Harian Bhirawa Edisi 9 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

“Ya nanti akan saya surati semua pejabat yang belum kirim LHKPN ke KPK. Terima kasih saya telah diingatkan. Mungkin mereka (pejabat pemprov) lupa,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum

Selasa Legi, 9 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

9

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2014

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 15.00

Pembukaan Rakornas BAZ dengan Presiden di Istana Negara Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Kunjungan Kerja ke Tiongkok

Tak Tertarik Jadi Wali Kota, Risma Pilih Jadi Dosen ITS Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tak akan mencalonkan diri lagi pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya pada 2015. Daripada berkutat di dunia politik, dia memilih menjadi dosen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) setelah tugasnya selesai. ‘’Secara pribadi saya tidak meminta jabatan Tri Rismaharini itu, baik dari dewan ataupun masyarakat. Karena jabatan itu tidak bisa diminta. Sebetulnya saya ingin menjadi dosen ITS. Bahkan saya sudah mengurus perpindahan status PNS saya ke ITS,’’ kata Risma kepada wartawan di ruang kerjanya,

diananta putra/bhirawa

Unair membuka empat program studi di kampus Banyuwangi, dan aktivitas perkuliahan resmi dimulai, Senin (8/9).

Perkuliahan Unair Banyuwangi Resmi Dibuka

 ke halaman 11

Banyuwangi, Bhirawa Kampus Universitas Airlangga di Kabupaten Banyuwangi resmi memulai proses perkuliahan, Senin (8/9). Perguruan tinggi negeri itu membuka empat program studi di Banyuwangi, yaitu Kedokteran Hewan, Budidaya Perairan, Akun-

sudarno/bhirawa

Nuryanto, Sekretaris DPC PKB Kab Madiun menunjukkan surat rekomendasi dari DPP PKB No. 16403/ DPP-03/V/A.1/ VIII/2014 yang menetapkan Joko setijono sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Madiun periode 2014-2019 kepada wartawan, Senin (8/9).

PKB Rekomendasikan Joko Setijono sebagai Ketua DPRD Kab. Madiun, Bhirawa Komposisi pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun semakin terlihat. Kader PKB, Drs Joko Setijono, yang sempat menjadi pimpinan sementara DPRD pada masa transisi, hampir dapat dipastikan menduduki Ketua DPRD setempat untuk masa jabatan 2014-2019.

Selain dikuatkan oleh aturan yang mengatakan kursi Ketua DPRD menjadi jatah bagi partai peraih suara terbanyak, juga adanya dukungan dari partai pengusung. Tercatat dalam Pileg beberapa bulan lalu, PKB menasbihkan diri menjadi pemenang di Kabupaten Madiun dengan perolehan sebanyak 13 kursi.

Tak hanya itu, internal PKB sesuai surat re-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Ketua Pansus Dikuasai KMP, PDIP Bakal Gigit Jari Rebutan Posisi Ketua Komisi dan Badan Kelengkapan Dewan

DPRD Jatim, Bhirawa Sikap PDIP yang tetap ngotot untuk mendapatkan jatah satu ketua fraksi dan tiga wakil ketua fraksi dipastikan akan gigit jari.

Menyusul adanya kesepakatan dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan memasukkan pasal voting dalam tatib dewan yang akan dibahas mingu depan jika dalam pemilihan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak menegaskan dengan masuknya

pimpinan pansus tatib dewan dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP, maka tidak ada lagi

arogansi mayoritas yang selama ini digembar-gemborkan baik oleh PKB maupun PDIP. Karenanya dalam tatib dewan yang baru nanti akan disesuaikan dengan UU MD3 (MPR RI, DPR RI, DPD dan DPRD Kab/kota) di mana untuk pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan diserahkan kepada masingmasing anggota. ‘’Jujur saja, bisa-bisa PDIP dan PKB tidak akan dapat ja-

 ke halaman 11

Peringatan HUT TNI, Bandara Juanda Akan Ditutup Sementara Sidoarjo, Bhirawa Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan ditutup sementara terkait latihan militer menyambut HUT TNI ke-69 pada akhir September hingga awal Oktober nanti.

Saat latihan itu pesawat militer akan memenuhi parkir bandara.

Namun jadwal pasti penutupan belum ditentukan.

“Untuk waktu penutupan belum final. Saat ini sedang ada rapat di Jakarta. Kami belum bisa pastikan,” kata Staf Humas PT Angkasa Pura I Bandara Juanda, Surya Eka, Senin (8/9).

Dia menambahkan, rapat

tersebut melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan PT Angkasa Pura I Bandara Juanda yang diwakili General Manager (GM) Trikora Harjo.

“Pak Trikora sedang berada di

 ke halaman 11

Diperangi dengan Sumuk PANGLIMA TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syria dapat diperangi dengan SUMUK atau Solidaritas Umat Muslim untuk Kebhinnekaan atau Keberagamaan.

“Kebhinnekaan atau keberagamaan itu kehendak Allah, karena itu kalau ada yang melawan kebhinnekaan berarti melawan kehendak Allah,” katanya saat meresmikan Pesantren Rehabilitasi Mental ‘Az Zainy’ di Tumpang Malang beberapa waktu lalu.

tansi, dan Kesehatan Masyarakat.

“Ini bagian dari upaya memajukan kualitas SDM Indonesia melalui dunia pendidikan,” ujar Wakil Rektor I Unair Achmad Syahrani, saat membuka kuliah pertama Unair

Perayaan HUT TNI setiap 5 Oktober pada tahun ini akan dipusatkan secara nasional di Juanda. Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya mengabarkan ada rencana penutupan Bandara Juanda pada 1-4 Oktober dan 7 Oktober 2014.

Jika Tidak Capai Mufakat, DPR Akan Voting RUU Pilkada Jakarta, Bhirawa Ketua Panitia Kerja Rancangan Undangundang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Abdul Hakam Naja mengakui kuatnya pro dan kontra dalam perumusan revisi UU Pilkada. Jika tak ada kata sepakat, diperkirakan keputusan pengesahan RUU Pilkada menggunakan mekanisme voting. RUU ini rencananya akan disahkan pada September 2014 ini dalam paripurna DPR. “Kami belum tahu siapa yang menang jika digelar

 ke halaman 11

Tiga Bulan Lulus, SKHUS Belum Dibagi Dindik Jatim, Bhirawa Hampir setiap hari Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menerima pertanyaan terkait Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) SD/MI dari sekolah. Maklum sudah tiga bulan berlalu, siswa SD/MI lulus tanpa mengantongi SKHUS. Sebelumnya ijazah juga sempat terlambat dalam tempo bulanan.

Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, banyak sekolah maupun wali murid yang belum paham bahwa kewenangan mencetak dan mendistribusikan ijazah dan SKHUS tingkat SD/ MI se- Jatim ada di tangan Dindik Jatim.

 ke halaman 11

Terinspirasi Keberhasilan Penutupan Dolly

Tanpa Pesangon, Kabupaten Malang Bersih-bersih Lokalisasi Euforia dan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya menaklukkan dan menutup lokalisasi terkenal di seantero belahan Asia, Dolly Surabaya, tanpa menimbulkan gejolak berarti sepertinya menginspirasi sejumlah pimpinan daerah untuk melakukan hal yang sama, tidak terkecuali Kabupaten Malang.

Cahyono, Kab Malang Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko

Sentil..  Ngelencer ke Lombok, pejabat berdalih pelatihan  Modus lama yang terus dilanggengkan  Pengusaha SPBU usul harga BBM Rp 8.000/Lt  Masyarakat usul tak ada kenaikan harga  Memprihatinkan, HIV/AIDS serang usia produktif  Usia produktif biasanya banyak uang dan suka ‘jajan‛

Di Kabupaten Malang, jumlah lokalisasi tergolong tidak sedikit dan menyebar di sejumlah kawasan.

Wacana untuk menutup sejumlah lokalisasi tersebut sebenarnya muncul jauh sebelum lokalisasi Dolly ditutup.

Namun, upaya penutupan selalu gagal karena mendapat perlawanan dari para penghuni maupun mucikari.

Selain itu, Pemkab Malang juga belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengalihkan kawasan lokalisasi tersebut menjadi kawasan ekonomis yang lebih produktif dan lebih baik meski tidak lagi menjadi kawasan penjaja cinta sesaat.

Dari sekian banyak lokalisasi di Kabupaten Malang, baik yang legal maupun terselubung, paling tidak ada tujuh lokalisasi yang bakal ditutup.

Penutupan dilakukan paling lambat pada 28 November mendatang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Abdul Malik mengatakan bahwa Pemkab Malang memberi tenggat waktu bagi tujuh lokalisasi untuk ditutup maksimal pada tanggal 28 November 2014. Dengan tenggat waktu itu, ketujuh lokalisasi tersebut harus sudah tutup atau tepat pada

 ke halaman 11

Salah satu lokalisasi di Kabupaten Malang. Pemkab setempat berencana menutup 7 lokalisasi yang tersebar di wilayah itu paling lambat 28 November 2014.

SURABAYA

2

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Banyak Belum Lapor LHKPN, Gubernur Warning Pejabat Segera Panggil Asisten I dan Kepala Biro Hukum Pemprov, Bhirawa Ternyata banyak pejabata , bahkan tingkat eselon II belum menyerahkan Laporan Harta kekayaan penyelenggara Negara(LHKPN) ke KPK. Mengetahu hal ini Gubernur Jatim Dr H Soekarwo langsung me-warning seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jatim yang belum menyelesaikan LHKPN , agar segera membuatnya.

“Ya nanti akan saya surati semua pejabat yang belum kirim LHKPN ke KPK. Terima kasih saya telah diingatkan. Mungkin mereka (pejabat pemprov) lupa,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui usai memberikan ceramah tematik kepada peserta Diklatpim II, di gedung Bappeda Provinsi Jatim, Senin (8/9).

Memang dalam web site kpk.go.id diketahui sejumlah pejabat di Jatim belum menyerahkan LHKPN atau meski sudah tapi telah kadaluarsa.Berdasarkan data kpk.go.id ditemukan tak hanya pejabat eselon II yang belum menyerahkan LHKPN, pejabat eselon I di pemprov yakni Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi juga tergolong kedaluwarsa.

Sebab Sukardi diketahui menyerahkan LHKPN pada Mei 2001 silam saat masih menjabat kepala Biro Keuangan setdaprov Jatim. Padahal, Gubernur Soekarwo dan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf terakhir melaporkan LHKPN pada 19 Mei 2013, saat keduanya maju pencalonan pada Pilgub Jatim 2013.

Dari data itu, pejabat eselon II di Jatim yang laporan kekayaannya sudah kadaluarsa di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Fattah Jasin (terakhir melaporkan 27 Juli 2007), Inspektur Jatim Nurwiyatno (1 Maret 2010), Kepala Biro SDA Setdaprov Jatim Lies

Idawati (31 Juli 2012), Kepala Dinsos Jatim Indra Wiragana (21 Februari 2007) dan Bambang Sadono (27 Maret 2012).

Sedangkan Lies Idawati tercantum pada tahun 2012 ketika menjabat sebagai Kabiro Humas dan Protokoler. LHKPN Indra Wiragana terdaftar di KPK ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum pada tahun 2007.

Sedangkan, Bambang Sadono kekayaannya tercantum ketika masih menjabat Inspektur Jatim.

Sedangkan, Fattah Jasin laporan kekayaannya tercantum di KPK pada tahun 2007 ketika masih menjabat Kepala Biro Perekonomian.

Anehnya, beberapa pejabat eselon dua lainnya seperti kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mujib Affan, Kepala Beperpus Arsip Sudjono, Kepala BPM Jatim Lili Sholeh, Kepala Disperindag Warno Harisasono, Asisten IV Sekdaprov Jatim Soekardo dan Sekretaris DPRD Jatim Achmad Jailani laporan kekayaannya di website KPK tidak tercantum.

Selain mengirim surat kepada seluruh pejabat pemprov, Pakde Karwo—sapaan lekat Soekarwo, juga akan memanggil Asisten I Sekdaprov Jatim Bidang Pemerintahan Dr Idrus dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo. Sebab masalah LHKPN pejabat ini yang membidangi adalah dua orang ini.

Namun, saat Pakde Karwo diberitahu sejumlah wartawan bahwa Himawan Estu Subagijo juga belum membuat LHKPN, Pakde Karwo terlihat terkejut dan akan segera memanggil Himawan Estu. “Terima kasih informasinya. Nanti akan segera kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam UU no 28 tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP. 07/KPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pejabat Belum Serahkan LHKPN (berdasar publikasi kpk.go.id) Nama

Jabatan

Laporan terakhir

A.Sukardi Fattah Jasin Nurwiyatno Lies Idawati Indra Wiragana Bambang Sadono Lili Soleh W Warno Harisasono Sukardo Achmad Jailani Mudjib Affan Sudjono Himawan Estu

Sekdaprov Bappeda Inspektorat Biro SDA Dinsos BLH BPM Jatim Disperindag Asisten IV Sekwan Dinkop UKM Beperpus Arsip Biro Hukum

Mei 2001 Juli 2007 Maret 2010 Juli 2012 Februari 2007 Maret 2012 Desember 2011 Desember 2011 Maret 2008 Juli 2008

penyelenggara negara harus melaporkan LHKPN kepada KPK. Dalam aturan itu disebutkan bahwa penyelenggara negara seperti Menteri, Gubernur dan pejabat setingkat eselon II harus melaporkan kekayaannya.

Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama dua tahun. Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi

Demokrat Ajukan Ratih Retnowati Jadi Wakil Ketua Dewan

PANGGUNG BIROKRASI

geh/bhirawa

Jenazah jamaah haji asal Jombang Masrukin Durjat Saim (58th) saat disholatkan di masjid Al Mabrur komplek asrama haji Sukolilo, Minggu (7/9) malam.

Sakit Leukimia, Jamaah Haji Asal Jombang Meninggal Surabaya, Bhirawa Jamaah haji asal Jombang dari kloter enam Embarkasi Surabaya, Masrukin Durjat Saim (58th) meninggal di rumah sakit haji, Minggu (7/9) malam. Almarhum Masrukin diketahui masuk asrama haji Rabu (3/9), setelah melalui proses penerimaan dan di cek kesehatan ternyata mengalami sakit Ascites Hipoalbumin (Leukimia).

Wakil Sekretaris I Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Kemenang Jatim Sutarno Pertowiyono menjelaskan, Masrukin meninggal setelah lima hari dirawat di rumah sakit Haji Sukolilo.

Setelah diketahui almarhum didiagnosa oleh tim kesehatan Ascites Hipoalbumin saat tiba bersama CJH kloter enam lainnya.

“Jamaah Haji Masrukin meninggal pada pukul 17.20 WIB dan langsung kami serahkan ke keluarganya di Jombang malam itu juga, yang sebelumnya di sholatkan di masjid asrama haji,” kata Sutarno saat ditemui Bhirawa di Asrama Haji Sukolilo, Senin (8/9).

Sementara itu, CJH pendamping Iriani Tri Puji astutik (52th) yang juga istri dari almarhum masrukin memilih untuk menunda keberangkatannya ke tanah suci.

Dan lebih memilih untuk melihat jenazah suaminya untuk terakhir kali sebelum disemayamkan di Jombang. “ Istri almarhum menemani jenazah hingga dimakamkan di Jombang, jadi istrinya dipastikan tunda berangkat,” tambahnya.

Ditanya mengenai biaya perawatan di rumah sakit, Sutarno menjelaskan bahwa seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak asuransi dan CJH yang meninggal akan dikembalikan penuh biaya perjalanan hajinya. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2008 pasal 24 mngenai pengembalian BPIH jamaah haji, serta mendapatkan Q geh santunan dari pihak asuransi.Q

dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN. Di tahun 2014, jumlah wajib lapor dari unsur eksekutif tercatat 163.083, dari unsur legislatif tercatat 4.178, dari unsur yudikatif tercatat 10.937, dan dari unsur Q iib BUMN/D tercatat 20.688.Q

Rencana Dijadikan Taman Terbesar

trie diana/bhirawa

Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kebesihan dan Pertamanan (DKP) berencana akan melestarikan kembali taman penghijauan yang begitu rindangnya sebagai icon taman terbesar diwilayah Surabaya timur tepatnya di jalan Keputih Surabaya,Senin (8/9).

Optimalkan Pajak, Pemkot MoU dengan Kemenkeu Pemkot, Bhirawa Walikota Surabaya Tri Rismaharini tandatangani dua naskah nota kesepakatan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di wilayah Kota Surabaya.

Pertama, naskah bernomor KEP199/PJ/2014 dan 415.4/4727/ 436.2.3/2014 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Kemenkeu A. Fuad Rahmany dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Sedangkan naskah kedua yang lebih banyak memuat pelaksanaan upaya optimalisasi penerimaan pajak/retribusi bernomor KEP-2111/WPJ.11/2014 dan 415.4/ 4728/436.2.3/2014. Nota tersebut diteken Kakanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi serta Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Hal ini dilakukan lantaran masih banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga mendapat perhatian dari Kemen-

terian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Pemkot Surabaya.

Fuad Rahmany tidak memungkiri bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Tanah Air masih sangat minim.

Berdasar data Kemenkeu, dari total 12 juta wajib pajak badan (nonperorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha.

Dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan.

Sedangkan wajib pajak pribadi ditengarai sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak.

“Kebanyakan wajib pajak yang termonitor berdalih usahanya merugi.

Itu alasan klasik,” ujarnya di sela-sela prosesi penandatanganan di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9).

Sejauh ini, mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada selfassessment. Artinya, wajib pajak menghitung sendiri serta membayar sendiri pajaknya. Dengan kata lain, semua bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak.

Masalahnya, dengan sistem seperti ini, Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karenanya, data yang disampaikan perlu diuji dan diperiksa ulang.

Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut bagi Kemenkeu bukan perkara gampang. Pasalnya, Kemenkeu harus memonitor sekian banyak potensi pajak di seluruh Indonesia ditengah keterbatasan tenaga.

“Makanya, kami berinisiatif bekerja sama dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi tentang transaksi hotel, properti, restoran, dan sebagainya sehingga dengan itu bisa diuji kebenarannya. Harapannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak bisa naik,” terang Fuad.

Pada kesempatan itu, Walikota Tri Rismaharini menyatakan esensi dari kerja sama ini adalah sharing data antara pemerintah daerah dengan Q dre pemerintah pusat.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Partai democrat akhirnya resmi mengajukan legislator Ratih Retnowati sebagai calon Wakil Ketua DPRD Surabaya. Sementara H Junaidi yang saat ini menjadi pimpinan sementara Dewan diposisikan sebagai ketua fraksi Demokrat.

SK DPP Partai Demokrat dan surat pengantar DPC Demokrat Surabaya terkait penunjukan posisi ini telah diserahkan ke Sekwan hari Senen (8/9).

Menanggapi pergeseran namanya, H Junaedi mengaku legowo dengan keputusan yang berikan DPP sebagai implementasi kepatuhannya terhadap organisasi partai dengan harapan partai Demokrat Surabaya akan lebih besar dan berperan aktif dalam memperjuangakan suara rakyat koat Surabaya.

“Politik itu kan dinamis mas, pergeseran posisi dan sebagainya adalah hal yang biasa dan wajar, karena DPP pasti mempunyai pertimbangan dan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan SK,” jawabnya.

Sebagai kader partai, lanjut Junaedi, dirinya akan menerima segala keputusan DPP yang merupakan induk partai dengan rasa legowo, mengamankan sekaligus melaksanakan demi masa depan partai di kota Surabaya.

Meskipun disebut-sebut sebagai kawan baik Dadik Risdaryanto (mantan ketua DPC Demokrat Surabaya yang lengser-red), H Junaedi caleg incumbent yang kembali berhasil masuk ke gedung DPRD Surabaya untuk kedua kalinya ini juga menyampaikan jika dirinya akan mendukung penuh pergantian ketua DPC Demokrat Surabaya yang kini dipegang oleh Hartoyo Kabid OKK DPD Demokrat Jatim.

“Seperti yang sudah saya katakan, bahwa sebagai kader saya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP, termasuk soal penggantian ketua DPC Surabaya, semua ini adalah dinamika politik yang tidak bisa kita hindari, tergantung bagaimana kita menanggapi dan bersikap, kalau saya sih positip-positip saja,” jelasnya.

Kepada media ini, Junaedi mengatakan jika SK DPP telah diserahkan ke Sekwan dengan lampiran surat pengantar dari DPC, yang artinya nama Ratih Retnowati sebagai wakil ketua dan dirinya sebagai ketua fraksi telah fix (baku).

“Baru saja SK DPP dan surat pengantar DPC terkait posisi wakil ketua dan ketua fraksi kami serahakan ke Sekwan, isinya memang bergeser yakni Ratih wakil ketua dan saya Q gat sebagai ketua fraksi,” jelasnya.Q

Tingkatkan Kreativitas, Ajari Murid Buat Animasi Pendek Film sebagai bagian dari alat komunikasi ternyata cukup mudah dalam pembuatannya. Daya kreatif anak bisa dioptimalkan dengan memvbuat film-film pendek, termasuk film animasi yang membutuhkan kreativitas tersendiri.

Untuk membekali siswa-siswinya dengan Ilmu Informasi Tehnologi sehingga bisa membuat sendiri film animasi pendek sesuai dengan keinginannya. SD Muhammadiyah 4 Pucang menggelar Workshop Pembuatan Film Animasi Anak Muslim Berkreasi dengan Animasi yang digelar di The Milenium Building Minggu (7/9) kemarin.

Sebanyak 50 siswa-siswi kelas IV, V dan kelas VI mengikuti workshop belajar membuat film animasi, dengan menghadirkan pengajar Wiryadi Darmawan atau biasa dipanggil Cak Waw, peraih Piala Citra Animasi Film Pendek tahun 2013,

Peraih Piala Maya Katagori Animasi Pendek tahun 2013, dan Animator Film Animasi Kuku Rock You tahun 2014.

Menurut Cak Waw, cara Membuat Animasi Kartun dengan Macromedia Flash 8. Salah satu fungsi dari software Macromedia Flash 8 dapat digunakan untuk membuat animasi kartun.

Ada cukup banyak teknik yang dapat digunakan dalam membuat animasi kartun ini tergantung dari sang animator.

Langkah-langkah Membuat Animasi Kartun, tentukan Ide, Membuat Sinopsis, Susun Skenario/ Storyboard termasuk di dalamnya Audio, Audio Re-

cording, tentukan jenis animasi yakni character layout or character library, Buat Karakter yakni bisa dimulai dengan sketsa karakter, tentukan Background caranya bisa dimulai dengan sketsa background, Scanning Sketsa karakter dan sketsa background dengan digitalisasi, editing background dan karakter dengan cara Digitalisasi yakni CleanUp dan Sisip, Import bahan-bahan animasi ke Macromedia Flash, kemudian penggabungan bahan-bahan animasi pada flash.

Selanjutnya test movie, export to SWF, Converting SWF ke Video sehingga menjadi program AVI, terakhir editing video dan menyisipkan effect, transition, text, audio, finalized rendering to video.

Menurut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pu-

trie diana/bhirawa

Peraih Piala Citra Animasi Pendek 2013 dan Peraih Piala Maya Kategori Animasi Pendek 2013, Wiryadi Darmawan memberikan ilmunya cara membuat film animasi kepada para siswa. cang, Surabaya, Edy Su- shop yang digelar mulai 15.00 WIB, diharapkan santo MPd, dengan work- pukul 08.00 WIB hingga para siswa yang mengikuti

pembelajaran bisa membuat film animasi pendek.

Siswa sejak dini bisa membuat film animasi, mulai menyukai pembuatan film animasi sendiri sesuai dengan imajinasinya dan keinginan para siswa sendiri.

Sementara itu, Adel, salah satu siswa yang mengikuti workshop, dirinya sangat senang bisa belajar membuat film animasi sebagaimana yang dipelajarinya. Sehingga setelah selesai mengikuti workshop dasar-dasar pembuatan film animasi berharap bisa membuat film sendiri. ‘’Setelah mendapatkan ilmu dasarnya pembuatan film animasi pendek ini. Saya berkeinginan bisa membuat film animasi sendiri sesuai dengan tokoh animasi sesuai dengan keingiQ fen nan saya sendiri.Q

SURABAYA

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Bos SPBU Kalianak Terancam 4 Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Soetijono (62), warga Dharmahusada Utara Surabaya selaku terdakwa kasus penyerobotan tanah dan memasuki perkarangan orang tanpa izin, harus pasrah dengan ancaman Hakim yang bakal memanggilnya secara paksa setelah mangkir sidang pada pekan lalu.

Dalam sidang perdananya di ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pemilik Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Kalianak ini terlihat tegang saat mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin Susanto dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

JPU Djamin, dalam surat dakwaanya menyatakan, terdakwa Soetijono didakwa dengan Pasal berlapis. Adapun Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain, dengan ancaman 9 bulan penjara. Serta melanggar Pasal 385 ayat 1 KUHP tentang penyerobotan tanah, dengan ancaman 4 tahun penjara.

Dijelaskan Jaksa Djamin, peristiwa ini terjadi lantaran terdakwa memasang pagar blok melebihi dari tanah yang disewa dari PT Senopati Samudra Perkasa. “Sudah ada teguran mengenai kesepakatan pembongkaran setelah dilakukan pengukuran.

Namun terdakwa tak mengindakan hal itu,” jelas JPU, Senin (8/9).

Diakhir Ketua Majelis Hakim M Yapi menanyakan kepada terdakwa, apakah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Soetijono mengaku, dirinya tidak mengerti akan jeratan hukum yang Q bed didakwakan Jaksa padanya.Q

bed/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat menunjukkan kepingan dvd porno milik tersangka Angga, Senin (8/9).

Sarjana Pengangguran Jual Video Porno Surabaya, Bhirawa Unit IV Cyber Crime Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim, pada Kamis (4/9) kemarin, berhasil menangkap Angga Brata Samudra (34) warga Jl Wonorejo Surabaya.

Angga yang lulusan sarjana ekonomi ini, ditangkap karena telah memperjual belikan film porno dalam kemasan flashdisk, DVD, dan harddisk secara online.

Angga melakukan aksinya berawal dari 2400 koleksi film porno yang dimilikinya.

Dari koleksi tersebut, pemuda lulusan sarja ekonomi di salah satu perguruan tinggi di Surabaya ini, menjalankan penjualan video porno sejak awal 2013, yang dilakukan secara online melalui website www.samadodvd.blogspot.com .

Bentuk transaksi yang dilakukan Angga, yakni mulai dari pencantuman nomor handphone, pin BB dan email. Hal ini dilakukan guna mempermudah konsumen yang hendak melakukan pemesanan, dengan menghubungi lewat contac person tersangka.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono memaparkan, bisnis gelap ini dilakukan tersangka sejak tahun 2013. Namun, bisnis yang dilakukukan tersangka, tercium oleh Unit IV Cyber Crime Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompol Donny. Tersangka ditangkap Polisi ditempat tinggalnya Jalan Wonorejo I, Surabaya Kamis (4/9) sekira pukul 17.00 WIB. “Petugas berhasil menyita barang bukti milik tersangka berupa seperangkat alat yang digunakan untuk menggadakan film berupa laptop, hard disk, CD master 150 keping, satu unit komputer, dan HP BlackQ bed Berry,” terang Awi, Senin (8/9).Q

Tebar Pesona Jelang pemilihan Wali Kota (pilwali) Surabaya bulan Pebruari 2015 mendatang berbagai spanduk dukungan calon walikota mulai bermunculan.

Salahsatunya spanduk dukungan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang dipasang komunitas arek independen yang terpampang di jalan Adityawarman Surabaya, Senin (8/9). trie diana/bhirawa

dr. Soetomo Antisipasi Pasien Ebola Surabaya, Bhirawa Untuk mengasipasi adanya pasien Eboola di Surabaya dan Jatim, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya telah menyiapkan ruangan khusus bagi pasien terserang virus ebola.

Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan Dr dr Kohar Hari Santoso SpAn, KAP mengatakan, ruang isolasi kusus yang disediakan tersebut terdapat enam kamar tidur bagi penderita virus Ebola. Selain kamar, tim medis yang disiagakan juga sudah siap, sedikitnya 50 dokter dan perawat akan menangani pasien yang diduga terpapar virus.

Tidak itu saja, dokter maupun tenaga perawat yang menangani harus ekstrasteril termasuk memakai pakaian khusus, bahkan baju khusus tersebut harus dibakar jika tenaga medis yang diterjunkan selesai memeriksa kondisi pasien. ‘’Standar layanan juga telah ditetapkan rumah sakit terbesar di wilayah Indonesia Timur ini, di antaranya selain untuk merawat, juga dilakukan penelitian terkait virus ini. Hasil dari penelitian lantas disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat,’’ paparnya.

Dijelaskannya, selama ini ruang isolasi khusus yang disiagakan bagi penderita virus ebolla sebelumnya digunakan untuk menangani pasien penderita flu burung, flu babi dan penderita penyakit menular lainnya.

Namun, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien yang dulunya pernah terindikasi baik terkena viru flu burung, flu babi, maupun virus MERS, RSU dr Soetomo Surabaya belum mendapati pasien yang positif mengidap penyakit.

Menurutnya, kesiapsiagaan RSU dr Soetomo Surabaya untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Nomor IR.02.02/D/II.3/ 384/2014, tanggal 4 April 2014 tentang Kewaspadaan terhadap Suspek Kasus Penyakit Virus Ebola dan adanya laporan dari WHO hingga tanggal 20 Agustus 2014, total kumulatif kasus global adalah 2.615 dengan 1.427 kematian. “Untuk itu, dipandang perlu meningkatkan kewaspadaan di rumah sakit,” imbuhnya.

Kebijakan itu dibuat untuk meningkatkan kewaspadaan petugas di rumah sakit dalam menghadapi kemungkinan adanya pasien yang terjangkit virus ebola, terutama pasien yang datang dari Afrika Barat meliputi wilayah Guinea, Nigeria, Liberia

dan Sierra Leone.

Surat edaran itu merupakan kebijakan bagi rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan terhadap kemungkinan adanya pasien yang terjangkit virus ebola, terutama yang memiliki riwayat pernah berkunjung ke wilayah Afrika Barat.

Pihaknya akan mencermati setiap pasien dengan riwayat kunjungan ke negara wilayah Afrika Barat yang memiliki gejala demam mendadak, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan dengan diikuti muntah, diare, ruam, gangguan fungsi ginjal dan hati. Dalam beberapa kasus diikuti perdarahan internal dan eksternal serta hasil laboratorium biasanya terlihat penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit.

Pengurus Peneliti Hati Indonesia, RSUD dr Soetomo, dr Sugiharto Widjaja Sp PD FINASIM mengatakan, hingga kini obat untuk membunuh virus mematikan ini belum ditemukan. Selain itu, untuk pasien yang terkena Virus Ebola pihak RS hanya melakukan perawatan. Misalnya, jika mengalami diare, maka tim medik akan memberikan cairan elektrolik. Jika terjadi nyeri pada uluh hati, maka akan diberikan obat nyeri dan sebagainya. “Tak ada standar treatment khusus untuk penyakit ini,” ungkap dr Widjaja.

Yang menakutkan lagi, ternyata hingga kini belum ada obat yang

Gejala Ebola Jika ada kerabat yang baru datang dari Benua Afrika waspadai jika: demam mendadak, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan dengan diikuti muntah, diare, ruam, gangguan fungsi ginjal dan hati. Dalam beberapa kasus diikuti perdarahan internal dan eksternal serta hasil laboratorium biasanya terlihat penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit.

mengobati pasien yang terkena Virus Ebola. Padahal, di Afrika dari 1500 orang yang terkena Virus Ebola, hampir 1.000 orang meninggal dalam waktu 14 hari. Ironisnya lagi, hingga kini belum ada vaksinasi untuk menghilangkan Virus Ebola. Menurut dr Sugiarto, sebenarnya untuk vaksinasi Virus Ebola pernah ada, tapi hanya khusus digunakan untuk kera.

“Kera yang divaksinasi Virus Ebola, tak tertular Virus Ebola dari kera lainnya. Tapi hingga kini vaksinasinya belum bisa digunakan untuk manusia,” Q dna paparnya.Q

Pemeriksaan Terkait Kemelut KBS

Dua Kali Dipanggil, Singky Suwadji No Comment Pelindo III Bangun Dam Kali Mas Usai menjalani pemeriksaan di gedung Reskrimum Polda Jatim, Singky Suwadji menghindar dari kejaran awak media, Senin (8/9). bed/bhirawa

Polda Jatim, Bhirawa Pengamat Satwa Singky Suwadji, Senin (8/9)kembali mendatangi Polda Jatim untuk kedua kalinya. Kedatangan Singky, guna memberikan keterangan tambahan dan memenuhi panggilan sebagai saksi terlapor atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Rahmad Shah selaku Ketua Perhimpunan

kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), beberapa waktu lalu.

Ditemui usai pemeriksaan yang dilakukan penyidik Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jatim, Singky Suwaji enggan berkomentar dan menyerahkan semuanya kepada Kuasa Hukum yang mendapinginya. “Lebih jelasnya tanya pengacara saya saja,” kata Singky sembari masuk ke dalam mobil Alphard

miliknya, Senin (8/9).

Sementara Subuh Susilo selaku Kuasa Hukum Singky Suwaji mengatakan, ini merupakan kedatangan kedua kalinya bagi kliennya. Kedatangan kedua ini, hanya untuk memberikan keterangan tambahan yang diminta penyidik, atas laporan penyemaran nama baik yang dilaporkan Rahmad Shah.

Dan pihaknya menyerahkan semuanya ke penyidik.

“Kami serahkan ke penyidik aja mas. Sebab, saat ini kami tidak bisa memberikan keterangan terkait pemeriksaan klien kami,” terang Subuh.

Menanggapi terkait sebelum penyidik memanggil Wali Kota Tri Rismaharini. Subuh menambahkan, pihaknya tidak mau menanggapinya. “Kami gak mau menanggapi tentang pemanggilan Wali Kota. Biar penyidik yang menanganinya,” Q bed ungkapnya.Q

Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak berencana membangun Dam di Kalimas Surabaya.

Pelindo menilai Dam merupakan sarana paling efektif untuk mengurangi sampah air. Karena itu diharapkan bisa mereduksi sampah yang terseret arus hingga ke Kalimas sehingga hal ini memudahkan melakukan revitalisasi. ”Akan sangat membantu untuk memperbaiki arus dan kolam Kalimas. Dengan adanya Dam, sampah yang terseret arus bisa tersaring,” ujar Humas Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Dhany Rahmat Agustian, di Surabaya, Senin (8/9).

Dia menuturkan, tingginya sedimentasi di Kalimas dibutuhkan sarana untuk penghambat sampah yang menumpuk di muara sungai. Salah satu sarana yang dibutuhkan adalah dam atau pintu air yang berfungsi sebagai penyaring sampah.

Tahun ini, katanya, pihak Pelindo III Cabang Tanjung Perak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk kade 900 hingga kade 1356. Proses revitalisasi ini telah berjalan untuk mendapatkan kedalaman -5 meter low water spring (LWS). Sementara kedalaman eksisiting sekitar -3 meter LWS akibat sedimentasi.

Rutinitas pendalaman atau pengerukan ini, jelasnya, sudah dilakukan secara periodik. Terakhir pendalaman dilakukan pada tahun 2012 pada sisi utara dermaga. Dhany menyebutkan, pengerukan tahun ini dilakukan di sisi selatan Q m ali.hms atau berbatasan dengan Jembatan Petekan.Q

Beradu Wawasan Kebangsaan di Parade Cinta Tanah Air SMK Jatim

Ajak Calon Tenaga Kerja Lulusan SMK Ikut Bela NKRI Bergelut dengan mesin industri, elektronik atau bidang kompetensi lain barangkali sudah bukan hal yang luar biasa bagi siswa-siswi SMK. Namun bagaimana jika mereka harus dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila dan seputar wawasan kebangsaan lainnya? Pertanyaan ini tiba-tiba saja muncul saat 39 tim dari SMK se Jatim beradu padu dalam Parade Cinta Tanah Air yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dalam bentuk cerdas cermat.

Beberapa pelajar tampak sedikit belepotan menjelaskan arti dalam pembukaan UUD 1945, ada pula yang masih kaku berbicara tentang landasan hukum NKRI, tapi ada juga yang bisa berpendapat dengan luwes. Pemandangan itu tampaknya sangat bisa dimaklumi. Mereka siswa SMK yang sehari-hari ditempa agar dapat menjadi ahli di bidangnya.

Fendi Susanto adalah salah satu dari tiga siswa yang mewakili Kabupaten Ponorogo saat itu. Dalam dis-

kusinya, dia diminta menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan NKRI dan seputar hukum di Indonesia.

Cepat saja dia menjawab, bahwa Pancasila sering kali diabaikan dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Asas permusyawaratan mufakat yang tertera pada sila keempat nyaris saja tidak berlaku. Semua keputusan di negara ini lebih banyak diambil dari voting.

Parahnya vote kerap dijual belikan,” kata Fendi yang kini sedang duduk di bangku SMK PGRI Ponorogo Ju-

rusan Teknik Permesinan usai mengikuti babak penyisihan Parade Cinta Tanah Air di Auditorium Sabha NUgraha, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Senin (8/9).

Pada persoalan hukum, Fendi tegas saja mengkritik perilaku Hukum di Indonesia yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. “Ibaratnya seperti mata pisau yang hanya bisa mengiris ke bawah saja,” sindirnya.

Menegaskan pernyataan Fendi, salah satu peserta dari Kabupaten Situbondo Juwita menimpali dengan keprihatinannya terhadap aparat hukum di Indonesia. Dia menganggap hukum dan beragam aturan yang ada saat ini sudah cukup baik. Sayang, aparat penegak hukum yang tidak bermoral kerap mencederai hukum itu sendiri.

“Praktik mafia hukum menjadi bukti bahwa perlu ada perbaikan dari sisi sumber daya manusia penegak hu-

tam/bhirawa

Peserta Parade Cinta Tanah Air serius berdiskusi sebelum mengutarakan pandangannya tentang Pancasila sebagai landasan NKRI. kumnya,” tutur Juwita.

Strategi Pertahanan Kem- hadir dalam forum itu untuk Ide dan wawasan para han Brigjen Subagio adalah memperkuat nilai-nilai yang siswa ini, dikatakan Di- ekspresi rasa cinta pelajar terkandung dalam konsep rektur Pengerahan Ditjen terhadap tanah air. Mereka cinta tanah air. Ada dua

nilai, pertama adalah intelektual, kedua nilai implementatif. “Siswa SMK juga harus memiliki wawasan yang sama terhadap kebangsaan. Wawasan itu selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan, seperti menghargai perbedaan, keberagaman serta disiplin,” kata dia.

Parade Cinta Tanah Air ini telah digelar selama tiga kali dalam tiga tahun terakhir. Sebagai tuan rumah, Dindik Jatim sangat mengapresiasi kegiatan yang bernafaskan kebangsaan itu. Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menegaskan, siswa SMK sudh seharusnya tidak hanya handal dalam hal kompetensi, tetapi juga wawasan kebangsaan. Sebab, tidak akan baik dampaknya jika tenaga ahli yang dimiliki Indonesia ternyata tidak punya tanggung jawab Q tam berbangsa yang kuat.Q

OPINI

4 Tajuk

Herritages Nabi Muhammad SAW LAGI, sebagian akademisi Arab Saudi mengusulkan pemindah kuburan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alasannya untuk menghindarkan umat Islam perbuatan dan syirik dan bid’ah. Usulan itu belum memperoleh tanggapan dari Raja, tetapi sudah menuai protes dari seluruh penjuru dunia.

Bahkan dimasukkan dalam berbagai anekdot olok-olok sebagai kebodohan intelektual yang tidak cukup terdidik.

Bukankah makam penghulu nabi dan rasul Allah itu sudah menjadi world herrtages?

Seperti dilansir oleh The Independent, usulan itu berasal dari dokumen konsultasi yang dipimpin akademisi terkemuka Arab Saudi. Kabar mengenai usulan tersebut kini sudah beredar di kalangan takmir (pengelola) masjid Nabawi di Madinah. Berpotensi memancing reaksi umat Islam dari seluruh dunia. Dalam proposal akademisi Arab Saudi itu juga mengusulkan penghancuran beberapa ruang di sekitar makam Nabi SAW (selama ini sangat dihormati oleh kaum Syiah).

Yang paling kontroversial dalam dokumen setebal 61 halaman itu, adalah pemindahan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam proposal diusulkan pemindahan ke makam umum (di Indonesia TPU) al-Baqi’. Tanpa nisan, dan tanpa nama, seperti makam lain di TPU al-Baqi’. Sampai sekarang belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Tetapi beberapa tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi tengah serius memberi perhatian usulan beberapa tempat suci peziarahan umat Islam.

Beberapa akademisi yang mengajukan proposal, selama ini diketahui berhaluan ultra-wahabi. Diantaranya, Ali bin Abdul Azis al-Shabal, serta Imam Muhammad bin Saud. Keduanya juga memiliki pengaruh cukup luas pada Universitas Riyadh, plus memiliki trah kekerabatan dengan kerajaan. Tetapi diluar universitas, keduanya tidak populer.

Sering dicemooh sebagai tidak intelek, terutama pada kalangan Universitas Ummul Quro di Mekkah dan Universitas Al-Azhar di Kairo (Mesir). Juga tidak pernah diundang pada even intelektual Islam.

Sekarang, kedua intelektual dicurigai sebagai agen ISISL (Islamic State in Iraq and Syria Levant) bidang intelektual. Kecurigaan yang wajar, karena ISISL juga berencana menghancurkan Ka’bah. Alasannya sama, Ka’bah (maupun makam kuburan Nabi Muhammad SAW) dapat menyuburkan ke-musyrikan. Di dalam negeri Arab Saudi, proposal pemindahan kuburan Nabi SAW sudah menuai protes keras. Diantaranya dari Islamic Harritage Research Foundation. Direktur Harritage Islam, mengingatkan, bahwa setiap pengubahan tempat suci umat Islam akan memicu ketegangan global.

Ketegangan global, pernah terjadi pada dekade 1920an. Saat itu pemerintah Arab Saudi akan mem-bumi hanguskan petilasan sejarah. Rumah Nabi SAW, serta makam sahabat utama Nabi Muhammad SAW akan diratakan dengan tanah. Alasannya, sama dengan proposal saat ini, kemusyrikan dan sumber bid’ah. Keresahan sampai ke pesantren di Indonesia. Karena itu perkumpulan ulama mengirim utusan dua orang (Wahab Chasbullah dan Ahmad Ghonaim al-Misri) menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz.

Pengiriman delegasi itu kondang dengan sebutan Komite Hijaz. Istilah Hijaz, adalah sebutan untuk dua kota suci umat Islam di Arab Saudi, yakni Mekkah dan Madinah.

Permintaan ulama Indonesia adalah, pertama, kebebasan ber-madzhab untuk seluruh aliran keyakinan. Karena saat itu kerajaan Arab Saudi hanya mengakui aliran Wahabiyah, walau sebenarnya sangat minoritas. Permintaan kedua, agar tempat-tempat bersejarah, tidak dibongkar.

Delegasi Komite Hijaz Indonesia, memang bukan sembarang intelektual. Melainkan ulama (muda) yang pemikirannya telah kesohor, serta memiliki pergaulan tingkat internasional dunia muslim. Dengan reasoning yang lebih kuat, pemerintah Arab Saudi sepakat dengan Komite Hijaz, tidak akan menghancurkan petilasan sejarah Islam.

Juga diyakinkan, tidak mungkin terjadi kemusyrikan pada tempat herritage (terutama makam Nabi SAW), karena selalu dibacakan tahlil.

Kalimat tahlil, murni meng-esa-kan Allah, bebas kemusyrikan. Al Quran juga menjamin kuburan Nabi SAW bebas dari iblis. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pesona Keindahan Raja Ampat DI Kabupaten Raja Ampat, terdapat satu kawasan perairan yang sangat elok dan kini mulai mendunia. Perairan Raja Ampat memang sangat elok dan khas. Terdapat pemeo jika Tuhan menciptakan tanah Parahyangan sambil tersenyum, maka Tuhan mungkin saja tertawa bahagia ketika menciptakan Raja Ampat.

Tidak berlebihan jika Raja Ampat akan menjadi ikon perairan Indonesia setelah Bunaken di Sulawesi Utara dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Raja Ampat kian melengkapi kekayaan perairan Indonesia. Raja Ampat memang disebutsebut merupakan salah satu perairan terbaik dari perairan dunia. Bahkan untuk kekayaan flora dan fauna bawah laut, Raja Ampat disebut yang terlengkap di dunia. Hasil penelitian Conservation International, The Nature Conservancy, dan Lembaga Oseanografi Nasional (LON) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2001 dan 2002, mencatat ada 75 persen spesies terumbu karang dunia ada di Raja Ampat.

Raja Ampat memiliki luas 46.108 kilometer persegi, dan panjang pantainya mencapai 4.860 kilometer. Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Ada 1.320 spesies ikan di Raja Ampat; 75% seluruh spesies karang yang ada di dunia; 10 kali lipat jumlah spesies karang yang ditemukan di seluruh Karibia; terdapat 600 spesies karang yang tercatat; 5 spesies penyu laut langka; 57 spesies udang mantis; 13 spesies mamalia laut; dan 27 spesies ikan yang hanya ada di wilayah ini.

Jadi bisa dibayangkan eloknya Raja Ampat. Menjadi wajar jika pemeo berikutnya muncul, jangan mati sebelum ke Raja Ampat. Semua menandakan bahwa Raja Ampat memang pantas menjadi destinasi. Kepentingannya, bukan semata wisata tetapi juga edukasi yang tak ternilai.

Nama dan alamat di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

Sesat Pikir Kenaikan Harga BBM Di tengah-tengah harapan masyarakat terhadap Presiden RI terpilih Ir Joko Widodo dan wakil presiden RI Drs H.Muhammad Jusuf Kalla. Berharap akan membawa negeri ini lebih sehat, berdaulat, demokratis, maju, dan makmur, serta bebas dari korupsi. Namun harapan itu hampir sirna karena masyarakat dilanda kelangkaan BBM, yang sampai hari ini warga masih antri panjang di SPBU.

M

uak, kesal, malas, itu yang dirasakan masyarakat pada beberapa hari terakhir.

Kelangkaan BBM yang terjadi pada sebelumnya sungguh sangat dirasakan oleh semua warga baik di kota hingga di sendi-sendi perdesaan. masyarakat merasa kecewa karena kelangkaan BBM ini berdampak negatif terhadap masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, dan sendi-sendi kehidupan yang lain, terutama bagi petani dan nelayan.

Para petani bingung dan stress sebab kelangkaan BBM berdampak pada mesin pompa air yang mereka gunakan, sehingga sawah-sawah mereka mengalami kekeringan sebab mesin pompa air tidak bisa digunakan tanpa adanya bahan bakar.

Begitupun juga para Nelayan, yang ternyata masih sulit untuk melaut, karena tak punya cukup solar bersubsidi. Karena itu para nelayan juga tak mampu untuk membeli solar non subsidi, sehingga tidak bisa melayar kembali. Selain itu kalaupun mereka bisa membeli maka hasil tangkap ikanya pun jauh lebih sedikit ketimbang biaya solar yang dibeli, sehingga tidak ada keseimbangan antara biaya modal dan hasil.

Melihat penderitaan yang dialami masyarakat, sebenarnya bukan kehendak pemerintah, justru sebaliknya pemerintah memberlakukan pembatasan BBM baik subsidi maupun non subsidi untuk menyelamatkan bangsa ini, karena keterbasan anggaran yang tak cukup untuk memenuhi stok BBM hingga akhir tahun ini. Hal inilah yang menjadi alasan kuat adanya kebijakan pembatasan BBM. Sebelumnya pemerintah sudah memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti mewajibkan mobil dinas pemerintah dan BUMN untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Kebijakan ini sudah berjalan namun masih kelihatan tidak ada efek sama sekali. Be-

S

maka masyarakat akan merasakan jenuh bahkan meraka sudah mengantri namun tetap saja tak kebagian BBM subsidi tersebut, sungguh sangat ngeri negeri ini, karena itulah gitupun juga dengan konsekuensinya. kebijakan pemasangMaka kemudian Oleh : an radio frequency dari situ muncul Soni Zakaria identification (RFID), opini yang lahir dari rencananya dipasang beberapa elit peme100 juta kendaraan. rintah dan sebagian Selain itu melarang penjualan di masyarakat bahwa lebih baik akhir pekan. Semua itu gagal dan harga BBM naik tapi mudah tak terealisasi. didapat daripada antri atau tidak Kebijakan pembatasan BBM ada sama sekali, atau istilah beberapa hari terakhir ini sunglain lebih baik BBM Nonsubsidi guh mengundang perhatian seada ketimbang BBM subsidi tapi mua lapisan masyarakat. Sebab tidak ada sama sekali. pembatasan BBM sangat mengWacana ini sengaja dimunculganggu aktivitas masyarakat kan agar kenaikan harga BBM tidak hanya para petani dan neseolah-olah lahir dari permintaan layan yang merasakan hampir semasyarakat bukan lahir dari muanya, karena efek pembatasan kebijakan pemerintah. Sehingga tersebut dampaknya sangat luar masyarakat sudah tidak lagi mebiasa. mikirkan beban kenaikan BBM Melalui tulisan ini penulis melainkan memikirkan adanya sebenarnya bukan membahas stok BBM walaupun tak bersu-

Wacana tentang pengalihan subsidi juga merupakan sesat pikir. Wacana itu memang bagian dari solusi permasalahan tersebut, sebab selama ini subsidi BBM yang seharusnya diperuntukan masyarakat menengah kebawah justru malah dinikmati masyarakat golongan atas. Hal ini yang menjadi dasar kuat agar subsidi BBM dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dengan sasaran yang langsung ke masyarakat menengah kebawah. Kebijakan tersebut seolaholah menjadi pembenaran atas jawaban persoalan BBM selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran. Penulis menilai bahwa semua itu juga merupakan sesat pikir. terlalu banyak tentang persoalan efek kebijakan tersebut, namun ingin mengkritisi apa sebenarnya di balik kebijakan itu. Bahwa penulis merasa ada sesat pikir kenaikan harga BBM yang kemudian di lontarkan ke masyarakat agar mereka lebih rela adanya kenaikan harga ketimbang tidak ada BBM sama sekali.

Mungkin kita semua sadar bahwa dampak pembatasan BBM tersebut menyebabkan adanya antrian panjang di seluruh daerah-daerah, dengan efek antri

sidi. Disini kita melihat adanya sesat pikir untuk masyarakat melalui wacana tersebut. Dan ini merupakan settingan sosial belaka. Karena masyarakat sudah sangat bergantung pada BBM. Selain itu wacana tentang pengalihan subsidi juga merupakan sesat pikir. Wacana itu memang bagian dari solusi permasalahan tersebut, sebab selama ini subsidi BBM yang seharusnya diperuntukan masyarakat menengah kebawah justru malah dinikmati masyarakat golongan

atas. Hal ini yang menjadi dasar kuat agar subsidi BBM dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dengan sasaran yang langsung ke masyarakat menengah kebawah.

Kebijakan tersebut seolah-olah menjadi pembenaran atas jawaban persoalan BBM selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran.

Penulis menilai bahwa semua itu juga merupakan sesat pikir.

Sebab setiap sektor sudah ada anggarannya masing-masing, anggaran ini yang kemudian harus dimaksimalkan guna mengoperasionalkan agenda-agenda di tiap sektor.

Kita semua tahu dan sadar bahwa ketika harga BBM dinaikkan atau subsidi di cabut maka logika sosialnya akan muncul efek domino, yang berakibat terjadinya kenaikan harga secara menyeluruh, inflasi menjadi tinggi, dan kesejahteraan masyarakat akan menurun, serta jumlah kemiskinan akan melambung. Menaikkan harga BBM memang keputusan sulit mengingat spiraling effect yang di timbulkan besar.

Kebijakan kenaikan BBM memang bukan kebijakan populis, namun kebijakan tersebut adalah kebijakan jangka pendek, sangat pragmatis sekali kalau kemudian keputusan kenaikkan harga BBM menjadi andalan pemerintah, seolah-olah hanya itu cara yang ampuh untuk menyelamatkan APBN. Oleh karena itu melihat situasi kondisi sekarang memang sangat sulit untuk menentukan kebijakan mencari jalan keluar jeratan APBN agar tidak jebol.

Namun sekali lagi bukan jalan pintas yang harus kita pakai, sehingga harus di tata ulang dan didasarkan dengan hitungan yang matang melalui kajian yang mendalam. Selain itu mencari solusi alternative untuk mengkonversi dari BBM ke yang lain, seperti dari minyak tanah ke LPG. Dari sinilah solusi dicari bukan untuk jangka pendek melainkan jangka panjang, karena sejatinya BBM dari tahun-ketahun pasti dan akan naik harganya, semoga pemerintah yang baru bisa memikirkan masalah klasik ini dengan bijak dan tentunya kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Penulis adalah Staf Pengajaran AIK dan MKDU Universitas Muhammadiyah Malang

Pembangunan Manusia Melalui Aksara

etiap tanggal 8 September, masyarakat dunia memperingati Hari Aksara Internasional (HAI). Peringatan ini bagi bangsa Indonesia sangat strategis untuk merumuskan kembali kebijakan negara terkait dengan kondisi buta aksara yang masih mendera rakyat Indonesia.

Buta aksara sangat berpengaruh atas Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).

Tinggi rendahnya buta aksara akan menjadi penentu utama tinggi-rendahnya kualitas pembangunan manusia Indonesia.

Buta aksara di Indonesia, menurut Kementerian Pendidikan Nasional, masih tinggi, yakni 4,8 persen dari jumlah penduduk.

Itu setara dengan 8,5 juta jiwa.

Tentu saja permasalahan itu memerlukan penanganan khusus berupa pemberantasan buta huruf. Perlu penanganan khusus karena selain jumlahnya masih banyak, juga 60 persen dari 8,5 juta jiwa tersebut adalah kaum perempuan. Saat ini ada 10 provinsi dengan tingkat buta huruf tinggi hingga di atas 10 persen.

Provinsi itu, antara lain Papua, NTT, NTB dan Jabar serta Sulsel.

(Kemendiknas: 2013) Data tersebut setidaknya menjadi fakta untuk membangun harapan akan optimisme merealisasikan pemberantsan buta aksara secara maksimal.

Optimisme ini terkait problem buta aksara yang dicanangkan pemerintah tidak ada jaminan bahwa mereka akan melek aksara terus, karena terkait berbagai hal, sangat mungkin akan kembali buta aksara. Hal ini juga diakui Kemendiknas sendiri.

Itu artinya, perlu kerangka kebijakan sistematis dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas buta aksara. Agenda pember-

antasan buta aksara sudah melek aksara dalam gerak kebijapun masih enggan kan yang dilakukan dan bermalas-malas pemerintah selama dalam meningini terkendala oleh katkan belajar dan beberapa hal. tradisi membaca.

Pertama, mereka Belajar dan berasal dari keluarga membaca seringmiskin. Kemiskinan kali dianggap sesseringkali menjadi uatu yang aneh, dan kendala sangat praktis sok belajar. Inilah Oleh : dalam upaya pembeyang masih dilemaGumoyo Mumpuni Ningsih lajaran masyarakat. tis dalam struktur Mereka sibuk dengan kesadaran masyaragenda setiap hari akat Indonesia. Di dalam upaya mencukutengah problem pi kebutuhan hidup sehari-hari, kalut tersebut, sudah saatnya karena sibuk dengan ritualisme dalam rangka merealisasikan kerja sehari-hari, mereka menpemberantasan buta aksara, ganggap tidak penting lagi melek pemerintah bekerja sama dengan atau buta aksara. Bagi mereka, berbagai pihak melakukan kerja mengatasi masalah kemiskinan sosial yang strategis, sistematis, jauh lebih urgen di tengah baldan berkelanjutan. utan krisis multidimensi.

Adapun upaya-upaya yang Kedua, mereka berada di daebisa dilakukan untuk menumrah terpencil dan pelosok. Karena buhkan kesadaran masyarakat jauh dari pusat kebudayaan dan kita diantaranya; Pertama, pusat peradaban, masyarakat membongkar kesadaran semu menganggap diri mereka sebagai ihwal belajar. Kesadaran akan sosok inferior. Menjadi masyarakat lemahnya motivasi belajar terbelakang kemudian dipahami merupakan pangkal persoasecara kodrati, sehingga upaya lan dalam hak pemberantasan dan usaha pemberatasan aksara buat aksara. Berbagai program tidak begitu penting dalam agenda bisa diproyeksikan, tetapi kalau kemasyaratan, karena melek akmasyarakat enggan dan tidak sara belum mereka sadari sebagai semangat belajar, hasilnya pasti bagian dari upaya penciptaan ketidak maksimal. Perlu dibongkar majuan dan kesejahteraan. kesadaran semu tersebut, diganti Ketiga, paradigma berfikir dengan kesadaran autentik ihwal yang kalut membuat mereka tidak motivasi belajar yang total dan mempunyai motivasi belajar tingpenuh kesungguhan. gi. Belajar sudah tidak menjadi Kedua, memaksimalkan kerja prioritas kerja sehari-hari mereka sama dengan perguruan tinggi karena menganggap sudah ternegeri dan swasta dalam upaya lambat untuk belajar. Ironisnya gerakan masif pemberantasan lagi, belajar bagi mereka malah buta aksara. Kerja sama dalam dianggap membuang waktu saja. konteks bisa dilakukan lewat Pola pemikiran yang demikian program kuliah kerja nyata masih menggejala dalam tradisi (KKN) yang langsung masuk masyarakat Indonesia. Ini budalam jantung tradisi masyarkan saja melanda mereka yang akat. Kerja sama bisa digunakan masih buta aksara. Mereka yang dalam realisasi tersebut. Kalau

selama ini sudah dilakukan, maka upaya maksimalisasi di berbagai tempat terpelosok dan marginal. Kerja sama ini akan sangat efektif kalau pemerintah dan perguruan tinggi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial yang mempunyai basis kultural yang jelas diberbagai daerah terpelosok tersebut. Taruhlah, misalnya, bekerja sama dengan organisasi sosial keagamaan yang mempunyai tradisi ritual keagamaan yang ajeg atau rutin dalam masyarakat. Kampanye pemberatasan buta aksara dapat dimaksimalkan dalam berbagai ritual keagamaan, terlebih juga dikampanyekan oleh agamawan dan tokoh masyarakat lokal.

Ketiga, program ini diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya. Dalam konteks sekarang, maksimalisasi pemberantasan buta aksara bisa dilanjutkan lewat anggaran pendidikan 20 persen. Anggaran 20 persen dari total APBN dapat dijadikan modal berharga dalam mencipta masyarakat yang melek aksara.

Anggaran besar tersebut jangan hanya diorientasikan dalam penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan menengah dan tinggi.

Kaum buta aksara harus diperhatikan dengan serius, sehingga indeks pembangunan manusia (HDI) semakin meningkat.

Demi masa depan bangsa, buta aksara harus kita berantas.

Melek aksara adalah bagian penting pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Peringatan hari aksara sedunia setidaknya bisa menjadi cacatan penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berbenah menyongsong mimpi visi Indonesia 2030 yang maju dan berkeadaban.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi, 9 SEPTEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Soal Wakil Ketua DPRD, Ada Perubahan Besar di PDIP

KELANA

Ada Panti Pijat Mesum di Desa Bungur Asih Sidoarjo, Bhirawa Warga melaporkan ada panti pijat mesum di Desa Bungur Asih, Kec Waru.

Karena dimanfaatkan untuk ajang perbuatan asusila tapi aparat penegak h ukum masih dibiarkan. Padahal warga mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat kepada pihak terkait terhadap keberatan keberadaan panti pijat itu.

Menurut, warga Bungurasih Utara , Waru, warga sudah pernah melihat secara langsung beberapa anggota Satpol PP Sidoarjo melakukan operasi tempat itu.

Namun kenyataan panti pijat itu masih tetap ada. Warga menyebut seperti Panti Pijat Isabela dan Barcelona. ‘’Kok sepertinya operasi ini formalitas saja,’’ kata M. Tauhid, Senin ( 8/9) kemarin.

Menurutnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang punya kewenangan untuk menegakkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan, seharusnya segera mengambil tindakan tegas,dengan menutup panti pijat itu.

Warga Bungur Asih berharap besar agar panti pijat itu ditertibkan. Karena sangat merusak moral karena bertentangan dengan agama, hukum, dan adat istiadat. Apalagi keberadaan panti pijat mesum akan bisa jadi tempat berkembangnya Pneyakit HIV/ AIDS.Q ali

Dua petinggi Fraksi PAN, Emir Firdaus dan Khulaim Junaedi, yang tengah bertarung memprebutkan tiket DPP PAN untuk menjadi pimpinan DPRD, sama-sama terlempar dari kepengurusan fraksi.

Rapat DPD PAN Sidoarjo, sudah memutuskan ketua fraksi diberikan kepada Bangun Winarso.

Ketua DPD PAN Sidoarjo, Imam Sugiri, Senin (8/9) siang membenarkan, keduanya sudah terlempar dari kelengkapan fraksi. Salah satunya memang bakal menempati pimpinan DPRD. Emir yang mantan ketua fraksi dan Khulaim, mantan wakil ketua DPRD di periode lalu belum ada kabar persetujuan dari DPP. ‘’Kita masih menunggu rekomendasi DPP. Nggak tahu juga kapan dikeluarkan. Posisinya sama-sama menunggu,’’ terangnya.

Daripada menunggu rekomendasi DPP terlalu lama.

Jajaran Pengurus DPD PAN menggelar rapat untuk menyelesaikan susunan pengurus Fraksi PAN. Dalam rapat ini diputuskan yang menjadi ketua fraksi adalah Bangun Winarso dengan wakilnya, Mahmud Untung. Sekretarisnya Jauhari dengan wakilnya Haris. Bendahara fraksi dijabat Risal.

Lima anggota ini sudah mendapat posisi fraksi. Sisanya Emir dan Khulaim tak men-

dapat tempat di fraksi.

Imam menambahkan, DPD PAN nanti akan mengamankan rekomendasi DPP siapapun yang dipilih. Tentang kemungkinan rekomendasi PAN akan mengembalikan kewenangan itu pada DPD PAN Sidoarjo. Menurutnya, sesuatu yang mustahil. Tugas DPD hanya mengirimkan tiga nama untuk diusulkan ke DPW Jatim, DPW Jatim yang menyaring menjadi dua nama yang saat ini tengah bertarung.

Pjs Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, mengatakan, dirinya sebagai pimpinan sementara bertugas menyiapkan alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi. Lalu mengantarkan ke dalam paripurna. Dari tujuh fraksi tern-

yata tinggal fraksi PDIP yang belum menyerahkan susunan pengurusnya. Pihaknya sudah mendesak ke partainya agar fraksi-fraksi paling lambat dikumpulkan 5 September.

Namun hingga batas waktu ada fraksi yang belum selesai. ‘’Ini juga masih menunggu, karena setelah itu sudah mulai menggelar pembentukan alat kelengkapan dewan,’’ tandasnya.

Ia menyampaikan, seluruh pengurus alat kelengkapan dewan sudah selesai Bulan September ini. Kalau sudah selesai maka Pjs menyiapkan rapat paripurna mengesahkan pembentukan seluruh alat kelengkapan dewan. ‘’Yang memimpin rapat paripurna ini seharusnya pimpinan DPRD yang sudah difinitif,’’ ungkapnya. Sebagai

Memprihatinkan, HIV/AIDS Serang Usia Produktif Sidoarjo, Bhirawa Penyebaran penyakit Human Imonodeviciency Virus/ Acquired Immone Deviciency Syndrume (HIV/AIDS) di seluruh wilayah Kab Sidoarjo tampaknya harus terus diwaspadai. Pasalnya, warga yang terserang penyakit mematikan ini ternyata pada usia produktif, yakni antara usia 26 tahun hingga usia 40 tahun.

ali/bhirawa

Petugas Pol PP rutin menertibkan tempat prostitusi.

Seperti saat menertibkan di Pasar Sapi Krian, beberapa waktu lalu.

13 Penjaga Warung Pangku Digaruk Satpol PP Gresik, Bhrawa Satpol PP Pemkab Gresik terus melakukan oprarasi rutin. Seperti dilakukan Senin (8/9) malam. Dalam operasi itu petugas Satpol PP berhasil mengamankan puluhan pejaga warung pangku dan tiga orang pelaku Miras (Minuman Keras).

Ketiga pelaku Miras itu diamankan petugas Satpol PP dari pangkalan taksi di GKB (Gresik Kota Baru). Ketiganya akan dijerat pasal Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Selain itu, petugas juga mengamankan 13 pejaga ‘warung pangku’. Diduga, selain menjadi pejaga ‘warung pangku’, mereka juga wanita cabutan. ‘’Tapi, mereka dibawah ke luar.

Usianya bahkan masih ada yang dibawah umur,’’ terang Agung Hendro, Kasi Pembinaan Umum dan Penertiban Satpol PP Pemkab Gresik, Senin (8/9).

Untuk penjaga ‘warung pangku’ itu terang Agung, diamankan petugas Satpol PP dari tiga wilayah Gresik Selatan, yaitu Cerme, Benjeng dan Balongpanggang. Mareka digaruk petugas dari sepanjang jalan itu. Ke 13 penjaga ‘warung pangku’ itu kini diamankan di Kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan wajib lapor.

Penjaga ‘warung pangku’ itu, menurut Agung, merupakan wajah baru semua Artinya, mereka baru kali pertama diamankan petugas. ‘’Jadi mereka itu baru pertama kali diamankan. Sebab, kalau sebelumnya sudah pernah diamankan, kami pasti punya datanya.

Kalau hasil operasi tadi malam masih wajah baru semua,’’ kata Agung.Q eri

alikus/bhirawa

Mulai Menyusut Lahan sawah di Kab Sidoarjo kini semakin banyak yang berubah fungsi. Dari lahan sawah kini banyak berubah menjadi perumahan dan pabrik. Seperti yang terjadi di Desa Sawotratap, Kec Gedangan, sehingga lahan sawah di desa itu semakin menyusut.

Pengisian Plt Kadiskoperindag Masih Dikaji Pasca Penahanan Zainudin oleh Kejaksaan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota masih menggodog pengisian posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) pengganti Achmad Zainudin, pasca penahanan oleh kejaksaan akhir pekan lalu. Wali kota memastikan pengisian Plt bakal dilakukan bersamaan dengan pengisian pengganti Lurah Kedungsari, Tatok Yulianto yang juga turut ditahan.

Kedua pejabat itu ditahan atas dugaan korupsi melenyapkan Tanah Kas Desa (TKD) Kedung-

sari seluas Rp 1.980 m2. ‘’Sekarang sedang digodok PLt nya oleh Baperjakat, pasti kita akan isi jabatan itu. Baperjakat diberikan tugas menentukan pejabat pengganti,’’ terang Wali Kota Mas’ud Yunus, Senin (8/9) kemarin.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Mojokerto, Endri Agus, yang kemarin mendampingi wali kota menegaskan, kini masih menunggu proses penyelidikan.

Tak bisa serta merta menetapkan pejabat tugas harian apalagi definitif. Sebab meski sudah ditahan tetapi harus menghargai

SMKN 1 Wakili Sidoarjo Bersaing di Tingkat Jatim Sidoarjo, Bhirawa SMKN 1 Sidoarjo dulunya tempat Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sucipto SH MM, menimba ilmu pada tahun 70 an, pada tahun 2014 ini terpilih mewakili Kab Sidoarjo dalam lomba inovasi pelayanan publik tingkat Jatim di bidang pendidikan. ‘’SMKN 1 Sidoarjo ini tempat saya digembleng saat masih sekolah dulu, saya bangga SMKN 1 Sidoarjo ditunjuk mewakili sekolah di Sidoarjo. Saya harapkan di Sidoarjo bisa muncul sekolah-sekolah lain yang juga banyak inovasinya,’’ ujar MG Hadi Sucipto, saat memberikan sambutan pada tim rombongan penilai inovasi pelayanan publik Jatim di Ruang Pertemuan SMKN 1 Sidoarjo, Jl Monginsidi, Senin (8/9) pagi kemarin.

Wakil Bupati mempersilakan para juri untuk membuktikan sendiri inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan SMKN 1 Sidoarjo. Salah satunya punya inovasi raport secara online.Menurut Wabup, inovasi yang dimiliki SMKN 1 Sidoarjo akan disampaikan pada sekolah lain di Sidoarjo sebagai rujukan.

Menurut Wabup, dari kegiatan ini bukan tujuan untuk sekedar menang sebagi juara. Tetapi yang esensi adalah mampu menciptakan inovasi untuk memberikan inovasi bagi pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan.

Tetapi bila memang menang di tingkat Jatim, bahkan sampai tingkat nasional, diakui ada kebanggaan tersendiri. Sebab suatu saat nanti akan jadi sekolah rujukan.Tak hanya bagi sekolah di Sidoarjo sendiri, tapi juga bisa kepada sekolah lain di Jatim dan Nasional. ‘’Kami apresiasi kegiatan seperti ini,’’ ujar manatn Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo itu.Q ali

Pjs Ketua DPRD, apakah boleh memimpin rapat paripurna pengesahan, ia mengaku tak mengetaui aturannya.

Tokoh DPC PDIP Sidoarjo, Tito Pradopo mengatakan, rekomendasi DPP PDIP sudah keluar, hanya dia menolak menjelaskan siapa yang direkomendasi DPP PDIP untuk posisi wakil ketua DPRD. Hanya dite gaskan, dari dua nama yang diusulkan yakni Taufik Hidayat dan Imam Supii, sudah ke luar rekomnya yang disetujui jadi ketua fraksi adalah Taufik. NamunTito menegaskan, untuk jabatan wakil ketua DPRD yang direkom mengalami perubahan. Apakah perubahan itu dengan mengganti nama Imam Supii? Tito meminta wartawan menunggu selama satu atau dua hari ini.Q hds

kariyadi/bhirawa

Kadiskoperindag Kota Mojokerto, Achmad Zainudin (kanan) dibawa petugas kejaksaaan menuju LP Mojokerto.

asas praduga tak bersalah.

Sejak dijebloskan ke Lapas Mojokerto lalu, Pemkot Mojokerto belum menetapkan pengganti Kadisperindag, Zainudin dan Lurah Kedungsari, Tatok. Keduanya dinilai menyalahi hukum karena menghilangkan aset negara senilai Rp260 jutaan bersama Mat Urip warga setempat yang mengklaim ahli waris tanah yang terletak di Jl Raya Kedungsari. Tanah itu dijual kepada Erwin Wibowo, putra mantan Wali Kota Abdul Gani Soehartono sebelum dipindah tangankan ke pengusaha setempat, Rudyanto.

Tanah berupa sawah itu kini disita Kejari menjadi barang bukti dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya beberapa waktu mendatang.

Setelah penahanan itu, ritme pelayanan di kedua instansi itu dikuatirkan terganggu. Sebab, sejumlah keputusan penting harus dilaksanakan pejabat definitif bukan Plt. Wali Kota Mas’ud Yunus menambahkan, dirinyamenyerahkan mekanisme pengisian dua pejabat pengganti ke Baperjakat. ‘’Prosesnya saya serahkan sepenuhnya ke Baperjakat. Jadi, mau diisi dari internal atau dari eksternal itu keputusan Baperjakat,’’ tandasnya.Q kar

Diklat Jangan Hanya Hamburkan Uang Rakyat Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberikan warning keras kepada peserta Diklatpim Tingkat IV. Dihadapan peserta Angkatan XXIX itu wali kota mengingatkan agar seluruh peserta serius dalam mengikuti seluruh materi Diklat. ‘’Diklat ini menggunakan uang rakyat, makanya seluruh peserta harus serius mengikuti Diklat ini. Jangan sekedar menghamburkan uang rakyat,’’ pesan wali kota dihadapan seluruh peserta yang memadati Gedung Diklat Jalan By Pass Sekar Putih Kota Mojokerto, Senin (8/9) kemarin. Wali kota melakukan Sidak bersama Kabag Humas dan Protokol, Heryana Dodik Murtono,Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Endri.

Selain memberikan motivasi, tujuan Sidak wali kota juga untuk melihat dari dekat kegiatan Diklat, sekaligus meninjau fasilitas di gedung itu. ‘’Saya juga perlu tahu, apa yang perlu dibenahi agar ke depan lebih baik. Yang sudah ada nanti akan direnovasi, dengan penambahan fasilitas-fasilitas belajar, kamar, olah raga, sehingga lebih nyaman di Gedung Diklat. Nantinya gedung ini juga akan dikelola lebih baik agar masyarakat umum bisa tertarik untuk memanfaatkan fasilitas di gedung ini,’’ tambah wali kota.

Mas’ud menambahkan, agar aparatur pemerintah mempunyai keunggulan inovasi, kreatifitas dan bisa berkolaborasi, sehingga pelaksanaan pemerintahan di Kota Mojokerto lebih maksimal. ‘’Diklat ini juga

harus bisa merubah mindset aparatur dari bekerja menurut kebiasaan menjadi bekerja menurut aturan yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif,’’ katanya.

Lebih lanjut Wali Kota, Mas’ud berharap Diklat ini tak hanya sekedar formalitas untuk mendapat sertifikat tapi harus diiringi implementasi dalam kerja sehari-hari di birokrasi, dengan motivasi kuat baik spiritual, emosial maupun material, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang istimewa dan bermakna. ‘’Karena Roh pemerintahan sebenarnya ada di eselon III, dan IV. Sebagaimana pepatah mengatakan sebuah ilmu yang tak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Yang lebih penting adalah implementasi sehari-hari,’’ jelasnya. Q kar

Menurut Ketua KPA Sidoarjo, Drs Ec Hariyadi Purwantoro MM saat ditemui usai rapat koordinasi dengan para relawan peduli HIV/ AIDS kecamatan se Kab Sidoarjo, Senin (8/9) kemarin, data yang tercatat di Kantor KPA (Komisi Penangulanan AIDS) Kab Sidoarjo tahun 2014 hingga bulan Juli 2014 sudah mencapai 1.229 orang. Padahal di tahun 2013 sebanyak 1.079 orang. Artinya peningkatannya cukup tajam dan cukup memprihatinkan.

Menurut Hariyadi, lebih memprihatinkan lagi kebanyakan yang terserang adalah warga masih berusia sangat produktif, mulai usia 26 hingga 30 tahun sebanyak 306 orang, usia 31 hingga 35 tahun sebanyak 269 orang, usia 36 hingga 40 tahun sebanyak 178 orang dan usia 41hingga 45 sebanyak 113 orang. Bahkan ada yang usianya lebih dini lagi. ‘’Ternyata di usia sangat dini, yakni usia 0 hingga 5 tahun juga ada, ada sekitar 40 anak, dan usia 6 hingga 10 tahun sebanyak 9 anak,’’ kata dengan mimik ngiris.

Kalau anak-anak terkena penyakit mengerikan itu berarti orangtuanya yang terkenan terlebih dahulu.

Waktu melakukan pernikahan tak dilakukan pemeriksaan, sehingga menular kapada janin-janin mereka. ‘’Maka kami dari KPA dibantu relawan dan LSM peduli AIDS terus melakukan gerakan, atau sosia-

lisasi agar penyakit ini tak menjalar terus menerus.

Dengan meningkatnya jumlah penderita berarti program sosialisasi telah berhasil. Karena sudah banyak warga yang menyadari, dan akhirnya mau melaporkan diri ke Puskesmas. Jadinya pihak kami bersama pemerintah akan mudah memberikan jalan keluar,’’ pungkas pensiunan Asisten II Pemkab Sidoarjo.

Terpisah, anggota dewan H Matali SH juga sangat merasa prihatin melihat kondisi warga Sidoarjo yang sudah terkena penyakit HIV/AIDS itu. Selain merata ke seluruh kecamatankecamatan yang ada di Sidoarjo, ternyata yang terkena adalah warga yang usianya sangat produktif.

Kedepan dewan akan men dorong KPA maupun para relawan yang peduli terhadap penanggulangan penyakit itu. Sebab sungguh sangat disayangkan, warga yang masih muda yang masih dibutuhkan tenaganya sebagai penerus bangsa ternyata sudah terkena penyakit yang mematikan. ‘’Makanya kedepan saya berharap, pemerintah bisa lebih aktif ikut menangani masalah ini. Selain membantu sosialisasi, programprogram kegaitan, kalau perlu juga bisa dibuatkan Perda.

Agar proses penanganannya bisa lebih baik lagi,’’ harap politikus Partai Gerindra saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua KPA Sidoarjo Hariadi Purwantoro saat rapat koordinasi dengan para relawan HIV/AIDS se Kab Sidoarjo.

Saiful Sayangkan Pembatalan Rapat Lumpur Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah kecewa dengan pembatalan rencana pertemuan dengan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang direncanakan Selasa (9/9) hari ini. Pembatalan disebabkan karena Ketua Dewan Pengarah BPLS, Djoko Kirmanto secara mendadak berhalangan karena ada kegiatan lain.

Sebelumnya Saiful Ilah bertemu dengan Djoko Kirmanto dan jajaran dewan pengarah BPLS. Dalam pertemuan itu, disepakati menjadwalkan kembali pertemuan lanjutan yang intinya secara khusus membahas masalah ganti rugi korban lumpur yang tersendat. ‘’Pak Djoko Kirmanto ada agenda di Jawa Tengah. Jadi diundur lagi,’’ jelasnya.

Saiful Ilah mengungkapkan, pembatalan jadwal pertemuan itu juga disampaikan Ketua BPLS, Sunarso.

Dalam komunikasi itu, Sunarso juga menyampaikan jika Djoko Kirmanto berhalangan untuk menghadiri pertemuan pada 9 September besok. Alasannya ada acara di Jawa Tengah dan dijadwalkan kembali pada 17 September.

Akibatnya Saiful Ilah kecewa dengan pembatalan rencana pertemuan pada 9 September itu. Padahal dalam kunjungannya ke Jakarta itu, dirinya ingin menyampaikan tuntutan dari warga korban lumpur.

Yakni, masalah ganti rugi lumpur yang hingga kini masih macet. ‘’Kalo begini mau gimana lagi. Jadi molor terus,’’ katanya dengan nada kecewa.

Pembatalan pertemuan 9 Sepetember itu, tambahnya, sudah disampaikan ke perwakilan korban lumpur. Hal itu dilakukan agar warga korban lumpur tak kecewa dengan pembatalan pertemuan itu. Meski demikian, dirinya akan terus mendesak pemerintah agar mencari solusi terkait masalah ganti rugi korban lumpur. Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kasus Korupsi Proyek Jitut-Jides Tahap Penyidikan Bojonegoro, Bhirawa Setelah dilakukan gelar perkara, kasus dugaan korupsi dana proyek jaringan irigasi tingkat usaha tani (jitut) dan jaringan irigasi desa (jides) APBD 2012 senilai Rp 5 miliar yang kini ditangani polres Bojonegoro, telah naik ke tahap penyidikan.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Indra Ponzi, kini masih merampungkan pemeriksaan terhadap Gapoktan. Dari 52 Gapoktan yang akan dimintai keterangan 30 di antaranya sudah memberikan keterangan. “Saat ini masih kita dalami, tapi dua alat bukti yang sudah dikantongi penyidik bisa menjerat tersangka dalam perkara ini,” katanya Senin (8/9).

Saat ditanya siapa calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, AKP Ponzi enggan memberikan keterangan. “Masih menunggu hasil pemeriksaan keterangan saksi. Selain itu, hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi jitut dan jides juga belum diketahui,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jitut dan jides itu diduga adanya mekanisme penentuan gapoktan tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, proyek desa tersebut ditengarai juga tidak dilakukan secara swakelola.

Proyek pembangunan jitut dan jides ini diberikan kepada 52 Gapoktan dan dikerjakan secara swakelola. Artinya dikerjakan gapoktan sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh pihak ketiga dengan bekerjasama oknum pejabat Disperta. Sehingga menyebabkan kerugian negara, karena telah terjadi pemotongan sampai 30 persen.Q bas

F PDIP Ajukan Marhaenis sebagai Ketua Dewan Kabupaten Blitar, Bhirawa Memiliki jumlah kursi terbanyak di jajaran DPRD Kabupaten Blitar, Fraksi PDIP berhak memiliki porsi Ketua DPRD Kabupaten Blitar, dan Marhaenis Urip Widodo diajukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Hal ini seperti diungkapkan Ketua Fraksi PDI P Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto.

Sesuai dengan deadline yang ditetapkan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Sementara, maksimal tanggal 8 September nama calon Pimpinan Dewan harus sudah diajukan. Bahkan 4 Partai Politik pemenang Pemilu Legislatif di Kabupaten Blitar telah menyerahkan nama calon pimpinan DPRD Kabupaten Blitar termasuk diantaranya Fraksi PDI P sebagai Pemenang Pileg 2014 dengan perolehan 13 kursi. “Kami mengajukan nama Ketua DPC. PDI P Kabupaten Blitar, Marhenis Urip Widodo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar 2014-20019,” kata Suwito Saren Satoto.

Lanjut Suwito Saren Satoto, pengajuan Ketua DPC. PDI P Kabupaten Blitar, Marhenis Urip Widodo tersebut sesuai dengan rekomendasi dari DPP PDI P, sehingga pihaknya juga berharap penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar secara difinitif bisa segera dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Berdasarkan Rekom dari DPP, Ketua DPC. PDI P Kabupaten Blitar, Marhenis Urip Widodo sebagai Ketua Dewan. Sehingga kami berharap segera dilakukan penetapan agar pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Blitar bisa segera berjalan dengan normal kembali,” ujarnya.Q htn

Tak Ada Perlawanan, Relokasi PKL Lancar Jember, Bhirawa Meskipun sedikit tegang, upaya relokasi 208 PKL di seputar pasar tanjung Jember berjalan lancar dan tidak ada perlawanan. Hampir 500 lebih personel dari unsur Satpol PP, Polisi, Brimob dan TNI melakukan penertiban di sepanjang Jalan Syamanhudi, Jalan Wahidin dan Jalan Untung Suropati, Senin (8/9).

Dengan menggunakan alat berat (begho) lapak PKL yang berdiri secara permanen dan tidak dipindahkan oleh pemiliknya, menjadi sasaran penertiban. Utamanya para PKL di Jalan Untung Suropati yang dianggap alot dinegosisasi.

Sebelum dilakukan penggusuran, para PKL di Jalan Untung Suropati menggelar istigasah sambil membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan penggusuran. Namun upaya tersebut tidak menyurutkan tim relokasi PKL untuk terus melakukan penggusuran.

"Apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember sudah melalui tahapan-tahapan.

Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak membeck up penuh relokasi ini. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya," ujar Kapolres saat apel pasukan dilokasi sebelum penertiban.

Usai menggelar istigasah, pasukan Satpol PP, aparat Kepolisian, TNI dan Brimob langsung melakukan eksekusi.

Para PKL melakukan longmach menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Jember. "Upaya sosialisasi dan negosiasi tim relokasi PKL kepada para PKL sudah dilakukan.

Mereka sudah diminta un-

tuk membongkar sendiri lapaknya hingga deadline waktu sudah diberikan. Namun upaya tersebut tidak diindahkan oleh mereka. Sehingga petugas yang membantu melakukan pembongkaran," ujar salah satu Tim Relokasi PKL Widi Prasetyo.

Kasatpol PP Pemkab Jember M.Suryadi kepada Bhirawa mengatakan, upaya penertiban PKL di seputar pasar tanjung dilakukan secara bertahab. Untuk sementara di tiga titik (Jl. Wahidin, Jl.Syamanhudi dan Jl. Untung Suropati) yang menjadi sasaran, dalam waktu dekat Jl. Dyah Pitalokasi di belakang pertokoan Matahari Dept.Store menjadi sasaran."Tapi PKL yang ada di Jl.dyah Pitaloka yang berhubungan dengan Jl. Untung Suropati sudah dibersihkan," kata Suryadi kemarin.

Selain itu, Suryadi menjelaskan, dalam penegakan Perda No. 6/2008 serta Perbub No. 36/2009 tentang PKL, pihaknya terus melakukan patroli paska penertiban. Ini untuk mengantisipasi kembalinya para PKL di tiga titik tersebut. "Kami tiap hari akan melakukan patroli, ini agar mereka tidak kembali lagi berjulan," ujar mantan Camat Ambulu ini menjelaskan.

efi/bhirawa

Situasi jalannya Penertiban PKL di Jalan Untung Suropati Jember, Senin (8/9).

Dalam relokasi PKL di Jalan Dr. Wahidin sempat terjadi ketegangan antara PKL dengan aparat Satpol PP. Mereka tidak mau lapaknya digusur karena sudah membayar kepada oknum pasar sebesar Rp 20 juta tahun 1980 silam. "Kami diberi izin oleh

oknum petugas pasar untuk berjualan di atas trotoar (selokan) dengan membayar Rp. Juta," ujarnya sambil menunjukkan kwitansi-kwitansi pembayaran.

Tim relokasi PKL Zainal Abidin saat dikonfirmasi temuan tersebut mengaku akan

membahas masalah ini dengan Tim yang lain. "Kami akan membahas masalah ini dengan Tim Relokasi. Paling tidak ada bukti-bukti pembayarannya sehingga diketahui kepada siapa mereka membayar," ujar Zainal kepada sejumlah media kemarin.Q efi

Bupati Resmi Lepas 622 CJH Situbondo Tidak Ngantor, 50 Anggota Dewan Situbondo, Bhirawa Sebanyak 622 calon jamaah haji (CJH) kloter 30 dan 31 asal Kabupaten Situbondo, secara resmi dilepas Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, pagi kemarin (8/9). Proses pelepasan yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten itu dmulai sekitar pukul 08.00 wib dengan dihadiri seluruh CJH beserta keluarganya. Tampak hadir jajaran Forpimda Situbondo, Sekda Syaifullah, Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo beserta sejumlah pimpinan SKPD dan para kepala Bagian (Kabag) di Setkab Situbondo.

Menurut Bupati Dadang, agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lacar, para CJH diminta untuk memperhatikan kesehatan fisik sebelum berangkat hingga pelaksanaan ibadah ditanah suci. Sebab, kata Bupati Dadang, ibadah haji selain merupakan representasi peningkatan fisik jamaah juga merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Artinya, kata orang nomor satu di jajaran Pemkab

Situbondo itu, ibadah haji mengandung ibadah rohani yang didahulukan oleh tiap muslim.

“Perbanyaklah bekal kepada guru-guru kia sebelum berangkat haji,” pinta Bupati Dadang Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Situbondo, Drs HM. Bakri, M.Pdi, mengatakan, persiapan keberangkatan CJH tahun 2014 sudah siap dan matang mendekati hari H Sabtu (13/9) mendatang. Pria asal Kota Garam, Madura itu mengaku hingga saat ini dirinya bersama staf Kemenag Kabupaten Situbondo terus intensif mengurus kelancaran proses keberangkatan calon jamaah haji (CJH) tahun 2014.

Kepada Bhirawa, Bakri, mengaku bahwa dirinya bersama Pemkab Situbondo dan instansi terkait lainnya stafnya sedang merampungkan persiapan pemberangkatan haji tahun 2014 ini. Sebelumnya, ujar Bakri, pihaknya melakukan rapat guna membahas finalisasi pemberangkatan haji di Kantor

Tahun Politik, Transmigran Susut Banyuwangi, Bhirawa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi memprediksi, ada penurunan peserta program transmigrasi pada 2014. Penurunan karena dipengaruhi dua agenda besar politik nasional, yakni pemilihan umum legislatif dan presiden.

Kepala Bidang Transmigrasi Banyuwangi, Moh. Sujoko, mengatakan tahun ini kemungkinan hanya 60 kepala keluarga diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Jumlah itu turun dibanding pemberangkatan pada 2013 sebanyak 102 KK. Mereka sebagian telah mengikuti pelatihan yang digelar dinas terkait pada Februari lalu. Rencananya, 20 kepala keluarga lagi akan dilatih penguatan Sumber Daya Manusia di Balai Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Selasa (9/9).

Materi pelatihan SDM mencakup teknis mengolah lahan pertanian, keterampilan ternak unggas, budidaya buah-buahan dan pengolahan lanjutan hasil pertanian.

Pelatihan digeber selama lima hari. "Mungkin hanya 40-60 KK saja yang berangkat bulan Oktober dan November 2014," ujarnya saat ditemui Bhirawa, Senin (8/9).

Di perantauan, mereka mendapat jatah hidup berupa sembako selama satu tahun; lahan pekarangan 0,25 hektar; lahan usaha 0,75 hektar; uang pesangon Rp 500 ribu; alat-alat pertanian dan akomodasi transportasi ke daerah tujuan.

Bila mereka betah tinggal hingga satu tahun lebih, ada tambahan lagi lahan usaha seluas satu hektar. Pemkab Banyuwangi hanya menanggung duit pesangon, selebihnya sharing antara pemerintah provinsi dan pusat. "Jadi totalnya 2 hektar lahan jika sudah setahun lebih. Kami sudah meneken nota kesepahanan dengan daerah tujuan, pemerintah provinsi dan pusat," ucap Sujoko.Q mb5

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH saat memberikan sambutan pada pelepasan 622 CJH kloter 30-31 asal Situbondo, pagi kemarin.

Pemkab Situbondo.

“Hajian tahun 2014 ada dua kloter yakni 30 dan 31. Kloter 30 diharapkan masuk asrama haji pukul 13.45 wib waktu setempat.

Demi kenyamanan dan keselamatan bersama dua kloter 30 dan 31 yang berjumlah 622 CJH akan diberangkatkan secara serentak,” tutur Bakri, kemarin.

Masih kata Bakri, dalam pemberangkatan haji tahun ini akan dipusatkan pada tiga titik.

Pertama titik wilayah timur, urai dia, akan di berangkatkan di halaman Mapolsek Asembagus. Titik wilayah tengah di pusatkan di halaman kantor pemkab dan untuk wilayah barat akan dipusatkan di halaman Mapolsek Besuki. “Pelepasan wilayah timur akan dilepas jam 6 pagi dan tengah jam 7.00 wib dan wilayah barat am 7.30 wib,” ungkap Bakri.

Agar selama menunaikan haji berjalan lancar, orang pertama di jajaran Kemenag Kabupaten Situbondo itu menyarankan agar selalu mengigat materi manasik haji dan bimbingan ibadah haji serta menjaga kesehatan. “Sebab meski seorang CJH itu matang dalam kemampuan menjalankan ibadah haji tapi sakit, diyakini pelaksanaan ibadah haji di tanah suci akan terganggu,” ujar Bakri.

Tak hanya itu saja yang disampaikan Bakri kepada 622 CJH asal Situbondo, ia juga meminta untuk menjaga pola makan selama menunaikan ibadah ditanah suci. “Terus terang untuk jamaah haji Situbondo sudah diberi tambahan kuota sebanyak tiga kali. Dari pertama jumlah 590 ada sebagian jamaah yang tidak melunasi karena sakit, kurang bekal dan alasan lain.

Dari jamaah yang tidak melunasi itu, kuota tambahan diserahkan ke pusat kembali. Jadi total semua sebanyak 622 CJH,” pungkasnya.Q awi

Ikuti Orientasi Badiklat Pemprov

Tulungagung, Bhirawa Semua anggota DPRD Tulungagung periode 20142019, Senin (8/9), tidak terlihat ngantor. Mereka sedang mengikuti orientasi yang diselenggarakan Badiklat Pemprov Jatim di Hotel Singgasana Surabaya.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahilla Mansyur MSi, pada Bhirawa, Senin (8/9), mengungkapkan orientasi bakal berlangsung sampai tanggal 10 September 2014.

“Anggota dewan tidak masuk kerja hari ini karena ada orientasi yang diselenggarakan Badiklat Pemprov. Selesainya tanggal 10,” katanya.

Budi Fatahilla menerangkan, kantor DPRD Tulungagung terlihat lengang kemarin bukan disebabkan anggota dewan malas masuk kerja. Tetapi karena memang sedang mengikuti kegiatan orientasi sebagai anggota dewan baru.

“Acara orientasi bagi anggota dewan baru ini diikuti anggota dewan seluruh Jatim. Yang membuka acara orientasi saja Gubernur Jatim,” paparnya.

Dijelaskan mantan Camat Kota Tulungagung ini, anggota DPRD Tulungagung dalam mengikuti oroentasi bersama dengan anggota dewan dari empat kabupaten. Di antaranya anggota DPRD Bondowoso dan anggota DPRD Tuban.

“Setiap angkatan dalam orientasi ini untuk 200 or-

ang. Tulungagung mengikutkan seluruh anggota dewan dalam orientasi yang berlangsung mulai kemarin, Minggu (7/9) sampai Rabu (10/9). Tidak ada yang ikut di angkatan setelahnya atau sebelumnya,” paparnya.

Rencananya, setelah mengikuti orientasi di Surabaya, anggota DPRD Tulungagung periode 20142019 bakal segera membentuk panitia khusus (pansus). Pansus ini akan membahas tata tertib dewan.

Setelah itu, agenda berikutnya adalah penentuan dan penetapan pimpinan DPRD Tulungagung. Selain pengisian anggota di komisikomisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti di antaranya badan legislasi, badan anggaran dan badan kehormatan.

Sebelumnya, anggota DPRD Tulungagung sudah membentuk fraksi-fraksi.

Ada delapan fraksi yang terbentuk. Kedelapan fraksi tersebut masing-masing adalah Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan.

Fraksi Gabungan terdiri dari empat partai politik.

Yakni PKS, PPP, Partai Nasdem dan PBB. Rencananya pula Fraksi Gabungan ini bakal bernama Fraksi Semangat Baru dengan pimpinan fraksi dari PKS.Q wed

Anak Putus Sekolah Ngamen, Diamankan Satpol PP Tiga anak putus sekolah seusia SMP diamankan Satpol PP Sumenep.

Pasalnya tiga anak tersebut ngamen di perempatan lampu merah jalan Trunojoyo Sumenep saat jam sekolah. Mereka kemudian diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk dibina.

Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinsos Sumenep, Zainurul Qamari mengatakan, pihaknya menerima limpahan tiga anak yang diserahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diamankan saat ngamen di perempatan jalan Trunojoyo Sumenep.

Tiga anak itu satu di antaranya berasal dari Bangkalan yakni M. Jefri, warga Junok, Bangkalan, sedangkan dua anal lainnya yakni Jodi, warga Kelurahan Karang Duak, dan Saiful Bahri, Desa Kolor, masing-masing Kecamatan Kota Sumenep. "Tiga anak itu dise-

rahkan Satpol PP, mereka diamankan karena ngamen dan umurnya masih seusia sekolah," kata Zainurul Qamari, Senin (08/09).

Dia menyatakan, karena tiga anak tersebut merupakan anak di bawah umur 18 tahun, pihaknya akan menghubungi keluarganya untuk mempertanyakan kesiapan mendidiknya , tapi jika keluarganya sudah tidak mampu mendidiknya, Dinsos akan mengirimnya ke panti rehabilitasi anak di Sidoarjo. "Kami akan menghubungi orang tuanya dulu, jika orang tuanya masih mampu

mendidik, kami akan menyerahkan, tapi kalau sudah tidak mampu, kami akan kirim ke panti rehabilitasi anak di Sidoarjo," urainya.

Lebih lanjut Nurul menerangkan, anak yang berasal dari Bangkalan, pihaknya akan menghubungi pemkab Bangkalan untuk mengkoordinasikannya. "Kami akan hubungi pemkab Bangkalan, soal anak yang berasal dari Bangkalan," tambahnya.

Dia berharap, para orang tua selalu memperhatikan anaknya terutama saat jam sekolah. Sebab, di Sumenep ini banyak anak dibawah umur 18 tahun ngamen di perempatan kota. "Harapan kami Sumenep ini bebas dari pengamen, terutama mereka yang seharusnya masih sekolah," harapnya.Q sul

sul/bhirawa

Anak putus sekolah ngamen yang diamankan Satpol PP Sumenep.

JAWA TIMUR

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

Mahasiswa Berperan Penting Tingkatkan Produk Lokal

KILAS JATIM

Satpol PP Kota Kediri Tertibkan PKL Gambiran

Hadapi APEC dan AEC

Kota Kediri, Bhirawa Satpol PP Kota Kediri besama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Kediri, melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mangkal di Jalan KH Wachid Hasyim, tepatnya depan RSUD Gambiran. Senin (8/9).

Penertiban itu dilakukan, untuk mengantisipasi kembalinya para PKL di tempat semula, hingga beberapa personel, petugas Dishubkominfo ditempatkan dilokasi, untuk mengantisipasi kembalinya para PKL. Di samping itu, banyaknya PKL yang mengalihfungsikan trotoar menjadi tempat berjualan serta penataan parkir yang amburadul, membuat petugas gabungan bertindak tegas, dengan melakukan penertiban.

Hal ini ditempuh, lantaran kemacetan sering terjadi di depan RSUD Gambiran Kota Kediri.Selain itu, dampak tata ruang kota menjadi semrawut, dengan adanya PKL yang berjualan di trotoar.

Kepaala Dishubkominfo Kota Kediri Ferry Jatmiko mengatakan.

Penertiban PKL di depan RSUD Gambiran dilakukan, yang sasaranya untuk mengurangi kemacetan yang terjadi sejak lama. Di sisi lain, para pengguna jalan yang melintas, sudah mulai jenuh dan terganggu dengan keberadaan mereka.Q mb2

Blangko Habis, 179 Ribu Warga Belum Ber e-KTP Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 179.414 warga Bojonegoro, belum memiliki e-KTP. Penyebabnya, di antaranya blangko e-KTP habis. Kabid Kependudukan Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro,Andriyanto kepada Bhirawa Senin (8/ 9) mengatakan, hingga saat ini warga yang belum ber e-KTP itu berjumlah 179.414 dari 1.072.801 warga yang wajib e-KTP. Hasil rapat di Disduk Capil pusat di Jakarta minggu lalu, Menurut Andrian, tidak selesainya percetakan e-KTP di Bojonegoro diantaranya kendala blangko e-KTP habis. Padahal sejak 2013 lalu, dispendukcapil sudah menyetorkan datanya, namun hingga kini belum tuntas. “Tugas kita merekam saja, sedang percetakan dilakukan oleh Disduk Capil Pusat di Jakarta,” kata Andrian.

Menurut Andrian, jika akhir 2014 mendatang 179.414 ribu e-KTP ini masih belum selesai, pihaknya mengambil langkah dengan mencetak sendiri. Hal itu sesuai rencana pada 2015 percetakan eKTP akan dikembalikan ke daerah.

“Daerah nanti hanya sebagai pelaksana, untuk anggarannya dari pusat dalam hal ini kementrian,” imbuhnya.Q bas

Kab Malang, Bhirawa Jawa Timur (Jatim) dalam menghadapi berdagangan bebas, yakni Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Asean Economic Community (AEC), pada 2015 mendatang. Diharapkan, tidak hanya masyarakat yang memiliki usaha saja, bersaing kualitas terkait produk usaha lokal dengan produk import.

Tapi, kata Wakil Gubernur Jatim H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Senin (8/9), disela-sela kunjungan kerja di Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bahwa dalam perdagangan bebas nantinya tidak hanya pemerintah daerah saja, memacu dalam meningkatkan kualitas prodak lokal.

“Namun, mahasiswa juga harus memiliki peran dalam membantu meningkatkan kualitas produk lokal agar bisa bersaing dengan produk import.

Sebab, lanjut dia, mahasiswa akan menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa, karena mereka juga harus menyiapkan diri untuk menyongsong generasi emas,” ujarnya.

Dan saat ini, lanjut Gus Ipul, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menyiapkan langkah guna menghadapi APEC dan AEC pada 2015 nanti. Langkah tersebut, diantaranya memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Mene-

ngah (UMKM). Hal ini kita lakukan agar UMKM mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri. Dan kualitas produk UMKM harus diperkuat, sehingga agar tidak kalah dengan produk import.

Menurutnya, perbaikan kualitas produk itu harus bisa dilakukan yaitu dengan peningkatan standarisasi barang yang masuk ke pelabuhan. “Dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk bisa menyeleksi barang-barang yang masuk agar sesuai dengan standar internasional, ini butuh perhatian khusus,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyinggung soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatim yang akan bekerja ke luar negeri, harus memiliki keahlian khusus (skill). Sehingga mereka sebelum berangkat sebagai TKI, mereka sudah harus memiliki sertifikat khusus. Hal itu kita harapkan, jika mereka kembali pulang ke daerahnya, akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah

cyn/bhirawa

Wagub Jatim H Saifullah Yusuf (kiri) saat bersama Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin (kanan) ketika kunjungan kerja di UMM. Jatim.

“Selain berkaitan dengan kualitas kentrampilan yang dimiliki, maka pengiriman

Malang, Bhirawa Para pejabat di Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Malang, dan lima Camat akan berlibur ke Pulau Lombok, tepatnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun menurut Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD), Sugiarto, Senin (8/9) kemarin kegitan di Pulau Lombok itu, bukan sekedar nglencer atau berlibur melainkan pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari mulai Rabu (10/9) hingga hari Jumat (12/9) mendatang.

Pelatihan pejabat yang diselenggarakan oleh BKD Kota Malang itu, menurut Sugiarto, untuk meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan Pemkot Malang. Wali Kota Malang, Mohammad Anton juga ikut guna melihat proses pelatihan pejabat pemkot Malang itu secara langsung.

Meski ada acara pelatihan tetapi sumber Bhirawa menyebut, para pejabat Pemkot Malang untuk melakukan outbound yang dibungkus dengan kegiatan pelatihan pejabat, yang diikuti oleh Wali Kota Malang. Sugiarto menegaskan, pelatihan tersebut bukan outbond, tapi sebagai upaya peningkatan dan pengembangan sinergi aparatur di Pemkot Malang.Q mut

TKI akan dilakukan secara berkala. Jatim dalam mengirim TKI hanya dibidang formal. Karen ini untuk menjaga

keamanan tenaga kerja yang bersangkutan. Sehingga nantinya TKI tidak boleh dibidang informal,” tandasnya.Q cyn

Bupati Gotong Royong Terkena Lemparan, Truk Pengangkut Gas Elpiji Meledak Bersama Masyarakat Motif Simpang Siur, Hasil Olah TKP Dikirim ke Puslabfor Polda

Ngelencer ke Lombok, Pejabat Berdalih Pelatihan

sawawi/bhirawa

TKP meledaknya truck pengangkut gas elpiji di halaman SPBE Kapongan, Situbondo masih diselidiki intensif tim Puslabfor Polda Jatim, siang kemarin.

Situbondo, Bhirawa Sekitar pukul 01.30 dinihari kemarin, kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Kapongan, Kabupaten Situbondo, mendadak heboh setelah sebuah truck pengangkut gas elpiji meledak. Aksi ledakan yang mirip bom tersebut memancing sejumlah karyawan dan penjaga SPBE setempat berhamburan keluar guna melihat tempat kejadian perkara (TKP). Dari kejadian kasus tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, karena truck yang diparkir dalam keadaan kosong.

Penjaga keamanan Sugik,

mengatakan, sesaat sebelum kejadian meledaknya truck, dirinya sedang menjaga SPBE Kapongan. Baru sekitar pukul 01.30 wib, mendadak truck dibagian belakang dengan cat merah itu meledak. Terutama, sambung dia, dibagian pojok truck hancur beserakan dan balok besi yang melingkari bak kayu melengkung.

“Suaranya keras sekali mas.

Mirip suara bom,” aku Sugik, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan kemarin.

Sementara itu salah satu saksi lain yang enggan namanya diungkap melihat sebuah kendaraan Panther melintas di depan

Pemkab Rekrut 44 Pol PP Perempuan Tuban, Bhirawa Akan ditugaskan sebagai negosiator dalam razia dan penertiban, pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban, akan merekrut sebanyak 44 calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari unsur perempuan di Bumi Wali Tuban yang proses seleksinya sudah dimulai pada awal bulan agustus lalu.

"Memang pemerintah akan me-

7

lakukan rekrutmen anggota Satpol perempuan dari non PNS, seperti anggota Satpol sebelumnya," ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Tuban Heri Muharwanto (7/9) saat dikonfirmasi Bhirawa melalui phonselnya.

Lebih lanjut diterangkan para anggota satpol PP perempuan tersebut selain akan bertugas sebagai negosiator, maupun tim penggeledah

dalam razia, terutama ditempat hiburan malam maupun tempat sejenisnya yang melibatkan obyek perempuan.

"Selain akan menempati bagian administrasi, mereka juga akan bertugas dilapangan atau tim penggeledah jika ada razia ditepat hiburan amal. Dengan begitiu penggeledahan terhadap perempuan atau PSK akan dilakukan tanpa ke

SPBE Kapongan, beberapa menit sebelum kejadian. Saat itu, ujar saksi itu, seseorang melemparkan sebuah benda hingga mengenai truck yang diparkir dihalaman SPBE. “Usai melempar sebuah benda, pengendara Panther langsung kabur ke arah timur. Saya tidak jelas warna kendaraannya karena kejadiannya tengah malam,” paparnya.

Di sisi lain, Wakapolres Situbondo Kompol Indra Lesmana, yang berada di lokasi kejadian enggan memberikan keterangan motif meledaknya truck pengangkut gas elpiji, kemarin. Wakapolres hanya mengakui hasil olah TKP ledakan masih diikirim ke Puslabfor Polda Jatim. “Kira-kira sore ini sudah ada kabar dari hasil Puslabfor Polda Jatim. Sampai saat ini masih dalam proses lidik,” ujar Wakapolres Indra.

Senada dengan Wakapolres, Kasubag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi, juga memberikan keterangan bahwa motif ledakan truck masih dalam penyelidikan intensif jajaran Polres Situbondo. “Belum diperoleh keterangan dan kesimpulan apapun dari kasus kejadian meledaknya truck di SPBE Kapongan, karena hingga saat ini tim masih melakukan lidik,” aku Wahyudi melalui sambungan telepon, kemarin.

Pemilik SPBE Kapongan, Situbondo, Winoto, ketika dikonfirmasi kejadian ledakan melalui HP-nya tidak diangkat. Saat wartawan ini mengirim SMS juga tidak mendapat balasan.Q awi

kwatiran akan tuduhan pelecehan seksual," terang Heri.

Tidak hanya sebagai negosiator, para anggota Saatpol PP unsur perempuan ini juga ditugasakan untuk melakukan pendekatan persuasif sebelum dilakukan langkah hukum/peraturan daerah (Perda)$.

"Para perempuan ini lebih halus mas, misalkan ada demo atau ketegangan, kami yakin jika yang sebelumnya tegang itu akan sedikit reda jika ada yang cantik melakukan pendekatan persuasif," katanya. Q hud

Wabub Kunjungi Nenek Berusia 115 Tahun

Probolinggo, Bhirawa Dengan semangat memperkuat pembangunan di desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Probolinggo menggelar bhakti gotong royong besama masyarakat di Desa Sebaung Kecamatan Gending. Sedangkan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA. Timbul Prihanjoko mengunjungi nenek Sura’mi yang berusia 115 tahun.

Bupati Tantri mengawali kegiatan bhakti gotong royong ini dengan mengunjungi usaha tempe milik Zayadi Zuhri. Selain membuat tempe, setiap hari Zayadi berprofesi sebagai guru mengaji di Musalla Mamba’ul Ulum Dusun Kertah Desa Sebaung.

Selanjutnya Bupati Tantri dan rombongan melakukan bersih-bersih di lokasi makam Maron yang dikuti anggota TNI/Polri serta siswasiswi SMAN 1 Gending.

Dalam kesempatan tersebut orang “nomor satu” di Pemkab Probolinggo ini juga meninjau kegiatan Posyandu. Kegiatan ini dilakukan usai pelaksanaan plesterisasi dan pemberian bantuan sembako.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan dengan pemberian cenderamata oleh Didik Herianto berupa reward tentang Hari Pelanggan Nasional (HPN) kepada Bupati Tantri. Tidak hanya itu, Bupati Tantri juga menerima hasil produk One Village One Product (OVOP) binaan PKH Desa Sebaung dari Kepala Desa Sebaung M. Halim.

Menurut Bupati Tantri Senin 8/9, nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan wujud kearifan lokal sebagai bagian dari sistem budaya bangsa.

“Budaya gotong royong harus terus dilestarikan secara

berdaya guna dan berhasil guna dalam memperkuat integritas sosial masyarakat,” ungkapnya.

Selain untuk silaturahim kedatangannya bertujuan ingin melihat dan mengetahui secara langsung dari masyarakat tentang kekurangan maupun permasalahan di Desa Sebaung, terutama yang berkaitan dengan pembangunan. Terlebih kekurangan dan permasalahan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat.

“Aspirasi yang didapat dari kunjungan ini nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan program kerja Kabupaten Probolinggo. Sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal,” pungkasnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA. Timbul Prihanjoko, mengunjungi Sura’mi (115) nenek yang hidup sebatangkara di Dusun Candi Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton.

Sura’mi yang awalnya tinggal di gubug reyot dan hampir ambruk akhirnya bisa tersenyum kembali.

Rumahnya sudah direnovasi dan keinginan memiliki sumur pompa terwujud. Rumah tersebut diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang dibantu semangat gotong royong masyarakat.

Wabup Timbul mengatakan, kunjungan itu merupakan bentuk keprihatinan pemeritah daerah terhadap masyarakat miskin. Pemerintah pun dengan cepat mengambil tindakan yaitu menyalurkan bantuan setelah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat dan media.Q wap

Tolak Hasil Pengukuran, Warga Datangi Kantor BPN Puluhan warga Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Sampang Senin (8/9) mendatangi kantor badan pertanahan nasional (BPN) Sampang, mereka menolak hasil pengukuran jalan umum yang dinilai berubah dari pengukuran semula di Kampung Beringin Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Sampang.

nurkholis/bhirawa

Warga Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Sampang datangi kantor BPN Sampang.

Kedatangan puluhan warga langsung ditemui kasubag TU BPN Sampang Sugeng Satriawan berserta sejumlah staf bagian pengukuran, karena kepala BPN Sampang sedang dinas di luar kota. Perwakilan warga dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Mustofa (30) warga kampung beringin Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Sam-

pang, pihaknya menyanyangkan sikap BPN Sampang yang telah melakukan pengukuran ulang atas tanah jalan umum warga di kampong beringin Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Sampang yang ukurannya lebih kecil dari pada semula.

"Jalan umum yang dilalui warga sudah digunakan puluhan tahun lalu dengan lebar 2,54 m, namun pengukuran ulang ini malah

lebar jalan menyusut menjadi 1,25 m. Kami berharap BPN akan benar-benar adil menyikapi sengketa ini agar warga tidak menjadi korban. Selain acuan pengukuran pertama dari agraria, warga memiliki batas-batas jalan umum yang saat ini masih ada, seperti beberapa pohon yang masih berdiri di pinggir jalan,” jelasnya.

Sementara Sugeng Satriawan Kasubag TU BPN Sampang yang menemui perwakilan warga kemarin, menjelaskan bahwa pengukuran ulang ini dilakukan BPN atas permohonan salah satu warga H. Muhlis yang keberatan atas pengukuran yang pertama, atas dasar permohonan itulah BPN melakukan pengukuran ulang,

namun yang perlu diketahui, BPN tidak bisa menentukan batasbatas pengukuran secara sepihak, melainkan penentuan batas itu dari pihak-pihak terkait dengan musyawarah mufakat, jika tidak menemui kata sepakat, maka bisa dilakukan melalui jalur pengadilan.

Perlu diketahui warga bahwa pengukuran dari BPN ini tidak otomatis bisa terbit sertifikat, melainkan masih banyak proses yang harus dilalui, seperti masih akan dilakukan pemeriksaan, diberikan kesempatan sanggahan bagi para pihak, selama ini masuk ranah sengketa, maka BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat.Q lis

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (7 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Wajib Pajak Kediri Nunggak Rp 32 Miliar Kediri, Bhirawa Sedikitya 32 ribu dari 76 ribu wajib pajak kendaraan bermotor wilayah Kabupaten Kota Kediri belum membayar pajak, imbasnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim UPTD Kediri mendapat teguran dari Dispenda Jatim untuk segera melunasi tunggakan pajak yang belum dibayar. Kepala Dispenda Jatim UPTD Kedri Andri Wijaya mengatakan , ada sekitar Rp 32 M tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota maupun Kabupaten Kediri, tunggakan tersebut mulai dari tahun 2012 , dan hal tersebut berimbas pada terganggunya pembangunan provinsi Jatim “Akibat banyaknya tunggakan dari wajib pajak ini kami mendapatkan teguran, dan paling tidak 50 persen harus terbayar, untuk itu kami berharap agar masyarakat lebih patuh untuk membayar pajak kendaraannya” ungkap Andri Wijaya pada Bhirawa. Senin (8/9) Dijelaskannya wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota Kediri sebanyak 76.000 wajib pajak, dan hampir 50 persen memiliki tunggakan, hal ini selain mengganggu pembangunan di Jatim juga akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah.

“Sebenarnya berbagai langkah telah kami lakukan untuk menggugah kesadaran wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak tepat pada waktunya, namun ternyata tingkat kepatuhan wajib masih juga kurang, ya sanksinya hanya denda ketika mereka mmbyar pajak” terangnya.

Diprediksi, banyaknya wajib pajak yang enggan membayar pajak kendaraanya karena mereka lebih memilih menunggu pemutihan pajak untuk menhindari denda yang dibeban, namun hal itu tidak pengaruh terhadap tunggakan pajak pada saat ini, pasalnya, menurut Andri tunggakan tersebut adalah akumulasi tunggakan pajak lima tahun sebelumnya.

“Soal pemutihan itu sebenarnya membantu, namun saya merasa itu hanya pembodohan, yang harus dilakukan adalah membuat wajib pajak itu patuh untuk membayar pajak, dan sebenrnya kita sudah memberikan kemudahan dalam pelayanan membayar pajak, itu tinggal kepatuhan wajib pajak saja” tandasnya.

Q mb2

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda CB 100, AG5925SL, a/n.

Zainul Abidin, Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 1331/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG3802RL, a/n. Suratno, Ds. Pucungkidul, Boyolangu-T.Agung No. 1332/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Hitam Abu-abu, AG2746OE, a/n. Yasin, Ds. Rejosari, Gondang-T.Agung No. 1333/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2000, Hitam, AG3990RD, a/n. Siti Nur’afifah, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 1334/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4933 EL a/n Ahmad Murawi, Ds. Curah Jeru rw 02/04, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1335/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5229 EK, a/n Mardi Soetjianto, Kel. Patokan, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 1336/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2840 EW, a/n Sadeli Endang, Ds. Pesisir rw 03/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1337/IMB/BI-II/2014

Selasa Legi, 9 SEPTEMBER 2014

Pasokan Lancar, Harga Daging Tetap Naik Surabaya, Bhirawa Sejak dinormalkannya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina ke masyarakat belum membuat harga daging ayam dan sapi turun di tingkat pasar tradisional.

Sehingga daya beli masyarakat, juga terimbas karena kenaikan harga kedua produk tersebut. Masyarakat lebih banyak mengalihkan kepada jenis sayuran, dan telor.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur, MM mengatakan, timnya juga tengah mengecek harga daging di beberapa pasar di Surabaya.

Hasilnya, daging sapi dengan kualitas bagus seharga 98 ribu/ kg. “Rata-rata antara Rp 90 ribu sampai Rp 98 ribu. Kalau harga sebesar itu terlalu tinggi. Sementara daging ayam memang harga masih Rp 33 ribu. Bahkan akhir pekan, harga daging sapi murni Rp 90 ribu,” katanya, Senin (8/9).

Dinas Peternakan juga terus memantau harga daging, apalagi tak lama lagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Biasanya harga sapi dan harga daging cukup mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari biasanya.

Sementara itu Anisa, salah satu penjual daging sapi di daerah Pasar Rebo Rungkut, Surabaya mengatakan untuk pasokan daging sapi dari tempat pemotongan tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar. Tapi kenaikan harga, memang tidak bisa ditahannya. “ Dari tempat pemotongan

Trie Diana/ Bhirawa

Harga daging yang mengalami kenaikan telah membuat masyarakat mengurangi konsumsi daging dan memilih beraganti dengan asupan makanan yang lain.

memang sudah naik mas, bisa jadi karena efek solar yang kemarin susah untuk di dapatkan sehingga berpengaruh terhadap naiknya. Harga waktu terjadi kelangkaan solar, sekitar Rp. 115 ribu/ kg. Saat keadaan normal, harga masih tetap naik bahkan harga terakhir saat ini Rp. 122 ribu/ kg,” ujar wanita berkerudung hijau tersebut, Senin (8/9) kemarin.

Anisa menambahkan, penyebab harga belum turun karena dari peternak sapi memang sengaja mencari untung berlebih. Karena rumor yang beredar ditengah masyarakat bahwa Bulan Desember BBM akan naik sebesar Rp.2.000. “ Kalau dari pemilik sapi memang belum mau menurunkan harga, pemilik sapinya lagi cari untung

besar karena memang memanfaatkan rumor kenaikan harga BBM,” ujarnya singat.

Seperti halnya daging sapi, Lailatul pedagang ayam potong ini ikut menaikan harga ayam yang dijualnya. Jika sesudah lebaran harga ayam berkisar Rp.29 ribu/ kg sekarang menjadi Rp.33 ribu/ kg. Besaran keuntungan yang di dapatnya hanya cukup un-

tuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Setelah lebaran, memang harga sempat turun sekitar Rp.500-700/ kgnya. Tapi pas Solar terjadi kelangkaan dari daerah produsen ayam harga ayam melejit naik menjadi Rp.31.300- 33 ribu/ kg. Paling saya ambil untuk dari Rp.1.000-1.500/ kg,” terangnya. Q wil.rac

Pembangunan Tol Pandaan – Malang – Batu Mendesak

dok/bhirawa

HPP gula pada Agustus melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 45/2014 yang mencapai Rp 8.500 per kilogram tidak berdampak pada harga lelang gula.

Harga Lelang Gula Belum Sentuh HPP Surabaya, Bhirawa Revisi Harga Pokok Penjualan (HPP) gula pada Agustus melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 45/2014 yang mencapai Rp 8.500 per kilogram tidak berdampak pada harga lelang gula. Kendati HPP naik dari nilai sebelumnya yang ditetapkan Mei sebesar Rp 8.250 harga lelang gula kini masih belum menyentuh HPP. “Permendag (terkait HPP) hasil kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Rendahnya harga gula hasil panen tahun ini tentunya memicu protes petani di lingkungan Pabrik Gula (PG),” kata Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jatim, Arum Sabil, Senin (8/9) Ia menuturkan, sejumlah petani di lingkungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI mengaku sangat kecewa dan meminta pihak Direksi untuk tetap melaksanakan instruksi Permendag soal HPP. “Bahkan, saya sendiri mendengar instruksi Menteri Pedagangan untuk mengamankan harga gula

petani minimal Rp 8.500 per kilogram. Kalau Direksi kemudian mengatakan masih mengusulkan kepada APTR untuk menerima harga gula Rp 8.250, itu adalah alasan bersayap untuk mengulur waktu hingga petani tidak punya daya,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan soal HPP adalah jaring pengaman bagi petani untuk mendapatkan kepastian harga jual gula sebesar minimal Rp 8.500 dibayar dimuka melalui dana talangan.

Jika kemudian harga gula ternyata lebih tinggi dari HPP, maka selisih bisa dibayar di belakang pasca lelang.

“Kalau sampai terjadi, ada rencana petani akan melakukan penolakan dengan berdemostrasi,” katanya.

Ketua Lelang APTR PTPN XI, Sumedi mengatakan harga gula saat ini memang tidak seperti yang diinginkan, harga bergerak dibawah HPP yang ditetapkan. Dari lelang di 13 pabrik hanya di Pabrik Gula (PG) Semboro yang berada di atas ketentuan. “Lelang gula petani kan melalui negosiasi dan yang terbentuk memang masih di bawah harapan,” jelasnya. Q rac

Batu, Bhirawa Kasus Kecelakaan truck kontainer L-8246-UP yang membuat kemacetan di jalur MalangSurabaya, menjadi acuan kalau pembangunan Tol PandaanMalang-Batu sangat mendesak dan harus segera dilakukan.

Kejadian ini sebenarnya tidak hanya kali ini saja terjadi, setiap ada kejadian kecelakaan di jalur Pandaan – Malang, kemacetan arus lalu lintas di jalur ini bisa berlangsung sangat lama.

Hal ini karena di jalur tersebut, tidak ada jalan alternatif yang bisa dilalui, khususnya antara Singosari hingga Purwosari.

Lambannya pembenahan infrastruktur jalan sudah seringkali dikeluhkan oleh banyak pihak, baik jajaran pemerintah Malang Raya maupun pelaku bisnis dan pariwisata. Kemacetan yang terjadi hampir setiap

akhir pekan ini selain menguras tenaga, juga membebani masyarakat karena harus mengeluarkan biaya lebih tinggi.

“Sudah seringkali kita sampaikan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk membenahi infrastruktur jalan untuk mengimbangi laju perkembangan pariwisata kota Batu dan Malang,” ungkap Ketua PHRI Kota Batu, Uddy Saifudin, Senin kemarin (8/9).

Menurut Uddy, pemerintah sebenarnya sudah merespon dengan rencana pembangunan jalan tol Malang – Pandaan dan jalur alternatif Lawang – Batu.

Namun rencana tersebut tidak segera terealisasikan, sehingga problem kemacetan lalu lintas di akhir pekan sudah menjadi menu utama wisatawan yang berlibur akhir pekan di Kota Batu. “Apalagi kalau sampai

ada kejadian kecelakaan seperti kemarin, arus lalu lintas pasti lumpuh total,” tegasnya.

Sependapat dengan PHRI, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Budi Santoso, membenarkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan Batu – Malang – Surabaya memang harus mendapat perhatian serius. Hal ini seiring dengan percepatan pembangunan pariwisata di kawasan Malang Raya, khususnya di Kota Batu. Untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan tersebut, peran pemerintah provinsi dan pusat sangat diharapkan. “Pemerintah Provinsi harus mengambil peran lebih besar untuk mengatasi problem infrastruktur jalan. Ini karena butuh koordinasi antar daerah agar persoalan kemacetan bisa segera Q sup terpecahkan,” tuturnya.Q

Subsidi Pupuk Dibatasi

Produksi Petani Tuban Diprediksi Turun Tuban, Bhirawa.

Pemkab Tuban, dalam hal ini dinas Pertanian membenarkan bahwa di Tuban kekurangan pupuk bersubsidi pada musim tanam.

Dampaknya diprediksi pertanian di Bumi Wali itu bakal menurun. ‘’Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban memang pada tahun ini terbatas. Sehingga, ditingkatan para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk pada musim pupuk tahun ini,’’ terang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Heri Prasetyo (8/9).

Lebih lanjut, Heri mengatakan, stok pupuk bersubsidi Tuban pada tahun 2014 ini adalah 37.778 ton pupuk urea , 11.871 ton pupuk sp36 , 5.421 ton pupuk za, 26.954 tonpupuk npk, serta 18.531ton pupuk organik. ‘’Alokasi pupuk pada tahun ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2013,’’ un-

gkapnya. Menurutnya, pada tahun 2013 pupuk subsidi jenis Urea alokasinya sebesar 43.639 ton.

NPK alokasi pada tahun 2013 sebesar 21.914 ton. Sedangkan, untuk mengatasi kelangkaan Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, telah melayangkan surat pengajuan tambahan kuota pupuk sebesar 10 persen dari stok yang telah ada, ke Kementrian Pertanian. ‘’Kami telah mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi ke Kementrian Pertanian, untuk menutupi kekurangan pupuk di wilayah Kabupaten Tuban,’’ pungkas mantan kepala Dinas Pertambangan & Energi sebelum menjabat sebagai Kadis Pertanian ini.

Sebelumnya, para petani khawatir tanaman padi yang rusak akibat kekurangan pupuk, dapat berdampak pada penurunan hasil panen yang merugikan mere-

ka hingga jutaan rupiah, seperti pada musim tanam sebelumnya.

Kelangkaan pupuk dialami petani di wilayah Kecamatan Merakurak, Jenu, Tuban, dan beberapa kecamatan lainnya. “Sekarang ini padi sudah waktunya memupuk, dan pupuk sangat sulit didapatkan. Ya, bisa-bisa padi saya ini akan gagal panen,” terang Guno Sari, salah satu petani asal Desa Kapu, Kecamatan Merakurak.

Menurutnya, kesulitan mendapatkan pupuk sejak hampir satu bulan terakhir. berbagai jenis pupuk khususnya pupuk bersubsidi, seperti jenis urea, sp-36, za, maupun pupuk organik, makin langka dan nyaris menghilang dari peredaran. “Akibat langkanya pupuk, tanaman padi yang berumur lebih dari satu bulan, ini tumbuh tak optimal, karena terlambat pemupukan,” Kata Guno Sari. Q hud

Ceramah Tematik Gubernur Diklatpim II

Tekan Impor Bahan Baku hingga 40 Persen ‘Business is war’, itulah ungkapan yang disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dihadapan peserta Diklatpim II dan III. Kalimat tersebut menunjukkan kesiapan Jatim dalam upaya menghadapi Asean Economic Community (AEC) atau perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA) 2015.

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan yakni Pemprov Jatim terus berusaha menekan impor bahan baku penolong dan industri dari 83 persen hingga menjadi tinggal 40 persen. “Jadi kalau kita impor bukan pisang, tapi sudah menjadi produk kripik, atau kayu yang sudah menjadi produk furniture,” katanya Soekarwo saat memberikan ceramah tematik pada peserta Diklatpim di Gedung Bappeprov Jatim, Senin (8/9).

Lebih lanjut pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, saat ini prioritas industrialisasi besar yang dikembangkan Jatim yakni, berbasis agro, ikan dan produk olahan, tekstil, alas kaki (berbahan kulit hewan),

furniture, makan dan minuman, pupuk, mesin dan peralatan, kemudian logam dasar besi dan baja. “Diperikanan jangan sampai impor ikan, melainkan sudah dikemas menjadi produk berbahan dasar ikan, sehingga bisa meningkatkan daya jual,” kata Pakde Karwo yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim itu.

Saat ini dari jumlah impor Jatim 43 persen merupakan bahan baku selter untuk industri logam.

Jatim terus berusaha merebut Industri hulu logam demi kelancaran, dan berkembangnya industri hilirnya. Sehingga impor produk elektronik dan rumah tangga bisa diatasi dengan investasi lokal bukan dari impor.

Nilai impor Jatim pada Juli 2014 sebesar 1,966 miliar dollar AS atau turun 12,83 persen dibanding impor Juni 2014 yang mencapai 2,255 miliar dollar AS. Secara kumulatif, nilai impor Januari - Juli 2014 mencapai 14,694 miliar dollar atau naik 2,56 persen dibanding periode yang sama tahun 2013 hanya 14.325.

Impor migas Jatim pada Juli 2014 mencapai 615,63 juta dollar AS atau naik 14,53 persen dibanding impor migas Juni 2014 yang hanya 537,54 juta dollar AS. Sedangkan selama Januari-Juli 2014 impor migas mencapai 4,334 miliar dollar As atau naik 26,75 persen dibanding impor migas periode yang sama 2013 hanya 3,419 miliar dollar.

Sedangkan impor non migas Jawa Timur pada Juli 2014 sebesaar 1,349 miliar dollar AS atau turun 21,48 persen dibanding impor non migas Juni 2014 sebesar 1,717 miliar dollar . Sementara selama Januari-Juli 2014 impor

non migas Jawa Timur 10,361 miliar dollar AS, atau turun 5,03 persen dibanding periode yang sama 2013 mencapai 10,909 miliar dollar AS. Selama Juli 2014 impor non migas Jawa Timur didominasi oleh pungkili industri makanan dengan nilai 174,28 juta dollar AS, diikuti , mesin-mesin/ pesawat mekanik sebesar 146,14 juta dollar AS, sedangkan besi dan baja sebesar 106,93 juta dollar AS. Kemudian gandum-ganduman sebesar 95,19 juta dolar, serta plastik & barang dari palstik 91,59 juta.dollar AS. Komoditi utama dari kelompok barang bungkil industri makanan (HS 23) adalah oil-cake&other solid residues,in pellet form, from the extract of soyabean oil senilai 138,78 juta dollar AS atau turun 10,93 persen dibanding sebelumnya.

Sedangkan di kelompok mesinmesin/pesawat mekanik (HS 84) komoditi utamanya adalah Machinery for preparing/making up tobacco, electrically operated se-

Dok humas pemprov Jatim.

Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman mendampingi Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo saat menyapa peserta Diklatpim II dan III di Gedung Bappeprov.

nilai 16,45 juta dolar, naik 18,85 persen dari sebelumnya, dan di kelompok barang besi dan baja (HS 72) komoditi utamanya adalah slabs of iron/non alloy.

Selama Juli 2014 menurut Negara asal impor barang, Cina merupakan negara pemasok barang impor non migas Jawa

Timur terbesar dengan nilai 303,19 juta dollar AS, diikuti Brazil 101,32 juta dollar AS, Amerika Serikat 98,07 juta dollar AS, Singapura 71,26 juta dollar AS dan Jepang sebesar 69,24 juta dollar AS. Kontribusi kelima mencapai 47,64 persen terhadap total impor non migas. Q wwn

OLAHRAGA

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

WTA Finals Diramaikan Petenis Muda Potensial

LINTASAN

Persela Tak Keder dengan Calon Lawan di 8 Besar Lamongan,Bhirawa Usai memastikan diri lolos ke babak delapan besar Indonesia Super League (ISL) para pemain Persela Lamongan langsung mendapatkan jatah libur selama 12 hari.Jatah libur ini dimaksudkan agar para pemain fresh dan fokus sebelum menghadapi laga berat di babak delapan besar.

Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini harus berada di grup neraka bersama Arema Malang,Persipura Jayapura dan Semen Padang.Lawan-lawan berat ini membuat Eduard Tjong bergegas untuk segera memperbaiki performa anak asuhannya sebelum terjun di babak delapan besar.

Menanggapi lawan yang akan dihadapi di babak delapan besar,Asisten Pelatih Persela,Didik Ludianto tidak mempermasalahkan.’’Kita lawan siapa saja siap,’’tegas Pacul sapaan akrab Didik.Dia lebih fokus mengevaluasi anak asuhannya sebelum terjun di delapan besar.

Mengingat,Khoirul Huda dkk di putaran kedua penampilannya menurun drastis.Selama melakoni pertandingan di putaran kedua tim kebanggaan warga Lamongan ini hanya menang dua kali.Apalagi laga terakhir harus malu di kandang sendiri menghadapi tim papan bawah Perseru Serui.

Meskipun kekalahan itu tetap membawa Persela ke babak delapan besar.Namun,hal ini sangat mengecewakan. Pasalnya,harus kalah dengan tim papan bawah dan itu dilakukan di kandang sendiri.Q mb1

Jakarta, Bhirawa BNP Paribas WTA Finals di Singapura, 17-21 Oktober selain akan mempertemukan petenis putri terbaik dunia saat ini juga akan diramaikan petenis muda potensial dalam tajuk WTA Rising Stars Exhibition.

Dilibatkannya petenis muda potensial pada kejuaraan yang dipersembahkan oleh SC Global ini merupakan yang pertama.

Kejuaraan dalam bentuk eksebisi ini melibatkan dua wakil dari kawasan Asia-Pasifik dan dua dari luar Asia-Pasifik.

Berdasarkan siaran pers dari WTA yang diterima Antara, Senin, ada beberapa petenis muda potensial yang berpeluang tampil di sela gelaran WTA Finals. Salah satu kriterianya adalah bermain cemerlang selama 2014. Dalam menentukan petenis muda ini masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memilih.

Selain itu kriteria yang harus dipenuhi adalah memiliki ranking Top 50 atau tampil di semifinal grand slam dan premier untuk peserta dari luar Asia-Pasifik. Sedangkan dari Asia-Pasifik memiliki ranking Top 150 dan usianya masih dibawah 23 tahun.

Petenis muda yang mengundang perhatian di kejuaraan WTA ta-

hun ini antara lain Simona Halep (22 tahun) yang sekarang menempati peringkat kedua dunia. Juga ada Eugenie Bouchard yang menjadi finalis Wimbledon. Ada juga Belinda Bencic yang meraih babak perempat final AS Terbuka sebagai petenis termuda (17 tahun).

Pada pertandingan eksebisi, petenis muda potensial hasil pilihan masyarakat akan bermain empat kali dimana masing-masing petenis berprospek akan saling bertanding. Dua petenis dengan skor terbaik akan berlaga di pertandingan final. Proses pemilihan mulai dilakukan 5 Septermber - 3 Oktober melalui www.wtafinals.com/ Rising-Star-Poll.

Pertandingan akan digelar di state of the art OCBC Arena, di kompleks olah raga Singapore Sports Hub yang baru dibuka.

Adapun pertandingan final akan dimainkan di center court Singapore Sports Hub, 21 Oktober.

Petenis muda potensial terbaik pada pertandingan eksebisi berpotensi dimainkan di tempat yang sama dengan Delapan Besar Petenis Putri Terbaik Dunia (Worlds Top 8 women stennis). Mereka juga akan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan klinik kepelatihan selama kejuaraan WTA Finals itu.Q ant

Arema Kehilangan Enam Pemain Pilar Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, kehilangan enam pemain pilarnya menjelang persiapan babak delapan besar Liga Super Indonesia karena memperkuat Timnas senior maupun U-23.

Asisten pelatih Arema Djoko Susilo di Malang, Senin mengatakan keenam pemain yang dipanggil Timnas itu adalah Ahmad Bustomi, Hendro Siswanto, Kurnia Meiga Hermansyah, Samsul Arif dan Cristian Gonzales yang dipersiapkan menghadapi Piala AFF. Sedangkan Victor Igbonevo memperkuat Timnas U-23.

“Agenda latihan rutin untuk persiapan babak delapan besar nanti mulai besok (Selasa, 9/9) karena setelah laga pamungkas babak penyisihan meng-

hadapi Persijap Jepara, pemain diliburkan selama dua hari dan pemain yang dipanggil Timnas langsung bergabung dengan tim di Jakarta, tidak kembali ke Malang,” katanya.

Menurut Djoko Susilo yang akrab dipanggil “Gethuk” itu, untuk Timnas senior, persiapan tidak akan lama karena hanya akan melakukan dua kali uji coba pada bulan ini, yakni melawan Timnas Yaman (9/9) dan Timnas Malaysia (14/9).

Sementara Victor yang tergabung dalam persiapan Timnas U-23 akan mengikuti rangkaian pertandingan yang diperkirakan usai akhir bulan ini. Karena memperkuat Timnas tersebut, keenam pemain ini kemungkinan besar tidak bisa maksimal mengikuti persiapan Arema menghadapi

ist

Arema Cronus Indonesia Malang kehilangan enam pemain pilarnya menjelang persiapan babak delapan besar Liga Super Indonesia.

babak delapan besar.

Meski enam pemainnya tidak bisa maksimal mengikuti persiapan babak delapan besar, tim pelatih pelatih tidak terlalu merisaukan, bahkan pemain Arema yang masuk ke Timnas diharapkan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa.

“Kami hanya bisa berharap agar mereka bisa membawa nama Arema, membawa nama bangsa, serta nama mereka sendiri selama di Timnas. Hanya saja, pemain yang bergabung dengan Timnas ini juga bisa menjaga kondisi dan ketika kembali dari Timnas kualitas mereka juga meningkat,” kata Joko.

Pelatih Arema, Suharno menambahkan selama mempersiapkan babak delapan besar yang kemungkinan digelar Oktober nanti, tim pelatih akan menyiapkan pemusatan latihan (TC), namun mekanisme TC akan ditentukan setelah menerima jadwal delapan besar. Pembahasan jadwal babak delapan besar baru dilakukan pada Senin (8/9) dalam manajer meeting di Jakarta.

Tim pelatih, lanjutnya, masih belum bisa menentukan lokasi TC, apakah nanti digelar di Malang atau luar Malang, tergantung hasil manager meeting. Jika memiliki banyak waktu, bisa saja pemusatan latihan digelar di luar Malang.

Pada babak delapan besar, Arema akan satu grup bersama Persipura Jayapura, Semen Padang dan Persela Lamongan.

Musim kompetisi 2014, Arema menargetkan juara liga.Q ant

PBTI: Timnas Siap Hadapi Asian Games 2014 Jakarta,Bhirawa Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menyatakan tim nasional taekwondo siap menghadapi Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang.

“Perkembangan tim taekwondo cukup memuaskan. Saya rasa mereka sudah sangat siap menghadapi Asian Games nanti,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI Zulkifli Tanjung di Jakarta, Senin.

Zulkifli, yang baru saja kembali dari pemusatan latihan nasional (pelatnas) taekwondo di Korea Selatan, mengatakan kondisi para atlet sangat prima baik secara teknik, mental maupun fisik.

Menurut dia, latih tanding yang digelar selama tiga bulan sejak awal Juli lalu di Negeri Ginseng sangat mempengaruhi strategi bertanding mereka.

“Dalam sejumlah laga uji coba, mereka bermain bagus, lepas dan bisa sangat fokus.

Menurut saya, para atlet sudah sangat siap,” katanya.

Zulkifli menuturkan, pelatnas yang digelar di Korea Selatan dinilai sangat bermanfaat bagi para atlet. Terlebih karena Korea Selatan merupakan peta kekuatan terbesar dalam dunia taekwondo.

Selain itu, sepanjang pelatnas, para atlet Indonesia juga berlatih tanding melawan tim asal pro-

vinsi setempat serta klub besar guna memperkaya pengalaman dan strategi bertarung.

“Meski kalau dilihat secara angka tiga bulan masa latihan di sana memang masih kurang.

Negara lain malah sudah mulai sejak setahun hingga satu setengah tahun lebih awal,” ujarnya.

Dalam Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan yang digelar 19 September - 4 Oktober mendatang, Indonesia akan menurunkan empat atlet; dua putra dan dua putri. Mereka yakni Aggie Seftyan Prasbowo (kelas 54 kg), Ong Stevanus (kelas 58 kg), Aghniniy Haque (kelas 46 kg) dan Mariska Halinda (kelas 57 kg).Q ant

9

Tim PON Remaja Jatim Butuh Striker dan Kiper Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Desember di SurabayaSidoarjo tinggal empat bulan, namun tim sepak bola Jatim masih bongkar pasang, buktinya tim asuhan Mursyid Effendi itu masih membutuhkan striker dan kiper.

skuad Pusltda sepak bola PON Remaja Jatim, yakni Wahyu Surya Pratama asal Malang dan Alvin Bayu Romadon asal Kediri. Sedangkan saat ini ada 26 pemain di PON Remaja Jatim termasuk stopper Bima dari Tuban yang sekarang masih ke Spanyol sampai 26 September, sudah terlihat siapa saja yang layak masuk 22 pemain terpilih sesuai kuota PON Remaja.

Meski menjadikan penjaga gadang dan striker sebagai Sebenarnya mantan bek buruan utama, Mursyid tak Persebaya itu sudah melaMursyid Effendi menampik akana da penamkukan seleksi ke beberapa bahan pemain di posisi lain. daerah, namun ia mengaku Hal itu berlaku jika dalam masih kurang puas dan akan terus mencari perjalanan nanti ada pemain belakang dan tipikal pemain yang dibutuhkannya. "Kiper gelandang yang lebih bagus dari pemaindan striker itulah fokus perburuan kami pemain yang ada. "Kalau ada pemain yang dalam seleksi pemain di Madura dan bagus pada seleksi nanti pasti saya rekrut," Pasuruan nanti," sebut Mursyid, Senin (8/9). kata pelatih asal Gresik itu. Q wwn Baru ada dua nama kiper yang masuk

Chris John Ingin Gelar Pertandingan Tinju Semarang, Bhirawa Mantan juara dunia kelas bulu (57,1 kilogram) WBA Chris John sedang melihat peluang untuk bisa menggelar pertandingan tinju tingkat nasional.

"Saya sedang melihat peluang untuk bisa membuat acara pertandingan tinju," kata Chris John yang semasa bertinju memiliki julukan The Dragon ketika dihubungi di Semarang, Senin.

Chris John yang semasa jadi petinju memiliki rekor bertarung 48 kali menang (22 di antaranya dengan KO), tiga kali seri, dan sekali kalah tersebut mengatakan mudah-mudahan nantinya ada sponsor yang peduli akan perkembangan olahraga tinju di Tanah Air. Ketika ditanya kesibukan sehari-hari selepas tidak menjadi petinju, suami mantan atlet wushu Jateng Anna Maria Megawati tersebut mengatakan kalau sehari-hari menjalankan fungsinya sebagai ayah rumah tangga.

"Saya juga menjalankan bisnis asuransi bersama dengan istri saya.

Saya hanya membantu-bantu istri menjalankan asuransi," kata Chris John yang sempat memegang gelar juara dunia kelas bulu WBA sekitar 10 tahun lebih.

Menurut ayah dari Maria Lune Ferisha dan Maria Rosa Christiani tersebut, dalam bisnis asuransi ini dirinya bertindak sebagai motivator.

"Ini saya baru pulang menjadi motivator asuransi," katanya.

Chris John menjadi juara dunia pertama kali ketika menang atas petinju Kolombia Oscar Leon dalam pertarungan ad-interim di Bali, 26 September 2003. Setelah itu yang bersangkutan berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 18 kali.

Bahkan Chris John sempat memegang gelar Super Champions kelas bulu WBA setelah berhasil mempertahankan gelarnya 10 kali tanpa putus. Usai mengalahkan petinju Jepang Hiroyuki Enoki, 24 November 2008 yang bersangkutan mendapat gelar tersebut dari WBA. Gelar juara dunia tersebut akhirnya lepas setelah dikalahkan petinju Afrika Selatan Simpiwe Vetyeka di Australia, 6 Desember 2013. Kemudian awal 2014 memutuskan untuk menggundurkan diri dari dunia tinju.

Menyinggung soal juara dunia tinju kelas ringan IBO Daud Yordan yang merasa khawatir kehilangan gelar karena sampai kini belum ada kejelasan soal jadwal pertarungan untuk mempertahankan gelarnya, dia mengatakan, terus terang dirinya memang merasa prihatin dengan kondisi tersebut.Q ant

Chris John

50 Anggota DPRD Ikuti Bintek Guna Tambah Wawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru dilantik pada tanggal 23 Agustus lalu, sebanyak 50 anggota. Hingga Rabu ( 10/9 ) kedepan, melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Singgasana Surabaya, Jalan Gunungsari Surabaya dalam acara orientasi bagi anggota DPRD periode 2014-2019.

Menurut Sekertaris DPRD Kabupaten Gresik Hari Soerjono mengatakan, bahwa Bintek dimaksudkan agar anggota DPRD baru, bisa memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dan Bintek ini adalah wajib, karena bukan DPRD yang melakukan. Namun juga telah diikuti, oleh anggota DPRD dari seluruh Indonesia.

Materi yang akan di dalam

dalam Bintek adalah, Pancasila UU 1945 dan Bhineka tunggal ika. Demokrasi dan wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan indonesia, sistem pengelolaan keuangan daerah.

Wewenang tugas fungsi dan Tata tertib, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, bentuk peraturan daerah, hubungan dprd dan pemerintaah daerah.

Kepemimpinan dan etika peme-

rintahan, perencanaan pembangunaan nasional dan daerah, dan pengesahaan dan pemberantasan korupsi.

Bimtek yang diselenggarakan langsung oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Profinsi Jatim, nantinya diharapkan anggota DPRD bisa langsung menerapkan apa yang di dapat di Bintek.

Dan dapat di implementasikan dengan maksimal sebagai Dewan yang mewakili rakyat. ‘’Kita berharap setelah seluruh anggota Dewan mengikuti Bintek ini, sehingga bisa mengerti sekali dengan fungsinya sebagai wakil rakyatnya,’’Kata Hari Soerjono.

Ditambahkan Hari Soerjono, bahwa untuk menjadi anggota

Sekertaris DPRD Kabupaten Gresik Hari Soerjono

dewan bukanlah hal yang mudah mengemban aspirasi masyarakat. Dan seluruhnya akan mengikuti Bimtek mengenai tugas dan fungsi DPRD yakni budgeting, pengawasan dan legislasi. Bagi anggota incumbent bisa jadi penyegaran. Bagi yang baru ini menjadi pelajaran. Sehingga mereka tahu tahapan-tahapan, yang harus mereka lalui dalam melakukan tugasnya di DPRD. Terpisah Ketua DPRD Gresik sementara Ir H Abdul Hamid mengatakan, bahwa bintek untuk anggota dewan baru ini dimulai Minggu kemarin. Rencanaya, wakil rakyat akan mengikuti bintek intensif hingga Rabu mendatang.

Bintek ini, merupakan suatu hal

yang sangat urgen bagi wakil rakyat. Pasalnya, setelah mengikuti bintek anggota dewan bisa memahami tugas dan fungsi mereka.

Karena Bimtek tentang legislasi itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, untuk meningkatkan kemampuan para anggota DPRD dalam menggodok sebuah peraturan. Setelah mengikuti bintek ini, wakil rakyat langsung membentuk tim penyusun tata tertib. Anggota dewan yang akan menjadi tim penyusun jumlahnya mencapai 25 orang, atau separo dari seluruh anggota dewan. Sehingga, dengan mengikuti bintek ini wakil rakyat akan lebih memahami. Q kim, adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Pengusaha SPBU Usul Harga BBM Rp 8.000/Lt Jakarta, Bhirawa Pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum mengusulkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menjadi Rp8.000 per liter.

“Harga BBM Rp8.000 per liter merupakan harga ideal saat ini,” kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi di Jakarta, Senin.

Harga BBM subsidi jenis premium dijual di SPBU sebesar Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter.

Menurut Eri, satu-satunya solusi menekan beban subsidi BBM yang terus meningkat adalah dengan menaikkan harganya.

“Segala opsi pengendalian atau pembatasan pemakaian BBM subsidi sudah dikaji dan diimplementasikan, ternyata tidak berhasil dan malah menimbulkan kekacauan di lapangan,” katanya.

Terakhir, lanjutnya, saat dilakukan pengurangan penyaluran BBM ke SPBU, terjadi antrean panjang dan akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan. Namun demikian, Eri menambahkan, sebelum harga BBM dinaikkan, pemerintah terlebih dulu melakukan program jaring pengaman sosial.

“Setiap warga miskin bisa diberikan dana Rp300 ribu selama setahun,” katanya.

Pemberian dana tersebut, lanjutnya, tidak terlalu memberatkan anggaran negara karena hanya diberikan selama setahun, sementara dana penghematan berlangsung seterusnya. Lalu, menurut dia, dana penghematan mesti digunakan untuk pembangunan infrastruktur bahan bakar gas seperti pipa dan stasiun pengisian bahan bakar gas dengan tujuan menekan subsidi BBM.Q ant

Hapus Stigma Golkar sebagai Partai Cap Orang Tua Partai Golkar seringkali menang dalam Pileg (Pemilu Legislatif), tetapi selalu tidak beruntung dalam Pilpres (Pemilu Presiden).

Partai Golkar dewasa ini bahkan mendapat sebutan “Partai Cap Orang Tua”, karena dianggap sebagai partai tempat berhimpunnya kader kader berusia tua pensiunan ABRI/TNI dan Birokrat (ABG).

“Untuk menghapus label Cap Orang Tua, partai Golkar harus membuka pintunya lebar lebar. Agar para pembaharu muda, diluar jalur ABG, bisa dan mudah masuk Golkar,” cetus bakal calon ketua umum Golkar Priyo Budi Santosa dalam diskusi Panel Nasional yang diselenggarakan DPD Golkar di Jogya.

Hadir para calon lainnya seperti Agung Laksana, MS Hidayat, Theo L Sambuaga, Nurdin Halid, Airlangga Hartono, Mahyudin, Ade Komarudin, Idrus Marham.

Lebih jauh Priyo menjelaskan, label Cap Orang Tua pada Golkar dilandasi anggapan bahwa Golkar selama

ini hanya berisi para pensiunan dari jalur ABG (ABRI/ TNI/Birokrasi. Sedang generasi muda Golkar adalah generasi yang lahir dari gemblengan organisasi kepemudaan seperti BEM, LSM, aktifis, press, profesional muda, pejuang atau tokoh desa. Mereka adalah kelompok muda yang perjuangannya telah teruji, dan matang dalam organisasi nya.

“Golkar harus bisa membaca perubahan jaman, agar tetap solid. Sebab, ada 14 juta pemilih muda Golkar dari kalangan baru generasi twitter, facebook dan path. Mereka ini jelas berbeda dengan generasi sebelumnya yang telah

lama mendominasi Golkar,” tandas Priyo.

Disebutkan, dimasa mendatang Golkar akan berhadapan dengan kekuatan figur.

Diakuinya, Golkar selama ini hebat dalam membangun mesin politik, tetapi keteteran dalam membangun kekuatan figur yang potensial dan layak jual. Kondisi inilah yang membuat Golkar belum berhasil merebut kembali tampuk kepemimpi nan nasional.

“Pileg dan Pipres secara serentak pada 2019 akan merombak kondisi politik. Model ini akan berpeluang besar tergerusnya kekuatan institusio nal partai kearah kekuatan personal,” tandas Priyo.

Untuk itu, Priyo yang Wakil Ketua DPR RI mengaku, pada usianya 48 tahun ini dia memiliki energi puncak dan semangat bekerja hebat. Dia pastikan dirinya sanggup konsolidasi disemua lini partai.

Untuk menghidupkan mesin partai dari tingkat provinsi,

kabupaten/kota di pelosok tanah air.

Sementara,Agung Laksono mengajak para kader Golkar lebih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan partai. Didepan peserta diskusi, Agung mengaku prihatin suara Golkar terus merosot. Maka sudah saatnya Golkar melakukan regenerasi. Sebab regenerasi merupa kan kebutuhan alami yang mendesak agar Golkar kembali berjaya. Golkar akan menjadi partai modern dengan basis kerakyatan.

Wakil Ketum Golkar Theo Sambuaga minta para pengurus DPD, agar dalam pemilihan Ketum tidak terjebak pada transaksi jangka pendek.

Kader Golkar harus punya visi kedepan demi terwujudnya negara kesejahteraan. Theo beranggapan transaksi jangka pendek seperti money politik, haram hukumnya. Sedang Sekjen Golkar Idrus Marham menekankan agar para balon

Delapan Ribu Penyuluh Sosialisasikan Ekonomi Biru Jakarta, Bhirawa Kementerian Kelautan dan Perikanan menurunkan 8.000 penyuluh perikanan untuk mensosialisasikan konsep “blue growth” atau ekonomi biru, sistem pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

“Ada 8.000 orang penyuluh perikanan yang menyebarluaskan konsep ekonomi biru kepada nelayan,” kata Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Senin (8/9) kemarin.

Saut di sela-sela pembahasan rencana aksi program kelautan global yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bank Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Pemerintah Belanda di Jakarta mengatakan konsep ekonomi biru perlu dipahami nelayan. Untuk kalangan nelayan, kata dia, konsep tersebut secara sederhana dipahami melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

“Alat tangkap ilegal harus ditinggalkan karena konsep ekonomi biru intinya berkelanjutan atau lestari,” tambahnya.

Demikian juga dengan pengolahan ikan mulai dari penangkapan dari laut hingga ke pelelangan ikan, harus terjaga mutunya.

Anggota Tim Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, Maskur mengatakan konsep ekonomi biru atas sebuah kawasan mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Tanah Air antara lain Kabupaten Lombok Tengah dan Timur.

Konsep ekonomi biru dengan menerapkan sistem zonasi pemanfaatan kawasan dapat mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan. Zonasi pemanfatan ruang terbagi menjadi zona konservasi, procesing atau zona produksi dan lainnya. Q ant

Priyo Budi Santosa Ketum tidak menyebar dhuwit. Yang paling penting dalam acara ini, para balom Ketum bisa memaparkan visi misi dan pemikirannya demi kemajuan Golkar.

“Kita tidak meminta dhuwit pada para balon Ketum. DPD mengundang mereka untuk berdiskusi, jadi tidak perlu menghamburkan uang untuk nyalon,” kata Idrus Marham.

Q ira

SBY Sepakat Penjara Khusus Napi Teroris Jakarta, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya sepakat untuk membangun penjara khusus narapidana kasus terorisme.

Produksi Udang Nasional Baru Tercapai 45 Persen Jakarta, Bhirawa Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan target produksi udang nasional semester I 2014 baru mencapai 45 persen dari total target produksi 699 ribu ton.

“Capaian produksi semester pertama agak lambat, karena terjadi banjir di beberapa sentra budidaya produksi udang,” kata Slamet di sela-sela acara pembahasan program kelautan oleh Bank Dunia dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (8/9) kemarin.

Ia mengatakan realisasi produksi semester pertama yang agak tersendat karena faktor alam tersebut dapat diatasi melalui produksi pada semester kedua 2014.

Produksi udang pada semester pertama baru mencapai 300 ribu ton dari 699 ribu ton target produksi.

“Justru disemester terakhir ini banyak tambak baru yang bisa mengisi kekurangan produksi seperti di Lampung, Sumbawa, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan,” katanya.

Ia menambahkan faktor iklim dan cuaca di Indonesia sendiri sangat berdampak dalam pembudidayaan, namun Slamet optimis kondisi ini dapat diatasi sehingga target produksi tercapai.

Dengan teknologi yang maju disertai penggunaan benih yang bagus, para pembudidaya diharapkan mampu untuk mengatasi kendala yang ada.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong pembudidaya udang untuk terus meningkatkan produksi udang sebanyakbanyaknya karena mempunyai peluang pasar yang besar di perdangangan internasional. Q ant

Selasa Legi, 9 SEPTEMBER 2014

antara foto

Wapres terpilih Jusuf Kalla (kiri) menerima hasil kerajinan perak dari Menakertrans Muhaimin Iskandar (kanan) saat menjadi pembicara dalam “Rembug Nasional Ketransmigrasian”, Jakarta, Senin (8/9).

Jusuf Kalla: Pola Transmigrasi Harus Diganti Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan program transmigrasi harus berganti format dari pola transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi transmigrasi swadaya.

“Jangan berpikir bisa mengulangi pola transmigrasi yang lama, tapi harus dengan pola baru. Mari kita cari format yang lebih baik yang tidak dengan dipaksa-paksa,” ujarnya ketika menghadiri Rembug Nasional Ketransmigrasian yang digelar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Ja-

karta, Senin (8/9) kemarin.

Menurut Kalla, jumlah transmigran sebenarnya tidak berkurang meski pemerintah melakukan pengurangan program karena saat ini banyak orang yang bersedia menjadi transmigran mandiri.

“Transmigran tidak berkurang tapi dengan cara berbeda. Sekarang puluhan juta orang bekerja sebagai transmigrasi swadaya, misalnya di kebun sawit,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga tidak dapat lagi memaksakan transmigrasi misalnya “bedol desa” seperti di masa Orde

Baru sehingga perlu dicari cara lain untuk melakukan distribusi penduduk yang lebih merata.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah dapat semakin banyak membuka perkebunan maupun industri diluar Pulau Jawa untuk mendorong munculnya para transmigran mandiri tersebut. Untuk Pulau Jawa yang lahan terbatas, Kalla mengusulkan untuk dibangun industri manufaktur yang bisa menampung banyak pekerja, bukan perkebunan yang membutuhkan lahan luas.Q ant

Presiden Yudhoyono menyampaikan hal itu menanggapi keinginan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyaad Mbai saat meninjau lokasi fasilitas deradikalisasi badan antiteroris tersebut di Kawasan Pusat Perdamaian dan Kemanan Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (8/9) kemarin.

“Saya putuskan, idenya bagus, diperlukan tetapi tempatnya di mana kita pikirkan nanti,” kata Presiden Yudhoyono. Sebelumnya, dalam penjelasan terkait fasilitas BNPT di kawasan tersebut, Ansyaad Mbai mengatakan, terdapat 48 sel napi khusus teroris militan. Masing-masing sel tersebut dapat diisi tiga napi.

Pembentukan sel napi khusus teroris untuk deradikalisasi tersebut, menurut dia, karena adanya permintaan dari lembaga pemasyarakatan yang justru khawatir terjadinya rekrutmen teroris di dalam penjara. Tidak hanya merekrut para napi, namun juga sipir penjara.

Untuk itu, menurut Ansyaad, kepala lembaga masyarakat mengharapkan agar para napi teroris dipisahkan tersendiri. Dalam penjelasannya terdapat 28 lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat napi teroris.

Presiden saat memberikan penjelasan, sepakat dengan ide agar napi terorris dipisahkan dalam penjara tersendiri. Namun demikian, Presiden tidak sepakat bila terdapat sel para napi teroris di kawasan tersebut.

Mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan untuk pendidikan dan pelatihan baik untuk pasukan perdamaian maupun umum yang justru dapat menimbulkan kerawanan baru.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono meminta agar dicarikan tempat lain yang lebih aman dan tidak menimbulkan kerawanan baru.

Presiden juga mengingatkan penjara ini bukan seperti Penjara Guantanamo, tempat Amerika Serikat memenjarakan para teroris.

“Kita jelas bukan seperti Guantanamo, jelas bukan sekali. Kita mendukung ‘human rights’ (hak asasi manusia),” kata Presiden.Q ant

USAID Bantu Analisis Kebutuhan Guru di Daerah Surabaya, Bhirawa USAID PRIORITAS mendukung implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk memperkuat kapasitas pemerintah di tingkat Kabupaten/ Kota. Pengembangan ini bertujuan agar mampu merumuskan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan yang tepat dan relevan.

USAID akan membantu pe-

merintah daerah supaya mampu menganalisis kebutuhan guru berbasis pada data yang tersedia, seperti hasil UKG (Uji Kompetensi Guru), hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan hasil Analisis Daya Serap Ujian Nasional (UN).

Bantuan itu diberikan karena Pemerintah Kabupaten/Kota sering kesulitan mendesain program peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik yang sesuai dengan tingkat

SDM yang ada dan sesuai kebutuhan daerah.

Dari hasil analisis tersebut nantinya akan dirumuskan bagaimana perencanaan peningkatan mutu guru secara berkelanjutan, sesuai dengan kerangka pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Kemdikbud dan Kemenag.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas BPSDMP-PMP Kemen-

terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dian Wahyuni mengapresiasi dukungan USAID untuk mengimplementasikan PKB. “Saat ini kompetensi guru pendidikan dasar masih rendah. Nilai uji kompetensi guru pada 2013 rata-rata hanya mencapai 47,86 persen,” jelasnya Senin (8/9).

Menurutnya dengan melihat kenyataan tersebut, pemerintah melalui Kemendikbud

telah memprogramkan upaya pengembangan profesionalisme guru dan bila saat ini USAID membantu dalam pendampingan kabupaten/kota, hal tersebut sangat membantu Kemdikbud. Sedangkan Kemdikbud menargetkan semua guru harus sudah professional pada tahun 2015.

Sekitar 3 juta guru di Indonesia di harapkan mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas.Q riq

Berdayakan Peternak Sapi, Pemkab Gelar Exponak 2014 Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya memberdayakan peternak sapi potong dan kambing Peranakan Etawa (PE), salah satunya adalah dengan menggelar Exponak 2014. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan peternak berbasis sumber daya lokal, berdaya saing dan berkelanjutan untuk mencukupi pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak.

Dari penyelenggaraan kegiatan ini juga diharapkan akan meningkatkan kemampuan peternak dalam usaha budidaya peternakan. Selain membangkitkan gairah peternak sapi potong, exponak 2014 juga merupakan promosi atas hasil produksi peternakan unggulan dan untuk menjamin kecukupan kebutuhan daging secara nasional khususnya di Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno mengatakan acara semacam ini akan diadakan setiap tahun agar masyarakat dapat melihat secara lang-

sung produk/populasi ternak sapi dan kambing di Kabupaten Kediri.

“Kegitan ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kepada daerah lain sekaligus untuk mengantisipasi daging impor,” tuturnya saat membuka kegiatan di Lapangan Desa Papar Kecamatan Papar, Minggu (7/9) kemarin.

Menurutnya Hasil peternakan sapi dan kambing di Kabupaten Kediri sudah menampakkan hasil yang menggembirkan terbukti pada tahun 2013 mencapai 181.727

ekor. Oleh karena itu sangat mengharapkan peran aktif dari semua masyarakat untuk lebih meningkatkan usaha peternakan sapi potong dan Kambing guna meningkatkan taraf hidup perekonomian peternak sendiri.

“Para peternak harus mengetahui dan paham betul tentang jenis sapi yang akan dikembangkan dan wajib hukumnya untuk Mantri Peternakan, PPL, dan petugas lapang lainnya memberikan bimbingan teknis kepada petani khususnya peternak” terangnya.

Sementara dalam kontes sapi ini seekor sapi jenis limosin dengan bobot 11 kwintal 55 kilogram keluar sebagai pemenang kontes sapi dalam exponak kabupaten kediri - Jawa Timur. Sapi raksasa seharga 100 juta rupiah ini setiap harinya me-

nghabiskan biaya perawatan dan makan sebesar Rp 50 ribu rupiah saat ini sapi sudah ditawar pembeli Rp 80 juta. Diketahui exponak merupakan event empat tahunan yang rutin digelar pemerintah Kabupaten Kediri

melalui Dinas Peternakan dan Kehewanan. Exponak pada tahun ini diikuti sebanyak 105 ekor sapi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kontes sapi kali ini juga dihadiri oleh tim eksibisi dari kabupaten lamongan. Q adv

Bupati Kediri Hj Haryanti Sutrisno saat menghadiri Exponak 2014

Selasa Legi 9 SEPTEMBER 2014

Tak Tertarik Jadi Wali Kota, Risma Pilih Jadi Dosen ITS l Sambungan hal 1

Senin (8/9) kemarin.

Pernyataan dari Wali Kota Tri Rismaharini untuk menjadi dosen ITS tersebut juga pernah diungkapkan pada saat menjadi narasumber dalam acara Public Figure on Talk (PIFOT).

Di hadapan ratusan mahasiswa kampus ITS, Risma mengungkapkan ketertarikannya untuk menjadi dosen ITS. Risma menjelaskan keinginan tersebut sudah ada sejak dulu, namun belum bisa tercapai karena amanah menjadi Wali Kota Surabaya. ‘’Saya dulu sudah mau mendaftar menjadi dosen di ITS kalau tidak terpilih jadi Wali Kota Surabaya,’’ ungkapnya.

Namun, takdir berkata lain. Risma terpilih sebagai Wali Kota Surabaya untuk periode 2010 hingga 2015. Sehingga, mimpi menjadi dosen ITS harus ditangguhkan untuk sementara.

Risma juga tidak mempermasalahkan jika dirinya tidak lagi diusung PDIP pada Pilwali 2015. Menurut Risma, selama ini dirinya tidak pernah mengharapkan atau meminta jabatan sebagai kepala daerah. ‘’Sekali lagi itu pasti dari Tuhan akan ngatur. Dulu juga tidak kenal partai, kemudian diberikan amanah dari PDIP,’’ kata Risma.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bambang DH mengaku PDIP dalam Pilwali Surabaya mendatang tidak akan mengusung Risma kembali. Alasannya, karena mantan Kepala Bappeko Surabaya ini tidak patuh dengan kebijakan partai. Sebaliknya PDIP akan mengusung kadernya yang lebih patuh terhadap amanah partai.

Lebih jauh Risma mengaku jika jabatan sebagai kepala daerah hingga presiden adalah pekerjaan yang berat dan harus adil. ‘’Jadi wali kota, gubernur, presiden itu berat.

Bukan sekadar ngomong tapi adil, semua harus dihitung,’’ imbuhnya.

Dia juga menegaskan keputusan maju atau tidaknya dirinya dalam Pilwali Surabaya 2015 mendatang sama sekali tidak dipengaruhi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. ‘’Tidak ada satu pun pejabat di Pemkot Surabaya yang ngomong soal jabatan wali kota.

Semua itu dari Tuhan,’’ pungkas Risma.

Demikian pula dengan tawaran jabatan menteri pada kabinet Jokowi-JK, Risma mengaku tak tertarik. Bahkan Risma telah meminta kepada Ibu Megawati agar tidak dijadikan menteri.

Sementara itu DPW PKS Jatim ternyata belum mengambil sikap terkait figur Tri Rismaharani yang akan diusung dalam Pilwali Kota Surabaya 2015 nanti. Sebaliknya, PKS akan menunggu UU Pilkada yang kini masih dalam pembahasan DPR RI terkait pemilihan wali kota/bupati dipilih langsung oleh rakyat atau tidak langsung yang dipilih oleh DPRD. Ketua DPW PKS Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan saat ini PKS masih menunggu UU Pilkada yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI. Sikap PKS yang masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. ‘’Meski demikian kami tetap akan menunggu pengesahan UU Pilkada. Baru setelah itu PKS mengambil keputusan terkait Pilwali Surabaya. Yang pasti kami berkeinginan dalam mengusung calon dalam Pilkada di Jatim KMP tetap bersatu,’’tegas Hammy, Senin (8/9).

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi menegaskan PDIP belum melakukan proses penjaringan, sehingga sangat tidak mungkin PDIP menutup pintu untuk nama calon yang akan maju. Artinya PDIP masih membuka peluang bagi siapapun yang kan maju dalam Pilwali. ‘’Yang pasti nantinya nama-nama yang akan maju akan melewati proses penjaringan, setelah itu bisa diketahui siapa yang akan maju.’’tegas Kusnadi.

Peluang Kecil Menurut Pemerhati Politik Universitas Airlangga Aribowo, keputusan Risma untuk tidak maju kembali di Pilwali 2015 sudah bagus. Ari menganggap Risma sudah mengukur potensi kekalahannya jika tetap memaksa maju kembali menjadi Wali Kota Surabaya jilid dua. Namun perhitungan ini hanya berlaku jika Pilwali benar-benar akan dilakukan secara tidak langsung. ‘’Kalau pemilihan jadi tidak langsung dan Risma tetap maju, habis dia,’’ kata Ari. Jika menghitung jumlah kursi partai yang dimiliki koalisi PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem mencapai 25 kursi. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan Wisnu yang diusung PDIP akan melejit karena hanya membutuhkan tambahan satu kursi saja. Sementara jika Risma memaksa diusung partai lain, akan dipastikan sia-sia.

Perhitungan itu akan berbalik 180 derajat jika pemilihan batal dilakukan secara tidak langsung. Sebab, popularitas Risma masih sangat kuat di mata masyarakat Surabaya.

Sehingga potensi Risma kembali memimpin Surabaya akan kembali besar. ‘’Tidak dapat dipungkiri, manipulasi figur Risma secara habis-habisan oleh media telah berhasil mengangkat citranya di mata masyarakat,’’ tutur dia. n dre.tam, cty

Diperangi dengan Sumuk l Sambungan hal 1

Di hadapan ribuan masyarakat dan ulama se-Malang Raya yang menghadiri peresmian pesantren yang mendidik 1.600-an orang gila, pecandu narkoba, dan kelainan mental lainnya itu, jenderal bintang empat itu menegaskan bahwa ISIS merupakan musuh bersama.

“Mereka (ISIS) sudah mulai ada di Indonesia, tapi kami sudah mengantongi peta kekuatan mereka, karena kita sudah mendeteksi pengikuti ISIS dari sini yang pernah ke Suriah, Irak, dan sebagainya,” katanya.

Menurut dia, pesantren yang merehabilitasi berbagai jenis kelainan mental itu penting, apalagi pengikut ISIS dan mereka yang suka meledakkan diri sendiri dengan orang lain di sekitarnya itu juga merupakan “orang gila baru” yang juga harus diperangi.

“Orang gila baru itu lebih berbahaya daripada orang gila yang ada di pesantren ini, karena itu saya mengajak para ulama dan masyarakat untuk bekerja sama dengan prajurit saya di Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga Babinsa untuk membangun nasionalisme atau ‘sumuk’ itu,” katanya. n ntr

SAMBUNGAN Ketua Pansus Dikuasai KMP, PDIP Bakal Gigit Jari l Sambungan hal 1

tah, kalau mereka tetap ngotot dan akan memonopoli posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Apalagi saat ini pimpinan pansus tatib berasal dari KMP, tentunya kita akan berpikir semuanya harus mendapatkan jatah. Di sini tak ada lagi yang namanya tirani minoritas dan arogansi mayoritas lagi,’’tegas pria alumnus Ubaya Surabaya, Senin (8/9).

Selain itu, dalam tatib yang akan dibahas nanti akan dimasukkan pasal terkait pimpin­an Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) di mana dulunya pimpinan DPRD Jatim otomatis menjadi ex efficio, ke depannya sudah tidak bisa lagi. ‘’Ka­rena dalam tatib nanti pimpinan Banmus maupun Banggar akan dipilih anggota. Tapi dengan catatan jika PDIP terus negotot.

Sementara PKB mulai merendah melihat komposisi KMP yang begitu besar,’’jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PKS Jatim Hammy Wahjunianto. Menurutnya, skema terakhir disebutkan jika PKB dan PDIP akan mendapatkan jatah satu ketua komisi dan dua posisi wakil ketua komisi. Sedang Ge­rindra, Golkar dan Demokrat masing-masing mendapatkan jatah satu posisi ketua komisi dan satu wakil ketua Komisi. Adapun PKS, PPP dan PAN masing-masing mendapatkan posisi wakil ketua komisi. ‘’Untuk posisi Badan Le­gislatif

(Banleg) dan Badan Kehormatan (BK) akan direbut PAN dan PKS sebagai pimpinan,’’tambah pria yang juga Ketua DPW PKS Jatim.

Bagaimana jika PDIP tetap ngotot, menurut Hammy bisa-bisa PDIP tidak mendapatkan kursi.

Mengingat sistim voting akan diberlakukan bila musyawarah mufakat tidak dapat diberlakukan. Termasuk dalam Banmus dan Banggar tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan sistim voting.

Dan yang jelas karena kengototan dan kesombongan Fraksi NasdemHanura, dipastikan partai gabungan tersebut tidak menda­patkan posisi baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Terpisah, Penasihat Fraksi PDIP Kusnadi tetap ngotot terhadap keputusan awal, yaitu ingin merebut posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi. Alasannya, sebagai partai pemenang seharusnya PDIP mendapatkan jatah yang sesuai. Karena itu Kusnadi mengaku jangan disamakan antara mengalah atau dikalahkan. ‘’Kalau kita mengikuti hitunghitungan mereka, itu berarti kita dikalahkan bukan mengalah dan PDIP tidak mau. Yang pasti PDIP tetap pada sikap semula yaitu satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi,’’tambahnya.

Untuk itu, pihaknya minta kepada fraksi-fraksi untuk tidak mencampuri urusan rumah tangganya. Sebaliknya pihaknya tidak mau mengikuti keinginan orang lain. ‘’Saya minta kepada temanteman hargailah hak saya. Kare-

nanya kalau PDIP diberi jatah satu itu namanya dikalahkan,’’tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum terlihat risau dengan polemik pembagian jatah pimpinan komisi di DPRD Jatim. Soekarwo khawatir, masalah bagi-bagi kursi tersebut menimbulkan gesekan lebih besar dan berimbas pada roda pemerintahan yang dia pimpin.

Untuk menetralisasi polemik itu, kemarin Soekarwo menemui sejumlah pimpinan partai. Beberapa di antaranya adalah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Lobi ini dilakukan agar mereka mau berkompromi terkait pembagian pimpinan komisi itu.

“Kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Sir (Sirmadji/ Ketua DPD PDI P Jatim) terkait masalah ini. Saya minta tolong pada Pak Sir, agar masalah ini segera diselesaikan,”tegas Soekarwo seusai memberikan pengarahan pada Diklat Pimpinan.

Hal sama juga disampaikan kepada pimpinan DPD Partai Golkar Jatim. Kepada mereka, Soekarwo juga meminta agar pemilihan pimpinan komisi tidak dilakukan secara voting. Melainkan melalui musyawarah. Cara ini, kata Soe­ karwo lebih elok ketimbang voting.

“Mosok rek gak iso musyawarah.

Koyok wes gak onok kopi karo rokok wae. Akan lebih baik bila masalah ini dibahas bersamasama. Karena itu, jangan sampai ada voting,”pintanya. n cty

Jika Tidak Capai Mufakat, DPR Akan Voting l Sambungan hal 1

voting nanti,” kata Hakam Naja di Gedung DPR Jakarta, Senin ( 8/9).

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengakui kekuatan partai yang pro pengesahan RUU saat ini masih dominan. Menurutnya Koalisi Merah Putih kompak mendukung pemilihan kepala daerah tak langsung. Partai pendukung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demorkat, dan PAN. Sedangkan partai yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Namun Hakam menambahkan posisi kekuatan itu bisa saja berubah. “Semua bisa saja berubah setiap saat,” katanya.

Hakam juga sudah mendapat masukan dari banyak pihak terkait RUU Pilkada. “Aspirasi ini disampaikan dari masyarakat dan aktivis.

Kami akan menyampaikan ke fraksifraksi dan pemerintah,” katanya.

Panja, menurut Hakam, akan kembali menggelar rapat, pekan depan. Ia berharap pada rapat terakhir, masing-masing fraksi menyampaikan sikap akhirnya, sebelum dibawa ke rapat kerja dan disahkan di rapat paripurna.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan posisi fraksinya yang memilih opsi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pilkada dinilai memakan biaya politik yang sangat tinggi. Padahal, di antara penyebab korupsi terus marak belakangan ini, salah satunya karena tingginya biaya politik itu.

“Pilkada langsung yang selama ini berjalan, adalah high cost democracy,” kata Mahfudz di Jakarta.

Baginya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD justru sejalan dengan visi misi KPK dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Meski begitu ia menyadari kemungkinan politik uang di DPRD dalam pemilihan kepala daerah masih rawan penyimpangan. Untuk mencegahnya, dia usul agar ditambah ketentuan guna mengantisipasi celah tersebut. “Harus dibuat meka-

nisme yang meminimalkan politik uang di tingkat DPRD,” tegasnya.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Mora Harahap mengatakan, ada tiga alasan kenapa Pilkada harus dikembalikan ke DPRD. Ketua Umum Pemuda Pertahanan Nasional (PAPERNAS) ini menjelaskan alasan pertama adalah masalah dana. Dia mencontohkan satu pilkada menghabiskan Rp 20 miliar. “Jika ada 500 kabupaten/kota yang melakukan pilkada akan menelan biaya sebesar Rp 10 triliun, belum lagi biaya yang dikeluarkan jika terjadi pilkada dua putaran,” kata Mora Jakarta.

Menurut dia, angka sebesar itu juga tidak menjamin melahirkan kepala daerah yang baik. “Justru selama ini banyak kepala daerah yang bermasalah,” katanya.

Kedua, Pilkada langsung rawan akan konflik. Kata Mora, konflik antara yang menang dan kalah sering mewarnai pemilihan kepala daerah selama ini. Alasan ketiga, jelas Mora, pilkada langsung menimbulkan money politics yang cukup besar. n ira, cty, iib

Peringatan HUT TNI, Bandara Juanda Akan Ditutup Sementara l Sambungan hal 1

Jakarta untuk rapat soal itu. Kalau penutupan belum ada jadwal pasti, tapi kalau tanggal itu ada latihan iya,” ujarnya.

Dia menegaskan, apa pun keputusan dalam rapat tersebut, pihak PT AP I Bandara Juanda akan mengikuti. Karena, kewenangan berada di Kemenhub dan Kemenhan.

“Apa pun keputusannya kami manut saja. Yang jelas jadwalnya belum pasti, termasuk nanti teknisnya seperti apa,” tambahnya.

Sementara itu Kementerian Per-

hubungan membenarkan sedang membahas rencana penutupan Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk menyambut perayaan HUT TNI pada Oktober mendatang.

Namun kementerian belum bisa memastikan bagaimana mekanisme penutupan bandara itu.

“Kami masih rapat masalah tersebut,” kata Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono.

Sebelumnya Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya mengabarkan ada rencana penutupan Bandara

Juanda pada 1-4 Oktober dan 7 Oktober 2014. Perayaan HUT TNI setiap 5 Oktober pada tahun ini akan dipusatkan secara nasional di Juanda.

Rencananya ada 219 pesawat militer terlibat dalam perayaan HUT TNI tahun ini. Pada 26-30 September 2014, akan ada sepuluh parking stand di Terminal 1 dan 2 untuk pesawat militer. Lalu, pada 1-4 Oktober dan 7 Oktober 2014, mulai pukul 07.00 hingga 14.00, aerodrome Juanda ditutup untuk penerbangan sipil. Konsekuensinya, akan terjadi delay panjang atau pembatalan penerbangan sama sekali. n ach, ins

11 Tiga Bulan Lulus, SKHUS Belum Dibagi l Sambungan hal 1

Dindik kabupaten/kota hanya menerima saja.

Namun yang selalu menjadi sasaran pertanyaan kapan turunnya SKHUN atau ijazah adalah Dindik di kabupaten/kota.

“Hampir setiap hari saya menerima Short Massage Service (SMS) dari sekolah maupun wali murid mempertanyakan kapan SKHUS SD/MI. Kami pun tidak bisa memberi jawaban apa-apa,” akunya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/9).

Jika mengacu pada jumlah peserta US tahun ini di Kota Pahlawan, Eko menjelaskan sebanyak 45.586 siswa SD/MI yang kini menunggu SKHUS SD/MI. Rinciannya, 41.844 siswa SD dan 3.742 siswa MI. Eko pun dapat memaklumi, US tingkat SD/ MI sudah dilaksanakan Mei lalu dan hasilnya diumumkan Juni, tapi distribusi SKHUS cukup terlambat. “Memang ijazah sudah dibagikan ke sekolah-sekolah, tapi SKHUS belum,” katanya.

Pengambilan SKHUS ke provinsi untuk SD, lanjut Eko, baru diambil kemarin. Selasa (9/9) hari ini rencananya baru akan dibagikan kepada sekolah-sekolah di Surabaya.

Sayangnya, SKHUS yang diambil tidak termasuk untuk MI. Kapan jadwal pengambilannya, Eko belum tahu pasti kapan provinsi memberikannya.

Setelah diterima seko-

lah, siswa kelas VI yang sudah lulus dan menyebar keberadaannya akan dipanggil untuk melakukan cap tiga jari dan tanda tangan SKHUS di sekolah masing-masing. Menurutnya ini yang cukup merepotkan. Sebab, siswa yang lulus telah menyebar ke berbagai sekolah. “Bila mengacu tahun-tahun sebelumnya, ijazah dan SKHUS dibagikan bersamaan. Jadi tidak ribet waktu cap tiga jari dan tanda tangan harus memanggil lagi,” jelasnya.

Eko pun mewanti-wanti kepada sekolah supaya tetap memanggil semua siswa yang berhak mendapat SKHUS. Jangan sampai ada satupun siswa terlewat, sehingga sekolah tidak perlu menyimpan SKHUS yang merupakan hak siswa. Orangtua siswa pun diminta pro aktif menanyakan kepada anaknya apakah sudah menerima SKHUS atau belum. “Untuk yang MI biar nanti pihak Kemenang yang mengambil sendiri. Tapi, untuk waktunya silakan tanya ke provinsi,” tandasnya.

Terkait keterlambatan ini, Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto beralasan jika program cetaknya baru diterima dari pusat.

Namun saat ini proses cetak sudah rampung dan sedang dalam proses pengisian. “Sekarang masih diisi. Lokasi pengisiannya di Hotel Satelit Surabaya,” tutur dia singkat. n tam

PKB Rekomendasikan Joko Setijono sebagai Ketua DPRD l Sambungan hal 1

komendasi dari DPP PKB No 16403/DPP-03/V/A.1/ VIII/2014, juga menetapkan Joko setijono sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Madiun periode 2014-2019.

“Surat rekomendasi sudah terbit pada Selasa 26 Agustus lalu. DPP PKB menunjuk Joko Setijono untuk duduk sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Madiun dari partai PKB. Sesuai perundangan yang berlaku, untuk pengisian Ketua DPRD itu memakai sistem perolehan kursi terbanyak. Karena sesuai dengan perolehan Pemilu legislatif 2014 lalu PKB memperoleh kursi sebanyak 13 kursi, otomatis jatah kursi Ketua DPRD untuk PKB,”kata Sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun Nuryanto kepada wartawan, Senin (8/9).

Menurutnya lagi, selain mendapatkan jatah kursi pimpinan, PKB juga

menempatkan kadernya sebagai ketua fraksi.

Sesuai surat rekomendasi dari DPW PKB No. 4215/DPW-03/IV?A.1/ VIII/2014, menetapkan nama Ahmad Sayuti sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Madiun untuk periode 2014-2019.

Sedangkan untuk posisi wakil ketua, dua parpol telah menyerahkan rekomendasikan dua nama ke Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun. Mereka adalah Bagus Riski Dinarwan dari Partai Golkar dan Hari Puryadi dari Partai Demokrat.

Sesuai dengan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, partai besar yang mendapatkan kursi signifikan yakni PKB mendapatkan kursi sebanyak 13 kursi, PDI Perjuangan sebanyak 8 kursi, Partai Demokrat (PD) dengan 6 kursi dan partai Golkar dengan perlehan sebanyak 5 kursi. n dar

Perkuliahan Unair Banyuwangi Resmi Dibuka l Sambungan hal 1

kampus Banyuwangi.

Tahun pertama, terdapat 153 mahasiswa Unair kampus Banyuwangi. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai Jambi, Lampung, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar, Bojonegoro, Kediri, Probolinggo, Jember, Cilacap, Flores, Kupang, Bali, sampai Papua.

“Kami pastikan untuk terus menjaga kualitas proses perkuliahan di Banyuwangi ini tidak berbeda dengan Unair Surabaya. Ini sesuai sistem jaminan mutu Unair yang akreditasinya A. Tentunya dengan sarana dan prasarana yang akan terus dilengkapi,” ujar Achmad Syahrani.

Dia mengatakan, tenaga pengajar dosen tetap tinggal di Banyuwangi. Se-

jumlah guru besar Unair juga mengajar di Banyuwangi, seperti Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair Prof Moch Amin MSi, PhD. “Tenaga administrasi untuk pelayanan akademik dan lain-lain juga sudah siap,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair Prof Moch Amin MSi, PhD yang saat itu juga hadir merasa senang melihat optimisme di wajah para mahasiswa. “Pancaran semangat itu jadi modal penting untuk memulai studi hingga sukses menjadi sarjana yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Amin yang baru dikukuhkan Sabtu lalu.

Salah seorang mahasiswa, Taarifatul Asmaulhusna, menyambut antusias perkuliahan Unair di Banyuwangi.

Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat itu mengatakan, Unair

Banyuwangi merupakan pilihan pertamanya saat seleksi mahasiswa secara nasional beberapa waktu lalu.

“Saya sengaja pilih di Banyuwangi, meski di Udayana ada fakultas yang sama. Semoga saya bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Banyuwangi daerah yang pas untuk studi, tenang dan saya dengar wisatanya luar biasa, jadi pas untuk rekreasi setelah belajar,” kata mahasiswa asal Denpasar itu.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, berharap kehadiran Unair kampus Banyuwangi bisa menjadi pemacu peningkatan kualitas SDM daerah. “Bersama kampus-kampus lain yang sudah ada di Banyuwangi, mari bersama-sama memajukan daerah. Semua bareng-bareng karena tugas memajukan daerah ini makin mudah kalau semua bergerak secara sin-

ergis. Di samping dunia riset Banyuwangi yang tentunya juga akan lebih bergairah karena bakal banyak guru besar berkiprah di sini,” kata Anas.

Anas menambahkan, kehadiran Unair di Banyuwangi bisa menggerakkan ekonomi lokal. Ratusan mahasiswa menyewa pondokan, membelanjakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, hingga berwisata di Banyuwangi. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah mahasiswa akan semakin berlipat, sehingga pergerakan ekonomi kian besar.

“Saat ini telah muncul lapangan ekonomi baru, ada warga membuka pondokan, menjual makanan, dan jasa penunjang lain. Dan yang bikin surprise, ternyata mahasiswanya datang dari seluruh Indonesia, ini melengkapi kebhinnekaan yang sudah ada di Banyuwangi,” ujar Anas. n mb5

Tanpa Pesangon, Kabupaten Malang Bersih-bersih Lokalisasi l Sambungan hal 1

saat Pemkab Malang merayakan HUT ke-1.254.

“Kami ingin ‘bersih-bersih’, terutama membersihkan daerah ini dari prostitusi.

Sebagai langkah awal, tujuh lokalisasi akan ditutup dan itu akan menjadi kado ‘manis’ bagi ulang tahun Kabupaten Malang pada bulan November nanti,” kata Abdul Malik belum lama ini kepada Antara.

Menurut dia, lokalisasi tersebut akan segera dialihfungsikan agar tidak digunakan lagi setelah ditutup secara resmi.

Misalnya, lokalisasi di Suko Kecamatan Sumberpucung yang akan diubah menjadi sentra karaoke keluarga, lokalisasi Kebobang di Kecamatan Wonosari akan dijadikan pusat industri rumah tangga yang bergerak di sektor makanan olahan khas Gunung Kawi, yakni ubi jalar Gunung Kawi atau ubi jalar ungu.

Sementara itu, lima lokalisasi lain

juga akan dialihfungsikan. Untuk alih fungsi lokalisasi lainnya, hanya tinggal menunggu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Koperasi dan UKM yang akan mencari bentuknya yang sesuai dikembangkan di kawasan tersebut.

Ketujuh lokalisasi yang bakal ditutup itu, di antaranya adalah Kebobang Wonosari, Kalikudu Pujon, Slorok Kecamatan Kromengan, Girun Kecamatan Gondanglegi, Embong miring di Kecamatan Ngantang, serta Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan “Setelah ditutup, kami akan mengupayakan yang terbaik agar prostitusi tidak menjalar dan pindah di tempat lain,” tegasnya.

Program penutupan ketujuh lokalisasi di Kabupaten Malang tersebut juga mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Antarumat Beragama

(FKUB), bahkan kedua organisasi tersebut mendesak Bupati Malang Rendra Kresna agar tidak ragu dan mempercepat penutupan lokalisasi yang ada di daerah itu.

“FKUB akan berada di garis depan dalam penutupan lokalisasi tersebut, bahkan MUI juga mendukung program penutupan itu. Penutupan lokalisasi di Kabupaten Malang sesuai dengan visi Kabupaten Malang sebagai kawasan beragama. Oleh karena itu, Bupati jangan ragu untuk menutupnya,” tegas Ketua FKUB Kabupaten Malang Mahmud Zubaidi.

Hanya saja, rencana penutupan tujuh lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang itu meresahkan sejumlah penghuni lokalisasi dan LSM. Rencana penutupan yang belum jelas arah dan alihfungsinya dikhawatirkan akan menimbulkan lokalisasi baru, bahkan tanpa ada pengendalian terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS).

Data Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang pada 2014 mencatat 75 persen pengidap IMS berasal dari kelompok PSK. LSM yang fokus mendampingi PSK di Jawa Timur, Paramitra menyebut penutupan lokalisasi yang terpusat dikhawatirkan akan berdampak pada penularan IMS yang tidak terkontrol.

Belum lama ini Manajer Program Yayasan Paramitra wilayah Malang Raya Sudarmaji mencontohkan dampak penutupan lokalisasi Dolly yang imbasnya terasa di berbagai wilayah lain di luar Surabaya.

Menurut dia, banyak PSK asal Dolly yang turun ke daerah lain untuk melanjutkan profesi mereka di lokalisasi baru, termasuk Malang Raya dan Pasuruan. Di Kabupaten Malang, berada di wilayah Singosari, Pakisaji, Wagir, Sitiarjo, dan Pujon, di Kota Malang berada di sekitar Stasiun Kota Baru, kemudian di Tretes, Prigen, paling banyak ditemukan lokalisasi baru yang diduga pindahan dari Dolly. *

UTAMA

12

Selasa Legi, 9 SEPTEMBER 2014

26 Kursi Berbagai Formasi Gagal Terisi

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi 2014

Batu,Bhirawa Sebanyak 26 kursi dari beberapa jenis formasi jabatan gagal diisi dalam ujian penyesuaian ijazah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.

Terompah panjang, butuh kekompakan

Dagongan, Kekuatan dan Kebersamaan.

Egrang, keseimbangan dan kecepatan.

Dari kegagalan tersebut, angka paling banyak ada pada kualifikasi pendidikan Diploma III (DIII) yang mencapai 21 kursi. Kegagalan ini disebabkan tidak adanya peserta yang memenuhi seleksai administrasi untuk jenis formasi tersebut.

“Untuk ujian penyesuaian ijazah kali ini diikuti oleh 157 peserta. Mereka memperebutkan 70 kursi dari berbagai formasi. Dari jumlah peserta itu, 107 di antaranya adalah peserta untuk formasi dengan kualifikasi pendidikan sarjana atau S1. Sedangkan sisanya adalah kualifikasi pendidikan SMA/ SMK dan DIII,”ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Ahmad Suparto, Senin (8/9).

Diketahui, dalam ujian penyesuaian ijazah kali ini ada sebanyak 176 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu yang telah mendaftarkan diri. Mereka akan memperebutkan 70 kursi dari berbagai formasi yang saat ini sedang kosong.

Dan dari seleksi administrasi yang dilakukan, terseleksi 157 PNS yang bisa mengikuti ujian yang dilaksanakan di Universitas Merdeka (Unmer) Malang.

Selain itu, dari seleksi administrasi yang dilakukan telah membuat beberapa formasi gagal mendapatkan peserta. Maksudnya, tidak ada dari para pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi (kualifikasi pendidikan) yang dibutuhkan.

Di antara formasi dari kualifikasi DIII yang gagal terisi adalah, pencatat kartu kendali dan penguji kartu kendaraan wajib uji, pengolah arsip, pengolah data arsip, penyusun bahan perencanaan strategis, benda-

Hadang, Strategi dan kecerdikan.

Menumbuhkan dan Menjaga Aset Budaya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim terus berupaya untuk mengembangkan olahraga tradisional di kalangan masyarakat.

Karena olahraga ini termasuk salah satu warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah tergerus jaman.

S

alah satu upaya yang dilakukan oleh Dispora Jatim yakni menggelar In vitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi 2014 di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Minggu (7/9). Kegiatan diikuti 24 kabupaten/kota di Jatim. Selain mengembangkan olahraga tradisional, kegiatan ini juga sebagai ajang seleksi untuk mengirim para juara ke ajang nasional.

Bupati Blitar, H. Herry Noegroho mengaku senang karena

kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat baik, karena mengangkat olahraga yang selama ini mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Kalau masyarakat sehat, maka “Selain prestasi, tujuan utamanya adalah mengolahragakan masyarakat,” katanya dihadapan peserta.

Invitasi olahraga tradisional ini juga masuk dalam bagian ‘Bangga Blitar’ yang juga menggelar acara pameran, karnaval dan beberapa kegiatan lainnya.

Ditemui ditempat yang sama, Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono menjelaskan, kegiatan ini menggunakan aturan nasional, karena mereka yang berhasil meraih juara pada masingmasing cabang olahraga akan mewakili Jatim bertanding di level nasional pada tahun 2015. Lebih lanjut, mantan Kasatpol PP Jatim itu menjelaskan, olahraga tradisional salah satu bagian dari NKRI, karena hampir seluruh provinsi memainkan olahraga yang dilo-

HASIL INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI 2014 No

Kota/Kabupaten

1 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Surabaya Kota Kediri Kab. Sidoarjo Kab. Tuban Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Lumajang Kab. Pacitan Kota Malang Kab Banyuwangi Kab. Sampang

Terompah

Cabang Olahraga Egrang Hadang

Dagongan

Harapan I Juara I Juara II Juara III -

Juara I Juara II Juara III Harapan I

Juara III Juara II Harapan I Juara I -

mbakan di Blitar ini. “Kita Harus mempertahankan budaya, memupuk rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan olahraga,” katanya.

Cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan dan dilombakan adalah hadang, dagongan, terompah panjang dan egrang. Hasilnya Surabaya berhasil menempati peringkat pertama setelah merebut juara I di lomba egrang, juara III di dagongan, harapan satu di cabor terompah dan hadang. Kota Kediri menempati peringkat kedua dengan

Bupati Blitar, H. Herry Noegroho saat membuka Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi 2014 (kiri). Hadir pula Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono bersama para undangan (atas).

Harapan I Juara I Juara II Juara III -

meraih juara I di hadang dan Juara II dagongan dan Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ketiga setelah meraih juara II hadang dan harapan I dagongan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti’in, SH mengatakan, kegiatan invitasi olahraga tradisional ini rutin dilaksanakan tiap dua tahun sekali dan juara I pada masing masing cabor akan mewakili provinsi Jatim ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Q wwn

foto-foto dok Dispora Jatim

Kabid Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti’in, SH, saat memberikan piala kepada para juara.

KOMISI INFORMASI

PERIODE 2014-2018

PROVINSI

JAWA

TIMUR

Ahmad Suparto

hara penerimaan, pengolah data ketatausahaan keuangan, operator komputer, pengadministrasi dan pengolah bahan inventaris, pengadministrasi dan pengujian kendaraan bermotor, pengetokan plat uji, dan pengatur lalu-lintas.

Sedangkan dalam formasi dengan kualifikasi pendidikan sarjana, ada lima kursi yang juga gagal terisi.

Hal ini diakibatkan para PNS Kota Batu saat ini, tidak ada yang memiliki jenis pendidikan yang dibutuhkan. Yaitu, S1 Studi Pembangunan, S1 Ilmu Kesehatan, S1 Pendidikan Kimia, S1 Teknik Lingkungan, dan S1 Teknik Pembangunan.

Dengan hasil ini, kata Suparto, kursi yang saat ini diisi dengan kualifikasi ijazah yang belum sesuai akan dibuka kesempatan kembali dalam ujian penyesuaian tahun depan. Apakah ada kemungkinan akan dibuka jalur umum dengan pembukaan penerimaan CPNS? Ahmad Suparto masih belum bisa memastikan. “Kalau untuk penerimaan CPNS masih harus dilakukan kajian kembali oleh Bagian Organisasi untuk kemudian disetujui oleh walikota,”jelas Suparto. Q nas

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Web : kip.jatimprov.go.id; Email : kipjatim@yahoo.com Jl. Bandilan No. 4 Waru Sidoarjo Telp/Fax : (031) 8546945

Semangat Baru Mengawal Transparansi dan Partisipasi di Jawa Timur Momentum Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) pada 28 September 2014 mendatang disemangati dengan kehadiran lima (5) orang anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2018. Kelima anggota yang dikukuhkan sebagai komisioner periode 2014-2018 oleh Gubernur Soekarwo pada 18 Agustus 2014 lalu adalah Ketty Tri Setyorini, Zulaikha, Isrowi Farida, Mahbub Junaidi dan Wahyu Kuncoro.

G

ubernur Soekarwo meminta kepada keli ma komisioner baru untuk terus berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang adil dan konstruktif di Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), telah menjamin hak setiap orang untuk tahu (rights to know) informasi publik, dan mewajibkan badan-badan publik untuk membuka informasi bagi masyarakat, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 17 UU KIP. Undang Undang KIP dirancang dan ditetapkan dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan yakni : (1) membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (2) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (3) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (4) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (5) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagian besar isi UU KIP itu lebih banyak mengatur tentang status informasi, hak warga negara dalam mengakses dan kewajiban badan publik untuk memenuhi hak tersebut. Itu pula sebabnya, implementasi UU KIP lebih banyak mengarah pada dua tujuan pertama (1-2). Sedangkan tiga (3) tujuan terakhir (3-5), adalah hasil (outcomes) dari impementasi UU KIP. UU KIP juga mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi (KI), sebagai suatu Lembaga Negara Penunjang (state auxiliary body).

Komisi ini berfungsi sebagai penyelesai sengketa (dispute settlement) dalam akses terhadap informasi. KI juga diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pengaturan (regulatory function). Ketty Tri Setyorini, ketua KI Jawa

Timur periode 2014-2018 meminta dukungan semua pihak di Jawa Timur untuk terus mendukung implementasi UU KI. Menurutnya, sosialisasi dan implementasi UU KI yang lebih masif di seluruh elemen masyarakat, akan mempercepat pemerintahan yang terbuka atau transparan, mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Optimisme peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi publik ke depan sejalan dengan profesionalisme Badan Publik dalam menjalankan kewajiban, menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan infromasi publik secara cerdas, maka sengketa informasi publik semakin kecil terjadi.

Empat tahun masa bakti Komisi Informasi periode 2010 - 2014 telah berakhir. Tongkat estafet Komisi Informasi Jawa Timur telah diserahkan kepada lima orang Komisioner baru yang dikukuhkan Gubernur. Selama periode komisioner sebelumnya, telah banyak capaian yang diraih. Diantara capaian itu adalah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur serta di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur. Selain itu, komisioner periode sebelumnya telah berhasil membuat Pedoman Administrasi dan Hukum Acara Komisi Informasi (PAHAKI), Pedoman Umam Standar Operasional Prosedur (Pedum SOP), Film Iklan Layanan Masyarakat dalam bentuk animasi, Film Media Layanan Masyarakat.

Kelembagaan Komisi Informasi Jawa Timur yang sudah berjalan satu periode juga telah 'mewariskan' beberapa hal penting seperti infrastruktur dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang cukup memadai. Serta didukung oleh tim kerja (Komisioner, Staf, dan

Ketua KI lama ketika menyerahkan Buku Serah Terima Jabatan ke Ketua KI baru.

Pengucapan sumpah jabatan Anggota Komisi Informasi Prov jatim periode 2014-2018 di hadapan Gubernur Soekarwo pada 18 Agustus 2014

Gubernur memberikan ucapan selamat kepada Anggota Komisi Informasi Prov Jatim yang baru dilantik.

Tenaga Ahli) yang solid dan kompeten.

Karenanya, komisioner baru (periode 20142018) akan meneruskan dan mengembangkan sejumlah capaian dan program komisioner sebelumnya. Menurut Ketty Setyorini, peningkatan kualitas PPID sekaligus penguatan Badan-badan publik akan terus dilakukan

Serah Terima Jabatan disaksikan Kepala Dinas Kominfo Prov Jatim.

Lima Anggota Komisi Informasi Prov Jatim, dari kiri Wahyu Kuncoro, Zulaikha, Ketty Tri Setyorini, Isrowi Farida, dan Mahbub Junaidi.

demi penerapan UU KIP dan beserta peraturan perundangan terkait.

Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan dijawab oleh komisioner baru KI Jawa Timur di masa mendatang. Peningkatan kualitas layanan informasi dan dokumentasi oleh PPID dan sosialisasi tentang pentingnya

Kepala Dinas Kominfo Harjogi, SH MSi menyerahkan cinderamata kepada Anggota KI lama.

pemanfaatan UU KIP secara baik dan benar bagi masyarakat adalah tantangan utama.

Apalagi, di tahun-tahun mendatang, pemerintah akan mulai menerapkan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar di sejumlah kabupaten-kota di Jawa Timur. Dua agenda besar yang sudah didepan mata itu, membutuhkan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara dan kepastian pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.

Karenanya, Komisi Informasi Jawa Timur bertekad untuk mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi "Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif". Semua itu akan (dan harus) dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan demokratis di provinsi Jawa Timur. Q *