Harian Bhirawa Edisi 8 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Pengalaman selama ini ketika (pilkada) langsung itu banyak masalahmasalah dan gejolak di lapangan. Diharapkan melalui DPRD itu dapat diminimalisir”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono

Senin Kliwon, 8 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

8

SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 13.00

Memberikan Ceramah Diklatpim II di Ruang Bhinaloka

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 07.00

Menjadi Irup Pembukaan Ospek Unmuh Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Kunjungan Kerja ke Tiongkok

Fraksi Dewan Komitmen Kawal UU Desa DPRD Jatim, Bhirawa Pasca disahkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh DPR RI, langsung disambut oleh sebagian fraksi di DPRD Jatim.

Dalam waktu dekat mereka akan membuat Raperda inisiaif yang terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut.

Mengingat dalam UU Desa tersebut mengamanahkan setiap desa akan mendapat kucuran dana dari APBN masing-masing sebesar Rp1 miliar. Ketua Fraksi PKB Badrut Tamam mengungkapkan pihaknya berkomitmen mengawal implementasi UU Desa di Jatim lewat payung

hukum Perda. Karena itu, sebagai ketua fraksi, dirinya sudah memberi instruksi kepada anggota FPKB yang nantinya duduk di Badan Legislasi Daerah (Banlegda) agar memperjuangkan usulan Raperda Desa masuk dalam program legislasi daerah atau Prolegda.

‘’Insyaallah, kami akan perjuangkan Raperda Desa menjadi Perda sebagai payung hukum pemberlakuan UU Desa di Jatim. Itu penting karena Jatim sebagai provinsi agraris punya kekhususan yang harus diatur Perda. Kami akan all out

 ke halaman 11

Anggaran Pemilukada Banyuwangi Rp 47 Miliar Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi telah mengalokasikan dana Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) pada 2015, sebesar Rp 47 miliar. Dalam Rancangan APBD 2015, duit itu masuk nomenklatur belanja langsung bukan gaji yang total mencapai Rp 219 miliar. Rencananya, Pemilukada Banyuwangi digelar pada Juli tahun depan. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menuturkan dana Pemilukada ini dinilai cukup besar karena menyedot anggaran sektor lain. Ia khawatir duit yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan infrastruktur ikut terkuras pula. “Anggaran itu dengan asumsi Pemilukada dua putaran,” kata Bupati Anas, Minggu (7/9).

Kepada setiap kepala SKPD, ia menginstruksikan segera merancang skala prioritas yang dikerjakan pada tahun anggaran 2015. Harapannya, Rancangan APBD 2015 bisa disahkan pada

 ke halaman 11

Poin Penting UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

 UU Desa efektif akan diberlakukan pada 2015  Mengamanatkan alokasi 10 persen dana APBN untuk kas desa. Dengan demikian tiap desa rata-rata akan menerima dana kas desa Rp1 miliar per desa

 Perangkat desa diangkat sebagai PNS.  Masa jabatan kepala desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga)periode dengan

masa jabatan tiap periode 6 tahun. Sedang masa jabatan perangkat desa dapat menjabat dan diberhentikan / pensiun pada usia 60 tahun.

 Seorang kepala desa dan perangkat desa

memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

UU Desa akan diimplementasikan mulai 2015. Setiap desa nantinya akan mendapat kucuran Rp 1 miliar dan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya bisa untuk membenahi infrastruktur desa yang rusak.

Halim Pastikan Pembahasan RAPBD 2015 Tak Molor Gubernur Tolak anas/bhirawa

Para pegiat HAM dan seniman dari berbagai daerah saat memperingati 10 tahun kematian pejuang HAM Munir di Omah Munir Kota Batu, Minggu (7/9).

Pegiat HAM dan Seniman Kecewa Kasus Munir Tak Tuntas Batu, Bhirawa Para pegiat HAM, para tokoh dan seniman nasional berkumpul dalam peringatan 10 tahun kematian pahlawan HAM, Munir Said Thalib di Omah Munir yang digelar di Jl Bukit Berbunga Kota Batu, Minggu (7/9). Mereka kecewa dan menyayangkan tidak adanya aksi tuntas dalam mengungkap siapa dalang atas pembunuhan Munir tersebut.

Diungkapkan oleh istri Munir, Suciwati, hingga saat ini tidak ada progress sesuai harapan mereka dalam mengungkap siapa dalang sebenarnya pada kasus pembunuhan Munir. “Sepertinya ada ketakutan untuk mengungkap siapa aktor dan dalang sebenarnya dalam pembunuhan Munir ini,”ujar Suciwati saat ditemui di Omah Munir, Minggu (7/9).

DPRD Jatim, Bhirawa Ketua DPRD Jatim sementara A Halim Iskandar memastikan pembahasan RAPBD 2015 akan dimulai pada awal Oktober dan pengesahannya pada November 2015. Pernyataannya ini menyusul adanya kekhawatiran dari tujuh fraksi di dewan jika PKB dan PDIP tetap ngotot mempertahankan keinginan untuk memonopoli pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan akan berimbas pada molornya pembahasan RAPBD 2015. ‘’Saya pastikan pembahasan RAPBD 2015 dilakukan pada awal Oktober dan pengesahannya pada November 2015. Ini sebagai tradisi setiap tahunnya dan akan tetap kita pertah-

 ke halaman 11

Sentil..

 ke halaman 11

 Tenaga tanam padi di Sidoarjo berkurang  Imbas luas sawah terus menyusut  Beras Raskin tak layak konsumsi  Selalu rakyat jadi korban  Pemkab terima ratusan pengaduan masyarakat  Indikasi masih banyak hal perlu dibenahi

A Halim Iskandar

Sulit Diakses Pelamar, Siapkan Email Khusus

Pecah Telur

Prof Dr Drs Ida Bagus Putera Manuaba MHum

Kota Malang Hanya Layak Tipe B

BKD Minta Pendaftaran CPNS Diperpanjang

 ke halaman 11

UNIVERSITAS Airlangga Surabaya akan memiliki guru besar dalam bidang Ilmu Sastra yang pertama yakni Prof Dr Drs Ida Bagus Putera Manuaba MHum dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair.

“Saya hanya ingin menyemangati teman-teman, karena saya menempuh S3 (doktor) juga ibarat pecah telur hingga akhirnya banyak teman-teman dari FIB yang mengambil program doktor,” kata Ida Bagus Putera Manuaba di Rektorat Unair Surabaya beberapa waktu lalu.

Pengajuan BPBD Tipe A

ankan. Sementara soal pembagian komisi dan alat kelengkapan, saya percaya pembahasannya akan selesai akhir September,’’tegas politikus asal PKB Jatim ini, Minggu (7/9).

Pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini mengakui jika proses pembahasan pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan dan pimpinan komisi masih terus berposes. Bahkan, ia optimistis dalam pembahasan nanti akan ada titik temu, tentunya tetap pada satu wacana yaitu proporsional merata. ‘’Yang pasti PKB tetap menginginkan pembagian secara proporsional sesuai dengan rumusan yang dipakai oleh

Proses pengiriman berkas persyaratan pelamar CPNS yang dikirim secara online banyak menemui kesulitan. Atas keruwetan ini BKD Provinsi Jatim mengusulkan pendaftaran CPNS 2014 diperpanjang.

Pemprov, Bhirawa Permasalahan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tampaknya masih akan terus terjadi.

Bahkan hingga sampai saat ini, proses pengiriman berkas persyaratan pelamar yang dikirim secara online ke Panita Seleksi Nasional (Panselnas) sulit dilakukan, karena tidak bisa dibuka websitenya.

“Pelaksanaan CPNS tahun ini kacau. Banyak yang komplain ke kita, kenapa tidak bisa kirim berkasnya.

Daftar ke Panselnas saja sulit. Apalagi kirim berkas persyaratannya. Kalau tidak bisa kirim persyaratan secara

Malang, Bhirawa Rencana penambahan eselon II di lingkungan Pemkot Malang yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terancam batal.

Pasalnya surat pengajuan yang disampaikan oleh Pemkot Malang ke Gubernur Jatim untuk meminta penetapan BPBD tipe A ditolak. BPBD Kota Malang hanya diizinkan Tipe B. Dengan begitu maka pejabatnya cukup diisi oleh pejabat eselon III, setingkat Kepala Bagian (Kabag).

Wali Kota Malang H. Mohammad Anton mengatakan jika pihaknya mendapat laporan terkait penolakan rencana pembentukan BPBD tipe A

 ke halaman 11

Pengawas Sekolah Diterjunkan Awasi Kurikulum 2013 Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus memantau jalannya pelaksanaan Kurikulum 2013 di daerah. Kali ini, tim yang tengah diterjunkan untuk melakukan pemantauan adalah pengawas sekolah baik dari Jatim maupun kabupaten/kota.

Kepala Dindik Jatim Harun mengatakan, pengawas sekolah sebanyak 72 orang dari Jatim akan berkoordinasi dengan pengawas yang ada di kabupaten/kota.

Tapi, sebelum diterjunkan ke lapangan, pihaknya memberikan instrumen kepada pengawas mengenai apa yang harus dilakukan di daerah.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

In Memoriam Sekda Tuban

Meninggal dalam Perjalanan Dinas, Pola Kepemimpinannya Banyak Dikenang Banyak kalangan di Kabupaten Tuban yang terkejut saat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban Drs H Heri Sisworo MH meninggal mendadak dalam perjalanan dinas ke Surabaya beberapa hari lalu.

Khoirul Huda, Kabupaten Tuban Bagaimana tidak kaget, Heri Sisworo sebelum menghadiri rapat kedinasan di Surabaya dalam keadaan sehat. Namun takdir berkata lain. Dia meninggal mendadak saat melakukan perjalanan dinas ke Surabaya, Kamis (4/9) lalu. Diduga orang nomor tiga di Pemkab Tuban tersebut meninggal dunia akibat serangan jantung. ”Kejadiannya sangat mendadak. Saat berangkat menuju ke Surabaya kondisi beliau juga baik-baik saja, tidak ada tandatanda sakit atau apapun. Bahkan kata istri Pak Sekda sebelum

berangkat beliaunya pamit berangkat kerja hingga tiga kali,” kata Kabag Humas Pemkab Tuban Teguh Setyobudi kemarin.

Jenasah Heri Sisworo yang juga merupakan Rektor Universitas Sunan Bonang (Unang) sudah dikebumikan Kamis kemarin. Pemberangkatan jenazah ke pemakaman dilakukan langsung Bupati Tuban H Fathul Huda. Heri Sisworo yang juga pernah menjabat sebagai Camat Palang tersebut tutup usia di usianya yang ke-59 tahun. “Almarhum merupakan orang yang

Almarhum Drs H Heri Sisworo MH saat memberikan semangat pada PPL Dinas Pertanian pada sebuah kesempatan.

Inzet : pemakaman almarhum.

santun, ikhlas, bersih dan juga rajin ibadah. Bahkan, sehabis lebaran kemarin para pegawai silaturahim dan makan bersama, tapi Pak Sekda masih melakukan

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Koalisi Merah Putih Pimpin Pansus Tatib Dewan DPRD Jatim, Bhirawa Proses politik awal di DPRD Jatim dimenangkan Koalisi Merah Putih(KMP). Pimpinan Panitia Khusu Pembentukan tata tertib Dewan dikuasai oleh partai –partai pengusung KMP.Rapat internal Pansus tatib Dewan usai paripurna dengan agenda pembentukan Pansus Tata Tertib (Tatib) Dewan yang digelar Sabtu (6/9) berjalan panas. Ini setelah fraksi yang tergabung dalam Partai Koalisi Merah Putih alias KMP menolak usulan dari Ketua DPRD Jatim Sementara, A Halim Iskandar untuk dilakukan musyawarah mufakat.

trie diana/bhirawa

Pagar Pengaman

Pekerja proyek membersihkan pagar baru yang dipasang sepanjang 812 meter di jalan Semolowaru Surabaya. Pemasangan pagar ini untuk mengantisipasi kecelakaan pengendara berkali-kali tercebur didalam sungai Semolowaru,Minggu (7/9).

Surabaya Raih Penghargaan Kota Peduli Cagar Budaya Pemkot, Bhirawa Satu lagi pengaluanpemerintah pusat atas kinerja kota Surabaya. Kali ini kota Surabaya meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Cagar Budaya 2014 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, Sabtu, mengatakan pihaknya mewakili wali kota untuk menerima penghargaan yang diserahkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti di Museum Nasional Jakarta, Jumat (5/9) malam.

“Selain Surabaya, pemerintah kota lain yang juga meraih kategori serupa yakni Pemkot Semarang, Surakarta, DIY Yogyakarta dan Sawah Lunto,” katanya.

Hendro menyatakan, Pemkot Surabaya memang sudah berkomitmen menjaga kelestarian cagar budaya, salah satu cara yang digunakan pemkot yakni dengan memberi bantuan, kompensasi, kemudahan perizinan serta insentif terhadap bangunan yang

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan menerima penghargaan dari Wamendikbud.

dre/bhirawa

berstatus cagar budaya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) 59 Tahun 2007 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, pada pasal 18 disebutkan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk pemeliharaan, perawatan atau konsultasi berkala. Sedangkan kompensasi

PANGGUNG BIROKRASI

Koarmatim Targetkan Pembuatan 40.000 Lubang Resapan Biopori Koarmatim, Bhirawa TNI Angkatan Laut menargetkan pembuatan sekitar 40.000 lubang resapan biopori yang tersebar di lingkungan Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur atau Koarmatim.

Kepala Dinas Penerangan Koarmatim Letnan Kolonel Laut (KH) Abdul Kadir di Surabaya, Jumat, mengemukakan pembuatan lubang biopori itu merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Sri Mohamad Darojatim.

“Selain dalam rangka memperingati HUT ke-69 TNI 2014, pembuatan lubang biopori ini juga menjadi salah satunya bentuk dukungan dan kepedulian TNI AL dalam program pelestarian lingkungan hidup,” katanya.

Menurut Kadispen, kegiatan pembuatan lubang biopori melibatkan seluruh prajurit dari berbagai satuan dan dilakukan pada setiap Selasa dan Jumat, selepas Q ant melaksanakan olahraga rutin.Q

diberikan dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.

Tak hanya itu, dalam perwali tersebut juga diatur tentang mekanisme reward and punishment. Bagi pemilik bangunan cagar budaya yang telah konsisten merawat dengan baik akan diberikan piagam penghargaan dari Q dre Wali Kota Surabaya.Q

Diprotes 16 PAC Gerindra, SK Aden Tak Diproses Sekwan DPRD Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Penunjukan Dharmawan sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya oleh DPP Partai Gerindra rupanya masih berbuntut kontra. Jika sebelumnya dari relawan Prabowo, kini justru protes datang dari 16 PAC Gerindra Surabaya. Aden , sapaan akrab Dharmawan, dianggap kader yang tidak loyal kepada perjuangan partai sehingga tidak layak pantas mendapatkan jabatan puncak di legeslatif.

Kedatangan sejumlah ketua PAC ke ruang fraksi Gerindra, Jum’at (5/ 9) menemui Sutadi ketua DPC Gerindra Surabaya . Tamu kader partai Gerindra Surabaya ini diterima oleh BF Sutadi yang sesuai SK DPP hanya mendapatkan posisi sebagai ketua Fraksi. Selanjutnya satu persatu ketua PAC menyampaikan keberatannya jika Aden menduduki posisi wakil ketua.

Menurutnya, rekam jejak Aden dinilai buruk dan kurang loyal sehingga banyak mengecewakan sejumlah pengurus PAC terutama saat Pilpres. Sejumlah bukti sms Aden kepada partispan Gerindara juga di tunjukkan sebagai bukti jika tidak ada perhatian dengan misi perjuangan partai di Surabaya, sehingga dianggap tidak layak untuk menduduki kursi wakil ketua.

Tidak hanya itu, sejumlah ketua PAC ini juga mengatakan masih banyak anggota fraksi lain yang dianggap lebih senior dan layak seperti Sutadi dan Lutfia yang kini terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota DPRD Surabaya.

Menanggapi hal ini, Sutadi mengatakan jika pihaknya juga memang sempat mempersoalkan hal itu, bahkan sempat menyampaikan lebih baik menunjuk Lutfia, jika dirinya memang dianggap bermasalah, namun karena berkaitan dengan fatsun Q gat politik, maka tidak bisa dihindarkan.Q

Dimana Halim meminta untuk tetap mempertahankan tradisi lama, yang mana untuk ketua pansus dilakukan secara bergiliran. Untuk yang pertama ketua diserahkan ke PKB dengan wakilnya PDIP dan Gerindra.

Namun usulan tersebut, tegas Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak ditolak oleh fraksi yang tergabung dalam KMP. Akhirnya PDIP lewat Suhandoyo menawarkan dua opsi. Yang Pertama Ketua Pansus dari PKB dengan wakilnya dari Golkar dan Nasdem-Hanura.

Sedang opsi kedua, Ketua Pansus dari Golkar dengan wakil dari PAN dan PKS. ‘’Namun setelah dilakukan voting di internal pansu dengan 30 anggota yang hadir, ternyata 17 anggota memilih opsi kedua, sedang opsi pertama hanya mendapatkan dukungan 7 suara. Sementara PDIP yang memiliki 6 anggota memilih abstain,’’tegas Sahat Tua yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Minggu (7/9).

Karenanya, Fraksi Partai Golkar menunjuk Freddy Poernomo sebagai Ketua Pansus Tatib Dewan yang didampingi Basuki Babussalama (PAN) dan Mohamad Siroj (PKS). Alasan Golkar memilih Freddy, tegas Sahat karena yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman sebagai Ketua badan Legislatif (Banleg) saat menjadi anggota DPRD Jatim periode 2009-2014. ‘’Tapi yang pasti dengan duduknya Partai Golkar sebagai Ketua Pansus tatib dengan didampingi PAN dan PKS menggambarkan jika KMP di DPRD Jatim tetap solid. Karena itu kami akan terus menjaga kebersamaan ini dalam setiap pengambilan keputusan,’’tegas mantan Anggota Komisi A DPRD Jatim ini periode 2009-2014 ini bersemangat.

Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim Kusnadi mengakui jika dalam penentuan Ketua Pansus Tatib Dewan dilakukan dengan cara voting alias pemungutan suara. Dari 30 anggota Pansus yang hadir, 7 orang memilih paket satu, dan sebanyak 17 orang memilih paket dua.

Sementara 6 orang anggota Pansus dari PDIP memilih abstain.

Kusnadi mengatakan, Pansus Tatib dibentuk untuk membuat peraturan tata

tertib yang akan menjadi ketentuan utama dalam menjalankan roda organisasi di Gedung DPRD Jatim. “Tatib itulah nanti yang akan menjadi landasan utama terbentuknya alat kelengkapan Dewan,” ujarnya, Untuk itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim ini berharap Pansus Tatib segera menjalankan tugasnya. “Lebih cepat dilakukan lebih baik, agar alat kelengkapan dewan juga bisa lebih cepat terbentuk,” tegas Kusnadi.

Anggota Pansus Tatib dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim Anwar Sadad menambahkan, berdasarkan jadwal yang disepakati, pembahasan peraturan Tatib Dewan oleh Pansus akan dilakukan hingga tanggal 29 September nanti.

Setelah pansus rampung dan disahkan dalam sidang paripurna, maka keesokan harinya alat kelengkapan Dewan, seperti Pimpinan DPRD, Komisi, dan Badan dapat segera dibentuk. “Kalau 29 September semua tuntas, maka 30 September-nya bisa langsung membentuk alat kelengkapan Dewan,” jelasnya.

Disinggung terkait kekalahan paket yang diusung PKB dari partai yang tergabung dalam KMP, Anwar Sadad menegaskan, bahwa hal itu merupakan bagian dari proses dan dinamika politik. Meski demikian, anggota DPRD tiga periode ini berharap, momentum pemilihan pimpinan Pansus Tatib menjadikan parpol yang lolos ke Gedung Indrapura, khususnya parpol pemenang pemilu sadar bahwa tidak ada parpol besar dan kecil.

Abdul Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim sementara dari PKB tidak mempermasalahkan partainya gagal merebut ketua pansus. Sebab penentuan pimpinan pansus merupakan kesepakatan seluruh anggota. “Nggak masalah, yang penting hasil dari pansus tata tertib itu nanti dapat diterima seluruh anggota dewan dari berbagai macam parpol,” ujar Halim.

Bagaimana jika paket KMP ini terus berlanjut dalam kepentingan dewan yang lain? Halim memprediksi tidak akan terjadi. Sebab, yang menjadi tujuan anggota dewan di Jatim ini adalah bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan kepenQ cty tingan parpol tertentu.Q

Sakit Anemia, 5 Jamaah haji Ditunda Keberangkatannya Surabaya, Bhirawa Meski sudah ribuan CJH yang diberangkatkan ke Arab Saudi, namun masih ada beberapa yang terpaksa tettunda karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Salah satu Jamaah haji asal Mojokerto yang berangkat melalui embarkasi Surabaya mengalami depresi.

Dengan begitu, jamaah yang mengalami depresi ditunda keberangkatannya dan masuk di kloter sepuluh yang seharusnya masuk kloter enam. Selain itu, jamaah yang sakit saat pemberangkatan kloter pertama itu juga sudah berangkat ikut kloter sepuluh.

K abid P eny elenggar aan H aji dan Umroh (PHU) Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Jatim, HM. Sakur membenarkan adanya calon jamaah haji yang mengalami depresi. Jamaah yang berasal dari kloter enam tersebut tiba-tiba marah sendiri tanpa sebab yang jelas di depan masjid Al Mabrur komplek asrama haji Sukolilo.

“Ia mengalami tunda keberangkatan dari Kamis (4/9) pukul 23.40 WIB hingga Sabtu (6/9) pukul 06.30 WIB, karena ia harus menjalani perawatan.sebelumnya kami memanggil pihak keluarganya untuk mensetujui dirawat di rumah sakit asrama

haji,” kata Sakur.

Setelah mengalami tunda keberangkatan karena sedang perawatan calon jamaah haji yang tidak mau disebutkan namanya tersebut akhirnya diberangkatkan pada kloter sepuluh yang take off pada pukul 06.30 WIB. Selain itu, dari hari pertama pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) hingga saat ini, ada lima jamaah yang dirawat di rumah sakit asrama haji Surabaya. dari lima jamaah yang sakit, empat diantaranya mengalami sakit Anemia dan satunya sakit Ascites Hipoalbumin. “ Sampai sekarang ada lima jamaah yang dirawat di rumah sakit asrama haji Surabaya karena sakit. Berangkatnya menunggu hingga jamaah benar-benar sembuh dan fit, agar saat disana jamaah bisa fokus beribadah,” kata Bagus Budiman Humas Kanwil Departemen Agama Provinsi Jatim.

Sampai dengan hari ini Minggu (7/9) sudah 5819 orang calon jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi melalui embarkasi Surabaya. Dari total tersebut ada 5754 orang calon jamaah haji dan 65 petugas haji. Jumlah tersebut terakumulasi dari kloter satu sampai dengan kloter 13.Q geh

Drakola, Paduan Sempurna Teknologi dan Budaya

Modifikasi Cerita Dewata Cengkar Sesuai Kemauan Rakyat Di atas panggung bertirai merah, seseorang lelaki duduk bersila di atas papan balok. Dia mengenakan songkok, setelan jas lengkap dengan celana panjang, dan sarung yang dililit ke pinggangnya. Di sebelah kanannya, duduk enam orang perempuan memakai berbagai kostum masa kini.

Waktu berjalan, tirai pun mulai dibuka perlahan. Lelaki itu lalu berdiri membacakan sebuah kisah tentang kerajaan yang dipimpin Dewata Cengkar. Ini adalah pentas drama, dan dia yang membawakan ceritanya.

Sayang, hampir setiap cerita yang dia baca selalu berbuah protes. Enam orang perempuan disebelahnya yang berperan sebagai rakyat itu selalu tak sependapat dengan kisah yang dibacakan.

Mereka menginginkan semua cerita yang dibacakan dalang sesuai keinginan rakyat, bukan dalang sejarah. Apapun ceritanya, baik itu tentang kerajaan, perjuangan, hingga masa kini. Rakyat diatas pentas

itu tidak mau diberi peran susah terus-menerus. Ainur tak kuasa, dia pun tetap membukakan buku ceritanya, dan rakyat akan susah sampai cerita berakhir.

Pentas dengan kisah Dewata Cengkar dan Aji Saka yang dipimpin Ainur Rifky sebagai pembawa cerita memang sebuah cerita lema.

Namun bersama grup Teater Sang Gendang dari SMPN 2 Sukodono, Sidoarjo, dia sukses memodifikasi alur ceritanya. Ada kritik sosial yang diusung untuk dalam pementasan itu.

“Sebelum pentas ini, kami sudah berlatih selama dua bulan bersama teman-teman satu grup teater ini,” kata Ainur saat ditemui usai me-

ngisi pentas Grand Final Drama Sekolah (Drakolah) Award 2014 yang digelar UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Tekkomdik) Dindik Jatim, Sabtu (6/9). Dari penampilannya itu, grup teaternya sukses menorehkan prestasi sebagai juara tiga kategori SMP. Dalam grand final Drakolah tersebut, ada 16 grup teater yang terpilih dari 35 grup teater yang turut mendaftar.

Mereka dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SMP, SMA/SMK dan sederajat se Jatim. Ke-16 grup tersebut terbagi dua, delapan tim kategori SMP dan delapan tim SMA/SMK. Pada tahap seleksi, seluruh peserta diberi kesempatan mengekspresikan diri namun tidak di pentas. Mereka diberi kesempatan mengikuti seleksi dengan mengunggah video penampilan teater ke internet, yakni youtube.com.

“Ini adalah upaya agar pelajar tidak asing dengan

tam/bhirawa

Penampilan Grup Teater Sang Gendang dari SMPN 2 Sukodono, Sidoarjo dalam lomba Drama Sekolah (Drakolah). teknologi. Karena pelajar harus berbudaya tapi juga tidak boleh kalah dengan zaman yang sudah serba IT

seperti sekarang,” kata Kepala UPT Tekkomdik Dindik Jatim Ema Sumiarti MSi. Ema menjelaskan, Dra-

kolah merupakan agenda tahunan melalui Radio Pendidikan (Rapendik) On Streaming. Pihaknya ingin

menjembatani pemanfaatan TIK dengan dunia seni dan budaya. “Lomba ini lain daripada yang lain. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia karena menggunakan kecanggihan teknologi masa kini,” ungkapnya.

Salah satu juri Luwar MSn mengatakan, beberapa aspek yang dinilai saat grand final Drakolah adalah penampilan di panggung (aspek penguasaan panggung dan kelancaran bahasa), kesesuaian tema (kostum, tokoh, ilustrasi musik), keunikan atau orisinalitas karya, hingga penggunaan durasi waktu.

Dia menjelasakan, setiap grup teater diberi waktu selama lima menit untuk menata properti di panggung. Apalagi, peserta grand final membawa properti sendiri-sendiri sesuai dengan tema yang dibawakan. “Ketika tampil, masing-masing tim diberi waktu 15 menit Q tam saja,” ungkapnya.Q

SURABAYA

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Luncurkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Online Calon TKI Merasa Bersyukur Kemudahan Pelayanan Pemprov, Bhirawa Untuk mengoptimalkan layanan pengurusan penempatan Tenaga kerja Indonesia(TKI) ke luar negeri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim meluncurkan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara Online.

Program layanan ini nantinya secara penuh beroperasi pada Oktober 2014 mendatang. Dengan adanya layanan on line ini, kata Kadisnakertransduk Jatim, Edi Purwinarto diharapkan pelayanan kepada calon TKI yang cepat, mudah dan murah serta dalam kerangka bulan layanan publik.

Edi menjelaskan, ada tiga layanan dasar yang akan memudahkan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan dinas kab/ kota dalam melayani penempatan TKI melalui saran online ini yaitu pengurusan Kartu Te-

naga Kerja Luar Negeri (KTKLN), Pengurusan pengajuan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan pengurusan Surat Pengantar Rekruit (SPR).

Harapannya, dari kemudahaan tersebut, terutama calon TKI dan PPTKIS dapat mengurangi biaya dari aspek transport dan dokumen yang pada akhirnya dapat menurunkan cost structure (biaya penempatan) TKI di Jawa Timur.

Selain itu, lanjutnya, melalui layanan online ini, setidaknya anggapan untuk mengurus dokumen TKI resmi itu sulit dan mahal dapat dihapus yang pada akhirnya mampu mengurangi pengiriman TKI Ilegal asal Jawa Timur.

Untuk memperlancar pelaksanaan program layanan TKI secara online itu, jelasnya, Disnakertransduk Jatim selama Agustus hingga September telah melakukan koordinasi ke Kemenakertrans, BNP2TKI dan asosiasi PPTKIS (APAJATI dan IEMSA).

RAGAM INFO

Penyidikan Kasus MERR Jalan di Tempat Kejari Surabaya, Bhirawa Upaya pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana ganti rugi proyek MERR oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, jalan di tempat. Hal ini terbukti dengan belum adanya penambahan tersangka yang sampai saat ini hanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tak hanya itu, tidak berjalannya penyidikan ini terlihat dari aktivitas penyidik Korps Adhyaksa yang tidak menunjukkan adanya perkembangan dari kasus ini.

Melainkan pemeriksaan hanya terkait tiga tersangka yang sudah ditahan sebelumnya.

Plh Kasi Pidsus Kejari Surabaya Agus Candra ketika dikonfirmasi Minggu (7/9), tidak membantahnya. Menurut dia, penyidikan sementara oleh pidsus hanya terfokuskan pada tiga tersangka saja.

“Kalau penyidikan masih belum ada perkembangan,” katanya.

Dijelankan Candra, penyidikan kasus MERR difokuskan pada pemberkasan tiga tersangka. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan dokumen yang dirasa kurang lengkap. Termasuk menambahi keterangan saksi yang masih dianggap kurang.

Mengenai adakah penyitaan terhadap aset para tersangka, Jaksa asal Banten ini mengaku belum mendapat laporan dari tim penyidik. “Penyitaan aset terakhir kali ya milik tersangka DW. Untuk selanjutnya, tim belum mengirimkan laporan Q bed ke saya,” tegasnya.Q

Bentuk Sembilan Fraksi DPRD Jatim, Bhirawa Setelah dilantik pada 31 agustus 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Periode 2014 – 2019 kini membentuk sembilan fraksi di DPRD Jatim. Dimana penentapan dan pembentukan sembilan fraksi di DPRD Jatim disampaikan oleh ketua DPRD Jatim sementara, Abdul Halim Iskandar di Rapat Paripurna yang digelar Sabtu (6/9). ”Untuk tahun ini periode 2014 – 2019 jumlah fraksi di DPRD Jatim menurun menjadi hanya sembila fraksi saja, dibandingkan tahun 2009 – 2014 sebanyak 10 fraksi,” ujar Ketua DPRD Jatim Sementara, Abdul Halim Iskandar ditemui usai paripurna, Sabtu (6/9).

Menurutnya, sebanyak delapan partai membentuk fraksi sendiri karena jumlah kursinya sebanyak lima hingga dua puluh kursi. Sedangkan dua partai hanya memiliki dua hingga empat kursi maka dua partai yang hanya memiliki kursi sedikit harus digabung sehingga membentuk satu fraksi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adapun delapan partai yang membentuk fraksi sendiri fraksi adalah PKB (20 kursi), PDIP (19 kursi), Gerindra (13 kursi), Demokrat (13 kursi), Golkar (11kursi), PAN (7 kursi), PKS (6 kursi) dan PPP (5 kursi).

Sedangkan NasDem yang hanya mendapat 4 kursi serta Hanura 2 kursi tak bisa membentuk fraksi sendiri, maka dua partai tersebut membentuk Fraksi Nasdem – Hanura yang telah disepakati Q cty oleh kedua partai tersebut.Q

“Sebagai tindak lanjut sosialisasi itu telah dilakukan bimbingan teknis kepada seluruh operator baik disnaker kab/kota, PPTKIS Pusat dan PPTKIS cabang yang beroperasi di Jatim,” paparnya , di kantor UPT P3TKI Surabaya, Jumat (5/9).

Menurutnya, program penempatan TKI di Jawa Timur masih menjadi salah satu program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.

Dalam hal ini, program TKI ke depan diarahkan untuk menempatan dan mengisi lowongan kerja formal dan mampu menjadikan remmitan yang diperoleh menjadi modal kegiatan-kegiatan produktif di daerah asalnya.

Sampai Agustus 2014, jelasnya, jumlah penempatan TKI asal Jawa Timur yang tercatat di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Disnakertransduk Prov Jatim sebanyak 28.738

rac/bhirawa

Kadisnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto ketika berbincang dengan para calon TKI. orang dengan total remintace sebanyak Rp. 1.7 triliun.

Sedangkan di tahun 2013, lanjutnya, penempatan TKI formal asal Jatim naik 4,64 persen menjadi 35,49 persen dari seluruh total penempatan TKI sebanyak 52.571 orang.

Secara keseluruhan total penempatan TKI tahun 2013 yang diberangkatkan dari embakarsi Bandara Juanda menurun sebanyak 22,69 persen dari sebanyak 68.003 orang di tahun 2012 yang disebabkan moratorium penempatan TKI ke negara-

negara tertentu.

“Ada empat SIAP yang harus diperhatikan bagi yang berminat menjadi Calon TKI, yaitu siap Fisik dan Mental, siap Dokumen, Siap Bahasa dan Keterampilan serta Siap Pengetahuan Negara Tujuan,” tandasnya.

Sementara, salah satu calon TKI asal Banyuwangi, Supartiningsih mengatakan, dirinya bersyukur ketika mendengar adanya meluncurkan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara Online ini.

Sebab, selama ini ketika masa kontrak habis sebagai TKI di Hongkong, maka ia harus pulang pergi ke Banyuwangi – Surabaya untuk mengurus persyaratan kembali agar bisa berangkat bekerja ke Hongkong.

“Kalau ada pelayanan yang memudahkan seperti ini, saya senang sekali. Sebab selama ini harus datang ke UPT PJTKI terlebih dulu. Ke depan, berarti saya sudah bisa menggunakan secara online cukup di rumah saja untuk mengurus persyaratanQ rac nya,” katanya.Q

Bersaing di AFTA, Rumah Sakit Harus Kantongi Akreditasi Surabaya, Bhirawa Untuk memenangkan persaingan di era ASEAN Free Trade Area (AFTA) rumah sakit di Jatim harus secepatnya mengantongi akreditasi rumah sakit tahun 2012.

Akreditasi akreditasi rumah sakit tahun 2012 akan memberikan pelayanan yang nyata kepada masyarakat atau pasien.

Humas Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jatim, dr Samsul Arifin MARS mengungkapkan, akreditasi rumah sakit 2012 merupakan sebuah penilaian yang cukup rill dan tepat bagi dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Dalam akreditasi rumah sakit tahun 2012 penilai akan menilai beberapa komponen diantaranya adalah pelayanan, manajemen, MDG’S (The Millennium Development Goals) dan keselamatan pasien. ‘’Beberapa komponen ini yang nantinya akan dijadikan acuan bagi penilai untuk menilai kelayakan rumah sakit,’’ ucapnya.

Samsul mengatakan, dalam menghadapi AFTA tahun 2015 seluruh rumah sakit haru berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien. Rumah sakit harus memperlakukan pasien dan keluarga sebagai tamu yang istimewa. Menurutnya, pasien wajib

Pelayanan yang diberikan RS kepada masyarakat.

dna/bhirawa

mendapatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit. ‘’Pasien dan keluarga pasien akan memilih rumah sakit mana saja yang mereka inginkan hal ini terkait dengan kepuasan pelayanan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengatakan, dari sembilan RS (RS Panti Nirmala (Januari 2013) RS Mata Undaan (April 2013), RS Premier SUrabaya (Maret 2014), RSAL Dr Ramelan

(April 2014), RS Muhammadiyah Lamongan (Mei 2014), RS Baptis Batu (Mei 2014), RS PT Semen Gresik (Mei 2014), RS Adihusada Kapasari (Juni 2014), dan RSUD Dr Soetomo (Juli 2014) yang terakreditasi RS tahun 2012 di Jatim baru beberapa persennya dari total RS yang ada. Menurutnya, jumlah ini relatif lebih kecil dari total RS yang ada sebanyak 331 RS. ‘’Kita ingin tahun ini RS di Jatim segera mengurus akreditasi se-

Agrowisata Mini Ubah Citra Seram Kepolisian

Polsek Jambangan Sulap Diri Menjadi Kampoeng Wisata Surabaya, Bhirawa Anggapan seram masyarakat ketika mendengar kata Polisi, dapat dipatahkan oleh Polsek jajaran Poltestabes Surabaya.

Dengan luas tanah 6.000 m2, Polsek Jambangan Surabaya berupaya mengelola aset negara dengan menyulapnya menjadi Kampoeng Wisata.

Sekilas, Polsek yang berada di Jalan Karah tersebut tak jauh beda dengan Polsek lain di Surabaya. Bedanya, di belakang gedung dua lantai tersebut ada lahan luas yang sudah disulap sedemikian rupa. Persis di belakang gedung, dimanfaatkan untuk parkiran. Di tengahnya, berdiri musala dengan ornamen terbuka, seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu.

Di belakang musala ada kantin yang terintegrasi dengan lapangan serbaguna.

Sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat, Polsek

Jambangan merubah icon menjadi Kampoeng Wisata. “Tidak ada anggapan kantor Polisi itu seram dan membuat takut masyarakat yang hendak memasukinya,” ungkap Kapolsek Jambangan, AKP Erwin diselasela peresmian Lapangan Serbaguna Adhi Pradana dan kantin Tantya Sudhirajati serta Musholla Mapolsek Jambangan.

Tanah seluas 6.000 m2 ini, nantinya akan dikelola dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Jasa Tirta. Selain itu, Erwin menjelaskan, Road Map-nya bisa dipakai sebagai sarana olahraga seperti bola volley, tenis dan futas.

“Kami juga menyediakan lapangan lalu lintas, Mini Agrowisata Anak-anak, area lomba burung, dan kolam pancing. Ini sebagai tanggungjawab aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat diluar urusan kea-

manan,” paparnya.

Tak hanya itu, Erwin menjelaskan, akses Kampoeng Wisata yang ada dikantornya ini, akan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat umum yang ingin berkunjung, terlebih lagi bagi warga Jambangan dan sekitarnya. Mengenai biaya masuk ke Kampoeng Wisata, di hari-hari tertentu pengunjung akan dikenakan biaya masuk.

“Untuk saat ini para warga dapat menikmati Kampoeng Wisata dengan gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun,” urainya.

Ide munculnya Kampoeng Wisata, lanjut Erwin, berawal dari keluhan masyarakat atas lahan tidur yang di huni hewan-hewan liar. “Tetangga kanan kiri sering mengeluhkan dengan hewan melata yang masuk ke rumah mereka. Ketika proses pengurukan, banyak ular kobra yang Q bed ditemukan,” ungkapnya.Q

hingga ijin operasional RS tidak dicabut,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, sampai saat ini banyak dari RS yang kesulitan mendapatkan akreditasi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan, hingga alur dan sistem yang diterapkan. ‘’Beberapa persyaratan ini yang menjadi syarat bagi RS dalam mengurus akreditasi,’’ Q dna ucapnya.Q

Evaluasi Kejaksaan Atas Kasus Tera Meter BBM

Kemungkinan Pejabat Disperindag Akan Dipanggil Surabaya, Bhirawa Usai pemeriksaan terhadap puluhan pengelola SPBU dari berbagai daerah di Jawa Timur dan petugas UPTD Metrologi, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim juga berencana memintai keterangan pejabat Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

Keterangan dari pejabat Disperindag itu, nantinya dibutuhkan penyidik guna melengkapi proses penyelidikan terkait dugaan manipulasi takaran di 125 SPBU di Jawa Timur. Khususnya, permainan takaran ketika terjadi panic buying saat ada pembatasan penjualan BBM bersubsidi beberapa waktu lalu.

Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Muhammad Rohmadi menyampaikan, pihaknya saat ini masih melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada puluhan pengelola SPBU dan beberapa pegawai UPTD Metrologi yang sudah dilakukan.

“Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan selanjutnya akan kami lakukan kepada pihak-pihak (Disperindag, red) yang Q bed ada kaitannya dengan persoalan ini,” terang Rohmadi.Q

Usia Produktif Berpotensi Alami Tekanan Studi terbaru dari Litbang Kementerian Kesehatan menunjukkan fakta mengejutkan terkait penyakit yang paling banyak dialami usia produktif. Dari data tersebut diketahui, hidup penduduk Indonesia lebih sering mengalami tekanan.

Analisi ini disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, Dwi Listywardani MSc. Dipl Com. Menurutnya, meski tidak menyebabkan kematian, namun penyakit tersebut seringkali mempengaruhi produktifitas penduduk. Mereka mendapat banyak tekanan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, karena mendapat stigma negatif, seperti kurang cantik, kurang pintar, dan lain

sebagainya.

Banyaknya tekanan ini jika tidak segera diatasi akan berdampak buruk terhadap masa depan seseorang. ‘’Seseorang harus mampu mengatur dan mengelola tekanan agar tekanan yang timbul dari luar tidak berpengaruh negatif kepada mental,’’ tegasnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, selain itu, penyakit lain yang seringkali terjadi dialami usia produktif yakni HIV Aids dan tuberkolosis. Karena itu, seluruh elemen masyarakat mau bekerjasama dalam

mencegah penyakit yang mengancam semua orang. ‘’Kesehatan generasi muda adalah fondasi dasar bagi negara yang besar dan kokoh. Ini adalah usaha kita bersama untuk membuat bonus demografi ini menjadi bonus dan bukan sebaliknya menjadi musibah,’’ jelasnya.

Sementara itu Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono mengungkapkan, usia produktif dalam hal ini remaja merupakan sebuah masa yang rentan dalam penularan penyakit seksual. Banyak dari kalangan remaja salah memilih teman pergaulan sehingga menyebabkan remaja terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS. Sebagai orang tua peran

serta untuk membimbing anak-anak wajib dilakukan.

Banyaknya pengaruh negatif dari luar membuat remaja larut dalam pergaulan bebas. ‘’Kita tidak ingin generasi penerus bangsa hancur karena penyakit HI/AIDS,’’ ucapnya Ke depan ia berharap kepada semua elemen masyarakat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa agar menjadi remaja yang tangguh dan bermartabat. Remaja baik adalah remaja yang berperilaku sesuai dengan noram dan aturan berlaku. ‘’Saya yakin jika remaja berperilku baik maka masyarakat akan mudah menerima keberadaan Q dna remaja,’’ pesannya.Q

Banyaknya tekanan yang dialami, masyarakat Indonesia mengalami penurunan produktivitas.

dna/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

Menghina Bangsa di Medsos MENGGUNAKAN media sosial (facebook, twitter dan yang sejenisnya) mestilah tetap sopan, dan tidak menunjukkan permusuhan pada pihak lain. Serta tetap mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum adat. Walau peralatan teknologi informasi bersifat privacy, tetapi pernyataan pada media sosial bersifat published, bagai pengumuman.

Sehingga pernyataan pelecehan dapat dikategorikan sebagai penghinaan di depan umum. Bisa berujung delik pidana aduan.

Kasus posting akun facebook (FB) mahasiswa S-2 Notariat Universitas Gadjah Mada (UGM), baru-baru ini menggemparkan masyarakat Yogya. Bermula dari jengkel terhadap pelayanan SPBU. Penyebabnya, antrean panjang pada jalur motor untuk membeli BBM bersubsidi, lalu mengantre pada pompa BBM non-subsidi. Disuruh pindah antrean itulah yang menyebabkannya jengkel, lalu memposting FB dengan kata-kata permusuhan.

Nyata-nyata yang di-posting meng-generalisasi orang Yogya dengan sebutan yang negatif. Posting pada FB, tentu berbeda dengan buku catatan harian. Meski menggunakan ponsel milik sendiri, FB bukanlah aset pribadi. FB secara definisi resmi di-definisi sebagai area publik, sehingga disebut media sosial. Dus, apapun yang di-posting dapat disetarakan sebagai pengumuman. Bisa dibaca secara luas melalui metodologi siaran “temannya teman.”

Sehingga menghina dalam akun FB atau jenis media sosial yang lain dapat dikategorikan sebagai penghinaan di depan umum. Itu, resmi ranah pidana, tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dikelompokkan sebagai hatzai artikelen. Andaipun laporan dicabut oleh pelapornya, boleh jadi akan disusul dengan laporan lain oleh pihak lain untuk kasus yang sama dengan tersangka yang sama pula.

Bahkan masyarakat seluruh Indonesia dapat menjadi pelapor untuk kasus penghinaan mahasiswa S-2 Notariat UGM itu. Reasoning-nya, Yogya adalah bagian dari Republik Indonesia. Pelaporan yang lebih masif bisa saja dilakukan. Hal itu sebagai penghukuman publik, sekaligus untuk menimbulkan efek jera terhadap kecerobohan posting dalam media sosial. Lebih konyol lagi, posting ceroboh itu dilakukan oleh individu dengan tingkat pendidikan yang sangat memadai (S-2!).

Apakah tidak diingat, bahwa ratusan wong Yogya juga bergelar profesor dari berbagai disiplin ilmu. Sebagian juga menjadi guru besar di fakultas Hukum UGM, termasuk di pasca-sarjana program studi Notariat. Banyak pihak yang bisa digolongkan sebagai wong Yogya, boleh jadi merasa turut terhina. Juga wong Yogya yang tinggal di berbagai daerah seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Jadi, memang fatal mem-posting dengan kata hinaan terhadap etnis maupun daerah suku bangsa.

Kebebasan berkomunikasi (mengakses dan menyampaikan informasi) memang dijamin UU. Bahkan UUD pasal 28F menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kasus kebebasan ber-informasi pernah pula terjadi di Tangerang oleh seorang pasien terhadap rumahsakit.

Pasing yang mem-posting informasi kepada temannya memperoleh dukungan luas secara nasional. Tetapi yang disampaikan pada kasus posting mahasiswa S-2 Notariat, bukanlah informasi, melainkan penghinaan. Sehingga benar timbul reaksi penentangan, berujung pelaporan ke Polisi. Begitu pula wajar, pihak UGM memberikan sanksi akademik.

UUD pasal 28J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Maka seyogianya seluruh pengguna media sosial menggunakan hak-nya dengan menjunjung tinggi hukum, adat serta kesopanan dalam berkomunikasi umum. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tabahkanlah Jero KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin lincah saja. KPK menunjukkan bahwa dirinya tidak diintervensi oleh siapa pun. KPK makin leluasa saja untuk berkehendak dan melangkah sesuai kewenangannya. Itulah lembaga antirasuah berusia 11 tahun yang menetapkan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka.

Banyak pihak menduga, kementrian ESDM memang “subur”. Publik memang sepertinya memiliki peta rawan korupsi. Kementrian ESDM termasuk dalam deretan lembaga yang diasumsikan rawan korupsi. Karena itu, nilai kerugian negara yang disangkakan kepada Jero Wacik sebesar Rp 9,8 miliar, dinilai terlalu kecil. Kasus ini akan menjadi perhatian lebih karena faktor nama.

Ketua rukun warga tempat Jero Wacik tinggal, Alex Asmasoebrata, manilai, indikasi korupsi yang disangkakan kepada Jero sangat kecil nilainya. Menurut Alex yang mantan pembalap itu, untuk jabatan Jero, bisa saja dia melakukan korupsi triliunan rupiah.

Apa pun korupsi adalah korupsi. Bahwa KPK juga ingin populer dan dikenang, rasanya juga wajar. Bahwa nama besar harus memberi contoh yang baik untuk hal yang kecil-kecil, pun kita setuju.

Jero Wacik harus siap menjadi contoh bagi bangsa ini untuk mengatakan bahwa penanganan korupsi tidak pandang bulu. Karena itu, lakonilah proses hukum ini dengan tabah, Jero.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

Rakyat Menjadi ’Polisi Politik’ Iki sing dadi tandane zaman kolobendu. Zaman kalabendu iku koyo-koyo zaman kasukan, zaman kanikmatan donya, nanging zaman iku sabenere zaman ajur lan bubrahing donya. Zamane zaman edan. Wong bener tenger-tenger.

Wong salah bungah-bungah. Wong bejat munggah pangkat. Akeh ndandhang diunekake kuntul. (Syair Ronggowarsito)

T

erjemahan bebas, syair bernuansa futurolog itu bermakna: “Inilah tandatanda zaman krisis-global.

Era krisis global seolah-olah menyenangkan, nikmatnya hidup di dunia, tetapi sebenarnya era kehancuran dan rusaknya dunia. Era-nya periode ke-gila-an. Yang benar termarjinal, termangu tak berdaya. Yang berbuat salah bersenang-senang. Yang bejat malah naik pangkat. Banyak komentar tak berisi.”

Syair itu diucapkan oleh Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, pada acara pisah-pamit dengan DPRD Jatim periode 2014-2019 (Jumat 29 Agustus 2014). Syair nasihat yang digubah oleh ki Ronggowarsito itu, diantaranya menukil tanda-tanda zaman akhir yang ditulis oleh Prabu Jayabaya.

Acara pisah-pamit, sebelumnya diisi berbagai kinerja lembagalembaga dewan, semula terkesan menegangkan. Banyak yang harus mengucapkan selamat jalan, karena lebih separuh anggota DPRD Jatim tak lolos lagi.

Nuansa kebatinan mulai nampak manakala pucuk pejabat politik di Jawa Timur (Gubernur Pakde Karwo) membacakan syair Ronggowarsito. Seolah-olah di-ingatkan, bahwa purna tugas (dengan selamat) sebagai anggota dewan, sebenarnya harus dipandang sebagai karunia. Banyak anggota dewan dari daerah lain, mengakhiri tugas secara mengenaskan, masuk penjara. Begitu pula yang akan memulai menjadi anggota dewan, mestilah ekstra-waspada.

Inilah era kalabendu, zaman edan! Banyak komentar (dari ahli maupun politisi) yang tak berbobot.

Karena ahli maupun politisi hanya berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan harta. Wong bejat munggah pangkat, wong bener tenger-tenger, wong salah bungah-bungah. Era kalabendu, tidak dapat membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang menang dianggap benar, tak peduli prosesnya melanggar berbagai hukum dan meyimpangi norma kepatutan.

Agaknya, syair Ronggowarsito (dan jangka Jayabaya) telah hampir

P

(1971 sampai pemilu 2004). Dahulu, caleg jadi ditentukan oleh parpol, berdasar nomor urut caleg. Frasa kata-kata “proporsional terbuka terbuka” bisa dimengerti sebagai pertarungan perorangan. Prakteknya, mendekati situasi sosial pileg 2014 menjadi dan politik Indonesia pertarungan individOleh : era reformasi saat ini. ual antar-caleg secara Yunus Supanto Kekuasaan (politik) eksternal maupun inmenjadi tambang paternal. Setiap caleg ling efektif untuk mengmengerahkan segala gali kekayaan harta secara cepat. cara untuk memenangi persaingan.

Sehingga berbagai ajang demokrasi Tak peduli walau harus men-curangi telah berubah menjadi sirkuit, adu rekan se-parpol. cepat meraih kekuasaan politik.

Itulah “celah” regulasi. UU Buktinya, kini kasus-kasus korupsi Nomor 8 tahun 2012 pada pasal 7 lebih di-dominasi oleh pemegang menyatakan: “Peserta Pemilu unjabatan publik (politik). tuk memilih anggota DPR, DPRD Sudah ratusan pejabat publik provinsi, dan DPRD kabupaten/ (Menteri, Gubernur, Bupati, Wakota adalah partai politik.” Selikota, apalagi DPR dan DPRD) hingga kontestan pemilu adalah masuk penjara. Ratusan yang parpol, bukan perorangan. Namun lain sedang meng-antre, diawali pasal ini terasa ambivalen dengan dengan status saksi, atau sudah pasal 5 tentang sistem pemilu disebut-sebut dalam fakta peryang proporsional terbuka, sebasidangan turut melakukan KKN gai pertarungan individual. Bukan (kolusi, korupsi dan nepotisme). lagi persaingan antar-parpol.

Bahkan jika seluruh perundangBanyak yang tak lolos pileg undangan ditegakkan benar, maka 2014, walau telah mengerahkan penjara Medaeng perlu diperluas segala daya dan dana, terutama sampai ke arah Krian. ongkos money politics. Rata-rata pengeluaran caleg jadi pada tingKe-edan-an Sistemik kat propinsi, lebih dari Rp 1 milPada bait hampir akhir, sebeyar. Pileg tahun ini, memang bagai narnya Ronggowarsito juga berpesirkuit demokrasi yang paling san: “Mula sing tatag, sing tabah, mahal selama sebelas kali pemilu sing kukuh, jo kepranan ombyak ing di Indonesia. Pada tiga kali pileg zaman.” Dan, yang paling berunpaling awal (tahun 1955, 1971 dan tung adalah orang yang selalu eling 1977) seorang aktivis parpol bisa (mengingat Allah) lan waspada, bersaja menjadi anggota DPR-RI (dan pegang teguh pada nilai kemuliaan DPRD Propinsi serta DPRD Kabukemanusiaan. Memang harus waspaten/Kota) tanpa modal. Kecuali pada, karena tak jarang perundanghanya berbekal hubungan dekat undangan malah menjadi jebakan dengan pimpinan parpol. sistemik. Beberapa diantaranya Tetapi tiga pileg berikutnya sudah dideteksi, lalu dibatalkan oleh (tahun 1982, 1987 dan 1992), suMK (Mahkamah Konstitusi). dah dimulai adanya setoran uang Misalnya, tentang “sangar”-nya kepada pimpinan parpol, sebagai pelaksanaan UU Pemilu UU Nosumbangan biaya kampanye. Namor 8 tahun 2012 tentang Pemilu mun sejak pemilu 1999, 2004 dan Anggota DPR, DPD dan DPRD. 2009, dana yang harus disediakan Ke-sangar-an bersumber pada pasal oleh caleg semakin besar. Bukan 5 ayat (1) dinyatakan: “Pemilu unsekadar urunan biaya kampanye, tuk memilih anggota DPR, DPRD melainkan juga sebagai anggaran provinsi, dan DPRD kabupaten/kota money politics yang dibagikan dilaksanakan dengan sistem proporkepada masyarakat pemilih. Bahsional terbuka.” Dengan pasal ini kan juga untuk “membeli” suara penentu caleg jadi adalah penyelengpada penyelenggara pileg, mulai gara pemilu, berdasarkan urutan tingkat kecamatan (PPK). suara terbanyak perorangan.

Proporsional terbuka, itulah Balik Modal Politik yang membedakan sistem pemilu Ongkos pileg yang ditanggung berdasar UU Nomor 8 tahun 2012 caleg menjadi sangat mahal. Tetapi dengan sistem pemilu sebelumnya anehnya, banyak yang berburu

peluang menjadi anggota DPR (dan DPRD). Apa yang dicari? Tak lain kewenangan dan hak-hak sebagai anggota parlemen. Diantaranya hak Hak Keuangan dan Administratif, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 317 ayat (3), dinyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD provinsi berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.” Sehingga setiap anggota dewan merasa memiliki hak protokoler “high level.” Penghasilan besar dan hak protokoler high level itulah yang menyebabkan pen-caleg-an diantre banyak orang, yang tua maupun yang muda. Toh dalam rekrutmen caleg tidak diminta persyaratan kompetensi akademis maupun kompetensi pengalaman kerja.

Menjadi anggota DPRD merupakan pekerjaan menggiurkan.

Penghasilan besar tanpa keringat, tanpa keahlian dan tanpa pertanggungjawaban. Konon untuk berpengharapan besar jadi lagi (sebagai anggota DPRD Jawa Timur) diperlukan ongkos politik sekitar Rp 1 milyar. Tetapi diyakini biaya ini akan BEP (break event point, balik modal) pada paruh tahun ketiga. Selebihnya, separuh periode tinggal memetik hasil keuntungan.

Penghasilan anggota dewan di-create dalam berbagai kegiatan, misalnya kunjungan kerja (kunker).

Tetapi kunker dan produk legislasi (membuat Perda) paling banyak memperoleh sorotan masyarakat.

Banyak kunker hanya studi banding abal-abal, tak lebih dari plesiran. Begitu pula banyak pula Perda yang tidak bermanfaat. Secara prosedur, seluruh Perda telah melalui mekanisme yang benar.

Tetapi tidak semua Perda bermanfaat. Bahkan sebenarnya, tidak ada Perda pun tidak akan mengurangi jalannya pemerintahan.

Maka benar tuturan gubernur Pakde Karwo yang dipinjam dari syair Ronggowarsito. Pada saat menggenggam kekuasaan politik harus tetap eling lan waspada.

Masyarakat sudah cukup melek peraturan dan perundangan. Kinerja dewan (terutama fungsi pengawasan) akan menjadi pengharapan. Tetapi sekaligus masyarakat sudah siap menjadi “polisi politik” yang baik.

Yunus Supanto, wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Pendidikan Non Formal sebagai Alternatif

endidikan merupakan usaha sadar dalam melakukan kegiatan belajar_mengajar dan proses pembelajaran dalam memahami suatu hal. Hal tersebut baik dilakukan secara formal maupun non-formal. Pengembangkan kemampuan intelektual, spiritual, maupun skill oleh peserta didik menjadi faktor utama. Untuk menjadikan pendidikan lebih memiliki signifikansi.

Karena, bahwasanya pendidikan akan menentukan Legal-Formal kedepannya untuk dijadikan sebagai tumpuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga.

Disamping itu, pendidikan berbasis agama, menjadi sangat penting. Karena, itu akan menentukan prilaku manusia dalam bersosial. Ketika pendidikan disandingkan dengan agama, yang kemudian di_implementasikan secara sosialis. Maka tebentuklah kecerdasan yang diiringi dengan akhlakul karimah. Bentuk implementasi pendidikan tersebut tidak hanya menitik kepada ruang lingkup pendidikan formal, tetapi juga lingkup pendidikan non-formal.

Banyak stigma dari kalangan masyarakat menengah ke_atas yang mengatakan bahwa, orang yang berpendidikan adalah orang –orang yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai ke level yang tinggi atau perguruan tinggi.

Karena, itu merupakan suatu bentuk prestasi tersendiri yang telah dicapai. Selain itu, lamanya proses mendapatkan titel atau jabatan yang menjadi faktor utama seseorang ingin mendapatkan tingkat pendidikan pada level tertinggi.

Sebenarnya pendidikan dapat didapatkan di manapun dan kapanpun, selagi dalam kegiatan tersebut kita memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman baru yang dapat kita kembangkan secara komprehensif. Tak harus

secara lugas dan dilakukan secara fortegas menyebutkan mal, akan tetapi hal bahwa pendidikan tersebut dapat pula senon- formal akan cara non-formal. Karterus ditumbuhena, pada hakikatnya kembangkan dalam pendidikan memiliki rangka mewujudesensi memberikan kan pendidikan berdaya ke_ilmuan dan basis masyarakat, daya intelektual yang dan pemerintah ikut mumpuni. Namun, bertanggungjawab ketika kita melirik Oleh : kelangsungan penrealita yang ada pada Ali Damsuki didikan non- formal masyarakat Indonesebagai upaya untuk sia, dari kalangan menuntaskan wajib menengah ke bawah. belajar 9 tahun.

Harapan untuk Seorang ilmuan Philip Coombs melanjutkan pendidikan yang dan Manzoor A., P.H. (1985) dalebih tinggi sangat_lah minim. lam bukunya The World Crisis Faktor ekonomi menjadi salah In Education mengungkapkan satu alasan yang paling utama. bahwasanya, pendidikan dikaSehingga, mengakibatkan bantegorikan menjadi tiga jenis, yakyak anak-anak Indonesia yang ni Pendidikan Formal (PF), Penmemiliki potensi lebih, harus didikan Non Formal (PNF) dan mengorbankan segalanya. Dan Pendidikan In Formal (PIF). tak luput cita-citanya harus putus Dalam UU Nomor 20 Tahun di tengah jalan.

2003, Pasal 26 ayat 1 dijelasEksisitensi Pendidikan Non-Formal kan bahwa Pendidikan nonKeberadaan Pendidikan yang formal diselenggarakan bagi berbasis formal, tidak selamanya warga masyarakat yang memermembatasi masyarakat menengah lukan layanan pendidikan yang ke_bawah untuk ikut serta dalam berfungsi sebagai pengganti, menikmati manisnya pendidikan. penambah. Dalam pendidikan Dengan didirikannya pendidikan non-formal meliputi pendidikan non-formal, menjadi salah satu alkecakapan hidup (life skills), ternatif bagi masyarakat kurang pendidikan anak usia dini, penmampu untuk berpendidikan didikan kepemudaan, pendidikan pula. Walaupun, secara kurang pemberdayaan perempuan, penkeseluruhan kurang memadai didikan keaksaraan, pendidikan dalam hal peningkatan fasilitas. keterampilan dan pelatihan kerMaka dari itu, peran pemerintah ja, pendidikan kesetaraan, serta dalam membangun masyarakat pendidikan lain yang ditujukan sangat diperlukan. untuk mengembangkan kemamPemerintah harus lebih mempuan peserta didik. perhatikan rakyatnya melaPada hakekatnya eksistensi lui semangat otonomi daerah pendidikan non-formal tidak hayaitu menggerakkan pendidikan nya ditujukan kepada anak-anak non-formal. Dengan Implemenyatim piatu, anak-anak yang tasi model pendidikan ini, akan putus sekolah karena hambatan mampu membantu bagi kalangan ekonomi, korban narkoba dan masyarakat yang kurang mampu. anak cacat mental maupun cacat Karena UU Nomor 20 tentang tubuh. Karena esensi pendidikan Sistem Pendidikan Nasional non-formal, selain memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk program PKK, KB, peningkatan gizi keluarga, dll. Sekaligus memberikan pelayanan kepada anak-anak usia sekolah, mulai dari usia sekolah dasar hingga usia perguruan tinggi dalam bentuk bimbel atau kursus- kursus.

Pendidikan non-formal memiliki spesifikasi yang berbeda bila disejajarkan dengan pendidikan formal. Terlihat dari tujuan Pendidikan non-formal, yakni memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masa kini dan masa depan, dimana dalam pelaksanananya tidak terlalu menekankan pada ijazah. Mengenai alokasi waktu pelaksanaan, pendidikan non-formal juga terkesan lebih singkat bila dibandingkan dengan pendidikan formal, karena hanya ditekankan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pendidikan non-formal juga memiliki kelebihan yang lain jika dibandingkan dengan pendidikan formal, diantaranya; program yang suguhkan lebih luwes, biaya yang murah, lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki program yang fleksibel.

Isi dari program Pendidikan non-formal ini berpedolam pada kurikulum pusat pada kepentingan peserta didik (warga belajar), mengutamakan aplikasi dimana penekanannya terletak pada keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Karena memang tujuan dari sistem pendidikan ini adalah untuk mengasah keahlian dan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang kita miliki.

Wallahu a’lam bis showab Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon, 8 SEPTEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Sidoarjo Juara 1 Nasional Lomba Masak Bahan Ikan Sidoarjo, Bhirawa Sidoarjo berhasil menyabet juara 1 lomba masak serba ikan tingkat nasional dengan kategori menu kudapan, yang di selenggarakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, belum lama ini, di Jakarta ovention Center.

Selain itu, dalam lomba yang diikuti oleh sebanyak 34 Provinsi di Indonesia itu, Prov Jawa Timur yang diwakili oleh Sidoarjo itu, juga berhasil menyabet juara 2 kategori menu balita dan juara 2 kategori menu keluarga.

Kabid Usaha Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Sidoarjo, Ir Septiwati Nugraheni MM, menyampaikan dalam lomba ini peserta bisa memanfatkan ikan di daerahnya. Maka itu Sidoarjo sejumlah ikan yang punya potensi, seperti ikan bandeng, lele dan udang. ‘’Lomba ini digelar dalam rangka meningkatakan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat, agar bisa meningkatkan gizi masyarakat,’’ jelas Septi, Jum at ( 5/9) kemarin di kantornya.

Menurut Septi, dengan mngkonsumsi ikan, diharapkan bisa memberikan keanekaragaman menu makanan di keluarga. Sehingga bisa memberi kontribusi pada kecerdasan pada masyarakat.

Disampaikan Septi, bagi Kabupaten Sidoarjo, dari kegiatan ini bukan masalah juaranya, tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana mampu menigkatkan gemar makan ikan dengan menu yang beragam di dalam keluarga.

Karena gemar makan ikan, sehingga tingkat konsumsi makan ikan di Kab Sidoarjo melebihi Jawa Timur. Pada tahun 2012, datanya sebanyak 27,71 kg perkapita pertahun, sedangkan tingkat Jawa Timur masih 22,27 kg perkapita pertahun. Tetapi di tingkat Nasional 33, 89 kg perkapita pertahun. Q ali

Pabrik Penggilingan Padi Modern Dibangun di Mojokerto Berkapasitas 15 Ton Padi per Hari Kab Mojokerto, Bhirawa Pabrik penggilingan padi bertehnologi modern dibangun dan diresmikan opersionalnya di desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kab Mojokerto, Minggu (7/9) kemarin. Pabrik dengan kapasitas 15 juta ton per hari ini, diyakini mampu memperkuat surplus padi di Jatim diatas 4 juta per tahun.

“Tehnologi yang digunakan disini meminimalisir wise (buangan, red) dari padi yang digiling. Pabrik ini kita harapkan bisa memperkuat surplus stock padi di Jatim,” ujar Wakil Gubernur Jatim diselasela peresmian kemarin. Persemian dipimpin menteri Pertanian Suswono, bersama Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dan Presdir Lumbung Padi Indonesia Rachmad Gobel.

Menurut Wagub, saat ini dengan tingkat produktivitas padi di Jatim yang masih menggunakan tehnologi tradisional surplus stock beras mencapai angka 4 Juta ton per tahun. Dengan perubahan cara

memproses seperti yang dilakukan PT LPI tersebut, dipastikan bakal menambah stock beras di Jatim. “jeniis beras yang dihasilkan jenis premium, ini akan pas dengan kebutuhan konsums warga Jatim yang 40 persen mengkonsumsi beras premium,” tambah Gus Ipul sapaan akrab Syaifullah Yusuf. Gus Ipul memprediksi kedepan akan ada 60 hingga 70 persen warga Jatim yang akan beralih mengkosumi beras premium.

Disinggung keberadaan PT LPI yang bisa mengancam keberadaan petani dan pemilik penggilingan padi tradisional, Gus Ipul menyatakan sudah memiliki antiispasinya.

“Kita akan mengawal se-

Kaiyadi/bhriawa

Peresmian Pabrik penggilingan padi modern di Jasem, Kab Mojokerto, Minggu (7/9) kemarin. hingga petani dan pemilik huller lokal bisa menjadi mitra LPI. Yang paling penting bagi petani itu harga yang pantas dan kestabilan pembelian,” tambah Gus Ipul lagi. Saat ini di wilayah Jatim terdapat 27 ribu alat penggalingan padi tradisional.

Menteri pertanian Suswono memaparkan bahwa tantang-

an dunia pertanian di Indonesia kedepan bakal semakin berat. Salah satunya yakni persoalan semputnya lahan yakni hanya 0.3 hektar per keluarga atau setara dengan , 560 meter persegi perkapita, “Makanya perlu kemajuan tehnologi agar outputnya optimal. Berdirinya PT LPI ini

ali/bhirawa

Mencari tenaga tanam padi di sejumlah wilayah di Kab Sidoarjo saat ini agak sulit. Karena tenaga tanam padi mulai berkurang. Diantaranya disebabkan karena tenaganya mulai tua-tua dan tidak ada penerusnya. Seperti yang terjadi saat ini di wilayah Desa Sawotratap, Gedangan.

merupakan salah satu jawaban,” tambah menteri asal PKS ini.

Denga kemajuan tehnologi pengolahan beas, juga bisa bertujuan agar indonesia bisa berbicara di tingkat ASEAN. “Supaya kita bukan hanya sekedar menjadi pasar beras ASEAN saja. Tapi juga bisa menjadi pemasoknya,” tambahnya.

Perlu harga jual yang kompetitif, sehingga mampu bersaing di pasar asean “Efisieansi adalah kunci untuk bersaing di pasar asean” Sementara itu, Rachmad Gobel selaku predir PT LPI menjelaskan dipilihnya Mojokerto sebagai lokasi pendirian pabrik setelah dirinya melakukan riset selama 4 tahun. “Mojokerto itu juga salah satu lumbung padi nasional,” tambahnya.

Dengan tehnologi tinggi tingkat lose semakin kecil “Dan saya jamin kemitraan dengan petani lokal,” pungkas Rahmad Gobel.Q kar

Pengerjaan Stadion Tidak Sesuai Target

Tenaga Tanam Padi di Sidoarjo Berkurang Sidoarjo,Bhirawa Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Sidoarjo pada musim tanam 2014 ini, mulai mengujicobakan alat tanam bibit padi (Transplater) kepada petani di daerah ini.

Dikarenakan selain cara kerjanya lebih cepat dari tenaga manusia, juga karena di Sidoarjo saat ini mulai berkurang tenaga tanam bibit padi.

Akibatnya petani harus mencari tenaga tanam dari luar desa bahkan kalau juga tak ada yang sampai dari luar daerah.

Seperti dari Mojokerto dan Pasuruan.

Kasi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sidoarjo, Ir Zulkarnain Fitri Akbar, menyampaikan untuk sementara alat tanam padi yang diujicobakan masih2 unit.

Masing-masing diujicobakan di kelompok tani di Kec Wonoayu dan Kec Jabon. ‘’ Petani sempat menyangsikan alat ini, apa bisa dipakai untuk tanam bibit padi, tapi setelah praktek sendiri, mereka mengakui kelebihannya, yakni lebih cepat dan efisien biaya, karena tak butuh tenaga tanam,’’ jelas Fitri, Jum at (5/9) kemarin.

Karena kelebihan alat ini, sejumlah kelompok tani dari Kecamatan lain, mulai tertarik. Seperti dari Kec Sukodono, Kec Prambon dan Kec Krembung yang mengajukan untuk dibantu alat itu.

Tapi menurut Fitri, permohonan bantuan alat itu akan diverifikasi. Sebab jangan sampai pengajuan alat itu akan bisa merugikan potensi pertanian di daerah itu. Misalnya masih adanya tenaga tanamnya. ‘’ Mungkin akan kita setujui daerah yang memang betul-betul tidak ada lagi tenaga tanamnya,’’ kata Fitri.

Misalnya seperti di Kec Sukodono.

Daerah ini mulai sulit mencari tenaga tanam bibit padi, karenadaerahnya banyak pabrik.

Menurut Fitri, keberadaan alat ini masih didapat dari bantuan Provinsi Jawa Timur.

Namun apabila memang animo petani di Sidoarjo untuk memakai alat ini besar, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat akan difasilitasi oleh APBD.Q ali

5

trie diana/bhirawa

Pupuk Organik Bantu Sejahterakan Petani Pupuk Organik Super PetroGanik milik PT Petrokimia Gresik turut berkontribusi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat petani, salahsatunya yakni hasil panen sayuran sawi yang mengalami peningkatan, Minggu (7/9). Kontribusi ini ditujukan dengan memberi kesempatan bagi warga Desa Medalem Kecamatan Tulangan Sidoarjo guna menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2015 mendatang.

Pemkab Terima Ratusan Pengaduan Masyarakat Sidoarjo, Bhirawa Setelah dilakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam setengah tahun 2014 ini sudah banyak menerima pengaduan, ada sekitar 136 pengaduan dengan berbagaimacam permasalahan yang di seluruh wilayah Sidoarjo.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Machumdi Alie,SH akhir pekan kemarin mengatakan, kalau pengaduan sebanyak itu masuk melalui kantor P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) yang terletak di Jl. Sultan Agung 17 Sidoarjo. Ratusan surat keluhan itu masuk mulai per Januari sampai Agustus 2014.

Bentuknya bisa surat tertulis maupun pengisian form melalui internet yang telah disediakan.

“Agar lebih cepat prosesnya, pengaduan atau keluhan yang masuk, langsung kami layangkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan,” katanya.

Menurutnya, surat pengaduan yang masuk, berbagai macam persoalan. Ada soal keluhan jalan rusak, PDAM, pelayanan catatan sipil, perijinan dan pelayanan, parkir berlangganan atau yang lainnya. “Dari surat pengaduan yang ada, Insya Allah lansung disikapi atau mendapatkan tanggapan dari SKPD yang ada,” ujarnya.

Machmudi Alie mengemukakan, kalau P3M dibuka, memang

achmad suprayogi/bhirawa

Kabag Humas dan Protokol Machmudi Alie saat memaparkan proses realisasi pengaduan yang masuk. untuk melayani masyarakat dalam keterkaitan soal pelayanan apapun yang ada di Kab. Sidoarjo.

Ini bagian dari masukan untuk semua SKPD dalam menjalankan tugasnya, atau dalam melayani masyarakat.

Makanya, aturan layanan pengaduan masyarakat yang telah disedikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui P3M dinilai sudah tidak layak lagi untuk diterapkan pada era sekarang ini. Aturan yang telah diterapkan adalah Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2005 tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

Ditambahkan oleh Kasubag P3M Muhammad Rofik, S.Sos kemarin menegaskan bahwa Perbup Nomor 22 tahun 2005 itu merupakan produk lama, bentuk pelayanannya masih dibawah naungan dinas infokam. Karena

dinas infokomnya sudah tidak ada, maka untuk memperbarui, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang, aturan tersebut juga harus direvisi.

Kondisi tersebut telah dibahas dalam dikusi Forum Group Discussion (FGD) tentang regulasi P3M, kemarin di ruang Otoda, Sekretariat Pemkab Sidoarjo antara jajaran Bagian Humas Protokol bersama tim dari IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene).

Program P3M bertujuan mem bantu masyarakat menyelesaikan masalah pengaduan terhadap penyelenggara pelayanan umum. Kedua memfasilitasi dan mengklarifikasi serta mengkonfirmasi segala bentuk aduan masyarakat terhadap dinas terkait agar bisa berfungsi dengan baik dan maksimal.Q ach

Gresik,Bhirawa Pembangunan proyek Stadion di Gunung Lengis yang terletak di Jalan Veteran Gresik, Bupati tampak kurang puas,karena proyek molor dari jadual waktu.

Dari keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Gresik Bambang Isdianto, sesuai jadwal seharusnya penyelesaian proyek sudah mencapai 58%.

Pernyataan Bambang kepada Bupati ini juga disaksikan oleh pihak kontraktor proyek PT Hutama Karya,Eko Sriyatno.

Agar sesuai dengan target yang telah ditentukan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengunjungi sejumlah proyek pembangunan yang tengah dikerjakan. Diantara proyek yang dikunjungi yaitu pembangunan Stadion Gunung Lengis, proyek pembangunan Terminal Wisata di Kelurahan Lumpur dan pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro tahap II. Menanggapi jadwal proyek yang dinilai masih lamban, Bupati menekan kepada pihak proyek agar melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan. “Saya tidak

menginginkan tambahan yang macam-macam, namun ikuti saja perencanaan sesuai yang sudah disepakati serta pelaksanaannya sesuai jadwal,” tegas Bupati.

Masih menurut Bupati, sesuai jadwal pada Akhir September 2014 lapangan sudah siap dan berbentuk, terutama lapangan dasar.

Selanjutnya pada bulan Nopember dan Desember tribun dasar atas dan bawah sudah dibangun. “Nanti akhir September akan saya tinjau lagi, sampai dimana pekerjaan yang sudah diselesaikan” tukas Bupati kepada pihak PT Hutama Karya.

Di hadapan Kepala Dinas PU dan pihak kontraktor, Bupati meminta kepada pihak kontraktor untuk selalu memperhatikan pekerjaannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.”Saya tidak mau nantinya proyek ini menjadi sorotan jelek masyarakat. Pada bulan Desember nanti, saya berharap agar lapangan sudah mulai ditanami rumput.

Penanaman rumput ini butuh waktu, makanya perlu dipersiapkan sedemikian rupa,” kata Bupati.Q eri

Wabup Bagikan Nomor Telepon ke CJH Gresik Gresik, Bhifrawa Agar bisa ketemu dengan rombongan Calon Jamaah Haji (CJH) asal Gresik di Mekah, Wakil Bupati Gresik Drs. Mohammad Qosim, M.Si membagikan nomor telepon kepada para jamaah. Ini dilakukan Wabup saat melepas pemberangkatan CHJ asal Gresik di Halaman Kantor Bupati, Sabtu (6/9).

Menurut Wabub, bersama dengan Bupati Gresik Ir. Sambari Halim Radianto, M.Si mestinya hari itu bisa bersama dengan CHJ Gresik ke melakukan ibadah haji. Namun, akhirnya terpaksa mundur dan berangkat pada 23 September 2014 mendatang.”Saya berharap bisa bertemu dengan jemaah haji asal Gresik. Tolong saya nanti di telepon agar kita bisa berdoa bersamasama untuk kebaikan Gresik,” kata Wabup.

Senada dengan harapan Wabup, Bupati Sambari yang juga memberikan sambutan juga meminta kepada CHJ Gresik agar selalu berdoa di tempattempat mustajabah agar Gresik selalu diberikan kebaikan.”Saya berpesan agar kemanapun anda pergi, kartu identitas selalu dibawa dan jangan sampai lepas,” ujarnya. Bupati juga berpesan agar memawa obat-obatan yang dibutuhkan secara pribadi.

Terkait merebaknya penyakit yang diakibatkan oleh virus Ebola, pihak Kementerian Agama mengaku sudah lakukan sosialisasi tentang virus itu kepada CHJ.”Saat bimbingan haji baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten hal itu sudah kami sosialisasikan tentang bagaimana agar tidak tertular penyakit yang diakibatkan oleh virus. Kami juga menyiapkan 5 orang tenaga medis termasuk dokter pada tiap kloter,” ujar Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Gresik, Choirudin Usman.

Pada musim haji tahun 2014 ada 1.417 CJH asal Gresik. Para CJH ini tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 11, 12, 13, 35 dan 46. Menurut, menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Hasanuddin, MA. Katanya, mestinya pada musim haji tahun 2014 ini ada 1422 CJH namun ada 5 CHJ yang gagal berangkat. “1 Jamaah haji meninggal dunia, 2 CJH sakit dan 2 membatalkan berangkat karena terpisah dengan keluarga,” ujarnya.Q eri

PT SI Berangkatkan 179 Jamaah Haji Gresik,Bhirawa Panitia Persiapan Pemberangkatan Haji (P3H) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sabtu ( 6/9 )memberangkatkan 179 Jamaah haji ke tanah suci Mekkah.

Yang tergabung dalam kloter 13 Kabupaten Gresik, pelepasan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto di Wis-

ma A. Yani Gresik.

Menurut Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan, bahwa jamaah haji yang tergabung dalam P3H Semen Indonesia. Tidak hanya di ikuti oleh karyawan semen indonesia saja. Bahkan yang paling besar adalah masyarakat sekitar, untuk tahun ini karyawan yang menjadi ja-

maah haji sebanyak 15 orang, sedangkan dari masyarakat sebanyak 164 orang.

Pemberangkatan ibadah haji ini adalah rutin setiap tahun, dan pada tahun ini jamaah haji mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.ini terbukti bahwa kami dipercaya masyarakat, kepercayaan itu kami buktikan dengan memberikan

pelayanan yang terbaik kepada Calon jamaah haji.

Kami berharap, bahwa keberadaan perusahaan ini terus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Ditambahkan Dwi Soetjipto, calon jamaah haji diberangkan Dari Wisma A Yani menuju ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Kemudian

akan di berangkatkan dari Bandara Juanda menuju ke tanah suci Mekkah, dan beberapa kelebihan yang diberikan oleh P3H Semen Indonesia untuk jamaah haji.

Diantaranya adalah paket pelatihan Manasik Haji, Ongkos jahit seragam, Kopyah, Tas, Jilbab untuk perempuan dan Air Zam-Zam sebanyak 5 Liter. Q kim

kerin ikanto/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati Gresik saat melepas CJH asal Gresik di Halaman Kantor Pemkab.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Jalan Desa Dipersempit, Warga Akan Datangi BPN Sampang, Bhirawa Surat keterangan ditandatangani Camat Pengarengan, Sampang terkait pengukuran BPN yang berdampak penyempitan Jalan Desa Apaan, Kec Pengarengan, Sampang. Menuai reaksi dari sejumlah warga dan melakukan protes ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang.

Menurut Robi (60), salah satu warga Kampung Beringin, Desa Apaan, Pengarengan, Sampang Ahad (7/9) kemarin, sangat disayangkan kebijakan Kepala Desa dan Camat Pengarengan yang telah menerbitkan surat keterangan baru terkait pengukuran tanah jalan desa hingga terjadi penyempitan dari pada yang semula.

Awalnya ukuran jalan desa di Kampung Beringin, Desa Apaan, Kec Pengarengan, Sampang volumenya panjang 33 m dan lebar 2,54 m, namun kini berubah menjadi panjang 33 m dan lebar 1,25 m.

Akibat dari kebijakan ini akses jalan desa akan dipersempit. ‘’Kami menduga hal ini terjadi kongkalikong antara elit yang berdampak pada akses jalan milik warga,’’ kata Robi.

Hal senada juga diungkapkan Saru'i (30) warga setempat, kebijakan ini membuat warga khususnya Kampung Beringin, Desa Apaan, Kec Pengarengan, Sampang, Senin (8/9) hari ini akan mendatangi BPN Sampang untuk melakukan protes penolakan. ‘’Kami menuntut ukuran jalan tetap seperti semula dengan panjang 33 m dan lebar 54 m. Jika pejabat kepala Desa, Camat, dan BPN Sampang tetap bersikukuh, maka kami khususnya warga setempat akan melakukan protes,’’ tegasnya.Q lis

Terlambat Pemberian Gelar Pahlawan KH Wahab Jombang, Bhirawa Menteri Koordinator Kesejahteran Rakyat, Agung Laskono mengatakan, pemerintah diakuinya terlambat memberikan gelar pahlawan kepada KH Wahab Chasbullah. Sebab KH Wahab sangat layak mendapat gelar Pahlawan Nasional atas jasanya pada Bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Agung saat menghadiri Haul ke 43, KH Wahab Chasbullah pendiri sekaligus penggerak organisasi terbesar di Indonesia, Jamiyah NU. Agung mengaku sudah melihat langsung Biografi KH Wahab yang dipamerkan di pintu masuk Pesantren. Dari biografi itu, banyak yang telah dilakukan ulama yang dikenal luas hingga seluruh nusantara ini. Baik kiprahnya dalam membangun organisasi, termasuk keterlibatannya dalam pemerintahan. ‘’Melihat pameran biografi KH Wahab Chasbullah yang dipamerkan tadi, menurut saya negara sudah agak terlambat memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada

beliau,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Meski demkian, Menteri asal Partai Golkar ini mengatakan, proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk KH Wahab Chasbullah kini sudah masuk pada Tim di Kementerian Kesra. Bahkan, lanjut Agung, seluruh data dan administrasi dikatakannya sudah lengkap. ”Informasinya kelengkapan administrasi juga sudah selesai. Saya tetap berkomitment mengawal usulan ini. Karena menurut saya beliau sangat layak untuk mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional,’’ tandasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri ribuan Jamaah NU, Menko Kesra ini juga berpamitan dan minta doa, karena

dua bulan lagi jabatan sebagai Menteri Koordinator dalam Kabinat Indonesia bersatu jilid II sudah akan habis masa bakthinya. ‘’Ini mungkin kunjungan terakhir saya sebagai Menko Kesra, karena pada 20 Oktober mendatang sudah berakhir. Dan sebelumnya saya juga sudah pernah kesini pada Bulan Ramadan lalu,’’ ujarnya seraya meminta doa agar apa yang telah dilakukan saat menjabat menteri mendapat Ridlo dari Allah.

Juga hadir pada puncak Haul KH Wahab, Rois PBNU, KH Hasyim Muzadi, Ketua PW NU Jawa Timur, KH Mutawakkil Alallah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, Sekjen PPP Romahurmuzi,Ketua Dewan Syuro PKB, KH Azis Mansyur, Mantan Menteri Agama, Prof Tholhah Hasan. Bupati Jombang Nyono Suherly serta Bupati Tuban, Fathul Huda.

Gus Ipul: Teladani KH Wahab, Tidak Perlu Jihad ke Iraq Sementara itu, Wakil Gu-

bernur Jatim meminta Umat Islam bisa meneladani perjuangan KH Wahab Chasbullah dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Karena KH Wahab mengajarkan berjuang untuk membela tanah airnya sendiri dari pada pergi berjihad ke negara lain. ‘’Seharusnya Umat Islam

mau meneladani apa yang telah dilakukan Mbah Wahab, Kalau kita mau meneladani maka Umat Islam tak perlu berjuang mengatsanamakan Jihad dengan berangkat ke Iraq atau Syiria,’’ ujarnya menyinggung mereka yang mengikuti ISIS untuk berjihad di Iraq dan Syiria.Q rur

Sekjen DPP PPP Siap Dicalonkan Ketua Umum

sudarno/bhirawa

Kejaksaan Negeri Madiun mendatangkan tim ahli bangunan dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang, untuk melakukan pengecekan mutu bangunan Cafetaria RSUD Sogaten, Kota Madiun, yang terindikasi berbau korupsi.

Kejaksaan Datangkan Tim Ahli Unibraw Untuk Mengecek Bangunan Cafetaria RSUD Kota Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun mendatangkan tim ahli bangunan dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, untuk melakukan pengecekan mutu bangunan Cafetaria RSUD Sogaten, Kota Madiun, yang terindikasi ada pidana berbau korupsi.

Tim terdiri 13 orang ini, melakukan pemeriksaan kualitas beton, maupun konstruksi bangunan yang kasusnya sedang ditangani Kejari Madiun.

Menurut salah satu anggota tim ahli, Sugeng P Budio, sejumlah alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan diantaranya, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV), transformator, serta hammer test. ‘’Kita hanya melakukan pemeriksaan dengan tak merusak. Kecuali untuk pengujian pondasi, kita memang melakukan penggalian. Kita hanya memeriksa kualitas betonnya, karena bangunan ini kan konstruskinya banyak yang dari beton.

Jadi nanti yang akan kita bawa ke laboratorium ya hasil pengukuran tim sama contoh tanah,’’ kata Sugeng P Budio, kepada wartawan.

Namun tim ahli tak dapat memastikan barapa lama hasil analisa maupun pengkajian sejumlah alat bukti bangunan yang akan dilakuan di laboratorium. Sementara itu, Kasi Pidana Khsusus Kejari Madiun,

Sudarsana menerangkan, Kejari masih menunggu hasil pemeriksaan ini nantinya untuk dilakukan croscek dengan data yang ada. ‘’Ini kan untuk mencari alat bukti dulu, alat bukti ahli ini nanti akan kami cek. Jadi tinggal hasil tim ini bagaimana nanti kita lihat, kemudian dicroscek dengan data yang ada.

Pokoknya ditunggu saja. Entah itu 20 hari atau satu bulan,’’ ungkap Sudarsana.

Penasehat hukum Pengguna Anggaran RSUD Kota Madiun sekaligus sebagai penasehat hukum kontraktor CV Bisma Jaya, Arief Purwanto, mengatakan, pihak RSUD dan pihak terkait sangat koorperatif dan mempersilahkan tim penyidik Kejari Madiun untuk menghitung ada tidaknya kerugian negara dari dugaan penyimpangan proyek Cafetaria. Namun selaku penasehat hukum,Arief merasa yakin jika pengguna anggaran maupun pelaksana proyek sudah melaksanakan pembangunan Cafetaria sesuai rencana. ‘’Masyarakat itu menilai bahwa pekerjaan ini tak selesai. Padahal sesuai rencana ya seperti ini. Setelah ini kan masih ada tahap lagi. Yang jelas, pelaksana dan pengguna anggaran sudah melaksanakan tugasnya sesuai nilai kontrak. Dengan kata lain, menambah juga tak mengurangi,’’ kata Arif Purwanto kepada wartawan.Q dar

Wartawan Jangan Mengadu Domba Semua Informasi Tak Ada yang Ditutupi Selama ini diantara Pemkot Madiun dengan wartawan yang biasa meliput kegiatan di Pemkot mempunyai tugas yang mulia. Karena itu, hendaknya para wartawan jangan memberitakan berita yang sepihak dan juga jangan mengadu domba. ‘’Sebab selama ini, kami bekerja untuk kebaikkan warga.Yang juga perlu diketahui yakni pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun kiranya tak ada yang merugikan masyarakat,’’ tegas Wali Kota Madiun, Bambang Irianto SH MM saat membuka sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Ruang 13 Gedung Pemkot Madiun, akhir pekan lalu.

Menurut Bambang, Selama ini pihaknya (Pemkot Madiun, red)

afairur romadlon/bhirawa

Menko Kesra, Agung Laksono bersama Wagub Syaifullah Yusuf, KH HAsyim Muzadi, Mantan Mentri Agama Prof Tholhah, Bupati Jombang Nyono Suharly bersama keluarga besar KH Wahab hasbullah.

Muktamar PPP Digelar 20 Oktober

Penetapan Fraksi DPRD Sumenep Terancam Molor Sumenep, Bhirawa Penetapan fraksi di DPRD Sumenep terancam molor meski sudah dijadwalkan Senin (8/9) (hari ini, red). Pasalnya, tujuh parpol yang bisa membentuk fraksi tinggal PKB belum mengusulkan pimpinan dan anggota fraksi, sementara enam parpol lainnya, Partai Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, PAN dan Golkar sudah menyetorkan.

Ketua DPRD Sumenep sementara, Abrori Mannan mengatakan, sesuai kesepakatan antar Parpol, batas akhir penyetoran usulan pimpinan dan anggota fraksi Senin (8/9) pagi karena pukul 09.00 WIB dijadwalkan penetapan fraksi. Jadi, jika hingga batas waktu yang telah ditetapkan masih ada Parpol belum menyetorkan nama pimpinan dan anggota fraksi, paripurna penetapan fraksi itu akan ditunda. ‘’Kalau hingga besok pagi (hari ini, red) PKB belum menyetorkan usulan pimpinan dan anggota fraksi, dipastikan tak bisa digelar paripurna penetapan fraksi,’’ kata Abrori Mannan, Minggu (7/9).

Menurut Abrori, satu Parpol saja tak mengusulkan pimpinan dan anggota fraksi itu, bakal menghambat pembentukan alat kelengkapan dewan yang lain seperti Baleg, BK dan Komisi. Karena, sebelumnya dewan akan membahas tata tertib (tatib) kedewanan. ‘’Kalau terpaksa penetapan fraksi ditunda, ya akan berdampak pada yang lain karena setelah fraksi ditetapkan kami baru akan membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan tata tertib dewan.

Untuk pembahasan Tatib membutuhkan waktu selama tujuh hari kerja,’’ ujarnya.

Pihaknya mentargetkan tanggal 27 September, Tatib dewan sudah selesai dan ditetapkan. Kemudian, tanggal 30 September pimpinan dewan definitif sudah bisa ditetapkan. ‘’Tapi kalau penetapan fraksi masih ditunda, kami tak tahu, apakah ketua dewan definitif bisa ditetapkan tanggal 30 September,’’ tukasnya.

Di Sumenep, terdapat 11 Parpol yang mendapatkan kursi di legislatif, yakni Partai Demokrat tujuh kursi, PPP 7 kursi, PDIP 6 kursi, Gerindra 5 kursi, Golkar 4 kursi, PAN 7 kursi, PKB 7 kursi, Hanura 2 kursi, PKS 2 kursi, Nasdem 2 kursi dan PBB 1 kursi. Sementara, yang bisa membentuk fraksi sendiri sebanyak enam Parpol, yakni Demokrat, PPP , PDIP, Gerindra, Golkar, PAN dan PKB.Q sul

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

sudah selalu fair. Artinya semua informasi terkait kepentingan publik tak ada yang ditutuptutupi. Apabila masih ada yang kurang puas dengan adanya keterbukaan informasi di Pemkot Madiun, silakan laporkan saja.

Tetapi kalau kondisi sebaliknya, bisa saja kami akan memerintahkan ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk tak bicara dengan wartawan. Namun hal itu diharapkan tak akan terjadi. ‘’Tetapi wartawan juga harus fair dan janga sepihak, juga jangan cenderung menyalahkan Pemkot,’’ papar

sudarno/bhirawa

Bambang Irianto SH MM wali kota berharap.

Di kesempatan itu, Bambang memberikan contoh masalah

sewa Gedung Graha Bhakti Praja (GBP) kepada pihak swasta yang menghiasi media massa. Masalahnya dalam hal ini, lanjut wali kota, pihaknya (Pemkot Madiun) tak ingin merugikan kepentingan masyarakat. Sebab aset tanah dan bangunan diasumsikan bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 miliar bahkan lebih dalam satu tahunnya. ‘’Yang jelas, gara-gara pemberitaan sepihak dalam sewa GBP, Pak Sekda (Sekretaris Daerah Drs Maidi SH MM MPd ketakutan tak mau paraf. Ya, karena Pak Sekda tak mau paraf, akhirnya saya sendiri (Wali Kota Madiun, Bambang Irianto) yang neken,’’ akunya.

Bambang juga menjelaskan, mulai saat ini seluruh informasi yang berkaitan dengan Pemkot

Jombang, Bhirawa Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmury memastikan, Muktamar PPP akan digelar pada 20 Oktober 2014 mendatang. Romi— sapaan akrab Romahurmury siap mencalonkan diri jika dikehendaki pengurus yang menjadi peserta atau Muktamirin.

Hal ini dikatakan Romi usai menghadiri Haul ke 43 KH Wahab Hasbullah, Sabtu (6/9) malam.. Hadir pula pada puncak peringatan wafatnya tokoh pendiri dan penggerak NU itu diantaranya adalah Menko Kesara Agung Laksono, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, mantan menteri Agama Prof Tholha Hasan dan bupati Jombang Nyono Suharly.”Soal Muktamar, PPP harus siap menggelar Muktamar pada tanggal 20 Oktober nanti, ,“ujar Sekjen PPP didampingi Ketua PPP Jatim Musyafa’ menjawab pertanyaan wartawan.

Mengenai kepastian pelaksanaannya, dikatakan Romi, masih menunggu hasil rapat Pengurus Harian DPP PPP, termasuk dimana pelaksanaan muktamar digelar. ‘’Waktunya nanti akan

ditentukan pengurus harian.

Nanti pengurus harian yang akan menentukan tanggal dan tempat itu dimana dilaksanakannya. Kita belum rapat,’’ tambahnya, seraya mengatakan penentuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Disinggung kesiapannya untuk ikut mencalonkan sebagai Ketua Partai Berlambang Ka’bah ini, Romi mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada peserta.

Namun jika peserta menggendaki pihaknya siap mencalonkan. ‘’Belum tahu, saya mengalir saja. Selanjutnya saya serahkan ke muktamirin sebagai pesertanya,’’ tandas salah satu cucu KH Wahab ini mengatakan.

Sementara itu, dalam sambutannya mewakili keluarga Romi mengatakan, dalam dunia politik seperti yang dilakukan KH Wahab harus serius. Meski menurutnya, politik adalah permainan. ‘’Kalau ikut bermain (politik) maka harus serius, seperti telah dicontohkan KH Wahab Hasbullah,’’ ujar cicit KH Wahab ini saat memberikan sambutan.Q rur

ramadlan/bhirawa

Sekjen PPP Romarhumuzi terlihat Kompak dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyafa Nur usai menghadiri Haul KH Wahab Hasbullah di tambakberas kemarn.

Madiun, sudah bisa diakses melalui website resmi. Yakni kotamadiun.go.id. Jika ada masyarakat yang memerlukan informasi namun ternyata tak ada di website, diminta kepada masyarakat untuk melapor. ‘’Saya tak akan menutupi informasi termasuk informasi seputar APBD maupun perubahan APBD. Karena Pemkot Madiun tak main-main dengan urusan Kas Daerah. Laporan keuangan Pemkot juga online terpantau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Silahkan lapor kalau website milik Pemkot tak mencantumkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Semua ini demi kepentingan dan pembangunan Kota Madiun,’’ jelas Bambang.

Sementara itu, menurut Kabag Humas Dan Protokol Pemkot Madiun, Drs Edy Djoko Purnomo selalu panitia Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PPID di Pemkot Madiun,

disampaikan dalam Forum Kehumasan, Jumat (5/9) mengatakan, PPID Kota Madiun dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 042401.023/52/2012 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 042401.023/85/2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Sedang tugas PPID diantaranya mengkoordinasikan dan mengkonsulidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang tersebar di seluruh satuan kerja kemudian melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun yang menjadi wewenang PPID diantaranya menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Q dar

JAWA TIMUR

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Dinkes Temukan Delapan PSK Reaktif HIV/AIDS Situbondo, Bhirawa Setelah melakukan pemeriksaan di sejumlah tempat pelacuran, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Situbondo kembali menemukan Pekerja Seks Komersial terindikasi mengidap HIV AIDS, kemarin.

Dari 42 PSK yang diambil sampel darahnya di eks lokalisasi, petugas menemukan delapan PSK reaktif HIV/AIDS. Mereka memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk memastikan sudah positif atau tidak mengidap HIV AIDS. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Abu Bakar Abdi, pihaknya melakukan pemeriksaan rutin ke sejumlah lokasi, karena ditempat itu sangat rawan penyebaran HIV AIDS. Dinas Kesehatan masih kesulitan mendata PSK yang terjangkit HIV/AIDS, mengingat keberadaan mereka kerapkali berpindah-pindah tempat.

“Ini, karena sebagian besar dari mereka berasal dari luar daerah,” tegas mantan Kabag TU RSU dr Abdoer Rahem, Situbondo itu kemarin.

Masih kata Abu Bakar, selama pemeriksaan para PSK juga diberi pemahaman melayani tamu agar menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga bisa mengurangi resiko penularan HIV AIDS, karena salah satu penyebab tertinggi HIV AIDS berasal dari seks bebas.

Ditemukannya PSK yang terindikasi mengidap HIV AIDS ini, akan menambah daftar buram peramu nikmat. ‘’Sebelumnya, jumlah total PSK yang sudah dinyatakan positif mengidap HIV AIDS mencapai 72 orang. Angka ini terhitung sejak 2010 hingga maret 2014,’’ tutur mantan Kasi Farmasi Dinkes Kab Situbondo itu.

Sebelumnya, Tim gabungan Dinkes Ka Situbondo bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) juga intensif melakukan pemeriksaan darah di sejumlah eks lokalisasi di Kota Santri Situbondo.

Diantaranya, eks lokalisasi Bandengan, Kec Kendit, eks lokalisasi Gunung Sampan (GS), eks lokalisasi Rajawali Banyuglugur dan pinggiran Jalan Raya Desa Kotakan. Dari tes darah ditemukan sejumlah PSK terinfeksi penyakit mematikan.Q awi

Tuntaskan Konflik Tenorial, Perhutani Rangkul Masyarakat Adakan Sosialisasi Tanah Sengketa Bersama Lintas Intansi Situbondo, Bhirawa Munculnya sejumlah konflik sengketa perebutan tanah yang banyak diklaim milik masyarakat, mulai disadari jajaran Perum Perhutani KPH Bondowoso (Situbondo-Bondowoso) untuk secepatnya dicarikan solusi terbaik. Hal itu dilakukan Perum Perhutani Bondowoso dengan cara mengadakan sosialisasi penyelesaian konflik tanah (tenorial) dengan berabagai elemen dan instansi yang tersebar di Kec Sumbermalang, Kota Santri, Situbondo.

Acara sosialisasi yang dilaksanakan di kawasan Resort Pemangku Hutan (RPH) Sumbermalang, BKPH Besuki, Kab Situbondo itu tampak berjalan lancar dan khidmat, karena mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan dan instansi setempat. Diantaranya, sejumlah Kepala Desa (Kades), Camat beserta kalangan Forpimka (Forum Pimpinan Kecamatan) Sumbermalang, Kab Situbondo.

Tak ketinggalan sejumlah pejabat penting Perum Per-

hutani mendukung acara itu.

Menurut Administratur KPH Bondowoso, Ir Damanhuri, program sosialisasi ini perlu dilaksanakan guna mensinergikan hubungan antara Perhutani dengan warga yang berdekatan dengan kawasan tanah milik negara di wilayah Sumbermalang. ‘’Ini merupakan salah satu upaya agar hubungan kami dengan masyarakat yang lokasinya dekat Hutan Sumbermalang menjadi akrab. Tak hanya itu, kedepan kami juga

optimis semua permasalahan klaim tanah akan dapat dipecahkan bersama,’’ ujar Damanhuri, disela-sela sosialisasi dengan didampingi Waka KPH utara, Rochimat Rahmad Mulyana, baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala BKPH Besuki Muarfin, membenarkan ketika dikonfrmasi Bhirawa perihal agenda sosialisasi di RPH Sumbermalang, akhir pekan kemarin.

Masih kata Muarfin, dirinya berharap kedepan hasil sosialisasi tercermin hasil yang sangat membanggakan bagi kedua belah pihak. ‘’Sosialisasi ini diikuti Kades beserta aparaturnya terkait dengan pelanggaran pembukaan lahan milik Perhutani. Nanti kita sepakati cara penyelesaian apa cukup diselesaikan di tingkat Kecamatan atau jalur kepastian hukum,’’ papar pria yang sebelumnya berdinas di Perhutani Jember itu.

Muarfin menandaskan, taksasi luas lahan yang diklaim

sawawi/bhirawa

Admnistratur Perum Perhutani, Ir Damanhuri dengan didampingi Waka Adm, Rochimat Rahmat Mulyana, saat acara sosialisasi sengketa tanah di Sumbermalang, Situbondo. milik warga berkisar antara 1.000 hektar. Kini, ujar dia, warga yang merasa asal tanah itu merupakan warisan leluhur masih ditanami palawija. ‘’Ka-

mi masih melakukan sosialisasi dulu. Nanti kedepannya kita sepakati rumusan terbaik bersama Kades dan aparatnya,’’ pungkas Muarfin.Q awi

Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial

Ketua LMDH Jadi Tersangka

Beras Raskin Tak Layak Kosumsi Tuban, Bhirawa Sudah tak mampu, ternyata dapat jatah Beras Miskin (Raskin) dari pemerintah tak layak Kosumsi lagi. Hal ini ditemukan pada beberapa wilayah di Kab Tuban yang masuk area dari Perum Bulog Sub Divisi Regional (Divre) BojonegoroTuban?.

Kualitas beras yang sudah berwarna kuning, bercampur kerikil, kondisi hancur.

Selain itu juga banyak hewan dan bercampur seperti kotoran berwarna hitam-hitam ini banyak dikeluhkan warga miskin yang menerima subsidi itu dari pemerintah. ‘’Untuk pembagian sebelumnya kondisi beras sudah jelek, tapi kini lebih parah lagi. Kalau ini sudah tidak layak untuk dimasak,’’ kata Tarwi (33), salah satu warga Desa Jadi, Kec Semanding, Tuban yang juga menerima jatah Raskin itu (7/ 6).

Tidak hanya di Desa Jadi, pembagian Raskin tak layak kosumsi juga terjadi di beberapa wilayah lainnya yang ada di Kab Tuban. Seperti halnya di Kel Sukolilo, Kota Tuban, beras yang diterima warga juga sudah menguning dan hancur serta bercampur dengan kutu.

Warga mengaku, untuk bisa mengkonsumsi beras itu harus ditukarkan dengan beras yang kondisinya layak ke sejumlah toko. Jika tak laku ditukarkan dengan beras yang layak konsumi biasanya terpaksa beras itu dijadikan untuk makanan ternak mereka. ‘’Sebagaian besar warga yang mendapatkan beras seperti ini ditukarkan di toko-toko, karena tak mungkin dimasak.

Tapi kalau sudah seperti ini ditukarkan juga tak laku, makanya untuk pakan ayam,’’ kata Parmi, sambil menunjukan kondisi Raskin itu.

Terkait hal ini, ?Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Bojonegoro-Tuban, Effdal FS, mengaku akan memeriksa Raskin yang diterimakan kepada masyarakat bulan ini.Q hud

7

anas bahtiar/bhirawa

Para tenaga kerja muda dalam sebuah acara di Kantor Dinsosnaker Kota Batu.

Sediakan Paket Spesial untuk Pencari Kerja Batu, Bhirawa Ada paket spesial dalam penyelenggaraan bursa lowongan kerja (jobfair) yang digelar Pemkot Batu kali ini. Dalam paket ini, para pencari pekerjaan tak hanya bisa melamar pekerjaan pada perusahaan yang menjadi peserta jobfair. Mereka juga berkesempatan menambah kemampuan dengan mengikuti pelatihan kewirausahaan (workshop) yang diadakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).

Belum terlambat jika para pencari kerja Kota Batu berminat untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan ini. Karena pelatihan ini digelar bersamaan dengan jobfair pada tanggal 9-10 September mendatang di Gedung Kesenian Batu. ‘’Jadi selain bisa mencari dan melamar pekerjaan di ajang jobfair ini, para pengunjung juga bisa mengikuti pelatihan kewirausahaan yang akan kita adakan tanpa dipungut biaya atau gratis,’’ ujar Kepala Dinsosnaker Kota Batu, Eko Suhartono, Minggu (7/9) kemarin.

Saat ini, kata Eko, pihaknya telah membina banyak para wirausahawan di Kota Batu. Kemudian mereka akan memilah para wirausahawan binaan yang telah sukses menerjuni dunia bisnis untuk berbagi ilmu. ‘’Kami akan ajak wirausahawan sukses ini untuk berbagi ilmu dan pengalamannya ke-

pada para pencari muda yang mayoritas generasi muda ini,’’ tambah Eko. Iapun membidik bahwa yang bisa mengikuti pelatihan adalah para tenaga kerja produktif berusia 17-30 tahun.

Beberapa pengrajin sukses telah dipersiapkan untuk berbagi ilmu dan ketrampilan kepada para pencari kerja. Diantaranya perajin pembuat lampion dan perajin minuman olahan. Artinya, para pencari kerja kali ini juga bisa belajar pembuatan kerajinan lampion atau belajar membuat minuman olahan. ‘’Agar pelatihan ini bisa maksimal, kita juga menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) berpengalaman,’’ ujar Eko. Saat ini, katanya, beberapa perusahaan lokal di Kota Batu telah mendaftar dalam Jobfair 2014 ini. Diantaranya adalah perusahaan-perusahaan besar yaitu, Jatim Park Groups, Hotel Purnama, Hotel Orchid. Tak ingin ketinggalan pula perusahaan skala Jawa Timur dan nasional, mulai perbankan, manufacture, ritail, serta konstruksi.

Tahun lalu hanya 24 perusahaan yang ikut serta dalam jobfair. Namun tahun ini pesertanya dipastikan naik menjadi 30 perusahaan. Adapun di tahun ini tingkat pengangguran di Kota Batu sekitar 3.000 orang.

Jumlah ini sudah berkurang dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4 ribuan orang.Q nas

Nganjuk, Bhirawa Daftar tersangka kasus korupsi bantuan sosial pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Mulyo Dusun Cabean Desa Sugih Waras, Kec Ngluyu kini bertambah. Setelah sebelumnya, Sekretaris LMDH Suparno sebagai tersangka, Minggu (7/9) kemarin giliran Ketua LMDH, Satirun ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), I Ketut Sudiarta SH mengatakan, keterlibatan Satirun yang juga Kamituwo Cabean karena dia mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada saat pembuatan proposal maupun pencairan dana serta penyerahan bantuan kepada 10 kelompok kerja. Bahkan, Satirun diduga terlibat pemalsuan tanda tangan penerima bantuan yang sebenarnya bantuan itu tak pernah diterima oleh anggota LMDH. ‘’Tahun 2005, LMDH Argo Mulyo menerima bantuan dari Gubernur Jatim sebesar Rp175 juta, tahun 2006 menerima bantuan dari Kementerian Koperasi sebesar Rp325 juta, tahun 2007 menerima Bansos Jatim senilai Rp350 juta dan tahun 2010 mendapat lagi dari Kementerian Koperasi senilai Rp350 juta,’’ papar Ketut Sudiarta.

Sebelum dana itu turun, lanjut Kasi Pidsus, LMDH terlebih dahulu mengirimkan proposal kepada insitusi yang mengucurkan dana. Dalam proposal itu, ditanda tangani Satirun sebagai Ketua dan Suparno sebagai Sekretaris dan diketahui kepala desa setempat.

Ketika dana cair, untuk dapat mengambil uang dalam rekening LMDH, harus dibubuhi tanda tangan Suwaji sebagai bendahara. ‘’Saat pengambilan uang, bendahara hanya dimintai tanda tangan, namun tak tahu menahu keberadaan uang itu,’’ imbuh Ketut. Parahnya lagi, dana yang cair pada tahun 2007 senilai Rp350 juta yang sedianya

ristika/bhirawa

I Ketut Sudiarta untuk pembibitan per orang beserta perawatanya dan pembelian mesin, ternyata tak dilakukan LMDH Argo Mulyo. Sehingga programnya dianggap fiktif. ‘’Tahun 2007 tak ada kegiatan, seharusnya dana itu untuk pembelian mesin, pembersihan lahan dan penanaman serta pembelian pupuk juga tak pernah ada, Ketua Pokja tak ada yang menerima, kerugian negara ditaksir mencapai Rp438 juta,’’ beber Kasi Pidsus. Dari pencairan dana mulai tahun 2005 hingga 2010, Pokja yang berjumlah 10 ini tak pernah menerima kucuran dana lagi dari LMDH Argo Mulyo. Padahal seharusnya per kelompok mendapat subsidi Rp16 juta. ‘’Itu belum lagi munculnya kuitansi fiktif, hingga kini kedua tersangka tak mau mengaku telah memalsukan tanda tangan Pokja,’’ pungkas Kasi Pidsus.

Diberitakan sebelumnya, dana yang bersumber dari APBN dan dicairkan melalui Kementerian Koperai dan UKM ke rekening LMDH Argo Mulyo terjadi selama dua tahun anggaran. Tahun anggaran 2006, LMDH Argo Mulyo menerima kucuran dana Rp325 juta. Kemudian tahun anggaran 2010, Kementerian Koperasi kembali mengucurkan dana bantuan senilai Rp400 juta.

Total bantuan tahun 2006 sebesar Rp325 juta itu dengan rincian Rp225 juta untuk membangun pabrik dan Rp100 juta untuk budidaya per orang. Q ris

Musim Kemarau Ribuan Warga Kesulitan Air Bersih Memasuki musim kemarau di wilayah Kab Malang pada beberapa bulan terakhir ini, telah membuat sejumlah warga dibeberapa wilayah kecamatan kekurangan air bersih. Sehingga warga harus menunggu bantuan pasokan air bersih dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Malang.

Menurut Sekretaris PMI Cabang Kab Malang Aprilianto, Minggu (7/9) kemarin, PMI dalam beberapa Minggu ini telah mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih, yang disebabkan dampak dari musim kemarau. ‘’Memang ada beberapa wilayah kecamatan ketika musim kemarau tiba mengalami kekeringan, sehingga warga kesulitan air bersih,’’ terangnya.

Untuk saat ini, lanjut Aprilianto, warga yang benar-benar kesulitan air bersih, kini ada dua desa, yakni Desa Wonorejo, Kec Singosari, dan Desa Putukrejo, Kec Kalipare. Karena sebelumnya warga kedua desa itu sehari-hari untuk mendapatkan air

bersih memanfaatkan sumur bor milik masing-masing desa setempat.

Dan ketika dalam musim kemarau, warga selalu mengharapkan bantuan air bersih dari Pemkab Malang.

Menurut Aprilianto, warga yang kini kesulitan air bersih sebanyak 1.600 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar didua desa. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih didua desa itu, maka tak hanya PMI saja yang setiap hari men-droping air bersih, namun PDAM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) juga memberikan bantuan air bersih, dengan melalui truk tangki. ‘’Kapasitas truk tangki itu berisi 5

ribu liter air. Dan PMI sendiri setiap hari tak selalu mengirim bantuan air bersih. Karena untuk pengiriman air bersih pada kedua desa itu, telah dikoordinir BPBD, dan pengiriman terjadwal. Tapi rata-rata masingmasing desa dikirim tiga truk tangki air bersih,’’ tuturnya, Pada tahun ini desa yang mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih jumlahnya menurun.

Sebab tahun lalu terdapat lima desa yang tersebar di lima kecamatan mengalami kekeringan. Namun tahun ini turun menjadi dua desa, yang berada didua wilayah kecamatan. Sedangkan lalu, Desa Bandarangin, Kec Pagak, Desa Karangkates, Kec Sumberpucung, dan Desa Slamparejo, Kec Jabung mengalami kekeringan. Tapi sekarang warga di kedua desa itu, tak lagi kekurangan air bersih, karena sudah bangun pipa air bersih oleh Pemkab Malang.

Ditempat terpisah, Direktur Umum PDAM Kab Malang, H Syamsul Hadi membenarkan,

jika pengiriman air bersih pada dua desa yang mengalami kekeringan, telah terjadwal yang dikoordinir BPBD. Sehingga setiap hari tidak harus mengirim bantuan air bersih pada dua desa yang kini mengalami kekeringan. ‘’Lima truk tangki yang dimiliki PDAM sudah kita persiapkan di kantor direksi selama 24 jam. Sehingga ketika dibutuhkan masyarakat, langsung akan kita kirim air bersih. Dan hingga kini, pendistribusian air bersih pada warga yang desanya mengalami kesulitan air bersih, semua sudah teratasi,’’ tegasnya.

Dalam kesemapatan itu, Syamsul menambahkan, tiga truk tangki air bersih yang kita miliki, tak hanya kita persiapkan dalam musim kemarau saja, namun kita siapkan tiap hari. Dan jika warga mengalami kesulitan air bersih, maka PDAM tak memungut biaya pengiriman air bersih alias gratis. Asalkan ada surat permohonan bantuan air bersih dari pemerintah desa.Q cyn

cahyono/bhirawa

Warga Desa Wonorejo, Kec Singosari, Kab Malang, saat mengatri air bersih dari truk tangki milik PMI Cabang Kab Malang.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (7 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Proyek MP3EI Terminal Teluk Lamong Selesai Surabaya-, Bhirawa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) Djarwo Surjanto mengatakan Terminal Teluk Lamong saat ini telah masuk dalam tahapan akhir menjelang pengoperasian. Hal itu diungkapkan Djarwo saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara video conference dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, di Terminal Teluk Lamong, Jumat (5/9).

Menurut Djarwo, pembangunan fisik Terminal Teluk Lamong telah selesai dilakukan dan alat-alat pendukung operasional juga telah siap untuk digunakan. “Secara fisik bangunan Terminal Teluk Lamong telah siap, tinggal proses pelaksanaan testing dan komissioning peralatan angkat dan angkut yang saat ini sedang berlangsung,” katanya.

Uji coba peralatan dimaksud adalah uji coba ship to shore crane/STS (alat bongkat muat petikemas dari dan ke kapal), automated stacking crane/ASC (alat bongkat muat di lapangan penumpukan petikemas) dan Stradle Carrier/SC (alat angkat untuk memindahkan petikemas) serta Automotive Terminal Tractor /ATT (yang digunakan untuk mengangkut petikemas. Semua peralatanangkat dan angkut tersebut perlu diuji coba untuk memastikan semua fungsi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan.

“Alat-alat tadi tergolong baru khususnya automated stacking crane. Di Indonesia baru Terminal Teluk Lamong yang menggunakan alat tersebut, jadi perlu diuji coba terlebih dahulu,” tambah Djarwo.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan Terminal Teluk Lamong merupakan salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah selesai dibangun dan akan segera diresmikan. Terminal Teluk Lamong dibangun untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak dengan total nilai proyek sekitar Rp3,4 triliun.

Selain Terminal Teluk Lamong, di koridor ekonomi Jawa terdapat beberapa proyekproyek MP3EI lainnya, diantaranya pembangunan pabrik kendaraan bermotor di Banten, pembangunan jalur ganda kereta api Serpong-Rangkasbitung, pembangunan pabrik semen Merah Putih di Lebak, pembangunan jalan tol Cikapali di Jawa Barat, pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta tahap I di Tangerang, pembangunan PLTU Adipala 660 MW di Cilacap. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2001, Merah, AG3248RL, a/n. Yayuk Setiowati, Ds. Blimbing RT 03/08, Rejotangan-T.Agung No. 1326/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Hitam Abu-abu, AG2503OD, a/n. M Zainur Rosikin SAg, Simo II RT 10/04, Kedungwaru-T.Agung No. 1327/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3681 EE, a/n Sattriyadi, Ds. Peleyan rw 03/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1328/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 407 H, a/n Syaiful Rachman Dr, Kel. Patokan, rw 04/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1329/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4094 FD, a/n Saleh Hartadi SH, Ds. Silomukti rw 02/02, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 1330/IMB/BI-II/2014

Senin Kliwon, 8 SEPTEMBER 2014

Tebu Malang Diminati Investor Malang, Bhirawa Potensi tanaman tebu di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang cukup besar dilirik investor yang akan mendirikan pabrik gula di kawasan Sumbermanjing Wetan kabupaten setempat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengemukakan rencana pembangunan pabrik gula oleh PT Duta Plantation itu sudah cukup lama, namun karena terhambat izin produksi, pembangunan pabrik ditunda dan sekarang mulai dibahas kembali. “Karena kapasitas produksi di atas 1.000 ton per hari, apalagi PT Duta Plantation mengajukan kapasitas produksi sebanyak 17 ribu ton, perizinan harus diurus di pusat dan membutuhkan waktu cukup lama.

Namun, akhirnya direvisi menjadi di bawah 1.000 ton, sehingga pengurusan izinnya bisa dilakukan di daerah,” katanya, Minggu (7/9).

Ia mengemukakan tim dari PT Duta Plantation dan Pemkab Malang telah melakukan survei lokasi untuk memastikan pendirian bangunan.

Potensi tebu di wilayah Kabupaten Malang mulai dilirik investor yang akan mendirikan pabrik gula di kawasan Sumbermanjing Wetan.

Dan, calon investor juga diminta segera untuk mengurus Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

Lebih lanjut, Tomie mengatakan investor pabrik gula tersebut juga sudah meny-

iapkan lahan tanaman tebu dan untuk petani binaan bisa merangkul petani yang ada di sekitar pabrik.

Potensi area tanaman tebu di Kabupaten Malang mencapai 76 hektare dan 44 hektare di antaranya didistri-

busikan untuk dua pabrik gula yang sudah di wilayah itu, yakni PG Krebet Baru dan PG Kebonagung, sehingga masih tersisa lahan tebu seluas 22 hektare.

“Nah, potensi 22 hektare inilah yang bisa digarap PT

ist

Duta Plantation sebagai petani binaan. Selama ini, kelebihan produksi tebu petani Kabupaten Malang dijual ke sejumlah daerah di sekitar Malang, seperti Jombang dan Tulungagung,” ujarnya. Q mut.ant

Serapan Pabrik Tembakau Menurun Hasil Panen Diperkirakan Terserap 80 Ribu Ton

m ali/bhirawa

Direktur PTPN Xll H.Iwan Basri memberikan potongan tumpeng pada Direktur PT Rolas Medica Sulianta saat peresmian klinik Jantung Surabaya.

PTPN Xll Buka Klinik Jantung dan Pembuluh Darah Surabaya, Bhirawa PTPN Xll mengembangkan sayap bisniske dunia .kesehatan dengan membuka klinik Jantung dan pembuluh darah di Jl Kertajaya Indah blok H 126 Surabaya pada Sabtu (6/9). Pembukaan klinik tersebut dilakukan oleh Direktur PYPN Xll H.Iwan Basri.

Hadir pada acara tersebut Direktur PT Rolas Nusantara Medica dr.Sulianta, direktur PT .Medica Manikam Nusantara dr.Achmad Levi SP,JP, K, dokter ahli jantung dan pembuluh darah dr Liliek Murtiningsih, dr Paul Tahalele, dan Corporate Secretary PTPN Xll Ir.Herry Purwanto.

Direktur PTPN Xll ketika ditemui usai acara mengatakan, bahwa pembukaan klinik janntung dan pembuluh darah ini selain memang merupakan tututan dari Permen 6/2011 sebagai dasar PTPN Xll untuk menginvestasikan ke ladang lain,” Sebenarnya masalah kesehatan ini bagi PTPN Xll bukan hal baru karena kita punya anak pewerusahaan PT Rolas Medica yang bergerak dibidnag keseha-

tan,” ungkap Iwan Basri.

Berangkat dari kenyataan inliah maka. PT Rolas Medica yang bekerja sama dengan PT Medica Manikam Nusantara untuk mendirikan klinik Jantung dan pembuluh darah ini.

Hal lain yang menggerakkan hati PTPN Xll karena babyaknya para penderita jantung dan pembuluh darah di masyarakat, yang membutuhkan pertolongan secara cepat dengan beaya yang tidak terlalu mahal.

Sementara itu, dr Liliek Murtiningsih yang dihubungi pada kesempatan yang sama secara terpisah mengatakan, bahwa perbaikan dan penanganan pada pembuluh darah tidak kalah pentingnya dari persoalan jantung.

“Penyakit jantung penyebabnya adalah karena ada penyumbatan pada pembuluh darah sehingga pasokan darah untuk keluar masuk ke jantung tidak normal kaena lkurang lancar, makanya perlu ada penanganan khusus pada pembuluh darah ini agar lancar dan tidak tersumbat,” terangnya. Q ma

Pemprov, Bhirawa Hasil panen tahun ini yang bakal terserap pabrik rokok besar dan kecil hanya sekitar 80 ribu ton, meskipun sebagian wilayah Jatim yang memiliki komoditi tembakau mulai panen, seperti di Bojonegoro, Jember dan Madura.

“Jumlah serapan tembakau oleh pabrik rokok terus menurun. Jika di 2012 permintaan bisa 120 ribu ton, memasuki 2013 menurun hanya 100 ribu ton. Tahun ini hanya 80 ribu ton saja,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Minggu (7/9). Ia menjelaskan, permintaan pabrikan terhadap produk tembakau petani turun karena stok tembakau di gudang pabrik rokok masih cukup banyak dari hasil serapan tahun sebelumnya.

Untuk itu, ia mengimbau petani untuk tidak terlalu banyak menanam tembakau agar panen tidak terlalu besar atau melebihi target sehingga harga tidak jatuh. “Permintaan tembakau setiap tahunnya sudah didasarkan pada kebutuhan

pabrik rokok. Sehingga sebelum tanam biasanya pabrik berkomunikasi dengan asosiasi dan muncul taksasi yang disampaikan ke petani,” ujarnya.

Tahun ini, Dinas Perkebunan Jatim mencatat luasan pertanaman tembakau 120 ribu hektare dengan potensi panen 100 ribu ton. Namun secara nasional, target produksi akhir tahun diperkirakan mencapai 300330 ribu ton berkaca pada pencapaian produksi hingga Agustus sebesar 168 ribu ton.

Sementara, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Bondowoso, Abdul Hafidz Aziz mengatakan, minat petani menanam tembakau turun akibat gangguan cuaca disertai rendahnya harga beli. Selain persoalan cuaca, kata dia, penurunan luasan per-

tanaman dipengaruhi harga pembelian rendah.

Tembakau Rajang Madura yang idealnya dijual ratarata Rp 55.000 per kilogram (kg) tapi harga tertinggi saat ini Rp 40.000 per kg. Harga jual lebih rendah dibanding patokan ideal juga terjadi di jenis rajang, Paiton. Harga rata-rata tembakau tersebut idealnya Rp40.000 per kilogram sedangkan harga tertinggi pasar Rp 30.000.

Hafidz menilai dengan harga pembelian rendah maka keberlanjutan usaha tani musim tanam depan terancam. Terlebih bila harga pupuk, tenaga kerja terus naik. “Problemnya menaikkan nilai tawar petani di tingkat pengepul, sebab selama ini tembakau tidak bisa langsung ke pabrik,” tambahnya.

Seperti diketahui, tembakau yang telah dirajang di petani tidak langsung bisa masuk pabrik. Tembakau tersebut biasa disimpan setahun sampai 3 tahun oleh pengepul sebelum masuk ke pabrik sigaret. Q rac

Waskita Karya Incar Bisnis Jalan Tol di Jatim Surabaya , Bhirawa Tingginya pembangunan infrastruktur di wilayah Jatim, telah menarik minat sejumlah BUMN konstruksi untuk ikut turut andil dalam bisnis ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk BUMN ini bahkan telah membuat anak usaha baru PT Waskita Bumi Legundi. Menurut Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Haris Gunawan, saat ini perusahaan sedang mengkaji untuk melakukan investasi di kawasan Jatim, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. ”Sudah pasti tidak akan mungkin satu, kalau memang ada peluang pada tempat lain. Bumi

Legundi memang memiliki usaha yang macam-macam, tetapi akan fokus pada jalan tol,” ujarnya, Minggu (7/9) kemarin. Perseroan telah mendirikan cucu usaha melalui anak usaha PT Waskita Toll Road dengan melakukan penyertaan modal sebesar Rp7,5 miliar atau setara dengan 7.500 lembar saham. Emiten berkode saham WSKT itu menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 60% dari modal dasar.

Selain Waskita, saham PT Waskita Bumi Legundi juga dimiliki oleh PT Energi Bumi Mining sebesar 40%. Usaha patungan yang dibentuk oleh keduanya nanti akan bergerak di bidang pembangunan,

jasa, dan perdagangan. ”Waskita Bumi Legundi ini akan bergerak pada usaha bidang pembangunan, seperti penyelenggaraan kawasan industri, perdagangan, dan jalan tol. Juga, usaha di bidang jasa seperti pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dan kawasan industri serta pergudangan” terangnya. Sedangkan usaha di bidang perdagangan meliputi impor dan ekspor, perdagangan besar lokal, grosir, serta distributor agen. Sedangkan untuk modal dasar Waskita Bumi Legundi sebesar Rp50 miliar yang terbagi atas 50.000 lembar saham dengan nominal masing-masing Q wil Rp1 juta per lembar.Q

Songsong MEA Koperasi Surabaya Harus Kreatif

Bangun Infrastruktur Guna Ramaikan SIB Per 1 Januari, masyarakat Surabaya akan berhadapan langsung secara ekonomi dengan warga negara. Itulah mengapa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak semua pengurus koperasi di Kota Pahlawan untuk mempersiapkan diri menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Keberadaan koperasi jelas membawa manfaat bersama bagi aggotanya, tahun demi

tahun harus terus didorong dan dikembangkan. Itu mutlak agar sekali lagi kesenjan-

andre endrayana/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini ketika melakukan dialog terbuka dengan para pengurus Koperasi dan masyarakat di SIB.

gan tidak terus melebar dan kemudian kesejahteraan secara adil dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Menurut dia, masyarakat tidak hanya sekedar melakukan kerja sama dengan mereka, melainkan mereka bisa saja menguasai mata pencaharian masyarakat di Surabaya. “Makanya, kita perlu menyiapkan diri kita secara personal maupun organisasi,” katanya.

Menurut Risma, koperasi di Surabaya harus tumbuh besar karena kunci perekonomian di Indonesia terutama di Surabaya adalah koperasi. Dengan demikian, kata dia, masyarakat maupun perusahaan besar di ASEAN tidak akan mudah menyerang perekonomian di Surabaya.

“Asalkan, pengurus koperasi harus bisa mengelola secara professional,” katanya.

Untuk menuju kesana, kata dia, pengurus koperasi

harus belajar pembukuan yang baik dan pengelolaan keuangan secara profesional dan seefisien mungkin supaya bisa menjadi besar.

“Itu yang saya lakukan memimpin Surabaya, saya kontrol sendiri anggaran untuk dinas. Kenapa? supaya operaisonal kedinasan kecil sedangkan anggaran untuk pembangunan masyarakat bisa besar,” katanya.

Wali Kota juga menyinggung mengenai pembangunan infrastuktur pengembangan SIB. Selama ini perekembangan SIB sedikit lamban, perlu adanya infrastuktur penunjan untuk bisa meramaikan SIB. Salah satu yang akan dilakukan Pemkot Surabaya adalah dengan membangun akses jalan tembus dari Suramadu ke Juanda.

Tidak hanya akses jalan yang akan dibangun disana, pemkot juga akan mem-

bangun plaza di sekitar SIB. Tujuannya adalah agar pengunjung plaza bisa berbelanja ikan panggang di SIB. Risma yakin apabila akses jalan tersebut sudah dibangun SIB orangorang yang akan juanda pasti akan mampir ke SIB. “Saya yakin bisa promosikan SIB. Nantinya, SIB pasti akan ramai apabila infstuktur di sekitar SIB dibangun secara serius saya jamin SIB akan seramai sentra ikan hias gunung sari sekarang ini. Dulu, pembangunan sentra ikan hias gunung sari mendapatkan perlawanan dari pedagang ikan hias. Sekarang, omset mereka sudah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (MUKM) Surabaya, Hadi Mulyono menjelaskan pertumbuhan koperasi di Surabaya cukup menggembirakan. Q dre

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XX TA 2014 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 08 September 2014 TTD Kelompok Kerja

OLAHRAGA

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

LINTASAN

Pembalap Indonesia Kembali Gagal Juara TdEJ Mojokerto, Bhirawa Pembalap Indonesia kembali harus mengakui keunggulan para pembalap asing di ajang Tour de East Java (TdEJ), kali ini Ghader Mizbani dari tim Tabriz Petrochemical Team berhasil meraih juara event internasional yang digelar setiap tahun itu.

Ghader memantapkan kakinya di podium pertama setelah pembalap gaek itu berhasil meraih juara di etapi II yang menempuh jarak 128.5 Km dari Museum Trowulan ke Trawas Mojokerto, dengan catatan waktu 3 jam, 44 menit dan 28 detik. Ia unggul 15 detik atas rekan setimnya di Tabriz, Amir Kolahdozhagi.

Sedangkan tempat ketiga ada nama Hideto Nakane. Pembalap Aisan Racing Team ini terpaut gap 17 detik di belakang Ghader. Jalannya balapan sempai landai di awal. Ghader sendiri seolah menyimpan tenaga di 100 Km awal. Dominasi Ghader baru nampak menjelang tanjakan King of Mountain (KOM) kedua di Claket.

Saat itu, Ghader sudah mendapat kawalan dari Nakane dan Kolahdozhagi.

Lepas dari Claket, ketiga pembalap inilah yang memimpin balapan. Di belakang mereka tercecer beberapa pembalap yang terbagi dalam grup-grup kecil. Pada 1 Km menjelang garis finish, Ghader membuat manuver dan coba meninggalkan Nakane dan Kolahdozhagi.

Ia akhirnya keluar sebagai pemenang.

“Rute di etape kedua memang menantang. Prediksi saya bahwa Iran akan berjaya di etape ini memang benar. Kalau di Asia, mereka memang sulit tertandingi.

Utamanya di etape tanjakan,” sebut Ketua Yayasan TdEJ, Sastra Harijanto Tjondrokusumo, Minggu siang.Q wwn

9

KONI Jatim Dorong PJSI Perbanyak Pengcab Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim mendorong agar pengurus Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) agar memperbanyak kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.

Karena hingga saat ini hanya ada 13 pengcab/pengkot yang ada di Jatim.

Jumlah tersebut tentu sangat minim, karena olahraga beladiri asal Jepang ini sebenarnya juga sangat populer di masyarakat. "Semakin banyak pengcab/pengkot maka akan mempermudah pengprov untuk mencari atlet berbakat," kata Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror saat ditemui pada Kejuaraan Daerah (Kejurda) Senior di GOR Judo, Minggu (7/9) yang diikuti 111 atlet dari 9 pengcab/pengkot.

Selain itu KONI Jatim juga memiliki event dua tahunan yakni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Tujuan event ini adalah untuk menggali atlet berpotensi, mereka yang berhasil meraih juara memiliki peluang untuk bisa membela Jatim di Pekan Olahraga Nasioal (PON) atau kejuaraan lainnya.

Cabang Olahraga (Cabor) Judo sudah dipertandingkan di Porprov, bahkan pada Porprov V yang digelar di Banyuwangi 2015, cabor ini kembali dipertandingkan. "Tapi saya yakin

para pengurus baru PJSI sudah memiliki program itu," katanya.

Pada kesempatan itu, Dhimam Abror juga meminta agar para pelatih dan atlet mulai mempersiapkan diri di ajang PON Remaja I yang digelar Bulan Desember. Ia berharap Judo bisa menyumbangkan lebih dari satu emas. "Pertandingan akan dilakukan ditempat ini (GOR Judo) dan saya berharap judo bisa menyumbang emas," kata pria yang juga mantan Ketua Umum PSSI Jatim itu.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum PJSI Jatim yang baru saja terpilih, Kombespol Drs. Yoyok Subagiono berjanji akan memperbanyak kepengurusan pengcab/pengkot. Hanya pihak PJSI tetap akan selektif dan terus memantau perkembangan di daerah.

Ia tidak ingin pengcab/pengkot hanya sebatas nama susunan pengurus tapi tidak memiliki atlet, agenda pertandingan dan kegiatan latihan.

"Kami ingin kepengurusan di daerah memiliki agenda kegiatan, kita juga harus tahu tempat latihannya," kata Yoyok.

Program lain yang akan dilakukan oleh PJSI yakni melakukan pelatihan kepada atlet maupun pelatih agar mereka memiliki pengetahuan tentang teknik Judo yang benar. Sehingga kemampuan atlet daerah dengan pejudo di Surabaya bisa seimbang.

Karena selama ini pejudo Surabaya selalu mendominasi dalam setiap kejuaraan. "Bahkan kami akan menggelar latihan bersama, sehingga atlet dari luar Surabaya bisa memanfaakan fasilitas latihan di GOR Judo," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Polda Jatim.

Saat disinggung mengenai persiapan PON Remaja, PJSI sudah menggelar seleksi daerah (selekda) pada awal Agustus lalu dan berhasil merekrut 14 atlet dengan rincian tujuh putra dan putri.

Kemudian 14 atlet itu akan menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) pada Bulan September. Dari jumlah tersebut akan diciutkan menjada enam atlet, tiga putra dan tiga putri. "Nantinya hanya ada enam atlet yang akan kita

wawan triyanto/bhirawa

Pengkot PJSI Surabaya kembali meraih juara umum di Kejurda setelah meraih enam medali emas. turunkan di PON Remaja," jelasnya.

Pada PON Remaja, Judo akan mempertandingakan enam kelas, untuk putra kelas -55kg, 66kg dan 81kg. Sedangkan putri, -44kg, -52kg dan -63kg. Rencanannya Judo akan pertandingkan pada 6-12 Desember.

Surabaya Juara Umum Sementara itu Dominasi pejudo Surabaya hingga saat ini masih belum terbendung,

terbukti pada Kejuaraan Daerah yang digelar di GOR Judo, Minggu (7/9) berhasil mempertahankan juara umum dengan meraih 13 emas, 8 perak, 6 perunggu. Peringkat kedua Sidoarjo 2 emas, 2 perak, 7 perunggu, sedangkan Pasuruan berada di peringkat tiga dengan 1 emnas, 2 perak dan 4 perunggu. Sedangkan atler putra terbaik diraih oleh Feldi Rendra asal Kabupaten Pasuruan dan Yuliati (Surabaya). Q wwn

Ribuan Peserta Bromo Marathon International Padati Pegunungan Bromo

Bupati Saiful Ilah saat memberikan penghargakaan kepada para penenang TEJ 2014.

achmad suprayogi/bhirawa

Putera Sidoarjo Juara II TEJ 2014 Sidoarjo, Bhirawa Atlet balap sepeda putera Sidoarjo Kaswanto dari tim Polygon Sweet Nice akhirnya berhasil meraih posisi II dalam Tour de East Java (TEJ) 2014, yang diikuti oleh 12 negara.

Posisi pertama diraih Nakajima Yosuharu dari Aisan Racing Team Jepang, dengan kecepatan 3.01.32 detik mendapatkan 15 point.

Sedangkan posisi kedua, Kaswanto dengan kecepatan 3.01.32 detik mendapatkan point 12, dan untuk posisi juara ketiga diraih oleh Zahgari Amir dari Pish Gaman Yazd Pro Cycling Team dari negara Iran, dengan 10 point.

Lomba TEJ 2014 yang digelar pada Sabtu, 06 September 2014 dengan mengambil Start-Finish di Kahuripan Nirvana Village (KNV) diikuti sebanyak 12 negara, 13 team dengan total 75 peserta. Diantara kedua belas negara tersebut adalah Malaysia (Malaysia National Team, Trenggu Cycle

Team), Iran (Tabriz Petro Chemicel, Pish Gaman Yazd Pro Cycling Team), Jepang (Aisan Racing Team), Brunaidarrusalam (CCN Cycling Team), Taiwan (Team Gusto), Denmark (Eddy Holland), Singapura, China, Australia, Nigeria, Netherland.

Indonesia sendiri menerjunkan lima tim, antara lain tim dari BRCC Banyuwangi, Kukar - Kutai Kartanegara, Translibas, Pegasus Continental Cycling Team dan yang terakhir Polygon Sweet Nice.

Jarak rute yang dilalui sepanjang 30 km, sejumlah rute yang akan dilewati meliputi Kec. Sidoarjo tepatnya pada Jalan Pahlawan, Simpang 3 Tamrin yang menuju pada Kec. Buduran yaitu Jl. Raya Buduran, Simpang 3 Maspion, Lingkar timur yang akan mengarah kekecamatan Candi melalui jalan Raya Candi yang akan menuju Jl. Raya Tanggulangin hingga Raya Porong.

Dari arah Porong rutenya menuju

Simpang 4 Juwet Arteri Baru yang mengakses menuju Jl. Raya Krembung, simpang 3 Krembung Simpang 3 Bulang mengarah ke Simpang 3 Prambon hingga Jl. Raya Prambon.

Dari situ melanjutkan menuju jalan Simpang 3 Tropodo arah Jl. Raya Wonoayu hingga menuju Jl. Lebo, Simpang Suko yang akhirnya finish lagi menuju Perum Kahuripan Nirwana sekitar pukul 13.00 Wib. Start di mulai pukul. 10.00 wib, diberangkatkan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo dengan didampingi oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, SH, M, Hum dan pengurus ISSI Kabupaten Sidoarjo.

Usai pelepasan Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap, berharap event ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang promosi oleh daerah yang menjadi tuan rumah. Karena rute yang dilalui mencakup hampir total dari seluruh jalan yang ada kabupaten ini.Q ach

Dewan Segera Tetapkan Pimpinan Definitif Hasil Konsultasi Diperbolehkan Upaya DPRD untuk segera menetapkan pimpinan dewan definitif, membentuk alat kelengkapan guna menunjang kinerjanya, perlu melakukan konsultasi pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dilakukan oleh pimpinan dewan sementara dan 7 ketua fraksi.

Terkait dengan pembentukan tim perumus tatib, akan diisi 25 anggota dewan. Pembagiannya akan diserahkan kepada masingmasing partai, untuk mengirimkan delegasinya. Setelah tim perumus berhasil membuat tatib, selanjutnya aturan tersebut diserahkan kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan. ‘’Bila persetujuan itu sudah berada di tangan kita, maka DPRD baru bisa membentuk pimpinan definitive,"Tuturnya.

Hal senada juga di katakan Terkait dengan kisruhnya peneoleh ketua Fraksi PKB Wafiroh tapan undang-undang nomor 17 Ma'sum, bahwa dari konsultasi tahun 2014, tentang peraturan ke Kemendagri di Jakarta. Kita MPR, DPR-RI, DPRD Provinsi, Ketua Fraksi PPP DPRD Gresik memperbolehkan anggota deDPRD Kabupaten/Kota. Mendawan untuk kembali mengguKhoirul Huda pat titik terang, dan DPRD Gresik nakan PP 16 tahun 2010, tentang diperbolehkan untuk melanjutkan penyusunan alat kelengkapan pembentukan pimpinan dan alat kelengkapan.

DPRD Gresik. Ini karena dalan UU 17 tahun Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Gresik 2014, tidak ada perbedaan sama sekali dengan Khoirul Huda pada wartawan kemarin meUU MD3 yang lama. Perbedaan hanya terjadi ngatakan, berdasarkan hasil konsultasi tidak ada diwilayah DPR-RI, jadi tidak usah di perlarangan penggunaan PP 16 tahun 2010. masalahkan.

Pasalnya, PP yang mengatur UU MD3 yang baru Terpisah Ketua DPRD Gresik Sementara Ir H tidak akan berubah dengan signifikan. Yang pasti Abdul Hamid mengatakan, bahwa setelah berubah adalah hanya di DPR-RI yang berubah, mendapatkan petunjuk dari Kemendagri. Kita untuk DPRD tidak ada masalah. semakin yakin, untuk melanjutkan pembentukan Dengan dibolehkannya penggunaan kembali pimpinan definitif dan pembentukan alat PP 16/2010, maka DPRD Gresik bisa kembali kelengkapan. Karena keraguan atas MD3, sudah melanjutkan agenda pembentukan alat kelengtidak menjadi masalah karena apa yang dijakapan. Hal pertama yang akan dilakukan adalah dikan landasan sudah sesuai semestinya. Dan dengan membentuk tim perumus tata tertib, ini direncanakan pertengahan bulan September dilakukan karena selama ini belum ada pimsudah ada pimpinan definitif, dilanjutkan alat pinan definitif maka DPRD Gresik. Tidak bisa kelengkapan. Sehingga, pada bulaan Oktober membuat pansus, maka namanya adalah tim. sudah bisa melakukan pekerjaan. Q kim,adv

Pasuruan, Bhirawa Sebagian besar yang mengikuti Bromo Marathon International ingin menyaksikan pemandangan yang menakjubkan berupa matahari terbit (sun rise) di Gunung Bromo, Minggu (7/9) pagi.

Hanya saja, para peserta kecewa karena belum bisa menyaksikan pesona eksostis di ketinggian 2.315 dpl yang menjadi salah satu pemandangan terindah di dunia. “Tidak bisa melihat matahari terbit, karena lokasi untuk melihat sun rise itu terlalu banyak orang dipuncak penanjakan,” ujar Diana Pertiwi, warga Dago Bandung, Jawa Barat.

Lokasi yang paling strategis untuk dapat menyaksikan matahari terbit yang juga menjadi salah satu pemandangan terindah di dunia berada di puncak penanjakan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

Pada puncak itu telah tersedia tempat duduk dengan kapasitas sekitar 200 orang.

Namun, kapasitas tempat duduk tidak mencukupi dengan kedatangan pengunjung membuat wisatawan local maupun mancanegara saling berebut berdiri di tempat strategis, di tepi pagar pembatas. Sebagian juga, bahkan ada yang nekat dengan menuruni pagar pembatas dan berdiri di tepian jurang yang mengangga.

“Ini pertama kali saya ke Gunung Bromo dan saya datang pada Jumat (5/9) malam lalu menginap di home stay. Karena saya ingin sekali melihat matahari terbit di puncak penanjakan ternyata masih saja banyak orang berjubel pada Sabtu (6/9) dini hari, padahal saya sampai di puncak penanjakan pukul 04.00 WIB. Minggu dini hari, kembali saya datangi dan ternyata juga pengunjung makin banyak dan terpaksa balik untuk persiapan ikut lari marathon,” papar Diana Pertiwi dengan nada kecewa.

Hal yang berbeda dengan Diana Pertiwi dan ribuan wisatawan lainnya. Ia adalah Nick Lucas (28) bersama kekasihnya Deborah. Peserta dari Negara Ukraina ini justru dapat menikmati keindahan pan-

orama yang menunjukkan keagungan Tuhan lantaran mereka datang lebih awal, 4 hari sebelumnya sudah di Bromo.

“Menakjubkan, pemandangan yang indah dan udaranya yang sejuk serta keramahtamahan penduduk warga tengger membuat saya betah disini. Di Gunung Bromo ini saya seperti hidup di surga,” kata Nick Lucas yang diartikan oleh gaetnya.

Meski demikian, berjubelnya pengunjung untuk menyaksikan matahari terbit di Gunung Bromo dapat dimaklumi. Karena, selain akhir pekan, saat itu berbarengan dengan Bromo Marathon International yang peserta membludak hingga mencapai 1.600 orang.

Tak hanya wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia saja, yang mengikuti Bromo Marathon yang kedua ini. Wisatawan mancanegara dari berbagai negara di Eropa, Amerika, Australia, Asia hingga Afrika juga tampak antusias mengikutinya.

“Berbeda dengan marathon bisasanya.

Rute di Gunung Bromo ini sangat menantang sekali karena kawasan pegunungan yang naik turun. Memang lelah, tapi udara yang segar dan keindahan panoramanya sungguh berbeda dan saya menikmatinya,” kata Michael Simith dari Colorado Amerika.

Bromo Marathon International ini terdiri dari tiga kategori lomba, yakni full marathon dengan jarak 42,195 kilometer, half marathon sejauh 21,097 kilometer dan 10K. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan Bromo Marathon Internasional ini memberikan multi player effect bagi peningkatan perkonomian masyarakat Tengger Bromo yang berada di Kecamatan Tosari.

“Tentusaja, Bromo Marathon ini sangat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan pariwisata di Tosari.

Termasuk juga peningkatan perekonomian warga Tengger di Tosari. Karenanya, kami meminta agar kegiatan ini dijadikan perhelatan tahunan, dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak dari tahun ini,” tandas Irsyad Yusuf. Q hil

Pemkab Lumajang Terus Kembangkan Rumah Baca Guna Menekan Buta Huruf dan 175 Rumah Baca Desa dan Pemkab LumajaKelurahan, serta pelatihan komputer ng hingga saat ini bagi petugas pengelola Perpustakaan Desa dan Rumah Baca terus mengembaDesa,’’jelasnya. ngkan Rumah BaSementara itu, Drs H Asat Malik, ca dan PerpustaMag Wakil Bupati Lumajang menambahkan, keberadaan Rumah kaan Desa yang Baca dan Perpustakaan Desa ini bisa saat ini jumlahnya membedah rasa keingintahuan masyarakat yang saat ini sudah telah mencapai ratusan. Ini dilasedemikian besar, untuk menimba kukan sebagai salah satu upaya unilmu pengetahuan. ‘’Tidak ada yang tuk mengurangi buta aksara. ‘’Kesulit di dunia ini jika sudah rajin Kepala Kantor membaca buku,’’kata Wakil Bupati beradaan Rumah Baca dan PerpusLumajang. Menurutnya yang ingin dan Arsip takaan Desa tersebut didirikan untuk Perpustakaan sukses di dunia, harus cari ilmu Daerah Lumajang sebanyak-banyaknya. Yang ingin mempermudah masyarakat meDrs Siswinarko sukses akhirat juga harus cari ilmu nambah wawasan mereka,’’kata Drs sebanyak-banyaknya berkaitan dengan akhirat.

Siswinarko, Kantor Perpustakaan dan Asrip ‘’Barang siapa ingin kedua-duanya, ya juga harus ilmu dunia dan ilmu akhirat,’’katanya berpesan.

Daerah Pemkab Lumajang.

Seraya mengharapkan masyarakat dapat memperoleh buku yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan murah serta dekat. ‘’Tujuan berikutnya, untuk meningkatkan minat baca masyarakat,’’ tambahnya.

Lebih lanjut Siswinarko mengungkapkan Rumah Baca tersebut melayani peminjaman buku, pelayanan internet, pelayanan perpustakaan keliling baik mobil maupun motor, pelayanan sistem paket, pelayanan referensi, pelayanan bimbingan pemakai, pelayanan pelatihan perpustakaan. ‘’Selain itu juga pelayanan pembinaan di 30 Perpustakaan Desa,

Kesempatan terbesar akan di dapatkan oleh orang yang masih membaca. Maka, tularkan kepada seluruh generasi bahwa dunia ini terbuka bagi siapapun yang suka membaca.

Karena, membaca buku atau sejenisnya adalah jendela dunia. Kepada jajaran Kepala SKPD, As’at Malik menekankan harus mendukung, masyarakat di wilayah tugasnya untuk mengembangkan kegiatan gemar membaca. ‘’Upayakan tidak ada daerah yang masyarakatnya tidak berkembang,’’ungkapnya. Salahsatu caranya permudah akses untuk mendapatkan buku-buku yang ada di Rumah Baca dan Perpustakaan Desa. Q yat,adv

NASIONAL-POLITIK

10

Senin Kliwon, 8 SEPTEMBER 2014

Sejarah Baru, Kerapan Sapi Digelar Tanpa Kekerasan Piala Bergilir Presiden RI Dilapisi Emas 24 Karat Penyelenggaran festival tahunan Kerapan Sapi di tahun 2014 ini memasuki babakan baru. Agenda rutin yang digelar Bakorwil Pamekasan ini untuk tahun ini dilakukan tanpa unsur kekerasan khususnya terhadap hewan sapi.

“Alhamdulillah, para pengerap sapi, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat sudah satu suara untuk mengembalikan festival tradisional ini ke dalam format aslinya yakni tanpa praktik kekerasan,” jelas Kepala Bakorwil Pamekasan Ir Eddy Santoso MM. Menurut Eddy, sejak menjabat sebagai Kepala Bakorwil 5 tahun yang lalu dirinya sudah mendapatkan keluhan dan protes

dari kalangan penggiat hak asasi maupun ulama dan tokoh masyarakat terkait penyelenggaraan kerapan sapi yang selalu memakai kekerasan. Oleh karena itu, pihaknya mencoba melakukan pendekatan ke berbagai pihak agar penyelenggaraan kerapan sapi diselenggarakan kembali ke bentuk aslinya, yakni tanpa kekerasan.

“Bukan proses mudah memang, bahkan selama dua tahun

KILAS NASIONAL

Koalisi Merah Putih Tentukan Kebijakan Jogjakarta, Bhirawa Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memperkirakan kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen akan mampu menentukan setiap kebijakan pemerintah.

“Kalau kekuatan koalisi bisa kuat dan solid mulai pusat hingga daerah, maka secara politik, kebijakan perpolitikan pemerintah kitalah yang menentukan,” kata Akbar saat menjadi pembicara dalam diskusi panel nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar seIndonesia di Jogjakarta, Minggu.

Menurut dia, kekuatan tersebut sudah dapat diperkirakan saat ini melalui hitungan kuantitatif, di mana jumlah anggota partai Koalisi Merah Putih di parlemen mendominasi mencapai 292 kursi, dibanding partai pendukung pemerintahan dengan jumlah yang lebih sedikit.

“Apalagi kalau nanti ditambah Partai Demokrat juga, maka akan menjadi 353 kursi. Ini kekuatan kita. Harus kita manfaatkan,” kata dia.

Meski demikian, kata Akbar, kekuatan itu tetap harus dimanfaatkan untuk mengedepankan kepentingan rakyat, dan bukan semata-mata kepentingan partai koalisi.

Melihat kekuatan itu, menurut dia, Partai Golkar harus konsisten mempertahankan sikap memperkuat Koalisi Merah Putih atau berada di luar pemerintahan.

“Saya harap siapapun ketua yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang, tetap dapat mempertahankan sikap itu dan menjadikan ini sebagai masukan,” kata dia.Q ant

ini, penyelenggaraan kerapan sapi sempat terbelah, ada yang menyelenggarakan tanpa kekerasan dan ada yang tanpa kekerasan. Dan tahun 2014, ini semua bersepakat untuk tanpa kekerasan,” jelas Eddy lagi.

Untuk menandai babakan baru ini lanjut Eddy, perhelatan tahun 2014 ini diberi nama gelar Kerapan Sapi Tradisional perebutan Piala Bergilir Presiden RI 2014.

“Panitia menyiapkan hadiah 2 mobil dan 4 sepeda motor. Piala bergilir Presiden pun dibuat model baru dengan diberi lapisan emas 24 karat,” tambah Eddy.

Rencananya, sebelum piala diperebutkan dalam grand Final

kerapan Sapi tgl 19 Oktober 2014 di Stadiun R Soenarto Hadiwidjoyo Pameksan, Piala akan dikirab dengan dilepas Gubernur Jatim seusai upacara HUT Jatim 12 Oktober di Grahadi.

“Nantinya masing-masing kabupatan akan diberi kesempatan untuk menyemayamkan piala di Pendopo kabupaten semalam.

Prosesi kirab dijamin meriah karena akan diiringi marching band dan tarian khas Madura,” jelas Eddy. Harapannya, lanjut Eddy agenda tahunan ini bukan saja akan menjadi agenda wisata yang menarik tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian rakyat di Madura.

Salah seorang tokoh pengerap

Ir Eddy Santoso sapi tradisional dari Bangkalan H Tohir menyambut baik penyelenggaraan kerapan sapi yang tanpa kekerasan. Menurut Tohir

Pilkada Melalui DPRD Konstitusional Apkasi Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD Jogjakarta, Bhirawa Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki dasar konstitusi sehingga opsi tersebut dinilai bisa dilaksanakan.

antara foto

AGENDA RAKYAT UNTUK JOKOWI Warga memasukkan kertas aspirasi program kerja untuk Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai masukan yang dihimpun oleh komunitas Badan Pekerja Persiapan Agenda Rakyat (BPP-AR) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/9). Aksi tersebut sebagai sosialisasi agenda rakyat dan usulan bagi Presiden terpilih untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.

Tuntaskan Enam Juta Penduduk Buta Aksara Jakarta, Bhirawa Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan 6.165.404 penduduk buta aksara usia produktif antara 15-59 tahun melalui program afirmasi di 11 provinsi dengan jumlah buta aksara tinggi.

“Program penuntasan buta aksara di Indonesia telah

berhasil menurunkan jumlah penduduk buta aksara dari 9,55 persen atau sekitar 13 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 3,86 persen atau sebesar 6.165.404 jiwa pada tahun 2013. Tetapi jumlah penduduk buta aksara tersisa ini harus segera dituntaskan,” kata Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad di

Jakarta, Minggu saat menjelaskan peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-49 pada 20 September.

Ia mengatakan jumlah dan presentase tersebut telah menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam memenuhi target Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education for All

(EFA) pada tahun 2015 bahwa Indonesia dapat menurunkan separuh penduduk buta aksara menjadi tinggal lima persen.

Lebih lanjut Hamid Muhammad mengatakan beberapa kantong-kantong buta aksara yang masih tinggi di Indonesia terdapat di 11 propinsi, yaitu Papua (30,93 persen0

Puncak Tertinggi Bromo Masuk Wilayah Kabupaten Probolinggo Keberadaan B-29 (puncak tertinggi Bromo) yang sempat menjadi polemik masuk wilayah Kabupaten Probolinggo atau Kabupaten Lumajang akhirnya selesai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 45 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo, ternyata B-29 ini masuk wilayah Kabupaten Probolinggo.

Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno mengatakan, Kamis (28/8) lalu Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Probolinggo diundang oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur Suprianto.

“Tujuannya adalah untuk mem bahas soal batas wilayah yang ada di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dan Desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura Kabu-

penyelenggaraan Kerapan Sapi yang tanpa kekerasan ini berarti kembali kepada budaya asli Madura dulu.

“Nenek moyang kita dulu sebenarnya juga menyelenggarakan dengan tanpa kekerasan,” tegasnya. Harapannya, penyelenggaraan kegiatan yang tanpa kekerasan tersebut akan memberi citra positif bagi warga Madura.

“Apalagi setiap ada Kerapan Sapi selalu ada turis asing yang ikut menyaksikan,” jelasnya.

Pihaknya optimis bahwa meskipun dilangsungkan tanpa kekerasan, penyelanggaraan kerapan sapi tahun ini juga akan berlangsung meriah. Q why

paten Probolinggo,” ujarnya.

Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo ini men jelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri tersebut telah disepakati B-29 masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Hal itu mengacu pada pasal 2 ayat (15) Permendagri Nomor 45 tahun 2012.

Dimana disebutkan bahwa Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 42 selanjutnya ke barat laut menyusuri as (median line) Sungai Tretek pertigaan sungai.

Selanjutnya, ke arah barat sampai punggungan gunung kemudian menyusuri punggung

wap/bhirawa

Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) saat berada di puncak B29.

bukit Ider-ider sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang yang ditandai PBU 20 dengan koordinat 07 58’ 55.02937" LS dan 112 56’ 26.23683" BT yang terletak pada batas Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan Desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

“Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan,” jelasnya membacakan bunyi pasal Permendagri tersebut.

Hadi mengaku, awalnya dalam pertemuan itu belum sepenuhnya disepakati kalau B-29 itu masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Tetapi setelah dicek ke lapangan dan diukur usai pertemuan, hasilnya batas wilayah kedua kabupaten itu berada di kawasan Joko Niti.

“Jika menghadap ke Gunung Bromo, sisi kiri wilayah Kabupaten Lumajang dan sisi kanan wilayah Kabupaten Probolinggo. Kawasan makam Joko Niti sendiri terletak di sisi selatan kawasan B-29. Kawasan B-29 yang selama ini banyak dikunjungi masyarakat masuk kawasan Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.Q wap,adv

atau 615.977 jiwa, Sulawesi Barat 7,96 persen atau 60.164 jiwa, Sulawesi Selatan sebesar 7,37 persen atau 381.329 jiwa, Nusa Tenggara Barat sebesar 10,92 persen atau 314.435 jiwa, Jawa Timur sebesar 5,92 persern atau 1.481.646 jiwa, Kalimantan Barat sebesar 5,76 persen atau 170.038 persen.Q ant

“Karena memang dasarnya pemilihan secara “directly” atau “indirectly” (langsung atau tidak langsung) diperbolehkan UUD,” kata Agung Laksono kepada wartawan seusai menjadi pembicara Diskusi Panel Nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Jogjakarta, Minggu, (7/9) kemarin.

Dengan alasan itu, ia berkesimpulan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak langsung oleh rakyat tersebut bukan hanya sikap partai, namun juga merupakan perwujudan sikap konstitusi.

“Itu sikap konstitusi kita,” kata dia.

Semangat Partai Golkar untuk memberi dukungan terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dalam RUU Pilkada, kata Agung adalah untuk meminimalkan gejolak kecurangan yang sering dialami di lapangan.

“Pengalaman selama ini ketika (pilkada) langsung itu banyak masalah-masalah dan gejolak di lapangan. Diharapkan melalui DPRD itu dapat dimimalisir,” kata dia. Namun demikian, ia berpesan, agar dalam pelaksanaannya harus tetap demokratis dan mengutamakan transparansi.

“Ayo kita atur, jangan sampai kemudian hanya menguntungkan kelompok tertentu dan disalahgunakan. Saya kira ini harus dilandasi dasar dan penjelasan yang kuat dan harus

transparan,” kata dia.

Sementara itu, dalam acara yang sama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan pemilihan kepala daerah dengan tidak secara langsung jangan diartikan akan merusak demokratisasi di Indonesia.

“Jadi kalau pemilihan kepala daerah oleh DPRD jangan diartikan seolaholah (demokratisasi) akan hancur dan rusak,” kata dia.

Apkasi Menolak Di tempat terpisah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menolak usulan pemilu kepala daerah dikembalikan ke DPRD karena dinilai tidak sesuai dengan amanat reformasi.

“Pilkada langsung yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung adalah salah satu hasil perjuangan reformasi tahun 1998. Karena itu, pilkada langsung yang lebih transaparan ini, jangan sampai dikembalikan ke DPRD,” kata Ketua Apkasi Isran Noor di Jakarta, Minggu (7/9) kemarin.

Menurut dia, mengembalikan pilkada langsung ke DPRD itu berarti sama dengan “perampokan” terhadap hak-hak politik rakyat. Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, kata dia, nantinya para bupati dan wali kota akan sibuk hanya mengurusi DPRD, bukan memperhatikan rakyat, karena kepala daerah itu merasa berhutang budi kepada DPRD yang telah memilihnya.Q ant

Sampah Disulap Jadi Karya Bernilai Ekonomi Jika dilakukan pengelolaan yang baik, maka sampah dapat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Seperti yang dilakukan ibu-ibu yang tergabung dalam kader Bank Sampah Hijau Daun yang berada di kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Ketua Bank Sampah hijau Daun Endang Pertiwi , saat ditemui dirumahya mengatakan, kerajinan tangan dari sampah plastik maupun kertas merupakan kerajinan yang bisa menjadi barang yang bagus dan berharga.

Bahan-bahan ini merupakan bahan kebutuhan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sisa sampah plastik menjadi permasalahan tersendiri bagi kehidupan.

“Solusinya adalah dengan mengurangi penggunaan bahan yang berasal dari plastik atau mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat,” katanya. Dia mengungkapkan, kepada anggota bank sampah untuk mengumpulkan sampah di bank sampah untuk dijadikan karya-karya yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat membantu memberikan tambahan pendapatan dari sampah.

“Dengan bimbingan dan pembinaan dari Dinas Pertamanan dan Kebersiahan (DKP) Kota Kediri kami mampu menciptakan produk-produk yang memiliki nilai ekonomi, dan hal ini sangat membantu anggota bank sampah, karena mereka bisa men-

Ketua Bank Sampah Hijau Daun Endang Pertiwi, menunjukkan hasil kerajinan dari limbah sampah rumah tangga dapatkan pendapatan dari barang-barang yang dianggap tidak bermanfaat” terangnya.

Menurutnya banyak hasil karya yang dari limbah sampah rumah tangga tercipta di Bank Sampah Hijau daun ini, diantaranya sandal dari limbah plastik, bunga, topi, tempat kue, tas dan ternyata kerajinan ini sudah tembus sampai luar kota.

“Meskipun saat ini kita belum maksimal dalam pemasarannya, namun produk-produk kami sudah sampai luar kota, seperti Denpasar, dan Jogja. Biasanya produk kami dibeli oleh mahasiswa, maupun tamu pemerintah ketika ada pameran. Dan juga ada yang memesan produk-

produk dari kami,” terangnya.

Saat ini dia berharap agar ada showroom untuk memasarkan produk-produk kerajinan dari limbah rumah tangga ini, sehingga bisa lebih memaksimalkan kreatifitas para anggota bank sampah, karena saat ini pemasaran hanya melalui pameran.

Sementara DKP Kota Kediri saat ini sedang getol-getolnya melakukan pembinaan kader Bank Sampah. Dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan adalah akan memberikan pelatihan tentang manajemen Bank sampah dan pengelolaan (daur ulang) sampah yang berada di sekitar masyarakat untuk agar menjadi bernilai secara ekonomi.Q adv

Senin Kliwon 8 SEPTEMBER 2014

USAID-PRIORITAS Bantu Analisis Kebutuhan Guru di Daerah Surabaya, Bhirawa USAID-PRIORITAS (program kerja sama Indonesia-AS untuk praktik pembelajaran yang baik) mendukung implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk menganalisis kebutuhan guru berbasis data yang tersedia.

“Data yang ada misalnya hasil UKG (Uji Kompetensi Guru), hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan hasil Analisis Daya Serap Ujian Nasional (UN),” kata Advisor Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan USAID PRIORITAS Mark Heyward PhD di Surabaya, Minggu (7/9).

Dari hasil analisis tersebut akan dirumuskan bagaimana perencanaan peningkatan mutu guru secara berkelanjutan, sesuai dengan kerangka pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kemdikbud dan Kemenag.

Menurut doktor asal Australia yang fasih berbahasa Indonesia itu, guru harus dilatih secara berkualitas agar menjadi tenaga profesional. Guru profesional diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. “Agar kualitas guru terjamin maka penting dilakukan penilaian kinerja dan pengembangan profesionalisme guru secara terus-menerus. Kualitas pendidikan sangat tergantung pada kualitas guru,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas BPSDMPPMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dian Wahyuni mengapresiasi dukungan USAID PRIORITAS untuk mengimplementasikan PKB. “Saat ini, kompetensi guru pendidikan dasar masih rendah. Nilai uji kompetensi guru pada 2013 rata-rata hanya mencapai 47,86 persen. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah melalui Kemdikbud telah memprogramkan upaya pengembangan profesionalisme guru.

Bila USAID PRIORITAS membantu dalam pendampingan kabupaten/kota, tentu sangat membantu Kemdikbud,” katanya. n tam.ant

Anggaran Pemilukada Banyuwangi Rp 47 Miliar l Sambungan hal 1

Desember 2014. Semakin cepat digedok, Anas berharap proyek skala prioritas bisa dikerjakan sejak awal 2015.

Bupati Anas mewanti-wanti agar memprioritaskan anggaran yang bersentuhan dengan layanan masyarakat, infrastruktur fisik dan ekonomi lapisan bawah. Adapun kunjungan dinas yang tidak penting, lebih baik ditangguhkan hingga ada Perubahan Anggaran Keuangan.

Bupati Anas mengingatkan tantangan ekonomi pada 2015 semakin berat ketimbang 2014. Selain bersamaan momen Pemilukada, kata dia, ancaman inflasi imbas kenaikan BBM menjadi momok bagi daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Karena itu, ia mendorong setiap SKPD membuat skenario kerja agar ekonomi makro Banyuwangi tetap bertumbuh dan stabil pada 2015. Salah satu usulannya, memajukan jadwal kunjungan wisata ke Banyuwangi pada Januari-Februari 2015, di luar Banyuwangi Festival yang biasanya digelar mulai pertengahan hingga akhir tahun. “Ini untuk menarik wisatawan lebih cepat berkunjung ke sini. Jadi uangnya juga lebih cepat ditarik di Banyuwangi,” kata dia.

Anas menyinggung pula ihwal beberapa agenda tingkat nasional dan provinsi yang diselenggarakan di Banyuwangi pada 2015.

Lomba MTQ dan Pekan Olahraga Provinsi, misalnya. Pemkab menganggarkan dana Rp 8,4 miliar untuk lomba MTQ 2015. Sementara dana Porprov ditanggung sepenuhnya APBD Provinsi Jatim. Dua agenda besar ini, kata dia, patut dimanfaatkan oleh stakeholder untuk mendorong sektor ekonomi mikro di Banyuwangi tumbuh, ikut menikmati dampak ekonomi dari dua agenda tadi. “Dana Rp 8,4 miliar harus memberikan multiplier effect ekonomi. Tolong camat-camat, potensi lokalnya diinventarisir,” ia berpesan.

Dia juga mengusulkan dan meminta tiap anggota DPRD Banyuwangi mengalokasikan dana Jaring Aspirasi Masyarakat dengan komposisi 75 persen untuk infrastruktur jalan dan 25 persen pembangunan fisik lain. Bagi Anas, cara ini siasat mempercepat perbaikan infrastuktur fisik jalan di sejumlah kecematan dan desa di tengah APBD yang cekak.

Pemerintah Desa juga diminta aktif mendorong pembangunan di daerahnya lewat pemberdayaan masyarakat. Tahun depan, kata Anas, ada anggaran senilai Rp 67,9 miliar yang dialokasikan ke Anggaran Dana Desa, Posyandu dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. “Mulai 2015, saya minta ada kursus-kursus bahasa Inggris dan Mandarin di kantor desa. Biar Diknas yang menyusun programnya,” ujar dia. n mb5

Pecah Telur l Sambungan hal 1

Guru besar yang dikukuhkan pada Sabtu (6/9) bersama Prof Ir Moch Amin Alamsjah MSi, PhD (Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair) itu menyampaikan pidato bertajuk ‘Eksotisme Sastra: Eksistensi dan Fungsi Sastra dalam Membangun Karakter dan Perubahan Sosial’.

“Sastra memang belum eksis dalam masyarakat, tapi bisa dikembangkan dengan membudayakan membaca dan menulis.

Kalau rajin membaca karya sastra akan memengaruhi karakter dan akhirnya mewarnai perubahan sosial,” katanya.

Guru besar ke-423 di Unair itu mencontohkan novel Siti Nurbaya (karya Marah Rusli) atau novel Para Priyayi (karya Umar Kayam) yang berpengaruh perubahan sosial dalam jangka panjang.

“Tanpa terasa, novel Siti Nurbaya mengubah pandangan orang terhadap perempuan dan begitu juga novel Para Priyayi pun mengubah pandangan orang terhadap priyayi. Awalnya, priyayi dianggap selalu dari garis keturunan, tapi priyayi yang substantif adalah perilaku,” katanya. n tam, ant

SAMBUNGAN Fraksi Dewan Komitmen Kawal UU Desa l Sambungan hal 1

memperjuangkan Perda Desa ini,” tegas politisi asal Pulau Madura ini, Minggu (7/9). Sementara itu, Wakil Sekretaris FPKB Chusainuddin mengaku siap memperjuangkan Raperda Desa. Menurutnya, instruksi pimpinan fraksi harus dikawal.

Karena itu, sekalipun nanti dirinya tidak duduk di Banleg, tapi tetap akan memberi kontribusi agar Perda Desa yang merupakan komitmen FPKB bisa disahkan dan berlaku di Jatim.

“Saya siap mengawal inisiatif Raperda Desa yang sudah diinstruksikan pimpinan.

Apalagi Perda Desa ini juga hasil perjuangan teman-teman FPKB di DPR RI,” tandas Sekretaris DKW Garda Bangsa Jatim itu. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra Jatim Abdul Halim mengaku dengan kekuatan 13 anggota, pihaknya sudah berkomitmen memperjuangkan Perda tentang Desa yang merupakan turunan dari UU Desa yang sudah disahkan oleh DPR RI. Bahkan, pihaknya siap berkomitmen fraksinya mengawal implementasi UU Desa di Jatim.

“Instruksi dari DPP sudah

jelas. Kami yang merupakan kepanjangan tangan dari partai harus mengawal UU Desa di Jawa Timur lewat pemberlakuan Perda Desa,” terang Halim. Seperti diketahui, pengesahan UU Desa oleh DPR RI pada akhir 2013 mengamanatkan alokasi 10 persen dana APBN untuk kas desa. Dengan demikian tiap desa rata-rata akan menerima dana kas desa Rp1 miliar per desa. Selain itu, perangkat desa juga diangkat sebagai PNS. UU Desa efektif akan diberlakukan pada tahun depan. Tidak sampai di situ saja, dalam hal masa jabatan kepala desa, maka dalam UU Desa sekarang kepala desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga) periode dengan masa jabatan tiap periode 6 tahun. Sedang masa jabatan perangkat desa dapat menjabat dan diberhentikan / pensiun pada usia 60 tahun. Bahkan dalam UU Desa, seorang kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalamAnggaran Penda-

patan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan penyusunan UU Desa kesepakatan pemerintah dan DPR. Dengan aturan tentang desa, setidaknya dapat menjadi aturan mengikat untuk mengatur desa menjadi lebih maju dan modern tanpa menghilangkan filosofi desa.

Gamawan berpendapat, desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional.

Ia berharap dengan adanya UU Desa mampu merespon demokratisasi dan globalisasi tanpa menghilangkan asal-usul desa. “Pengaturan desa tidak hanya mengatur aspe penting, tapi desa diharapkan menjadi pondasi penting dalam memajukan desa di masa yang akan datang,” ujarnya. n cty

Gubernur Tolak Pengajuan BPBD Tipe A l Sambungan hal 1

ini. “Laporannya seperti itu,”ujar wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, Minggu (7/9).

Data yang diperoleh Bhirawa, Pemkot Malang telah mengajukan BPBD tipe A ke Pemprov Jatim pada 4 Agustus, dan mendapat ja­waban dari Gubernur Jatim pada 11 Agustus 2014. Gubernur melalui Sekdaprov telah memberikan jawaban, untuk efisiensi Kota Malang tidak perlu mendirikan BPBD tipe A, cukup tipe B saja.

Selain pertimbangan efisiensi, pertimbangan lain yang diberikan oleh Pemprov Jatim, lantaran Kota Malang tidak termasuk dalam peta bencana. Sehingga tidak perlu BPBD tipe A. Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan Pemkot Malang Handi Priyatno mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Karena

Pemkot Malang, baru saja bersurat ke Biro Hukum Pemprov Jatim pada 20 Agustus lalu setelah mendapat persetujuan Perda BPBD dari DPRD Kota Malang.

Diakui dia, selama proses pembentukan rancangan Perda tersebut, Pemkot sudah konsultasi dengan Pemprov. Dalam surat nomor 188.342/1885/35.73.113/2014 tertanggal 4 Agustus 2014, Pemkot Malang minta saran dan perbaikan Ranperda. Pemprov menjawabnya dengan mengeluarkan surat nomor 061/17802/041/2014.

Dalam surat tertanggal 11 Agustus 2014 itu, Pemprov memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya soal tipe BPBD yang akan dibentuk Pemkot Malang. Pemprov minta Pemkot Malang mengubah tipe BPBD dari tipe A menjadi tipe B. Perubahan tipe ini sesuai aspek efisiensi dan efektivitas.

Namun pihaknya beralasan pem-

bentukan BPBD tipe A ini demi memudahkan koordinasi. Kepala BPBD tipe A adalah eselon II, sedangkan BPBD tipe B adalah eselon III. Jika tipe B, harus koordinasi dengan pejabat eselon II akan kesulitan.

Sementara itu, Priyatmoko Oetomo anggota DPRD Kota Malang yang juga pimpinan sementara DPRD ini, mengutarakan perubahan tipe BPBD ini sesuai kajian matang. Saat pengkajian dilakukan, bencana di Kota Malang sangat rawan. Makanya Pemkot Malang dan dewan sepakat mengajukan permohonan pembentukan BPBD tipe A. “Saat ini kami belum berpikir untuk melakukan kajian, karena kami baru dilantik. Sekarang kami masih sosialisasi internal soal kebijakan yang pernah dikeluarkan Pemkot Malang dan dewan,”terang mantan Calon Wakil Wali Kota Malang itu. n mut

BKD Minta Pendaftaran CPNS Diperpanjang l Sambungan hal 1

online ya tidak bisa mendaftar CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Darah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto, Minggu (7/9).

Hingga kemarin, jelas Akmal, daftar pelamar yang berhasil diverifikasi BKD Jatim sebanyak 800 pelamar. Padahal jumlah pelamar yang sudah mendaftar ke Panselnas sebanyak 9.000 orang. Sedikitnya yang berhasil diverifikasi karena proses online yang sangat lambat.

“Jumat kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak ITS yang menjadi bagian dari Panselnas. Kita sudah tegur ITS, kenapa kok prosesnya ini lambat sekali. Masak dari 7.000 pendaftar waktu itu baru masuk tidak sampai 700 yang berhasil diverifikasi,” keluhnya.

Dengan ruwetnya proses pendaftaran itu, lanjut mantan Sekretaris DPRD Jatim ini, Pemprov Jatim akan mengusulkan pendaftaran CPNS diperpanjang.

Langkah ini ha­rus diambil sebab pendaftaran CPNS akan berakhir pada 12 September 2014.

“Setelah kita lakukan rapat

bersama dengan kabupaten/ kota yang menyelenggarakan rekrutmen CPNS, kita sudah sepakat untuk mengajukan perpanjangan pendaftaran CPNS. Minimal harus diperpanjang satu minggu lagi. Perpanjangan ini sangat penting,” tegasnya.

Tak hanya itu, BKD Jatim juga bakal melakukan terobosan dengan membuat email khusus bagi pendaftar yang ingin meng­ irim berkasnya ke BKD Jatim.

“Jika seperti ini terus, pelamar tidak bisa mengirim berkas lamarannya, kita akan buat email khusus,” ungkapnya.

Pengumuman email khusus itu, kata Akmal, akan ditempatkan di website BKD Jatim. Sehingga setiap pelamar yang membuka website BKD akan langsung mengirim berkasnya. “Akan kita lihat besok (hari ini). Jika masih ngadat akan kita buat emailnya,” jelasnya.

Terkait persiapan lokal di BKD Jatim, akmal memastikan semuanya sudah 99 persen siap. Termasuk tempat penyelenggaraaan tes dan komputer untuk CAT (Computer Assisted Test). “Yang menjadi masalah itu pada pendaftaran yang ditangani Panselnas,” ungkapnya.

Secara nasional pendaftar

seleksi CPNS 2014 yang mendapatkan nomor registrasi mencapai 829.000 orang. Adapun yang sudah membuka pendaftaran sebanyak 170 instansi. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menginformasikan apabila peserta mengalami permasalahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat segera mengirim email ke panselnas@menpan.go.id.

Saat ini tercatat sebanyak 150 ribu pengaduan yang masuk ke Panselnas. Dari jumlah itu, 50 ribu di antaranya mengadukan permasalahan NIK. “20.000 di antaranya sudah ditindaklanjuti,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman dalam siaran persnya kemarin.

Dia mengatakan, apabila ada masalah terkait dengan email pelamar dapat dikirim ke info@ panselnas.go.id dengan mencantumkan semua data yang diisi saat melakukan pendaftaran. “Kalau pelamar tidak bisa membuka portal Panselnas, harap bersabar dan dicoba terus karena traffic sangat padat,” tuturnya. n iib

11 Pengawas Sekolah Diterjunkan Awasi Kurikulum 2013 l Sambungan hal 1

“Pemantauannya tentang buku yang belum tiba, proses belajar mengajarnya bagaimana, sejauh mana pemanfaatan Compact Disk (CD), dan tentang kendala lain yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013,” katanya, Minggu (7/9).

Mantan Kadisbudpar Jatim ini menjelaskan, hasil laporan pengawas selama memantau di daerah-daerah dapat dijadikan bahan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 di Jatim.

Hasil sementara, meski di sebagian daerah Jatim buku belum tiba, guru dinilai punya kreativitas lebih dalam proses belajar mengajar.

“Pengawas yang sudah turun ke lapangan, datang langsung melapor. Di situ bisa kita lihat, meski buku belum datang, guru punya kreativitas dalam proses pembelajaran sehingga belajar mengajar tetap berjalan,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Pengawas Sekolah Jatim Soeparno membenarkan jika seluruh pengawas dikerahkan untuk memantau jalannya Kurikulum 2013.

Pengawas yang diterjunkan untuk jenjang Pendidikan Luar Biasa (PLB), SD, SMP dan SMA/SMK. Koordinasi yang dilakukan dengan daerah adalah membagi wilayah pengawasan. Setiap pengawas di kabupaten/ kota memiliki tugas men-

gawasi tujuh sekolah. Sedangkan pengawas dari Jatim melakukan koordinasi dengan pengawas di daerah terkait perkembangannya secara umum.

Sebagian pengawas yang diterjunkan masih menemukan beberapa kendala oleh guru dalam implementasi Kurikulum 2013. Menurut dia, kurikulum baru ini lebih menekankan kepada aspek student center, bukan lagi teacher center seperti pada kurikulum sebelumnya. Namun praktiknya guru justru masih menggunakan model lama. Maka dari itu, mengubah pola pembelajaran ini masih membutuhkan waktu.

“Ini kan masih proses, jadi memang belum maksimal. Mengubah mindset pembelajaran menjadi student center itu butuh waktu,” ujar mantan Kepala Dindik Surabaya ini.

Terkait belum adanya buku pegangan siswa dan guru di sebagian daerah, Soeparno menyatakan sekolah telah memanfaatkan CD yang telah diberi Kemendikbud sambil menunggu buku pesanan tiba. “Kurikulum 2013 tidak hanya mengandalkan buku, tapi bisa dari sumber lain. Yang penting anak itu aktif untuk terus bertanya, observasi, analisis, dan diskusi, pembelajaran bisa lebih cepat. Ini yang disebut pembelajaran saintifik dalam kurikulum baru,” tandasnya. n tam

Pegiat HAM dan Seniman Kecewa Kasus Munir Tak Tuntas l Sambungan hal 1

Padahal, kata Suciwati, sangat besar animo dari masyarakat di berbagai daerah untuk segera mengetahui dan mengungkap dalang dari pembunuhan Munir. “Tak hanya dari tokoh nasional dan daerah, dukungan juga datang dari masyarakat luar negeri. Namun penanganan kasus Munir ini seolah sudah tuntas. Padahal masih ada aktor yang ikut terlibat dalam kasus ini, ternyata tidak dimasukkan oleh jaksa dalam persidangan,” ungkap Suciwati dengan nada kecewa.

Kekecewaan Suciwati bertambah ketika ia menerima pernyataan dari wakil presiden terpilih saat ini, Jusuf Kalla (JK). Saat itu JK menyatakan bahwa kasus pembunuhan Munir sudah selesai. Menurut Suciwati, pernyataan JK tersebut menunjukkan bahwa JK tidak paham terhadap kasus pembunuhan Munir.

“Karena dia (JK) tidak memahami kasusnya, jadi kalau dia bikin statemen, apakah dia paham soal temuan TPF (Tim Pencari Fakta) Munir? Apakah dia juga menanyakan ke Komnas HAM tentang Muhdi menjadi tersangka?” tambah Suciwati.

Ia menjelaskan bahwa Komnas HAM telah membuka persidangan kembali terkait kasus pembunuhan Munir. Hal itu yang perlu dipahami JK karena

pernyataan JK itu cerminan pemimpin yang tidak melakukan cek and ricek.

“Untuk itu pula kita (pendukung Munir) harus terus berjuang melawan lupa yang terjadi di negeri ini,”ujar Suciwati.

Senada dengan Suciwati, pegiat HAM Malang Raya Luthfi J.Kurniawan mengatakan, dalam dua periode pemerintahan SBY hanya sensitif terhadap isu. Artinya selama 10 tahun tidak ada aksi nyata untuk mengungkap siapa dalang dari pembunuhan Munir.

“Karena itu, dalam masa transisi pemerintahan kali ini, pemerintahan baru yang akan terbentuk saya harap tidak tersandera oleh kepentingan orang-orang dan kelompok tertentu,”ujar Lutfhi. Apalagi, masih ada orang-orang yang mengetahui atas kasus pembunuhan Munir ini masih berjibaku dalam masalah politik.

Sementara, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mukti Fajar melihat kasus ini tak akan pernah terungkap jika tidak ada pihak yang berani melakukannya. “Namun demikian sebagai guru (dosen) Munir sejak menjadi aktivis mahasiswa hingga menjadi pejuang HAM, saya sudah bangga terhadap apa yang ditempuh Munir,”ujar Mukti Fajar yang juga menjadi Guru Besar di Universitas Brawijaya Malang. n nas

Halim Pastikan Pembahasan RAPBD 2015 Tak Molor l Sambungan hal 1

partai kami,’’lanjut Halim .

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak merasa pesimistis jika pembahasan RAPBD 2015 dapat dilakukan pada awal Oktober 2015. Ini tak lain karena PKB dan PDIP tetap mempertahankan keinginannya untuk menguasai posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Padahal mengaca pada hasil Pileg 2009 lalu di mana Partai Demokrat (PD) menguasai 22 kursi, namun partai balutan SBY ini hanya memperoleh dua pimpinan komisi dan satu wakil ketua komisi. Dan satu ketua alat kelengkapan dewan. ‘’Memang seharusnya semua dapat dimusyawarahkan dan jangan ngotot ingin menguasai. Kalau ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan

akan mengancam molornya pembahasan APBD 2015. Nah, kalau sudah begini maka masyarakat Jatim yang akan dirugikan akibat arogansi mayoritas,’’ terang Sahat Tua. Lanjut Sahat, sampai saat ini antar kepentingan fraksi di dewan Jatim belum ketemu terkait porsi pembagian. Namun, demikian Sahat berharap pembahasan alat kelengakapan dan pimpinan komisi tuntas pada 29 september, atau sehari sebelum pembahasan RAPBD 2015. “Kita berharap persoalan pembagian tersebut bisa tuntas 29 September,” tegas dia.

Sedangkan anggota Fraksi PKS DPRD Jatim Ahmad Siroj menegaskan pihaknya terus mengawal kepentingan pembagian alat kelengapan dan pimpinan fraksi secara proporsional. ‘’PKS terus mengawal agar pembagian pimpi-

nan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dilakukan secara proporsional.

Sehingga tidak ada monopoli dari fraksi dengan jumlah kursi yang lebih besar,” terang pria yang juga Sekretaris DPW PKS Jatim ini.

Menurutnya, dalam sebuah lembaga legislatif semuanya berdasarkan azas kebersamaan. Artinya tidak ada yang namanya tirani minoritas. Mengingat semua anggota dewan memiliki hak yang sama yaitu mengedepankan kepentingan rakyat Jatim. Untuk itu, saling menghargai dan musyawarah harus dikedepankan demi keutuhan dan citra lembaga dewan di masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PPP Jatim Musyaffak Noer. Ditegaskannya semua fraksi harus mendapatkan jatah untuk menjaga stabilitas.

Menurutnya awal masa - masa menjadi

anggota DPRD Jatim merupakan penentuan seperti apa ke depannya konstalasi maupun dinamika politik di DPRD Jatim. “Kita ini kan masih belum kerja.

Kok sudah gegeran. Dibagi rata saja biar semuanya dapat,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo optimistis jika pembahasan RAPBD 2015 dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Karenanya orang nomor satu di Jatim ini percaya soal pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan selesai pada September mendatang. ‘’Saya yakin semuanya dapat diselesaikan secara musyawarah, tanpa harus gontokgontokan. Memang seharusnya semua berpikir satu tentang kesejahteraan masyarakat Jatim ke depan,’’tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo. n cty

Meninggal dalam Perjalanan Dinas, Pola Kepemimpinannya Banyak Dikenang l Sambungan hal 1

puasa syawal selama 6 hari. Ini menjadi salah satu bukti bahwa beliau taat beribadah,” kenang Bupati Tuban Fathul Huda.

Bagi kalangan PNS di Pemkab Tuban, kepemimpinan Bupati Fathul Huda dan Ir H Noor Nahar Hussain MSi saat ini bisa berjalan lancar tak lepas dari tangan dingin Heri Sisworo. Di antaranya keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) Pemkab Tuban yang terus meningkat selama dipegang almarhum.

“BAZ Pemkab Tuban adalah di antara amal baik yang ditinggalkan almarhum.

Selama almarhum yang mengendalikan, zakat para PNS setiap tahun semakin meningkat, dan kami sangat bangga dengan itu. Kami kehilangan orang baik seperti beliau,” kata Fathul Huda.

Tidak hanya orang di struktur atasnya, banyak kolega di bawah almarhum juga mengaku kehilangan.

“Almarhum yang meninggalkan dua anak dan dua cucu ini menjadi contoh dan teladan bagi kami. Selain bersih, jujur, sederhana almarhum juga persuasif dalam memimpin. Kami sangat kehilangan sosok pemimpin yang tidak banyak bicara, tapi bisa memberi solusi pada kami,” kata Kepala Dinas Kepen-

dudukan Dan Catatan Sipil Pemkab Tuban H Joni Martoyo.

Pejabat kelahiran Kecamatan Montong pada 1955 ini mulai meniti karir sebagai Kasi Pemerintahan Umum Kantor Pembantu Umum Gubernur Jatim di Bojonegoro. Heri Sisworo pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) di tanah kelahirannya sebelum meniti karir sebagai PNS. Kiprahnya dan dedikasinya banyak ditiru oleh bawahannya pada setiap kantor ataupun dinas yang dia pimpin.

“Beliau ini dalam setiap memimpin sebuah lembaga, hampir tidak ada sekat antara pimpinan dan anak buah.

Hubungan antara bawahan dengan beliau ini seperti anak dan bapak yang selalu memberikan contoh dan solusi pada setiap problem pekerjaan anak buahnya,” kata Kepala Bappeda Pemkan Tuban Ir Budi Wiyana MSi. Tidak hanya kalangan penjabat, beberapa mantan penjabat yang sudah purna tugas juga mengakui kepiawaian Heri dalam bekerja sebagai abdi rakyat. “Beliau ini orangnya baik, jujur, bersih. Bisa ngemong anak buahnya dan bisa menjadi teladan‎, semoga beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Nya,” Kata Bambang Dwijono, mantan Camat Kota Tuban. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Senin Kliwon, 8 SEPTEMBER 2014

Desak Pembangunan Pasar Turi Sesuai Target Surabaya, Bhirawa Pedagang yang tergabung dalam tim pemulihan pasca kebakaran Pasar Turi mendesak investor agar segera merealisasikan pembangunan Pasar Turi Baru atau selesai sesuai target Oktober 2014.

Wakil Ketua Tim Pemulihan Pasca-Kebakaran Pasar Turi, Kho Ping, di Surabaya Minggu mengatakan para pedagang sudah terlalu lelah menunggu pembangun Pasar Turi yang kerap tak sesuai dengan jadwal. “ J i k a

sekarang ini ada masalah soal pemogokan mandor, itu bukan masalah pedagang, namun urusan pengembang. Yang penting bagaimana caranya, pembangunan tuntas sehingga pedagang bisa berjualan lagi,” katanya, Minggu (7/9).

Menurut dia, sesuai dengan jadwal, maka pedagang akan berjualan di Pasar Turi pada Oktober nanti. Maka mulai sekarang, kata dia, pihaknya meminta agar pengembang segera menyerahkan kunci stan pada pedagang yang sudah lunas membayar.

Tujuannya, kata dia, agar pedagang bisa memperbaiki atau merenovasi stan sehingga Oktober bisa langsung buka. Hanya saja, keinginan

pedagang ini kandas karena PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang belum juga menyerahkan kunci dengan berbagai alasan. Tentu saja, kata dia, kondisi ini akan merugikan pedagang karena Oktober, pengembang sudah membebani pedagang dengan service charge.

Ia menambahkan, yang perlu diingat, Oktober nanti seluruh infrastruktur di Pasar Turi harus sudah siap. Artinya tidak hanya sebatas gedung dan stan, namun listrik, AC, lift , jalan atau akses keluar masuk, harus sudah komplet dan berfungsi. “Tujuannya untuk mempermudah pembeli

masuk ke pusat perkulakan terbesar di Indonesia Timur yang terbakar 7 tahun silam,” katanya.

Jika kondisinya seperti saat ini, kata dia, pihaknya tidak mau masuk. Sebab, hingga kini listrik, lift, akses jalan, dan beberapa fasilitas lainya belum ada. “Jadi kalau itu semua belum tuntas, percuma masuk ke Pasar Turi karena pembeli tentu enggan masuk dengan fasilitas yang tak memadahi,” katanya.

Q dre,ant

Kondisi Pasar Turi pasca kebakaran beberapa tahun silam.

ist

Pemkab Sampang membangun tempat penampungan sementara korban kebakaran Pasar Sri Mangunan agar mereka bisa segera berjualan kembali.

Kebakaran Pasar Sri Mangunan

Pemkab Bangun Penampungan Sementara

Sampang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur, membangun tempat penampungan sementara korban kebakaran Pasar Sri Mangunan agar mereka bisa segera berjualan kembali.

“Kalau tidak dibuatkan tempat penampungan sementara, maka para pedagang yang kiosnya terbakar itu tidak akan bisa segera berjualan kembali,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang Wisnu Hartono di Sampang, Minggu (7/9).

Ia menjelaskan, saat ini pemkab sedang membangun 417 kios sementara untuk para pedagang di pasar itu agar mereka kembali bisa berjualan. Namun kios yang dibangun itu hanya bersifat sementara, karena pemkab masih berencana akan membangun kembali pada tahun 2015.

Menurut Wisnu Hartono, pembangunan kembali pasar Sri Mangunan yang ludes dilalap api itu pada 2015, karena masih akan diusulkan pada anggaran pendapatan dan belanda daerah (APBD) 2015.

“Kalau langsung dibangun saat ini, dananya tidak ada. Makanya untuk sementara kita bangun kios sementara dulu, asal para pedagang ini bisa berjualan kembali, dan baru pada 2015 kita bangun secara permanen lagi,” kata Wisno.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BPBD Pemkab Sampang, jumlah kerugian material akibat musibah kebakaran pasar Sri Mangunan yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Sampang itu, sekitar Rp17 miliar. Q lis.ant

dok/bhirawa

Kesadaran e-KTP Warga Pelosok Masih Rendah Malang, Bhirawa Penuntasan perekaman data KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terhambat warga pelosok yang kesadarannya untuk memiliki kartu identitas tersebut masih rendah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, Purnadi, Minggu, mengakui kesadaran warga, terutama yang tinggal di daerah pelosok atau terpencil untuk mengurus KTP elektroniknya masih sangat rendah, berbeda dengan warga yang tinggal di daerah perkotaan.

“Mungkin saja warga di daerah pelosok ini berpikir untuk apa KTP elektronik ini. Padahal, kepemilikan kartu identitas ini sangat penting untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mengurus keadministrasian kependudukan, seperti mengurus SIM, akta kelahiran hingga untuk keperluan perbaikan,” ujarnya.

Untuk mempercepat penuntasan perekaman data KTP elektronik tersebut, katanya, Dispendukcapil melakukan jemput bola melalui program Bina Desa yang digelar Pemkab Malang. Dispendukcapil membuka loket pelayanan perekaman data KTP elektronik di desa-desa yang dikunjungi bersama Bupati Malang Rendra Kresna beserta seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Q mut.ant

RAPBD Molor, Dewan Konsultasi ke Gubernur Surabaya, Bhirawa Pimpinan sementara dan perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya berencana berkonsultasi ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Senin (8/9) terkait pembahasan RAPBD Surabaya 2015 yang molor dari jadwal akibat belum terbentuknya pimpinan dewan definitif.

“Supaya kami diberi arahan harus melakukan apa karena banyak agenda yang sifatnya peting harus diselesaikan,” kata perwakilan Fraksi PKB DPRD Surabaya Masduki Toha di Surabaya, Minggu (7/9). Masduki mengatakan hingga saat ini parpol yang belum mengeluarkan rekomendasi kepada perwakilannya di DPRD Surabaya adalah Demokrat dan Gerindra. Hal ini dikarenakan masih adanya konflik internal di dua parpol tersebut.

Hal sama juga dungkapkan perwakilan Fraksi PDIP Baktiono. Ia mengatakan dengan belum direkomendasi siapa kader Partai Demokrat untuk duduk di kur-

tentunya sangat merugikan pembangunan warga Surabaya,” katanya.

Sebelum bahas APBD, kata Baktiono, pimpinan definitif harus menyiapkan perlengkapan kedewanan. Jika semua unsur sudah dilengkapi pembahasan APBD bisa dilaksanakan. “Gimana bisa membahas APBD, ketua definitif dan prangkat belum ada karena ada rekomendasi dari salah satu partai yang belum turun dan satunya lagi dipersoalkan,” tegasnya. Q gat.ant

si wakil ketua DPRD Surabaya tentunya akan menghambat kinerja anggota legislatif.

Baktiono mengatakan dalam waktu dekat anggota dewan harus menyelesaikan beberapa agenda selain prangkat dewan berupa ketua komisi, badan kehormatan (BK), badan legislasi (Banleg) dan ketua fraksi, juga satu agenda yang peting menyangkut kehidupan warga Surabaya yakni pembahasan APBD 2015. “Jika pemb a h a s a n APBD sampai molor Masduki Toha

Serunya Lomba Membuat Miniatur Cagar Budaya dan Monumen di Gubernuran

Lekukan Candi Singosari Antar Biro Kesra Raih Juara Dengan mimik serius ditambah tatapan matanya yang tajam hanya tertuju pada satu objek, perempuan berbaju batik itu tak menghiraukan orang disekelilingnya yang sedari tadi terus mengamatinya. Sesekali ia agak menjauh mengamati goresan tangannya. Jika kurang pas, dia mengubahnya dan terus mengubahnya sesuai dengan naluri seninya.

Itulah sekelumit gambaran suasana di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim pada, Jumat (5/9) pagi. Ruang yang biasanya hanya digunakan rapat-rapat khusus dan tenang pagi itu sangat ramai dan gaduh.

Banyak pegawai yang lalu lalang mempersiapkan dan membuat miniatur bangunan cagar budaya dan monumen bersejarah.

Sebanyak 15 peserta dari empat SKPD yaitu, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat DP Korpri Jatim, Satpol PP Jatim dan 11 biro turut serta dalam lomba ini. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti lomba dalam rangka HUT Kemerde-

kaan RI ke-69 ini.

Yang menarik, ada beberapa biro yang membuat miniatur monumen atau cagar budaya yang sama. Seperti, Biro Humas dan Protokol dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum yang membuat miniatur Tugu Pahlawan.

“Gak gampang rek gawe miniatur. Mulai isuk sampek awan dadine yo koyok ngene iki (tidak mudah buat miniatur. Mulai pagi sampai siang jadinya ya seperti ini,” kata Kepala Biro Administradi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto.

Selain miniatur Tugu Pahlawan, ada juga yang membuat miniatur pintu air Jagir Surabaya, Orange Hotel, Candi Bajang Ratu, Candi Bentar, Kantor

zaenal ibad/bhirawa

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Ratnadi Ismaon, tampak serius memahat plastisin menjadi replika Candi Singosari.

Gubernur Jatim, Candi Tikus, Candi Singosari, Hotel Majapahit dan Candi Borobudur.

Dari sekian banyak miniatur yang dibuat, miniatur Candi Singosari milik Biro Kesra yang paling banyak menyedot perhatian.

Selain yang membuat langsung kepala bironya, Ratnadi Ismaon, candi berwarna coklat ini juga sangat mirip aslinya.

Sebelum pengumuman dilakukan, para peserta dan pendukung masing-masing SKPD sudah banyak yang memprediksi jika replika Candi Singosari bakal menjadi juaranya. Lekukan demi lekukan dan lukisan candi sangat detail dibuat perempuan asli Madura tersebut.

Dan benar, setelah dilakukan penilaian tim juri yang terdiri dari tiga orang yaitu Dr Badriyah dari Wakil Ketua DWP Setdaprov Jatim dan dua orang dosen seni rupa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) yakni, Totok Priyo Leksono dan Yekti Herlina, Biro Kesra meraih juara pertama. Disusul Biro Umum menjadi juara dua dan Biro Organisasi meraih juara tiga. Sedangkan Juara Harpan I, II dan III adalah Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro SDA dan Biro Administrasi Kerjasama.

Sedangkan lomba menghias kue tar yang meraih juara I, II dan III adalah Biro Kesra, Biro Umum dan Beppeda. Untuk Juara harapan I, II dan III didapat Biro SDA, Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Biro Administrasi Perekonomian.

“Lomba miniatur monument dan cagar budaya yang kami nilai meliputi kreativitas, komposisi dan keindahan dengan durasi waktu tiga jam. Sedangkan lomba menghias kue tar yang dinilai keindahan atau estetika, keserasian tema dan kreativitas dengan durasi waktu dua jam,” kata salah seorang juri, Totok Priyo Leksono. Q iib