kembali mejadi calon Bupati dari PDIP. "Dalam SK nomor 05 setelah kongres PDIP di semarang ditegaskan 8 bulan sebelum masa bakti bupati, seharusnya DPC melakukan penjaringan dan penyaringan, dan dengan tidakan tersebut proses penjaringan dan penyaringan kemungkinan tidak dilakukan," terangnya.

Dengan adanya tindakan yang dilakukan ketua DPC dengan melibatkan pejabat birokrasi Pemkab Kediri, ratusan kader ini telah mengirim surat aduan ke DPD dan DPP PDIP, selain itu masa juga mengirimkan surat ke Buapti kediri untuk menindak peja-

mb2/bhirawa

Ratusan kader dengan beberpa PAC melakukan aksi protes di Kantor DPC PDIP Kabupaten Kediri yang berlokasi Jalan Raya Pare-Kediri Desa Dadapan Kecamatan Gurah, Selasa (7/10). bat birokrasi yang ikut terlibat dalam penggalangan tanda tangan itu.

Wakil DPC PDIP kabupaten Kediri Sulkani saat ditemui di kantor DPC PDIP menanggapi

aksi protes itu mengatakan, jika persoalan tersebut akan dirapatkan melalui rapat kordinasi dengan DPC dan DPD, sementara terkait adaya peggalangan tanda tangan

yang melibatkan pejabat Pemkot megatakan jika dia tidak memiliki wewenang untuk mengometari hal itu. "Itu bukan wewenag saya," tandasnya singkat.Q mb2

Fadeli dan Kartika Pasangan Pilkada 2015 Lamongan, Bhirawa Menjelang Pilkada Kepala Daerah Lamongan pada Mei 2015 mendatang , berembus kencang kabar Bupati Fadeli akan maju bersama Kartika Hidayati. Entah kebetulan atau

karena memang disengaja, Fadeli dan Kartika akhir-akhir ini sering bertemu dalam sejumlah acara.

Meski keduanya pernah menjadi rival dalam Pilkada tahun 2015, Bupati Fadeli yang incum-

yit/bhirawa

Berhembus kabar Fadeli dan Kartika Hidayati akan maju menjadi pasangan dalam Pilkada Lamongan 2015.

bent dan Kartika Hidayati yang Ketua PC Muslimat NU Lamongan ini terlihat akrab saat kemarin menghadiri Peragaan Manasik Haji siswa TK di Desa Laren Kecamatan Laren.

Acara itu sendiri diselenggarakan oleh Persatuan Guru TK Muslimat (PGTM) se Kecamatan Laren dan Maduran. Padahal pasca Pilkada 2010, Kartika yang kala itu menjadi pasangan calon wakil bupati dari Suhandoyo, keduanya tidak pernah bertemu. Namun kini menjelang Pilkada, dua tokoh yang rumahnya bertetangga di Kelurahan Tlogoanyar ini malah kerap bertemu dalam satu forum.

Saat di Laren, keduanya saling melontarkan pujian dalam pidatonya masing-masing. Apakah semakin seringnya dua tokoh ini bertemu menjadi pertanda kedua tokoh akan melenggang bersama dalam Pilka Lamongan 2015? “Sepertinya Pak Fadeli dan Bu Kartika kok cocok jadi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan ya, “ celetuk salah satu wali murid saat di Laren.Q yit

PLM Memuat Rombongan Pengantin Hilang Sumenep, Bhirawa Perahu Layar Motor (PLM) Mutiara Indah milik H Paong (40), warga Dusun Talango Tengah, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Sumenep dikabarkan hilang diperairan selat Banyuwangi. PLM yang memuat rombongan penganten itu dinyatakan hilang sejak pukul 15.00 Wib kemarin.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, PLM Mutira Indah itu berangkat pukul 09.00 Wib dari pelabuhan Brakas (6/10) menuju Pulau Bali.

Sekitar pukul 15.00 Wib hingga sekarang PLM Mutiara Indah

yang memuat 49 penumpang itu masih belum diketahui keberadaannya. "Perahu layar motor itu sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Semua keluarga dari rombongan itu kehilangan kontak," kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, Selasa (7/10).

Menurut Marjoko, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pemilik kapal Mutiara Indah. Komunikasi terahir pemilik perahu dengan anak buah kapal (ABK) sekitar pukul 16.00 Wib kemarin (Senin, red). Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memastikan keberadaan

perahu tersebut apakah tenggelam atau tidak. "Kami belum bisa memastikan keberadaan perahu itu. Cuma rombongan itu tidak memang bisa dihubungi sejak kemarin," ujarnya.

Untuk memastikan keberadaannya perahu itu, pihak Polres Sumenep sudah koordinasi dengan Sahbandar wilayah Sumenep dan Bali dan Sahbandar juga mencarinya.

"Sudah dilakukan pencarian, infonya perahu itu di Situbondo, tapi setelah dikroscek ternyata tidak ada," terangnya.Q sul

ristika/bhirawa

Kasatpol PP Drs Hariono nenunjukkan surat edaran Sekkab tentang penutupan sementara usaha panti pijat.

Pemkab Larang Panti Pijat Beroperasi Nganjuk,Bhirawa Panti pijat dilarang beroperasi di wilayah Kabupaten Nganjuk terhitung 1 Oktober 2014 kemarin. Pelarangan itu terkait dengan surat edaran Sekkab No 300/416/411.311/2014 tentang penutupan sementara usaha panti pijat.

Kasatpol PP Drs Hariono di ruang kerjanya mengatakan sejauh ini surat edaran ini sudah terdistribusikan ke seluruh panti pijat yang saat ini beroperasi, namun masih perlu disosialisasikan ke pengelola panti pijet secara intensif.

"Oleh karena masih ada beberapa panti pijat yang beroperasi pasca surat edaran diberlakukan maka kami akan turun langsung ke lokasi," ujar Hariono usai acara Pencanangan Program

Budaya Malu di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Lebih jauh Hariono menuturkan sejauh ini pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus penindakan sesuai instruksi dalam surat edaran, yakni, penghentian operasi layanan panti pijet, penurunan papan nama. "Kita tidak melakukan secara keras, pengelola diminta menurunkan sendiri, baru setalah diminta baik-baik tidak dilaksanakan, kami menurunkan papan nama dan menyegel," jelasnya.

Dijelaskan Hariono, untuk panti pijjet yang sudah dilakukan penindakan demikian juga yang sudah memberlakukan surat edaran ini dengan menutup usahanya, sesuai dengan surat edaran, mereka akan diawasi oleh kecamatan atau pihak desa. Q ris

Anggota DPRD Harus Turut Menyejahterakan Rakyat Pimpinan DPRD Kota Madiun Resmi Dilantik Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Madiun, Selasa (7/10) di ruang rapat dewan setempat yang dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, anggota Forpimda, anggota DPRD Kab. Madiun, Sekda, Kepala SKPD, Camat, Kepala Kelurahan dan tokoh masyarakat serta pengurus Partai Politik, mengagendakan Pengambilan Supah/Janji pimpinan DPRD Kab. Madiun masa jabatan 2014 – 2019.

Mereka yang diambil sumpah/ janjinya yaitu : Pimpinan/Ketua Drs. Istono, M.Pd (Partai Demokrat) Wakil Ketua, Didik Yulianto (PDI Perjuangan) dan Wakil Ketua, Sukoyo (Partai Gerindra).

Pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Supeno, SH.M.Hum yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM dalam sambutannya mengharapkan, agar setelah proses pengambilan sumpah/janji ini sesegera mungkin menyatukan visi dan misi bersama demi lebih meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Wali Kota Madiun, Bambang

Irianto, SH. MM menegaskan, kepada anggota dan pimpinan DPRD Kota Madiun masa jabatan 2014-2019, tugasnya mengontrol serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Eksekutif. “Karena itu, silakan mengkritik asalkan positif, nggak apa apa. Asalkan tidak pokoke. Sebab, saya itu lebih suka para anggota DPRD Kota Madiun itu guyup rukun dan sejahtera. Juga jangan berpikiran yang aneh-aneh,” tegas Wali Kota Bambang Irianto berharap.

Masalahnya lanjut Bambang Irianto, sekarang ini di Kota Madiun lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kalau sekarang di Kota madiun masih ada anak putus sekolah, hendaknya menginformasikan kepada Pemkot Madiun

yang selanjutnya para anak putus sekolah di Kota Madiun akan dibiayai Pemkot Madiun.

Masih kata dia, sekarang kalau masih ada rumah gedek (rumah dindingnya terbuat dari bambu.

Red) di Kota Madiun, hukumnya haram. Itu sebabnya sekarang ini ada 30 anggota DPRD Kota Madiun masa bakti 2014-2019 adalah merupakan warga/orang pilihan dari puluhan ribu penduduk yang ada. Sehingga para anggota DPRD sekarang ini, harus bekerja keras turut serta meningkatkan kesehteraan masyarakat Kota Madiun.

Kesempatan itu, Wali Kota Madiun juga mengucapkan selamat kepada segenap anggota DPRD Kota Madiun yang telah menyelesaian agenda awal dalam rangka pemenuhan alat-alat kelengkapan DPRD sebagai mitra pemerintah Kota Madiun lima tahun ke depan.

“Semoga langkah ini mampu mencerminkan harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun, dan kepada para pimpinan DPRD masa bakti 2014

– 2019 semoga amanah yang diterima dapat terlaksana secara baik dengan penuh tanggung jawab,” kata wali kota.

Menurut Wali Kota Madiun, proses demokrasi di Indonesia mengalami proses reformasi yang cukup fundamental yang diawali dengan implementasi pemerintahan otonomi pada 1999 yang ditandai dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999, yang telah mengalami banyak peneyempurnaan.

Proses otonomi dan demokratisasi tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa ada perjuangan dari seluruh elemen pelaku pembangunan.

“Yang jelas, dengan kebersamaan dan guyub rukun, setiap dinamika persoalan yang kita hadapi bersama dapat lebih mudah diselesaikan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dalam suasana kehidupan yang tentram dan aman,” kata Wali Kota Bambang Irianto.

Ditegaskan oleh Wali Kota,

sudarno/bhirawa

Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Supeno, SH. M.Hum saat mengambil sumpah/janji Pimpinan DPRD Kota Madiun masa jabatan 2014-2019, di gedung DPRD setempat Selasa (7/10). Tampak Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH.MM menyaksikan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kota Madiun. dalam hal ini, masih banyak peluang yag harus dilakukan dan dimanfaatkan guna mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

“Ya, dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun periode 2014 – 2019 dapat mewujudkan apa

yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kota Madiun yaitu mewujudkan visi besar yaitu masyarakat Kota Madiun lebih sejahtera dan kondisi Kota Madiun yang kondusif,” harap Bambang Irianto.Q dar

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 8 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

835 Pelamar CPNS Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Jombang, Bhirawa Sebanyak 835 pelamar CPNS dilingkungan pemerintah kabupaten Jombang dinyatakan tidak memenuhi persayaratan oleh Panitia seleksi (Pansel) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) setempat. Disamping itu, 860 pelamar hingga batas akhir pendaftaran tidak melengkapi berkas persyaratan.

Kepala BKD Jombang Wato mengatakan, beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi pendaftar CPNS diantaranya adalah, Ijazah pelamar tidak sesuai dengan formasi yang dipilih.

“Termasuk nilai IPK tidak memenuhi sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dan juga termasuk kampusnya tidak terakreditasi,” bebernya ditemui, Selasa (7/10).

Di samping ratusan pelamar yang tidak memenuhi persyaratan, Warto menambahkan dari 12.595 pelamar yang mengajukan lamaran mengikuti seleksi CPNS di Jombang secara online. Dikatakannya ada sebanyak 860 pelamar hingga batas akhir tidak melengkapai persyaratan alias mengundurkan diri. “Jadi hanya ada 11.735 berkas yang diterima pansel, hingga batas akhir penerimaan berkas lamaran kemarin,” imbuhnya seraya mengatakan batas akhir pengiriman berkas lamaran CPNS melalui pos pada tanggal 3 Oktober lalu. rur

Puluhan Warga Datangi Dinkes Sampang, Bhirawa Puluhan warga Desa Plampaan. Kecamatan Camplong Sampang, Selasa (7/10) mendatangi kantor Dinas Kesehatan Sampang. Mereka mendesak Kadis Kesehatan Sampang dr. Firman Pria Abadi agar tidak memindah Edi dari Pustu Desa Plampaan Kecamatan Camplong Sampang.

Awalnya kedatangan warga yang mengatasnamakan warga Desa Plampaan Kecamatan Camplong Sampang, hendak melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Sampang, meski tak mengantongi izin dan tanpa pengawalan polisi, mereka tetap membentangkan postes isi tuntutan penolakan Edi dipindah dari Pustu Plampaan, namun kepala Dinas Kesehatan langsung mempersilakan warga masuk di ruang aula Dinkes Sampang untuk menyampaikan aspirasi.

Badrut (56), koordinator aksi usai ditemui kadinkes Sampang, mengatakan pada sejumlah wartawan, pihaknya bersama warga yang lain mendesak kepala Dinas Kesehatan Sampang untuk tidak memindah Edi dari Pustu Plampaan.

Sebab, Edi sudah bertahu-tahun berada di pustu Plampaan dan masyarakat sudah cocok dengan pelayanan Edi. “Jadi jangan sampai Edi dipindah ke pustu yang lain, jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” kata dia. lis

Gandakan Uang, Pria Tunanetra Ditangkap Polisi Situbondo, Bhirawa Satuan Reserse dan Krimial (Satreskrm) Polres Situbondo, berhasil menangkap seorang pria tunanetra, bernama Slamet alias Gus Saleh (64), asal Kecamatan Sempu Banyuwangi, kemarin (7/10). Pria yang selalu memakai kacamata hitam itu, ditangkap polisi setelah dilaporkan menjadi dukun pengganda uang oleh Syamsul Hidayat, warga Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, selain menangkap Slamet, polisi juga mengamankan Imam Gazali (28), warga asal Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Situbondo.

“Imam Gazali inilah yang disebut-sebut sebagai perantara mengantarkan dukun pengganda uang itu ke rumah korban,” ujar salah satu saksi kemarin.

Diungkapkan, dalam menjalankan aksinya, Slamet mengaku dapat menggandakan uang selama tiga hari menjadi 10 miliar rupiah. Namun setelah korban memberinya uang sebesar 12 juta rupiah, uang berlipat ganda yang dijanjikannya tak pernah jadi kenyataan. awi

7

Besok, Ketua PN Lantik Pimpinan DPRD Di Batu, Hari Ini Dilantik Tulungagung, Bhirawa Hampir bisa dipastikan pimpinan DPRD Tulungagung definitif bakal dilantik besok, Kamis (9/10). Kepastian tersebut didapat setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim terkait peresmian pimpinan DPRD Tulungagung turun.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur Msi, pada Bhirawa, Selasa (7/10), mengakui jika sudah memastikan bakal menyelenggarakan pelantikan pimpinan DPRD Tulungagung definitif pada Kamis (9/10).

“Kami baru saja koordinasi dengan Ketua PN (Pengadilan Negeri). Beliau sanggup melakukan pelantikan pada Kamis besok,” ujarnya.

Keputusan untuk melakukan pelantikan pimpinan DPRD Tulungagung definitif, menurut Budi Fatahillah setelah ada kabar dari Pemprov Jatim terkait sudah turunnya SK peresmian pimpinan DPRD Tulungagung pada Pemkab Tulungagung. “Hari ini (kemarin), Bagian Pemerintahan Pemkab Tulungagung mengambil SK tersebut di Pemprov Jatim,” tuturnya.

Dipaparkan, proses turunnya SK peresmian pimpinan DPRD Tulungagung relatif singkat. Pengajuannya ke Gubernur Jatim sekitar sepekan lalu. “Tepatnya mungkin seminggu lebih dua hari sudah se-

lesai. Karena itu kami langsung mengadakan acara pelantikan dan ini juga merupakan hasil rapat pimpinan sementara yang dilakukan kemarin,” jelas Budi Fatahillah yang mantan Camat Kota Tulungagung ini.

Ketika ditanya apa ada perubahan nama pimpinan DPRD Tulungagung yang diajukan ke Gubernur Jatim, Budi Fatahillah menyatakan tidak ada. Termasuk dua nama pimpinan dewan asal PDI Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“Kami mengirim empat nama sekaligus. Jadi ketika dikirim ke Gubernur sudah lengkap. Setelah surat-surat dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura ada langsung kami kirim ke Gubernur melalui Bupati Tulungagung,” katanya.

Sebelumnya, pengajuan nama-nama pimpinan DPRD Tulungagung definitif terhambat karena DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Hanura belum memberkan surat rekomendasinya. Sementara dua partai lainnya yakni Partai

sup/bhirawa

Pimpinan DPRD Batu saat gladi bersih.

Gerindra dan PKB sudah memenuhinya.

Seperti diketahui, sesuai aturan UU MD3 penentuan pimpinan DPRD Tulungagung definitif masih menggunakan jumlah kursi di DPRD atau suara terbanyak dalam Pileg 2014.

Bukan pemilihan oleh antar anggota dewan seperti yang saat ini berlaku di DPR RI. Sesuai aturan itu, Supriyono SE MSi dari PDI Perjuangan dipastikan akan dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019.

Ini karena PDI Perjuangan memenangkan Pileg 2014 di

Tulungagung dan menempatkan 12 calegnya di DPRD Tulungagung.

Sedang di jabatan Wakil Ketua DPRD Tulungagung bakal diduduki masing-masing oleh Agus Budiarto dari Partai Gerindra, Adib Makarim SAg MH dari PKB dan Imam Kambali SE dari Partai Hanura.

Hari Ini Sementara itu, Pimpinan DPRD Kota Batu akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, hari ini Rabu (8/10). Untuk persiapan pelantikan dan pengambilan sum-

pah tersebut, Selasa kemarin (7/10) digelar gladi bersih.

Mereka yang akan dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Ketua Cahyo Edy Purnomo, SPd, SH (PDI Perjuangan), Wakil Ketua I Nurochman (PKB), dan Wakil Ketua II Hari Danah Wahyono (Partai Gerindra).

"Kita lagi gladi resik untuk pelantikan dan pengambilan sumpah besok pagi," ungkap Nurochman, Selasa (7/10).

Sementara itu saat ditanya tentang pembagian pimpinan Komisi, Nurochman menyatakan masih belum diputuskan.

"Setelah pimpinan dilantik, baru dilakukan pembahasan pembagian komisi. Apalagi tata tertib dewan juga belum turun dari Gubernur," tukas Nurochman yang juga Ketua Pokja Penyusunan Tata Tertib DPRD Kota Batu.

Ditegaskan bahwa musyawarah mufakat lebih dikedepankan dalam pembahasan pimpinan komisi. DPRD Kota Batu memiliki 3 (tiga) komisi, yaitu Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan, Komisi B membidangi Kesejahteraan Sosial dan Komisi C membidangi Pembangunan.

Sedangkan jumlah fraksi di DPRD Kota Batu sebanyak 7 fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, PAN, dan fraksi Gabungan. wed sup

hilmi husain/bhirawa

Induk betina Tapir melindungi anaknya dalam kandang khusus Tapir di TSI II Prigen Kabupaten Pasuruan, Selasa (7/10).

TSI II Prigen Berhasil Tangkarkan Satwa Tapir ramadlan/bhirawa

Konjen RRC, Yu Hong bersama ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar saat berkunjung ke Jombang, ditemui Bupati Nyono Suharly.

Jajaki Kerjasama Pendidikan, Konjen RRC Kunjungi Jombang Jombang, Bhirawa Jajaki investasi, Konsult Jendral RRC untuk Indonesia, Yu Hong kemarin berkunjung ke kabupaten Jombang Jawa Timur.

Disamping penjajakan investasi, penjajagan kerjasama dalam bidang pendidikan dan budaya dengan kota santri juga dilirik.

Bupati, Nyono Suharly mengatakan, kunjungan Konjen RRC merupakan bentuk penjajakan untuk pengembangan investasi di Jombang. Hal ini dikatakannya, adalah tindak lanjut dari kunjungannya ke Cina beberapa waktu lalu. ”Kita sebelumnya memang pernah menawarkan investasi ke mereka. Kali ini mereka datang ke sini untuk melihat kesiapan Jombang,” ujarnya usai menerima kunjungan Yu Hong bersama ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar.

Nyono mengatakan, beberapa hal yang menjadi

pertanyaan konjen jika pengusaha Cina melakukan investasi di Jombang adalah soal, lokasi industry yang disediakan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan budaya kerja. ”Termasuk factor pendukung usaha, yakni infrastuktur dan lahan. Kebetulan soal zona industry kita sudah sediakan di kawasan utara brantas. Soal infrastuktur pendukung seperti jalan raya ini menjadi prioritas dalam dua tahun ke depan,” tandasnya.

Di samping bertemu dengan bupati, Yu Hong juga melakukan kunjungan ke beberpa pesantren diantaranya Pesantren Denanyar dan pesantren Tebuireng pimpinan KH Shalahudin Wahid yang juga adik kandung KH Abdurrahman Wahid. ”Ya penjajakan dalam kerja sama bidang pendidikan dengan kalangan pesantren,” ujar Halim Iskandar Ketua DPRD Jatim yang ikut mendampingi. rur

Pasuruan, Bhirawa Penangkaran terhadap satwa-satwa yang hampir punah terus dilakukan oleh Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen Kabupaten Pasuruan. Setelah menangkarkan sejumlah satwa, kali ini TSI II Prigen kembali berhasil menangkarkan satwa Tapir (Tapirus Indicus). Kelahiran hewan asli dari pulau Sumatra ini menambah koleksinya menjadi tiga ekor.

Keeper Tapir Suhadi mengatakan anak Tapir yang berusia lima hari itu lahir berjenis kelamin betina dari perkawinan induk Herlina (6) dan pejantan Billy (5).

Saat ini, anak Tapir masih dalam masa proses karantina bersama induknya serta mendapat air susu dari induk tersebut. “Anak Tapir lahir pada Kamis, 2 Oktober 2014 pukul 12.15 WIB secara normal dan masih berada dalam kandang area khusus Tapir bersama induknya,” ujar Suhadi di lokasi kandang Tapir di TSI II Prigen, Selasa (7/10).

Anak Tapir lahir seberat 9 kg dengan massa kandu-

ngannya selama 13-14 bulan. Diakuinya, untuk proses penangkaran hewan tersebut, mulanya mengalami kesulitan. Selain menunggu selama lima tahun, pihaknya beberapa kali juga menukar induk pejantan Tapir yang ada di TSI Denpasar Bali maupun Bogor Jawa Barat agar bisa dibreeding.

“Awalnya kami kesulitan pada penangkaran satwa ini. Karena satwa tersebut mudah stress, sehingga kami berinisiatif induk pejantan ditaruh ke adventure agar bisa beranak. Dan ternyata hasilnya positif lantaran suasana di situ terasa tenang,” tandas Suhadi.

Satwa yang biasanya keluar pada malam hari merupakan hewan herbivora yang memakan dedaunan dan rerumputan dari pohon kecil. Iapun juga memakan buah-buahan seperti nangka, semangka dan durian.

Dalam proses regenerasi hutan, Tapir sangat berperan sekali, yakni pemencaran serta meningkatkan dinamika pada lapisan bawah hutan. hil

SMPN I Panji Borong Empat Piala Olimpiade Matematika SMPN I Panji, Kabupaten Situbondo, layak disebut sebagai gudangnya siswa berprestasi, di Kota Santri ini. Betapa tidak, hanya dua bulan terakhir ini, siswa-siswi SMPN 1 Panji berhasil meraih beberapa prestasi fenomenal, baik dibidang akademik maupun non-akademik.

Misalnya saja, pada Agustus lalu, sejumlah piala berhasil disabet siswa SMPN 1 Panji.

Prestasi pertama di raih oleh Team Futsal SMPN 1 Panji dengan merebut juara 1 dan juara 2 pada Tournament Zona Futsal antar SMP se-Kabupaten Situbondo.

Menurut Kepala Sekolah SMPN I Panji, Herry Sofjan MPd, prestasi lain yang berhasil diraih diantaranya, team Marching Band SMPN 1 Panji dengan menggondol juara 1 pada Kejuaraan Open Marching Band Pesta Rakyat Simpedes antar SMP se-Kabupaten Situbondo, pada 6 September 2014 lalu.

Selain itu, sebut Herry, lemba-

ganya juga berhasil mengukir prestasi akademik pada olimpiade Matematika dengan memperoleh 4 piala bergengsi. “Juara 1 direbut atas nama Dedy Setiawan; Juara 2 atas nama Haerul Umam; Juara 3 atas nama Mohammad Viola. Terakhir juga meraih Piala Bergilir Bupati Situbondo pada Olympiade matematika tingkat Kabupaten yang diselenggarakan September 2014 lalu,” urai Herry Sofjan, kemarin.

Kata Herry Sofjan, untuk dapat mengukir prestasi tersebut, pihaknya sejak awal melakukan persiapan untuk mengikuti lomba memasuki tahun ajaran baru. Di antaranya, sebut Herry, melakukan latihan rutin pada kegiatan

ekstrakurikuler dengan ditambah latihan sebelum mengikuti lomba.

Sementara untuk Olympiade Matematika, ujar Herry, SMPN 1 Panji didukung adanya kerja sama dengan Universitas Jember (Unej) melalui program pendampingan mahasiswa serta melalui penambahan pembinaan dan pelatihan soal-soal. ”Agar dapat meraih juara lomba, kami melakukan penjaringan bakat, minat serta prestasi sejak awal menjadi siswa baru. Nah, dari sanalah kita kembangkan potensi mereka dengan melakukan pembinaaan dan latihan secara terjadwal menjelang lomba,” terang Herry yang diamini Dra. Umaisaroh, pembina Olympiade Matematika.

Kesuksesan raihan prestasi itu berhasil dicapai, tutur Herry, berkat adanya kerjasama dan kerja keras semua pihak, mulai guru, siswa, orang tua wali mu-

rid, serta komite sekolah SMPN I Panji. Itu diwujudkan, imbuh dia, dengan adanya perencanaan yang matang dan pembinaan serta latihan yang dilakukan diluar jam efektif sekolah.

“Itu yang dilakukan rutin para guru bersama siswa serta pelatih menjelang lomba. Faktor lain yang ikut mendukung pencapaian membanggakan adalah adanya kerja sama dengan Universitas Jember, beberapa tahun terakhir ini. Mudah-mudahan prestasi yang berhasil diukir ini bisa memacu siswa yang lain, guna meraih prestasi dimasa mendatang,” ungkap Herry Sofjan.

Herry menambahkan, ia bersama seluruh kalangan mulai guru, siswa, orang tua dan komite sekolah terus melakukan terobosan dan strategi unggulan agar siswa SMPN I Panji dapat mengukir prestasi akademik yang lain.

Termasuk di antaranya, urai dia, SMPN I Panji terus memperta-

sawawi/bhirawa

Sejumlah siswa berprestasi SMPN I Panji saat menerima piala olimpiade matematika dan piala futsal dengan didampingi guru pembina kemarin. hankan ikon sebagai sekolah pusat kesenian dan tari di Situbondo maupun regional Jatim. “Buktinya kesenian tari SMPN I Panji, selalu

menjadi langganan undangan setiap ada kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” pungkas Herry. awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Sumber: Bank Indonesia (5 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

Presotea Ekspansi di Surabaya Surabaya, Bhirawa Di Indonesia kini marak dengan minuman bubble tea dari Taiwan terutama di kota besar, diantaranya Presotea yang sudah memiliki 15 outlet dan tersebar di Jakarta, Bandung, Medan dan Bali. Untuk melebarkan jaringan di Surabaya kini mulai ditambah gerai di Tunjungan Plaza I dan East Coast Mall.

Menurut General Manager PT Citra Nutrima Indonesia, Jackson Kah, Presotea merupakan sebuah brand premium fresh tea nomor satu dari Taiwan yaitu Presotea memiliki konsep Fresh Tea, Fresh Made dimana setiap minumannya dibuat langsung saat dipesan. Presotea ingin sekali memberikan apresiasi dan memperkenalkan penggemar Presotea di Surabaya yang baru kali ini dapat menikmati bubble tea yang dibuat on the spot ini. ‘’Bukan hanya cara pembuatannya yang membedakan brand ini dengan yang lain, namun juga beragam jenis teh terbaik yang disajikan dari hampir seluruh dunia. Kami memiliki 18 jenis teh, pembuatan menggunakan mesin espresso spesial untuk membuat teh dan shaker khusus. Selain itu, Presotea memiliki pabrik pengemasannya sendiri yang berlokasi di Taiwan sehingga kualitas produknya terjamin,’’ ujarnya.

Presotea terkenal akan Panda Milk Tea yaitu Ceylon Black Tea yang banyak terdapat di Srilanka dicampur dengan susu dan tentunya topping Panda Pearl. Sedangkan di Taiwan lebih dikenal akan teh asli Taiwan yaitu A-Li-Shan Tea. Q wil

Anti Gores dan Kamera Canggih Andalan Smartphone Surabaya, Bhirawa Persaingan di dunia smartphone semakin ketat saja, produsen telepon pintar itu berlomba meraih minat pembelinya dengan mengandalkan, anti gores serta kamera canggih. Tak terkecuali produsen Asus.Untuk pecinta gadget dan smartphone Android di Tanah Air. ASUS telah menghadirkan smartphone fenomenal terbarunya, yakni ASUS ZenFone 4S (A450CG) yang kaya fitur dengan harga terjangkau ke pasaran Indonesia. Seperti ASUS ZenFone yang lebih dulu hadir, ZenFone 4S juga tersedia dalam berbagai warna pilihan seperti Cherry Red, Sky Blue, Pearl White, Charcoal Black dan Solar Yellow. Asus juga memiliki desain elegan, lapisan bahan UV dan keramik yang premium.

Smartphone berlayar 4,5 inchi dipasarkan diharga Rp1.599.000 itu sudah diperkuat Corning Gorilla Glass 3, yang memiliki Native Damage Resistant (NDR) hingga 3kali lebih baik dari Gorilla Glass 2 atau layar jenis lain. Artinya, pengguna tak perlu khawatir muncul goresan di layar walau tak menggunakan lapisan anti gores. Layar Zenfone 4S juga dilengkapi teknologi In-Plane Switching (IPS) untuk memberikan tampilan warna yang menarik saat dilihat dari sudut pandang yang luas, sampai 1.780. ‘’Smartphone fenomenal, ASUS ZenFone 4S dengan warna Pearl White dan Charcoal Black sudah tersedia saat ini lewat jalur mitra distribusi kami. Adapun pilihan warna Cherry Red, Sky Blue, dan Solar Yellow akan tiba pada pekan berikutnya, di awal Oktober,’’ ucap Juliana Cen, Country Product Group Leader, ASUS Indonesia. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1980, Merah, AG2076RB, a/n. Hartanto, Ds. Loderesan, Kedungwaru-T.Agung No. 1547/IMB/BI-II/2014

Rabu Kliwon, 8 OKTOBER 2014

Kementan Wajibkan Komoditi Buah Berlabel GAP Harus Mampu Bersaing Menghadapi MEA 2015 Lumajang, Bhirawa Seluruh komoditi buah nasional diwajibkan mengantongi sertifikasi produk Good Agriculture Products (GAP). Label GAP ini menjadi syarat bagi komoditi buah untuk bisa masuk ke pasar ASEAN. Khususnya menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. Sayangnya tak banyak komoditi yang mengantongi sertifikat ini.

Menurut Kasubid Buah Bidang Hortikultura Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Sukarman, hanya beberapa saja komoditi buah yang telah mengantongsi sertifikasi GAP. Sertifikasi GAP yang dikeluarkan otoritas keamanan pangan pusat dan daerah.Registrasi kewenangannya ada pada Dinas Pertanian Provinsi Jatim.

Lebih lanjut, Sukarman mengungkapkan, masingmasing kawasan mensyarat-

kan mempunyai sertifikasi tersendiri yang berbeda. Sertifikasi GAP untuk komoditi buah yang akan dikirim ke ASEAN. Sedangkan sertifikasi Global GAP itu, khusus komoditi yang akan dikirimkan ke Eropa dengan standarisasi di sana. Contohnya, untuk Pisang Mas Kirana ini sertifikasinya sudah tinggi, yakni Global GAP. Tentang masih minimnya komoditas buah yang bersertifikasi, Sukarman mengungkapkan, di sisa waktu

ini, Kementan berupaya untuk mendorong dan mempercepat sertifikasi ini agar ketika MEA diberlakukan, seluruh komoditi siap bersaing di market Asia Tenggara.

Pihaknya, kata Sukarman, menyiapkan bagaimana mendorong petani untuk menerapkan sertifikasi GAP dalam budidayanya. ‘’Kalo sudah ada sertifikasi GAP kemudian Dinas Pertanian Provinsi akan melakukan registrasi kebun. Dari registrasi kebun dilanjutkan dengan sertifikasi produk,’’tambahnya.

Menjelang MEA, lanjut Sukarman, seluruh stake holer baik pusat sampai daerah sudah harus menyiapkan diri.

Terutama untuk melakukan sosialisasi kepada petani. Bagaimana menerapkan sertifikasi GAP dan mendorong registrasi kebun,

kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi produk. Secara bertahap, akan terus mendorong itu. Syaratnya, semua pihak harus mendukung dalam menghadapi MEA Tahun 2015 mendatang. ‘’Karena MEA akan membuka keran produk masuk dengan mudah ke berbagai Negara. Namun untuk komoditi buah yang sudah masuk ekspor ke Negara ASEAN, sudah tersertifikasi. Diantaranya manggis, papaya, salak, melon, pisang, alpukat, nanas dan lainnya,’’ paparnya.

Untuk komoditi buah dari daerah-daerah lainnya, akan terus didorong Kementan guna mengantongi sertifikasi itu. Agar jangan sampai, ketika MEA benar-benar diberlakukan, komoditi buah Indonesia akan kalah bersa-

ing. Khususnya dengan buah Negara ASEAN lainnya yang banyak dikembangkan di Malaysia dan Thailand karena sudah tersertifikasi.

Yang jelas, sertifikasi ini menjadi syarat pengiriman buah ke negara lain. Saat ini, Thailand sudah lebih siap karena mereka memang lebih perhatian. Namun Indonesia tak khawatir tapi harus menyiapkan diri Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kab Lumajang, Ir Paiman mengatakan, pihaknya secara bertahap akan mengusulkan sertifikasi pada produk komoditi buah yang dihasilkan petani di daerah lereng Gunung Semeru ini. ‘’Pisang Mas Kirana sudah tersertifikasi Global GAP. Kini mengajukan Salak dan Alpukat disusul komoditi lainnya,’’ tandasnya. Q yat

Tembakau Melimpah, Petani Malah Rugi Tuban, Bhirawa Nasib petani disaat panen kerap tak diuntungkan oleh kondisi, seperti halnya petani tembakau di Kab Tuban, meski hasil panen melimpah. Namun, hasil yang didapat petani justru menurun drastis.

Sebab harga tembakau musim ini terus turun hingga kisaran Rp2 ribu per kg tembakau basah. Anjloknya harga tembakau basah ini menjadi potret buram petani tembakau di wilayah sentra tembakau Tuban, seperti di Kec Semanding, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Kenduruhan.

Para petani ini berharap panen tembakau tahun ini digadang-gadang untuk membeli sejumlah kebutuhan seperti pada tahuntahun sebelumnya. Namun, jangankan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kembali modal saja sudah dianggap sebagai keuntungan.

Menurut sejumlah petani tembakau di Desa Rayung, Kec Senori, harga tembakau basah tahun ini turun hingga Rp4 ribu per kg dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp6 ribu per kg. Akibatnya, petani merugi hingga jutaan rupiah. ‘’Dari pada tembakau dibiarkan kering dan membusuk, petani terpaksa memanen tembakau, meski harganya sangat murah,’’ terang Supardi salah satu petani tembakau di Desa Rayung, Kec Senori.

Cuaca yang baik membuat hasil panen mereka meningkat. Jika sebelumnya per hektare mendapat tujuh ton tembakau.

Sekarang mereka bisa mendapatkan delapan ton per hektare, bahkan lebih. ‘’Cuacanya mendukung, hasilnya juga men-

khoirul huda/bhirawa

Para petani tembakau di Kab Tuban yang saat ini sedang melimpah. ingkat,’’ ujar Ridwan, salah satu petani.

Anjloknya harga tembakau tidak saja pada tembakau basah saja, tapi tembakau rajangan kering harganya juga anjlok. Semula tembakau rajangan kering Rp20 ribu per kg, tapi kini tinggal Rp12 ribu per kg.

Petani menuding, anjloknya harga tembakau karena ulah tengkulak.

Lahan Pertanian Produktif di Jatim Jadi Industri Pasuruan, Bhirawa Wagub Jatim, H Saifullah Yusuf menyatakan sekitar 2 ribu hektar lahan pertanian produktif di Jatim setiap tahunnya beralih fungsi menjadi lahan usaha untuk industri, hotel maupun restaurant. Untuk meminimalisir hal itu, Pemprov Jatim akan berusaha melindungi lahan pertanian, yakni dengan cara memberi pemahaman para Kepala Desa (Kades) se-Jatim agar bisa memberikan pemahaman kepada warganya yang hendak menjual lahan pertanian supaya tidak mudah memperjual belikan lahan produktifnya kepada para pengusaha. ‘’Kami sangat resah dengan keberadaan lahan pertanian produktif di Jatim jadi industri. Karenanya kami meminta kepada para Kades se-Jatim supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar tak mudah menjual lahannya. Di Jatim, ada sekitar 2 ribu hektar lahan pertanian produktif setiap tahunnya beralih fungsi,’’ pesan H Saifullah Yusuf, Selasa (7/10).

Ia menjelaskan, besarnya alih fungsi lahan pertanian produktif untuk usaha, baik industri, hotel maupun restaurant tentu saja akan menggoyahkan ketahanan pangan dan membuat Indonesia tergantung dengan bangsa lain. Bahkan, siapa yang menguasai pangan, dialah yang akan menguasai Indonesia. ‘’Lahan pertanian harus kita lindungi mulai dari sekarang.

Biar anak cucu kita kelak nanti bisa mengolah sekaligus menikmati hasil pangan ini,’’ kata Gus Ipul panggilan akrabnya.

Wagub asli Pasuruan ini menyetujui para Kades untuk menjual lahannya asal bukan lahan non produktif. Itupun harus dengan syarat yang ketat, dimana agar lahan non-produktif itu tak dijual secara langsung menjadi uang. Melainkan harus disertai dengan syarat-syarat tertentu lainnya. Q hil

Menurut mereka, melimpahnya pasokan tembakau saat musim panen seperti saat ini karena tengkulak memilih tak membeli tembakau selama beberapa pekan agar kualitas tembakau rendah. Tujuannya, supaya harga tembakau di tingkat petani menurun. Akibat anjloknya harga tembakau membuat petani di merugi rata-

rata Rp5 juta setiap hektarnya ‘’Terpaksa kami jual ke tengkulak. Untuk menjual langsung ke gudang kami tak bisa. Kalaupun memaksa justru harganya sangat murah, di bawah harga tengkulak.

Mungkin sudah ada permainan dengan pihak gudang dengan tengkulak,’’ tutur Hadi petani lainnya. Q hud

Kenaikan Upah Sebabkan Industri Mainan Terjepit Surabaya, Bhirawa Mengambil tindakan sedini mungkin sangat diperlukan bagi pelaku industri, ini terkait dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan mulai awal tahun 2015. Menyiapkan produk bisa dengan memberikan kualitas yang harus terbaik yakni dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pengusaha yang bergerak dibidang mainan di Jatim, sedang mengalami keresahan berkenaan dengan kenaikan upah yang melampaui 5%. Hal ini diungkapkan Winata Riangsaputra, Ketua Bidang Mainan Kayu APMI Jatim. ‘’Dengan kenaikan upah yang melampaui 5% sangat berdampak pada industri mainan asli Jatim,” ujarnya ketika membuka percakapan dengan awak media di Surabaya, Selasa (7/10) kemarin.

Winata juga menjelaskan, upah pekerja yang mengalami kenaikan tentu akan membuat produk yang dijual juga berdampak pada pasar.

Masyarakat akan memilih produk mainan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, serbuan mainan dari negara tetangga juga akan kian gencar, karena setiap produk dari Asean yang masuk ke Indonesia tak terkena pajak masuk barang. ‘’Mainan dari negara Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Vietnam bisa saja mendominasi pasar Indonesia.

Karena upah pekerja dari negara-negara itu sangat kompetitif dan kualitas pekerjanya pun juga cukup baik.

Sehingga pekerja di negara Asean juga sangat mendukung dalam perkembangan industri mainan,’’ tegasnya.

Jika produk Asean sudah masuk kepada pasar Indonesia, pengusaha mainan Indonesia akan semakin terjepit.

Untuk dilakukan ekspor sudah susah untuk bersaing, sedangkan dari dalam negeri sendiri masyarakat mulai beralih kepada produk dari negara lain yang notabene jauh lebih murah. ‘’Pengusa-

ha mainan Indonesia semakin susah bergerak. Di ekspor susah, mau dijual di dalam negeri pun juga susah,’’ katanya singkat.

Ia membenarkan, perkembangan industri mainan di Jatim sudah tak sebaik tahun lalu. Karena adanya kenaikan upah pekerja yang cukup tinggi. ‘’Produktivitas kami kalah dengan negara tetangga, sehingga untuk menciptakan daya saing dengan Negara Asean lainnya sudah cukup berat,’’ terangnya.

Pemerintah harusnya dapat mengendalikan peredaran mainan yang ada di tengahtengah masyarakat. Bukan hanya pada pusat perbelanjaan besar saja, pemerintah juga bisa melakukan pada pasar tradisional. Karena pengusaha mainan berusaha untuk mendapatkan label SNI juga memerlukan kerja keras, karena SNI sendiri dimanfaatkan pengusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa mainan Indonesia bisa dipergunakan dengan aman. Q wil

Musim Kemarau, Harga Sembako Mulai Naik Bojonegoro, Bhirawa Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga beberapa produk kebutuhan pokok di Bojonegoro tak mengalami kenaikan kecuali beras. Namun kenaikan justru terjadi hampir seluruh produk sayuran akibat dampak musim kemarau dan perayaan Hari Raya Idul Adha lalu.

dok/bhirawa

Salah satu pedagang sayuran sedang menjajakan dagangannya.

“Kecap, minyak goreng tak naik, telur ayam bahkan turun harganya,” ungkap Sulastri pedagang Sembako di Pasar Kota Bojonegoro, Selasa (7/10).

Menurut Sulastri, harga kecap, minyak goreng curah, tepung terigu dan gula memang tak mengalami kenaikan. Sementara untuk harga telur ayam justru turun Rp1.000 per kg. Hal berbeda justru terjadi dengan harga sayuran. Rata-rata harga sayuran naik bervariasi. Menurutnya, untuk harga kentang dari yang sebelumnya Rp8 ribu kini menjadi

Rp9 ribu. “Sekitar sepekan yang lalu, semua kenaikan harga Sembako mulai terlihat,’’ ujarnya.

Musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terkakhir membuat berbagai tanaman banyak yang gagal panen, akibatnya stoknya terbatas. Sehingga memicu naiknya harga sembako.

Hal senada dikatakan Tina, pedangang Sembako yang juga berjualan di pasar setempat, naiknya harga Sembako kini juga diperngaruhi karena tingginya permintaan di pasaran. Banyaknya orang

mengadakan hajatan di Bulan Besar ini juga menjadi salah satu naiknya harga Sembako ini.

Dijelaskan, harga bawang merah yang sebelumnya hanya Rp9.500 kini menjadi Rp13 ribu, dan harga bawang putih di tempatnya dari harga semula yang hanya Rp8 ribu menjadi Rp11 ribu.

Sementara itu, untuk harga beberapa jenis cabai masih stabil, hanya cabai kriting yang melojak tinggi. Harga cabai kriting naik drastis, bahkan hampir setengah dari bulanbulan sebelumnya. ‘’Harga cabai kriting kini Rp24 ribu dari yang semula hanya Rp18 ribu per kilonya,’’ tuturnya.

Hampir semua harga Sembako kini mengalami kenaikan. ‘’Kenaikan itu sudah biasa saat Hari Raya,’’ imbuhnya. Q bas

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XXII TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1.Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https:// lpse.surabaya.go.id 2.Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3.Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 08 Oktober 2014 TTD Kelompok Kerja

Rabu Kliwon 8 OKTOBER 2014

OLAHRAGA

9

LINTASAN

KONI Sulsel Siap Berangkatkan Atlet PON Remaja Makassar, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan siap memberangkatkan seluruh atlet yang mendapatkan kuota dan lolos babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I di Jawa Timur, Desember 2014.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Selasa, mengatakan sejauh ini sudah puluhan atlet dari 11 cabang olahraga yang dinyatakan berhak tampil di PON Remaja 2014.

"Kami tetap berkomitmen menurunkan seluruh atlet dari sejumlah cabang olahraga yang dinyatakan berhak tampil PON Remaja. Ini juga sesuai petunjuk KONI Pusat untuk bisa berpartisipasi pada ajang yang pertama kalinya digelar ini," jelasnya.

Dari 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, 11 di antaranya sudah dinyatakan lolos atau mendapat kuota atlet seperti tenis, tenis meja, bulu tangkis, panahan, pencak silat, atletik, anggar, menembak, renang, judo, dan senam.

KONI Sulsel masih menunggu hasil cabang bola voli pantai dan sepak bola yang baru akan menjalani babak kualifikasi, Oktober dan November 2014. Adapun untuk cabang bola basket, Sulsel dipastikan absen karena tidak mengikuti babak pra-PON Remaja yang digelar bersamaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV di Bantaeng, Sulsel.

"Kami tentu berharap seluruh atlet baik yang mendapatkan kuota atau dinyatakan lolos PON Remaja untuk terus mempersiapkan diri secara maksimal," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Sulsel Addien sebelumnya mengaku belum bisa menetapkan jumlah atlet dan cabang olahraga yang akan diikuti pada PON Remaa 2014.Q ant

Banten Gelar Kejurnas di Tangerang Tangerang, Bhirawa Pengurus Provinsi Perbasi Banten, berencana menggelar kejurnas bola basket di Kabupaten Tangerang untuk usia 15 tahun dan 18 tahun, 27 Oktober hingga 5 Nopember 2014.

"Kami sudah persiapkan dua lapangan yakni di Setu dan Serpong dengan standar internasional," kata Ketua Pengprov Perbasi Bantan Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Selasa.

Dia mengatakan pihaknya sudah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Besar (PB) Perbasi di Jakarta untuk mengelar kejurnas tersebut.

Bahkan Banten akan menurunkan empat tim putra dan putri serta sudah dipersiapkan secara matang serta melalui tahapan seleksi ketat.

Dia mengatakan bahwa tim basket Banten untuk U-15 putra dilatih Arfansyah dan putri oleh Solaeman.

Menurut dia tim Banten untuk U-18 putra ditukangi Eben Hermanus dan putri oleh Very Lie. Ahmed Zaki yang merupakan Bupati Tangerang itu mengatakan pihak panitia sudah mempersiapkan sarana maupun prasarana pendukung pertandingan.

Dia mengatakan termasuk untuk dua arena di Serpong dan Setu yang sudah memenuhi syarat dari PB Perbasi dan diakui standar internasional.

Salah satu tujuan kejurnas itu, adalah pembinaan atlet menghadapi Porprov IV Banten di Kota Serang dan kejuaraan lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengprov Perbasi Banten, Eka Dwi Sapta mengatakan diharapkan atlet daerah ini dapat menunjukkan prestasi terbaik.

"Diupayakan untuk mempertahankan peringkat empat nasional terutama pada pebasket U-15 putra seperti pada Kejurnas sebelumnya," katanya. Q ant

Siman Optimistis Raih Medali Asian Games 2018 Jakarta, Bhirawa Perenang nasional I Gede Siman Sudartawa optimistis bakal meraih medali pada Asian Games 2018 di Jakarta karena pada ajang serupa di Incheon belum lama ini mampu menebus peringkat empat besar.

“Saya lebih optimistis pada Asian Games mendatang, apalagi pada 2018 nanti memasuki ‘golden age’ (usia emas, red) karena sudah 24 tahun,” kata Siman di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, keberhasilan menembus babak final

nomor 50 meter gaya punggung pada Asian Games lalu dapat dijadikan tolak ukur kemampuan diri.

Siman mengaku tidak menyangka mampu mengimbangi catatan waktu perenang asal Jepang dan Tiongkok.

“Yang jelas, saya bertambah percaya diri sepulang dari Incheon. Saya banyak mendapat pelajaran berharga meski tetap kecewa karena gagal menyumbang medali,” ujar peraih empat medali emas SEA Games 2011 ini.

Siman menyadari bahwa ia sangat lemah ketika berada pada posisi “under water”, tepatnya sesaat setelah masuk ke dalam kolam setelah start.

Namun, pada kesempatan lain, ia memahami dapat adu sprint di lintasan.

“Saya sudah tertinggal setengah badan tapi masih bisa menyusul,” ujar pemegang rekor SEA Games nomor 100 meter gaya punggung ini.

Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah menyiapkan tim nasional dengan baik pada Asian

Games mendatang sehingga atlet mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk uji coba.

“Menghadapi Asian Games di Incheon, saya hanya uji coba di negara seputar Asia Tenggara dan satu kali ke Turki.

Saya harap untuk Asian Games mendatang bisa ke Eropa,” ujarnya.

Pada Asia Games di Incheon, Senin (22/9), Siman berhasil lolos ke babak kualifikasi setelah membukukan waktu 25,40 detik.

Catatan waktu itu memecahkan rekor nasional nomor 50

meter gaya punggung atas nama dirinya sendiri yang dietak di Kejuaraan Renang di Singapura dengan waktu 25,52 detik.

Perenang asal Bali ini akhirnya finis pada urutan ke empat setelah mencetak catatan waktu 25,42 detik.

Sementara medali emas diraih perenang Jepang Koga Junya yang membukukan catatan waktu 24,46 detik, disusul perenang Tiongkok Jiayu Xu dengan 25,04 detik, perenang Jepang Irie Ryosuke dengan 25,07 detik.Q ant

Persela Tak Gentar Hadapi Arema khoirul huda/bhirawa

PS Pemda Vs PS UTSG saat bertanding sepak bola U40 di lapangan Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

PS Pemda Jebol 3-0 Gawang PS UTSG Tuban, Bhirawa Tim sepak bola dari Pemerintah Daerah (PS Pemda) Tuban, jebol gawang Tim United Tractors Semen Gresik (PS UTSG) dengan skor (3-0) dalam turnamen sepak bola U 40 dalam rangka peringatan hari jadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ke 57 di Lapangan Perumahan Dinas Semen Indonesia Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban kemarin (06/10).

PS Pemda yang nota bene-nya adalah para pegaeai negeri sipil (PNS) dilingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban ini tak mau kalah dengan para pemain dari anak perusahan milik negara (BUMN.red) tersebut.

“Kali ini, usia tidak di tentukan, yakni 40 tahun ke atas, alasanaya karena pada usia muda stamina lebih kuat, jadi kasiahan untuk usia yang lebih tua” ujar ketua Agus Sulistyodono, Ketua Panitia kegiatan.

Pada babak pertama permainan masih Imbang, sementara masuk pada babak kedua Tim UTSG melakukan pelanggaran dan akhirnya Kesebelasan PS PEMDA unggul 1 dari tendangan Pinalti pada menit ke 48. Dilanjut pada ke 58 PS PEMDA berhasil menambah Skor menjadi 2-0, sedangkan mendekati menit-menit Akhir PS PEMDA berhasil me-

nambah skor lagi menjadi unggul 3-0.

Menurut Drs Toni Sudiantono Pelatih Tim PS PEMDA, pertandingan sudah di rancang sedemikian rupa dengan menggunakan formasi 2-4-4, dimana formasi tersebut hanya melakukan sistem bertahanan saja. “Selain itu karena factor usia yang tentunya tidak muda lagi, jadi untuk turnamen tersebut diperbanyak bertahan dan mengelabuhi lawan dan melakukan serangan pada kesempatan tertentu,” Drs Toni Sudiantono Pelatih Tim PS PEMDA saat dikonfirmasi Bhirawa (7/ 10).

Selian PS Pemda dan PS UTSG, iku dalam pertandingan kali in diantaranya di antaranya dari Paciran Lamonga, Purba Babat Lamongan, POP Kerek Tuban, PS Sucorejo, PS Semen Indonesia untuk emeriahkan acara dalam rangka HUT PT Semen Indonesia Tbk ke-57.

Sementar itu, hadir dalam penyemangat dari turnamen tersebut adalah Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Kepala Bagian Humas dan Media Kabupaten Tuban, Pejabat Bappeda, BKD, Dikpora dan Beberapa Pegawai PT Semen Indonesia Tbk. Q hud

Lamongan, Bhirawa Tuan rumah Persela Lamongan tidak gentar menghadapi Arema Cronus dan akan memaksimalkan laga kandang babak delapan besar ISL di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (8/10), untuk meraih poin sempurna.

Pelatih Persela Eduard Tjong kepada wartawan di Lamongan, Selasa, mengakui Arema Cronus adalah tim yang kuat dan memiliki materi pemain bagus di semua lini, tapi bukan berarti "Singo Edan" tidak bisa ditaklukkan.

"Tidak ada persiapan khusus menghadapi Arema, kami berlatih seperti biasa dan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur," katanya.

Pada laga pertama babak delapan besar di Grup K, Persela menyerah 0-2 dari tuan rumah Persipura Jayapura, sedangkan Arema menundukkan tamunya Semen Padang dengan skor tipis 2-1.

Menurut Eduard Tjong, anak-anak asuhnya sudah tampil bagus saat menghadapi juara bertahan Persipura, namun mereka tidak mampu menyelesaikan sejumlah peluang untuk menjadi gol.

"Saya berharap anak-anak bisa bermain lebih bagus saat melawan Arema. Tidak perlu ada penjagaan khusus terhadap

pemain lawan, harus menyerang untuk mengejar gol," tambah pelatih yang akrab disapa Edu itu.

Tim berjuluk "Laskar Joko Tingkir" itu lolos ke babak delapan besar dengan terseok-seok, seiring penampilannya yang terus menurun selama putaran kedua babak reguler.

Dibanding tiga tim lain yang menghuni Grup K yakni Arema, Persipura dan Semen Padang, kekuatan Persela bisa dibilang biasa-biasa saja dan tanpa pemain bintang.

Eduard Tjong mengandalkan serangan kepada Addison Alves, Bijahil Chalwa, Arif Ariyanto, Zaenal arifin, dan Srdjan Lopicic.

Sementara "defender" Roman Golian menjadi palang pintu di barisan pertahanan.

Dari kubu Arema, pelatih Suharno memiliki tiga penyerang yang cukup bagus, yakni Samsul Arif, Christian Gonzales dan Alberto "Beto" Goncalves, dengan Gustavo Lopes sebagai pengatur serangan.

Pertandingan melawan Persela juga menjadi momen emosional bagi Samsul Arif dan Gustavo Lopes yang pada kompetisi ISL sebelumnya menjadi pujaan suporter Lamongan atau LA Mania.

"Sebagai pemain profesional, saya siap memberikan yang terbaik buat tim Arema, meskipun saya juga pernah menjadi bagian dari Persela" kata Samsul Arif yang telah mengoleksi 12 gol saat dikonfirmasi wartawan.Q ant

Juara Asian Games Tetap Ikuti Denmark Terbuka Jakarta, Bhirawa Peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games Incheon 2014, yaitu ganda putra dan putri tetap diikutsertakan pada kejuaraan Denmark Terbuka 14-19 Oktober 2014 meski telah mencapai penampilan puncak pada tahun ini.

"Ini sudah menjadi agenda Pengurus Besar, jadi Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan tetap dikirim ke Denmark Terbuka," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Rexy

Mainaky di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, PB PBSI tidak menargetkan medali kepada pasangan ganda ini lantaran memahami kondisi fisik dan mental pasca bertanding "all out" di Asian Games pada akhir September 2014.

Para atlet ini membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran, sementara pertandingan Denmark Terbuka hanya berselisih sekitar dua pekan dari pelaksanaan Asian Games yang berakhir 4 Oktober lalu.

"Yang jelas persiapan kurang. PB merasa tidak perlu diberikan target, yang penting mereka berlaga di Den-

Greysia Polii/ Nitya Krishinda Maheswari

mark Terbuka," kata peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 ini.

Pasangan ganda putri, Greysia/ Nitya sukses menyumbang medali emas Asian Games 2014, setelah mengalahkan unggulan pertama asal Jepang Ayaka Takahashi/Misaki Matsutomo 21-15, 21-9.

Sementara, pasangan ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan mengalahkan tim tuan rumah Lee Yongdae/Yoo Yeon-seong 21-16, 16-21, 21-17.

Terkait dengan hasil ini, Rexy menyatakan keberhasilan Greysia/ Nitya yang patut diapresiasi karena sejak awal tidak pernah diprediksi bakal meraih medali emas.

"Kelebihannya karena Greysia/ Nitya berlatih secara berkesinambungan selama bertahun-tahun, secara konsisten mengikuti berbagai kejuaraan terbuka. Saya sejak awal memang melihat ada peluang," ujar dia.

Menurutnya, dalam perhelatan Asian Games ini terdapat sejumlah atlet yang tampil mengesankan namun terdapat juga atlet yang berpenampilan dibawah standar.

"Tommy kalah dengan atlet China Taipei pada babak awal, padahal PB sangat mengharapkan ada medali dari sektor tunggal putra. Terlepas dari kekalahan ini, pada prinsipnya atlet masih dalam jalur yang positif," kata dia.Q ant

Persela Lamongan akan memaksimalkan laga kandang babak delapan besar ISL menghadapi Arema Cronus di Stadion Surajaya.

Pebalap Mancanegara Ikuti Kejuaraan Offroad di Bali Surabaya, Bhirawa Puluhan pebalap mancanegara dijadwalkan ambil bagian dalam kejuaraan "Lucas Oil Bali Offroad International" di Kubutambahan, Buleleng, Singaraja, Bali, pada 14-16 November 2014, yang digelar PT Pola Lubindo untuk ketiga kalinya.

Direktur PT Pola Lubindo (distributor Lucas Oil untuk Indonesia) Richard Hardjadinata selaku penyelenggara melalui surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Selasa, mengatakan "offroader" mancanegara yang hadir antara lain dari Malaysia, Mongolia, Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Kamboja, Vietnam,

dan tuan rumah Indonesia.

"Kejuaraan ini menjadi kompetisi pertama bagi Indonesia yang menggabungkan '4x4 extreme offroad' dengan '4x4 speed offroad'.

Ajang ini juga menggabungkan kegiatan offroad dengan pariwisata dan lingkungan," katanya.

Menurut Richard, kejuaraan yang diselenggarakan hasil kerja sama Lucas Oil dengan Bali Offroad Committee, IOF dan IMI tersebut, dilaksanakan sebagai bentuk aplikasi dari salah satu misi PT Pola Lubindo untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan.

Selain offroad, rangkaian

kegiatan juga dimeriahkan berbagai aktivitas pesta rakyat di area lomba yang bertema "Jendela Wisata Promosi Dunia", dengan mengangkat sisi pariwisata dan kebudayaan Indonesia.

"Sebelumnya, kami telah menggelar kejuaraan yang sama di Negara dan Gianyar, Bali. Banyak pebalap mancanegara yang ambil bagian pada dua kompetisi tersebut," tambahnya.

Richard berharap kejuaraan berskala internasional ini mampu membangkitkan antusiasme banyak penggemar offroad, sekaligus memberikan kontribusi nyata dan positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian kota Buleleng.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

MA Belum Sikapi Isi Perppu Pilkada Jakarta, Bhirawa Mahkamah Agung belum menyikapi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang menetapkan hanya empat pengadilan tinggi yang berhak mengadili sengketa Pilkada.

“Pimpinan MA belum mengadakan rapat menyikapi Perppu ini (Pilkada),” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di Jakarta, Selasa.

Ridwan menegaskan dalam waktu dekat ini MA akan mengadakan rapat pimpinan untuk mengeluarkan regulasi terkait Perppu Pilkada ini.

Terkait pembatasan tersebut, Ridwan berpendapat bahwa MA bisa saja menambah pengadilan yang bisa mengadili sengketa Pilkada.

“Bisa saja kami menambah, tidak hanya empat pengadilan yang bisa mengadili karena melihat kondisi geografis Indonesia,” tuturnya.

Jika tidak menambah pengadilian, lanjutnya, bisa menambah hakim ad hoc yang khusus mengadili sengketa Pilkada.

Terkait pembatasan pengadilan yang bisa mengadili sengketa Pilkada, Ridwan menilai baik untuk sistem pengamanannya.

“Kalau setiap provinsi bisa mengadili akan berbahaya terhadap provinsi kecil, karena jumlah personel keamanannya terbatas,” ujarnya.

Ridwan juga mengungkapkan pembatasan pengadilan juga pernah dilakukan oleh MA terkait pengadilan Niaga dan HAM. “Pengadilan Niaga dan HAM hanya empat pengadilan berdasarkan zona, di antaranya di Medan untuk wilayah Sumatera, Jakarta untuk regional Jawa, Makassar untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya,” kata Ridwan.Q ant

Pilkada 2015 Bisa Terapkan e-Voting Siapkan Peraturan Berlandaskan Perppu Jakarta, Bhirawa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan pemilihan kepala daerah pada 2015 berpeluang dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.

“Peraturan pemerintah peng ganti undang-undang (perppu) memberikan ruang untuk penerapan e-voting. Penghitungannya bisa dilakukan secara manual atau elektronik. Namun, secara rinci mekanisme pelaksanaannya belum diatur perppu sehingga menjadi kewenangan kami untuk mengelaborasi itu dalam peraturan KPU,” kata Hadar seusai Rapat Pleno di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (7/10) kemarin.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada secara serentak padai hari dan bulan yang sama seperti diatur perppu tersebut, Hadar menjelaskan kecil kemungkinan untuk mempersiapkan

pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik. Namun, sistem penghitungan suara secara elektronik dinilai lebih memungkinan untuk diterapkan dalam pilkada 2015 “Penggunaan elektronik, seperti disebut dalam perppu itu, harus dikaji betul. Yang paling lebih pasti bisa digunakan adalah ‘e-recapitulation’ penghitungan suara secara elektronik,” kata Hadar. Untuk pelaksanaan “e-voting”, lanjut Hadar, akan ada banyak hal yang harus disesuaikan dari pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang terjadi selama ini.

“Misalnya, kalau ‘e-voting’

berarti tidak ada lagi proses di TPS (tempat pemungutan suara) karena kita hanya menggunakan alat. Kemudian proses untuk mengetahui hasil rekapitulasi di TPS juga akan hilang,” jelasnya.

Oleh karena itu, sejumlah kajian perlu dilakukan lebih lanjut untuk menyesuaikan pengaturan pelaksanaan pemilu elektronik di daerah.

“Jangan sampai sistem elektronik ini dipaksakan. Jangan setelah diterapkan malahn banyak yang mempertanyakan. Jadi secara khusus kami akan melakukan kajian dan uji coba untuk itu,” ujar dia.

Siapkan Peraturan Berlandaskan Perppu Di tempat yang sama Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku mulai mempersiapkan peraturan untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang didasarkan pada

Kemenpera Siapkan Rp 1,5 T untuk Rehabilitasi Rumah Batam, Bhirawa Kementerian Perumahan Rakyat dalam APBN 2015 mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di seluruh Indonesia .

“Tahun 2015, anggaran kami Rp1,5 triliun,” kata Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahaan Rakyat Jamil Ansari dalam Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perumahan Swadaya dengan Kabupaten Kota seProvinsi Kepri, di Batam, Selasa (7/10) kemarin.

Nominal rupiah yang dianggarkan tahun 2015 sama dengan tahun sebelumnya. Namun, jumlah rumah yang dibangun berkurang menjadi 100.000 unit saja.

Ia mengatakan berkurangnya jumlah pembangunan rumah untuk MBR itu karena bantuan yang diberikan pemerintah meningkat. Pada 2014, bantuan yang diberikan mulai dari Rp7,5 juta, sedangkan pada 2015 minimal Rp10 juta, kemudian Rp15 juta dan Rp20 juta.

“Karena bantuan yang diberikan juga besar, maka kami akan memperketat penyaluran,” kata dia. Kementerian memastikan penyaluran diberikan untuk menuntaskan program di tiap desa.

Ia mengatakan dari 7,9 juta RTLH pada 10 tahun yang lalu, pemerintah pusat baru mampu menyelesaikan rehabilitasi sekitar 700 ribu rumah. Hingga diperkirakan masih ada 7,2 juta unit RTLH di seluruh Indonesia. Karenanya Kempera mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pihak swasta untuk ikut membedah RTLH. Menurut dia, bantuan pihak swasta untuk bedah rumah belum signifikan, akibat panjangnya prosedur perizinan dan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan. Q ant

Hadar Nafis Gumay Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada Nomor 1 Tahun 2014.

“Kami sedang mengidentifikasi pokok pembahasan yang ada di dalam Perppu tersebut, dan prosesnya masih perlu didiskusikan lebih lanjut terhadap pokok-pokok pembahasan tersebut,” kata Husni Kamil di Gedung KPU Pusat Jakarta.

KPU juga sedang menjadwalkan rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyusun Peraturan KPU untuk pelaksanaan pilkada langsung secara serentak di 247 daerah pada 2015.

“Ada beberapa jenis kegiatan yang tadi sudah diidentifikasi, kami juga akan melibatkan pembahasan tersebut baik secara internal dengan jajaran KPU, dan eksternal dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil,” jelas Husni.

Proses identifikasi tersebut terkait sejumlah pengaturan pelaksanaan pilkada langsung yang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 belum terakomodasi, antara lain pelaksanaan pilkada serentak, uji publik terhadap bakal calon kepala daerah dan penyelesaian sengketa di jajaran Mahkamah Agung (MA). Q ant

Butuh Perda untuk Dongkrak Kepesertaan BPJS

Pemerintah Perlu Ubah Paradigma Kerjasama Jakarta, Bhirawa Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan untuk mempercepat implementasi proyek-proyek prasarana di Indonesia melalui skema kemitraan publikswasta (PPP) pemerintah perlu mengubah paradigma kerja sama dengan mitra swasta.

“Seharusnya pemerintah mengubah paradigma dan menyadari kerja sama ini sebagai skema yang patut dikembangkan, dipasarkan dan ‘dijual’ kepada calon mitra di sektor swasta,” katanya di Jakarta, Selasa (7/10) kemarin.

Ia mengatakan sektor publik dan swasta dituntut untuk mampu bahu-membahu mengatasi tantangan yang mucul akibat adanya perbedaan kepentingan.

“Sektor publik berusaha meminimalkan keseluruhan biaya dan memastikan pelayanannya bermutu tinggi, sementara sektor swasta berupaya untuk memaksimalkan keuntungan,” ucapnya.

Kuntoro mengatakan di Indonesia kemitra an publik-swasta sudah bertahun-tahun di dorong pemerintah dan memang sudah ada kemajuan yang cukup berarti, namun masih banyak ruang yang perlu diperbaiki.

“Perlunya peningkatan kerjasama antar-instansi pemerintah, baik antara pusat dan daerah maupun antar-pemda,” tuturnya, menjelaskan.

Ia mengatakan sangat penting mengembangkan kemitraan publik-swasta di Indonesia karena total pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan diprediksikan sebesar Rp6.000 triliun.Q ant

Rabu Kliwon, 8 OKTOBER 2014

antara foto

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas (kiri), Calon Komisioner KPK I Wayang Sudirta (tengah) dan Calon Komisioner KPK Robby Arya Brata (kanan) berjabat tangan bersama ketika menjadi pembicara dalam diskusi mengenai sosok Capim KPK dan gagasan pemberantasan korupsi Capim KPK di Jakarta, Selasa (7/10) kemarin.

Calon Pimpinan KPK Paparkan Agenda Aksi Jakarta, Bhirawa Tiga dari enam calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan agenda aksi bila mereka terpilih menjadi Komisioner KPK pada acara diskusi yang diselenggarakan Koalisi Mas yarakat Sipil Anti Korupsi.

Ketiga orang tersebut adalah Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Sedangkan tiga orang yang tidak hadir adalah dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik serta spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.

“KPK terlalu asyik pada ‘represive approach, law enforcement’, padahal hal itu tidak

menyelesaikan masalah karena tidak menyentuh akar penyebab korupsi, boleh gagah-gagahan menangkap menteri tahun ini, tapi tahun depan seperti itu lagi. Jadi saya mengusulkan penerapan ‘balance approach’ antara pencegahan dan penindakan,” kata Robby pada acara diskusi media di Jakarta, Selasa (7/ 10) kemarin.

Menurut Robby, bagian penindakan KPK itu seperti mengepel lantai yang kotor tapi tidak menutup genteng yang berlubang sehingga tidak menyelesaikan masalah.

“Uang negara hasil korupsi yang dikembalikan ke negara itu kecil, di bawah 30 persen, jadi lebih baik mencegah dari pada mengobati. Kalau saya pimpinan KPK, saya kasihan kepada yang ditangkap maka saya berusaha agar tidak ada lagi orang yang ditangkap,” tambah Robby. Sehingga Robby berharap agar para elit tidak lagi melakukan korupsi

karena bila elit masih korupsi maka masyarakat akan melakukan gerakan antikorupsi sendiri (people lead bottom up peaceful anticourruption movement).

Sedangkan mantan anggota DPD I Wayan Sudirta membagi rencananya dalam jangka pendek, menegah dan panjang.

Rencana jangka pendek antara lain adalah dengan pembangunan KPK di daerah dan memperjuangkan amandemen UUD 1945 sehingga KPK masuk ke dalam konstitusi.

“Kalau KPK daerah dibentuk itu ideal, tapi persyaratan harus sama dengan KPK pusat. Bisa satu per satu KPK di kota-kota besar dulu tapi kualifikasi tidak boleh ditawar-tawar. Kalau KPK daerah belum bisa dibentuk maka caranya adalah supervisi, kalau supervisi oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan selalu manut,” ungkap Sudirta. Q ant

Jakarta, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan butuh bantuan Pemda untuk mendongkrak dan mendorong pekerja agar masuk menjadi peserta BPJS. Karena kantong kantong pekerja yang potensial masuk jadi peserta BPJS, banyak berada di daerah.

Dukungan Pemda dalam melindungi pekerja di daerahnya yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang berisi persyaratan pemberi kerja harus melindungi pekerja dalam sistem Jaminan Sosial (Jamsos).

“Saat ini sudah ada 287 surat edaran, Perda maupun intruksi daerah kabupaten maupun kota, dengan muatan persyaratan pemberi kerja untuk melindungi pekerjanya dalam sistem Jam sos. Kerjasama dengan Pemda kabupaten/kota ini sudah dilakukan BPJS secara in-

tensif dan masif,” ungkap Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi.

Disebutkan, hingga September 2014, tercatat 15,1 juta pekerja yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah itu termasuk pekerja formal dan informal, diharapkan pada 2018 target kepesertaan 40 juta pekerja bisa terlampaui.

Jumlah dana Jamsos (DJS) yang dikelola BPJS Kete nagakerjaan per Agustus 2014 sebe sar Rp 167,77 triliun. Jumlah tersebut mencapai 94,8% dari target tahun 2014. Sedang dana BPJS yang dikelola mencapai Rp 7,3 triliun atau sekitar 90,57 % dari target.

Hasil investasi BPJS sendiri mencapai Rp636 miliar serta hasil investasi DJS mencapai Rp12,48 triliun.

Q ira

Anggito Abimanyu Penuhi Panggilan KPK Jakarta, Bhirawa Mantan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu kembali membenuhi pangilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

“Baru dari Yogya,” kata Anggito singkat saat tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa (7/10) kemarin.

Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaannya keempat kali setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini setelah pada 11 Agustus, 18 Agustus dan 26 September 2014.

Ia diperiksa untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Selain Anggito, KPK juga memeriksa pihak swasta Titin Maryati dan pegawai Kemenag Suyatno.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.Q ant

KPK Bantah Keluarkan Sprindik Penetapan Setya Novanto Tersangka Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau.

“KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik itu, yang kedua, KPK akan mengkaji kepalsuan sprindik itu,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto melalui pesan singkat yang diterima pada Selasa (7/ 10) di Jakarta.

Pada hari ini gambar salinan surat yang tampak seperti sprindik beredar di kalangan wartawan. Dalam sprindik tersebut tertulis nama emapt orang yang disebut sebagai “Penyidik pada KPK” diperintahkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai

neger atau penyelenggara negara terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan PON XVIII di Riau yang diduga dilakukan oleh tersangka Setya Novanto selaku anggota DPR dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam gambar itu tertulis sprindik dikeluarkan pada tanggal 25 September 2014 dengan ditandatangani oleh Bambang Widjojanto.

“Dalam situasi seperti ini, KPK akan lebih meningkatkan kewaspadaannya, bisa saja

Johan Budi ada kelompok tertentu dengan sengaja melakukan fitnah untuk merusak kredibilitas KPK dengan mengedarkan sprindik palsu tersebut,” tambah Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa format sprindik tersebut tidak sama.

“Dari format saja tidak sama, sprindik KPK formatnya tidak begitu,” kata Johan. Johan pun menegaskan agar tidak menarik KPK sebagai lembaga hukum ke domain politik.

“KPK adalah lembaga hukum, domain KPK adalah hukum sehingga harus dipisahkan dengan domain politik, sekali lagi harus ditegaskan siapa pun sebagai apapun asal penyelenggara negara sepanjang menemukan dua alat bukti dapat diusut KPK, sebaliknya tanpa alat bukti yang cukup tidak bisa menetapkan sebagai tersangka,” tegas Johan.

Setya Novanto : Soal Sprindik Itu Biasa Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan biasa saja soal beredarnya foto copy sprindik atas nama dirinya dan mendoakan agar pelaku penyebaran diampuni Allah SWT.

“Semoga pelaku yang men yebarkan sprindik itu diampuni Allah SWT,” kata Ketua DPR Setya Novanto saat mengunjungi ruang wartawan DPR di Nusantara III Senayan Jakarta, Selasa.

Sejak dilantik sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto langsung berkeliling mendata berbagai keperluan dan sarana maupun prasarana yang harus dibenahi. Setya Novanto juga meninjau Biro Humas serta ruang wartawan. Sebelumnya telah beredar foto copy sprindik atas nama Setya Novanto.

Lebih lanjut Setya menegaskan terkait menyebarnya sprindik tersebut masyarakat akan bisa menilainya.

“Itu biasa saja, mulai digelitik-gelitik. Tapi biarkan masyarakat, rakyat Indonesia tahu, siapa yang benar,” kata Setya Novanto. Q ant

Rabu Kliwon 8 OKTOBER 2014

Musim Kemarau, 3 Kecamatan di Blitar Selatan Alami Kekeringan  Sambungan hal 1

Rijanto, Selasa (7/10).

Dijelaskan Rijanto dampak kekeringan kali ini yang paling rawan soal ketersediaan air bersih terutama 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar Selatan seperti Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Bakung. “Sampai saat ini BPBD masih terus melakukan suplai air bersih ke desa-desa di tiga kecamatan tersebut,” ujarnya.

Bahkan setiap harinya sekitar 9 rit BPBD menyuplai air bersih di desa yang sangat membutuhkan air bersih. Langkah ini dilakukan karena air bersih yang dikirimkan masih belum mencukupi. Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan PMI Cabang Kabupaten Blitar agar bisa ikut membantu memberikan bantuan air bersih di wilayah tersebut.

“Kebutuhan air bersih sangat utama bagi masyarakat, sehingga kami juga akan berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti PMI Kabupaten Blitar agar bisa membantu,” jelasnya.

Selama ini untuk bantuan air bersih di wilayah Blitar Selatan, Pemkab Blitar mengandalkan anggaran dari APBD yang dialokasikan sekitar Rp 30 juta saja.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur berharap kebutuhan pokok warga Kabupaten Blitar seperti air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan segera difasilitasi. “Blitar Selatan selama ini menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya, makanya Pemkab Blitar harus tahu dan bisa menanganinya untuk penyediaan air bersihnya. Begitu juga daerah lain yang mengalami hal yang sama,” kata Masykur.  htn

Dinas Pendidikan Siap Terapkan UN Online  Sambungan hal 1

ringannya. Pendataan ini dijadwalkan selesai pada akhir Oktober 2014.

Selain itu, Dindik Kota Malang juga diminta mempelajari perangkat lunak atau Computer Assisted Test (CAT) atau bank soal Kemendikbud karena gambaran sistem ujian online akan seperti itu. Perangkat lunak itu berisi kumpulan soal, di mana para penggunanya wajib memilih opsi jawaban dari satu soal, jika satu soal belum bisa dijawab, penggunanya bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dan penggunanya tidak bisa kembali ke pertanyaan awal yang dilewati tadi.

Ia menjelaskan pertanyaan yang terlewati tadi akan diganti dengan pertanyaan lain yang bobotnya sama. Kalau ini berhasil, pengguna akan naik ke tingkatan berikutnya.

Namun demikian, siswa tidak perlu cemas jika sistem UN tahun depan menggunakan sistem tersebut karena dalam rapat pekan lalu baru sebatas memberi tahu Kota Malang ditunjuk sebagai pelaksana UN online.

Budiono mengaku bagaimana proses UN dengan menggunakan sistem online itu akan berlangsung belum disampaikan Kemendikbud secara mendetil, termasuk petunjuk apakah seluruh sekolah akan menjadi pelaksana UN online, atau beberapa sekolah saja. Selain itu, UN online ini juga belum tentu diperuntukkan sebagai syarat kelulusan siswa. “Hanya saja, ada baiknya mulai sekarang siswa bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi tahun depan dan rencananya akan ada rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan UN online ini setelah pengumpulan data siswa yang ikut UN selesai,” tegasnya.  mut

Berjuang Demi Perempuan  Sambungan hal 1

(Puskowanjati) saat itu, memaksa perempuan asli Blitar 30 September 1967 ini untuk sering bertemu para perempuan demi menggalakkan perkoperasian di Jatim. Ini semata-mata untuk mengangkat derajat hidup para perempuan jika sewaktu-waktu ‘ditinggal’ suaminya.

Namun, menurut Sri Untari yang juga politisi asal PDIP ini, menjadi seorang Ketum di Puskowanjati ternyata tidak bisa maksimal memperjuangkan nasib perempuan. Karenanya alumnus IKIP Malang ini memiliki kemauan keras untuk dapat duduk di kursi legislatif. Dibarengi kerja keras dan dukungan suami, Tosan Bisowarno, Sri Untari akhirnya lolos dan masuk sebagai anggota DPRD Kota Malang dua periode. ‘’Dengan duduknya saya di kursi legislatif upaya saya dalam mengangkat para perempuan dapat maksimal. Tapi sayang waktu itu hanya sebatas di Kota Malang.

Karenanya atas restu suami dan anakanak, saya memberanikan diri untuk menjadi Caleg dari Dapil Malang Raya sebagai anggota DPRD Jatim. Dan Alhamdulillah doa saya dikabulkan dan saya terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dengan meraih suara terbanyak yaitu 73.937 suara ,’’papar Untari, panggilan akrab Sri Untari yang mengaku angka tersebut sama dengan nomor telepon suami.

Untuk itu, ia terus berupaya lewat posisinya untuk tetap memperjuangkan nasib para perempuan lewat program-program yang digagas oleh Pemprov Jatim.‘’Jangan sampai para perempuan diremehkan oleh laki-laki, karena dia tidak memiliki kemampuan. Dengan mereka bekerja dan mampu mencari penghasilan sendiri maka secara otomatis para perempuan bisa mandiri,’’lanjut Sekretaris DPC PDIP Kota Malang ini.

Menurutnya, apa yang dilakukan ini bercermin pada dirinya yang sejak belum menikah sudah bekerja. Karenanya, saat dia dilamar oleh suaminya, ada dua persyaratan yang Untari ajukan. Pertama tidak melarang dirinya tetap berorganisasi dan yang kedua tetap bekerja. ‘’Dan kebetulan suami saya menerima prasyarat yang saya ajukan. Jadilah seperti ini,’’tegas aktivis GMNI ini yang mengaku sejak SMP sudah ikut di organisasi OSIS ini.  cty

SAMBUNGAN

11

Hari Pertama Tes, 88 Peserta CPNS Pemprov Absen  Sambungan hal 1

2013 lalu juga menggunakan sistem dan tempat yang sama.

Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Jatim ini memastikan, peserta CPNS yang tidak mengikuti tes dipastikan tidak lolos. Sebab keikutsertaan dalam tes sifatnya wajib.

“Dari mana para peserta mendapat nilai, kalau dia tidak hadir saat tes digelar. Sementara hasil nilai peserta dapat dilihat secara langsung begitu waktu tes selesai,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan tes kemarin, peserta diminta mengerjakan 100 soal, yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Kepribadian (TKP). Untuk bisa lolos, peserta minimal harus mendapat nilai sesuai passing grade minimal yang ditetapkan, yakni 250.

Usai pelaksanaan tes, panitia langsung mengumumkan hasil nilai di papan pengumuman yang berada di lokasi tes. Untuk sementara, peraih nilai tertinggi mencapai 393 diperoleh Adika Muhammad Ibrahim dari Surabaya. Dengan rincian nilai TWK 115, TIU 125, dan nilai TKP 153. Kemudian disusul Ayu Larasati dari Gresik dengan nilai 392. Rinciannya nilai TWK 120, TIU 120, nilai TKP 152.

“Meski masih harus bersaing dengan peserta lain yang akan mengikuti tes hingga 11 Oktober nanti, peluang peserta yang mendapat nilai tertinggi tersebut untuk diterima sangat besar. Apalagi nilai yang didapat jauh di atas passing

grade yang ditetapkan,” katanya.

Salah seorang peserta dari Probolinggo, Galih mengaku tetap optimistis meski nilainya kalah tinggi dibanding Adika maupun Ayu. Sebab ia telah berusaha keras dengan cara belajar terlebih dulu sebelum melakukan tes. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, ia mengaku pasrah.

“Saya mendapatkan nilai 380. Semoga saja bisa lolos meski ini masih hari pertama dan belum semua rekap nilai hasil tes semua peserta keluar. Tapi saya tetap optimistis bisa lolos untuk tes selanjutnya yaitu tes psikologi,” tandasnya.

Jaring SDM Berkualitas DPRD Jatim berharap dengan sistem baru yakni CAT dalam rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Jatim mampu mendapatkan SDM yang benar-benar berkualitas. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Pranaya Yudha menegaskan pihaknya percaya jika Pemprov Jatim memiliki komitmen tinggi untuk mendapatkan SDM berkualitas. Hal ini tak lepas dari tuntutan serta amanat dalam RPJMD Jatim yang menyebutkan untuk menunjang visi dan misi RPJMD dibutuhkan SDM yang mumpuni. Jika tidak, maka Jatim akan kalah bersaing.

Mengingat 2015, pasar bebas telah dibuka dan siapa yang tidak siap akan gulung tikar. ‘’Sudah saatnya dalam rekrutmen CPNS ini peserta yang lolos benar-benar andal dan mumpuni

di bidangnya saja yang lolos. Alias tidak ada lagi sistem titipan. Dengan begitu SDM yang ada mampu bersaing dan mampu melaksanakan program pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD,’’tegas pria lulusan S2 dari University of Sidney, Selasa (7/10).

Bagaimana jika CPNS yang lolos tidak sesuai harapan? Menurut politikus muda ini dewan yang memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap kinerja Pemprov Jatim bisa mengusulkan kepada Gubernur Jatim untuk mengganti SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak becus melakukan kinerjanya. Selain itu, masyarakat juga berhak memberikan penilaian kepada PNS yang tidak melakukan kinerja sesuai tupoksinya. ‘’Artinya pengawasan tidak saja menjadi kewajiban dewan, tapi juga masyarakat,’’imbuh ayah satu putera ini.Anggota dari Fraksi PKB Jatim Thoriqul Haq sangat mengapresiasai penggunaan sistim CAT yang diharapkan dapat mengeliminir persoalan yang terjadi dalam rekrutmen, misalnya CPNS titipan. Mengingat dengan sistem tersebut CPNS dapat langsung melihat nilai yang dia peroleh. Dengan begitu mereka bisa mengukur kemampuannya.

Namun terlepas dari itu, tambah Thoriq penggunaan sistem baru harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Jika tidak, dapat dipastikan Pemprov Jatim tidak mampu bersaing dalam menghadapi AFTA.  iib, cty

Percepat Serapan Anggaran, SKPD Diperbolehkan Lelang Lebih Awal  Sambungan hal 1

tama. Jadi tidak harus menunggu masuk tahun anggaran. Kalau menunggu masuk tahun anggaran 2015 akan lama seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Gatot, dikonfirmasi, Selasa (7/10).

Menurut dia, persentase serapan anggaran di Pemprov Jatim dibagi empat triwulan. Triwulan pertama 20 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 35 persen, dan triwulan keempat 15 persen. Nah, seringkali, serapan anggaran di hampir semua SKPD tidak bisa memenuhi target yang telah ditentukan.

“Karena itulah, Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2015.

Berdasar SE ini, setelah APBD resmi digedok, lelang proyek dapat segera dilakukan,” jelasnya.

SE tersebut, katanya, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Di pasal 25 ayat 1(a) dijelaskan, bahwa pemerintah daerah dapat mengumumkan rencana umum pengadaan setelah APBD disetujui bersama. Sementara pada pasal 73 ditegaskan, setelah penetapan APBD, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat mengumumkan pengadaan barang dan jasa atau lelang proyek.

“Karena dinilai sangat penting sebagai bentuk transparasi dan mewujudkan serapan anggaran sesuai target yang ditetapkan. SKPD yang tidak melakukan perintah Gubernur Jatim akan mendapat

sanksi. Bentuknya, berupa teguran tertulis,” ungkapnya.

Sikap tegas itu dilakukan, karena tahun ini, dari 68 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, baru sekitar 80 persen yang mempublikasikan Rencana Umum Pelelangan (RUP) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ada di UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ).

Padahal menyampaikan RUP tersebut sifatnya wajib. “Tahun depan, semua harus disampaikan tanpa terkecuali,” tandasnya.

Terkait paket lelang di Pemprov Jatim, Gatot menjelaskan, jumlahnya mencapai sekitar 1.800 paket dengan nilai total mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Ribuan paket tersebut, terdiri dari paket yang ada di ULP maupun SKPD.  iib

Presiden Inginkan Modernisasi Alutsista Terus Berjalan  Sambungan hal 1

bersama dalam hari ulang tahun sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah kepada bangsa dan negara,” katanya.

SBY juga menjelaskan revolusi TNI ditunjukkan dengan menyejahterakan prajurit TNI mulai dari gaji 13 dan remunasi. Selain itu, kesejahteraan juga ditunjukkan oleh Veteran TNI, PNS, dan rakyat Indonesia. Dilanjut dengan pengembangan produk industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. “Di HUT TNI tahun ini menjadi sangat spesial, karena ini sebagai hari terakhir saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya berpesan bagi prajurit TNI agar tetap jaga sapta marga dan janji prajurit,” ungkap SBY. Saat peringatan hari jadinya yang dipimpin oleh Presiden SBY, TNI menampilkan alutsista baru seperti Main Battle Tank (MBT) Leopard yang dibeli dari Jerman, tiga kapal perang jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang dibeli dari Inggris, yaitu KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358 dan KRI Usman Harun-359.

Tak hanya itu, TNI AD juga memamerkan alutsista lainnya, yakni tank Marder, roket Mistral, hingga Meriam 155 mm/Caesar buatan Perancis. Sementara TNI Angkatan Udara juga menampilkan pesawat tempur canggih, seperti CN-235 MPA, pesawat tempur T-50i Golden Eagle, Sukhoi SU-30 MK2, pesawat CN-295, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Hercules C-130, pesawat Super Tucano dan lainnya.

Secara total, TNI AD mengerahkan 192 unit alutsista yang terdiri dari 22 Tank Leopard, 22 Tank Marder, 13 Tank Tarantula, 13 Tank Scorpio, 6 Meriam 155mm Caesar dan 43 pesawat.

TNI AL kerahkan 195 unit alutsista, di antaranya 35 KRI, 10 LVT-7,

6 BVP-2, 26 BMP 3F1, 4 RM70 Grad dan 23 Pesawat. Untuk TNI AU kerahkan 139 pesawat, antara lain 12 Sukhoi Su27/30 Flanker, 3 unit F5 Tiger,10 unit F16 Fighting Falcon, 12 unit Hawk 109/209, 3 unit Super Tucano, 1 C130 Tanker dan tiga unit Boeing 737.

Pelaksanaan upacara peringatan HUT TNI ke-69 ditandai dengan flying pass tiga unit pesawat latih milik TNI AL yang membawa spanduk berisi Dirgahayu TNI dengan tema HUT, Patriot Sejati, Profesional dan Dicintai Rakyat yang melintas di Dermaga Ujung Koarmatim.

Tak lama kemudian, defile pasukan dari tiga matra TNI memasuki lapangan upacara yang diiringi musik Mars TNI dan melakukan yel-yel.

Lima unit pesawat Sukhoi melintas di belakang panggung, kemudian satu pesawat Sukhoi mengeluarkan ‘flare’ yang berfungsi sebagai pengecoh rudal musuh. Dalam upacara tersebut ditampilkan semua alutsista ketiga matra hasil pembangunan kekuatan TNI selama dua periode masa jabatan Presiden SBY dari 2004 sampai dengan 2014.

Di akhir upacara, digelar rangkaian demo darat, laut dan udara yang disaksikan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana TNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta sejumlah perwakilan negara-negara sahabat.

Terkait perayaan HUT TNI ke 69, Presiden terpilih Jokowi yang hadir di Surabaya mengatakan HUT TNI ke- 69 merupakan catatan sejarah terbesar bagi perjuangan dan revolusi dari TNI. “TNI merupakan pilar pemersatu bangsa. Oleh

karenanya kita harus bangga terhadap pencapaian dan dedikasi TNI bagi NKRI,” tambah Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi mengaku kagum akan semua alutsista yang dimiliki oleh TNI. Menurutnya, profesionalisme TNI terus ditingkatkan dengan modernisasi alutsista yang ada. “Ini bukti bahwa TNI kita profesional dan maju dalam segala bidang, terutama dengan alutsista yang dimiliki oleh TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” terangnya.

60 Penerbangan Delay Saat penutupan Bandara Internasional Juanda selama dua jam untuk kegiatan demo atau atraksi pesawat TNI dalam HUT nya ke-69 dari Juanda ke Koarmatim Surabaya, sedikitnya 60 pergerakan pesawat delay.

Keberangkatan dan kedatangan pesawat di Bandara Internasional Juanda ada penundaan dari jadwal biasanya. Di sela-sela penutupan untuk pergerakan pesawat TNI, pesawat komersial (sipil) hanya 6 pergerakan.

Setelahnya, ditutup lagi karena ada lanjutan kedatangan pesawat TNI. Mardi, staf Airport Duty Manager (ADM) Bandara Internasional Juanda menyatakan, pada hari biasa, pukul 10.00 sampai 13.00 ada pergerakan 66 pesawat. Mulai pesawat berangkat dan pesawat datang.

“Jika ada kesempatan 6 pergerakan di sela-sela atraksi pesawat tentara kita, berarti 60 pergerakan tertunda,” ucapnya Selasa (7/10).

Meski demikian, semua sudah banyak yang menyadari, karena kegiatan ini untuk kepentingan negara. Semuanya menghormati dan menghargai kegiatan negara ini.

Dia mensukuri tidak ada gejolak di Juanda, karena jauh hari sudah ada pemberitahuan terkait difungsikannya landasan Bandara Internasional Juanda untuk kegiatan HUT TNI ke-69.  bed, ma

anas/bhirawa

Tak sedikit para petani di Batu yang merasa gamang untuk menerapkan pola cocok tanam dengan sistem organik, mereka sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia.

Beri Insentif 900 Petani, Anggaran Ditambah Rp 2 Miliar  Sambungan hal 1

Pemetaan ulang yang dilakukannya ini, kata Arif, sebagai upaya untuk memperluas sebaran kawasan lahan pertanian organik di Kota Batu. Karena awalnya lahan pertanian organik hanya terdapat di Desa Pendem untuk jenis tanaman padi dan holtikultura.

Saat ini ada beberapa desa yang memfokuskan diri sebagai lahan pertanian organik. Seperti di Desa Sumberjo yang memfokuskan untuk produksi sayur mayur organik. Di Desa Tulungrejo untuk tanaman apel organik, sedangkan di Desa Sumber Brantas juga untuk sayur organik pula. “Yang kita rencanakan, di halaman rumah warga terdapat tanaman organik. Bisa sayur mayur dan buah. Sehingga saat ini kita petakan ulang kawasannya,” tambah Arif.

Untuk lebih menjamin para petani organik, tahun depan Distanhut Kota Batu akan mengusulkan anggaran ke DPRD Kota Batu sebesar Rp 2 miliar.

Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk penguatan produk organik pasca panen. Salah satunya untuk biaya membuka outlet sayuran organik di dalam dan luar Kota Batu.

Selain itu, uang tersebut juga diperuntukkan untuk menambah insentif petani, membeli mesin pendingin, serta membeli hasil pertanian organik dari petani. “Nanti seluruh hasil pertanian or-

ganik dari petani akan dibeli pemerintah. Kemudian pemerintah akan menjualnya lagi keluar kota dan mengirimkan ke hotel, restoran dan usaha katering di dalam dan luar Kota Batu,” jelas Arif.

Sementara salah satu petani sayur mayur dari Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Heli menyatakan, untuk saat ini program pertanian organik di desanya belum maksimal pelaksanaannya. Karena para petani masih dirundung rasa was-was/ khawatir akan gagal panen. Karena petani sudah biasa menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan produksi pertaniannya. “Misalkan kita punya lahan 1.000 meter. Yang kita manfaatkan untuk pengembangan pertanian organik hanya 300 meter saja. Sisanya masih menggunakan sistem lama.

Supaya kalau gagal panen tidak sampai bangkrut,” ujar Heli.

Diketahui, sebelumnya Kota Batu hanya memiliki dua kawasan yang dijadikan daerah percontohan permukiman organik.

Yaitu, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas.

Warga di dua kelurahan tersebut telah menanam sayur mayur di halaman rumahnya dengan sistem organik. Setiap akhir pekan saat digelar car free day, hasil pertanian organik warga Temas dan Sisir dijual ke masyarakat termasuk ke hotel-hotel dan restoran.  nas

Belum Rampung 100%, Proyek Blok Cepu Diresmikan  Sambungan hal 1

Gayam, Bojonegoro,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Hari Kristianto, Selasa (7/10).

Terpisah, Kepala Percepatan Proyek Banyu Urip Blok Cepu Yulius Wiratno mengatakan pekerjaan pembangunan proyek Blok Cepu EPC I sampai V di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban saat ini sudah terealisasi 90,5 persen. “Pekerjaan pembangunan proyek Blok Cepu sudah mendekati selesai, bahkan proyek EPC II sudah selesai 100 persen,” katanya di lokasi lapangan Blok Cepu Bojonegoro.

Karena mendekati rampung, proyek Blok Cepu berupa pembangunan fasilitas produksi minyak tersebut akan diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Chaerul Tanjung, Rabu (8/10) hari ini. “Peresmian pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu sudah bisa dilakukan, meskipun proyek belum selesai 100 persen.

Sebab, produksi minyak Blok Cepu yang saat ini sekitar 30 ribu barel per hari dalam waktu tiga hari akan ada peningkatan 10 ribu barel per hari,” paparnya.

Lebih lanjut ia merinci proyek EPC I berupa pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu baru terealisasi 87 persen, karena merupakan proyek paling

besar dibandingkan dengan empat paket proyek lainnya.

“Paket EPC II yang sudah selesai 100 persen berupa pipa distribusi minyak Blok Cepu sepanjang 72 kilometer dari lapangan Banyuurip Blok Cepu di Bojonegoro ke laut di Tuban,” jelasnya.

Sementara itu, paket EPC III berupa pembangunan pipa distribusi minyak sepanjang 23 kilometer di bawah laut, juga menara tambat sudah terealisasi 99 persen. Paket EPC IV berupa pembangunan penampung minyak di tengah laut Tuban, juga hampir selesai, karena sudah terealisasi 99 persen, bahkan kapal penampung minyak dengan nama Gagak Rimang sudah berada di lokasi.

“Saat ini kapal penampung minyak yang diberangkatkan dari Singapura beberapa waktu lalu sudah berada di tengah laut di lokasi penampungan minyak di Tuban,” ucapnya.

Mengenai paket EPC V, jelasnya, berupa pembangunan infrakstruktur, berupa gedung perkantoran, bendungan penampung air, pembangunan jalan, juga yang lainnya, baru terealisasi 84 persen.

Ia memperkirakan proyek EPC V bisa selesai tahun ini, tetapi proyek EPC I baru bisa selesai antara April-Mei 2015, karena banyaknya pekerjaan.  bas

28 Daerah Adu Tangkas Bongkar Pasang Tenda Bencana  Sambungan hal 1

ingin dipecahkan teman-teman dalam lomba kali ini,”ujar Kepala BPBD Kota Batu Sasmita.

Dalam lomba kali ini, katanya, para peserta tak hanya mereka yang tercatat sebagai anggota BPBD. Tetapi juga para relawan dan para anggota ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indoensia). Untuk anggota ORARI ini mereka mengikuti lomba cepat set up atau memasang radio emergency serta kecepatan mengirim berita kedaruratan tentang bencana.

Dan untuk lebih memperkenalkan keberadaan BPBD kepada masyarakat, pihak panitia juga mengadakan lomba karya tulis dengan tema bencana dan penanggulangannya yang diperuntukkan

untuk pelajar SMP dan SMA. Sedangkan jenjang SD, juga disediakan lomba menggambar. “Kita berupaya agar keberadaan BPBD dan BNPB ini bisa dikenal masyarakat lebih awal, terutama oleh para pelajar,”tambah Sasmita.

Sementara di luar materi lomba, Kepala BPBD Jatim Sudarmawan menambahkan untuk menghadapi musim kemarau panjang kali ini, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Baik itu antisipasi atau penanganan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. “Untuk jangka pendek, kita telah melakukan droping air bersih kepada daerah yang kesulitan air. Sedangkan untuk jangka menengah, BPBD telah membantu masyarakat dalam pembuatan embung geo membran,”ujar Sudarmawan.

Ia menjelaskan bahwa embung yang dimaksud adalah embung kecil yang diberi plastic membrane. Sehingga ketika turun hujan, air yang masuk tidak masuk ke dalam bisa tertampung, dan bisa dimanfaatkan pada saat kekeringan. Sedangkan langkah jangka panjang adalah pembuatan/ pengadaan sumur bor dan pipanisasi ke pemukiman.

Kepala Deputi Logistik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Bambang Sulistyo mengatakan bahwa saat ini baik BPBD maupun BPNPB terus berupaya untuk melengkapi kebutuhan logistik dan kelengkapan peralatan.

Untuk setiap BPBD, setidaknya mereka harus memiliki 1 unit mobil rescue, 2 motor trail, tenda, alat komunikasi, water treatment, perahu karet, dan genset. “Sedangkan untuk perayaan khusus lainnya,

seperti truk serba guna, speed boat, mobil ampibi diberikan kepada daerah kota/ kabupaten dengan memperhatikan letak topografi dan frekuensi bencana di tempat tersebut , dan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengfungsikan peralatan tersebut,”ujar Bambang.

Untuk itu, kata Bambang, saat ini pihaknya terus berupaya agar BPBD bisa mendapatkan alokasi dana minimal 1 persen dari APBD. Adapun saat ini kebanyakan BPBD di Jatim hanya mendapatkan jatah kurang dari 1 persen dari APBD. “Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik dari pemda di Jatim masih kurang dalam penanganan/ pencegahan bencana. Saat ini kami juga berupaya agar BNPB bisa mendapatkan alokasi dana minimal 1 persen dari APBN,”pungkas Bambang. *

12

UTAMA

Rabu Kliwon, 8 OKTOBER 2014

Pemkot Surabaya bersama PT KAI melakukan pemeriksaan lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan trem pada pekan ini. ist

Pemkot-KAI Periksa Lahan Trem Pekan Ini Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan pemeriksaan lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem pada pekan ini.

“Minggu ini direncanakan ada pemeriksaan lahan untuk trem,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Selasa (7/ 10). Sementara terkait rencana gorund breaking proyek trem yang dijadwalkan pada tengah bulan, wali kota memastikan agenda tersebut tidak akan meleset karena dalam kegiatan itu, pihaknya juga melibatkan PT KAI. “Itu kan lahannya PT KAI. Jadi ya terserah mereka. Kalau untuk AMC berupa monorel kita masih menunggu pemerintahan baru,” katanya menjelaskan.

Seperti diberitakan Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim akan mengintegrasikan pembangunan jaringan transpor-

tasi massal berupa trem, yang bakal dibangun Pemkot Surabaya. Pengintegrasian ini dinilai sangat penting sebab Kota Pahlawan bukan hanya milik warga Surabaya saja. Menurut Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT, berdasarkan informasi yang diterima Dishub Jatim dari Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan Kemenhub (Kementerian Perhubungan), program pembangunan trem sudah on going. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan melakukan tindak lanjut atas pembangunan transportasi massal itu.

“Peran dari Pemprov Jatim yaitu akan mengintegrasikan program trem ini. Karena Surabaya bukan hanya milik warga Sura-

baya, tapi sudah menjadi milik regional dan nasional. Berbagai infrastruktur di Surabaya telah memberikan akses regional dan nasional,” kata Wahid.

Sementara untuk pembangunan jalan Frontage Road (FR) pendukung AMC, Risma mengaku untuk pembebasan lahan di depan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) serta SMA Veterania sudah selesai.

“Sekarang tinggal pembebasan lahan Polda Jatim yang belum.

Tapi kita sudah kirim surat ke sana,” katanya. Menurut Risma beberapa lahan di sekitar Polda Jatim yang akan dibebesakan adalah RSUD Bhayangkara, SMA Bhayangkari serta asrama polisi. Untuk teknisnya, kedua belah pihak nanti akan saling menghibahkan satu sama lain. “Karena antarpemerintahan, nanti namanya saling menghibahkan.

Tanah-tanah pemkot yang ditempati kantor Polsek nanti juga akan dihibahkan,” katanya. Q dre

Pemkot Malang Segera Operasikan Bus Pariwisata Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang segera mengoperasikan bus pariwisata bertingkat untuk wisatawan berkeliling kota. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan bus pariwisata yang bakal dioperasikan ada dua unit dan keduanya merupakan bus bertingkat.

Saat ini kedua bus tersebut masih dalam pengerjaan dan diperkirakan akhir tahun ini sudah selesai.

“Kedua bus pariwisata bertingkat yang dikhususkan bagi wisatawan itu merupakan bantuan dari seorang pengusaha yang memiliki pabrik baja asal Malang dan suk-

ses di Jakarta. Bantuan tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan bersangkutan, sehingga Pemkot Malang tidak mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya, Selasa (7/10).

Wahyu mengatakan pengusaha tersebut merupakan teman dari Wali Kota Malang Moch Anton.

Dan, harga satu unit bus bertingkat tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar, sehingga anggaran yang disediakan perusahaan itu sebesar Rp 2,4 miliar.

“Bus pariwisata bertingkat itu nanti merupakan yang pertama kali di Jatim dan target kami tahun

depan sudah dioperasikan, sehingga wisatawan, baik lokal maupun manca negara yang ingin berkeliling Kota Malang tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi untuk biaya transportasi,” ujarnya. Bus pariwisata berkapasitas 50 orang itu rencananya akan diparkir di Balai Kota Malang dan siap dipakai jika ada wisatawan yang ingin berkeliling Kota Malang. Upaya yang dilakukan Pemkot Malang tersebut untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di daerah itu, bahkan Pemkot Malang juga berencana akan membangun kereta gantung sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Q mut,ntr