MAJALAH FRAKSI

KABAR

FRAKSI GERINDRA Edisi Januari 2013

Opini Lipsus

Tahun 2012, Bekerja dan Bekerja halaman 4 Liputan Utama

Berjuang Bersama Rakyat

halaman 5-6

Resensi

Menggugat Logika APBN Politik Anggaran Partai Gerindra h ha lla ama m n 23 halaman

TERUS BERSAMA RAKYAT

KABAR

FRAKSI GERINDRA SUSUNAN REDAKSI : Pemimpin Umum : H. Ahmad Muzani Wakil Pemimpin Umum : Martin Hutabarat, SH Dewan Redaksi : Desmond J. Mahesa, SH. MH Edhy Prabowo, MM., MBA Dr. Sumarjati Arjoso, SKM Pemimpin Redaksi : Ir. Fary Djemy Francis, MMA Redaktur Pelaksana Muh. Arief Anggota Redaksi : Yeremias Ndoen Ali Mustofa Idin Rosidin Abdul Kholik Kusfiardi Dzurrotun Nafisah Desain Grafis : Gagan Sekretaris Redaksi : Susanna Renyaan Alamat Redaksi : Ruang Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.17, Jl.Jend.Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Selatan. Telp.

(021) 5755669 Fax. (021) 575 5668 Facebook : Fraksi Partai Gerindra DPR RI Email Redaksi : fraksigerindra_dprri@ yahoo.com Diterbitkan Oleh : Divisi Humas dan Pemberitaan Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

KONTEN

Tahun 2012, Bekerja dan Bekerja HALAMAN 4 Berjuang Bersama Rakyat HALAMAN 5-6 Opini

Revisi UU Pilpres, Apakah Perlu?

HALAMAN 22

PENGANTAR REDAKSI PUJI

Ir. Fary Djemy Francis, MMA Pemimpin Redaksi

dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita kembali menjalankan aktivitas keseharian kita dengan semangat dan kerja nyata terus berbuat yang terbaik, mengabdi buat rakyat. Pekan ini Dewan kembali memasuki Masa Persidangan III Tahun 2012-2013.

Di awal tahun baru ini sebuah kejutan kecil telah kami siapkan bagi rekan-rekan Anggota Fraksi Partai Gerindra dan seluruh kader Gerindra di Tanah Air. Yang mana mulai bulan ini di atas meja para Anggota Dewan telah kami siapkan sebuah majalah yang diterbitkan oleh Fraksi Partai Gerindra.

Majalah ini akan terbit setiap bulan yang diharapkan bisa mengakomodasi dan menginformasikan kepada para kader mengenai progress dan kinerja fraksi serta seluruh alat kelengkapan Dewan lainnya. Sekaligus majalah ini diharapkan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi pembaca mengenai situasi dan perkembangan terkini di Senayan, khususnya informasi seputar kinerja Legislasi di Fraksi Partai Gerindra.

Sebagaimana kita ketahui kinerja legislasi anggota Fraksi Partai Gerindra di Dewan mendapat perhatian dan apresiasi publik meski dengan jumlah anggota yang relatif sedikit dibandingkan dengan Fraksi lain. Namun perhatian dan apresiasi itu tidak cukup jika tidak diejawantahkan dalam sebuah media interen yang bisa mengelaborasi dan mewartakan lebih mendalam kinerja anggota Fraksi.

Untuk edisi perdana kami mewartakan topik utama sekelumit progres kinerja Fraksi.

Meski bukan fraksi mayoritas di Dewan namun Fraksi Partai Gerindra dalam setahun penuh 2012 mendapat banyak apresiasi dari rakyat. Banyak kebijakan yang mendapat sorotan publik menjadi concern dari Fraksi partai Gerindra diantaranya pembangunan gedung Dewan yang mendapat pro dan kontra. Gerindra tegas menolak pembangunan gedung Dewan karena Gerindra sadar bahwa mengutamakan kepentingan rakyat jauh lebih utama ketimbang harus membangun gedung mewah wakil rakyat. Kenaikan harga BBM juga demikian.

Rencana pemerintah menaikan harga BBM mendapat penolakan keras dari Fraksi Partai Gerindra dan syukurlah kendati dengan anggota minoritas di Dewan Gerindra tetap memperlihatkan kemampuannya.

Hal selanjutnya yang mendapat sorotan publik lainnya adalah soal revisi UU KPK, Gerindra secara tegas menolak revisi UU KPK karena revisi tersebut berpotensi melemahkan kewenangan KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Selain hal diatas masih banyak yang telah Fraksi Partai Gerindra perjuangkan untuk rakyat termasuk menginisiasi lahirnya sejumlah UU yang pro rakyat serta mengedepankan pembahasan anggaran untuk rakyat. Dan untuk itulah majalah ini hadir untuk mewartakan hal tersebut setiap waktu.

Selain mewartakan laporan utama pada halaman berikutnya kami memberikan bacaan lain yang tak kalah menarik. Ada pula laporan anggota Fraksi Partai Gerindra per komisi, serta ulasan penting lainnya yang tak kalah menarik, seperti profil khusus anggota Fraksi Partai Gerindra yang akan kami orbitkan setiap edisi.

Yang ingin kami tekankan bahwa majalah ini diterbitkan oleh Fraksi Partai Gerindra dengan ulasan lugas, menarik, dan kredibel. Kami berharap ini menjadi bahan bacaan yang baik dan bermutu serta menambah wawasan keilmuan kita terutama terkait progress kinerja Fraksi.

Di akhir pengantar ini, tak lupa kami ingatkan kepada pembaca untuk tak segan-segan memberi saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga evaluasi dan perbaikan majalah ini kami lakukan setiap penerbitan.

Salam Indonesia Raya

OPINI LIPSUS

Tahun 2012, Bekerja dan Bekerja S

EPANJANG tahun 2012 perpolitikan domestik mengalami “panas-dingin�, termasuk di DPR. Warna-warni politik di Dewan kian terang, tidak lagi samar ketika menyoroti beberapa kebijakan publik. Ada yang pro, ada pula yang kontra dalam menyikapi isu yang lagi dalam sorotan.

Namun Fraksi Gerindra DPR sepanjang 2012 tetap konsisten di jalur yang benar, bersama rakyat memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Tak ayal Fraksi Gerindra mendapatkan apresiasi atau simpati publik. Banyak isu krusial yang mengemuka di masyarakat ditangani Gerindra dengan baik. Sejumlah survei menempatkan Gerindra diurutan teratas yang akan dipilih rakyat jika pemilu diadakan sekarang. Tentu semua pihak termasuk fraksi Gerindra berupaya terus agar prestasi itu dipertahankan hingga Pemilu 2014 mendatang.

Belum hilang dari ingatan kita soal peran penting Fraksi Gerindra menyikapi sejumlah persoalan di masyarakat.

FOTO/ISTIMEWA

Yang paling mengemuka diantaranya soal penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, pembangunan gedung baru DPR RI, menolak upaya pelemahan KPK dalam garda terdepan pemberantasan korupsi, larangan kunjungan kerja ke luar negeri, dan sejumlah hal penting lainnya yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat.

Kebijakan atau sikap politik yang diambil Fraksi Gerindra mengundang decak kagum dari kalangan masyarakat.

Yang mengemuka misalnya ketika Fraksi Gerindra menyatakan tegas menolak rencana pembangunan gedung DPR RI. Hanya Fraksi Gerindra yang dari awal konsisten menolak pembangunan gedung mewah DPR hingga beberapa rekan fraksi lain heran, alasan Gerindra menolak pembangunan gedung.

Sungguh luar biasa, Gerindra memberikan inspirasi bagi fraksi lain untuk membela kepentingan rakyat. Fraksi Gerindra sadar pada beberapa sisi, bahwa gedung Dewan sudah tidak KABAR

FRAKSI

GERINDRA 04

relevan untuk digunakan. Namun bukankah masih bisa ditempati dan masih bisa menahan panas dan hujan.

Bukankah tidak lebih baik jika dana pembangunan gedung Dewan dialokasikan untuk rakyat tidak mampu yang membutuhkan subsidi anggaran negara?

Dalam kasus penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga demikian. Fraksi Gerindra menyadari potensi jebolnya APBN akibat subsidi yang terus membengkak.

Namun bukan berarti harus memberatkan rakyat kecil untuk memperoleh subsidi BBM. Ada cara lain yang bisa dilakukan agar subsidi tidak membengkak misalnya dengan mengefektifkan penggunaan bahan bakar gas (BBG) dan pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan menghemat anggaran yang bisa dialokasikan untuk subsidi BBM. Begitu banyak inspirasi dan hasil konkrit perjuangan Fraksi Gerindra di DPR sepanjang 2012.

Untuk menyebutnya satu-per akan diulas dalam laporan selanjutnya.

Yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa sepanjang 2012, Fraksi Gerindra bekerja keras agar fungsi Dewan sebagai wadah memperjuangkan aspirasi rakyat bisa terlaksana dengan baik. Sejumlah Undang-undang (UU) juga diinisasi dengan baik oleh Gerindra misalnya RUU tentang PPDK dan sebagainya.

Meskipun dengan jumlah anggota yang relatif kecil, hal itu tidak menyurutkan kerja keras Fraksi Gerindra untuk menjadi perpanjangan tangan partai di Dewan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Semua itu diperoleh dengan visi dan misi kepemimpinan Fraksi Gerindra yang tepat, manajemen fraksi yang baik, kekompakan anggota fraksi, serta kematangan dalam memutuskan sikap politik.

Sehingga kita patut bersyukur bahwa tahun 2012 dilalui dengan baik oleh Fraksi Gerindra yang ikut memberi andil pada terus membaiknya pandangan masyarakat pada Gerindra.

Itu bisa dibuktikan dari survei beberapa lembaga survei independen yang menempatkan Gerindra sebagai salah satu dari partai urutan teratas ditambah popularitas Bapak Prabowo Subianto yang terus diurutan teratas sebagai calon presiden mendatang.

Hasil kinerja yang baik di tahun 2012 bukan berarti tanpa rintangan dan hambatan.

Namun semua dilalui dengan kerja keras dan prinsip berjuang untuk rakyat membangun gerakan untuk Indonesia Raya.

Selamat Tahun Baru 2013. Tahun ini Fraksi Gerindra akan lebih giat bekerja dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Tahun 2013 tentu perpolitikan sedikit mengalami dinamika menjelang Pemilu 2014.

Tetapi pada prinsipnya Gerindra tetap akan berjuang semaksimal mungkin menjalankan amanah rakyat membawa rakyat adil makmur dan sejahtera.

Sehingga Gerindra tetap mendapat tempat di hati rakyat Indonesia dan menjadi pemenang pada Pemilu 2014 mendatang. (tim)

LIPUTAN UTAMA WAKTU sepertinya bergulir begitu cepat hingga tak terasa tahun 2012 berlalu, berganti tahun 2013.

Tahun 2012, tahun dengan sejumlah dinamika sosial politik didalamnya, memberi banyak pewarnaan politik dalam negeri tak terkecuali di DPR sebagai sentrum perpolitikan nasional.

Banyak peristiwa penting yang menjadi sorotan publik dan Fraksi Gerindra sebagai bagian dari eksistensi DPR RI banyak memberi andil penting.

Sejumlah isu penting yang menjadi sorotan publik sepanjang 2012 tak luput dari perhatian Fraksi Gerindra.

Diantaranya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, pembangunan gedung DPR RI, upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK, dan sejumlah permasalahan lainnya. Fraksi Gerindra mendapat simpati dan apresiasi dari berbagai kalangan karena mampu berada di barisan terdepan menyuarakan kepentingan rakyat dengan menolak berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat luas.

Meskipun dengan jumlah anggota yang relatif sedikit dibandingkan dengan fraksi lain namun tak menyurutkan nyali fraksi Gerindra untuk terus menerus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Lihatlah bagaimana Fraksi Gerindra DPR tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Disaat fraksi lain, terutama anggota Koalisi pemerintah, bersepakat menaikkan harga BBM bersubsidi namun Gerindra terus bekerja keras berupaya menggagalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Fraksi Gerindra juga menjalankan fungsi legislasi dan budgeting dengan baik. Sejumlah usul inisiatif pembuatan UU diupayakan oleh fraksi Gerindra termasuk penganggaran dalam APBN pro rakyat yang menjadi perhatian utama Gerindra.

Medio awal 2012 lalu saat ramai pro dan kontra pembangunan gedung Dewan, Gerindra sudah memperlihatkan sikap yang tegas menolak pembangunan gedung DPR. Beberapa fraksi besar di DPR terus melobi Fraksi Gerindra namun Gerindra dengan motto “bersama rakyat” tiada pernah menjual aspirasi dan kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan yang menguntungkan segelintir elit.

Pembangunan gedung DPR tidak mencerminkan rasa empati elit politik terhadap penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin anggota Dewan membangun gedung mewah sementara rakyat masih berkutat pada jurang kemiskinan.

Perintah Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tegas menolak pembangunan gedung DPR. “Kami imbau pembangunan gedung baru DPR tidak usah diteruskan, karena gedung lama masih baik,” kata Prabowo.

Prabowo mengusulkan, anggaran Rp 1,138 triliun lebih baik

Berjuang Bersama Rakyat dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin agar hidupnya lebih layak. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini mencontohkan, jika anggaran Rp 1,138 trilun dialokasikan untuk pengadaan sawah baru maka dana tersebut bisa diwujudkan menjadi sawah seluas sekitar 20.000 hektare.

Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo menegaskan DPR masih harus menahan diri untuk membangun gedung baru di tengah kondisi masyarakat saat ini. Gerindra telah menyatakan penolakannya beberapa waktu lalu dan tak akan menempati ruangan anggota di gedung baru DPR. “Fraksi kita tetap menolak. Dengan kondisi ini, tidak sebagai prioritas. Tapi masalah kemiskinan, subsidi BBM, kekurangan ini yang harus kita selesaikan. Kita harus menahan diri karena pembangunan ini tidak urgent,” kata Edhy.

Tidak bisa dipungkiri komitmen Fraksi Gerindra ini berujung manis dan akhirnya pembangunan gedung Dewan pun akhirnya dibatalkan.

Perjuangan Fraksi Gerindra terus mendapat simpati rakyat. Dalam bidang penegakan hukum sepanjang tahun 2012, Fraksi Gerindra juga memiliki andil besar. Misalnya ketika anggota DPR dari fraksi lain banyak terjerat kasus korupsi maka Gerindra tetap memperlihatkan bahwa kadernya bersih dari praktik politik yang korup.

Gerindra juga berupaya maksimal menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang banyak disuarakan fraksi lain di DPR. Gerindra sadar dengan pelemahan KPK maka upaya pemberantasan korupsi di tanah air tidak akan berjalan maksimal.

FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSII

GERINDRA 05 G

FOTO/ISTIMEWA

LIPUTAN UTAMA

kar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura.

Fraksi melihat kesan revisi UU KPK diarahkan untuk mengurangi ICW menyatakan parpol yang memiliki laporan keuangan paling kewenangan yang dimiliki KPK apalagi pengurangan kewenangan baik adalah Partai Gerindra, sedangkan Partai Demokrat, PDIP, PPP, KPK dinilai hanya akan memperlemah KPK. dan Hanura paling buruk. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra yang juga menjadi angmengaku sudah mengikuti penelitian yang dilakukan ICW cukup gota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, mengatakan kalau tujuannya lama. untuk memperkuat KPK atau untuk meningkatkan sinergi pemberMenurutnya, wajar saja jika Gerindra dinilai memiliki laporan antasan korupsi antara KPK dan institusi penegak hukum lainnya, keuangan parpol paling baik, dikarenakan partainya telah memberiGerindra tidak keberatan membahasnya di Badan Legislasi ataupun kan laporan yang apa adanya.

Komisi III DPR. Mengenai studi banding anggota DPR-RI keluar negeri yang dikriNamun jangan ada tendensi dari kalangan elite parpol untuk tik publik, Fraksi partai Gerindra sebenarnya sejak awal sudah melar“membonsai” kewenangan KPK agar nantinya tidak efektif dalam ang anggotanya kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri. pemberantasan korupsi. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa “Banyak cara alternatif bisa dilakukan selain studi banding atau di negeri ini yang harus dihadapi dengan cara-cara yang tidak biasa. kunker ke luar negeri.

“Kejahatan korupsi di negara kita bukan semakin berkurang, Kalau cara-cara alternatif bisa diterapkan, pasti akan malah semakin meluas dan canggih. Oleh karena itu, menghemat sejumlah besar anggaran negara. DPR pun kami menolak dilakukannya revisi UU KPK,” kata Fraksi partai akan mendapat apresiasi rakyat dan tidak akan sampai Martin.

Gerindra akan mendapat kritikan dan cemohan tajam seperti sekaIsu lain yang mengemuka di tahun 2012 adalah soal rang,” kata Martin Hutabarat Anggota Fraksi Gerindra wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Akhir Maret senantiasa berada di 2012 pemerintah ngotot menaikkan harga BBM bersub- garda terdepan dalam DPR. Selain isu utama diatas, Fraksi Gerindra juga memberi sidi awal April. memperjuangkan hak Dalam sidang paripurna DPR, Gerindra tetap pada dan kepentingan rakyat catatan kritis terhadap sejumlah Rancangan UndangUndang (RUU) yang digodok di DPR. pandangannya menolak kenaikan harga BBM bersubdi tahun 2013 ini.

Yang mendapat sorotan publik misalnya soal RUU sidi.

Keamanan Nasional (Kamnas). Gerindra mengemSekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan berdasarkan undang-undang noH. AHMAD MUZANI balikan RUU tentang Keamanan Nasional (Kamnas) mor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Ketua Fraksi Partai kepada Pemerintah untuk disempurnakan dan di sosialBelanja Negara (APBN) 2012 pasal 7 ayat 4, pembatasan Gerindra DPR-RI isasikan di internal Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang. konsumsi premium dilakukan pada kendaraan pribadi Untuk penyusunan RUU Desa, Fraksi Gerindra DPR roda empat di pulau Jawa dan Bali.

RI memberi andil penuh.

Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas yang harus diAnggota Komisi II DPR RI Mestariani Habie mengatakan Fraksi lakukan pemerintah menurut UU APBN 2012 adalah pembatasan Gerindra ingin menjadikan desa sebagai sumber awal kemajuan dan konsumsi BBM bersubsidi untuk pulau Jawa dan Bali saja. Itulah kesejahteraan bangsa dan negara. sebabnya Gerindra menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi “Fraksi Partai Gerindra dapat memahami dan mendukung peini.

Selain itu, menurut Muzani pembatasan konsumsi BBM bersubsidi nyusunan RUU tentang Desa serta siap membahasnya dalam forum selanjutnya,” ujar Mestariani. ini lantas beralih kepada opsi mengalihkan BBM kepada bahan bakar Disisi lain Fraksi Gerindra juga menggagas dilahirkannya RUU gas (BBG). Karena itu, usul pembatasan konsumsi ini memunculkan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ini sangat pentketidakjelasan di pihak masyarakat akibat ulah pemerintah sendiri. ing meskipun ketentuan mengenai perlindungan petani telah diatur “Sikap ini tentu ironis dan membuat bingung masyarakat,” tandas pada beberapa peraturan yang lain seperti Undang Undang tentang Muzani.’

Hortikultura dan lain sebagainya.

Fraksi Gerindra tidak menyetujui ketika beban berat BBM harus “Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa masalah perlindudibebankan kepada rakyat. ngan dan pemberdayaan petani perlu di atur dalam Undang Undang “Gerindra akan berjuang agar BBM tetap dipertahankan seperti tersendiri untuk memberikan jaminan yang lebih besar bagi kessekarang ini. Kami menginginkan ambil posisi untuk menambah ejahteraan serta keberpihakan negara kepada petani. Ketidaktegasan subsidi BBM dan listrik. Karena dalam pandangan kami pemerintah pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani masih memiliki kemampuan untuk Rp 55 triliun dengan penghemaselama ini telah berimplikasi pada terpuruknya nasib petani Indonetan,” kata Muzani. sia,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Agung Jelantik Sanjaya.

Dalam penggunaan dana partai, Gerindra juga mendapatkan Selain prestasi diatas sejumlah inisiatif lahirnya UU yang berpihak apresiasi dari ICW. Pertengahan Juni 2012 ICW meneliti laporan kepada rakyat diusulkan oleh Fraksi partai Gerindra. Fraksi partai keuangan Gerindra yang dianggap paling baik dan transparan.

Gerindra akan senantiasa berada di garda terdepan dalam memperLaporan keuangan yang diteliti dari 9 parpol yang disubsidi dari juangkan hak dan kepentingan rakyat di tahun 2013 ini. (tim/net) APBN karena memiliki kursi di DPR RI, yaitu Partai Demokrat, GolKABAR

FRAKSI

GERINDRA 06

ALAT KELENGKAPAN

J KOMISI I DPR :

AKARTA -Fraksi Gerindra DPR RI memandang perlu ada upaya terencana yang dapat melindungi dan memberdayakan industri pertahanan. Oleh karena itu Fraksi Gerindra DPR RI akan memperjuangkan pengembangan industri pertahanan yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri.

“Industri pertahanan yang kuat akan mampu menjawab tantangan masa depan terkait ancaman militer dan non militer dari luar negeri, separatisme, dan perubahan geopolitik yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Rachel Sayyidina Maryam di gedung DPR RI Jakarta.

Pada era yang semakin modern ini harus menjadi komitmen semua komponen bangsa kita mendorong perkembangan dunia pertahanan Indonesia dari masa ke masa. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, saat ini kita telah mampu menyelesaikan sebuah RUU yang mengatur tentang industri pertahanan dalam negeri. “RUU ini diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam bidang peralatan pertahanan. Adanya RUU ini mendorong kita mampu mengoptimalkan segala sumber daya dengan melakukan produksi alat utama sistem senjata dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

RUU ini juga akan mendorong produksi alat utama sistem senjata buatan dalam negeri dan industriindustri pendukung lainnya untuk bersaing di luar negeri. Negara melalui Kementerian Pertahanan dan Kementrian/Lembaga terkait harus bahu membahu mendorong ketersediaan produk industri pertahanan untuk memenuhi permintaan dari negara lain, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI berkeyakinan, kehadiran RUU ini merupakan babak baru dalam dunia pertahanan Indonesia. Melalui RUU ini, pengembangan industri pertahanan dapat dilakukan melalui managerial yang baik dan visioner, sehingga anggaran di bidang pertahanan diharapkan mampu dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa.

“Fraksi Partai Gerindra DPR RI berkomitmen akan terus berikhtiar dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa melalui penguatan industri pertahanan. RUU ini kami harapkan menjadi bagian dari reformasi dalam bidang alutsista dan pertahanan Indonesia yang sudah sepatutnya di dorong terus menerus semata-mata untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan memperkuat sistem ketahanan Negara Republik Indonesia,” ujarnya. (tim).

Gerindra Nilai Pentingnya RUU Industri Pertahanan

RACHEL SAYYIDINA MARYAM FOTO/ISTIMEWA

Fraksi Partai Gerindra DPR RI berkomitmen akan terus berikhtiar dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa melalui penguatan industri pertahanan.

RACHEL SAYYIDINA MARYAM Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra

KABAR

FRAKSII

GERINDRA 07 G

ALAT KELENGKAPAN KOMISI I DPR :

Menyoal RUU Keamanan Nasional

Bagi Indonesia setelah 32 tahun bergumul dengan kekuasaan yang otoritarian, perumusan maupun penyelenggaraan kebijakan keamanan nasional yang kini populer dengan Rancangan UndangUndang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) mempunyai kekhawatiran tersendiri .

H. AHMAD MUZANI

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 08

Bagi banyak pihak RUU Kamnas dinilai berpotensi dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan kebebasan berdemokrasi.

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengembalikan RUU tentang Keamanan Nasional (Kamnas) kepada Pemerintah untuk disempurnakan dan di sosialisasikan terlebih dahulu.

Mengenai penjelasan mekanisme yang menjadi alasan pemerintah yang meminta DPR RI melakukan pembahasan RUU Kamnas pada tingkat I dan tingkat II maka fraksi Gerindra meminta kepada pimpinan Dewan untuk melakukan pembahasan pengembalian RUU tersebut (ditingkat II) sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 pasal 69.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pada prinsipnya sebagai negara demokrasi, Fraksi Gerindra setuju bahwa Indonesia memang membutuhkan UU Kamnas untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu negara dalam keadaan bahaya. “ Namun Fraksi Gerindra berpendapat bahwa substansi RUU Kamnas masih harus di diskusikan dan dipelajari terlebih dahulu,” tegasnya.

Munculnya draft RUU Keamanan Nasional (Kamnas) pada tanggal 3 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM mengambil posisi isu nasional strategis yang banyak mendapatkan kritik dan mengundang perhatian banyak pihak. Sejauh ini masih ramai dibicarakan mengenai pro dan kontra kelahiran dari RUU Kamnas ini.

Rapat Internal Pansus RUU tentang Keamanan Nasional tanggal 20 Maret 2012 memutuskan untuk mengembalikan RUU tentang Kamnas kepada Pemerintah untuk penyempurnaan dan sosialisasi di internal Pemerintah sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pansus.

Muzani yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini men-

gatakan RUU Kamnas cenderung ingin mengatur semua hal sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pemangku kepentingan dalam bidang keamanan. “Ini harus dibicarakan serius di tingkat Pansus RUU Kamnas,” kata Muzani.

Meskipun Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro sudah menjelaskan secara detail soal RUU Kamnas di hadapan Pansus RUU Kamnas pada 23 Oktober 2012 lalu, namun masih harus dibicarakan lebih serius dan detail lagi.

“Pandangan-pandangan yang ada di masyarakat juga harus diakomodir. Menurut saya RUU ini harus jelas mengatur definisi dan kategorisasi keamanan. Pada persoalan seperti apa tentara harus turun dan pada persoalan apa polisi harus turun. Ini yang masih tidak jelas,” ungkap Muzani.

Menurut Muzani semangat dalam RUU Kamnas bagus karena pemerintah berupaya memberi penguatan negara dalam setiap potensi keamanan.

“Tapi, ketika menghandle keamanan bisa disalahtafsirkan, itu berbahaya. Rezim tidak boleh menyalahgunakan kewenangan justru untuk memperkuat rezim dan tidak ada hubungan dengan kekuatan keamanan,” papar Muzani.

Fraksi Gerindra DPR telah mendengar menjelasan dari Wakil Menhan Sjafrie Syamsuddin bahwa RUU Kamnas sangat komprehensif tetapi tetap pemerintah harus diingatkan untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat soal RUU Kamnas ini.

“Kenapa hanya kepada fraksi-fraksi saja. Kalau penjelasan sampai ke masyarakat dengan utuh, tidak ada kekhawatiran,” kata Muzani.

Menurut Muzani, selama ini penjelasan pemerintah kepada masyarakat tidak pernah utuh sehingga meski menilai komprehensif dan baik.(tim)

Dasar Pertimbangan Penyempurnaan RUU Kamnas : 1) Adanya ketidak selarasan antara Naskah Akademik dan Naskah RUU; 2) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional menggunakan paradigma dan pendekata n yang masih diperdebatkan, yaitu pendekatan systemic building atau pendekatan kontingensi; 3) Adanya ketidaksesuaian antara pasal-pasal dan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional 4) Terdapat duplikasi dan kontradiksi dari Undang-Undang Sektoral (UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara) dimana undang-undang sektoral tersebut merupakan actor keamanan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional 5) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional dinilai berpotensi dalam pelanggara n Hak Azasi Manusia (HAM) dan kebebasan berdemokrasi.

Catatan : Rangkuman keberatan pansus di atas merupakan hasil dari kajian dan Rapat Dengar Pendapat dari para ahli. RUU ini dinilai kontraproduktif dalam arus transisi negara Indonesia pasca reformasi. DPR RI berharap pemerintah tanggap terhadap permohonan ini sehingga dapat melakukan penyempurnaan sesuai dengan problem-problem yang telah di sebutkan.

Menindaklanjuti surat DPR RI tersebut di atas, Presiden RI atas nama pemerintah menyampaikan kembali draf Rancangan Undang-Undang tentang Kemanan Nasional tersebut kepada DPR RI namun tanpa dilakukan penyempu rnaan sedikitpun.

AHMAD MUZANI FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 09

ALAT KELENGKAPAN

MESTARIANI HABIE

KOMISI II DPR :

Mewujudkan Kejayaan Indonesia Raya Melalui RUU Desa J

AKARTA -Fraksi Gerindra DPR RI memberi andil penuh dalam upaya penyusunan RUU tentang Desa.

Anggota Komisi II DPR RI Mestariani Habie mengatakan Fraksi Gerindra ingin menjadikan desa sebagai sumber awal kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

“Fraksi Partai Gerindra dapat memahami dan mendukung penyusunan RUU tentang Desa serta siap membahasnya dalam forum selanjutnya,” ujar Mestariani di gedung DPR RI Jakarta.

Menurut dia desa merupakan subyek utama dalam tata pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan rakyat. Dari premis dasar inilah, dalam pandangan Fraksi Partai Gerindra sejatinya harus menjadi roh dan landasan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam menyusun peraturan perundangan tentang desa.

“Berpijak pada premis dasar diatas, maka pengaturan tentang desa dalam sebuah perundangan tidak ditempatkan pada posisi subordinat dan subsistem pengaturan pemerintahan daerah. Desa mempunyai konteks sejarah, sosiologis, politik dan hukum yang berbeda dengan daerah,” katanya.

Karena itu, lanjut Mestariani, penyusunan regulasi tentang Desa tersendiri merupakan ikhtiar untuk ”mengeluarkan” Desa dari posisi subordinat, subsistem dan marginal dalam pemerintahan daerah menjadi entitas system yang tidak marginal sekaligus hendak mengangkat Desa pada posisi subyek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Selanjutnya regulasi tentang desa dalam sebuah perun-

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 10

FOTO/ISTIMEWA

dangan juga tidak sekedar regulasi yang hanya mengatur tata kelola pemerintahan desa semata. Regulasi tentang desa harus menjadi landasan dan instrumen penguatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa harus menjadi gol utama dari regulasi ini yang dicapai melalui tata kelola pemerintahan desa. Menjadi tidak berarti dan tidak urgen bila regulasi tentang desa hanya mengatur soal pemerintahan desa, apalagi hanya mengatur soal elit desa saja.

Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya, dengan menempatkan desa sebagai entitas subyek dari tata pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan maka konsekuensi logisnya regulasi tentang desa juga harus memposisikan masyarakat desa sebagai subyek. Dalam konteks ini, dalam pandangan Fraksi Partai Gerindra, regulasi tentang desa harus mendorong partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan kesejahteraannya dengan membuka ruang prakarsa yang berpijak pada local asset, yakni kelembagaan sosial yang sudah ada di desa.(tim)

ALAT KELENGKAPAN KOMISI III DPR : JAKARTA -Rencana revisi terhadap Undang-Undang KPK berujung kontroversi beberapa waktu lalu. Dan memang jika melihat draft (revisi) yang diajukan, sangat jelas akan ‘melemahkan KPK’.

Anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa berpendapat terdapat beberapa belas pasal yang diubah dan disisipkan. Ada dua perubahan yang berpotensi kuat memperlemah peran KPK ,beberapa pasal tersebut yang pertama seperti tercantum dalam draft Pasal 12 A mengenai kewenangan penyadapan oleh KPK harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. Kedua, kewenangan KPK melakukan penuntutan dihilangkan dan dikembalikan ke kejaksaan.

“Memang wacana merevisi UU KPK tersebut sebenarnya sudah lama disuarakan diantaranya melalui usulan memangkas kewenangan KPK, seperti dalam bidang penuntutan dan penyadapan yang dituangkan dalam draf revisi UU KPK,” kata Desmond.

Pasal-pasal tersebut sudah 17 kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diubah. Namun, keputusan MK tetap konsisten bahwa kewenangan-kewenangan strategis KPK itu tidak melanggar UUD 1945.

Kewenangan penyadapan KPK memang sudah seharusnya melekat di lembaga antikorupsi tersebut.

Seperti kita ketahui, KPK saat ini merupakan lembaga yang memiliki audit penyadapan terbaik. Penyadapan ini teknik penyamaran. Jika perlu seizin hakim itu sama saja tidak bisa melakukan penyidikan. Begitu juga dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan yang memang harus ada di KPK sebagai tanda lembaga itu memiliki kewenangan luar biasa , seperti di negara Malaysia yang mengadopsi hal yang sama untuk Komisi Rasuah. (tim)

DESMOND J MAHESA

Sikap Fraksi tentang revisi RUU KPK : Jika penuntutan diserahkan ke kejaksaan, di mana sisi kewenangan superbody KPK lagi, Inilah harus menjadi salah satu prioritas utama kewenangan penuntutan KPK yang akan direvisi , jika dalam penuntutan akan dilakukan oleh kejaksaan. Hal ini akan membuka kemungkinan kasus yang disidik KPK akan dihentikan oleh kejaksaan.

Masalah penyadapan yang akan dipersulit. KPK saat ini merupakan lembaga yang memiliki audit penyadapan terbaik. Penyadapan ini teknik penyamaran. Kalau perlu seizin hakim itu sama saja tidak bisa melakukan penyidikan, Hal ini jelas sekali, ada upaya tersembunyi untuk melemahkan KPK dan dengan perlahan-lahan akan ‘mematikan’ KPK. Mempersoalkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masa jabatan pimpinan KPK menganut steger sistem. Jadi. jika ada pimpinan KPK berhenti di tengah jalan, pimpinan penggantinya juga punya masa jabatan sama.

Seperti yang kita ketahui filosofi terbentuknya KPK adalah sebagai antitesis dari korupsi yang dinilai merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Di saat lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Polri dianggap belum mampu memenuhi tuntutan semangat pemberantasan anti korupsi, maka berdirinya KPK adalah benteng terakhir pemberantasan korupsi.

Dari beberapa pokok pemikiran & Pendapat Fraksi Gerindra di atas maka Fraksi Gerindra menyatakan menolak Revisi Rancangan Undang – Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSII

GERINDRA 11 G

Catatan Fraksi tentang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani :

ALAT KELENGKAPAN AGUNG JELANTIK SANJAYA

FOTO/ISTIMEWA

KOMISI IV DPR :

Petani Tidak Dilindungi dan Diberdayakan J

AKARTA -Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang berarti bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Namun sebagai tumpuan kehidupan mayoritas rakyat, sektor pertanian dan nasib petani kita nampaknya tidak pernah beranjak dari kubangan kemiskinan.

Pada hal kesejahteraan petani yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan.

Oleh karena itu Fraksi partai Gerindra menggagas dilahirkannya RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ini sangat penting meskipun ketentuan mengenai perlindungan petani telah diatur pada berapa peraturan yang lain seperti Undang Undang tentang Hortikultura dan lain sebagainya.

“Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa masalah perlindungan dan pemberdayaan petani perlu di atur dalam Undang Undang tersendiri untuk memberikan jaminan yang lebih besar bagi kesejahteraan serta keberpihakan negara kepada petani.

Ketidaktegasan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini telah berimplikasi pada terpuruknya nasib petani Indonesia,” ujar Anggota

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 12

Komisi IV DPR RI Agung Jelantik Sanjaya di gedung DPR RI Jakarta.

Fraksi Partai Gerindra berharap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak khususnya Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis antara lain mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro kepada petani. Sebagai negara agraris, arah pembangunan Pemerintah seharusnya dipusatkan pada pemberdayaan dan pemandirian masyarakat petani, dan bukan sebaliknya, malah mengesampingkan sektor riil dan kesejahteraan masyarakat petani.

Sektor riil selalu dianggap sebagai sektor yang tidak mungkin maju tanpa digalakkannya industrialisasi pada sektor tersebut. Padahal telah disadari bahwa industrialisasi hanya akan menghasilkan jutaan buruh tani berubah “nasib” menjadi buruh industri. Presiden SBY sendiri pernah melontarkan gagasan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang di sebut-sebut salah satu dari “Triple Track Strategy” Kabinet Indonesia Bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. (tim)

1. Agar semangat yang ada pada pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani ini dihindarkan dari nuansa ekonomi politik yang cenderung lebih mengarah pada konsep liberalistik dan kapitalistik.

2. Undang Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hendaknya benar-benar mencerminkan persoalan-persoalan pokok yang saat ini dihadapi oleh petani Indonesia.

3. Undang Undang ini hendaknya mampu ,menjadi katup pengaman adanya masalah-masalah konflik agraria yang sekarang terjadi di beberapa daerah sebagai masalah pertanian yang sifatnya mendasar 4. RUU tersebut harus cukup kuat mengatasi adanya ketimpangan atas alat penguasaan tanah dan sumber-sumber pokok agraria lainnya. Karena persoalan terbesar yang saat ini yang dihadapi oleh petani adalah adanya ketimpangan kepemilikan lahan dan alat-alat produksi bagi petani.

5. RUU ini harus mampu menggambarkan secara jelas mengenai adanya ketidakadilan dalam proses produksi pertanian dan mencari solusi yang tepat.

6. RUU harus mengurai butir-butir penting yang menyangkut persoalan hak-hak asasi petani. Termasuk hak kepemilikan atas tanah yang harus dimiliki oleh petani.

7. RUU harus menggambarkan roadmap perlindungan dan pemberdayaan petani.

8. RUU perlu mengatur dan menjelaskan posisi dan peran organisasiorganisasi tani yang sudah ada sejak reformasi 1998. Padahal, organisasi tani ini adalah komponen terpenting sebagai wadah perjuangan petani yang harus diakomodir dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu perlu dijelaskan peran kampus, tokoh dan kalangan keagamaan, LSM serta komponen-komponen masyarakat lainnya yang seharusnya dilibatkan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

9. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu menempatkan agenda reformasi agraria sebagai solusi untuk melindungi dan pemberdayaan petani. Karena terpinggirkannya kaum tani saat ini itu disebabkan oleh tidak dijalankannya reformasi agraria sebagaimana pesan Bung Karno, dan amanat UUPA No.5 Tahun 1960.

10. Pemerintah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan petani dalam bentuk asuransi pertanian serta pembentukan bank bagi petani (bank pertanian). (tim)

ALAT KELENGKAPAN KOMISI IV DPR :

J

ABDUL WACHID AKARTA -Indonesia memiliki tanah yang subur bak negeri surga. Ironisnya, buah dan sayur impor makin banyak membanjir di pasar-pasar tradisional sehingga menurunkan daya saing komoditas petani lokal. Tak hanya buah-buahan, sejumlah sayuran impor juga banyak mewarnai pasar–pasar lokal, mulai dari kentang, cabe, wortel, bawang merah, bawang putih, hingga kubis.

Bagi konsumen, kehadiran produk–produk ini telah menambah ragam pilihan akan komoditas

Menghadang Serbuan Hortikultura Impor yang dibutuhkannya. Terlebih lagi, komoditas tersebut kualitasnya lebih bagus dan harga lebih bersaing. Sah-sah saja mereka memilih.

Masalahnya, komoditas lokal akan kalah bersaing sehingga buah dan sayur impor makin membanjir, dan para petani pun meradang. Tentu, masyarakat masih ingat unjuk rasa petani bawang dari Brebes, Tegal, dan Cirebon di awal tahun ini, atau demonstrasi seribuan petani kentang dari Banjarnegara dan Wonosobo di depan Istana?

Untuk mengangkat kembali harga, pemerintah memang telah berupaya mengurangi pasokan impor melalui kebijakan pengetatan importasi, di antaranya Permentan No 42 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Buah dan Sayuran Segar ke Indonesia. Selain itu, Permentan No.15/2012 dan No. 16/2012, tentang Pembatasan Pelabuhan Impor Hortikultura. Kebijakan yang efektif per 19 Juli 2012 ini hanya mengizinkan empat pintu impor produk hortikultura dari sebelumnya delapan. Keempat pelabuhan itu adalah Tanjung Perak Surabaya, Makassar, Belawan (Medan), dan Bandara Soekarno-Hatta.

Pengetatan importasi dan promosi tersebut menurut Fraksi Gerindra memang sedikit meredakan dampak persoalan dalam jangka pendek, namun belum akan menyelesaikan persoalan mendasar, yakni daya saing. Terlebih lagi, apabila persoalan di sektor agribisnis hortikultura didekati secara parsial.

“Pengetatan impor tersebut perlu diiringi dengan kebijakan mengkaji kembali importir terdaftar dan pengawasannya secara ketat. Bila demikian, lemahnya daya saing hortikultura

FOTO/ISTIMEWA

tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki aspek budi dayanya. Ini karena adanya banyak subsistem lain yang saling berpengaruh, mulai subsistem input pertanian, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, hingga subsistem konsumen (end-user),” kata Abdul Wachid, Anggota Komisi IV DPR RI, di gedung DPR RI Jakarta.

Di samping itu, menurut Abdul Wachid, kesuksesan menciptakan daya saing agribisnis juga sangat tergantung dari kelompok subsistem pendukungnya, seperti penelitian, penyuluhan, pembiayaan dan perbankan, dan subsistem transportasi. Adapun, pemerintah, asosiasi, atau lembaga penyedia informasi dan peramalan pasar diperlukan fungsinya menjadi koordinator sistem atau stabilitator pasar.

Namun, apabila melihat lembaga litbang pertanian adem ayem, tenaga penyuluh yang mandul, perbankan yang pelit, dan infrastuktur jalan yang masih amburadul itu maka daya saing komoditas hortikultura masih membutuhkan upaya lebih keras lagi.

“Di sinilah, peran penting pemerintah bersama–sama dengan Dewan Hortikultura untuk menunjukkan keberadaannya, tentu saja melalui langkah nyata,” ujarnya. (tim) KABAR

FRAKSI

GERINDRA 13

ALAT KELENGKAPAN KOMISI V DPR :

Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan Masukan Gerindra Terkait RUU PPDK :

FARY DJEMY FRANCIS

FOTO/ISTIMEWA

JAKARTA -Fraksi Gerindra DPR RI terus mendorong upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan antara lain melalui proses legislasi dengan disusunnya RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK).

Anggota Komisi V DPR yang juga Wakil Ketua Pansus RUU PPDK, Fary Djemy Francis, mengatakan Pemerintah dan DPR RI telah sepakat bahwa RUU PPDK dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan, sinergi dan kepastian hukum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya di daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Adapun tujuannya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik khas daerah berciri kepulauan serta menciptakan perencanaan yang tepat untuk pembangunan bagi tata ruang wilayah daerah provinsi berciri kepulauan.

“Pembahasan RUU PPDK ini memang cukup alot karena terjadinya perbedaan pandangan yang cukup tajam antara Pemerintah dan DPR,” ujar Fary di gedung DPR RI Jakarta.(tim) KABAR

FRAKSI

GERINDRA 14

a. Terkait dengan Konsepsi “daerah kepulauan”, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa pada dasarnya UNCLOS 1982 sebagai suatu bentuk hukum Internasional telah diterima menjadi hukum nasional Indonesia (berdasarkan Teori Transformasi hukum). UNCLOS 1982 menjadi hukum nasional setelah diratifikasi dengan UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang hukum laut. Ketika suatu aturan hukum Internasional telah diterima menjadi hukum nasional suatu negara, maka hukum Internasional tersebut berlaku sebagai hukum nasional negara tersebut. b. Menyangkut hak berdaulat yang diatur dalam UNCLOS 1982,Fraksi Gerindra berpendapat bahwa kurang tepat kalau dikatakan bahwa RUU PPDK memberikan hak berdaulat kepada daerah kepulauan di wilayah laut, tetapi hanya memberikan kewenangan mengelola teritorial laut sejauh 12 mil laut untuk suatu daerah provinsi Kepulauan.Mengenai penggunaan garis pangkal dalam menentukan wilayah kewenangan daerah di laut, bukan berarti “membentuk rezim baru” sebagaimana yang dikhawatirkan Pemerintah. c. Fraksi Gerindra memandang bahwa semangat RUU PPDK yang menekankan otonomi pada daerah Provinsi Kepulauan, sama sekali tidak bermaksud menghilangkan otonomi daerah Kabupaten/ Kota, dan tidak benar kalau dikatakan bahwa akan menimbulkan interpretasi bahwa Provinsi yang bukan Daerah Kepulauan tidak mempunyai kewenangan di bidang laut yang dimilikinya. Karena masalahnya hanya terletak pada cara menetapkan luas wilayah kewenangan daerah (provinsi maupun Kabupaten/Kota) di wilayah laut. d. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bidang laut, bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang bidang lainnya sebaiknya diatur dalam PP maupun Peraturan Daerah Provinsi. e. Secara umum Fraksi Gerindra merekomendasikan agar orientasi dalam penyusunan RUU PPDK tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata tetapi juga aspek sosiologis, filosofis maupun psikologis. f. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa RUU PPDK dapat dipandang sebagai suatu langkah strategis, politis dan yuridis untuk mewujudkan upaya keadilan nasional yang proporsional. Oleh karena itu Fraksi Partai Gerindra telah mendesak agar RUU PPDK ini dapat segera di sahkan menjadi sebuah Undang Undang. g. Adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam antara DPR dan Pemerintah terkait dengan RUU PPDK ini hendaknya dapat diselesaikan berdasarkan semangat kebersamaan dalam jalinan kesatuan untuk mewujudkan pembangunan daerah daerah kepulauan yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Semangat ini perlu digelorakan dalam rangka mewujudkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.(tim)

ALAT KELENGKAPAN

KOMISI VI DPR :

Peduli Pembiayaan Usaha Kecil

EDHY PRABOWO FOTO/ISTIMEWA

JAKARTA -Fraksi Partai Gerindra memandang perlunya peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan melalui LKM atau Lembaga Keuangan Mikro yang sesuai dengan amanat UUD 1945.LKM memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu LKM juga membantu pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan untuk mengembangkan kapasitas usahanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota Komisi VI DPR, Edhy Prabowo, mengatakan Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa substansi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Tentang LKM sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran dari Fraksi Gerindra mengenai badan hukum LKM yang salah satunya berbentuk PT, dimana pemerintah daerah/BUMD/Kelurahan memiliki saham mayoritas sebesar 60%. Melalui mekanisme ini, diharapkan pemda dapat turut serta berperan aktif dan mengembangkan LKM. Gerindra juga meminta agar LKM tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Warga Negara Asing, hal ini juga selaras dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayLKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat akan ekonomi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 dalam UUD 1945. Keberadaan LKM Pasal 33 ayat (4) dimana ini diperlukan untuk menyediakan “perekonomian nasional disjasa keuangan kepada masyarakat elenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan luas, menyediakan lapangan prinsip kebersamaan, efisienkerja dan dapat berperan serta si berkeadilan, berkelanjutan, dalam proses pemerataan berwawasan lingkungan, ekonomi. Disamping itu, LKM serta dengan menjaga kesjuga memainkan peranan penting eimbangan kemajuan dan dalam perekonomian Indonesia, kesatuan ekonomi nasional.

“Perlu adanya perlindkarena LKM menyentuh langsung ungan terhadap pengguna usaha mikro yang selama ini sulit jasa LKM yang memberikan mengakses permodalan melalui manfaat sebesar-besarnya perbankan dikarenakan prosesnya baik bagi pengguna jasa yang rumit LKM maupun LKM itu sendiri.Adanya perlindungan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKM yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengguna jasa LKM,” ujar Edhy Prabowo.

Gerindra juga meminta agar ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan LKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah besarannya dibawah dari suku bunga perbankan.

Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang menggunakan jasa LKM semakin memiliki daya saing yang kuat dan dapat mengembangkan usahanya. “Selain itu, melalui kebijakan suku bunga yang rendah pada LKM, juga akan meningkatkan dayatarik LKM sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 15

ALAT KELENGKAPAN Komisi VII :

Fraksi Gerindra Menolak Pencabutan Subsidi BBM JAKARTA -Beberapa waktu yang lalu sempat ramai diberitakan media massa mengenai rencana pemerintah untuk mencabut BBM bersubsidi. Fraksi Gerindra berpendapat sejatinya tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM bersubsidi. Merujuk pada UU tentang APBN 2012 maka jika pemerintah bersikukuh untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM bersubsidi maka langkah tersebut merupakan langkah inkonstitusional yang melanggar UU No 22/2011 tentang APBN 2012 Pasal 7 ayat (6).

Anggota Komisi VII DPR RI Saifudin Donodjoyo mengatakan mencabut subsidi BBM dan menaikkan BBM bersubsidi secara signifikan merupakan langkah menyengsarakan rakyat yang jauh dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Minimal ada 135 juta rakyat Indonesia yang akan tercekik oleh inflasi riil yang mencapai 15% - 20%.

Sementara BLT sebesar Rp 150.000/bulan/ KK yang dicanangkan pemerintah hanya menjangkau 70 juta penduduk saja. “Masih ada 65 juta penduduk yang setiap harinya tercekik nyaris tak bisa bernafas,” ujarnya.

Menaikkan harga BBM bersubsidi terutama dengan memperhatikan jumlah belanja birokrasi, menurut Saifudin, sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Belanja

SAIFUDIN DONODJOYO

KABAR

F FRAKSI RA I

GERINDRA 16 G

berarti subsidi BBM selama ini yg tepat ke sasaran hanya 7%.

Tidak tepat sasarannya subsidi BBM ini lebih disebabkan oleh cara pandang dan pilihan cara menyalurkan subsidi. Selama ini subsidi didefinisikan sebagai biaya yang diberikan negara kepada produsen agar harga produknya terjangkau oleh masyarakat. Subsidi ini dikenal juga dengan istilah subsidi tidak langsung. Kelemahan mendasar dari model subsidi tidak langsung adalah siapapun yang membeli produk yang disubsidi oleh pemerintah akan menerima subsidi. Subsidi seharusnya bukan pada barang tetapi sektor, dalam hal ini adalah sektor tranportasi umum, baik penumpang maupun barang.

Terkait dengan tidak adanya alasan yang mendukung pencabutan subsidi BBM dan menaikan harga BBM bersubsidi serta ketidaktepatan dalam menyalurkan BBM bersubsidi, maka yang mungkin dan patut dilakukan oleh Pemerintah adalah: menetapkan sejumlah alokasi tertentu misalnya 17% dari total belanja birokrasi (didasarkan pada data APBN 2012) untuk subsidi BBM dan ubah sistem subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung.

Implementasinya, dalam kurun waktu 3 tahun pertama subsidi BBM berlangsung seperti biasa sembari membangun sarana dan prasaran transportasi umum yang memadai yang dananya berasal dari pinjaman sebesar 3 kali nilai subsidi BBM. Sembari juga melakukan identifikasi sasaran subsidi dan membangun system subsidi. Tahun ke-4 dan selanjutnya alokasi subsidi yang ada disalurkan secara tepat sasaran, 30% subsidi disalurkan secara langsung (transportasi umum, nelayan, petani, dan kelompok sasaran subsidi lainnya) dan 70% alokasi subsidi untuk membayar utang (yg dilakukan utk membangun sarana tranportasi umum pada 3 tahun pertama) dan merawat serta melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum. . Dengan ramuan ini diharapkan masalah klasik subsidi BBM akan terurai dengan tetap berprinsip pada kepantasan dan keadilan. (tim) FOTO/ISTIMEWA

birokrasi yang sejak 2005 hingga 2012 naik sampai 400% (dengan nilai Rp 733 triliun) sementara subsidi BBM dalam APBN pada periode yang sama hanya naik 29% dengan nilai Rp 123,6 triliun pada 2012. Padahal subsidi BBM dirasakan oleh ratusan juta rakyat Indonesia, termasuk birokrasi.

Dan kalaupun alokasi anggaran subsidi tidak mencukupi, sejatinya masih dapat ditutup dengan efisiensi belanja birokrasi yang daya serapnya rata-rata 94%. Dengan demikian, masih ada bantalan fiskal sebesar 6% dari APBN yang totalnya Rp 1.435 triliun atau setara Rp 86,1 triliun. Efisiensi dari belanja birokrasi sebesar 6% ini sangat mencukupi karena dengan opsi menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 hanya menghasilkan tambahan alokasi sebesar Rp 60 triliun, masih ada sisa Rp 26 triliun lebih.

“Sekali lagi, dari hal-hal tersebut secara jelas tidak ada satupun alasan yang mendukung untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujarnya. Namun demikian, secara faktual juga harus disadari bahwa selama ini telah terjadi inefisiensi dalam penyaluran subsidi BBM. Sebagai gambaran untuk tahun 2011 misalnya, Pemerintah menyatakan bahwa 53% pemakai BBM bersubsidi adalah mobil pribadi, 40% kendaraan roda dua, dan 7% angkutan umum serta barang. Hal ini

ALAT KELENGKAPAN

SUMARJATI ARJOSO FOTO/ISTIMEWA

Catatan Fraksi Gerindra tentang RUU Pengelolaan Haji : 1. Karena sesungguhnya, pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji dibutuhkan demi meningkatkan martabat serta nama baik bangsa Indonesia di mata internasional, terutama Arab Saudi. Oleh sebab itulah, maka kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggaranya.

2. Pengelolaan Ibadah Haji hendaknya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus selalu berpegang teguh pada asas-asas Pengelolaan Ibadah Haji, yakni asas-asas seperti syariat Islam, amanah, keadilan, kemaslahatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

3. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusungnya, maka Pengelolaan Ibadah Haji harus mengedepankan peningkatan kualitas sistem Pengelolaan Ibadah Haji secara profesional dengan standar operasional prosedur yang baku dan standar pelayanan minimum bagi Jamaah Haji, serta optimalisasi keuangan haji untuk mendapatkan nilai manfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan jamaah dan pengembangan penyelenggaraan Ibadah Haji.

4. Bahwa demi mencegah terulangnya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun-tahun mendatang serta untuk meningkatkan pelayanan Haji pada jamaah, maka diperlukan pengaturan dan pemisahan antara regulator, operator dan supervisor.

5. Sejalan dengan telah berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dengan prinsip Islam, maka lembaga pengelola Keuangan Haji hendaknya turut mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekonomi dengan prinsip Islam yang berbasis pada sektor riil.

KOMISI VIII DPR :

Menyelesaikan Karut Marut Masalah Penyelenggaran Haji JAKARTA -Masalah penyelenggaran ibadah haji dari tahun ke tahun seperti tidak pernah tuntas, selalu menyisakan masalah pelik.

Padahal kegiatan akbar ini sudah rutin di laksanakan setiap tahun. Lalu dimanakah sebenarnya letak kesalahannya ?. Persoalan ini di coba untuk di urai melalui upaya legislasi.

Sebagaimana diketahui Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara sesungguhnya telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap individu yang memeluk agama tertentu mempunyai kewajiban kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan ketaatannya. Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Sumarjati Arjoso.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut diperlukan agar pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadi-

lan, transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya. Namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, amanah UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum mampu menyediakan pelayanan dan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan oleh ummat.

Kewenangan penyelenggara Ibadah Haji melalui satu pintu dianggap merupakan jalan masuk bagi tindak korupsi yang merugikan ummat. “Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi yang harus diwujudkan demi profesionalisme, tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance),” kata dia. (tim) KABAR

FRAKSI

GERINDRA 17

ALAT KELENGKAPAN

KOMISI IX DPR :

Memperjuangkan Nasib Buruh Migran JAKARTA -Kasus yang berkaitan dengan nasib pekerja Indonesia di luar negeri semakin beragam seperti penganiayaan, gaji tidak dibayarkan, tindakan asusila, bahkan tidak jarang berkembang ke arah perdagangan manusia (trafficking) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari data Migrant Care, selama tahun 2011 ada sekitar 417 Tenaga kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati di luar negeri. Dari data tersebut, ada sekitar 348 buruh migran terancam hukuman mati di Malaysia, sementara itu 22 orang di China, 45 orang di Arab Saudi dan 2 orang di Singapura juga terancam hukuman mati. Hal ini terjadi khususnya kepada para pekerja Indonesia yang bekerja pada sektor domestik.

“Harus kita akui, perlindungan terhadap buruh migran Indonesia sudah menghadapi masalah mulai dari masa prapenempatan, penempatan hingga pasca penempatan.Pihak yang mengurus mengenai penempatan pekerja Indonesia di sektor domestik kurang memberikan informasi yang cukup mengenai negara tujuan maupun mengenai hak dan kewajiban pekerja. Akibatnya pekerja Indonesia mengalami intimidasi dan terlantar pasca penempatan di negara tujuan karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan pihak pengguna,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno di gedung DPR RI Jakarta.

Fraksi Gerindra telah berjuang untuk membela kepentingan buruh migran melalui legislasi yaitu pembentukan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.(tim)

Masukan Fraksi Partai Gerindra tentang RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri :

SOEPRIYATNO FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSII

GERINDRA 18 G

1. RUU hendaknya mengedepankan perlindungan daripada penempatan baik kepada Calon Pekerja Indonesia/Pekerja Indonesia maupun keluarganya. Peran pemerintah “diperkuat” baik pada pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan.

2. Mengurangi peran swasta (PPTKIS) dalam keseluruhan mekanisme penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

3. Memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam hal perekrutan dan seleksi, pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan penyelesaian dokumen.

4. Mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kabupaten/Kota.

5. Memperjelas peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Luar Negeri.

6. Mempertegas sanksi dengan menetapkan pasal khusus mengenai larangan dan memperberat sanksi bagi pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan dalam RUU ini.

7. Meningkatkan peran Kementerian Luar Negeri dan atau Atase Ketenagakerjaan. Untuk tugas pengawasan di luar negeri sekaligus sebagai garda terdepan dalam pembelaan hukum bagi TKI yang bermasalah di luar negeri.

8. Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri harus dilandasi oleh ikhtiar bangsa Indonesia untuk mendukung rakyat Indonesia dalam berkarya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama; 9. Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri harus secara komprehensif dan integral memberikan perlindungan mulai dari pra penempatan, penempatan, pasca penempatan pekerja Indonesia di luar negeri; 10. Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PILN) maka diwajibkan kepada Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPPILN) agar memiliki perwakilan tetap (bukan mitra usaha) di Negara (kota) dimana ada Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang disalurkan oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PILN) ketika tiba di Negara penempatan harus dijemput dan diantar ke tempat penempatan oleh perwakilan Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPPILN)

ALAT KELENGKAPAN

JAMAL MIRDAD FOTO/ISTIMEWA

KOMISI X

Menolak Komersialisasi Pendidikan Tinggi JAKARTA -Fraksi Patai Gerindra DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap pembahasan mengenai RUU Pendidikan Tinggi.

Diharapkan dengan RUU ini kelak dapat memberikan acuan yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan lebih baik.

Anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad menjelaskan beberapa hal penting yang disampaikan Fraksi Gerindra terkait RUU Pendidikan Tinggi. Diantaranya perlunya pengaturan yang jelas mengenai kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara untuk dapat mengenyam Pendidikan Tinggi. “RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi,” tegas Jamal Mirdad di

gedung DPR RI Jakarta.

Adanya standarisasi yang jelas mengenai mutu Pendidikan Tinggi, menurut Jamal Mirdad hal ini berkaitan dengan pendidikan tinggi yang selama ini tidak hanya dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

“Berkaitan dengan proses peralihan dari PTS menjadi PTN, harus mencermati standar Pendidikan Nasional tersebut,” ujar Jamal Mirdad.

Dikritisi pula mengenai menjamurnya Lembaga Pendidikan Tinggi Asing maka perlu adanya pengawasan yang ketat dan pengaturan kerja sama yang dapat memajukan serta menguntungkan pendidikan nasional. Perlu adanya sanksi yang tegas apabila Lembaga Pendidikan Tinggi Asing tidak mematuhi aturan yang berlaku, dan

perlu adanya pengaturan larangan operasional Pendidikan Tinggi Asing di luar Ibukota Negara.

“Secara tegas fraksi partai Gerindra menolak adanya komersialisasi di bidang Pendidikan. Untuk itu perlu adanya jaminan alokasi dana yang tepat bagi Pendidikan Tinggi,” kata dia.

Demikian pula Fraksi tegas melarang kuliah jarak jauh yang dilakukan oleh Pendidikan Tinggi, karena merusak sistem pendidikan serta lebih mempertegas pengaturan gelar jabatan akademik.

“Kami juga menginginkan agar lebih mempertegas pengaturan gelar jabatan akademik (S3, S2, S1, D1, D2, D3) serta adanya perlakuan yang sama terhadap PTN dan PTS,” kata Jamal Mirdad. (tim) KABAR

FRAKSI

GERINDRA 19

ALAT KELENGKAPAN KOMISI XI DPR :

Menghadang Pengaruh Asing di Bidang Asuransi JAKARTA - Saat ini di Komisi XI DPR RI tengah dibahas mengenai RUU tentang Usaha Perasuransian. RUU ini merupakan usul inisiatif pemerintah. Fraksi Gerindra DPR RI berpendapat RUU ini perlu dibahas secara mendalam, dengan melibatkan pandangan dari kelompok Ekonom kritis yang menunjukkan keberpihakan pada implementasi amanat konstitusi.

“Selain kelompok Ekonom, pandangan dari penyelenggara usaha asuransi nasional juga diperlukan sebagai masukan. Tak kalah pentingnya adalah masukan dari kelompok masyarakat konsumen maupun kelompok yang terdampak perlu didengarkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan RUU tentang Usaha Perasuransian,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo di gedung DPR RI Jakarta.

RUU ini dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan pengaturan industri perasuransian yang berkaitan dengan kesehatan keuangan (financial soundness), tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance), perilaku pasar dan usaha (business and market conduct), dan manajemen risiko (risk management), serta mengantisipasi dampak dan

pengaruh dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, khususnya Pasar Bebas 2015 Asean (Asean Economic Community Year 2015). Pada akhirnya dapat menciptakan dan memelihara stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah RUU tentang Usaha Perasuransian tidak menjelaskan secara tegas kedudukan usaha perasuransian sebagai sektor usaha yang penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Akibatnya pengaturan dalam rancangan undang-undang menempatkan usaha perasuransian sebagai usaha unit biasa yang mengabaikan efek multiplier terhadap sektor keuangan.

“Menurut pandangan kami, Fraksi Partai Gerindra, RUU tentang Usaha Perasuransian sama sekali tidak menyentuh aspek sektor usaha yang penting bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” ujar Sadar Subagyo.

Selain itu diperlukan pembatasan kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh pihak asing (dalam draft Pasal 7 Ayat 1 Huruf b belum diatur pembatasan-

Selain kelompok Ekonom, pandangan dari penyelenggara usaha asuransi nasional juga diperlukan sebagai masukan. Tak kalah pentingnya adalah masukan dari kelompok masyarakat konsumen maupun kelompok yang terdampak perlu didengarkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan RUU tentang Usaha Perasuransian.

nya).

“Masih adanya tumpang tindih fungsi pengaturan antara OJK dengan Menteri Keuangan (draft Pasal 41),” ujarnya.

Hal lainnya adalah ketentuan mengenai sanksi bagi Agen Asuransi, Pialang dan Perusahaan Perasuransian yang dengan berbagai alasan memperlambat/menunda penyelesaian atau pembayaran klaim sehingga pada saat batas waktu pengajuan klaim berakhir pemegang polis/tertanggung/peserta tidak dibayar klaimnya. Hal ini sangat merugikan masyarakat (dalam draft Pasal 29 Ayat 4 hanya mengatur mengenai pelarangannya, tanpa diatur mengenai sanksinya).

IR.SADAR SUBAGYO

SADAR SUBAGYO FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 20

FRAKSI MPR RI Martin Hutabarat

Semua Menyebut Nama Prabowo JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Martin Hutabarat, menceritakan banyak hal terkait wacana pencalonan Presiden menjelang Pemilu 2014. Ketika dirinya naik taxi atau makan di warung tegal dan di manapun tempatnya, Martin kerap menanyakan siapa sosok calon presiden para mereka.

“Jawaban mereka semuanya Prabowo,” ujar Martin saat menjadi pembicara dalam Diskusi 4 Pilar di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta beberapa waktu lalu.

FOTO/ISTIMEWA

Hal demikian menurutnya sebuah realitas di akar rumput. Lebih lanjut dikatakan sekarang rakyat menginginkan sebuah perubahan.

Rakyat membutuhkan seorang yang bisa memimpin dan membawa negara ini memenangkan pertarungan dalam era globalisasi.

Dicontohkan China 35 tahun yang lalu berada di bawah Indonesia, namun sekarang China akan mengalahkan Amerika Serikat. “Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang kuat dalam pertarungan globalisasi,” tegasnya.

Mengapa rakyat memilih Prabowo? Menurut Martin Hutabarat rakyat mengidolakan figur

yang tegas. Prabowo dianggap sebagai kebalikan dari sifat SBY. “Prabowo merupakan figur yang ditunggu-tunggu,” ujarnya. Meski demikian dirasa ada ganjalan untuk memuluskan Prabowo menjadi presiden yakni adanya aturan yang sangat berat di mana partai berhak mengajukan calon presiden ketika memiliki suara 20% dari hasil pemilu. Aturan itu diakui untuk memperkuat sistem presidensial namun setelah 5 tahun berjalan, menurut Martin Hutabarat sistem presidensial yang dikehendaki malah tidak semakin kuat. “Kalau 20% akan membatasi calon-calon yang lain,” ujarnya. (tim/net)

Indonesia Harus Lebih Baik JAKARTA-Miris dan mengecewakan begitu gambaran yang terpancar seluruh anak bangsa begitu membaca hasil publikasi dari Washington DC,USA tentang Failed States Index 2012 yang menempatkan Indonesia ke posisi 64 dari 178 negara yang masuk kategori danger state atau negara dalam bahaya atau negara gagal. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Fary Djemy Francis, publikasi internasional tersebut adalah gambaran dunia internasional tentang Indonesia yang harus diperhatikan secara serius.

“Sangat ironis dimana Indonesia sedang menuju visi Indonesia ke depan tahun 2020, malah internasional melihat Indonesia masuk kategori negara gagal.

Kita sudah pasti tidak mau menjadi negara gagal, kita mau Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Fary saat rekaman/taping sesi kedua program acara dialog 4 pilar ‘Campur Rakyat’ TVRI, dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar

(Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) melalui metode sosialisasi lewat media massa, di LPP TVRI Stasiun Pusat, Senayan, Jakarta Pemerintah dan semua elemen masyarakat, menurut Fary, harus betul-betul memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam publikasi tersebut sehingga bisa segera diperbaiki, antara lain, Pertama, apakah rakyat mudah mendapatkan kebutuhan dasar atau pokok, termasuk energy Kedua, apakah rakyat merasa aman beraktifitas dan hidup di negaranya, Ketiga, rakyat sudah tidak lagi memperdulikan apakah pemerintah ada atau tidak karena kesejehtaraan tidak dirasakan rakyat, Keempat, berkaitan dengan konflik di masyarakat, Kelima, berkaitan korupsi yang

semakin merajalela, yang dilakukan kebanyakan oleh birokrat dan pejabat publik pemerintah.

“Pemerintah harus serius memperhatikan hal ini. Poin-poin kriteria negara gagal itu harus diperhatikan karena sebagian be-

sar memang terjadi di Indonesia.

Kita ingin lebih baik pada tahun 2020. Harus dicari jalan keluar yang baik dan benar agar potensi negara gagal tidak terwujud dan menjadi kenyataan pada negara kita,” tandasnya. (tim/net)

FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 21

OPINI

Revisi UU Pilpres, Apakah Perlu?

DIBANDING dengan masa Orde Baru, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah mengalami perubahan yang radikal, dari sistem pemilihan tidak langsung yakni melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung, dimana rakyat yang memilih sendiri Presiden dan Wakil Presidennya. Hal ini sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih tetap memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkannya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebut “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Hal ini menunjukkan peranan Partai Politik masih tetap penting dalam sistem demokrasi kita, dengan diberikannya kewenangan pada Partai Politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Melalui UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, kewenangan Partai Politik tersebut dipertegas.

Meskipun UUD 1945 menentukan Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, namun UUD 1945 tidak mengatur besarnya ambang batas suara untuk dapat menjadi calon. Hal itu berarti ambang batas tersebut memiliki kerawanan politik yang dapat menyandera mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 5 ayat (4) dinyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Kemudian dalam revisi UU tersebut, pada tahun 2008, ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, ditingkatkan prosentasinya, seperti yang tersurat dalam pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yakni: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 22

OLEH: MARTIN HUTABARAT, SH Ketua Fraksi Gerindra MPR RI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Adapun alasan dari ditingkatkannya persentase ambang batas tersebut adalah untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Namun dari pengalaman selama 2 periode menggunakan ambang batas yang tinggi untuk mencalonkan Capres dan Cawapres, ternyata tidak jaminan bahwa pemerintahan yang dihasilkannya akan lebih efektif kerjanya. Dalam kenyataannya sekarang ini ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan malah semakin meningkat. Dari pengalaman ini dapat disimpulkan bahwa yang bisa membuat suatu pemerintahan berjalan efektif, bukanlah ambang batas, tapi terutama adalah pada figur dan ketokohan seorang pemimpin.

Di pihak lain, ambang batas yang tinggi untuk menjadi Capres, memperkecil kemungkinan munculnya tokoh-tokoh yang memiliki visi dan karakter yang kuat dalam memimpin negara ini kedepan dalam membawa perubahan. Karena ambang batas yang tinggi akan membatasi Capres dan Cawapres hanya jadi 2 atau 3 pasangan saja.

Melihat keinginan yang kuat dari masyarakat untuk merevisi UU No. 42

tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini, khususnya menyangkut ambang batas 20% anggota DPR dan 25%.

Badan Legislasi DPR telah menjadikan UU Pilpres ini sebagai UU yang akan direvisi dalam masa sidang tahun 2012. Namun karena dalam pembahasan tahun 2012 yang lalu, belum dicapai kesepakatan antara fraksi-fraksi di Baleg, maka revisi UU tersebut diundur untuk dibahas lagi dalam masa sidang tahun 2013 yang sekarang.

Ada dua kelompok pendapat dari FraksiFraksi mengenai Revisi UU Pilpres tersebut.

Satu kelompok, yang antara lain dimotori oleh Fraksi Gerindra menginginkan agar UU Pilpres tersebut direvisi, dan menurunkan ambang batas Calon Presiden dan Wapres, tidak lagi 20%, tapi diturunkan lebih rendah agar terbuka kemungkinan Capres dan Cawapres yang berkarakter kuat dapat dipilih oleh rakyat.

Pikiran yang berkembang adalah, kenapa tidak 3,5% saja, sesuai dengan ambang batas lolosnya sebuah Partai Politik dalam Pemilu Legislatif. Kelompok yang lain berpendapat bahwa UU Pilpres tahun 2008 tersebut tidak perlu direvisi, sebab UU yang berlaku sekarang masih relevan dalam rangka membatasi agar Calon-Calon Presiden dan Wapres tidak terlalu banyak, cukup 2 atau 3 Pasangan Calon saja, dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan Presidentiil.

Namun melihat besarnya aspirasi masyarakat agar negara kita berubah dan lebih maju ke depan, kita harus berusaha memberi kesempatan bagi munculnya caloncalon Presiden yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara kedepan. Kita tidak boleh terlalu kaku menggunakan aturan ambang batas 20 % tersebut untuk membatasi munculnya Tokoh-tokoh potensial sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 yang akan datang. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Jokowi dan Ahok yang begitu hebat terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI bisa dicalonkan oleh PDIP dan Partai Gerindra menjadi Cagub dan Cawagub DKI adalah karena ambang batas syarat pencalonan Gubernur adalah 15% anggota DPRD Provinsi dan bukan 20%.

Penulis adalah Alumni FH UI,menjadi Anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI

WAWANCARA

Membangun Infrastruktur Desa Wawancara : H. Nur Iswanto, SH.,MM TUGAS dan kewajiban utama bagi Anggota DPR adalah mengemban amanah yang diberikan rakyat. Amanah itu benar-benar serius dijalankan oleh H. Nur Iswanto, SH, MM. Oleh karena itu sejak dipercaya menjadi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan maka yang terpenting bagi Nur Iswanto adalah berbuat dan bekerja riil bagi rakyat. Ditempatkan sebagai anggota Komisi V DPR RI, Nur Iswanto telah memperjuangkan banyak hal untuk rakyat yang sesuai nafas Partai Gerindra, berjuang untuk rakyat.

Ditemui disela kesibukannya sebagai anggota Dewan dan Wakil Ketua BURT, Nur Iswanto memaparkan sedikit banyak mengenai program pemberdayaan desa yang diperjuangkan bersama koleganya dari Fraksi Gerindra di Komisi V terutama di sektor infrastruktur perdesaan.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan ini berpendapat pembangunan dari desa harus mendapat tempat dari pemerintah pusat maka sejumlah program pun diperjuangkan sejak awal seperti PPIP, PNPM Infrastruktur, Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal, dan

sebagainya. Serta yang terpenting yang saat ini digodok oleh Komisi V DPR adalah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jalan yang akan memberi ruang lebar bagi pembangunan infrastruktur jalan di perdesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah pusat.

Berikut petikan wawancara Redaktur Pelaksana Kabar Fraksi Gerindra Muh Arief, dengan Nur Iswanto, pekan lalu di gedung DPR RI Jakarta ; Apa perhatian Komisi V soal infrastruktur desa?

Ada tiga anggota Fraksi Partai Gerindra di Komisi V, ada saya, Pak Fary (Fary Djemi Francis), dan Pak Gunadi (Gunadi Ibrahim).

Kami terus berjuang agar sektor infrastruktur terutama di wilayah perdesaan betulbetul diperhatikan dan sesuai dengan nafas Gerindra yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat kecil.

Misalnya kami getol perjuangkan eksistensi desa tertinggal dalam bentuk

PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) sehingga pembangunan sampai ke desa.

Selama ini kita melihat kecenderungan pembangunan masih berpusat di perkotaan terutama sektor infrastruktur maka lahirlah ide ini dan berhasil kami perjuangkan di Komisi V hingga bisa dirasakan masyarakat perdesaan sampai sekarang.

Sebab selama ini anggaran infrastruktur terutama jalan-jalan desa tidak mendapat anggaran penuh dari pusat tetapi dengan lahirnya PPIP ini maka sampai ke pelosok desa pun mendapat anggaran infrastruktur ini.

Dimana lewat PPIP ini setiap desa rata-rata mendapat Rp 250 juta per desa per tahun.

Pelaksanaan PPIP diserahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa. Masyarakat desa bermusyawarah anggaran dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa apa, terserah mereka mau buat apa dan kalau kurang dananya mereka bisa melaporkan dan bisa dibantu kekurangannya.

Dalam pengerjaannya tidak dikontrakkan ke pihak ketiga. Benar-benar yang mengerjakan infrastruktur desa adalah masyarakat desa, dimana bentuk pembangunan diserahkan ke masyarakat apakah untuk pembangunan jalan lingkar desa tersebut, jalan menuju tempat perkebunan, atau apapun yang penting untuk pembangunan infrastruktur desa. Yang jelas alokasinya sesuai rapat hasil musyawarah desa itu. Semacam program PNPM. Kalau PNPM infrastruktur bagaimana?

Program ini juga kita kelola. Juga kita alokasikan dari Komisi V juga.

Dana PNPM ini dikelola masyrakat setempat. Kita lihat hasilnya dari sejumlah desa yang mendapat program ini terbukti ada perbaikan infrastruktur desa.

Bisa bekerja swakelola, swadaya dan diharapkan program ini terus berlanjut karena terbukti sudah dirasakan manfaatnya untuk rakyat.

Yang jelas bahwa kami akan terus FOTO/ISTIMEWA

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 23

H. Nur Iswanto, SH.,MM Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 7 November 1961 Jabatan : - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan - Anggota Komisi V DPR RI - Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

FOTO/ISTIMEWA

berjuang agar program ini berlanjut di tahuntahun mendatang.

Program ini baik PPIP dan PNPM ini kami perjuangkan sejak duduk di Komisi V dan berlanjut hingga sekarang.’ Soal pembangunan desa tertinggal?

Desa tertinggal juga tetap dalam perhatian kami. Mitra kami Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) juga ikut membantu seperti bantuan traktor dan alat pertanian, peternakan lain yang dibutuhkan masyarakat desa.Meskipun ini domain Komisi IV tapi kami juga tetap perjuangkan membantu petanian desa tertinggal, terutama dari sisi infrastruktur desa dalam pengertian luas.

Desa tertinggal juga ada program pembangunan jalan desa.

Kami tetap mengedapankan platform Partai Gerindra dari sisi pembangunan infrastruktur untuk masyarakat bawah.

Sasaran ingin dicapai?

Agar pembangunan desa maju, masyarakat desa punya pekerjaan, menanggulangi tingkat pengangguran desa, dengan PPIP, PNPM, dan program desa tertinggal ini lapangan pekerjaan bisa terbuka lebar di desa.

Pemberdayaan potensi desa dan tentu saja menggairahkan perekonomian desa.

Di sektor perumahan juga demikian.

Banyak rumah tak layak huni di desa mendapat bantuan, kami dari Komisi V memprogramkan jauh hari rumah tak layak huni. Alokasinya ada Rp 10 juta, Rp 6 juta per KABAR

FRAKSI

GERINDRA 24

rumah disesuaikan kebutuhan dan sangat membantu perbaikan rumah masyarakat tak layak huni. Yang tadinya atap rumbia bisa diganti dengan atap seng, tadinya lantainya tanah bisa disemen.

Karena kita ikut mengawasi dalam pelaksanaannya maka cukup membantu masyrakat dan tepat sasaran.

Sebenarnya Komisi V itu mengurus jalan tingkat nasional. Desa tidak tersentuh selama ini sehingga dengan porgram itu kita jalankan agar menyentuh desa, menyentuh rakyat sesuai dengan program partai Gerindra.

Dikaitkan dengan RUU Desa?

Saya kira itu baru rancangan Undang-Undang dan jika kelak kalau UU gol maka kita tidak tahu darimana anggaran Rp 1 miliar per desa yang diwacanakan dalam RUU itu.

Saya pikir itu masih melalui proses panjang dan kalau yang kita lihat nampak depan mata sekarang adalah program yang sudah kami sebutkan tadi diatas dimana Fraksi Partai Gerindra ikut berperan penting didalamnya. Kalau RUU Desa ini nanti bisa selesai dan dilaksanakan bisa lebih baik lagi.

Kita tentu mendukung RUU Desa terlaksana sehingga perbaikan infrastruktur desa ke depan mengalami kemajuan berarti.

Ke depan perbaikan infrastruktur desa seperti ini?

Kita nanti akan berjuang sehingga tidak ada dikotomi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

Yang ada nanti adalah jalan rakyat. Kan jalan harus sampai ke desa. Kalau selama

ini kita hanya mengurus jalan nasional, jalan provinsi dan lainnya masyarakat tidak mengerti dengan kategorisasi seperti itu.

Yang masyarakat tahu yang penting jalan kami bagus, itu saja.

Ini kita terus perjuangkan melalui RUU Jalan yang sementara kita godok sehingga nantinya tidak ada jalan khusus nasional, khusus provinsi dan lainnya. Yang penting jalan rakyat ada sampai ke desa dan bagus dilalui kendaraan. Ini concern Gerindra bagaimana jalan rakyat bisa direalisasikan melalui UU Jalan. Sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang benar-benar benar diperjuangkan Partai Gerindra melalui wakilnya di DPR. Tampaknya ada diskiriminasi pembangunan jalan?

Bukan diskriminasi. Memang aturannya seperti itu selama ini sehingga kita susah melangkah. Misalnya kita mau membangun Dapil kita, dari kabupaten A ke kabupaten B, terbentur alasan ini jalan kabupaten dana dari pusat tidak bisa masuk.

Ini kalau seperti itu kapan bagusnya jalan kabupaten.

Maka kita perjuangkan betul agar UU Jalan bisa selesai sehingga tahunya masyarakat itu jalan rakyat tidak lagi ada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

Kita harapkan nanti pendanaan semua jalan sampai ke desa dari APBN. Tinggal alokasinya berapa dana APBN, APBD provinsi kabupaten/kota masuk ini tentu perlu sharing yang jelas.(tim)

MENUJU PEMILU

Partai Gerindra Jaring Caleg Lewat Iklan JAKARTA - Menjelang Pemilu 2014, Partai Gerindra akan melakukan penjaringan calon anggota legislatif (caleg). Berbeda dengan partai lain, Partai Gerindra melakukan penjaringan secara terbuka. Sistem rekrutmen secara terbuka ini misalnya dengan memasang iklan di berbagai media massa.

“Rekrutmen caleg akan diumumkan di media massa, akan dilakukan pendaftaran terbuka untuk caleg DPR, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, belum lama ini.

Terobosan baru Gerindra ini dilakukan untuk mendapatkan caleg yang benar-benar berkualitas dan tidak diskriminatif. Iklan lowongan menjadi caleg Gerindra ini akan dipasang di media massa dalam waktu dekat ini.

“Semua bebas, kita kan partainya mewakili masyarakat. Jadi segmennya beragam mulai dari petani, buruh, nelayan, intelektual,

akademisi, orang muda, hingga ibu-ibu boleh mendaftar,” ucap Fadli.

Meskipun demikian, Fadli Zon menegaskan bagi politisi Gerindra yang kini sudah menjadi anggota DPR, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan mendapatkan prioritas. “Ini karena mereka sudah mendapat dukungan rakyat maka mereka mendapat semacam prioritas karena mereka juga sudah berinvestasi buat partai,” ucapnya.

Partai Gerindra juga akan membuka pintu untuk calon legislatif yang bukan berasal dari partai politik namun dari profesi lain yang mumpuni dan bisa diandalkan dibidangnya.

Nantinya, Partai Gerindra juga akan memperkenalkan setiap caleg yang diusung ke masyarakat melalui media massa.

Hal ini agar rakyat bisa mengetahui secara jelas latar belakang dan kinerjanya.

“Rakyat tidak seperti membeli kucing dalam karung,” ujarnya. (tim/net)

FADLI ZON

FOTO/ISTIMEWA

Survei : Prabowo Calon Presiden Teratas JAKARTA -Hingga akhir tahun 2012, sejumlah lembaga survei masih menempatkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada urutan teratas sebagai calon presiden terpopuler diantaranya dua lembaga survei yakni Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Prisma Resource Center.

Survei Prisma Resource pada akhir Oktober 2012 lalu terhadap 2.300 responden mengajukan pertanyaan, “Siapakah di luar yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang layak dipilih sebagai Presiden RI jika Pilpres dilaksanakan besok?”.

Berdasarkan p pertanyaan tersebut, y sebanyak 20,8

: res 2014 pada tokoh den-

oal Cap is LSN s

e da 2014 tertarik k t masih k memimpin pa gan u b e is d t tu a en k n d u h ra r o a - Masy TNI. kan tok ng milite r belaka rakat membutuh erlatar belakang tas ta la n a g b a ra y n s te a a n ik m ias a, ruta alasanny gas yang diasos TNI berada di u rsen) dan e te gi karakter tan perwira ting ktabilitas 20,1 p persen). n le 2 a (e (1 m to a to n u n -D bia ira bowo Su ersen), anura W yakni Pra um DPP Partai H lah Kalla (9,4 p al Bakrie a d m ri a U ), Abu z hnya Ketua il dibawa Putri (8,8 persen ono X (6,3 persip s h o k o n), -T buw rno ,7 perse mengku ti Soeka Megawa n), Sri Sultan Ha ), Joko Widodo (4 ersen), e p en (7,1 pers d MD (5,8 pers ahlan Iskan (2,6 djasa (1,2 a fu D R h ), a a n M tt e a ), rs en nH pe loh (3,3 rsen), da Surya Pa r Wahid (1,7 pe dengan Nu Hidayat ber 2012 provinsi. m te p e S 3 persen). elar pada 10-24 ng tersebar di 3 dig en ya d n o p - Survei s .230 re sampel 1

Ril

FOTO/ISTIMEWA

persen responden memilih Prabowo Subianto.

Berikutnya, bakal calon presiden dari Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie yang dipilih 6,1 persen, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan dipilih 5 persen responden.

“Hanya Prabowo yang mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen. Sementara, yang belum menjawab berjumlah 45,7 persen. Di sini terdapat kecenderungan wait and see di kalangan masyarakat terkait keputusan untuk memilih seorang figur Presiden RI,” kata peneliti utama Prisma Resources Centre Rahardi T Wiratama.

Sementara itu, posisi keempat ditempati oleh Wiranto dengan 3,4 persen, Anas pa Urbaningrum dan Hatta Rajasa 2,6 persen, U Sri Mulyani 1,8 persen, dan Ani Yudhoyono Sr 1,4 persen.

Survei diselenggarakan di 33 provinsi dengan jumlah sampel 2.300 responden. Rede sponden dipilih berdasarkan pertimbangan sp gender dengan komposisi responden lakige laki 50 persen dan perempuan 50 persen. la Sampling terkecil dalam survei berada pada Sa tingkat keluarahan atau desa dengan jumlah tin sampel 10 responden per kelurahan atau sa desa. Dengan demikian survei ini mend ccakup 230 kelurahan di seluruh Indonesia.

Diperkirakan margin of error kurang lebih D 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (tim/net) KABAR KA

FRAKSI F

GERINDRA 25

FOTO/ISTIMEWA

SNAPSHOT

Bangun Kebersamaan Melalui Outbond MEI 2012 lalu, Tenaga Ahli (TA) dan staf yang bertugas di lingkungan Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengadakan outbond di Villa Highland Camp. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan outbound ini dimaksudkan untuk menyegarkan pikiran para TA dan staf dari rutinitas sehari-hari di gedung DPR RI. Sekaligus menjadi ajang untuk membangun

keakraban dan kekompakan serta menciptakan suasana saling memotivasi dalam lingkungan Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Outbond ini berlangsung seru apalagi diselingi dengan aneka permainan skill individu dan kelompok. Dimaksudkan untuk mengembangkan kreatifitas dan kebersamaan didalam kelompok.

Outbond ini dijadwalkan berlan-

Terkesan JadiTA BEKERJA dan mengabdi di salah satu sentrum kekuasaan di republik ini membuat Safri Muis terkesan. Sebagai Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Safri mengatakan suasana kerja yang dia peroleh begitu dinamis dan penuh dengan semangat kekeluargaan.

“Membuat saya betah dan berpacu untuk lebih baik lagi.

Apalagi kita sebagai TA dibebaskan untuk membuat analisis terhadap isu-isu strategis yang menjadi tanggungjawab kita sebagai TA anggota,” kata Safri.

Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra ini menegaskan komunikasi di Fraksi Partai Gerindra selama ini sangat bagus. Pimpinan Fraksi juga terus melakukan konsolidasi dengan para TA untuk memacu TA lebih produktif dalam memberikan masukan atau pertimbangan strategis agar menjadi sikap fraksi keseluruhan.

“Pimpinan fraksi sangat mendukung kita untuk lebih kreatif dalam menyajikan isuisu strategis dimasing-masing komisi dan bekerjasama dengan TA fraksi untuk dikompilasi menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca dan bermanfaat

bagi rakyat,” kata Safri.

Demikian pula, kata dia, suasana dinamis dan kekeluargaan membuatnya mampu memberikan yang terbaik dalam bekerja di Fraksi Partai Gerindra. “Ini membuat saya kagum,” katanya.

Mantan Ketua HMI Cabang Malang ini menegaskan Fraksi begitu mendukung agar setiap sikap atau tulisan yang akan disajikan haruslah sesuai dengan manifesto Partai Gerindra, membawa bangsa dan negara ini bisa lebih baik.(tim)

FOTO/ISTIMEWA

SAFRI MUIS

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 26

jut di waktu-waktu mendatang.

Sekjend DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang hadir dalam kesempatan itu memberikan pengarahan saat penutupan acara. Dia menegaskan bahwa rakyat menaruh harapan besar pada Partai Gerindra melalui perwakilannya di DPR RI. Oleh karena itu, peran TA dan staf sangat membantu perjuangan para anggota DPR dari Fraksi

Gerindra dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab dari konstituen.

Demikian pula para TA yang berpengalaman dan memiliki basis konstituen bisa jadi akan diminta menjadi Caleg partai di Pemilu 2014 sebab mereka umumnya sudah memahami manifesto partai dan tahu bagaimana memperjuangkannya di Senayan. (tim)

Pekerjaan Membanggakan peranannya dalam membanMENJADI Tenaga Ahli (TA) gun dan menjaga kebersamaan bagi Mintarsih Adam adalah pekerjaan yang membanggakan. serta kekompakan para TA dan staf. Sejumlah acara dilingkunTA Anggota DPR dari Fraksi gan fraksi dan partai Gerindra Partai Gerindra ini menilai diinisiasi dan diurus Emink profesi TA merupakan sarana bersama rekan-rekan TA yang perjuangan paling tepat karena lain. Tujuannya satu, bagaimana ikut andil dalam sistem pengamembawa Partai Gerindra bisa wasan yang dilakukan anggota menjadi partai besar sehingga ke DPR. depan bisa lebih banyak hal lagi “Kami juga ikut aktif dalam yang bisa diperjuangkan oleh membahas program dan paling partai untuk masyarakat. (tim) seru adalah dengan menjadi TA selalu up to date dengan Undang-undang yang selalu dibahas di DPR,” tutur Emink, panggilan akrab Mintarsih Adam, di gedung DPR RI Jakarta.

Melalui TA, Emink menilai itu bagian dari pergerakan Partai Gerakan Indonesia Raya yang dikenal sebagai partai yang memiliki citacita luhur dalam mewujudkan Indonesia Raya yang adil dan sejahtera.

“Saya mendapat banyak pelajaran hidup dari profesi ini. Sungguh sebuah pekerjaan yang membanggakan,” ujar Bendahara DPP Partai Gerindra ini.

Selain menjadi TA yang membantu anggota DPR melaksanakan tugas-tugas FOTO/ISTIMEWA ke-Dewanan, Emink juga besar MINTARSIH ADAM

RESENSI Menggugat Logika APBN Politik Anggaran Partai Gerindra Oleh: Fary Djemy Francis, Desmond J. Mahesa Penerbit : Edisi : ISBN : ISBN-13 : Tgl Penerbitan : Bahasa :

Ledalero (K) Soft Cover 9799447038 9789799447036 Juni 2012 Indonesia

Halaman : Ukuran :

160 hlm 14x21 cm

Sinopsis Buku: “Dalam buku ini sidang pembaca dapat menyimak denngan sepenuh kebebasan yang dimiliki bagaimana seluk beluk penganggaran negara di pihak legislatif yang mungkin kin masih awam bagi banyak orang. Dengan gaya rekomposisi isi yang ringan, penulis mencoba membawa sidang pembacaa masuk ke area-area strategis di mana APBN diproses hinga nga layak dieksekusi. Upaya ini dipandang sangat bermanfaat at karena hanya dengan memahami proses penganggaran secara benar, rakyat Indonesia bisa turut mengawal implementasi APBN di lingkup dan jangkauan kewenangan n masing-masing dapat dilakukan secara benar pula.

Dalam kondisi di mana setiap wakil rakyat di DPR RI sedang menjadi sasaran sorotan publik dalam segala aspek ek dan gerak gerik mereka, peluncuran buku ini seperti oasee di padang gurun yang dapat memberikan kelegaan baik kepada pada wakil rakyatnya sendiri maupun rakyat konstituennya.

Yang lebih menarik ialah ketekunan penulis menyediakan kan argumentasi-argumentasi matang untuk mendukung tesis-tesis i t i yang diajukan. Karena itu jika kita lebih dalam tampak nuansa pertanggungjawaban yang terbangun dalam gaya dialog yang lugas yang membawa pencerahan bagi pembacanya”.

FOTO/ISTIMEWA

Pe Penyusun Fary Djemy Francis, pada tanggal 1 Oktober 2009 dilantik menjadi Anggota DPR RI setelah dipilih secara langsung oleh masyarakat dari daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II (Timor, Rote, Sabu, Sumba).

Pada periode 2009-2011 ditugaskan oleh Fraksi Gerindra menjadi Ketua Poksi Fraksi Gerindra di Komisi V, dan menjadi Anggota Badan Anggaran. Karena dedikasinya, sejak tahun 2012 ditunjuk menjadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI. Sebelum manjadi Anggota DPR RI, selama lima belas tahun menjadi fasilitator masyarakat. Bersama dengan tokoh-tokoh kawasan Timur Indonesia, mendirikan dan membina lembaga BAKTI, sebagai Lembaga Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.

Tahun 1996 meraih Master Management Agribussines di IPB Bogor, tahun 2003 atas sponsorship dari Kementrian Luar Negeri USA mendapat studi “Peace and Conflict Resolution” di OHIO University USA, tahun 2004 mendapat Sphonsorship dari JICA belajar secara khusus pemberdayaan masyarakat di bidang “watersheed management for community development di SOMMED Institute Andra Pradesh, India.

Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia.

Desmond J. Mahesa, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 1965.

Pendidikan Dasar hingga perguruan Tinggi diselesaikan di Banjarmasin.

Ayah dari 2 anak ini adalah Sarjana Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat, dan mengambil Magister Hukum di STIH IBLAM, Jakarta.

Saat ini, Desmond J. Mahesa tercatat sebagai anggota komisi III DPR RI mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Dan karena keuletan dan integritasnya, Partai Gerindra mengamanahkannya menjadi Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI sekaligus Ketua Poksi Badan Anggaran Fraksi Partai Gerindra untuk memperjuangkan dana APBN agar bisa dinikmati secar adil oleh seluruh warga negara.

Mulai tahun 1989 hingga sekarang, Desmond J. Mahesa mengkampanyekan dan aktif berkonstribusi menjaga dan melestarikan lingkungan. Tahun 1995-1996 dipercaya sebagai Presidium Nasional WALHI dan menjadi Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria dari tahun 1994.

KABAR

FRAKSI

GERINDRA 27

“Selamat Tahun Baru 2013”

FRAKSI GERINDRA DPR RI