Gelora xix final 3

Edisi September 2012

XIX Suara Perjuangan Mahasiswa

Rp 7.500,- ( Mahasiswa ) Rp 15.000,- ( Umum )

FOKUS

Fasisme dalam Dunia Pendidikan

GEJOLAK MASSA

. Aksi Mogok SBGTS PDK . Sengketa lahan di Ogan Ilir . Sengketa lahan di Padang Halaban

PENDAPAT MEREKA

Lepasnya Tanggungjawab Pemerintah dan Hilangnya akses Rakyat atas Pendidikan

OPINI

Korupsi dalam Dunia Pendidikan

Gerakan Mahasiswa Melawan

Liberalisasi, Privatisasi, dan Komersialisasi Pendidikan

Salam demokrasi!

Pembaca yang terhormat, setelah beberapa bulan absen (Tidak terbit), kini Buletin Gelora kembali menyapa Anda sekalian dalam edisi ke 19 dengan mengangkat tema tentang “Gerakan mahasiswa melawan Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan” yang secara membahas tentang kondisi pendidikan yang semakin suram dan penghidupan rakyat yang semakin tertekan dibawah penindasan negeri sendiri.

Dalam rubrik “Fokus”, Anda akan disuguhkan analisa FMN tentang fasisme dalam dunia pendidikan yang salah satunya tercermin dalam RUU-UU Pendidikan Tinggi. Pada rubrik selanjutnya “Agenda” yang akan menjelaskan aktivitas organisasi hingga bulan Desember 2012, khususnya dalam upaya menguatkan organisasi serta membangkitkan dan mengorganisasikan massa.

Kami dari redaksi juga akan memberikan informasi tentang perjuangan mahasiswa dalam menyikapi persoalan didalam kampus dirubrik “Gejolak Kampus” dan tidak ketinggalan pula perjuangan massa rakyat yang akan disajikan dalam rubrik “Gejolak Massa”. Dalam rubrik “Warta Internasional” disajikan berita tentang aksi pendudukan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa di Malaysia menolak penaikan biaya pendidikan dan mendesak penghapusan pembiayaan dengan sistem pinjaman. Masih dalam Warta Internasional, team redaksi juga menghaturkan pernyataan sikap Liga perjuangan rakyat internasional (International League of People Struggle-ILPS) atas intervensi dan kontrol AS bersama NATO terhadap Suriah.

Redaksi juga menyajikan hasil wawancara bersama Ibu Evy Indrayani (Seorang Aktifis Perempuan sekaligus Dosen) dalam rubrik “Pendapat Mereka” tentang tanggungjawab pemerintah dan akses rakyat atas pendidikan. Lalu, dalam rubrik “Opini”, redaksi menyajikan berita tentang korupsi dalam dunia pendidikan, khususnya kasus korupsi di enam belas PT di Indonesia.Dalam rubrik “Budaya” Redaksi menyediakan berita tentang konser amal untuk anak panti asuhan yang dilakukan oleh yang FMN Cabang Wonosobo, dilengkapi dengan dua syair lagu (Indonesia Negeri kaya raya) dan (Majukan budaya bangsa) karya FMN. Terakhir, dalam Rubrik “Serba-serbi” redaksi juga menyajikan para pembaca sebuah tips tentang kesehatan.

Pembaca yang terhormat, semoga Buletin Gelora edisi ke 19 dapat menjadi sumber informasi dan motivasi bagi kita semua semakin tulus melayani massa dan senantiasa mendukung atau ambil bagian dalam membangun, memperkuat dan memperbesar gerakan rakyat dalam menperjuangkan pemenuhan hak sosial, ekonomi dan hak-hak demokratisnya.

Akhir kata, selamat membaca, selamat berdiskusi dan selamat bekerja.***

DAFTAR ISI FOKUS

Hal. 4

GEJOLAK MASSA

Hal. 8

GELORA KAMPUS

Hal. 12

BERSAMA MEREKA

Hal. 14

LAPORAN KHUSUS

Hal. 16

Fasisme dalam Dunia Pendidikan . Aksi Mogok SBGTS PDK . Sengketa lahan di Ogan Ilir . Sengketa lahan di Padang Halaban UNM Aksi Tolak DPP

. PR Pontianak . PR Lampung . PR Medan

Peringatan 9 Tahun FMN

AGENDA

Hal. 18 Memperkuat organisasi dengan meningkatkan pemahaman teori dan kemampuan praktis anggota Hal. 20 PENDAPAT MEREKA Lepasnya tanggungjawab pemerintah dan hilangnya akses rakyat atas pendidikan Hal. 23 WARTA INTERNASIONAL Aksi Dema Malaysia Camp anti Imperialis Hal. 26 BUDAYA . Konser Amal Wonosobo . Syair lagu “Sekolah Gratis” . Syair lagu “Indonesia Negeri Kaya Raya” Hal. 28 OPINI Korupsi dalam dunia pendidikan Hal. 31 SERABA-SERBI . Tips: Manfaat tertawa untuk Kesehatan . Iklan

Buletin Gelora diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasis Nasional (FMN).

Penanggung Jawab: Hasan Harry Sandy, Pimpinan Redaksi: Harry Kusuma, Dewan Redaksi: Hasan Harry Sandy, Harry Kusuma, Yogo Daniyanto, Samsul Arifin, Rosyidi dan, Jhony Suryadi, Desain dan Layout: Harry Kusuma, Koresponden: Rachmad P (Medan), angelique (Padang), Kholisa Bara (Jambi), Andi Rizaldi (Palembang), Radja (Lampung), Yovy (Jakarta), Andi N (Bandung), Widianto (Purwokerto), Azim (Wonosobo), Erlangga (Yogyakarta), Hendra (Jombang), Ahmad (Surabaya), Lukito (Malang), Erul (Denpasar), Bara Pratama (Pontianak), Amank (Palangkaraya), Badar (Mataram), Irfan (Lombok Timur), Rey (Kupang), Surahman (Makassar), Stenly (Palu). Alamat Redaksi: Jln Tanjung Lengkong, RT 02 RW 07 No 19, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kode Pos 13330. Telpon: 021-8518109. Email: gelorafmn@gmail.com. Rekening: 0178567578 (BNI Cabang Mataram an. Muh Hasan Harry Sandy AME L).

Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan konstitusi FMN. Tulisan dapat dikirim via email redaksi gelora yang tertera di atas.

FOKUS

FOKUS

FOTO: PP FMN

Fasisme dalam Dunia Pendidikan “Pengesahan Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU-PT) adalah paksaan-Salah satu wujud Fasisme di dunia Pendidikan”

Bangkitlah Pemuda dan Mahasiswa, Gencarkan perjuangan mulai didalam kampus hingga pusat pemerintahan menuntut pemenuhan hak sosial, ekonomi dan hak demokratis. Per-erat persatuan dan dengan semangat yang tulus senantiasa melayani massa rakyat dan mengabdi pada perjuangan !!

D

alam situasi rakyat tengah terbelenggu kemiskinan dan penderitaan yang hebat, pemerintah tidak hentinya melahirkan berbagai kebijakan yang semakin menyengsarakan rakyat. Dalam berbagai kenyataan, pemerintah justeru sibuk mencari berbagai formulasi dalam mensukseskan skema penghisapan imperialisme (Kapitalisme monopoli) didalam negeri. Pendidikan yang menjadi faktor pendorong bagi kemajuan tenaga produktif dan peradaban menuju masyarakat yang sejahtera,

berkeadilan dan, berdaulat juga tidak terlepas dari berbagai skema yang akan memuluskan kepentingan dan pelayanan setianya terhadap imperilisme.

Alih-alih akan membawa perubahan bagi kemajuan tenaga produktif di Indonesia, pendidikan justeru dijadikan sebagai penguat legitimasi bagi pemerintah untuk mempertahankan sistem ekonomi, politik dan kebudayaan yang anti rakyat. Dalam kenyataannya, pemerintahan Indonesia dari masa ke masa hanya menjadi rezim penghamba yang tidak pernah berani berdiri diatas kepent-

ingan rakyatnya.

Demikian halnya hari ini, dengan pelayanan setia rezim fasis “Susilo Bambang Yudhoyono”, imperialisme AS semakin leluasa menancapkan dominasinya atas kepentingan politik, ekonomi, militer dan kebudayaan di Indonesia.

Dalam hal tersebut, pemerintah telah menggunakan berbagai cara dalam memaksakan kehendaknya, baik dengan regulasi dan undangundang sebagai legitimasinya, maupun dengan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat. Hal tersebut merupakan cerminan nyata akan

watak fasis dari pemerintah yang dipimpin oleh SBY saat ini.

Dalam situasi demikian, dengan kondisi pendidikan yang semakin kehilangan arah, tidak terjangkau dan tidak mampu menjawab persoalan rakyat, pemerintah kembali memaksakan kehendaknya untuk melakukan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan melalui pengesahan Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT) yang sarat dengan berbagai kepentingan.

Watak fasis dari pemerintah saat ini, juga tampak ketika gerakan penolakan UU PT yang meluas sejak kebijakan tersebut masih dalam bentuk RUU, kenyataannya setelah mengalami sekian kali revisi dan penundaan akibat penolakan yang juga tidak pernah putus, pemerintah (Tepatnya tanggal 13 Juli 2012, pukul: 11.00 WIB) telah mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT).

Sikap pemerintah tersebut sungguh tidak menunjukkan moral dan itikad baik sebagai birokrasi yang bijak dan pro-Rakyat dalam meng-ampu hidup dan kepentingan rakyat. Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan sikap abainya, tanpa sedikitpun memperdulikan aspirasi dan penolakan yang dilakukan oleh Rakyat.

Dalam mengakomodir kepentingan imperialisme beserta sekutunya didalam negeri (Tuan tanah dan borjuasi komprador), pemerintah telah melahirkan berbagai kebijakan dilapangan pendidikan yang samasekali tidak memiliki orientasi untuk menjawab kebutuhan rakyatnya, yaitu: PP no 61 tahun 1999 tentang PT BHMN, UU no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, UU no 9 tahun 2009 tentang BHP, PP no 17 dan 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan, terakhir saat ini ialah UU PT.

Sebelumnya, pemerintah juga telah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak pernah terlepas dari intervensi, bahkan rumusan lansung dari imperialisme. Seperti rumusan UNESCO yang diratifikasi menjadi program jangka panjang pendidikan tinggi, yaitu “Higher Education Long Term Strategy” (HELTS I, Th. 1975–1985) dan, HELTS II, Th. 1986-1995 yang menekankan untuk program jangka panjang (PJP) yang fokus pada penciptaan

nuansa akademik dan manajemen organisasi yang professional.

Selanjutnya, periode 1996-2005 (HELTS III), dengan PJP yang ditekankan pada penciptaan paradigma baru dalam manajemen pendidikan tinggi dan, lebih dipertegas lagi dengan HELTS IV (2003-2010), PJP diarahkan untuk menciptakan persaingan antar PT di dalam negeri.

Program imperialis lainnya telah diterapkan melalui WTO, IMF dan World Bank yang dikenal sebagai unholy trinity. Agar suatu lembaga pendidikan dapat berubah menjadi sektor jasa yang dapat diperdagangkan, melalui Bank Dunia imperialisme menerapkan program Higher Education for Compt Project (HECP), kemudian di awal tahun 2000an berubah menjadi Indonesian Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE), yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum dan orientasi yang relevan dengan kebutuhan imperialisme akan tenaga kerja murah, serta efisiensi pembiayaan dengan pengurangan subsidi dari Negara dan

Sesatnya Orientasi Pendidikan dibalik Undangundang Pendidikan Tinggi (UU PT) dan Sejarah Lahirnya FOTO: FMN Medan

4

GELORA, EDISI SEPTEMBAR 2012

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

5

FOKUS melemparkan beban tersebut kepada peserta didik dan keluarganya. Imperialisme juga menawarkan berbagai program penguatan manajemen pendidikan tinggi yang disertakan dengan kucuran hibah, investasi dan, hutang.

Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT) adalah produk hukum yang dilahirkan sejak awal tahun 2011 dalam situasi pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Melalui UU tersebut pemerintah terus berupaya melepaskan tanggungjawabnya atas pendidikan atasnama otonomi dan peningkatan mutu pendidikan. Lahirnya UU ini juga di latarbelakangi oleh pencabutan Undang-undang badan hukum pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010, setelah mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan.

Lahirnya UU PT selain untuk menggantikan BHP dan untuk mendapatkan keuntungan financial, pendidikan juga dijadikan sebagai corong propaganda bagi imperialisme akan teori dan ide yang akan menghambat perkembangan budaya masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan pula imperialis melakukan propaganda atas demokrasi (Palsu), terorisme ataupun propaganda atas ilusi kebaikan sistem kapitalisme mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, yang sesungguhnya adalah upaya untuk menjauhkan rakyat dari aspirasi persatuan dan perjuangan sejatinya, bahkan untuk meng-Counter gerakan rakyat didalam Negeri yang terus menunjukkan

FOKUS perkembangannya secara kuantitas dan kualitas.

Dampak UU PT Bagi Rakyat dan Kehidupan didalam Kampus

Seluruh kebijakan imperialisme tersebut merupakan manifestasi dari SAP’s (structural adjustment programs), yaitu kebijakan neo-liberal yang dipakaskan oleh imperialisme untuk mendominasi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan berbagai skema dan orientasi tersebut, pengesahan RUU tersebut kini telah menjadi beban yang berat bagi rakyat untuk mendapatkan jaminan atas akses pendidikan (Pendidikan Tinggi). Dengan UU PT tersebut, rakyat tidak lagi dapat menyandarkan harapan pada pemerintah akan terwujudnya pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. Kwalitas pendidikan kemudian hanya akan diukur dari ketersediaan infarstruktur dan kemampuan bersaing dalam menggalang kerjasama yang luas, terutama kerjasama Internasional yang sama sekali tidak memiliki orientasi untuk memajukan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan kenyataan demikian,

FOTO: FMN Pontianak 6

dilingkungan pendidikan tinggi, kelompok orang tua mahasiswa dan berbagai elemen rakyat lainnya, khususnya organisasi-organisasi yang tergabung dalam komite nasional pendidikan (KOMNAS-Pendidikan).

Berkaitan dengan UU ini, dari sekian kali revisi hingga pengesahannya, kita akan menemukan wujud fasis dari pemerintah dalam berbagai bentuk, seperti: 1). Sikap pemerintah yang bersikukuh untuk mengesahkan UU tersebut, meskipun terus mengalami banyak penolakan, 2). UU tersebut semakin memperterang upaya pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya atas pendidikan, pemaksaan atas penerapan privatisasi, liberalisasi dan komersilisasi, 3). Reaksi pemerintah yang cenderung menggunakan kekerasan dalam merespon gerakan rakyat/penolakan UU PT yang meluas diberbagai daerah.

FOTO: Komunitas Diskusi Warung Kopi Pontianak dampak lansung dari pengesahan UU PT dipastikan akan menyebabkan: a).

Semakin melambungnya biaya Pendidikan Tinggi, b). Orientasi pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, c). Kesenjangan antar PTS di dalam Negeri dengan PT Asing, d). Semakin sempitnya akses rakyat atas pendidikan, dan e). Semakin hilangnya demokratisasi dalam kehidupan kampus.

Wujud Fasis Pemerintah dan Gerakan Penolakan RUU-UU PT Secara umum, esensi dari UU PT tidaklah berbeda dengan kebijakan yang pernah ada sebelumnya, yaitu PT BHMN dan UU BHP. UU PT hanya dikemas (Seolaholah) lebih baik dan bijaksana.

Namun atasnama otonomi dengan orientasi privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi yang dikandung didalam UU PT menunjukkan bahwa terdapat roh dari UU BHP yang telah terbukti bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mampu menjamin berkembangnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Lahirnya UU PT tersebut

mendapat dukungan dari kelompok yang diuntungkan dari UU tersebut, seperti Forum Rektor BHMN (UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR, USU, UPI) yang tidak menghendaki asset yang telah dibangun sebelumnya hilang akibat perubahan status dan kebijakan pemerintah. Termasuk beberapa professor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi (yang dengan gelar akademiknya dipandang paling rasional dan legitimate untuk berbicara objektifitasnya) yang memang telah di Set-up sebagai penguat dorongan pengesahan UU tersebut juga turut mendukung. Pendukung lainnya juga disebutkan oleh M. Nuh (Mendikbud) ialah Menkokesra, TNI dan POLRI.

Meskipun demikian, gerakan perlawanan atas UU tersebut sejak masih dalam bentuk RUU terus meluas dengan berbagai bentuk aktifitas penolakan, bahkan sampai saat ini berbagai kalangan tengah menyiapkan upaya-upaya untuk mendesak pencabutan UU tersebut. Terdapat penolakan dari forum rektor PTS yang terancam akan persaingan dalam pembangunan kerjasama, pendapatan subsidi, persaingan penjaringan mahasiswa baik dengan PTN maupun PTA didalam Negeri. Penolakan juga datang dari kalangan akademisi , mahasiswa, organiasasi guru, dosen dan pekerja

nan akan terwujudnya perkembangan budaya dan tenaga produktif Negeri ini, yang manifest dari terbangunnya industri Nasional.

Untuk menjamin terpenuhinya hal tersebut, langkah kongkrit yang harus dilakukan sejak dini adalah terus memperdalam kajian dan analisis atas UU tersebut dan kebijakan pemerintah lainnya disektor pendidikan, kemudian terus saling mengkonsolidasikan, menggencarkan aktifitas propaganda secara intensif dan massif untuk terus Membangkitkan, Mengorganisasikan dan Menggerakkan massa dan berjuang bersama melawan kebijakan anti rakyat dari pemerintah tersebut.

Hidup Mahasiswa Indonesia !!

Hidup Rakyat Indonesia !!

Jayalah Perjuangan Rakyat !!

Jalan Keluar dalam Menolak Pengesahan UU Pendidikan Tinggi

Sistem pendidikan nasional merupakan satu kesatuan rangkain penyelenggaraan pendidikan nasional dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, (UUD 1945 pasal 31 ayat 3). Artinya bahwa, ketika pemerintah mengesahkan UU pendidikan tinggi, sesungguhnya pemerintah telah melakukan pembangkangan atas keputusan MK terkait UU BHP dan, pemerintah kembali melakukan pelanggaran atas UUD 1945.

Karenanya, jalan keluar atas situasi tersebut adalah terus mendesak pemerintah untuk mencabut UU PT dan mendorong adanya revisi UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagai satu paket UU yang mengatur penyelenggaraan pendidikan disetiap jenjangnya, dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang dihadapi secara khusus dalam penyelengaraan pendidikan dalam satu UU sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Revisi atas UU no 20 tahun 2003 harus mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh. UU Sisdiknas, harus mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan yang ditekankan pada sistem pendidikan nasional yang “Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi pada Rakyat” sebagai jami-

Note: Versi lengkap tentang “Fasisme dalam dunia Pendidikan”, analisis RUU-UU PT dan, berita-berita aksi penolakan RUU-UU PT dapat di akses di Blog FMN di: http://pp-frontmahasiswanasional.blogspot.com/***

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

7

GEJOLAK MASSA

GEJOLAK MASSA

FOTO: FMN Medan

Kekerasan adalah Ciri Khusus Pemerintahan SBY dalam Menghadapi Tuntutan Rakyat

P

emenuhan hak buruh di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menyisakan persoalan yang serius. Politik upah murah, outsourcing, tidak adanya kebebasan berserikat hingga kini terus dihadapi buruh. Setelah berhasil memperjuangkan kenaikan upah yang direalisasikan dalam kenaikan standar upah minimum (UMR) awal tahun 2012 lalu, penderitaan dan penghisapan terhadap buruh tidak jua dapat dihentikan. Kenyataanya masih ada perusahaan yang tidak menjalankan surat keputusan pemerintah tentang pemberlakukan upah minimum tersebut. Kasus tersebut terbukti seperti pembangkangan yang dilakukan oleh PT Panarub Dwikarya Kota Tangerang Provinsi Banten, yang tidak menjalankan

8

Ribuan Buruh PT. Panarub Dwikarya aksi mogok menuntut pembayaran upah diserang preman (SBGTS-GSBI PDK Tangerang) kewajibannya untuk membayar upah buruh sesuai dengan UMR. Hal tersebut tentunya kembali menyulut bangkitnya gejolak massa perlawanan buruh di perusahaan tersebut.

Setelah melalui berbagai proses seperti pengajuan surat tuntutan, dialog hingga aksi damai guna menuntut upah yang tidak terbayarkan sejak bulan Januari hingga April 2012, sekitar 2000 buruh PT Panarub Dwikarya Kota (PDK) Tangerang menggelar aksi mogok sejak hari Kamis, 12 Juli 2012 dan dilanjutkan kembali pada 16 Juli lalu. Pemogokan

ini dipicu karena pembangkangan yang dilakukan oleh Perusahaan yang tidak melakukan pembayaran upah buruh sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di perusahaan tersebut yang harus diberlakukan sejak SK tersebut diterbitkan, yaitu pada bulan Januari 2012. Namun keputusan tersebut baru diberlakukan oleh PDK mulai bulan Mei 2012.

Perundingan antara Serikat Buruh (SBGTS-GSBI PDK Tangerang)

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

dengan pihak Manajemen yang didorong oleh aksi pemogokan tersebut, tidak jua membuahkan hasil. Perusahaan justeru menunjukkan itikad tidak baik dalam menghadapi buruh yang tengah melakukan aksi mogok. Hari kedua pemogokan (13/7) buruh ditembak menggunakan gas air mata oleh aparat kepolisian guna membubarkan massa Aksi. Percobaan pembubaran pun kembali dilakukan oleh aparat kepolisianan bersama preman yang dimoboilisasi oleh Perusahaan, pada (17/07/2012 pukul 07.00 WIB.) menggunakan 10 motor dan 10 mobil.

Akibat penyerangan tersebut sejumlah buruh yang menjadi korban mengalami luka-luka. Selain itu soundsystem dan mobil komando yang digunakan oleh buruh mengalami rusak berat. Tindakan bar-bar yang dilakukan aparat untuk membubarkan aksi tersebut semakin membuktikan bahwa pemerintahan yang berada dibawah kuasa SBY-Boediono saat ini tidak memiliki keberpihakan terhadap Rakyat. Kenyataan tersebut justeru semakin menunjukkan bahwa SBY-Boediono menjalankan kekuasaannya sebagai pemerintah yang Fasis dan selalu menggunakan tindakan yang melanggar prinsip demokrasi dalam menghadapi rakyat.

Ketidak berpihakan pemerintah juga ditunjukkan dengan sikap abai pemerintah yang tidak berupaya menekan perusahaan untuk menjalankan tanggungjawabnya. Akibatnya, buruh kemudian dihadapkan dengan persoalan yang berlipat. Selain upah tidak terbayarkan, buruh juga dihadapkan dengan PHK tanpa pesangon. Perusahaan menanggapi aksi buruh tersebut dengan melakukan PHK tanpa pesangon terhadap 1.300 buruh yang terlibat aksi.

Sampai saat ini, Pemerintah samasekali tidak melakukan tindakan apapun atas kasus tersebut.

Memandang situasi tersebut, Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang terlibat dalam beberapa rangkaian aksi tersebut, melalui release yang diterbitkan dan pidato politik yang disampaikan oleh Sekjend. PP-FMN (Harry Sandy Ame) saat aksi di kantor pusat Adidas, Jl. Sudirman (PDK adalah salah satu Suplyer ADIDAS) menyatakan dukungannya secara organisasi atas perjuangan yang dilakukan oleh Buruh PDK dalam menuntut hak atas upah dan kebebasan berserikat. Dalam pidatonya, Sandy juga menyampaikan kecamannya atas sikap abai pemerintah atas persoalan tersebut,

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan korban fisik, moril dan materil terhadap buruh.

Kekerasan Terhadap Petani Kian Marak dan Selalu Memakan Korban Jiwa

Kekerasan dan berbagai bentuk tindakan anti demokrasi seakan menjadi ciri khusus pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga dua periode pemerintahannya. Rakyat disetiap sektor tidak ada yang luput dari tindakan keji atas kekerasan, pelanggaran ham dan bentuk-bentuk tindakan anti demokrasi lainnya oleh pemerintah. Kenyataannya, kaum buruh dihadapkan dengan pemberangusan serikat, hilangnya kebebasan akademik dan kebebasan berorganisasi disektor pendidikan, tidak adanya perlindungan terhadap buruh migrant, perdagangan manusia dan kekerasan serta pelecehan seksual terhadap perempuan.

Belum lama ini, disektor agrari kembali meletus konflik yang menelan korban jiwa. 27 Juli pekan lalu terjadi Insiden penembakan oleh Brimob Polda Sumatera Selatan menewaskan satu orang petani, satu orang kritis dan empat lainnya mengalami luka. Insiden tersebut dipicu oleh konflik antara warga Ogan Ilir Sumatra Selatan dengan perusahaan perkebunan milik Negara (PTPN VII).

Pada hari sebelumnya, aparat keamanan dari pihak kepolisian melakukan penjagaan didesa-desa sekitar perkebunan dan melakukan pemeriksaan kepada setiap warga yang melintas.

Sehari sebelum penembakan terjadi (26/7/12) sebanyak 15 truk polisi melakukan sweeping kerumah-rumah warga didesa Sri Bandung dan menangkap sejumlah warga yang dituduh melakukan penjarahan pupuk milik PTPN VII, namun dibebaskan kembali pada tengah malam karena tidak terbukti. Pada hari berikutnya (27/7/12), polisi kembali melakukan sweeping di Desa Betung terhadap warga yang sedang melakukan sholat Jumat. Sweeping juga dilakukan terhadap warga yang tengah melayat di Desa Sri Kembang.

Sedangkan di Desa Lubuk Liat polisi menangkap sejumlah warga kemudian dilepaskan kembali setelah tidak lama berselang.

Sekitar pukul 17.00 WIB dihari yang sama, polisi melakukan penyisiran ke Desa Tanjung Pinang dan Limbang

Jaya dengan melakukan penembakan.

Akibatnya, seorang anak berusia 12 tahun (Angga bin Darmawan) terkena tembakan dikepala sehingga mengeluarkan cairan dari otaknya. Warga yang bermaksud mengangkat bocah tersebut juga dilarang oleh pasukan keamanan dengan intimidasi, hingga akhirnya Angga tewas di rumah sakit Tanjung Batu.

Korban lainnya, seorang petani bernama Alimin kritis, Jesika (16 tahun), Du binti Juni dan dua orang perempuan lainya dilarikan ke RS. Hingga menjelang Isya, penyisiran dan penembakan terhadap warga oleh kesatuan Brimob Polda Sumsel dan gabungan pasukan dari Polres Ogan Ilir Sumsel masih berlanjut.

Konflik yang sudah dimulai sejak 3 bulan tersebut, berawal saat warga menuntut 20.000 Ha lahan mereka di kembalikan oleh PTPN VII. Perkebunan yang mulai dibuka pada tahun 1982 di Kabupaten Ogan Ilir tersebut tersebar di enam kecamatan (Kec. Payaraman, Batu, Lubuk Keliat, Indralaya Selatan, Indralaya Induk, dan Kecamatan Tanjung Raja). Berdasarkan surat keterangam Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah PTPN VII yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 6.512, 423 Ha, sedangkan sisanya kurang lebih 20.000 Ha, hasil perampasan yang dilakukan terhadap warga di lima desa yaitu desa Tanjung Atap, Kec. Tanjung Batu, Desa Meranjat I, Meranjat II, Meranjat Ilir dan Desa Beti, Kec. Indralaya Selatan tidak memiliki HGU.

Selain konflik agraria yang terjadi di Ogan Ilir, kasus-kasus serupa juga masih terjadi diberbagai daerah lainnya.

Pada awal bulan Juni lalu, konflik agraria juga terjadi di Padang Halaban Labuhan Batu Sumatra Utara. Sengketa lahan yang sudah berlansung sejak puluhan tahun tersebut terjadi antara warga dengan perusahaan perkebunan PT Smart (Anak perusahaan Sinar Mas) yang melakukan penyerobotan terhadap lahan warga. Sampai saat ini PT Smart telah menguasai lahan seluas 7.464,92 hektar di Padang Halaban. Dalam melakukan perampasan tanah tersebut, PT Smart didukung oleh pemerintah dengan melakukan sweeping, Intimidasi, pemukulan, penangkapan dan penembakan terhadap petani. Tindakan brutal tersebut dilakukan oleh ratusan aparat kepolisian bersama pamswakarsa dan keamanan PT Smart. Akibat tindakan brutal tersebut menyebabkan seorang warga (Gusmanto, 16 Tahun)

9

GEJOLAK MASSA

GEJOLAK MASSA Subroto Medan. Massa mengutuk dan mengecam penembakan terhadap petani Padang Halaban yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut. Selain itu, aksi tersebut juga bertujuan untuk mengkampanyekan perampasan dan monopoli tanah yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang didukung oleh pemerintah tersebut.

Pimpinan Cabang FMN Medan (Yosep) dalam orasi politiknya menyampaikan kecaman atas penembakan dan tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga dan, menyampaikan dukungannya atas perjuangan petani di Padang Halaban.

Petani 10 desa di Padang Halaban saat ini sedang berjuang merebut kembali 3.000 Ha lahannya yang di klaim oleh PT Smart, tegas Yosep. Saat ini petani sudah berhasil mengambil alih 52 Ha tanahnya, hal tersebut adalah satu capaian yang akan terus ditingkatkan secara bertahap sebagai sandaran akan keberlansungan hidupnya, Lanjutnya.

Pada hari yang berbeda (13/6), FMN bersama Sekber Reforma Agraria kembali menggelar aksi demonstrasi dibundaran SIB menuju kantor DPRD Sumut. Aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 625 massa tersebut digelar den-

FOTO: SEKBER PHRI terkena tembakan dari jarak 10m, 60 orang petani ditangkap paksa yang disertai dengan kekerasan kemudian dibawa ke Polres Labuhan Batu dan, tiga orang petani lainnya (Syafii, Gusmanto dan Rasim) ditetapkan Sebagai DPO. Korban kekerasan lainnya yaitu Adi (45tahun), Sumbing (30 tahun) dan Suma (50 tahun).

Selain itu, polisi beserta pamswakarsa dan petugas keamanan tersebut juga

10

gan Tema: “Tanah untuk Rakyat: mengutuk tindak kekerasan, penangkapan dan penembakan polisi terhadap kaum Tani�. Sedangkan di Jakarta, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Sekretariat bersama pemulihan hak rakyat Idonesia (PHRI) yang juga melakukan advokasi dua knflik agrarian tersebut juga menggelar Aksi demonstrasi didepan Istana Negara guna mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap petani tersebut.

Dua kasus sengketa lahan tersebut adalah sebagian dari sekian banyak konflik agraria di Indonesia. Dua kasus tersebut sekaligus menegaskan bahwa perampasan dan monopoli atas tanah masih menjadi persoalan pokok rakyat Indonesia. Disisi yang lain, berbagai tindak kekerasan yang selelau menyertai setiap kasus perampasan tanah, pembungkaman aspirasi dan pemberangusan gerakan rakyat di Indonesia menjelaskan bahwa SBY adalah Rezim anti kritik dan anti rakyat.

Bahkan baru-baru ini, SBY meng-Instruksikan kepada Kapolri untuk menambah pasukan sebanyak 10.000 personil pada tahun ini dan 25.000 personil tahun depan untuk menghadapi warga. Hal tersebut semakin menegaskan

dirinya (SBY) sebagai penguasa yang fasis dan selalu menggunakan kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyatnya.

Dalam kacamata lainnya, kenyataankenyataan tersebut memberikan pelajaran bagi Rakyat bahwa monopoli tanah adalah persoalan pokoknya.

Sementara setiap kekerasan dan tindasan keji yang lakukan oleh pemerintah selama ini sekaligus mendidik rakyat bahwa Ia (Rakyat) tidak lagi dapat menyandarkan kepentingannya terhadap pemerintah yang hanya menjadi pelayan setia bagi Imperialis. Setiap kenyataan tersebut akan terus membangkitkan kesadaran dan meneguhkan keyakinan Rakyat bahwa tiada jalan lain baginya untuk merebut hak dan kedaulatannya selain dengan menyatukan diri dan berjuang bersama melawan segala bentuk penindasan dengan perjuangan legal demokratik yang akan terus berkembang setahap demi tahap hingga bentuk termajunya.

!! esia !! n o d t In kyat an Rakya a R p Hidu Perjuang

h Jayala

FOTO: AGRA KALBAR

melakukan pengerusakan rumah-rumah warga, merusak lahan pertanian dan tanaman holtikultura milik petani.

Berdasarkan sejarahnya, lahan sengketa tersebut sudah di garap oleh petani sejak masa pendudukan Jepang.

Memasuki masa kemerdekaan, selain bercocok tanam para petani juga membangun desa diatas lahan seluas 3.000 Ha tersebut dimana mereka tinggal, hidup dan terus berkembang turun-temurun.

Aksi solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan kaum tani

Dalam rangka menyikapi peristiwa tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungannya atas perjuangan tani di Padang Halaban, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Medan menggelar aksi bakar lilin di bundaran kota Jalan Gatot

FOTO: SEKBER PHRI

GELORA, EDISIS SEPTEMBER 2012

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

11

GELORA KAMPUS

GELORA KAMPUS FOTO: FPR Kalbar

Mahasiswa Universitas Negeri Makasar (UNM)

M

akasar (4/6). Sekitar dua ratus massa mahasiswa Universitas Negeri Makasar (UNM) yang dihimpun oleh BEM Universitas melakukan demonstrasi ke rektorat untuk menuntut transparansi keuangan di kampus tersebut. Dalam tuntutanya mahasiswa juga menolak di berlakukan Dana Pengembangan Pendidikan tahun 2012.

Aksi yang melibatkan mahasiswa dari sembilan fakultas di UNM dimulai pukul 10.00 WITA. Dalam aksi ini mahasiswa di temui Rektor dan dijanjikan untuk memanggil Sembilan dekan untuk membicarakan DPP pada hari itu juga. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan atas janji rector tersebut. Salah seorang mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut menyampaikan, “DPP yang telah di bayarkan pada 2008 hingga 2011 tidak jelas penggunaannya�. Di Fakultas tidak ada pembangunan fasilitas yang merata, di Fakultas Ekonomi (FE) misalnya, Rektor menjanjikan pembangunan fasiliotas sejak tahun 2008 namun hingga sekarang tidak ada realisasinya� ungkapya.

Dilihat dari sisi yang lain, kampus UNM juga merupakan salah satu diantara 16 Perguruan Tinggi Negeri

12

Demo Menuntut Transparansi dan Menolak Dana Pengembangan Pendidikan yang dibebankan kepada Mahasiswa yang diduga melakukan korupsi pengadaan sarana dan prasarana PTN sebesar 20 miliar yang dibongkar oleh KPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap Angelina Sondakh anggota komisi X DPR RI dari Partai Demokrat. Karenanya, salah seorang demonstran (Nur Aini) perwakilan dari front mahasiswa nasional (FMN) yang tergabung dalam aksi tersbeut juga menyampaikan bahwa penaikan biaya pendidikan (SPP, dll.), pungutan liar dalam berbagai varian adalah senyata-nyata penghisapan terhadap mahasiswa dan keluarganya. Selain itu, Ia juga mengungkapkan soal keterlibatan UNM beserta lima belas perguruan tinggi lainnya atas kasus korupsi dana pengadaan sarana-prasarana pendidikan.

Korupsi di dunia pendidikan yang melibatkan politisi di DPR semakin menunjukan bahwa kampus tidak lagi menjadi suatu institusi yang netral dan menjadi ruang ilmiah bagi rakyat, kampus telah dijadikan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang besar, baik oleh birokrasi kampus maupun jajaran pemerintah terkait. Institusi pendidikan

tinggi ataupun jenjang pendidikan lainnya bahkan dijadikan sebagai alat untuk merampok Anggaran Negara (APBN) yang sangat merugikan rakyat, Tegasnya.

Gerakan mahasiswa dalam menyikapi berbagai kebijakan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan juga terjadi diberbagai kampus lainnya, baik dengan pembelejetan melalui forum-forum terbuka seperti diskusi publik, seminar maupun Workshop sampai dengan aksi protes, mimbar bebas dan demonstrasi. Hal tersebut tampak dari berbagai aktifitas yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa didalam kampus dalam menyikapi rencana pengesahan RUU PT (sebelum disahkan) seperti seminar yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan forum komunikasi mahasiswa universitas (FKMU-UIN) Ciputat yang melibatkan massa secara luas di kampus masingmasing secara intensif.

Kegiatan-kegiatan serupa juga terselenggara diberbagai kampus lainnya, khususnya dibasis-basis FMN (yang dapat didokumentasikan) disertakan dengan pembukaan posko penolakan

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

RUU PT. Secara khusus berkaitan dengan pengesahan UU PT, upayaupaya penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tak hanya diabaikan oleh Pemerintah, dibeberapa tempat bahkan dihadapkan dengan intimidasi dan berbagai bentuk ancaman.

FMN Cabang Pontianak bersama aliansi dan jaringan dikampus universitas negeri tanjungpura (UNTAN), Pontianak-KALBAR, sehari sebelum pengesahan UU PT dikepung oleh aparat keamanan kampus, polisi dan sejumlah TNI, saat tengah menggelar diskusi terbuka (Aktifitas rutin/harian) diposko penolakan RUU PT yang dibangun didalam kampus.

Meskipun demikian dibeberapa kampus lainnya di daerah (Padang, Kalimantan) selama dalam gerakan penolakan RUU PT sampai pengesahannya tanggal 13 Juli lalu, mendapatkan dukungan bahkan dapat melibatkan sejumlah akademisi, rektor maupun anggota dewan dari fraksi tertentu dalam menolak dan mengecam pengesahan RUU-UU PT tersebut.

Artinya bahwa, gerakan mahasiswa mulai dari tingkat kampus, kota/kabupaten hingga tingkat nasional tidak pernah berhenti untuk melakukan kajian-kajian kritis atas setiap kebijakan disektor pendidikan, mengor-

ganisasikan diri dan saling mengkonsolidasikan dan, melakukan protes dan perlawanan bersama atas setiap kebijakan yang merugikan mahasiswa maupun segenap civitas akademika didalam kampus dan rakyat secara umum.

FOTO: FMN Pontianak Anggota Dewan DPRD Provinsi Kalbar Komisi D, Menandatangani Petisi Tolak RUU PT

FOTO: Mahasiswa UMY

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

13

BERSAMA MEREKA

BERSAMA MEREKA Serve the People

“Perkuat Persatuan dan Tingkatkan Pelayanan pada Massa”

S

angatlah kompleks persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia. Jika kita kaji satu persatu, maka sangat banyak dan memprihatinkan kondisi rakyat Indonesia dari dulu hingga sekarang ini. Namun prihatin saja tidaklah cukup untuk menghapus isak sedih dan air mata rakyat, serta kucuran keringat yang tidak sedikit berganti tumpahan darah rakyat yang telah menjadi korban atas kebusukan system yang diterapkan di negeri ini, yaitu system Setengah Jajahan dan Setengah Feodal (SJSF).

Integrasi dan mendekatkan diri adalah salah satu cara untuk berbagi bersama masyarakat, kita bisa mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat dan apa yang harus dilakukan dalam memecahkannya secara bersama-sama. Namun pengertian berbagi disini bukanlah memberi uang atau memberi sebuah barang saja, akan tetapi memiliki makna yang lebih luas lagi, yakni memberi segenap ilmu dan pengetahuan kita kepada masyarakat, agar rakyat mengerti tentang situasi dan mengerti jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi.

Problem pendidikan rakyat patut menjadi perhatian kita bersama, khususnya perhatian bagi pemuda mahasiswa. Berbagai hal yang dimiliki oleh pemuda mahasiswa baik waktu, tenaga, ilmu serta keahlian lainnya sangat dibutuhkan oleh rakyat, terlebih disaat akses pendidikan semakin tak terjangkau saat ini. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab sosial 14

mahasiswa untuk membantu memecahkan persoalan rakyat dengan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki. Dengan demikian, ilmu yang didapatkan mahasiswa di kampus, tidak hanya sebatas menjadi pengetahuannya sendiri dan hanya selesai dibahas diatas meja atau buku semata, namun ilmu dan pengetahuan tersebut akan sangat berguna apabila diterapkan secara langsung ditengah-tengah masyarakat.

Dari pengalaman FMN dibeberapa daerah, banyak manfaat yang dapat dipetik dari pengalaman integrasi dan berbagi bersama masyarakat, baik waktu maupun segenap ilmu yang dipunyai oleh mahasiswa, sebagai wujud dari pengabdian kepada rakyat dan tentunya kepada bangsa Indonesia sebagai andil dalam memajukan budaya dan taraf berfikir rakyat. “Pelayanan Rakyat” adalah nama kegiatan dari sanggar belajar yang didirikan oleh temen-temen FMN. Bagi mahasiswa sendiri, mereka

Dok. FMN Wonosobo

bisa mempraktikkan, memperdalam teori-teori dan segenap ilmu pengetahuan yang telah didapat dikampus dengan mengimplementasikannya secara lansung ditengah masyarakat.

Disisi lain dengan kondisi pendidikan yang mahal saat ini, fasilitas yang minim dan berbagai problem pendidikan lainya, banyak pula rakyat Indonesia yang semakin sulit untuk menyekolahkan anaknya. Dengan adanya mahasiswa yang menjadi relawan mengajar di sanggar-sanggar belajar, maka masyarakat akan sangat terbantu karena anak-anaknya tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Praktik yang demikian tidaklah didapat dan diterapkan dikampus-kampus sekarang ini, adapun program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak lebih digunakan untuk ajang promosi bagi kampus. Dan tidak jarang hanya mengejar target program yang belum tentu dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Penggalangan Buku untuk Anak-Anak Korban Lapindo

Di Jawa Timur, Front Mahasiswa Nasional Cabang Surabaya dan Jombang melakukan penggalangan buku tulis dan buku bacaan di kampus-kampus untuk anak-anak korban Lumpur Lapindo. Meskipun kegiatan ini cukup sederhana namun sangat berarti khususnya bagi anak-anak korban Lumpur Lapindo maupun bagi mahasiswa yang terlibat dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosialnya. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian bagi anak-anak warga GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

masyarakat Sidoarjo yang banyak putus sekolah ataupun yang masih sekolah namun memiliki keterbatasan kemampuan untuk membeli buku karena orangtuanya sudah kehilangan mata pencaharian akibat bencana lupur lapindo yang ditimpakan oleh perusahaan milik Abu Rizal Bakri tersebut.

Selain banyaknya anakanak yang putus sekolah, luapan lumpur Lapindo yang memasuki tahun ke 6 tersebut juga mengakibatkan rusaknya tatanan social masyarakat. Diantaranya hilangnya rumah dan sarana vital seperti sekolah, masjid, tambak dan sawah milik warga setempat.

Dilain sisi, Aburizal Bakri selaku pemilik Lapindo tidak segera menyelesaikan problem yang dihadapi warga tersebut, yang kian berlarut. Begitupun dengan pemerintah yang masih abai atas kenyataan tersebut.

Belajar Bersama Anak Nelayan dan Praktek Penyelidikan Social di Desa Seruat 2, Kubu Raya- Kalbar

Di Pontianak, Kalimantan Barat, Front Mahasiswa Nasional Pontianak melakukan pelayanan rakyat dengan mengajar anakanak nelayan di Desa Seruat 2, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dan diskusi dengan warga setempat.

Aktivitas Pelayanan Rakyat, di desa Seruat dirangkai dengan pendidikan anggota FMN. Setelah mendapatkan materi penyelidikan social, peserta kemudian melakukan praktik investigasi di desa tersebut. Dari hasil penyelidikan dianalisis untuk memcari problem yang dihadapi warga dan mencari solusinya.

Kegiatan belajar mengajar dan les tambahan kepada anak-anak

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

kelas 6 (enam) SD di Desa Seruat 2 tersebut adalah salah satu program pelayanan rakyat yang ditetapkan oleh FMN Pontianak.

Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang baik dari penduduk Desa Seruat 2 yang senantiasa mengharapkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan bekal ilmu pengetahuan yang cukup dan dapat mendorong peningkatan kemampuan anakanaknya kelak atas skill-skill dan berbagai ketrampilan yang relevan dengan keadaan mereka secara umum.

Sanggar Belajar “Peduli Pendidikan “ untuk Masyarakat Pesisir

Selain untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh anggota dan massa, serta untuk meningkatkan kesadarannya atas kondisi objektif Rakyat, Kondisi pendidikan di wilayah pesisir lampung yang masih buruk, menjadi dasar bagi Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Bandar Lampung untuk membuka pelayanan pendidikan berupa “Sanggar Belajar”. Tingginya angka putus sekolah, minimnya fasilitas, itulah beberapa kondisi pendidikan di pesisir.

Dua sanggar yang didirikan FMN yang bekerjasama dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota ( JRMK), Jaringan Perampuan Pesisir ( JPRP) dan Warga setempat, berada di Teluk Betung Selatan, Kelurahan Kangkung dan Garuntang, Bandar Lampung. Tempat pelaksanaan belajar sanggar masih menggunakan Taman Pendidikan Anak (TPA) dan sekretariat JRMK (UPLINK/UPC). Dari dua sanggar tersebut terdapat 142 anak-anak pesisir yang mengikuti

belajar disanggar dari Paud, SD dan SMP.

Materi pelajaran yang diberikan selain materi pelajaran di sekolah, juga diberikan materi kesenian, olah raga, dan kerajinan tangan. Metode pembelajaran yang dijalankan tidak hanya didalam kelas saja, tapi juga menggunakan alam terbuka serta menggunakan metode belajar sambil bermain agar anak-anak peserta didik tidak jenuh dalam belajar. Dalam mengoperasionalkan sanggar tersebut, FMN melibatkan anggota dan massa mahasiswa yang direkrut menjadi volunteer tenaga pengajar. Tercatat 53 Orang mahasiswa yang terlibat, berasal dari Universitas Lampung (UNILA), IAIN Raden Intan dan UMITRA.

Untuk mengoperasionalkan sanggar, dilakukan penggalangan berbagai bantuan di kampus-kampus dengan membuka stand sampai menyasar ke ruang-ruang kelas dan menggalang bantuan dari pengguna jalan raya disekitar kampus. Hasil penggalanagan bantuan terkumpul dalam bentuk barang berupa buku tulis, buku gambar, buku bacaan, alat tulis-mewarnai, pakaian sekolah layak pakai, dan juga uang. Bantuan tersebut didistribusikan langsung kepada anak-anak peserta didik yang membutuhkan.

Kegiatan lainnya berupa diskusi rutin tentang pendidikan dan persoalannya.

15

LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS

D

itengah situasi krisis umum imperialisme yang semakin parah dan berdampak pada sendi-sendi kehidupan rakyat diseluruh dunia, sebagai akibat dari keserakahan kapitalisme monopoli, terutama di Negeri jajahan, setengah jajahan dan setengah feudal seperti Indonesia yang terus didukung oleh borjuasi komprador, tuan tanah dan kapiatalisme birokrasi di dalam negeri membuat rakyat terjebak dalam jurang kemiskinan dan penderitaan.

Dalam situasi tersebut, FMN sudah memasuki usia yang ke-9 tahun.

Jika kita lihat dari usianya yang masih sangat muda, tentunya organisasi harus mampu menancapkan secara kuat diseluruh basisnya untuk terus meneguhkan keyakinan, mempertinggi semangat, memperbanyak pelajaran dan perdalam teori serta memperhebat praktik dalam membangun, memperkuat dan memperluas jangkauan organisasi di tengahtengah massa rakyat. Dan kita harus mengembalikan peran dan fungsi FMN sebagai alat perjuangan massa pemudamahasiswa, dengan menggelorakan perjuangan di kampus-kampus. Saat ini kampus semakin jauh dari harapan rakyat, memperbanyak aktifitas diskusi bersama mahasiswa dan membedah persoalan rakyat di meja kuliah secara ilmiah dan demokratis menjadi tugas setiap mahasiswa termasuk FMN.

Tepat tanggal 18 Mei 2012, seluruh anggota Front Mahasiswa Nasional disetiap kota telah merayakan hari kelahiran organisasi yang dimeriahkan dengan berbagai bentuk kegiatan.

Di Medan, perayaan Harlah dipadukan dengan Rapat Umum Anggota (RUA) di Ranting Univ. Sumatra Utara (USU).

Di kota Pelajar-Yogyakarta, FMN mengadakan kegiatan dengan berbagai rangkaian acara, mulai dengan diskusi refleksi perjalanan organisasi selama 9

Sembilan Tahun Front Mahasiswa Nasional (FMN 2003-2012) tahun yang langsung dipandu oleh Koordinator BPC Yogjakarta “Kawan Angga”, kemudian acara dilanjutkan dengan pentas seni yang dibuka dengan pidato politik dari Sekjend. Pimpinan Pusat FMN yang di wakilkan oleh Kawan Nursia Rahma selaku anggota Dewan Pimpinan Pusat FMN.

FMN Purwokerto mengadakan berbagai kegiatan seperti donor darah, jual buku dan sarasehan dengan mengundang perwakilan dari pimpinan pusat FMN dan organisasi-organisasi jaringan yang ada di Purwokerto. Tak ketinggalan di Kalimantan, FMN Pontianak dan FMN Palangkaraya mengadakan acara refleksi dan diskusi luas dengan mengundang massa mahasiswa. FMN

Mataram mengadakan kegiatan refleksi dengan diskusi, aksi dan panggung budaya yang dimeriahkan dengan orasi politik pimpinan organisasai setempat dan undangan dari organisasi-organisasi jaringan. Dalam acara pentas seni FMN Mataram juga mengundang alumni yang dulu tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM) dan jaringan serta massa luas lainnya.

Berbagai kegiatan juga diselenggarakan di Kota-kota lainnya.

Front Mahasiswa Nasional merupakan organisasi massa mahasiswa yang memposisikan diri sebagai alat perjuangan massa mahasiswa untuk memperjuangkan hak social-ekonomi dan hak-hak demokratisnya.

Dok. PP FMN 16

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

Sepanjang perjalannya, sebagai organisasi massa mahasiswa yang sadar akan persoalannya berkaitan erat dengan persoalan rakyat disektor lainnya, FMN juga terus mendekatkan diri, senantiasa melayani dan berjuang bersama rakyat untuk melawan penindasan dan penghisapan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat yang masih bercokol di Indonesi.

Dalam rangka memajukan kesadaran massa dan anggota sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi serta persoalan pokok rakyat Indonesia secara umum, FMN telah secara konsisten melakukan integrasi (Deploying) anggota dan massa dibasis-basis rakyat, baik petani di Desa maupun di perkampungan Rakyat miskin perkotaan, sehingga dapat menyaksikan dan belajar atas kenyataan kongkrit kondisi yang dialami oleh Rakyat. Selain itu, atas peran dan kedudukannya dalam mendukung dan terlibat aktif dalam membesarkan gerakan dan perjuangan demokratis nasional, FMN juga senantiasa memberikan pelayanannya kepada massa, khususnya dalam upaya memajukan budaya dan kesadaran politik rakyat dengan berbagai aktifitas social-kebudayaan maupun politik.

Secara politik, FMN telah secara konsisten memberikan respon cepat atas penindasan rezim terhadap rakyat dengan melakukan advokasi dan kampanye atas persoalan rakyat dan pembelejetan terhadap rezim atas tindakannya yang anti rakyat, serta menggalang dukungan secara luas. Dilapangan kebudayaan, FMN juga membangun sanggar belajar anak sebagai media propaganda dan untuk mendidik (khususnya) anak-anak petani dan rakyat miskin perkotaan, dan berbagai aktifitas social lainya.

Sembilan tahun perjalanan FMN dalam memperjuangkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat tentunya masih mengalami banyak kekurangan. Namun disisi lain, berbagai capaian juga tidak sedikit sudah diraih dan dimenangkan. Dibatalkannya kebijakan pemerintah, dikabulkannya tuntutan mahasiswa atas hak-haknya dikampus, itulah beberapa kemenagan mahasiswa bersama FMN yang harus terus dipertahankan dan diakumulasi terus-menerus menjadi kemenangan besar yang dicita-citakan.

Dalam usia yang masih relative muda tersebut, terdapat banyak pelajaran yang bisa dipetik dan dipelajari untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memperbesar gerakan perjuangan Rakyat. Karenanya, merangakum dan menilai pengalaman praktik, baik dalam pembangunan organisasi, perjuangan dan pengabdian kepada rakyat serta pengalaman praktek lainnya harus terus dilakukan oleh Organisasi untuk dijadikan dasar bergerak dalam melayani massa dan mengabdi pada perjuangan.

Dalam momentum perayaan hari lahhir ke sembilan, Keluarga besar Front Mahasiswa Nasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jaringan dan massa yang selama ini

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

telah bersama-sama berjuang dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada FMN, sehingga dapat tetap berdiri tegak segaris dengan massa menjunjung tinggi politik “Demokratis Nasional” sebagai cerminan watak yang anti terhadap tiga musuh Rakyat “Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalisme Birokrat”.

Sembilan Tahun FMN, Sembilan Tahun Melawan Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan.

Jayalah Front Mahasiswa Nasional !!!

Hidup Mahasiswa Indonesia !!!

Hidup Rakyat Indonesia !!!

Jayalah Perjuangan Rakyat !!!

FOTO: FMN 17

AGENDA

AGENDA

FOTO: FMN

FOTO: FMN

Memperkuat Organisasi dengan Meningkatkan Pemahaman Teori dan Kemampuan Praktis Anggota

D

imana ada kesenjangan pasti ada yang dominan, dimana ada penindasan pasti ada perlawanan�. Kalimat sederhana tersebut adalah salah satu pelajaran yang dipetik dari rangkuman sejarah perkembangan masyarakat, baik di Indonesia maupun dalam perkembangan masyarakat dunia. Dalam sejarahnya, dapat dilihat bahwa setiap perkembangan masyarakat dari rangkuman sejarah perkembangan masyarakat, baik di Indonesia maupun dalam perkembangan masyarakat dunia. fase ke fase selalu ada pertentangan antara komune (kelompok) yang satu dengan komune lainnya, sampai pada pertentangan antara kelas masyarakat (setelah munculnya kelas)

18

yang satu dengan kelas lainnya. Dalam setiap pertentangan tersebut terdapat kepentingan ekonomi sebagai motif utama dan, dalam penyelesaiannya tidak ada pertentangan yang diselesaikan secara individu, melainkan dengan berkelompok atau melibatkan orang banyak.

Dari gambaran tersebut, pelajaran yang dapat diambil adalah tentang esensi dari persatuan dan kerjasama dalam mencapai satu tujuan bersama.

Artinya bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat didunia dalam menyelesaikan setiap persoalannya selalu disandarkan pada persatuan dan kerjasama. Dalam masyarakat modern saat ini, hal tersebut terbangun dalam bentuk kelompok-

kelompok atau organisasi dengan bentuk dan sifat yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, Indonesia yang semakin tertekan dibawah pengaruh dan intervensi imperialism, berbagai persoalan akan penghisapan dan penindasan dialami oleh rakyat terus menghantam tiada henti. Perampasan dan monopoli atas tanah terus menggeret kaum tani dalam penderitaan yang semakin dalam.

Demikian pula halnya terhadap kaum buruh yang tiada hentinya dihadapkan dengan pemotongan upah dan tindak kekerasan karena hilangnya kebebasan berserikat dan karena sistem ketenaga kerjaan yang sama sekali tidak berpihak

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

terhadap rakyat.

Hal yang sama juga dihadapi oleh Rakyat disektor lainnya dengan penghisapan yang juga tidak kalah hebatnya, baik bagi buruh migrant, kaum perempuan, kaum miskin perkotaan, pemuda dan mahasiswa serta pendidikan secara umum maupun pegawai rendahan dan pekerja professional tidak luput dari penghisapan dengan berbagai bentuknya.

Celakanya, dalam berbagai kasus yang ada, seluruh persoalan rakyat yang ada seringkali diikuti dengan kekerasan dan tindakan anti demokrasi lainnya. Berbagai bentuk tindak kekerasan yang ada, saat ini paling marak dialami oleh kaum tani dalam upaya merebut dan mempertahankan tanahnya selalu dihadapkan dengan penangkapan, pemukulan, bahkan penembakan, sehingga tidak sedikit kaum tani yang meninggal dunia sebagai korban keberutalan aparat keaman yang selalu menjadi alat pemaksa bagi pemerintah dalam merampas tanah kaum tani.

Dalam situasi dan kenyataan umum rakyat tersebut, gerakan pemuda dan mahasiswa memiliki tantangan tersendiri untuk menjalankan peran dan kedudukannya sebagai salah satu kekuatan pokok dalam perjuangan legal diperkotaan, terutama sebagai golongan yang memiliki kekhususan dengan segenap keahlian dan kemampuan praktisnya. Artinya bahwa, sebagai golongan yang memiliki kelebihan waktu, skill dan ilmu pengetahuan, dinamis dan aktif dibandingkan dengan rakyat disektor lainnya, selain berupaya menyelesaikan persoalan sektoralnya, sudah menjadi tanggungjawab bagi gerakan pemuda dan mahasiswa untuk secara aktif dan konsisten mengkampanyekan seluruh persoalan rakyat dan ambil bagian secara penuh dalam setiap bentuk perjuangannya.

Dengan demikian, maka ke-

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

stabilan organisasi pemuda (Meninggi secara politik, membesar secara organisasi dan aktif secara programatik) adalah keniscayaan yang harus diperhatikan dan dipenuhi hingga titik tertentu oleh setiap jajaran organisasi khususnya dan kelompok ataupun individu lainnya yang peduli dan mendukung perjuangan rakyat pada umumnya. Sehingga espektasi akan keatifan organisasi dapat dipijakkan pada dasar yang paling objektif, sekaligus sebagai syarat bagi organisasi untuk selalu sigap dan dapat bertindak cepat dalam menyikapi setiap perkembangan situasi dan penindasan yang dialami oleh Rakyat.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) sebagai salah satu organisasi massa mahasiswa yang telah dideklarasikan sebagai alat perjuangan massa mahasiswa dan pendukung perjuangan rakyat, tentu tidak dapat menghindari fluktuasi organisasi baik secara politik maupun organisasi dalam setiap perkembangan situasi dan dinamika gerakan yang tengah berkembang. Namun demikian, setiap kelemahan dan keterbatasan organisasi tidak pula dapat dijadikan pembenar ( Justifikasi) untuk mengabaikan setiap persoalan yang dihadapi, apalagi untuk mengkompromikan keadaan dengan kelemahan dan keterbatasannya, melainkan terus berupaya sekeras tenaga untuk menjawab kebutuhan dan memecahkan setiap persoalannya.

Perkembangan situasi dunia dan penindasan rakyat yang semakin hebat saat ini, tentu memberi pengaruh tersendiri bagi persoalan sektoral (Sektor pemuda dan mahasiswa dan pendidikan secara umum) maupun persoalan internal (organisasi) secara politik dan organisasi.

Karenanya, dalam upaya untuk terus memperbesar dan memperkuat organisasi sehingga dapat senantiasa sigap dalam melayani massa dan konsisten dalam perjuangan, selama 6 (Enam) bulan

kedepan ( Juli-Desember), selain tetap aktif dengan seluruh program kampanyenya secara sektoral maupun multisektoral, FMN akan menjalankan program asistensi ke beberapa Cabang organisasi dibeberapa wilayah untuk melakukan pemeriksaan perkembangan organisasi dan bimbingan secara lansung dalam menjalankan seluruh pekerjaan organisasi dibasis organisasi sasaran asistensi.

Adapun program lainnya yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk terus memperbesar dan memperkuat organisasi diantaranya, dilapangan politik FMN menggencarkan aktifitas pendidikan (Pendidikan massa, anggota dan pendidikan pimpinan), propaganda, pelatihan-pelatihan, workshop dan kurusus-kursus singkat. Secara khusus sebagai rangkaian asistensi, FMN juga akan menyelenggarakan kegiatan “Workshop gerakan massa perkotaan dan training kerja massa� yang diselenggarakan dibeberapa kota di wilayah Sumatra, Bali-Nusra, Sulawesi dan NTT. Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pemahaman anggota akan peran dan posisinya sebagai organisasi massa yang berkedudukan di Kota dan peranannya sebagai pemuda.

Secara umum, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperluas dan menyatukan pemahaman setiap organisasi gerakan maupun individu yang berkedudukan di perkotaan, terutama gerakan buruh, pemuda dan mahasiswa, perempuan dan miskin perkotaan sebagai kekuatan pokok gerakan rakyat diperkotaan serta tugas dan tanggungjawab gerakan massa perkotaan dalam mendukung perjuangan rakyat. Karenya, sasaran kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada anggota FMN, namun juga merangkul Individu maupun lembaga atau organisasi lainnya yang berkedudukan di perkotaan.

Jadi, didasarkan pada kondisi objektif pendidikan dan persoalan pemuda, mahasiswa dan Rakyat secara umum saat ini, kegiatan dan upayaupaya penguatan organisasi seperti ini diyakini sebagai salah satu proses dan tahapan kecil untuk membangun persatuan dan gerakan pemuda dan mahasiswa progressif yang secara bertahap akan terus berkembang secara kualitas dan kuantitas serta tentunya senantiasa setia melayani massa dan konsisten mengabdi pada perjuangan untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera dan berdaulat.

19

PENDAPAT MEREKA

Dok. PP FMN

Lepasnya Tanggungjawab Pemerintah dan Hilangnya Akses Rakyat atas Pendidikan 20

M

iris dan menyedihkan adalah rasa yang kian menggumpal dalam benak dan hati kita ketika menyadari berbagai ironi akan kenyataan hidup rakyat Indonesia kini. Dilain sisi, pemerintah terus saja membohongi rakyatnya dengan angka-angka fiktif dan berbagai tipu muslihat yang tidak lebih hanya sebagai politik pencitraan semata dengan berbagai ilusi akan pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik dan perkembangan budaya didalam Negeri.

Indonesia tidak terkena dampak krisis global, Indonesia adalah Negara yang berhasil menerapkan demokrasi, Pemerintah berhasil menekan angka pengangguran dan kemiskinan, dll. demikian itu adalah kalimat yang sering diungkapkan oleh pemerintah, dalam laporannya atas perkembangan situasi didalam negeri, baik melalui siaran lansung dalam televisi maupun berbagai media lainnya.

Dengan menyaksikan kemiskinan dan berbagai kenyataan hidup rakyat saat ini, seketika ungkapan-ungkapan tersebut terbantahkan. Ungkapan-ungkapan tersebut justeru semakin menunjukkan betapa pemerintahan yang di pimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sangat tidak tahu malu, terus menabur dusta diatas penderitaan rakyatnya. Ungkapan-ungkapan tersebut telah semakin meyakinkan rakyat bahwa berbohong tidak hanya menjadi “kegemaran� bagi pemerintah, bahkan sudah menjadi cerminan watak bagi penguasa yang hanya menggantungkan hidupnya sebagai penghamba kepada tuan tanah dan pemodal besar didalam negeri dan penguasa modal skala dunia (Kapitalsi monopoli/Imperialisme), dilain sisi menjadi pembual dihadapan Rakyatnya.

Secara khusus dilapangan pendidikan, pemerintah tidak hanya membohongi rakyat dengan janji akan pendidikan gratis yang kenyataannya tidak pernah terbukti hingga saat ini.

Pemerintah juga membodohi rakyatnya dengan menunjukkan angka-angka akan realisasi anggaran 20% untuk pendidikan, bahkan tanpa malu-malu oleh presiden lansung mengatakan bahwa anggaran pendidikan sudah terealisasi lebih dari standar minimum, yakni 20,02%. Kenyataannya, dalam anggaran tersebut masih termasuk alokasi untuk gaji guru dan, anggaran dana BOS yang sesungguhnya diluar porsi dari anggaran tersebut. Sehingga ketika dihitung realisasisinya secara riil, tidak lebih dari

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

PENDAPAT MEREKA sekitar 10% saja. Karenanya, wajar saja ketika angka buta huruf, putus sekolah dan pengangguran terus meningkat ditengah kian melecutnya biaya pendidikan yang kian melambung, sementara pemerintah tetap berupaya melepaskan tanggungjwabnya.

Melalui wawancara yang dilakukan team “Redaksi Gelora�, Ibu Evy Indrayani (Aktivis Perempuan dan Dosen IBI) Mengungkapkan bahwa semakin sulitnya akses rakyat atas pendidikan ialah akibat dari kebijakan dan intervensi bank dunia (WB), WTO dan IMF yang telah memaksakan Negara-negara berkembang untuk melakukan liberalisasi pendidikan. Hal tersebut, berdampak di Indonesia sejak menjadi anggota WTO pada tahun 1994, kemudian pada tahun 1995 melakukan ratifikasi GATSWTO yang salah satu kesepakatannya adalah memasukkan pendidikan dan kesehatan kedalam sektor jasa. Pemotongan subsidi, privatisasi dan komersialisasi ialah manifestasi kesepakatan tersebut, sehingga naiknya biaya pendidikan adalah akibat lansung yang harus dibebankan terhadap rakyat. Dilain sisi, ditengah kemerosotan ekonomi rakyat, pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang luas dan merata bagi Rakyat (Tegasnya).

Selain berakibat pada pembiayaan yang mahal, perspektif dan orientasi pendidikan juga telah semakin jauh dari kenyataan hidup dan kepentingan rakyat. Pendidikan tidak diorientasikan untuk memajukan taraf berfikir dan mengembangkan budaya masyarakat, namun hanya diorientasikan untuk melahirkan tenaga kerja-tenaga kerja murah sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi (PT) dipaksa bersaing dalam penyelenggaraannya.

Ibu Evy juga menerangkan,Kenyataan tersebut juga berpengaruh terhadap tenaga pendidik (Guru/ Dosen). Dalam menjalankan tugasnya, dengan mengikuti kurikulum yang ada, tenaga pendidik terjebak pada orientasi yang menjadikan peserta didik menjadi komoditas pasar. Hal tersebut adalah akibat dari kebijakan kapitalis monopoli (Imperialisme) melalui seluruh Instrumennya seperti bank dunia, WTO, IMF dan lain sebagainya yang terus menancapkan pengaruhnya terhadap Negaranegara yang berada dibawah dominasinya, sehingga tenaga pendidik juga tidak memiliki ruang untuk memberikan

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

nilai-nilai keilmiahan atas ilmu pengetahuan yang dapat membangun bangsa. Terlebih dengan situasi ekonomi yang semakin sulit dan gaji yang rendah, juga telah menjebak tenaga pendidik pada orientasi yang komersil, sebagai jaminan akan terpenuhinya ekonomi keluarga maupun kebutuhan hidup lainnya.

Ibu Evy, menuturkan kenyataan yang ditemukan disalah satu basis pengorganisasiannya di Cengkareng, Jakarta Barat.

Kenyataan hidup rakyat miskin diperkotaan memang pahit luar biasa, Mereka hidup dalam rumah kontrakan seluas 3x8m dengan anak rata-rata 3-4 Orang. Sewa kontrakan minimal Rp.450.000500.000/bulan, sedangkan pendapatan mereka rata-rata Rp.1,3 juta perbulan. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai tukang cuci berpenghasilan sekitar Rp.600.0001,2 juta perbulan. Dengan penghasilan seperti demikian, tentu saja pendidikan menjadi barang yang sangat mahal bagi mereka, apalagi untuk membiayai lebih dari satu orang.

Dengan kondisi kontrakan yang sempit dan dihuni oleh 5-6 orang, ditambah lagi dengan lingkungan yang padat, sehingga anak-anak mereka juga tidak bisa belajar dengan nyaman. Dilain sisi, kebijakan pemerintah menetapkan standar nilai evaluasi murni (NEM) siswa minimal 32,2 baru bisa masuk sekolah Negeri.

Karenanya, sebagian besar dari mereka ataupun lulusan SD/SMP lainnya terserap dalam sekolahsekolah swasta yang biayanya relative lebih mahal dibandingkan dengan sekolah negeri. Biaya pendidikan di sekolah swasta saat ini, untuk SMP mencapai Rp.160.000170.000/bulan, LKS Rp. 600.000

/smester, seragam, uang jajan, uang masuk mencapai 2-3 juta.

Dengan tingginya biaya pendidikan tersebut, dibandingkan dengan penghasilan rata-rata mereka Rp.2,2 juta/bulan (penghasilan Bapak dan Ibu yang sudah digabungkan), kemudian dibagi dengan pengeluaran untuk biaya pendidikan, maka terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga akan semakin sulit, sehingga mereka juga tidak bisa menghindar dari jeratan hutang (Rentenir). Sementara itu, dengan berhutang pada rentenir, bunga hutang yang harus ditanggung mencapai 30% perbulan. Artinya bahwa, jika dalam tempo sebulan tidak mampu membayar pokok hutang, maka setiap bulannya akan terus terjerat bunga hutang. Lantas bagaimana keadaan yang dialami oleh keluarga yang sebagian besar sumber penghasilannya hanya dari satu pihak saja (Ex: Suami/ Bapak) dengan upah Rp. 1,5 juta kebawah? Sedangkan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah (UMR DKI) tahun 2012 hanya Rp. 1.500.000. tentu saja keadaan yang akan dihadapi akan jauh lebih sulit.

Situasi demikian telah memaksa semakin banyaknya rakyat yang putus sekolah, ataupun memilih bekerja daripada sekolah. Padahal jika bekerja dipabrik dengan jam kerja mulai pkl. 8 pagi-8 malam, mereka haya mendapatkan upah sebesar Rp.20.000/hari (untuk laki-laki), sedangkan untuk perempuan, hanya Rp.17.000. Jika-pun mereka lembur (Biasanya sampai jam 11 Malam), upah yang akan diterima selama bekerja seharian ditambah lembur, hanya sebesar Rp.25.000 atau hanya ada penambahan Rp.5000.

21

PENDAPAT MEREKA

Ibu Evey juga menegaskan, bahwa kenyataan tersebut menunjukkan betapa rakyat telah dipaksa untuk terus berpacu dengan waktu dalam berbagai tekanan untuk memecahkan persoalan ekonomi dan berbagai persoalan social lainnya, sehingga pendidikan tidak dapat dijadikan sebagai prioritas utama bagi mereka. Sementara itu, dengan pendidikan dan waktu yang terbatas, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, sehingga mereka cenderung apatis dengan setiap perkembangan yang ada disekitarnya. Keterbelakangan seperti demikianlah yang dipertahankan dan dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama dalam menetapkan suatu kebijakan.

Apa yang harusdilakukan?

Kita harus membantu untuk menyadarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya mereka. Selain membangkitkan kesadaran para orang tua dan mengorganisir mereka dalam suatu kelompok atau organisasi, pekerjaan tersebut juga dapat dimulai ataupun dijalankan secara bersamaan dari anak-anak usia sekolah dengan membantu belajar mereka, membuka sanggarsanggar atau bimbingan belajar, dll. yang dilakukan secara sukarela. Tujuannya adalah untuk memajukan pola fikir anak-anak tersebut, sehingga kedepannya memiliki kesadaran yang lebih maju dibandingkan dengan orang tuanya saat ini dan, memiliki kemampuan untuk menyadarkan orang tua dan keluarganya yang lain. Membangkitkan kesadaran orang tua dan warga lainnya secara umum adalah pekerjaan penting yang harus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat

22

tentang hak-hak mereka, sehingga tidak asal terima atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang sesungguhnya tidak berpihak kepada Mereka.

Ruang-ruang seperti demikianlah yang harusnya tidak boleh luput dari perhatian kita, terutama para intelektuil dapat mengamalkan ilmunya dengan memberikan pelayanan secara lansung kepada masyarakat. Kenyataan sekarang ini, telah banyak kita saksikan bahwa walaupun banyak organisasi ataupun perkumpulan guru, Mereka hanya sibuk memikirkan hak dan persoalan mereka saja.

Demikian pula bagi guru-guru perempuan, tidak sedikit kita jumpai bahwa mengajar hanya jadi sampingan bagi mereka, sedangkan pekerjaan pokoknya adalah pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang jauh lebih banyak menyita waktu, sehingga mereka juga tidak dapat mengabdikan ilmu dan kemampuannya terhadap masyarakat.

dapat memahami persoalan kongkrit yang dihadapi, kemudian melakukan edukasi-edukasi untuk membangkitkan kesadaran mereka, memajukan pola fikir dan mengembangkan budaya mereaka. Pengabdian pada masyarakat tidak terkecuali bagi Mahasiswa sebagai implementasi lansung dari “Tridarma Perguruan tinggi” yang tertanam dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan system pendidikan yang telah menjauhkan mahasiswa dari kenyataan social masyarakatnya saat ini, watak individualis yang dilahirkan atas system tersebut hanya dapat dilawan dengan “berintegrasi ditengah-tengah masyarakat”, membantu menyelesaikan persoalan mereka dan bergerak melakukan perubahan dan mengembangkan budaya yang lebih maju bersama-sama.

Gelora: 20/06/2012

Penyakit “gensi dan disorientasi” serupa juga telah banyak menjangkiti tenaga pendidik dilingkup pendidikan tinggi. Sejak ada BHP, tidak sedikit dosen lebih semangat mengejar gelar dan jabatan maupun proyek-proyek yang menguntungkan mereka.

Artinya, kesadaran untuk memajukan masyarakat semakn jauh dan, akhirnya para pendidik terjebak pada posisi sebagai pekerja semata, bukan sebagai pendidik yang akan mencetak tenagatenaga perubahan bagi bangsa.

Tindakan cepat yang harus dilakukan mulai hari ini adalah, turun dan integrasi ke basis-basis masyarakat untuk menyelami kehidupan mereka, sehingga kita

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA INTERNASIONAL Mahasiswa diseluruh Negeri Melawan Libaralisasi FOTO: Student Occupy Dataran dan Komersialisasi Kendidikan Merdeka Malaysia

D

alam upaya untuk terus memperkuat pengaruh dan dominasinya diseluruh negeri, sebagai satu-satunya cara agar bisa keluar dari krisis yang semakin akut menggerogotinya, Imperialisme kian memperkuat control dan Intervensinya atas seluruh sendi penghidupan Rakyat.

Selain dengan memassifkan intervensi Ekonomi, Politik dan Militer, lapangan kebudayaan sebagai pijakan pengaruhnya secara ideology, semakin erat tercengkeram dalam genggamannya. Partai politik, media massa, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga sosial, dan seluruh unsur bangunan atas berada dalam dominasi borjuis besar dunia sebagai mesin propaganda, terutama dalam melakukan transformasi ide dan ilmu pengetahuan yang tidak lepas dari kepentingannya, serta dalam mempromosikan demokrasi palsu yang selalu di identikkan dengan pemilu sebagai jaminan atas legitimasi setiap rezim boneka yang dibentuknya diberbagai negeri.

Secara khusus disektor pendidikan, selain sebagai media transformasi ide dan kepentingan Imperialis, pendidikan telah dijadikan sebagai ladang bisnis, laboratorium dan mesin pencetak tenaga kerja murah yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang direlevansikan dengan kepentingan Imperialisme, baik dalam aspek Orientasi (Untuk menghasilkan

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

cadangan tenaga kerja murah yang melimpah dan, untuk mendapatkan keuntungan berlipat) maupun dalam aspek penyelenggaraan dan pembiayaan.

Karenanya, tak heran jika akses pendidikan semakin sempit karena pemotongan subsidi dan mahalnya biaya pendidikan, sementara pengangguran terdidik terus meningkat karena tidak tersedianya lapangan kerja yang luas dan terbuka.

Pemangkasan Subsidi Pendidikan dan Meluasnya Gerakan Mahasiswa Internasional

Intervensi imperialism AS atas pendidikan diberbagai negeri juga dijalankan melalui instrumentnya seperti bank dunia (WB), IMF dan WTO. Intervensi dan penghisapan disektor pendidikan kemudian kian massif setelah dilakukannya raktifikasi perjanjian WTO pada tahun 1995 yang dikenal dengan General Agreement on Trade and Service (GATSWTO) yang menyepakati pengalihan pendidikan dan kesehatan dari sektor publik menjadi sektor jasa. Hakekat dari kesepakatan tersebut ialah, pemerintah akan melakukan pemangkasan subsidi pendidikan dan kesehatan dan mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh, terutama dalam aspek pembiayaan.

Implementasi dari seluruh kebijakan tersebut kemudian dijalankan dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan dengan skema pinjaman, pendidikan berbadan hokum, pendidikan sistem Franchise (Waralaba) dll. Kenyataannya, skema tersebut telah menyebabkan kian melambungnya biaya pendidikan dan semakin meningkatnya angka putus kuliah (DO) yang berbanding lurus dengan meningkatnya angka pengangguran.

Dalam situasi demikian, pemuda dan mahasiswa serta elemen rakyat lainnya yang peduli terhadap pendidikan diberbagai negeri terus melakukan protes dan penolakan atas pemotongan subsidi dan penaikan biaya pendidikan. Gerakan mahasiswa yang terus bangkit dikawasan Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Spanyol) termasuk di AS sendiri, telah menunjukkan konsistensinya melakukan aksi-aksi protes, boikot sampai pemogokan dalam menyikapi kebijakan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Hal serupa (Gerakan Mahasiswa) di kawasan Asia-pun kian membesar dan meluas diberbagai Negeri, tidak terkecuali di Indonesia.

Mahasiswa Malaysia melakukan Pendudukan di Dataran Merdeka (Student Occupy Dataran Merdeka) Kuala Lumpur, Malaysia: Pada pertengahan bulan April 2012 lalu, lebih dari 300 mahasiswa aksi pendudukan di Dataran Merdeka. Aksi pendudukan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan aksi protes menuntut pendidikan gratis dan menolak skema pinjaman sebagai salah satu sistem pembiayaan pendidikan yang disebut dengan dana kerjasama Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).

Sebagai rangkaian aksi pendudukannya, para demonstran juga melakukan konferensi pers dan long march menuju Sogo (Nama salah satu pusat perbelanjaan). Di Sogo, para demonstran juga melakukan orasi secara bergantian.

Salah seorang mantan Mahasiswa (DO), Mandeep Singh menyampaikan bahwa Dia dikenakan hukuman oleh pihak berwenang karena tidak mampu mem-

23

WARTA INTERNASIONAL bayar pinjaman PTPTN-nya, bahkan pada tahun sebelumnya Ia pernah ditahan karena belum membayar pinjaman.

PTPTN adalah kebijakan yang akan menjebak pemuda dan mahasiswa serta keluarganya dalam beban utang yang akan terus menumpuk, tegasnya.

Selain melakukan orasi secara bergantian, para demonstran juga meletakkan dua bingkai foto (Foto Najib Tun Razak dan Menteri Pendidikan Tinggi Mohamed Khaled Nordin), dan dihiasi dengan karangan bunga. Mereka juga meletakkan batu nisan di antara dua frame, dengan kata “Demokrasi!” dan inisial departemen pendidikan tinggi yang ditulis di atasnya. Orator lainnya, Nurul Izzah Anwar juga menegaskan bahwa “Pendidikan Gratis adalah Hak Rakyat”. dan dengan menerangkan bahwa “Negara yang kaya seperti Malaysia seharusnya menggunakan sumber dayanya untuk kesejahteraan Mahasiswa dan Rakyat”, ungkap Dr Michael Jeyakumar Devaraj melanjutkan.

Setelah menutup aksinya dan kembali ke perkemahan di Dataran Merdeka, para demonstran menggelar diskusi-diskusi kelompok disekitaran tenda yang dibangun dilapangan hingga trotoar jalan. Untuk memastikan keamanan massa, para demonstran juga melakukan penjagaan secara bergantian disekitaran tenda. Dalam konferesi pers yang diselenggarakan di Dataran, Fahmi Reza menyampaikan bahwa kelompoknya tidak akan menimbulkan masalah meskipun mereka telah dihadapkan dengan peristiwa penyerangan oleh preman dan aparat kepolisisan yang mengakibatkan lebih dari 10 Mahasiswa menjadi korban. Fahmi juga mengumumkan sumbangan yang diterima dari masyarakat luas yang mendukung aksinya. Seluruh dana yang berhasil dikumpulkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengakapan aksi dalam rangka mengkampanyekan transparansi, menuntut pendidikan gratis dan penghapusan Dana Kerjasama Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).

Massa Pendudukan diserang Preman, Polisi hanya Menonton Sebagai wujud anti kritik dari Pemerintah, meskipun para pem-protes telah berusaha tertib dan damai dalam aksinya, namun tetap saja mereka tidak

24

mampu menghindari upaya provokasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Tanggal 14 April, pukul 03.00 waktu setempat, tidak kurang dari 40 preman menyerang massa pendudukan di tempat perkemahan. Para preman melakukan pengrusakan tenda dan seluruh perlengkapan kemah. Para preman juga melakukan pemukulan terhadap para demonstran, termasuk massa perempuan yang tengah tidur didalam tenda. Sementara aparat kepolisian yang berjaga disekitar perkemahan tidak mampu berbuat apa-apa atas penyerangan dan kekerasan brutal tersebut.

Paska penyerangan yang dilakukan oleh Preman tersebut, dukungan dan solidaritas dari berbagai kalangan terus bertambah. Sehingga, dataran Merdeka tidak lagi hanya diduduki oleh mahasiswa, namun juga telah bergabung didalamnya kelompok pemuda, masyarakat sipil, serta aktivis-aktivis dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam aksi pendudukan. Seiring terus bertambahnya massa yang bergabung, isu dan tuntutan aksi juga dikembangkan dengan isu perebutan ruang demokrasi bagi Rakyat.

Dilain sisi, reaksi pemerintah dalam menyikapi aksi tersebut kembali mengirim premen dengan jumlah yang lebih besar dan semakin brutal dari malam sebelumnya. Para preman tidak hanya merusak tenda, merampas dan merusak perlengkapan perkemahan, namun juga para preman juga menggulung massa (Terutama Perempuan) yang sedang tidar didalam tenda, kemudian ditendang dan dipukuli. Sementara aparat keamanan dari kepolisian yang berjaga dilokasi, lagi-lagi tidak mampu berbuat apa-apa bahkan membiarkan penyerangan, pengerusakan dan pemukulan yang disaksikan terjadi dihapannya.

Akibat penyerangan tersebut, sejumlah massa mengalami luka-luka dan dibawa kerumah sakit.

Aksi yang dilakukan oleh para pemrotes (Massa pendudukan Dataran Merdeka) tersebut adalah kenyataan yang membuktikan kuatnya pengaruh dan dominasi Imperialisme diberbagai negeri. Sementara kenyataan (Penyerangan) yang dialami dalam aksi tersebut menggambarkan reaksi kejam yang dilakukan oleh Rezim boneka dalam menghadapi tuntutan Rakyatnya.

Artinya bahwa, kenyataan yang dialami oleh mahasiswa di Malaysia dan

diberbagai negeri lainnya baik dikawasan Eropa maupun Asia tentang pemotongan subsidi, penaikan biaya pendidikan, penghapusan hak demokratisasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat sudah menjadi persoalan umum pemuda dan pendidikan diseluruh negeri yang berada dibawah pengaruh dan dominasi Imperialisme. Maka jawabannya, tiada lain ialah dengan terus membangun persatuan anti Imperialisme skala Internasional sebagai keniscayaan yang harus dilakukan untuk melawan segala bentuk penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh Imperialisme.

Hentikan Perang Imperialis Terhadap Syria Oleh: Prof Jose Maria Sison Ketua, Liga Perjuangan Rakyat Internasional 1 Juli 2012

ILPS mengutuk keras skema kecurangan AS dan NATO yang menghasut, mendanai dan mempersenjatai Dewan Nasional Suriah dan tentara pembebasan Suriah untuk mencari upaya penggulingan Pemerintah Assad dengan kekerasan di Suriah, dimana dalam waktu yang bersamaan AS mendorong “Rencana Perdamaian” dan kemudian “Pemerintahan Transisi” berada dibawah naungan PBB sehingga dapat mengcounter manuver politik pemerintah Assad dan kekuatan demokratis yang anti Imperialist.

AS dan NATO bersikeras mempengaruhi terjadinya pergantian rezim dengan upaya meningkatkan perang dari tentara bayaran “Pasukan Pemberontak” dan meningkatkan tekanan politik dan ekonomi menggunakan PBB dan rezim boneka di Wilayah tersebut dalam mempersiapkan perang agresi Imperialis secara menyeluruh (Di Suriah) seperti yang dilakukan sebelumnya di Iraq, Afghanistan dan Libya. Perusahaan media barat adalah bagian dari mesin perang Imperialis dalam membangun opini publik Internasional untuk membenarkan konspirasi criminal tersebut.

Kekuatan-kekuatan Imperialis yang dipimpin oleh Amerika

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

Serikat membenci pemerintahan Assad yang menegaskan kemerdekaan dan kedaulatan Suriah, khususnya dalam melawan Gabungan AS dan Zionist, dan keinginan untuk menggantikan kata Pemerintah menjadi Rezim boneka yang erat kaitannya dengan kebijakan hegemonic Imperialis di wilayah tersebut. Salah seorang anggota terkemuka (Tokoh) Dewan Nasional Suriah (Burhan Ghallioun) yang dibiayai oleh imperialis telah berjanji untuk membuka Suriah ke Barat, mengakhiri aliansi strategis Suriah dengan Iran yang meliputi dukungan untuk perlawanan Libanon dan Palestina ke Israel dan membawa Suriah lebih dekat dengan klik reaksioner Rezim Boneka Arab.

Turki sebagai proxy AS dalam perang melawan Pemerintahan Assad, Turki menyediakan tentara bayaran untuk pembebasan Suriah dengan basis belakang didekat perbatasan Suriah, dimana pasukan khusus Francis dan Inggris menyediakan pelatihan untuk para pemberontak. Senjata sitaan dari gudang senjata Muammar Gaddafi dibawa ke pangkalan militer Turki dengan Pesawat yang bertanda NATO. Sedangkan tentara pembebasan Suriah yang dimaksud, didanai oleh Pemerintah Arab Saudi dan Qatar. Kedua Negara tersebut memainkan peran yang sama memalukannya dalam operasi criminal yang dilakukan Imperialis terhadap Pemerintahan Gaddafi.

Menteri luar negeri Turki (Ahmet Davitoglu), mengatakan di depan umum bahwa Turki siap untuk menyerang Suriah segera setelah ada kesepakatan antara pemerintah Barat untuk melakukannya. Agresi terbuka akan dibenarkan oleh yang disebut dengan doktrin “Tanggung jawab untuk melindungi” yang sekarang telah menjadi dalih standar dari imperialis menginjak-injak kedaulatan nasional berbagai negari.

Perusahaan Media Barat telah meningkatkan kampanyenya untuk menyebarkan kebohongan tentang apa yang disebut sebagai kekejaman oleh pemerintahan Assad. Suatu pembantaian brutal yang dikenal dengan “Homs Massacre” ialah disebabkan oleh pemerintah Barat dan telah bergema oleh media Barat untuk tentara Suriah telah berubah menjadi hasil karya dari “ pemberontak” bersenjata. Seorang komandan pemberontak Abu Rami telah mengaku kepada sebuah media Online (Spiegel Online) bahwa regu kematiannya telah mengeksekusi

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

WARTA INTERNASIONAL

200 orang di kota Homs.

Tepat sebelum jadwal kunjungannya Kofi Annan ke Suriah, menyebar berita tentang pembantaian 108 orang di kota Houla pada 25 Mei yang termasuk didalamnya adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Barat dengan cepat mengutuk pemerintahan Assad dan mengusir diplomat Suriah dari negara mereka. Dewan Keamanan PBB tanpa penyelidikan apapun kemudian juga ikut mengecam pemerintah Suriah.

Akibatnya kemudian 700 tentara bayaran untuk pembebasan Suriah melakukan pembantaian terhadap sejumlah keluarga yang dicurigai setia kepada Assad.

Dalam pidatonya dihadapan publik, Annan menyebut pembantaian Houla sebagai “Titik Kritis”. AS dan NATO telah menggunakan pembantaian di Houla secra terang-terangan untuk menggulingkan Assad. Mereka tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa CIA sekarang aktif di Turki selatan memberikan senjata dan peralatan komunikasi kepada Angkatan Darat dan tentara bayaran Suriah. Sementara Turki telah mulai membuat provokasi sebagai dalih untuk agresi langsung. Penembakan terhadap jet militer Turki oleh pertahanan udara Suriah, kemudian diakui oleh pemerintah Turki “Secara kebetulan telah tersesat” ke wilayah udara Suriah.

Jet militer milik Turki tersebut sekarang digunakan oleh AS dan NATO dalam FOTO: Student Occupy Dataran pameran kekuatan senjata mereka-dan Merdeka Malaysia persiapan perang.

Liga Perjuangan Rakyat Internasional (ILPS) secara tegas mendukung massa luas rakyat dan kekuatan anti-imperialis dan demokratis dari Suriah dalam perjuangan mereka melawan AS dan NATO untuk intervensi mereka secara terusmenerus di Suriah dan persiapan mereka untuk perang agresi secara terbuka terhadap rakyat dan pemerintah Suriah. Kami menyerukan kepada seluruh organisasi anggota ILPS, semua kekuatan progresif dan seluruh Rakyat untuk melakukan memobilisasi dan mengorganisir aksi protes terhadap tindakan kriminal kaum imperialis yang telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan begitu banyak di Suriah dan menghancurkan negara yang terpisah.

AS dan NATO, Enyahlah dari Suriah !!!

Hentikan Perang Imperialis !!!

Ganyang Imperialisme dan Segala Bentuk Reaksinya !!!

Bangun Kemerdekaan dan Kedaulatan Nasional !!!

Jayalah Solidaritas Rakyat Internasional !!!

25

BUDAYA

BUDAYA Kembangkan Kreasi dan Manfaatkan Seluruh Potensi untuk Melayani Massa

Satukan Harmoni untuk Kepedulian pada Sesama

S

enin, 21 Mei 2012 menjadi puncak dari acara hari lahir Front Mahasiswa Nasional yang ke 9. Untuk memperingati hari lahir tesebut FMN Wonosobo mengadakan Konser Amal untuk Panti Asuhan Peduli Pendidikan yang beralamat di Jlamprang Wonosobo. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa solidaritas mahasiswa serta masyarakat umum terhadap anak-anak panti asuhan dan peduli dengan pendidikan saat ini. Karena ketika kita menilik kondisi pendidikan saat ini, pendidikan hanya untuk mereka yang mampu.

Untuk itu perlu kiranya kita menyisihkan sedikit rizki yang kita miliki untuk mereka. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki uang saja. Anak-anak yatim, piatu maupun dhuafa banyak sekali yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Inilah latarbelakang adanya panti asuhan “peduli pendidikan”.

Konser tersebut dilaksanakan di GOR kelurahan Kalibeber Mojotengah dengan bintang tamu dari band-band mahasiswa dan beberapa Band Indie Jawa Tengah, seperti Fenomena band, Progresif band, Mentimun band, Kos-kosan band, Mesin pencabik band, Tequila Sunrise feat iponk alphablopo, Java Town, Soul d’Project, Close of sorrow, Kelompok Penyanyi Jalanan, Rebana IPQOSH. Adapun tema kegiatan ini yaitu “Serve The People; Satukan Harmoni Untuk Kepedulian”.

Hal ini sesuai dengan bintang tamu yang ada baik yang beraliran religi, Pop, Rock, Regae, Punk hingga music progresif ada dalam konser ini, serta harapan dari segala jenis aliran music bisa menyatu untuk kepedulian terhadap anakanak panti asuhan tersebut.

Menurut sekjend.

FMN ranting UNSIQ Wonosobo (Rizqi Nur Qomariyah), ”Konser amal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi dan kepedulian kita terhadap nasib pendidikan anak yatim, piatu serta dhuafa khususnya dan, pendidikan anak negeri diseluruh Indonesia umumnya.” Antusiasme terhadapkegiatan ini juga diperlihatkan dengan banyaknya pengunjung yang mencapai sekitar 800 orang yang berasal dari mahasiswa, pelajar, komunitas music serta masyarakat Wonosobo.

“Kami sangat senang dan antusias dengan adanya konser amal ini” ungkap sekelompok mahasiswi yang

hadir dalam acara tersebut saat ditanyai oleh team publikasi dan dokumentasi acara. Selain untuk hiburan juga ada nilai social dan kepedulian terhadap masa depan pendidikan anak-anak yatim serta piatu.” Ucap Silva salah satu pengisi acara konser amal tersebut. Diharapkan dengan adanya acara ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap nasib anak-anak yatim yang sebagian besar tidak dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan yang lebih tinggi, tambahnya.

“Majukan Budaya, Cerdaskan Anak Bangsa!”

(Kompilasi Yel-yel/Lagu Aksi) Pendidikan Tanggungjawab Siapa?

Negara! 2x…

Bukan Milik Pemodal, Bukan Alat Penguasa, Tapi Milik Kita Semua!

Sekolahnya, Harus Gratis…

Kuliahnya Harus Murah…

Sekolah Harus Gratis-Kuliah Harus Murah, Anggarannya, Dinaikkan!!

Majukan budaya bangsa Kita…

Tingkatkan akses pendidikannya…

Pendidikan milik kita…

Cerdaskan anak bangsa…

Harus terjamin kualitasnya!!

Marilah kawan, kita gencarkan…

Bangkit dan segera kita melawan…

Untuk masa yang akan datang…

Bebas, Merdeka…. Adil dan Sejahtera…!!

Indonesia, Negeri Kaya Raya Intro: C, Am, F, Dm, G 2x C Am Indonesia, negeri kaya raya…

F Dm G Nusantara nama sebelumnya…

C Am Banyak pulau dan lautan yang luas, Gm G C Membentang Katulistiwa…

F C Sungguh besar… Kandungan alamnya…

F G Sangat besar… Jumlah penduduknya…

F Em C Negeri mandiri, Rakyat Sejahtera, D G Pasti… terjamin harusnya…

(Balik keatas) Reff:

F C Akan tetapi beda kenyataannya…

Dm G Rakyat menderita, miskin dan tersiksa…

F F C Pengangguran, kekerasan yang terjadi, Dm G Itulah Faktanya…

F C G C Karena pemerintah Negeri kita… Lebih loyal kepada tuannya…

Dm G Itu masalah kita semua, F Em C Bersatulah rakyat Indonesia, F G C Untuk masa depan kita semua….

Back to Reff

FOTO: FMN 26

Lagu-Lagu

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

FOTO: Istimewa GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

27

OPINI

Dok. PP FMN

Lawan Tindakan Korup disektor Pendidikan dan Segala Bentuk Perampasan Hak Rakyat Lainnya!

“Usut Tuntas Kasus Korupsi di 16 (Enam Belas) Perguruan Tinggi Negeri dan Kasus Korupsi lainnya disektor Pendidikan dan di Seluruh Indonesia”

“Segala bentuk tindakan penghancuran, perusakan dan perampasan yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat adalah wujud nyata tindakan korup yang sudah menjadi watak asli dari kapitalisme birokrat yang senantiasa memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, dengan terus membelakangi kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadinya”.

D

itengah parahnya krisis moneter yang melanda ekonomi dalam negeri pada tahun 90an silam, telah menyebabkan kemiskinan dan penderitaan yang hebat bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut ialah akibat dari penghisapan imperialisme melalui pelayan setianya, yaitu Soeharto sebagai rezim boneka yang selama pemerintahannya telah menguasai Negara dengan seluruh kebijakan

28

otoriter dan tindakan fasisnya terhadap rakyat. Selain itu, berbagai kasus dan tindakan korupsi diseluruh jajaran pemerintahannya, meluas diberbagai daerah dan telah semakin menjerat rakyat dalam kubangan derita yang tak terperikan. Karenanya, kemarahan rakyat yang telah terakumu-

lasi sekian lama, memuncak dengan bangkitnya gerakan rakyat secara massif diseluruh daerah dengan konsisten mengusung isu-isu ekonomis, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai isu utama dalam perjuangannya.

Tumbangnya Soeharto sebagai penguasa yang korup,

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

otoriter dan fasis telah menjadi penghujung perjuangan massa rakyat melawan penghisapan dan perampokan atas hak rakyat dimasa orde baru dan, dimulainya babak baru yang menjanjikan adanya perubahan besar bagi rakyat yang dikenal dengan era reformasi. Dengan berbagai kenyataan akan tindakan korup yang ditunjukkan oleh pemeritahan orde baru selama kekuasaannya, telah memberikan pemahaman tersendiri bagi rakyat, sehingga saat ini tentu bukan hal yang sulit bagi rakyat untuk memahami dan mengidentifikasi segala bentuk perampokan dan perusakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai wujud dari tindakan korup yang merugikan rakyat.

Dengan tercengkramnya kesadaran rakyat atas tindakan korupsi yang disaksikan secara nyata dimasa orde baru, karenanya semangat reformasi yang selalu diagungkan oleh para elit poltik dengan mengusung “Pemberantasan Korupsi” sebagai program utama dalam kampanye politik menyambut pemilu maupun dalam berbagai forum dan momentum politik lainnya.

Demikian pula bagi SBY bersama partainya, dalam dua periode kepemimpinannya tetap menyatakan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi, guna menarik simpati rakyat.

Kenyataannya, sekian kali berganti rezim hingga memasuki 14 (Empat belas) tahun masa reformasi, pemberantasan korupsi terbukti hanya bualan dan menjadi barang dagangan semata bagi para petarung politik yang haus akan kekuasaan. Faktanya, tindakan korupsi justeru semakin menjadi-jadi diseluruh sector dan telah menyentuh setiap jaja-

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

ran pemerintah SBY, dari pusat hingga daerah. Bahkan berbagai kasus korupsi telah menyentuh partai yang membawanya ke kursi kepresidenan (Demokrat) yang melibatkan para petinggi paratai yang masih duduk dalam kursi pemerintahan yang dipimpinnya, baik di legislatif maupun eksekutif.

Berbagai kasus korupsi yang telah kian meluas juga mengakar didunia pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat paling rendah hingga pendidikan tinggi.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terdapat 233 kasus korupsi dalam dunia pendidikan, yaitu 87 kasus korupsi dana anggaran khusus (DAK) dengan kerugian negara mencapai Rp.138,2 M. dan 44 kasus korupsi BOS, dengan total kerugian negara Rp.10,5 M. Selain itu juga terdapat korupsi atas dana pengadaan buku yang menyebabkan kerugian Negara Rp.54,9 M. korupsi dana pengadaan computer Rp.33,3 M. dan dana beasiswa Rp.4,0 M. korupsi dana guru Rp.31,9 M. Kasus lain juga ditunjukkan dengan adanya kemandegan (belum dicairkan) anggaran BOS tahun 2011 senilai 23 M. di Mimika, Papua yang telah mendorong ratusan guru melakukan unjukrasa dan mogok mengajar pada 4 Juni lalu.

Tindakan korup disektor pendidikan juga semakin nyata dengan terbongkarnya kasus korupsi di 16 (enam belas) per-

OPINI

guruan tinggi (PT) senilai Rp.600 M. untuk pengadaan sarana dan prasarana PTN, yang melibatkan politisi di parlemen (DPR RI).

Senin, 04 Juni lalu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menetapkan salah satu anggota komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat (Angelina Sondakh) sebagai tersangka kasus suap pengadaan sarana dan prasarana bagi perguruan tinggi milik pemerintah. Sebelumnya kejaksaan agung juga telah menetapkan dua pejabat dari Universitas Sriwijaya dan dua pejabat dari Universitas Negeri Jakarta sebagai tersangka korupsi.

Kasus korupsi atas anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut adalah satu dari sekian kasus korupsi yang ada dalam masa pemerintahan SBY saat ini.

Selain mengakibatkan kerugian atas bocornya anggaran Negara dalam APBN, dampak dari kasus korupsi di 16 PTN tersebut juga dapat dipastikan berdampak pada semakin sempit bahkan hilangnya kesempatan bagi PT-PT lain yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan subsidi dari Negara.

29

OPINI

Akibatnya, peserta didiklah yang harus menanggung beban biaya pengadaan sarana-prasarana dan biaya operasional lainnya yang dilimpahkan oleh pihak kampus melalui kebijakan penaikan biaya pendidikan. Secara khusus, kasus korupsi di 16 PTN, kasus proyek wisma atlet dan, kasus hambalang yang telah melibatkan kader dan petinggi partai Demokrat telah semakin memperterang bahwa “Pemberantasan Korupsi” yang dijanjikan SBY hanyalah bohong belaka.

Jika merunut kasus-kasus korupsi dari tahuntahun sebelumnya, maka semakin terang membuktikan bahwa “Korupsi” adalah watak asli dari kapitalisme birokrat yang tersebar disetiap instrument pemerintahan dari pusat hingga daerah. Artinya bahwa selama negeri ini dipimpin oleh kapitalisme birokrat, yaitu rezim boneka dengan segenap instrumen pemerintahannya yang senantiasa memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ilusi yang tidak akan pernah terwujud dan, selama itu pula rakyat akan terus dirugikan. Sebab mereka akan terus membelakangi kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadinya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam menyikapi segala bentuk tindakan korup yang telah merugikan rakyat oleh segenap jajaran pemerintah dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan, berbagai kasus perampasan hak rakyat lainnya, melalui release yang diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2012, Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan sikap “Mengecam segala bentuk perusakan dan perampokan hak rakyat (Korupsi) yang dilakukan oleh Pemerintah” dan, menuntut: 1). Hentikan segala bentuk perusakan, penghancuran dan perampokan hak rakyat (korupsi), 2). SBY-Boediono bertanggungjawab atas seluruh kasus korupsi di Indonesia, 3). Mendesak kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas seluruh kasus korupsi 30

di Indonesia, khususnya kasus korupsi di 16 PTN dan kasus korupsi lainnya dalam dunia pendidikan.

Melalui releasenya, FMN juga mengajak kepada para pemuda, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus saling membangkitkan, mengorganisasikan dan bergerak bersama melawan segala bentuk penghisapan, perusakan dan perampasan hak rakyat.

Pemuda dan mahasiswa berjuang bersama rakyat, melawan perampasan upah, tanah, kerja dan uang rakyat. Wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat! ***

FOTO: AMKB

S

TIPS

SERBA-SERBI

ehat Wal’afiat, demikian kiranya penggalan Doa yang paling utama dari setiap orang didunia ini, baru diikiti dengan harapan akan kemurahan rizki, kemudian enteng jodoh dan terus diikuti dengan harapan-harapan lainnya. Artinya bahwa, betapa kesehatan (Sehat jasmani dan rohani) adalah hal yang paling uatam dalam kehidupan manusia, sehingga dapat menjalankan seluruh aktifitasnya untuk meraih impian dan harapan-harapan lainnya.

Namun demikian, meskipun banyak upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk tetap sehat dan selalu semangat dalam kehidupan sehari-harinya, tidak banyak orang yang mampu meluangkan waktunya untuk dapat merawat kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan normalnya, meskipun itu adalah hal-hal sederhan yang umum dilakukan oleh setiap manusia itu sendiri, seprti berolah raga, meditasi dll.

Terlepas dari persoalan apapun, entah mungkin karena kesibukan yang terlalu tinggi, atau mungkin karena memang tidak tahu alternatif-alternatif lain yang cukup sederhana, mudah dan tidak menyita waktu sebenarnya dapat dilakukan, sekarang para pembaca tidak perlu khawatir. Melalui “Bulletin Gelora-FMN edisi ke-XIX” ini, team redaksi akan membantu menjawab kebutuhan Anda dengan menyajikan satu “Tips” hidup sehat dan selalu berfikir positif, yaitu tentang “Manfaat tertawa bagi kesehatan”.

Tips ini diberikan oleh Eni Lestari (Ketua asosiasi buruh migrant internasional-IMA) berdasarkan teori yang sudah dipraktekkan, dikutip dari hasil penelitian seorang profesor Kedokteran (Dr Michael Miller) dari University of Maryland School of Medicine di Baltimore.

Bagi kawan-kawan yang sudah kenal atau pernah melihat Orangnya (Eni Lestari, seorang gadis yang memiliki mobilitas tinggi dan secara usia bisa dikatakan cukup matang, namun selalu tampak muda-belia “Nyaris kayak ABG” sehat, segar-bugar dan cerdas tentunya) pastinya kawan-kawan tidak akan meragukan Tips ini.

Seperti apakah Tipsnya?

Mari kita pelajari, selamat membaca dan selamat mencoba…

FOTO :Istimewa meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tertawa sebenarnya bisa menjadi bentuk olahraga. Beberapa temuan mengenai gelotology, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tertawa, menunjukkan bahwa tertawa dapat menghasilkan beberapa efek positif yang sama seperti berolahraga.

Dalam sebuah penelitian, peneliti meminta 300 orang relawan menonton video film yang menyedihkan berjudul ‘Saving Private Ryan’ dan film komedi. Temuan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 30-40 persen diameter pembuluh darah jantung saat menonton lucu dibandingkan saat menonton film menegangkan. Pelebaran pembuluh darah yang terjadi ini mirip dengan yang dialami tubuh saat menjalani olahraga. Saat berolaharga dan tertawa, terjadi berbagai proses penting yang membantu tubuh mengatur aliran darah dan mengurangi peradangan.

“Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa stres mental menyebabkan pembuluh darah mengerut,” kata peneliti, Dr Michael Miller, Profesor Kedokteran dari University of Maryland School of Medicine di Baltimore.

Ketika peserta penelitian menonton film yang menyedihkan, darah melakukan respon yang tidak sehat disebut vasokonstriksi dan mengurangi aliran darah. Temuan ini membenarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan ada kaitan antara stres dan penyempitan pembuluh darah.

Namun setelah menonton film lucu, lapisan pembuluh darah jadi meluas.

Manfaat Tertawa Bagi Kesehatan

Oleh: Eni Lestari*

Tertawa terbahak-bahak dapat meringankan rasa sakit dan mengurangi stres, memperkuat ikatan sosial dan

FOTO :Istimewa

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

GELORA, EDISI SEPTEMBER 2012

31

Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan konstitusi FMN. Tulisan dapat dikirim via email redaksi Gelora (gelorafmn@gmail.com.).