FACTSHEET
Pembagian manfaat dan pelibatan masyarakat Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Sungai Kapuas yang meliuk menembus hutan rawa gambut Kalimantan Tengah, Indonesia merupakan sumber penghidupan utama bagi suku Ngaju Dayak. Deforestasi dan degradasi hutan di wilayah tersebut telah menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar sehingga berdampak pada sumber penghidupan masyarakat setempat. Melalui Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP), pemerintah Indonesia dan Australia bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mencari jalan guna mengelola hutan rawa gambut secara berkelanjutan, mengurangi emisi, dan meningkatkan penghidupan masyarakat setempat.
Masyarakat Kapuas Sekitar sepertiga masyarakat Kapuas tinggal di pemukiman-pemukiman kecil yang berdampingan dengan hutan rawa gambut utuh di bagian utara lokasi program, sedangkan dua pertiganya hidup di dekat lahan gambut yang telah terdegradasi di bagian selatan lokasi. Sekitar 90 persen warga yang tinggal di area KFCP merupakan suku asli Ngaju Dayak. Mata pencaharian utama mayoritas warga di bagian selatan area KFCP adalah budidaya karet dan hasil panen
Kepala Dewan Adat Dayak berdiskusi dengan warga masyarakat pada saat upacara menyanggar yang merupakan ritual adat Dayak di area KFCP untuk mendukung kegiatan KFCP.
tahunan, seperti padi dan singkong. Di bagian utara, sumber penghasilan utama warganya meliputi memancing, menebang kayu dan mengumpulkan hasil hutan non-kayu, seperti rotan. Kehidupan warga bergantung langsung pada lingkungan setempat sehingga deforestasi dan degradasi hutan amat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka dan perekonomian lokal. Tingkat pendapatan warga di lokasi program KFCP secara umum berada di bawah rata-rata nasional. Bila pendapatan tunai terbagi cukup merata di antara para kepala keluarga, tidak begitu halnya dengan kepemilikan tanah. Kualitas air dan sanitasi yang buruk merupakan penyebab gangguan kesehatan serius, dan akses ke layanan kesehatan sulit didapat. Melalui uji coba pendekatan REDD+, KFCP membantu masyarakat dan pemerintah daerah dengan memberikan peluang mencapai pembangunan berkelanjutan. 1
Bekerjasama dengan masyarakat Keterlibatan dan partisipasi erat masyarakat setempat adalah fitur kunci kegiatan KFCP. Dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah daerah, Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (BOS Foundation), dan LSM internasional CARE, KFCP bekerja membantu warga lokal meningkatkan penghidupan mereka serta menjalankan praktik-praktik yang akan mengurangi emisi akibat deforestasi, degradasi hutan dan kebakaran lahan gambut.
Keterlibatan masyarakat dan musyawarah Sebuah survei terhadap 1000 keluarga di area KFCP serta area kontrol bagian utara dan selatan di sekitar lokasi proyek dilaksanakan pada tahun 2009. Survei ini juga melibatkan serangkaian diskusi kelompok terarah dengan para petani. Hasil survei memberikan informasi mendasar tentang kondisi sosial dan ekonomi di area dan menyediakan informasi bagi rancangan program KFCP.
Sekilas Info Luas area proyek Populasi Etnisitas Jumlah desa
: 120,000 hektar : sekitar 9000 orang : sekitar 90% suku Ngaju Dayak : sembilan di 14 pemukiman
Bagian utara area program Ekosistem mayoritas : hutan rawa gambut utuh Populasi : sekitar 3000 orang Bagian selatan area program Ekosistem mayoritas : lahan gambut terdegradasi Populasi : sekitar 6000 orang
1
Untuk memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat, 14 fasilitator warga yang berdedikasi tinggal dan bekerja bersama warga di area KFCP. Mereka telah membina hubungan erat dengan masyarakat melalui dukungan terhadap perencanaan dan musyawarah desa, mensosialisasikan tentang KFCP dan REDD+ serta mendengarkan dan menanggapi keprihatinan warga. Staf di lapangan juga bekerjasama dengan warga untuk mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan terkait mata pencaharian yang dapat memenuhi tujuan masyarakat sementara juga mengurangi emisi yang berasal dari hutan.
Perencanaan masyarakat dan Perjanjian Desa KFCP turut memfasilitasi perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga dan pejabat pemerintah kabupaten di setiap desa. Hal ini telah menghasilkan rencana jangka menengah untuk periode lima tahun, mulai dari 2011 – 2015, serta update tahunan untuk setiap desa. Rencana tersebut kemudian disertakan di dalam rencana pembangunan pemerintah kabupaten dan kelurahan. Rencana-rencana tersebut merangkum segala aspirasi masyarakat lokal dan mensosialisasikan kolaborasi antara KFCP dan desa-desa. Untuk menindaklanjuti perkembangan rencana-rencana ini, KFCP telah menegosiasikan perjanjian dengan masing-masing desa dari tujuh desa di awal kegiatan (sekarang ada sembilan). Perjanjian Desa ini bertujuan untuk mensejajarkan antara tujuan pembangunan desa dengan pengurangan emisi serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang diusung KFCP. Proses negosiasi ini berusaha untuk memastikan partisipasi semua pihak,
2
1. Staf KFCP mendiskusikan input masyarakat pada saat musyawarah warga di KFCP. 2. Seorang dukun sedang mempraktekkan ritual adat suku Dayak saat upacara manyanggar. 2
Kalimantan Forests and Climate Partnership: Pembagian manfaat dan pelibatan masyarakat
Staf KFCP dan warga masyarakat ikut serta dalam musyawarah desa.
termasuk pemegang tanah dan kelompok marginal dan rentan. Perjanjian ini tidak bermaksud mengalihkan kepemilikan tanah, tapi lebih kepada menyerahkan kendali dan manajemen sumber daya alam setempat ke tangan masyarakat. Perjanjian Desa diadakan secara sukarela. Para warga dilibatkan dalam segala aspek kegiatan KFCP dan menerima manfaat dari hasilnya sesuai dengan isi Perjanjian Desa. Perjanjian Desa ini merangkum prinsip umum serta hak dan kewajiban dalam kerja sama tersebut. Hal ini mencakup cara pembayaran untuk input masyarakat bagi kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh KFCP, dimana pembayaran ini dilakukan berdasarkan indikator kinerja, seperti berapa jumlah bibit kualitas unggulan yang dihasilkan.
Konferensi Perubahan Iklim PBB pada bulan Desember 2010, telah disepakati bahwa partisipasi penuh dan efektif merupakan persyaratan kunci bagi seluruh kegiatan REDD+. Negara-negara seperti Indonesia dan Australia kini sedang bekerjasama untuk mengembangkan standar partisipasi masyarakat serta kebijakan pengaman sosial dan lingkungan lainnya juga sistem pelaporannya karena belum banyak kerangka kerja pedoman di tingkat nasional maupun internasional pada saat KFCP dirancang di tahun 2009. Kalimantan Forests and Climate Partnership
LAPETAN
Pengamanan (Safeguards) REDD+ dalam UNFCCC: Partisipasi penuh dan efektif
5
Kilometer
10
LEGENDA: Umum:
TUMBANG MUROI Taburu
BLOK E
Tuanan
DESA Dusun Batas wilayah KPH-L (FMU) Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa Jalan (rencana) Sungai kecil/Kanal Sungai besar
TUTUPAN LAHAN 2010: Hutan Kering Primer Hutan Kering Sekunder Hutan Rawa Primer Hutan Rawa Sekunder Semak Rawa Semak/Belukar Pertanian bercampur semak Rawa Area Pemukiman Perairan
TUMBANG MANGKUTUP
KATUNJUNG
SEI AHAS
2.5
Proyeksi Peta: WGS 1984, Zona UTM 50 M
Tanjung Kalanis
Melalui kemitraan dengan World Bank dan musyawarah bersama warga masyarakat, para pakar internasional dan pemangku kepentingan yang berminat, KFCP akan merancang dan menguji coba sebuah mekanisme pembagian manfaat berbasis kinerja lingkungan (untuk menindaklanjuti pembayaran berbasis input) bagi kegiatan REDD+ yang dapat memberikan manfaat secara adil dan efektif kepada masyarakat. Mekanisme ini dirancang untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lokal, nasional, dan internasional.
N 0
Teluk Kajang
Partisipasi masyarakat
KFCP
PETAK PUTI Kanjarau
BLOK A
KATIMPUN
KALUMPANG MANTANGAI HULU
Kesuksesan REDD+ bergantung pada partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat lokal dan asli. Dalam
Sumber: RapidEye, 2009 & 2010 (KFCP)
Peta menunjukkan lokasi proyek KFCP dan tutupan lahan.
Kalimantan Forests and Climate Partnership: Pembagian manfaat dan pelibatan masyarakat
3
KFCP bercita-cita untuk mencapai standar praktik terbaik dalam musyawarah dan pelibatan masyarakat. Melalui pengalamannya mencapai standar tersebut, KFCP juga ingin membagikan informasi tentang pelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan REDD+ di lapangan kepada negosiasi-negosiasi internasional dan pihak lain yang sedang melaksanakan atau berencana melaksanakan REDD+. Penilaian lingkungan dan sosial telah dijalankan di tingkat regional untuk memastikan bahwa KFCP memenuhi standar World Bank dalam hal musyawarah bebas dan kaya informasi yang diadakan sebelum proyek dimulai dengan partisipasi luas dari warga. Tinjauan terhadap proses musyawarah KFCP pada akhir tahun 2012 telah berhasil mengevaluasi proses
musyawarah masyarakat yang digunakan oleh KFCP untuk mendukung masyarakat mengembangkan rencana jangka menengah lima tahun, mengadakan Perjanjian Desa, menyokong kegiatan di desa-desa, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan desa lainnya. Berbagai standar disertakan dalam tinjauan tersebut karena harapan para pemangku kepentingan berbeda satu sama lainnya, dan juga karena beberapa kerangka kerja pedoman untuk melaksanakan safeguard terkait REDD+ baru dikembangkan setelah KFCP sudah berjalan. Tinjauan ini merupakan bagian dari usaha KFCP untuk terus-menerus memperbaiki proses implementasi program-programnya dan untuk mengumpulkan pembelajaran-pembelajaran dari lapangan.
1
2 1. Para warga desa mengkomunikasikan opini mereka pada saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). 2. Musyawarah bersama masyarakat mengenai proses penabatan kanal. 4
Kalimantan Forests and Climate Partnership: Pembagian manfaat dan pelibatan masyarakat