3_PA4_IRC_Panduan Pembentukan by Decentralization Support Facility

Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah Juni 2011

Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Antar Daerah Juni 2011

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility

DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library. Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga. Â

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

PENGANTAR Buku ini disusun sebagai panduan untuk menginisiasi kerjasama antar daerah maupun untuk mengoptimalisasi kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam bidang pelayanan publik. Panduan ini dikembangkan dari kerjasama daerah yang telah terimplementasi dengan baik, dengan harapan pengalaman empiris yang telah dilakukan dapat secara mudah direplikasi oleh daerah lain di seluruh Indonesia yang mempunyai keinginan untuk menjalin kerjasama antar daerah. Bersama dengan ke-khasan ataupun hal-hal unik yang dimiliki daerah, pengalaman empiris tersebut dapat dijadikan modal ataupun potensi untuk melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (selanjutnya disingkat menjadi KAD). Implementasi dari panduan ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari para pihak yang bekerjasama. Oleh karenanya sejak tahap inisiasi/awal harus dikawal oleh tim atau kelompok kerja yang berasal dari masing-masing daerah yang bekerjasama. Sehingga pada akhirnya kesepakatan kerjasama tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial penandatanganan kerjasama semata. Secara teknis kerjasama membutuhkan komitmen, kesabaran serta energi yang luar biasa. Karenanya, masing-masing pihak harus bersama-sama memberikan kontribusi yang didasari oleh saling membutuhkan, kesediaan saling berkorban serta saling mengisi. Komunikasi yang dilakukan secara intensif pada akhirnya akan menjadi perekat kerjasama yang luar biasa.

Jakarta, Juni 2011

Subdirektorat Kerjasama Antar Daerah Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat

ii | P a g e

Decentralization Support Facility/DSF Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 9th floor, Suite 901 Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Panduan 1.2 Tujuan dan Sasaran 1.3 Manfaat dan Fungsi 1.4 Acuan Normatif 1.5 Ruang Lingkup Panduan 1.6 Sistematika Panduan

2 2 2 2 3 3

BAGIAN II PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KAD TAHAP I: INISIASI I.A Panduan umum Langkah 1 Melakukan identifikasi tokoh kunci KAD Langkah 2 Meningkatkan peran aktif dan membangun hubungan antara tokoh kunci pendukung KAD Langkah 3 Menyusun baseline regional I.B Pengalaman dan PembelajaranKAD Kartamantul

8 10

TAHAP II: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD II.A Panduan umum Langkah 1 Membentuk Forum Tokoh Kunci Wilayah Langkah 2 Menyusun draft konsep KAD Langkah 3 Menyusun draft/rencana wadah kelembagaan Langkah 4 Menyusun draft kesepakatan pelaksanaan KAD Langkah 5 Melakukan penguatan komitmen II.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul

14 14 14 14 16 17 18 19

TAHAP III: PEMBENTUKAN WADAH KAD III.A Panduan umum Langkah 1 Menyusun Draft Perjanjian Kerjasama KAD Langkah 2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Langkah 3 Membentuk Wadah KAD Langkah 4 Melakukan rekrutmen SDM untuk operasional KAD Langkah 5 Menyusun Draft Perencanaan KAD Langkah 6 Menentukan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan aset kegiatan KAD Langkah 7 Membuat Perda tentang Pembentukan wadah KAD Langkah 8 Transfer Best Practices III.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul

24 24 24 24 24 25 25 26

iii | P a g e

6 6 7 7

26 26 27

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TAHAP IV: IMPLEMENTASI KAD IV.A Panduan umum Langkah 1 Membentuk kelompok kerja pelaksana KAD Langkah 2 Memfasilitasi komunikasi antar SKPD di bidang pelayanan publik tertentu Langkah 3 Membuka dan membina hubungan dengan sumber pendanaan IV.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul

43 43 43 44

TAHAP V: MONITORING DAN EVALUASI V.A Panduan umum Langkah 1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi V.B Pengalaman dan Pembelajaran KAD Kartamantul

49 49 49 50

BAGIAN III IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DAERAH MENURUT SEKTOR KARTAMANTUL 3.1 Sektor 1: Persampahan 3.2 Sektor 2: Pengolahan Air Limbah 3.3 Sektor 3: Drainase 3.4 Sektor 4: Air Bersih 3.5 Sektor 5: Transportasi 3.6 Sektor 6: Jalan 3.7 Sektor 7: Kesehatan

56 65 71 76 80 88 92

44 46

LAMPIRAN Perjanjian Kerjasama KAD Kartamantul

DAFTAR TABEL Tabel 1 Tahapan Kerjasama Antar Daerah Tabel 2 Tupoksi Asisten Sekber Kartamantul Tabel 3 Pembagian Beban Pembiayaan Sekber Kartamantul

5 31 39

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Penyusunan Baseline Regional Gambar 2 Mekanisme Hubungan Kerja Sekber Kartamantul

iv | P a g e

9 33

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAGIAN I PENDAHULUAN

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Panduan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, kerjasama merupakan hak setiap daerah otonom dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kerjasama antar daerah adalah keterbatasan informasi/pengetahuan untuk melaksanakannya. Untuk itu diperlukan acuan ataupun panduan teknis untuk melaksanakan kerjasama antar daerah di setiap tahapan, sejak tahap inisiasi sampai dengan monitoring dan evaluasi.

1.2.

Tujuan dan Sasaran

Panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan ataupun panduan teknis praktis serta aplikatif bagi berbagai pihak untuk merintis ataupun mengembangkan kerjasama antar daerah yang telah dijalin, khususnya di bidang pelayanan publik. Adapun sasaran yang hendak dicapai dari panduan ini adalah: 1. Tersedianya acuan serta petunjuk teknis tentang tahapan dalam mengimplementasikan kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik serta cara untuk melaksanakannya 2. Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah dalam bidang pelayanan publik 3. Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat

1.3.

Manfaat

Secara umum panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi kerjasama antar daerah. Secara khusus panduan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan serta mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya di bidang pelayanan publik.

1.4.

Acuan Normatif

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi acuan utama bagi Pemerintah Daerah saat melaksanakan KAD adalah: 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 3. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 4. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah 5. Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjsama Daerah

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

1.5.

Ruang Lingkup Panduan

Lingkup Panduan Pembentukan serta Pelaksanaan KAD ini difokuskan pada kerjasama peningkatan pelayanan publik antara sesama pemerintah kabupaten/kota atau propinsi yang secara geografis berbatasan langsung. Ini berarti tidak mencakup kerjasama daerah dengan pihak ketiga ataupun luar negeri.

1.6.

Sistematika Panduan

Panduan ini disusun dengan sistematika berikut. Bagian I Pendahuluan Berisikan uraian mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, acuan normatif, ruang lingkup serta sistematika Panduan. Bagian II Panduan Pembentukan dan Pelaksanaan KAD Berisikan dua sub bagian dari tiap tahapan pembentukan dan pelaksanaan KAD: i). Panduan umum menguraikan tahapan ideal untuk melaksanakan KAD di bidang pelayanan publik; dan ii).Ilustrasi berupa pengalaman Kartamantul yaitu kerjasama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul yang terbentuk dengan inisiasi dari Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Review singkat terhadap pelaksanaan KAD di Kartamantul sebagai refleksi terhadap panduan umum juga disajikan dalam bagian akhir setiap tahap. Bagian III IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DAERAH MENURUT SEKTOR DI KAD KARTAMANTUL Menguraikan gambaran kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh KAD Kartamantul berdasarkan 7 bidang/sektor yang dikerjasamakan yaitu persampahan, air limbah, drainase, air bersih, transportasi, jalan dan kesehatan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAGIAN II PANDUAN PEMBENTUKAN & PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Berdasarkan konsep serta pengalaman empirik yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, secara umum terdapat beberapa tahapan yang biasa dilakukan untuk membentuk serta melaksanakan kerjasama antar daerah (selanjutnya disingkat dengan KAD). Penjelasan dari tiap tahapan tersebut beserta tujuannya dapat dilihat pada tabel berikut. TABEL 1 Tahapan Kerjasama Antar Daerah PENTAHAPAN TAHAP 1: INISIASI PROSES PEMBENTUKAN KAD Merupakan langkah inisiasi paling awal yang dilakukan oleh tokoh – tokoh kunci regional untuk bisa mewujudkan KAD

TUJUAN Melakukan identifikasi aktor-aktor kunci/pendukung KAD di daerah serta menyamakan pemahaman dan tujuan serta manfaat KAD di antara daerah yang akan bekerja sama

TAHAP 2: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD Merupakan tahapan untuk melakukan sejumlah persiapan pengelolaan KAD dengan menyusun berbagai perencanaan awal.

Mendapatkan rancangan – rancangan kesepakatan meliputi konsep, pengorganisasian, pengelolaan keuangan dll yang dituangkan ke dalam suatu nota kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya.

TAHAP 3: PEMBENTUKAN WADAH KAD Merupakan langkah pembentukan wadah di dalam mewujudkan Kerjasama Antar Daerah.

Melegitimasikan 2 tahapan pertama dengan membentuk suatu wadah KAD yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi regional

TAHAP 4: IMPLEMENTASI KAD Fase di mana para aktor yang tergabung di dalam suatu wadah menjalankan KAD dan melaksanakan rencana – rencana kegiatan yang sudah disepakati bersama

Melaksanakan semua rencana dan kesepakatan yang sudah dibuat melalui wadah KAD yang sudah dibentuk.

TAHAP 5: MONEV & PENINGKATAN KAPASITAS Merupakan tahapan yang telah dimulai sejak tahap 1 sampai 4, dan merupakan proses yang dilaksanakan terus menerus untuk mencapai KAD yang optimal

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KAD serta meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan KAD.

Berikutnya akan diuraikan mengenai kegiatan utama atau langkah-langkah dari kelima tahapan kerjasama antar daerah. Dalam tiap tahapan akan diuraikan tentang:

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

i) Panduan umum Berisikan uraian mengenai langkah-langkah ideal berdasarkan konsep Kerjasama antar daerah. Dalam panduan umum ini akan dijelaskan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta hal-hal lain yang dapat memperjelas pelaksanaan tiap tahapan tersebut. ii) Pengalaman Kartamantul Menguraikan tentang pengalaman kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul. Dalam prakteknya bisa saja terjadi sedikit perbedaan antara pengalaman Kartamantul dengan langkah ideal yang telah diuraikan sebelumnya. Perbedaannya bisa terjadi pada urutan langkah tersebut ataupun penggabungan dari beberapa langkah ideal. Hal ini disebabkan oleh karena pembentukan KAD sangat bergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan daerah â&#x20AC;&#x201C; daerah yang akan bekerja sama.

TAHAP I: INISIASI I.A PANDUAN UMUM Lingkup Tahap

Inisiasi proses pembentukan KAD merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh kunci regional (baik dengan ataupun tanpa fasilitasi dari pihak pusat dan propinsi), untuk bisa mewujudkan KAD. Tahap ini mencakup 3 langkah atau kegiatan utama.

Tujuan

Tujuan utama dari tahap pertama ini adalah agar aktor â&#x20AC;&#x201C; aktor pendukung KAD di daerah bisa diidentifikasi dengan baik serta terjadi kesamaan pemahaman mengenai tujuan serta manfaat KAD. Identifikasi dan kesamaan pemahaman KAD ini sangat penting sebagai langkah awal untuk membentuk suatu KAD, karena berdasarkan kondisi pada saat ini KAD belum mendapatkan porsi yang utama oleh pengambil keputusan di daerah di dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sasaran

Hasil Tahap

Durasi

Sasaran dari tahapan ini meliputi: 1. Meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya KAD, terutama para pengambil keputusan 2. Meningkatkan peran masyarakat umum dan professional dalam kerangka KAD 1.

Terjalinnya komunikasi, koordinasi serta kerjasama (3K) dari para tokoh kunci yang berasal dari berbagai pihak (pemerintah maupun masyarakat) di seluruh wilayah kabupaten/kota yang akan melaksanakan KAD

Tersusunnya suatu kerangka baseline regional, yaitu data/ informasi mengenai issue, permasalahan serta potensi dari wilayah kabupaten/kota yang akan melakukan KAD

Seluruh kegiatan yang termasuk dalam tahap inisiasi dapat diselesaikan dalam kurun waktu 14 bulan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 1: MELAKUKAN IDENTIFIKASI TOKOH KUNCI KAD

Kegiatan identifikasi tokoh kunci pendukung KAD bisa dilakukan oleh inisiator kerjasama ataupun masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksanakan KAD dengan mediasi dari pemerintah provinsi, lembaga donor, perguruan tinggi ataupun LSM.

Mempertemukan Tokoh

Identifikasi bisa dilakukan dengan beragam cara seperti: mengundang berbagai pihak yang diduga terkait dengan bidang pelayanan publik yang akan dikerjasamakan ke dalam suatu pertemuan formal (seperti lokakarya) ataupun non formal, advokasi terhadap pihak-pihak terkait, dan lain-lain. Proses identifikasi ini akan memakan waktu kurang lebih selama 6 bulan.

Melibatkan banyak Tokoh dari berbagai golongan

Identifikasi dilakukan terhadap tokoh kunci pendukung KAD yang berada di wilayah kabupaten/kota yang akan melaksanakan kerjasama, yang berasal dari seluruh kalangan seperti pemerintahan (baik eksekutif maupun legislatif), tokoh masyarakat/adat/agama/ pemuda, kelompok masyarakat terkait, Perguruan tinggi, Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ahli di bidang terkait dll. Tokoh kunci yang sudah teridentifikasi, nantinya sedapat mungkin selalu diikutsertakan/ diundang dalam kegiatan KAD di wilayah tersebut. Tokoh kunci dari pemerintah daerah kabupaten/kota adalah SKPD terkait atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah/TKKSD (bagi daerah yang sudah membentuk). Aturan mengenai keanggotaan serta tugas TKKSD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Pasal 5-7.

LANGKAH 2: MENINGKATKAN PERAN AKTIF DAN MEMBANGUN HUBUNGAN ANTARA TOKOH KUNCI PENDUKUNG KAD

Untuk meningkatkan peran aktif serta membangun hubungan tokoh kunci yang sudah teridentifikasi pada langkah pertama, dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dalam bentuk lokakarya ataupun pertemuan informal secara rutin. Dengan pertemuan tersebut diharapkan dapat menjalin 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama) antar tokoh kunci dan lebih jauh lagi dapat terbentuk networking (jaringan) informal diantara mereka. Proses ini dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten yang akan melaksanakan KAD dengan bantuan/mediasi dari berbagai pihak (terutama pemerintah propinsi ataupun pihak lainnya seperti lembaga donor, perguruan tinggi ataupun LSM) secara berkala dan terus menerus.

Idealnya, tokoh kunci KAD berasal semua kalangan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang akan dikerjasamakan. Dengan pertemuan yang diadakan secara berkala, peran aktif serta hubungan antar tokoh kunci KAD dapat dibangun dengan mengadakan pertemuan secara berkala.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

MENYUSUN BASELINE REGIONAL

Baseline atau data dasar regional merupakan gambaran kondisi regional/wilayah dari beberapa kabupaten/kota yang akan melakukan KAD, baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua sektor/aspek (seperti fisik, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan lain-lain).

Baseline merupakan salah satu perekat Kerjasama

Penyusunan baseline regional dimaksudkan untuk mendapatkan perekat kerjasama ataupun obyek yang akan dikerjasamakan, yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun draft rencana kerjasama.

Rincian kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 8 bulan dengan rincian kegiatan: 1. Melakukan identifikasi atau pemetaan potensi/kendala/limitasi wilayah yang akan bekerja sama, meliputi sektor: Fisik (sarana dan prasarana) dan sumber daya alam Kependudukan dan sumber daya manusia Hukum dan kebijakan Aktifitas sektoral Pemerintahan Sosial Budaya Jejaring dan kerjasama regional yang telah ada Hasil dari identifikasi/pemetaan berupa database dari seluruh sektor tersebut baik dalam bentuk statistik maupun grafis. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dijadikan salah satu masukan dalam kegiatan pemetaan ini, karena memuat standar formal normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman identifikasi kekuatan dan kelemahan wilayah.

LANGKAH 3:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Pasal 6, salah satu tugas TKKSD adalah melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan. Hasil inventarisasi tersebut dapat menjadi masukan ataupun dasar untuk pemetaan potensi/kendala/ limitasi regional/wilayah. Selain itu juga TKKSD juga mempunyai tugas untuk melakukan analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama yang terukur, yang menghasilkan kesimpulan bahwa objek kerjasama akan lebih bermanfaat jika dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri. Kegiatan identifikasi ini bisa dilakukan dengan mediasi dari pihak pemerintah provinsi dan pihak lainnya seperti lembaga donor dan perguruan tinggi. 2. Menampilkan data yang telah terkumpul dalam bentuk narasi/ statistik/grafik 3. Membuat peta kondisi regional berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah diolah

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kegiatan penyusunan baseline regional dilakukan dengan metode berikut ini. GAMBAR 1 Penyusunan Baseline Regional Lokakarya antar daerah untuk menggali permasalahan(kendala /limitasi) serta potensi 1

Pengamatan Lapangan serta Wawancara

BASELINE REGIONAL

Penjelasan gambar: 1. Lokakarya antar daerah untuk menggali permasalahan (kendala/ limitasi) serta potensi. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menggali isue baik berupa permasalahan yang dihadapi bersama antara daerah yang akan bekerjasama, maupun potensi yang dimiliki bersama. Hasil lokakarya berupa kesepakatan permasalahan/potensi untuk sektor yang menjadi obyek/sasaran kerjasama. Lokakarya ini dihadiri oleh: Pemerintah Provinsi termasuk badan koordinasi lintas wilayah Pemerintah Daerah yang akan terlibat dalam KAD Lembaga KAD (bila sudah terbentuk) Lembaga fasilitator yang menjembatani dialog antar daerah (jika ada) Metode yang digunakan dalam lokakarya meliputi: Brainstorming存yaitu metode untuk menggali pendapat dari setiap peserta didalam suatu pertemuan, terkait dengan isue, permasalahan tertentu ataupun potensi yang dimiliki untuk sektor yang akan dikerjasamakan Focus Group Discussion (FGD), yaitu metode untuk mendiskusikan suatu isue di dalam suatu kelompok terbatas, yang diikuti oleh pihak-pihak yang relevan terhadap isue yang dibahas. 2. Pengamatan lapangan serta wawancara Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data serta informasi tentang permasalahan yang dihadapi bersama serta potensi yang dimiliki bersama dari sektor yang akan dikerjasamakan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan mediasi dari Pemerintah Propinsi ataupun dengan bantuan dari pihak ketiga seperti lembaga donor ataupun perguruan tinggi. Rincian kegiatan ini meliputi: Persiapan kelengkapan survei Pengurusan perijinan Pengamatan lapangan Pengumpulan data sekunder Wawancara dengan informan kunci Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data: Pengamatan lapangan, merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara mengobservasi secara langsung kondisi di lapangan Pengumpulan data sekunder, merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa dokumen yang berasal dari instansi/lembaga terkait di daerah yang akan bekerjsama Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer dari beberapa informan kunci terkait.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

I.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL LANGKAH 1: MELAKUKAN IDENTIFIKASI TOKOH KUNCI KAD Bappeda Provinsi berperan penting dalam inisiasi/ identifikasi tokoh Kunci KAD.

Bappeda Provinsi DIY menginisiasi kerjasama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam kerangka Proyek Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu (P3KT) bekerja sama dengan Swiss Development Cooperation (SDC). Proses inisiasi diawali dengan memfasilitasi identifikasi tokoh kunci KAD, dengan mengundang Bappeda Kabupaten/Kota terkait kemudian diperluas dengan melibatkan dinas dan instansi terkait (SKPD) dari Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi DIY.

Setelah Sekber sebagai wadah KAD terbentuk, fungsi identifikasi tokoh dilakukan oleh Sekber Kartamantul

Sejak tahun 2001 - setelah terbentuknya wadah KAD berupa Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul â&#x20AC;&#x201C; proses identifikasi tokoh kunci KAD untuk bidang pelayanan publik yang akan dikerjasamakan, dilakukan oleh Sekber Kartamantul. Dalam melakukan identifikasi ini, Sekretariat Bersama Kartamantul memperluas keterlibatan berbagai pihak, selain SKPD terkait dari Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi DIY, juga dari kalangan non pemerintah seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat, LPMK/LMD terkait serta jurnalis. Selain itu Sekber Kartamantul juga membuat artikel/release terkait dengan permasalahan sektor yang akan dikerjasamakan, bagaimana inisiasi pemecahan, serta bagaimana keterlibatan dan peran yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Para jurnalis juga diminta/diperbolehkan untuk melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Masukan dari pihak terkait diterbitkan di media, dan menjadi pertimbangan dalam proses mengidentifikasi tokoh kunci. [Tokoh kunci yang berhasil di identifikasi di KAD Kartamantul untuk tiap bidang yang dikerjasamakan akan disajikan di Bagian 3]

Pastikan kabupaten/kota memiliki perwakilan tetap dalam proses identifikasi tokoh kunci.

Proses identifikasi tokoh kunci dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan mengundang para pihak terkait (seperti dijelaskan pada poin sebelumnya). Seringkali SKPD teknis mengirimkan staf yang berbeda dengan yang sebelumnya atau bahkan tidak mengirimkan staf sama sekali, untuk membahas suatu permasalahan yang terkait dengan bidang yang akan dikerjasamakan. Kondisi ini seringkali menghambat karena informasi dan solusi yang disepakati sebelumnya, tidak terkomunikasikan dengan baik. Untuk mengatasinya, KAD Kartamantul menempuh solusi berikut: 1. Penugasan staf khusus dari Kabupaten/Kota untuk masuk kelompok kerja bidang yang akan dikerjasamakan, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Undangan selanjutnya adalah menunjuk staf yang masuk dalam kelompok kerja tersebut. 2. Staf yang mewakili SKPD dipersilahkan membawa pendamping, dengan maksud agar proses regenerasi dan transformasi terjadi secara alamiah, sehingga informasi terkait dengan kerjasama senantiasa terkawal dengan baik.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3. Risalah rapat dikirimkan kepada staf yang bersangkutan dan kepada seluruh Kepala SKPD teknis, satu hari setelah rapat selesai. Cara ini memudahkan informasi bagi staf yang bersangkutan untuk mengkomunikasikan dengan kepala SKPD nya masing-masing. Dilanjutkan dengan pembuatan nota dinas sampai ke Sekda masingmasing kabupaten/kota, sebagai Tim Pengarah KAD. Tetapkan waktu untuk mengidentifikasi kunci KAD.

Setelah dilakukan 2 - 3 kali pertemuan intensif (@ 2 jam) yang memakan waktu sekitar 1 bulan, tokoh kunci KAD Kartamantul dapat diidentifikasi. Melalui pertemuan tersebut dapat dipetakan SKPD mana saja yang nantinya akan berperan sebagai leader, pendukung serta implementasi. Kuncinya terletak pada kesiapan dan komitmen Kabupaten/Kota untuk bersama-sama berbagi tugas dalam mengawal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Lesson Learn proses Teridentifikasinya tokoh kunci memudahkan pengembangan KAD Identifikasi Tokoh dalam bidang/sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan. Kunci KAD Semakin banyak tokoh kunci yang bisa dilibatkan dalam identifikasi, akan memperkaya subtansi kerjasama. Identifikasi peran tiap tokoh kunci harus dielaborasi dari aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Dengan saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, akan memudahkan tokoh kunci KAD untuk saling berbagi peran dan tanggungjawab.

LANGKAH 2: MENINGKATKAN PERAN AKTIF DAN MEMBANGUN HUBUNGAN ANTARA TOKOH KUNCI PENDUKUNG KAD Pastikan Bappeda Bappeda Provinsi sebagai lembaga koordinasi memfasilitasi forum Provinsi berperan diskusi berbagai kegiatan terkait bidang/sektor pelayanan publik yang dalam memfasilitasi, dikerjasamakan. Diantaranya forum diskusi yang ditujukan untuk memediasi serta meningkatkan peran aktif tokoh kunci, dihadiri oleh Pemerintah mengkoordinasi Kabupaten/Kota danProvinsi DIY menghasilkan rekomendasi kebijakan, kegiatan yang kemudian disepakati untuk masuk dalam rencana peningkatan peran kegiatan/program dari SKPD terkait. aktif antar tokoh kunci. Laksanakan Pertemuan berkala untuk meningkatkan peran aktif tokoh kunci.

Pengalaman KAD Kartamantul menunjukkan, dengan membiasakan mengundang para tokoh kunci KAD yang telah teridentifikasi dalam pertemuan berkala, komitmen para tokoh kunci akan muncul dan terjaga. Pertemuan berkala diadakan oleh KAD Kartamantul dalam bentuk kegiatan seperti rapat koordinasi, workshop, lokakarya serta Focus Group Discussion (FGD), membahas berbagai macam issue atau penanganan permasalahan terkait dengan sektor/bidang yang akan dikerjasamakan. Mantapnya komunikasi antar tokoh kunci KAD Kartamantul yang ditunjukkan dengan terbangunnya hubungan antar mereka, dapat tercapai dalam waktu 6 bulan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Lesson Learn proses meningkatkan hubungan Tokoh Kunci KAD

Kendala utama yang dihadapi oleh KAD Kartamantul saat proses meningkatkan peran aktif tokoh kunci adalah terjadinya deadlock (ketidaksepakatan) saat brainstorming membahas permasalahan sektor yang akan dikerjasamakan. Dengan melakukan pertemuan secara berkala, akhirnya kesepakatan dapat tercapai.

LANGKAH 3: MENYUSUN BASELINE REGIONAL Pastikan Baseline Regional dapat tersusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Baseline Regional KAD Kartamantul disusun dalam waktu sekitar 3-4 bulan dengan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, FGD, workshop/ lokakarya yang melibatkan seluruh kabupaten/kota, dengan beberapa tahapan. 1. Pengumpulan data/informasi terkait dengan sektor pelayanan publik yang akan dikerjasamakan meliputi data: Demografi: jumlah penduduk, jenis kelamin, distribusi penyebaran, PDRB Geologi: tata guna lahan, elevasi, topografi Geografis: citra dan peta dasar Hidrologi: kondisi curah hujan, kedekatan dekat fasilitas air,dll Klimatologi Utilitas Eksisting Kegiatan ini dilakukan oleh Bappeda serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DIY. 2. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sektor pelayanan publik yang dihadapi oleh bersama Kabupaten/Kota. 3. Melaksanakan SWOT Analysis untuk sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan (menyangkut regulasi, manajemen pengelolaan, kelembagaan, pembiayaan, teknologi terapan dan pelibatan masyarakat). [Hasil penyusunan DIM serta SWOT untuk tiap sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan akan dibahas di bagian 3]

Jadikan Baseline Regional sebagai acuan bagi penyusunan program KAD.

KAD Kartamantul kemudian menggunakan Baseline Regional yang telah tersusun sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan, yaitu sebagai data dasar bagi penyusunan master plan sektoral.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Review Tahap I: Inisiasi KAD Kartamantul Tahap Inisiasi pembentukan KAD di Kartamantul dipelopori oleh Bappeda Provinsi DIY, yang pada saat itu melihat permasalahan sampah akan lebih efektif dan efisien jika ditanggulangi secara bersama oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Bappeda Provinsi DIY dalam hal ini juga melakukan fungsi – fungsi fasilitasi, mediasi untuk menjalin komunikasi dan menyamakan pemikiran Kota dan Kabupaten mengenai kebutuhan akan kerjasama menangani sampah. GOOD PRACTICES Peran aktif Bappeda Provinsi DIY sebagai inisiator. Pertemuan – pertemuan dalam rangka inisiasi KAD dihadiri oleh orang yang sama. Penyusunan SWOT untuk sektor sampah yang akan dikerjasamakan (penyusunan SWOT ini terus dilakukan untuk objek kerjasama lainnya). YANG PERLU DITINGKATKAN Pada tahap ini masyarakat luas di Kartamantul seperti LSM, Akademisi Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, dll belum dilibatkan. YANG PERLU DIPERHATIKAN Libatkan masyarakat (tokoh masyarakat), LSM, Akademisi, Industri (Asosiasi), SKPD serta Stakeholder terkait lainnya agar sedini mungkin rasa kepemilikan terhadap Kerjasama Antar Daerah dan identitas regional bisa ditumbuhkan sejak awal. PERTANYAAN EVALUASI

Apakah daerah anda memiliki permasalahan sama yang juga dihadapi oleh daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah anda? Apakah daerah anda memiliki Tokoh Kunci (tokoh masyarakat, SKPD, dll) yang bisa menjadi “Champion” atau inisiator KAD? Bagaimana peran Bappeda Provinsi di wilayah anda pada masa inisiasi ini? Apakah selama ini sudah terjalin komunikasi formal dan informal antar Kepala Pemerintahan (dan/atau antar SKPD) di daerah yang berbatasan langsung dengan daerah anda? Apakah sudah ada kesamaan persepsi mengenai konsep KAD, pembagian tugas dan tanggung jawab? Apakah saat ini daerah anda sudah memiliki informasi – informasi yang akurat mengenai profil daerah (terkait dengan potensi dan kendala) anda?

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TAHAP II: PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD

II.A PANDUAN UMUM Lingkup Tahap

Merupakan tahapan untuk melakukan sejumlah persiapan dalam pengelolaan KAD dengan menyusun berbagai perencanaan awal. Tahap persiapan pengorganisasian KAD ini mencakup 5 langkah atau kegiatan utama.

Tujuan

Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk mendapatkan rancangan â&#x20AC;&#x201C; rancangan kesepakatan yang meliputi berbagai aspek seperti konsep, pengorganisasian, pengelolaan keuangan dan lain- lain yang dituangkan ke dalam suatu nota kesepahaman/MoU ataupun bentuk ikatan lainnya.

Sasaran

Sasaran utama dari tahap ini adalah meningkatkan kesadaran pemerintah daerah (terutama pengambil keputusan) akan pentingnya bekerjasama dan memegang teguh komitmen untuk bekerja sama.

Hasil Tahap

Dari tahap ini diharapkan dapat dihasilkan beberapa hal berikut: 1. Terbentuknya â&#x20AC;&#x153;Forum Tokoh Kunciâ&#x20AC;? 2. Tersusunnya draft Konsep KAD 3. Tersusunnya draft wadah KAD 4. Tersedianya draft Kesepakatan Bersama (MoU) 5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU

Durasi

Kegiatan dalam tahap persiapan dimulai sejak bulan ketiga. Pelaksanaan seluruh kegiatan dalam tahap II ini secara keseluruhan akan membutuhkan waktu sekitar 13 bulan. Kegiatan persiapan pengorganisasian KAD diawali dengan membentuk forum tokoh kunci wilayah, yang diharapkan sudah dapat terbentuk pada bulan ke-8. Tokoh kunci yang dimaksud adalah tokoh kunci yang berasal dari seluruh kabupaten/kota yang akan bekerja sama, yang telah berhasil diidentifikasi pada tahap persiapan (langkah 1). Pembentukan forum tokoh kunci wilayah dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten yang akan melaksanakan KAD dengan bantuan ataupun mediasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah provinsi ataupun pihak lainnya seperti lembaga donor, perguruan tinggi ataupun LSM. Forum tokoh kunci inilah yang nantinya akan melakukan segala kegiatan persiapan pengorganisasian KAD seperti penyusunan draft konsep KAD, rencana wadah kelembagaan KAD, serta draft kesepakatan bersama (MoU).

LANGKAH 1: MEMBENTUK FORUM TOKOH KUNCI WILAYAH

LANGKAH 2: MENYUSUN DRAFT KONSEP KAD

Konsep KAD yang dimaksud meliputi visi, misi, identifikasi lingkup serta prioritas bidang/obyek yang akan dikerjasamakan (program kerjasama), bentuk kerjasama, serta rencana pelaksanaannya. Konsep KAD disusun berdasarkan hasil identifikasi data baseline regional yang telah disusun pada tahap inisiasi. Draft atau rencana dari konsep KAD ini dibuat oleh Forum tokoh kunci yang telah terbentuk dengan bantuan dari pemerintah provinsi.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Rincian kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan rincian kegiatan berikut: 1. Forum tokoh kunci membentuk tim yang ditugaskan untuk menyiapkan draft konsep KAD & draft rencana kelembagaan dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi 2. Tim yang terbentuk menyiapkan dan menyusun draft konsep 3. Tim mempublikasikan draft konsep KAD melalui mekanisme public hearing, sehingga rencana KAD terpublikasikan kepada masyarakat dan bisa mendapatkan masukan.

Peran TKKSD (jika sudah terbentuk)

Sebelum para tokoh kunci membuat draft rencana/konsep KAD, TKKSD yang sudah terbentuk di kabupaten/kota yang akan melakukan kerjasama dapat menyiapkan rencana kerjasama, yang meliputi beberapa kegiatan: Menyusun rencana kerjasama terhadap obyek yang akan dikerjasamakan Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan Analisis manfaat dan biaya kerjasama yang terukur bahwa obyek kerjasama akan lebih bermanfaat dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri

Prinsip dasar penyusunan draft Konsep KAD

Beberapa prinsip dasar yang harus diikuti dalam proses penyusunan draft konsep KAD agar mendapat persetujuan dari pihak terkait, sehingga dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik, yaitu: 1. Seluruh kabupaten/kota yang akan melakukan KAD terwakili dalam tim yang ditugaskan untuk menyiapkan draft konsep KAD & draft rencana kelembagaan 2. Setiap kegiatan pertemuan didampingi oleh fasilitator yang menjembatani persepsi kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah. Fasilitator bisa berasal dari lembaga donor, perguruan tinggi, pemerintah provinsi maupun pihak-pihak lainnya 3. Setiap kegiatan melibatkan pemerintah propinsi.

Contoh KAD menurut Permendagri No. 22/2009

Berikut ini contoh bentuk kerjasama daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22/2009: 1. Kerjasama Pelayanan Bersama Merupakan kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama. Misalnya: pelayanan pendidikan SLTP-SLTA, Puskesmas/Rumah Sakit Daerah. 2. Kerjasama Pelayanan antar Daerah Merupakan kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. Misalnya: pelayanan saluran irigasi, pembuangan sampah air

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia Merupakan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu pada daerah yang memberikan pelayanan 4. Kerjasama Pelayanan dengan Pembayaran Retribusi Merupakan kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan. Misalnya: pelayanan jaringan air bersih dan persampahan 5. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan Merupakan kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan cara kesepakatan prgram diantara pihak yang bekerjasama, tapi pelaksanaannya dilakukan masing-masing di daerah yang merupakan yurisdiksinya. Kerjasama ini membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya. Misalnya: sinkronisasi penataan ruang 6. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan Merupakan kerjasama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Misalnya: pembangunan pintu air di suatu daerah untuk mengatur aliran sungai daerah tetangga 7. Kerjasama pertukaran layanan Merupakan kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan). Misalnya: pertukaran pelayanan pendidikan/kesehatan 8. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan Merupakan kerjasama antar daerah untuk pengadaan/ penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama. Misalnya: pembangunan jembatan diatas sugnai yang menjadi garis perbatasan wilayah. 9. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan Merupakan kerjasama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu. Misalnya: pengurusan IMB

LANGKAH 3: MENYUSUN RENCANA WADAH KELEMBAGAAN KAD

Selain menyusun draft konsep KAD, tim yang dibentuk oleh forum tokoh kunci juga ditugaskan untuk menyusun draft atau rencana wadah kelembagaan/organisasi KAD yang meliputi: 1) Konsep rancangan bentuk wadah KAD baik berupa lembaga/ organisasi ataupun bentuk lainnya 2) Struktur organisasi beserta staf yang akan bertugas didalamnya 3) SDM pelaksana/penggerak wadah KAD Masa kepengurusan 4) Rancangan mekanisme pembiayaan dari wadah yang terbentuk Untuk menyusun rencana wadah KAD tersebut diperlukan dukungan dari kalangan profesional di bidang KAD untuk melakukan kajian kelembagaan KAD. Dukungan terutama diperlukan saat melakukan kajian akademis terhadap kebutuhan akan wadah KAD serta bentuk wadah yang sesuai.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 4: MENYUSUN DRAFT KESEPAKATAN PELAKSANAAN KAD

Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh aparat dari masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang melakukan KAD yang termasuk sebagai tokoh kunci secara bersama-sama. Penyusunan rancangan MoU tersebut diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan.

Proses penyusunan MoU

Proses Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU): 1) Persiapan dan Penyampaian paparan kerangka umum MoU dalam rapat koordinasi tokoh kunci 2) SKPD Teknis dari Kabupaten/Kota memberikan komentar/ tanggapan/input secara lebih detil terhadap draft MoU 3) Mengurai kerangka umum kedalam detil pasal 4) Pencermatan bersama terhadap semua pasal 5) Hasil pencermatan bersama selanjutnya diparaf oleh wakil dari masing-masing kabupaten/kota. 6) Pengkajian oleh Bagian Organisasi dan Bagian Hukum dari Kabupaten/Kota dan Provinsi, selanjutnya Kabag Hukum memberikan paraf legalisasi 7) Hasil akhir merupakan Draft Final yang selanjutnya dimintakan paraf masing-masing Sekretaris Daerah 8) Penandatanganan oleh Bupati/Walikota

Substansi MoU

Beberapa poin yang harus dimuat dalam isi kesepakatan bersama (MoU): 1. Identitas para pihak Memuat informasi identitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam KAD, mencakup nama, jabatan, alamat kantor, serta keputusan pengangkatan dalam jabatan kepala daerah 2. Maksud dan tujuan Maksud menggambarkan apa yang diinginkan secara umum dari pelaksanaan KAD. Sedangkan Tujuan menggambarkan apa yang diingkin secara khusus dari pelaksanaan KAD 3. Obyek dan ruang lingkup kerjasama Berisikan uraian mengenai obyek yang dikerjasamakan serta penjabaran dari obyek tersebut. 4. Bentuk kerjasama Memuat bentuk kerjasama yang akan telah disepakati para pihak yang akan melakukan KAD. 5. Sumber biaya Memuat sumber pembiayaan yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang akan melakukan KAD. 6. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama Memuat tahun anggaran dimulainya serta selesainya kegiatan KAD atas kesepakatan para pihak yang bekerjasama. 7. Jangka waktu Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama maksimal 12 bulan 8. Rencana kerja Memuat rencana waktu penyusunan rencana perjanjian kerjasama, pembahasan serta penandatanganannya.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

9. Rencana kerja yang memuat: Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjsama Jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah Judul, Logo, Nomor dan Perihal MoU

Di samping itu, dalam suatu naskah kesepakatan bersama juga harus memuat: 1. Logo Logo yang dicantumkan dapat berupa gambar atau simbol yang terkait dengan bidang yang akan dikerjasamakan. Bentuk logo merupakan kesepakatan dari para pihak yang melaksanakan KAD. 2. Judul Pemberian judul Naskah Kesepakatan Bersama didasarkan pada bidang yang akan dikerjasamakan, dan merupakan kesepakatan bersama dari pihak yang bekerjasama 3. Nomor Pemberian nomor dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan KAD, untuk selanjutnya ditetapkan pemberian nomor utamanya. 4. Perihal Merupakan penjelasan mengenai bidang kerjasama yang menjadi obyek dari kerjasama.

LANGKAH 5:

Kegiatan penguatan komitmen dilakukan dengan melibatkan seluruh tokoh kunci pelaku KAD secara berkala, meliputi beberapa kegiatan berikut: 1) Menyelenggarakan pertemuan rutin informal yang dihadiri oleh para tokoh kunci KAD 2) Melaksanakan seminar/workshop pemahaman KAD yang diikuti oleh para tokoh kunci KAD. Seminar/workshop ini diselenggarakan dengan bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi 3) Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) oleh masing-masing kepala daerah dari pemerintah kabupaten/kota yang melakukan KAD.

MELAKUKAN PENGUATAN KOMITMEN

Terbentuknya Forum Tokoh Kunci KAD, tersusunnya draft konsep KAD dan wadah kelembagaan, serta ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) menunjukkan hasil penguatan komitmen KAD yang akan dilakukan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

II.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL LANGKAH 1: MEMBENTUK FORUM TOKOH KUNCI WILAYAH Bappeda Provinsi menginisiasi pembentukan Forum Tokoh Kunci Wilayah

Setelah terciptanya komunikasi antar tokoh kunci KAD (Tahap I â&#x20AC;&#x201C; Langkah 2), secara informal Bappeda Provinsi DIY membentuk â&#x20AC;&#x153;Forum Koordinasi Bappedaâ&#x20AC;? yang beranggotakan Bappeda Provinsi serta Bappeda Kabupaten/Kota. Pembentukan forum ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Forum yang beranggotakan tokoh kunci wilayah ini memberikan saran teknis serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja bidang yang sedang dikerjasamakan. Rapat koordinasi yang membahas berbagai isue regional serta mekanisme penanganan masalah secara bersama dilakukan secara berkala oleh forum ini. Selain itu, forum ini juga sudah mulai mengidentifikasi adanya kebutuhan akan suatu wadah kerjasama untuk mengelola KAD Kartamantul. Setelah terbentuk Sekber Kartamantul, pembentukan forum tokoh kunci untuk kerjasama bidang pelayanan publik lainnya dilakukan dengan fasilitasi oleh pihak Sekber dan dirumuskan oleh Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan Bagian Organisasi.

Tetapkan waktu untuk membentuk Forum Tokoh Kunci KAD.

Pembentukan Forum Koordinasi memakan waktu sekitar 1 bulan. Idealnya, proses pembentukan Forum Tokoh kunci sebaiknya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1- 2 bulan saja, karena jika lebih dari itu akan kehilangan momentum dari inisiasi kerjasama itu sendiri. Untuk menjaga momentum tersebut maka perlu disusun jadwal, dengan target yang akan dicapai yang kemudian dikirimkan kepada Bupati/Walikota. Dengan cara ini semua Pemerintah Kabupaten/Kota ikut memantau perkembangan yang terjadi.

LANGKAH 2: MENYUSUN DRAFT KONSEP KAD Pastikan Konsep KAD disusun oleh Forum Tokoh Kunci yang telah terbentuk.

Konsep KAD disusun bersama oleh anggota forum koordinasi Bappeda dengan mengikutsertakan SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, dan Bagian Hukum serta Organisasi dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dibantu oleh akademisi bidang lingkungan dan planologi. Apabila secara teknis sudah disepakati, konsep KAD kemudian dicermati oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan/ koreksi dan pencermatan legal draftingnya. Konsep KAD Kartamantul dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan dan dengan intensitas pertemuan pembahasan 2 kali/minggu.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Cakupan Konsep KAD

Cakupan konsep KAD meliputi: 1) Menentukan obyek riil kerjasama 2) Merumuskan maksud dan tujuan kerjasama 3) Merumuskan MoU 4) Mengidentifikasi substansi yang akan diatur dan dikerjasamakan 5) Mengidentifikasi kebutuhan wadah lembaga kerjasama 6) Mengidentifikasi konsep pembiayaan kerjasama antar daerah

Provinsi berperan dalam memediasi identifikasi masalah KAD.

Di masa-masa awal kerjasama, Kartamantul menghadapi kendala berupa adanya keberatan dari daerah yang terpilih menjadi lokasi dibangunnya sarana/ prasarana yang akan dikerjasamakan.

Peran Provinsi DIY dalam menyikapi permasalahan objek KAD Kartamantul

Untuk menghadapi kendala tersebut Pemerintah Provinsi melakukan beberapa hal: Provinsi membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang dapat menjadi dasar pemilihan lokasi sarana/prasarana yang akan dikerjasamakan Lahan/lokasi yang akan dibangun tersebut di”akuisisi” atau dibeli oleh pihak Provinsi, namun pengelolaannya diserahkan kepada kabupaten/kota, tanpa meminta imbal jasa/kompensasi Pihak Provinsi mengusahakan dilakukannya Kajian Standar Nasional Indonesia (SNI), yang hasilnya ternyata menyatakan bahwa lokasi yang ditentukan sebagai tempat dibangunannya sarana/prasarana kerjasama tersebut paling layak menjadi lokasi ditempatkannya sarana/prasarana yang akan dikerjasamakan.

Transparansi, kesetaraan dan kebersamaan merupakan kunci penyusunan konsep KAD.

Pada saat penyusunan konsep KAD di Kartamantul terjadi adu argumentasi dan kepentingan. Hal ini disadari adalah hal yang lumrah terjadi, dan dianggap sebagai dinamika kerjasama daerah. Untuk menghadapinya, KAD Kartamantul selalu mengedepankan transparansi, kesetaraan dan kebersamaan dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan transparansi, kesetaraan dan kebersamaan maka “sense belonging” terhadap KAD yang dibangun menjadi semakin kuat.

LANGKAH 3: MENYUSUN DRAFT/RENCANA WADAH KELEMBAGAAN KAD Lakukan FGD dan Brainstorming untuk menyusun Rencana Wadah Kelembagaaan KAD.

Rencana bentuk wadah/kelembagaan KAD didiskusikan dan dirumuskan bersama oleh SKPD teknis dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Pemprov DIY, yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Keuangan; Hasil rumusan tersebut kemudian dicermati dan dikaji oleh Bagian Organisasi dan Bagian Hukum dari Kota/Kabupaten dan Pemprov DIY. Penentuan bentuk wadah kelembagaan dilakukan melalui brainstorming serta Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang dilaksanakan 2 kali/minggu, diikuti oleh Forum Koordinasi Bappeda dan SKPD terkait dari Provinsi dan kabupaten/kota. Dengan intensitas komunikasi yang telah terbangun dengan baik, rencana wadah kelembagaan KAD tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, mencakup:

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Wadah Kerjasama Non Struktural lebih efisien dan fleksibel.

Bentuk kelembagaan: Status, Fungsi dan Peran: Tugas Pokok Mekanisme kerjasama Personil

Bentuk wadah kelembagaan KAD yang dipilih diproyeksikan harus mampu bertahan untuk rentang waktu yang cukup lama. KAD Kartamantul sempat mengalami kendala saat proses menyamakan persepsi untuk menentukan wadah kelembagaan yang dipilih, terkait dengan: Status kelembagaan Legalitas kelembagaan Personil dalam wadah KAD Mekanisme kerja wadah KAD Namun, dengan komunikasi intensif, seluruh stakeholder KAD Kartamantul akhirnya sepakat memilih status kelembagaan non struktural berupa â&#x20AC;&#x153;Sekretariat Bersamaâ&#x20AC;? (Sekber) dengan pertimbangan biaya yang dibutuhkan untuk operasional lebih efisien jika dibandingkan dengan pilihan bentuk lembaga lainnya; dan, sifatnya yang fleksibel, dalam artian tidak terikat aturan birokrasi.

LANGKAH 4: MENYUSUN DRAFT KESEPAKATAN PELAKSANAAN KAD Pastikan tokoh kunci Penyusunan draft MoU bidang pelayanan publik KAD Kartamantul dimotori oleh Forum Koordinasi Bappeda dengan mengikutsertakan terlibat dalam Dinas PU atau dinas terkait lainnya, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, penyusunan MoU. Bagian Hukum dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan MoU KAD Kartamantul meliputi: 1. Penyiapan Kerangka Umum 2. Brain Storming tentang Obyek dan Lingkup Kerjasama 3. Brain Storming tentang Organisasi dan Kelembagaan Kerjasama 4. Brain Storming tentang Hak dan Kewajiban 5. Brain Storming tentang Mekanisme Pembiayaan 6. Pengambilan kesepakatan bersama hasil dari langkah 2 - 5 7. Pencermatan dan Pengkajian oleh Bagian Organisasi dan Bagian Hukum

Cakupan draft MoU KAD Kartamantul

Dengan pembahasan secara kontinyu dan berkala, proses penyusunan draft MoU tersebut memakan waktu selama 2 bulan. Draft MoU yang disusun KAD Kartamantul mencakup hal-hal berikut: 1) Dasar Hukum Kerjasama 2) Obyek dan Lingkup Kerjasama 3) Organisasi dan Kelembagan Kerjasama 4) Hak dan Kewajiban 5) Mekanisme Pembiayaan 6) Mekanisme Perubahan/Amandemen MoU

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Komitmen serta Orientasi yang sama mempermudah dan memperlancar penyusunan draft MoU.

Proses penyusunan draft Mou KAD Kartamantul terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan relatif tanpa kendala, sebab: 1. Kabupaten/Kota terkait mempunyai orientasi yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat 2. Adanya komitmen diantara Kabupaten/Kota bahwa setiap permasalahan yang muncul akan selalu diselesaikan secara bersama melalui sharing dan transfer pengalaman dari masing-masing daerah

LANGKAH 5: MELAKUKAN PENGUATAN KOMITMEN Lakukan pertemuan rutin dan kegiatan FGD berkala untuk memperkuat komitmen.

Kegiatan penguatan komitmen KAD Kartamantul difasilitasi oleh Bappeda Provinsi dengan melibatkan Forum Koordinasi yang sudah terbentuk serta SKPD yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang dikerjasamakan, seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY. Setelah tahun 2001 - saat Sekretariat Bersama Kartamantul mulai memfasilitasi kegiatan tersebut menggantikan Bappeda Provinsi - pihak non pemerintah (seperti akademisi, LSM terkait, masyarakat yang tinggal di lokasi pelayanan publik yang akan dikerjasamakan) mulai diikutsertakan dalam kegiatan penguatan komitmen sbb: Pertemuan rutin berkala membahas permasalahan terkait bidang/sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan FGD membahas hal-hal khusus untuk pengembangan kerjasama atau mengatasi masalah yang dihadapi, misalnya: Bidang/sektor persampahan: rencana perluasan lahan TPA, penanganan ilegal dumping Bidang/sektor jalan: rencana pemeliharan jalan, peningkatan jalan

Lakukan komunikasi intensif antara SKPD dengan Bupati/ Walikota untuk mempercepat penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU).

Penandatanganan MoU dilakukan dengan acara seremonial mengundang seluruh pimpinan daerah, tokoh kunci KAD, jurnalis, media televisi lokal/nasional, dilanjutkan dengan tanya jawab bersama Bupati/Walikota. Dokumen MoU KAD Kartamantul ditandatangani 2 bulan sejak disusunnya draft MoU. Relatif cepatnya penandatanganan MoU ini dapat tercapai dengan adanya komunikasi intensif antara Bappeda/SKPD terkait dengan Bupati/walikota. Bappeda/SKPD menyampaikan nota dinas kepada Bupati/ Walikota yang memuat tentang pentingnya penandatanganan dokumen MoU tersebut, sejauh mana pelibatan SKPD dari Kabupaten/Kota/Propinsi dalam proses penyusunan MoU, serta kesepakatan utama dari hasil diskusi yang telah dilakukan.

Terbentuknya Forum Tokoh Kunci KAD, tersusunnya draft konsep KAD dan wadah kelembagaan, serta ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (MoU) menunjukkan hasil penguatan komitmen KAD yang akan dilakukan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

REVIEW TAHAP II-PERSIAPAN PENGORGANISASIAN KAD KARTAMANTUL Peran Bappeda Provinsi DIY sebagai inisiator di tahap I, dilanjutkan dalam tahap II ini dengan membentuk “Forum Komunikasi Bappeda” – sebagai perwujudan Forum Tokoh Kunci – yang beranggotakan Bappeda Provinsi DIY dan Bappeda Kabupaten/Kota Kartamantul. Konsep kerjasama Kartamantul disusun melalui forum yang sudah terbenTuk ini. GOOD PRACTICES Inisiatif dan peran aktif Bappeda Provinsi DIY dalam membentuk Forum Komunikasi Bappeda. Kesepakatan bersama untuk memilih pola kelembagaan KAD non-struktural, sesuai dengan prinsip dasar KAD Inter-Governmental Management. Peran aktif Provinsi DIY dalam memfasilitasi dan mengambil tindakan – tindakan untuk menetralisir perbedaan pandangan Kabupaten/Kota dalam masa persiapan ini. Komitmen tiga daerah yang bekerja sama (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) sudah terbentuk pada akhir tahapan ini, yang di tandai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding – MoU) oleh ketiga kepala daerah. YANG PERLU DITINGKATKAN Seperti pada tahap I, masyarakat luas di Kartamantul seperti LSM, Akademisi Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, dll, juga belum terlibat (khususnya pada saat kerjasama sektor persampahan) YANG PERLU DIPERHATIKAN Setiap daerah yang akan membentuk KAD, terutama untuk Kepala Pemerintahan, pada tahap ini harus sudah memahami tujuan KAD untuk mewujudkan kepentingan bersama, dan bukan mengedepankan ego daerah. Libatkan masyarakat (tokoh masayarakat), LSM, Akademisi, Industri (Asosiasi), SKPD serta Stakeholder terkait lainnya dan bentuk komunikasi intensif diantara mereka, agar sedini mungkin rasa kepemilikan terhadap Kerjasama Antar Daerah dan identitas regional bisa ditumbuhkan. PERTANYAAN EVALUASI

Apakah daerah anda memiliki tokoh masyarakat dan atau SKPD yang bisa membentuk Forum Tokoh Kunci? Apakah komunikasi dan koordinasi yang transparan antar Kepala Pemerintahan Daerah dan atau antar SKPD sudah mulai terjalin? Apakah masing – masing daerah sudah akan melakukan SWOT untuk mengetahui potensi, kendala, peluang dan tantangan masing – masing daerah? Apakah pada tahap ini sudah mulai terjalin komitmen Kepala Pemerintahan Daerah untuk bekerjasama? Bagaimana dengan keterlibatan Provinsi (melalui Bappeda) dalam masa persiapan ini? Apakah daerah anda melakukan konsultasi dengan Bappeda Provinsi dan atau mungkin juga dengan Ditjen PUM?

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TAHAP III: PEMBENTUKAN WADAH KAD III.A PANDUAN UMUM Lingkup Tahap

Tahap ke tiga di dalam proses mewujudkan KAD adalah membentuk wadah kerjasama itu sendiri yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi di wilayah masing – masing.

Tujuan

Tujuan: Melegitimasikan 2 tahapan pertama (tahap inisiasi dan persiapan pengorganisasian KAD) dengan membentuk suatu wadah Kerjasama Antar Daerah yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi regional

Sasaran

Sasaran: Mengintegrasikan rencana KAD dengan RPJM/Renstra dan meningkatkan peran masyarakat/swasta di dalam KAD.

Hasil Tahap

Hasil yang diharapkan dari tahap ketiga ini tentu saja terbentuknya suatu wadah yang disepakati oleh semua daerah yang melakukan kerjasama dan terutama tentunya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan permasalahan regional yang akan dihadapi bersama.

Durasi

Seluruh kegiatan yang termasuk dalam tahap pembentukan wadah KAD ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu 20 bulan, dengan 8 langkah atau kegiatan utama.

LANGKAH 1:

Berdasarkan pada kesepakatan bersama yang tertuang di dalam MoU di tahapan sebelumnya, maka tokoh – tokoh kunci yang menginisiasi KAD kemudian menyusun suatu rancangan perjanjian kerjasama antar daerah. Dalam proses penyusunan draft ini, sebaiknya tokoh – tokoh tersebut perlu berkonsultasi dengan Ditjen PUM dan Provinsi serta didampingi oleh fasilitator KAD dari pusat atau provinsi, sehingga dalam jangka waktu maksimal 2 bulan, rancangan perjanjian ini sudah tersedia. Beberapa kendala yang bisa menghambat proses ini adalah: 1. Masing – masing daerah berorientasi kepada daerahnya sendiri, 2. Perbedaan orientasi pembangunan yang berbeda di antara Kepala Daerah, 3. Ketidakhadiran tokoh kunci dalam rapat kerja.

MENYUSUN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA KAD

Dengan dukungan dari Ditjen PUM serta Provinsi, maka diharapkan LANGKAH 2: PENANDATANGANAN setelah 2 bulan penyusunan draft, perjanjian kerjasama antar daerah bisa ditandatangani oleh kepala daerah masing – masing dan sah secara PERJANJIAN hukum. KERJASAMA

LANGKAH 3: MEMBENTUK WADAH KAD

Sebagai konsekuensi logis dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama antar daerah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membentuk wadah KAD sesuai kesepakatan bersama.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 4: MELAKUKAN REKRUTMEN SDM UNTUK OPERASIONAL KAD

Pelaksanaan KAD yang optimal dan bisa mencapai tujuan KAD hanya bisa terlaksana jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi di bidang KAD. Untuk hal ini maka wadah KAD yang baru saja terbentuk perlu melakukan rekrutmen SDM KAD yang bisa dilakukan melalui kegiatan : 1. Menentukan kriteria SDM yang akan duduk di tiap Pokja yang meliputi: Jenis keahlian yang dibutuhkan Apakah dari SDM internal (PNS) atau eksternal (profesional) 2. Membuka/mengumumkan lowongan pekerjaan. Misalnya dengan pasang iklan di media (surat kabar, internet, radio, dll); menghubungi institusi pendidikan, organisasi profesi, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, dll. 3. Melaksanakan proses seleksi & penerimaan dengan tahapan sbb:

Menerima surat lamaran (untuk mendapatkan informasi pengalaman pelamar kerja), Melakukan test dengan materi pengetahuan tentang KAD, kemampuan manajerial, dll, Wawancara, Memeriksa referensi Keputusan penerimaan SDM Melaksanakan kegiatan pengenalan situasi kerja pada SDM KAD terpilih tentang konsep wadah KAD, tupoksinya, hak SDM (penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas dll), ruang lingkup tugas, dll.

Akhir tahun ke-2 sejak inisiasi dimulai, diharapkan Wadah KAD sudah terbentuk

Semua kegiatan tersebut di atas diharapkan sudah bisa tercapai pada bulan ke 23 terhitung inisiasi awal pembentukan KAD. Dengan demikian pada akhir tahun ke-2 ini wadah KAD yang sudah terbentuk berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh masing kepala daerah telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi serta siap menjalankan roda organisasi KAD.

LANGKAH 5:

SDM yang sudah tersedia diharapkan pada langkah ini sudah bisa memulai untuk menyusun rancangan perencanaan kegiatan KAD. Rancangan perencanaan yang dimaksud adalah berupa rancangan Renstra wilayah; draft Milestone wilayah serta draft rencana aksi KAD yang dalam waktu 3 bulan kerja sudah bisa tersedia. Untuk menyusun rancangan â&#x20AC;&#x201C; rancangan tersebut di atas, wadah KAD yang sudah terbentuk perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait serta didampingi fasilitator KAD dari Provinsi jika dibutuhkan.

MENYUSUN DRAFT PERENCANAAN KAD

Rencana Strategis wilayah KAD lazimnya ditentukan oleh Kepala Daerah di wilayah KAD, sehingga SDM pelaksana harian KAD bertugas untuk menterjemahkan Renstra tersebut menjadi Milestone dan Action Plan

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 6: MENENTUKAN MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET KEGIATAN KAD

Satu hal yang paling penting dalam KAD adalah menentukan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan aset kegiatan KAD, dengan cara: 1. Pembahasan alternatif sumber-sumber pembiayaan dan mekanisme penganggaran (untuk operasional dan implementasi kegiatan/program KAD). Pembahasan sumber pembiayaan & mekanisme penganggaran mengacu pada regulasi terkait serta kemampuan daerah, Pembahasan mekanisme pembiayaan untuk implementasi kegiatan/program KAD mengacu pada dokumen prencanaan yang telah disepakati. 2. Penentuan sumber pembiayaan serta mekanisme penganggarannya.

APBD yang dikeluarkan sebagai “iuran KAD” masing – masing daerah pelaksana KAD merupakan sumber pendanaan utama KAD terutama untuk kebutuhan operasional “sekretariat” KAD. Dengan terbitnya Permendagri No. 37/2010, maka daerah diharapkan tidak ragu lagi untuk membiayai KAD yang sudah dibentuk.

LANGKAH 7: MEMBUAT PERDA TENTANG PEMBENTUKAN WADAH KAD

LANGKAH 8: TRANSFER BEST PRACTICES

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberi kekuatan hukum serta keberlanjutan wadah KAD yang sudah terbentuk. Penyusunan Perda yang dimaksud tentu saja berdasarkan kepada mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan ini dimaksudkan agar wadah KAD yang terbentuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai berfungsinya suatu KAD, sehingga bisa mengetahui faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu KAD. Kegiatan ini sendiri bisa dilakukan berdasarkan fasilitasi dari Ditjen PUM dan atau Provinsi, atau bisa juga dilakukan berdasarkan inisiatif daerah – daerah yang melaksanakan KAD.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

III.B PENGALAMAN & PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL

LANGKAH 1: MENYUSUN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH Libatkan instansi – instansi strategis regional dalam menyusun draft perjanjian kerjasama.

Hal ini sangat bergantung kepada sektor atau objek yang akan dikerjasamakan (sampah, jalan, limbah dll), tetapi secara umum instansi yang terlibat dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama KAD Kartamantul berasal dari Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemprov DIY, seperti: Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Badan Lingkungan Hidup Bagian Keuangan Bagian Organisasi Bagian Hukum Format kegiatan yang dilakukan untuk menyusun draft perjanjian ini bisa berupa Focus Group Discussion, Workshop ataupun Lokakarya.

Libatkan Fasilitator (independen) dalam penyusunan draft perjanjian.

Draft perjanjian kerjasama KAD Kartamantul pada awalnya (1990 – 1995) disusun oleh Bappeda Propinsi DIY dengan fasilitasi dari Konsultan Swiss Development Cooperation (SDC) yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama Yogyakarta Urban Development Project. Dalam hal ini SDC membawa konsep P3KT Proyek Pengembangan Perkotaan Terpadu dan serta technical assistance.

Bappeda Provinsi merupakan “Leading Institution” dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama pembentukan KAD.

Pada saat itu Bappeda Provinsi DIY mengambil peran sebagai inisiator yang menyadari perlunya dibentuk wadah KAD Kartamantul dalam menyelaraskan, mengharmonisasikan, menyerasikan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan.

Pastikan semua aspek penting terakomodasi dalam draft perjanjian kerjasama.

Substansi draft perjanjian kerjasama KAD Kartamantul sangat bergantung sekali kepada objek yang akan dikerjasamakan, artinya bisa saja perjanjian kerjasama pengelolaan sampah berbeda dengan perjanjian kerjasama pengelolaan air bersih. Namun hal pokok yang biasanya selalu ada dalam draft perjanjian kerjasama di KAD Kartamantul meliputi: Dasar Pertimbangan Kerjasama Obyek dan Lingkup Kerjasama Organisasi dan Kelembagan Kerjasama Tugas Pokok dan Fungsi Mekanisme Pembiayaan Pengelolaan Dampak Lingkungan Monitoring dan Evaluasi.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pastikan Perjanjian KAD memuat aturan mengenai berhentinya keangggotaan KAD.

Mekanisme berhentinya/keluarnya anggota KAD di Sekber Kartamantul: Tidak diatur dalam Perjanjian Pembentukan KAD, Diatur pada dalam Diktum Penutup pada Perjanjian Kerjasama Sektoral, misalnya Perjanjian Pengelolaan Sampah; Perjanjian Pengelolaan Drainase, dll, Pembatalan/pemutusan hubungan kerjasama tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun harus dengan persetujuan para pihak.

Tentukan peran & tanggung jawab masing â&#x20AC;&#x201C; masing daerah anggota KAD.

Identik dengan langkah sebelumnya, peran masing â&#x20AC;&#x201C; masing anggota KAD: Belum diatur dalam perjanjian kerjasama pembentukan KAD Kartamantul, Diatur dalam Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Perjajian Kerjasama Sektoral yang khusus mengatur mekanisme kerjasama sektor/bidang tertentu misalnya: pengelolaan TPA, pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, dll.

Tentukan peran & tanggung jawab Provinsi.

Dalam kerangka KAD Kartamantul, pemerintah Provinsi DIY berperan: Menyediakan, membangun atau mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KAD seperti jalan, jembatan, drainase, dll, Khususnya sarana/prasaran yang melintasi batas wilayah administratif Kabupaten/Kota.

Lakukan konsultansi/asistensi dengan Provinsi untuk penyusunan draft perjanjian kerjasama.

Dalam menyusun draft perjanjian pada saat itu konsultasi dilakukan untuk merencanakan kerjasama bidang persampahan yang menjadi objek kerjasama pertama dari Kartamantul, yaitu dengan: Bappeda Prov. DIY, Dinas PU Prov. DIY, Biro Hukum Pemprov. DIY, Biro Organisasi Pemprov. DIY, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaaan dan Aset Pemprov. DIY. Sebaiknya konsultasi dan asistensi dengan lembaga di tingkat pusat juga dilakukan seperti dengan Ditjen PUM untuk lebih mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai konsep KAD terutama untuk masalah regulasi dan pembiayaan.

Minimalkan hambatan dalam menyusun draft perjanjian KAD.

Hambatan yang dirasakan pada fase penyusunan draft perjanjian kerjasama Kartamantul ini relatif tidak ada. Faktor kuncinya adalah: 1. Penyusunan draft perjanjian kerjasama dirancang dalam suatu rentang waktu/jadwal yang disepakati bersama dalam bentuk rapat/pertemuan berkala, dengan target waktu penyelesaian yang disepakati. Dengan cara ini Kabupaten/Kota akan senantiasa bersama-sama berkomitmen menyelesaikan tepat waktu. 2. Pembentukan Tim Teknis berasal dari seluruh SKPD terkait. Tim Teknis selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Dengan cara ini staf yang bersangkutan secara kedinasan terikat dengan komitmen kerjasama.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3. Memberikan kesempatan kepada setiap SKPD untuk mengirimkan 2 wakilnya dengan maksud bahwa proses transformasi informasi dan regenerasi secara alamiah terjadi. 4. Notulensi/rekomendasi rapat dikirimkan maksimal 2 hari setelah pelaksanaan rapat kepada peserta rapat, Kabid dan kepada Kepala SKPD, baik dalam bentuk soft copy (email) ataupun dalam bentuk hard copy (pengiriman dokumen dengan kurir). Dengan cara ini informasi dan tindak lanjut suatu rapat menjadi mudah untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan dan bagaimana solusinya. Fokus dalam menyusun draft perjanjian KAD.

Penyusunan perjanjian KAD harus memuat segala aspek penting seperti yang sudah dijelaskan di atas. Untuk itu intensitas komunikasi antar aktor â&#x20AC;&#x201C; aktor kunci harus selalu terbina dan fokus dalam membahas perjanjian agar tidak kehilangan momentum di dalam mewujudkan hasil yang maksimal dengan waktu yang optimal.

LANGKAH 2: PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA Undang instansi terkait dalam acara penandatanganan perjanjian KAD.

Dalam penandatanganan perjanjian kerjasama, seluruh Kepala SKPD terkait substansi KAD serta Komisi C dari DPRD Kota/Kabupaten dan Komisi C DPRD Provinsi DIY turut hadir.

Berikan waktu untuk mereview ulang draft perjanjian.

Di Kartamantul biasanya dibutuhkan waktu maksimum 1 bulan agar tiap Kabupaten/Kota dapat melakukan kajian/pencermatan akhir (editing, legal drafting) agar naskah perjanjian siap untuk ditandatangani. Faktor-faktor utama terlambatnya sebuah perjanjian ditandatangani biasanya disebabkan belum adanya kesepakatan model legal drafting yang bisa dijadikan acuan, serta adanya masukan/tambahan diktum/nomenklatur baru pada naskah perjanjian kerjasama.

Publikasikan kegiatan penandatanganan perjanjian ke masyarakat luas.

KAD Kartamantul mengundang jurnalis dan media televisi untuk mempublikasikan kegiatan ini ke masyarakat luas. Press Release juga disiapkan untuk dibagikan kepada para jurnalis yang hadir.

Libatkan semua instansi terkait.

Pelibatan seluruh pimpinan daerah, Komisi C DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kepala SKPD, jurnalis dan media TV dalam acara penandatanganan merupakan wujud komitmen yang tinggi dari pihak yang bekerjasama seperti yang telah terlihat di KAD Kartamantul.

Satu bagian yang penting dalam KAD komunikasi dengan publik seperti mempublikasikan kegiatan â&#x20AC;&#x201C; kegiatan KAD ke publik agar terjadi proses identifikasi publik dan rasa kepemilikan terhadap KAD.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 3: MEMBENTUK WADAH KAD Wadah KAD bisa berwujud FORUM KERJASAMA.

Sebagai lembaga KAD Sekretariat Bersama/Sekber Kartamantul berbentuk: Forum Kerjasama pengelolaan dan penanganan isu sarana dan prasarana perkotaan, Untuk mengantisipasi perkembangan wajah/bentuk Kota Yogyakarta yang mengarah ke wilayah sisi selatan Kabupaten Sleman dan sisi utara Kabupaten Bantul. Forum Kerjasama ini mencakup fungsi – fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring.

Tentukan Formatur untuk rekrutmen SDM.

Pada masa awal berdirinya Sekber Kartamantul sebagai wadah pelaksana KAD di region Kartamantul, terdapat 2 Formatur yang bertugas untuk rekruitmen, yaitu; 1. Formatur 1 terdiri dari Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, Sekda Propinsi DIY, Akademisi, Wakil dari Negara Donor (GTZ) melakukan fit and proper test khusus untuk jabatan Manager. 2. Formatur 2 terdiri dari Kabid Fispra Bappeda Kota Yogyakarta, Kabid Perkotaan Bappeda Kabupaten Sleman, Kabid Fispra Bappeda Kabupaten Bantul, Kabid Keuangan Kabupaten/Kota melakukan fit and proper test khusus untuk jabatan asisten administrasi dan keuangan serta asisten teknis. Khusus untuk supporting staf, rekruitmen dilakukan oleh Ketua Sekber dan Manager Sekretariat Bersama Kartamantul.

Tentukan Tupoksi Formatur.

Formatur yang dibentuk oleh Sekber Kartamantul untuk melakukan rekrutmen SDM yang akan mengisi berbagai posisi di Sekber Kartamantul sebagai pelaksana KAD adalah sebagai berikut:

Tupoksi Formatur 1

Fungsi, peran dan tanggungjawab Formatur 1 yang terdiri dari Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, Sekda Propinsi DIY, Akademisi, Wakil dari Negara Donor (GTZ) adalah memilih calon Manager yang mempunyai kualifikasi yang ditetapkan oleh Steering Commite/Tim Pengarah Sekber Kartamantul. Adapun Job Diskripsi dari Manager terpilih adalah sebagai berikut: √ Tanggungjawab kepada: Ketua dan Sekretaris Sekber √ Melakukan supervisi : Asisten Program dan Asisten Administrasi

Tupoksi Manager Sekber Kartamantul

Tugas Utama Manager Sekber Kartamantul: →Membantu Ketua dan Sekretaris Sekber, melaksanakan pengelolaan Kantor dan mengurus semua aktivitas Sekber.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Rincian Tanggungjawab: a. Membantu pengurus Sekber Kartamantul mempersiapkan rencana kegiatan Sekber setiap triwulan atau semester, b. Mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan rutin Sekber, dialog, lokakarya dan seminar Sekber Kartamantul mencakup: Penyusunan proposal / term of reference kegiatan, Penentuan partisipan, tempat dsb, Penyiapan materi/ bahan/ dokumen yang diperlukan, Penyiapan undangan, Penyebaran undangan dan konfirmasi kehadiran, Penyiapan tempat dan logistik, c. Mempersiapkan dokumentasi pelaksanaan rapat/pertemuan rutin Sekber, dialog, lokakarya mencakup risalah rapat, foto dll, d. Mempersiapkan laporan kemajuan kegiatan Sekber setiap triwulan / semester, e. Melakukan kontak/ dialog dengan pihak-pihak terkait atas permintaan dan atau koordinasi dengan Sekber, f. Memberikan pelayanan publik, misalnya memberi penjelasan tentang Sekber dan kegiatannya, atas persetujuan pengurus Sekber. Tupoksi Formatur 2

Fungsi, peran dan tanggungjawab Formatur 2 yang terdiri dari Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Yogyakarta, Kabid Perkotaan Bappeda Kabupaten Sleman, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul, Kabid Keuangan Kabupaten/Kota adalah memilih calon asisten administrasi dan asisten teknis yang mempunyai kualifikasi yang ditetapkan oleh Steering Commite/Tim Pengarah Sekber Kartamantul.

Job Deskripsi dari Asisten terpilih adalah sebagai berikut: Tabel 2. Tupoksi Asisten Sekber Kartamantul Asisten Administrasi

Asisten Program/Teknis

Tanggung Jawab Kepada : 1. Ketua dan Sekretaris Sekber 2. Manager Sekber Kartamantul

Tugas Utama: Membantu kantor Sekber dan mengurus semua aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal administratif kantor dan semua aktivitas terkait.

Tugas Utama: Membantu Kantor Sekber dan mengurus semua aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal teknis, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengembangan regional/ kota & manajemen infrastruktur kota.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tanggung Jawab Administratif: 1. Mengurus korespondensi, baik surat masuk/keluar, telepon, faxsimile dan e-mail, 2. Mengatur dan mengoperasikan dokumen kehadiran, rapat, seminar, workshop dan even lainnya, 3. Mengatur sistem file semua laporan dan dokumentasi yang lainnya, 4. Memelihara serta mengatur pengelolaan perpustakaan Sekber, 5. Menyiapkan, mengorganisasikan dan mengelola kliping harian, risalah rapat, 6. Mengatur dan menyusun jadwal kunjungan tamu, 7. Mengatur dan menyusun jadual perjalanan yang berkaitan dengan program Sekber untuk pimpinan Sekber dan instansi terkait serta konsultan jika dibutuhkan seperti penyiapan ticket dan akomodasi, 8. Mengimplemetasikan dan menerapkan seluruh prosedur pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku, 9. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap penggunaan kas kecil dan melaksanakan pembukuan, 10. Menyiapkan dan bertanggungjawab terhadap pengiriman/penerimaan semua dokumen Sekber. Tugas Umum: Membantu Manager Sekber Kartamantul dalam menyiapkan semua laporan/ dokumentasi kantor Sekber Kartamantul. Gunakan mekanisme pengambilan keputusan dari bawah.

Tanggung Jawab Teknis: 1. Mengoleksi semua data/informasi terkait untuk membantu aktivitas Sekber, terutama dalam masalah pengembangan resional, perencanaan dan pemanfaatan lahan, 2. Mengatur dan melaksanakan survey teknis dalam koordinasi team maupun secara independen termasuk mengambil foto yang relevan, 3. Mendampingi/ memberikan informasi kepada tamu berkaitan dengan aspek teknis, 4. Menyiapkan laporan/ dokumen teknis, 5. Membuat peta dan graphics, 6. Menyiapkan materi presentasi, 7. Menyiapkan, mengorganisasikan dan mengelola website Sekber.

Tugas Umum: Membantu Manager Sekber Kartamantul dalam menyiapkan semua dokumen/ laporan kantor Sekber Kartamantul.

Mekanisme pengambilan keputusan di Sekber Kartamantul adalah Bottom Up System, di mana seluruh isu/permasalahan KAD didiskusikan pada forum Tim Teknis yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Hukum. Forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan oleh Sekretariat Bersama Kartamantul kepada Tim Pengarah Sekber Kartamantul yang terdiri dari Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Kepala Bappeda Kabupaten Sleman dan Kepala Bappeda Kabupaten Bantul. Dalam pengambilan kebijakan, Tim Pengarah dapat melibatkan langsung/tidak langsung Pemerintah Provinsi DIY /stakeholder terkait. Rekomendasi kebijakan Tim Pengarah selanjutnya menjadi kebijakan yang disetujui oleh setiap Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota), Selanjutnya rekomendasi yang telah disetujui Pimpinan daerah, dimintakan persetujuan/ disampaikan pada DPRD masing-masing.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Gambar 2. Mekanisme Hubungan Kerja Sekber Kartamantul

Bupati/Walikota Kebijakan Umum/ Keputusan Akhir

DPRD Kab/Kota

Pemerintah Provinsi

Tim Pengarah 3 LG Petunjuk dan Arahan

Stakeholder

Dukungan Eksternal (Donor)

Ketua/Sekretaris Manajemen

Tim Operasional Sekber

TIM TEKNIS PENYIAPAN & IMPLEMENTASI

Bappeda

Pertimbangkan kondisi, situasi dan ke-arifan lokal.

Dinas PU

BLH / KLH

Hukum, Organisasi

Pembentukan wadah KAD harus memperhatikan kondisi, situasi serta budaya dan nilai â&#x20AC;&#x201C; nilai kolal. Konsep wadah KAD di suatu wilayah belum tentu dapat 100 % dijalankan di daerah lain. Namun demikian di daerah mana pun, komitmen pimpinan daerah dan seluruh SKPD dalam mengawal proses pembentukan wadah KAD sangat dibutuhkan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Ilustrasi Pembentukan Sekber Kartamantul

LANGKAH 4: MELAKUKAN REKRUTMEN SDM OPERASIONAL KAD Selenggarakan rekrutmen terbuka untuk menjaring SDM berkualitas.

Sekber Kartamantul menyelenggarakan rekrutmen SDM pelaksana Sekber melalui penjaringan publik. Lowongan pekerjaan ini diumumkan di koran lokal dan nasional untuk mendapatkan kandidat terbaik dan untuk menjaga transparansi proses penjaringan.

Tahapan Rekrutmen di Sekber Kartamantul

Tahapan rekrutmen yang dilaksanakan: 1. Test Administratif meliputi kelengkapan berkas lamaran calon personil, 2. Test Wawancara 1 (motivasi, orientasi dari calon personil), 3. Test Psikologis, 4. Test Kemampuan Umum (Manajemen, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan, Good Governance), 5. Test Wawancara 2 (komitmen, kemampuan bahasa Inggris, pengalaman manajerial, beban pekerjaan, gaji dll),

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

â&#x20AC;&#x153;The right man on the right placeâ&#x20AC;?.

Awalnya Sekber Kartamantul merekrut 4 posisi jabatan dan persyaratan berikut: 1. Manager, dengan kualifikasi minimal S1, berpengalaman dalam bidang manajemen dan pengelolaan kantor, minimal 5 tahun, 2. Asisten Teknis, dengan kualifikasi minimal S1, berpengalaman dalam bidang pemetaan, planologi dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, 3. Asisten Administrasi dan Keuangan, dengan kualifikasi minimal S1 Ekonomi/Akuntansi, berpengalaman dalam bidang pengelolaan tugas administrasi, korespondensi dan pembukuan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun, 4. Office Boy, minimal lulusan SLTA.

Formatur menentukan proses seleksi penerimaan SDM.

Bappeda Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul yang berfungsi sebagai Formatur SDM pada awal berdirinya Sekber Kartamantul menentukan tahapan/proses penerimaan SDM di Sekber Kartamantul. Dalam hal ini Bappeda Kota/Kabupaten tersebut didampingi oleh lembaga donor GTZ dari Jerman.

Tim Pengarah memimpin proses seleksi penerimaan SDM.

Tim Pengarah yang terdiri dari Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kota Yogyakarta, Sekda Kabupaten Bantul dan Sekda Provinsi DIY memimpin proses seleksi secara keseluruhan.

Libatkan Provinsi sebagai Fasilitator proses rekrutmen SDM.

Pemerintah Provinsi DIY pada saat pembentukan Sekber Kartamantul memberikan dukungan dengan memfasilitasi tempat dan proses seleksi/penjaringan SDM yang akan menjalankan Sekber Kartamantul. Sayang sekali pada saat itu pemerintah pusat belum berperan secara aktif. Jika memungkinkan libatkan pemerintah pusat seperti Ditjen PUM di Kemendagri yang secara teoritis bisa memberikan dukungan secara aktif.

SDM profesional wujudkan KAD optimal.

Pengalaman Sekber Kartamantul menunjukkan bahwa proses penjaringan SDM terbuka sangat memungkinkan untuk mendapatkan SDM dari kalangan profesional sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, tentunya dengan kompensasi/renumerasi yang memadai, terlebih jika SDM profesional tersebut mampu menjalankan KAD dan mencapai sasaran KAD yang sudah ditetapkan.

LANGKAH 5: MENYUSUN DRAFT PERENCANAAN KAD Selenggarakan Workshop awal tahun untuk menyusun Rencana Kegiatan.

Sekber Kartamantul menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kegiatan KAD yang disusun bersama oleh SKPD terkait. Waktu Pelaksanaan. Workshop dilaksanakan pada awal tahun berjalan (sekitar bulan Januari/Februari) untuk kegiatan yang dimulai Juli tahun berjalan sampai dengan Juni tahun berikutnya). Contoh: Workshop dilaksanakan Januari/Februari 2011 yang ditujukan untuk menyusun rencana kegiatan KAD untuk kegiatan yang akan dimulai Juli 2011 sampai dengan Juni 2012.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Cakupan program. Penyusunan dokumen perencanan di Sekber Kartamantul mencakup program yang bersifat rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Cakupan draft perencanaan meliputi: a. Aspek Regulasi, meliputi peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota atau peraturan daerah di tingkat provinsi b. Aspek Manajemen, meliputi: • Manajemen Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah (masyarakat, dunia usaha, perkantoran dll) • Manajemen Pengelolaan Sampah ditingkat antara (Tempat Pengelolaan Sementara atau TPS) • Manajemen Pengelolaan Sampah di TPA (Tempat Pengolahan/Pemrosesan Akhir) • Manajemen Pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampah, ditingkat antara (TPS) dan (TPA) • Manajemen Kelembagaan Pengelolaan Sampah meliputi : Badan Regulator, Badan Eksekutor/Operator. c. Aspek Teknologi, meliputi rencana/aplikasi teknologi tepat guna dalam pengelolaan dan pemrosesan sampah (Waste to Renewable Energy, Waste Refinery dll) d. Aspek Peran Serta Masyarakat, meliputi bentuk dan model capacity building, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. e. Detil Enginering Design dari Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dari Sumber, ditingkat antara maupun di tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah. f. Rencana Anggaran Biaya untuk pembangunan infrastruktur Substansi. Dokumen perencanaan tersebut berisi kegiatan KAD Sektoral dengan rincian kegiatan pada masing-masing sektor, SKPD yang terlibat, sumber pembiayaan, dll. Catatan. Khusus untuk kegiatan tahunan disesuaikan dengan hasil Musrenbang dari Kabupaten/Kota/Provinsi. Pimpinan Wadah KAD tetapkan Renstra Regional, disetujui oleh Bupati/Walikota.

Di Sekber Kartamantul mekanisme Renstra: Usulan Renstra. SKPD dari Kabupaten dan Kota mengajukan usulan berupa draft Rencana Strategis, Penetapan. Ketua Sekber Kartamantul menetapkan draft Renstra, Persetujuan. Draft Renstra tersebut harus mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

Libatkan Instansi dari Kabupaten/ Kota serta Provinsi dalam menyusun rencana kegiatan.

Dalam menyusun rencana kegiatan KAD, Sekber Kartamantul melibatkan unsur pemerintahan dari Kabupaten/Kota serta Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi, tokoh masyarakat dan kalangan akademis. 1. Unsur SKPD dari Kabupaten/Kota: Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, PDAM, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan,

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

2. Unsur SKPD dari Pemprov DIY: Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Dinas Perhubungan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Asset Daerah, Biro Administasi Pembangunan, Biro Tata Pemerintahan, Satker PAM, Satker PLP, 3. Unsur DPRD: Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Provinsi DIY, 4. Tokoh Masyarakat: Wakil LPMK, Wakil LMD, Seluruh Lurah dan Camat di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, 5. Akademisi/Praktisi: Pusat Studi Perencanaan Penataan Ruang UGM, MPKD UGM, PSLH UGM, PSLH UII, PSLH UMY, PSLH Atmajaya. Sangat penting melibatkan semua stakeholder.

Proses perencanaan kegiatan KAD, di Kartamantul menunjukkan bahwa: Perencanaan KAD melibatkan seluruh stakeholder secara lengkap, sehingga mampu menyerap aspirasi utama dari masing-masing stakeholder, Oleh sebab itu rasa memiliki (sense of belonging) akan tumbuh dengan kuat yang pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen yang kuat dalam KAD.

LANGKAH 6: MENENTUKAN MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET KEGIATAN Tentukan mekanisme pembiayaan secara tepat.

Mekanisme pembiayaan KAD di Sekber Kartamantul disepakati dengan dua model sebagai berikut: 1. Biaya operasional kantor Sekber Kartamantul, pembiayaan ditetapkan dengan beban pembiayaan dengan prosentase yang sama untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. 2. Kegiatan dan Pemeliharaan Kegiatan Sektoral, pembiayaan ditetapkan dengan prosentase pembagian beban kepada masing – masing Kabupaten/Kota, sesuai dengan jumlah volume, jumlah pengguna dll, sesuai dengan sektor kegiatan KAD.

Contoh Peruntukkan Peruntukkan Anggaran Operasional di Sekber Kartamantul dialokasikan sbb: Anggaran Operasional Sekber 1. Belanja Barang & Jasa 2. Belanja Pegawai (7 staf Sekber) Kartamantul 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Modal (asset) 5. Belanja Kegiatan Sektoral (studi, survey) 6. Belanja Workshop/Seminar Pembagian Risiko, “Polutan Fee Principal”

Dalam melaksanakan KAD, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul berpijak juga pada konsepsi "polutan fee principal" di mana setiap daerah mempunyai komitmen yang sama untuk sharing beban apabila terjadi resiko terhadap lingkungan ataupun bahkan bila

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

terjadi kerugian. Pembagian beban juga diperhitungkan dari sumber dampaknya. Daerah yang berkontrib berkontribusi usi terhadap dampak lingkungan/kerugian yang lebih besar juga mempunyai beban sharing kompensasi kerugian yang besar pula, sedangkan daerah yang berkontribusi terhadap dampak lingkungan/kerugian kecil juga mempunyai beban sharing kompensasi kerugian yang k kecil ecil pula. Tapi kesepakatan diatas justru terbalik jika ada benefit/ keuntungan dari KAD yang dilaksanakan. Apabila terdapat benefit/keuntungan maka disepakati dipergunakan untuk optimalisasi operasi dan pemeliharaan dari KAD sektoral itu sendiri. Manakala disepakati keuntungan sebagai PAD Daerah maka daerah yang berkontribusi dampak yang besar justru mendapatkan benefit (bagian) yang kecil, sedangkan daerah yang berkontribusi dampak yang kecil justru mendapatkan benefit (bagian) yang lebih besar. Nomenklatur Mata Anggaran untuk penganggaran kerjasama sektoral

Untuk Pembiayaan KAD Sektoral menggunakan acuan nomenklatur mata anggaran sebagai berikut:

Lakukan rapat koordinasi untuk membahas pembiayaan KAD.

Sekber Kartamantul menyelenggarakan rapat â&#x20AC;&#x201C; rapat koordinasi yang terbagi ke dalam 2 rapat koordinasi yaitu: 1. Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB Operasional Kantor Sekber Kartamantul Kartamantul, dan 2. Rapat Koordinasi khusus yang membahas tentang Penyusunan RAB Kegiatan Sektoral Sektoral.

Utamakan pembiayaan swadaya.

Seluruh pembiayaan KAD baik yang digunakan untuk membiayai Kantor Sekber Kartamantul ataupun untuk kegiatan â&#x20AC;&#x201C; kegiatan sektoral bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.. Dasar Hukum yang digunakan untuk pembiayaan: Surat Keputusan Bersam Bersamaa Bupati/Walikota tentang Pembentukan Sekber Kartamantul (anggaran operasional kantor Sekber Kartamantul),

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Perjanjian Kerjasama antara Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan (anggaran kegiatan pada sektor tertentu), Sumber pembiayaan lainnya di luar APBD diatur dalam pasal 8 ayat 2 Amandemen/perubahan Keputusan Bersama Bupati/Walikota tentang Pembentukan Sekber Kartamantul tahun 2004, bahwa Sekber Kartamantul dapat menerima bantuan dan atau dana dari pihak lain dengan mekanisme yang disepakati oleh Para Pihak (Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul). Pada masa awal pembentukan (penguatan kelembagaan Sekber, 20012003) semua biaya untuk rekrutmen yaitu pemasangan iklan dan seleksi calon personil sepenuhnya dibiayai oleh lembaga donor GTZ melalui program Urban Quality. Setelah itu mulai 2003-2004, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sudah memberikan dana pendampingan dari APBD . Berikut adalah perkembangan iuran masing-masing Pemda setelah tidak ada lagi dukungan dana operasional kantor dari GTZ. Implikasi Permendagri No. 37/2010

Mulai tahun anggaran 2010/2011 menggunakan acuan Permendagri 37/2010 Romawi IV yang mengatur hal-hal khusus, anggaran sharing Kabupaten/Kota untuk kerjasama Kartamantul bersumber dari BELANJA HIBAH Kabupaten/Kota yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Kantor Sekber Kartamantul. Tabel 3. Pembagian Beban Pembiayaan Sekber Kartamantul

2005 -2006

2006 â&#x20AC;&#x201C; 2007

2007 -2008

2008 - 2009

2009 -2010

2010 â&#x20AC;&#x201C; 2011

Yogyakarta

83.400.000

100.000.000

150.000.000

Sleman

83.300.000

100.000.000

150.000.000

Bantul

83.300.000

100.000.000

150.000.000

Jumlah

250.000.000

300.000.000

450.000.000

Minta persetujuan DPRD untuk penggunaan APBD.

DPRD tiap Kabupaten/Kota mutlak dimintakan persetujuannya, karena KAD Kartamantul menggunakan dana yang bersumber dari APBD masingmasing. Untuk memudahkan mendapat persetujuan, Sekber Kartamantul selalu mengundang Komisi C DPRD Kabupaten /Kota saat rapat koordinasi khusus membahas RAB KAD.

Simpan dana KAD di rekening khusus.

Untuk kegiatan operasional Kantor Sekber Kartamantul, dana KAD disimpan dalam rekening khusus atas nama Sekber tersebut. Rekening bersifat double account, di mana pencairan dana harus disetujui oleh Ketua dan Bendahara Sekber Kartamantul. Untuk kegiatan KAD Sektoral, dana disimpan dalam Kas Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi lokasi kegiatan sektoral

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Evaluasi anggaran setiap 6 bulan.

Sekber Kartamantul melakukan prosedur perubahan anggaran yang dilakukan dan dievaluasi bersama dengan Kabupaten/Kota setiap 6 bulan sekali. Jika ternyata Sekber Kartamantul membutuhkan biaya tambahan untuk melaksanakan kegiatan tahun berjalan, maka melalui rapat ini penambahan biaya tersebut akan dimasukkan dalam ABT Kabupaten/Kota.

Selalu jaga Akuntabilitas.

Untuk menjaga akuntabilitas, Sekber Kartamantul menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan sekali kepada Bupati/Walikota. Laporan ini berisi kegiatan per sektor beserta penggunaan biaya dan hasil kegiatan.

Aset bersama untuk kegiatan operasional rutin.

Sebagian besar aset bersama yang dimiliki Sekber Kartamantul merupakan peralatan operasional kantor Sekber Kartamantul. Aset bersama Sekber Kartamantul sebagian besar merupakan hibah dari Negara Donor yang pernah bekerjasama dengan Sekber Kartamantul, seperti kendaraan operasional, AC, komputer, dll. Pengadaan aset baru dari hasil sharing anggaran (iuran tetap masing â&#x20AC;&#x201C; masing Pemda) untuk operasional kantor Sekber Kartamantul sematamata hanya untuk mendukung kegiatan operasional rutin saja. Seluruh aset dicatat dalam Dokumentasi Inventaris Sekber Kartamantul.

Hindari kepemilikan aset bersama untuk kegiatan sektoral.

Dalam kerjasama yang difasilitasi Sekber Kartamantul selalu dihindari Aset Bersama Sektoral karena: Hal tersebut menyulitkan pertanggungjawaban keuangan masingmasing daerah. Untuk penunjang kegiatan sektoral digunakan sistem pinjam pakai, dengan cara ini kepemilikan aset tetap berada di pemerintah yang memberikan pinjam pakai, sedangkan operasi dan pemeliharaaan menjadi tanggungjawab pengelola aset.

Contoh Mekanisme Pinjam Pakai di KAD Kartamantul

Contoh: dalam pengelolaan TPA, Prov DIY merupakan pemilik aset lahan serta peralatan pendukung operasional (alat â&#x20AC;&#x201C; alat berat); sementara Kab/Kota lainnya sebagai penanggung jawab pengelolaan aset milik Provinsi tersebut.

â&#x20AC;˘

Pentingnya komitmen pembiayaan KAD.

Contoh lainnya: dalam kerjasama transportasi Transjogja, pemilik armada adalah Pemkot Jogja yang dipinjampakaikan kepada Dishub Provinsi DIY. Oleh karena itu Dishub Prov merupakan penanggungjawab pengelolaan aset milik pemkot. Pinjampakai kepada Dishub Provinsi ini dikarenakan kewenangan pengaturan rute dan jalur yang melewati batas administratif berada di Dishub Prov. DIY

Mekanisme pembiayaan Sekber Kartamantul selama ini berjalan lancar karena Kabupaten/Kota/Provinsi sepakat bahwa Organisasi Sekber Kartamantul perlu dibiayai karena fungsinya menjembatani kepentingan dan kebutuhan sinkronisasi/harmonisasi pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Komitmen ini diwujudkan dalam perencanaan APBD Kabupaten/Kota setiap tahun melalui alokasi dana khusus Sekber Kartamantul, yang besarannya dirumuskan oleh Kabupaten/Kota pada tahun anggaran sebelumnya. Proses penyusunan anggaran biaya KAD juga harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan instansi – instansi terkait seperti DPRD, terutama jika sumber pembiayaan menggunakan APBD. Pengalaman di Kartamantul menunjukkan keberhasilan pembiayaan KAD secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LANGKAH 7: MEMBUAT PERDA TENTANG PEMBENTUKAN WADAH KAD Susun Perda untuk memperkuat keberadaan KAD.

Kerjasama Antar Daerah di Kartamantul yang dijalankan oleh Sekber Kartamantul, pendirian dan pelaksanaannya selama ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Bupati/Walikota tentang pembentukan KAD yang disetujui secara tertulis oleh DPRD masing – masing Kabupaten/Kota (Yogyakarta, Sleman dan Bantul) dan masing – masing daerah sampai saat ini belum memiliki Perda khusus yang mengatur KAD Kartamantul. Walaupun penyusunan Perda tersebut membutuhkan waktu yang lama, namun demikian kehadiran Perda yang mengatur pelaksanaan KAD akan memperkuat posisi lembaga KAD, sesuai dengan rekomendasi peserta Rapat Sosialisasi Peraturan Perundangan Mengenai KAD yang diselenggarakan oleh Ditjen PUM pada bulan Maret 2011 di Jakarta.

Persetujuan DPRD adalah mutlak.

Perda membutuhkan waktu dan proses yang lama (lebih dari 1 tahun). Namun demikian persetujuan DPRD mutlak diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan KAD.

LANGKAH 8: TRANSFER BEST PRACTICES Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat memfasilitasi kunjungan kerja. Kunjungan kerja untuk Know-How Transfer KAD.

Ditjen PUM dan Ditjen Bangda dari Kementerian Dalam Negeri pernah memfasilitasi kunjungan kerja KAD daerah lain ke Kartamantul. Sementara itu lembaga – lembaga donor internasional seperti UNDP, DED, UCLG ASPAC juga pernah memfasilitasi kunjungan kerja inisiasi KAD dari negara lain ke Sekber Kartamantul. Dalam menjalankan KAD, Sekber Kartamantul juga melakukan kunjungan kerja ke daerah/region lain untuk melakukan perbandingan ataupun saling berbagi pengalaman sehingga melalui kunjungan kerja ini Sekber Kartamantul bisa mengevaluasi dan meningkatkan kualitas implementasi KAD. Selain itu Sekber Kartamantul sangat sering menerima kunjungan kerja dari daerah lain yang ingin melihat secara langsung pelaksanaan KAD di wilayah Kartamantul.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

REVIEW TAHAP III-PEMBENTUKAN WADAH KAD/SEKBER KARTAMANTUL Sesuai kesepakatan maka bentuk organisasi KAD yang dipilih adalah organisasi Non-Struktural dengan nama Sekretariat Bersama Kartamantul, dengan dasar efisiensi, fleksibilitas dan tidak terikat dengan pola-pola birokrasi. GOOD PRACTICES Wadah KAD berbentuk non struktural; SDM yang menjalankan operasional di Sekber Kartamantul adalah tenaga profesional. Rekrutmen SDM operasional Kartamantul diselenggarakan secara terbuka serta melewati berbagai tahap seleksi. Adanya SOP yang jelas untuk setiap posisi di bagian operasional kantor Sekber Kartamantul. Adanya dukungan DPRD Provinsi DIY dan DPRD Kabupaten/Kota, terutama untuk penggunaan dana APBD Kabupaten/Kota untuk biaya operasional kantor Sekber. Penggunaan “Polutan Fee Principal” untuk pembagian keuntungan dan kerugian. Setiap sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan (persampahan, pengelolaan air limbah, air bersih, dan lain-lain) mempunyai perjanjian kerjasama. Mekanisme pengambilan keputusan di KAD Kartamantul disepakati untuk diambil melalui usulan dan pendapat dari bawah (Bottom-Up). Diselenggarakannya workshop tahunan untuk menentukan kegiatan, terutama untuk mengkoordinasikan kegiatan sektoral yang akan dilakukan SKPD dari Kabupaten Sleman & Bantul serta Kota Yogyakarta. Penggunaan mekanisme “Pinjam Pakai” untuk menghindari konflik kepemilikan aset bersama. Adanya komitmen Kabupaten/Kota terkait dengan dua mekanisme pendanaan yaitu iuran APBD Kabupaten/Kota untuk operasional kantor Sekber dan anggaran masing – masing SKPD untuk kegiatan sektoral yang dipertanggungjawabkan oleh masing – masing SKPD tersebut. YANG PERLU DITINGKATKAN Dalam tahap 3 ini, KAD kartamantul secara keseluruhan telah mengimplementasikan sesuai dengan konsep KAD.

YANG PERLU DIPERHATIKAN Pembentukan wadah KAD harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta kebutuhan wilayah. Sesuai dengan amanat PP No 50/2007, maka bentuk kelembagaan KAD adalah Non Struktural seperti yang dilakukan di KAD Kartamantul. PERTANYAAN EVALUASI

Apakah pemahaman mengenai KAD non struktural di daerah anda sudah memadai? Apakah di daerah anda terdapat narasumber/fasilitator yang bisa membantu memberikan bantuak teknis dalam tahap pembentukan wadah KAD ini? Apakah terdapat narasumber di bidang keuangan dan hukum untuk membantu merumuskan draft perjanjian KAD?

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Apakah sudah terdapat pemikiran mengenai Contingency Plan jika terjadi hal â&#x20AC;&#x201C; hal yang tidak diinginkan dalam konteks KAD? Apakah sudah ditentukan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama Antar Daerah tersebut? Bagaimana dengan mekanisme pengambilan keputusan di KAD anda? Bagaimana dengan kesiapan Kepala Pemerintahan Daerah dan DPRD untuk membiayai kantor KAD melalui sharing APBD? Apakah pembagian peran, tanggung jawab dan kontribusi masing â&#x20AC;&#x201C; masing daerah di bidang finansial, SDM, pengawasan dll sudah ditentukan dengan jelas? Apakah sudah ada pembagian yang jelas terhadap manfaat yang diperoleh KAD serta beban risiko (kerugian dll)? Apakah daerah anda sudah memahami mekanisme Hibah untuk membiayai KAD? Atau penganggaran KAD menurut Permendagri dalam Pedoman Penyusunan APBD?

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TAHAP IV: IMPLEMENTASI KAD IV.A PANDUAN UMUM Lingkup Tahap

Tahap ini adalah fase di mana para aktor yang tergabung di dalam suatu wadah menjalankan KAD dan melaksanakan rencana – rencana kegiatan yang sudah disepakati bersama

Tujuan

Tahapan ini bertujuan untuk melaksanakan semua rencana dan kesepakatan yang sudah dibuat melalui wadah KAD yang sudah dibentuk.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui Tahap 4 ini adalah: - Meminimalisir kendala birokrasi terkait dengan rantai pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi, - Mencari solusi terhadap kesulitan dalam memadukan pengalokasian anggaran antara anggota KAD, - Meningkatkan kapasitas personil pengelola KAD, serta - Meningkatkan peran masyarakat umum/profesional

Hasil Tahap

Melalui tahap 4 ini KAD yang sudah terbentuk diharapkan bisa melakukan identifikasi kebutuhan – kebutuhan unit pelaksana seperti kelompok kerja sesuai kebutuhan dan atau permasalahan yang dihadapi, serta konsisten untuk membentuk kelompok kerja tersebut. Pada tahap ini 3K yaitu komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang merupakan pilar KAD sudah mulai berjalan.

Durasi

Tahap 4 ini selambat-lambatnya sudah bisa dimulai pada bulan ke-24 terhitung dari tahap 1 yaitu inisiasi pembentukan KAD.

LANGKAH 1:

Kelompok Kerja atau Pokja (working group) merupakan suatu unit kerja yang membidangi sektor – sektor tertentu di dalam wadah KAD. Pokja ini nantinya akan melaksanakan kegiatan/operasional KAD di sektor yang telah ditentukan, menjembatani & mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kepada para daerah anggota KAD.

MEMBENTUK KELOMPOK KERJA PELAKSANA KAD

Kegiatan Pembentukan Pokja

Terdapat 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk membentuk Pokja: 1. Melakukan kajian terhadap bidang Pokja yang dibutuhkan (disesuaikan dengan bidang/obyek yang dikerjasamakan), 2. Melakukan kajian terhadap Job Description (Analisa jabatan) tiap bidang Pokja, meliputi: Pola tugas, Hak dan kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab , SDM yang dibutuhkan 3. Pembentukan beberapa Pokja dengan bidang yang telah ditentukan. Di dalam proses yang diharapkan bisa selesai dalam waktu 2 bulan (yaitu bulan ke-24 sampai ke-25), daerah – daerah yang membentuk KAD juga bisa didampingi oleh fasilitator dari Provinsi.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 2: MEMFASILITASI KOMUNIKASI ANTAR SKPD DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

LANGKAH 3: MEMBUKA DAN MEMBINA HUBUNGAN DENGAN SUMBER PENDANAAN

Fasilitasi komunikasi yang dilakukan Wadah KAD bertujuan untuk mensinergikan program kerja masing-masing SKPD agar terjadi keselarasan program kerja yang manfaatnya dirasakan wilayah secara bersama-sama. Hal ini bisa diwujudkan melalui pertemuan rutin antar SKPD sejak wadah KAD terbentuk.

Untuk mencari sumber pendanaan KAD selain dari APBD masing – masing daerah, maka wadah KAD perlu membuka dan membina hubungan dengan sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan. Di dalam mewujudkan hal ini wadah KAD bisa melakukan: 1. Membahas kegiatan – kegiatan KAD yang membutuhkan bantuan atau kerjasama baik teknis maupun finansial dari pihak ketiga, sehingga didapatkan daftar kegiatan serta jenis dan besarnya bantuan yang diharapkan. 2. Mengadakan pertemuan dengan sumber – sumber pendanaan untuk menjajaki kemungkinan untuk melakukan kerjasama atau untuk mendapatkan bantuan pendanaan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

IV.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL LANGKAH 1: MEMBENTUK POKJA PELAKSANA KAD Bentuk Pokja untuk bidang khusus.

Untuk melaksanakan kerjasama di sektor – sektor tertentu, maka Sekber Kartamantul membentuk Tim Teknis (identik dengan Kelompok Kerja) yang khusus menangani bidang – bidang tertentu seperti tim teknis TPA, Air Limbah, Tata Ruang, dll. Tim Teknis ini bersama – sama dengan Tim Pengawas dan Tim Pengarah dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota. Contoh: Secara singkat, pembentukan POKJA Pengelolaan Persampahan di Sekber Kartamantul adalah sbb: Bupati Bantul selaku pemegang amanah (untuk sektor persampahan) atau Ketua Sekber Kartamantul (untuk 6 sektor pelayanan publik lainnya) mengeluarkan surat permintaan kepada SKPD terkait mengenai anggota Tim Teknis, Tim Pengawas dan Tim Pengarah, Berdasarkan surat permintaan tersebut, masing – masing SKPD mengusulkan nama – nama anggota yang akan menjadi Tim Teknis, Tim pengawas dan Tim Pengarah bidang Persampahan.

Proses Pembentukan Pokja Pengelolaan Persampahan di KAD Kartamantul

Proses selengkapnya adalah: 1. Tokoh Kunci bidang persampahan menyusun draft perjanjian kerjasama 2. Penandatandatangan oleh Bupati/Walikota 3. Bupati/Walikota pemegang amanah pengelolaan, mengirimkan surat permintaan personil kepada Bupati/Walikota yang lain dengan tembusan kepada Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Keuangan. 4. Bupati/Walikota mengirimkan surat balasan pengiriman staf yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD. 5. Atas dasar surat balasan dari Kabupaten/Kota, maka Bupati yang mendapatkan amanah pengelolaan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Pengawas dan Tim Pengarah dari Pengelolaan TPA beserta dengan nama staf yang ditunjuk.

Pokja merupakan sumber pemikiran, ide dan gagasan.

Anggota Tim Teknis/Pokja di Sekber Kartamantul direkomendasikan oleh masing-masing SKPD yang terlibat dalam rapat koordinasi di Sekber Kartamantul. Selanjutnya Sekber Kartamatul akan mengirimkan surat kepada Sekda cq Kepala SKPD untuk menunjuk personil yang telah direkomendasikan untuk menjadi anggota Pokja. Anggota Pokja yang direkomendasikan dan ditugaskan oleh Sekda sangat intensif dalam memberikan kontribusi pemikiran, ide dan gagasan. Anggota Pokja sebaiknya adalah staf yang mempunyai kapabilitas yang memadai dan dibekali mandat untuk memberikan keputusan (eselon III), sehingga dapat secara intensif dalam memberikan kontribusi pemikiran, ide dan gagasan dalam pelaksanaan KAD.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LANGKAH 2: MEMFASILITASI KOMUNIKASI ANTAR SKPD BIDANG PELAYANAN PUBLIK Adakan pertemuan Sekber Kartamantul memfasilitasi dan mengundang SKPD terkait minimal rutin antar/lintas 2 kali/minggu dengan membahas: SKPD. Peningkatan pelayanan publik, Peningkatan kinerja pengelolaan infrastruktur perkotaan. Tingkat kehadiran SKPD dalam pertamuan rutin di Sekber Kartamantul rata – rata mencapai 95%. Jika Kepala SKPD tidak bisa hadir, Manager Sekber Kartamantul pada saat mengkonfirmasi kehadiran, meminta kehadiran Kabid/Kasie untuk mewakili. Dokumentasikan setiap pertemuan.

Sekber Kartamantul selalu mendokumentasikan hasil – hasil pertemuan rutin dengan SKPD. Hasil – hasil pertemuan tersebut dapat berupa: Rencana Aksi Bersama dalam penanganan suatu isu/permasalahan sektoral, dan atau, Notulensi serta Berita Acara Kesepakatan. Hasil – hasil pertemuan tersebut (notulensi dan atau berita acara kesepakatan, rencana aksi bersama) akan disampaikan ke Kepala SKPD maksimal 2 hari setelah pelaksanaan pertemuan.

Komunikasi adalah kunci.

Kecepatan dan akurasi dalam menyampaikan notulensi, berita acara kesepakatan, rencana aksi bersama maksimal 2 hari setelah pelaksanaan pertemuan kepada Kepala SKPD memungkinkan masing-masing SKPD di Kabupaten/Kota untuk memberikan tindak lanjut yang lebih cepat. Pola semacam ini akan mampu meningkatkan responsivitas SKPD dalam penanganan suatu masalah.

LANGKAH 3: MEMBUKA DAN MEMBINA HUBUNGAN DENGAN SUMBER PENDANAAN Untuk mengusahakan pembiayaan operasional KAD Kartamantul yang Mulai dengan tidak selalu bersumber kepada APBD, maka Sekber Kartamantul menyiapkan berinisiatif untuk menyampaikan proposal kegiatan kepada proposal. donor/perusahaan yang memiliki potensial untuk membantu pendanaan kegiatan Sekber Kartamantul. Manfaatkan potensi pendanaan di luar APBD secara kreatif.

Sekber Kartamantul juga berhasil mendapatkan sumber pendanaan di luar APBD, seperti dari GTZ, USAID, UNDP, Shimizu dll. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor Sekber Kartamantul. Di Akhir kegiatan Sekber Kartamantul menyampaikan laporan kepada Kabupaten/Kota tentang proporsi kegiatan yang didukung dengan anggaran rutin dan proporsi kegiatan yang didukung oleh donor/institusi lain. Institusi yang mengawal KAD seperti Sekber Kartamantul harus selalu kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan operasional kantor yang belum terencanakan pada saat menyusun RAB Tahunan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

REVIEW TAHAP IV-IMPLEMENTASI KAD KARTAMANTUL Untuk melaksanakan KAD di Kartamantul, Sekber Kartamantul memiliki beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang masing – masing mengelola sektor tertentu secara teknis dan koordinatif. Khusus untuk koordinasi, Sekber Kartamantul memfasilitasi pertemuan antar SKPD sektor tersebut 2 kali dalam 1 minggu dan mendokumentasikan hasil – hasil pertemuan untuk dijadikan acuan SKPD dan laporan ke Bupati/Walikota. GOOD PRACTICES Pokja dibentuk untuk mengelola kerjasama sektoral, beranggotakan perwakilan tetap SKPD dan bertugas berdasarkan perjanjian kerjasama khusus dan SK Bupati/Walikota. (lihat proses pembentukan Pokja di Bagian II Tahap IV.B). Pokja terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Pengawas (untuk Monev). Pokja di KAD Kartamantul merupakan sumber pemikiran, ide dan gagasan. Komunikasi dan koordinasi antar SKPD yang difasilitasi oleh Sekber Kartamantul berjalan dengan baik dan efektif. Penyampaian hasil – hasil pertemuan yang difasilitasi oleh Sekber Kartamantul dilaporkan ke Bupati/Walikota selambat-lambatnya 2 hari setelah pertemuan. Sekber Kartamantul berhasil menjalankan prinsip 3K KAD yaitu Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi. Hal – hal, isu permasalahan yang bersifat lintas wilayah administratif Kabupaten/ Kota selalu dilimpahkan kepada Sekber Kartamantul untuk dikoordinasikan. YANG PERLU DITINGKATKAN Setelah sekitar 10 tahun berdiri, sudah saatnya KAD Kartamantul memulai untuk menginisiasi kerjasama untuk peningkatan perekonomian di Kartamantul dan bukan hanya di peningkatan pelayanan publik. YANG PERLU DI PERHATIKAN Dalam implementasi KAD, organisasi pelaksana KAD dan juga Stakeholder terkait lainnya harus konsisten menjalankan prinsip 3K (Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi) yang berdasarkan kepada Komitmen dan Konsensus bersama. Sekber Kartamantul membuktikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan KAD dengan sistem Inter-Governmental Management. PERTANYAAN EVALUASI

Apakah wadah KAD di wilayah anda sudah melakukan kajian kebutuhan pembentukan Pokja? Apakah ada Pokja yang sudah dibentuk? Apakah dalam setiap pertemuan KAD, peserta yang datang selalu orang yang sama dalam pertemuan yang sebelumnya? Apakah kantor KAD di wilayah anda bisa melakukan komunikasi dengan Kepala Pemerintahan Daerah, DPRD dan Stakeholder lainnya? Apakah wadah KAD di wilayah anda dalam implementasinya sudah menjadi “contact person” untuk setiap isu – isu atau permasalahan yang bersifat lintas wilayah administratif?

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

TAHAP V: MONITORING DAN EVALUASI KAD V.A PANDUAN UMUM Lingkup Tahap

Merupakan tahapan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahap 1 sampai 4 dan merupakan proses yang dilaksanakan terus menerus untuk mencapai KAD yang optimal.

Tujuan

Tujuan dari tahap 5 ini adalah melakukan kegiatan pengawasan terus menerus serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan serta hasil – hasil kegiatan KAD yang telah dilakukan.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan di tahap 5 ini adalah agar KAD yang dibentuk bisa diawasi dan dievaluasi, sesuatu hal yang selama ini hampir tidak pernah terlaksana dengan optimal.

Hasil Tahap

Hasil yang diharapkan dari kegiatan di tahap 5 ini adalah tersedianya informasi – informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KAD pada saat tertentu, yang bisa memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan KAD dan sekaligus menjelaskan kebutuhan untuk memperbaiki kinerja KAD.

Durasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara berkala misalnya setiap akhir tahun.

Ditjen PUM beserta Sekber KAD di tingkat pusat seharusnya sudah mempunyai “Konsep Monitoring dan Evaluasi KAD” lengkap dengan indikator – indikator keberhasilan suatu KAD, sehingga instansi berwenang di daerah yang melakukan Monev seperti Bappeda dan atau dinas lainnya yang terkait mendapatkan pegangan dasar mengenai Monev dan bisa menjalankan kegiatan Monev ini dengan baik sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah KAD masing – masing.

LANGKAH: MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI

Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan Monev ini adalah sbb: 1. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait KAD yang sudah dilakukan dalam jangka waktu tertentu, 2. Menyepakati dan menentukan kriteria/indikator Monev, 3. Melakukan pengumpulan data serta kajian/analisa terhadap data/informasi KAD yang sudah teridentifikasi dengan menggunakan indikator Monev, 4. Mencari alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan KAD berdasarkan hasil evaluasi, 5. Menentukan kebijakan terkait KAD yang akan di implementasikan dengan melakukan analisa terhadap beberapa alternatif kebijakan, 6. Mengimplementasikan kebijakan KAD terpilih,

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

V.B PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN KAD KARTAMANTUL LANGKAH : MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI Bappeda, Dinas PU dan Bagian Keuangan jalankan Monev terhadap operasional Sekber Kartamantul.

Di wilayah KAD Kartamantul, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PU (Kabupaten/Kota), Bagian Keuangan (Kab/Kota) menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap operasional kantor Sekber Kartamantul. Pembiayaan operasional kantor Sekber Kartamantul mengacu kepada Standar Harga Barang dan Jasa Provinsi DIY. Penetapan SHBJ Provinsi DIY ini sebagai indikator kinerja dilakukan karena Sekber Kartamantul mengkoordinasikan hal – hal yang bersifat lintas batas wilayah administratif, seperti tugas dan fungsi Provinsi. Hasil Monev ini kemudian bisa dipergunakan untuk menyusun dan merencanakan kegiatan operasional kantor Sekber Kartamantul.

Tim Pengawas jalankan MONEV Kegiatan Sektoral

Sementara itu untuk Monev sektoral dilaksanakan setiap 3 bulan sekali oleh TIM PENGAWAS. Monev difokuskan pada progres pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan hasil kegiatan setiap 3 bulan. Biaya pelaksanaan monev sektoral berasal RAB KAD sektoral, tetapi dapat pula difasilitasi oleh Sekber Kartamantul. Idealnya setiap sektor kerjasama memiliki TIM PENGAWAS yang terdiri dari Kepala SKPD dari anggota KAD. Untuk kegiatan yang tidak membutuhkan adanya organisasi pelaksana khusus (Tim Teknis, Tim Pengawas, Tim Pelaksana kegiatan) atau yang dijalankan oleh SKPD masing – masing sebagai perwujudan untuk optimalisasi SKPD, maka kegiatan Monev dilaksanakan oleh SKPD masing – masing (inspektorat) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan secara Bottom Up.

Mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati menggunakan di KAD Kartamantul adalah menggunakan sistem bottom up. Artinya: Fasilitasi, koordinasi, dan mediasi dalam rangka kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan dimulai dengan mempertemukan Tim Teknis yang menghasilkan rekomendasi kebijakan, Selanjutnya rekomendasi kebijakan tersebut didiskusikan dalam forum Tim Pengarah, Hasil diskusi forum Tim Pengarah dimintakan persetujuan para Pengambil Kebijakan tertinggi (Bupati/Walikota).

KAD dapat meningkatkan pelayanan publik.

Sekber Kartamantul telah membuktikan bahwa melaluI mekanisme KAD, pelayanan publik pada masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Melalui KAD Kartamantul (yang dijalankan oleh Sekber Kartamantul) Yogyakarta, Sleman dan Bantul dapat bekerjasama dan berbagi peran ketika kebutuhan masyarakat muncul.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Contoh efektifitas dan efisiensi Kerjasama Sektoral di KAD Kartamantul

Komitmen KAD kunci keberhasilan.

Rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik di wilayah Kota Yogyakarta, memudahkan Kabupaten Sleman dan Bantul untuk menyelaraskan pengelolaan infrastruktur perkotaan serta melaksanakan tindak lanjut baik dalam perencanaan dan penanganan isu/ permasalahan infrastruktur perkotaan. Adanya kerjasama membuat biaya pelayanan publik lebih ringan dan tepat sasaran karena dipikul bersama oleh Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman & Bantul, serta Pemprov DIY. Contoh: Dengan satu TPA (Tempat Pengolahan Akhir Sampah) yang digunakan dan dibiayani bersama, dirasakan beban pengolahan dapat lebih ringan daripada masing-masing daerah memiliki TPA (Tempat Pengolahan Akhir Sampah) sendiri-sendiri. Dengan satu unit Pengolahan Air Limbah yang digunakan dan dibiayani bersama, dirasakan beban pengolahan dapat lebih ringan daripada masing-masing daerah memiliki Instalasi Pengolah Limbah sendiri-sendiri. Seluruh kegiatan KAD yang difasilitasi dan dikoordinir oleh Sekber Kartamantul selalu mengacu pada substansi isi perjanjian kerjasama. Berdasarkan komitmen yang dipegang teguh ini, KAD Kartamantul berhasil mencapai tujuan â&#x20AC;&#x201C; tujuan KAD sesuai kesepakatan bersama. Masing-masing stakeholder tetap mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan guna mengembangkan dan meningkatkan kinerja.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

REVIEW TAHAP V-MONITORING DAN EVALUASI KAD KARTAMANTUL Secara umum proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) di KAD Kartamantul sudah berjalan dengan baik. Proses ini terbagi 2 yaitu pengawasan terhadap kinerja kantor Sekber Kartamantul dan pelaksanaan kerjasama sektoral. Untuk kantor Sekber pengawasan dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PU Kab./Kota dan Bagian Keuangan Kab./Kota, sementara untuk kerjasama sektoral pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas di masing â&#x20AC;&#x201C; masing Kelompok Kerja. GOOD PRACTICES Pelaksanaan Monev sejak awal sudah dilakukan secara berkala yaitu 3-bulanan, 6-bulanan, tahunan, per 3 tahun dan 5 tahun (tergantung sektor, lihat di Bagian III buku ini). Sudah dibentuk Tim Pengawas untuk setiap kegiatan sektoral. YANG PERLU DITINGKATKAN Proses Monitoring dan Evaluasi masih berorientasi kepada Output dan belum kepada Outcome. YANG PERLU DIPERHATIKAN Penggunaan indikator yang digunakan untuk Monev harus sesuai kesepakatan dan harus bersifat SMART (Specific/Khas, Measurement/Terukur, Achieveable/Bisa dicapai, Realistic/Realistis dan Timebound/Waktu.

PERTANYAAN EVALUASI

Apakah KAD di wilayah anda sudah memiliki indikator KAD yang sudah disetujui semua pihak? Apakah proses Monev di KAD anda sudah dilakukan secara berkala? Apakah tujuan KAD sudah memenuhi harapan daerah â&#x20AC;&#x201C; daerah yang bekerja sama? Apakah usaha yang dilakukan untuk mendorong terjadinya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik? Apakah dalam implementasi KAD terjadi penambahan biaya di luar kesepakatan awal? Apakah sudah dipikirkan pemecahan permasalahan tersebut? Apakah proses Monev tersebut sudah berorientasi kepada Outcome dan bukan hanya kepada Output? Apakah hasil Monev tersebut sudah menjadi salah satu pijakan untuk membuat kebijakan di tahun berikutnya?

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAGIAN III IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DAERAH KARTAMANTUL BERDASARKAN SEKTOR

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dalam bagian kedua buku panduan ini telah dijelaskan tahapan beserta langkah â&#x20AC;&#x201C; langkah pembentukan dan pengembangan KAD, baik secara teoritis maupun berdasarkan pengalaman Sekber Kartamantul dalam mengelola KAD di Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Pada bagian ketiga akan kembali ditampilkan implementasi KAD Kartamantul berdasarkan sektor â&#x20AC;&#x201C; sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan, yaitu: persampahan; pengolahan air limbah; drainase; air bersih; transportasi; jalan; dan kesehatan. Dari tujuh sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan di KAD Kartamantul, secara umum telah teridentifikasi beberapa tokoh kunci berikut: Kota Yogyakarta

Komisi C DPRD, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Lurah dan Camat Wilayah Perbatasan

Kabupaten Sleman

Komisi C DPRD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Lurah dan Camat Wilayah Perbatasan

Kabupaten Bantul

Komisi C DPRD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Lurah dan Camat Wilayah Perbatasan

Propinsi DIY

Komisi C DPRD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal , Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Tata Pemerintahan, Biro Administrasi Pembangunan

Disamping tokoh kunci yang berperan dalam keseluruhan sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan, juga teridentifikasi tokoh kunci yang berperan secara sektoral berikut.

Persampahan Pengolahan Air Limbah

Kota Yogyakarta

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

Air Bersih

Dinas Kimpraswil, PDAM, Dinas Pengendalian Pembangunan

PDAM, Bidang Cipta Karya, Dinas PU dan Pemukiman, Sumber Daya Air

Drainase

Dinas Kimpraswil bagian drainase, Dinas Pengendalian Pembangunan

Transportasi

Dinas Perhubungan

Jalan

Dinas Kimpraswil bidang bina marga, Dinas pengendalian pembangunan Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan

Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Pemukiman, Dinas SDA Dinas Perhubungan -

Kesehatan

Dinas Kesehatan

PDAM, Bagian Cipta Karya Dinas PU, Dinas Pengairan & SDA

Dinas Perhubungan Bidang Bina Marga Dinas PU

Dinas Kesehatan

Satker PLP

Bidang Bina Marga & Cipta Karya Dinas PUPESDM, Dinas Pengairan, Balai Pengembangan SDA, Balai Besar Pengelolaan Sungai Bidang Bina Marga & Cipta Karya Dinas PUPESDM, Balai PSDA, Dinas Pengairan, Balai Besar Pengelolaan Sungai Dinas Perhubungan dan Kominfo Bidang Bina Marga Dinas PUPESDM, Balai Besar Pengelolaan Jalan -

Akademisi UGM, UII, UMY, STTL (Sekolah Tinggi Teknologi Lingkungan) UGM, UII, UMY, Universitas Atmadjaya Yogyakarta

UGM, UII, UMY -

UGM, UII, UMY, STTL

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Sebagian besar tokoh kunci yang berasal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, beserta Provinsi DIY, kemudian menjadi anggota Forum Tokoh Kunci yang diinisiasi oleh Forum Koordinasi Bappeda. Anggota forum tokoh kunci untuk tiap sektor yang dikerjasamakan dalam KAD Kartamantul bisa dilihat pada tabel berikut.

Persampahan Pengolahan Air Limbah

Bappeda

Dinas PU

Badan Lingkungan Hidup

Bagian Keuangan

Perwakilan LSM

Perwakilan Tokoh Masyarakat

Perwakilan Akademisi

√

Air Bersih

√

Drainase

√

Transportasi

√

Jalan

√

Kesehatan

√

Lainnya

Dinas Pengairan dan SDA,Balai Besar wilayah sungai Prov. DIY,Satker Air minum Prov DIY, PDAM Dinas Pengairan dan SDA, Balai Besar wilayah sungai Prov. DIY, Satker Penyehatan lingkungan pemukiman Prov DIY Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan

Masing-Masing tokoh kunci tersebut memiliki peran berbeda, yaitu: Pemerintah Propinsi DIY

Pengembangan sarana dan prasarana lintas batas untuk sektor pelayanan publik yang dikerjasamakan

Dinas Pekerjaan Umum/ PDAM (sektor air bersih)/ Dinas Perhubungan (Transportasi)/Dinas Kesehatan (Sektor Kesehatan)

Pengembangan sarana dan prasarana sektor yang dikerjasamakan yang berada di dalam batas wilayah administratif masing-masing

Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, dan Dinas Pekerjaan Umum

Perumusan regulasi kerjasama antar daerah (obyek, organisasi dan kelembagaan, pembiayaan, manajemen pengelolaan)

DPRD masing-masing daerah

DPRD masing-masing daerah menerbitkan Surat Persetujuan DPRD tentang KAD, guna mendapatkan dukungan dan persetujuan pelaksanaan KAD

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Sekretariat Bersama Kartamantul

Mengkoordinasikan berbagai peran tokoh kunci tersebut dalam satu rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh ketiga daerah.

LMPK, LMD dan LSM

Membantu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kepedulian dalam pengelolaan sarana/prasarana yang dikerjasamakan (persampahan, drainase).

Akademisi STTL)

(UGM,

UII,

UMY, Mengadvokasi/mengedukasi masyarakat dalam reformasi sarana dan prasarana yang dikerjasamakan (sektor pengelolaan air limbah, transportasi)

3.1 PERSAMPAHAN Identifikasi Masalah

1. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah volume sampah. 2. Terjadinya pembuangan sampah ilegal di wilayah perbatasan (lahan kosong, ruang terbuka) 3. Pembuangan sampah di bantaran sungai yang merupakan lintas batas wilayah administratif 4. Keterbatasan lahan untuk Tempat Pengelolaan Akhir Sampah . 5. Cakupan pelayanan persampahan masih rendah karena keterbatasan jumlah armada. 6. Kondisi teknis armada truk pengangkut sampah sangat tidak memadai. 7. Keterbatasan APBD untuk bidang persampahan 8. Belum ada Tata Ruang Wilayah, terkait dengan penetapan tata guna lahan 9. Faktor topografi/geografis yang mengakibatkan satu daerah mempunyai ketergantungan kepada daerah yang lain. 10. Pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) yang diakibatkan oleh sampah 11. Peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi belum mengakomodir kebutuhan pengaturan dan penanganan permasalahan di wilayah perbatasan 12. Rendahya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 13. Belum diterapkannya teknologi dalam pengelolaan persampahan

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah bagi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (14 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul dan 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman). 2. Pengelolaan TPA Sampah meliputi: â&#x2C6;&#x161; Operasi dan pemeliharaan, meliputi penataan dan pengaturan sel sampah, pemadatan, pemasangan pipa ventilasi, alat berat, jalan, drainase, talud, gedung kantor, bengkel, penghijauan, pengolahan lindi, teknologi terapan pengolahan sampah

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

√ Pengembangan sarana dan prasarana; kebutuhan lahan pengembangan, jalan dan jembatan akses menuju lokasi TPA Sampah (disepakati sebagai tanggungjawab Pemerintah Propinsi DIY) √ Pembentukan organisasi dan tata kerja, meliputi Tim Pembina (Bupati/Walikota), Tim Pengawas (Kepala SKPD Tokoh Kunci), Instansi Penanggungjawab Kegiatan (Dinas Pekerjaan Umum) Tim Teknis (Kabid SKPD Tokoh Kunci), Unit Pengelola TPA, dengan cara bergiliran setiap 3 tahun sekali. √ Penetapan dan pendapatan personil meliputi kualitas, kuantitas, insentif, tunjangan, karir. √ Pengelolaan lingkungan hidup; pengendalian kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan (petugas dan masyarakat sekitar TPA), resiko keamanan, penanganan ilegal dumping di wilayah perbatasan. Penanganan ilegal dumping ini disepakati ada dua sistem penanganan berikut: 1). Evakuasi Kabupaten/Kota akan berbagi peran siapa yang menyediakan alat berat, truk pengangkut sampah. Pembiayaan petugas evakuasi oleh Sekber Kartamantul, penyediaan makan/minum oleh masyarakat. 2). Pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota akan berbagi peran dalam pelaksanaan pemberdayan masyarakat di wilayah administratif masing-masing dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat Fokus Kerjasama

1. 2. 3. 4.

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan saling menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah, dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan Tempat Pengolahan Akhir Sampah dapat dilakukan seacara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis dan lingkungan

Peningkatan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan TPA Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sampah dari hulu hingga hilir Penanganan bersama permasalahan sampah. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN 1. Armada pengangkut sampah memadai (Kota Yogyakarta) 2. Punya SDM yang cukup 3. Master Plan pengelolaan sampah skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 4. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi sampah. 5. Pendapatan Asli Daerah Besar 6. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 7. Tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 8. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna lahan.

WEAKNESS / KELEMAHAN 1. Kondisi teknis armada pengangkut sampah sudah tua (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) 2. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) 3. Master Plan pengelolaan sampah skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten Bantul) 4. Master Plan pengelolaan sampah skala Perkotaan sudah ada 5. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten Bantul) 6. Permukiman sudah terlalu padat 7. Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak ada/kurang memadai/kondisinya jelek. 8. Tidak punya lahan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (Kota Yogyakarta)

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

9. Kondisi geografis/topografis wilayah

OPPORTUNITY / PELUANG 1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan, baik dalam manajemen pengangkutan, manajemen pengelolaan di sumber sampah, manajemen pengelolaan TPA. 2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan sampah 3. Public Private Partnership pengolahan/pemrosesan sampah di TPA.

9. Minimnya alokasi anggaran persampahan 10. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta 11. Banyaknya anyaknya penggunaan plastik oleh masyarakat/dunia usaha 12. Belum ada implementasi teknologi terapan pengolahan/pemrosesan sampah THREATH REATH / ANCAMAN 1. Pertumbuhan penduduk tidak terkendali 2. Peningkatan volume sampah 3. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) 4. Pembuangan sampah ilegal/liar

→Dari hasil SWOT, dicapai kesepakatan untuk b bersama-sama melaksanakan penanganan permasalahan sampah dengan dua opsi penangana penanganan, yaitu evakuasi sampah dan pemberdayaan masyarakat. Kendala/Hambatan Adanya rresistensi/penolakan masyarakat terhadap rencana pengembangan TPA serta rencana penerapan teknologi pengolahan Saat Membuat sampah. Baseline Regional

Solusi mengatasi kendala/hambatan

√

Melaksanakan elaksanakan sosialisasi awal dalam bentuk penyampaian informasi tentang rencana pengembangan TPA dan rencana penerapan teknologi pengolahan sampah kepada masing-masing masing pemerintah daerah melalui SKPD teknis dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Propinsi DIY. Mendiskusikannya endiskusikannya dalam FGD (Focus Focus Group Discussion) Discussion dengan seluruh tokoh kunci yang telah d diidentifikasi iidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi penerapan teknologi pengolahan sampah akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 – 4 kali.

Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Sektor Persampahan

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Di dalam UPTD Pengelola terdapat struktur berikut: Kepala Unit dibantu Kasubag TU, Kasubag Perencanaan, Kasubag Operasional dan Pemeliharaan. Para Kasubag merupakan orang yang ditunjuk dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Pembiayaan Pembiayaan untuk pengelolaan persampahan di Kartamantul dihitung berdasarkan jumlah volume sampah yang diperhitungkan pada bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September tahun berjalan. Contoh Perhitungan Pembiayaan Contoh menghitung sharing pendanaan dari APBD dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang bekerjasama didasarkan volume sampah sebagai berikut: 1. Total rekapitulasi hasil penimbangan sampah dari masing-masing daerah (ton/m3/kg) selama kurun waktu 1 tahun (mis: bulan oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan september tahun saat ini) 2. Hitung prosentase dari masing-masing daerah dengan rumus sebagai berikut: A = A+ BA+ C * 100 % B = A+ BB + C * 100 % C= A+ CB + C * 100 % ; ; Contoh hasil perhitungan sharing anggaran berdasarkan volume sampah:

Daerah A

Jumlah Volume (Ton) 1.750.000

Prosentase 14,62%

2.565.000

21,43%

7.655.000

63,95%

Total

11.970.000

100,00%

3. Hitung beban anggaran operasi dan pemeliharaan TPA (TOTALOP) selama kurun waktu satu tahun. 4. Bagilah beban sharing anggaran dari masing-masing daerah dengan cara sebagai berikut: A% * TOTAL OP ; B% * TOTAL OP ; C% * TOTAL OP Apabila diasumsikan Hasil Perhitungan Biaya Operasi dan Pemeliharaan TPA dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka pembagian anggaran (kontribusi) dari masing-masing daerah adalah sebagai berikut: Daerah

Prosentase

Share Anggaran

14,62%

548.245.614,04

21,43%

803.571.428,57

63,95%

2.398.182.957,39

Total

100,00%

3.750.000.000,00

Sharing Biaya Operasional dan Maintenance TPA di Piyungan berdasarkan volume sampah yang masuk ke TPA 2001-2009 dapat dilihat sebagai berikut:

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

Pelaksanaan Pola pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah Kartamantul: 1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu), dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas. Seluruh tokoh kunci diundang untuk memberikan kontribusi pemikiran, ide, dan gagasan untuk peningkatan kinerja pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah. 2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran terkait dengan bidang persampahan adalah sebagai berikut: Kegiatan Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sampah Skala Regional (DED, RAB) Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sampah Skala Kabupaten/Kota (DED, RAB) Pengembangan Kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan tingkat regional Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Pengembangan sarana prasarana Penyiapan Lahan Pembebasan Lahan Aplikasi Teknologi Terapan

Kota Yogya

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

3. Dalam memecahkan permasalahan pembuangan sampah liar/ilegal, Sekber Kartamantul memberlakukan pola â&#x20AC;&#x153;Evakuasi dan Pemberdayaan Masyarakatâ&#x20AC;? seperti berikut ini:

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Wilayah Kabupaten Bantul Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal/Liar

Wilayah Kabupaten Sleman Wilayah Kota Yogyakarta

Bentuk Penanganan Para pihak yang terlibat Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul

Masyarakat

Evakuasi Sampah Berkontribusi dalam pengerahan (buldozer, escavator) dan atau armada truk pengangkut sampah untuk evakuasi ke Tempat Pengolahan Akhir. Berkontribusi dalam pengerahan (buldozer, escavator) dan atau armada truk pengangkut sampah untuk evakuasi ke Tempat Pengolahan Akhir Berkontribusi dalam pengerahan (buldozer, escavator) dan atau armada truk pengangkut sampah untuk evakuasi ke Tempat Pengolahan Akhir Penyediaan makan/minum untuk para petugas yang melaksanakan evakuasi

Pemberdayaan Masyarakat -

Sosialisasi dan advokasi untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Reduce, Reuse, Recycle) Terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan dalam pengelolaan sampah (Reduce, Reuse, Recycle)

Monitoring & Dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi sektor persampahan mengacu kepada beberapa hal berikut: Evaluasi 1. Kesepakatan Rencana Anggaran dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang meliputi: Belanja Pegawai/Karyawan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal. 2. Indikator Penilaian Kinerja Penyehatan Permukiman yang meliputi: Pegawai dan Kualifikasinya, Sarana dan Prasarana Penunjang, Kelembagaan Pengelola, Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan. 3. Indikator Bangun Praja Kementrian Lingkungan Hidup, meliputi hal-hal berikut:

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Item List

Rincian

Prasarana dasar sarana penunjang

dan

Sarana pencegahan dan pengendalian pencemaran

Kondisi Lingkungan

Cara operasi

Pemanfaatan Sampah

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jalan masuk Jalan lingkungan Kantor Pos jaga Pagar Gerbang Alat berat Sistem pencatatan sampah Garasi Truk sampah Drainase Pengelolaan lindi Sumur pantau Penanganan gas Lalat Asap Zona aktif Penghijauan Pengaturan lahan Penimbunan di zona aktif dan tidak aktif • Penutupan Operasional pengomposan

Rentang Nilai

Nilai Akhir

50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 - 100

Sumber : Sekber Kartamantul 2010.

Berdasarkan aturan Bangun Praja, passing grade minimal dari keseluruhan penilaian adalah 71. Sebagai bahan evaluasi, didalam pelaksanaan KAD sektor Persampahan Kartamantul indikator tersebut ditambah dengan Dokumentasi Foto Kegiatan (bisa dilihat pada bagian berikutnya tentang Hasil Kerjasama). Foto Kegiatan diupayakan untuk disiapkan pada saat sebelum (pra penilaian) dan sesudah penilaian, dengan maksud untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan TPA, sekaligus sebagai bahan evaluasi tahap selanjutnya. Selain itu, kerjasama pengelolaan persampahan juga dilakukan melalui pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle) dengan tujuan mengurangi volume sampah dari sumber (di tingkat masyarakat). Indikator yang digunakan adalah pengurangan volume sampah Perbandingan Volume 2009

2010

Yogyakarta

82.750.690

63.918.292

Sleman

32.577.062

38.672.426

Bantul

5.345.772

10.349.129

120.673.524

112.939.847

2009

2010

Yogyakarta

68,57%

56,59%

Sleman

27,00%

34,24%

Bantul

4,43%

9,16%

100,00%

Total Prosentase Volume

Total Sumber : Sekber Kartamantul 2010.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Hasil Kerjasama Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA berupa penghijauan, saluran drainase, kolam maturasi, talud jalan, talud lindi dll.

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

Peningkatan Kinerja Pengelolaan TPA

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pemantauan Rutin

→ Kegiatan Pemantauan rutin berhasil dalam hal: √ Mengendaliakan perkembangan erkembangan Vektor (lalat, tikus dll) √ Kualitas air sumur di lingkungan TPA senantiasa terpantau

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3.2 PENGOLAHAN AIR LIMBAH Identifikasi 1. Pertambahan jumlah penduduk yang berakibat semakin padatnya permukiman Masalah sampai mendekati wilayah administratif Kabupaten/Kota yang berbatasan. 2. Masih banyak penduduk yang memanfaatkan air dari sumur individual Jarak efektif septictank rumah tangga dengan sumur (10 m) tidak bisa dipertahankan lagi. 3. Fasilitas Umum (Perkantoran, Rumah Sakit, Sekolah, Universitas dll) banyak yang belum mempunyai instalasi pengolah limbah sendiri. 4. Kandungan bacteri e-coly pada air sumur tidak bisa dikendalikan atau bahkan melampaui ambang batas. 5. Masih banyak penduduk yang buang air besar di sungai. 6. Masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci atau bahkan untuk memasak. 7. Banyak kasus penyakit disentri, kolera. 8. Belum tersedia fasilitas instalasi pengolah tinja model komunal (untuk 50 â&#x20AC;&#x201C; 100 KK) 9. Belum tersedia fasilitas instalasi pengolah tinja model terpusat skala Kota/Kabupaten 10. Belum tersedia fasilitas jaringan perpipaan untuk air limbah skala Kota/Kabupaten. 11. Belum ada instalasi pengolah tinja hasil pengurasan. 12. Terjadi pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga (tinja) yang bersifat meluas. 13. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi pengelolaan air limbah. 14. Belum ada pembagian yang jelas penanggungjawab pengembangan jaringan perpipaan air limbah antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota. 15. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap pengelolaan dan pengembangan air limbah perkotaan. 16. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan air limbah perkotaan 17. Masyarakat masih enggan memanfaatkan layanan jaringan perpipaan air limbah perkotaan. 18. Peran serta swasta dalam pengelolaan air limbah perkotaan masih rendah Ruang Lingkup Kerjasama

1. Pemanfaatan bersama pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL sebagai pengolah air limbah rumah tangga dan non ruman tangga (pendidikan, perdagangan, jasa, hotel kecuali binatu/laundry, rumah sakit dan perusahaan tekstil) di wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (3 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 13 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman). 2. Operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana Instalasi Pengolah Air Limbah meliputi perawatan instalasi, pemeliharaan alat berat, mekanik listrik dan sarana dan sarana fisik. 3. Pengembangan sarana dan prasarana: pengembangan pipa saluran induk, sarana dan prasarana IPAL, pipa lateral dan sambungan rumah tangga

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

4. Pembentukan organisasi dan tata kerja, meliputi Tim Pembina (Bupati/Walikota), Tim Pengawas (Kepala SKPD Tokoh Kunci), Instansi Penanggungjawab Kegiatan (Dinas Pekerjaan Umum) Tim Teknis (Kabid SKPD Tokoh Kunci), Unit Pengelola IPAL. 5. Penetapan dan pendapatan personil meliputi pengangkatan dan pemberhentian, kualitas, kuantitas, instentif, tunjangan, karir. 6. Pengelolaan lingkungan hidup; pengendalian kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan (petugas dan masyarakat sekitar IPAL), resiko keamanan, penanganan ilegal dumping di wilayah perbatasan. Fokus Kerja Sama

1. Peningkatan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Domestik 2. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Air Limbah dari hulu hingga hilir 3. Penanganan bersama permasalahan air limbah (perpipaan, pelumpuran, flushing dll) 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan saling menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk sepanjang 10 (sepuluh) kilometer yang selanjutnya disebut pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan tujuan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan IPAL dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar lingkungan.

Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN 1. Master Plan pengelolaan air limbah skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta) 2. Master Plan pengelolaan air limbah skala komunal sudah ada 3. Jaringan perpipaan air limbah sudah lengkap tersedia 4. Truk penyedot limbah sudah ada 5. Punya SDM yang cukup 6. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi limbah 7. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 8. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 9. Tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah (Kota Yogyakarta) 10. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna lahan. 11. Kondisi geografis/topografis wilayah

WEAKNESS / KELEMAHAN Master Plan pengelolaan sampah skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) 2. Master Plan pengelolaan air limbah skala komunal belum ada (Kabupaten Bantul) 3. Jaringan perpipaan air limbah belum tersedia 4. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) 5. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten Bantul) 6. Permukiman sudah terlalu padat 7. Instalasi Pengolah Limbah Skala Komunal tidak ada/kurang memadai/kondisinya jelek. 8. Instalasi Pengolah Limbah Skala Kabupaten/Kota tidak ada/kurang memadai/kondisinya jelek. 9. Minimnya alokasi anggaran untuk air limbah (Sleman, Yogyakarta, Bantul) 10. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta (Sleman, Bantul) 11. Belum ada implementasi teknologi terapan pengolahan air limbah

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. 2. 3.

OPPORTUNITY / PELUANG Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan untuk pengelolaan air limbah Kerjasama pembiayaan pengelolaan air limbah Public Private Partnership pengolahan air limbah.

Kendala/ Hambatan Saat Membuat Baseline Regional

â&#x2C6;&#x161;

1. 2. 3.

THREATH / ANCAMAN Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) Pembuangan air limbah ilegal/liar ke badan air, sungai Wabah penyakit disentri, kolera

Kendala/hambatan yang sering ditemui saat penyusunan baseline regional bidang pengelolaan air limbah adalah tidak tersedianya Detail Enginering Design (DED) untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain pengembangan jaringan air limbah mutlak dilaksanakan untuk pelayanan publik. Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi pembangunan jaringan air limbah akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 â&#x20AC;&#x201C; 4 kali.

Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Pengelolaan Air Limbah Kepala

Kasubag Perencanaan Jaringan

Kasubag Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

Kasubag Tata Usaha

Pembiayaan Pembiayaan pengelolan air limbah ini didasarkan kepada jumlah sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang ditanggung secara proporsional. Contoh Perhitungan Pembiayaan Cara menghitung sharing pendanaan dari APBD dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY yang bekerjasama berdasarkan jumlah sambungan rumahtangga dan non rumah tangga sebagai berikut: Kapasitas Instalasi Pengolah Air Limbah Biaya Operasi dan Pemeliharan

= 50.000 pelanggan = Rp. 3.000.000.000/tahun

a) Jumlah Sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta adalah sebesar 14.500 pelanggan b) Jumlah Sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman adalah sebesar 3.500 pelanggan c) Jumlah Sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul adalah sebesar 6.000 pelanggan

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Contoh penghitungan Beban sharing anggaran adalah sebagai berikut: Kota Kota Yogyakarta

Perhitungan Pembagian Biaya x 3.000.000.000

Biaya (Rp) 870.000.000

x 3.000.000.000

210.000.000

x 3.000.000.000

360.000.000

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Pemerintah Provinsi DIY

1.560.000.000

Total Biaya Operasi dan Pemeliharaan

3.000.000.000

Pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini bersedia/sepakat menutup kekurangan biaya operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Limbah dalam setiap tahunnya mengingat kepemilikan aset dari IPAL masih menjadi milik Pemerintah Propinsi DIY.

Pelaksanaan

1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x/minggu), dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas. 2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran berikut:

Kegiatan Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Air Limbah Skala Regional (DED, RAB) Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sampah Skala Kabupaten/Kota (DED, RAB) Pengembangan Kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan regional Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Pengembangan sarana dan prasarana Penyiapan Lahan

Kota Yogya

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

Monitoring Dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi sektor pengolahan air Dan Evaluasi limbah mengacu kepada beberapa hal berikut: 1. Kesepakatan Rencana Anggaran dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang meliputi: Belanja Pegawai/Karyawan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal. 2. Indikator Penilaian Kinerja Penyehatan Permukiman yang meliputi: Pegawai dan Kualifikasinya, Sarana dan Prasarana Penunjang, Kelembagaan Pengelola, Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan dalam proses monev Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah melakukan uji laboratorium terhadap: Kualitas Influent dan Efluent Pengolahan Air Limbah meliputi BOD dan COD. Sludge Instalasi Pengolah Air Limbah. Berikut adalah contoh Hasil Uji laboratorium tersebut: Hasil Uji Lab BATAN terhadap Sludge Pengolahan Limbah: No Parameter 1 Plumbum 2 Curium 3 Cadmium 4 Croom 5 Zeng µg/g = ppm

Satuan µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g

Hasil Uji Metode Uji 24/11/2009 31/12/2010 141.560 62.129 F-AAS 1014.400 565.161 F-AAS 3.600 26.774 F-AAS 73.160 2.839 F-AAS 1272.000 632.258 F-AAS

Hasil Uji lab BTKL PPM terhadap Sludge Pengolahan Limbah: No

Paramater

Satuan

1 2 3 4 5 6 7

P K Plumbum Cadmium Curium Croom Kadar Air

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %

Bak Fakultatif 1 timur 1957,6169 1153,9014 79,7831 2,2156 409,3469 125,1184 13,45

Hasil Uji Bak Fakultatif Bak 2 barat Fakultatif 2 timur 1612,6071 699,2265 1112,7184 407,1247 81,1951 40,4987 0,9456 < 0,2 384,5110 30,2697 133,8823 208,1934 10,13 1,75

Bak Fakultatif 2 barat 484,6425 614,5866 129,6425 < 0,2 213,3640 149,3689 3,34

Dengan Monitoring terhadap kualitas Influent dan Efluent serta Sludge dari Instalasi Pengolah Air Limbah diharapkan kualitas hasil pengolahan dapat senantiasa dikendalikan, ditingkatkan untuk mengurangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Hasil Kerjasama

Review Master Plan Air Limbah Perkotaan Yogyakarta

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3.3 DRAINASE Identifikasi Masalah

1. Terjadinya fungsi ganda saluran irigasi sekaligus menjadi saluran drainase 2. Ketidaksamaan kualitas dan kontruksi drainase di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 3. Lebar drainase di wilayah perbatasan tidak sinkron. 4. Terjadinya banyak genangan air akibat luapan drainase di wilayah perbatasan, sehingga muncul kebutuhan daerah tangkapan air, daerah resapan air dan retention pond. 5. Terjadinya cross utilitas antara drainase, pipa air minum, pipa limbah, kabel fiber optik. 6. Anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan drainase di wilayah perbatasan tidak sinkron. 7. Kualitas air di wilayah perkotaan tereduksi karena terkontaminasi polutan. 8. Pada kontruksi drainase terjadi sedimentasi saat musim kemarau dan meluap saat musim hujan karena perbedaan penanganan, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan. 9. Terdapat 11 sarana dan prasarana drainase di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan 10. Terdapat 5 sarana dan prasarana drainase di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan 11. Terdapat 15 sarana dan prasarana drainase di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan 12. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan. 13. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan 14. Peran serta swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan masih rendah

Ruang Lingkup 1. Pengelolaan prasarana dan sarana Drainase di wilayah Kawasan Perkotaan Kerjasama Yogakarta (4 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 8 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) yang meliputi saluran drainase pada ruas jalan Kabupaten/Kota. 2. Pengelolaan Sistem Drainase yang meliputi: a) Penyusunan Program dan perencanaan b) Pelaksanaan kegiatan yang meliputi: • penetapan jaringan drainase • status dan fungsi drainase • pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase • operasi dan pemeliharaan drainase • pembangunan sumur resapan air hujan • pembangunan kolam penampungan air (retention pond) 3. Pengawasan meliputi; sosialisasi, pengelolaan dampak lingkungan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Fokus Kerjasama

1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasana Drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2. Penanganan bersama pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase 3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana Drainase.

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana drainase dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan untuk mencegah banjir dan menghilangkan genangan akibat curah hujan yang tinggi di wilayah perkotaan Yogyakarta. Hasil Penyusunan Analisa SWOT

Kekuatan (Strengthen) 1. Master Plan pengelolaan drainase skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta) 2. Master Plan pengelolaan draianse skala regional sudah ada (Kota Yogyakarta) 3. Sistem informasi jaringan drainase sudah lengkap tersedia 4. Punya SDM yang cukup 5. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi drainase 6. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 7. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 8. Tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase (Kota Yogyakarta) 9. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna lahan. 10. Kondisi geografis/topografis wilayah

1. 2. 3.

Peluang (Opportunity) Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan untuk pengelolaan drainase Kerjasama pembiayaan pengelolaan drainase Public Private Partnership pengolahan drainase

Kendala/ Hambatan Saat Membuat Baseline Regional

Kelemahan (Weakness) 1. Master Plan pengelolaan drainase skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten Bantul) 2. Master Plan pengelolaan drainase skala Perkotaan belum ada (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) 3. Sistem iinformasi Jaringan drainase belum tersedia 4. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) 5. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten Bantul) 6. Permukiman sudah terlalu padat 7. Banyak sedimentasi pada jaringan drainase 8. Banyak sampah pada jaringan drainase 9. Banyak drainase yang berfungsi ganda sebagai irigasi 10. Belum adanya sumur resapan pada jaringan drainase 11. Terdapat cross utilitas pada jaringan drainase 12. Minimnya alokasi anggaran drainase 13. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta (Kabupaten Bantul) Ancaman (Threaths) 1. Banjir. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Wabah penyakit (disentri, kolera) 4. Perkembangan tikus yang tidak terkendali.

Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline regional bidang pengelolaan drainase adalah tidak tersedianya Detail Enginering Design (DED) untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain pengembangan jaringan air drainase mutlak dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi pembangunan jaringan drainase akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 â&#x20AC;&#x201C; 4 kali. Bentuk Wadah Lembaga/ Organisasi Sektor Drainase

Saat ini belum dibentuk institusi/kelembagaan baru. Yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran SKPD lintas sektoral (Bappeda, Dinas PU, Dinas Pengairan, Keuangan, Badan Lingkungan Hidup), dan lintas wilayah untuk saling berbagi peran dalam penyediaan, penanganan dan kerjasama pengelolaan antara Kota Yogyakarta/Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maupun dari pemerintah Propinsi DIY.

Pembiayaan

Pembiayaan pengelolaan drainase ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa operasi dan pemeliharaan drainase pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu pihak yang mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan. Selengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Drainase pada ruas jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta â&#x20AC;&#x201C; Kabupaten Bantul

Ruas jalan Kota Yogyakarta 700 m

Ruas jalan Kab. Bantul 300 m

Apabila secara fisik seperti gambar diatas, maka biaya operasi dan pemeliharaan saluran drainase pada ruas jalan tersebut dikelola oleh Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul melakukan hal yang sama untuk ruas jalan diperbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kondisi berikut: Ruas jalan Kota Yogyakarta 300 m

Hal

Ruas jalan Kab. Bantul 700 m

tersebut juga berlaku untuk drainase di ruas jalan di wilayah perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman ataupun antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul. Namun apabila secara fisik kepemilikan dan pemanfaatannya sama panjang sebagaimana gambar berikut:

Ruas jalan Kota Yogyakarta 500 m

Ruas jalan Kabupaten Bantul 500 m

maka biaya operasi dan pemeliharaan jalan menjadi tanggungjawab masing-masing daerah namun dengan sinkronisasi, keselarasan dan harmonisasi tentang dimensi dan kualitas drainase jalan dengan harapan tidak terjadi ketimpangan kualitas drainase jalan.

Pelaksanaan

1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu), dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama 2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran berikut.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kegiatan Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Drainase diwilayah Perkotaan Skala Regional (DED, RAB) Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Drainase Skala Kabupaten/Kota (DED, RAB) Pengembangan Kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan tingkat regional Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Pengembangan sarana dan prasarana

Monitoring & Evaluasi

Kota Yogya

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

1. Mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Yogyakarta 2. Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Sekretariat Bersama Kartamantul.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Hasil Kerjasama â&#x20AC;˘ Normalisasi Kali Belik di perbatasan Yogya-Sleman

Pembagian peran normalisasi Kali Belik

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3.4 AIR BERSIH Identifikasi Masalah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Ruang Lingkup Kerjasama

Penurunan kualitas air sumur di wilayah perkotaan. Penurunan kualitas air sungai di wilayah perkotaan. Penurunan kuantitas/debit air dari sumber mata air Peningkatan prosentase kandungan bakteri e-coly. Terbatasnya sumber mata air di masing-masing daerah Berkurangnya sumber mata air permukaan dan daerah tangkapan air Menampung air hujan (rain harvesting) untuk cadangan air belum menjadi kebiasaan masyarakat perkotaan Sumur dalam terkontaminasi polutan (Fe, Mn) Adanya cakupan pelayanan lintas wilayah administratif Cakupan pelayanan masing-masing PDAM belum merata ke seluruh masyarakat. PDAM terus merugi karena kebocoran masih tinggi Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan Terjadinya cross utilitas antara drainase, pipa air minum, pipa limbah, kabel fiber optik. Kerusakan jaringan pipa air minum yang lintas wilayah administratif. Belum adanya treatment/instalasi pengolah air bersih berteknologi tinggi. Perbedaan tarif dan pelayanan air bersih Perilaku masyarakat yang masih boros dalam menggunakan air Peran serta swasta dalam pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan masih rendah

1. Penyediaan dan pemanfaatan bersama sumber air, air baku dari instansi yang berwenang, prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi dan reservoir air guna penyediaan air bersih keperluan rumah tangga, perdagangan, dan industri bagi masyarakat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (5 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 14 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) 2. Pengelolaan dan pelayanan air bersih yang meliputi; a. Pengembangan penyediaan air bersih b. Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi dan reservoar air bersih. c. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa transmisi dan instalasi dengan prinsip pengelolaan perusahaan d. Pembentukan lembaga, organisasi dan tata kerja e. Pembiayaan f. Penetapan tarif dasar air bersih; g. Pengelolaan lingkungan hidup 3. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan bekerjasama dengan Pihak Swasta

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Fokus Kerjasama

1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2. Penanganan bersama pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan dan penyediaan Air Bersih 3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan air baku/air bersih di di wilayah perkotaan Yogyakarta. Hasil Penyusunan Analisa SWOT

Kekuatan (Strengthen) 1. Master Plan pengelolaan air bersih skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta) 2. Master Plan pengelolaan air bersih skala regional sudah ada 3. Sistem informasi jaringan air minum sudah lengkap tersedia (Kota Yogyakarta) 4. Punya SDM yang cukup 5. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi air bersih 6. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 7. Sumber Daya Keuangan memadai(Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 8. Tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih 9. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna lahan. 10. Kondisi geografis/topografis wilayah

1. 2. 3. 4.

Peluang (Opportunity) Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan untuk pengelolaan air bersih Kerjasama pembiayaan pengelolaan air bersih Public Private Partnership pengolahan air bersih

Kendala/ Hambatan Saat Membuat Baseline Regional

12. 13.

Kelemahan (Weakness) Master Plan pengelolaan air bersih skala Kab/Kota belum ada(Kabupaten Bantul) Master Plan pengelolaan air bersih skala Perkotaan belum ada (Kabupaten Bantul) Sistem iinformasi Jaringan air bersih belum tersedia (Kabupaten Bantul) Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) PDAM merugi terus2an (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul) Kualitas air bersih kurang bagus Sumur permukaan terkontaminasi polutan. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten Bantul) Permukiman sudah terlalu padat Banyak masyarakat belum terlayani jaringan pipa air bersih Terdapat cross utilitas dengan drainase, pipa air limbah Minimnya alokasi anggaran untuk air bersih Minimnya peran serta masyarakat dan swasta

1. 2. 3. 4.

Ancaman (Threaths) Banjir. Pencemaran lingkungan. Wabah penyakit (disentri, kolera) Perkembangan tikus yang tidak terkendali.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline regional bidang pengelolaan air bersih adalah tidak tersedianya Detail Enginering Design untuk kawasan-kawasan khusus yang berkembang dengan cepat, disisi lain pengembangan jaringan air bersih mutlak dilaksanakan peningkatan pelayanan kepada publik.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi pembangunan jaringan air bersih akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 â&#x20AC;&#x201C; 4 kali. Bentuk Wadah Lembaga/ Organisasi Sektor Air Bersih

Saat ini belum dibentuk institusi/kelembagaan baru. Yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran SKPD lintas sektoral (Bappeda, Dinas PU, PDAM, Dinas Pengairan, Keuangan, Badan Lingkungan Hidup), dan lintas wilayah untuk saling berbagi peran dalam penyediaan air bersih melalui kerjasama pengelolaan antara Kota Yogyakarta/Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maupun dari pemerintah Propinsi DIY.

Pembiayaan

Untuk infrastruktur air bersih yang melintasi wilayah perbatasan, dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DIY. Sedangkan Infrastruktur air bersih yang terdapat di dalam kabupaten/kota, dibiayai oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota. Saat ini sedang dijajaki kemungkinan pengembangan pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak swasta dengan mekanisme Public Private Partnership.

Pelaksanaan

1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu), dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama. 2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran berikut

KEGIATAN Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih diwilayah Perkotaan Skala Regional (DED, RAB) Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Kabupaten/Kota (DED, RAB) Pengembangan Kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan tingkat regional Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Pengembangan sarana dan prasarana

Monitoring dan Evaluasi

Kota Yogya

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang beranggotakan Kepala Bappeda Kota/ Kabupaten, Dirut PDAM, serta Kabag Perekonomian Kabupaten/Kota.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Hasil Kerjasama Pengelolaan Air Bersih Bersama yang bersumber dari mata air di Kab. Magelang dan air permukaan Sungai Progo

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3.5 TRANSPORTASI Identifikasi 1. Kuantitas armada angkutan umum Perkotaan berlebihan, sehingga load factor Masalah penumpang kecil (kurang dari 20%) 2. Armada angkutan barang memasuki wilayah Perkotaan, sehingga menambah beban jalan dan trasportasi. 3. Kualitas armada angkutan umum (penumpang/barang) di wilayah perkotaan semakin memburuk 4. Keamanan dan kenyamanan penumpang tidak terjamin (banyak pencopetan, kursi didalam angkutan umum banyak rusak) 5. Perkembangan kendaraan pribadi (mobil, motor) semakin meningkat setiap tahun. 6. Kemacetan lalu lintas di ruas-ruas jalan utama di wilayah perkotaan atupun diwilayah perbatasan. 7. Banyaknya parkir on street, yang mengakibatkan kapasitas jalan tereduksi 8. Fasilitas parkir off street kurang memadai. 9. Banyaknya armada angkutan yang ngetem sembarangan di simpang an. 10. Penempatan terminal/sub terminal yang tidak sesuai dengan tata ruang dan tata guna lahan. 11. Banyaknya armada angkutan umum (penumpang/barang) beroperasi/melayani sampai masuk ke wilayah administratif daerah lain. 12. Kualitas dan kuantitas Alat Pemberi Insyarat Lalu Lintas (APILL) di wilayah perbatasan kurang/tidak memadai. 13. Belum tersedianya Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan/Angkutan orang/Angkutan barang/ Simpul dan Terminal Transportasi / Jaringan Transportasi jalan dan rel kereta api perkotaan/Pengawasan dan Pembinaan 14. Dampak dari Issue lingkungan terkait transportasi

Ruang 1. Pengelolaan prasarana dan sarana Transportasi di wilayah Kawasan Perkotaan Lingkup Yogakarta (5 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 14 Kecamatan di wilayah Kota Kerjasama Yogyakarta dan 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) yang meliputi jaringan transportasi jalan primer dan sekunder dengan pertimbangan kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan serta ruang kegiatan. 2. Pengelolaan Sistem Transportasi yang meliputi; • Sub sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan yang meliputi; jaringan transportasi jalan, perlengkapan jalan (rambu, marka, APIL, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan, parkir) dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. • Sub sistem manajemen angkutan orang meliputi; reformasi angkutan publik, jaringan trayek, wilayah operasional, pengendalian jumlah moda, penyediaan sistem informasi manajemen angkutan orang (SIMA), prosedur dan mekanisme perijinan angkutan, pengaturan kendaraan tidak bermotor. • Sub sistem manajemen angkutan barang yang meliputi; jaringan lintas wilayah, uji teknik dan laik jalan, dispensasi jalan. • Sub sistem manajemen simpul/terminal transportasi jalan yang meliputi; perpaduan simpul, penempatan terminal angkutan orang, terminal angkutan barang, pangkalan dan tempat peristirahatan (rest area).

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

• Sub sistem jaringan transportasi jalan dan rel kereta api perkotaan yang meliputi; pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia. • Sub sistem pembinaan, sosialisasi dan pengawasan yang meliputi; kegiatan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta. • Pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi; pengendalian pencemaran udara dan kebisingan. Fokus Kerjasama

1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2. Penanganan bersama permasalahan Transportasi Perkotaan 3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana Transportasi

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana Transportasi dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan.

Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN 1. Master Plan pengelolaan Transportasi skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 2. Master Plan pengelolaan Transportasi skala Perkotaan sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 3. Jaringan rute Transportasi Perkotaan sudah lengkap tersedia 4. Lampu APILL lengkap tersedia 5. Moda transportasi lengkap tersedia 6. Punya SDM yang cukup 7. Sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi 8. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 9. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 10. Tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Transportasi (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 11. Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna lahan. 12. Kondisi geografis/topografis wilayah

1. 2. 3.

OPPORTUNITY / PELUANG Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan untuk pengelolaan Transportasi Kerjasama pembiayaan pengelolaan Transportasi Public Private Partnership pengolahan Transportasi.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

WEAKNESS / KELEMAHAN Master Plan pengelolaan transportasi skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten Bantul) Master Plan pengelolaan transportasi skala Perkotaan belum ada (Kabupaten Bantul) Lampu APILL belum lengkap tersedia Jumlah armada bus angkutan penumpang berlebih Keamanan dalam angkutan publik tidak terjamin Load factor dibawah 20% Moda transportasi belum lengkap tersedia Jaringan rute Transportasi belum tersedia Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten Bantul) Jalan Perkotaan sudah terlalu padat Minimnya alokasi anggaran untuk Transportasi Minimnya peran serta masyarakat dan swasta. (Kabupaten Bantul)

THREATH / ANCAMAN Pencemaran lingkungan (emisi gas buang)

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kendala/ Hambatan Saat Membuat Baseline Regional

Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline regional bidang pengelolaan Transportasi adalah tidak tersedianya Detail Enginering Design untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain pengembangan jaringan Transportasi mutlak dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 â&#x20AC;&#x201C; 4 kali.

Bentuk Wadah Lembaga/Organisasi Sektor Transportasi Kepala UPT Trans Jogja

Kasubag Perencanaan

Kasubag Operasi dan Pemeliharaan

Kasubag Tata Usaha

Pembiayaan Pembiayaan, pengelolaan sistem transportasi dan pengelolaan dampak lingkungan ditanggung bersama Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi DIY.

Contoh Role Sharing Pembiayaan dalam Pengembangan Trans Jogja Kegiatan Studi tentang Angkutan Publik Perkotaan Pengadaan 20 Armada Bus Tahap 1 Pengadaan Bus Tahap 2 Survey rute dan penempatan lokasi shelter Penyiapan dan Pembangunan Shelter

Penanggunjawab Pelaksanaan Dinas Perhubungan Propinsi DIY BSTP Direktorat Jendral Perhubungan Darat PT. Jogja Tugu Trans Sekber Kartamantul Tahap 1 di wilayah Kota Yogyakarta Tahap 2 di wilayah Perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Sumber Dana APBD APBN Konsorsium Swasta Sekber Kartamantul Swasta APBD Provinsi DIY

Pelaksanaan 1. Sekber Kartamantul mengatur pertemuan rutin berkala (2x setiap minggu), dengan topik pembahasan sesuai ruang lingkup kerjasama diatas. 2. Perumusan, Penetapan dan Kesepakatan pembagian peran, sebagai berikut.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kegiatan Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan Skala Regional Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan Skala Kab/Kota Pengembangan Kelembagaan Kab/Kota Pengembangan Kelembagaan regional Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Pengembangan sarana dan prasarana Penyiapan Lahan (untuk Shelter, dan fasilitas pendukung lain)

Monitoring & Evaluasi

Kota Yogya

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

1. Mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan Yogyakarta 2. Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan.

Kegiatan monitoring evaluasi KAD Kartamantul di sektor transportasi yang telah dilakukan adalah evaluasi terhadap implementasi Trans Yogya. Kegiatan monev yang telah dilakukan meliputi kegiatan evaluasi Trans Yogya baik secara internal maupun secara eksternal: 1) Evaluasi Internal Trans Jogja , meliputi kinerja efektifitas dan efisiensi dari moda Trans Jogja sebagai moda transportasi umum utama di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, baik dari sisi operasional/teknis maupun kelembagaannya. Hasil dari evaluasi internal: Keberadaan Shelter Trans Jogja yang dianggap masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat dari beberapa fungsi guna lahan perkotaan, terutama perumahan. Jalur trayek Trans Jogja cenderung melewati kawasan pariwisata dan kurang efisien untuk memebuhi kecenderungan arah mobilisasi masyarakat perkotaan Yogyakarta-NanggulanKembang-Tegalsari-Temon Adanya kecenderungan jalur trayek Trans Jogja yang melewati wilayah perkotaan secara horizontal, sehingga jalur dari utara-selatan perkotaan serta sebaliknya kurang diakomodasi. Permasalahan kelembagaan dari pengelolaan moda Transportasi Trans Jogja yang masih rancu dan terlalu parsial menyebabkan operasi dari moda Trans Jogja kurang pengawasan lebih lanjut. Efisiensi waktu dari perjalanan Trans Jogja dianggap masih belum bisa dipastikan, karena adanya faktor diluar dugaan yang menyebabkan mobilisasi moda Trans Jogja terhambat. Jauhnya keberadaan shelter Trans Jogja membutuhkan adanya moda transit (pengganti) yang masih belum dapat terakomodasi hingga saat ini Penentuan tarif Trans Jogja yang menggunakan 50% subsidi dari pemerintah tidak dapat dipertahankan seperti kondisi saat ini secara berkepanjangan.

2) Evaluasi Eksternal Trans Jogja, meliputi aspek efisiensi dan efektivitas dari fungsi awal moda Trans Jogja yang direncanakan menjadi moda transportasi umum utama di Perkotaan Yogyakarta.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Hasil dari evaluasi eksternal: Jalur trayek Trans Jogja mengalami overlap dengan jalur bus umum biasa, menyebabkan adanya kecenderungan penurunan pendapatan dari bus kota umum. Kurangnya kesadaran dari masyarakat lokal perkotaan Yogyakarta yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan mobilisasi, terutama sepeda motor , sehingga moda Transportasi Trans Jogja masih belum efektif dalam mengakomodasi masyarakat untuk berpindah moda. Konsep sistem jalur Trans Jogja yang masih belum sinkron dengan konsep zonasi perkotaan Yogyakarta. Adanya rencana untuk penambahan shelter baru untuk moda Trans Jogja masih mengalami kendala dalam hal perizinan lahan.

Dalam evaluasi tersebut, dilakukan beberapa kegiatan studi analisis yang meliputi: 1. Analisis Load Factor Moda Trans Yogya Dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari moda transportasi Trans Jogja dengan menggunakan data SMTS UPDT Trans Jogja yang manjadi sub-bagian di Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Load Factor merupakan angka yang didapatkan dari jumlah penumpang dibandingkan dengan kapasitas maksimal armada, dengan rumusan berikut:

Keterangan : LF : Load Factor/factor muat armada

: Jumlah penumpang dikalikan panjang perjalanan dalam satuan waktu tertentu P : Jumlah penumpang per jam pada seksi terpadat

!" # $ : Jumlah perjalanan bus dikalikan panjang trayek dalam satu satuan waktu tertentu C : Kapasitas kendaraan (daya angkut orang) Sedangkan pengukuran keoptimalan armada dari aspek Load Factor mempunyai beberapa indikator â&#x20AC;&#x201C; indikator yang didasarkan pada SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat no.AJ 206/DRJD/2002. A. Skor 6, dengan parameter LF â&#x2030;Ľ 70%, maka diklasifikasikan BAIK SEKALI B. Skor 5, dengan parameter LF 60% â&#x2030;¤ X < 70%, maka diklasifikasikan CUKUP BAIK C. Skor 4, dengan parameter LF 40% â&#x2030;¤ X < 50%, maka diklasifikasikan BAIK D. Skor 3, dengan parameter LF 30% â&#x2030;¤ X < 40%, maka diklasifikasikan CUKUP E. Skor 2, dengan parameter LF 20% â&#x2030;¤ X < 30%, maka diklasifikasikan KURANG F. Skor 1, dengan parameter X < LF 20%, maka diklasifikasikan KURANG SEKALI Selanjutnya, untuk melihat bagaimana perbandingan angka dan trend Load Factor antar jalur Trans Jogja, digunakan representasi grafik gabungan Load Factor ke-6 jalur Trans Jogja dari data Load Factor yang didapatkan setiap bulannya pada tahun 2009.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Rata -Rata Load Factor Jalur 1A Rata -Rata Load Factor Jalur 1B Rata - rata Load Factor Jalur 2A Rata - rata Load Factor Jalur 2B Rata - rata Load Factor Jalur 3A Rata - Rata Load Factor Jalur 3B

Gambar 3.2.1.1 Perbandingan rata-rata Load Factor Antar Jalur Bus Trans Jogja Sumber : UPDT Trans Jogja DISHUB PROVINSI, 2010 Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa selalu ada kecenderungan peningkatan Load Factor pada setiap bulannya • Jalur yang mempunyai Load Factor paling tinggi adalah pada Jalur 1A, yang berdasarkan parameter Dirjen Perhubungan Darat termasuk dalam klasifikasi CUKUP • Jalur tipe A,yaitu jakur 1A,2A, dan 3A cenderung mempunyai angka Load Factor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai Load Factor Trans Jogja jalur B (jalur 1B,jalur 2B,dan jalur 3B • Jalur tipe B, yang terdiri dari 1B, 2B, dan 3B cenderung mempunyai rata – rata Load Factor yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jalur tipe A. • Moda Angkutan Trans Jogja mempunyai rata – rata Load Factor sebesar 35,03 %, yang masih berada pada klasifikasi CUKUP, masih jauh dibawah target.

2. Analisis Keterkaitan Jalur Trans Jogja dengan Moda Transportasi lain Dari hasil analisis tersebut diperoleh data mengenai penumpukan (overlap) antara moda Trans Yogya dengan bus kota, berikut representasinya dalam bentuk peta

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3. Menyebarkan kuesioner Taste &Preference dan Willingness to Pay kepada masyarakat, mencakup informasi tentang: Presentase pengeluaran transportasi dari pengeluaran keseluruhan Kepemilikan kendaraan Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja Pemakaian kendaraan bermotor Preferensi Penggunaan Kendaraan Umum Alasan Memilih Kedaraan Umum Dibandingkan Kendaraan Pribadi Willingness to Pay yaitu biaya yang ingin dikeluarkan untuk sektor transportasi

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Hasil Kerjasama Reformasi Angkutan Publik melalui Trans Jogja berupa: penetapan rute Bus Trans Jogja, penetapan lokasi shelter & penambahan shelter baru, Sharing shelter, pengembangan rute baru

Sumber: Sekber Kartamantul, 2011

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3.6 JALAN Identifikasi Masalah

1. Ketidaksamaan kualitas dan utilitas (penerangan jalan umum, trotoar) jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 2. Ketidaksamaan ROI dan damija (daerah milik jalan) di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 3. Dimensi, kualitas dan utilitas pendukung jalan di wilayah perbatasan tidak seimbang. 4. Lebar trotoar jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron. 5. Daerah milik jalan (damija) banyak digunakan oleh penduduk secara ilegal. 6. Ijin “in gang” jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron 7. Fasilitas dan kualitas lampu penerangan jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron. 8. Anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron. 9. Terdapat 12 ruas jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan 10. Terdapat 7 ruas jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan 11. Terdapat 16 ruas jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul yang membutuhkan sinkronisasi pengelolaan 12. Penetapan status, fungsi dan kelas jalan belum sinkron. 13. Belum ada institusi/kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap pengelolaan dan pengembangan jalan perkotaan. 14. Belum ada pembagian kontribusi/sharing terhadap pembiayaan pengelolaan jalan perkotaan 15. Peran serta swasta dalam pengelolaan jalan perkotaan masih rendah

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Pengelolaan prasarana dan sarana Jalan di wilayah Kawasan Perkotaan Yogakarta (4 Kecamatan di Kabupaten Bantul, 8 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) yang meliputi jaringan jalan yang berstatus jalan Kabupaten/Kota. 2. Pengelolaan Sistem Jalan yang meliputi; a) Penyusunan Program dan perencanaan b) Pelaksanaan kegiatan yang meliputi; • penetapan jaringan jalan yang terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal, disesuaikan dengan bentuk database pada sistem informasi prasarana jalan. • status dan fungsi dan kelas jalan, dimaksudkan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. • pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan, operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi rutin yang pelaksanaannya mempertimbangkan Sistem Manajemen dan Rekayasa lalu lintas jalan (rambu, marka, APIL, alat pengendali lalu lintas, PJU, pohon perindang, drainase pengatusan jalan, trotoar) 4. Pengawasan meliputi; sosialisasi, pemberian ijin dispensasi jalan, pengelolaan dampak lingkungan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Fokus Kerjasama

1. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasana Jalan Kawasan Perkotaan Yogyakarta 2. Penanganan bersama pembangunan, peningkatan,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 3. Peningkatan peran serta swasta dalam Pengelolaan Sarana dan Prasana Jalan.

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana Jalan dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan. Hasil Penyusunan Analisa SWOT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

STRENGTHEN/KEKUATAN Master Plan pengelolaan jalan skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) Master Plan pengelolaan jalan skala perkotaan sudah ada (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) Punya SDM yang cukup Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) Sumber Daya Keuangan memadai(Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) Tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan jalan (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) Rencana Tata Ruang Wilayah tentang tata guna lahan. Kondisi geografis/topografis wilayah

OPPORTUNITY / PELUANG Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan untuk pengelolaan jalan Kerjasama pembiayaan pengelolaan jalan Public Private Partnership pengolahan jalan.

Kendala/ Hambatan Saat Membuat Baseline Regional

WEAKNESS / KELEMAHAN Master Plan pengelolaan jalan skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten Bantul) 2. Master Plan pengelolaan jalan skala Perkotaan belum ada (Kabupaten Bantul) 3. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) 4. Sumber Daya Keuangan terbatas (Kabupaten Bantul) 5. Permukiman sudah terlalu padat 6. Kondisi jalan di wilayah perbatasan ketiga daerah kondisinya jelek. 7. Minimnya alokasi anggaran untuk jalan. 8. Pengelolaan jalan di wilayah perbatasan tidak sinkron 9. Dimensi, kualitas jalan diwilayah perbatasan tidak seimbang 10. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta 1.

1. 2.

THREATH / ANCAMAN Komplain masyarakat Infrastruktur jalan perkotaan tidak sinkron

Kendala/hambatan yang sering ditemui saat melakukan penyusunan baseline regional bidang pengelolaan jalan adalah tidak tersedianya Detail Enginering Design untuk kawasan-kawasan khusus yang tumbuh kembang cepat, disisi lain pengembangan jaringan jalan mutlak dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik. Tahapan berikutnya adalah mendiskusikannya dengan seluruh tokoh kunci yang telah diidentifikasi ditambah dengan tokoh masyarakat setempat dimana lokasi pengembangan, lokasi pembangunan jaringan jalan akan dilakukan. Diskusi fokus ini biasanya dilakukan 3 â&#x20AC;&#x201C; 4 kali.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bentuk Wadah Lembaga/ Organisasi Sektor Jalan

1. Penyusunan Program dan Perencanaan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota/ Propinsi DIY 2. Penetapan Jaringan Jalan kolektor, jalan lokal dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota/Propinsi DIY. 3. Penetapan status, fungsi dan kelas Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota/Propinsi DIY. 4. Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharan Jaringan Jalan kolektor, jalan lokal dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota/ Propinsi DIY.

Pembiayaan

Pembiayaan mengikuti mekanisme berikut: operasi dan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu pihak yang mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan, seperti contoh berikut.

Ruas jalan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta â&#x20AC;&#x201C; Kabupaten Sleman

Ruas jalan Kota Yogyakarta 700 m

Ruas jalan Kab. Bantul 300 m

Apabila secara fisik seperti gambar diatas, maka biaya operasi dan pemeliharaan jalan tersebut dikelola oleh Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul melakukan hal yang sama untuk ruas jalan diperbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kondisi sebagai berikut:

Ruas jalan Kota Yogyakarta 300 m

Ruas jalan Kab. Bantul 700 m

Hal tersebut juga berlaku untuk ruas jalan di wilayah perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman ataupun antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul. Namun apabila secara fisik kepemilikan dan pemanfaatannya sama panjang sebagaimana gambar berikut:

Ruas jalan Kota Yogyakarta 500 m

Ruas jalan Kabupaten Bantul 500 m

Maka biaya operasi dan pemeliharaan jalan menjadi tanggungjawab masing-masing daerah namun dengan sinkronisasi, keselarasan dan harmonisasi tentang dimensi dan kualitas jalan dengan harapan tidak terjadi ketimpangan kualitas jalan.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

KEGIATAN Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan diwilayah Perkotaan Skala Regional (DED, RAB) Penyusunan dan Review Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan Perkotaan Skala Kabupaten/Kota (DED, RAB) Pengembangan Kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan tingkat regional Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Pengembangan sarana dan prasarana

Kota Yogya

Kabupaten Sleman

Kabupaten Bantul

Provinsi DIY

Monitoring 1. Mengacu pada Master Plan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan Perkotaan & Evaluasi Yogyakarta 2. Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transoprtasi Perkotaan. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Sekretariat Bersama Kartamantul.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3.7 KESEHATAN Identifikasi 1. Masalah

Terjadinya penyakit endemik yang mengakibatkan kasus/kejadian yang luar biasa dan mengakibatkan terjadinya korban jiwa di wilayah perbatasan/Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Leptospirosis, Demam Berdarah Dengue, Cikungunya dll) 2. Perlunya Transfer Services (rujukan pelayanan) meliputi: pelayanan emergency case pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan pada kasus endemik dll. 3. Ketidaksiapan/ketidaktauan masyarakat terhadap antisipasi dan penanganan kasus endemik yang terjadi, sehingga kasus/kejadian luar biasa penyakit endemik selalu saja terjadi. 4. Belum adanya regulasi yang memayungi penanganan kasus/kejadian luar biasa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, 5. Penanganan kasus endemik masih bersifat lokal, belum merupakan langkah regional. 6. Pola Hidup Bersih dan Sehat belum menjadi kebiasaan/perilaku masyarakat. 7. Belum adanya Early Warning System/Mitigasi terkait terjadinya kasus/kejadian luar biasa penyakit endemik 8. Belum adanya rencana aksi bersama Kabupaten/Kota penanganan kasus endemik 9. Penanganan penyakit endemik masih bersifat parsial, hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan saja. 10. Belum adanya alokasi anggaran untuk penanganan kejadian luar biasa penyakit endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Rencana Aksi Bersama Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit Endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, meliputi: c) Penyusunan Program dan Perencanaan Kegiatan d) Pelaksanaan kegiatan: • Penyusunan dan Penetapan aksi bersama • Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan • Pengawasan meliputi; sosialisasi, pengelolaan dampak lingkungan. • Pembiayaan mengatur sharing dan kontribusi pembiayaan dalam pelaksanaan Aksi Bersama Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit Endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. 2. Cakupan wilayah Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit Endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terdiri dari (5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul, 14 Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman) 3. Monitoring dan Evaluasi, mengacu pada Rencana Aksi Bersama Penanganan Kasus Penyakit Endemik Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Fokus Kerjasama

1. Rencana Aksi Bersama Penanganan Kasus/kejadian luar biasa penyakit endemik meliputi regulasi, kelembagaan, pembiayaan, program kegiatan dll 2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

Mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan saling menguntungkan dalam penanganan kasus penyakit endemik dengan tujuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Hasil Penyusunan Analisa SWOT STRENGTHEN/KEKUATAN 1. Master Plan pengelolaan bidang kesehatan skala Kab/Kota sudah ada (Kota Yogyakarta) 2. Master Plan pengelolaan bidang kesehatan skala perkotaan sudah ada (Kota Yogyakarta) 3. Punya SDM yang cukup 4. Pendapatan Asli Daerah Besar (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 5. Sumber Daya Keuangan memadai (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman) 6. Kondisi geografis/topografis wilayah

OPPORTUNITY / PELUANG 1. Kerjasama penanganan dengan daerah yang berbatasan untuk pengelolaan bidang kesehatan 2. Kerjasama pembiayaan pengelolaan bidang kesehatan 3. Public Private Partnership pengelolaan kesehatan

WEAKNESS / KELEMAHAN 1. Master Plan pengelolaan bidang kesehatan skala Kab/Kota belum ada (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) 2. Master Plan pengelolaan bidang kesehatan skala Perkotaan belum ada (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) 3. Pendapatan Asli Daerah kecil (Kabupaten Bantul) 4. Sumber Daya Keuangan terbatas(Kabupaten Bantul) 5. Minimnya alokasi anggaran bidang kesehatan 6. Pengelolaan kesehatan di wilayah perbatasan tidak sinkron 7. Minimnya peran serta masyarakat dan swasta 8. Pemahaman masyarakat terhadap penyakit endemik rendah. 9. Masing-masing daerah mengalokasikan anggaran sendiri dalam penanganan penyakit endemik/kejadian luar biasa. THREATH / ANCAMAN 1. Komplain masyarakat 2. Semakin banyak korban jatuh. 3. Penyakit endemik/kejadian luar tertangani

biasa

tidak

Bentuk Wadah Lembaga/ Organisasi Sektor Kesehatan

Saat ini belum dibentuk institusi/kelembagaan baru. Yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran SKPD lintas sektoral (Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan, Keuangan, Badan Lingkungan Hidup), dan lintas wilayah Kota Yogyakarta/Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maupun dari pemerintah Propinsi DIY, untuk saling berbagi peran dalam menangani penyakit endemik/kejadian luar biasa secara bersama.

Pembiayaan

Mekanisme sharing dan kontribusi pembiayaan dalam pelaksanaan Aksi Bersama Penanganan Kasus/Kejadian Luar Biasa Penyakit Endemik di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dilakukan dengan aturan: â&#x2C6;&#x161; Kebutuhan pendanaan yang bersifat lintas wilayah administratif didanai oleh Pemprov DIY â&#x2C6;&#x161; Kebutuhan pendanaan yang bersifat lokal dibebankan kepada APBD Kab/Kota masing-masing

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pelaksanaan

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang antisipasi penyakit endemik dan KLB, 2. Pelatihan kader masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang langkah preventif dan kuratif terhadap penyakit endemik dan KLB, 3. Pembasmian sumber â&#x20AC;&#x201C; sumber penyebaran penyakit endemik.

Monitoring & Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Prov. DIY serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada Rencana Aksi Bersama Penanganan Kasus Penyakit Endemik Wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta, khususnya terkait dengan tindakan preventif, antisipatif maupun kuratif.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN PERJANJIAN BERSAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN 1 CATATAN

ISI PERJANJIAN KERJASAMA PERJANJIAN BERSAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA

Tampilkan objek kerjasama secara jelas di halaman depan dalam naskah perjanjian.

TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH DI PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

Logo

Cantumkan Nomor Perjanjian sesuai dengan urutan nomor dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang bekerja sama, dan diurutkan berdasarkan nama daerah yang melakukan perjanjian.

Logo

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Bantul PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUATAN AKHIR (TPA) SAMPAH DI PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

07/Perj/Bt/2001 05/PK.KDH/2001 02/PK/2001

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson, Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini : Tuliskan nama pejabat/tokoh kunci pengambil kebijakan tertinggi di masing-masing daerah. Perhatikan bahwa penulisan nama, gelar, titel harus disepakati dan dikonsultasikan kepada Bagian Hukum/Bagian Kerjasama dari daerah yang melakukan perjanjian kerjasama

1. Nama : Drs. H.M. Idham Samawi Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kebupaten Bantul, berkedudukan di komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. Ibnu Subiyanto, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut TPA dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I DASAR DAN TUJUAN Pasal 1

Dasar dan Tujuan perjanjian Kerjasama dijelaskan dalam Bab I dokumen perjanjian kerjasama yang memuat regulasi acuan dilakukannya perjanjian kerjasama baik di tingkat Provinsi ataupun dari masing-masing daerah yang melakukan kerjasama. Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama berperan penting dalam hal ini.

Dasar perjanjian kerjasama : 1. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 2. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658.1/0777 tanggal 5 April 2000 perihal Penyerahan Pengelolaan TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tentukan dan definisikan secara jelas tujuan dilaksanakannya kerjasama.

Pasal 2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis di lingkungan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Cantumkan secara jelas Ruang Lingkup/Cakupan dari perjanjian KAD meliputi: Jenis pelayanan secara rinci, Wilayah yang akan menjadi lokasi kerjasama. Tokoh kunci yang terlibat dalam penetapan bagian ini adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Organisasi, Bagian Hukum

Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana TPA bagi wilayah PerkotaanYogyakarta meliputi: 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Pleret; d) Kecamatan Sewon; e) Kecamatan Piyungan; 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo; 3. Sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Berbah; e) Kecamatan Depok; f) Kecamatan Sleman; g) Kecamatan Ngemplak; h) Kecamatan Kalasan; i) Kecamatan Godean;

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian ini kembali menegaskan secara jelas rincian dari obyek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan. Tokoh kunci yang terlibat dalam penetapan bagian ini adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup

Jelaskan mekanisme pengelolaan objek kerjasama (dalam hal ini TPA), meliputi: sistem pengelolaan, pembagian peran dari obyek dan kegiatan yang dikerjasamakan. Tokoh kunci yang terlibat dalam penetapan bagian ini adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup

b. Pengelolaan TPA meliputi: 1. pengelolaan operasi dan pemeliharaan; 2. pengembangan prasarana dan sarana; 3. pembentukan organisasi dan tata kerja; 4. penetapan dan pendapatan personil; 5. pengelolaan lingkungan hidup; dan 6. pembiayaan dan pengembangan prasarana.

BAB III PENGELOLAAN TPA Bagian Pertama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Pasal4 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 adalah sebagai berikut : a. TPA dikelola secara bersama dengan sistem sanitary landfill sesuai dengan petunjuk teknik operasi dan pemeliharaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I perjanjian ini; b. perawatan dan pemeliharaan alat berat serta prasarana dan sarana fisik; c. pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai jalur pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Bantul menuju TPA; d. ruas-ruas jalan pada jalur sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan bersama, sebagaimana tersebut pada Lampiran II perjanjian ini; e. pengelolaan operasi dan pemeliharaan dilakukan secara bergantian di antara para pihak dan ditetapkan bersama sebelum tahun anggaran berikutnya. Bagian Kedua Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasal5

Tentukan juga kemungkinan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kerjasama

Pengembangan prasarana dan sarana TPA dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut Lampiran III perjanjian ini.

Bagian Ketiga Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Paragraf 1 Pembentukan Organisasi Pasal6 Tetapkan secara jelas kebutuhan organisasi pendukung dari obyek dan

(1) Pembentukan organisasi pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditetapkan bersama didasari atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

kegiatan yang dikerjasamakan (seperti contoh Pasal 6 dan 7). Tokoh kunci yang terlibat dalam penetapan bagian ini adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi

(2) Organisasi pengelolaan terdiri atas organisasi pengelolaan dan organisasi UnitPengelola TPA, dengan susunan sebagai berikut : a. Pembina; b. Pengawas; c. Instansi Penanggung Jawab Kegiatan; d. Unit Pengelola TPA.

Paragraf 2 Pembina Pasal7 (1) Pembina terdiri atas Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta. (2) Pembina mempunyai fungsi pembinaan dan koordinasi. (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Pembina mempunyai tugas mengarahkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan TPA. Paragraf 3 Pengawas Pasal8 Tentukan mekanisme pengawasan (seperti contoh Pasal 8, 9 dan 10) terhadap pelaksanaan kerjasama yang meliputi: Kedudukan dan fungsi pengawas dalam organisasi pengelola objek kerjasama, Personil pelaksana pengawas, Tupoksi masing â&#x20AC;&#x201C; masing personil pelaksana pengawasan Libatkan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, anggota DPRD dalam tim pengawas ini seperti yang dilakukan KAD Kartamantul.

(1) Pengawas terdiri atas Sekretariat Bersama dan Tim Pengawas (2) Sekretariat Bersama diatur dalam Keputusan Bersama para pihak. Pasal9 (1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawasan kegiatan pengelolaan TPA. (2) Tim Pengawas terdiri atas kepala instansi yang menangani bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup serta lintas pelaku pada masing-masing Kabupaten/ Kota. (3) Susunan personalia Tim Pengawas terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. (4) Ketua Tim Pengawas adalah kepala instansi yang menangani di bidang perencanaan pada Kabupaten atau kota yang mengelola. (5) Sekretaris Tim Pengawas adalah kepala instansi yang menangani bidang lingkungan hidup. (6) Tim Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota yang mengelola.

100

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

P a s a l 10 (1) Tim Pengawas mempunyai fungsi pengawasan kegiatan pengelolaan TPA di bidang teknik, administrasi, dan keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala unit pengelola TPA serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan sertamemberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota yang mengelola. Paragraf 4 Instansi Penanggung Jawab Kegiatan P a s a l 11 Tentukan secara jelas instansi/SKPD yang menjadi penanggung jawab kegiatan kerjasama, beserta uraian tugas dan fungsinya dalam kerjasama yang akan dilakukan. â&#x2020;&#x2019;

Merujuk ke contoh perjanjian ini, yang dimaksud dengan instasi yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum. Akan lebih baik jika Dinas Pekerjaan Umum ini juga dituliskan/disebutkan.

(1) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan adalah instansi yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang persampahan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Instansi Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan usulan yang diajukan oleh kepala pengelola dan disetujui oleh sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, dan disahkan oleh Tim Pengawas; b. mengurus dan mengelola kekayaan TPA; c. mengendalikan operasional pengelolaan; d. meningkatkan dan mengembangkan fungsi; e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f. meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia; g. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kepada Bupati atau Walikota dan Tim Pengawas serta Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Paragraf 5 Tata Kerja P a s a l 12

Tentukan dan jelaskan mekanisme dan tata kerja dari masing-masing organisasi pendukung kerjasama. Hal ini bisa diuraikan dalam lembar tersendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari dokumen perjanjian. Tokoh kunci yang terlibat dalam penetapan mekanisme dan tata kerja adalah Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

Ketentuan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV perjanjian ini.

101

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Keempat Penetapan dan Pendapatan Personil P a s a l 13 Tetapkan personil yang terlibat dalam kerjasama dan skema pemberian kompensasinya (seperti insentif, tunjangan, ataupun pendapatan), yang didiskusikan oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Bagian Keuangan.

(1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi yang terdiri atas personil pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta serta pengawai harian lepas. (2) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala instansi penanggung jawab kegiatan. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil yang duduk dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan bersama oleh para pihak. (4) Insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan TPA ditetapkan bersama oleh para pihak. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan TPA diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengelolaan Lingkungan Hidup P a s a l 14 Tentukan juga mekanisme pengelolaan dampak yang mungkin timbul dari kegiatan kerjasama. Dalam contoh ini yaitu berupa Pengelolaan Lingkungan Hidup menyangkut aspek pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian dari lahan dan lingkungan dari obyek yang dikerjasamakan. Tokoh kunci yang terlibat dalam penetapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup.

(1) Kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan resiko keamanan yang timbul sebagai dampak keberadaan TPA wajib diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung bersama. (3) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pengelola operasi dan pemeliharaan TPA bekerjasama dengan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten Bantul. (4) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

102

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Keenam Pembiayaan dan Pengembangan Prasarana P a s a l 15 Tentukan mekanisme pembiayaan (Pasal 15-16) kerjasama yang meliputi:

Jenis-jenis biaya operasional dan pemeliharaan, Sumber pendanaan, Penganggaran biaya operasional dan pemeliharaan, Pembagian pembebanan pembiayaan serta pembagian keuntungan

Tokoh kunci yang terlibat dalam hal ini adalah adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, perwakilan Komisi C DPRD dari para pihak.

(1) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama secara proporsional sesuai volume sampah yang dibuang ke TPA diperhitungkan pada tahun anggaran sebelumnya. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA yang ditetapkan bersama para pihak. (3) Pembayaran/penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap tiap triwulan dan dimulai pada setiap tahun anggaran, melalui instansi yang berwenang mengelola Keuangan Daerah. (4) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor. BAB IV PENARIKAN DAN PEMBAGIAN RETRIBUSI SETEMPAT PADA TPA P a s a l 16 (1) Pembuangan sampah selain yang dikelola oleh para pihak di TPA dibebani retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang berlaku. (2) PIHAK PERTAMA memperoleh bagian 40% (empat puluh persen) dari pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan TPA. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Pertama Kewajiban dan Hak Para Pihak P a s a l 17

Tetapkan secara detil hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerjasama berdasarkan konsekuensi dari dari obyek yang dikerjasamakan; role sharing dari para pihak; serta peluang penggalian sumber dana lain.

Para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menganggarkan biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini pada setiap tahun anggaran, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing; b. para pihak melaksanakan pembinaan kepada instansi terkait di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini.

103

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tokoh kunci yang terlibat dalam hal ini adalah adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, perwakilan Komisi C DPRD dari para pihak.

P a s a l 18 Para pihak mempunyai hak untuk memanfaatkan TPA serta jalur jalan di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sebagai jalur pengangkutan sampah ke TPA. Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola P a s a l 19 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola TPA berkewajiban sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA secara sanitary landfill; b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat beserta seluruh prasarana dan sarana; c. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan yang telah ditetapkan sebagai jalur pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Bantul menuju TPA. d. melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana TPA sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama; e. bertanggung jawab terhadap upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; f. menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA 40% dari perolehan retribusi sebagai dimaksud pada pasal 15 ayat (2); g. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan TPA setiap triwulan kepada para pihak. P a s a l 20 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan berhak untuk menerima dana pengelolaan operasi dan pemeliharaan TPA dari para pihak. BAB VI JANGKA WAKTU P a s a l 21

Tetapkan jangka waktu pelaksanaan kerjasama secara jelas dilengkapi dengan kemungkinan perpanjangan dan penghentian kerjasama.

(1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan. (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan. (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

Tokoh kunci yang terlibat dalam hal ini adalah adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, perwakilan Komisi C DPRD dari para pihak.

104

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB VII SANKSI P a s a l 22 Tentukan juga kemungkinan pemberian sanksi yang disepakati sebagai akibat dari penyimpangan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

(1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar biaya operasi dan pemeliharaan, maka para pihak tidak diperbolehkan membuang sampah di lokasi TPA. (2) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 2 (dua) minggu maka akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.

Tokoh kunci yang terlibat dalam hal ini adalah adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, perwakilan Komisi C DPRD dari para pihak. BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 23 Tetapkan mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian kerjasama, Tokoh kunci yang terlibat dalam hal ini adalah adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, perwakilan Komisi C DPRD dari para pihak, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.

BAB X KETENTUAN PENUTUP P a s a l 24 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian ini dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

105

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

P a s a l 25 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. Pada bagian ini semua pihak yang bekerjasama harus membubuhkan tanda tangan diatas meterai/leges.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM

Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt

Drs. H.M. Idham Samawi

106

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

DAFTAR LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA KARATAMANTUL DI BIDANG PERSAMPAHAN Nomor Lampiran 1

Isi Lampiran Standar Operasi Prosedur (SOP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Piyungan

Penjelasan Dalam SOP yang terdiri dari 6 bab ini, diuraikan berbagai kegiatan teknis yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan TPA Piyungan dengan cukup detil (lebih dari 150 halaman). SOP ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis bagi bagian teknis dalam operasi dan pemeliharaan TPA Piyungan dan dapat digunakan sebagai: Petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional dan pemeliharaan: bagaimana, kapan dan oleh siapa; Alat perencanaan kegiatan-kegiatan operasional dan pemeliharaan; Materi pelatihan bagi personil baru. Cakupan SOP: i). Uraian tentang TPA Piyungan: lokasi dan desain TPA; serta susunan organisasi dan personil ii). Petunjuk umum yang harus diikuti oleh personil TPA Piyungan serta pengunjung dari luar iii). Uraian kegiatan serta tanggung jawab dari personil TPA Piyungan (bagian operasional, bagian pemeliharaan dan bagian perencanaan teknis), meliputi berbagai aspek berikut: Uraian elemen TPA; Prosedur yang akan diikuti untuk kegiatan tersebut; Bagian dan personil yang terlibat; Peralatan dan material yang diperlukan; Frekuensi pelaksanaan kegiatan khusus; Pelaporan yang diperlukan.

Peta Jalur Jalan Menuju TPA Piyungan

Menggambarkan rute yang dapat ditempuh untuk mencapai lokasi TPA Piyungan serta denah dari TPA tersebut. Dalam denah tersebut digambarkan berbagai infrastruktur penunjang TPA, seperti berbagai saluran pendukung, lokasi bangunan operasi serta sistem pengolahan.

Peta Tahapan Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Terdiri dari 4 buah peta penggunaan lahan yang menggambarkan tahapan pengembangan sarana dan prasarana pendukung TPA Piyungan

107

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Nomor Lampiran Isi Lampiran 4 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Tempat Pengolahan Sampat Terpadu (UPTPSST) di Piyungan Kabupaten Bantul

Penjelasan Berupa uraian yang terdiri dari 4 bab dan 11 pasal yang ditandatangani oleh ketiga pihak yang bekerjasama, mencakup hal-hal berikut: i). Dasar pembentukan UPT; ii). Kedudukan, fungsi dan tugas organisasi UPT; iii). Uraian tentang organisasi UPT yang meliputi unsurunsur pembentuk organisasi, susunan dan bagan struktur organisasi, serta uraian tugas dari masing-masing unsur dalam organisasi tersebut; iv). Hubungan tata kerja dari tiap unsur organisasi;.

108

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH (IPAL) DI SEWON KABUPATEN BANTUL Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLA AIR LIMBAH (IPAL) DI SEWON KABUPATEN BANTUL 08/Perj/Bt/2001 NOMOR : 06/PK. KDH/2001 03/PK/2001 Pada hari ini, .............. tanggal delapan belas bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I DASAR DAN TUJUAN Pasal1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;

109

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

2. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/PERJ/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001 dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. 3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor; 658/0640 tanggal 28 Februari 2001 tentang Penyerahan Pengelolaan IPAL di Sewon Kabupaten Bantul. BAB II RUANG LINGKUP Pasal3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan bersama pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL sebagai pengolah air limbah rumah tangga dan non rumah tangga (pendidikan, perdagangan dan jasa, dan hotel kecuali binatu/laundry, rumah sakit dan perusahaan tekstil) di wilayah Perkotaan Yogyakarta meliputi: 1. Tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; 2. Tiga belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Umbulharjo; c) Kecamatan Wirobrajan; d) Kecamatan Mergangsan; e) Kecamatan Kraton; f) Kecamatan Pakualaman; g) Kecamatan Ngampilan; h) Kecamatan Gedong Tengen; i) Kecamatan Jetis; j) Kecamatan Gondokusuman; k) Kecamatan Danurejan; l) Kecamatan Gondomanan; m) Kecamatan Tegalrejo. 3. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Ngaglik; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Depok; d) Kecamatan Sleman. b. Pengelolaan IPAL meliputi : 1. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana IPAL dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan; 2. pengembangan prasarana dan sarana; 3. pembentukan organisasi dan tata kerja; 4. penetapan dan pendapatan personil; 5. pembiayaan; 6. penetapan tarif; 7. pengelolaan lingkungan hidup; 8. pengembangan pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau Pihak Swasta.

110

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB III PENGELOLAAN IPAL Bagian Pertama Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Pasal4 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka 1 adalah sebagai berikut: a. pipa saluran induk, dan prasarana dan sarana IPAL dikelola secara bersama sesuai dengan petunjuk teknik operasi dan pemeliharaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I perjanjian ini; b. perawatan dan pemeliharaan alat berat, mekanik listrik, dan prasarana dan sarana fisik; c. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pada prinsipnya dilakukan secara bergantian diantara para pihak dan ditetapkan bersama sebelum tahun anggaran berikutnya. Bagian Kedua Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasal5 Pengembangan pipa saluran induk, prasarana dan sarana IPAL, pipa lateral, dan sambungan rumah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II perjanjian ini. Bagian Ketiga Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Paragraf 1 Pembentukan Organisasi Pasal6 (1) Pembentukan organisasi pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditetapkan bersama didasari atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna. (2) Organisasi pengelola terdiri atas Organisasi Pengelolaan dan Organisasi Unit Pengelolaan IPAL, dengan susunan sebagai berikut: a. Pembina; b. Pengawas; c. Instansi Penanggung Jawab Kegiatan; d. Unit Pengelola Instalasi Pengolah Air Limbah. Paragraf 2 Pembina Pasal7 (1) Pembina terdiri atas Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta. (2) Pembina mempunyai fungsi pembinaan dan koordinasi. (3) Dalam melaksanakan fungsinya Pembina mempunyai tugas mengarahkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan IPAL. Paragraf 3 Pengawas Pasal8 (1) Pengawas terdiri atas Sekretariat Bersama dan Tim Pengawas. (2) Sekretariat Bersama diatur dalam Keputusan Bersama para pihak.

111

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal9 (1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawas kegiatan pengelolaan IPAL. (2) Tim Pengawas terdiri atas kepala instansi yang menangani di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan Air Limbah, dan pengelolaan lingkungan hidup serta lintas pelaku pada masing-masing Kabupaten/Kota. (3) Susunan personalia Tim Pengawas terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (4) Ketua Tim Pengawas adalah Kepala Instansi yang manangani di bidang perencanaan pada Kabupaten atau Kota yang mengelola. (5) Sekreteris Tim Pengawas adalah Kepala Instansi yang menangani bidang lingkungan hidup. (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota yang mengelola. P a s a l 10 (1) Tim Pengawas mempunyai tugas pengawasan kegiatan pengelolaan IPAL di bidang Teknik, Administrasi, dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala unit pengelola IPAL serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota yang mengelola. Paragraf 4 Instansi Penanggung Jawab Kegiatan P a s a l 11 (1) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi manangani air limbah rumah tangga dan non rumah tangga. (2) Instansi Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan usulan yang diajukan oleh kepala pengelola dan telah disetujui oleh Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta oleh Tim Pengawas; b. mengurus dan mengelola kekayaan IPAL; c. mengendalikan operasional pengelolaan; d. meningkatkan dan mengembangkan fungsi; e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f. meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia; g. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kepada Bupati, Walikota dan Tim Pengawas serta Sekretariat Bersama Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Paragraf 5 Tata Kerja P a s a l 12 Ketentuan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran III perjanjian ini.

112

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Keempat Penetapan dan Pendapatan Personil P a s a l 13 (1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi yang terdiri atas personil Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta serta pegawai harian lepas yang ditetapkan bersama. (2) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk dalam struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala instansi penanggung jawab dengan persetujuan Bupati atau Walikota yang mengelola. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil yang duduk dalam struktur organisasi ditetapkan bersama oleh para pihak. (4) Insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL ditetapkan bersama oleh para pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Pengelolaan Lingkungan Hidup P a s a l 14 (1) Kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan resiko keamanan yang timbul sebagai dampak keberadaan IPAL diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh pengelola operasi dan pemeliharaan IPAL bekerjasama dengan instantsi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten Bantul. (3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian Keenam Pembiayaan dan Pengembangan Prasarana P a s a l 15 (1) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama secara proporsional sesuai jumlah sambungan rumah tangga dan non rumah tangga berdasarkan perhitungan jumlah sambungan diperhitungkan pada tahun sebelumnya. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL ditetapkan bersama para pihak. (3) Pembayaran/penyetoran biaya dilakukan secara bertahap tiap triwulan dimulai pada setiap tahun anggaran, melalui instansi yang berwenang mengelola Keuangan Daerah. (4) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor.

113

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB IV PENETAPAN IJIN SAMBUNGAN BARU DAN RETRIBUSI SERTA PEMBAGIAN RETRIBUSI SETEMPAT Bagian Pertama Penetapan Biaya Ijin Sambungan Air Limbah dan Retribusi P a s a l 16 Penetapan biaya ijin sambungan dan retribusi air limbah rumah tangga dan non rumah tangga di wilayah para pihak ditetapkan bedasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan para pihak. Bagian Kedua Pembagian Retribusi Setempat P a s a l 17 (1) Pembuangan air limbah di IPAL selain yang dilakukan oleh para pihak dibebani retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bantul. (2) Perolehan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK PERTAMA memperoleh bagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) digunakan untuk biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Pertama Kewajiban dan Hak Para Pihak P a s a l 18 Para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menganggarkan biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini pada setiap tahun anggaran, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing; b. para pihak melaksanakan pembinaan kepada instansi terkait di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini. P a s a l 19 Para pihak mempunyai hak untuk memanfaatkan IPAL. Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola P a s a l 20 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola IPAL berkewajiban sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana IPAL berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan instalasi pengolahan air limbah; b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan mekanik listrik serta seluruh prasarana dan sarana; c. melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana IPAL sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama para pihak; d. bertanggung jawab terhadap upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; e. menyerahkan Kepada PIHAK PERTAMA 40% (empat puluh persen) dari perolehan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2); f. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL setiap triwulan kepada para pihak.

114

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

P a s a l 21 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan berhak untuk menerima dana pengelolaan operasi dan pemeliharaan IPAL dari para pihak. P a s a l 22 Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengelola dapat bekerjasama dengan perusahaan Air Minum setempat dan Pihak Swasta, setelah mendapatkan persetujuan para pihak. BAB VI JANGKA WAKTU P a s a l 23 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan. (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan. (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. BAB VII SANKSI P a s a l 24 (1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar biaya operasional dan pemeliharaan, maka para pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan IPAL. (2) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 1 (satu) tahun akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 25 (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator. BAB IX KETENTUAN PENUTUP P a s a l 26 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat. P a s a l 27 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL, BUPATI SLEMAN, WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto, SE,Akt,MM

115

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA ___________________ NOMOR : ___________________ ___________________ Pada hari ini, .............. tanggal ..... bulan ............. tahun dua ribu tiga bertempat di .............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Tridadi Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 3. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kompleks Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I DASAR DAN TUJUAN Pasal1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;

116

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

2. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul Nomor Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan 04/PERJ/BT/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pasal2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana drainase dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan menghilangkan genangan air akibat curah hujan tinggi di wilayah perkotaan Yogyakarta. BAB II RUANG LINGKUP Pasal3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah: a. Pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta yang meliputi: 1. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Piyungan. 2. Delapan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Jetis; g) Kecamatan Gondokusuman; h) Kecamatan Tegalrejo. 3. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Berbah; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Godean. b. Prasarana dan sarana drainase pada ruas jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini meliputi: 1. Kabupaten Sleman - Kota Yogyakarta: a) Jalan Gejayan; b) Jalan Cik Ditiro; c) Jalan A M Sangaji; d) Jalan Tut Harsono; e) Jalan Prof. Yohannes; f) Jalan C. Simanjuntak; g) Jalan dr. Sardjito; h) Jalan Laksda Adi Sucipto; i) Jalan Urip Sumoharjo; j) Jalan Magelang;

117

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

k) Jalan Jambon. 2. Kota Yogyakarta - Kabupaten Bantul: a) Jalan Parangtritis; b) Jalan Imogiri; c) Jalan Sisingamangaraja; d) Jalan Bantul; e) Jalan Karanglo; f) Jalan Bugisan; g) Jalan Patangpuluhan; h) Jalan DI Panjaitan; i) Jalan Purbayan; j) Jalan Prapanca; k) Jalan Kusumanegara (timur); l) Jalan Godean; m) Jalan Bener; n) Jalan Rejowinangun; o) Jalan Singosaren. 3. Kabupaten Sleman - Kabupaten Bantul: a) Jalan Janti; b) Jalan Lingkar Barat; c) Jalan Godean; d) Jalan Wates (Kali Bayem); e) Jalan Wonosari. c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase: 1. Penyusunan program dan perencanaan; 2. Pelaksanaan kegiatan meliputi: a) penetapan jaringan drainase; b) penetapan fungsi drainase; c) pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase; d) operasi dan pemeliharaan drainase; e) pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air. 3. Pengawasan meliputi: a) sosialisasi dan penertiban; b) pengelolaan dampak lingkungan. 4. Pembiayaan; 5. Monitoring dan evaluasi. BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA DRAINASE Bagian Pertama Penyusunan Program dan Perencanaan Pasal4 (1) Penyusunan program dan perencanaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan program dan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh para pihak.

118

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Paragraf 1 Penetapan Jaringan Drainase Pasal5 (1) Untuk mewujudkan jaringan drainase yang terpadu di wilayah perkotaan ditetapkan jaringan drainase di seluruh wilayah perkotaan meliputi: a) jaringan drainase primer; b) jaringan drainase sekunder. (2) Penetapan jaringan drainase didasarkan pada besaran jumlah air hujan dan luasan wilayah daerah penangkapan air hujan. (3) Penetapan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan daerah para pihak. (4) Jaringan drainase direncanakan oleh para pihak dalam bentuk data base dengan mempergunakan Sistem Informasi Prasarana Drainase. Paragraf 2 Penetapan Fungsi Drainase Pasal6 (1) Fungsi drainase untuk mencegah terjadinya banjir dan menghilangkan genangan air selama dan setelah terjadinya curah hujan tinggi serta menunjang pengisian akuifer air tanah dan kualitas lingkungan. (2) Pengelolaan drainase meliputi pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan pada wilayah perbatasan dilaksanakan oleh para pihak. (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase di wilayah perbatasan dikoordinasikan dengan para pihak. Paragraf 3 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Drainase Pasal7 (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase di wilayah perbatasan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh para pihak (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada program dan perencanaan yang telah disepakati dengan memperhatikan pembangunan prasarana dan sarana lainnya. Paragraf 4 Operasi dan Pemeliharaan Drainase Pasal8 (1) Operasi dan pemeliharaan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b di wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Memfungsikan kembali prasarana dan sarana saluran pengglontor yang telah ada. Paragraf 5 Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan dan Kolam Penampungan Air Pasal9 (1) Pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air di wilayah para pihak menjadi tanggung jawab para pihak. (2) Pembangunan sumur resapan air hujan dan kolam penampungan air di wilayah perbatasan dalam wilayah perkotaan dilaksanakan oleh para pihak.

119

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1 Sosialisasi dan Penertiban P a s a l 10 (1) Sosialisasi dan penertiban pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan dilakukan secara terkoordinasi antar para pihak. (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh para pihak. Paragraf 2 Pengelolaan Dampak Lingkungan P a s a l 11 (1) Pengelolaan prasarana dan sarana drainase di wilayah perbatasan perkotaan yang dilaksanakan oleh para pihak harus mempertimbangkan dampak lingkungan. (2) Dampak lingkungan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung dan diatur oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang lingkungan hidup. Bagian Keempat Pembiayaan P a s a l 12 (1) Biaya pengelolaan dan pengembangan saluran drainase menjadi tanggung jawab para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, lembaga donor, swasta, masyarakat, dan sumber lain yang sah/tidak mengikat. Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi P a s a l 13 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. BAB IV JANGKA WAKTU P a s a l 14 Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. BAB V PERSELISIHAN P a s a l 15 (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator.

120

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB VI KETENTUAN PENUTUP P a s a l 16 (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen, berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. P a s a l 17 Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt Drs. H.M. Idham Samawi

121

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH 09/Perj/Bt/2001 NOMOR : 07/PK.KDH/2001 04/PK/2001 Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. H.M. Idham Samawi, Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan R. W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. Ibnu Subiyanto, Akt, Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM, Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Air Bersih dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I DASAR DAN TUJUAN Pasal1 Dasar perjanjian kerjasama : 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1992 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

122

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

4. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Nomor : 18 Tahun 2001, Nomor : 01/PK.KDH/2001. Nomor : 01/ tahun 2001; 5. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor : 04/PERJ/BT/2001, Nomor : 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor : 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pasal2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan air bersih dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan air baku/ air bersih di wilayah perkotaan Yogyakarta. BAB II RUANG LINGKUP Pasal3 Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Penyediaan dan pemanfaatan bersama sumber air, air baku yang diperoleh dari instansi berwenang, prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air guna penyediaan air bersih keperluan rumah tangga, perdagangan, dan industri bagi masyarakat di wilayah Perkotaan Yogyakarta yang meliputi : 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Pleret; e) Kecamatan Piyungan. 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbuharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo. 3. Delapan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Sleman;

123

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

f) Kecamatan Kalasan; g) Kecamatan Godean; h) Kecamatan Berbah; b. Pengelolaan dan pelayanan air bersih : 1. pengembangan penyediaan air bersih; 2. pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih; 3. pengelolaan operasi dan pemeliharaan pipa transmisi dan instalasi dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan; 4. pembentukan lembaga, organisasi dan tatakerja; 5. pembiayaan; 6. penetapan tarif dasar harga air bersih; 7. pengelolaan lingkungan hidup; c. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan bekerjasama dengan Pihak Swasta. BAB III PENGELOLAAN AIR BERSIH Bagian Pertama Pengembangan Penyedian Air Bersih Pasal4 Pengembangan penyediaan air bersih meliputi : a. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Perkotaan Yogyakarta; b. Pemanfaatan sumber air dan air baku, bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih pembagian kebutuhan air bersih. c. Penyediaan dan pemanfaatan bersama air baku/ air bersih sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencakup di luar wilayah perkotaan dengan kesepakatan para pihak. Bagian Kedua Pembangunan Prasarana dan Sarana Pasal5 Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran perjanjian ini. Bagian Ketiga Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Pasal6 (1) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih pipa transmisi, dan reservoir air bersih dikelola bersama oleh para pihak, dilaksanakan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. (2) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi pada wilayah Kabupaten/ Kota dilaksanakan masing-masing oleh para pihak.

124

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Keempat Pembentukan Lembaga Organisasi dan Tata Kerja Paragraf 1 Pasal7 Lembaga pengelola dibentuk berdasar kesepakatan bersama para pihak ditetapkan atas prinsip berdaya guna dan berhasil guna. Paragraf 2 Tim Pengawas Pasal8 (1) Tim Pengawas adalah lembaga non struktural sebagai lembaga pengawasan kegiatan pengelolaan Air Bersih. (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Kepala Bagian Perekonomian para pihak. (3) Susunan Personalia Tim Pengawas terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (4) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dijabat secara bergantian oleh Direktur Utama PDAM para pihak. (5) Sekretaris Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kabupaten atau Kota bersangkutan pada ayat (4). (6) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh para pihak. Pasal9 (1) Tim Pengawas mempunyai fungsi pengawasan kegiatan pengelolaan Air Bersih di bidang Teknik, Administrasi, dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas kepala lembaga pengelola Air Bersih serta mengesahkan usulan kegiatan, program kerja dan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Walikota. Paragraf 3 Penetapan dan Pendapatan Personil P a s a l 10 (1) Personil ditetapkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi. (2) Personil terdiri dari personil PDAM para pihak serta pegawai harian lepas. (3) Pengangkatan dan pemberhentian personil selain yang duduk di luar struktur organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh kepala lembaga pengelola atas persetujuan para pihak. (4) Gaji, insentif, tunjangan dan pendapatan lain pegawai yang dipekerjakan pada lembaga pengelola operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Minum ditetapkan bersama oleh para pihak. (5) Jenjang karier pegawai Pegawai PDAM yang dipekerjakan pada organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Bersih diatur berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

125

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Kelima Pembiayaan P a s a l 11 (1) Biaya pengembangan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih, dan pengelolaan lingkungan ditanggung bersama oleh para pihak. (2) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharaan ditanggung bersama secara proporsional berdasarkan perhitungan jumlah volume pemakaian air bersih. (3) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Lembaga donor. Bagian Keenam Penetapan Tarif Dasar Harga Air Bersih Paragraf 1 Penetapan Tarif P a s a l 12 Penetapan tarif dasar harga air bersih hasil pengolahan air untuk keperluan di wilayah pelayanan para pihak ditetapkan berdasarkan harga produksi berdasarkan perhitungan pengelola dan ditetapkan atas persetujuan para pihak. Paragraf 2 Penarikan Rekening P a s a l 13 (1) Pengelolaan operasi dan pemeliharaan di wilayah para pihak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. (2) Penarikan rekening jasa air di wilayah para pihak dilaksanakan oleh para pihak yang mengelola Perusahaan Daerah Air Minum. Bagian Ketujuh Pengelolaan Lingkungan Hidup P a s a l 14 (1) Konservasi sumberdaya air, kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang timbul dengan keberadaan prasarana dan sarana air bersih diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh lembaga pengelola air bersih bekerjasama dengan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten atau Kota keberadaan prasarana dan sarana instalasi pengolah air bersih; (3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB IV PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA P a s a l 15 Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolah air bersih baik sebagian atau seluruhnya dapat dikerjasamakan dengan swasta atas persetujuan para pihak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

126

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB V Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Para Pihak P a s a l 16 Para pihak mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan kepada Perusahaan Daerah Air Minum di masing-masing daerah para pihak segera setelah penandatanganan perjanjian ini. P a s a l 17 (1) PDAM para pihak mempunyai hak memperoleh air bersih hasil pengolahan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih guna pelayanan air bersih di dalam dan luar wilayah Perkotaan Yogyakarta para pihak. (2) Para Pihak memperoleh laporan pengelolaan air bersih dari lembaga pengelola tiap semester. Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pengelola P a s a l 18 Lembaga yang telah ditetapkan sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengelola air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih berkewajiban sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan prasarana dan sarana air bersih; 2. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat berat dan mekanik listrik serta seluruh prasarana dan sarana; 3. Melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana instalasi pengolah air bersih dan pipa transmisi air baku dan air bersih serta reservoir sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama para pihak; 4. Bertanggung jawab terhadap gaji, upah, insentif, tunjangan dan jenjang karier pegawai yang dipekerjakan; 5. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolah air bersih, pipa transmisi setiap semester kepada para pihak; 6. Menyediakan air bersih sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. P a s a l 19 Lembaga pengelola operasi dan pemeliharaan berhak menerima pembayaran atas air bersih yang dipergunakan oleh PDAM para pihak sesuai dengan jumlah volume pemakaian. BAB VI JANGKA WAKTU P a s a l 20 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun; (2) Berakhirnya perjanjian tidak membebaskan para pihak untuk tetap menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan; (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak; (4) Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang segala asset prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih akan diperhitungkan bersama para pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat.

127

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB VII SANKSI P a s a l 21 (1) Apabila para pihak melakukan wanprestasi terhadap kewajiban membayar air yang dipergunakan maka para pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih, pipa transmisi, dan reservoir air bersih. (2) Apabila para pihak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan maka para pihak tidak mendapatkan pelayanan air bersih untuk bulan berikutnya dan akan dilakukan pemutusan setelah pemberitahuan disampaikan kepada para pihak. (3) Apabila para pihak melakukan keterlambatan dalam pembayaran biaya operasional setelah tenggang waktu selama 2 (dua) minggu maka akan dikenakan denda sebesar 2 per mil (dua per seribu) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. BAB VIII PERSELISIHAN P a s a l 22 (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator. BAB IX KETENTUAN PENUTUP P a s a l 23 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat. P a s a l 24 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL BUPATI SLEMAN WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto,SE, Akt, MM

128

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN SLEMAN, DAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI 10/Perj/Bt/2001 NOMOR : 8/PK. KDH/2001 05/PK/2001 Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu satu bertempat di Hotel Radisson Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. H.M. IDHAM SAMAWI, Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di komplek Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt, Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I DASAR DAN TUJUAN Pasal1 Dasar perjanjian kerjasama : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

129

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 4. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; 5. Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/PERJ/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta; 6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan; 7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pasal2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportasi dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program, kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta. BAB II RUANG LINGKUP Pasal3 Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut : a. Pengelolaan prasarana dan sarana sistem transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta yang meliputi: 1. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul : a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Pleret; d) Kecamatan Sewon; e) Kecamatan Piyungan; 2. Empat belas Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta : a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Kraton; g) Kecamatan Pakualaman; h) Kecamatan Ngampilan; i) Kecamatan Gedong Tengen; j) Kecamatan Jetis; k) Kecamatan Gondokusuman; l) Kecamatan Danurejan; m) Kecamatan Gondomanan; n) Kecamatan Tegalrejo ; 3. Sembilan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman : a) Kecamatan Gamping;

130

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

b) Kecamatan Ngaglik; c) Kecamatan Mlati; d) Kecamatan Berbah; e) Kecamatan Depok; f) Kecamatan Sleman; g) Kecamatan Ngemplak; h) Kecamatan Kalasan; i) Kecamatan Godean ; b. Pengelolaan sistem transportasi : 1. Sub Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan; 2. Sub Sistem Manajemen Angkutan Orang; 3. Sub Sistem Manajemen Angkutan Barang; 4. Sub Sistem Manajemen Simpul/Terminal Transportasi Jalan; 5. Sub Sistem Jaringan Transportasi Jalan Rel Kereta Api Perkotaan; 6. Sub Sistem Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan 7. Dampak Lingkungan. BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM TRANSPORTASI Bagian Pertama Pasal4 (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain di wilayah perkotaan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perkotaan ditetapkan bersama oleh para pihak meliputi: a. Jaringan transportasi jalan primer pada jaringan jalan primer; b. Jaringan transportasi jalan sekunder pada jaringan jalan sekunder. (2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan serta ruang kegiatan. Bagian Kedua Sub Sistem Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan Paragraf 1 Jaringan Transportasi Jalan Pasal5 Penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengaturan, dan pengawasan di Wilayah perkotaan dilaksanakan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Paragraf 2 Perlengkapan Jalan Pasal6 (1) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberi kemudahan bagi pemakai jalan, di wilayah perkotaan pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa perlengkapan jalan meliputi: a. rambu-rambu; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; e. alat pengawasan dan pengamanan jalan; f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan g. fasilitas parkir untuk umum.

131

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. rambu-rambu yang meliputi rambu peringatan, larangan, perintah, petunjuk; b. marka jalan terdiri dari atas: marka membujur, melintang, serong, lambang, dan marka lainnya yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dan dalam berlalu lintas; c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki; d. alat pengendali, dan pengaman pemakai jalan yang berfungsi untuk pengendalian kecepatan, ukuran dan muatan kendaraan pada ruas jalan di perkotaan dan alat pengaman yang berfungsi sebagai pengaman dan pemberi arah bagi pemakai jalan pada ruas jalan; e. alat pengawasan dan pengamanan jalan yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan; (3) Perencanaan, Pemasangan, dan Pengelolaan Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di wilayah perbatasan antara para pihak mulai dari tahapan penetapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengawasan ditetapkan bersama oleh pihak terkait. Paragraf 3 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal7 (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas parkir di badan jalan, dan di luar badan jalan, fasilitas pejalan kaki, tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum, fasilitas penyeberangan orang dan atau kendaraan, jembatan penyeberangan di wilayah perbatasan ditetapkan bersama antara pihak terkait. (2) Pengelolaan parkir di badan jalan meliputi mekanisme, pengaturan perparkiran pada wilayah perbatasan para pihak ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Para pihak dapat membuat bersama fasilitas parkir di luar badan jalan/fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah perbatasan meliputi taman parkir dan gedung parkir. (4) Pengelolaan parkir tersebut dalam ayat (3) yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan serta penarikan retribusi ditetapkan bersama oleh para pihak. Bagian Ketiga Sub Sistem Manajemen Angkutan Orang Jaringan Angkutan Umum Pasal8 (1) Jaringan trayek tetap dan teratur meliputi jaringan trayek perkotaan ditetapkan bersama oleh para pihak. (2) Wilayah operasi taksi ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Pengendalian jumlah armada yang melayani trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh para pihak sesuai dengan pengelolaan transportasi. (4) Keterpaduan dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Orang (SIMA O) jaringan trayek. (5) Prosedur dan mekanisme perizinan angkutan orang sebagai kelengkapan operasional di jalan ditetapkan oleh para pihak dengan memberikan tembusan kepada masing-masing pihak. (6) Pengaturan kendaraan umum tidak bermotor diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

132

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bagian Keempat Sub Sistem Manajemen Angkutan Barang Paragraf 1 Jaringan Lintas Pasal9 (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, jaringan lintas angkutan barang bagi kendaraan bermotor angkutan barang umum, kendaraan bermotor angkutan barang khusus, kendaraan bermotor angkutan berbahaya, kendaraan bermotor angkutan alat berat dan kendaraan bermotor angkutan peti kemas yang melayani di wilayah perkotaan Yogyakarta ditetapkan bersama oleh para pihak. (2) Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati bersama oleh para pihak dan diatur dalam peraturan daerah. (3) Jaringan lintas sebagaimana tersebut pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan bersama oleh para pihak dalam bentuk data base dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Barang (SIMA B). Paragraf 2 Uji Teknik dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor P a s a l 10 (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah perkotaan Yogyakarta harus sesuai dengan peruntukannya, wajib memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Uji kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dilakukan bekerjasama dengan para pihak. Paragraf 3 Dispensasi Jalan P a s a l 11 Para pihak dapat mengeluarkan ijin dispensasi jalan pada ruas jalan di perbatasan dalam wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Bagian Kelima Sub Sistem Manajemen Simpul, Terminal Transportasi Jalan Paragraf 1 Terminal Angkutan Penumpang P a s a l 12 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang serta keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di lokasi tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal angkutan penumpang berdasarkan kesepakatan antar para pihak. (2) Lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditempatkan di wilayah para pihak dan dilaksanakan bersama oleh para pihak. (3) Pembangunan terminal dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersama para pihak dan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan atau badan hukum.

133

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Paragraf 2 Terminal Angkutan Barang P a s a l 13 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas arus barang dan untuk keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di lokasi tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal angkutan barang berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Lokasi pembangunan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat ditempatkan di wilayah para pihak dan dilaksanakan bersama para pihak. (3) Pembangunan terminal dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersama para pihak dan dapat mengikutsertakan pihak swasta dan atau badan hukum. Paragraf 3 Pangkalan dan Tempat Peristirahatan Kendaraan Angkutan Barang P a s a l 14 (1) Pangkalan dan atau tempat peristirahatan untuk memberikan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan barang serta sebagai tempat tenggang waktu masuknya barang ke wilayah perkotaan perlu dilengkapi fasilitas yang memadai dan keperluanreparasi/perbaikan ringan dan pencucian kendaraan. (2) Lokasi pangkalan dan atau tempat peristirahatan ditetapkan bersama oleh para pihak. (3) Biaya pengelolaan operasi dan pemeliharan ditanggung oleh para pengelola dari dana yang diperoleh dari pungutan / retribusi kendaraan. Bagian Keenam Sub Sistem Jaringan Transportasi Jalan Rel Kereta Api Perkotaan P a s a l 15 Dalam upaya mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang/orang dan barang dan kelancaran antar moda, para pihak dapat bekerjasama dengan pihak Perseroan Terbatas Kereta Api (PT KAI) Daerah Operasi (DAOP) VI untuk pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Sub Sistem Pembinaan, Penyuluhan, Dan Pengawasan Paragraf 1 Pembinaan dan Penyuluhan P a s a l 16 (1) Pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di bidang lalu lintas angkutan jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta dilakukan secara koordinasi dan sinkronisasi bersama oleh para pihak. (2) Dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan sumber daya manusia adalah bersama antar para pihak. Bagian Kedelapan Dampak Lingkungan P a s a l 17 (1) Pencegahan pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang timbul ditanggung bersama oleh para pihak, diatur bersama para pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan instansi yang menangani bidang lingkungan hidup Kabupaten dan Kota.

134

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

(3) Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian Kesembilan Pembiayaan P a s a l 18 (1) Biaya pengelolaan sistem transportasi termasuk pengelolaan dampak lingkungan ditanggung oleh para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau lembaga donor. Bagian Kesepuluh Monitoring dan Evaluasi P a s a l 19 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. BAB IV JANGKA WAKTU P a s a l 20 (1) Perjanjian ini mengikat para pihak selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan diadakan evaluasi setiap 5 (lima) tahun. (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. BAB V PERSELISIHAN P a s a l 21 (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator. BAB VI KETENTUAN PENUTUP P a s a l 22 (1) Perubahan dan pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak. (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerjasama dapat diselesaikan dan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah mufakat. P a s a l 23 (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan. BUPATI BANTUL, BUPATI SLEMAN, WALIKOTA YOGYAKARTA TTD TTD TTD Drs. H.M. Idham Samawi Drs. Ibnu Subiyanto, Akt H. Herry Zudianto, SE,Akt,MM

135

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

LAMPIRAN 6 PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA Pemerintah Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, DAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA ___________________ NOMOR : ___________________ ___________________ Pada hari ini, ............. tanggal ..... bulan ............. tahun dua ribu tiga bertempat di ..................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO, SE, Akt, MM Jabatan : Walikota Yogyakarta dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama : Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt Jabatan : Bupati Sleman dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya Tridadi Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 3. Nama : Drs H.M. IDHAM SAMAWI Jabatan : Bupati Bantul dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Kompleks Parasamya Jalan R.W. Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA; Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah Perkotaan Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

136

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB I DASAR DAN TUJUAN Pasal1 Dasar perjanjian kerjasama: 1. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2001, Nomor 01/PK.KDH/2001, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; 2. Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 04/PERJ/BT/2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pasal2 Para pihak mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar prinsip saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan prasarana dan sarana jalan dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta. BAB II RUANG LINGKUP Pasal3 Ruang lingkup perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta meliputi wilayah: 1. Empat Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul: a) Kecamatan Kasihan; b) Kecamatan Banguntapan; c) Kecamatan Sewon; d) Kecamatan Piyungan. 2. Delapan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta: a) Kecamatan Mantrijeron; b) Kecamatan Kotagede; c) Kecamatan Umbulharjo; d) Kecamatan Wirobrajan; e) Kecamatan Mergangsan; f) Kecamatan Jetis; g) Kecamatan Gondokusuman; h) Kecamatan Tegalrejo. 3. Lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman: a) Kecamatan Gamping; b) Kecamatan Mlati; c) Kecamatan Berbah; d) Kecamatan Depok; e) Kecamatan Godean. b. Ruas jalan yang dikerjasamakan adalah ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. c. Prasarana dan sarana jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini meliputi ruas jalan:

137

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kabupaten Bantul - Kabupaten Sleman meliputi: a) Jalan Kemusuk Lor – Simpang Sedayu/Berjo – Nglahar; b) Jalan Kemusuk Lor – Nulis/Nulis – Godean; c) Jalan Kemusuk Lor – Puluhan/Sembuh – Gunung Pule; d) Jalan Karangnongko-Sumberan/Sumberan-Gamping; e) Jalan Wonocatur – Wot Galeh/Pelem – Berbah; f) Jalan Ngentak – Temuwuh/Dukuh – Temuwuh; g) Jalan Tempel – Gowok/Ambarukmo – Sorowajan; h) Jalan Payak – Krasakan/Boko – Payak; i) Jalan Petir – Kedungpucang/Jlatren – Petir; j) Jalan Sambikerep – Metes/Pasekan – Sembung; k) Jalan Sanggrahan – Prangwedanan/Dadapan – Gandu; l) Jalan Tlogo – Gangin/Patukan – Gangin. 2. Kota Yogyakarta - Kabupaten Sleman meliputi: a) Jalan Jambon/Jambon – Karangwaru; b) Jalan Petakbaru/Bener – Jambon; c) Jalan Gotongroyong I/Blunyah – Mesan; d) Jalan Terban – Colombo; e) Jalan Prof. Yohanes - Prof. Yohanes; f) Jalan Gejayan/Demangan – Condong Catur; g) Jalan Ipda Tut Harsono/IAIN – Gendeng. 3. Kota Yogyakarta – Kabupaten Bantul meliputi: a) Jalan Bener/Tambak – Kembang; b) Jalan Indraprasta/Tegalrejo – Soragan; c) Jalan Patangpuluhan/Sonosewu – Ambarwinangun; d) Jalan Madumurti/Bugisan –Soboman; e) Jalan Bugisan/Padokan – Bugisan; f) Jalan Prapanca/Dukuh – SMKI; g) Jalan DI Panjaitan/Krapyak – Glugo; h) Jalan Sisingamangaraja/Karangkajen – Wojo; i) Jalan Ki A Pemanahan/RSU Kodya – Tamanan; j) Jalan Watugilang/Watugilang – Singosaren; k) Jalan Purbayan/Singosaren - Wirokerten; l) Jalan AMD (Kr Miri)/Singosaren – Jagalan; m) Jalan Karanglo/Kotagede – Jogoragan; n) Jalan Balerejo/Gedongkuning – Babadan; o) Jalan Wirotomo/Nuri – Soragan; p) Jalan Pakuncen/Cungkuk – Sutopadan. d. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan meliputi: 1. Penyusunan program dan perencanaan; 2. Pelaksanaan kegiatan meliputi: a. penetapan jaringan jalan; b. penetapan status, fungsi dan kelas jalan; c. pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan; d. operasi dan pemeliharaan jalan. 3. Pengawasan meliputi: a. sosialisasi dan penertiban; b. pemberian ijin dispensasi jalan; c. pengelolaan dampak lingkungan. 4. Pembiayaan; 5. Monitoring dan evaluasi.

138

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB III PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA JALAN Bagian Pertama Penyusunan Program dan Perencanaan Pasal4 Penetapan kebijakan dalam pengelolaan prasarana dan sarana jalan terutama dalam penetapan program dan perencanaan di wilayah perkotaan dilaksanakan oleh masingmasing pihak berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Paragraf 1 Penetapan Jaringan Jalan Pasal5 (1) Dalam upaya mewujudkan jalan yang terpadu antar ruas jalan di wilayah perbatasan perkotaan perlu ditetapkan jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perbatasan perkotaan meliputi: a) jaringan jalan kolektor; b) jaringan jalan lokal. (2) Penetapan jaringan jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, peranan, kapasitas, dan kelas serta ruang kegiatan. (3) Tata cara penetapan jaringan jalan disepakati oleh para pihak dan diatur dalam peraturan daerah masing-masing pihak. (4) Jaringan jalan direncanakan oleh para pihak dalam bentuk data base dengan mempergunakan Sistem Informasi Prasarana Jalan. (5) Ruas jalan nasional dan propinsi yang terletak di dalam ring road yang belum ditangani oleh para pihak diusulkan oleh para pihak melalui Sekretariat Bersama untuk dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Paragraf 2 Penetapan Status, Fungsi dan Kelas Jalan Pasal6 (1) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan, serta keamanan kontruksi jalan perlu penetapan status, fungsi dan kelas jalan di wilayah perkotaan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Para pihak dapat melaksanakan perubahan status, fungsi dan kelas jalan di wilayah perbatasan berdasarkan kesepakatan para pihak Paragraf 3 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Pasal7 (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin pada wilayah perbatasan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ditetapkan oleh para pihak. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimanan dimaksud ayat (1) berpedoman pada program dan perencanaan yang telah disepakati.

139

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

(3) Dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan di wilayah perkotaan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. (4) Sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. rambu; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; e. listrik penerangan jalan; f. pohon perindang jalan; g. drainase jalan; h. trotoar. Paragraf 4 Operasi dan Pemeliharaan Jalan Pasal 8 (1) Operasi dan pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Operasi dan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu dikelola oleh satu pihak yang mempunyai dan atau memanfaatkan secara dominan. (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi: A. Perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Kemusuk Lor – Simpang Sedayu/Berjo – Nglahar; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 2. Jalan Kemusuk Lor – Nulis/Nulis – Godean; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 3. Jalan Kemusuk Lor – Puluhan/Sembuh – Gunung Pule; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 4. Jalan Karangnongko – Sumberan/Sumberan - Gamping; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 5. Jalan Wonocatur – Wot Galeh/Pelem – Berbah; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 6. Jalan Ngentak – Temuwuh/Dukuh – Temuwuh; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 7. Jalan Tempel – Gowok/Ambarukmo – Sorowajan; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 8. Jalan Payak – Krasakan/Boko – Payak; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 9. Jalan Petir – Kedungpucang/Jlatren – Petir; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 10. Jalan Sambikerep – Metes/Pasekan – Sembung; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 11. Jalan Sanggrahan – Prangwedanan/Dadapan – Gandu; Kab. Bantul dan Kab. Sleman 12. Jalan Tlogo – Gangin/Patukan – Gangin. Kab. Bantul dan Kab. Sleman

B. Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Jambon/Jambon – Karangwaru; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 2. Jalan Bener - Petakbaru/Petakbaru – Jambon; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 3. Jalan Gotongroyong I/Blunyah – Mesan; Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman 4. Jalan Terban – Colombo; Kab. Sleman 5. Jalan Prof. Yohanes; Kota Yogyakarta 6. Jalan Gejayan/Demangan – Condong Catur; Kab. Sleman 7. Jalan Ipda Tut Harsono/IAIN – Gendeng. Kota Yogyakarta

C. Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Ruas Jalan Pengelola 1. Jalan Bener/Tambak – Kembang; Kota Yogyakarta 2. Jalan Indraprasta/Tegalrejo – Soragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 3. Jalan Patangpuluhan/Sonosewu – Ambarwinangun; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 4. Jalan Madumurti/Bugisan – Soboman; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 5. Jalan Bugisan/Padokan – Bugisan; Kab. Bantul 6. Jalan Prapanca/Dukuh – SMKI; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 7. Jalan DI Panjaitan/Krapyak – Glugo; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 8. Jalan Sisingamangaraja/Karangkajen – Wojo; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 9. Jalan Ki A Pemanahan/RSU Kodya – Tamanan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 10. Jalan Watugilang/Watugilang – Singosaren; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul

140

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

11. Jalan Purbayan/Singosaren - Wirokerten; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 12. Jalan AMD (Kr Miri)/Singosaren – Jagalan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 13. Jalan Karanglo/Kotagede – Jogoragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 14. Jalan Balerejo/Gedongkuning – Babadan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 15. Jalan Wirotomo/Nuri – Soragan; Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul 16. Jalan Pakuncen/Cungkuk – Sutopadan. Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul

Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1 Sosialisasi dan Penertiban Pasal9 (1) Sosialisasi dan penertiban pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan perkotaan Yogyakarta dilakukan dilakukan secara terkoordinasi antar para pihak. (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh para pihak. Paragraf 2 Pemberian Ijin Dispensasi Jalan P a s a l 10 Para pihak dapat mengeluarkan ijin dispensasi jalan pada pembatasan muatan standar tonase pada ruas di dalam wilayah perbatasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Paragraf 3 Pengelolaan Dampak Lingkungan P a s a l 11 (1) Pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan perkotaan yang dilaksanakan oleh para pihak harus mempertimbangkan dampak lingkungan. (2) Dampak lingkungan yang timbul ditanggung dan diatur oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh instansi yang menangani bidang lingkungan hidup. Bagian Keempat Pembiayaan P a s a l 12 (1) Biaya pengelolaan sarana dan prasarana jalan ditanggung dan ditetapkan oleh para pihak. (2) Dukungan biaya pengelolaan dan pengembangan jalan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, lembaga donor, swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah/ tidak mengikat. Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi P a s a l 13 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Sekreteriat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

141

PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

BAB IV JANGKA WAKTU P a s a l 14 Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. BAB V PERSELISIHAN P a s a l 15 (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator. BAB VI KETENTUAN PENUTUP P a s a l 16 (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Addendum dan atau Amandemen berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. P a s a l 17 Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt Drs. H.M. Idham Samawi

142