11 minute read
Sistem kekebalan tubuh
BANDUNG-Fajar Bali
Advertisement
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi (universitas) rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.
“Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak kita, saudara kita, atau lingkungan kita,” katanya usai rapat pleno Forum Guru Besar (FGB) ITB membahas radikalisme dan intoleransi di Bandung.
Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI tersebut menyampaikan bahwa dirinya hadir pada acara tersebut untuk berbagi informasi, bertukar pikiran dan memberikan pemahaman kepada para Guru Besar ITB terkait radikalisme dan intoleransi yang terjadi selama ini.
Selain Kepala BNPT, terdapat tiga pembicara lain dari berbagai disiplin ilmu yaitu Prof Dr I Bambang Sugiharto dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, lalu dari ITB sendiri tampak hadir Prof Yasraf Amir Piliang dan Prof Tatacipta Dirgantara.
Para pembicara tersebut memaparkan berbagai macam kajian terkait filosofi Pancasila, penafsiran radikalisme serta bentuk-bentuk implementasi atas komitmen ITB yang telah secara tegas menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan dalam tiap kebijakannya.
Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan, kegiatan tersebut setidaknya bisa memberikan pemahaman secara utuh tentang radikalisme.
“Sehingga kita betul-betul bisa mengidentifikasi apa
JAKARTA-Fajar Bali
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi (prodi) hingga tiga semester.
Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.
“Menurut saya, dari semua kebijakan, ini adalah yang paling penting. Karena dampaknya untuk negara kita, saya rasa bisa dirasakan secara cepat, secara riil, dan secara masif,” disampaikan Mendikbud di depan peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi, di Gedung D, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (24/1).
Beragam kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa di luar prodinya di antaranya magang atau praktik kerja di industri atau organisasi nonprofit, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, terlibat dalam proyek desa, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil, dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi.
“Ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin seratus persen di dalam prodi itu, itu adalah hak mereka. Ini hanya opsinya untuk mahasiswa, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memilih,” pesannya.
Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. “Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan Pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” jelas Mendikbud.
Kebijakan Kampus Merdeka ini, kata Mendikbud, bertujuan untuk mengubah program S-1 agar mendorong mahasiswa dapat belajar menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. “Program ini untuk mengubah sismasalah yang ada di tengahtengah kita dan riil itu. Kita identifikasi dan kita carikan solusinya bersama dengan melibatkan semua pihak, termasuk FGB ini. Dan kita juga lihat tadi ternyata sangat antusias di dalam karena baru menyadari demikian hebatnya permasalahan ini,” katanya.
Kepala BNPT mengharapkan kerjasama dari semua pihak dalam menanggulangi permasalahan radikalisme ini terutama dalam lingkungan perguruan tinggi untuk menjaga para generasi muda penerus bangsa karena hal ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan keterlibatan semua pihak.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Ketua FGB ITB Prof Freddy Permana Zen menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala BNPT dalam rapat pleno FGB ITB tersebut. Pemaparan BNPT telah memberikan pencerahan kepada para Guru Besar ITB terkait pola penyebaran rafikalisme, cara mengidentifikasi serta upaya yang harus dilakukan jika menemukan hal tersebut di lingkungan perguruan tinggi.
“Mewakili FGB-ITB saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT yang telah bersedia memberikan ilmu dan pencerahan kepada kami semua. Jika Guru Besarnya itu tercerahkan, maka di bawahnya akan ikut tercerahkan. Banyak para Guru Besar termasuk saya sendiri jadi sadar betul bahwa ini bukan hanya kata orang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPT dalam acara tersebut didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Ir. Hamli ME dan Direktur Penindakan BNPT Brigjen Pol. Drs. Torik
Mendikbud Berlakukan Kebijakan Kampus Merdeka
Triyono, M.Si. @ant tem S-1 yang bisa benar-benar mempersiapkan mahasiswa kita berenang di laut terbuka yaitu dunia nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendikbud mengatakan upaya ini telah jamak dilakukan oleh perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat erat dengan penguatan karakter generasi muda. “Inilah pendidikan yang problem focused, yang secara langsung menguatkan karakter,” ungkapnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingin menciptakan era baru pendidikan tinggi, yaitu jenjang S-1 sebagai hasil dari gotong royong seluruh aspek masyarakat. “Bukan hanyaperguruan tinggiyang bertanggung jawab atas pendidikan mahasiswa Indonesia,” kata Mendikbud.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria optimistis dengan kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan mahasiswa untuk melakukan beragam kegiatan di luar program studinya hingga tiga semester. Dengan adanya keterbukaan dan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk bersentuhan dengan lapangan melalui proyek desa, magang dan praktik industri, dan sebagainya, akan membuat mahasiswa jauh lebih siap menghadapi masa depannya.
Menepis anggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi mutu riset dan inovasi, ia menyatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah riset yang transformatif dan kolaboratif multi-disiplin keilmuan. “Yang diperlukan ke depan adalah riset-riset yang transformatif, yang bersentuhan dengan realitas dan memberikan solusi atas persoalan yang ada,” tutur Rektor IPB. “Justru itu akan menjadi inspirasi bagi riset,” tambahnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Pendidikan Tinggi Nizam menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ini bergantung pada kecepatan para rektor untuk merespons. Adapun proses pelaksanaan penghitungan SKS akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. “Kemendikbud akan menyiapkan panduannya,” ujar Nizam. hms
PENDIDIKAN 7 Dikukuhkan Sebagai Mabida Kwarda Bali
DENPASAR-Fajar Bali
Gubernur Bali Wayan Koster memuji Gerakan Pramuka sebagai suatu wadah pendidikan non-formal yang mampu menciptakan generasi muda Indonesia yang unggul.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat acara pelantikan Majelis Pembimbing Daerah, Pengurus Kwartir Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019- 2024 yang dihadiri langsung Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen. Pol. (Purn.) Budi Waseso, Senin (27/1) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
“Gerakan Pramuka punya peranan besar dalam menciptakan, mendidik generasi muda yang memiliki kepribadian, berbudi luhur dan Pancasilais. Mengembangkan sikap moral serta mental anak-anak kita,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster yang dalam kesempatan itu dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Bali mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap geliat Pramuka khususnya di Pulau Bali.
“Pramuka telah menjadi ektra kulikuler wajib di berbagai jenjang pendidikan, dan saya berharap ke depan akan lebih banyak terobosan-terobosan yang dilakukan gerakan Pramuka, sesuai minat dan bakat anggota serta lebih mengikuti perkembangan zaman, ilmu dan teknologi,” harap Gubernur kelahiran Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.
Mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menyinggung Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dimana di dalamnya memuat inti sari gerakan Pra
GIANYAR-Fajar Bali
Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan alam, khsusunya sungai makin meningkat. Salah satunya Gerakan Peduli Sungai (GPS) Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Komunitas yang didominasi kaum milenial ini merayakan hari jadi pertamanya. Sejak awal berdiri, komunitas ini telah konsisten mengajak warga agar peduli terhadap lingkungan.
Tanpa diduga, ajakan komunitas GPS ini mampu merangsang kesadaran warga sekitar tentang pentingnya melestarikan ekosistem air sebagai kebutuhan pokok kehidupan. Setiap Minggu, seluruh anggota dan warga bahu membahu membersihkan aliran sungai. Demikian
DENPASAR-Fajar Bali
Sabha Ageng Rsi Bhujangga yang digelar Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) pada Minggu (26/1) di Gedung PHDI, Jalan Ratna, Denpasar membahas tentang upacara pitra yadnya. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pitra yadnya oleh para Rsi Bhujangga di Bali maupun luar Bali.
Ida Rsi Nabe Bhujangga Waisnawa Oka Widnyana, dalam kesempatan ini menyampaikan, selama ini terdapat perbedaan-perbedaan pelaksanaan pitra yadnya di satu tempat dengan tempat lainnya. Hal itu salah satunya karena perbedaan plutuk yang dipakai sebagai pedoman. Disebutkan, setidaknya ada 8 plutuk bebantenan. Perbedaan juga dipengaruhi kesepakatan adat atau sima yang ada di setiap banjar atau desa.
Menurut Ida Rsi Bhujangga, pelaksanaan upacara pitra
Koster Puji Peranan Gerakan Pramuka
DIKUKUHKAN-Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan Majelis Pembimbing Daerah, Pengurus Kwartir Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019-2024, Senin (27/1) di Denpasar.
muka serta struktur organisasi yang punya sejarah panjang sebagai organisasi kepanduan di Tanah Air tersebut.
“Saya sendiri turut membidani lahirnya Undang-Undang Gerakan Pramuka dan kini saya sangat berbahagia diamanatkan untuk menjadi bagian dari gerakan tersebut. Gerakan Pramuka khususnya di Bali, bisa berperan penting dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” urai pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.
Gubernur Koster bersama anggota Mabida lain dilantik Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Mantan Kabareskrim Polri ini terlebih dulu menanyakan kesediaan Gubernur Koster dan jajaran menjadi ketua dan anggota Mabida Gerakan Pramuka Bali dalam seremoni pelantikan dengan pengucapan sumpah‘Tri Satya’ Pramuka.
Selanjutnya, Gubenrur Koster langsung melantik Pengurus Kwartir Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019- 2024 dengan pembacaan janji disaksikan Ketua Kwartir Nasional.
Sementara itu, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso dalam sambutannya menyatakan rasa syukurnya dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka yang menurutnya telah memperkuat keberadaan Pramuka dengan produk hukum yang jelas.
“Dalam sepuluh tahun terakhir ada revitalisasi gerakan Pramuka di Indonesia yang saya lihat bisa jadi nilai tambah bagi keberadaan gerakan Pramuka di tengah distorsi nasionalisme generasi muda. Revitalisasi ini diharapkan bisa menumbuhkan lagi rasa cinta dan bela tanah air pemuda kita,” tegasnya.
Ke depan menurut Mantan Kepala BNN ini, Gerakan Pramuka akan terus diperkuat dengan mengedepankan pembinaan menuju pramuka yang unggul, berkarakter dan berkribadian kuat. “Ditambah dengan penguasaan atas keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menagkal penggunaan narkoba, pornografi dan perusak mental kaum muda lain,” ujar pria yang akrab disapa Buwas ini.
“Pramuka juga akan jadi yang terdepan dalam mencegah intoleransi, ujaran kebencian serta hoax yang belakangan kian marak,” tutupnya. W-009
Ajak Masyarakat Konsisten Jaga Kebersihan Alam
BERSIH-Komunitas GPS Singapadu di sela membersihkan bantaran sungai di desa setempat. dikatakan Ketua Komunitas GPS Made Yudik Andika Parsetya, dikonfirmasi dari Denpasar, Senin (27/1).
Yudik Andika menjalankan, gerakan ini lahir dari penataan areal pura subak yang berdekatan dengan DAM pengaturan aliran sungai dan irigasi. “Awalnya, saat anggota kami 20 orang, kami tata pura subak, palemahannya kami tanami beraneka pohon. Kebetulan ada view air terjun, kami sering main di sini waktu kecil, kami prihatin karena kondisinya kotor. Dari sana lah awal ide komunitas ini lahir,” jelasnya.
Perlahan namun pasti, lanjut dia, kegiatan bersih-bersih dilanjutkan ke bantaran sungai sepanjang hampir 2 kilo meter. Berbagai jenis sampah seperti kayu, daun, dan plastik diangkat dari sungai. Dengan demikian wajah sungai di sekitar Singapadu mulai tampak asri.
Aksi ini lantas didukung penuh oleh aparat banjar dan desa. Bahkan, aparat desa setempat bersama masyarakat turut mencarikan donatur untuk merayakan even ulang tahun GPS yang pertama. “Tepat pada Minggu 26 Januari 2020, kami merayakan ulang tahun pertama. Untuk memeriahkan acara, kami mengadakan jalan santai sambal munggut sampah dan ada doorprize,” tambah Yudik Andika.
Yang tak kalah penting, masih menurut Yudik Pergub Bali No 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Pihaknya telah menaruh tong. sampah di pojok-pojok jalan lintas ke sungai, serta melakukan penghijauan di pinggir sungai.
I Dewa Nyoman Ari Sanjaya selaku Kelihan Dinas Banjar Kebon Singapadu, mengaku mendukung kegiatan GPS karena dampaknya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Tak lupa ia memberi apresiasi kepada anggota DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana dan I Wayan Wiartha, prebekel beserta pegawai desa, ketua karang taruna, sponsor dan semua pihak. rl
Sabha Rsi Bhujangga Ulas Upacara Pitra Yadnya
Komunitas Gerakan Peduli Sungai Singapadu yadnya hendaknya menyesuaikan dengan sastra dan kemampuan ekonomi umat yang melaksanakan yadnya tersebut. Desa atau banjar adat pun diharapkan mulai berbenah supaya krama yang melaksanakan upacara tidak terbebani dengan sima atau dresta yang ada. Apalagi jika kebiasaan yang ada di masyarakat itu tidak sesuai dengan sastra, tentunya perlu dilakukan pembenahan.
“Pengalaman Rsi muput, pernah ada yang makingsan di geni sampai menghabiskan 15 juta. Itu tentu saja memberatkan bagi umat yang tidak mampu, maka patut dibenahi dimananya upakara yang berlebihan,” ujar sulinggih dari Griya Yadnya Sari Ubung, Denpasar ini.
Di sisi lain, lanjut Ida Rsi, umat Hindu dalam melaksanakan yadnya hendaknya tidak gengsi dalam melaksanakan upacara yang sederhana jika memang tidak mampu. “Pernah Rsi bertanya pada umat yang tangkil ke griya, berapa punya uang (untuk melaksanakan ngaben)? Malah dia merasa tersinggung. Ini persoalannya. Umat jangan gengsi. Perlu dipahami, bukan upacara yang besar yang bisa mengurangi dosa leluhur. Itu tergantung karmanya semasa hidup,” jelasnya.
Lebih lanjut Ida Rsi Nabe Bhujangga Waisnawa Oka Widnyana mengatakan, lontar yang dipakai pedoman dalam pelaksanaan pitra yadnya belum tentu sama antara satu griya dengan griya lainnya. Termasuk di kalangan griya bhujangga sendiri. Untuk itu, perlu ada diskusi mengenai isi dari lontar yang ada di griyagriya itu. “Lontar-lontar yang ada di griya masing-masing perlu dicatat untuk kemudian didiskusikan bersama dengan griya lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Moncol Pusat MWBW, Guru Gde Made Subagia, menyampaikan
UPACARA-Sabha Ageng Rsi Bhujangga yang digelar Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) pada Minggu (26/1) di Gedung PHDI, Jalan Ratna, Denpasar. Sabha Ageng Rsi Bhujangga yang dilaksanakan tahun ini merupakan Sabha Ageng ke-7. Pertemuan yang diikuti para Rsi Bhujangga se-Bali ini mengangkat topik “Upakara dan Upacara Pitra Yadnya”. Selain kegiatan utama berupa sabha, pada kesempatan ini dilakukan pula pemeriksaan kesehatan bagi para Rsi.
Menurut Guru Subagia, tema pitra yadnya sengaja dipilih mengingat hal ini menjadi persoalan yang ada di tengahtengah masyarakat Bali saat ini. “Kami berangkat dari persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya, salah satunya tentang pelaksanaan pitra yadnya ini. Hasil rumusan dari sabha ini kami harapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pitra yadnya khususnya di kalangan sulinggih Rsi Bhujangga Waisnawa,” ujarnya. rl
