Buletin mandiri badan pmpd kep bangka belitung, juli 2014

Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Februari 2014.

Peserta memberikan pendapat saat RAKOR Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, April 2014

Lomba Antar Pelaku (TPK) yang diadakan RBM Belitung Timur pada 17 Januari 2014, di lokasi pantai Nyiur Melambai Desa Lalang, Kecamatan Manggar

Wajah-wajah bersemangat para siswa dan guru di Gedung TPA PNPM MPd. T.A. 2013, di Desa Cambai Selatan, Namang, Bangka Tengah

Gedung TPA PNPM MPd. T.A. 2013 di Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Bangka Tengah

Drainase Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat

PENGANTAR BERSAMA KITA MEMBANGUN DESA

Pelindung dan Penasehat : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Penanggung Jawab : Drs. Tarmin, M.Si (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kep. Bangka Belitung) Pemimpin Redaksi : Burhanuddin, S.Sos, MSi (PjO. PNPM MPd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Editor Dodi Hendriyanto Redaksi : Drs. Nanang Legowo (Korprov PNPM MPd Kep. Bangka Belitung Helmi Fauzi, S.Sos (Spesialis KIE PNPM MPd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Sutrisno, S.Kom (Spesialis MIS PNPM MPd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Ilham Sulung, SIP (Ketua Sekretariat PNPM MPd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Irwandi Jaya, Rizal Mansyur, Mulyono, Novandri Suhaimi, Elvi Juniarti, Tri Haryono, Zulkifli, Romulo Marpaung.

(Fasilitator Kabupaten PNPM MPd se-Prov.Kep.Bangka Belitung) Desain Grafis Berni Wijaya Percetakan: PT. Bangka Media Grafika Alamat Sekretariat PNPM MPd: Jl. P. Pongok. Komp. Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kel. Air Itam, Pangkalpinang

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya atas terbit buletin PNPM MPd ini yang merupakan salah satu wadah publikasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dengan baik dengan tema pokok “Simpan Pinjam Perempuan (SPP)�.

PNPM Mandiri Perdesaan melalui Petunjuk Teknis Operasional (PTO) telah membagi porsi fisik dan non fisik sebesar 75% dan 25 % dari BLM yang disalurkan ke kecamatan. Dari jumlah tersebut, BLM akan direalisasika melalui Simpan Pinjam Perempuan sesuai dengan usulan masyarakat. Anggapan bahwa kaum perempuan lebih lemah-atau lebih tidak berdaya-dibanding kaum lelaki dapat dapat dibantah. Pengalaman tersebut dibantah keras oleh para perempuan yang selama ini tergabung dalam sebuah kelompok-kelompok simpan pinjam (SPP) di tingkat dusun. Tujuan mereka sematamata demi memenuhi kebutuhan dasar dan tentunya demi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga. Dengan prinsip kesetaraan gender, PNPM PM memprioritaskan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada kesempatan ini pula kami menginformasikan contoh-contoh capaian yang telah terealisasi pada kegiatan fisik seperti, sumur bor, TPA dan perpustakaan.

PNPM Mandiri Perdesaan yang bersandar penuh pada program pemberdayaan masyarakat juga telah menciptakaan dan memperkuat kelembagaan-kelembagan yang ada di desa.

Kami menyadari masih banyak kekurangan atau masih belum sempurna dalam pemaparan isi buletin ini, untuk itu kami mengharapkan adanya saran-saran dan kritik yang sehat dan objektif demi penyempurnaan dan perbaikan buletin ke depan.

Akhir kata penulis sampaikan semoga buletin ini dapat memberikan kontribusi dan informasi yang berguna bagi semua pihak.

1

DAFTAR ISI

HOT NEWS BPMPD Babel Berharap PNPM-MP Diteruskan Babel Kekurangan Tenaga Fasilitator PNPM-MP Bangka Tengah Dapat Kucuran PNPM Rp 9,4 Miliar BKAD Motor Penggerak Suksesnya PNPM MPd UPK Jebus Kembali Gulirkan Dana SPP UPK Simpang Teritip bagikan Dana Surplus SPP 2013

Hal 3 Hal 4 Hal 5 Hal 6 Hal 8 Hal 10

FLASH NEWS Dek Kawa, Ndak Tau dan Tukang Ulun Harmonisasi Antarkan Desa Cupat Raih PPD Terbaik se Babel Pemdes Tuik Alokasikan Dana Pemeliharaan Gedung TPA Asy Syakirin Warga Simpang Yul Dapat 8 Titik Sumur Bor Warga Lilangan Wujudkan Mimpi Gedung Perpustakaan Kini Pusuk Tidak Kekurangan Air Bersih

Hal 14 Hal 15 Hal 18 Hal 20 Hal 22 Hal 24

PROFIL Atteni Siapkan 4 Misi Membangun Desa

Hal 28

CEREMONI Bupati Resmikan Sarana Umum Proyek PNPM MPd Inspektorat Daerah Beberkan Hasil Temuan Pemeriksaan Peserta Sudah Bisa Buat Baju Sendiri Tradisi Nganggung Mewarnai MDST PNPM MPd Desa Mancung

Hal 31 Hal 33 Hal 34 Hal 36

OPINI Mau Dibawa Kemana Kelompok SPP Ini..?

2

Hal 38

HOT NEWS

BPMPD Babel Berharap PNPM-MP Diteruskan

Drs, Tarmin, M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

"Manfaat PNPM-MP banyak dirasakan masyarakat dan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten sehingga program tersebut diharapkan dapat diteruskan oleh pemerintahan mendatang," Pangkalpinang (Buletin Mandiri) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin berharap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat terus dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang.

"Manfaat PNPM-MP banyak dirasakan masyarakat dan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten sehingga program tersebut diharapkan dapat diteruskan oleh pemerintahan mendatang," ujarnya di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan penganggaran PNPM-MP tinggal beberapa tahun lagi yaitu hingga 2015, karenanya Pemprov Babel berharap agar pemerintahan baru nanti tidak menghapus program tersebut.

"PNPM-MP merupakan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat kabupaten melalui program-program strategis yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam mengatasi segala bentuk ketertinggalan dan kemiskinan yang selama ini menyelimuti masyarakat desa," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, PNPM-MP juga mengusung suatu sistem pembangunan dan sangat mengedepankan partisipasi masyarakat secara langsung mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi dan pemeliharaan.

"Partisipasi masyarakat ini kemudian dilakukan dengan suatu mekanisme pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di desa," ujarnya.

Ditambahkannya, program yang diluncurkan pada 2007 dan mulai direalisasikan pada 2008 itu diharapkan terus berlanjut dan tidak hanya sampai 2015 meski pemerintahan sudah berganti. (Septi Artiana, antarababel.com, Editor: Aprionis, 11 Juni 2014)

3

HOT NEWS

Babel Kekurangan Tenaga Fasilitator PNPM-MP "Para pencari kerja yang melamar sebagai fasilitator cukup banyak, hanya saja masih banyak yang belum memenuhi syarat dan kriteria yang dibutuhkan," Pangkalpinang (Buletin Mandiri) - Provinsi KepulauanBangka Belitung Babel) kekurangan tenaga fasilitator dalam memajukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

"Para pencari kerja yang melamar sebagai fasilitator cukup banyak, hanya saja masih banyak yang belum memenuhi syarat dan kriteria yang dibutuhkan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Tarmin M.Si., di Pangkalpinang, Rabu.

Dikatakannya, saat ini Babel membutuhkan 1 orang untuk bagian keuangan fasilitator kabupaten dan sebanyak 4 orang bagian teknik fasilitator kecamatan.

"Kuota fasilitator di Babel sebanyak 39 orang namun yang ada sekarang ini hanya 34 saja sehingga masih 5 orang yang dibutuhkan dengan kualifikasi masing-masing bidang yang ditentukan," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mensosialisasikan lowongan pekerjaan sebagai fasilitator di PNPM Mandiri Pedesaan, namun sampai saat ini masih ada bagian yang belum terpenuhi.

"Kita sudah mengumumkan lowongan fasilitator tersebut melalui media, bahkan menyebarkan brosur ke dinas tenaga kerja, kampus dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, kurangnya tenaga fasilitator akan berdampak negatif terhadap perkembangan program tersebut khususnya ditingkat kecamatan.

"Minimnya tenaga fasilitator tersebut juga akan berpengaruh bagi pendampingan bimbingan masyarakat mengingat program ini sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ia menghimbau, bagi yang berminat bisa langsung mendatangi kantor BPMPD Provinsi Babel untuk dilakukan seleksi.

"Peserta yang lulus seleksi selanjutnya akan mengikuti pelatihan pra tugas, sebelum penempatan di lokasi sasaran dan akan dikontrak dengan fasilitas gaji bulanan sekitar Rp4 juta," ujarnya. (Septi Artiana, antarababel.com, Editor: Aprionis, 11 Juni 2014)

4

Drs, Tarmin, M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

HOT NEWS

Bangka Tengah Dapat Kucuran PNPM Rp 9,4 Miliar Nilai PNPM itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan setiap tahun KOBA, BULETIN PNPM -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh kucuran dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebesar Rp 9,4 miliar dalam tahun 2014.

"Nilai PNPM itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya, atau mengalami peningkatan setiap tahun," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Erik Frisco.

Ia menjelaskan, dana PNPM Mandiri Pedesaan itu bersumber dari APBN dan dibantu APBD untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan terutama kawasan terisolasi.

"Program ini tetap menjadi prioritas kami karena pembangunan lebih menyentuh terhadap kepentingan masyarakat yang sejalan dengan program nasional," ujarnya.

Ia menyatakan program pembangunan berdasarkan usulan dari masyarakat yang diputuskan dalam rapat antara perangkat desa dengan unsur masyarakat.

"Sehingga pembangunan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Pedesaan benarbenar dibutuhkan masyarakat karena usulan langsung dari warga setempat, sehingga program ini betul-betul dirasakan manfaatnya," ujarnya.

Menurut Erik, PNPM Mandiri Pedesaan ini disamping menggeliatkan ekonomi desa juga bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan yang terdapat di pelosok negeri ini.

"Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini masyarakat diberi kewenangan penuh mengelola dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang mereka butuhkan. Dana dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat yang sudah dibentuk.

Secara umum, kata dia hampir seluruh desa yang sudah tersentuh program PNPM Mandiri Pedesaan, sekarang lebih fokus pembangunan untuk desa yang jauh dari akses transportasi.

"Tentu kami berharap program ini benar-benar mampu mengatasi persoalan kekurangan infrastruktur umum, mengentaskan kemiskinan sehingga daerah ini bisa lebih maju di berbagai bidang," ujarnya. (Antarababel.news)

5

HOT NEWS

BKAD Motor Penggerak Suksesnya PNPM MPd IRWANDI JAYA Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan Bangka Barat

B

ANGKA BARAT — PROGRAM Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran yang berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi, bahwa masih terdapat kesenjangan antara pencapaian dengan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup besar.

Pemerintah menargetkan langkah untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 8,2 % dan menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,1 %. Oleh sebab itu, upaya ini membutuhkan kerja keras dan dukungan seluruh pihak. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran, yakni dengan meluncurkan PNPM MPd. Pelaksanaan PNPM MPd di Kabupaten Bangka Barat mulai diimplementasikan pada tahun anggaran (TA) 2007/ 2008 yang mencakup 4 (empat) wilayah ke camatan, yaitu Tempi lang , Kelapa, Simpang Teritip dan Jebus. Mulai TA 2012, jumlah kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM-MPd bertambah menjadi lima kecamatan, yakni Tempilang , Kelapa, Simpang Teritip, Jebus dan Parit Tiga.

Untuk menyukseskan Program Nasional tersebut, tentu perlu dukungan pemerin-

6

tah kabupaten, pemerintah kecamatan dan desa serta para pelaku yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

Dalam PNPM MPd, pelaku - pelaku di tingkat desa yang terlibat langsung dalam menyukseskan program, yaitu kepala desa (kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembagap Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Desa, Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Pemantau dan Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan.

Sedangkan pelaku tingkat kecamatan, yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang membawahi Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), UPK, Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman, dan Tim Pendanaan. Dari semua pelaku / lembaga, maka BKAD adalah lembaga tertinggi dalam PNPM MPd, yang berperan strategis dan menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan pelaksanaan PNPM MPd di kecamatan.

BKAD adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di satu wilayah kecamatan, yang berpartisipasi dalam PNPM MPd. dan diputuskan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Tujuan pendirian BKAD yakni untuk melindungi dan melestarikan hasilhasil PNPM MPd. yang meliputi sarana prasarana umum, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP).

Adapun dasar pembentukan BKAD adalah Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, PP Nomor 73 Tahun 2005

HOT NEWS tentang Kelurahan dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 414.2/1402/PMD Tahun 2006 tentang Kebijakan Pelestarian dan Perlindungan Asetaset PPK (PNPM MPd.). Kiprah BKAD di Kabupaten Bangka Barat dalam menyukseskan PNPM MPd dapat dipaparkan dari beberapa faktor, yakni pengorganisasian, sumberdaya manusia, pendanaan dan payung hukum/regulasi.

Secara umum, di lima kecamatan Kabupaten Bangka Barat yang menerima PNPMMPd. sudah terbentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), yang dipilih dan ditetapkan pada MAD masing-masing kecamatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), BKAD se-Bangka Barat berupaya semaksimal mungkin melaksanakan peranannya. Sampai saat ini, ada beberapa rencana kerja yang telah dilaksanakan, seperti di Kecamatan Jebus, Kelapa dan Simpang Tritip, BKAD mengambil peranan dalam penyelesaian Kelompok SPP bermasalah, perguliran dana SPP dan melakukan pengawasan atau pemantauan pelaksanaan kegiatan fisik di desa. Sementara itu, melalui BP UPK melakukan audit dan pemeriksaan keuangan UPK yang dilakukan minimal sebulan sekali. Walaupun hal ini belum bisa dilakukan secara maksimal, karena berbagai kendala termasuk masih kurang pahamnya pengurus BKAD tentang peran dan fungsi BKAD. Demikian pula masih kurang pahamnya para pelaku lain betapa penting kelembagaan yang bernama BKAD. Dari sisi sumberdaya atau kapasitas pelaku-pelaku yang ada cukup memadai.

Hal ini terlihat dari para pengurus yang mempunyai kompetensi dalam wawasan pembangunan desa atau antardesa, mempunyai kompetensi pengorganisasian dan kepemimpinan. Rata-rata pengurus BKAD adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh di tingkat desa maupun kecamatan.

Namun, akibat kendala waktu dan kesibukan masing–masing pengurus, membuat BKAD belum bisa berbuat maksimal.

Di samping itu, karena berbagai kesibukan membuat kepengurusan BKAD sering berganti. Belum saja berbuat banyak, pengurus sudah berganti kembali kata seorang pengurus BKAD. Pendanaan di lembaga BKAD sebenarnya bisa diperoleh dari beberapa sumber.

Antara lain yakni swadaya desa dengan masing-masing desa memberi subsidi dana, donatur pihak ketiga baik perseorangan maupun badan usaha, atau dukungan dana dari pemerintah kabupaten.

Akan tetapi, saat ini BKAD belum memiliki sumber pendanaan yang jelas. Hal ini menjadi salah satu kendala yang membuat BKAD belum berjalan secara maksimal, karena kegiatan BKAD masih mengandalkan dana masing –masing pengurus dalam operasional kegiatannya. Sampai saat ini, BKAD se-Bangka Barat belum memiliki payung hukum dari daerah yang menjadi landasan dalam bekerja. Akibatnya, BKAD yang ada masih bekerja berdasarkan ketetapan forum MAD masing–masing kecamatan dan membuat BKAD belum bisa berbuat maksimal.

Dari berbagai kendala baik secara pengorganisasian, sumberdaya manusia, pendanaan dan payung hukum dan dalam rangka memaksimalkan peranan BKAD, tahun 2014 ini BKAD se-Bangka Barat sepakat memperbaiki kinerja kedepan dan beberapa solusi yang akan diambil, yakni pertama, BKAD siap melengkapi kekurangan pengurusan dalam BKAD. Kedua, melakukan pergantian pengurus yang tidak aktif atau yang tidak bisa aktif dalam melaksanakan peran dan fungsi. Ketiga, BKAD siap dan berkomitmen untuk melaksanakan peran BKAD sesuai dengan tupoksi yang tertuang dalam AD ART. Lebih lanjut disepakati bahwa BKAD kecamatan se-Bangka Barat siap bekerjasama dalam forum BKAD Kabupaten dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BKAD di kecamatan masing –masing. BKAD juga siap meningkatkan kapasitas khususnya berkaitan dengan program. BKAD pun siap menggali pendanaan baik dari subsidi desa/swadaya desa, donatur maupun pendanaan dari Pemkab. Sementara itu, Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Bangka Barat siap memfasilitasi pembuatan payung hukum untuk BKAD. Tentu saran dan masukan dari semua pihak akan sangat membantu dalam mencapai apa yang menjadi harapan BKAD yang tentu berdampak pada suksesnya pelaksanaan program dan pembangunan yang partisipatif. Semoga. (*)

7

HOT NEWS

Penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Jebus,

UPK Jebus Kembali Gulirkan Dana SPP â– Total Dana Rp 472.000.000 untuk 14 Kelompok di Desa Tujuan penyaluran dana SPP Perguliran ini, tak lain untuk meningkatkan modal usaha khusus perempuan di desa-desa.

Sehingga usaha para perempuan bisa berkembang dan lebih maju, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga SITI HAWA Ketua UPK Jebus JEBUS -- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Jebus Bangka Barat, kembali melakukan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran. Total dana yang digulirkan mencapai Rp 472.000.000. Dana ratusan juta ini

8

disalurkan pada 14 kelompok SPP se Kecamatan Jebus.

Penyaluran dana SPP tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran, pada 19 Mei 2014, yang diadakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Jebus. Penetapan pendanaan bagi kelompok-kelompok SPP Perguliran yang telah dinyatakan layak tersebut disampaikan oleh Tim Verifikasi (TV) yang diketuai Ely Susanti. “Tujuan penyaluran dana SPP Perguliran ini, tak lain untuk meningkatkan modal usaha khusus perempuan di desa-desa. Sehingga usaha para perempuan bisa berkembang dan lebih maju, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, “ kata Siti Hawa, Ketua UPK Jebus, disela-sela kegiatan MAD Perguliran.

Siti Hawa berharap, dana SPP hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandi-

HOT NEWS rian masyarakat sebagaimana Visi PNPM-MPd. Berdasarkan keputusan MAD Perguliran 2013, ditetapkan 14 Kelompok SPP Perguliran dari 5 desa yang dinyatakan layak untuk didanai.

“Total dana yang disalurkan mencapai Rp. 472.000.000, diberikan untuk 14 kelompok pada tahap I Perguliran Dana SPP. Dana disalurkan pada 20 – 21 Mei 2014,” terang Siti Hawa.

Dia menjelaskan, pada 20 Mei 2014, disalurkan dana pada kelompok di Desa Air Kuang, Ketap, dan Sungai Buluh. Pada 21 Mei 2014, jadwal penyaluran ke Desa Limbung dan Tumbak Petar.

Sesuai hasil MAD Perguliran, tempat penyaluran seluruhnya dilakukan di kantor desa. Di Desa Air Kuang ada 5 kelompok dengan total dana Rp. 175 juta. Kelima kelompok tersebut , yakni Ultra Violet 1 menerima Rp Rp. 30 Juta (pemanfaat 6 orang); Ultra Violet 2 memperoleh Rp. 30 juta (6 orang); AzZahra 1 Rp. 35 juta (7 orang); Az- Zahra 2 mendapat Rp.45 juta (9 orang); dan Songket Rp35 juta (9 orang). Kemudian di Desa Ketap ada 1 kelompok yang menerima yakni Bunga Lili dengan dana Rp.48 juta dan pemanfaat 10 orang.

Sementara itu, di Desa Sungai Buluh ada 3 kelompok yang menerima dana SPP Perguliran dengan total dana Rp 90 juta, yaitu Berkah 1 dengan dana yang diterima Rp. 25 juta (5 pemanfaat); Berkah 2 ( 6 pemanfaat) dengan dana yang diterima Rp 30 juta dan Bulan (7 pemanfaat) dengan dana Rp 35 juta.

Kemudian di Desa Limbung ada 3 kelompok yang menerima dengan total dana Rp 80 juta, yakni Jahe Rp 25 juta (pemanfaat 5 orang); Bunga Plastik Rp 25

juta (5 orang) dan Kapur Sirih menerima dana Rp.30 juta (6 orang).

Desa terakhir yang menerima yakni Tumbak Petar dengan total dana yang diterima Rp 79 juta untuk Keompok Terong Rp 50 juta (10 orang); dan Bina Keluarga Balita Rp 29 juta dengan pemanfaat 7 orang.

Hadir pada penyaluran dana SPP Perguliran tersebut, antara lain Fasilitator Kecamatan Supanto Nugroho dan Sepri Yayan, pengurus UPK dan kepala Desa atau yang mewakili. “ Bantuan dana SPP ini hendaknya dapat digunakan sebaikbaiknya untuk meningkatkan usaha ibu-ibu.

Jangan lupa kewajiban untuk membayar angsuran harus benar-benar tertib. Jangan sampai menunggak apalagi disalahgunakan,” harap Supanto Nugroho, sambil menjelaskan tentang prosedur pembayaran angsuran kepada UPK. Senada dengan Supanto, sambutan kades juga lebih menekankan pada kewajiban kelompok untuk membayar angsuran tepat waktu. Sehingga semua ibu bisa merasakan manfaat dana SPP. Bukan malah menambah masalah di desa.

Sementara itu, Ketua UPK Siti Hawa, lebih menekankan masalah administrasi kelompok seperti Kartu Kredit, besar angsuran bulanan yang harus dibayarkan, baik dari kelompok atau anggota, sanksi bagi yang menunggak serta reward (penghargaan, red) bagi kelompok SPP yang bayar tepat waktu sampai pelunasan dengan memberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW). (*)

9

HOT NEWS

UPK Simpang Teritip Bagikan Dana Surplus SPP 2013 ■ 60 Anak RTM dapat Bantuan Perlengkapan Sekolah ■ Mengalami Penurunan Dibandingkan Tahun 2012 Kami akan bekerja keras, agar pada 2014 jumlah dana surplus SPP UPK Simpang Teritip naik dan lebih besar lagi. Sehingga yang menerima manfaat dari dana sosial UPK tersebut semakin bertambah banyak SARMILA Ketua UPK Simpangteritip SIMPANGTERITIP, BM -- Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) menjadi salah satu usulan kegiatan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Sumber alokasi kegiatan perekonomian bagi kalangan perempuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Sejak tahun 2007, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sudah menerima alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM), baik itu prasarana umum, pendidikan, kesehatan maupun SPP. Hingga Desember 2013 lalu, UPK Simpang Teritip telah berhasil memberikan manfaat dana surplus SPP, yang telah dinikmati warga di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

10

Pembagian Hasil Dana Surplus SPP kepada anak-anak RTM Desa Berang, dan Kundi

Pada akhir tahun 2013 (tutup buku UPK), dana surplus yang dikelola UPK Kecamatan Simpang Teritip telah mencapai Rp 9.160.000. Jumlah dana surplus yang berada di UPK tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012.

“Salah satu penyebab terjadi penurunan dana surplus ini, karena ada tunggakan dana SPP yang meningkat. Akibatnya mempengaruhi pendapatan UPK dalam bentuk dana surplus tahun 2013,” ujar Sarmila, Ketua UPK Simpangteritip.

Menurut Sarmila, selaku pengurus UPK

HOT NEWS pihaknya sudah difasilitasi dan dibantu FK untuk berusaha menangani permasalahan SPP yang ada di Kecamatan Simpang Teritip.

Berbagai cara sudah dilakukan, namun hasil yang didapat belum memuaskan.

“Tetapi kami tetap bersyukur UPK Kecamatan Simpang Teritip masih memperoleh dana surplus dari jasa kegiatan SPP. Hal ini tentu menjadi kebanggaan kami, karena UPK masih bisa mendapatkan dan mengelola dana surplus yang diperoleh dari pengelolaan keuangan PNPM MPd,” ungkap Sarmila, di dampingi Lili Marlina (bendahara UPK) dan Selfi (sekretaris UPK).

Pembagian Hasil Dana Surplus SPP kepada anak-anak RTM Desa Berang, dan Kundi Sarmila menjelaskan dana surplus SPP tersebut sudah ditunggu anak-anak anggota kelompok SPP, terutama bagi rumah tangga miskin (RTM). Pada pelaksanaan MDPj UPK, salah satu undangan MDPj UPK adalah kepala desa. Pada pertemuan MDPj UPK sudah disepakati bahwa yang menerima hasil dana surplus tersebut yakni anak-anak sekolah RTM yang tidak mampu. Dana surplus SPP tersebut dibagikan kepada 12 desa, dimana setiap desa diwakili lima anak sekolah RTM yang sudah didata oleh kelapa desa. Dana bantuan yang diterima anak sekolah RTM yang

tidak mampu, antara lain seperangkat perlengkapan sekolah seperti tas, baju seragam sekolah dan alat-alat tulis. Penyerahan bantuan sosial tersebut dilaksanakan di 12 kantor desa yang disaksikan kades beserta perangkat pemerintahan desa setempat.

“Sudah disepakati pada Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj) UPK siapa saja yang berhak menerima hasil dana surplus SPP,” terang Sarmila.

Pada saat penyerahan perlengkapan sekolah tersebut, lanjut Sarmila, pihaknya melihat ada kegembiraan dari anakanak sekolah RTM. Sarmila megaku bangga, pihaknya bersama petugas tingkat kecamatan dan desa, telah mampu memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi para penerus bangsa.

“Selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) beserta FK Teknik, UPK, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK), Tim Verifikasi (TV) dan Camat akan selalu berusaha untuk bekerja dengan sepenuh hati, agar pada 2014 jumlah dana surplus SPP UPK Simpang Teritip naik dan lebih besar lagi. Sehingga yang menerima manfaat dari dana sosial UPK tersebut semakin bertambah banyak,” harap Sarmila. (*Trisea Mayanasari, FK Sp. Teritip)

Pembagian Hasil Dana Surplus SPP kepada anak-anak RTM Desa Menduyung

11

Peresmian Kegiatan PNPM-MPd.T.A. 2013 seKecamatan Simpang Pesak oleh Bupati Belitung Timur, dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi, Sp.GK, di Desa Tanjung Batu Itam

Prasasti Peresmian Filterisasi Air Minum PNPMMPd .T.A.2013 oleh Bupati Belitung Timur, dr.

Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi, Sp.GK, di Desa Tanjung Batu Itam, Simpang Pesak, Beltim.

Sumur Bor Desa Simpang Yul Kec. Tempilang, Bangka Barat Musrenbang Kecamatan Damar, Beltim, yang salah satu outputnya Prioritas Usulan Kegiatan T.A. 2015 dan Penetapan Pendanaan T.A. 2014

Posyandu Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat Pelatihan Media RBM Belitung Timur, dengan Narasumber Wartawan Belitung Pos dan Belitung Expres, di Gedung White Garden Manggar

Ketua BKAD dan Pengurus UPK Kecamatan Koba Gedung TPA Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat

TPA Desa Bukit Terak, Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat

Diskusi Kelompok Membahas Usulan Desa pada Musrenbang T.A. 2014, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah

TPA Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat

Musrenbang Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur, yang salah satu outputnya Prioritas Usulan kegiatan T.A. 2015 dan Penetapan Pendanaan Kegiatan T.A. 2014 ( 3 Februari 2014)

Pengecekan Lapangan dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah di Desa Puput Kecamatan Simpang Katis

Musrenbang Kecamatan Dendang, Belitung Timur, yang salah satu outputnya Prioritas Usulan Kegiatan T.A. 2015 dan Penetapan Pendanaan Kegiatan T.A. 2014 ( 4 Februari 2014)

Musrenbang Kecamatan Pangkalan Baru T.A. 2014 dihadiri Wakil Ketua DPRD, Asisten II , Staf Ahli dan Kepala Bappeda Bangka Tengah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sungai Selan T.

FLASH NEWS

Dek Kawa, Ndak Tau dan Tukang Ulun ■ Tiga Kata Jadi Kebiasaan Masyarakat Bangka KEPULAUAN Bangka Belitung merupakan suatu provinsi dengan kekayaan budaya yang tinggi. Masih banyak adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat lokal. Ada beberapa kebiasaan ataupun mungkin sudah menjadi ciri khas yang melekat pada orang Bangka, antara lain ungkapan ‘Dek kawa, ndak tau, dan dek de tukang ulun’. Hal itu setidaknya yang biasa kita dengar ketika kita hidup di tengahtengah masyarakat wilayah Bangka, terutama di Kabupaten Bangka Barat, di mana saya tinggal dan menjadi Fasilitator Kecamatan PNPM MPd. Tiga ungkapan atau kebiasaan tersebut pertama kali saya dengar ketika pelaksanaan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) PNPM MPd.di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat. Adalah Bapak Sabilah Sobri pada saat itu yang menyampaikan pada peserta MDST di Desa Buyan Kelumbi.

Kata “De kawa” biasanya digunakan untuk menyatakan tidak mau atau tidak sanggup melaksanakan kegiatan. Bahkan pertama kali saya menginjak wilayah di pulau Bangka, dikenalkan dengan kata dek kawa nyusah, yang berarti tidak mau repot. Pertama-tama, saya kira orang (penduduk) Bangka ini malas bekerja, karena tidak mau repot. Akan tetapi, makna dek kawa nyusah ini karena masih banyak pilihan di wilayah Bangka Barat.

“Daripada ikut musyawarah atau kegiatan PNPM mendingan ngaret, ngelimbang, TI, ngracun rumput di kebun sahang/kebun sawit,” tutur seorang bapak saat saya tanya makna kata-kata itu.

Kata “Ndak tau”, kata ini juga sering disampaikan oleh kebanyakan masyarakat bangka ketika kita menanyakan sesuatu. Sering kita dapati kalo kita menanyakan sesuatu dan hal itu agak pelik ataupun harus mencari dulu jawabannya, maka selalu dijawab dengan kata ndak tau, mungkin saja memang dikarenakan tidak tahu atau dikarenakan dek kawa nyusah cari jawabannya.

Kata ketiga adalah tidak adanya “tukang ulun”, yang dimaksud disini adalah tidak adanya orang yang mengajak-ajak untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat atau bisa ditafsirkan kurangnya tokoh atau kader penggerak masyarakat untuk mempunyai kesadaran dalam membangun desa atau daerahnya. Masih sedikit orang-orang yang mau menjadi tukang ulun ini. Kades dan tokoh

14

masyarakat lah yang biasa menjadi tukang ulun untuk di tingkat desa. Akan tetapi masih banyak desa yang tidak mempunyai tukang ulun dikarenakan tidak ada selain kades. Palagi jika kebetulan kadesnya juga mempunyai kegiatan yang tidak sedikit. Sehingga wajarlah kalau di suatu desa tidak diketemukan tukang ulun ini.

Kita sebagai fasilitator memang harus berhadapan dengan masyarakat secara langsung, apalagi bagi kita yang di tempatkan di daerah Bangka Belitug ini, tentu akan senantiasa berhadapan dengan masyarakat yang biasa menggunakan ketiga kata tersebut. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah dengan kondisi diatas, karena ketiga kata di atas sangatlah berkaitan erat dengan tupoksi kita sebagai fasilitator.

“Dek kawa”, apabila masyarakat sering menyebut kata ini maka kitalah yang harus membuat masyarakat menjadi kawa. Kita harus membuat mereka menjadi mau untuk berbuat bagi kemajuan, desanya bukan hanya memikirkan kebutuhan masing-masing orang. Kita bisa mengajarkan mereka untuk bergotong royong membangun desa nya dengan melibatkan mereka dalam setiap alur tahapan kegiatan kita.

Ndak tau, ketika masyarakat menyebut kata ini, kita juga harus membuat masyarakat menjadi tau. Mengajari masyarakat cara bermusyawarah, mengajari masyarakat untuk membuat desain bangunan sederhana, mengajari masyarakat menghitung rencana usaha mereka dan lain sebagainya. Kita sebagai fasilitator memang harus membuat masyarakat yang ndak tau menjadi tau.

Dan akhirnya kita juga harus menjadi tukang ulun dimasyarakat, kita harus menjadi tukang ajak-ajak untuk bermusyawarah, untuk bergotong royong membangun kegiatan fisik di lapangan dan mengajak untuk melestarikan, menjaga dan memelihara apa yang telah kita bangun bersama didesa. Bukan cuman itu kita juga harus bisa membuat tukang-tukang ulun lainya sehingga di masyarakat itu bisa timbul tukang-tukang ulun bukan hanya kades, perangkat desa ataupun tokoh masyarakat.

Jadi sudah kah hal itu kita kerjakan? Dari dek kawa menjadi kawa’, dari ndak tau menjadi tau dan dari tidak ada tukang ulun menjadi banyak tukang ulun? (* Mimalin Titah, S.Hut, FK. Pemberdayaan Kec. Kelapa, Bangka Barat)

FLASH NEWS

Harmonisasi Antarkan Desa Cupat Raih PPD Terbaik se Babel NURHAMIDAH FK Pemberdayaan Kec. Parit Tiga, Bangka Barat Tahun 2013 BANGKA BARAT -- CUPAT adalah salah satu desa yang terletak paling ujung di Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat.

Jarak tempuh menuju Cupat dari ibukota kecamatan sekitar 30 km. Desa Cupat berada di sebelah utara pulau Bangka, dengan luas wilayah 3,08 km², dan terdiri dari daerah perbukitan, rawa-rawa, dataran rendah, hutan bakau, hutan lindung, dan pesisir pantai.

Di sebelah utara, Cupat berbatasan dengan Teluk Limau, selatan dengan Desa Kapit, di sebelah barat dengan Desa Kelabat, dan sebelah timur berbatasan dengan laut Teluk Kelabat. Potensi alam yang ada di Desa Cupat antara lain pemandangan laut atau pantai sebagai objek wisata yang mengelilingi tiga dusun di Desa Cupat, yakni Dusun Tambang 25, Sinar Kelabat dan Cupat. Desa ini pun memiliki hutan bakau bukit bernama Bukit Maras yang berketinggian 300 meter di atas daratan.

Menurut cerita atau sejarah orang-orang tua dahulu, Cupat berasal dari nama Kampong China, Mi Cong, yang merupakan perkampungan pekerja Tiongkok yang bekerja pada pemerintah Kompeni Belanda.

Pada saat itu, para pekerja hanya ditanggung makan tanpa memeroleh uang gaji, karena hak mereka sudah diambil pemerintah asal (Tiongkok). Cupat merupakan pemberian seorang nenek bernama Zaina, yang artinya cangkir yang tangkainya sudah patah. Yang pertama kali memimpin Desa Cupat adalah seorang Demang atau Gegading (semacam kepala desa/lurah).

Dari zaman penjajahan Belanda hingga 1945 yang memimpin Cupat adalah Muncung. Lalu 1945-1960 dipimpin Lurah Halim, 1960-1970 tak tercatat. Lalu, 1970 - 2004 dip-

Musyawarah Desa PNPM MPd di balai desa Cupat

ipmpin 5 Lurah/Kades. Periode 2004-2009 dipimpin Kades Abdul Rahman dan 20092011 oleh Kades Saprin.

Program PNPM MPd – ketika itu masih bernama PNPM-PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Program Pengembangan Kecamatan)-- masuk ke Desa Cupat saat kepemimpinan Kepala Desa Abdul Rahman. Pada tahun pertama PNPM-PPK masuk Cupat, PNPM PPK diterima masyarakat dengan antusias. Terbukti setiap digelar Musyawarah Desa PNPM-PPK minimal 100 orang yang hadir. Banyak yang duduk di luar balai desa, karena ruangan terlalu kecil menampung para orangtua, remaja dan anak-anak yang datang. Kehadiran PNPM-PPK membuat warga bertanyatanya di hati, “Ape geh PNPM-PPK tuh? Ape maksud kek tujuan PNPM tuh. Ade dak untung e untuk kami”.

Namun, setelah Fasilitator Kecamatan memaparkan apa itu PNPM-PPK sesuai Petunjuk Teknis Operasional dan ketentuan program lainnya, terbukalah hati warga Cupat tentang manfaat PNPM PPK. ”Warga bisa mengajukan usulan untuk mendapatkan dana kegiatan prasarana dan sarana umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan juga kegiatan dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang boleh diajukan oleh kelompok pengajian, PKK, Dasawisma atau tingkat rukun tetangga,” terang seorang tokoh masyarakat Desa Cupat.

Meski PNPM PPK dan PNPM MPd banyak proses dan alur tahapan yang harus dijalani, pemerintahan desa dan warga Cupat menyambut antusias program tersebut. Sesuai Alur Tahapan PNPM MPd, yang pertama kali dilaksanakan di desa yakni

15

FLASH NEWS Musyawarah Desa Sosialisasi atau Musdes Sosialisasi atau MD I. Pada forum musyawarah tersebut, warga memilih dan menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK). MD Sosialisasi adalah tahapan kegiatan perencanaan yang mencerminkan budaya demokrasi yang selama ini ada di Indonesia, yakni bermusyawarah untuk bermufakat. Harus diakui pada awalnya, para kader desa yang terpilih adalah mereka yang masih lugu, kaku, belum pernah tersentuh dan diikutsertakan dalam memfasilitasi dan menggerak partisipasi masyarakat. Akibatnya, para KPMD masih kebingungan apa yang harus dikerjakan.

Paradigma Pembangunan Desa Seiring perkembangan waktu dan tahapan kegiatan, kader-kader desa kini menjadi berani tampil berbicara di depan forum musyawarah, memimpin musyawarah atau menggerakkan masyarakat untuk mau mengemukakan pendapat dan mengajukan berbagai pertanyaan. Beberapa KPMD mengaku pengalaman yang amat berkesan adalah saat dilaksanakan musyawarah dusun atau Musdus. Meskipun hujan mengguyur lokasi acara bahkan petir terdengar, warga tetap berbondong- bondong dengan semangat mendengarkan penjelasan tentan PNPM MPd. Termasuk informasi yang terbaru soal perkembangan kegiatan PNPM MPd. Salah satu kelebihan Desa Cupat dibandingkan dengan desa-desa lain, yakni kerjasama yang baik antara para pelaku di desa yakni kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), tim pengelola

.....Salah satu kelebihan Desa Cupat dibandingkan desa lain, yakni kerjasama yang baik antara para pelaku di desa, yakni kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), tim pengelola kegiatan (TPK) , tim penulis usulan (TPU) dan Tim Pemantau dengan jajaran pemerintahan desa dan masyarakat......

16

kegiatan (TPK) , tim penulis usulan (TPU), Tim Pemantau dengan jajaran pemerintahan desa dan masyarakat. Terutama saat Desa Cupat harus menyelesaikan dan memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes.) untuk rencana lima tahun. Tak hanya itu, para pelaku PNPM MPd. Desa Cupat mampu menyelesaikan bersama-sama masalah pekerjaan fisik maupun tunggakan SPP. Dengan pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No.22 Tahun 1999 yang juga mengatur tentang Pemerintahan Desa dan dijabarkan dalam PeraturanPemerintah No.72 tentang Desa, semakin memberikan peluang amat Pemerintahan Desa untuk mengembangkan berbagai potensi alam dan manusia.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 jelas disebutkan, bahwa desa memiliki kewewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan warga dalam segala aspek penghidupan desa dalam Pelayanan Publik (public good), Pengaturan Publik (public regulation), dan Pemberdayan Masyarakat (empowerment) serta ditegaskan tentang pemeliharaan terhadap hakhak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari banyaknya limpahan kewewenangan yang diberikan, membuat Pemerintah Desa Cupat mulai sejak awal harus mengubah paradigma pembangunan desa.

Apabila selama puluhan orientasi perencanaan pembangunan masih bersifat jangka pendek, terfokus pada sektor tertentu, dan berorientasi hanya pada pembangunan fisik. Kini, paradigma pembangunan desa yang harus dibangun harus bersifat menengah, multisektor, sektor pembangunan yang berbasis aktivitas atau nonfisik. Jadi, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa atau bukan hanya keinginan sepihak pejabat pemerintahan desa.

Karena itu, peluang yang demikian besar dalam pengembangan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintahan Desa dan warga Desa Cupat. Ini terlihat dari Desa Cupat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes.) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bangka Barat dan Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa (RUPOD) disesuaikan den-

FLASH NEWS gan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Desa agar Cupat menjadi desa yang maju dan mandiri.

RPJMDes Desa Cupat merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJMDesa dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis didasarkan pada kondisi, potensi dan proyeksi kebutuhan desa dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun mendatang sejak ditetapkan.

Maksud dan tujuan dibuat RPJMDES adalah sebagai kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan kemasyarakatan yang dibiayai dari APBDes. ”Setiap tahun anggaran Desa Cupat selalu menyusun rencana kegiatan. Dana yang dikucurkan ke Desa Cupat berasal PNPM dan dari dana lainnya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” papar Kades Cupat, Saprin.

Meski pada tahun 2009 PNPM-PPK berubah menjadi PNPM-Mandiri Perdesaan, Desa Cupat tetap tercatat berpartisipasi aktif dalam program nasional pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan surat Dirjen PMD No.414-2/1408/PMD pada 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis PPD (Juknis PPD), kemudian dibentuk Tim 11 yang bekerja membuat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Adanya Dokumen RPJMDes Desa Cupat

pada 2011 dan direview pada 2012, maka pembangunan di desa semakin terencana dengan baik. Sebagai bukti Desa Cupat pada 2010 mampu membangun Gedung TPA yang berasal dari usulan masyarakat, yang diusulkan sejak 2008, akhirnya dapat dibangun pada 2010. Karena, berdasarkan hasil perankingan di Kecamatan, Gedung TPA yang sebelumnya belum ada di Desa Cupat layak menjadi prioritas karena 30 siswa TPA masih belajar di musallah.

“Setelah dibangun gedung TPA dari dana PNPM MPd, jumlah murid menjadi 115 santri. Ini karena tingginya animo orang tua untukmen didik anaknya di gedung yang dibangun oleh TPK dan warga dari dana PNPM-MPd,” ujar Saprin.

Di bawah kepemimpinan Kades Saprin dan kelembagaan lainnya, Desa Cupat berhasil memperjuangkan berbagai usulan masyarakat yang ada dalam Dokumen RPJMDes, sehingga pembangunan yang diusulkan untuk PNPM-MP di Desa Cupat banyak yang terealisasi.

Dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran sudah terealisasi beberapa usulan kegiatan, yakni Gedung PAUD, siring jalan, dan gedung Posyandu. Selama puluhan tahun kondisi ini seolah-olah bermimpi. Tapi, kini menjadi kenyataan apa yang kami cita-citakan berkat perjuangan pak Kades Saprin yang didukung lembaga di desa. Sehingga akhirnya Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Desa Cupat mampu meraih penghargaan sebagai PPD terbaik pertama dalam pembuatan Penyusunan Dokumen RPJMDes se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013. (*)

Pembangunan Gedung TPA Di Desa Cupat

17

FLASH NEWS

Pemdes Tuik Alokasikan Dana Pemeliharaan Gedung TPA Asy Syakirin ■ Dibiayai dari BLM PNPM PPK TA 2008 SUPANTO NUGROHO FK Pemberdayaan Kec. Kelapa Bangka Barat PADA mulanya, kegiatan belajar-mengajar di Taman Pendidikan Al Quran (TPA) As Syakirin di Desa Tuik, Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, didanai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran (TA) 2008. Awalmya TPA masih menumpang di rumah salah satu penduduk. TPA berdiri pada 1998, dimana siswanya baru mencapai 20 orang.

Sejak dibangun hingga diserahterimakan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada masyarakat, proses belajarmengajar di gedung TPA Asy Syakirin terus berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Kondisi fisik gedung TPA pun terpelihara masih kokoh. Kondisi ini karena Tim Pemelihara Desa kata kepala TPA Asy Syakirin, Anwar dapat menjalankan tugasnya dalam pemeriksaan fisik dan pemeliharaan gedung TPA secara rutin dan periodik. ”Dana untuk pemeliharaan gedung TPA ini didukung oleh pemerintah desa setempat, dengan cara mengganggarkan dana pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. Tim Pemelihara berasal dari guru- guru mengaji dibantu masyarakat di sekitar gedung TPA. Adapun biaya pemeliharaan diambil dari iuran santri santri yang belajar di TPA dan kas pemerintah desa,” ungkap Anwar, saat

18

ditemui di ruang belajar TPA Asy Syakirin.

Diceritakan Anwar, bahwa TPA yang semula menumpang di rumah H Syahroni Irbam tersebut, membuat proses belajar mengajar anak-anak mengalami kesulitan. Karena itu, saat PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PPK) masuk ke Kecamatan Kelapa, dengan antusias masyarakat Tuik bermusyawarah. Sejak dari Musyawarah Dusun untuk menggali gagasan dan potensi sampai Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP), bersama-sama mengajukan proposal kegiatan Pembangunan Gedung TPA. Pertemuan membahas usulan pembangunan gedung TPA difasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Fasilitator Kecamatan. ”Usulan pembangunan Gedung TPA di RT 01 sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang amat bermanfaat dan mendesak untuk direalisasikan,” ungkap Rozali, ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tuik.

Setelah melewati alur tahapan kegiatan perencanaan, khususnya saat digelar Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD II) dan MAD Penetapan Usulan/Pendanaan (MAD II), usulan Pembangunan Gedung TPA di Desa Tuik ditetapkan dengan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 179.234.050. Penyaluran

FLASH NEWS dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut digunakan untuk kegiatan sarana prasarana berjumlah Rp. 170.272.450, operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Rp. 3.584.500 dan operasional TPK sebesar Rp. 5.377.000.

Setelah dana kegiatan sarana prasarana pendidikan disalurkan dari UPK kepada TPK, para pelaku PNPM MPd. segera bahumembahu mewujudkan mimpi memiliki gedung TPA sendiri. “Masyarakat Desa Tuik begitu bersemangat untuk berpartisipasi membangun gedung TPA. Kegiatan pembangunan dimulai pada September 2008 dan selesai diserahkan pada masyarakat dari TPK kepada kepala desa atas nama masyarakat pada Januari 2009,” papar Rozali.

Adapun Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pembangunan gedung TPA dilaksanakan pada Februari 2009 lalu.

“Dengan dibangunnya gedung TPA yang dibiayai PNPM PPK (kini PNPM MPd.), masyarakat memiliki sarana yang lebih lengkap dan bisa menampung santri yang lebih banyak. Semangat belajar

mengaji anak- anak pun bertambah besar. Ini terbukti sampai akhir 2013, jumlah santri yang belajar sudah mencapai 100-an anak-anak. Setiap tahun usai tamat belajar Al Quran diadakan wisuda santri TPA,” ungkap Anwar, yang juga pengajar TPA Asy Syakirin.

Dari 10 guru (masyarakat akrab menyapa ustad dan ustazah), terdapat 8 ustad dan 2 ustazah yang seluruhnya berasal dari Desa Tuik.

Anwar menjelaskan, kegiatan belajarmengajar di gedungTPA Asy Syakirin, makin hari semakin bertambah, seperti pengajian, yasinan, dan berkebun.

Adapun kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan pada Senin, Rabu dan Jumat dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 17.00 Wib. Untuk kegiatan Yasinan diadakan setiap Kamis malam sekira pukul 19.00 wib sampai selesai. ”Kegiatan Yasinan dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah santri dengan tujuan untuk lebih mempererat tali silaturahim,” urai Anwar. (*)

Monitoring dan evaluasi gedung PAUD PNPM MPd. Integrasi T. A. 2013, di Kec. Kelapa Kampit, Belitung Timur

19

FLASH NEWS

Sumur Bor RT.04 desa Simpang Yul

Desa Simpang Yul Sumur Bor di RT.01

Warga Simpang Yul Dapat 8 Titik Sumur Bor NURHAMIDAH FK KecamatanTempilang Bangka Barat PADA MULANYA warga Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Bangka Barat, kesulitan menikmati air bersih. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari tersebut, masyarakat sampai harus ke arung atau bekas kolong tambang ilegal (TI). Namun, rasa syukur kini menghinggapi para ibu rumah tangga, dengan telah dibangun 8 titik sumur di RT 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, dan 10.

Masyarakat di 8 RT tersebut sudah dapat merasakan betapa mudahnya memperoleh kebutuhan salah satu urat nadi kehidupan tersebut. Air bersih bisa dengan mudah dapatkan warga di sekitar rumah.

Tak ada rasa kekhawatiran apabila musim kemarau tiba. Dari beberapa kali peninjauan ke lokasi pembangunan air bersih tersebut, khususnya pada saat air bersih sudah mengalir, masyarakat amat bersyukur atas masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd,) ke Desa Simpang Yul.

20

“Kami merasakan betapa besar manfaat pembangunan sumur bor yang didanai dari PNPM ini. Apalagi kami ini tak mampu kalau harus membangun sendiri sumur bor. Biaya membuat sumur bor ini cukup besar. Jutaan bu,� ungkap seorang ibu kepada penulis suatu saat meninjau lokasi pembangunan sumur bor di RT 02.

Pada pelaksanaan PNPM MPd TA 2013, Desa Simpang Yul telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan dan mendapatkan alokasi dana pembangunan Sumur Bor 8 unit, yakni di RT 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, dan 10, dengan total dana bantuan sebesar Rp 311.158.000. Setelah melalui beberapa tahapan penyaluran dana, penyelesaian kerjaan dan musyawarah desa pertanggungjawan I dan II, maka pada 28 Maret 2014, warga Desa Simpang Yul melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menggelar Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).

Hadir pada MDST tersebut, antara lain Kades Ramli, pengurus TPK, pengurus BPD,

FLASH NEWS kaur desa, kelompok SPP, alim ulama dan tokoh masyarakat. Saat itu, Ketua TPK Ananto telah menyampaikan laporan pekerjaan dan penggunaan dana serta menyerahterimakan pembangunan air bersih tersebut kepada masyarakat penerima manfaat.

Warga pun menerima pertanggungjawaban yang disampaikan oleh TPK, namun dalam berita acara MDST tersebut, masyarakat menerima laporan pekerjaan dan penggunaan oleh TP dengan bersyarat.

Pasalnya, masih ada satu titik sumur bor yang belum dapat dimanfaatkan warga di RT 06, karena air sumur bor belum mengalir secara baik, sedangkan 7 titik sumur bor lain sesuai dengan RAB dan air sudah dapat dikonsumsi warga. Pada saat MDST

Sumur Bor di RT. 06 Desa Simpang Yul

tersebut, TPK berjanji tetap akan memperbaiki kondisi sumur bor sampai air dari sumur bor tersebut bisa dinikmati warga di RT 06. Namun, saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan audit dan meninjau lokasi sumur bor, ternyata air di sumur bor RT 06 belum juga dapat dinikmati. TPK masih belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dengan masyarakat pada saat MDST yang bersyarat tersebut.

Akan tetapi, berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar pelaku di kecamatan dan desa mulai dari Fasilitator Kecamatan (FK) Pemberdayaan, pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Pendamping Lokal, pengurus TPK dan jajaran pemerintah Desa Simpang Yul, pada 26 Mei 2014 dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus.

Pada musyawarah desa tersebut, Ketua TPK Ananto menyampaikan informasi pada warga khususnya di RT 06, bahwa sumur bor di RT 06 telah berfungsi dengan baik. “Air dari sumur bor di RT 06 sudah dapat dinikmati masyarakat,� ujar Ananto.

Seperti yang penulis lihat sendiri, saat ini air sumur bor memang telah dimanfaatkan oleh warga di RT 06 untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, air minum dan air wudhu.

Selain itu, hal yang menggembirakan yang terjadi pada saat Musyawarah Desa Khusus, yakni adanya kesepakatan bersama bagi warga yang memakai air sumur bor. Pada musyawarah tersebut, warga sepakat untuk membayar iuran per bulan sebesar Rp 5.000 per rumah dan iuran digunakan untuk membayar tagihan listrik serta pemeliharaan sumur bor. Iuran bulanan dibayar warga kepada ketua RT masing-masing lokasi sumur bor. Adapun jumlah pemanfaat 8 titik sumur bor mencapai 40 rumah di setiap RT. Jumlah uang iuran yang disetorkan kepada ketua RT setempat pun diumumkan pada warga melalui Papan Informasi PNPM MPd di kantor desa.

Kesepakatan bersama lainnya, yakni setelah menghidupkan air agar kran air dimatikan, kemudian setelah memakai air seperti mandi dan mencuci warga diharapkan menyikat lantai bangunan di sekitar sumur boragar tidak licin. Warga juga diminta agar selalu menjaga kebersihan di lokasi sumur bor dan membuat jadwal rutin mingguan piket untuk pembersihan rumah sumur bor di setiap RT masing-masing.

Hal yang tak kalah penting disepakati sebagai wujud kepedulian atas pelestarian pemanfaatan sumur bor, yakni Pemerintah Desa Simpang Yul akan membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemeliharaan Aset Sumur Bor PNPM MPd. Pemeliharaan aset air bersih yang telah dibangun warga melalui dana PNPM MPd seharusnya diperkuat dengan Perdes. Hal ini amat penting sebagai dasar hukum untuk melindungi dan menjaga prasarana yang telah dibangun masyarakat. Sehingga ada jaminan setiap bangunan dari BLM PNPM MPd, selalu dirawat dan terpelihara untuk kesejahteraan warga Desa Simpang Yul. Apalagi PNPM MPd. merupakan wujud pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. (*)

21

FLASH NEWS

Warga Lilangan Wujudkan Mimpi Gedung Perpustakaan ■ Pernah Juara Pertama Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi YURENTA FIKRI Fasilitator Kecamatan Gantung, Belitung Timur 2013 KESADARAN pentingnya memperoleh informasi dan pengetahuan untuk menunjang proses belajar-mengajar, telah membuat warga Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur berupaya membangun Gedung Perpustakaan. Berbekal semangat dan penggalangan dana swadaya, akhirnya mimpi memiliki Gedung Perpustakaan Desa dapat terwujud. ”Kesadaran warga di sini untuk memiliki gedung perpustakaan sebagai sarana penyedia informasi sangat tinggi.

Khususnya bagi anakanak dan remaja di sini. Apalagi dengan perpustakaan ini, kami bisa mengatasi keterbatasan memiliki buku-buku untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk berubah ke arah yang lebih,” ungkap Suhartini, pengelola Perpustakaan Desa Lilangan.

Menurut Suhartini, Gedung Perpustakaan di semakin banyak warga desa yang memperoleh akses pendidikan, tentu akan memberi peluang masyarakat untuk berubah dalam banyak hal. Rencana besar untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, diawali dengan menggelar musyawarah desa.

Musyawarah dihadiri kepala desa dan perangkat pemerintahan Desa Lilangan. ”Kami amat membutuhkan prasarana perpustakaan yang memadai untuk mampu menampung minat baca anak-anak maupun orang-orang dewasa,” urai Suhartini.

Sebelum gedung perpustakaan yang cukup megah itu berdiri di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, awalnya warga berinisiatif membangun Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama Bina Kelidang pada 2006 lalu. Setahun ke-

22

mudian, pengurus PKK Desa Lilangan mendirikan Taman Bacaan Bina Pertiwi yang bersama-sama PKK menempati gedung PAUD Bina Kelidang. Oleh pemerintahan Desa Lilangan, pengelolaan Taman Bacaan Pertiwi diserahkan kepada pengelola PAUD Bina Kelidang yang diketuai Suhartini. ”Waktu pertama-tama berdiri pada 2007, jumlah koleksi Taman Bacaan baru 84 buku, dengan anggota dan pengunjung tetap sebanyak 29 orang.

Setahun kemudian (2008, red) menjadi 45 orang dan tahun 2009 turun menjadi 23 orang, yang terdiri dari anak-anak PAUD beserta wali murid, ”terang Suhartini.

Untuk lebih memperluas jangkauan pembaca Taman Bacaan, lalu masyarakat bahu-membahu mengajukan proposal kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan seluas 9 meter xi 8 meter pada saat Kecamatan Gantung ditetapkan sebagai lokasi PNPM Desa Lilangan MPd. Setelah Musyawarah Antar Desa (MAD) usulan desa dinyatakan terdanai, maka TPK difasilitasi Fasilitator Kecamatan bahu-membahu menyelesaikan pembangunan gedung Perpustakaan Desa. ”Masyarakat cukup antuasias setelah dipastikan desa mendapat alokasi BLM. Terbukti warga mau menyumbangkan swadaya uang sebesar Rp 1.000.000. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Desa Lilangan. Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa kami mulai pada November 2011,” papar Sukirno, ketua TPK Lilangan.

Menurut Sukirno, pihaknya selaku FK Pemberdayaan Kecamatan Gantung telah menyampaikan hal-hal yangtak kalah penting sebelum Gedung Perpustakaan Desa tersebut terdanai, antara lain

FLASH NEWS harus melengkapi surat keterangan tanah dari duduki peringkat kelima dari sepuluh usulan di desa terkait hibah tanah yang harus dilengkapi.

Kecamatan Gantung. Tapi karena dana PNPM Desa Lilangan memiliki luas wilayah 10.870 hekMPd. T.A.2012 tidak bisa membiayai pembantar dengan jumlah penduduk 1.485 jiwa dan 80 gunan Gedung Perpustakaan Desa Lilangan, kepala keluarga (KK) dengan 3 dusun. maka diajukan lagi melalui PNPMMPd. Dengan berkembangnya koleksi buku, maka IntegrasiT.A 2012. pada 2010 Taman Bacaan “Bina Pertiwi” menPada Juni 2012 dilaksanakan Musyawarah ingkat menjadi Perpustakaan, serta pengelolaan Antar Kecamatan (MAK) di Kabupaten. Dari hasil diserahkan kepada Tim Pengelola Perpustakaan musyawarah tersebut, Kecamatan Gantung Desa Lilangan dengan biaya operasional dari mendapat peringkatkeenam) dari tujuh kecamaAlokasi Dana Desa (ADD) Lilangan. Berdasarkan tan. Akhirnya, usulan Pembangunan Gedung Permusyawarah desa terbentuklah kepengurusan pustakaan Desa Lilangan dapat didanai dari Perpustakaan Desa dengan pelindung/penasihat PNPMMPd Integrasi dengan jumlah bantuan Rp Kades Lilangan. Sedangkan ketua penggelola per194.788.000. Akhirnya, Maret 2013 Pembanpustakaan dipegunan Gedung gang Hartini, wakPerpustail ketua Suhartini, kaanDesa Lilansekretaris Dessy gan bisa diseleSusilawati, wakil saikan Tim Pensekretaris Ferry gelola Kegiatan Fitriani dan (TPK) DesaLilanbendahara Rika gan. Pada 14 Mardikawati.

Maret 2013 , Pengurus ini Gedung Perpusdibantu 7 anggotakaan Desa Lita, yakni Zahara, langan diserahMisrun, Jasmiadi, terimakan dari Ferawati, Damiri, TPK Desa LilanTiara Akista dan gan kepada PeAsmanto. merintahan ”Yang membuat Desa Lilangan, warga dan penmelalu iMgelola amat bangusyawarah ga, ketika pada Desa Serah Ter2011, Perpusta- Tampak Depan Gedung Perpustakaan di Desa Lilangan ima (MDST). kaan Desa LilanSampai saat gan ditunjuk mewakili Kabupaten Belitung ini, Gedung Perpustakaan Desa Lilangan memilimengikuti Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi ki koleksi 1.876 buku dengan 942 judul dan jumKepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah, Perlah anggota tetap 132 orang. Adapun susunan pustakan Desa Lilangan berhasil Juara Pertama kepengurusan Perpustakaan Desa terdiri dari Lomba Perpustakaan tingkat Provinsi, ” ungkap SuPenanggung jawab Kepala Desa Lilangan, Pengahartini, dengan rasa bangga. was BPD Lilangan, Ketua Pengelola Perpustakaan Seiring berkembangnya koleksi buku dan minat Rika Mardikawati, Tata Usaha (Hartini), Unit Tekbaca masyarakat, maka pada 2012 melalui Pronis (Ekki Randa) dan Unit Layanan (Tiara Akista). gram Nasional Pemberdayaan Masyarakat-MandiMasyarakat Desa Lilangan amat bangga ri Perdesaan (PNPM-MP), digelar Musyawarah karena mampu merencanakan, melaksanakan Desa Khusus Perempuan (MDKP). Ketika itu peserdan membangun suatu Gedung Perpustakaan ta musyawarah mengusulkan Pembangunan Geyang selama ini mereka inginkan. Masyarakat dung Perpustakaan Desa, mengingat kondisi gedengan penuh haru dan bangga bisa langsung dung PKK Desa Lilangan tidak memadai lagi sabagai menggunakan Gedung Perpustakaan Desa sesarana Perpustakaan Desa, kegiatan PKK dan bebagai sarana membina dan mengembangkan lajar-mengajar PAUD Bina Kelidang. kebiasaan membaca dan belajar. Masyarakat Pada Musyawarah Antar Desa Prioritas Usupun menjadi lebih memahami pentingnya lan (MAD II) April 2012, Perpustakaan Desa Lilanproses yang harus dilalui dalam PNPM MPd., gan dinyatakan layak dibangun oleh Tim Verifikasehingga merasa perlu meningkatkan partisisi Kecamatan. Dari hasil MAD II, usulan Pembanpasi dalam setiap perencaaan desa yang digunan Gedung Perpustakaan Desa Lilangan menlakukan. (*)

23

FLASH NEWS

Kini Pusuk Tidak Kekurangan Air Bersih Sumor Bor Menyelamatkan Kebutuhan Air Bersih Warga Pusuk JABESLIN FK Teknik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat

Mudeh Ngesaik Aek di Desa Pusek Suat Ne (Mudah mencari air di desa pusuk sekarang) PUSUK adalah salah satu dari 14 desa/kelurahan di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pusuk memiliki luas wilayah 37,16 km2 , yang terdiri dari 20 hektar (ha) areal penduduk, 2.500 ha wilayah pertanian dan 1.196 ha kawasan hutan tidak produktif. Jumlah penduduk Desa Pusuk saat ini tercatat 1.821 jiwa atau 441 KK, dan 10 RT. Kondisi wilayah Desa Pusuk termasuk daerah perbukitan dan sebenarnya ber-

Di sini warga mandi dan mengambil air saat kemarau

24

batasan dengan kawasan pantai. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat merasakan sulitnya memperoleh air bersih. Jarak dari desa untuk mencapai sumber air membutuhkan waktu yang lama dan jarak antar RT pun bisa mencapai 1 hingga 5 kilometer (km.). Atas kondisi alam seperti inilah, maka warga 10 RT Desa Pusuk, mengajukan usulan prasarana sumur bor. Usulan fisik yang akan meningkatkan derajat kesehatan tersebut, difasilitasi oleh KPMD, yakni Kemis dan Mirzaleva serta Pembina PNPM MPd Kades Lizan. Pengajuan usulan pembangunan fasilitas sumber bor, juga karena melihat potensi di Desa Pusuk, yaitu tersedianya sumber mata air dan pelaksana kegiatan pembangunan sumur bor.

Dalam proposal desa yang diajukan melalui PNPM MPd, tercatat 45 laki-laki dan 48 kaum perempuan, yang terdiri rumah tangga miskin laki-laki mencapai 30 orang dan perempuan sebanyak 35 orang.

Persentase orang miskn yang mengajukan usulan mencapai 40 %. Sebenarnya, pengajuan Desa Pusuk berupa pembangunan sumur bor sudah diusulkan melalui PNPM MPd TA 2010 yang disepakati pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ( Musrenbangdesa) pada 28 Januari 2010.

Setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada tahun 2010, usulan masyarakat tersebut dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan didanai BLM PNPM MPd. Namun, karena usulan tersebut saat dibahas dan ditetapkan MAD Prioritas Usulan hanya mendapat rangking bawah, maka masyarakat pun harus bersabar, karena usulan mereka belum dapat didanai. Keterbatasan alokasi dana BLM PNPM MPd TA 2010 menjadi kendala warga Pusuk segera

FLASH NEWS mendapatkan sumor bor.

Setelah tiga tahun berselang, maka pada TA 2013, usulan prasarana sarana kesehatan tersebut divalidasi lagi. Rupanya, masyarakat bersepakat masih menganggap usulan mereka belum terdanai dan menjadi prioritas usulan TA 2013. Tepatnya pada April 2013, usulan sumur bor tersebut masih dibutuhkan warga Desa Pusuk. Pada Mei 2013, akhirnya setelah melalui validasi usulan dan pembahasan pada Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD II/ MAD Penetapan Pendanaan) , pembangunan 8 unit sumur bor di Desa Pusuk disepakati dan ditetapkan, dengan memperoleh anggaran sebesar Rp 315.356.000 (pelaksanaan fisik), Rp 6.639.000 (Operasional UPK) dan erational TPK Rp 9.958.500 (Operasional TPK). Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 331.953.500.

Setelah dana ada, maka mulailah kegiatan delapan titik sumur bor dikerjakan pada 26 Juli 2013. Di bawah pengelolaan TPK Desa Pusuk, yang diketua Boni S, didampingi seketaris Mediana dan bendahara Hikmah Prabuwati. Adapun TPK menerima penyaluran dana sesuai Rencana Penggunaan Dana I sebesar Rp 87.338.000, untuk pelaksanaan dua titik sumur bor.

Usai dana dimanfaatkan, TPK mengajukan RPD II pada 29 Oktober 2013 sebesar Rp.75.747.000. Setelah penggunaan dana mencapai 40 % , maka TPK pada 22 November 2013 melaksanakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban I dengan hasil masyarakat dapat menerima Laporan Penggunaan dan tahapan kegiatan. Pada MDPj I, TPK melaporkan bahwa penggunaan dana yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan sumur bor baru di dua titik termasuk pembelian bahan material.

Pada 26 November 2013, TPK kembali mengajukan RPD ketiga dengan dana sebesar Rp 81.221.000, dengan target volume pekerjaan di tiga titik sumur bor. Hal ini supaya TPK dapat mengejar pekerjaan fisik hingga mencapai 80 % . Lalu, pada 29 November 2013 UPK sepakat menyalurkan dana kepada TPK, sehingga alokasi penyerapan dana telah mencapai Rp 237.814.500 atau lebih kurang mencapai 80

% dari total dana yang disediakan.

Hingga 20 Desember 2013, ternyata realisasi pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai 6 titik sumur bor, 5 tempat penampungan air dan penambahan material untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian, TPK menggelar Musyawarah Desa Pertanggungjawaban II (80 % pendanaan) pada 20 Desember 2013. Sama seperti pada MDPj I, masyarakat dapat menerima hasil pekerjaan yang dikelola TPK. Pada saat MDPj inilah, TPK dan masyarakat sepakat melakukan revisi kegiatan. Pasalnya, dari hasil pelaksanaan ada kelebihan dana dari pelelangan yang akan digunakan untuk pembuatan bak keramik pada bak pe-

Warga akhirnya bisa menikmati air bersih dan mandi tanpa harus berjalan jauh

nampungan dan penambahan 1 unit sumur bor.

Sesuai monitoring UPK dan FK, pekerjaan sumur bor yang telah selesai dikerjakan terletak di RT 01, 02, 05, 06, 07,dan 09, dan kondisi air cukup bersih.

Meskipun demikian, tenyata dalam pelaksanaan pengeboran, para pekerja di lapangan dan TPK mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan. Sampai-sampai Ketua TPK Desa Pusuk, Boni berujar : “ Pak, cemane lah nek ude gawe ne, batu e ge macem-macem.

Ade yang warna puteh, ade yang kuning, ade pulik yang hitam. Pening la pokok e along dak usah digawe ( Pak bagaimana pekerjaan ini bisa selesai. Banyak batu

25

FLASH NEWS keras, yang berwarna putih, kuning, serta hitam, sehingga sulit dikerjakan. Lebih baik kami menyerah . Hal itu diungkapkan Boni S selaku Ketua TPK pada Musyawarah Desa Pertanggungjawaban II Desa Pusuk.”

Namun, berkat dukungan Ketua BKAD Kecamatan Kelapa, Maryono dan Fasilitator Kecamatan, yang mendukung penuh pelaksaan kegiatan yang dikelola TPK, pekerjaan tetap harus dilanjutkan. Pada 9 Januari 2014, kembali UPK menyalurkan dana kepada Desa Pusuk sebesar Rp 51.590.000 dan pada 25 Febuari 2014 disalurkan lagi dana mencapai Rp.36.057.500.

Total penyaluran dana akhirnya mencapai 100 persen yakni Rp 331.953.500 hingga akhir Maret 2014. Pada saat MDST, sumur bor yang terbangun sudah mencapai 9 titik dan di RT 10 terbangun 2 unit sumur bor, sesuai hasil MD Pertanggungjawaban II agar di RT 10 ditambah 2 titik sumur bor. Karena jarak antar rumah cukup berjauhan.

Dengan selesainya pembangunan 9 unit sumur bor pada 15 Maret 2014, masyarakat Desa Pusuk kini tak lagi mengalami masalah kesulitan memperoleh air bersih.

Terbukti ketika pada Januari 2014 hingga Maret 2014, musim kemarau tiba, warga tidak perlu lagi jauhjauh mengambil air hingga berkilokilo meter. Kini, di setiap RT sudah ada sarana sumur bor.

“Apa perbedaan yang ibu rasakan sebelum dan sesudah ada sumur bor yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perdesaan di RT 01 ini? Jawab Ta Ting Jani ” Mudeh Ngesaik Aek di Desa Pusek Suat Ne. Sebelum ada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, untuk memperoleh air jika kemarau datang, kami biasanya terkadang mengambil air sampai ke perbatasan desa dengan memakai jerigen aek (tempat air dari plastik) naik motor atau berjalan kaki.“Sehingga waktu kami untuk bekerja agak terganggu, karena harus memikirkan air harus ada di rumah,” tutur Ta Ting Jani dan Janipah, warga RT 01, sewaktu ditanya FK mengenai keberadaan dan manfaat sumur bor.

“Terimakasih, kami telah dibantu PNPM MPd. Sumur bor ini, akan kami pelihara,”

26

janji Ta Ting Jani.

Ditanya soal pembangunan sumur bor yang didanai BLM PNPM Mandiri Perdesaan, Janipah mengatakan “ Makaseh ok, ikak la bantu kami dapet aek, pokok e bantuan sumur bor PNPM ne nek kami jage” ( Terimakasih, kami telah dibantu PNPM MP. Sumur bor ini akan kami pelihara ). Kepala Desa Pusuk, Lizan, saat Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) mengatakan “Yo, kite pelihare bangunan PNPM ne, agar dak melanye dilek e ( mari kita jaga bangunan PNPM, agar tidak mubazir nantinya).

Mengenai perencanaan pemeliharaan sumur bor di Desa Pusuk, disepakati konsep pemeliharaan, yakni setiap RT dikenakan biaya pemeliharaan disesuaikan dengan kemampuan bayar tiap RT. Alasannya,

Sumur Bor yang terbangun dari dana Revisi RAB di RT 10

kemampuan masyarakat di tiap RT tentu berbeda-beda. Pada MDST, seorang warna RT 10 bernama Karso, bertanya bagaimana cara pemeliharaan sumur bor terutama agar tidak buntu.

“Cemane Pak, agar aek dak de buntu kalok dipompa ?” tanya Karso. (Bagaimana Pak, air tidak tersumbat kalau dipompa?

Jabeslin, selaku Fasilitor Kecamatan Teknik menjawab pertanyaan pak Karso tersebut.

“Bapak cukup memompa air secara rutin setiap hari selama 6 jam, sehingga kita dapat mengontrol debit air harian dan mengetahui kondisi warna air. Jadi, kita tahu dan mampu menjaga sumur bor agar tidak mengalami kebuntuan atau keluar air tidak lancar saat dipompa,” ujar Jabeslin. (*)

FLASH NEWS

PAUD Desa Cupat Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat

Drainase Desa Cupat Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat

Pelatihan Media, Ruang Belajar Masyarakat Bangka Tengah Hotel Sabrina Pangkalpinang, 12-13 Maret 2014

MAD Informasi Hasil Penetapan pada Forum SKPD T.A. 2014 di Kecamatan Simpang Pesak, Belitung Timur Forum SKPD di Belitung Timur (5-7 Maret 2014)

Musrenbangkab Bangka Tengah di Gedung Diklat, 11 Maret 2014

MAD Informasi Hasil Penetapan pada Forum SKPD T.A, 2014 di Kec. Simpang Pesak, Belitung Timur

27

PROFIL

Atteni Siapkan 4 Misi

Membangun Desa SUPANTO NUGROHO FK Pemberdayaan Kecamatan Jebus, Bangka Barat RONA bahagiah terpancar jelas dari raut wajah Atteni. Sejak Kamis (20/2/14), mantan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) ini menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atteni dilantik Bupati Bangka Barat, Zuhri M Syazali. Jabatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, ternyata mampu diraih perempuan kelahiran Desa Sungai Buluh ini. “ Hati saya merasa terpanggil untuk bisa mengabdi pada masyarakat dan desa dalam lingkup yang lebih besar lagi, tidak sekadar menjadi KPMD,� ungkap Atteni, mengawali wawancara saat ditemui di rumahnya di Desa Buluh.

Bersama-sama dengan aparat pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat, saya lebih mengutamakan musyawarah mufakat untuk menangani berbagai masalah yang ada di desa ATTENI Kades Sungai Buluh Sejak dilantik menjadi kepala desa, waktu Atteni kini banyak dihabiskan di luar rumah, baik menghadiri berbagai pertemuan dan kegiatan pemerintahan. Tentu kegiatan tersebut sangat berguna bagi Atteni sebagai bekal dalam memimpin desa

Bersama suami saat pelantikan

28

PROFIL dan melayani berbagai kebutuhan masyarakat.

Atteni bercerita, pencalonan dirinya diawali pada 20 Februari 2013. Saat itu Dia memberanikan diri ikut serta dalam pencalonan sebagai Kepala Desa Sungai Buluh. Atteni yakin dirinya sudah memiliki modal dan bekal cukup untuk maju sebagai calon kepala desa.

“Saya sudah cukup dikenal warga di sini, karena keaktifan saya dalam memfasilitasi berbagai tahapan kegiatan dalam PNPM MPd di desa,” tutur ibu dua anak ini.

Menurut wanita kelahiran 17 April 1971 ini, dirinya adalah satu-satunya calon kades dari kaum perempuan dari empat calon yang maju dalam pemungutan suara pada 15 Desember 2013. Meski perempuan, namuan Atteni berhasil meraih suara terbanyak. Dia mengantongi 300 suara dari total 957 warga yang mempunyai hak pilih. Selisih suara dari calon kades urutan kedua sebesar 128 suara. Keberhasilannya menduduki jabatan kepala desa, diakuinya tak terlepas dari kerja keras dalam meraih simpati dan dukungan masyarakat serta izin Tuhan Yang Mahaesa.

“Saya ingin menjadikan Desa Sungai Buluh sebagai desa yang maju dan nyaman, “ janji anak ketiga dari Adlan (almarhum) dan Uttiani ini.

Ketika ditanya soal visinya saat maju sebagai calon kades. Atteni menjawab, visi-misinya terbagi dalam 4 bidang, yakni kesehatan, pendidikan, perekonomian dan sosial kemasyarakat. Dalam bidang kesehatan, Atteni akan menggalakan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bagi masyarakat lanjut usia dan balita demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Ia akan meningkatkan prasarana dan sarana serta kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Alqur an (TPA) dan Sekolah Dasar (SDA).

Sementara itu untuk bidang perekonomian, Atteni akan menumbuhkembangkan usaha kecil masyarakat dengan peningkatan modal usaha melalui bantuan-bantuan pinjaman dari PNPMMPd atau dari pihak lain dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Ia akan meningkatkan budaya bergotong royong untuk merangsang kepedulian dan meningkat-

kan kekompakan masyarakat dalam membangun desa. “ Bersama-sama dengan aparat pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat, saya lebih mengutamakan musyawarah mufakat untuk menangani berbagai masalah yang ada di desa. Sehingga berbagai keputusan pemerintahan desa benarbenar berasal dari masyarakat. Bukan semata-mata keputusan saya sendiri atau hanya diputuskan pemerintahan desa. “ tegas Atteni.

Sebagai anak ketiga dari 10 bersaudara --5 laki-laki dan 5 perempuan--, Atteni tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan bapaknya yang pernah menjadi karyawan Unit Penambangan Timah Bangka (UPTB) di bagian pengukuran. Semasa remaja, nama Atteni sering diplesetkan kawankawannya menjadi Angkatan Tentara Nasional Indonesia. “ Ayuk baru ingat, kata almarhum ayah, nama ayuk dalam masyarakat ada empat tingkatan. Yakni, raja, bangsawan, hakim dan rakyat biasa. Nama ayuk arti e hakim, yang artinya bisa berwatak keras, dan bisa berwatak lemah dengan melihat apa masalah yang dihadapi,” ungkap Atteni, yang membahasakan dirinya dengan panggilan ayuk (artinya kakak dalam bahasa Indonesia--red).

Pada 22 Oktober 1997, Atteni remaja dipinang seorang perjaka dari Tanah Jawadwipa, tepatnya dari Kabupaten Salatiga Jawa Tengah. Pujaan hati itu bernama Supriyanto. Dari hasil pernikahan mereka, Atteni dikaruniai dua anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Abdul Eko Prasetyo (6 Juni 2001), kini duduk di kelas 1 SMPN 2

Kantor Desa Sungai Buluh, Kec.Jebus, Bangka Barat

29

PROFIL

Di depan Gedung Posyandu, saat masih jadi KPMD

Jebus. Sedangkan anak kedua Ariya Risgianto (12 April 2004), masih kelas 4 di SDN 5 Sungai Buluh.

Lebih Banyak Sukanya Menjadi KPMD Atteni mulai berkecimpung dalam PNPM MPd secara total setelah terpilih sebagai KPMD Desa Sungai Buluh pada tahun 2009.

Sebelum menjadi KPMD, Atteni mengaku jarang ikut terlibat dalam kegiatan musyawarah atau berhubungan dengan masyarakat dari desa lain. Waktunya banyak dihabiskan di rumah untuk mengurus anak-anak dan suami. Namun, panggilan jiwanya untuk dapat mengabdi pada desa membuatnya tak dapat menolak amanah warga saat diminta menjadi KPMD dari unsur perempuan. Sebagai kader pemberdayaan Atteni mengaku banyak manfaat yang diperoleh dari pengalaman memfasilitasi proses kegiatan PNPM MPd tersebut. “Lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya,” jawab Atteni tanpa ragu-ragu.

Alasannya, melalui kegiatan itulah ia banyak berinteraksi dengan teman-teman KPMD dari desa lain atau dengan para pelaku PNPM MPd lainnya. Hal ini memberikan pengalaman baru bagi Atteni dalam hidup bermasyarakat. Ia tak pernah absen mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PNPM MPd. Kecamatan Jebus.

“Kalau dukanya cuma sedikit, seperti yah sering meninggalkan anak-anak dan suami, karena harus memfasilitasi dan menghadiri berbagai acara musyawarah atau kegiatan lain. Tapi, hal itu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman memberdayakan

30

masyarakat yang saya dapatkan. Saya jadi lebih dikenal dan mengenal warga yang saya fasilitasi. Sebagai kader desa, saya sadar dan harus ikhlas, sudah selayaknya mau bekerja sosial dan meluangkan waktu lebih bagi masyarakat, “ ucap Atteni, sambil bersyukur kegiatannya itu didukung penuh anak-anak dan suaminya.

Ditanya kiat mengatasi uang transportasi yang kecil sebagai KPMD, Atteni menjawab tantangan itu dengan membuka usaha warung keci-kecilan dengan modal awal Rp 300.000. Sekarang, warung miliknya berkembang lancar dan seiring perjalanan waktu makin besar.

“Alhamdulillah bisa memberikan tambahan penghasilan keluarga. Saya pun mampu memberikan lapangan kerja untuk warga di sini sebagai penunggu toko.

Tuhan itu Maha Adil, jika kita mau bekerja keras dan ikhlas, dengan membukakan pintu rezeki dari jalan yang lain secara mudah juga,” ucapnya.

Selama menjadi KPMD lebih sejak 2008, Atteni telah memfasilitasi desanya dalam mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama rumah tangga miskin. Pada tahun 2009, berkat kerjasama dan kekompakan seluruh unsur masyarakat, akhirnya Desa Sungai Buluh mampu membangun 1 unit Gedung TPA dan 2 unit Posyandu pada tahun 2013.

“Untuk kegiatan peningkatan modal usaha melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan, sampai tahun 2013 Desa Sungai Buluh memperoleh dan mengelola dana untuk 12 Kelompok SPP,” ujar Atteni mengakhiri wawancara. (*)

CEREMONY

Bupati Resmikan Sarana Umum Proyek PNPM MPd YURENTA FIKRI Fasilitator Kecamatan Gantung, Belitung Timur 2013

Yang lebih penting lagi, masyarakat harus mau memelihara sarana prasarana yang dibangun masyarakat sendiri, sehingga pemanfaatan sarana tersebut bisa lebih lama BASURI TJAHAYA PURNAMA Bupati Kabupaten Belitung Timur Bupati Resmikan Kegiatan PNPM MPd. dan PNPM MPd. Integrasi Tahun Anggaran 2013 di Kecamatan Simpang Pesak

BUPATI Kabupaten Belitung Timur, dr Basuri Tjahaya Purnama M Gizi SpGK, meresmikan pengoperasian dan pemanfaatan sejumlah sarana prasarana umum, kesehatan, dan pendidikan, yang dipusatkan di Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak, Selasa (21/01/2014).

Sejumlah program ini didanai dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) dan PNPM MPd, Integrasi Tahun Anggaran (TA) 2013.

Peresmian sarana kegiatan yang dibangun masyarakat tersebut dihadiri Kepala Badan PMPD Ikhwan Farozi, PjOKab PNPM MPd Yuli Arwena, Fasilitator Kabupaten (Faskab) Pemberdayaan PNPM MPd Mulyono, Faskab Keuangan Meity Gitasari, Camat Simpang Pesak Khairil Anwar, PjOK Simpang Pesak Muhammad Syafei, Ketua BKAD Mamiati, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) PNPM MPd Dendang Trijono Agus Santosa, FKP Simpang Pesak Bambang

Setiabudi, Ketua UPK Yunizma Hayatie dan para pelaku dari Desa Simpang Pesak, Dukong, Tanjung Kelumpang dan Tanjung Batu Itam.

Dalam sambutannya, Bupati mengharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dibangun, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. �Yang lebih penting lagi, masyarakat harus mau memelihara sarana prasarana yang dibangun masyarakat sendiri, sehingga pemanfaatan sarana tersebut bisa lebih lama, � ujar Bupati di depan seratusan undangan dan warga yang hadir.

Bupati merasa sangat gembira dan bangga atas pelaksanaan kegiatan PNPM MPd. maupun PNPM MPd Integrasi. Adapun kegiatan PNPM MPd dan PNPM MPd T.A.2013 di Kecamatan Simpang Pesak yang diresmikan Bupati Belitung Timur, yakni Jalan Usaha Tani Aik Kemang sepanjang 2.000 meter x 4 meter dengan dana

31

CEREMONY

Inspekorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar Ekspose Laporan Hasil Audit Dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran (T.A.) 2013, di Ruang Pertemuan Kantor BPMPD Belitung Timur, Senin (9/6).

Rp.175.414.000 dan Pelatihan Bubu KepitSementara itu, Kepala Desa Tanjung Batu ing (Rp.15.968.000) di Desa Dukong. PemItam, Asnan, menjelaskan bahwa untuk bangunan Gedung TPA seluas 11 meter x 6 pemeliharaan dan pengelolaan Filterisameter (Rp.205.799.500) dan Pembangunan si Air Minum Desa Tanjung Batu Itam, PeMCK (Dinding Pemandian) 2 unit merintah Desa sudah mengeluarkan Per(Rp.40.933.000) di aturan Desa tentang Desa Simpang Pesak, Sistem Pengelolaan Air Rehab Jalan Nelayan Minum Isi Ulang (SPPangkalan Baun AMIU).

(Rp.148.743.500) dan Asnan menjelaskan Sarana Air Bersih bagi warga umum, pe(Sumur Gali) 4 unit nentuan harga air mi(Rp.13.259.000) di num yang didanai Desa Simpang KePNPM MPd tersebut lumpang dan Filterdisesuaikan dengan isasi Air Minum denharga pasar sekitar gan dana Rp.4.000. Khusus kaRp.149.822.500 di Desa langan rumah tangga Tanjung Batu Itam.

BANGUNAN Filterisasi Air Minum Desa miskin (RTM) harga Kegiatan PNPM MPd Tanjung Batu Itam, Simpang Pesak, ditentukan sesuai Integrasi meliputi yang diresmikan Bupati Belitung Timur. dengan kesepakatan Pembangunan Jalan di tingkat RT dan KaTanah Puru Aik Gupeng sepanjang 1.300 dus dengan ketentuan di bawah harga meter x 4 meter dengan dana pasar sekitar Rp 1.000. Mengenai nama Rp.188.065.000 di Desa Dukong, Rehab Filterisasi Air Minum disepakati dalam Jalan Nelayan Pangkalan Baru 1.300 meter Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) x 4 meter (Rp.178.800.000) di Desa Tanjung pada 30 Desember 2013 yakni ardes alias Kelumpang, Pembangunan Gedung Poair desa. Sesuai Surat Keputusan Kepala syandu 1 unit (Rp.123.337.000) di Desa SimDesa, susunan pengelola terdiri dari pang Pesak dan Pembangunan Jalan Tanah tiga orang sebagai Tim Pengelola dan 2 Puru 4.500 meter x 3,5 meter (Rp.309.988.000) orang pelaksana harian. (*) di Desa Tanjung Batu Itam.

32

CEREMONY

Inspektorat Daerah Beberkan Hasil Temuan Pemeriksaan MANGGAR – Untuk mengurangi dan mengeliminir temuan dan kesalahan pada program PNPM MPd, Inspekorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar Ekspose Laporan Hasil Audit Dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran (T.A.) 2013, di Ruang Pertemuan Kantor BPMPD Belitung Timur, Senin (9/6).

Pasalnya dalam beberapa waktu belakangan disinyalir masih banyak pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang kurang paham dan kurang cermat dalam memahami Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Kondisi ini membuat banyak temuan atau kesalahan dokumen kegiatan pada hasil audit kegiatan di lapangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Fasilitator Kecamatan dari tujuh kecamatan, PJO (penanggungjawab) Kabupaten, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan para pelaku PNPM dari 39 desa di Kabupaten Beltim.

“Kegiatan ekspose ini adalah penjelasan dari hasil audit yang kami temukan, yang kami sampaikan secara lisan kepada pelaku. Jika dalam bentuk laporan cuma tertulis, terkadang pemahaman dan persepsi terhadap penulisan berbedabeda. Karena ini penjelasan lisan, para pelaku PNPM bisa bertanya lewat forum tanya jawab. Hal-hal apa saja yang belum mereka pahami atau cermati akan dibantu dicarikan jalan penyelesaian,” jelas Jan Untung Wijaya, anggota Tim Audit Dukungan PNPM Mandiri Perdesaan, disela-sela kegiatan.

Staf Inspektorat Kabupaten Beltim ini menjelaskan tugas Inspektorat bukan hanya sebagai auditor, namun juga sebagai konsultan untuk memberikan solusi bagi permasalahan. Melalui fungsi konsultasi dan penjaminan, jika di lapangan diper-

oleh temuan, maka dengan penjaminan dapat bersama-sama membuat kesepakatan penjaminan. Ia yakin kesalahan atau kekurangan tidak akan terjadi pada periode selanjutnya.

“Kami membeberkan dan menjelaskan apa yang ada dalam laporan hasil audit.

Tujuannya biar bersama-sama disepakati hasilnya untuk perbaikan. Dari hasil pemeriksaan kami di lapangan banyak temuan yang diakibatkan kekurangpahaman, serta kurang cermat pelaku PNPM dalam memahami petunjuk teknis operasional (PTO) , ” papar Untung.

Lebih lanjut, Untung menyebutkan jika pada tahun 2014, pemerintah pusat mengeluarkan PTO terbaru dengan perubahan mendasar seperti nilai pagu (batas tertinggi anggaran) untuk pelelangan. “ Tahun kemarin nilai barang/jasa minimal 15 juta rupiah harus lelang. Sekarang naik, minimal 50 juta baru bisa dilelang.

Ada kekhususan untuk PNPM pengadaan barang/jasa, karena regulasi tersendiri.

Tidak sama dengan lelang yang ada di instansi pemerintah,” terang Untung.

Untung berharap PNPM dapat memberikan dukungan terhadap daerah, karena jauh lebih bagus dan bisa jadi percontohan serta bisa dikolaborasikan dengan kegiatan yang ada di desa, sehingga tidak tumpang tindih baik dalam hal anggaran dan kegiatan.

Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan, Mulyono, mengakui sangat terbantu dengan kegiatan ekspose. Ia melihat banyak manfaat yang dapat diperoleh khususnya untuk perbaikan pada masa mendatang.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, baik sebagai feedback bagi kita yang sudah melaksanakan PNPM di lapangan serta pencerahan atau acuan ke depan sehingga lebih baik. Karena ini audit Inspektorat, jadi kami tahu akan kelemahan dan kekurangan kami,” tukas Mulyono. (*)

33

CEREMONY

PARA Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar berfoto bersama usai Penutupan Pelatihan di Balai Pertemuan Desa Tanjung Gunung

Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar Desa Tanjung Gunung

Peserta Sudah Bisa Buat Baju Sendiri MUFLENA TANJUNG FKP Pangkalan Baru, Bangka Tengah

WAJAH-wajah ceriah dan gembira memenuhi ruangan Balai Pertemuan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, hari itu, Sabtu (1/3/ 2014), berlangsung penutupan Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar, yang dimulai sejak 1 Februari hingga 28 Februari 2014 lalu.

Penutupan Pelatihan Menjahit diikuti 12 perempuan, yang didanai dari BLM Tambahan dari APBD Kabupaten itu, dihadiri oleh Kepala Desa Hamsani, para instruktur LPK Yola, Pendamping Lokal Ardani, Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Tanjung Gunung Lario, Pengurus UPK Novi Sari Indah dan Ria, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan, Muflena Tanjung, dan sejumlah tokoh masyarakat. � Alhamdulillah, pelatihan berjalan lan-

34

Semoga dengan adanya pelatihan ini akan bermanfaat bagi warga kami. Para peserta pun memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya dan menyerap ilmu yang lebih banyak supaya dapat menjahit hingga mahir. Paling tidak, ibu-ibu bisa memperbaiki apabila ada pakaian anggota yang sobek-sobek HAMSANI Kades Tanjung Gunung car. Semua alat yang dipakai selama pelatihan setelah diinventarisir oleh aparat Desa Tanjung Gunung, kami rencanakan dipinjam pakai buat para peserta pelatihan. Namun, dengan syarat apabila terja-

CEREMONY

KEPALA DESA Tanjung Gunung (Hamsani) saat membuka Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar, di Balai Pertemuan Desa Tanjung Gunung, didampingi PL Pangkalan Baru (Ardani, berkaos hijau)

di kerusakan, maka peminjam harus bertanggung jawab untuk memperbaiki,� kata Kepala Desa, Hamsani.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Tanjung Gunung Lario meminta para peserta pelatihan menjahit dapat mempraktikkan dan mengembangkan pengetahuan atau ilmu yang didapat selama pelatihan secara terus-menerus.

Sebelumnya pada Pembukaan Pelatihan Menjahit pada 1 Februari 2014, Kades Hamdani, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan PNPM MPd, yang telah memberikan kesempatan kepada Desa Tanjung Gunung, khususnya para ibu di sana untuk bisa mengikuti Pelatihan Menjahit. �Semoga dengan adanya pelatihan ini akan bermanfaat bagi warga kami. Para

peserta pun memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya dan menyerap ilmu yang lebih banyak supaya dapat menjahit hingga mahir. Paling tidak, ibu-ibu bisa memperbaiki apabila ada pakaian anggota yang sobek-sobek,� harap Hamdani.

Selama pelaksanaan pelatihan sejak 1 Februari 2014, para peserta begitu antusias mengikuti tahapan pelatihan menjahit, yang diawali dengan membuat pola dasar membuat baju, memotong bahan sampai proses menjahit selama 24 hari.

Berdasarkan pengamatan selama pelatihan, para peserta sudah dapat menyelesaikan satu stel pakaian, span, baju anakanak dan baju batik orang dewasa.

Hal ini merupakan perkembangan yang baik, karena pada awal pelatihan harus diakui, banyak peserta yang agak kesulitan membuat pola baju. Namun, dengan kesabaran para instruktur yang terus memberikan semangat dan tak bosan-bosan menumpahkan semua kemampuan, akhirnya 24 peserta sudah mampu menyelesaikan beberapa pakaian dengan hasil yang sangat memuaskan. (*)

BAJU ANAK-ANAK salah satu hasil pelatihan menjahit yang bahannya sisasisa bahan dasar.

35

CEREMONY MIMALIN TITAH Fasilitator Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

Tradisi Nganggung Mewarnai MDST PNPM MPd Desa Mancung PERTAMA sekali mendengar kata “Nganggung”, yang ada dalam benak saya bahwa ini adalah budaya gotong royong ala masyarakat Bangka Belitung. Ternyata dugaan saya salah. Ternyata ‘Nganggung ” adalah budaya merekat tali silahturrahmi dalam wujud makan bersama oleh seluruh masyarakat dalam satu desa, kampong atau satu wilayah.

Nganggung itu sendiri dilaksanakan jika ada peristiwa keagamaan Islam seperti Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi Muhammada SAW dan Perayaan 1 Muharram. Nganggung juga menjadi pelengkap perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Nganggung sendiri biasa bertempat di Mushallah, Masjid ataupun Balai Desa dan gedung-gedung pertemuan.

Dalam acara Nganggung, biasanya semua keluarga di suatu desa menyediakan makanan untuk dibawa ke masjid atau balai pertemuan yang akan disantap bersama-

sama. Makanan-makanan yang dibawa biasanya ditempatkan dalam suatu wadah yang disebut Dulang, yang ditutup dengan tudung saji sedemikian rupa. Makananmakanan tersebut dibawa dengan cara di‘anggung” yang artinya dipikul di bahu.

Mungkin karena cara membawa inilah yang membuat namanya menjadi ‘nganggung.’

Walaupun sekarang ini cara membawa hidangan ini sudah beralih ke rantang.

Akan tetapi, nama ‘Nganggung” masih tetap digunakan orang sampai saat ini.

Budaya ini menurut saya sangatlah bagus dan perlu dilestarikan, karena tidak semua daerah di nusantara memiliki budaya seperti ini. Esensi dari budaya ini juga sangatlah menarik, karena bisa menciptakan kerukunan, kebersamaan dan sikap saling menghormati antar anggota masyarakat.

Dengan makan bersama aneka hidangan yang beragam jenis dan beraneka rasa bisa membuat suasana yang kondusif untuk

FK P (Mimalin Titah, pakai rompi coklat) sedang Bincang-bincang dengan Bupati Usai MDST

36

CEREMONY

Bupati (bertopi, baju batik) sedang Bincangbincang Santai Sebelum Pelaksanaan MDST

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal mereka atau pun permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan suasana yang santai dan penuh kekeluargaan.

Kegiatan PNPM MPd. di Kabupaten Bangka Barat beberapa kali telah dapat ‘beritegrasi’ dengan budaya Nganggung ini.

Hal itu menurut saya merupakan hal yang positif, karena dengan adanya kegiatan lokal yang juga merupakan salah satu kearifan lokal dan dapat bersinergi dengan kegiatan PNPM MPd membuktikan bahwa masyarakat menerima dan merasa mendapat ‘tamu kehormatan’ yakni berupa kegiatan PNPM MPd, sehingga tujuan kegiatan PNPM yang mengambil ikon ”Dari, Untuk dan Oleh Masyarakat” ini dapat diterima oleh masyarakat.

Salah satu contoh kegiatan PNPM yang bisa bersinergi dengan adat Nganggung ini adalah kegiatan MDST seperti yang pernah dilakukan di Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, pada 15 Februari 2014 lalu.

MDST ini dilaksanakan bukan di Balai Pertemuan ataupun di Masjid. Akan tetapi, dilaksanakan di tengah hutan karet yang dekat dengan lokasi pembuatan jalan tanah puru dan jembatan. Pada acara yang tidak terlalu formal yang dihadiri PjOK, kepala desa, pengurus TPK, pengurus UPK, Spesialis KIE, para ibu dan tokoh masyarakat tersebut, turut hadir Bupati Bangka Barat Zuhri M.Syazali, yang datang ke lokasi tanpa protokoler resmi atau pengawalan resmi sebagaimana biasa seorang bupati menghadiri acara.

Dengan adanya kegiatan yang tidak terlalu formal ini, menurut saya malah memberikan rasa yang berbeda dengan kegia-

tan MDST yang pernah saya ikuti di desa lain di kecamatan sekarang saya bertugas atau di kecamatan lain. Suasana yang nyaman di bawah tiupan angin sepoi-sepoi di antara batang karet, tak mengurangi minat dan antusias masyarakat bermusyawarah untuk menyampaikan aspirasi dan membahas agenda pertemuan MDST ini. Acara berlangsung santai, tetapi inti acara dari MDST dapat tercapai.

Walaupun dalam pertemuan tersebut hadir orang nomor satu di Bangka Barat, akan tetapi warga tidak merasa canggung dalam menyampaikan pendapatnya. Bupati pun memberikan apreasiasi yang positif terhadap kegiatan tersebut. Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bangka Barat, tidak hanya diberikan waktu untuk meresmikan kegiatan, tetapi juga ikut bermusyawarah dari awal sampai akhir acara.

Walaupun dengan suasana yang berbeda dengan pada saat Nganggung yang biasa mereka lakukan di desa, akan tetapi ngangung yang telah dimodifikasi sedimikian rupa sehingga ini tetap masih bisa dirasakan esensinya yakni kebersamaan, gotong royong dan rasa saling menghormati yang akhirnya dapat menimbulkan rasa memiliki atas apa yang telah dikerjakan bersama-sama. Dengan demikian diharapkan lewat penyatuan suatu adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan kegiatan PNPM MPd. Ternyata dapat menjadikan kegiatan PNPM MPd ini lebih dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Masyarakat pun merasa memiliki atas semua kegiatan yang telah mereka laksanakan, sehingga pelestarian hasil-hasil kegiatan PNPM MPd. dapat mereka lakukan. (*)

37

OPINI

Mau Dibawa Kemana Kelompok SPP Ini..?

Oleh: Romulo Marpaung Fasilitator Kabupaten Keuangan Bangka Tengah “Sangat diharapkan Pengurus dan anggota kelompok SPP untuk bersedia difasilitasi dan dikuatkan kelembagaan kelompoknya sesuai dengan prosedur dan mekanisme program.

Kalau tidak ada niat dan kesadaran dari kelompok itu sendiri untuk meningkatkan kelembagaan kelompoknya, maka sia-sialah waktu, tenaga dan pikiran Fasilitatotor dan Pengurus UPK mengadakan pelatihan dan pembinaan kelompok�

------------------------------------------------KALAU pembaca membaca judul di atas, pasti akan teringat lagu Armada yang berjudul �Mau dibawa kemana hubungan ini “. Artinya, setiap upaya seharusnya ada arah dan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan yang difasilitasi melalui PNPM MPd juga mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa peranan kaum perempuan bukan saja sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri, tetapi dewasa ini kaum perempuan juga berperan mencari nafkah untuk membantu suami. Bahkan tidak sedikit yang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka banyak yang bergerak dalam usaha skala mikro atau rumahan. Dalam menjalankan usaha, salah satu masalah yang sering dihadapai adalah sulitnya untuk mendapatkan dana sebagai tambahan modal usaha. Harus diakui tidak semua usaha mampu mengakses permodalan dari bank. Hal itu disebabkan kurangnya informasi, tidak ada jaminan atau usahanya tidak layak diberi pinjaman menurut penilaian perbankan.

Karena itulah Pemerintah menyiapkan salah satu kegiatan dalam PNPM MPd, berupa kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan yang dikenal dengan Kelompok SPP, yaitu; kegiatan pemberian pinjaman permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Diharapkan melalui pemberian pinjaman kepada kelompok perempuan tersebut, maka para anggota kelompok dapat mendapatkan pinjaman dana bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd, yang ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir di setiap kecamatan.

Adapun tujuan kegiatan Simpan Pinjam

38

Kelompok Perempuan ini adalah: 1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.

2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha 3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah 7 (tujuh) tahun PNPM MPd dijalankan di Kabupaten Bangka Tengah, Apakah ketiga tujuan tesebut sudah tercapai? Menurut fakta yang ada di lapangan, dari tiga tujuan kegiatan SPP, maka tujuan pertama dan kedua sudah tercapai. Hal itu dapat dilihat dari jumlah dana bergulir di Bangka Tengah, yang siap digulirkan kepada kelompok-kelompok perempuan hingga akhir Maret 2014 sudah mencapai Rp. 7.067.217.876.

Demikian juga tujuan kedua, kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, sudah dimanfaatkan oleh 1.824 orang yang tergabung dalam 256 kelompok, akan tetapi tujuan ketiga yaitu penguatan kelembagaan masih jauh dari yang diharapkan.

Berbicara tentang kelembagaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP), harus dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: 1. Jenis kelompok, 2. Kategori kelompok 3. Fungsi kelompok 1. Jenis kelompok Dilihat dari jenis kelompok, maka kelompok perempuan ini dapat dibagai menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: a. Kelompok Aneka Usaha yaitu: kelompok yang anggotanya perempuan yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota b. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP): yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM); c. Kelompok Usaha Bersama (KUB): yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;

OPINI Dalam kenyataanya dilapangan dari 256 kelompok yang dilayani UPK sampai saat ini, hanya 13 Kelompok SPP, 243 kelompok adalah Kelompok Aneka Usaha, KUB belum ada.

Sementara program mengharapkan agar semua kelompok yang dilayani menjadi KSPP atau KUB. Untuk itu para pelaku-pelaku PNPM MPd terutama yang di kecamatan dan desa harus memfasilitasi agar kelompok-kelompok tersebut bisa meningkat dari kelompok Aneka Usaha menjadi KSPP dan KSPP menjadi KUB. Yang tidak kalah pentingnya adalah Pengurus dan anggota kelompok harus bersedia untuk difasilitasi sesuai dengan prosedur yang ada di PNPM MPd. Salah satu indikator bahwa suatu kelompok dikatakan KSPP adalah harus ada simpanan anggota di kelompok dan simpanan tersebut dipinjamkan kepada anggota yang lain sesuai dengan aturan yang disepakati kelompok.

2. Kategori kelompok Dilihat dari kategori kelompok, maka kelompok-kelompok yang dilayani UPK saat ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Kategori Pemula, Kategori Berkembang dan Kategori Siap. Dari 256 kelompok yang dilayani

dan Pengelola (Executing).

Kelompok Penyalur adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan yang ditetapkan oleh UPK. Sedangkan kelompok Pengelola adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok kepada pemanfaat. Beberapa persyaratan menjadi kelompok Pengelola adalah sebagai berikut: 1. Kelompok berbengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun 2. Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan/tanggung renteng berjalan baik.

3. Mempunyai aturan /AD-ART kelembagaan secara tertulis.

4. Mempunyai Aturan Pengelolaan Simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan dan sebagainya.

5. Mempunyai Aturan Pengelolaan Pinjaman yang mencakup persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu dan sebagainya.

Dilihat dari fungsi kelompok, dari 256

saat ini yang masih kelompok Pemula 77 kelompok, Berkembang 179 kelompok dan kelompok yang sudah kategori Siap belum ada satupun.

Untuk menentukan suatu kelompok dikategorikan pada salah satu kategori tertentu, harus dinilai dari berbagai aspek antara lain: ikatan pemersatu kelompok, kegiatan kelompok, kepengurusan, tabungan/iuran kelompok, pertemuan kelompok, usia kelompok, tingkat pengembalian, administrasi kelompok dan aturan tertulis yang dimiliki kelompok.

Memang jumlah kelompok berkembang sudah lebih banyak darpada kelompok Pemula, namun masih didominasi karena faktor usia kelompok yang sudah diatas 3 tahun. Aspekaspek yang perlu dikuatkan adalah, administrasi kelompok, aturan kelompok, tabungan anggota dan pertemuan rutin antara pengurus dan anggota kelompok, sehingga pada akhirnya seluruh KSPP yang ada di Kabupaten Bangka Tengah menjadi kelompok SIAP. 3. Fungsi kelompok Dilihat dari fungsi kelompok, maka kelompokkelompok yang dilayani UPK saat ini dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: Penyalur (Chanelling)

kelompok yang dilayani saat ini semua masih kelompok Penyalur, belum ada satupun sebagai kelompok Pengelola.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan ketiga dari kegiatan Simpan Piinjam Kelompok Perempuan sebagaimana diamanatkan dalam PTO, masih belum tercapai sepenuhnya dan harus terus-menerus dilakukan penguatan kelembagaan kelompok.

Sangat diharapkan Pengurus dan anggota kelompok SPP untuk bersedia difasilitasi dan dikuatkan kelembagaan kelompoknya sesuai dengan prosedur dan mekanisme program.

Kalau tidak ada niat dan kesadaran dari kelompok itu sendiri untuk meningkatkan kelembagaan kelompoknya, maka sia-sialah waktu, tenaga dan pikiran Fasilitatotor dan Pengurus UPK mengadakan pelatihan dan pembinaan kelompok.

Tentu tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi. Yang diharapkan adalah: Kelompok Pemula menjadi Berkembang, kelompok Berkembang menjadi Siap, kelompok Aneka Usaha menjadi KSPP, KSPP menjadi KUB dan kelompok Penyalur menjadi Pengelola.

Semoga. (*)

39

Posyandu di Kec. Dendang, Belitung Timur

BPMPD dan BPB Kesbangpol Bangka Tengah Tinjau Lokasi Runtuhnya TPT Desa Terak, Kec.Simpang Katis, April 2014

BPMPD dan BPB Kesbangpol Bangka Tengah Tinjau Lokasi Runtuhnya TPT Desa Terak, Kec.Simpang Katis, April 2014

Audit Silang UPK di UPK Tempilang, Bangka Barat

Audit BPKP di Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Bangka Barat

Audit BPKP di Kec. Tempilang, Bangka Barat

Verifikasi Kelompok SPP di Kec. Klp Kampit, Belitung Timur

Kunjungan lapangan ke Kelompok SPP di Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Bersama Sp AI RMC-2

Workshop Sosialisasi RBM Belitung Timur Surplus Upk Jebus Juni 2014

Surplus Upk Jebus Juni 201411 Rakorprov

Spanduk Keberlanjutan PNPM MPd.Ds. Simpang Yul,Tempilang

Pelatihan Menjahit Kel.Dul,Pangkalan Baru, Bateng

Pelatihan Mandiri FK di kantor Korprov

Penyaluran Dana SPP Perguliran