Harian Bhirawa Edisi 9 Mei 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Para pejabat daerah dalam pemilu sekarang memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menang dalam pemilu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida

Jumat Pon, 9 MEI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

9 MEI 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 20.00

Nonton Bareng Wayangan di Madiun

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00

Menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 06.30 - 09.00 - 13.00

Senam Pagi di Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Jatim Raker Pansus LKPj Gubernur di DPRD Jatim

BPBD Kota Malang Segera Terbentuk Malang, Bhirawa Meski awalnya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sempat tertunda, tidak lama lagi Kota Malang akan segera memiliki BPBD. Dengan terbentuknya BPBD, maka bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Malang bisa segera diatasi. Karena selama ini, Kota Malang merupakan satu dari enam kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum memiliki BPBD. Wakil Wali Kota Malang H Sutiaji menjelaskan Pemkot Malang telah memberikan Rancangan Peraturan Daerag (Ranperda) mengenai pembentukan BPBD pada DPRD Kota Malang.

“Rancangan BPBD sudah kita lempar ke dewan dengan mengusulkan Ranperda, kita tinggal menunggu pengesahannya saja. Jadi saat ini bergantung DPRD Kota Malang,”terang Sutiaji kepada wartawan usai rapat paripurna Ranperda BPBD di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/5).

Menurut Sutiaji, masalah yang saat ini menjadi perdebatan adalah mengenai bentuk BPBD, apakah merupakan suatu badan atau bagian.

Kalau badan berarti harus dipimpin oleh pejabat eselon II, sedangkan kalau bagian cukup dipimpin eselon III.

 ke halaman 11 anas bahtiar/ bhirawa

Proyek pembangunan gedung block office yang mangkrak berpotensi disalahfungsikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Desak Dewan Panggil Wali Kota Terkait Block Office Batu, Bhirawa Wali Kota Batu dinilai sudah tidak mampu dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan dalam menyelesaikan proyek pembangunan perkatoran terpadu atau block office. Untuk itu LSM Good Governance Activator Alliance (GGAA) mendesak DPRD setempat untuk segera memanggil wali kota dan SKPD terkait. Pemkot harus memberikan penjelasan atas kondisi ini.

“Ini suatu momentum yang baik bagi anggota DPRD untuk menunjukkan tajinya dalam menjalankan salah satu fungsinya dalam bidang pengawasan. Jangan sampai ketika masa kerja dewan akan berakhir, dewan menjadi ogah-ogahan dalam menjalan tugas,”ujar Ketua GGAA Sudarno, Kamis (8/5).

Pakde Karwo beserta Dubes Tunisia untuk Indonesia Mourad Belhassen membahas soal pendidikan agama dan perdagangan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/5).

Kerjasama antara Jatim dan Tunisia sudah berlangsung lama di bidang tersebut. Di tempat sama, Pakde Karwo memberikan cinderamata berupa kain batik kepada Duta Besar Belgia untuk Indonesia Mr Filip Cums (kanan).

Belgia Tanya Pilpres, Tunisia Soal Pendidikan Pertemuan Gubernur dengan Dua Dubes di Grahadi

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum kedatangan tamu istimewa yakni dari Duta Besar (Dubes) Belgia untuk Indonesia Mr Filip Cums dan Dubes Tunisia untuk Indonesia Mourad Belhas-

sen. Dalam pertemuan berbeda waktu itu, kedua dubes membahas dua masalah yang berbeda.

Jika Dubes Tunisia lebih tertarik berdiskusi seputar pendidikan Islam, berbeda dengan Dubes Belgia yang lebih

Diyakini Bisa Hapus Siswa Titipan

Dindik Jatim, Bhirawa Ujian Nasiona (UN) jenjang SMP dan SMA sederajat telah usai.

Namun kalender pendidikan kini hampir sampai pada pembukaan Tahun Ajaran (TA) baru 2014/2015. Dalam mempersiapkan penerimaan siswa TA mendatang, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tengah menyiapkan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serentak dengan sistem online.

Saat ini, antara provinsi dengan Dindik 38 kabupaten/kota kini terus melakukan finalisasi program. Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan secara infrastruktur, Dindik telah siap melaksanakan PPDB online untuk jenjang SMP maupun SMA/ SMK sederajat secara serentak.

“Koordinasi telah kami lakukan dengan Dindik di daerah. Ter-

masuk Surabaya yang sudah sejak lama menerapkan sistem

ini,” kata Harun, Kamis (8/5).

Menurut dia, persiapan tinggal menunggu keputusan dalam menentukan tanggal penyelenggaraan. Materi tes PPDB online, kata Harun, juga akan disiapkan bersama Dindik kabupaten/kota.

Pihak Dindik bahkan sudah bekerjasama dengan PT Telkom untuk memuluskan program ini.

 ke halaman 11

Keuntungan Sistem PPDB Online Serentak Lebih transparan karena tidak bisa daftar ganda, tidak bisa pinjam KTP Siswa lebih tersebar ke banyak sekolah, tidak mengumpul di sekolahsekolah tertentu  Meminimalisir siswa titipan anak pejabat  

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

Baru Lima Rumah Sakit Terakreditasi

Ciptakan Harmonisasi

 ke halaman 11

Cums menanyakan soal Pileg dan Pilpres yang dianggap sangat penting untuk memberi rasa aman bagi negara-negara di Eropa khususnya Belgia sebagai markas Uni Eropa.

 ke halaman 11

Dindik Jatim Siapkan PPDB Online Serentak

 ke halaman 11

RUMITNYA persoalan bukan menjadi halangan.

Bahkan bagi sebagian orang, kerumitan ini justru menjadi tantangan. Tak terkecuali bagi Dwi Purnomo SH. Di tengah gelombang tuntutan buruh, kapasitasnya sebagai Kepala Disnaker Kota Surabaya membuatnya tahu persis seluk beluk komunitas buruh dan pekerja di Surabaya dan menemukan solusi untuk menghadapinya. “Dan kuncinya harus bisa menciptakan harmonisasi industrial,” kata Dwi belum lama ini.

banyak menyoal perkembangan seputar Pileg dan Pilpres di Indonesia. Pertemuan yang tidak terlalu lama itu dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/5).

Menurut Soekarwo, berkalikali Dubes Belgia Mr Filip

danang/bhirawa

Aktivitas pelayanan di RSUD dr Soetomo. Rumah sakit ini merupakan satu dari 359 rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Jatim yang telah terakreditasi oleh Kemenkes.

Surabaya, Bhirawa Dari 359 rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Jatim, baru lima rumah sakit mengantongi akreditasi dasar, pratama, utama dan paripurna. Dari jumlah itu dipastikan ada rumah sakit milik Pemprov Jatim telah mengantongi akreditasi utama. ‘’Ya ada rumah sakit Pemprov Jatim yang mengantongi akreditasi utama. Untuk empat rumah sakit milik Pemprov Jatim lainnya, saya belum tahu pasti,’’ ujar Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Daerah Jatim dr Dodo Anondo MPH, Kamis (8/5).

Dodo mengungkapkan, minimnya rumah sakit yang terakreditasi disebabkan adanya perubahan aturan untuk penilaian akreditasi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

 ke halaman 11

Pileg 2014, Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim Tinggal 15% DPRD Jatim, Bhirawa Meski dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik sebesar 30 persen, tapi dalam praktiknya banyak dari caleg perempuan berguguran. Jika pada periode 2009-2014 ket-

 ke halaman 11

Daftar Sementara Caleg Perempuan DPRD Jatim NasDem 1. Dewi Masitha PKB 1. Anik Maslachah 2. Anisa Syakur 3. Aida F 4. Makmullah 5. Khofidah 6. Lilia Agustina 7. Khozanah 8. Kartika Hidayati

PDIP 1. Agatha 2. Sri Untari 3. Suharti Golkar 1. Atika Gerindra 1. Yayuk Partai Demokrat 1. Sri Subiati

Sumber : KPU Jatim

Penyaluran Jasmas DPRD Selama Pilpres Diperbolehkan Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim memastikan jika penyaluran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) selama pelaksanaan Pilpres diperbolehkan. Alasannya, hingga saat ini masih belum ada legal formal yang melarangnya dari Pemerintah Pusat.

“Pemprov belum menerima pemberitahuan secara formal dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Makanya sejauh ini penyaluran Jasmas selama Pilpres masih boleh,” kata Guber-

 ke halaman 11

Cyber Defence Competition 2014

Ajak Hacker dan Cracker Beri Kontribusi untuk Menjaga Kedaulatan Indonesia Era globalisasi saat ini dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membangun jejaring pertahanan cyber. Seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi dirangkul untuk menjadi barisan cyber guna menjaga kedaulatan NKRI. Abed Nego, Kota Surabaya

Dwi Purnomo SH

Sentil..  202 dusun gelap gulita  Terasa hidup di zaman primitif  Pemilu 2014 lebih buruk dibanding orde baru  Pendidikan politik gagal  Dewan nilai kinerja wali kota tanpa konsep  Idem

Memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki aset informasi yang sangat besar. Mulai data kekayaan sumber daya alam, sumber energi, data perbankan, data kesehatan hingga data kependudukan melalui program e-KTP, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu. Semua itu merupakan objek data dan informasi yang menjadi target serangan cyberwar dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun Indonesia sudah memi-

liki beberapa kebijakan terkait keamanan informasi seperti UU ITE, namun itu saja tidak cukup. Bangsa Indonesia harus membangun cyber defence untuk menangkal seluruh porto folio serangan dunia maya.

Terkait dengan ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menghelat Cyber Defense Competition 2014 di Akademi Angkatan Laut (AAL)

 ke halaman 11

abed nego/bhirawa

Para peserta Cyber Defense Competition 2014 beradu kemampuan di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, Kamis (8/5). Kompetisi untuk menjaring generasi muda yang paham soal pertahanan cyber ini akan dihelat hingga Jumat (9/5) hari ini.

SURABAYA

2

Jumat Pon 9 MEI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Mempengati Hari Palang Merah Sedunia

PMI Beri 58 Penghargaan bagi Komunitas Penggerak Donor Darah Surabaya, Bhirawa Bertepatan dengan memperingati hari Palang Merah sedunia yang ke 151, PMI Kota Surabaya memberikan penghargaan bagi komunitas penggerak donor darah sukarela terbaik 2013 yang selama ini turut berperan aktif membantu PMI. Adapun penghargaan tersebut diberikan ke 10 institusi yang sering mengadakan donor darah, 5 universitas yaitu Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Teknologi 10 Nopember, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas IAIN (UINSA) Surabaya serta ke 3 Kecamatan yakni Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Geteng Kali, Kecamatan Tegalsari juga 20 pihak sponsor maupun mall dan 20 media.

“Kami sangat berterima kasih

terhadap bantuan dari komunitas baik dari institusi perusahaan, instansi, universitas, sponsor maupun dari media. Karena tanpa adanya bantuan dari mereka PMI tidak akan bisa memenuhi stok darah,” ungkap Wakil Ketua I PMI Kota Surabaya-Ir H Tri Siswanto MM di sela-sela acara tersebut di Gedung PMI Kota Surabaya, Kamis (8/5).

Mengingat kebutuhan darah di Surabaya yang setiap tahun mengalami peningkatan membuat PMI mengudang semua pihak untuk turut berpartisipasi. “Hampir setiap hari kita membutuhkan sekitar 500 kantong darah sedangkan pendonor yang datang ke PMI setiap hari hanya mencapai 300 kantong darah. Apalagi darah di PMI Surabaya ini juga dibutuhkan oleh daerah-daerah di

riq/bhirawa

Kepala Dinas kesehatan Kota Surabaya memberikan penghargaan kepada 10 institusi penggerak donor darah sukarela terbaik tahun 2013 pada peringatan Hari Palang merah sedunia dan Bulan Sabit Merah sedunia tahun 2014.

luar Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan begitu banyak pihak yang turut berpartisipasi di sisi lain dari pemerintah masih begitu kurang mendukung dengan melihat penghargaan yang diberikan hanya untuk 3 Kecamatan saja. “PMI ini tujuannya untuk kemanusiaan sekaligus untuk edukasi jadi kami akan tetap menjalin kerjasama dengan pihak terkait salahsatunya adalah Kecamatan dengan lebih sering melakukan sosialisasi ke seluruh warganya terkait betapa pentingnya keberadaan PMI saat ini,” katanya.

Dan untuk itu PMI berwacana akan memberikan apresiasi bagi warga Surabaya dengan memberikan gelar pahlawan kemanusiaan bagi yang melakukan donor darah hingga 75 kali. Adapun apresiasi yang akan diberikan saat pendonor meninggal berupa

ambulance gratis, karangan bunga dan memberikan gelar pahlawan tanpa pamrih serta akan membacakan riwayat pendonor terkait gelar tersebut layaknya pahlawan perjuangan.

Menurut Vice President Rotari Club-Totok Sudarto, pemberian penghargaan ini sangat tepat selain menghargai jasa penggerak donor darah sekaligus untuk menjalin ajang silahturahmi antar pihak yang turut berpartisipasi.

“Penghargaan ini adalah yang ketiga kalinya dan kedua kalinya mendapatkan pin emas dari PMI. Karena sampai tahun ini Rotari telah menyumbangkan 6.800 kantong darah sejak tahun 2007.

Dan hampir setiap tahun mengalami kenaikkan jumlah pendonor sehingga bisa menambah 200-400 kantong darah perQ riq tahunnya,” pungkasnya.Q

Rencana Penutupan Lokalisasi Dolly

Awas Prostitusi Tak Terkontrol Kasus Pencabulan Marak

Terpengaruh Film Porno, Dua Remaja Nodai Teman KP3, Bhirawa Akib at sering melihat film porno, dua remaja harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kepolisian Resort Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) menangkap 2 remaja tanggung yang berinisial AYK (17) warga Jl Wonokusumo Jaya Surabaya dan MSJ (17) warga Jl Temanggung Baru Selatan Surabaya atas tindak pencabulan LND RM (16), remaja warga Jl Tenggumung Karya Semampir sampai hamil.

Kasubag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar menerangkan, dari laporan yang dibuat korban, petugas kemudian berhasil menangkap AYK dan MSJ di kediamanya. Dari pemeriksaan petugas, ke duanya mengaku bahwa pencabulan yang dilakukannya kepada korban dikarenakan keseringan menonton blue film di ponsel.

“Karena sering melihat blue film, ke dua tersangka melampiaskan napsunya kepada korban LND RM,” ujar AKP Lily, Kamis (8/5).

Dijelaskannya, karena korban tenga hamil 5 bulan, maka dirinya berencana meminta pertanggungjawaban kepada AYK. Namun, tersangka AYK tak mau bertanggungjawab dengan alasan dirinya tidak melakukan hal tersebut pada korban. Namun, MSJ lah yang melakukan pencabulan tersebut.

Lanjutnya, atas alasan itu, korban melaporkan keduanya atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan meraka. “Menurut keterangan korban yang masih duduk dikelas 1 SMP itu, tersangka AYK tidak mengakui perbuatannya. Selanjutnya, dirinya melaporkan ke duanya ke Polres Pelabuhan kami,” ungkap Lily.

Disinggung adakah motif lain dalam kasus itu, Lily menegaskan sampai saat ini ke dua tersangka mengaku terpengaruh dengan blue film yang ada di

trie diana/bhirawa

Kasubag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Liliy Djafar mengintrograsi AYK (17) dan MSJ(17) di Mapolres Tanjung Perak Surabaya,Kamis (8/5). ponsel mereka. Menurutnya, setelah terpengaruh tontonan itu, ke duanya melampiaskannya kepada korban yang baru saja dikenalnya Sedangkan barang bukti yang berhasil disita Polisi, diantaranya 1 potong celana dalam warna putih biru, 1 potong bra warna merah, 1 potong celana jeans warna abu-abu, 1 potong baju warna merah.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak dan atau pasal 287 KUHP. “Adapun ancaman hukuman pidana dari kasus itu yakni 15 tahun penjara,” urai Lily.

Sementara untuk jumlah anak yang terlibat masalah hukum di Surabaya terutama kasus pencabulan masih terbilang

tinggi. Pergaulan bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua dinilai sebagai faktor utama menyebabkan mereka terlibat dalam konflik hukum tersebut.

Dari data tiga bulan terakhir Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, menunjukkan setiap tahunnya kasus pencabulan atau persetubuhan jumlahnya tertinggi.

Tahun 2013, korban mencapai 73 anak, naik dari tahun 2012 yang korbannya sebanyak 65 anak. Dan pada awal tahun 2014, jumlah korban pencabulan sudah mencapai 15 anak.

“Jumlah ini hanya yang kami tangani saja. Belum yang ditangani oleh Polsek jajaran sewilayah hukum Polrestabes Surabaya,” kata AKP Suratmi Kanit PPA Polrestabes Surabaya.Q bed

Surabaya, Bhirawa Rencana penutupuan lokalisasi Dolly disebut akan menimbulkan masalah lain yang lebih parah, penyebaran prostitusi tak terkontrol. Sosiolog Unair, Bagong Suyanto memperingatkan Pemkot Surabaya akan potensi berbagai masalah social pasca penutupan lokalisasi Dolly.

Sosiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto mengatakan, Pemkot cenderung memandang mudah dalam menutup Dolly. Pemkot menganggap bahwa, ketika Pekerja Seks Komersial dan mucikari diberi uang saku, maka masalah bisa selesai.

Sebaliknya, masalah timbul ketika masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari menggeliatkan ekonomi di Dolly, tidak lagi mendapat penghasilan.

“Malah yang nanti dikhawatirkan, ketika Dolly ditutup, wisma-wisma yang ada disana (Dolly) akan tetap berpraktik seperti biasa. Tentunya, ini akan sulit bisa dikontrol oleh pemerintah,” ujarnya.

Penulis buku ‘Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat PostModern’ ini menjelaskan, Pemkot sejauh ini tidak memiliki kebijakan lanjutan setelah Dolly ditutup. Padahal lokalisasi peninggalan seorang noni Belanda, Dolly Van Der Mart ini telah menghidupi banyak orang.

Kemudian, lanjut Bagong,kalaupun nanti PSK dipulangkan, belum tentu wanita penghibur ini kembali ke rumahnya. Sebab, wanita menjadi PSK itu bisa jadi karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga, tidak mungkin si wanita ini akan kembali berkumpul dengan suaminya.

“Saya tidak setuju dengan penutupan, itu akan menimbulkan masalah baru. Menutup itu mudah, tapi pasca penutupan itu bagaimana langkah pemkot,” katanya dengan sedikit bertanya.

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unair ini meminta, dalam penutupan Dolly ini, Pemkot lebih mengedepankan pendekatan personal. PSK terjebak dalam ‘lembah hitam’ ini disebabkan

masalah yang berbeda-beda.

Sehingga, penanganannya juga harus berbeda-beda pula. Pemkot bisa menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau konselor untuk mendampingi para PSK. “Yang harus diselamatkan pertama itu harus PSK-PSK yang di bawah umur. Sebab, ini tentu pelanggaran pidana. Baru kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keamanan PSK. Misalnya, bagaimana PSK ini tidak semakin sengsara atau dipermainkan oleh mucikari,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (Jatim) Muhammad Junaidi dengan tegas menolak penutupan lokalisasi Dolly. Jika pada 19 Juni nanti benar-benar ditutup, maka para PSK yang selama ini menghuni wisma-wisma akan bertebaran di pinggir jalan lantaran sudah tidak ada tempat lagi.

Akibatnya, bahaya virus HIV/AIDs akan suklit dikontrol. Menurut dia, masalah Dolly bukan hanya pengalihan skill profesi semata, melainkan persoalan mengubah mindset berpikir.

“Bagaimana seorang PSK dalam semalam bisa menghasilkan uang hingga ratusan ribu rupiah. Sementara pemkot hanya membekali skill ketrampilan seperti menjahit.

Mencari uang satu juta hanya dari menjahit akan susah. Mereka pasti akan kembali menjalani profesinya sebagai PSK lagi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) yang juga aktivis perempuan PMII Jatim, Nuri, menyoroti tentang kekhawatiran timbulnya dampak pasca penutupan Q gat Dolly.Q

Saksi Sejarah, Penjara Kalisosok Bakal Dibeli Pemkot Satu bangunan bersejarah yang sampai saat ini berdiri megah, tapi tak terawatt adalah penjara Kalisosok. Penjara ini dibangun pada tahun 1908 oleh kontraktor Hollandsche Beton Maatschapiji atas perintah Gubernur Jendral herman Willian Deandles.

Dengan biaya sebesar 8.000 Gulden, penjara yang istilah sekarang dikenal dengan maximum risk ini dikerjakan konon hanya dengan waktu sembilan bulan.

Penjara Kalisosok memiliki cerita haru dan menyedihkan, karena di penjara ini banyak para pejuang tanah air serta rakyat Surabaya yang diperlakukan secara kejam. Penjara berada di daerah yang sekarang bernama Kembang Jepun dan Rajawali, pun dikuasai dan digunakan oleh koloni selanjutnya, Jepang, H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

tahun 1940 hingga 1943.

Para tahanan baik pejuang maupun rakyat jelata, bahkan mengalami perlakuan yang lebih kejam dari penguasa sebelumnya. Banyak pejuang yang pernah merasakan pahit dan getirnya hidup di balik terali besi ini beberapa diantaranya; H.O.S Tjokroaminoto, WR. Soepratman, dan proklamator RI, Ir. Soekarno.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, penjara ini masih digunakan namun hanya bagian atasnya saja, yakni sebagai pen-

jara para tahanan politik.

Sementara ruangan bagian bawah tanah tidak digunakan, penjara ini digunakan dari tahun 1960 hingga 1970’an. Saat itu Negara Indonesia diramaikan dengan situasi politiknya yang memanas, dan munculnya gerakan serta isu Komunisme.

Walaupun penjara Kalisosok ini memiliki sistem pengamanan dan penjagaan yang ketat, namun ada juga tahanan yang berhasil melarikan diri, yakni Harsono, Kadarisman, Karmaji, Karyono, Kadis, Tahak dan Sarmani. Pelarian itu terjadi pada tahun1968-1969.

Atas nama sejarah nasional ini, pemerintah kota Surabaya berencana membeli bangunan penjara tersebut dari tangan swasta

ist

Penjara Kalisosok akan dibeli oleh Pemkot Surabaya sebagai Cagar Budaya. yang membiarkannya terbengkalai sampai saat ini. ‘’Saya tertarik membeli Kalisosok karena nilai sejarahnya,’ ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurut Risma pembelian itu masih sebatas wacana, namun Pemkot bertekad akan merealisasikan pembelian itu. Sebab, bangunan peninggalan Gu-

bernur Jenderal Herman Williams Daendels memiliki nilai sejarah yang tinggi. ‘’Pada masa penjajahan, Kalisosok menjadi tempat yang angker bagi para tahanan,’’ tambahnya. Risma menerangkan sebelum jadi penjara pada zaman kolonial, Kalisosok sebenarnya markas tentara penjajah.

Banyak senjata dan peralatan tempur yang disimpan di Kalisosok. ‘’Bapak saya pernah nyuri senjata disitu, dulu itu kan jadi markas para penjajah,’’ akunya.

Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini akan menjadikan eks penjara Kalisosok sebagai sentra makanan, penjualan produk usaha kecil menengah (UKM) dan Depo angkutan massal cepat (AMC) berupa

monorail dan trem.

Tidak cukup hanya itu, Kalisosok rencananya akan disulap menjadi museum sejarah penjajahan di Kota Pahlawan. ‘’Karena itu juga bisa wisata, museum, dan sentra UKM,’’ tegasnya.

Tentang investasi untuk membeli Kalisosok, Risma mengaku Pemkot Surabaya harus merogoh kocek dalamdalam. Diperkirakan pemerintah harus mengeluarkan uang ratusan juta.

Saat ini Pemkot sedang menghitung pendapatan dan mengumpulkan uang untuk akuisi Kalisosok. ‘’Insyaallah tahun ini sudah kita beli, kita masih hitung pendapatan, karena dari beberapa properti yang disewakan ada pemasukan bagi kita (Pemkot),’’ terang Q dre gat Risma.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN: Wawan Trianto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Bambang WN, Gatot Suryo Widodo REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Danang Prastyo, William AK, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Pon, 9 MEI 2014

Setelah melihat sejumlah kinerja yang dilakukan oleh eksekutif yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2013, sepuluh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim akhirnya meminta kepada eksekutif untuk melakukan pembenahan pada sejumlah sektor yang diketahui mengalami penurunan.

J

uru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ahmad Jabir mengatakan saat ini pertanian di Jatim mengalami penurunan. Dimana pada 2013 ini pertumbuhan hanya mengalami 1,59 persen.

“Pertumbuhan infrastruktur pertanian mengalami pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya,” ujarnya.

Padahal sektor pertanian di Jatim merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Jatim yang dijadikan jalan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Sektor pertanian merupakan sektor untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun saat ini justru menurun. Maka itu perlu ada penanganan serius dari pihak eksekutif,” ujar alumnus ITS Surabaya ini.

Selain disektor pertanian, Fraksi PKS juga mengkritik masalah kemiskinan di Jatim. Dikatakan anggota Komisi E DPRD Jatim ini meski pertumbuhan ekonomi turun tetapi tingkat kemiskinan tidak malah meningkat, tetapi justru malah turun. “Tingkat kemiskinan ini harus ditekan lebih keras dilakukan oleh pemprov agar tingkat kemiskinan dapat ditekan

Seluruh Fraksi Dukung Raperda PPMB Maraknya peredaran minuman beralkohol yang ternyata membawa korban hingga puluhan orang, mendesak bagi dewan untuk membuat raperda inisiatif yaitu Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (PPMB). Hal ini penting agar kedepannya tidak lagi ada korban meninggal diantaranya dengan memberikan sanksi tegas bagi para produsen, pemasok hingga ke tingkat pengedar.

Jubir Badan Legislasi, H Subroto Kalim menegaskan jika seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama terhadap siatuasi dan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jatim yang terganggu sebagai akibat penyalahgunaan maupun peredaran minuman berlakohol ini. ‘’Kejadian yang ada di Kota Malang dengan menewaskan 9 korban menjadi alasan kuat bagi kita semua untuk segera mengambil kebijakan terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehingga dapat menekan bertambahnya korbankorban lainnya dikemudian hari,’’ tegasH Subroto nya. Q Kalim cty

pada titik yang lebih rendah lagi,”ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Dra Hj Kartika Hidayati mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jatim karena telah menyajikan LKPj sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Namun menurutnya ada beberapa indikator yang harus dibenahi dalam laporan pandangan yaitu tentang sektor pertanian dan kemiskinan.

“Saat ini pertanian telah memenuhi target produksi, tapi saat ini masih ditemukan rincian kinerja produksi dan produktifitas tanaman horticultural mengalami penurunan,”ujarnya.

Menurutnya, rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian bisa menjadi dasar pertanyaan atas efektivitas yang dicanangkan oleh pemerintah di bidang pertanian.

“Untuk itu kami berharap Pemprov Jatim dapat memberikan perhatian serius terhadap bidang pertanian,”tegas perempuan ayu berjilbab ini.

Selain masalah pertanian, PKB juga mengkritisi tentang kurangnya penanganan pengendalian penyakit kusta oleh pihak pemerintah. Dimana saat ini pihaknya menemukan bahwa tingkat penderita kusta di Jatim mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 terdapat 5.570 penderita, dan pada tahun 2013 juga mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu menjadi 7.406 penderita.

“Kami meminta kepada pihak pemerintah

lebih serius dalam menangani masalah kusta, agar kedepannya penderita penyakit kusta di Jatim bisa menurun,” paparnya.

Disisi lain, PKB juga menyoroti sektor pendidikan. Dimana sektor ini masih terjadi disparitas cukup tinggi antara kualitas dan fasilitas pendidikan di kalangan pedesaan dan perkotaan. Tidak hanya itu, disparitas juga terjadi pada akses antar jenjang pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2013 angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk jenjang SD/MI mencapai 97,8 persen.

Sementara untuk jenjang SMA/SMK sederajat hanya 59,7 persen.

“Kesenjangan ini membuktikan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan selama ini tidak berjalan dengan baik,”tegasnya.

Potret kurang bagus lanjut Kartika juga terjadi pada Dinas Koperasi dan UMKM. Ini karena dinas tersebut tidak mampu menghidupkan kembali 3.710 unit koperasi yang telah mati. Kartika menilai, program hibah bergulir sebesar Rp25 juta untuk 1000 koperasi wanita berprestasi dan 100 koperasi karyawan juga tidak efektif.

Sebab program tersebut justru memperlebar disparitas jurang ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Hal paling memilukan lanjut Kartika adalah BUMD. Sebab badan usaha tersebut rupanya tidak mampu memberi sumbangan pendapatan secara maksimal bagi Pemprov Jatim.

Sebagai bukti, dari total pendapatan Jatim sebesar Rp17 triliun, 80 persen di antaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah.

“Ini kan menjadi aneh. Lha wong BUMD itu mesin ekonomi tetapi justru melempem. Sampai kapan ini akan terjadi. Sementara, APBD selalu memberi suntikan dana kepada mereka (BUMD). Karena itu, ini harus dievaluasi,”tukas Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Sementara itu, jubir dari Partai Gerindra Jatim, Anselmus Raga Milo lebih mengkritisi soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dimana berdasarkan LKPj akhir masa jabatan gubernur 2009-2014, IPM Jatim dari tahun ke tahun melakukan peningkatan namun sangat kecil dibanding sebelumnya. ‘’Dimana pada tahun 2012 mencapai 70,09 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 70,19. Dari hasil penghitungan IPM tahun 2009-2012, diperoleh gambaran 19 kab/kota mempunyai IPM lebih tinggi daripada Jatim.

Sedang 19 kabupaten lainnya justru angka

IPMnya lebih rendah. Adapun tertinggi dicapai Kota Blitar sedang terendah ada di Kabupaten Sampang,’’tegas Anselmus.

Namun untuk angka kemiskinan, Partai Gerindra memberikan acungan jempol. Dimana sejak tahun 2009, secara statistic angka kemiskinan di Jatim menunjukan keberhasilan. Buktinya pada tahun 2011 sebesar 14,23 persen dan turun 1,15 persen poin pada tahun 2012 menjadi 13,08 persen. ‘’Dan sampai dengan Maret 2013 mencapai 12,55 persen. Dari capaian tersebut masih sedikit menyisahkan sejumlah catatan diantaranya penghitungan angka kemiskinan tak lepas dari besaran garis kemiskinan (GS) yang telah ditetapkan,’’lanjut pria yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

Terpisah, dari Partai Amanah Nasional (PAN) lewat juru bicaranya, A Basuki Babusalam mencoba mengkritisi terkait anggaran pendapatan, diperoleh gambaran kinerja anggaran pendapatan Jatim pada akhir tahun anggaran 2013 telah mampu melampui target kinerja yang ditetapkan hingga mencapai sebesar 105,94 persen. ‘’Namun peningkatan kinerja anggaran pendapatan yang terjadi tersebut sebetulnya sudah direncanakan sebelum penyusunan RAPBD 2013. Selain itu disisi pendapatan yang bersumber pada dana perimbangan justru merosot dengan capaian target kinerja sebesar 97,45 persen,’’ lanjutnya.

Terkait indicator kinerja pertumbuhan ekonomi, sepanjang tahun 2009 hingga 2012, perekonomian di Jatim mampu tumbuh berkelanjutan dari 5,01 persen pada tahun 2009, meningkat menjadi 6,68 persen pada tahun 2010, dan 2011 meningkat lagi menjadi 7,22 persen serta 2012 meningkat lagi 7,27 persen. ‘’Akan tetapi pada 2013 justru mengalami kemerosotan hingga mencapai 6,65 persen. Kalau dicermati lebih spesifik kemerosotan secara signifikan terjadi justru pada sektor ekonomi rakyat. Seperti tercermin

pada pertumbuhan sector pertanian yang hanya 1,59 persen dan merosot drastis dibandingkan 2012 yang mencapai 3,39 persen,’’ papar Basuki yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim.

Sementara terkait indicator kinerja angka pengangguran terbuka (TPT), jika pada tahun 2011 mencapai 4,16 persen maka pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan 4,12 persen. Namun pada tahun 2013 angka TPT justru melonjak hingga menjadi 4,33 persen. ‘’Dengan melonjaknya angka TPT menunjukan bahwa struktur perekonomian dan berbagai kebijakan program pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2013 sesungguhnya masih lemah dan gagal memicu kebutuhan bagi terjadinya peningkatan angka pengangguran di Jatim,’’tegas Basuki yang juga mantan wartawan ini.

Sementara itu, PDIP Jatim lewat jubirnya Sugiono mencoba menyampaikan keprihatinan terkait seorang guru dan beberapa siswa SLTA yang diduga sebagai pembocor jawaban soal Ujian Nasional (UN) SMA. ‘’Kami sangat prihatin, selama 8 tahun terakhir penyelenggaran UN selalu diwarnai kebocoran jawaban soal yang terjadi makin massif,’’ tegas Sugiono.

Yang lebih memprihatinkan lagi, tambah pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, UN SMA tahun ini diwarnai materi soal pada hari pertama terdapat paparan biografi pendek Ir Joko Widodo dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Hal yang sama juga terjadi pada hari akhir UN dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. ‘’Sengaja atau tidak masuknya nama capres dalam materi soal UN bisa berakses politik. Selain itu tidak menguntungkan bagi capres yang namanya dicatut dalam soal UN. Hal ini bisa dianggap melakukan kecurangan terstruktur dan massif. Atau mencuri start kampanye. Dan ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan public,’’paparnya

dengan nada intonasi tinggi.

Karena itulah, tambahnya FPDIP mendesak agar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan audit dan investigasi masalah tersebut, serta mengumumkan hasilnya kepada masyarakat luas.

Sedang terkait kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2013 mencapai 6,55 persen, sedangkan pada tahun 2012 tumbuh sebesar sekitar 7,27. Pertanyaannya mengapa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 menurun dibanding 2012?. Termasuk laju inflasi Jatim pada 2013 melonjak drastic dari 4,5 persen menjadi 7,59 persen.

Disisi lain FPDIP juga mengkritisi kinerja sector pertanian. Sesuai data per gustus 2013, sektor yang menjadi tempat bekerja 37,44 persen atau 7,21 juta penduduk Jatim mengalami penurunan dibanding pada tahun 2012 yang mencapai 1,59 persen atau lebih kecil dibanding sector lainnya. ‘’Hal ini kalah jauh dibanding pertumbuhan sector kontruksi sebesar 9,08 persen atau sector pengangkutan dan komunikasi yang mencapai angka 10,43 persen. Kecilnya angka pertumbuhan sector pertanian akan menunjukan bahwa nasib petani masih belum menjadi prioritas perbaikan,’’lanjutnya.

Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jatim lewat jubirnya Renvile Antonio memberikan apresiasi terhadap penyusunan LKPj Gubernur tahun anggaran 2013. Dimana laporan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dengan kaidah yuridis formal yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. ‘’Dengan begitu Pansus siap melanjutkan pembahasan LKPj Gubernur Jatim tahun anggaran 2013 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’tegasnya. Dengan demikian, adalah suatu keharusan apabila FPD mengambil prakarsa melakukan te;aahan tematik terhadap kinerja gubernur. Q cty*

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Dinas Pengairan Ancam 120 Pemilik Bangli untuk Pindah Sidoarjo, Bhirawa Karena tak mau pindah dari sepadan avor Wilayot yang ada di Jl Kesatrian Desa Sidokerto, Kec Buduran, Dinas Pengairan Sidoarjo harus melayangkan surat teguran tertulis yang ketiga, Kamis (8/5) kemarin.

Ditegaskan Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sidoarjo, Ir Bambang Catur Miarso, perintah untuk pindah itu diberikan kepada sekitar 120 orang pemilik Bangunan Liar (Bangli) di tempat itu. Mereka diberi batas waktu selama satu bulan. ‘’Setelah satu bulan, akan kita serahkan pada Satpol PP untuk bertindak,’’ kata Bambang, disela-sela turun ke lapangan bersama Satpol PP melayangkan surat teguran ketiga3 pada sejumlah pemilik Bangli di tempat itu.

Teguran tertulis kesatu diberikan pada Bulan Pebruari dan teguran tertulis kedua diberikan pada Maret lalu. Tapi hingga kini, mereka tetap saja tidak mau mengindahkan peringatan. Ditegaskan Bambang, menempati tempat itu jelas menyalahi aturan. Maka setelah dilakukan pembongkaran, maka tempat itu akan difungsikan sesuai aslinya. Yaitu sebagai sepadan saluran sungai. Dari perhitungannya, panjang sepadan sungai yang kebanyakan dipakai untuk usaha warung makan itu sekitar 2 KM. Kabid Operasional dan Pengawasan Satpol PP Sidoarjo, Ridho Prasetyo SSTP, mengatakan setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Dinas Pengairan Sidoarjo, sesuai SOP pihaknya masih akan memberi batas waktu lagi pada 120 pemilik bangunan liar di tempat itu untuk pindah dengan sendirinya.Q ali

Pasien Antri, Petugas Belum Datang Kadis Kesehatan Janji Berikan Sanksi Gresik, Bhirawa Meski fasilitas kesehatan untuk Puskesmas setiap tahun terus ditingkatkan melalui dana APBD, namun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari harapan. Fakta ini masih terlihat dari banyaknya petugas Puskesmas yang datang seenaknya sendiri.

Seperti yang terjadi di Puskesmas Sembayat, Kec Manyar.

Meski sejak pagi Puskesmas sudah buka, namun petugasnya baru datang jam 08.00 WIB. Bahkan ada juga pegawai yang berseragam PNS (Pegawai Negeri Sipil) baru datang pukul 08.30 WIB. Padahal, sudah banyak pasien yang sudah lama

antri menunggu untuk diberikan layanan kesehatan.

Begitu juga sebaliknya ketika siang, merasa pasien yang antri sudah sepi, para PNS itu pada pulang semua Jam 11.00 WIB. ‘’Kalau pasien sudah tidak ada,PNS itu sudah pulang semua. Makanya Puskesmas ini sepi. Sehingga

Warga sekitar kalau berobat lebih memilih ke Puskesmas Bungah karena pelayanannya lebih bagus,’’ kata salah seorang pasien yang kerap berobat di Puskesmas Sembayat inidan enggan disebutkan namanya, Rabu (8/5) kemarin.

Kenyataan ini, jelas tak sesuai dengan apa yang diharapkan Bupati Gresik, Ir Sambari Halim Radianto, MSi. Untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan, orang nomor satu di jajaran Pemkab Gresik ini terus memberi porsi anggaran lebih besar setiap tahun, selain sektor pendidikan. Diantaranya, penambahan sejumlah mobil am-

Satu per Satu Lahan FR Dihibahkan Sidoarjo, Bhirawa Satu per satu perusahaan/instansi pemilik lahan yang terkena pembangunan jalan pendamping, Frontage Road (FR) sepanjang 9 km lebar 7 meter mulai Waru-Buduran, dengan suka rela telah menghibahkan lahannya demi kepentingan masyarakat.

Giliran pihak TNI AL juga telah rela menghibahkan lahannya demi tujuan bersama, yakni membuka jalan pendamping, alternatif mengurangi kemacetan di jalan utama selama ini yang sulit terurai pada jam-jam kerja. Hal itu dibuktikan dengan adanya penugasan dari Mabel TNI AL beberapa perwiranya untuk melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Sidoarjo di Pendopo Ruang Transit Delta Wibawa, kemarin.

Kepala PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan usai mendampingi Bupati Sidoarjo mengatakan, seiring turunnya lampu hijau Mabes TNI AL yang menyetujui hibah lahan milik TNI AL, di Kompeks Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Timur Desa Sawotratap, Gedangan hingga jalur di kawasan Brigif 1 Marinir Gedangan sepanjang 1500 meter. ‘’Alhamdulillah, komunikasi secara intens yang dibangun selama ini sudah ada titik temu, tinggal pembahasan lebih detail untuk teknisnya,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Tim TNI AL, Kolonel Laut (T) Ngatminto mengatakan, dari hasil rapat yang dilakukan di Lantamal V seizin Wakil Kepala Staf TNI AL, ada beberapa item kompensasi yang diajukan kepada Pemkab Sidoarjo dalam pertemuan sekarang ini.

Beberapa item kompensasi itu diantaranya pembangunan Mushola dan ruang kelas di sekolah Hang Tuah Sawotratap, pagar dan gapura. Untuk lahan di Balur Jaltim yang terkena pembebasan, juga diganti dengan pembangunan pagar , gapura dan monumen standar RSAL Surabaya. ‘’Pembuatan monumen pesawat di jalur masuk ke arah Juanda beserta kolam renangnya,’’ katanya.Q ach

bulan, juga pembentukan Pustu (Puskesmas pembantu) disejumlah tempat.

Tidak hanya itu, Bupati juga membangun RS kelas A di Pulau Bawean yang sudah beroperasi. Ini dimaksudkan agar warga pulau yang terpencil dari Gresik ini tak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, Bupati merasa senang melihat tingkat kunjungan pasien ke RS Ibu Sina semakin sepi. ‘’Ini sebagai bukti bahwa pelayanan di Puskesmas sudah jalan. Sehingga, pasien tidak perlu jauh-jauh berobat ke RS Umu-

m,’’ kata Bupati waktu itu.

Sementara, Sugeng Widodo, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik dikonfirmasi mengaku belum tahu terkait banyaknya petugas yang datang tak tepat waktu itu. Ia bahkan terima kasih atas adanya laporan itu. ‘’Sampai saat ini belum tahu atas informasinya,’’ katanya, Kamis (8/5) kemarin.

Sugeng mengaku, dalam waktu dekat akan melakukan cros chek terkait informasi itu.

Jika memang benar akan mem beri teguran atau peringatan. ‘’Jika peringatan itu tetap diabaikan, akan kita beri punishment,’’ tegasnya.Q eri

Pemkab Fasilitasi Gedung ABK Rp 6,6 M

Komisi D Segera Panggil Dispendik Gresik, Bhirawa Penemuan lembar jawaban ujian nasioan (UN) sekolah menengah pertama (SMP) 2014 oleh polisi. Disikapi serius oleh komisi D DPRD Gresik, dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pendidikan (Dispendik). Komisi D menduga, bocornya kunci jabawan ini ulah dari Dispendik untuk memenuhi target lulus 100% yang ditargetkan bupati.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Ma’un kepada wartawan, Kamis (8/5) mengatakan, kinerja Dispendik sangat memprihatinkan. Adanya kebocoran lembar jawaban UN SMP ini, bisa jadi merupakan ulah Dispendik sendiri. Untuk mencapai target 100% yang di targetkan bupati. Dan dispendik tidak siap, sehinga kemungkinan membuat pola seperti itu. ‘’Dengan adanya kebocoran ini, jelas sangat memalukan Kab Gresik yang terkenal sebagai Kota Wali. Yang patut disalahkan adalah Dispendik, yang tidak bisa mengawal jalannya UN dengan baik.

Karena target yang diberikan besar, dan kuatir tak bisa memenuhi akhirnya mengambil jalan pintas,’’ kata Chumaidi.

Maka dewan segera memanggil Kadispendik beserta jajarannya termasuk Kepala Sekolah SMP. Untuk mengetahui, apa permasalahan utama terjadinya kebocoran ini. Dan pemanggilan akan dilakukan minggu depan, setelah pembahasan KKLD Raperda. Supaya seluruh permasalahan segera ditemukan jawabannya, siapa yang berbuat.

Karena kalau tak segera ditindak, hal semacam ini akan mengkultur dan terulang di tahun berikurnya.Q kim

Jumat Pon 9 MEI 2014

karyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus melihat proses membatik siswa dengan corak motif batik lokal.

Wali Kota Wajibkan PNS Kenakan Batik Lokal Tak Pakai Batik Lokal Dinilai Indisipliner Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus dalam waktu dekat bakal mewajibkan seluruh PNS di lingkungan Pem kot Mojokerto menggunakan batik dengan desain corak asli Kota Mojokerto. Dijadwalkan Paling lambat padaJuli mendatang, perintah wajib mengenakan batik motif lokal itu bakal diterapkan. ‘’Seluruh PNS mulai dari staf, pegawai di Pemkot Mojokerto diwajibkan mengenakan batik khas Kota Mojokerto.

Sudah saatnya kita bangga dengan karya kita sendiri.

Jangan membanggakan karya orang lain. Ini identitas budaya kita,’’ kata Wali Kota Mas’ud Yunus, Kamis (8/5) kemarin.

Tahun ini, wali kota membuat Perwali Nomor 16 Tahun 2014 mewajibkan batik Mojokerto menjadi seragam wajib bagi seluruh pegawai di

Pemkot. Hanya dengan cara ini, kekayaan batik di kota ini terakomodasi dan mendapat tempat di masyarakat. Selama tiga hari yakni Rabu, Kamis, dan Jumat, batik-batik itu harus dikenakan. ‘’Kalau ada PNS yang berani melanggar kebijakan ini, sama saja mereka indisipliner.

Sama saja melanggar Perda,’’ tambah Kiai Ud, sapaan akrab pejabat yang juga seorang dai ini.

Di Kota Mojokerto ada sekitar tujuh corak batik yang sudah dipatenkan. Corak ini tak dimiliki daerah lain. Corak itu di antaranya, mrico bolong, gedeg rubuh, gringsing, Surya Mojopahit, koro renteng, dan jenis corak lainnya. Namun, hingga kini tak satu pun batik khas kota ini yang diakomodasi khusus Pemkot Mojokerto. Baru tahun ini ada kewajiban memakai batik itu.

Selama ini, PNS bebas memilih batik kesukaan mereka.

Jarang para PNS yang mengakomodir batik khas daerahnya.

Kiai Ud mewajibkan seragam batik khas Mojokerto dengan corak bebas. Teknisnya diserahkan SKPD masing-masing. ‘’Sudah masuk anggaran. Namun tak ada lelang untuk pengadaan batik ini. Kami serahkan ke SKPD. Biarkan SKPD yang memilih batik buatan para perajin. Jangan beli di toko,’’ tambah Kiai Ud. Pemkot Mojokerto menginginkan ada gairah kegiatan ekonomi di setiap perajin batik di Mojokerto. SKPD harus beli ke perajin lokal.

Sementara itu, Abdullah Fanani, salah satu anggota Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto khawatir akan terjadi monopoli jika tak ditentukan penyebaran untuk perajin. Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo dalam memfasilitasi program pendidikan anak-anak, khususnya terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sudah berjalan dengan baik.

Gedung Autis Center dan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik, namun kantornya masih dinilai belum representatif.

Sehingga Pemkab Sidoarjo tahun ini akan membangun Gedung Autis Center yang sangat representatif senilai Rp6,6 miliar.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM saat menerima tamu kunjungan dari Konjen RI di Perth Australia Barat ED Syarief Syamsuri, Kamis (8/5) di Gedung Autis Center Jl Pahlawan Sidoarjo.

Wakil Bupati Hadi Sutjipto yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Mustain Baladan dan Kabag Kerjasama, Ari Suryono SSos menjelaskan, pembangunan Gedung Autis Center sudah dipersiapkan semuanya. Anggaran sharing dengan pemerintah pusat sekitar Rp6,6 miliar lebih. ‘’Jadi anggaran dari pusat Rp3,6 miliar dari Pemkab Sidoarjo Rp3 miliar. Kini sudah mulai pada proses pelelangan,’’ katanya.

Sementara itu, Konjen RI untuk Perth Syarief Syamsuri

mengatakan, kunjungannya ke Sidoarjo ingin melihat perkembangan kerjasama dalam penanganan ABK antara Australia Barat dan Jatim, yang ditindaklanjuti Kab Gresik, Malang, Blitar dan Sidoarjo. ‘’Makanya saya datang ke Sidoarjo, dan ternyata hasil sudah cukup baik, sarana dan prasananya sudah ada, walaupun masih perlu menambah perbaikan lagi,’’ katanya.

Ari Suryono juga menambahkan, bentuk kerjasama ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Namun Pemkab Sidoarjo baru bisa merealiasikan beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari gedungnya, sarana dan prasanaranya. Sedangkan tenaga pengajarnya kami sudah mengirimkan sebanyak tujuh orang ke Australia. ‘’Jadi para pengajar atau pembimbing ABK mendapat pembinaan dan pelatihan secara khusus di Perth,’’ tambahnya.

Di Australia Barat perkembangan penangangan ABK sangat luar biasa. Perhatian dari pemerintah cukup baik. Termasuk pengiriman tenaga pengajar kesana juga gratis. Pemkab Sidoarjo hanya biaya pesawatnya saja. ‘’Sarana dan prasarana pelatihan, akomodasinya difasilitasi Australia semua,’’ terang Ari Suryono.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati didampingi Kabag Kerjasama saat memberikan penjelasan kepada Konjen RI di Perth Australia Barat.

Semua Peserta Hadir, Dipastikan Tak Ada UN Susulan Kab Mojokerto, Bhirawa Dinas Pendidikan Kab dan Kota Mojokerto memastikan tak ada peserta Ujian Nasional (UN) yang tidak masuk atau membolos. Dipastikan bakal tak ada lagi UN susulan di Kab Mojokerto tahun ini. Hingga pelaksanaan UN hari terakhir, Dinas Pendidikan Kab Mojokerto tak menerima laporan peserta UN SMP yang tak hadir. ‘’Kami belum menerima laporan untuk siswa yang akan mengikuti Unas susulan, dan tak ada siswa yang tidak me-

ngikuti UN,’’ terang Sumarsono, Kepala Bidang SMP/ SMA Dinas Pendidikan Kab Mojokerto, Kamis (8/5) kemarin.

Sampai UN hari terakhir Kamis (8/5) kemarin, Sumarsono mengaku tak menerima laporan adanya peserta UN yang tak hadir sehingga harus ikut ujian susulan. Laporannya semua peserta ikut UN, Datanya tetap seperti sehari sebelumnya. Dari jumlah 14.916 siswa yang masuk daftar nominasi tetap (DNT) UN

2014, ada enam yang mundur.

Rinciannya, tiga karena menikah, dua karena bekerja dan satu karena meninggal dunia.

Mereka dipastikan tak lulus dan tak bisa mengikuti ujian susulan yang akan dilaksanakan 12 Mei hingga 16 Mei mendatang.

Sementara untuk paket B, dari 445 peserta, dipastikan ada 41 yang tak lulus. Pasalnya, mereka tak hadir saat ujian.

Rinciannya, pada hari pertama ada 40 peserta yang tak datang, lalu pada hari kedua dan ketiga

bertambah menjadi 41 peserta.

Jika ingin mendapat ijazah paket B tahun ini, mereka harus mengikuti UN paket B gelombang kedua pada 19-21 Agustus nanti. Demikian pula untuk peserta UN SMP yang tidak lulus UN. ‘’Pengumuman kelulusan UN SMP akan disampaikan 14 Juni nanti,’’ jelasnya.

Selisih tiga minggu dari pengumuman kelulusan UN SMA yang akan disampaikan 20 Mei. Sementara itu, menurut Sri Yuli, Kepala Bidang PNF Dinas P dan K Kota Mojokerto di

Kota Mojokerto, jumlah peserta UN paket B yang tak hadir tetap enam orang. Dari 22 peserta, yang ikut ujian hanya 16. Sampai kemarin, Yuli memastikan tak akan menggelar UN paket B gelombang kedua. ‘’Sekarang saja pesertanya cuma 16.

Kalau nanti dibuka gelombang kedua apa ada pesertanya?

Kecuali jika nanti banyak peserta UN SMP yang tak lulus dan butuh paket B, baru gelombang kedua kita gelar,’’ paparnya.Q kar

MBSI Raih Juara I di Ajang Thailand Marching Band Semen Indonesia (MBSI) meraih juara I pada Ajang Thailand International Marching Band Festival 2014, dalam kategori Marching Show and Display Final. Hadiah diserahkan Director of General Departement of Physical Education Ministry of Tourism and Sports Thailand, Saenchan Varasumanta di Stadiun Nasional Bangkok Thailand Senin (6/5) lalu.

Kedatangan anggota MBSI di Gresik disambut Kepala Departemen Penglelohan Sosial dan Lingkungan Korporasi Semen Indonesia, Wahyudi Heru dengan mengalungkan bunga ucapan selamat kepada peserta Marching Band.

Menurut Kepala Departemen Penglelohan Sosial dan Lingkungan Korporasi, Wahyudi Heru kepada wartawan Kamis (8/5) mengatakan, keberhasilan ini sangat membanggakan. Prestasi MBSI Ini merupakan perjuangan dan keberhasilan, semua dalam membina club binaan PT Se-

men Indonesia. ‘’Kategori Marching Show and Display Final, merupakan kolaborasi konfigirasi devisi team marching band dengan iringan musik (Spy , Live or Die , My heart and I , Mission of the Spy).

Dengan formasi gerakan peserta yang kompak, kekompakan para peserta dan perpaduan antara gerak dan musik. Ini lah yang membuat MBSI, menjadi juara satu di ajang internasional sekaligus menjadi kebangaan Indonesia di kanca Internasional,’’ papar Wahyudi.

Dalam ajang ini diikuti 28 tim marching band dari be-

kim/bhirawa

Anggota Marching Band Semen Indonesia berfoto bersama dengan panitia Thailand International Marching Band Festival 2014 saat meraih juara. berapa negara. Diantaranya Singapore, Thailand dan Indonesia. Dengan 10 Tim Juri dari Drum Corps International yang berasal dari Amerika, Jepang

dan Thailand. MBSI mengirimkan personil sebanyak 152 orang terdiri 121 orang pemain , 6 orang pelatih, 26 crew atau official. Dan ini, adalah ajang

yang kali pertama marching band dari Indonesia menjadi juara di ajang internasional.

Ditambahkan Wahyudi, Marching Band Semen Indonesia merupakan salah satu club binaan PT Semen Indoneia melalui program CSR (Coorporate Social Responsibility).

Dan berdiri tanggal 16 Februari 1986, dengan nama Marching Band Pramuka Semen Gresik, kemudian berganti nama lagi Marching Band Persatuan Pelajar Putra Semen Gresik. Pada akhir tahun 1999, berubah menjadi Marching Band Semen Gresik. Dan sejak tahun 2013, seiring dengan perubahan nama Perseroan maka Marching Band Semen Gresik berubah menjadi Marching Band Semen Indonesia yang anggotanya berasal dari para pelajar, mahasiswa serta pegawai di lingkungan Kota Gresik dan sekitar Jatim.Q kim

JAWA TIMUR

Jumat Pon 9 MEI 2014

KILAS JATIM

RSUD Soegiri Antisipasi Penderita Penyakit MERS Lamongan, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soegiri Lamongan menyiapkan dua kamar isolasi untuk mengantisipasi penderita penyakit yang saat ini sedang mengincar kawasan indonesia yaitu flu arab atau virus corona (MERS-CoV).

Menurut Kabag Humas RSUD Soegiri,M.Su’udi ruang isolasi khusus selama ini juga digunakan untuk layanan untuk beberapa penyakit khusus lainnya di antaranya untuk penderita Aids dan flu burung. "Hingga saat ini belum ada penderita yang terkena virus MERS, namun sebagai antisipasi kita siapkan tempatnya, tentunya kita juga berharap tidak ada virus itu sampai ke Lamongan," katanya.

Su’udi menyarankan mereka yang akan menjalani ibadah umrah ataupun bepergian ke Arab harus menjaga kesehatan fisik.Antara lain dengan asupan gizi yang cukup, menggunakan masker khusus, mencuci tangan hingga bersih, dan cukup istirahat.

Di ruang isolasi tersebut,pasien yang diduga terinfeksi MERS akan dievaluasi virus dan diberi perawatan khusus oleh petugas khusus.Ini juga dilakukan ketika virus flu burung merebak beberapa waktu lalu. MERS merupakan bentuk coronavirus seperti SARS yang lebih mematikan. Penyakit itu dapat menyebabkan demam, batuk, sesak nafas dan pneumonia, tetapi tidak mudah untuk menular antar manusia.

Sementara itu, jumlah penderita Aids di Lamongan mencapai 183 dari tahun 2013 hingga saat ini. Di tahun 2013 penderita Aids yang meninggal sebanyak 26 orang dan yang aktif mencapai 121 orang. Sedangkan di tahun 2014 sampai bulan ini penderita yang meninggal sebanyak 7 orang dan yang aktif 29 orang. ’’Sampai saat ini penderita Aids masih dalam pantauan kita terus,’’ ungkap Su’udi.Q ds

Warga Panik Cium Bau Belerang Bromo Pasuruan, Bhirawa Warga yang tinggal di Desa Tutur Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan sempat dibuat panik. Pasalnya, warga tiba-tiba mencium bau belerang yang menyengat di hidung. Warga pun khawatir aroma belerang itu bersumber dari aktivitas Gunung Bromo yang lokasinya tak jauh dari Kecamatan setempat.

Bau itu muncul sekitar delapan jam atau mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.30 WIB. Akibatnya warga pun menjadi was-was. “Sudah empat hari lalu bau belerang yang menyengat ini muncul. Biasanya pada malam hari sampai pagi hari. Kami di sini sangat was-was,” kata Novi, warga Tutur Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/5).

Menurut Novi, jika warga yang mencium belerang dalam waktu lama akan berakibat mengganggu kesehatan. Meski-

pun saat warga belum berdampak belerang tersebut. “Tidak seperti biasanya. Kalau malam sering di dalam rumah karena bau belerangnya sangat menyengat. Belum ada tindakan dari perangkat desa,” jelas Novi.

Diketahui, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PMVBG) di Pos Pengamatan Gunung Bromo, di Desa Cemorolawang Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pada gempa tremor sejak beberapa hari yang lalu.

Sejak Sabtu (26/4) yang lalu, Gunung Bromo mengalami gempa tremor. Tercatat dengan amplitudo maksimal 1225mm. Sedangakn pada Selasa (29/4) kemarin, gempa tremor yang mengakibatkan adanya amplitudo maksimal menurun menjadi 7-20mm.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengaku belum mengetahui soal bau belerang itu. Pihaknya mengatakan akan berkoordinasi dengan camat setempat maupun pengamat Gunung Bromo.

“Kami belum mendapatkan laporan dari Camat setempat.

Tapi kami akan koordinasi dahulu, termasuk ke pengamat Gunung Bromo,” kata Yudha Triwidya Sasongko.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Warga Tengger melihat langsung kondisi Gunung Bromo yang kini sudah mengeluarkan asap tebal putih dari puncak penanjakan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

PMII Bojonegoro Tuntut Tingkatkan Moralitas Elemen Dunia Pendidikan

202 Dusun Gelap Gulita Sampang, Bhirawa Listrik sebagai kebutuhan dasar, ternyata masih belum dapat dinikmati sebagian besar masyarakat pelosok pedesaan di Kabupaten Sampang. Menurut data di Bapemas Sampang dari jumlah total 186 desa/kelurahan di Sampang, terdapat 202 dusun belum terlayani jaringan listrik.

Masyarakat di dusun itu pun hidup dalam kegelapan saat malam hari. Program listrik desa (Lisdes) yang diluncurkan selama ini belum sepenuhnya dapat dirasakan warga pelosok desa.

Padahal target dari program pembangunan instalasi dan tiang listrik itu untuk membuka daerah terpencil dapat teraliri listrik. Karena berbagai kendala seperti keterbatasan APBD untuk program jaringan listrik, ketidakmampuan masyarakat untuk menjadi pelanggan baru PLN, karena terbentur biaya pemasangan baru yang cukup tinggi.

Sehingga jaringan listrik yang sudah terpasang disejumlah titik desa, dengan mengunakan dana ABPD Sampang tak mampu menuntaskan jaringan listrik di tingkat pelosok Desa. Bahkan ironisnya berdasarkan data di Bapemas Sampang, di Kecamatan Kota Sampang masih ada 5 dusun yang belun ada jaringan listrik.

Kepala badan pemberdayaan masyarakat (Bapemas) Sampang, Amiruddin saat dikonfirmasi melalui kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (Bapemas) Sampang, A. Taufik Rahman, Kamis (8/5) kemarin, menyatakan, alokasi dana bantuan program lisdes sangat terbatas. Padahal, lanjutnya, jumlah warga yang membutuhkan aliran listri cukup banyak, namun karena keterbatasan anggaran sehingga tidak semua desa dapat teraliri listrik.Q lis

5

sawawi/bhirawa

Kepala Sekolah SMPN I Panji, beserta jajaran Komite dan pengawas saat melakukan monitoring pelaksanaan UN di hari terakhir, Kamis pagi kemarin (8/5).

Pengurus Komite Bersama Kasek dan Guru Sukseskan UN SMPN I Panji Situbondo, Bhirawa Pelaksanaan ujian nasional (UN) hari pertama hingga hari terakhir di sekolah menengah pertama negeri (SMPN) I Panji, Kabupaten Situbondo berjalan sukses dan lancar, Kamis kemarin (8/5). Untuk UN tahun 2014 ini peserta ujian nasional tingkat SMPN I Panji berjumlah 286 dengan perincian 154 puteri dan 132 dari kalangan putera.

Pengamatan Bhirawa menyebutkan, pada pelakasanaan UN di SMPN I Panji, kemarin langsung mendapat atensi dari Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Drs Agus HP MPd bersama seluruh jajaran. Tak hanya itu, jajaran seluruh pengurus Komite Sekolah, seluruh tenaga pendidik dan Kepala Sekolah SMPN I Panji, Drs Herry Sofjan MPD, tampak intensif melakukan monitoring sejak pelaksanaan UN dimulai pukul 07.wib.

Selanjutnya tim monitoring melanjutkan peninjauan pelaksanaan UN ke tiap-tiap kelas yang ditempati ujian 286 siswa SMPN I Panji.

Kepala Sekolah (Kasek) SMPN I Panji Drs. Herry Sofjan, MPd, mengatakan seluruh peserta UN berjumlah 286 siswa dapat mengikuti secara keseluruhan alias 100 persen. “Dari jumlah tersebut, alhamdulillah semua hadir mengikuti UN tahun 2014 ini,” tutur Herry Sofjan. saat monitoring kemarin.

Sementara itu, dari hasil monitoring UN

tingkat SMP tidak diketemukan kosongnya soal materi pelajaran Bahasa Indonesia di urutan 13, seperti yang menimpa siswa di SMPN lain dan sederajat. “Untuk pelaksanaan UN tahun 2014, kami patut bersyukur karena selain berjalan lancar juga tidak diketemukan adanya persoalan distribusi yang diterima siswa. Termasuk diantaranya, temuan soal Bahasa Indonesia semuanya tercukupi dan lengkap,” papar Herry Sofjan.

Di sisi lain, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, menuturkan, temuan tidak adanya soal di bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah ditangani dengan cepat dengan pola koordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov Jatim. “Itu terjadi, karena ada kesalahan yang didrop ke daerah Kabupaten Situbondo,” tegas Bupati Dadang.

Terkait isu bocornya soal UN SMP di Situbondo, kata Bupati Dadang, hingga saat ini belum terdengar ke publik. Namun demikian, harap Bupati Dadang, ia berharap hal itu tidak terjadi di Kota Santri. “Terkait kosongnya soal UN, diputuskan untuk dikosongkan, dengan cara membuat berita acara khusus dan penilaiannya dilakukan Provinsi,” papar Bupati Situbondo.

Selain itu, Bupati Dadang juga mengeluarkan himbauan sejak awal sebelum pelaksanaan UN jangan sampai ada kebocoran soal karena hal itu tidak memberikan pendidikan kepada siswa.Q awi

Bojonegoro, Bhirawa Usai berorasi di Bundaran Adipura, aksi demo yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, Kamis (8/ 5). Kemudian berlanjut ke Gedung Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro. Di Kantor Disdikda tepatnya di Jalan Pattimura itu, para aktivis mahasiswa berorasi bergantian.

Akhmad Zainul Hasan, korlap aksi demo, mengatakan, aksi demo ini menuntut pemerintah agar menuntaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di Bojonegoro serta meningkatkan moralitas elemen dunia pendidikan di Bojonegoro. “ Jadikan Bojonegoro sebagai kota pendidikan, perjelas kinerja guru PNS, pembangunan infrastruktur yang timpang antara kota dan pedesaaan,” ujarnya.

Selain itu para aktivis mahasiswa menilai kurukulum berbasis muatan lokalitas dan moralitas masih kurang.Mereka juga meminta kepada pemerintah agar segera melakukan pembenahan sistem pendidikan yang terpaku oleh kepentingan globalisasi dan industralisasi.

“Perhatikan kesejahte-

raan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Honorer.

Dan Pendidikan di indonesia hanya syarat dengan prakterk-praktek alat politik,” tandasnya.

Mereka menilai, selain sistem pendidikan yang hanya sebagai pencipta robot industrialisasi, pembangunan infrastruktur hanya terpusat pada wilayah kota.

Hal itu menunjukan bahwa peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bojonegoro belum merata.

“Tingkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di Bojonegoro, karena itu juga mempengaruhi konsntrasi dalam proses pembelajaran,” tegas Pujiono salah satu aktifis mahasiswa dalam orasinya.

Ditambahkan, menurut mereka merosotnya moral pendidikan di Bojonegoro karena tidak diterapkannya penegakkan dasar sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di Indonesia ini bukan mendidik tapi membodohkan.

“Karena tidak menerapkan budaya lokal dan karakter orang Indonesia, adab tidak lagi dipakai melainkan hanya sebagai simbol semata,” pungkasnya.Q bas

KPU Blitar Segera Gelar Pleno Penetapan Perolehan Kursi Legislatif Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasca rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur oleh KPU Jatim, KPU Kabupaten Blitar segera melakukan penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Blitar, Miftahul Huda.

Menurutnya, pelaksanaan Pleno penetapan perolehan kursi Legisltif dijadwalkan akan di gelar pada 12 Mei 2014 mendatang. “Penjadwalan tersebut dilakukan setelah rekapitulasi suara hasil Pileg 9 April untuk Kabupaten Blitar di tingkat KPU Jawa Timur beberapa waktu lalu tidak ada masalah,” kata Miftahul Huda.

Lanjut Miftahul Huda, dari hasil rekapitulasi di KPU Jatim untuk Kabupaten Blitar tidak ada keberatan satupun dari saksi partai politik di tingkat Jawa Timur, sehingga langkah selanjutnya adalah penetapan jumlah kurdi di tingkat DPRD Kabupaten Blitar sebanyak 5 kursi.

“Dalam rapat pleno tersebut akan dilakukan penetapan perolehan suara masing-masing Parpol, sekaligus penetapan calon terpilih, dimana ada 50 orang yang akan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Sementara dari hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 di Kabupaten Blitar di prediksi dengan jumlah suara yang diperoleh tersebut, PDIP akan memiliki 13 orang Anggota DPRD, PKB sebanyak 9 orang, PAN sebanyak 7 orang, Partai Gerinda sebanyak 7 orang, Partai Golkar 4 orang, Partai Demokrat sebanyak 4 orang, Partai Nasdem 3 orang, PKS ada 2 orang dan PPP 1 orang.Q htn

Obor Marsinah dari Jakarta Sambangi Makam ‘Pahlawan’ Buruh Tur Gerakan Obor Marsinah menyambangi keluarga dan menggelar acara teaterikal di kuburan Marsinah di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro, Kamis (8/5) kemarin. Menariknya, diantara para aktivis buruh, nampak Melanie Subono artis ibukota yang aktif dalam gerakan buruh dan hak azazi manusia turut dalam kegiatan obor Marsinah.

ristika/bhirawa

Sari, aktivis buruh dari SPN Jakarta membacakan komitmen memperjuangkan Marsinah untuk dapat diangkat sebagai pahlawan buruh nasional.

Humas Gerakan Obor Marsinah, Vivi Widyawati, mengungkapkan tur gerakan Obor Marsinah ini sudah dilakukan sejak 1 Mei yang dimulai dari Jakarta dan akan berakhri 10 Mei di Surabaya. Dari kegiatan obor Marsinah singgah di 20 kota termasuk Nganjuk yang kegiatannya dipusatkan di makam Marsinah. "Jakarta, Bekasi, Yogyakarta, Solo, Sragen untuk menggalang suara buruh. Setelah dari Nganjuk kami akan lanjutkan ke Sidoarjo dan berakhir di Surabaya," ujarnya.

Sementara itu, Sari aktivis buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN)

mengungkapkan tujuan gerakan obor Marsinah ini sebenarnya adalah, sebagai upaya untuk mengingatkan kembali soal penanganan kasus Marsinah yang tak kunjung selesai.

Gerakan ini, sekaligus ditujukan kepada pemerintah yang sejak tergulingnya Orde Baru seolah abai terhadap kasus Marsinah.

"Aksi obor Marsinah ini utamanya untuk mengingatkan terkait kasus Marsinah yang belum selesai, bahkan terkatung-katung selama 21 tahun. Aksi ini sekaligus untuk memperjuangkan nasib buruh dan perempuan yang selama ini dianggap sebelah mata oleh negara," tegas Sari saat ber-

orasi di makam Marsinah.

Ditegaskan Sari, obor Marsinah adalah koalisi bersama politik kerakyatan untuk Marsinah.

Selain itu, obor Marsinah adalah ajang gerakan sosial untuk mengenang Marsinah buruh yang memperjuangkan keadilan, membicarakan tuntutan, aspirasi dan cita-citanya. Bahkan dengan obor Marsinah ini mampu menjalin solidaritas dan menghimpun kekuatan antar rakyat yang berjuang untuk Indonesia yang demokratis dan sejahtera.

Keikutsertaan Melanie Subono dalam event obor Marsinah adalah membuat gerakan kepedulian untuk Marsinah dalam kemasan yang menyenangkan. “Aku ini sih sebenarnya cuma ingin bikin gerakan ini lebih menyenangkan, sehingga banyak anak muda yang mau bergabung.” Kata Melanie Subono.

Seperti Obor Marsinah, dikatakan Melanie, dikemas dengan

bentuk diskusi, pembacaan puisi, musik, dan orasi. Melalui Obor Marsinah tersebut Melanie berharap kaum muda juga tergerak hatinya untuk lebih memperdulikan orang-orang di sekitarnya.

“Aku berharap lebih banyak anak muda yang bergabung, dan menyuarakan suara mereka, terutama biar anak muda bisa kenal buruh, kenal Munir, Marsinah dan lainnya. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa dibuat lebih menarik dan lebih anak muda banget,” pungkas Melanie menanggapi keterlibatannya dalam obor Marsinah.

Acara Obor Marsinah sendiri diawali dengan silaturahmi buruh dengan keluarga Marsinah yang dilanjutkan dengan tabur bunga di makam Marsinah. Setelah itu secara bergantian para aktivis buruh membacakan kesan serta puisi tentang perjuangan buruh di areal makam Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro.Q ris

JAWA TIMUR

6

Jumat Pon 9 Mei 2014

Permendagri Akhiri Perang Perebutan Tapal Batas Madiun, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Madiun, menilai terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) soal batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi, sangat mendesak. Permendagri ini menjadi penting agar tidak ada lagi ‘perang’ perebutan soal batas kedua wilayah yang bisa mengemuka dan muncul sebagai persoalan serius di lain waktu.

“Kita akan meminta Kementerian Dalam Negeri agar segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri supaya tidak ada lagi perselisihan dengan Kabupaten Ngawi. Permendagri itu untuk menguatkan Surat Keputusan (SK) Mendagri soal batas Madiun-Ngawi yang dipakai saat ini. Yakni SK Mendagri Nomor 135.4/213/SJ tertanggal 25 Januari 2010,” kata Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo, didampingi Kabag Humas dan Protokol, Heri Supramono, kepada wartawan, Kamis (8/5).

Pernyataan ini menjadi tanggapan atas pernyataan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, dalam LKPJ DPRD Ngawi awal pekan lalu, yang menyebut ada pe-

ngingkaran kesepakatan batas wilayah antara kedua pemerintahan. Pengingkaran ini menyebabkan wilayah Ngawi berpindah kepemilikan menjadi milik Kabupaten Madiun.

Wilayah yang dimadsud yakni tanah stren kali seluas 182 meter persegi di Desa Budug, Kecamatan Kwadungan, Ngawi.

Masuknya area tersebut ke wilayah Kabupaten Madiun, dikuatkan dengan terbitnya SK Mendagri Nomor 135.4/213/SJ yang salinannya juga telah dimiliki Pemkab Ngawi.

Menurut Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, sesuai kesepakatan awal dengan Pemkab Madiun yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, batas wilayah itu masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Tapi dengan

terbitnya SK Mendagri soal tapal batas ini, menurut Sawung, sudah final dan mengikat. SK itu sudah didasari oleh penandatanganan berita acara fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar kedua Pemkab pada 16 Desember 2009 lalu.

Berita acara ini kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 28 Desember 2009 soal batas wilayah tersebut. “Surat dari Gubernur Jatim lalu dikirim ke Mendagri dan muncullah SK 135 itu,” jelas Sawung yang diamini Heri Supramono.

Menurutnya lagi, sejak awal, wilayah yang diperselisihkan memang masuk wilayah Kabupaten Madiun. Sengketa mulai muncul saat Mendagri meminta pemetaan wilayah pada sekitar tahun 2008 lalu. Kemudian wilayah stren kali Desa Budug jadi rebutan kedua kabupaten. Tapi dalam proses selanjutnya, Kepala Bakorwil Madiun, menetapkan wilayah tersebut masuk Kabupaten Ngawi.

“Tapi setelah ada novum (bukti baru), yaitu dokumen dalam Peta Minutplan Residentie Madioen,

District Madioen tahun 1914, sebuah dokumen tinggalan Belanda, wilayah itu masuk ke Kabupaten Madiun. Dan keduanya telah sepakat,” papar Sawung.

Terpisah, ketika dihubungi wartawan, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, mengatakan, pihaknya bisa memahami SK Mendagri yang telah terbit empat tahun lalu itu. “Sementara ini, sebagai warga negara saya akan taat hukum.

Tapi saya akan coba cari solusi dan menjalin komunikasi dengan gubernur serta Mendagri,” kata Bupati Ngawi, Budi Sulistiyono, kepada wartawan.

Menurutnya, memang sudah ada kesepakatan diantara kedua Pemkab saat itu. Namun menurutnya lagi, SK Mendagri tersebut hanya menguntungkan Kabupaten Madiun. “Saya tetap akan meluruskan persoalan ini sampai ke Mendagri. Ini langkah berat, tapi tetap akan kita coba.

Kalau Madiun ya senang-senang aja. Kan mereka yang dilegalisasi kepemilikan wilayahnya. SK batas wilayah tersebut masih bisa ditinjau. SK itu ya final ya tidak. Madsudnya, ya memang sudah selesai tapi itu di luar

sudarno/bhirawa

Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo, dan Kabag Humas dan Protokol, Heri Supramono, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (8/5). kesepakatan. Itu yang akan kita protes,” jelas Budi.

Menurutnya lagi, sudah sejak lama Pemkab Ngawi mengajukan protes ini. Namun tidak pernah ada tanggapan serius dari Gubernur Jawa Timur maupun Mendagri.

“Sudah lama protes itu. Sudah siap semuanya. Ya baru sekarang lah saya bongkar lagi,” pungkas Budi.

Bupati Madiun, Muhtarom,

Seleksi KPUD Sumenep Gandeng PT

KILAS JATIM

Dewan Nilai Kinerja Wali Kota Tanpa Konsep Malang, Bhirawa Ketua DPRD Kota Malang, Arif Dharmawan, menyatakan bahwa kinerja Wali Kota Malang, Moch. Anton tanpa konsep, sehingga delapan bulan bekerja belum ada kebijakan yang dihasilkan. Menurut Arif Dharmawan, konsep yang digagas oleh Moch.

Anton perduli wong cilik, dan kota Malang bermartabat, tidak mampu diterjemahkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini terbukti pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang belum kunjung selesai.

Seharusnya lanjut Arif, RPJMD itu sudah selesai paling lambat enam bulan setelah wali kota menjabat, kini sudah delapan bulan tapi RPJMD, belum selesai.

“Kalau RPJMD, tidak selesai ini berarti kebijakan tanpa arah. Ini terbukti dari setiap kebijakan selalu mendapat reaksi negatif dari masyarakat,” terangnya.

Arif juga menuduh jika Wali Kota Moch.

Anton tidak tahu makna perduli wong cilik dan Malang bermartabat. “Saya juga sangsi kalau wali kota faham dengan ucapanya yang dilakukan, apa artinya perduli wong cilik dan kota Malang bermartabat kemungkinan juga tidak faham. Buktinya setiap ucapan memantik reaksi negatif masyarakat,” terangnya.Q mut

Pemkab Terus Gencarkan Monev Terpadu Posyandu Probolinggo, Bhirawa Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Melalui Posyandu dapat ditonjolkan peran serta masyarakat secara optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai tujuan akhirnya.

Hal ini dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko saat memimpin monitoring dan evaluasi (monev) terpadu posyandu di Posyandu Kamis (8/5). “Manfaat kegiatan posyandu untuk memeriksakan kesehatan balita. Dengan rutin mengikuti kegiatan posyandu, maka pertumbuhan dan perkembangan balita dapat dilihat dengan baik,” ungkap Ny. Nunung.

Monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh tim yang dipandu oleh Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinan berharga bagi posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Posyandu Krajan ini merupakan sasaran yang ke-15 dari 72 Posyandu yang akan dikunjungi.Q wap

Dua Kedes Selingkuh Dilepas Tuban, Bhirawa Dua kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tuban yang tertangkap basah selingkuh pada salah satu hotel kemarin (7/5.red), yakni Sugiono, Kades Kedungrejo, Kecamatan Kerek dan Nur Indayani, Kades Sawir, Kecamatan Tambakboyo, akhirnya dipulangkan (8/5) oleh Polres setelah mejalani pemeriksaan secara maraton di Mapolres Tuban.

Meski sudah diperkenankan pulang, kedua Kades yang diindikasikan sudah lama menjalin ‘asmara terlarang’ masih diwajibkan untuk lapor ke Mapolres, untuk penyelidikan lebih lanjut. “Keduanya sudah pulang tadi pagi. Tapi mereka masih diwajibkan untuk melapor,” kata AKP Wahyu Hidayat, Kasat Reskrim Polres Tuban.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Tuban terhadap kedua Kades Tuban yang tertangkap basah di kamar BX 21 hotel Purnama, jalan Tuban-Semarang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, mereka berdua ini mengakui perbuatannya di kamar hotel tersebut.

“Keduanya mengakui perbuatannya, tapi kasus perselingkuhan ini kan delik aduan, jadi harus ada laporan. Sebenarnya mantan suami korban yang mau lapor, tapi sudah cerai jadi tidak punya hak,” lanjut Kasat Reskrim.Q hud

menanggapi dengan enteng tudingan Bupati Ngawi soal ‘pencaplokan’ wilayah tersebut. “Yang menentukan tapal batas masuk wilayah Kabupaten Madiun adalah pemerintah pusat. Dan itu sudah ada SK-nya. Kalau belum puas, mau diurus ke pusat ya silahkan, tidak masalah,” tegas Bupati Madiun, Muhtarom, kepada wartawan.Q dar

Ratusan aktivis KIPP saat berdemo di kantor KPU Kota Pasuruan, Kamis (8/ 5). Mereka menilai pelaksanaan pileg di Kota Pasuruan banyak pelanggaran termasuk money politic.

hilmi husain/bhirawa

Aktivis KIPP Demo ke Panwaslu dan KPU Pasuruan, Bhirawa Ratusan aktivis yang tergabung dalam Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (KIPP) menggelar aksi demo di Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, Kamis (8/5).

Mereka menilai pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) di Kota Pasuruan banyak pelanggaran. Sebagai bukti, mereka membawa bentuk pelanggarannya. Antara lain lampiran C1 dari salah satu TPS yang hanya ditandatangani satu saksi.

Padahal sudah ada namanama saksi dari masingmasing parpol serta lembar

form C1 yang masih kosong.

“Bukti pelanggaran berupa lampiran C1 sudah ditangan kami. C1 itu hanya diteken satu saksi saja,” teriak Rudi Hartono, aktivis DPP LSM Penjara Indonesia.

Selain itu, pelanggaran lain juga terjadi seperti pemalsuan data, money politic dan penyimpangan. Dengan demikian, mereka khawatir jika wakil rakyat itu jadi duduk di kursi dewan maka korupsi akan merajalela. “Tentunya praktek-praktek itu tak benar. Kepada caleg yang melakukan money politic itu untuk mundur secara kesatria,” tambah Roem Latif aktivis lainnya.

Atas temuan itu, Anggota

Panwaslu Bidang Pengawasan, Muhammad Anas menyampaikan pihaknya belum meneliti kebenaran temuan data tersebut. Namun, terkait temuan itu ia akan berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut. “Soal tanda tangan itu belum kami teliti. Mereka kami minta untuk melaporkan temuan ini, tapi kenyataannya mereka tidak mau,” kata Muhammad Anas.

Setelah puas berorasi di kantor Panwaslu, massa akhirnya melanjutkan aksinya ke KPU Kota Pasuruan. Hanya saja, tak satupun anggota KPU yang bersedia menemui para pendemo. Massa akhirnya ditemui salah seorang staff Q hil KPU Kota Pasuruan.Q

Surabaya, Bhirawa Komisis Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep tak ingin main-main dalam menjaring anggota baru. Seleksi ketat dilakukan hingga melibatkan tim dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Tim ini bertugas untuk melakukan tahapan tes psikologi pada calon anggota baru.

Sembilan orang dibentuk untuk melakukan psikotes calon anggota KPUD Sumenep periode 2014-2019.

Tahapan itu akan berlangsung selama sepekan, yakni mulai 5 hingga 12 Mei. Saat ini, terdapat 43 calon KPUD yang akan ikut seleksi. Usai mengikuti tes, 20 orang yang memiliki kriteria sesuai dengan standar yang ditetapkan akan dipilih.

Koordinator Tim Psikolog Untag Surabaya Amanda Pasca Rini MPsi menuturkan, terdapat beberapa rangkaian yang disusun untuk tes psikologi. Diantaranya ialah psikotes yang menyangkut aspek intelegensi, sikap kerja, kepribadian, dan kepemimpinan. “Aspek-aspek itu akan diungkap melalu tiga tahapan. Terdiri dari psikotes, FGD (Focus Group Discussion), dan interview,” tutur Amanda saat dihubungi, Kamis (8/5).

Usai tahapan ini, tim psikologi Untag akan memberikan rekomendasi kepada tim seleksi KPU Sumenep. “Berkas 20 orang yang lolos tes psikologi selanjutnya akan diserahkan ke tim seleksi. Selanjutnya, keputusan ada ditangan tim seleksi,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi KPUD Sumenep Ibnu Hajar mengatakan, pekan ini adalah tahap akhir dari proses seleksi calon anggota KPUD Sumenep.

Psikotes kali ini lebih difokuskan pada pengukuran sikap kerja untuk menjadi anggota KPUD Sumenep.

Prosedur seleksi ini telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 47 Tahun 2013 tentang rekam medik diatur yang tidak boleh ditinggalkan. “Hal ini ditekankan untuk menghindari terjadinya kesalahan komunikasi seperti yang sempat terjadi sebelumnya,” ujar dia., KPU akan berusaha seobjektif mungkin dalam mengakumulasikan poin-poin penting mulai dari administrasi, tes tulis, tes jasmani, rohani, narkoba, hingga psikotes ini. Hasil akumulasi ini akan menentukan, siapa saja yang berhak untuk lanjut pada tahap berikutnya sampai menjadi anggota KPUD Sumenep. Dari seluruh rangkaian tes psikologi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai harapan. “Prinsipnya, KPUD Sumenep benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas. Sehingga kredibilitas hasil pemilihan umum juga tidak diragukan.

Dalam melaksanakan psikotes ini KPU tidak boleh sembarangan dalam menentukan lembaga psikologi.

Tim seleksi KPUD Sumenep memilih Untag Surabaya karena telah banyak mendapat rekomendasi. Sebab, mau tidak mau, anggota KPUD yang terpilih nanti akan menanggung beban kerja yang tinggi. “Kami telah melakukan berbagai pertimbangan mengenai layak atau tidaknya suatu lembaga psikologi dalam berbagai perspektif,” pungkasnya., Q tam

Suku Tengger Ngalap Berkah Gelar Upacara Gerebeg Tirto Aji Agenda tahunan budaya yang dikemas dengan upacara Gerebeg Tirto Aji, yang dilaksanakan di Taman Wisata Air Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dipadati ratusan warga Suku Tengger dari berbagai kabupaten. Seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.

1Sedangkan dalam Grebeg Tirto Aji itu, warga Suku Tengger ngalap atau meminta berkah dan keselamatan kepada Sang Yang Widi (Tuhan), agar semua manusia diberikan kesucian dalam hidupnya.

Dalam acara ritual tersebut warga Suku Temgger mengenakan baju serba hitam yang dipandu dengan kain panjang bercorak batik.

Upacara Grebeg Tirto Aji diawali dengan mengambil air di sendang Widodaren yang berada didalam Taman Wisata Air Wendit, dengan dipandu oleh seorang dukun Tengger.

Selain, mengambil air di sendang tersebut, mereka juga memanjatkan serangkaian doa-doa, serta menaburkan bunga setaman di area sendang, yang diiringi dengan tarian yang menggambarkan turunnya bi-

dadari dari kayangan. Dan air yang didalam sendang itu merupakan air sumber utama di area wisata wendit, yang diyakini oleh warga Suku Tengger sebagai air suci.

“Saya dan keluarga mengikuti upacara ritual Grebeg Tirto Aji di Taman Wisata Air Wendit ini, untuk meminta berkah dan keselamatan. Saya dan warga yang lainnya selalu mengikuti upacara tersebut, dan selalu mengambil air suci,” kata salah satu warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Pamudji, Kamis (8/5), disela-sela mengikuti upacara Grebeg Tirto Aji di Taman Wisata Air Wendit.

Karena, menurut dia, air suci itu selain bisa digunakan untuk berbagai kesembuhan penyakit, juga bisa untuk membuat awet muda, serta

cyn/bhirawa

Warga Suku Tengger saat menggelar Upacara Grebeg Tirto Aji di Taman Wisata Air Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. bisa menyuburkan tanaman pertanian. Sebab, masyarakat Suku Tengger selama ini mayoritas sebagai petani, dan Suku Tengger juga mayoritas menganut agama Hindu.

Sampai saat ini, kata Pamudji, masyarakat Desa Ngadas meyakini bahwa di sum-

ber air utama didalam area wisata wendit itu merupakan tempat berkumpulnya para dewa. Sehingga tempat tersebut dikeramatkan yang tidak hanya oleh masyarakat Suku Tengger saja, namun juga oleh masyarakat di sekitar Taman Wisata Air Wendit.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara membenarkan, jika upacara Grebeg Tirto Aji selalu digelar setiap tahun oleh masyarakat Suku Tengger. Sedangkan upacara tersebut bukan hanya sebagai bentuk ngalap berkah dan keselamatan pada masyarakat Suku Tengger, namun itu juga salah satu budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita. Sehingga budaya Grebeg Tirto Aji harus kita lestarikan.

Ia melanjutkan, Grebeg Tirto Aji ini mempunyai nilai budaya yang cukup tinggi, karena adanya perpaduan budaya Jawa dan Bali. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melestarikan budaya yang dimiliki masyarakat Suku Tengger itu. “Sehingga sumber air utama dalam Taman Wisata Air Wendit, yang saat ini dikelola Disbudpar, sebagai tempat wisata ritual, sebab lokasi tersebut memiliki nilai ritual,” tandasnya.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

Jumat Pon 9 MEI 2014

7

Nelayan Jatim Nikmati Kesejahteraan NTN Jatim April 2014 Naik 0,67 Persen Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim bulan April 2014 naik sebesar 0,67 persen dari 104,99 pada bulan Maret 2014 menjadi 105,69 pada bulan April 2014. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sebesar 0,76 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan meningkat sebesar 0,09 persen.

“Hal ini berarti nelayan masih bisa menikmati kesejahteraan, walaupun tidak banyak. Nelayan Jatim bisa dikatakan kurang baik, jika dalam pendataannya nilainya kurang dari 100.

Padahal saat ini nilai ukuran BPS ratarata masih berada di poin 105,” kata Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah melalui Kabid Statistik Distribusi, Sapuan, Kamis (8/5).

Ia menjelaskan, sepuluh komoditas utama yang mengalami peningkatan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan layang, ikan kakap, ikan tongkol, rajungan, udang, ikan gulamah, ikan kuniran, ikan cakalang, ikan belanak, dan ikan kembung.

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan swanggi, ikan lemuru, ikan bawal, ikan kerapu, ikan layur, ikan kuwe, ikan beloso, ikan pari, ikan cucut, dan kepiting laut.

Sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan adalah tomat sayur, solar, es batu, ikan pindang tongkol, upah membersihkan kapal, rokok kretek, ikan cakalang, jaring angkat, minyak tanah, dan sawi.

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang dibayar nelayan adalah beras, cabai rawit, umpan, bawang putih, bawang merah, cabai merah, gula pasir, ikan mujair, kentang, dan cabai hijau.

Perkembangan NTN bulan April 2014 terhadap bulan Desember 2013 (Kumulatif April 2014) mengalami peningkatan sebesar 3,11 persen. Sementara perkembangan NTN bulan April 2014 terhadap bulan April 2013 (year-on-year) mengalami peningkatan sebesar 2,89 persen.

Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada bu-

RAGAM EKBIS

KPPI Waspadai Barang Impor Masuk Jatim Surabaya, Bhirawa Komite Perdagangan Produk Indonesia (KPPI) mewaspadai semakin banyaknya barang impor yang saat ini sudah masuk ke Jatim. KPPI menghimbau kepada seluruh industri dalam negeri untuk menggunakan instrumen pengamanan perdagangan atau safeguards.

Produk impor yang meningkat cukup tajam masuk ke Jatim empat tahun terakhir antara lain yaitu fructose syrup (dengan kandungan fructose diatas 50%), Bath soap (sabun mandi), street lamps (lampu jalan).Lonjakan impor berbagai jenis produk dari luar negeri harus terus diwaspadai. Terlebih dengan semakin dekatnya pelaksanaan perjanjian pasar bebas ASEAN atau ASEAN Ecconomy Community di 2015.

Wakil Ketua KPPI, Radu M Sembiring mengatakan, pasar bebas bukan berarti seluruh barang impor bisa masuk dengan leluasa tanpa batas.

Karena pemerintah bisa memberikan batasan baik berupa pembatasan kuota imor maupun dengan memberlakukan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk beberapa barang impor yang terbukti telah merugikan industri dalam negeri melalui instrumen safeguards. ma

lan April 2014, tiga provinsi mengalami peningkatan NTN dan tiga provinsi lainnya mengalami penurunan NTN. Peningkatan terbesar terjadi di Pro-

vinsi D.K.I Jakarta sebesar 1,99 persen diikuti Provinsi Jatim 0,67 persen dan Provinsi Banten 0,60 persen. Adapun penurunan NTN terbesar terjadi di

Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,79 persen diikuti Provinsi D.I. Yogyakarta 0,67 persen dan Provinsi Jawa Barat 0,65 persen. rac

Dinkop UMKM Revitalisasi Koperasi Sekarat Barantan Tolak 2.500 Produk Impor Tulungagung, Bhirawa Jumlah koperasi yang aktif berkegiatan dan beroparasi di Tulungagung kini tercatat hanya tinggal 600 lembaga saja.

Sementara 300 lembaga koperasi lainnya sudah sekarat dan tidak beroperasi lagi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (Dinkop UMKM) Pemkab Tulungagung, Drs Eko Asistono MSi, pada Bhirawa, Kamis (8/ 5), mengatakan sedang berupaya agar lembaga koperasi yang sekarat atau tidak beroperasi untuk kembali beroperasi. “Caranya dengan merevitalisasi koperasi,” ujarnya.

Revitalisasi koperasi menurut dia akan sangat membantu koperasi yang sekarat untuk dapat kembali bangkit. Utamanya Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di kecamatan-kecamatan.

“Kami ingin KUD di 19 kecamatan yang ada di Tulungagung kembali dapat beroperasi sebagaiman dulu. Langkah pe-

nyelamatan secara kelembagaan sangat diperlukan. Kemudian baru menyegarkannya kembali dengan pemberian permodalan. Itu yang sedang kami upayakan,” paparnya.

Diakui alumni Universitas Jember (Unej) ini dari jumlah koperasi di Tulungagung yang mencapai 900 lembaga, 300 lembaga di antaranya sudah bisa disebut tidak beroperasi lagi. “Yang beroperasi sekarang tinggal 600 lembaga saja. Itu terdiri dari berbagai macam koperasi seperti simpan pinjam, KUD dan koperasi lainnya,” tuturnya.

Dari data yang tercatat Dinkop UMKM Pemkab Tulungaguung, saat ini lanjut dia masih ada sebagian KUD yang hanya beraktifitas menerima layanan pembayaran rekening listrik. Atau hanya mengelola usaha simpan pinjam saja.

“Kedepan bisa diusahakan lagi bidang usaha saprodi (sarana produksi padi). Langkahlangkah ini diharapkan dapat

kembali menyegarkan perkoperasian di Tulungagung utamanya KUD,” tuturnya lagi.

Sementara itu terkait kasus Koperasi Panca Hidayah, Eko Asistono yang mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemkab Tulungagung ini mengungkapkan masih menunggu hasil audit. Dia belum bisa memperkirakan berapa lama hasil audit itu dapat diterimanya. “Sejauh belum selesai. Kami juga masih menunggu hasilnya,” ucapnya.

Seperti diketahui, nasabah Koperasi Panca Hidayah Tulungagung kini sedang menunggu kejelasan terkait nasib uang mereka sejumlah Rp 70 miliar yang diduga telah digelapkan oleh pengurus koperasi pondok pesantren tersebut.

Sejumlah aksi unjuk rasa telah dilakukan oleh sebagain nasabah Koperasi Panca Hidayah. Termasuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinkop UMKM Tulungagung beberapa waktu lalu. wed

Terkendala Gardu Induk, Surabaya Krisis Listrik Surabaya, Bhirawa Saat suplai listrik dari seluruh pembangkit wilayah di Jatim mengalami surplus, keadaan tidak mengenak-

ist

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim pada bulan April naik sebesar 0,67 persen. Ini menandakan nelayan di Jatim bisa menikmati kesejahteraan.

kan datang dari Kota Surabaya yang terancam krisis listrik. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada pemadaman seluruhnya

atau bergilir jika kondisi tersebut masih terjadi.

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim Arkad Matulu,

krisis listrik menjadi ancaman karena tidak ada nya titik temu komunikasi antara PT PLN Distribusi Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya, terkait diban-

gunnya gardu induk. Fungsi gardu induk tersebut sangat mendesan dan penting untuk menambah kapasitas gardu induk Eksisting. wil

Pemprov, Bhirawa Badan Karantina Pertanian (Barantan) sepanjang 2013 telah menolak 2.500 produk impor yang ke Indonesia.

Dari jumlah itu, sekitar 2.000 produk di antaranya harus dimusnahkan. Sebagian besar dari produk tersebut mencapai 80% adalah produk holtikultura seperti bawang dan sisanya adalah produk hewani.

“Jelang diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kami akan terus melakukan pemeriksaan terpadu di pelabuhan. Ini perlu diperketat dalam rangka proteksi guna mencegah barang yang masuk beresiko tinggi,” kata Kepala Barantan, Banun Harpini, di Surabaya, Kamis (8/5).

Barantan juga terus melakukan chek ulang agar tidak kecolongan. Hal tersebut juga diberlakukan untuk bibit padi hibrida yang rentan akan penyakit. Sehingga, jika masuk sudah membawa hama maupun penyakit tertentu yang masif maka akan beresiko terhadap ancaman kerusakan maupun kerugian.

Selama tahun 2013, Barantan juga telah mengeluarkan hampir 1,2 juta sertifikasi tindakan karantina hewan dan tumbuhan. Sertifikasi diperuntukan untuk kegiatan ekspor, impor dan perdagangan antar area (domestic trading).

Jumlah itu meningkat hampir 14% bila dibandingkan tahun lalu. “Ada peningkatan sebanyak 14% dan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Tahun 2004 baru sekitar 250 ribu sertifikasi, meningkat terus 911890 di tahun 2012.

Sekarang 1,157 juta. Diperkirakan hingga akhir Desember sebanyak 1,2 juta,” imbuhnya.

Menurut dia, sertifikasi dilakukan untuk pengawasan kepada keamanan pangan produk pertanian segar dan untuk melindungi konsumen dalam rangka kita melakukan ekspor.Rinciannya adalah sertifikasi untuk impor produk karantina hewan adalah sebanyak 395.012 dan produk karantina tumbuhan sebanyak 78.134. Sedangkan untuk sertifikasi ekspor produk karantina hewan adalah 17.286 dan karantina tumbuhan adalah 93.674.

Adapun sertifikasi perdagangan domestik untuk karantina hewan adalah sebanyak 228.747 dan karantina tumbuhan sebesar 344.456. rac

Upaya Pemkot Batu Menghidupkan UKM

Undang Wisatawan dengan Mendirikan Rest Area dan Pasar Wisata Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus berusaha agar usaha kecil menengah (UKM) milik warga pedesaan bisa lebih hidup dan dilirik oleh wisatawan yang datang ke kota dingin itu.

Salah upaya yang dilakukan adalah mendirikan tempat peristirahatan wisatawan atau rest area di unit-unit UKM yang ada. Tak terkecuali di pasar-pasar tradisional yang juga menyediakan pusat oleholeh yang diproduksi oleh UKM pedesaan.

Salah satu tempat yang dibidik pemkot adalah pembangunan rest area di Pasar Mojorejo. Karena direncanakan pasar tradisional yang yang berada di Desa Mojorejo ini juga akan menampung

produk oleh-oleh yang dihasilkan UKM di desa tersebut. “Jadi selain berfungsi sebagai pasar tradisional yang menyediakan sembako, di pasar Mojorejo ini juga akan diberi tempat yang menjual oleh-oleh khas Batu,”ujar Kepala Desa Mojorejo, Suwarno, Kamis (8/5).

Nampaknya rencana ini sudah mendapatkan respon positif dari pihak pemkot.

Apalagi Pasar Mojorejo dibangun di atas tanah kas desa setempat. Artinya,

masih ada petak tanah di lahan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rest area. Bahkan pemkot juga berencana untuk membangun pusat informasi wisata yang lokasinya juga berada satu kompleks dengan Pasar Mojosari ini.

“Jadi ketika para wisatawan datang dan mencari informasi wisata, mereka sekalian juga bisa beristirahat di rest area dan membeli oleh-oleh khas Batu di Pasar Mojosari. Dengan demikian produk oleh-oleh yang dibuat UKM memiliki kesempatan lebih besar untuk dilirik dan dibeli wisatawan,”tambah Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso,

yang telah meninjau Pasar Mojosari dan lokasi rencana pembangunan rest area.

Diketahui, Pasar Mojosari baru saja dibangun oleh Pemkot Batu dengan menggunakan dana bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang perdagangan senilai Rp 600 juta hingga Rp 900 juta.

Dengan lokasinya yang strategis, maka Pasar Mojorejo ini juga akan dikondisikan menjadi pasar wisata.

Menurut Punjul, Desa Sidomulyo dipilih untuk membangun pasar wisata, dikarenakan wisatawan yang menuju ke Kota Batu ini membutuhkan tempat transit. Tentu saja pembuatan pasar wisata ini disambut

gembira oleh masyarakat Desa Mojorejo, tokoh masyarakat, LPMD, BPD dan Kepala Desa.

Pasar wisata tersebut dibangun diatas lahan tanah kas desa (TKD) seluas 600 meter persegi. Sedikitnya 14 bedak dibangun di atas tanah tersebut. Dan untuk merealisasikan operasional pasar wisata, Kades Mojorejo sudah membentuk panitia yang bertugas untuk mengelola pasar wisata tersebut.”Kemarin (7/5), panitia tersebut telah membentuk lembaga yang akan mengelola pasar wisata ini, nanti pasar wisata ini akan dibentuk Bumdes,” jelas Suwarno. nas

nas/bhirawa

Lokasi Pasar Mojorejo yang akan disulap menjadi pasar wisata sekaligus tempat transit para wisatawan yang datang ke Kota Batu.

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Tim Futsal Sumsel Ikuti Kompetisi Forjoss

Jumat Pon 9 MEI 2014

Surabaya Kirim 14 Pesilat ke Kejurnas 2014 Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya masih menjadi gudang pesilat bagi Jatim, terbukti sebanyak 14 pesilat asal Kota Pahlawan akan bergabung dengan Tim Silat Jatim untuk berlaga di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Prabowo Subianto 1119 Mei di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta 2014.

Selain itu Surabaya juga 10 atlet untuk berlaga di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP-SMA Jatim.

Palembang, Bhirawa Sejumlah tim wartawan olahraga Sumatera Selatan dipastikan mengikuti kompetisi futsal Forum Jurnalis Olahraga Sumsel di Palembang, 10 - 11 Mei 2014.

Kompetisi futsal Forum Jurnalis Olahraga Sumsel (Forjoss) yang diikuti sejumlah tim wartawan media cetak dan elektronik berbagai bidang liputan dan pemimpin redaksi serta redaktur Sumsel itu akan memperebutkan hadiah total Rp10 juta, kata Ketua Panitia Pelaksana Agustian Pratama di Palembang, Kamis.

Dijelaskannya, kompetisi sendiri dibagi tiga bagian yakni tim putra, tim putri, dan tim pemimpin redaksi (pimred) serta redaktur antar media.

“Khusus kompetisi tim pimred dan redaktur kita buat dengan model eksibisi sehingga lebih praktis,” katanya.

Sementara sistem kompetisi murni diberlakukan bagi wartawan putra dan putri.

Durasi keduanya dibedakan 2x10 menit untuk putra dan 2x5 menit bagi tim putri.

Kegiatan perdana Forum Jurnalis Olahraga Sumsel (Forjoss) ini memilih lokasi penyelenggaraan di Jalan Basuki Rahmat Palembang.

Ia berharap, kegiatan ini dapat mempererat silahturahmi sesama wartawan se-Sumatera Selatan sekaligus memperkenalkan organisasi Forjoss ke publik.

Di samping itu dijadikan ajang untuk penyegaran bagi para wartawan, karena kesibukan tugas liputan sehari-hari banyak menguras waktu dan tenaga, sehingga perlu dilakukan dengan berolahraga.Q ant wawan triyanto/bhirawa

KEHILANGAN

Ketua Umum IPSI Surabaya saat melepas pesilat yang akan berlaga di Kejurnas dan O2SN.

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter, th. 2002, Hitam, AG2891SL, a/n. Ahmadi, Dsn. Karangsari RT 01 RW 01 Ds. Sidomulyo, Gondang-T.Agung No.581/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG3720TW, a/n. Rutomo, Ds. Banjarejo RT 2/RW 4, Rejotangan-T.Agung No.582/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2011, Hitam, AG5557OK, a/n. Hartiwi, Kel. Kepatihan-T.Agung No.583/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG2983RT, a/n. Sela Aprista Yunasti, Ds. Ngentrong RT 2/6, Campurdarat-T.Agung No.584/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki RC100, th. 2001, Hijau, AG4172SM, a/n. Marnan, Ds. Karangsari, Rejotangan-T.Agung No.585/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Blade, Hitam Silver, th. 2010, AG6427RU, a/n. Badriyah, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No.586/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NF125D, Hitam, th. 2004, AG3759TN, a/n. Isro’i, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No.587/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6306 J, a/n Sutrisno, Kel. Dawuhan RW 04/03, Kec. Kota Situbondo.

No.588/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2846 EY, a/n Murtiningsih Dra Hj. Kel. Patokan, RW 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No.589/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6991 EG, a/n Syaifullah, Ds Sumberanyar RW 02/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.590/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3382 FD, a/n Gisan, Kel. Mimbaan, RW 20/04, kec. Panji, Situbondo.

No.591/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3321 FD, a/n Gisan Kel. Mimbaan RW 20/04, Kec. Panji, Situbondo.

No.592/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4782 ES, a/n Gisan, Kel. Mimbaan RW 20/04, Kec. Panji, Situbondo.

No.593/IMB/BI-II/2014

Arema Tanpa Dua Pilar Hadapi Persegres Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, tanpa diperkuat dua pilarnya saat menghadapi Persegres Gresik pada laga pamungkas putaran pertama Liga Super Indonesia di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis (8/5).

Pelatih Arema Suharno, Kamis, mengakui dua pemain pilarnya, yakni Cristian Gonzales dan Ahmad Bustomi harus absen karena akumulasi kartu. Namun pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi siapa yang bakal diturunkan menggantikan posisi keduanya.

“Gonzales dan Bustomi mendapatkan kartu kuning ketiga ketika menghadapi Persija Jakarta, sehingga keduanya tidak bisa diturunkan pada laga terakhir di kandang menghadapi Persegres,” tegas Suharno.

Sementara Asisten Pelatih Arema Joko Susilo meminta anak asuhnya tidak menganggap

remeh Persegres, apalagi pada tiga pertandingan terakhir dan adanya pergantian pelatih kepala, Persegres menunjukkan perkembangan yang cukup bagus, bahkan mulai bangkit.

Ia mengakui untuk menghadapi Persegres pada laga terakhir putaran pertama itu, tim pelatih sudah meracik beberapa opsi strategi dan taktik, apakah akan menerapkan opsi strategi ofensif ataukah pragmatis seperti yang diterapkan pada dua laga luar kandang terakhir di markas Semen Padang dan Persija Jakarta.

“Yang pasti, kami ingin menutup putaran pertama LSI tahun ini dengan hasil sempurna, artinya Arema harus menang melawan Persegres.

Selain untuk menambah pundipundi poin dan selisih gol, juga untuk mempertahankan rekor menang pada lima pertandingan ketika menghadapi Persegres,” ujarnya.

hanya itu, silat juga mengajarkan rasa sportivitas yang tinggi serta memiliki nilai kebudayaan yang tinggi karena berasal dari unsur nenek moyang kita.

“Silat bisa menjadi alternatif pilihan salah satu ekstrakulikuler bagi para anak didik,” tuturnya.

Ditanya perihal bonus untuk para atlet yang bertanding? Bambang Haryo dengan tegas menyatakan pihaknya akan menjanjikan bonus untuk merangsang para atlet berprestasi.

“Untuk nominalnya akan kita bicarakan dengan pengurus. Yang pasti ada bonus untuk para atlet yang berprestasi,” tutur pria yang juga Dirut PT Dharma Lautan Utama ini.

Untuk hadapi kejurnas sudah siiapkan atlet secara internsif. Kita berupaya untuk merebut nomor-nomor yang selama ini menjadi lumbung emas.

“Targetnya kita berupaya untuk menjadi juara umum dan atlet dari Surabaya mampu mendapatkan emas sebanyak-banyaknya,” tandas Bambang Haryo.

Sedangkan Wakil Ketua KONI Surabaya, Sunardi mengatakan bahwa pencak silat di Surabaya prestasi tidak perlu diragukan lagi.

Apalagi sudah 4 kali menjadi juara umum Pekan Olahraga Propinsi berturutturut. “Artinya ini sudah menjadi ikon Surabaya,” ujar Sunardi.

Sementara itu Pelatih Silat Jatim, Karyono mengakui Kejurnas kali ini sangat berat untuk bisa meraih juara. “Kita berupaya untuk bisa meraih dua emas di Kejurnas. Bisa diraih oleh Amrullah dan Herihono. Karena saat ini persaingan sudah merata.

Tidak hanya dari Jawa, tapi dari luar Jawa,” katanya. Q wwn

Kubu Raya Anggarkan Rp 1 Miliar untuk Bonus Atlet Sungai Raya, Kalbar, Bhirawa Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya mengatakan, pemkab setempat akan menganggarkan bonus bagi atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga yang berprestasi pada Porprov se-

besar Rp1 miliar.

“Minimnya anggaran hibah untuk KONI dan pelaksanaan Porprov dari APBD Kubu Raya 2014 memang menjadi kendala bagi kita bersama. Namun, agar para atlet Kubu Raya bisa tetap mengikuti Porprov, kita akan mencari jalan terbaik,” kata Yusran di Sungai

Sekda Lumajang Diklat Kades Angkatan IV Sebanyak 39 kepala desa telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat) angkatan V yang dimulai 21 April hingga 2 Mei 2014, bertempat di kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lumajang. ‘’Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 222 ayat 3 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,’’ kata Panitia penyelenggara Diklat Drs. Nur Wakit Ali Yusron, M.AP. Menurutnya pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ditingkat desa dan kelurahan.

Setelah pelaksanaan proses pendididkan dan pelatihan dilakukan, Tim evaluasi yang terdiri dari Kantor Diklat bekerja sama dengan Batalyon 527 Lumajang melakukan penilaian terhadap peserta Diklat untuk menentukan peserta dengan nilai terbaik.

Penilaian dilakukan berdasarkan komposisi sikap 40 % dan

Absennya dua pemain pilar Arema tersebut tak membuat risau tim pelatih karena stok pemain tengah yang ditinggalkan Ahmad Bustomi cukup banyak, seperti Hendro Siswanto, Juan Revi atau I Gede Sukadana. Sedangkan posisi yang ditingglkan Cristian Gonzales pun juga masih banyak stok, selain Sunarto masih ada Dendy Santoso.

Meski bakal menghadapi tim tuan rumah yang cukup tangguh, Pelatih Persegres Alfredo Vera mengaku tidak gentar. “Kita tahu laga melawan Arema merupakan laga sangat berat, namun kami akan memberikan yang terbaik dan tidak akan takut dengan Arema,” tegasnya.

Hanya saja, perlawanan Persegres menghadapi Arema tersebut terganggu dengan absennya empat pemain pilar, seperti Mahyadi Panggabean, Otavio Dutra, Dedi Indra, dan Shohei Matsunaga.Q ant

14 pesilat itu akan turun di 8 kelas. Yakni tanding kelas D, tanding kelas H, tanding kelas J, tanding kelas C putri, tanding kelas E putri, tunggal putra, ganda putra dan beregu.

Para pesilatnya antara lain, Amrullah Khumaini, Prasetyo Alex, Herihono, Sarah Tria, Deby Kastika, Achmad Faisal, Mitra Witantra, Imam Haromain, Sultan Abdillah, Lutfi Athallah, Johan Saputri, Muhaimina dan Siti Sofia Ulfa.

Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Surabaya (IPSI) Surabaya, Bambang Haryo mengaku bangga dengan banyaknya para pesilat Surabaya yang bertanding di Kejurnas. Ia berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dengan membawa medali emas.

“Pesilat Surabaya yang terpilih untuk bertanding di Kejurnas adalah para juara di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Banyuwangi 2013 dan saya yakin mereka bisa merebut medali di Kejurnas nanti,” kata Bambang saat ditemui pada acara pelepasan pesilat Surabaya di PT Dharma Lautan Utama, Kamis (8/5).

Ia juga meminta kepada KONI Surabaya untuk memberikan perhatian yang lebih ke pencak silat.

Utamanya dalam hal pembinaan. “Perlu disampaikan ke wali kota agar silat bisa menjadi ikon Surabaya.

Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan segan bila ingin membuat kekacauan bila warga Surabaya banyak yang bisa silat. Tolong ini disampaikan ke Bu Risma ya Pak Sunardi selaku perwakilan KONI Surabaya,” katanya.

Selain itu, menurut Bambang silat bisa juga dipakai sebagai ajang pendidikan non kurikuler atau estra kurikuler. Tidak

nilai akademis 60 %. Hasilnya sebanyak 12 kepala desa menyandang predikat memuaskan, 17 kepala desa dengan predikat baik sekali, 6 kepala desa mendapatkan predikat baik dan 4 kepala desa memperoleh predikat cukup.

Sekda Kabupaten Lumajang dr.

Buntaran Suprianto, M.kes. yang

dayat/bhirawa

Sekda Lumajang dr Buntaran Suprianto MKes memberikan ucapan selamat kepada salah seorang Kades yang mengikuti mengikuti Diklat .

mewakili sekaligus membacakan sambutan Bupati Lumajang menyampaikan harapan kepada seluruh kepala desa, khusunya angkatan V untuk segera mengimplementasikan apa yang telah didapat selama Diklat.

Bersamaan dengan penutupan Diklat kepala desa angkatan V, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dr. Buntaran Suprianto, M.Kes secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan bagi pengurus barang angkatan VIII dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sebanyak 63 peserta yang terdiri dari 45 orang dari UPTD pendidikan kecamatan tempeh, 13 orang dari UPTD pendidikan kecamatan sumbersuko, 3 orang dari UPT kesehatan dan 1 orang dari dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, mengikuti diklat kali ini. Dalam sambutanya Sekda Kabupaten Lumajang menyampaikan, pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam pemerintahan. karena itu perlu dilakukan pengorganisasian dengan baik teratur dan tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku. ‘’Dengan dilaksanakannya kegitan pendidikan dan pelatihan ini diharapkan barang atau aset yang,’’jelasnya. Asset ini dimiliki daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini tentu saja mengacu pada UU nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara.Q yat*

Raya, Kamis.

Dia menyatakan, pengajuan anggaran dari KONI dan kegiatan olahraga lainnya pada awal tahun 2014 lalu sebesar Rp2,9 miliar. Namun, pada saat realisasi anggaran pada APBD Kubu Raya tahun 2014 hanya terealisasi sebesar Rp1 miliar.

Yusran menjelaskan, berdasarkan kronologisnya, pada masa penganggaran lalu Pemkab Kubu Raya memang menyanggupi anggaran Rp2,5 miliar untuk KONI dan Porprov namun berdasarkan Permen 32 dan 33 tentang mekanisme hibah dana olahraga, item hibah

tidak memungkinkan untuk menganggarkan dana tersebut.

Pasalnya, KONI Kubu Raya sendiri tidak memberikan proposal yang kuat sehingga untuk penganggaran dana KONI dan Porprov tidak bisa direalisasikan penuh Rp2,5 miliar.Q ant

KKLD Komisi untuk Menggali Data Ranperda Inisiatif Akhirnya rancangan peraturan daerah ( Ranperda ) inisiatif mulai digodok oleh DPRD Gresik, kamis-sabtu (8-10 Mei 2014).

Melaksanakan kunjungan kerja luar daerah ( KKLD ), ke beberapa tempat di Jawa Timur. Hal ini dilakukan, adalah untuk mendapat informasi dan data.

Dalam KKLD, komisi A ke Kabupaten Ngawi. Membawa misi, ranperda inisiatif tentang transparasi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintah. Komisi B ke Kabupateen Ngawi, ranperda inisiatif tentang perindungan lahan pertanian. Komisi C ke Kota Batu, ranperda inisiatif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Komisi D ke Kabupaten Blitar, ranperda inisiatif tentang lansia.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim kamis ( 8/5 )mengatakan, pelaksanaan KKLD yang dilakukan oleh komisi. Sesuai dengan jadwal, dan tidak menghamburkan anggaran di sisa masa jabatanya yang akan berakhir pada bulan Agustus nanti. Dan pembahasan ranperda inisiatif, juga sudah terjadwal dalam program legislasi daerah ( prolegdaa ) tahun 2014 ini.

Dalam prolegda 2014, ranperda inisiatif DPRD di laksakan pada dua tahap. Yang pertama pada bulan Juli hingga Agustus, sehinggi para ini siator mulai sekarang harus mengali data dan informasi yang sebanyak-banyaknya. Terhadap daerah yang sudah memberlakukan pera-

turan daerah ( perda ) tersebut.

Ranperda yang kedua, akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember, Dari ranperda inisiatif DPRD yang diajukan dalam satu tahun ini, keseluruhan jumlahnya ada 9. Kunjungan KKLD dilakukan selama tiga kali, setelah itu menyusun naska bersama tim ahi dari universitas. Sekali lagi bahwa kegiatan ini, didasarkan rencana kerja ( renja ). Bukan menghamburkan uang, karena masa sisa jabatan kita.”Ungkapnya.

Sementara Ir Abdul Hamid ketua komisi C mengatakan, bahwa KKLD ke Kota Batu adalah terkait dengan ranperda inisiatif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Karena di Kota Batu, sudah memberlakukan perda ini tahun 2011. “Kita akan belajar dari mulai data naskahnya, hingga plaksanaanya. Pasalnya Gresik, adalah daerah industri dan daerah pesisir. Jadi perlu penataan lingkungan, yang harus di atur dengan perda sebagai dasar acuanya.

Harapanya nanti, perda ini akan mengatur menata taman kota yang sekarang masih semrawuut. Karena taman-taman

kim/bhirawa

Ahmad Nurhamim hijau yang ada, belum bisa berfungsi sebagai mana mestinya.

Dan dengaan tumbuhnya industri, masih banyak yang mengindahkan atau tidak ada ruang terbuka hijaunya. Kalau ada, hanya satu kawasan tertentu saja.

Ditambahkan ketua komisi C Ir Abdul Hamid, nanti perusahaan mulai depan perusahaan seperti pagarnya harus ditata.

Tidak monoton seperti sekarang, dan di depanya di tumbuhi warung. Jadi penghijauanya tidak ada, pelaksanaanya nanti pemerintaah bisa kerja sama dengan CSR perusahaan. Yang selama ini, belum tersentuh maksimmal khusus untuk penghijauan. Q kim*

Jumat Pon 9 MEI 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Gerindra Libatkan Komponen Bangsa Jakarta, Bhirawa Ketua DPP Partai Gerindra A. Riza Patria mengatakan pihaknya ingin membangun koalisi tenda besar dengan tujuan mengakomodasi dan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia.

“Gerindra atau Pak Prabowo Subianto ingin melibatkan semuanya dalam membangun bangsa ini sehingga dapat mengakomodasi dan melibatkan komponen bangsa dan partai Gerindra ingin membangun koalisi tenda besar,” ujar A. Riza Patria dalam diskusi “Dilema Capres Jelang Pilpres” di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, ada enam alasan mengapa Gerindra ingin membangun koalisi tenda besar. Pertama untuk memenuhi syarat presidential threshold. Kedua, membangun sinergi positif dengan seluruh komponen bangsa.

“Ketiga, membangun pemerintah kuat dan efektif. Keempat, koalisi parlemen kuat Kelima, membangun mewujudkan rekonsiliasi nasional. Keenam, melibatkan segenap komponen bangsa terlibat aktif dalam proses pembangunan bangsa,” kata dia. Selain itu, lanjutnya, Gerindra ingin membangun konsep secara menyeluruh dan lengkap dalam pembangunan bangsa ini.

“Kita mengenal bapak SBY cukup teliti dan ini menjadi pengalaman kita selain disepakati visi dan misi ke depan, dan juga diharapkan dengan koalisi sekarang disepakati kebijakan ke depan. Karena itu semua bisa dihitung, jadi konsep komprehensif ini didetailkan dan dimunculkan dalam perahu koalisi yang dibangun,” kata dia.

Terkait penentuan cawapres Prabowo Subianto, ia mengutarakan sebelum membicarakan hal tersebut partai-partai mana saja yang sepakat untuk berkoalisi dengan Gerindra.Q ant

Komnas HAM Siapkan Pemanggilan Kivlan Jakarta, Bhirawa Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan surat pemanggilan kepada mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk dimintai keterangan ihwal peristiwa penculikan aktivis pada 1997-1998.

“Suratnya sedang kami persiapkan,” kata Siti Noor Laila seusai menghadiri diskusi bertajuk “Melawan Lupa Tragedi Berdarah Trisakti” di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.

Siti Noor Laila mengaku belum mengetahui apakah Kivlan akan memenuhi panggilan itu atau tidak. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan itu Komnas HAM bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap yang bersangkutan.

“Tetapi pemanggilan paksa harus mendapatkan izin dari pengadilan tinggi,” kata dia.

Faktanya, Noor Laila mengungkapkan bahwa sebelumnya Komnas HAM juga pernah berupaya memanggil mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto untuk dimintai keterangannya soal peristiwa penculikan 1997-1998, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir.

Komnas HAM lantas mengajukan surat izin pemanggilan paksa Prabowo Subianto ke pengadilan tinggi tetapi surat itu tidak direspons hingga saat ini.

“Memang sepertinya Komnas HAM dipersulit,” ujar Noor Laila.

Sebelumnya dalam sebuah acara di televisi swasta, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen mengaku tahu di mana 13 korban penculikan 19971998 itu ditembak dan dikuburkan. Pernyataan Kivlan menyulut desakan sejumlah aktivis kepada Komnas HAM untuk menggali informasi dari Kivlan. Q ant

Golkar Optimistis Berada di Pemerintahan Jakarta, Bhirawa Ketua Satkar Ulama Partai Golkar Ali Yahya optimistis Partai Golkar akan tetap berada di pemerintahan setelah Pemilu Presiden 2014.

“Partai Golkar yang berada di posisi kedua pada Pemilu Legislatif 2014, dengan membangun koalisi seharusnya bisa memenangkan pemilu presiden,” kata Ali Yahya pada diskusi “Dilema Capres Jelang Pemilu Presiden 2014” di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.

Menurut dia, meskipun berada di peringkat kedua, tapi Partai Golkar menyadari perolehan suaranya hanya sekitar 14,5 persen, jauh di bawah target 30 persen. Karena itu, kata dia, melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) agendanya akan mengevaluasi kinerja partai dan memperbaiki kesalahan.

“Jika kesalahannya ada di mesin partai maka akan dicari solusinya. Jika elektabilitas capresnya sulit meningkat juga akan dicari solusinya,” katanya.

Menurut dia, pada rapimnas mendatang apakah Partai Golkar akan tetap mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden atau berubah sebagai calon wakil presiden.

Ia menambahkan, aspirasi yang akan berkembang bisa saja memunculkan nama-nama lain sebagai capres atau cawapres alternatif.

“Hal ini akan diputuskan dalam forum rapimnas,” katanya. Ali Yahya menambahkan, Partai Golkar juga sudah membuat cetak biru pembangunan Indonesia hingga hingga 2045. Jika Partai Golkar berada di pemerintahan, maka cetak biru pembangunan Indonesia itu sebagai master plan pembangunan secara komprehensif akan diterapkan. Menurut Ali, Partai Golkar saat ini berkomunikasi intensif dengan Partai Gerindra untuk membangun koalisi.Q ant

9

Konstitusi Tak Beri Jalan Keluar Jika Pelantikan Presiden Molor Jakarta, Bhirawa Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan konstitusi tidak memberikan jalan keluar kalau hingga 21 Oktober 2014 belum dilantik presiden dan wakil presiden yang baru.

“Untuk itu harus dibangun kesadaran, baik seluruh kita semua, penyelenggara (pemilu), dan partai politik, untuk perhatikan agenda tata kenegaraan,” kata Hamdan, saat berpidato dalam acara penandatanganan kerja sama MK dengan Polri di Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.

Hamdan mengatakan titik akhir dari proses pemilu 2014 harus sudah ada pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Pelantikan presiden tepat pada 21 oktober atau sebelumnya. Ini final dari seluruh pemilu,” katanya. Karena itu jadwal dan agenda ketatanegaraan itu harus betul-betul dihormati oleh semuanya, termasuk partai politik.

“Insya-Allah bagi MK yang diberi kewenangan untuk selesaikan dalam waktu 30 hari akan menyelesaikan. Kami tidak akan keluar dari 30 hari, bisa kurang dari 30 hari untuk kejar agenda ketatanegaraan,”

kata Hamdan.

Hal ini diungkapkan Hamdan terkait pidato Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang mengkhawatirkan belum selesainya rekapitulasi hasil pemilu 2014 bisa mempengaruhi jadwal ketatanegaraan yang bisa menyebabkan kekosongan kekuasaan.

Sutarman mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih 14 provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional yang jatuh pada 9 Mei 2014 dan kemungkinan molor.

“Kalau hingga 21 Oktober 2014 presiden tidak bisa dilantik, hingga saat ini belum ada ketentuan di dalam perundang-undangan siapa yg mengambil alih,” kata Sutarman.

Dengan belum dilantiknya presiden, kata Sutarman, bisa menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia.

“Apabila proses pilpres terjadi masalah-masalah dan

antara foto

Ketua MK Hamdan Zoelva dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman bertukar naskah nota kesepahaman (MoU) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/5). MK dan Polri sepakat bekerja sama pengamanan persidangan MK dan penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu di MK. hingga 21 Oktober lewat maka harus ada seseorang yang mengambil alih keamanan dan mengendalikan NKRI,” katanya.

Menurut dia, NKRI tidak boleh “vacum of power” dan hal itu harus dilakukan. “Kapolri

Presiden Segera Terbitkan Inpres Melawan Kekerasan Seksual pada Anak Jakarta, Bhirawa Rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Kamis (8/5) memutuskan, untuk mengambil langkah nyata melakukan gerakan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Presiden SBY dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, banyak elemen yang harus dilakukan dalam rangka gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak itu, misalnya diperlukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan terus menerus tentang tidak dapat dibenarkannya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak itu di

sekolah-sekolah, dan juga di saluran media massa.

“Kita akan lakukan secara agresif, masif, dan berkelanjutan,” kata SBY di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/5) sore. Yang kedua, kata Presiden, pengawasan perlu dilaksanakan secara seksama juga terus menerus terutama di lingkungan keluarga. Disamping juga diperlukan respons yang cepat dan kemudian penindakan hukum yang nyata, transparan atas atau terhadap pelaku kejahatan.

Dan yang tidak kalah pentingnya, menurut Presiden, adalah rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban terutama secara mental.

Terbitkan Inpres Presiden SBY menjelaskan, bahwa disadari me-

setkab ri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi penjelasan kepada wartawan seusai memimpin Rapat terbatas kabinet Kamis (8/5) kemarin.

mang perangkat undangundang dan peraturan yang ada terkait penindakan hukum pada pelakukan kekerasan seksual pada anak perlu dilakukan penguatan, revisi dan penyempurnaan.

Dengan demikian manakala dijalankan itu akan menimbulkan efek tangkal, kemudian juga efektif dan menjanjikan hukuman yang tidak ringan bagi para pelaku kejahatan itu.

“Ini diperlukan sekali lagi revisi, penataan dan penyempurnaan semua perangkat itu,” papar SBY seraya berharap, pemerintah bersama-sama DPR-RI bisa melakukan percepatankarena urgensi hadirnya undang-undang itu. Namun Kepala Negara mengingatkan, karena ini harus merupakan gerakan nasional di seluruh tanah air secara terus menerus, tentu akan melibatkan semua pihak.

Presiden menyebut, pemerintah sendiri termasuk penegak hukumnya, komisikomisi terkait misalaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi perempuan, komunitas pakar, para psikolog, psikiater, orgaisasi keguruan, dunia usaha juga diajak.

Mengenai kapan gerakan melawan kekerasan seksual pada anak-anak ini dilakuka, Presiden SBY menjawab tegas, sesegara mungkin. “Jadi, tidak perlu kita menunggu kelengkapan, baru melaksanakan tindakan masif, harus kita mulai pada bulan ini, bulan Mei,” tegasnya. Q ist

tidak akan mengambil alih itu, tapi harus menjaga stabilitas dan ini menjadi persoalan bagi kami,” kata Sutarman.

Kapolri mengkhawatirkan jika jadwal pelantikan presiden terlambat tidak ada yang melantik karena presiden

lama sudah demisioner berikut menteri-menterinya.

“Yang ada ketua MA, ketua MK, kapolri, panglima TNI dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan yang harus didiskusikan,” kata Sutarman. Q ant

Pemilu 2014 Lebih Buruk Dibanding Orde Baru Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida, menyatakan, Pemilu Legislatif (Pileg) bulan April lalu lebih buruk dibanding Pileg jaman Orde Baru. Kecurangan, manipulasi, dilakukan dipusat maupun di daerah. Dengan kekuatan uang dan jabatan, bapak, anak, isteri, menantu, ipar sampai besan, bisa terpilih masuk Senayan ataupun DPRD. Dengan uang dan nepotisme, mereka telah merampas hak politik rakyat.

“Para pejabat daerah dalam pemilu sekarang, memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menang dalam pemilu. Mereka memaksakan kehendak agar sanak keluarganya bisa nangkring di Senayan atau DPRD. Dipaksa bertarung dengan mata rantai kekuasaan besar dan kekuatan ist uang, rakyat pasti kalah. KeseLa Ode Ida rakahan ini benar benar telah merampas hak politik rakyat,” tutur La Ode, senator asal Sulawesi Tenggara, dalam dialog tentang Pemilu 2014 di loby DPD RI. Dia melihat proses rekapitulasi perolehan suara Pileg di KPU (Komisi Pemilihan Umum) administrasinya amburadul. Penggelembungan pemilih maupun suara agar bisa dimanipulasi, sungguh suatu pedidikan buruk bagi generasi bangsa. Kesemrawutan ini akan berdampak terancam mundurnya pelaksanaan Pilpres. Belum lagi kecurangan yang dilakukan kongkalingkong antara penyelenggara Pemilu dengan Caleg.

“Harus ada ancaman pidana bagi penyelenggara Pemilu macam ini,” tandas La Ode Ida. Pembicara lain Abdul Mu’ti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muham madiyah melihat; Pileg bulan April lalu selain kotor oleh berbagai kecurangan. Juga membuahkan hasil buruk, yakni tersingkirnya tokoh tokoh bermoral yang potensial. Diganti dengan muka muka baru yang menang dalam Pileg dari kekuatan uang dan kecurangan. Wakil rakyat seperti ini ditengarai hanya akan mengetengahkan kepenti ngan sendiri atau kelompoknya. Bukan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

“Pileg kali ini sudah tidak memakai etika dan keadaban demokrasi. Pada hal menjadi wakil rakyat itu seharus nya menempuh jalan yang elegan dan terhormat, bukan dengan cara curang. Sangat disayangkan, komisioner KPU yang dipilih oleh Komisi II DPR RI dulu, hanya berdasarkan pertimbangan politik.

Bukan kompetensi dan moral, sehngga penyelenggara Pemilu saat ini gampang dibeli,” tandas Abdul Mu’ti. Q ira

JK Akui Dilapori Kasus Century Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla mengaku saat itu dilapori secara tergesa-gesa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Boediono mengenai pemberian dana talangan sebesar Rp2,7 triliun kepada Bank Century.

“Saya dilapori oleh Sri Mulyani dan Boediono dengan sedikit tergesa, sedikit panik, saat itu tanggal 25 (November 2008) bahwa Bank Century ditalangi Rp2,7 triliun,” kata Jusuf Kalla (JK) saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/5) kemarin.

Hal itu disampaikan oleh JK dalam sidang perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa mantan deputi Gubenur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya.

“Apa maksud tergesa-gesa itu?” tanya hakim Made Hendra.

“Karena mereka minta bertemu beberapa jam setelah menelepon, ada 2-3 jam sebelumnya mereka minta bertemu karena ‘urgent’,” jawab JK.

“Di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saudara mengatakan ‘saya tidak mendapat laporan tentang penyebabnya, saya bingung karena dijawab dirampok maka saya perintahkan agar pelakunya ditangkap. Di kalimat terakhir disebutkan perlu saya tambahkan sebenarnya kalau mau dicari gampang, siapa yang perintahkan kasih uang ke Bank Century’, itu maksudnya apa?” tanya hakim Made Hendra.

“Maksudnya kalau uang keluar dari BI itu dari ‘treasury’ itu berarti ada perintah dari direkturnya dan perintah dari gubernur (BI), jadi cari saja siapa yang beri perintah,” jawab JK. “Jadi saudara tahu?” tanya Made Hendra.

“Tidak tahu makanya kalau mau tahu, tanya saja dari treasury-nya,” jawab JK. “Ada perintah dari saudara untuk mencari tahu?” tanya Made Hendra.

“Tidak, tapi karena dikatakan Bank Century dirampok

pemiliknya maka saya perintahkan Kapolri untuk menangkap pemiliknya,” jawab JK. “Tapi saudara tidak minta mencari tahu siapa yang melakukan pengeluaran uang?,” tanya hakim Made Hendra.

“Tidak, karena menteri keuangan dan Gubernur BI sudah melakukannya,” jawab JK. Saat pelaporan tersebut, menurut JK, Sri Mulyani tidak banyak bicara.

“Sri Mulyani lebih banyak diam dan lebih banyak mendengarkan,” ungkap JK. Menurut JK, laporan pada tanggal 25 November 2008 atau 4 hari setelah putusan yang diambil Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 21 November 2008 dini hari. Boediono selaku Gubernur BI dan anggota KSSK dan Sri Mulyani hanya mengatakan bahwa sudah dikeluarkan uang Rp2,7 triliun sebagai penyertaan modal sementara (PMS) atau bailout kepada Bank Century karena telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Saya katakan kenapa ter-

Antara foto

Mantan Wapres Jusuf Kalla menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5). jadi padahal ketentuan pemerintah tidak mengatur ‘blan ket guarantee’ tapi hanya ada penjaminan terbatas yaitu maksimal Rp2 miliar dan itu syaratnya ketat. Saya tanyakan kenapa bisa terjadi?

Disampaikan bahwa pemiliknya yang ambil dana di bank. Saya katakan berarti terjadi kriminalisasi perbankan. Mereka katakan iya. Saya katakan ini perampokan bank.

Saya katakan kenapa saudara

tidak lapor ke polisi? Karena Gubernur BI dan Menkeu tidak melaksanakan maka saya minta ke polisi supaya perampok itu datang. Hari itu saya telepon Kapolri untuk tangkap Robert dan dalam 2 jam ditangkap,” jelas JK. Namun, menurut JK, ia tidak mendapat penjelasan bahwa kucuran talangan modal itu diberikan karena kegagalan Bank Century dapat berdampak sistemik.Q ant

SURABAYA

10

Jumat Pon 9 MEI 2014

Vaksin Meningitis Halal, Jamaah Tak Perlu Khawatir Surabaya, Bhirawa Dinas Kesehatan Jawa Timur memastikan vaksin meningitis untuk jamaah haji dan umroh berstatus halal. Dari hasil penelitian kesehatan, pembuatan vaksin meningitis bebas dari unsur babi.Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (DInkes) Jatim, dr Harsono, unsur babi pada vaksin manginitis hanya dijadikan sebagai katalisator atau media dalam pembuatan vaksin manginitis, bukan sebagai bahan baku pembuatan vaksin.

dna/bhirawa

Sosilisasi JKN dan BPJS Kesehatan yang diikuti oleh perwakilan Bakohumas se Jatim.

Kominfo Dapat Sosialisasi BPJS Kesehatan Surabaya, Bhirawa Untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya memberikan sosialisasi kepada Badan Kordinasi Humas (Bakohumas) Jatim.

Kemarin, Kamis (8/5) sekitar 85 perwakilan dari Humas pemerintah dan swasta mendapatkan pemaparan manfaat JKN bagi kesehatan masyarakat luas.

Kepala Pemasaran dan Kepersertaan Drive VII BPJS Kantor Cabang Utama Surabaya Dr Yessi Kumalasari, AAAK mengatakan, sosialisasi JKN kepada Humas merupakan sarana efektif dalam mensukseskan program JKN di institusinya.

Dari Humas ini nantinya dapat memberikan informasi JKN kepada rekan dan teman di lembaganya. ‘’Kita yakin informasi yang diberikan Humas kepada rekan kerjanya akan mudah diterima jika dibandingkan dengan orang lain,’’ ujarnya saat membuka pertemuan Anggota Bakohumas di Kantor BPJS Jatim.

Menurutnya, sebagai corong atau media komunikasi di lembaga pe-

LINTAS PERISTIWA

Sayekti Terlempar dari Ujian KI Surabaya, Bhirawa Secara mengejutkan mantan Anggota KPU Jatim, Sayekti Suindiyah terlempar dari 15 orang lolos Komisi Informasi (KI) dan berhak mengikuti uji kepatuhan dan kelayakan atau yang akan diadakan oleh DPRD) Jatim mulai 13 sampai 14 Mei 2014. Selanjutnya dari hasil ini akan ditetapkan lima orang untuk diangkat lewat SK Gubernur Jatim.

Tim Seleksi Komisi Informasi (KI), Suko Widodo dikonfirmasi di Surabaya, menegaskan 15 orang yang terpilih mengikuti Fit and Proper test di DPRD Jatim ini merupakan pilihan dari Timsel yang melakukan seleksi secara profesional dan transparan saat mengikut beberapa tes yaitu uji publik dan debat publik yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Ke 15 peserta lolos seleksi kali ini lebih berkualitas karena persyaratan yang dicantumkan lebih baik dan tinggi serta kemampuan menjawab debat atau uji publik sangat bagus,” ujarnya, Rabu (8/5).

Ia menjelaskan, adapun yang lolos 15 peserta yang ikut Fit and proper test di DPRD Jatim yaitu Daan Rakhmat Tanod, Djoko Tetuko, Farona Illusia, Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Misbahul Muniyr, Mahbud Junaidi, Imadoedin, Mohammad Rudy Hartono, Nurul Amalia, Otto Bambang Wahyudi, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Sardiyoko, dan Sudarno.

“Dimana dari 15 peserta ini akan mengikuti dan menjalani Fit and Propertest di DPRD Jatim selama dua hari mulai selasa 13 Mei – 14 Mei 2014 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim mulai Q cty pukul 09.00 pagi,”ujarnya.Q

merintah dan swasta, peranan Humas sangat vital keberadaannya.

Humas dapat mengemas informasi sebaik mungkin bagaimana cara mensosilisasikan JKN ke rekan kerjanya. Humas mempunyai banyak cara agar informasi yang diberikan dapat diterima oleh orang lain, diantaranya adalah dengan menggunakan teknik komunikasi efektif. ‘’Teknik komunikasi ini yang menjadi andalan humas karena mereka harus berhadapan dengan banyak orang,’’ tutunya.

Wanita berjilbab ini menyatakaan, saat ini banyak masyarakat terlebih pegawai yang belum mengerti manfaat mengikuti program JKN. Sehingga tidak mustahil jika program JKN yang telah bergulir hampir 4 bulan menuai kritik dan cacian dari banyak orang. Banyak orang yang menganggap program JKN adalah akal-akalan dari pemerintah, sehingga berakibat belum banyaknya masyarakat yang bargabung. ‘’Jika informasi yang diterima masyarakat salah terkait dengan JKN maka dapat dipastikan masyarakat tidak mau mendafatarkan diri sebagai anggota BPJS Keseha-

tan,’’ tambahnya.

Ke depan Yessi berharap dengan diadakannya sosialisasi JKN kepada perwakilan Humas se Jatim dapat menjadi mediasi dalam mensosialisasikan program JKN ke masyarakat luas. ‘’Fungsi humas adalah sebagai corong lembaga. Jadi keberadaanya sangat menentukan lembaga kedepannya,’’ jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kominfo Jatim Dra Rr Sri Ambarrukmi saat mengatakan, seperti halnya informasi mengenai transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Meski telah diberlakukan mulai 1 Januari 2014 lalu, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu BPJS Kesehatan dan bagaimana teknis mendapatkan pelayanan sesuai dengan BPJS Kesehatan.

Perubahan struktur di dalam BPJS, katanya, tentu diikuti dengan unsur pengaplikasiannya, seperti di rumah sakit, khususnya pada aspek rujukan, biaya dan kepersertaan BPJS.’’Jika pengetahuan terkait JKN dan BPJS Kesehatan ini kurang maka informasi yang diberikan Humas kepada lembaga akan Q dna salah,’’ jelasnya.Q

Dari beberapa penelitian pikiran, bahkan kematian. Kebanmenyebutkan pembuatan vaksin yakan kasus meningitis disebabdengan menggunakan katalisator kan oleh mikroorganisme, seperti babi sangat baik hasilnya. Jika virus, bakteri, jamur, yang menyedibandingkan dengan katalisator bar dalam darah ke cairan otak,’’ sapi, babi masih lebih baik dalam paparnya. pembuatan vaksin.

Ke depan dengan diberikannya ‘’Tapi tidak semua vaksin vaksin maningitis dapat memperkecil dibuat dengan katalisator babi, penularan bakteri radang otak. sapipun banyak digunakan oleh ‘’Untuk penularannya dapat para produsen vaksin dibeberapa melalui udara, sehingga jamaah negara seperti Belgia, China dan haji yang mengumpul di Mekkah Malaysia. berpotensi besar tertular bakterdr Harsono Harsono mengatakan, meski iraang otak. Beberapa negara di Afbanyak pro dan kontra penggunaan vaksin rika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan meningitis tidak menyurutkan niat Dinkes Selandia Baru adalah endemis meningitis dalam menginformasikan kehalalan vaksin dan selama berhaji kemungkinan terjadi tersebut. kontak atau perpindahan bakteri lewat air Kemungkinan masyarakat belum mengeliur atau udara,’’ jelasnnya. tahui secara utuh bagaimana memproduksi Menanggapi pernyataan di atas salah vaksin maningitis, sehingga banyak anggasatu warga Surabaya, Anglis Ayu mengapan penggunaan meningitis dengan unsur takan, sampai saat ini dirinya masih ragu babi tidak disarankan atau diharamkan. kehalalan vaksin meningitis. Sebelum ada ‘’Kita paham jika jamaah haji dan umroh fatwa halal dari MUI kehalalan vaksin menolak vaksin maningitis, karena meremeningitis masih diragukan. ka takut ibadah haji dan umrohnya tidak ‘’Sebelum MUI mengeluarkan fatwa halal diterima,’’ tegasnya. sebagai masyarakat perlu kuatir janganDijelaskannya, saat ini vaksin maningijangan vaksin tersebut mengadung zat-zat tis wajib diberikan kepada jamaah haji dan yang diharamkan (Babi, red),’’ jelasnya. umroh serta tidak disarankan jika ada Ditanya terkait dengan penggunaan jamaah yang tidak melakukan vaksin. vaksin meningitis bagi jamaah haji dan Jamaah yang melakukan vaksin meningiumroh dirinya mendukung upaya pemerintis akan terhindar bakteri radang selaput tah untuk memberikan vaksin. Ada keunpelindung sistem saraf pusat. tungan yang dapat diperoleh jika jamaah Menurutnya, bakteri ini dapat disebabmelakukan vaksinisasi, meskipun diketkan oleh mikroorganisme, luka fisik, kankahui ada beberapa kekurangannya. er, atau obat-obatan tertentu. ‘’Ini adalah ‘’Selama belum ada penganti vaksin menbakteri serius karena letaknya dekat otak ingitis, maka penggunannya masih diperdan tulang belakang, sehingga dapat bolehkan sebab dalam keadaan darurat,’’ Q dna menyebabkan kerusakan kendali gerak, yakinnya.Q

SKPD Pemprov Diminta Dukung Keberadaan P2BJ Pemprov, Bhirawa Keberadaan UPT Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jatim yang kredibel. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jatim diminta untuk mendukungnya.

“Saya berharap seluruh SKPD mendukung keberadaan P2BJ ini, guna mewujudkan pengadaan yang kredibel di Pemprov Jatim,” tegas Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, saat membuka Rapat Sosialisasi P2BJ pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2014, di Ruang Bima Hotel Ibis Rajawali Surabaya, Kamis (8/5).

Menurut dia, sebagai lembaga baru, UPT P2BJ harus memiliki semangat dan tidak menyimpang dari aturan. Sehingga tercipta pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, serta berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan UPT P2BJ ini telah berjalan sekitar tiga bulan pasca dilantiknya Pejabat UPT P2BJ pada 3 Februari 2014. Dalam kurun waktu itu sudah menerima pengajuan sebanyak 515 paket untuk dilelang, 415 paket dalam proses lelang dan 100 paket sudah diumumkan pemenangnya.

“Pelaksanaan P2BJ didukung adanya sosialisasi aplikasi P2BJ secara online, dengan harapan dapat membantu pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada di SKPD,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, aplikasi P2BJ secara online bertujuan untuk meningkatkan efektifikasi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga tidak ada kendala jarak SKPD dengan UPT P2BJ, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena dengan adanya aplikasi ini dapat ditelusuri sampai dimana proses lelang; tersedianya data dan informasi tentang proses pengadaan barang/jasa yang real time.

Selain itu, pelaksaan aplikasi online juga untuk menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat, menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), UPT P2BJ dan pokja dapat berkomunikasi dengan baik.

Serta, menjamin terselenggaranya proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antar pelaku dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam mendukung pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, Q iib kolusi, dan nepotisme.Q

Peserta seleksi anggota Paskibraka saat menjalani tes fisik sit up di halaman Asrama Haji Surabaya.

wwn/bhirawa

Seleksi Paskibraka 2014 Terapkan Metode Mantap Surabaya, Bhirawa Sebanyak 380 siswa dari 38 kabupaten/kota saat ini mengikuti proses seleksi Paskibraka yang digelar di Asrama Haji 5-9 Mei. Seleksi ini untuk mendapat anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi Jatim. Mereka yang lolos seleksi akan dikarantina untuk menjalani program latihan dari Dinas Kepemudaan dan Keolahrgaan (Dispora) Jatim.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono, selama menjalani proses karantina, para anggota Paskibraka itu akan mendapat pelatihan seperti tenik baris berbaris, wawasan kebangsaan dan lainnya. Tapi nantinya ada metode baru yang akan diberikan oleh Dispora yakni Program Mantap (Mandiri, Tanggap dan Peduli).

“Selain baris berbaris, para anggota Paskibraka juga mendapatkan pembelajaran tentang wawasan kebangsaan maupun pendidikan mental spiritual. Nah untuk

tahun ini kita akan tambahi pembelajaran sebagai pemuda yang mandiri, tanggap dan peduli atau Mantap,” jelas Sugeng Riyono saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (8/5).

Lebih lanjut Sugeng Riyono menjelaskan, metode Mantap itu mengajarkan anggota Paskibraka untuk bisa hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Kemudian mendidik mereka untuk bisa tanggap dengan kondisi sekitar atau memiliki rasa ingin tahu dengan perkembangan zaman. Mereka juga harus memiliki sifat peduli terhadap sesama.

“Harapan kami setelah menjadi anggota Paskibraka dan kembali ke daerah mereka bisa menjadi pemuda yang bisa berguna bagi masyarakat. Karena mereka adalah pemuda pilihan,” katanya.

Pada kesempatan itu Sugeng Riyono juga menjelaskan kalau Jatim mengirim empat siswa yang terdiri dari dua putra dan putri un-

tuk mengikuti seleksi anggota Paskibraka nasional. “Biasanya setiap provinsi mengirimkan dua siswa untuk mengikuti seleksi Paskibraka nasional, tapi untuk tahun ini ada ketentuan dari pusat mengirim empat siswa. Saya berharap keempat siswa itu bisa masuk menjadi anggota Paskibraka nasional,” katanya.

Kabid Pengembangan Aktifitas Pemuda Dispora Jatim, Hartiin SH menjelaskan, dari 380 siswa yang mengikuti seleksi nantinya akan diambil 76 siswa (38 putra-putri) yang akan menjadi anggota pengibar bendera pada ucapara 17 Agustus di Grahadi. “Masing-masing kabupaten/kota mengirimkan 10 siswa (lima putra-putri) nantinnya kita ambil dua siswa perwakilan masing-masing daerah,” katanya.

Sementara itu, perjuangan untuk bisa menembus anggota Paskibraka sangat ketat, mereka harus menjalani tes kesehatan, fisik, tekni baris berbaris (samapQ wwn ta) dan intelegensia.Q

Libatkan Kampus, Kampanyekan Masyarakat Sadar Arsip Bapersip Jatim Fasilitas Forum Sadar Arsip Perwakilan dari 20 kampus se Jawa Timur, Kamis (7/5) kemarin bertemu untuk membentuk forum komunitas masyarakat sadar arsip. Penggagas sekaligus inisiator forum tersebut adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jatim.

“Untuk menjangkau semua masyarakat Jatim jelas kami tidak mungkin sendirian, oleh karenanya kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk mengampanyekan sadar arsip,” jelas Kepala Bapersip Jatim Drs A Mujib Affan MARS. Menurut Affan, dengan keterlibatan kalangan kampus, diharapkan budaya sadar arsip bisa disemaikan secara massif.

“Awalnya mungkin disosialisasikan di kalangan kampus,

kemudian berkembang ke lingkungan masyarakat lewat desa-desa binaan yang dimiliki kampus,” jelas Afan lagi. Komunitas sadar arsip lanjut Affan, nantinya akan dikembangkan ke dalam kelompok/elemen masyarakat lainnya seperti organisasi massa dan organisasi sosial lainnya. Kepada para mahasiswa, mantan Kadinkes Jatim ini mengingatkan agar selalu memberi perhatian yang tinggi terhadap arsip yang di-

miliki mahasiswa.

“Arsip yang kita simpan secara baik pasti akan sangat dibutuhkan dimasa mendatang,” tegas Afan lagi.

Di tempat yang sama, Kabid Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan Bapersip Jatim Drs Tidor Arief T Djati, MM menambahkan, kepada para peserta selain diberikan pembekalan soal kearsipan, pihaknya juga sudah merencanakan untuk memberikan reward dan penghargaan bagi kampus yang bisa menindaklanjuti forum dengan membuat kegiatan yang menarik khususnya dalam mengampanyekan sadar arsip.

“Mahasiwa yang bisa memberikan model kegiatan yang menarik dan efektif dalam mengampanye-

kan sadar arsip akan kita beri penghargaan,” jelas Tidor lagi.

Salah satu peserta dari kampus Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep mengaku beruntung bisa ikut acara tersebut.

“Ternyata banyak hal penting yang selama ini kita lupakan,” jelas mahasiswa semester 2 jurusan Administrasi negara ini.

Ayu yang datang dengan 4 temannya beserta dosen pembimbingnya Dra Roos Yuliastina, M.Medkom ini mengaku sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang bisa menjadi ajang untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya pengelolaan Arsip.

“Mungkin tahap awal bisa saya lakukan di kalangan mahasiwa sendiri lewat organisaQ why si BEM,” jelas Ayu.Q

why/bhirawa

Kepala Bapersip Jatim Drs A Mujib Affan MARS saat memberikan materi di hadapan peserta forum masyarakat sadar arsip, Kamis (8/5) kemarin.

Jumat Pon 9 MEI 2014

BPBD Kota Malang Segera Terbentuk l Sambungan hal 1

“Tinggal menyiapkan saja, jika BPBD merupakan bagian di Pemkot Malang, maka Kepala BPBD pejabat eselon III. Namun jika BPBD merupakan sebuah badan, maka kepalanya haruslah pejabat eselon II, tinggal keputusan terakhirnya nanti seperti apa,” tuturnya.

Menurut Sutiaji, selama ini, penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kota Malang dilakukan oleh Satgas Perkim, serta satuan tanggap bencana di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Jika BPBD terbentuk, maka tim penanggulangan bencana akan berdiri sendiri. “Nanti Satgas Perkim akan masuk dalam BPBD,” katanya.

Ditanya soal tingkat representasi BPBD di Kota Malang, Sutiaji menyatakan bahwa BPBD sangat penting karena di Kota Malang sering terjadi bencana. “Kalau di Kota Malang sering terjadi longsor khususnya pada saat musim penghujan, makanya BPBD sangat penting,”terangnya.

Di tempat terpisah Ketua DPRD Kota Malang Arif Dharmawan mengaku masih akan mempelajari Ranperda yang diusulkan Pemkot Malang. “Saya belum tahu detailnya, apalagi rapat paripurna ini masih pandangan fraksi,” tandas Arif yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang itu. n mut

Desak Dewan Panggil Wali Kota Terkait Block Office l Sambungan hal 1

Ia mengatakan bahwa saat ini Layanan Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) yang dimiliki Pemkot Batu tidak dimanfaatkan untuk membuka ruang transparan. Terutama dalam memberikan informasi peng­ elolaan proyek-proyek yang telah tertuang di APBD. Hal ini terlihat dari minimnya pengumuman pelelangan yang dimuat di web LPSE tersebut.

Dalam kacamata LPSE, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama. “Akibatnya, sangat kuat diindikasikan bahwa skenario pengelolaan APBD hanya diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan SKPD bersangkutan,”tambah Sudarno.

Selain itu, monitoring dan evaluasi tim yang dibentuk oleh inspektorat dalam tugasnya mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan penyerapan laporan proyek-proyek APBD juga tidak mampu untuk meningkatkan kinerja SKPD. Bahkan penandatanganan pakta integritas hanya dilakukan di atas kertas saja.

Padahal SK penggunaan anggaran sudah ditandatangani wali kota pada 2 Januari yang lalu, namun ini juga tidak mampu untuk menjadi pendorong dalam mereali­ sasikan pelaksanaan program yang tertuang di APBD. “Hal ini, diperparah dengan ketidak jelasan pembangunan block office yang sampai sekarang tidak menunjukkan progres positif,” kata Sudarno lagi.

Diketahui, Pemkot Batu terus mengupayakan kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik bagi warganya. Untuk itu pemkot bersama legislatif terus mengusahakan keberadaan anggaran bagi pembangunan perkantoran terpadu atau block office. Saat ini pembangunan perkantoran terpadu ini mangkrak akibat ketidaktersediaan anggaran yang mencukupi.

Pada Maret 2013 lalu, pemkot dengan persetujuan dewan memperkirakan pembangunan perkantoran terpadu ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 160 miliar. Namun ada kesalahan pada perencanaan saat itu. “Saat itu kita terlalu berharap adanya dana bantuan dari provinsi maupun dari pusat. Kita juga tidak menganggarkan biaya pembangunan dengan sistem multi years,”ujar Sugeng Minto Basuki, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu. n nas

Ciptakan Harmonisasi l Sambungan hal 1

Dijelaskan Dwi, konsekuensi dari harmonisasi ini adalah mampu mewujudkan situasi kondusif antara tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah (tripartit). “Memang faktor komunikasi akan memicu terjadinya kesalahpahaman sehingga para buruh melampiaskannya ke jalur demo. Itu hak aspirasi mereka, asalkan tidak anarkis dan arogan,” katanya.

Agar komunikasi tetap berjalan, pihaknya membuka keran komunikasi ke semua pihak.

Hubungan antara serikat buruh, pekerja, pengusaha selalu ditingkatkan. “Semua dilakukan dalam koridor rel yang prosedural.

Itulah pola kita dalam mencapai hubungan industrial yang harmonis. Penetapan UMK yang baru yakni Rp 2,2 juta per bulan misalnya, terjadi karena sudah ada pola pikir kesepahaman semua pihak. Hasilnya, alhamdulillah Kota Surabaya minim gejolak dibanding daerah lain di Jawa Timur,” kata mantan Camat Bulak dan Sawahan ini.

Diakui Dwi kalau hanya mengandalkan personel Disnaker untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait buruh, pihaknya tidak mampu mengatasi setiap masalah.

“Kami hanya memiliki 18 orang pengawas, bertugas mengawasi 11.712 perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari satu juta orang di Kota Surabaya. Secara logika tidak masuk akal. Idealnya paling tidak kita punya 156 pengawas,” katanya.

Namun keterbatasan ini tak terlalu bermasalah karena Disnaker memiliki jaringan komunikasi yang telah dibangun. Dengan begitu semua permasalahan ketenagakerjaan tidak harus diselesaikan di Disnaker, tapi bisa diselesaikan melalui serikat pekerja perusahaan.

“Dengan keberhasilan ini, saya kira Surabaya sebagai barometer ketenagakerjaan di Indonesia selain Jakarta. Kunci keberhasilannya cukup sederhana, yaitu menanamkan keikhlasan, amanat, dan bisa dipercaya. Dari situ akan menghasilkan situasi kondusif,” tutur Dwi yang sejak Maret 2012 mendapat tugas sebagai Kadisnaker Kota Surabaya ini. n geh

SAMBUNGAN Dindik Jatim Siapkan PPDB Online Serentak l Sambungan hal 1

Intinya jangan sampai terjadi masalah pada server. “PPDB online ini memiliki banyak nilai plus. Tidak bisa daftar ganda, tidak bisa pinjam KTP orang lain seolah-olah sebagai keluarga dan lainnya,” paparnya.

Harun mengakui PPDB online akan membuat siswa tersebar di banyak sekolah.

Sistem ini diyakini akan meminimalisir persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan non favorit. “Kalau dulu SMA kompleks di Surabaya jadi serbuan. Sekarang tidak bisa lagi, karena sistem ranking nilai dan tes akan menjadi penentu penerimaan,” kata dia.

Harun merasa lega jika sistem ini diberlakukan. Sebab, pola ini bisa menjadi sarana

menolak halus keberadaan anak pejabat yang dititipkan.

Tak dapat dipungkiri, pengalaman setiap tahun PPDB digelar, selalu ada anak pejabat yang dititipkan. Kendati demikian, Harun mengaku tetap menyediakan kuota bagi siswa asal luar Provinsi Jatim.

“Kami sediakan untuk siswa luar provinsi. Ini menjadi keharusan agar jangan sampai siswa dari Jatim yang hendak masuk ke sekolah di provinsi lain ditolak,” imbuhnya.

Menanggapi rencana ini, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, meminta agar hasil Ujian Sekolah (US) SD tidak menjadi acuan masuk SMP. Selain itu, hasil Ujian Nasional (UN) SMP untuk masuk SMA tidak perlu diikutsertakan. “Selama ini hasil UN tidak mewakili kemampuan

siswa di sekolah. Tidak bisa kelulusan siswa hanya ditentukan lima mata pelajaran,” imbuh politisi PDIP ini.

Baktiono mengatakan, UN membuat semua pihak terkait cenderung berbuat curang.

Siswa, sekolah, orangtua mencoba mencari bocoran soal.

Hasil UN cukup menjadi bahan evaluasi atas prestasi siswa bersangkutan. “Hasil UN sebagai tolak ukur atas lolos atau tidaknya siswa ke jenjang sekolah negeri sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan saat ini,” kata dia.

Jika ini diberlakukan, untuk bisa masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi wajib diadakan seleksi lagi melalui tes tersendiri. “Seperti tes untuk bisa masuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dulu,” pungkasnya. n tam

Pileg 2014, Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim Tinggal 15% l Sambungan hal 1

erwakilan perempuan di DPRD Jatim mencapai 18 persen, maka pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini diprediksikan hanya tinggal 15 persen saja. Hanya ada satu parpol saja yang sanggup memenuhi keterwakilan perempuan di atas 40 persen yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari hasil Pileg 2009 lalu, unsur perempuan di DPRD Jatim terdiri dari PKB sebanyak 3 orang, PDIP 3 orang, Partai Golkar 1 orang, Partai Gerindra 1 orang, Partai Demokrat 7 orang, PPP 1 orang dan Hanura 2 orang. Sedangkan pada Pileg 2014 ini unsur keterwkilan perempuan berasal dari Partai NasDem sebanyak 1 orang, PKB 8 orang, PDIP 3 orang, Partai Golkar 1 orang, Partai Gerindra 1 orang, dan Partai Demokrat 1 orang.

Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar mengaku keterwakilan caleg perempuan partainya pada Pileg 2014 me­ ningkat drastis. Jika pada Pemilu 2009 PKB hanya mampu mengantarkan tiga caleg perempuannya menjadi anggota DPRD Jatim, maka pada pemilu kali ini meningkat menjadi 8 orang.

“Sekarang naik sekitar 40 persen atau di atas yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu yakni 30 persen,” ujarnya, Kamis (8/5).

Diakui Halim, peningkatan keterwakilan perempuan di PKB

tak lepas dari sistem perekrutan caleg serta track record caleg perempuan itu sendiri. “Ratarata yang terpilih sekarang ini memiliki basis massa yang jelas, khususnya di muslimat dan fatayat NU, serta daya juangnya tinggi sehingga mampu bersaiang dengan caleg laki-laki,” jelas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil sementara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Jatim, 8 caleg perempuan asal PKB yang melenggang ke Gedung Indrapura Surabaya, yakni Anik Maslachah, Anisa Syakur, Aida F, Khofidah, Agustina Liliasari, Khozanah dan Kartika Hidayati. “Dari 8 itu yang incumbent hanya 2, yakni Anisah Syakur dan Kartika Hidayati,” tambah Halim Iskandar.

Sementara itu, Partai Demokrat yang pada Pileg 2009 lalu mampu mengantarkan 7 caleg perempuannya duduk sebagai anggota Dewan Jatim, kini tinggal menyisakan 1 orang yakni Sri Subiati. “Pemilu tahun ini memang pertarungannya le­ bih berat sehingga tidak semua caleg perempuan dapat dengan mudah lolos menjadi anggota DPRD Jatim. Yang mampu lolos tinggal seorang itupun caleg incumbent dan tidak semua caleg perempuan Partai Demokrat maju lagi,” terang Sugiri Sancoko salah seorang Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP), tergolong konsisten karena keterwakilan perempuan masih tetap sama dibanding pemilu sebelumnya, yakni sebanyak 3 orang. Namun yang tergolong caleg incumbent hanya seorang yang lolos, yakni Suharti. Sedangkan 2 caleg perempuan terpilih lainnya yaitu Agatha dan Sri Untari.

Terpisah pengamat politik dari Unair Suko Widodo mengungkapkan keprihatinannya atas turunnya keterwakilan perempuan di DPRD Jatim dari 18 persen menjadi 15 persen.

Semestinya legislator perempuan yang terpilih menurutnya bisa lebih jika partai politik merekrut caleg perempuan yang berkualitas. “Kaderisasi di parpol mandek. Untuk memenuhi kuota 30 persen, parpol cenderung sembarang dalam merekrut caleg perempuan. Akibatnya keterwaktilan perempuan yang duduk di legislator kualitasnya asal-asalan,” terangnya Selain itu, politik masih dilihat oleh pemilih sebagai wilayah laki – laki. Karena itu, ketika pemilihan berlangsung, warga kurang antusias memilih caleg perempuan. Selain caleg perempuan yang disodorkan kurang memenuhi kriteria ditambah paradigma pemilih yang masih seperti itu. “Makanya ke depan para perempuan yang disodorkan oleh parpol harus berkualitas dan edukasi politik ke masyarakat juga harus lebih masif,” tandasnya. n cty

Penyaluran Jasmas DPRD Selama Pilpres Diperbolehkan l Sambungan hal 1

nur Dr H Soekarwo SH, MHum ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/5).

Menurutnya, larangan penyaluran Jasmas waktu itu berlaku untuk pelaksanaan Pileg karena dikhawatirkan akan membawa kepentingan caleg itu sendiri. Karena itu, Kemendagri dan KPK mengeluarkan surat edaran larangan menyalurkan Jasmas saat pelaksanaan Pileg.

Khawatir pemahamannya keliru, lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini, Pemprov Jatim kembali menanyakan ke Kemendagri dan KPK. Kemudian dapat jawaban bahwa surat edaran sebelumnya hanya menyatakan untul Pileg saja.

Meskipun Juru Bicara KPK Johan Budi di media massa pernah mengeluarkan larangan Jasmas selama Pilpres, tapi faktanya dalam surat edaran tidak menyebutkan Pilpres.

“Jadi, hanya mencuat di media massa, tapi legal formal adanya larangan itu dalam bentuk surat edaran belum ada,” jelasnya.

Karena itu, Jasmas tetap disalurkan dengan pengawasan secara ketat. Semua yang disa-

lurkan akan dicek secara detail di lapangan. Jika ada ketidaksesuaian di lapangan akan dibatalkan bantuan Jasmas tersebut.

“Pengecekan ini dibutuhkan agar tidak ada penyelewenagan,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelum pelaksanaan Pileg 2014 kemarin Gubernur Jatim telah mengeluarkan SE terkait penghentian sementara pencairan dana Jasmas bagi anggota DPRD Jatim dan kabupaten/kota, hingga pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014.

Meski dalam surat edaran tersebut berbunyi hingga Pilpres, tapi Pakde Karwo mengatakan tidak perlu ada surat edaran baru yang memperbolehkan penyaluran Jasmas selama Pilpres. “Tidak perlu ada surat baru, yang penting dari Pemerintah Pusat tidak ada larangan selama Pilpres. Kecuali jika ada surat edaran baru yang melarang Jasmmas, baru jelas patuhi. Kalau tidak boleh ya tidak boleh,” ungkapnya.

Waktu itu, Pakde Karwo mengatakan, langkah penghentian sementara pencairan Jasmas bagi anggota legislatif itu dinilai sangat bagus untuk memberikan adanya kepastian, dan keadilan serta antisipasi

perilaku menyimpang dalam menyongsong Pileg 2014.

Kendati demikian, Pakde Karwo mengaku tidak setuju jika program Jasmas dilarang untuk selamanya. Alasannya, masyarakat di lapisan bawah itu sulit disentuh dan tak bisa merasakan kue pembangunan tanpa adanya charity dari pemerintah.

Sinyal terkait diperbolehkannya pencairan dana Jasmas sebelum Pilpres, sebenarnya pernah disampaikan oleh Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi MM. Saat itu, Sukardi menyatakan apabila Jasmas dicairkan setelah Pilpres, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Terlebih jika calon presiden yang bertarung lebih dari dua kandidat, dan harus diadakan putaran kedua, tentunya akan merugikan masyarakat. Ini karena dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Tidak hanya itu, jika pencairan dilakukan usai putaran kedua Pilpres, maka hal itu akan menambah beban penyerapan anggaran. “Sebab, hal itu bersamaan dengan PAPBD pada Agustus 2014 mendatang yang anggarannya tentunya tidaklah kecil,”tutupnya. n iib, cty

11 Belgia Tanya Pilpres, Tunisia Soal Pendidikan l Sambungan hal 1

“Negara di Eropa ingin Indonesia ini damai, jangan sampai ribut. Sebab jika ribut bisa mengganggu pasar mereka. Makanya yang ditanyakan banyak soal Pileg dan Pilpres. Sedangkan masalah ekonomi dan sosial juga akan berdampak ke soal politik,” katanya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini menduga, Dubes Belgia sudah banyak membaca dan menghimpun data terkait kondisi politik di Indonesia saat ini. Sehingga mereka ingin menghimpun data tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jatim.

Bisa jadi, lanjutnya, me­ reka belum mendapat jawab­ an pasti terkait masalah masalah politik, ekonomi, dan sosial di Jakarta, sehingga memandang perlu untuk datang ke Jatim. “Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya mencapai 250 juta orang itu market yang luar biasa. Kalau Indonesia damai maka sangat berpeng­ aruh pada market di negara Eropa, makanya kepastian akan sosial, ekonomi dan politik harus pasti,” ujarnya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, yakin sebelum mereka ke Jatim sudah ada pertemuan-pertemuan untuk menghimpun data seperti apa Jatim. “Jadi sifatnya menghimpun data saja,” ujarnya.

Ditegaskannya, munculnya pertanyaan seputar perkembangan Indonesia di Jatim karena Dubes Belgia belum menemukan adanya capres yang memberi solusi terkait masalah tersebut. Dicontohkan, seperti soal kemandirian pangan.

“Mereka hanya berbicara soal kemandirian pangan, tapi teknisnya bagaimana apakah bekerjasama de­ ngan lembaga riset serta bagaimana teknologinya. Hal itulah yang mereka belum mendapatkan jawabannya,” ungkapnya.

Dubes Belgia Filip Cums menyatakan, kondisi Jatim yang aman dan nyaman menjadi modal utama bagi para investor Belgia untuk berinvestasi. Hal tersebut menjadi nilai tersendiri untuk menarik investasi ke Jatim.

“Kondisi yang nyaman dan aman menjadi poin utama agar investasi bisa datang ke sebuah daerah.

Jatim dirasa nyaman dan aman bisa dibuktikan ketika di bandara, disambut dengan keramahan para masyarakatnya secara tidak langsung memberikan kesan tersendiri,” ungkapnya.

Sementara Dubes Tunisia, menurut Pakde Karwo, lebih banyak membahas soal pendidikan agama dan perdagangan. Kerjasama antara Jatim dan Tunisia sudah berlangsung lama di bidang tersebut.

Dikatakannya, selama ini, sudah ada santri yang telah diberikan beasiswa untuk belajar agama ke Tunisia.

Akan tetapi jumlahnya masih sedikit dibandingkan negara Islam yang menjadi destinasi seperti Mesir dan Yaman.

“Semoga pertemuan ini lebih mempererat hubung­ an Tunisa dan Jatim. Pertukaran pelajar menjadi sebuah cara ampuh untuk mempererat hubungan kerja, di samping ada berbagai bidang yang bisa dikembangkan,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, letak geografis Tunisia yang strategis, dengan perbatasan negara-negara Afrika dan Eropa merupakan kesempatan bagi pengusaha UKM Jatim, untuk memasarkan produk ekspornya ke Eropa dan Afrika melalui Tunisia.

Karena roda perekonomian Jatim 54 persen digerakkan oleh pengusaha UKM. “Dengan kunjungan ini pula, diharapkan dapat mendorong dan menyampaikan ke pengusaha Tunisia, untuk dapat bekerjasama dengan pengusaha di Jatim, “ pungkasnya. n iib

Baru Lima Rumah Sakit Terakreditasi l Sambungan hal 1

RI. Jika pada 2013 ke bawah, Kemenkes menerapkan penilaian akreditasi dengan hanya mengumpulkan dokumen rumah sakit, sekarang Kemenkes menerapkan aturan penilaian dengan cara turun ke lapangan. ‘’Tim penilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dari Kemenkes akan menerjunkan beberapa tim untuk menilai kesesuaian antara dokumen dengan kejadian di lapangan. Jika ditemukan ketidakcocokan antara dokumen yang dikirim dengan keadaan sebenarnya, maka akreditasi rumah sakit tidak diterbitkan,’’ jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim ini mengatakan, saat ini banyak dari rumah sakit yang belum terakreditasi berbondong-bondong untuk mengurus akreditasi. Rumah sakit menyadari akreditasi berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.

Masyarakat akan memberikan label negatif jika rumah sakit yang dituju untuk berobat tidak terakreditasi dan sebaliknya. ‘’Sekarang masyarakat sudah mulai jeli untuk memilih rumah sakit mana yang berkualitas, sehingga akreditasi wajib dimiliki oleh setiap rumah sakit,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Dodo menyatakan, sebelum diterapkan

akreditasi baru pada 2013, hampir seluruh rumah sakit di Jatim sudah mengantongi akreditasi. Banyak rumah sakit di Jatim mendapatkan akreditasi mulai tingkat dasar, pratama hingga utama. Saat ini akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya berakreditasi utama dan dalam waktu dekat akan berubah menjadi paripurna. ‘’Kita optimis dengan peraturan akreditasi baru dari Kemenkes, RSUD dr Soetomo naik akreditasinya menjadi paripurna,’’ yakinnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Harsono menilai, keberadaan akreditasi bagi rumah sakit sangat diperlukan. Dengan diraihnya akreditasi rumah sakit akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. ‘’Tidak mungkin jika rumah sakit terakreditasi utama akan memberikan pelayanan pratama. Jika ini dilakukan maka akreditasi rumah sakit akan dicopot dan diturunkan levelnya,’’ jelasnya.

Harsono berharap dalam waktu dekat rumah sakit yang belum terakreditasi segera melakukan akreditasi. ‘’Jangan sampai karena aturan baru, pihak rumah sakit enggan untuk mengurus akreditasi. Jika ini terjadi maka yang akan rugi rumah sakit juga,’’ tambahnya. n dna

Ajak Hacker dan Cracker Beri Kontribusi untuk Menjaga Kedaulatan Indonesia l Sambungan hal 1

Surabaya mulai Kamis (8/5) hingga Jumat ( 9/5) hari ini. Kompetisi yang berlangsung dua hari ini dibagi ke dalam kategori pelajar dan umum yang berumur 13-18 tahun.

“Dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, saya harap para peserta dapat memanfaatkan dunia cyber sebagai teknik pertahanan ABRI,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro Surabaya, Kamis (8/5).

Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu menjelaskan, akhir-akhir ini kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk kepentingan perang asimetris. Bahkan, banyak yang meyakini saat ini dan masa mendatang perang asimetris lebih berpeluang terjadi, dibandingkan peran konvensional yang mengandalkan kekuatan pasukan dan persenjataan militer.

Dengan adanya kompetisi ini para peserta diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pertahanan NKRI. Sebab,

dampak kehancuran perang asimetris juga tak kalah dengan kehancuran perang konvensional. “Bila kita tidak waspada dan tidak memanfaatkan teknologi pertahanan cyber, maka tidak menutup kemungkinan NKRI dapat dilumpuhkan dan dihancurkan dengan perang asimetris,” ungkapnya.

Dengan nada tegas, Menhan yang menjabat sejak 22 Oktober 2009 itu menambahkan, Indonesia harus memiliki kesiapan mengantisipasi terjadinya perang asimetris. Sebab, perang asimetris dapat terjadi setiap saat baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Dengan momentum Cyber Defence Competition 2014 ini, benar-benar memiliki nilai strategis di tengah dinamika perkembangan dunia internasional.

“Kompetisi ini tidak hanya sebatas kalah dan menang serta mencari juara saja. Namun, kompetisi ini memiliki nilai untuk menyalurkan kreativitas dalam pertahanan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi,” urai suami dari Sri Murniati Sachro.

Selain itu, Purnomo mengaku, bahwa kompetisi ini sebagai salah satu upaya menghimpun potensi SDM anak

bangsa. Ini terlihat dari antusiasme para peserta yang dapat dilihat dari bobot kreativitas dan inovasinya. “Saya harap, dengan kegiatan ini nantinya di masa depan Indonesia akan mampu memiliki pasukan cyber. Ini juga digunakan untuk mengantisipasi terjadinya perang asimetris,” tegasnya.

Kepala Pusdatin Kemenhan Brigjen Jumadi mengatakan jumlah peserta kompetisi sebanyak 30 tim, empat di antaranya terdiri prajurit TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Jumadi mengatakan, setiap tim terdiri atas tiga hingga lima orang. Mereka yang menjadi peserta ini merupakan tim yang lulus seleksi kompetisi secara online daerah.

Seleksi dibagi menjadi lima wilayah, terdiri seluruh provinsi di Sumatra, Jawa dan Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kalimantan dan Sulawesi, serta Maluku dan Papua.”

Peserta babak final ini menggunakan sistem kompetisi yang berlangsung secara offline,” kata Jumadi.

Dia mengatakan, kompetisi cyber ini sudah berlangsung kedua kalinya.

Tujuan dilangsungkannya kegiatan ini

adalah untuk membangun jejaring di antara potensi pertahanan cyber dan melatih keahlian, serta menyalurkan kreativitas peserta melalui ajang kompetisi positif. “Mereka yang menjadi hacker dan cracker bisa memanfaatkan ajang ini untuk meningkatkan kemampuannya,” ujar Jumadi.

Dia mengatakan, kompetisi ini terbagi menjadi empat bagian tes. Pertama adalah forensik, yaitu menguji kemampuan tim di dalam menangani dan menemukan bukti-bukti terjadinya serangan terhadap sistem yang dikelolanya. Kedua, penetration test yang bertujuan untuk menguji kemampuan tim di dalam mencari dan menemukan celah keamanan pada sistem.

Ujian ketiga, lanjut Jumadi, Computer Network Defence (CND), yaitu menguji kemampuan tim di dalam mempersiapkan sistem agar aman dan dapat mengamati, mencegah dan mempertahankan sistem yang dikelolanya dari setiap serangan. Ke empat, Capture The Flag (CTF), menguji kemampuan tim di dalam upaya menembus perimeter keamanan sistem lawan dan menemukan data yang dilindungi. *

12

Jumat Pon, 9 MEI 2014

Dorong Jatim Jadi Jujugan Wisatawan Dunia Pemprov, Bhirawa Kegiatan Majapahit Travel Fair (MTF) yang diselenggarakan di Grand City Convex Hall, Surabaya selama empat hari dari Kamis-Minggu (8-11/5), ternyata banyak diminati banyak buyer dari berbagai negara.

M

elihat antusias peserta itu, Gubernur Ja tim Dr H Soekarwo SH MHum terus men dorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim untuk bisa menjadikan Jatim menjadi jujukan wisatawan dunia.

Seperti diketahui pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) ke daya tarik wisata Jatim pada tahun 2013 sebanyak 39.66 juta orang, mengalami peningkatan 19,38 persen dibanding tahun 2012 sebesar 33.22 juta orang.

Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara melalui bandara juanda, darat dan laut pada tahun 2013 sebanyak 300.909 orang, meningkat 11,47 persen dibandingkan tahun 2012 sebanyak 269.943 orang. Saat ini, pertumbuhan kinerja Disbudpar Jatim pada tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, PDRB sektor pariwisata sebesar Rp 75,60 trilyun. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp 88,16 trilyun.

Jatim juga mengalami pertumbuhan 16,60 persen dan kontribusi PDRB sektor pariwisata tahun 2013 terhadap PDRB ADHB Jawa Timur Rp 1.136 trilyun atau sebesar 7,75 persen. “Jadi pendapatan masuk langsung ke kantong masyarakat. Ini luar biasa,” kata Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo, dalam acara pembukaan dan jamuan makan malam MTF 2014 di Grand City Convex, Kamis (8/5). Untuk bisa meningkatkan daya tarik wisatawan baik nusantara dan mancanegara, kata Pakde, Jatim masih konsisten menyelenggarakan event pariwisata berskala internasional, Majapahit Travel Fair yang pada tahun ini merupakan penyelenggaraan ke – 15, dan dihadiri oleh para pelaku pariwisata dari dalam dan luar negeri.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH MHum didampingi istri Ny Nina Soekarwo dan Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto MSi memutar kluntungan bersama-sama sebagai tanda dibukanya MTF 2014.

Berbagai program kegiatan yang diagendakan dalam MTF, diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap pengembangan kepariwisataan Indonesia pada umumnya dan Jatim khususnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Berdasarkan data, potensi dan berbagai upaya memperlihatkan peluang bisnis dan investasi pariwisata di Jatim masih sangat terbuka dan sangat menjanjikan. “Saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan event tahunan MTF sebagai media untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jatim serta menjual paket wisata, agar dikenal dunia dan dikunjungi melalui beberapa program yang dikemas dalam MTF,” katanya.

Sebelum dimulainya pembukaan MTF 2014, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

MTF pada tahun ini mengambil tema “Sport and Recreation”, sebagai upaya Pemprov Jatim mengembangkan ragam event dan atraksi wisata. Disamping itu, upaya itu merupakan langkah bagi Pemprov Jatim menumbuhkan kesadaran wisata berbasis dan berorientasi pada olah raga.

Sementara Dirjen Pemasaran Kemenparekraf, Esthi Reko Astuty mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 9 juta orang, target ini tidaklah berlebihan setelah tahun 2013 bisa mencapai kunjungan 8,8 juta orang, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 8,7 orang. Apalagi jika melihat berbagai upaya pemerintah daerah di Indonesia, lanjutnya, khususnya Pemprov Jatim dalam mengembangkan, mempromosikan dan menjual potensi kepariwisataannya.

“Melihat konsistensi Pemprov Jatim dalam menyelenggarakan MTF dan animo pemerintah daerah, industri pariwisata serta industri penunjang pariwisata untuk berpartisipasi, maka saya optimis target kunjungan tersebut akan dapat tercapai,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, MTF yang telah diselenggarakan 14 kali, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam jumlah transaksi yang dihasilkan, dan Jatim merupakan provinsi yang kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantaranya menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Menurutnya, Jatim memiliki kekayaan daya tarik wisata yang telah mendunia seperti kerapan sapi, upacara kasada dan reyog ponorogo, kawah ijen, pantai plengkung serta gunung bromo sebagai ikon pariwisata jawa timur.

Sementara Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, dari travex hingga

Suasana jamuan makan malam (atas) dan inspeksi Gubernur ke stall jamuan makan malam beberapa hotel dan restoran khas Jawa Timur.

penyelenggaraan bursa pariwisata seperti ini memerlukan kerjasama yang solid dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat.

Diantaranya maskapai penerbangan Garuda Indonesia, DPD Asita Jatim dan tim konsorsium untuk mengundang buyer dari dalam negeri dan luar negeri, seller, casa grande, dan DPD PHRI Jatim “Berbagai pihak baik dari sektor pemerrintah maupun swasta yang

Transaksi Travex Capai Rp 42,6 Miliar Prediksi 10 persen peningkatan transaksi Travel Exchange ( Travex) di Majapahit Travel Fair (MTF) terlampaui, pada Kamis (8/5) di Hotel Bumi Surabaya. Pada kegiatan travex yang diadakan mulai dari pagi sampai sore itu, akhirnya diperoleh hasil sebanyak 4.712 appoinment dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 42,6 miliar.

Hasil transaksi travex tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10,41 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 38,6 milyar. “Sedangkan paket yang diminati, Golf, Mice, Bromo, dan Ijen,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi. Pada tahun ini, jumlah buyer sebanyak 94 orang, dari negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Philipina, China, Vietnam, Rusia dan Indonesia. Sedangkan seller dari Jatim dan luar Jatim sebanyak 78 industri pariwisata, yang akan menjual paket-paket wisata Jatim.

Dari sisi kuantitas, buyer pada tahun ini mengalami peningkatan 20,51 persendan seller mengalami kenaikan 13 persen dari tahun lalu. sedangkan dari sisi kualitas, buyer pada tahun ini cukup potensial karena merupakan travel

agent dan tour operator yang telah menjual paket wisata Jawa Timur.

Sedangkan pameran dan bursa pariwisata diikuti oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata anggota Mitra Praja Utama yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Banten, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan di Indonesia.

Disamping itu juga diikuti oleh industri pariwisata yang terdiri dari pengelola daya tarik wisata, hotel, biro perjalanan wisata, maskapai penerbangan, dan usaha pariwisata lainnya yang akan mempromosikan serta menjual paket wisata maupun produk wisata lainnya secara langsung.

Jumlah peserta pameran dan bursa pariwisata sebanyak 120 peserta menempati 150 stan. Berbagai diskon juga ditawarkan dalam kegiatan ini.

“Silahkan saja masyarakat mendatangi langsung pameran dan bursa pariwisata yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Mei 2014 dibuka mulai pukul 10.00 s/d 21.00 wib, di Exhibition Hall Grand City Mall lantai I,” katanya.

Jarianto mengatakan, di Jatim ter-

Suasana kegiatan Travex dengan menggunakan booth.

telah membantu suksesnya penyelenggaraan pertemuan bisnis pariwisata ini,” katanya.

Jarianto berharap MTF 2014 dapat membuka peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat bagi buyer dan seller. “Semoga kesuksesan yang diperoleh pada saat ini dapat dijadikan acuan untuk membuat paket wisata ke Jatim di masa akan datang,” tandasnya. Q rac*

Agenda Majapahit Travel Fair 2014 Grand City Conventional Hall, Surabaya (Main Stage dan Pre Function Stage) JUM AT

9 MEI

2014

14.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 21.00 17.10 - 17.25 18.00 - 19.00 20.10 - 20.25

Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto, MSi memotong tumpeng bersama anak yatim piatu pada saat soft launching pameran dan bursa pariwisata MTF 2014.

dapat 765 objek wisata yang tak kalah bagusnya dengan objek wisata yang ada di dalam dan luar negeri. Seperti diketahui, Jatim yang terdiri dari 29 kabupten dan 9 kota memiliki berbagai macam daya tarik wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata minat khusus dan wisata olah raga. “Masih banyak lagi objek wisata di Jatim. Memang goalnya, Jatim menjadi tujuan wisata internasional. Bagaimana orang mau datang ke Indonesia terutama Jatim

dan menjadi direct tujuan utama bukan lagi ampiran,” kata Jarianto.

Untuk itulah, adanya MTF bertujuan mempromosikan potensi dan atraksi wisata Jatim dengan menjual paket wisata, hotel, maskapai penerbangan serta usaha kecil dan menengah. “Selanjutnya informasi lebih lengkap mengenai daya tarik wisata, fasilitas hotel, room rate, minat khusus/wisata agro, mice, shopping, kuliner dan paket wisata serta harganya, bisa langsung melakukan transaksi,” katanya. Q rac*

Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto, MSi meninjau stan dan mencicipi tape asli Bondowoso.

08.00 - 17.00 Fam Trip bagi buyer travex 10.00 - 21.00 Pameran dan Bursa Pariwisata dibuka untuk Umum 11.00 - 21.00 Aneka Lomba 13.00 - 14.00 Tari Kridho retno Kabupaten Malang 13.00 - 15.00 Seminar Pariwisata bertema ‘Sport and Recreation’ di Meeting Room lt 3 Mini Show superdog Taman Safari Indonesia II Prigen Seminar LP3I Tampilan Tata Rias dan Make Up 15 model, Photo Session, dan penjurian Fashion Show Busana Carnival 16 model, Photo Session, dan penjurian Kesenian Tari Provinsi Banten Talkshow Kesenian Tari Provinsi Banten

07.00 - 17.00 Fam Trip bagi exhibitor travex 10.00 - 21.00 Pameran dan Bursa Pariwisata dibuka untuk Umum 10.20 - 11.20 Seminar ‘Memulai Bisnis Travel’ I ME 11.20 - 12.20 Seminar ‘Menggali Keunikan Lokal Sebagai Objek Wisata’ 2014 10.00 - 21.00 Aneka Lomba 10.00 - 18.00 Chearleaders Competition 12.20 - 12.40 Tari ‘Sang Dewi’ Bojonegoro 13.00 – 15.00 Seminar ‘Beautiful Underwater’ 15.00 – 16.00 Talkshow Bea Cukai 17.05 - 17.15 Tari ‘Banyu Uri’ Kabupaten Sampang\ 17.00 - 18.00 Talkshow dan Safety Riding 19.00 - 20.00 Fashion Show Busana Tradisional 18.10 - 21.00 Perform Band dan Perkusi, Tari Saman Aceh dan Jaranan Anak

SA BT U

10

08.00 - 17.00 Festival Tari Tradisional 10.00 - 21.00 Pameran dan Bursa Pariwisata dibuka untuk Umum 10.00 - 21.00 Aneka Lomba MINGGU 10.00 - 18.00 Chearleaders Competition MEI 2014 18.00 - 20.00 Closing Cermony dan Penyerahan Hadiah Lomba 19.00 - 20.00 Fashion Show Busana Tradisional

11

Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto, MSi memperlihatkan sepatu kulit asli Magetan.