SELASA
10 September 2013
Wajib Tuntas Akhir Tahun
DPRD Minta SKPD Lebih Serius KOTA-Pelaksanaan proyek tahun lalu harus menjadi pelajaran serius baik bagi pemerintah maupun rekanrekan kontraktor. Ini terkait banyaknya pekerjaan proyek yang terbengkalai atau tidak selesai sesuai dengan waktu kontrak. Maka, pada pelaksanaan proyek tahun ini, DPRD Kabupaten Sumenep meminta SKPD terkait dan para rekanan untuk serius mengerjakan pembangunan.
Iskandar, legislator dari Partai Amanat Nasional meminta kepada SKPD terkait dan juga para rekanan agar menyelesaikan pekerjaannya pada akhir tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan proyek sangat dibutuhkan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. “Karena kondisi yang sekarang sudah parah baik di Desa Longos-Candi, Sergang Kecamatan Batuputih, mudah-mudahan dinas dan pihak pemborong bisa melaksanakan tuntas pada akhir tahun,” kata Iskandar,
Senin (9/9). Disinggung soal pengawasan dewan, Iskandar menjawab bahwa untuk melihat hasil dari realisasi proyek bisa dilihat pada hasil laporan konsultan pengawas. “Termasuk juga pengawasan DPRD, tapi bagi masyarakat yang ingin tahu detailnya, bisa dilihat di konsultan pengawas, karena dia yang lebih tahu tentang kuantitas maupun kualitas,” jawabnya. Saat ini, masih ada pekerjaan proyek yang terbengkalai, padahal pekerjaan proyek itu sudah dikerjakan
pada tahun lalu, jalan yang tidak dituntaskan itu kondisinya benar-benar parah. Bahkan ada yang baru saja diperbaiki dengan tambal sulam, pada tahun kemarin saat ini sudah ada yang rusak. Sementara itu, kondisi jalan di Desa Longos-Candi sebagai jalur atau akses wisata Pantai Lombang serta jalan di Desa Sergang Kecamatan Batuputih kondisinya saat ini benar-benar memperihatinkan. Semua itu karena pekerjaan pada 2012 yang lalu tidak tuntas sehingga diputus kontrak. (rei/h4d)
TIDAK TUNTAS: Dewan minta agar pekerjaan proyek tidak seperti pada tahun sebelumnya, banyak tidak selesai pada batas waktu yang telah ditentukan.
KM/DOK
Dua Puskesmas Kompak Tolak Pasien
KM/FATHOR RAHMAN
LAYANAN KESEHATAN: Abdul Kariem tergolek lemah setelah menjalani operasi di RSUD Moh Anwar. Ia sempat kecewa setelah ditolak berobat dua puskesmas, Senin (9/9).
KOTA-Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep kembali dikeluhkan masyarakat. Seorang pasien, sempat ditolak dua puskesmas dengan alasan stok obat tidak memadai. Kekecewaan ini menimpa Abdul Kariem warga Dusun Nagger Desa Kolpo Kecamatan Batang-Batang. Aki-
bat kakinya terkena cangkul, Abdul dilarikan oleh keluarganya ke puskesmas setempat. Dari keterangan Hosmaniyah, istri Abdul Kariem, suaminya saat itu dibawa ke Puskesmas Batang-Batang. Namun, sampai di puskesmas, suaminya ditolak karena stok obat tidak ada.
“Setelah itu kami mencoba mengalihkannya, yakni membawa ke Puskesmas Kecamatan Gapura yang bersebelahan dengan Kecamatan Batang-batang. Namun disana juga tidak bisa dirawat, dengan alasan yang sama,” ungkap perempuan 40 tahun tersebut pada kabar Madura, Senin (9/9).
Lantaran ditolak di dua Puskesmas, keluarga langsung bermusyawarah, hal itu dilakukan karena kondisi lelaki 49 itu semakin parah. Setelah itu pihak keluarga memutuskan membawa Abdul ke RSUD Moh Anwar Sumenep. Sesampainya di RSUD Moh Anwar sekitar pukul 12.00 pada Minggu
(8/9), pihak keluarga harus kembali menerima ‘pil pahit’. Pasalnya, pasien tidak langsung ditangani oleh pihak rumah sakit, sehingga kekesalan pihak keluarga menjadi-jadi pada pelayanan kesehatan di Sumenep, tidak terkecuali RSUD. Dikatakan oleh keluarga pasien lainnya, Hartono bahwa pasien yang keadaannya cukup parah masih belum ditangani oleh tim medis rumah sakit, dengan alasan bahwa dokter ahli bedah sedang tidak di rumah sakit tersebut. “Alasan yang kami terima dari pihak rumah sakit adalah dokter spesialis bedah untuk rumah sakit tersebut yang khusus menangani pasien karena terluka terkena cangkul itu tidak ada, jadi harus menunggu pada keesokan harinya, dan ternyata kalau hari Sabtu dan Minggu dokter spesialisnya memang tidak ada,” ungkapnya dengan nada kesal. Semenatara itu, menurut keterangan Direktur RSUD Moh Anwar, Fitril Akbar operasi memang sudah terjadwal, dan kebetulan pada malam itu sang dokter masih melangsung operasi pasien lainnya. “Di UGD kita siapkan 2 dokter jaga, dan tadi malam (kemarin malam, red) dokter bedah memang ada tapi hanya satu dan kebetulan masih melakukan operasi, jadi saya mohon maaf kalau ada pelayanan yang masih belum sempurna,” ujarnya saat dikonfirmasi via pesan singkat. (ong/h4d)
Pelaku Perampokan Dipastikan Residivis
LANGGANAN & IKLAN SUMENEP FARUOK - 0817 9322 780
---------------------------
PROBOLINGGO 081 3333 83819
Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com
Hasil Migas Jadi Urusan Pusat Pemkab Mengaku Tak Mempunyai Kewenangan KOTA-Meskipun Sumenep dikenal sebagai penghasil Minyak dan Gas (Migas), namun pemerintah setempat tidak tahu berapa produksi Migas setiap hari. Pihak terkait menyatakan itu sudah menjadi urusan pemerintah pusat. Kepala Kantor ESDM Pemerintah Sumenep, Abdul Kahir, Senin (9/9), mengatakan jika kewenangan masalah produksi Migas dari Sumenep adalah pemerintah pusat. “Sesuai dengan prosedur, yang punya kewenangan pemerintah pusat dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau investor,” kata Abdul Kahir. Sementara ini, sumur migas yang sudah memproduksi Migas selama ini diantaranya, di Pagerungan Pulau Sapeken yang berada dibawah KEI dan juga di Blok Malio yang dikelola PT Santos yang sebelumnya dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mantan Kabag Humas Pemkab Sumenep ini juga menyebut tidak tahu soal berapa dana bagi hasil dari Migas. “Kalau itu yang tahu tim anggaran, saya bukan tim anggaran,” jawabnya. Abdul Kahir hanya menjelaskan bahwa dana bagi hasil yang masuk ke kas Pemkab Sumenep dari
Pembagian dana bagi hasil dari PT Santos itu masuk ke pemerintah daerah sebesar 50 persen dan Provinsi 50 persen sejak 2013,” ABDUL KAHIR Kepala Kantor ESDM Pemerintah Sumenep
PT KEI (sumur di Pakerungan) sebanyak 12 persen dari pemerintah pusat, sementara dari PT Santos 50 persen untuk Pemkab Sumenep dan 50 persen untuk Pemprov Jatim. Hal itu setelah ada kebijakan dari Gubenur Jawa Timur pasca dimenangkannya pemerintah Sumenep pada saat yudisial review di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu. “Pembagian dana bagi hasil dari PT Santos itu masuk ke pemerintah daerah sebesar 50 persen dan Provinsi 50 persen sejak 2013,” terangnya. Untuk diketahui, selama ini sumur Migas di Malio yang berada dibawah perusahaan PT Santos berada diatas 4 mil, itu artinya, Sumur tersebut milik Pemprov Jatim. Namun setelah dilakukan gugatan yudisial review ke MK, diputuskan jika Blok Malio berada di wilayah Pemkab Sumenep karena memiliki jarak di bawah 4 mil. (rei/h4d)
‘Gelapkan’ BPKB, Perawat Diamankan Polisi
KRIMINALITAS
KOTA- Kepolisian Resor (Polres) Sumenep memastikan Moch. Amin (50) Warga Dusun Baksaba’an, Desa Batu Putih laok, Kecamatan Batu Putih pelaku percobaan perampokan yang disertai pembacokan Sabtu (7/9), merupakan residivis yang sudah sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Sumenep AKBP Marjoko kepada Kabar Madura. Menurutnya pelaku sudah sering melakukan tindakan perampokan namun selama ini pelaku melakukan tindakan tersebut di luar wilayah Sumenep. “Pelaku Residivis, biasa beroperasi diluar Sumenep,” ungkapnya. Lebih lanjut Marjoko mengatakan jika aksi pelaku terbilang nekat sebab saat pelaku melakukan penghadangan tengah berboncengan tiga dengan dua orang pelaku, namun hingga kini kedua pelaku tersebut masih dalam pengejaran. “Kami masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku,” ungkapnya. Selain melakukan pengejaran Marjoko juga mengaku tengah memastikan peran kedua pelaku saat Moch. Amin melakukan penghadangan dan membacok korban. Mengingat pengakuan Moch. Amin kedua temanya duduk di atas sepeda motor. “Tentu kami tidak percaya begitu saja pengakuan pelaku yang ditangkap,” ungkapnya. (fir/h4d)
7
KM/ DOK
TANPA IZIN: Secara mayoritas warnet yang ada di Sumenep masih belum mengantongi legalitas, hanya sekitar 8 dari 64 yang mengantongi SIUP.
KOTA- Seorang oknum perawat di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, berinisial EAF (32) terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Warga Desa Kalianget Timur ini diduga melakukan penipuan terhadap rekannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Madura, tenaga kesehatan ini awalnya memberi pinjaman kepada MN sebesar Rp 35 juta. Namun syaratnya, MN harus menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza. Hanya saja EAF kemudian menjaminkan BPKB milik MN ke sebuah lembaga pembiayaan untuk mendapat
dana pinjaman sebesar Rp 80 juta. Kasus ini terbongkar setelah korban yang akan melunasi pinjamannya, mendapat jawaban berbelit-belit dari pelaku. Setelah melakukan cek, korban akhirnya tahu jika pinjaman yang diperoleh pelaku lebih besar. Menaggapi aksi penipuan tersebut, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengungkapkan, jika pelaku diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan dan terancam dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP. “Saat ini pelaku kami amankan di Mapolres, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.(fir/h4d)
Hanya 8 dari 64 Warnet Miliki SIUP KOTA-Mayoritas Warung Internet (Warnet) yang beroperasi di Kabupaten Sumenep, ternyata tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dari total 64, hanya delapan yang mempunyai SIUP. “Dari 64 pengusaha Warnet yang ada di Sumenep, hanya ada 8 yang mengantongi SIUP. Dengan banyaknya yang masih tidak berizin, membuat kami kesulitan memberikan pantauan terhadap Warnet yang ada,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi pada Kabar Madura, Senin (9/9). Kondisi ini membuat Dis-
kominfo kesulitan dalam melakukan teguran atau sanksi karena banyak warnet yang tidak terpantau. Terkait sosialisasi, Yayak mengungkapkan kalau pihaknya sudah gencar melakukannya. “Masalah itu, kami akan terus dorong pengusaha Warnet untuk cepat-cepat mengurus surat izin. Sebab kami tidak bisa bertindak kalau mereka belum mengantongi surat izin,” terangnya. Terpisah, salah satu pengusaha Warnet yang berada di Desa Pajagalan Kecamayan Kota Pusawi mengakui, sempat didatangi petugas dari Diskominfo dan mengimbau untuk mengurus
surat izinnya. “Tetapi kami belum tahu caranya seperti apa mengurus izin, sebab di Sumenep itu biasanya agak sulit. Sehingga kami canggung, apalagi kalau masih ada bayarannya, atau segala macamnya yang membuat kami enggan untuk mengurus izin,” terangnya. Menurut pengusaha asal kepulauan ini, ternyata pengawasan yang dilakukan pemerintah hanya beberapa waktu saja, selain itu sudah tidak ada lagi datang untuk mengawasi. “Memang sempat datang para pengawasnya, tetapi sejauh ini dari tim pengawasan tidak datang lagi,” ceritanya. (ong/h4d)
KM/FIRMAN GHAZALI AKHMADI
AKSI PENIPUAN: EAF (32) (dua dari kanan), warga Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget ketika, diamankan aparat Polres Sumenep, Senin (9/9). Email Redaksi: redaksi.kabarprobolinggo@gmail.com