FACTSHEET
Perjanjian Desa Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) KFCP bertujuan untuk mendemonstrasikan sebuah pendekatan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk degradasi lahan gambut yang kredibel, adil dan efektif. Masyarakat lokal digandeng sebagai mitra kunci KFCP untuk dua alasan utama: • Keadilan - agar mereka yang terkena efek langsung dari kegiatan-kegiatan KFCP dapat berpartisipasi dalam mengelola kegiatan tersebut dan memperoleh bagian yang adil dari manfaat-manfaatnya. • Efisiensi - karena pengelolaan sumber daya alam umumnya lebih efisien bila ditangani oleh penduduk lokal. Untuk dapat menggandeng masyarakat lokal dalam pengelolaan REDD+, KFCP telah membuat perjanjian formal dengan tujuh desa (dua desa terpecah di akhir 2012 sehingga menciptakan dua desa baru yang masih tercakup dalam perjanjian yang telah ada, sehingga totalnya adalah sembilan desa) di kecamatan Mantangai dan Timpah di Kapuas, Kalimantan Tengah. Perjanjianperjanjian ini menjelaskan pengaturan manajemen dan tata kelola, serta mengizinkan KFCP untuk mendanai dan mendukung komunitas-komunitas tersebut dalam pelaksanaan kegiatan REDD+. Perjanjian Desa adalah
Rapat desa untuk membahas perkembangan peta tematik sebagai bagian dari rencana pembangunan tahap tengah di Desa Sei Ahas.
langkah pertama menuju pembentukan institusi REDD+ jangka panjang dan dapat digunakan untuk pengelolaan dan pendanaan segala jenis kegiatan, dari mata pencaharian sampai hutan desa.
Apakah tujuan dari Perjanjian Desa? Perjanjian Desa juga berisi garis besar prinsip dan kerangka kerja KFCP dalam menyediakan bantuan teknikal dan finansial untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang
1
Konsultasi masyarakat di Desa Sei Ahas.
diterapkan dan dikelola oleh masyarakat lokal. Contoh kegiatan dapat berupa rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi dengan cara penabatan kanal-kanal kecil (tatas) yang mengalirkan air keluar dari lahan gambut dan memperbesar resiko kenaikan emisi dari kebakaran atau oksidasi gambut. Contoh lainnya dapat berupa mendorong reboisasi di daerah-daerah yang terdegradasi melalui kegiatan pembibitan dan penanaman. Kegiatan seperti ini beserta kegiatan-kegiatan lainnya memberikan perbaikan pada mata pencaharian lokal, seperti agroforestri karet, dengan cara yang dapat mengurangi tekanan pada hutan dan lahan gambut. Semua kegiatan disetujui baik oleh KFCP maupun desa. Para penduduk desa dapat menahan persetujuan mereka bagi penarikan kegiatan sewaktu-waktu. Setiap kegiatan juga harus sesuai dengan rencana pengembangan desa. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi standar dan peraturan pengamanan tertentu untuk memastikan bahwa uang yang terpakai dalam kegiatan dikelola dengan baik. Juga memastikan bahwa kesempatan dan manfaat dibagi dengan adil di dalam dan di antara desa-desa; dan bahwa hak dan lingkungan penduduk lokal dilindungi.
2
Kalimantan Forests and Climate Partnership: Perjanjian Desa
Bagaimanakah struktur Perjanjian Desa? Perjanjian Desa terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menetapkan tujuan bersama, prinsip-prinsip kerjasama dan rasa saling menghormati. DI bagian ini terdapat juga jenis-jenis kegiatan yang dapat diterapkan dan didanai di bawah perjanjian tersebut. Bagian kedua berisi ketentuan dan persyaratan umum tentang pengelolaan dan pendanaan pekerjaan, beserta standar dan peraturan pengamanan yang harus dipatuhi. Bagian ketiga terdiri dari protokol-protokol teknis, jadwal pekerjaan, dan anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagian ketiga ini dapat dimodifikasi tanpa harus mengubah keseluruhan perjanjian. Hal ini menyediakan fleksibilitas untuk merencanakan dan mengelola pekerjaan dengan juga mempertimbangkan perubahan prioritas desa serta kondisi cuaca dan lingkungan yang tak terduga yang mungkin berpengaruh pada kegiatan di waktu yang akan datang. Dua tim dibentuk di setiap desa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan: Tim Pengelola Kegiatan atau TPK, dan Tim Pengawas atau TP. Tim pengelola kegiatan bertanggung jawab untuk mengelola semua
pekerjaan yang dilaksanakan di bawah Perjanjian Desa, menerima dan memproses pembayaran dari KFCP, serta mendistribusikan pembayaran tersebut di antara anggota komunitas. Tim pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan dan kualitasnya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas tim pengelola kegiatan. Anggota daripada kedua tim tersebut dipilih oleh penduduk dalam musyawarah desa dan dapat diganti apabila mereka menghendaki demikian. Perjanjian Desa itu sendiri harus disahkan dalam rapat formal desa dan didukung oleh kepala desa serta mantir adat. Sebuah pernyataan yang mendukung pembentukan Perjanjian Desa dan pengakuan atasnya di tingkat kabupaten telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kapuas dan seorang perwakilan Pemerintah Australia.
Bagaimanakah Perjanjian Desa Dikembangkan? Perjanjian Desa telah dikembangkan selama periode antara sembilan bulan dan satu tahun di ketujuh desa. Rapat dan konsultasi telah diadakan beberapa kali sebelum akhirnya perjanjian ditandatangani. Rancangan Perjanjian Desa juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan para pemangku kepentingan untuk komentar dan masukan. Perjanjian ini dirancang sedemikian rupa agar dapat konsisten dan cocok dengan program-program tingkat desa lainnya, termasuk PNPM, program pembangunan terbesar Indonesia. Perjanjian Desa KFCP bertujuan untuk mencapai pembayaran berdasarkan kinerja yang berkaitan dengan REDD+, dan memulai kegiatan-kegiatan yang akan dapat berlanjut terus ke masa depan. KFCP
Kalimantan Forests and Climate Partnership
KFCP
PETAK PUTI Kanjarau
N 0
LAPETAN
5
Kilometer
10
Proyeksi Peta: WGS 1984, Zona UTM 50 M
LEGENDA: Umum:
TUMBANG MUROI Taburu Teluk Kajang Tanjung Kalanis
BLOK E
Tuanan
DESA Dusun Batas wilayah KPH-L (FMU) Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa Jalan (rencana) Sungai kecil/Kanal Sungai besar
TUTUPAN LAHAN 2010: Hutan Kering Primer Hutan Kering Sekunder Hutan Rawa Primer Hutan Rawa Sekunder Semak Rawa Semak/belukar Pertanian Bercampur Semak Rawa Area Pemukiman Air
TUMBANG MANGKUTUP
KATUNJUNG
SEI AHAS
2.5
BLOK A
KATIMPUN
KALUMPANG MANTANGAI HULU Sumber: RapidEye, 2009 & 2010 (KFCP)
Peta yang memperlihatkan rencana rehabilitasi hidrologi di lokasi proyek KFCP.
bertujuan untuk mengubah perilaku penduduk dalam menurunkan emisi melalui program insentif jangka panjang dan bukan manfaat pembangunan yang hanya berlaku sekali saja, misalnya infrastruktur. Proses konsultasi dan penilaian telah lengkap di ketujuh desa dan mereka semua telah menandatangani perjanjian.
Anggota masyarakat desa Petak Puti turut serta dalam proses pemilihan anggota TPK.
Kalimantan Forests and Climate Partnership: Perjanjian Desa
3
KFCP bercita-cita untuk mencapai standar praktik terbaik dalam musyawarah dan pelibatan masyarakat. Melalui pengalamannya mencapai standar tersebut, KFCP juga ingin membagikan informasi tentang pelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan REDD+ di lapangan kepada negosiasi-negosiasi internasional dan pihak lain yang sedang melaksanakan atau berencana melaksanakan REDD+. Penilaian lingkungan dan sosial telah dijalankan di tingkat regional untuk memastikan bahwa KFCP memenuhi standar World Bank dalam hal musyawarah bebas dan kaya informasi yang diadakan sebelum proyek dimulai dengan partisipasi luas dari warga. Tinjauan terhadap proses musyawarah KFCP pada akhir tahun 2012 telah berhasil mengevaluasi proses
musyawarah masyarakat yang digunakan oleh KFCP untuk mendukung masyarakat mengembangkan rencana jangka menengah lima tahun, mengadakan Perjanjian Desa, menyokong kegiatan di desa-desa, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan desa lainnya. Berbagai standar disertakan dalam tinjauan tersebut karena harapan para pemangku kepentingan berbeda satu sama lainnya, dan juga karena beberapa kerangka kerja pedoman untuk melaksanakan safeguard terkait REDD+ baru dikembangkan setelah KFCP sudah berjalan. Tinjauan ini merupakan bagian dari usaha KFCP untuk terus-menerus memperbaiki proses implementasi program-programnya dan untuk mengumpulkan pembelajaran-pembelajaran dari lapangan.
1
2 1. Para warga desa mengkomunikasikan opini mereka pada saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). 2. Musyawarah bersama masyarakat mengenai proses penabatan kanal. 4
Kalimantan Forests and Climate Partnership: Pembagian manfaat dan pelibatan masyarakat