Anggota dprd kota padang 2004 by indosiana

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM UNTUK ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

BUKU I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG 2004

PENGANTAR

Assalamualaikukm Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa

Salawat beriring salam disampaikan pada Nabi Muhammad SAW,

Alhamdulillah, akhirnya dengan kerja keras dan bantuan Allah SWT, Penyusunan Laporan Pemilu Legislatif 5 April 2004 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan

Laporan

Pemilu

Legislatif,

dimaksudkan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban Penyelenggara Pemilu dalam Proses Pelaksana Pemilu. Hal mana sudah menjadi suatu tanggung jawab setiap selesai Proses Pelaksanaan sebuah pekerjaan harus segera dibuatkan pelaporan atas kegiatan tersebut. Dalam pelaporan itu akan dapat terdiskripsikan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan selama Proses Penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kota Padang yang dilakukan oleh KPU Kota Padang.

Proses dan Tahapan Penyusunan Pelaporan ini sendiri disesuaikan dengan Sistematika Penyusunan sebuah Laporan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat KPU No. 1838/15/X/2004

tertanggal 26 Oktober 2004. Disadari bahwa

Proses dan

Sistematika Penyusunan Laporan ini tidaklah sempurna seperti yang diharapkan, tetapi dengan kerja keras dan usaha maksimal yang sudah dilakukan diharapkan Pelaporan ini dapat bermanfaat untuk semua, terutama dapat mendiskripsikan Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Kota Padang oleh KPU Kota Padang.

Penyusunan Laporan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada KPU Propinsi yang telah memfasilitasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan ini, ucapan terima kasih juga kepada Sekretariat KPU Kota Padang yang telah bekerja keras membantu Penyusunan Pelaporan ini.

Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibatdalam Proses Penyusunan Laporan Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres dan Wapres ini, untuk kesempurnaan laporan ini diharapkan kritik dan saran demi lebih baiknya i

Proses

Penyusunan Laporan dikemudian hari. Semoga Buku Pelaporan ini bermanfaat kiranya , terima kasih.

Wassalam. Padang, 26 November 2004 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG Ketua,

ENDANG MULYANI,SH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I

: Sistematika Pelaporan

BAB II

: Pelaksanaan Rekruitmen Pelatihan dan Pengawasan Kinerja Pelaksana Pemilu A. Proses Pelaksanaan Rekruitmen Anggota PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kota Padang B. Pelatihan Anggota PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kota Padang C. Pengawasan kinerja Anggota PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kota Padang

BAB III

: Proses Pelaksanaan Pendaftaran pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) A. Kegiatan yang dilaksanakan setelah KPUD terbentuk B. Jumlah Penduduk dan Pemilih C. Pembuatan Kartu Pemilih Sementara

BAB IV

: Proses Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Pemilu A.. Verifikasi Persyaratan Peserta Pemilu Partai Politik\ B. Verifkasi Persyaratan Peserta Pemilu Perseorangan C. Hasil Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

BAB V

: Proses Pelaksanaan Pemetaan Daerah Pemilihan A. Pemetaan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota dan Alokasi Kursi oleh KPU Kab/Kota. B. Hasil Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebelum dan sesudah Uji publik. C. Perubahan Daerah Pemilihan karena Pemekaran Daerah

iii

BAB VI

: Proses Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum A. Sosialisasi Melalui Media Cetak, termasuk poster dan leaflet B. Sosialisasi Melalui Media elektronik C. Tatap muka dan Interaktif D. Kerjasama dengan LSM, Ormas, Kampus dan Pemda

BAB VII

: Proses Pelaksanaan kampanye Pemilu A. Penyusunan Jadwal dan tempat Kampanye B. Pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh Peserta C. Penegakan Peraturan Kampanye D. Strategi

dan Pendekatan yang digunakan agar Kampanye

berlangsung tertib dan Aman E. Kerjasama dengan Pemda dan Polda

BAB VIII

: Proses Pelaksanaan Pengajuan, Pemeriksaan dan Penetapan Daftar Calon A. Pemberian Penjelasan kepada Parpol Peserta Pemilu B. Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kab/Kota kepada KPU Kota Padang C. Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon D. Penetapan Daftar Calon untuk setiap Daerah Pemilihan (Berapa Pria dan Wanita)

BAB IX

: Proses Pembuatan Film Surat Suara A. Verifikasi Daftar Nama Calon Setiap Daerah Pemilih Anggota DPRD Kab/Kota Oleh KPU Kab/Kota di Daerah dan di Jakarta

BAB X

: Proses Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu A. Pengadaan dan Distribusi Logistik oleh KPU Kota Padang B. Jenis, Jumlah dan Waktu Logistik di terima oleh KPU Kota Padang

BAB XI

: Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara A. Pembuatan TPS dan Distribusi Alat Administrasi Kelengkapan Pemungutan Penghitungan Suara B. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS C. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari TPS ke KPU Kota Padang D. Saksi, Pemantau, Pengawas dan Masyarakat dalam Pemungutan Suara

BAB XII

: Proses Pelaksanaan Penetapan Jumlah Suara, Alokasi Kursi Dan Penetapan Calon terpilih A. Penetapan Jumlah Suara Parpol, Alokasi Kursi dan Calon terpilih setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Padang

BAB XIII

: Proses Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji A. SK Peresmian, Penggantian Calon Terpilih dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Padang

BAB XIV

: Pertanggungjawaban Keuangan A. PPKO Kota Padang, PPK,PPS, dan KPPS beserta realisasi penggunaannya B. Transfer Dana Non PPKO dari KPU kepada KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota beserta realisasi penggunaannya C. Jumlah Dana yang diterima dari APBD beserta realisasi dan penggunaannya D. Fasilitas dari Pemda berupa kegiatan Pemilihan Umum yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemda E. Kegiatan yang difasilitasi oleh Negara/Lembaga Donor di Propinsi dan Kota Padang

BAB XV

: Pemantau dan Pengawas Pemilihan Umum A. Pemberian Akreditasi kepada Pemantau Pemilu B. Jumlah dan Jenis Kasus Administratif yang disampaikan Panwas Kota Padang kepada KPU Kota Padang v

C. Jumlah dan Jenis Kasus Administratif yang disampaikan Panwas Kecamatan Kepada PPK (KPU Kab/Kota)

BAB XVI

: Penutup A. Kesimpulan B. Saran/Rekomendasi

BAB I SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Padang disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Laporan ini terdiri dari 16 Bab, dimana dalam setiap babnya terdiri dari sub-bab. Pengantar yang menggambarkan proses penyusunan laporan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan dimaksud. Bab I adalah sistematika penulisan laporan, yang berisi garis besar isi laporan dalam setiap babnya. Bab II, pelaksanaan rekruitmen, pelatihan dan pengawasan kinerja pelaksana Pemilu. Bab ini menguraikan proses rekruitmen dan penetapan anggota penyelenggara pemilu yaitu PPK oleh KPU Kota Padang, PPS oleh PPK dan KPPS oleh PPS dan selanjutnya KPU Kota Padang, PPK dan PPS menerbitkan SK pengangkatan secara bertingkat sebagai anggota penyelenggara Pemilu 2004. Bab ini juga menguraikan pelatihan yang dilaksanakan bagi penyelenggara Pemilu disetiap tingkatan, baik PPK, PPS dan KPPS. Dimana pelatihan bagi anggota PPK, PPS dan KPPS dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para penyelenggara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Bab III, pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan pendudu berkelanjutan (P4B), mendeskripsikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dan kerjasama dengan instansi lain seperti BPS Kota Padang dan pemerintahan daerah Kota Padang. Bab ini juga menguraikan tentang peran BPS dalam pendataan P4B yang akhirnya mengeluarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemlih Tetap (DPT) serta jumlah penduduk dan pemilih. Selanjutnya menguraikan kinerja KPU Kota padang dalam pembuatan Kartu pemilih Sementara untuk pemilih yang sudah terdaftar tetapi belum mendapatkan kartu pemilih, dan pendistribusiannya. Bab IV, proses pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu menguraikan tahapan dan prosedur pendaftaran peserta Pemilu yaitu partai politik dan DPD, verifikasi persyaratan dan hasil pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. Dimana

dalam proses verifikasi peserta pemilu dari partai politik maupun perseorangan melalui 2 tahapan proses verifikasi yaitu verifikasi admnistratif dan verifikasi faktual. Bab V, proses pelaksanaan pemetaan daerah pemilihan, mendiskripsikan proses pemetaan daerah pemilihan DPRD Kota Padang dan Alokasi kursi oleh KPU Kota Padang serta apa hasil dari pemetaan tersebut, baik sebelum maupun sesudah uji publik. Proses pemetaan daerah pemilihan sebelum penetapan oleh KPU dilakukan terlebih dahlu uji publik. Dari hasil uji publik didapatlah bahwa Kota Pdang dibagi dalam 5 daerah pemilihan dengan alokasi kursi 45 kursi untuk DPRD Kota Padang. Bab VI, Proses pelaksanaan sosialisasi Pemilu menguraikan kegiatan dan kerjasama yang dilakukan KPU Kota Padang dalam melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan tatap muka. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang bekerjasama dengan semua pihak antara lain : Dinas Infokom Kota Padang, LSM JEMBATAN, TVRI dan RRI Padang. Bab VII, Proses pelaksanaan kampanye Pemilu, menguraikan tentang jadwal dan tempat kampanye, bagaimana proses kampanye berjalan, dan penegakan aturan hukum kampanye serta strategi pendekatan agar kampanye berjalan lancar dan tertib dan sekaligus bagaimana tataran kerjasama dengan Pemda dan Polda setempat. Selain itu juga diuraikan apa-apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dari partai politik dalam kampanye, dan sanksi atau tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Padang. Bab VIII, proses pelaksanaan pengajuan, pemeriksaan dan penetapan daftar calon. Dalam bab ini diuraikan tahapan dan proses pengajuan daftar calon anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPD serta pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon. Selain itu bab ini juga memuat penetapan daftar calon untuk setiap daerah pemilihan. Bab IX proses pembuatan filim surat suara, menguraikan proses verifikasi nama calon agar tidak terdapat kesalahan sebelum pencetakan suara suara. Dalam bab ini juga diuraikan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi dalam proses pemuatan film surat suara atau validasi surat suara untuk nama-nama calon legislative Kota Padang. Dalam Bab X dideskripsikan proses pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu yang meliputi jenis, jumlah dan waktu logistik diterima KPU Kota Padang. Serta permasalahan yang terjadi dalam proses pendistribusian surat suara dan logistic pemilu.

Bab XI menguraikan proses pembuatan TPS dan distribusi alat administrasi kelengkapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan dan peghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS ,PPK dan KPU Kota Padang serta hasil dari proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota padang. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan peran saksi, pemantau dan pengawas dan masyarakat dalam penghitungan suara. Dalam Bab XII diuraikan proses pelaksanaan penetapan jumlah suara, alokasi kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRD Kota Padang. Bab XIII menguraikan proses pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kota Padang sesuai dengan SK Gubenur No. 171-320-2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Bab XIV pertanggungjawaban keuangan, dalam bab ini diuraikan PPKO KPU, PPK, PPS, KPPS dan realisasinya. Jumlah dana yang diterima dari APBD dan realisasinya. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dan kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga donor baik dari UNDP nmaupun IFES. Bab XV pemantauan dan pengawasan Pemilu, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini yang menggambarkan proses pemberian akreditasi kepada pemantau serta daftar pemantau yang melakukan pemantauan di Kota Padang. Dimana pada umumnya pemantau pemilu yang ada di Kota Padang sudah diakreditasi oleh KPU. Dan pemantau pemilu untuk Kota Padang hanya tinggal melaporkan keberadaannya ke KPU Kota Padang. Bab XVI penutup, yang menguraikan tentang kesimpulan dari semua bab serta saran atau rekomendasi yang menggunakan analisis SWOT.

, BAB II PELAKSANAAN REKRUETMEN, PELATIHAN, DAN PENGAWASAN KINERJA PELAKSANA PEMILU

A. PROSES PELAKSANAAN REKRUITMEN PPK, PPS DAN KPPS

Proses Rekruitment Penyelenggara pemilu di KPU Kota Padang pada setiap tingkatan dilakukan secara berjenjang. Pelaksanaan recruitment PPK dilakukan dengan pengusulan 10 (sepuluh) nama oleh kecamatan kepada KPU Kota Padang (di KPU Kota Padang terdapat 11 PPK, 103 PPS), kemudian dilakukan pertemuan dan seleksi dengan semua calon tersebut di masing-masing kecamatan pada tanggal 13 s/d 15 Juli 2003, selanjutnya penetapan nama-nama PPK dilakukan di dalam Rapat Pleno KPU Kota Padang (pengSK-an oleh KPU Kota Padang) pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2003.

Pelantikan pada tanggal 6 September 2004 di Gedung Dekranasda Kota

Padang dengan dihadiri oleh Muspida Kota Padang.

Adapun nama-nama anggota PPK yang ditetapkan dalam pleno KPU Kota Padang adalah sebagai berikut :

TABEL 1 ANGGOTA PPK SE-KOTA PADANG

NO.

KECAMATAN

NAMA ANGGOTA TERPILIH

Bungus Teluk Kabung

1. Ejisrin 2. Zulfahmi, Am Pd 3. Nurkadis, SP 4. Suwandi, SP 5. Ovariandi, Am Pd

1 2.

Lubuk Kilangan

1. Ir.. H. Eri Bakri 2. Sasmita 3. H. Syafri Muluk 4. Zulbahri Awang 5. Zulkarnain Munir

Padang Utara

1. Drs. Elfianto, MSi 2. Ramalis Hosen 3.

Zamris Dt. Sigodo, SPd

4. Drs. Syamsudin 5. Asniarti Hosen 4.

Lubuk Begalung

1. Syafrizal, Bmd 2. Drs. Amiruddin Rasyad 3. Zeldin Syosia 4. Azhar Zamzami 5. Arya Lichan, MBe

Pauh

1. Musya Rasidin, SPdi 2. Drs. Jamaan 3. Adlis. L 4. Asril Azis 5. Drs. Dahniar

Nanggalo

1. Drs. Herman Amini 2. Ir. Zarwin 3. Zaami. Z 4. Ridwan 5. Syarkani

Padang Selatan

1. Aziz Abas 2. Ir. Afrizal 3. Sonya Imelda, SE, SH 4. Drs. Idham Tanjung 5. Armiati

1 8.

Padang Timur

1. Erwin, SH 2. Sarman 3. Djanawi 4. Idris, MS 5. Restu Hanis

Padang Barat

1. Busmar, Bch 2. Ahmad Fauzan 3. Murisal 4. Salman Assahary, SAg 5. Ertina, SH

10.

Koto Tangah

1. Syafrizal, SH 2. Darmizar, Spd 3. Mardanis 4. Muchtar Ismail 5. Daman Huri

11.

Kuranji

1. Dollar 2. Doni Alvismarta, Sag 3. Yenita Syaiful 4. Drs. Yusrizal 5. Rinaldi Putra, SPDi

Sumber : KPU Kota Padang

Rekruitmen PPS dilakukan oleh PPK dengan jadwal dan metoda yang ditetapkan KPU (peng-Sk-an oleh PPK masing-masing kecamatan) dimana terdapat waktu yang sangat sempit dari pelantikan PPK dengan proses pelaksanaan seleksi PPS oleh PPK dalam hal ini KPU Kota Padang melakukan supervisi di tiap-tiap kecamatan. Sedangkan rekruitmen KPPS dilaksanakan oleh masing-masing PPS.

B. PELATIHAN ANGGOTA PPK, PPS dan KPPS

Pembinaan dan pelatihan kepada jajaran penyelenggara Pemilu di Kota Padang merupakan prioritas dalam pelaksanaan tugas, dikarenakan padatnya jadwal/tahapan Pemilu tahun 2004 dan keterlambatan turunnya aturan teknis (Kep. KPU) untuk jabaran operasional. Berangkat dari kondisi diats maka dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas selalu dimulai dengan pelaksanaan Rakor dengan jajaran PPK,PPS dan KPPS. Metode pelatihan dan pendidikan yang seringkali dilakukan dengan melaksanakan pelatihan setiap awal pelaksanaan kegiatan, pelatihan yang telah dilakukan untuk jajaran PPK,PPS dan KPPS di lingkup KPU Kota Padang adalah : -

Rapat Kerja PPK se-kota Padang dilakukan setelah pelantikan PPK dalam Wilayah KPU Kota Padang dilaksanakan di Gedung Wanita GOR H Agussalim Padang

Rapat Kerja PPS se-kota Padang dilaksanakan oleh PPK denagn KPU sebagai narasumber dan dilaksanakan di 11 kecamatan secara marathon.

Pelatihan Petugas PPK,PPS dan KPPS sebelum Pemilu legislatif untuk panduan tugas PPK, PPS dan KPPS dilaksanakan marathon di 11 kecamatan dalam lingkup wilayah kerja KPU Kota Padang.

Pelatihan pengisisan berita acara pemilu, dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh jajaran PPK, PPS dan Ketua-ketua KPPS dilaksanakan sebelum Pemilu legislatif 5 April 2004

C. PENGAWASAN KINERJA ANGGOTA PPK, PPS dan KPPS

Dalam rangka pengawasan kinerja anggota PPK, PPS dan KPPS serta memudahkan proses koordinasi wilayah dan penyelesaian persoalan di tingkatan PPK, PPS dan KPPS maka masing-masing anggota KPU Kota Padang membawahi beberapa kecamatan, antara lain : Endang Mulyani SH untuk daerah koordinasi Koto Tangah dan Nanggalo M Daniel Arifin SE untuk daerah koordinasi Padang Utara dan Padang Barat Ir.Yosrizal Effendi untuk daerah koordinasi Padang Timur, Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung Yuliwan Rj Ameh SH untuk daerah koordinasi Kuranji dan Pauh Boiziardi AS SH untuk daerah koordinasi Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan. 7

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legilatif yang merupakan tahapan pertama dalam Pemilu 2004, lima koordinator beserta timnya melaksanakan pengawasan yang lebih ketat dengan melakukan rapat koordinasi kecamatan di wilayah kerja masing-masing setiap satu bulan sekali. Selain itu masing-masing coordinator meninjau kinerja PPK setiap satu kali seminggu. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memantapkan kinerja dan persiapan dalam pelaksanaan Pemilu legislatif. Permasalahan yang dihadapi dalam rekreitmen, pelatihan dan pengawasan kinerja anggota PPK, PPS dan KPPS di Kota Padang antara lain : 1. Waktu pelaksanaan rekruitmen yang sangat pendek, sehingga penyaringkan anggota PPK dan PPS yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan tidak mewakili semua unsur masyarakat. 2. Sumber daya manusia bagi anggota PPK, PPS dan KPPS tidak sesuai dengan yang diharapkan, dalam arti latar belakang pendidikan anggota PPK, PPS dan KPPS yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam pemberian materi kepada anggota.

Mengatasi persoalan di atas, KPU Kota Padang mengantisipasi dengan cara : 1. Langsung mengadakan pertemuan dengan seluruh camat se-Kota Padang dengan memberikan batas waktu satu minggu untuk melakukan penyaringan anggota PPK sebanyak 10 orang. 2. Memberikan materi dengan cara pelatihan bertingkat dan menyertai dengan buku panduan.

BAB III PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN ( P4B )

A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH KPU KOTA PADANG TERBENTUK Setelah terbentuknya KPU Kota Padang yang dilantik pada tanggal 16 Juni 2003, KPU Kota padang mulai membuat rapat Pleno Kpu Kota padang untuk membentuk Peraturan Tata Tertib KPU Kota padang, dan tahap selanjutnya adalah pembentukan Ketua Kpu Kota Padang yang dilakukan dalam rapat Pleno KPU Kota Padang. Setelah struktur di KPU Kota Padang terbentuk, langkah selanjutnya yang diambil oleh KPU Kota Padang adalah berkoordinasi dengan semua pihak yang akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses Pemilihan Umum Tahun 2004. Tataran koordinasi yang ditempuh pertama sekali adalah menemui Walikota Padang untuk melaporkan keberadaan KPU Kota Padang dan menyampaikan struktur yang sudah terbentuk di KPU Kota Padang, selanjutnya dengan mempedomani Keputusan KPU nomor 100 tahun 2004 tentang tahapan, jadwal dan program Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/Kota maka KPU Kota Padang kemudian berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dalam hal pendataan pemilih berkelanjutan (P4B). Hal mana ini dilakukan karena masalah pendataan pemilih untuk Pemilu Legislatif 5 April 2004 dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan KPU. Untuk tingkat Kab/Kota KPU Kota Padang harus mengkoordinasikan pendataan pemilih ini dengan Badan Pusat Statistik Kota Padang.

Dalam proses ini KPU Padang

selanjutnya menerima Daftar Pemilih Sementara dan

kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Legislatif. Kegiatan pendaftaran pemilih ini dilaksanakan oleh BPS Kota Padang dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Mei 2003. Dalam proses pelaksanaan P4B ini, KPU Padang melakukan koordinasi dengan BPS serta monitoring ke Kecamatan-kecamatan untuk memonitor penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih, tataran koordinasi juga dilakukan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

B. Jumlah Penduduk dan Pemilih Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS, pada bulan April 2003 sampai bulan Mei 2003, KPU Kota Padang memperoleh Daftar Pemilih Sementara dari Badan Pusat Statistik untuk Pemilu Legislatif tahun 2004. Dalam Daftar Pemilih Sementara didapat gambaran awal berapa jumlah penduduk Kota Padang, khususnya data penduduk yang dapat memilih pada Pemilu Legislatif 2004. Daftar pemilih Sementara ini kemudian didistribusikan ke PPK oleh KPU Kota Padang dan selanjutnya PPK mendistribusikannya ke PPS. Tahap berikutnya PPS mengumumkan daftar pemilih Sementara ini kepada masyarakat dengan cara menempelkannya di kantor lurah, agar bisa di cek oleh masyarakat setempat apakah mereka sudah terdaftar atau belum oleh P4B. Jika ada pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi namanya tidak ada di Daftar Pemilih Sementara atau ada terdaftar tetapi namaya ada kesalahan maka masyarakat segera melaporkannya kepada PPS setempat untuk dicatat dan dilaporkan kepada P4B. Dari Daftar Pemilih Sementara tersebut, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, dari Daftar Pemilih Tetap tersebutlah dapat diketahui di TPS mana pemilih dapat melakukan pemungutan suara. Namun satu permasalahan terjadi bahwa dalam DPT yang dikeluarkan oleh BPS Kota Padang tersebut, pembagian pemilih berdasarkan blok sensus sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang tidak memilih di lokasi tempat tinggalnya tetapi justru memilih di TPS yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal si pemilih. Dan hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang protes, dan mengancam tidak akan datang memilih pada Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April 2004. Sementara itu KPU Kota Padang tidak dapat berbuat banyak terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh BPS Kota Padang tersebut. Dari Daftar Pemilih Sementara yang diberikan oleh BPS Kota Padang tercatat jumlah penduduk Kota Padang sebanyak 764.731 orang, dari jumlah penduduk tersebut, yang terdaftar sebagai pemilih adalah 520.953 pemilih. Dan setelah dari hasil pengumuman daftar pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS terdapat di Kelurahan terdapat 1.793 orang yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara. Sehingga

jumlah pemilih dalam Daftar

Pemilih Tetap yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum tanggal 5 April 2004 berjumlah 522.746 orang dengan komposisi laki-laki 252.994 pemilih dan perempuan 269.752 pemilih.

TABEL 2 JUMLAH PENDUDUK DAN PEMILIH HASIL PENGOLAHAN DATA P4B PER KECAMATAN DI KOTA PADANG NO.

KECAMATAN

PENDUDUK

PEMILIH

JML

Bungus Tl. Kabung

11.254

10.910

22.164

6.950

7.032

13.982

63,08

Lubuk Kilangan

19.698

19.036

38.734

13.028

12.894

25.922

66,92

Lubuk Begalung

46.882

46.321

93.203

30.978

32.019

62.997

67,59

Padang Selatan

28.806

28.536

57.342

19.472

19.677

39.149

68,27

Padang Timur

38.865

40.548

79.413

26.281

29.406

55.687

70,12

Padang Barat

28.087

28.893

56.980

19.869

21.614

41.483

72,80

Padang Utara

33.323

36.158

69.481

24.366

28.040

52.406

75,42

Nanggalo

26.165

27.006

53.171

17.960

19.783

37.743

70,98

Kuranji

52.121

53.249

105.370

33.577

36.084

69.661

66,11

10.

Pauh

23.830

24.126

47.956

15.916

16.635

32.551

67,88

11.

Koto Tangah

71.011

70.627

141.638

44.597

46.568

91.165

64,36

JUMLAH

380.042

385.410

765.452

252.994

269.752

522.746

68,29

Sumber : BPS Kota Padang

Pada tabel 3 berikut ini dapat dilihat jumlah pemilih per kelurahan dan jumlah TPS se-Kota Padang. TABEL 3 JUMLAH PEMILIH DAN TPS SE KOTA PADANG (PER KECAMATAN) KECAMATAN PADANG BARAT No. 1

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April

TPS

Total

KEC. PDG. BARAT

Kampung Jao

2015

2417

4,432

Padang Pasir

2068

2456

4,524

Belakang Tangsi

1300

1477

2,777

Flamboyan Baru

1705

1990

3,695

Rimbo Kaluang

1539

1406

2,945

Berok Nipah

2116

2016

4,132

Ujung Gurun

2013

2096

4,109

Purus

3038

3216

6,254

OLO

2008

2362

4,370

Kampung Pondok

2067

2178

4,245

Total

19869

21614

41,483

145

KECAMATAN PADANG UTARA No. 2

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. PDG. UTARA

Gunung Pangilun

3538

3807

7,345

Alai Parak Kopi

4129

4380

8,509

Ulak Karang Utara

3114

4272

7,386

Air Tawar Timur

1148

1407

2,555

Lolong Belanti

2780

3241

6,021

Air Tawar Barat

5698

7065

12,763

Ulak Karang Selatan

3959

3868

7,827

Total

24366

28040

52,406

181

KECAMATAN LUBUK KILANGAN No. 3

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. LBK. KILANGAN

Baringin

320

333

653

Tarantang

583

575

1158

Padang Besi

1886

1856

3742

Bandar Buat

3371

3318

6689

Koto Lalang

1837

1842

3679

Batu Gadang

1724

1712

3436

Indarung

3307

3258

6565

TOTAL

13028

12894

25922

KECAMATAN LUBUK BEGALUNG No. 4

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April

TPS

Total

456

483

939

KEC. LBK. BEGALUNG

Tanjung Aua Nan XX

Gates Nan XX

2122

2074

4196

Pampangan

2758

2797

5555

Parak Laweh Pulau Aie

2663

2770

5433

Pitameh Tanjung Saba

1344

1291

2635

Cangkeh Nan XX

1186

1260

2446

Tanah Sirah Piai Nan XX

1659

1697

3356

Koto Baru

1785

1894

3679

Kampung Baru Nan XX

1505

1518

3023

Batu Taba Kampung Jua

3420

3350

6770

Banuaran Nan XX

2239

2221

4460

Pengambiran Ampalu

5 291

5481

10772

Lubuk Begalung

2794

3387

6181

Gurun Laweh Nan XX

1756

1796

3552

TOTAL

30978

32019

62997

219

KECAMATAN PAUH No. 5

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. PAUH

Limau Manis

1476

1465

2941

Limau Manis Selatan

2298

2299

4597

Koto Luar

1956

2060

4016

Binuang Kampung Dalam

1713

1729

3442

Piai Tangah

1470

1413

2883

Lumbung Bukit

898

903

1801

Cupak Tangah

2311

2733

5044

Kepala Koto

1798

1908

3706

Pisang

1996

2125

4121

TOTAL

15916

16635

32551

115

KECAMATAN NANGGALO No. 6

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. NANGGALO

Surau Gadang

6981

8365

15346

Kurao Pagang

3226

3326

6552

Kampung Lapai

3668

3898

7566

Tabing Banda Gadang

931

968

1899

Kampung Olo

2487

2525

5012

Gurun Laweh TOTAL

667

701

1368

17960

19783

37743

129

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG No. 7

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. BUNGTEKAB

Bungus Timur

1465

1615

3080

Bungus Barat

1944

2037

3981

Bungus Selatan

1188

1123

2311

Taluk Kabung Utara

1026

1029

2055

Taluk Kabung Tengah

800

757

1557

Teluk Kabung Selatan TOTAL

527

471

998

6950

7032

13982

KECAMATAN KURANJI No. 8

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. KURANJI

Kalumbuk

2409

2506

4915

Lubuk Lintah

2697

2878

5575

Kuranji

7257

7537

14794

Anduring

3705

4868

8573

Sungai Sapih

2692

2689

5381

Korong Gadang

4145

4289

8434

Gunung Sarik

4201

4356

8557

Ampang

1867

1966

3833

Pasar Ambacang

4604

4995

9599

TOTAL

33577

36084

69661

244

JUMLAH PEMILIH & TPS SE-KOTA PADANG KECAMATAN PADANG SELATAN No. 9

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April

TPS

Total

697

767

1464

5 10

KEC. PDG. SELATAN

Belakang Pondok

Alang Laweh

1273

1319

2592

Ranah Parak Rambio

1164

1233

2397

Pasa Gadang

2248

2362

4610

Batang Arau

1525

1484

3009

Seb. Palinggam

1018

1108

2126

Seberang Padang

2588

2519

5107

Mata Air

3278

3380

6658

Rawang

3446

3572

7018

Teluk Bayur

1196

917

2113

Air Manis

470

466

936

Bukit Gado - Gado

569

550

1119

19472

19677

39149

143

TOTAL

KECAMATAN PADANG TIMUR No. 10

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. PDG. TIMUR

Kubu Marapalam

2286

2314

4600

Kubu Dalam Parak Karakah

3397

3548

6945

Ganting Parak Gadang

3416

3890

7306

Parak Gadang Timur

2730

2937

5667

Jati Baru + 1 khusus

2215

3014

5229

Jati

3707

3820

7527

Simpang Haru

1572

1951

3523

Sawahan

2113

2569

4682

Andalas Sawahan Timur + 3 Khusus TOTAL

3161

3459

6620

1684

1904

3588

26281

29406

55687

194

JUMLAH PEMILIH & TPS SE-KOTA PADANG KECAMATAN KOTO TANGAH No. 11

Kecamatan / Kelurahan

Pemilih 5 April Lk

Total

TPS

KEC. KOTO TANGAH

Dadok Tunggul Hitam

4267

4446

8,713

Air Pacah

1671

1761

3,432

Kt. Panjang Ikur Koto

2566

2674

5,240

Lubuk Minturun

2124

2026

4,150

Parupuk Tabing

7037

7508

14,545

Bungo Pasang

3899

4015

7,914

Pasie Nan Tigo

3525

3565

7,090

Batang Kabuang Ganting

3378

3688

7,066

Lubuk Buaya

5333

5519

10,852

Balai Gadang

3030

3143

6,173

Batipuh Panjang

3187

3325

6,512

Padang Sarai

3975

4218

8,193

Koto Pulai

605

680

1,285

44597

46568

91165

314

TOTAL

JUMLAH PEMILIH 5 APRIL 2004(11 Kecamatan) JUMLAH TPS 5 APRIL 2004(TPS + TPS Keliling)

522,746 1826 3

JUMLAH TPS KELILING 5 APRIL 2004

TPS KHUSUS 5 APRIL 2004 TPS 1

RSUP M.DJAMIL PADANG

TPS 2 RSUP M.DJAMIL PADANG TPS 3 RSUP M.DJAMIL PADANG

C. Pembuatan Kartu Pemilih Sementara

Setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Legislatif 2004, tercatat jumlah pemilih di Kota Padang yang terdaftar

sebanyak 522.746

pemilih. Berdasarkan hasil

tersebut, ternyata masih terdapat penambahan pemilih (pemilih susulan) sebanyak 2.266 pemilih. Adapun jumlah kartu pemilih yang diterima pada saat itu hanya 522.746 (menurut data BPS Kota Padang), untuk menutupi kekurangan kartu pemilih, berdasarkan surat dari KPU, KPU Kab/Kota dapat membuat kartu pemilih sementara untuk melengkapi kartu pemilih yang kurang. Sehingga KPU Kota Padang mengadakan sebanyak 3000 buah kartu pemilih guna memenuhi kekurangan kartu pemilih untuk pemilih di wilayah KPU Kota Padang, yang dana pengadaan kartu sementara tersebut diambilkan dari dana revisi PPKO.

BAB IV PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

A. VERIFIKASI PERSYARATAN PESERTA PEMILU (Partai Politik) Sesuai dengan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik di jelaskan bahwa keberadaan partai politik yang ada di Indonesia harus mendapat ijin pendirian dari Menteri kehakiman Dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia. Dan untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana yang dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, maka partai politik itu harus mendapat sertifikat dari Komisi Pemilihan Umum. Dalam rangka mendapatkan sertifikat tersebut partai politik harus mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Dan untuk mencek kebenaran data yang diajukan oleh partai politik tersebut maka KPU melakukan penelitian admistratif dan Verifikasi Faktual dilapangan.

Pelaksanaan verifikasi persyaratan peserta pemilu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 556 Tahun 2003 dijelaskan bahwa secara administratif dilakukan oleh KPU pusat sedangkan untuk mencek kebenaran data yang diajukan oleh partai politik tersebut di lakukan oleh KPU pusat untuk partai politik tingkat pusat, KPU Propinsi untuk partai politik tingkat provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk partai tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk Kota Padang partai baru yang dinyatakan lulus oleh Menteri kehakiman dan hak azasi manusia dan yang mendaftarkan keberadan di Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Partai Bintang Reformasi 2. Partai Demokrat 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 4. Partai Penyelamat Perjuangan Reformasi 5. Partai kongres Pekerja Indonesia 6. Partai sarikat Indonesia 7. Partai Merdeka 8. Partai Buruh Sosial demokrat 17

9. Partai Amanat sejahtera 10. Partai Perhiumpunan Indonesia baru 11. Partai nasional Indonesia marhaenisme 12. Partai keadilan sejahtera 13. Partai penegak demokrasi Indonesia 14. Partai Nasional marhaen Jaya 15. Partai karya Peduli bangsa 16. Partai demokrasi Perjuangan Rakyat 17. Partai Islam Indonesia 18. Partai Kejayaan demokrasi 19. Partai demokrasi Republik Indonesia 20. Partai pro Republik 21. Partai demokrasi bersatu 22. Partai Krisna-Dei 23. Partai demokrat kasih bangsa 24. Partai Indonesia tanah Ai kita 25. Partai Pelopor 26. Partai Persatuan demokrat bangsa 27. Partai nasional banteng Kemerdekaan 28. Partai nasionel indonesia Progresif 29. Partai Persatuan Demokrsi kasih bangsa 30. Partai reformasio 31. Partai patrio Pancasila 32. Partai islam 33. Partai Kristen Indonesia 1945 34. Partai Pemersatu bangsa 35. Partai masyumi 36. Partai Gotong Royong 37. Partai Persatuan nasionalis Indonesia

Partai yang dinyatakan lulus oleh KPU pusat dan selanjutnya yang akan diverifikasi keberadaan di Kota padang adalah sebagai berikut :

1. Partai Bintang Reformasi 2. Partai Demokrat 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 4. Partai Penyelamat Perjuang Reformasi 5. Partai kongres Pekerja Indonesia 6. Partai sarikat Indonesia 7. Partai Merdeka 8. Partai Buruh Sosial demokrat 9. Partai Amanat sejahtera 10. Partai Perhimpunan Indonesia baru 11. Partai nasional Indonesia marhaenisme 12. Partai keadilan sejahtera 13. Partai Nasional marhaen Jaya 14. Partai karya Peduli bangsa 15. Partai demokrasi Perjuangan Rakyat 16. Partai Islam Indonesia 17. Partai Kejayaan demokrasi 18. Partai Demokrat kasih bangsa Indonesia 19. Partai Indonesia tanah Air Kita 20. Partai nasional banteng Kemerdekaan 21. Partai Pewarta Damai kasih bangsa 22. Partai reformasi 23. Partai patriot Pancasila 24. Partai Gotong Royong

Terhadap 24 partai politik baru tersebut KPU Kota Padang melakukan verifikasi faktual dilapangan yang dilaksanakan dari dari tanggal 11 Agustus s/d 8 November 2003 terhadap keabsahan : 1. Surat pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilihan umum ditanda tangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat dan dibubuhi cap/stempel 2. Salinan surat Menteri kehakiman dan hak azasi manusia tentang pengesahan partai politik

3. Suarat pernyataan yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan jumlah kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan dilampiri dengan suart keputusan partai politik tingkat pusat mengenai pngesahan susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan 4. suarat pernyataan memiliki 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di kabupaten/kota, dilampiri daftar nama anggota dan fotocopy kartu tanda anggota partai politik yang berlaku. 5. Suarat keterangan domisi kantor tetap yang dilampirkan dengan dokumen yang sah 6. Nama dan tanda gambar partai politik

Pada tanggal 1 s/d 11 November 2003 bertempat di kantor KPU Kota Padang, KPU Kota padang menyampaikan hasil penelitian administratif dan faktual kepada partai politik untuk dilakukan perbaikan terhadap kekurangan dokumen dari partai politik tersebut. Pada tanggal 15 s/d 17 Novemver 2003 KPU Kota Padang kembali melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen tambahan maupun keseluruhan dokumen yang diserahkan oleh partai politik.

B. VERIFIKASI PERSYARATAN PESERTA PEMILU (Perseorangan)

Pendaftaran peserta politik calon dari perseorangan dilakukan oleh KPU Provinsi. Terhadap calon perseoranmgan ini KPU kabupatena/Kota hanya melakukan verifikasi faktual yang berkenaan dengan : 1. Tempat domisili calon KPU Kota Padang menerima berkas yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat untuk diverifikasi, diantara calon peserta politik yang diberikan itu adalah sebanyak 25 calon diantaranya : 1. Ir. Januar Muin 2. Drs. Adrian kahar 3. Dra. Imiarti Fuad 4. Drs. Hasan Basri

5. Zairin kasim 6. Deetje Farida Djanas, SH 7. Drs. H. T. B. Moh. Letter 8. Ferry Zein 9. Irman Gusman 10. Khairul Amri, SE 11. DR. Dasril, M.Ag 12. Yulisfarnilas 13. Mawardi Yunus 14. Artati, SH 15. Marwan Paris 16. Jamaris Yunus 17. Irfianda Abidin 18. Bachtiar Kahar 19. Defleizar 20. Abdul Usman 21. Dsr. Maswir Dt R. Marajo 22. M. Noor 23. Muchtar naim 24. David Maldian 25. DR. Sawitri Chaernaliza

Verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh KPU Kota Padang dari tanggal 19 s/d 30 September 2003.

Pada tahap pertama verifikasi yang dilakukan adalah verifikasi terhadap dukungan calon DPD, dan dalam hal ini KPU Provinsi menyerahkan berkas sebanyak 2171 pendukung dalam bentuk daftar nama pendukung dan alamtnya serta fotocopi KTP pendukung. Terhadap data ini KPU Kota Padang melakukan penelitian faktual kelapangan yang dilaksankan pada tanggal 19 s/d 30 Oktober 2003 dan pada tanggal 30 Oktober 2003 KPU menyerahkan hasilnya ke KPU Provinsi. Kemudian diberikan data pendukung calon lagi

sebanyak 649 pendukung, dan KPU Kota Padang melakukan verifikasi lagi dari tanggal 1 s/d 6 November 2003.

C. Hasil Penelitian Calon Peserta Pemilu 1. Partai Politik TABEL 4 HASIL VERIFIKASI PESERTA PEMILU DARI PARTAI POLITIK

Nama

Hasil Verifikasi

Partai Politik

Kepengurusa

Jumlah

Kantor

Pendukung

Sampel

n 1.

Partai Bintang Reformasi

Lengkap

Sesuai

Partai Demokrat

Lengkap

Sesuai

Partai Keadilan dan Persatuan

Lengkap

Sesuai

Lengkap

Sesuai

3 Tdk Ketemu

Lengkap

Sesuai

Indonesia 4.

Partai Penyelamat Perjuang Reformasi

Partai

Kongres

Pekerja

Indonesia 6.

Partai Sarikat Indonesia

Lengkap

Sesuai

Partai Merdeka

Lengkap

Sesuai

Partai Buruh Sosial demokrat

Lengkap

Sesuai

Partai Amanat sejahtera

Lengkap

Sesuai

10.

Partai Perhimpunan Indonesia

Lengkap

Sesuai

Lengkap

Sesuai

Lengkap

Sesuai

Tdk Lengkap

tdk sesuai

Baru 11.

Partai

Nasional

Indonesia

Marhaenisme 12.

Partai Keadilan Sejahtera

13.

Partai Nasional Marhaen Jaya

14.

Partai Karya Peduli bangsa

Lengkap

Sesuai

15.

Partai Demokrasi Perjuangan

Lengkap

Sesuai

Tdk Lengkap

Sesuai

Lengkap

Sesuai

Rakyat 16.

Partai Islam Indonesia

17.

Partai Kejayaan Demokrasi

18.

Partai

Demokrat

Kasih

Lengkap

Sesuai

Partai Indonesia Tanah Air

Lengkap

Sesuai

Banteng

Lengkap

Sesuai

Partai Pewarta Damai Kasih

Lengkap

Sesuai

Bangsa Indonesia 19.

Kita 20.

Partai

Nasional

Kemerdekaan 21.

Bangsa 22.

Partai Reformasi

Lengkap

Sesuai

1 ganda

23.

Partai Patriot Pancasila

Lengkap

Sesuai

1 ganda

24.

Partai Gotong Royong

Lengkap

Sesuai

Sumber : KPU Kota Padang

2. Perseorangan Terhadap domisili calon yang diberikan kepada KPU Kota Padang oleh KPU Propinsi setelah dilakukan penelitian dan verifikasi dilapangan sebanyak 25 calon betul bertempat tinggal disana atau pernah tinggal disana. Sedangkan terhadap pendukung calon, pada tahap pertama KPU tidak memberikan nama calon yang didukung oleh sipendukungnya yang diberikan hanya kode calon saja, sehingga KPU Kota Padang tidak bisa mengenali berapa orang yang mendukung suatu calon. Sedangkan pada tahap penelitian kedua baru KPU Propvinsi memberikan namanama calon tersebut yang hasilnya :

TABEL 5 HASIL VERIFIKASI PESERTA PEMILU DARI PERSEORANGAN

Nama

Hasil Verifikasi

Calon

Tdk

Fiktif

Blm ditemui

Jumlah

Drs. H. Zairin Kasim

103

DR. Sawitri Caernaliza

Hj. Deetje Farida Djanas

Mawardi Yunus

Khairul Amri, SE

Ferry Zein

147

150

(Alm) 7

DR. Dasril, M.Ag

M. Noor

113

124

Aminuzal amin

Dr. Muchtar naim

Artati, SH

Djamaris Djoenus

Irfianda Abidin

Sumber : KPU Kota Padang

alam pelaksanaan verifikasi peserta pemilu baik dari partai politik maupun perseorangan, persoalan yang dihadapi antara lain : 1. Peserta pemilu dari perorangan, dimana untuk verifikasi dukungan calon DPD tahap pertama umumnya banyak yang fiktif, alamat pendudkung yang tidak diketahui atau tidak sesuai dengan identitas yang diberikan (KTP). 2. Alamat partai politik yang tidak sesuai dengan dokumen pada saat pendaftaran. 3. Banyaknya pengurus partai politik yang datang ke kantor KPU Kota Padang yang meminta dispensasi terhadap keberadaan kantor dan pengurus yang umumnya partai politik tidak siap.Mengantasi persoalan di atas KPU Kota Padang melakukan 1. Pada tahap pertama, dengan banyaknya dukungan fiktif calon DPD maka pada tahap kedua KPU meminta bantuan kepada salah seorang pengurus untuk menunjukkan lokasi pendukung sesuai dengan identitas yang diberikan. 2. Meminta kepada pengurus partai politik untuk melaporkan jika pindah alamat kantor. 3. KPU tetap pada aturan mengenai jadwal dan persyaratan verikasi yang telah ditetapkan oleh KPU, meskipun banyak tekanan yang dihadapi. 24

BAB V PROSES PELAKSANAAN PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN A.

PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DPRD KOTA PADANG DAN ALOKASI KURSI OLEH KPU KOTA PADANG

1. Alokasi Kursi UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 46 mengatur mengenai Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dimana daerah pemilihan anggota DPRD Kab/Kota adalah Kecamatan atau Gabungan Kecamatan sebagai daerah pemilihan. Penetapan

daerah

pemilihan

anggota

DPR,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi 3 sampai 12 kursi, dan sesuai dengan keputusa KPU pada tanggal 19 April 2003 telah ditetapkan bahwa untuk meminimalisasi suara yang hilang maka ditetapkan alokasi kursi 6 sampai dengan 12 kursi untuk setiap daerah pemilihan. Dan jumlah kursi anggota DPRD Kab/Kota didasarkan pada jumlah penduduk di Kab/Kota dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No.12 Tahun 2003 antara lain : a. Kab/Kota dengan jumlah penduduk s/d 100.000 jiwa mendapat 20 kursi. b. Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 s/d 200.000 jiwa mendapat 30 kursi. c. Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 s/d 400.000 jiwa mendapat 35 kursi. d. Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 s/d 500.000 jiwa mendapat 45 kursi. Dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maka berdasarkan pada jumlah penduduk di Kota Padang sebanyak 764.341 jiwa. Maka alokasi kursi untuk DPRD Kota Padang mendapatkan 45 kursi.

2. Pemetaan Daerah Pemilihan ( Dapil ) Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU No.12 Tahun 2003, penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara sentral oleh KPU, dan bila setiap daerah pemilihan terdiri dari atas 2 atau lebih Kab/Kota untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi atau 2 atau lebih kecamatan untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota, maka penentu Kab/Kota apa digabung dengan Kab/Kota apa atau kecamatan apa digabung dengan kecamatan apa, dilakukan berdasarkan pertimbangan : a. Mempunyai kursi tidak lebih dari 12 kursi. b. Berbatasan secara fisik dan merupakan satu kesatuan yang utuh. c. Mempunyai hubungan komunikasi dan transportasi yang lancer. d. Berdekatan secara cultural. Dalam hal penetapan daerah pemilihan untuyk Kota Padang yang dilakukan oleh KPU, ada beberapa proses yang telah dilalui antara lain : 1. Berdasarkan surat dari KPU pada tanggal 19 Agustus 2003 mengenai alokasi kursi dan rumus penetapan daerah pemilihan, maka KPU Kota Padang mulai menyususn alokasi kursi dan daerah pemilihan dengan terlebih dahulu menetapkan Kuota kursi setiap kursi DPRD Kab/Kota dengan cara : Kuota setiap kursi DPRD Kab/Kota : Jumlah penduduk Kab/Kota Jumlah Kursi DPRD Kab/Kota

Untuk DPRD Kota Padang. Jumlah penduduk Kota Padang sebanyak 764.341 jiwa, sedangkan jumlah kursi DPRD Kota Padang sebanyak 45 kursi maka Kuota setiap kursi DPRD Kota Padang adalah 16.985,36

2. Berdasarkan Kuota setiap kursi DPRD Kota Padang tersebut maka dapatlah disusun daerah pemilihan anggota DPRD Kota Padang dengan ketentuan kecamatan yang memperoleh 6 s/d 12 kursi dijadikan sebagai

satu daerah pemilihan, sedangkan kecamatan yang memperoleh kurang dari 6 kursi digabung dengan kecamatan lain dan kecamatan yang memperoleh kursi lebih dari 12 kursi dijadikan sebagai satu daerah pemilihan. 3. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 764.341 jiwa dan kuota 1 kursi = 16.985,36 yang ditetapkan dengan 45 kursi untuk DPRD Kota Padang sehingga dari kuota 1 kursi untuk setiap daerah pemilihan tersebut maka Kota Padang terdiri dalam 5 daerah pemilihan.

B. HASIL PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SEBELUM DAN SESUDAH UJI PUBLIK

Sebelum ditetapkan oleh KPU, maka hasil perhitungan KPU Kota Padang terhadap pembagian 5 daerah pemilihan dilaporkan ke KPU Pusat.

Dan

akhirnya KPU Pusat menetapkan daerah pemilihan untuk KPU Kota Padang menjadi 5 daerah pemilihan, tetapi hasil yang ditetapkan oleh KPU tidak sama dengan pembagian daerah pemiliahn yang telah diajukan oleh KPU Kota Padang. Agar

pemetaan

daerah

pemilihan

lebih

bersifat

transparan

denga

mengikutsertakan masyaraka, maka hasil 5 daerah pemilihan yang telah ditetapkan sementara oleh KPU, diberi waktu untuk uji publik terhadap masyarakat,

untuk

mendapat

tanggapan

dari

masyarakat

dengan

memperlihatkan 4 faktor sebagaimana dimaksud di atas. Adapun jumlah kursi dan daerah pemilihan di Kota Padang yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut adalah : TABEL 6 DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI SEBELUM UJI PUBLIK

Wilayah

Kota Padang I

Gabungan Daerah

Penduduk

Pemilih

Kursi

Padang Timur

78.952

54.394

(4.65) = 5

Padang Utara

68.758

51.180

(4,05) = 4

Padang Barat

56.468

40.654

(3,33) = 3

Total wilayah Kota Padang I 2.

204.178

146.228

Pauh

48.453

31.711

(2,85) = 3

Koto Tangah

142.008

90.137

(8,36) = 8

Total wilayah Kota Padang II

190.461

121.848

Kuranji

105.893

68.811

(6,24) = 6

Nanggalo

53.115

37.701

(3,13) = 3

159.008

106.512

Lubuk Begalung

93.445

61.764

(5,50) = 6

Padang Selatan

56.015

37.450

(3,30) = 3

149.460

99.214

Lubuk Kilangan

38.869

24.199

(2,29) = 2

Bungus Tl. Kabung

22.164

13.757

(1,30) = 2

61.033

37.956

Kota Padang II

Kota Padang III

Total wilayah Kota Padang III

Kota Padang IV

Total wilayah Kota Padang IV

Kota Padang V Total wilayah Kota Padang V

Sumber : KPU Dari hasil uji publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang pada tanggal 8 Oktober 2003 didapat hasil suara : Setuju

: 670 koresponden (47,72 %)

Tidak setuju

: 685 koresponden (58,79 %)

Tidak Syah

: 41 koresponden (2,92 %)

47.72% 58.79% 2.92%

Dari koresponden yang tidak setuju umumnya menawarkan 2 alternatif daerah pemilihan antara lain : TABEL 7 DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI SESUDAH UJI PUBLIK

(Alternatif 1 dengan 517 koresponden ) No

Wilayah

Kota Padang I

Gabungan Daerah

Penduduk

Pemilih

Kursi

Padang Utara

68.758

51.180

(4,05) = 4

Padang Barat

56.468

40.654

(3,33) = 3

125.226

91.834

Nanggalo

53.115

37.701

(3,13) = 3

Koto Tangah

142.008

90.137

(8,36) = 8

Total wilayah Kota Padang II

195.123

127.838

Kuranji

105.893

68.811

(6,24) = 6

Pauh

48.453

31.711

(2,85) = 3

154.346

100.522

78.952

54.394

(4,65) = 5

56.015

37.450

(3,30) = 3

22.164

13.757

(1,30) = 2

157.131

105.601

Lubuk Kilangan

38.869

24.199

(2,29) = 2

Lubuk Begalung

93.445

61.746

(5.50) = 6

132.314

85.945

Total wilayah Kota Padang I

Kota Padang II

Kota Padang III Total wilayah Kota Padang III Padang Timur

Kota Padang IV Padang Selatan Bungus Tl. Kabung

Total wilayah Kota Padang IV

Kota Padang V Total wilayah Kota Padang V

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI SESUDAH UJI PUBLIK

(Alternatif 2 dengan 272 koresponden )

Wilayah

Kota Padang I

Gabungan Daerah

Penduduk

Pemilih

Kursi

Padang Utara

68.758

51.180

(4,05) = 4

Padang Barat

56.468

40.654

(3,33) = 3

125.226

91.834

Koto Tangah

142.008

90.137

(8,36) = 8

Total wilayah Kota Padang II

142.008

90.137

Kuranji

105.893

68.811

(6,24) = 6

Pauh

48.453

31.711

(2,85) = 3

Nanggalo

53.115

37.701

(3,13) = 3

207.461

138.223

Lubuk Kilangan

38.869

24.199

(2,29) = 2

Kota Padang IV Lubuk Begalung

93.445

61.746

(5.50) = 6

22.164

13.757

(1,30) = 2

154.478

99.702

Padang Timur

78.952

54.394

(4,65) = 5

Padang Selatan

56.015

37.450

(3,30) = 3

134.967

91.844

Total wilayah Kota Padang I 2.

Kota Padang II

Kota Padang III

Total wilayah Kota Padang III

Bungus Tl. Kabung Total wilayah Kota Padang IV

Kota Padang V Total wilayah Kota Padang V

Sumber : KPU Kota Padang Dilihat dari 2 alternatif yang di atas, dan dilihat dari jumlah koresponden dan melihat 4 faktor penghubung beberapa kecamatan untuk menjadi satu daerah pemilihan harus mempunyai persyaratan : 1. Penduduk lebih dari 12 kursi 2. Mempunyai factor geografis yang berdekatan 3. Hubungan komunikasi yang lancer

4. Kedekatan cultural Maka dalam rapat Pleno KPU Kota Padang pada tanggal 9 oktober 2003 ditetapkan bahwa alternatif 1 yang menjadi hal uji publik KPU Kota Padang yang akan dikirimkan ke KPU. Dan akhirnya pada tanggal 20 November 2004 melalui keputusan KPU No.690 tahun 2003 tentang perubaha terhadap Keputusan KPU No.643 tahun 2003 tentang penetapan Dapil. Jumlah Penduduk dan jumlah Alokasi Kursi DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota pada Pemilu 2004 di wilayah Sumbar, telah ditetapkan bahwa Kota Padang memiliki 5 daerah pemilihan dengan 45 kursi untuk DPRD Kota Padang dan dengan jumlah penduduk 764.341 jiwa.

C. PERUBAHAN DAERAH PEMILIHAN KARENA PEMEKARAN DAERAH

Wilayah Kota Padang tidak mengalami pemekaran daerah, sehingga tidak ada perubahan daerah pemilihan.

BAB VI PROSES PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat perlu dilakukan suatu perubahan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Mengingat bahwa Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemilu perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan keluarnya Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah serta Undang â&#x20AC;&#x201C; undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan undang-undang tersebut, yang menjadi penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam pelaksanaannya KPU dibantu oleh KPU daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS). Mengingat Pemilu tahun 2004 ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya, pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Dimana kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk tatap muka, simulasi dan melalui berbagai media cetak seperti brosur, lieflet dan stiker. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi pemilu pada masyarakat umum dan pemilih khususnya adalah sebagai berikut : 1. Menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Pemilu kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada pemilih yang akan melaksanakan haknya.

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2004. 3. Mensosialisasikan tentang tata cara pencoblosan dan tentang suara sah dan tidak sah dalam Pemilu 2004. 4. Mengurangi jumlah suara tidak sah karena kesalahan dalam pencoblosan.

A. SOSIALISASI MELALUI MEDIA CETAK, TERMASUK POSTER DAN LEAFLET Dalam melakukan sosialisasi KPU Padang menggunakan bahan-bahan yang dibuat oleh KPU Padang maupun oleh KPU Propinsi Sumatera Barat dan KPU Pusat. Adapun bahan sosialisasi yang digunakan adalah : contoh surat suara sebanyak 6000 lembar, Leaflet dalam 7 versi sebanyak 14.000 lembar, Poster sebanyak 3.000 lembar, spanduk berukuran besar sebanyak 6 buah dan spanduk ukuran biasa sebanyak 25 buah, Proses pembuatan bahan-bahan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 04 Maret 2004. Seluruh bahan-bahan sosialisasi tersebut didistribusikan untuk 11 PPK, 103 PPS, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, kantor pemerintah/swasta, tempat-tempat umum (halte, warung, mini market, angkutan umum) yang terdapat di Kota Padang.

B. SOSIALISASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Pada media elektronik, sosialisasi Pemilu 2004 di lakukan pada media televisi maupun maupun radio-radio. KPU Padang sebagai penyelenggara pemilu diundang sebagai Narasumber baik dalam bentuk ceramah maupun interaktif

di radio dan televisi,

sehingga kesempatan ini menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi di radio yang menggunakan anggaran KPU adalah dalam bentuk iklan sebanyak 1 kali dan interaktif sebanyak 1 kali. Yang menggunakan media televisi dalam bentuk interaktif sebanyak 1 kali. Adapun sosialisasi sebagaimana dimaksud diatas, tergambar dalam tabel berikut ini ;

TABEL 8 SOSIALISASI DI MEDIA ELEKTRONIK

NO 1

JENIS MEDIA TVRI Padang

JADWAL 3 Maret 2004

PEMATERI Ketua

KPU

Padang

MATERI

Kota Kampanye

Calon

(Endang Legislatif

Mulyani, S.H) dan Ketua Kota

Panwaslu Padang

(

M.Rifki, S.Ag) 2

TVRI Padang

28 November Ketua 2003

KPU

Padang

Kota Sistem pemilu dan

(Endang Tata

Mulyani, S.H)

cara

Pencoblosan

pada

Pemilu Legislatif 3

RRI Padang

22 Desember Ketua 2003

Padang

KPU (

Kota Calon

anggota

Endang Legislatif,

Jumlah

Mulyani, S.H)

Kursi

dan

daeah

pemilihan 4

Radio

Padang 22 Desember Ketua

2003

Padang

KPU (

Kota Peran serta Media

Endang Massa

Mulyani, S.H)

dalam

pemantauan pelaksanaan pemilu Legislatif

RRI Padang

22 Desember Ketua 2003

Padang

KPU (

TVRI Padang

Januari 2003

Ketua

KPU

Padang

(

Anggota Legislatif Kota Verifikasi

Endang Legislatif

Mulyani, S.H)

dan

Endang persyaratan

Mulyani, S.H) 6

Kota Pencalonan

calon

TVRI Padang

Februari

Ketua

KPU

2004

Padang

(

Kota Massa kampanye

Endang

Mulyani, S.H) 8

RRI Padang

Februari

Ketua

KPU

2004

Padang

(

Endang dan

Mulyani, S.H) 9

RRI Padang

Maret 2004

Kota Aturan

Ketua

KPU

Padang

(

kampanye pelanggaran

kampanye Kota Pendistribusian

Endang logistik Pemilu

Mulyani, S.H) 10

TVRI Padang

Maret 2004

Ketua

KPU

Padang

(

Kota Tata

Endang Pencoblosan

Mulyani, S.H)

cara dan

penghitungan suara pada

pemilu

Legislatif 5 April 2004 Sumber : KPU Kota Padang

C. TATAP MUKA DAN INTERAKTIF Sosialisasi dalam bentuk tatap muka dan interaktif serta simulasi dilakukan dalam beberapa kegiatan yang masing-masing kegiatan di koordinatori oleh anggota KPU Padang sebagai koordinator wilayah, bekerjasama dengan Dinas inforkom Kota Padang, antara lain yaitu : 1. Sosialisasi untuk masyarakat/pemilih. a) Sosialisasi dalam bentuk tatap muka/dialog dan simulasi yang diikuti oleh LPMK, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, RT/RW, Ninik Mamak (KAN), Alim Ulama, Cerdik Pandai, Partai Politik, pegawai kecamatan dan kelurahan, diselenggarakan pada :

 Tanggal 25 Agustus 2003 di Kecamatan Lubuk Begalung, materi yang disampaikan Partai Politik dan Pemilu tahun 2004 dengan narasumber Ketua KPU Kota Padang dan Kepala Dinas Infokom Kota Padang  Tanggal 18 Oktober 2003 di Aula Dinas Infokom, materi yang disampaikan Peran serta Kempik mewujudkan suasana kondusif menjelang Pemilu tahun 2004 dengan narasumber Ketua KPU Kota Padang yang diwakli oleh Ketua KPU Kota padang dan Kepala Dinas Infokom Kota Padang.

b) Simulasi Tata Cara Pemungutan Suara di TPS oleh KPU Kota padang yanbd dikoordinatori oleh anggota KPU Kota padang bekerjasama dengan Dinas Infokom Kota Padang dibeberapa lokasi, antara lain :  Tanggal 17 Februari 2004 di halaman Balaikota Padang dengan sasaran Pejabat dan PNS di lingkungan Pemko Padang, yang dihadiri oleh Ketua KPU (Endang Mulyani, S.H) Kota Padang, Walikota Padang (H. Os Yerli Asir). Sekda Kota Padang (Drs. Muchlis Sani), Kepala Dinas Infokom Kota Padang (Hiptonius), dan para Asisten serta Kepala dinas lainnya dijajaran Pemerintahan Kota Padang.  Tanggal 17 Februari 2004 di RTH Imam Bonjol dengan sasaran masyarakat Kota Padang yang dihadiri oleh Ketua KPU Kota padang, Kepala dinas Infokom, serta Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.  Tanggal 24 Februari 2004 di Gedung Bagindo Aziz Chan dengan sasaran peserta Rakerda Pemilu 2004 Ketua PPK, PPS, Lurah dan KPPS se-Kota Padang yang dihadiri oleh Ketua KPU Kota Padang, Walikota Padang, dandim dan kapoltabes Kota Padang serta jajaran muspida lainnya.  Tanggal 26 Februari di LP Muaro Padang dengan bekerjasama dengan Mahasiswa KAMMI Sumbar dengan sasaran para penghuni lembaga (napi) yang mempunyai hak pilih yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota

Padang ( Yuliwan rajo Ameh, S.H ), mahasiswa KAMMI dan dinas Inforkom Kota Padang. c) Selain kerjasama dengan Dinas Infokom, sosialisasi juga dilakukan dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain antara lian :  Sosialisasi untuk mahasiswa kerjasama dengan BEM Fak. Sospol Unand di Kampus Unand Limau Manis tanggal 29 Oktober 2003 dengan materi Kampanye di kampus, dan sebagai narasumbernya Ketua KPU Kota Padang ( Endang Mulyani, S.H) serta Kepala Kesbang Linmas Kota Padang ( Drs. Syafrizon Hakim )  Sosialisasi untuk partai Politik dan calon anggota legislatif di Dekranasda tanggal 3 November 2003, dengan materi Verifikasi Parpol dan Calon Legislatif oleh Ketua dan anggota KPU Kota Padang.  Sosialisasi untuk jajaran pemantau pemilu bekerjasama dengan Radio Padang FM tanggal 22 Desember 2003 dengan narasumber Ketua KPU Kota Padang (Endang Mulyani, S.H).  Sosialisasi di Auditorium Unand Jati Padang tanggal 30 Maret 2004 dengan materi Suara perempuan berharga, perempuan bersikap menghadapi Pemilu 2004 dengan narasumber Ketua KPU Kota Padang (Endang Mulyani, S.H) dan Doses Sospol UNAND (DR. Rani Emilia)  Sosialisasi dibeberapa bank di Kota Padang antara lain di BPD, BII, BI dan BNI dengan narasumber Ketua KPU Kota Padang. d) Sosialisasi di 11 kecamatan se-Kota Padang, bekerjasama dengan Dinas Infokom Kota Padang, dilaksanakan pada :  Tanggal 24 Februari 2004 di halaman Kantor Camat Padang Barat yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota padang ( M. Daniel Arifin, S.E)

 Tanggal 25 Februari 2004 di SD Tanah Air Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota padang ( M. Daniel Arifin, S.E)  Tanggal 25 Februari 2004 di depan Mesjid Raya Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah yang dihadiri oleh Ketua KPU Kota padang ( Endang Mulyani, S.H)  Tanggal 28 Februari 2004 di halaman kantor Camat Nanggalo yang dihadiri oleh Ketua KPU Kota padang ( Endang Mulyani, S.H)  Tanggal 2 Maret 2004 di halaman kantor Camat Padang Selatan yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang ( Ir. Yosrizal Efendi)  Tanggal 2 Maret 2004 di halaman BRI Unit Kec. Lubuk Begalung yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang ( Ir. Yosrizal Efendi)  Tanggal 4 Maret 2004 di halaman kantor Camat Pauh yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang ( Ir. Yosrizal Efendi)  Tanggal 4 Maret 2004 di halaman kantor Camat Lubuk Kilangan yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang ( Boiziardi, AS, S.H)  Tanggal 5 Maret 2004 di halam kantor Camat Kuranji yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang (Yuliwan Rajo Ameh, S.H)  Tanggal 6 Maret 2004 di halaman kantor Camat Bungus Teluk Kabung yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang ( Ir. Yosrizal Efendi)  Tanggal 6 Maret 2004 di halaman kantor Camat Padang Timur yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang ( Ir. Yosrizal Efendi) e) Sosialisasi di 103 kelurahan di Kota Padang dimulai sejak 15 Februari s/d 3 April 2004 dalam bentuk tatap muka, dialog dan diskusi dengan masyarakat. Kegiatan difasilitasi oleh Camat, PPK, PPS dan Lurah setempat yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Padang selaku koordinator wilayah. f) Sosialisasi untuk pemilih pemula juga dilakukan dibeberapa SMU di Kota Padang yang dilaksanaan pada tanggal 15 s/d 31 Maret 2004 g) Sosialisasi untuk penyandang cacat netra dilakukan di panti tuna netra di Kalumbuk.

D. KERJASAMA DENGAN LSM, ORMAS, KAMPUS DAN KOTA PADANG

PEMERINTAH

Kerjasama dengan LSM dalam melakukan sosialisasi Pemilu adalah dengan lSM Jembatan, dimana yang menjadi sasaran adalah masyarakat nagari Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LSM Jembatan adalah tatap muka. Kerjasama yang dilakukan oleh KPU Padang dengan Ormas, antara lain dengan Dharma Wanita Pemerintah Kota Padang, KAN dan Instansi Swasta (Bank). Kerjasama Sosialisasi juga dilakukan dengan sekolah (SMU/SMK) dan BEM Unand dimana KPU menjadi Nara Sumber dalam suatu Seminar. Kerjasama KPU dengan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Informasi dan Komunikasi adalah pembuatan CD dan peragaan kegiatan secara langsung proses rapat pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2004. Bentuk kegiatan ini dilakukan oleh KPU Padang dan Dinas Inforkom di 11 Kecamatan. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini KPU Kota Padang selain bekerjasama dengan pihak-pihak seperti tersebut di atas, KPU Kota Padang juga bekerjasama dengan 60 orang relawan yang berasal dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Kota Padang. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi Pemilu 2004 ini antara llain : 1. Paradigma Pemilu Tahun 2004 2. Organisasi penyelenggara Pemilu (KPU, PPK, PPS dan KPPS) 3. Sistem Pemilu 4. Partai Politik peserta Pemilu 5. Tata cara pencoblosan 6. Suara sah dan tidak sah

Jika kita dilihat dari hasil Pemilu Legislatif 5 April 2004, maka jumlah suara sah adalah sebanyak 71,74 % dari 374.039 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS Sedangkan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 71,7 % dari 525.012 pemilih yang terdapat dalam DPT (sudah termasuk pemilih susulan).

BAB VII PROSES PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU

A. PENYUSUNAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE Guna penyelenggaraan kampanye yang tertib dan taat hukum maka pelaksanaan kampanye di Kota Padang dilaksanakan dalam beberapa tahap : Tahap penyusunan jadwal kampanye dilakukan dengan mempedomani daerah pemilihan yang ada di Kota Padang, dimana di kota padang terdapat 5 daerah pemilihan : Pertama, Daerah Pemilihan (DP) Padang I yaitu Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara,, Kedua, Daerah Pemilihan (DP) Padang II yaitu Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo. Ketiga, Daerah Pemilihan (DP) Padang III, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. Keempat, Daerah Pemilihan (DP) Padang IV, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Dan Kelima, Daerah Pemilihan (DP) Padang V yaitu Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Tahap selanjutnya Penetapan Lokasi kampanye dilakukan dengan mengundang semua komponen partai politik yang diwakili oleh ketua tim kampanye masing-masing parpol, Panwaslu Kota Padang, pemerintah daerah Kota Padang, Poltabes Padang, Kodim Kota Padang dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Dekranasda Sumbar, dimana dalam pertemuan tersebut dibahas rancangan jadwal kampanye dan bedah peraturan kampanye serta kesepakatan bersama untuk melaksanakan kampanye yang taat dalam koridor â&#x20AC;&#x153;Pemilu Badunsanakâ&#x20AC;?.

B. PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU OLEH PESERTA Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2004 dimulai dengan Pemberian jadwal yang telah disepakati oleh seluruh Parpol peserta Pemilu yang ada di Kota Padang, Kemudian pelaksanaan Kamoanye diserahkan kepada Parpol Untuk mengunakan sesuai jadwal dan daerah pemilihan yang ada, sebelum pelaksanaan kampanye parpol akan meminta STTP pelaksanaan kampanye kepada Poltabes Kota Padang (1 hari sebelum pelaksanaan kampanye) yang nantinya akan ditembuskan kepada KPU Kota Padang, dari STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye) tersebut, KPU Kota Padang akan

melaksanakan monitoring penyelenggaraan kampanye, dalam pelaksanaan monitoring jika terdapat indikasi pelanggaran ringan dilapangan seperti, lewat dari waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan rapat umum maka biasanya tim Monitoring akan langsung mengingatkan kepada penanggungjawab kampanye agar segera dihentikan dilapangan. Pelaksanaan kampanye ada pada tabel berikut :

TABEL 9 PELAKSANAAN KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK NO. URUT

NAMA PARPOL

PNI MARHAENISME

PBSD

PBB

NAMA NO. STTP PENANGGUNG JAWAB

BENTUK KAMPANYE

Khaidir

Rapat Umum

Syahbudin

Rapat Umum

TEMPAT KAMPANYE

HARI/TGL

JURKAM

Lap. Balai Baru

JUMLAH PESERTA (Orang)

1. Khaidir

1. Saidal B 2. Nursyamsi Nurla

125

FAS. TEMPAT KAMPANYE

FAS. KHUSUS YG DIGUNAKAN

PELK. MATERI KAMPANYE

Lap Masyarakat 27

Lap. Opel Lubuk Buaya

Jumat/19 Mar 04

3. Syafran 4

MERDEKA

Ismed Syam

Rapat Umum

Lap. Bola Pemuda Seberang Padang

Kamis/18 Mar 04

1. Marlis 2. Abdulah

500

3. Uni Djan

Lap.Milik Masy. Koto Tangah

Lap.Milik Pemuda Sebrg padang

- Visi Dan Misi PBB - Syariat Islam

- Visi Dan Misi Partai Merdeka - Ekonomi Kerakyatan

- Visi Dan Misi Partai Merdeka

4. Ismed Syam 28

PPP

Nazaria

Chairul Indra

Kholis

Rapat Umum

Sabtu/20 Mar 04 Lap.Dekat Jalan Garuda Dadok Tunggul Hitam

Lap.Pasie Nan Tigo

Lap. Bola Balai Baru

1. Ir. Nasrizal Muhammad

2. Unijan 3.Nazaria

Jumat/12 Mar 04

1. Soedirman Moenir

300

2. Chairul Indra

Jumat/19 Mar 04

1. Muzahar Hayat

200

2. Bustami.J

lap.Indah Theater Ulak Selasa/23 Mar 04 Karang

1. Muzahar Hayat 2. Sabaruddin Herman

100

3. Jamaris Zein 6

PPDK

PPIB

PNBK

DEMOKRAT

PKPI

PPDI

Nofrizal SH Yazid Bahar

Rapat Umum Rapat Umum

Lap Balaidrom Lap. Imam Bonjol

Lap. Milik Masy. Tunggul Hitam

Lap.Milik Masy. Koto Tangah

Lap. Milik Masy.Kuranji

Lap.Milik Masy. Ulak Karang

- Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

- Visi dan Misi PPP - Pendidikan

- Visi dan Misi PPP - Ekonomi Kerakyatan

- Visi dan Misi PPP - Ekonomi Kerakyatan - Isu Pendidikan

Minggu/28 Mar 04

1. Nofrizal SH

Milik Pemda

Visi dan Misi Partai

Sabtu/20 Mar 04

2. Afrizal 1. H.Anwar Datuk

Lap.Milik Kodim

- Visi Dan Misi PPDI

2. Syahril BB

- Isu Pendidikan Murah Bagi Masy.

3. Zulkifli

- Peningkatan Ekonomi Rakyat

4. Amir Rustam 5. Afendi, BA 42

PPNUI

Burhanuddin RS

Rapat Umum

Lap.Matador Air Camar Minggu/21 Mar 04 Pdg.Timur

1. Drs.Roswarni Nurhadi

Lap.Milik Masy.

- Visi Dan Misi PPNUI

Pdg.Timur

Lap.Milik Masy. Air Camar

2. Syofludin 3. Aprijon, S.Ag

- Peningkatan Ekonomi Rakyat Kecil

4. Nelly Mardiah 5. Mahyuddin, S.Ag 13

PAN

H.Burhanuddin

Rapat Umum

Lap.Belakang SMP 24 Lubeg

Jumat/12 Mar 04

1. Patrialis

800

2. Asli Chaidir

Lap.Milik Masy. Lubeg

- Materi perjuangan Spin Off - Isu Buruh/Tenaga Kerja

3. Yusfik Helmi

- Pendidikan - Visi dan Misi PAN

Suharman Chan

Rapat Umum

Lap.Bola Belakang PJKA

Sabtu/13 Maret 04

1. Patrialis Akbar

400

2. Irdamsyah

Lap.Milik PJKA

- Materi Perjuangan Spi9n Off - Isu Buruh/Tenaga Kerja

3. Asli Chaidir 4. Ambia B. Boestam

- Pendidikan - Visi dan Misi PAN

5. Mawardi.L 10

Nurhaidi

Teja Mulkam

Rapat Umum

Lap.Bola Balai Baru

Lap.Opel Lubuk Buaya

Minggu/14 Mar 04

Senin/15 Maret 04

1. Patrialis Akbar 2. Asli Chaidir

300

Lap.Milik Masy. Kuranji

- Isu Buruh/Tenaga Kerja - Pendidikan

3. Hendrik Magaret

- Visi dan Misi PAN

4. Mawardi Lubis

- Isu Spin Off

1. H. Masdi Arif 2. Kasman

500

3. Hendra Dupa, S.Pd

Lapangan. Milik Masy. Koto Tangah

- Visi dan Misi PAN - Perkenalan Caleg PAN Koto Tangah - Musik

4. Ir.Hj.Huyana Surianti 5. Irman S.Ag M.Pd 39

Asli Chaidir

Rapat Umum

Jalan Depan Kantor PAN

Sabtu/27 Mar 04

1. Asli Chaidir

500

2. Patrialis Akbar 3. Ambia B Boestam

PKPB

PKB

PKS

Chairul Ikhwan

Khairul Ikhwan

Rapat Umum

Lapangan.Belakang Sumatex Subur

Lap. Kampung Dalam Pauh

Lap. Bola Simp. Tinju

Sabtu/13 Maret 04

1. Hardison

400

2. Muhidi

Jalan Raya Hal. Kantor PAN

Lap.Milik Masy. Luki

- Visi dan Misi PAN - Pendidikan Masyarakat - Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

- Visi dan Misi PKS - Rencana Kampanye Door To Door - Pendidikan Pemilih

Senin/15 Maret 04

Selasa/16 Mar 04

1. Hardison

1. Edy Zanur

150

100

2. Mahyeldi

Lap.Milik Masy. Pauh

Lapangan. Milik Masy. Nanggalo

- Visi dan Misi PKS - Pembekalan Kampanye Door To Door

- Visi dan Misi PKS - Pembagian Togas Kampanye Door To Door

PBR 43

PDI PERJUANGAN

Zuliasni

Rapat Umum

Lap. Imam Bonjol Padang

Minggu/14 Mar 04

1. Sucipto 2. Djanas Raden

800

Lap. Milik Pemda

- Visi dan Misi PDIP - Pendidikan Pemilih

3. Sutrisno 4. Piter Susanto

- Isu Tenaga Kerja

5. Yeni S Tanjung 31

Zuliasni

Rapat Umum

Lap. Samping SMP 24 Lubuk Begalung

Selasa/23 Mar 04

1. Djanas Raden 2. Aidul Gusfur

100

3. Maruli S

Lapangan. Milik Masy. Lubeg

- Visi Dan Misi PDI Perjuangan - Perkembangan PDIP Waktu Rezim Orde Baru

- Perjuangan Spin Off

4. Joni S 19

PDS

GOLKAR

Panji Alam

Rapat Umum

Lapangan. Bola Simp. Mutiara Padang Besi

Lap. Labuhan Tarok Bungus T.Kabung

Minggu/14 Mar 04

1. Panji Alam

400

2. Fahmi Idris

Lap.Milik Masy. Luki

- Reformasi

3. Azwir Dainy Tara 4. Zailis Usman Senin/15 Maret 04

1. Zailis Usman

- Visi Dan Misi Golkar - Pendidikan Pemilih 200

2. Alias Lasin

Lap. Depan TPI

- Visi Dan Misi Golkar - Isu Tenaga Kerja & Pengganguran - Usaha Kecil & Menengah - Musik

Panji Alam

Rapat Umum

Lap. SKEP Mato Air

Senin/15 Maret 04

1. Afrizal

250

2. Azwir Dainy Tara

Lap. SKEP Mato Air Pdg. Selatan

- Visi Dan Misi Golkar - Isu Tenaga Kerja & Pengganguran - UKM - Musik

Panji Alam

Rapat Umum

Lap. Samp.Ktr Camat Pauh

Selasa/16 Mar 04

1. Afrizal 2. Zailis Usman

200

Lap.Milik Masy. Pauh

3. Titi Nazir Lubuk

- Visi Dan Misi Golkar - Isu Peningkatan Ekonomi Masyrakat - Musik

4. Amiruddin 14

Panji Alam

Rapat Umum

Lap. Porkab Kurao Pagang

Rabu/17 Mar 04

1. Aulia Rahman

400

2. Zailis Usman

Lap.Milik Porkab

- Visi Dan Misi Golkar - Peningkatan Ekonomi Rakyat - Usaha Kecil Dan Menegah - Musik

Panji Alam

Rapat Umum

Lap.Indah Theater

Kamis/18 Mar 04

1. Syahrul Ujud

400

2. Panjia Alam

Lap.Milik Indah Theater

- Visi Dan Misi Golkar - Peningkatan Ekonomi Rakyat

3. Sawir Taher 4. Sri Sejati Zulkarnain

- Musik

5. Zailis Usman 6. Nurkasni 16

Panji Alam

Rapat Umum

Lap. Komplek Pemuda Gurun Laweh

Rabu/24 Mar 04

1. Aulia Rahman

400

2. Titi Nazif Lubuk 3. Zailis Usman

Lap. Milik Masy. Gurun Laweh

- Visi Dan Misi Golkar - Peningkatan Ekonomi Rakyat - Isu Pendidikan

4. Sawir Taher 44

Panji Alam

Rapat Umum

Lap. Pemuda balai Baru Kuranji

Sabtu/27 Mar 04

1. Azwir Dainy Tara 2. Aulia Rahman

200

Lap. Milik Masy. Balai Baru

- Visi Dan Misi Golkar - Peningkatan Ekonomi Rakyat - Isu Pendidikan

PATRIOT PANCASILA

PSI

PPD

Ramon Kamong

Rapat Umum

Lap. Prk.Karakah Dpn. Selasa/16 Mar 04 Mushalla Samratul Ikhwan

1. Don Jamalus Jamal 2. Hj.Hilda Lukman 3. Kol.Purn.Amir Syarifudin 4. Abbas Manan

PELOPOR 45

Lap. Milik Masy. Parak Karakah

- Visi Dan Misi PPD - Isu Mengangkat Pendidikan - Musik

B. PENEGAKAN ATURAN KAMPANYE Penegakan aturan kampanye dilakukan dengan 2 metode; yang pertama adalah dengan melakukan teguran lisan dan tulisan apabila pelanggaran yang dilakukan baru pada tahap awal , selanjutnya dengan melakukan skorsing dan peghentian kampanye bila teguran pertama tidak diindahkan. Adapun bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai politik selama melaksanakan kampanye dan sanksi yang diberikan sebagaimana dipaparkan dalam tabel dibawah ini :

TABEL 10 PELANGGARAN DALAM KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 5 APRIL 2004 DI WILAYAH KOTA PADANG

NO 1

PARTAI PDIP

PELANGGARAN -

Pemasangan alat peraga di Tugu jam Ria Padang

SANKSI YANG DIBERIKAN Peringatan I (Lewat Surat)

Baru

PBB

PAN

Bundaran President Teater

Jalur Tengah Khatib Sulaiman

Pemasangan alat peraga di Trafik Light B Azis Chan

Tugu Simpang Tinju Lapai

Pemasangan alat peraga (bendera) di Atas Pos

Peringatan I (Lewat Surat)

Polisi Simpang Aru 4

PKPI

Pemasangan alat peraga (Bendera) Dijalur hijau K

Peringatan I (Lewat Surat)

Sulaiman 5 P

Pemasangan alat peraga di Simpang Ratulangi

Peringatan I (Lewat Surat)

Pemasangan alat peraga di Taman Ujung Jembatan

Peringatan I (Lewat Surat)

Demokrat 6

P Golkar

Purus.

PKPB

Pemasangan alat peraga di Taman Ujung Jembatan

Peringatan I (Lewat Surat)

Purus.

PIB

Pemasangan alat peraga di Tugu Simpang Tinju

Peringatan I (Lewat Surat)

Lapai 9

PKS

Pemasangan alat peraga (Bendera) Dijalur hijau

Peringatan I (Lewat Surat)

Khatib Sulaiman

P Merdeka

Bundaran Depan DPRD Sumbar

Pemasangan alat peraga (Bendera) Dijalur hijau

Peringatan I (Lewat Surat)

Khatib Sulaiman 11

P Patriot

Pemasangan alat peraga (Bendera) Dijalur hijau

Peringatan I (Lewat Surat

Pancasila

PBR

Khatib Sulaiman

Pelaksanaan kampanye diluar jadwal (Rapat umum

Pembubaran kampanye

di lapangan Kuranji) Sumber : KPU Kota Padang

STRATEGI

DAN

PENDEKATAN

YANG

DIGUNAKAN

AGAR

KAMPANYE BERLANGSUNG TERIB DAN AMAN Dalam pelaksanaan kampanye partai politik yang berlangsung dari tanggal 3 Maret sampai dengan 2 April 2004, ditingkat Kota Padang berjalan dengan tertib dan aman. Hal ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak (Partai Politik, Poltabes Kota Padang, pemerintahan daerah Kota Padang, KPU Kota Padang dan masyarakat Kota Padang) untuk melaksanakan kampanye secara damai dan badunsanak. Dalam mewujudkan kampanye damai dan badunsanak ini KPU Kota Padang melakukan pendekatan dengan semua pihak, terutama pendekatan kepada partai politik sebagai peserta Pemilu dan juga pendekatan kepada Poltabes Kota Padang dan juga Pemerintahan Kota Padang. Strategi dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan secara berkala dengan partai politik sebagai peserta Pemilu, Poltabes Kota Padang dan juga pemerintahan Kota Padang serta Panwas Pemilu Kota Padang, terutama dalam hal pemberian penjelasan dan pemahaman mengenai Keputusan KPU yang mengatur mengenai peraturan kampanye yang meliputi penjadwalan, pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran kampanye.

KERJASAMA DENGAN LEMBAGA TERKAIT

Pelaksanaan Kampanye tidak terlepas dari kerjasama dengan lembaga terkait, dimana proses awal dilaksanakan oleh Poltabes Kota Padang dalam menerbitkan SSTP yang dikeluarkan 14 hari seelum pelaksanan kampanye sesuai dengan aturan Kampanye yang ada, kemudian monitoring dan pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Padang, Kesbang Linmas Kota Padang dan KPU Kota Padang sendiri dalam pengawasan administrasinya sampai pada tahap pemberian sanksi yang penetapannya oleh KPU dan Pelaksanaanya oleh KPU dan Panwaslu.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGAJUAN CALON, PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON LEGISLATIF

A. PEMBERIAN PENJELASAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TENTANG TATA CARA PENGAJUAN CALON LEGISLATIF Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan pedoman bagi KPU dan jajarannya sampai KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan serta verifikasi berkas calon legislatif pada pemilihan umum 2004. Keputusan tersebut diatas perlu diberitahukan dan disosialisasikan kepada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004. Komisi Pemilihan umum Kota Padang dalam rangka mensosialisasikan dan memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu dengan cara mengundang partai politik tersebut pada tanggal 13 Desember 2003 di hotel Bumi Minang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 24 partai politik peserta pemilu diantaranya : 1. PNI Marhaenisme 2. Partai Buruh Sosial Demokrat 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Merdeka 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 7. Partai Perhimpunan Indonesia barua 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 9. Partai Demokrat 10. Partai Keadilan Dan Persatuan 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 12. Partai Persatuan nahdlatul ummah Indonesia 13. partai Amanat Nasional 14. Partai Karya Peduli Bangsa 15. Partai Kebangkitan Bangsa 16. Partai Keadila Sejahtera 17. Partai Bintang Reformasi

18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19. Partai Damai Sejahtera 20. Partai Golongan Karya 21. Partai Patriaot Pancasila 22. Partai Sarikat Indonesia 23. Partai Persatuan Daerah 24. Partai Pelopor Disamping dihadiri oleh partai politik peserta pemilu 2004, KPU Kota padang juga mengundang Pemerintahan Kota padang beserta jajarannya dan Panwas Pemilu Kota Padang.

B. PENGAJUAN DAFTAR CALON LEGISLATIF Pendaftaran calon legislatif oleh masing-masing peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang di mulai tanggal 22 s/d 29 Desember 2003. Sebelum proses pendaftaran dimulai, maka sebelumnya didahului oleh pengambilan formulir pendaftaran calon yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing partai politik peserta pemilu. Pengambilan formulir yang dijadwalkan dari tanggal 9 s/d 19 Desember 2003, pada pelaksanannya penyerahan formulir tersebut kepada partai politik dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 19 Desember 2003. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 9 s/d 11 KPU Kota Padang bersama dengan KPU Kabupaten/kota dan KPU Propinsi se-Sumatera Barat di undang oleh KPU pusat dalam rangka rapat teknis yang dilaksnakan di hotel Sahid Jaya Jakarta. Pengambilan formulir ini dilakukan di kantor KPU Kota Padang, sebagai pelaksana kegiatan ini adalah staf sekretariat KPU Kota Padang di bawah koordinasi Sekretaris KPU Kota Padang, Selanjutnya pada tanggal 22 â&#x20AC;&#x201C; 29 Desember 2003, merupakan jadwal dari partai politik peserta pemilu 2004 untuk menyerahkan berkas calon anggota legislatif kepada KPU Kota Padang. Dalam pelaksanaannya pada tanggal 29 Desember 2004, barulah seluruh partai politik peserta pemilu 2004 menyerahkan seluruh berkas calon legislatifnya ke KPU Kota Padang yang di antarkan dan diserahkan lansung oleh pimpinan partai politik itu sendiri. Sebagai partai yang menyerahkan berkas calon legislatifnya yang pertama adalah partai Golongan Karya pada jam 10.00 Wib dan partai yang paling akhir menyerahkan berkasnya adalah partai Sarikat Indonesia yaitu pada jam 24.56 Wib tanggal 29 Desember 2003.

Dalam kegiatan menerima berkas tersebut, KPU Kota Padang membentuk 5 (lima) tim yang di koordinir oleh masing-masing anggota KPU dan dibantu oleh sekretariat KPU Kota Padang. Adapun 5 tim yang menerima berkas partai politik tersebut sebagimana ditampilkan dalam tabel berikut :

TABEL 11 NAMA-NAMA TIM YANG MENERIMA BERKAS PARTAI POLITIK DI KPU KOTA PADANG

TIM

NAMA

BERKAS PARPOL YANG DITERIMA 3

1. Yuliwan Rajo Ameh, S.H

1. PNI MARHAENISME

2. Siti Ramanah

2. PBSD

3. Herdoando

3. PBB 4. PARTAI MERDEKA 5. PPP

1. M. Daniel Arifin, S.E

1. PPDK

2. Ances Kurniawan, SSTP

2. PPIB

3. Wilyosman

3. PNBK 4. Partai Demokrat 5. PKPI

1. Boiziardi. AS, S.H

1. PPDI

2. Zulkifli

2. PPNUI

3. Anshor Nababan

3. PAN 4. PKPB 5. PKB

1 4

2 1. Ir. Yosrizal Efendi

3 1. PKS

2. Bainir Syamsur, S.H

2. PBR

3. Waldi

3. PDS 4. Golkar 5. PDIP

1. Endang Mulyani, S.H

1. Patriot Pancasil

2. Drs. S. Yanuar

2. Partai Sarikat Indonesia

3. Jhoni Syofinal

3. Partai Persatuan Daerah

4. Hendriyanto

4. Partai Pelopor

5. Riki Hendra Putra Sumber : KPU Kota Padang

Masing-masing partai politik mengajukan berkas sebanyak 710 berkas dengan rincian sebagai berikut : TABEL 12 JUMLAH BERKAS YANG DISERAHKAN PARTAI POLITIK No

Partai Politik Peserta Pemilu 2004

Jumlah dokumen yang diajukan

PNI Marhaenisme

11 berkas

PBSD

32 berkas

PBB

35 berkas

Partai Merdeka

25 berkas

PPP

37 berkas

PPDK

26 berkas

PPIB

43 berkas

PNBK

22 berkas

Partai Demokrat

29 berkas

PKPI

28 berkas

PPDI

15 berkas

PPNUI

19 berkas

1 13

PAN

48 berkas

PKPB

29 berkas

PKB

38 berkas

PKS

54 berkas

PBR

51 berkas

PDIP

31 berkas

PDS

9 berkas

Partai Golongan karya

54 berkas

Parati Patriot Pancasila

25 berkas

Partai Sarikat Indonesia

22 berkas

PPD

18 berkas

Parati Pelopor

9 berkas

Total Dokumen Calon

710 berkas

Sumber : KPU Kota Padang

C. PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN CALON LEGISLATIF Kegiatan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota legislatif di KPU Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2003 s/d 5 Januari 2004. Pemeriksaan dan verifikasi tersebut didasarkan pada keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat daerah Privinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota. Adapun hal-hal yang diteliti dari dokumen calon yang diajukan oleh prtai politik peserta pemilu 2004 sebagaimana yang diatur dalam lampiran keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 adalah sebagai berikut : 1. Formulir Model B

: Surat pencalonan untuk pemilihan umum anggota

DPR/DPRD propinsi/DPRD Kabupaten/Kota. 2. Formulir Model BA

: Lampiran surat pencalonan untuk pemilihan umum

anggota DPR/DPRD propinsi/ DPRD kabupaten/Kota. 3. Formulir Model BA 1

:Lampiran

surat

Pimpinan/Wilayah/Daerah/Cabang Partai Politik.

pernyataan

Dewan

4. Formulir Model BB

: Surat pernyataan kesedian menjadi calon anggota

DPR/DPRD provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota 5. Formulir Model BB 1

: Daftar riwayat hidup calon anggota DPR/DPRD

propinsi/ DPRD kabupaten/kota 6. Formulir Model BB 2

: Surat pernyataan cakap berbicara, membaca,

menulis dalam bahasa indonesia 7. Formulir Model BB 3

: Suarat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai

dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita Proklamai 17 Agustus 1945 8. Formulir Model BB 4

: Surat pernyataan bukan bekas anggota organisasi

terlarang Partai komunis indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat lansung ataupun tidak lansung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya 9. Formulir Model BB 5

: Surat keterangan tempat tinggal

calon anggota

DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/Kota 10. Formulir Model BB 6

: Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 11. Formulir Model BB 7

: Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani

dari dokter penguji rumah sakit yang diberi ijin pemerintah 12. Formulir Model BB 8

: Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih

13. Formulir Model BE

: Daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

dalam pemilihan umum 2004 14. Mengisi formulir daftar kekayaan 15. Fotocopi Kartu Tanda Anggota partai politik yang masih berlaku 16. Pas photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. 17. Fotocopi ijazah yang dilegalisir

Penelitian dan verifikasi terhadap dokumen calon legislatif yang diajukan oleh partai politik dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu penelitian/verifikasi adminisrtarif dan penelitian/verifikasi faktual.

a. Penelitian dan Verifikasi Administratif Penelitian secara administratif terhadap dokumen calon legislatif yang diajukan oleh partai politik dipusatkan di gedung dekranasda provinsi Sumatera Barat di jalan Rokan No 1 Padang yang berlangsung dari tanggal 30 Desember 2003 s/d 5 Januari 2004. Dalam melakukan penelitian dan verifikasi tersebut KPU Kota padang membentuk 5 (lima) tim yang terdiri dari anggota KPU dan staf sekretariat KPU Kota Padang dengan membagi 5 (lima) partai yang ada, diantaranya sebagai berikut : 1. Tim I, sebagai penanggung jawab adalah Yuliwan Rajo Ameh, SH yang memeriksa dokumen dari calon Partai Marhaenisme, PBSD, PBB, Partai Merdeka, PPP. 2. Tim II, sebagai penanggung jawab adalah M. Daniel Arifin, SE yang memeriksa dokumen dari calon PPDK, PPIB, PNBK, Partai Demokrat, PKPI 3. Tim III, sebagai penanggung jawab adalah Boiziardi.AS,SH yang memeriksa dokumen dari calon PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, PKB 4. Tim IV, sebagai penanggung jawab adalah Ir. Yosrizal Effendi yang memeriksa dokumen dari calon PKS, PBR, PDIP, PDS, Partai Golongan Karya. 5. Tim V, sebagai penanggung jawab adalah Endang Mulyani, SH yang memeriksa dokumen dari calon Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, PPD dan Partai Pelopor.

b. Penelitian dan Verifikasi Faktual Sedangkan penelitian faktual terhadap dokumen calon yang diajukan oleh partai politik dilakukan dengan melakukan croscek pada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan suatu dokumen, seperti : 1. Terhadap ijazah dilakukan pada Diknas dan sekolah yang bersangkutan 2. Terhadap Keterangan kesehatan dilakukan pada rumah sakit yang berwenang mengeluarkannya 3. Terhadap keterangan dari Pengadilan dilakukan di pengadilan yang berwenang mengeluarkannya tersebut 4. Terhadap mereka yang berstatus PNS dilakukan pada instansi mana ia bekerja

Pada tanggal 6 Januari 2004 dilakukan penyampaian kekurangan kelengkapan dokumen calon yang diajukan oleh partai politik yang bertempat di gedung Dekranasda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh seluruh partai politik, Panwaslu Kota Padang, 54

Walikota Padang yang diwakili oleh Kakan Kesbanglinmas, Poltabes Kota Padang yang diwakili Kasat Intel dan dari pers. Pada waktu itu diberikan penjelasan kepada partai politik berkenaan dengan kekuarangan berkas yang mereka

miliki dan untuk

perbaikannya diberikan waktu dimulai dari tanggal 7 s/d 19 Januari 2004. Dalam perjalannya partai politik dapat memenuhi kekurang lengkapan dokumen calon yaitu mulai tanggal 14 s/d 19 Januari 2004. Pada tanggal 20 s/d 26 Januari 2004 KPU Kota Padang melakukan kembali penelitian dan verifikasi terhadap kekuranglengkapan maupun terhadap keseluruhan dokumen calon yang diajukan oleh partai politik. Kekurangan kelengkapan administrasi oleh calon anggota DPRD antara lain : foto, legalisir izajah, surat keterangan kesehatan, bio data, surat keterangan tidak pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri.

D. PENETAPAN CALON UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN Pengumuman hasil daripada penelitian dan verifikasi calon anggota legislatif untuk DPRD Kota Padang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2004 yang bertempat di gedung Bagindo Azis Chan Padang. Dalam acara tersebut dihadiri oleh jajaran Muspida Kota Padang, Pimpinan Partai Politik di Kota Padang, Panwas Pemilu Kota Padang, PPK dan PPS se- Kota Padang, LSM dan pers. Adapun hasil dari penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sebagimana yang termuat dalam Keputusan KPU Kota Padang Nomor 10/SK/KPUPDG/I-2004 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

TABEL 13 DAFTAR JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD KOTA PADANG PEMILU 2004

No Urut

Partai Politik

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

PNI Marhaenisme

PBSD

PBB

Partai Merdeka

PPP

PPDK

PPIB

PNBK

Partai Demokrat

PKPI

PPDI

PPNUI

PAN

PKPB

PKB

PKS

PBR

PDIP

PDS

Partai Golongan Karya

Partai Patriot Pancasila

Partai Sarikat Indonesia

PPD

Partai Pelopor

JUMLAH

531

172

703

Sumber : KPU Kota Padang Berdasarkan SK KPU Kota Padang No. 10/SK/KPU-PDG/I-2004 ditetapkan nama-nama calon tetap anggota DPRD Kota padang untuk Pemilu 2004 seperti tabel berikut ini :

TABEL 14 DAFTAR CALON TETAP ANGOTA DPRD KOTA PADANG No. Partai 1

Partai

PNI MARHAENISME

PDG 1

PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

PARTAI BULAN BINTANG

No. Urut 1 2 3

Nama Samir Tjan ( L ) Junaidi ( L ) Kasidi S.Pt ( L )

PDG 2

1 2

Zuandi ( L ) Yosida Anggaraini S.si ( P )

PDG 3

Usmawati. N,SE ( P )

PDG 4

1 2 3

HM. Aguslim ( L ) Titien Gusri Salwanti SH ( P ) Welly A.md

PDG 5

1 2

Dahlil, SH ( L ) Afrinal ( L )

PDG 1

1 2 3 4

Suharman ( L ) Toto Wardianto, SE ( L ) Syamsu ( L ) Alfonso ( L )

PDG 2

1 2 3 4 5 6

Tanius Zubir ( L ) Hanafi Zen ( L ) Desrizal Nurdin ( L ) Susrida M. SH ( P ) Amy Zamzami ( P ) Helen Astora ( P )

PDG 3

1 2 3

Sukandar, BA ( L ) Zufriadi ( L ) Drs. Tahdiwar ( L )

PDG 4

1 2 3 4

Sudirman Chan ( L ) Benny Maroza ( L ) Yulisman Bakar ( L ) Vivi Sandra ( P )

PDG 5

1 2 3 4 5 6

Chaidir ( L ) Efrizal ( L ) Hidayati, SE ( P ) Ronald ( L ) Boy Hendri ( L ) Mila Syarma ( P )

PDG 1

1 2

Busyarni Evandry DT.RJ.Batuah ( L ) Drs. Zulkifli Azis ( L )

PARTAI MERDEKA

3 4

Nurhayatis ( P ) Herawati ( P )

PDG 2

1 2 3 4 5 6

Syahbudin BSW ( L ) Anasrul Leo, SH ( L ) Masrial S.Ag ( L ) Meiliza Kasfie ( P ) Helmi Darmon,SH ( L ) Jamaris Sp ( L )

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7

Saukani Bsc ( L ) Jafri S.Ag ( L ) Zul Akmal S.Sos ( L ) Zaitul Ikhlas ST ( L ) Yulisman SP ( L ) H. Yunizar Paraman, BA ( L ) Yesmidar ( P )

PDG 4

1 2 3 4

Dra. Yasnida Syamsudin ( P ) Drs.M.Lutfi ( L ) Yusrizal ( L ) Syafri Syam SE ( L )

PDG 5

1 2 3 4

Ir. Aziz Chan MS ( L ) Rita Elinda A.md ( P ) Musfir, SM.SH ( L ) Asnimar Parlodji ( P )

PDG 1

1 2 3 4

Afdal ( L ) Amrizal,SH ( L ) Sekar Sari S.Pd ( P ) Jasmi S.Pd ( P )

PDG 2

1 2 3 4 5

Nazarya ( L ) Syarifudin, SH ( L ) Sultami ( L ) Faisal Rahman,SH ( L ) Gusni Eni Herlina,SH ( P )

PDG 3

1 2 3 4 5 6

Supirman Mansur ( L ) Mairizal Maas ( L ) Irsat NR ( L ) Ali Umar Nurta.CH.N ( L ) Desi Arlina ( P ) Zaidir Adnan ( L )

PDG 4

1 2 3 4

Drs H Ismed Syaf ( L ) Azuwardi ( L ) Syafirdaus Syafri ( L ) Desis Mayulianti ( P )

Doni Yarzal ( L )

PDG 5

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI INDONESIA

2 3

Yuhendra,SH ( L ) Yenni S.Pd

Maidestal Hari Mahesa (L)

2 3 4 5 6

Helda Warsi Yasin (P) H. Hamdan Anwar SH (L) Mahdi Andrianto (L) Bagindo Ali Amran S.Sos.I (L) Silvia Sismona, S.Pd (P)

PDG 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Drs. Fadhlun Nafi (L) Yuliarti Spd (P) A. Aziz RB (L) Jawardi, SE (L) Berta Dewina S.Hut (P) Syafrizon, SPd (L) Siska Wahyuni, SE,S.Pd. A.md. ( P) Fauziah Barlis (P)

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7

Ir. Priyanto (L) Syafril (L) Edwar, SH (L) Zamzami YS (L) Syafril Wahab (L) Zuraini S.Ag (P) Rika Yunita A.Ma (P)

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sabarudin Herman S.Sos (L) Irma Melita, SE (P) Engky Alexander (L) Drs.Hanafi Nurdin (L) Ilza Fatri S.Sos (P) Asril. SAg (L) Ir.Suryani (P) Syafrul Nasution (L) Roslaini, A.Ma (P)

PDG 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Zulfadli Tanjung (L) Guswil Munir (L) Herlina (P) Rustam (L) Amin Ibrami, SH (L) Nofrida Yenti (Neti Loden) (P) Swastaman Loeis (L) Eli Bertida (P)

Ir. Zulefriko (L)

2 3

Ir. Etin Rostini (P) Nursima, BE (P)

PDG 1

PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU

PDG 2

1 2 3 4

Mohammad Ikhsan (L) Alwi Karmena (L) Jamaludin, BSc (L) Drs. Zainuddin (L)

PDG 3

1 2 3 4 5

Hanafi, SE (L) Fiska Gusman Rj. Mudo (L) Nurda Yulia Wenti, Amd (P) Syaiful SH (L) Isther Fahmi (P)

PDG 4

1 2 3 4 5 6

Surya Fitriyadi, SH (L) Drs. Djedje (L) Wiliesmar Hamid, B.CAN (P) Rinaldi, SH (L) Rudi ,SH (L) Susilawati A.Md (P)

PDG 5

1 2 3 4 5

Drs. Zardisman, BSc (L) Zelvia Yonalia. Z (P) Djamuddin BN (L) Yusmiati (P) Erman Anton (L)

PDG 1

Yoski Saputra, SH (L)

2 3 4 5 6

Esther Yusnitaz, S.Sos (P) Hendri Awansyah, SH (L) Ehsy Andriani, Amd (P) Subandi (L) Aryanto, Amd (L)

PDG 2

1 2 3

Yunasbi (L) Masyur Mahmudi, BSc (L) Mahdi Nawawi (L)

PDG 3

1 2 3 4 5

H.M. Jamal, SH (L) Joniswan (L) Syahril (L) Zuraida (P) Yulius (L)

PDG 4

1 2 3 4 5 6

Ir. Wilhendri (L) Drs. Hambrah Dt. Rajo Basa (L) Lucya Dewita Moechsis SH (P) Suardi. D (L) Desfiar Hanif, SPd (P) Burhani (L)

PDG 5

1 2 3

BGD. Afrizon Susandi (L) H. Syariful Abbas (L) Novemi Radin (L)

PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN

PARTAI DEMOKRAT

4 5 6 7

Syafrizal, RB (L) Joni Bustami (L) Irmanetty, SPd (P) Dini Hazriati (P)

Dj. Bareno (L)

2 3 4

Nurchairul Qadri (L) Syafrinaldi, S.Sos (L) Putri Vivi Andriani (P)

PDG 2

1 2

Willfried S.Sitompul, SH (L) Neva Vioretha, BA (P)

PDG 3

1 2 3 4 5

Yulisman, BE (L) Rifai, Amd (L) Syahril Darmawi (L) Sy. Bahri (L) Asril, SE (L)

PDG 4

1 2 3 4

Kresna Ristrianda (L) Hendri Syah Putra (L) Riyat Harun (P) Elidar (P)

PDG 5

1 2 3

N. M. Linda (Linda Feri Zein) (P) Ismawarnita, SH (P) Bambang Irianto (L)

PDG 1

1 2 3 4 5

Drs. Faizal (L) Zainal Taher (L) Liza Maria, SE (P) Arman Jaya Rajo Kuaso (L) Rukiat (L)

PDG 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Zulherman, SPd (L) Muklizar Indra (L) Burhani Buyung (L) Agus Pramono, SE (L) Apriantoni (L) Linda Hasari, SE (P) Ir. Satriagus SY. (L) Ir. Yurman Dahwat (L)

PDG 3

1 2 3 4 5

Zulfahmi HR. St. Sati (L) Kartono Hidayat (L) Usman Ismail (L) Novery, SH (L) Dasman, SH (L)

PDG 4

1 2

Ir. Yul Tekhnil (L) Gustin Pramona, S.Pt (P)

PDG 1

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

PARTAI PENEGAK DEMOKRASI

3 4 5

Zahirman Zakaria (L) Paula Lindawati. SPd (P) Aznil (L)

PDG 5

1 2 3 4

Jon Roza Syaukani, SH (L) Drs. Surya Jufri (Bitel) (L) Asri M. SE (L) Erizal Rusli Rajo Bujang (L)

PDG 1

Jenita,SH (P)

2 3 4 5

Suhaidi (L) Dra.Tati Sulastri (P) Erry Gusman, SH (L) Nofrizal, SE (L)

PDG 2

1 2 3 4 5 6

Syafrial Oyong (L) Osman Ayub (L) Zainis.SH (P) Yenita SH (P) Drs. Lizarman (L) Zulfardi Syofian (L)

PDG 3

1 2 3 4 5

Nofrizal SH (L) H.Yusrizal Syukur, SE (L) Zizarwan (L) Syahwal, SH (L) Mastilizal (L)

PDG 4

1 2 3 4 5

Hj. Dessy Syafinal Dipl. Ing (P) Roni Putra (L) Syaiful, SH (L) Surya Media, SH (L) Syafrizal, S.Sos (L)

PDG 5

1 2 3 4 5 6 1 2

Nini Zuraida Desri Ayunda (P) Rony Asrico Putra MP (L) Ir. Okdir (L) Alinur, SH (L) Zulkifli, BSc (L) Desi Yuliana, SE (P) Fitri Fidia Ningsih (PR) H.Jery Nasrul, SE

PDG 2

1 2 3 4

Jonsuaidi Dasrizal M.Natsir Nofrida

PDG 3

1 2

Yusminar SH (PR) Fitri Yeni (PR)

PDG 1

PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA

PARTAI AMANAT NASIONAL

PDG 4

1 2

Afendi BA Anton

PDG 5

1 2 3

Amsir Rustam SE Yelita (PR) Ivan Setiawan

PDG 2

1 2

Jafrizal Amd Asril

3 4

Nofyanita Ermawati. BA

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Burhanuddin RS Masdi Eriyas Irwati (PR) Arkadius Ambril Ilyas Gustimaini A.Ma Syofina

PDG 4

1 2 3 4 5

Mahyudin DT Tan Mantari S.Ag Jhon Triatno SPd Nelly Mardiah (PR) Chairul Syah. SE Afrijon, SAg

PDG 5

1 2

Eri Zawardi Umar S.Ag Mansyah

PDG 1

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Erfan Drs. Darwis Daud Drs. Fazril Mulawarman, BA Dwikornida, SH Sandy Sitia Hj. Linda Neyla, SE Asril koto

PDG 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H. Masdi Ardi Kasman, S.Ag Hendra Dupa, S.Pd Irman, S.Ag, M.Pd Febrina Dwi, Amd Salmah Apen Ir. Hj. Yudana Surianti (Nanang) Eri Murti Chaidir oyong

PDG 3

1 2

Usmardi Thareb Dra. Nurmaini Jamal

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

3 4 5 6 7 8 9 10

Edi Zamros Rabu Metyulzaheri Hendrik Margaret, S,Ag Ir. Arfai Masri Nurraini Is, BA Yandri, S.Pd, M.Pd Drs. Isrul Hosen H. Nazir J.Rajo Indo Sutan

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Irdamsyah nazar Syafrizal Gazali Raizul Mailis Dt.Rajo Nando Erwin SH Resti Yulinda Titi Ankrisnayani Yul Afneni Nofrizal SP Drs. H. Idris Ilyas Drs. Weldi

PDG 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

Heri Ramadan Daharuddin Yusfik Helmi Dt. Yang sati Sahir Hujang, SH Zulfi Azwar Rajo Balinduang Zulfirnita Adrison Adnan Ir. Syafril Ulbi Zulva Oktaviodes (Oka) H.Bagindo Bahar H.Syafri St Saidi Muhammad Yunus Amir Syariffudin Ambo Yusni S (PR) Hj. Arhermy Poerwanto

PDG 2

1 2 3 4 5 6

Harizon Febri SE Drs. Rusli Melayu Safran Ir. Zulfikar Agus Salim Desi Armilius SPd (PR) Ir.Aswar

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7

Tarmizi Hj.Harmawati SH (PR) Asmardi Zalmi Rajo ameh Rastian Bacthiar SH Neldawati. SH Syabrina

PDG 1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Zaini Zay Nuzirmen Yanluknur Ir.Rusli Masri MSi Heryawati (PR) Novian Fahlani Ir.Erizal Syaf Adriani

PDG 5

1 2 3 4 5 6

Ilyas Thaha Zulhendra SE Musliar Syofyan Rj Bujang Eli Suharti Amd (PR) Riki Oktavianus S.Kom Novalinda Rusda. ST

PDG 1

Dra Yetti Irawati (PR)

2 3

Rina Arsiyanti (PR) Mulyadi

PDG 2

1 2 3 4 5

Ujang Kasim Febrima Yeni SE (PR) Suardi ST Efinorita (PR) Musril, A.Md

PDG 3

Zamzami, SH

PDG 4

1 2 3 4 5

Drs Doni Ir. Donevi Anas Drs.Ermanus Oktavianus Zaluchu Nila Kusuma SH (PR)

PDG 5

1 2

Aprizal Chandani MS Muhesdawati Amd (PR)

PDG 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Arnedi Yarmen Spd (L) Djunaidy Hendry,ST (L) Rina Yulianti (P) Hidayat, ST. MT. (L) Asrial,SAg. S.IQ (L) Drs. Agus (L) Rahmi Yarni,SH (P) Elsanra Eka Putra,SPd (L)

PDG 2

1 2 3 4 5 6

Nurna Eva Karmila (P) Aljufri,SPd (L) Idrial Idrus, ST (L) Eri Santoso, SE (L) Yuliza, S.Sos (P) Ns. Mira Susanti, S.Kep (P)

PARTAI BINTANG REFORMASI

7 8 9 10 11 12

Muhammad Indra, ST (L) Drs. Muslim Jalal (L) Nizma Hurriah, SAg (P) Muhammad Martin, SE (L) Nursyamsi, SPd.I (P) Nasrul (L)

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hadison, Ssi Apt (L) Siti Zakiah SP (P) Muhammad Ihsan (L) Nursalim A.Ma (L) Dewi Fitriana,S.Psi (P) Amrizal, S.Si (L) Hendrizal S.Sos.I (L) Gusdarmida (P) Hermanita,AMK (P) H.Syafwan, BE (L) Nurdiana Agriana, SPd (P)

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budiman S.Ag (L) Gufron, SS (L) Azimah Nizar,SP (P) Yusril Hasan, SAg (L) Hj.Sjofia Azis (P) Vadria Nofrianita, SS (P) H. Suardi Syukur (L) Atna Winandri (P) Ahmad Danif (L) Edi Rizal Lubis, SH (L) Yong Sasri, Sag (L) Massa, S.IQ (L)

PDG 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Paljariati Yusral, SS (L) Rahayu Purwanti, SP (P) Suhardiman, SPd (L) Khairul Zaman (L) Ramadas, SAg (L) Ridwan,SE (L) Artati, Amd (P) M.Yunus, SAg (L) Muhammad Arif, SAg (L) Dra.Welnerita (P)

PDG 1

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Edison, BSC (L) Drs.Andri Ishaq (L) Ermi Bahar (P) Effendi, SP (L) Yuni Candra (L) Siti Rabiyah, SPd (P) Haryani , AMd(P) Ladia Febrianty, SPd (P)

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PDG 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

H. Syaiful Abrar ( L) Drs. Basyaruddin Tahar, SH (L) Yurman, BA (L) Ramalis, SE (P) Drs. Asri Mukhtar (L) Agustamar, BA (L) Drs.Washirta Fansuri (L) Kartinalis (P) Johni Afrizal (L) Ratni, BA (P) Suburiyadi (L) Yan Eshad (L) Desmayanti, SH (P)

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Drs. Iswandi MN (L) H. Isril Idris (L) Nelly Marzuki (P) Ir. Afma Sasma (L) Ratinas, SH (P) Muardi Chan (L) Sunarti (P) Nur Iskar Bandaro Basa (L) Ardam Anas, SE (L) Salman Al-Farisi, S.Sos.I (L) Nely Oktavia (P)

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H. Hertog Bahar, SE (L) Suhaili Arsyad, BA (L) H.Arlen Arianto, BAC (L) Rahmadanis Putri (P) Syafrizal SF.SIQ.S.Ag. (L) M.Yazid (L) Widya Djamarin (P) Erma Yutati (P) Rika Erawaty, SH (P) Hj. Hirmina Zainita (P)

PDG 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alfi .K (Beben) (L) Amrizal Hadi (L) Ernalis Tanjung (Ena) (P) Fauzan One (L) Rayani Rasyid SE (P) Afridal Zakir (Pak Dal) (L) Jasri Chan (L) Doni Ariandi (L) Hj. Rismayetti (P) Yusrizal (L)

PDG 1

1 2 3 4

Ernie ZN (P) Ir. Donni Djanas (L) Herman Indrawan (L) Drs. Baniamin (L)

PARTAI DAMAI SEJAHTERA

PARTAI GOLONGAN KARYA

Risma, SN (P)

PDG 2

1 2 3 4 5

Nazaruddin (L) Khairas Eka Putra, SH (L) Desyontori Asriel, A.Md (L) Zainal, SH (L) Desrio Putra DT Batuah, ST (L)

PDG 3

1 2 3 4 5 6

Syamsu Rizal (L) Elman (L) Zurliasmi, SH (L) M. Rizal Amin (L) Ermawati (P) Elvi Yanti (P)

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Albert Hendra Lukman, SE (L) Eddy Ilyas (L) Musriyani (P) Delikson Munte, SS (L) Yenti, A.Md (P) Yoesri Tanjung (L) Hasanuddin Aziz, SH (L) Martinus Dakhi, SS (L) Darmawangsa, SE (L) Toga Palty Edward Sinaga (L)

PDG 5

1 2 3 4 5

Aidul Gaspur, A.Md (L) Maruli. S (L) Yusnadi, SH (L) Nurhalena Pihandi (P) Joni S, SH (L)

PDG 1

1 2 3

Elia Pontas Ambarita, SM.Th (L) Solifati Gulo (L) Jenny Christina, SE (P)

PDG 2

1 2

Edelina Sinaga, SPd (P) Fransiscus Hutahuruk (L)

PDG 3

Muhotoma Lumban Tobing (L)

PDG 4

1 2

Ir. Ronald MH. Simbolon (L) Fransiskus Hardin. B (L)

PDG 5

1 2

Tomson Purba (L) Marta Napitupulu, SE (P)

PDG 1

1 2 3 4 5

Z. Panji Alam (L) Drs.Darmawan Tamin (L) Sufiar Zal (Aang Zainal AA) (L) Hj. Johani (P) Hj. Mariama Zul Chaidir (P)

6 7 8

Ir. Efri Darmison (L) Gusfarina, SE (P) Erwan, SH (L)

PDG 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Drs. Mirkadri Miyar, MPA (L) Darmus (L) Jumadi, SH (L) Hj.Yusda (P) Ir. Juski (L) Burhanuddin (L) M. Sidik (L) Mardianus (L) Fifi Suryani, S.S (P) Abdul Syair (L) Herywati Samponi, SH (P) Jalalius, SPd (L) Desmeri, B.Sc (P)

PDG 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Basran Basyir. BA (L) Jamasri (L) Zulhardi, SH (L) Syahril. K (L) Drs. Nofiardi (L) Eva Wilda, S.Sp (P) Mawardi (L) Amranus (L) Ir. Rita Yunalti (P) Zulimarni (P) Dedi Wahyudi (L)

PDG 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Afrizal (L) Baharuddin Hosen (L) Alias Lasin (L) Indra Merdi (L) Hj. Atih Kurniasih (P) Baharuddin AS (L) Aprizal, S.Sos (L) Chandra (L) Nursal (L) Darwis. L (L) Azwin. K (L) Nurjanah (P)

PDG 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yulsirman, SH (L) Syofyan Sar, B.Sc (L) M. Dinul Akbar (L) Darmansyah Siroen,SH (L) Dahrief Thaher Dt R. Salayo, SH (L) Yusmaniar (P) Rustam Janib (L) Hidayat (L) Anizar (P)

PARTAI PATRIOT PANCASILA

PARTAI SARIKAT INDONESIA

Febrian Amien (L)

PDG 1

1 2 3 4

Yulsirwan Jalil (L) Almudazir, SS (L) Ir. Audiansyah Purnomo (L) Eldrin (L)

PDG 2

1 2

Yunaldi, SH (L) Darwas Sipat (L)

PDG 3

1 2 3 4

Irwan Fikri, SH (L) Hendra, BE (L) Ardian Nova, SE (L) Rusmaini Saleh, S.Sos (P)

PDG 4

1 2 3 4 5

Ferdinal (L) Junaida, SH (P) Yose Rizal (L) Andi Irman (L) Masdi, SH (L)

PDG 5

1 2 3 4 5 6 7

Drs. Nurul Hadi (L) Rahendra Putra (L) Eri Yosman (L) Adilsyah, SP (L) Indra Seven Pri (L) Bettrida (P) Octa Rini, A.Md Komp. (P)

PDG 1

1 2 3

Muchti (L) Rusdi (L) Zulfahmi, SBA (L)

PDG 2

1 2

Zulkarnaini (L) Syafria Dalni (L)

PDG 3

1 2 3 4

Drs.M.Yusuf Gunung Ameh (L) Syafruddin, SH (L) Zulmardi, ST (L) Yuli Sabri, S.Sos (L)

PDG 4

1 2 3 4 5

Riswandi (L) Mohd. Hafiz (L) Munsalfiah, SE (P) Wandi Ismetra, SE (L) Ir. Andriandi (L)

PDG 5

1 2 3 4

H. Bahar, SH (L) Haswarman, SH (L) Abdullah (L) Ade Presmawati, BCAN (P)

PARTAI PERSATUAN DAERAH

PARTAI PELOPOR

PDG 1

Edwin Ridwan (L)

2 3

Hj. Jormawati Tarmizi (P) Alia Novita, ST (P)

PDG 2

1 2 3 4

Zulbasri, BE (L) Masri, SH (L) Yusfa, BA (P) Misnidar. SE (P)

PDG 3

1 2 3 4 5

Jamulis Jalil (L) Suhardi Siry (L) Susi Anggraini, SH KN (P) Djusrial (L) Syafrizal (L)

PDG 4

1 2 3 4 5 6

Letkol. Purn. Abbas Manan (L) Ramus Kamang (L) Ade Fitrio (L) Irzam Arifin BAC (L) Dra. Yanti Mardalena (P) Zulvadiyanti, S.Pd (P)

PDG 5

1 2 3

Ir. Herry Alizar (L) Zulkarnaini Codot (L) Sari Oktarini (P)

PDG 1

1 2

Dino Dwi Putra (L) Aisah Nur'asia, SE (P)

PDG 2

1 2 3 4 5 6 7

Syafrial Kani, SH (L) Ujang Turki, SE (L) Zaglul Indra (L) Ikem Seroja, SH (P) Dewi Murni (P) Fitri Yani (P) Sri Yanda, A.Md (P)

PDG 3

1 2

Yecki Indra (L) Rukayah Anwar, SH (P)

PDG 4

1 2

Darmen Adam (L) Ratih Dola Melina, SH (P)

PDG 5

1 2 3

Muasis, A.Md (L) Firlan (L) Ernama Yanti (P)

Sumber : KPU Kota Padang

BAB IX PROSES PEMBUATAN FILM SURAT SUARA

A. VERIFIKASI DAFTAR NAMA CALON SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA OLEH KPU KAB/KOTA DI DAERAH DAN DI JAKARTA. 1. Verifikasi di Daerah Setelah Proses Penetapan Daftar Calon yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang di Hotel Inna Muara pada tangggal 13 Mei 2004, maka proses selanjutnya adalah memverifikasi Nama Calon Anggota DPRD Kota Padang

yang sudah

ditetapkan

tersebut. Hal mana ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan juga gelar atau singkatan nama.

Proses ini dilakukan dengan memanggil para Calon Anggota DPRD Kota Padang yang diwakili oleh Pimpinan Parpol yaitu Ketua dan Sekretaris Parpol yang bersangkutan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2004.

Verifikasi Nama Calon DPRD Kota Padang ini dilakukan dengan cara Pimpinan PArpol (Ketua, Sekretaris Parpol) yang datang ke KPU mencek nama Calon DPRD Kota Padang yang ada dalam Daftar Nama Calon DPRD Kota Padang. Jika terdapat perbaikan â&#x20AC;&#x201C; perbaikan Nama Calon Anggota DPRD Kota Padang yang terdapat dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kota Padang maka perbaikan tersebut harus disertai dengan paraf Pimpinan Parpol yang bersangkutan sebagai bukti bahwa tealh dilakukan perbaikan terhadap

Administrasi, singkatan, maupun gelar Nama Calon Anggota DPRD Kota

Padang yuang ada dalam Daftar Calon.

2. Verifikasi di Jakarta Setelah Proses Verifikasi Calon Anggota DPRD Kota Padang, yang dilanjutkan dengan Pengajuan, Pemerikasaan dan Penetapan Daftar Calon oleh KPU Kota Padang, maka proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi Daftar Nama Calon untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Padang. Verifikasi ini dilakukan sesuai dengan Surat KPU No. 228/15/11/2004 tertanggal 9 Februari 2004 tentang Verifikasi Film Surat Suara Anggota DPRD Propinsi dan Kab/Kota serta konfirmasi /realisasi jumlah TPS dan jumlah pemilih Pemilu 2004.

Validasi Film Surat Suara Anggota DPRD Kota Padang dilakukan di Jakarta bertempat di kantor percetakan Negara pada bulan Maret . Dalam Validasi Film Surat Suara ini, KPU Kota Padang mengecek satu persatu nama Anggota DPRD Kota Padang Per Daerah Pemilihan dan juga mengecek judul nama Surat Suara.

Dalam Validasi Film Surat Suara ini ditemukan beberapa kesalahan antara lain ; 1. Penulisan Nama Calon Anggota DPRD Kota Padang tidak sesuai dengan yang diberikan oleh KPU Kota Padang (tidak sesuai dengan yang tercantum dalam soft copy yang dikirimkan) 2. Penulisan gelar, atau singkatan Nama Calon Anggota DPRD Kota Padang yang juga tidak sesuai dengan penggunaannya 3. Penulisan Judul Surat Suara untuk Kab/Kota mana juga mengalami kesalahan 4. Penulisan Nama Daerah Pemilihan untuk Daerah Pemilihan Kota Padang Validasi KPU Kota Padang dilaksanakan dari pukul 09.00 wib s/d pukul 02.00 WIB. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Validasi Nama Calon selesai dilaksanakan dan sebagai buktinya KPU Kota Padang diberi 1 rangkap hasil Validasi Nama Calon Anggota DPRD Kota Padang.

Daftar nama-nama calon tetap anggota DPRD Kota Padang Pemilu 2004 yang benar yang dijadikan untuk validasi film surat suara adalah yang terdapat dalam SK KPU Kota padang N0. 10/SK/KPU-PDG/I-2004 seperti yang terdapat dalam table 14.

Beberapa perbaikan untuk validasi film surat suara terhadap calon anggota DPRD Kota Padang Pemilu 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 15 PERBAIKAN UNTUK VALIDASI SURAT SUARA No. 1.

DAPIL

Partai Politik

Perbaikan

Padang I

Judul surat suara PBB

Nama (2 nama)

PPIB

Nama (1 nama)

PKPB

Nama (1 nama)

PDIP

Nama (2 nama)

Partai Patriot Pancasila

Nama (1 nama)

Padang II

Judul surat suara

Padang III

Judul surat suara

PBR

Nama (1 nama)

Partai Patriot Pancasila

Nama (1 nama)

Padang IV

Judul surat suara PKS

Gelar (1 nama)

Padang V

Judul surat suara PIB

Singkatan nama (1 nama)

PKPI

Gelar (1 nama)

Sumber : KPU Kota Padang

BAB X PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU

A. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK OLEH KPU KOTA PADANG 1. Pengadaan Barang Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakn aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran. Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara hasil cetak yang berkualitas. Jumlah surat suara yang dicetakpun ditetapkan oleh KPU. Pengadaan surat suara dan perlengkapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh KPU. Prosedur pengadaan surat suara beserta perlengkapannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota pada dasarnya mengacu pada keputusan-keputusan KPU dan juga tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota. Pada pemilu legislatif 5 April 2004 KPU Kota Padang hanya melakukan pengadaan logistik untuk ATK, alat coblos dan bantalan coblos, karena logistik pemilu 2004 lainnya sudah diadakan oleh KPU.

Dalam hal pengadaan logistik oleh KPU Kota Padang sesuai dengan surat KPU, mengingat waktu yang mendesak maka proses pengadaan logistikpun dilakukan dengan penunjukan langsung dan tidak dengan proses tender. Proses penunjukan langsung untuk perusahaan yang akan mengadakan barang untuk KPU Kota Padang juga dilakukan secara transparan. Karena sebelumnya KPU Kota Padang sudah mengumumkan untuk proses tender. Beberapa nama perusahaan pengadaan yang masuk akhirnya diklasifikasi satu persatu dan agar proses berjalan secara transparan empat perusahaan yang memasukkan penawaran yang dipanggil oleh panitia pengadaan barang untuk dilakukan persentasi. Panitia pengadaan barang dan juga panitia pemeriksaan barang beranggotakan pegawai kesekretariatan (PNS). Berhubung perusahaan saling berunjuk gigi, panitia pengadaan barang merasa kewalahan dan meminta dibawa ke rapat Pleno KPU Kota

Padang. Akhirnya KPU Kota Padang memanggil panitia pengadaan barang untuk mempersiapkan pemanggilan terhadap empat perusahaan yang telah memasukkan penawaran tersebut dan dilakukan persentasi dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Padang yang juga dihadiri oleh ketua dan anggota panitia pengadaan barang. Dalam proses persentasi dihadapan KPU Kota Padang, satu perusahaan mundur yaitu CV.Singgalang karena ketidaksiapan untuk mengadakan beberapa barang yang dibutuhkan KPU. Akhirnya persentasi dilanjutkan oleh perusahaan yang tinggal yaitu : 1. CV. Mahadi Pratama 2. PT. Restu Bunda 3. CV. Dannadiyah Dari tiga perusahaan yang persentasi didalam pleno KPU kota Padang ini dua perusahaan yaitu PT.Restu Bunda dan CV. Dannadiyah tidak menampakkan kesiapan dan tidak memberi contoh barang yang ditawarkan. CV. Dannadiyah menawarkan harga cukup tinggi dari tiga perusahaan yang persentasi dengan waktu yang tidak bisa memenuhi target yang diberikan oleh KPU Padang.

PT. Restu Bunda merupakan perusahaan yang penawarannya terendah dari tiga perusahaan yang ada, tapi perusahaan ini tidak menampakkan kesiapan contoh barang yang ditawarkan, dan didalam persentasinya perusahaan ini saling debat dengan rekannya dan tidak mempunyai kata sepakat dalam memutuskan penawarannya kepada KPU Padang. Selanjutnya CV.Mahadi Pratama merupakan perusahaan yang penawarannya berada pada urutan ke dua setelah PT. Restu Bunda. Perusahaan ini menampakkan kesiapannya dalam persentasi dengan membawa contoh barang dan waktu yang ditawarkan pun kurang dari limit waktu yang diberikan oleh KPU Padang.

Dari penilaian tiga perusahaan yang melakukan persentasi tersebut akhirnya KPU Kota Padang menjatuhkan penunjukan langsung kepada CV. Mahadi Pratama. Meskipun demikian setelah proses penunjukan ini dilakukan secara transparan, tetapi dua perusahaan yang kalah dalam persentasi ini mengajukan keberatan kepada KPU Kota Padang dan menyebarluaskan keberatan mereka kepada media massa Kota Padang. Walau demikian KPU Kota Padang tetap pada putusan pleno menetapkan CV.Mahadi Pratama sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh KPU kota Padang, karena proses penunjukan ini telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jumlah nilai ATK, alat coblos dan bantalan coblos yang dikerjakan oleh CV. Mahadi Pratama adalah sebesar Rp 76

182.027.000 (seratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Dan untuk pengadaan ini CV. Mahadi Pratama dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

2. Pendistribusian Logistik oleh KPU Kota Padang Proses pendistribusian logistik oleh KPU Kota Padang mengalami kesulitan, melihat logistik di Kota Padang yang terdiri dari; sebelas kecamatan, seratus tiga kelurahan dan seribu delapan ratus dua puluh enam TPS (data TPS pada Pemilu Legislatif). Hal ini disebabkan karena KPU kota Padang kekurangan staf sekretariat, sehingga pada proses pendistribusian logistik dan juga pengepakan KPU kota Padang melibatkan beberapa relawan yang terdiri dari siswa SMU dan juga mahasiswa serta masyarakat.

Semua proses pengepakan, pensortiran surat suara dan pelipatan surat suara dilakukan di gudang milik pemerintah Provinsi Sumbar yang disewa sebesar lebih kurang Rp 21.000.000 (dua belas juta rupiah) tetapi baru bisa dibayar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena pos biaya sewa gudang yang cukup minim. Proses pensortiran surat suara dan pelipatan surat suara dilakukan digudang KPU dan juga berhubung gudang sudah penuh sesak dengan logistik pemilu KPU Kota Padang menyewa gudang Dekranasda kota Padang perharinya Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama seminggu. Dalam proses pelipatan dan pensortiran ini juga melibatkan Poltabes Padang, dimana Kapoltabes Padang juga memfasilitasi tempat untuk pensortiran dan pelipatan surat suara ini. Selain itu pemerintah Kota Padang juga memfasilitasi tempat dan personil tim urgen Kota Padang untuk membantu pelipatan dan pensortiran surat suara di gedung Bagindo Azis Chan Kota Padang.

Jumlah surat suara yang mesti harus dilipat dan disortir oleh KPU Kota Padang adalah sebanyak Rp. 1.778.563 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah). Yang terdiri dari : -

Surat suara DPR

= 575.021

Surat suara DPRD Provinsi

= 575.021

Surat suara DPRD Kota Padang ; ď&#x201A;§ DP Padang 1.

= 164.534

ď&#x201A;§ DP Padang 2.

= 136.088

ď&#x201A;§ DP padang 3.

= 118.144 77

ď&#x201A;§ DP Padang 4.

= 1122.361

ď&#x201A;§ DP Padang 5.

= 97.394

Setelah proses pelipatan dan pensortiran surat suara selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang adalah melakukan pengepakan surat suara yang dibagi per daerah pemilihan dan juga pengepakan ATK, alat coblos dan bantalan coblos untuk segera didistribusi sementara formulir-formulir berita acara yang baru sampai ke KPU Kota Padang seminggu sebelum pemilu 5 April 2004 juga segera dilakukan pengepakan untuk didistribusikan ke PPS. Tahapan pendistribusian surat suara dan perlengkapan logistik lainnya dibantu oleh mobil Dalmas Poltabes kota Padang dan tiga hari sebelum pemilu 5 April 2004 ada tambahan bantuan mobil dan personil distribusi dari Korem 032 Wirabraja.

Sementara amplop yang diadakan oleh KPU baru sampai ke KPU kota Padang satu hari sebelum pemungutan suara 5 April 2004. Sehingga KPU Kota Padang mengantisipasinya dengan plastik.

Pada tanggal 4 April 2004 jam 12.00 WIB terjadi mis komunikasi antara KPU kota Padang dengan Walikota Padang dalam hal pendistribusian surat suara dimana sesuai jadwal yang telah dibuat oleh KPU Kota Padang bahwa pendistribusian surat suara dan logistic pemilu lainnya akan berakhir pada tanggal 4 April 2004 semalam-malam harinya. Namun karena terjadinya mis komunikasi dimana Walikota Padang memerintahkan Camat dan Lurah ke gudang KPU tanpa koordinasi dengan KPU Kota Padang untuk mengambil Surat suara dan logistik Pemilu, maka kondisi ini mengakibatkan kekacauan terjadi di Gudang KPU Kota Padang. Hal ini mengakibatkan pengambilan Logistik di Gudang KPU Kota padang tidak dapat dikendalikan dan tidak terkontrol sesuai dengan daerah pemilihan, yang akhirnya mengakbatkan terjadinya pertukaran surat suara antar daerah pemilihan. Dengan terjadinya kekacauan dalam pendistribusian surat suara dimana distribusi surat suara terjadi pertukaran daerah pemilihan, sehingga pukul 05.00 wib pada tanggal 5 April 2004 surat suara antar daerah Pemilihan Padang empat tidak kunjung bertemu sebanyak 1.743 surat suara, sehingga akhirnya KPU Kota Padang menggelar rapat pleno KPU Kota Padang yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sumbar untuk membantu pelaksanaan pemilu di 18 TPS di Kel. Jati Baru, dengan SK KPU Kota Padang No. 11/2004. 78

Menjelang siang kondisi ini terus dikoordinasikan kesemua jajaran dan terus melakukan penyisiran surat suara keseluruh TPS-TPS diwilayah Kota Padang dan Alhamdulillah pada pukul 11.00 wib pada tanggal 5 April 2004 seluruh kekurangan surat suara untuk Padang empat dapat ditemukan dan didistribusikan ke 18 TPS Kel. Jati Baru di Kota Padang. Pukul 12.00 Wib KPU Kota Padang melakukan rapat pleno untuk memutuskan melanjutkan penyelenggaraan pemilu yang tertunda di 18 TPS yang ada di kel.Jati Baru tersebut dengan surat keputusan No. 12 tahun 2004 dengan konsekwensi penambahan waktu pemungutan dan penghitungan suara.

Meskipun pendistribusian logistik pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 mengalami sedikit kesimpangsiuran karena adanya surat suara yang tertukar daerah pemilihan, tetapi Alhamdulillah semua permasalahan dapat teratasi dan pemilu dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya.

B. JENIS, JUMLAH DAN WAKTU LOGISTIK DI TERIMA OLEH KPU KOTA PADANG Adapun tabel penerimaan dan distribusi logistic sebagimana tercantum dibawah ini :

TABEL 16 PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK DI KPU KOTA PADANG TGL 2â&#x20AC;&#x201C; 4 - 2004

JUMLAH PEMILIH 525.012

JMLH PPK 11

JMLH PPS 103

JMLH TPS 1846

N O 1

URAIAN LOGISTIK Bilik Suara

YG TELAH DITERIMA 9.060

KEBUTU HAN 10.935

KEKURAN GAN -

Kotak Suara

9.012

8748

Tinta Sidik Jari

4.483

6561

Surat Suara DPR

575.021

577.513

-2.492

Cukup (sudah sampai ke KPPS) Cukup (1 TPS 2 tinta) Rusak 532

Surat Suara DPRD Prov.

575.021

577.513

-2.492

Rusak 241

577.513

-577.513

164.534

102.704

cukup

136.088

141.599

5.511

kurang

118.144

112.303

cukup

112.361

119.174

6.813

97.394

97.549

155

Surat Suara DPRD Padang a. Surat Suara DP Padang 1 b. Surat suara DP padang 2 c. Surat Suara DP Padang 3 d. Surat Suara DP Padang 4 e. Surat Suara DP Padang 5 Surat Suara DPD

577.513

Kurang ( dan rusak 280 ) Cukup (dan rusak 277) cukup

Sampul

2.416

32.920

-30.504

kurang

Berita Acara

Kartu Pemilih

522.749

525.012

-2.263

Sudah dibuatkan kartu pemilih sementaranya.

Komputer

Formulir C6

577.000

525.021

51.979

Cukup (selesai di instal di 11 kecamatan + KPU Kota Padang_ cukup

Formulir C7

2.200 + 12.000

cukup

Daftar Caleg DPR RI (HTM-

18.000

cukup

Kota

KETERANGAN Cukup (sudah sampai ke KPPS)

16 17 18 19 20 21 22

PTH) Daftar caleg DPD Sumbar (HTM-PTH)

Prov.

4.500

cukup

Caleg DPRD Provinsi Sumbar (HTM-PTH) Daftar caleg Kota Padang DP Padang 1 Daftar Caleg Kota Padang DP padang 2 Daftar Caleg Kota Padang DP Padang 3 Daftar Caleg Kota Padang DP Padang 4 Daftar Caleg Kota Padang DP Padang 5 Formulir C1, TI-INFO (per TPS, 1 set : 5 rangkap)

2301

657

574

553

447

194

2.187

Cukup

Buku panduan KPPS

7.500

cukup

33.000

cukup

Buku pedoman KPU (01. 03, 04, 07, 104) Buku panduan kampanye

1.500

cukup

Pamlet pedoman

2.100

Cukup

12.000

cukup

Buku panduan cara penggunaan alat & kelengkapan Administrasi pelaksanaan Pemilu Segel paket A

68.891

Segel paket B

541

Segel paket C

Segel paket D2

27.556

Buku KPU 07

1.500

Formulir Model D Prov

515 set

Cukup

Formulir C 5

11.000 lbr

Cukup

Formulir Lamp 2, C-5

11.000 lbr

Cukup

Formulir lamp 3, C-5

11.000 lbr

Cukup

Formulir Lamp. C-4

11.000 lbr

Cukup

Formulir Lamp 2, C-4

11.000 lbr

Cukup

Formulir Lamp 3, C-4

11.000 lbr

Cukup

Formulir C-3

11.000 lbrs

Cukup

Buku saku KPPS

22.000 lbr

22.000

Cukup

Formulir C1 DPR

Belum ada

Formulir C1 DPD

Belum ada

44 45 46 47

2187 2187 103 103

11 11

Formulir C DPRD Provinsi Formulir C DPRD Kota Padang Formulir D DPRD Provinsi Formulir D DPRD Kota Padang Formulir DA DPRD Provinsi Formulir DA DPRD Kota Padang Formulir D1 DPR

Belum ada

Formulir D1 DPD

Belum ada

Formulir DA1 DPR

Belum ada

Formulir DA1 DPD

Belum ada

Formulir C2 DPRD Prov. Sumbar 1 Formulir C2 DPRD Kota Padang 1 Formulir C2 DPR

26.244

Cukup

Formulir C2 DPD

2.187

Formulir DB DPRD Provinsi

48 49

Formulir DB Kota Padang Formulir DB DPR-DPD

27 buku

Kantong plastik

1.900

Cukup

Karet

3.800

Cukup

Spidol

5.700

Cukup

Ballpoint

3.800

Cukup

Buku panduan entry data hasil pemilihan legislatif besar

Cukup

Buku panduan entry data hasil pemilihan legislatif kecil Panduan teknis pemungutan dan penghitungan suara dan petunjuk pelaksanaan pengisian formulir

Cukup

155

Cukup

300.000

cukup

Brosur tata cara pencoblosan

Sumber : KPU Kota Padang

BAB XI PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PEMBUATAN TPS DAN DISTRIBUSI ALAT ADMINISTRASI KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 1. Pembuatan TPS Setelah terbentuknya KPPS oleh PPS yang berakhir pada Akhir bulan Februari 2004, maka langkah selanjutnya adalah KPPS menentukan TPS dan lokasi TPS. Dalam pembentukan dan penentuan lokasi TPS oleh KPPS ini harus memperhatikan faktor kedekatan tempat tinggal pemilih. Namun pada pemilu legislatif ini yang menjadi kendala bagi KPPS dalam menentukan lokasi TPS adalah karena jarak tempat tinggal antar pemilih yang saling berjauhan, disebabkan pendataan pemilih yang dilakukan oleh P4B berdasarkan pada Blok sensus, sehingga pemilih yang terdaftar per TPS, yang seharusnya dapat memilih pada TPS di RT/RW yang terdekat tetapi justru memilih pada RT/RW yang sangat jauh dari tempat tinggal pemilih.

Pada pemilu legislatif 5 April 2004, tercatat data PPK di Kota Padang berjumlah 11 PPK, PPS berjumlah 103 dan TPS berjumlah 1826, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3 dalam Bab III. Sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara pasal 21 dijelaskan bahwa sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, maka ketua KPPS bersama anggota dan petugas keamanan TPS ditambah dengan saksi dari pasangan calon yang hadir melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Memeriksa TPS dengan perlengkapanya 2. Memasang daftar calon pemilihan umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DRPD Kabupaten/Kota di tempat yang sudah ditentukan yakni pada tempat yang dengan mudah pemilih dapat melihat dan mengetahuinya 3. Menempatkan 4 (empat) kotak berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS 4. Mempersilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kegiatan sebagaimana diatas dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai. Pada umumnya ini telah dilakukan oleh para

petugas KPPS yang ada di Kota Padang sebanyak 1826 TPS, 1 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara 5 April 2004. Mereka mempersiapkan tenda dan tempat serta semua alat-alat yang dibutuhkan di TPS, serta memasang atribut sosialisasi yang nantinya dapat dilihat oleh para pemilih yang hadir di TPS pada tanggal 5 April 2004.

2. Distribusi Alat Administrasi Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam rangka persiapan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara yang jatuh pada tanggal 5 April 2004, dan sesuai dengan Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003 bahwa semua alat kelengkapan atau logistik TPS harus sampai di TPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan dan penghitungan Suara. Dan mengingat pada waktu pendistribusian logistik untuk Pemilu legislatif 5 April 2004 oleh KPU Kota Padang ada sedikit kekacauan, maka proses pendistribusian logistik di tingkat KPU Kota Padang tidak sesuai dengan jadwal yang di atur dalam Keputusan KPU No. 100 tahun 2003. Meskipun demikian Pemilu 5 April 2004 tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya, kecuali pada 18 TPS yang ada di Kelurahan Jati Baru yang mengalami penundaan sampai jam 12.00 WIB, setelah surat suata untuk Daerah Pemilihan Padang 4 ditemukan sebanyak 1.743 surat suara.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 1. Pemungutan Suara Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 5 April 2004 diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan tempat-tempat perwakilan Indonesia diluar negeri yang dilakukan secara lansung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan tugas dan tanggung jawab dari KPPS yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara yang telah dipersiapkan dan disediakan untuk itu. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara disebutkan bahwa dilakukan dalam rapat pemungutan suara oleh KPPS di TPS pada hari Senin tanggal 5 April 2004 yang dimulai pada jam 7.00 Wib s/d 13.00 Wib. Pada sebahagian TPS yang ada di Kota Padang rapat pemungutan suara ini terjadi kemolaran waktu hal ini disebabkan karena kedisiplinan petugas KPPS yang ada dilapangan, sehingga tidak jarang terjadi rapat pelaksanaan pemungutan suara itu dimulai jam 7.30 Wib.

Setelah rapat pemungutan suara dibuka oleh ketua KPPS, maka ketua KPPS mengambil posisi untuk melakukan pengambilan sumpah/janji anggota KPPS yang lain termasuk pihak keamanan TPS, sebelumnya ketua KPPS suadah diambil sumpah/janjinya oleh PPS. Kemudian ketua KPPS melakukan kegiatan pembukaan kotak yang dibantu oleh anggota KPPS yang lain dan memperlihatkan seluruh perlengkapan administrssi yang ada termasuk surat suara kepada para saksi dan pemilih yang hadir. Serta menyampaikan jumlah pemilih yang terdaftar diTPS tersebut. Setelah melakukan pembukaan kotak, maka selanjutnya ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai : 1. Tujuan pemberian suara 2. Jumlah dan jenis surat suara, termasuk jumlah cadangan 2,5 % dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 3. Pemilih yang memberikan suara yang namanya tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan 4. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran 5. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara 6. Tata cara memberikan suara yang benar pad asurat suara 7. Bagaimana pengantian surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebelum pemilih memasukkannya kedalam kotak 8. Sah dan tidak sahnya suara pada surat suara 9. Pemberian tanda khusus/tinta setelah pemilih melakukan pemberian suara. 10. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS

Rapat pemungutan suara yang berjalan di 1826 TPS yang ada di kota Padang berjalan dengan baik dan sukses, tetapi secara teknis dilapangan ditemui adanya surat suara yang tertukar. Misalnya surat suara untuk daerah pemilihan Padang I sampai di TPS daerah pemilihan Padang V dan maupun sebaliknya. Disamping itu pada tanggal 5 April 2004 86

tersebut adanya terjadi penundaan pemungutan suara untuk kelurahan Jati Baru kecamatan Padang Timur, hal ini desebabkan karena sampai jam 05.00 Wib tanggal 5 April 2004 tersebut terdapat kekurangan surat suara khususnya surat suara calon Anggota DPRD Kota Padang untuk daerah pemilihan Padang IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung). Tetapi persoalan tersebut dapat diatasi, sehingga pada jam 10.30 Wib baru dapat dilaksankan pemungutan untuk kelurahan Jati Baru tersebut.

2. Penghitungan Suara Setelah berakhirnya rapat pemungutan suara jam 13.00 Wib (hampir diseluruh TPS terlaksana), maka ketua KPPS beserta anggota KPPS yang lain mempersiapkan segala perlengkapan baik administrasi maupun teknis untuk pelaksanaan penghitungan suara. Pada waktu penghitungan suara di TPS yang dimulai jam 13.00 Wib, dalam perjalannya ditemui adanya surat suara yang tertukar dan dicoblos, terhadap permasalahan ini sebagaimana suarat KPU pusat Nomor 650/15/III/2004 tanggal 5 April 2004 solusinya dengan meminta kesepakatan para saksi dari utusan peserta pemilu. Alhamdulillah saksi dari utusan peserta pemilu apat menerima permasalan tersebut, sehingga penghitungan suara dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penghitungan ulang. Pada waktu pengisian form Model C yang diisi oleh KPPS, dimana karena banyaknya lembaran yang akan diisi dan banyaknya cara pengisian form yang tidak dipahami oleh KPPS, sehingga pelaksanaan itu yang seharusnya selesai jam 16.00 Wib akhirnya dapat diselesaikan pada jam 00.00 Wib.

C. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI TPS KE KPU KOTA PADANG 1. Rekapitulasi hasil penghitungan Suara di PPS Pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPS dilakukan pada tanggal 6 s/d 7 April 2004. Pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPS di dasarkan pada sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS. Pelaksanaan rekapitulasi hasil suara di PPS dihadiri oleh saksi dari partai politik peserta pemilu dan saksi dari peserta pemilu perorangan

( saksi dari calon DPD). Dalam

pelaksanaan rekapitulasi tersebut banyak PPS yang kesulitan dalam mengisi dan memahami form model D.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 12 April 2004. Sesuai dengan keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPS di dasarkan pada sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK. Pelaksanaan rekapitulasi hasil suara di PPK dilaksanakan di kantor camat pada masing masing kecamatan, yang mana kantor tersebut merupakan sekretariat dari PPK tersebut. Pada waktu pelaksanaan itu dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon dan panwaslu tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak ditemui kesulitan, hanya kemoloran waktu yang seharusnya tanggal 14 April 2004 selesai ditingkat PPK,sehingga hasil rekap itu baru diterima di KPU Kota Padang tanggal 21 April 2004. Hal ini disebabkan karena terjadinya kemoloran waktu di tingkat PPS yang seharusnya menyelesaikan rekapnya tanggal 7 April 2004, tetapi baru diterima oleh PPK tanggal 12 April 2004. Disamping itu para saksi yang ada dan hadir pada waktu pelaksanaan rekapitulasi tersebut dari 11 kecamatan yang ada tidak satupun saksi yang mengajukan keberatan.

3. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Kota Padang Pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kota Padang menurut jadwal dan tahapan sebagaimana yang tertera dalam keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 14 April 2004. Tetapi kemoloran waktu yang disebabkan keterlambatan masing-masing PPK menyelesaikan rekapitulasinya, sehingga rekapitulasi hasil perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPDR Kabupaten/Kota tanggal 24 April 2004 dan berakhir tanggal 27 April 2004. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut dilaksanakan di gedung dekransda Sumatera Barat yang terletak di jalan rokan no 1 Padang dan berakhir pada tanggal 27 April 2004 di Kantor KPU Kota Padang. Sesuai dengan keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara yang menjelaskan

bahwa

Pelaksanaan

rekapitulasi

hasil

perolehan

suara

KPU

Kabupaten/Kota di dasarkan pada sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat. 88

Adapun hasil rekapitulasi hasil suara Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota Padang adalah sebagai berikut : A. Perolehan suara untuk DPR TABEL 17 HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPEROLEH PARTAI POLITIK No Urut

Parati Politik Peserta Pemilu

Perolehan Suara

PNI Marhaenisme

857

PBSD

3140

PBB

14160

Partai Merdeka

4834

PPP

27014

PPDK

2381

PPIB

1751

PNBK

1136

Partai Demokrat

43465

PKPI

9077

PPDI

1121

PPNUI

1014

PAN

70341

PKPB

5439

PKB

2396

PKS

79060

PBR

6377

PDIP

11992

PDS

3277

Partai Golongan Karya

68915

Partai Patriot Pancasila

2194

Partai Sarikat Indonesia

2274

PPD

2666

Partai Pelopor

1297

Suara Sah

366.178

Sumber : KPU Kota Padang B. Perolehan Suara untuk DPD TABEL 18 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD

No Urut

Nama Calon

Perolehan Suara

Prof. Mawardi yunus

12363

Irfianda Abidin, SE

20903

Djamaris Yoenus

10094

Drs. H. Zairin Kasim

41055

Afdal, Ssi

14061

Drs. Maswir Dt. Rky. Marajo

9791

Ferry Zein

8726

Deetje Farida Djanas, SH

10374

H. Irman Gusman, SE, MBA

93619

H. Aminuzal Amin Dt R Batuah

10131

Drs. H H.T.B. Muhammad Letter

7280

Ir. Januar Muin

10340

Artati, SH

12308

DR. H. Dasril, M.Ag

16428

Kol. Pur M. Noor, SE Dt. R Pangulu

2917

Ir. Budi Putra, S.IP

8795

Petrison, S.S

6658

Khairul Amri, SE

6045

Drs. Anwar ali Akbar Dt. R. Harimau

3278

Drs. Muchtar naim

15901

Drs. H. Hasan Basri

3552

Drs. Irjen. Pol. Pur. Marwan Paris

3400

Dr. Sawitri Chaernaliza, M.Si

3054

Suara sah

331.073

Sumber : KPU Kota Padang

C. Perolehan Suara untuk DPRD Propinsi TABEL 19 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA UNTUK DPRD PROVINSI

No Urut

Parati Peserta Pemilu

Perolehan Suara

PNI Marhaenisme

871

PBSD

3454

PBB

13383

Partai Merdeka

4901

PPP

27015

PPDK

4142

PPIB

1777

PNBK

1931

Partai Demokrat

36628

PKPI

10942

PPDI

1173

PPNUI

1149

PAN

62111

PKPB

5060

PKB

2421

PKS

72447

PBR

5559

PDIP

10540

PDS

3219

Partai Golongan Karya

63883

Partai Patriot Pancasila

2294

Partai Sarikat Indonesia

3205

PPD

3141

Partai Pelopor

1368

Suara Sah

342.614

Sumber : KPU Kota Padang

D. Perolehan Suara untuk DPRD Kota Padang TABEL 20 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA UNTUK DPRD KOTA PADANG

Partai Politik

Urut

Padang 1

Padang 2

Padang 3

Padang 4

Padang 5

PNI Marhaenisme

332

272

262

152

PBSD

464

548

749

717

736

PBB

1928

3497

4466

2588

1841

Partai Merdeka

419

1177

1709

807

249

PPP

3648

6797

5665

4158

4711

PPDK

380

337

1120

506

244

PPIB

286

211

853

409

265

PNBK

237

200

779

264

353

Partai Demokrat

7745

7554

5242

9532

5982

PKPI

1669

2565

3325

1819

2071

PPDI

107

559

106

208

166

PPNUI

325

251

518

PAN

8428

13817

12319

13546

10498

PKPB

909

995

1837

1493

897

PKB

267

656

470

497

644

PKS

14369

17133

14209

12995

9535

PBR

549

1849

2699

1511

1599

PDIP

1965

1968

1708

3145

1896

PDS

684

670

242

1213

423

Partai

Golongan

9019

16525

9939

14187

13503

Patriot

396

644

446

783

970

Sarikat

381

265

912

642

569

Karya 21

Partai Pancasila

Partai Indonesia

PPD

363

629

370

1052

339

Partai Pelopor

1468

112

165

54.354

80661

Suara sah

69606

73017

57806

335.444

Sumber : KPU Kota Padang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil suara di KPU Kota Padang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, Panwas Pemilu Kota Padang dan Pemantau dari Uni Eropa serta dari pers. Dan hasil Rekapitulasi di KPU Kota Padang meskipun mengalami perpanjangan waktu, hasilnya dapat diterima oleh para saksi yang hadir.

SAKSI, PEMANTAU, PENGAWAS DAN MASYARAKAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

DALAM

Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada pemilu legislatif 5 April 2004 dihadiri oleh para saksi dari partai politik. Adapun saksi yang berada di TPS adalah saksi yang harus membawa surat mandat dari pimpinan partai Politik tingkat Kota Padang, yang harus melaporkan surat mandatnya itu paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara kepada Ketua KPPS setempat. Selain itu untuk pemantau pemilu baik yang datang dari dalam maupun luar negeri juga banyak yang melakukan pemantauan ke TPS-TPS. Pemantau pemilu yang melakukan pemantauan pemlu ke TPS-TPS ini adalah pemantau pemilu yang sudah terakreditasi oleh KPU, dan juga sudah melaporkan keberadaannya ke KPU Kota Padang. Selain saksi dan pematau pemilu panwas pemilu baik di tingkat Kota padang maupun panwas pemilu di kecamatan juga melakukan pemantauan ke TPS-TPS yang ada di Kota Padang.

Pemantauan proses penghitungan suara oleh para saksi, pemantau maupun panwas pemilu, tidak saja hanya ditingkat TPS, tetapi juga berlanjut pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Padang. Dan bagi saksi partai politik yang mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kota Padang harus juga membawa surat mandat dari Pimpinan partai Politik tingkat Kota padang dan diserahkan paling lambat 1 hari sebelum proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kota Padang.

Adapun jumlah saksi yang menandatangani Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Padang adalah sebanyak 8 orang saksi dari 8 partai politik peserta pemilu seperti tabel berikut ini : TABEL 21 NAMA SAKSI DAN PARTAI POLITIK YANG MENANDATANGANI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KPU KOTA PADANG NO

NAMA SAKSI

PARTAI POLITIK

HADISON, Ssi. Apt

Partai Keadilan Sejahera

DELIKSON MUNTHE

PDI Perjuangan

3 4

SABARUDDIN S.Sos Ir. AZIZCHAN, MS

PBB

NOFRIZAL, S.H

PKPI

Drs. FAZRIL

PAN

ZULHERMAN, Spd

Partai Demokrat

AFRIZAL

GOLKAR

HERMAN PPP

Sumber : KPU Kota Padang

BAB XII PROSES PELAKSANAAN PENETAPAN JUMLAH SUARA DAN ALOKASI KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH

A. PENETAPAN JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK, ALOKASI KURSI DAN CALON TERPILIH SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA OLEH KPU KAB./KOTA Setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 5 April 2004, dan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan berakhir di tingkat KPU Kota Padang, maka tahapan selanjutnya adalah penetapan jumlah suara dan alokasi kursi yang didapat per daerah pemilihan yang ada di Kota Padang. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Padang ditetapkanlah jumlah suara sah dan alokasi kursi yang diperoleh per daeah pemilihan sebagai berikut : TABEL 22 JUMLAH SUARA DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KOTA PADANG

No.

Daerah Pemilihan

Jumlah Suara Sah

Jumlah Kursi

Daerah pemilihan I

54.354

7 kursi

Daerah pemilihan II

80.661

11 kursi

Daerah pemilihan III

69.606

9 kursi

Daerah pemilihan IV

73.017

10 kursi

Daerah pemilihan V

57.806

8 kursi

Total

335.444

45 kursi

Sumber : KPU Kota Padang

Untuk lebih jelasnya terlampir tabel jumlah suara sah dan sisa kursi partai politik Pemilu 2004 per daerah pemilihan di Kota Padang, sebagimana tergambar dalam tabel berikut;

TABEL 23 JUMLAH SUARA SAH & SISA KURSI PARTAI POLITIK PEMILU 2004 DAERAH PEMILIHAN PADANG 1 KOTA PADANG NO. URUT

PARTAI POLITIK

SUARA SAH

PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI MERDEKA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN PARTAI DEMOKRAT PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PARTAI BINTANG REFORMASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA

PARTAI GOLKAR

PARTAI PATRIOT PANCASILA

PARTAI SARIKAT INDONESIA

PARTAI PERSATUAN DAERAH

PARTAI PELOPOR

6 7 8 9 10 11 12

332

464

1,928

419

3,448

237 7,745 1,669 107 0

300 286 237 7,745 1,669 107

8,428

0 483

909

267

14,369

267 6,604

909

1,965

684

9,019

684 1,254

396

381

363

89 53,016

89 31,239

267

Jumlah seluruh suara sah Partai Politik

54.354

Jumlah kursi

Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

7.764,857

Angka Pembulatan BPP

7.765

332

286

Sumber : KPU Kota Padang

TOTAL KURSI 7 = (4 + 6)

464

300

JUMLAH

PADANG 1 SISA SISA KURSI SUARA KURSI

TABEL 24 JUMLAH SUARA SAH & SISA KURSI PARTAI POLITIK PEMILU 2004 DAERAH PEMILIHAN PADANG 2 KOTA PADANG NO. URUT

PARTAI POLITIK

SUARA SAH

PADANG 2 SISA SISA KURSI SUARA KURSI 4

TOTAL KURSI 7 = (4 + 6)

PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

548

PARTAI BULAN BINTANG

3,497

PARTAI MERDEKA

1,177

6,797

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PARTAI BINTANG REFORMASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA

PARTAI GOLKAR

6 7 8 9 10 11 12

272

337 211 200 7,554 2,565 559 325

1 -

272

337 211 200 221 2,565 559

13,817

325 6,484

995

656

17,133

656 2,467

1,849

1,968

670

16,525

670 1,859

PARTAI PATRIOT PANCASILA

644

PARTAI SARIKAT INDONESIA

265

PARTAI PERSATUAN DAERAH

629

PARTAI PELOPOR

1,468 80,661

1,468 36,663

JUMLAH

Jumlah seluruh suara sah Partai Politik

80.661

Jumlah kursi Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

7.332,818

Angka Pembulatan BPP

7.333

Sumber : KPU Kota Padang

TABEL 25 JUMLAH SUARA SAH & SISA KURSI PARTAI POLITIK PEMILU 2004 DAERAH PEMILIHAN PADANG 3 KOTA PADANG NO. URUT

PARTAI POLITIK

SUARA SAH

PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI MERDEKA

6 7 8 9 10 11 12

PADANG 3 SISA SISA KURSI SUARA KURSI 4

6 79

TOTAL KURSI 7 = (4 + 6)

749

4,466

1,709

5,665

1,120 853 779 5,242 3,325 106

12,319

251 4,585

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

1,837

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

470

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

14,209

470 6,475

2,699

PARTAI BINTANG REFORMASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA

242

PARTAI GOLKAR

9,938

242 2,204

PARTAI PATRIOT PANCASILA

446

PARTAI SARIKAT INDONESIA

912

PARTAI PERSATUAN DAERAH

370

PARTAI PELOPOR

112 69,606

112 46,404

251

1,708

JUMLAH

Jumlah seluruh suara sah Partai Politik

69.606

Jumlah kursi Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

7.733,777

Angka Pembulatan BPP

7.734

Sumber : KPU Kota Padang

1,708

TABEL 26 JUMLAH SUARA SAH & SISA KURSI PARTAI POLITIK PEMILU 2004 DAERAH PEMILIHAN PADANG 4 KOTA PADANG NO. URUT

PARTAI POLITIK

SUARA SAH

PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI MERDEKA

6 7 8 9 10 11 12

PADANG 4 SISA SISA KURSI SUARA KURSI 4

262

5 262

TOTAL KURSI 7 = (4 + 6)

717

2,588

807

4,158

506 409 264 9,532 1,819 208

1 -

506 409 264 2,230 1,819 208

13,546

518 6,244

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

1,493

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

497

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

12,995

497 5,693

1,511

PARTAI BINTANG REFORMASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA

PARTAI GOLKAR

PARTAI PATRIOT PANCASILA

518

3,145

1,213 6,885

783

PARTAI SARIKAT INDONESIA

642

PARTAI PERSATUAN DAERAH

1,052

PARTAI PELOPOR

165 73,017

165 43,809

JUMLAH

1,213

14,187

3,145

Jumlah seluruh suara sah Partai Politik

73.017

Jumlah kursi Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

7.301,700

Angka Pembulatan BPP

7.302

Sumber : KPU Kota Padang

TABEL 27 JUMLAH SUARA SAH & SISA KURSI PARTAI POLITIK PEMILU 2004 DAERAH PEMILIHAN PADANG 5 KOTA PADANG NO. URUT

PARTAI POLITIK

SUARA SAH

PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT

PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI MERDEKA

6 7 8 9 10 11 12

PADANG 5 SISA SISA KURSI SUARA KURSI 4

152

5 152

TOTAL KURSI 7 = (4 + 6)

736

1,841

249

4,711

244 265 353 5,982 2,071 166

10,498

78 3,272

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

897

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

644

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

9,535

644 2,309

1,599

PARTAI BINTANG REFORMASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA

PARTAI GOLKAR

PARTAI PATRIOT PANCASILA

1,896

423 6,277

970

PARTAI SARIKAT INDONESIA

569

PARTAI PERSATUAN DAERAH

339

PARTAI PELOPOR

85 57,806

85 36,128

JUMLAH

423

13,503

1,896

Jumlah seluruh suara sah Partai Politik

57.806

Jumlah kursi Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

7.225,750

Angka Pembulatan BPP

7.226

Sumber : KPU Kota Padang Setelah tahapan penetapan jumlah suara dan alokasi kursi perdaerah pemilihan, adalah penetapan calon terpilih setiap daerah pemilihan sesuai dengan ketentuanyang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor4 675 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang 100

Pemilu. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Padang hasil Pemilu 2004 ini sesuai dengan system proporsional terbuka dapat dilihat dari perolehan suara terbanyak yang memenuhi BPP. Tetapi setelah dilihat dari perolehan suara dan dihitung dengan BPP ternyata tidak ada satupun calon yang yang telah ditetapkan dalam daftar calon anggota DPRD Kota Padang sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan KPU Kota Padang Nomor 10/SK/KPU_PDG/2004 yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Oleh sebab itu sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 109 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003, bahwa jika suara calon anggota legislative tidak ada yang memenuhi BPP, maka suara dikembalikan ke partai politik dan diberikan sesuai dengan nomor urut yang ada di dalam daftar calon. Pada saat KPU Kota Padang akan menetapkan nama calon terpilih anggota DPRD Kota Padang hasil Pemilu 5 April 2004, banyak gejolak yang terjadi yang dating dari para calon anggota legislative yang mendapatkan suara terbanyak tetapi tidak memenuhi BPP. Dalam hal ini mereka pada umumnya tidak mau memberikan suaranya pada partai politk, karena merasa mereka dirugikan dan telah dibohongi oleh pimpiman partai politik mereka tentang pemahaman terhadap system proporsional terbuka. Bahkan pada umumnya mereka hanya memahami memenuhi atau tidak memenuhi BPP tetapi memperoleh suara terbanyak, artinya mereka dapat duduk. Dan dalam hal ini pimpinan partai politik tidak pernah mensosialisasikan secara transparan tentang keberadaan pasal 109 UU Nomor 12 tahun 2003. Meskipun demikian KPU Kota Padang tetap mengacu pada Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 dan juga UU Nomor 12 Tahun 2003. Oleh sebab itu dari perolehan jumlah suara setiap partai politik peserta Pemilu dan juga jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan maka ditetapkan nama calon terpilih setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kota Padang oleh KPU Kota Padang sesuai dengan hasil rapat Pleno KPU Kota Padang Berita Acara No. 20/BA/KPU-PDG/V-2004 tertanggal 13 Mei 2004 seperti tabel berikut ini :

101

TABEL 28 CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA PADANG NO

NO. URUT PARPOL

NAMA PARPOL

NAMA CALON

NO. URUT DAFTAR CALEG

DAERAH PEMILIH AN

PKS

ARNEDI YARMEN, S.Pd JUNAEDY HENDRY, S.T NURMA EVA KARMILA ALJUFRI, S.Pd IDRIAL IDRUS S.T HADISON, S.Si. Apt SITI ZAKIAH, SP BUDIMAN, SAg GUFRON, S.S PALJARIATI YUSRAL, S.S RAHAYU PURWANTI S.P

12 1 2 3 1 2 1 2 1 2

PDG 1 PDG 1 PDG 2 PDG 2 PDG 2 PDG 3 PDG 3 PDG 4 PDG 4 PDG 5 PDG 5

PAN

H. ERFAN H. MASDI ARDI KASMAN, S.AG USMARDI THAREB Dra. NURMAINI JAMAR IRDAMSYAH NAZAR SYAFRIZAL GAZALI HERI RAMADAN DAHARUDDIN

1 1 2 1 2 1 2 1 2

PDG 1 PDG 2 PDG 2 PDG 3 PDG 3 PDG 4 PDG 4 PDG 5 PDG 5

GOLKAR

Z. PANJI ALAM Drs. MIRKADRI MIYAR, MPA DARMUS BASRAN BASYIR, BA AFRIZAL BAHARUDDIN HOSEN YULSIRMAN, S.H SYOFYAN SAR, BSc

1 1 2 1 1 2 1 2

PDG 1 PDG 2 PDG 2 PDG 3 PDG 4 PDG 4 PDG 5 PDG 5

PPP

MAIDESTAL HARI MAHESA Drs. FADLUN NAFI Ir. PRIYANTO SABARUDIN HERMAN, S.Sos ZULFADLI TANJUNG

1 1 1 1 1

PDG 1 PDG 2 PDG 3 PDG 4 PDG 5

P.DEMOK RAT

Drs. FAIZAL ZULHERMAN, SPd ZULFAHMI HR. St. SATI Ir. YULTEKHNIL JON ROZA SYAUKANI, S.H

1 1 1 1 1

PDG 1 PDG 2 PDG 3 PDG 4 PDG 5

102

PBB

SYAHBUDIN, BSW SAUKANI, BSc Dra. YASNIDA SYAMSUDDIN

1 1 1

PDG 2 PDG 3 PDG 4

PKPI

SYAFRIAL OYONG NOFRIZAL, S.H

1 1

PDG 2 PDG 5

PDIP

ERNIE, ZN ALBERT HENDRA LUKMAN, SE

1 1

PDG 1 PDG 5

JUMLAH

Sumber : KPU Kota Padang

103

BAB XIII PROSES PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI

SK PERESMIAN, PENGGANTIAN CALON TERPILIH DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA.

Setelah penetapan kursi dan calon terpilih angota DPRD Kota Padang oleh KPU Kota Padang, tahapan selanjutnya adalah pelantikan anggota DPRD Kota Padang.. Dalam hal ini KPU Kota Padang berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang dan sekretaris Dewan berhubung pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD hasil pemilu tahun 2004 harus disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji DPRD pelantikan tahun 1999. Dalam hal ini berpedoman dengan surat dari Mendagri No.161815/ORDA tentang peresmian keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2004 tertanggal 30 Juni 2004 yang dilanjutkan pada Gubernur/Bupati/Walikota dan

pimpinan

DPRD

Provinsi/Kab/Kota.

Peresmian

keanggotaan

DPRD

Provinsi/Kab/Kota tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Keputusan Mentyri Dalam Negeri No.155 Tahun 2004 tentang tata cara peresmian, pengucapan sumpah/jani anggota DPRD dan penetapan pimpinan sementara DPRD hasil pemilu tahun 2004 tanggal 31 mei 2004.

Masa keanggotaan DPRD hasil pemilihan umum tahun 1999 disesuaikan dengan masa keanggotaan periode 1999 â&#x20AC;&#x201C; 2004 terhitung sejak pengucapan sumpah/janji anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 2004 untuk periode 2004 â&#x20AC;&#x201C; 2009.

Dan untuk

pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota tetap dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang bersifat yang bersifat Istimewa yang mekanisme dan

teknis pelaksanaanya disesuaikan dengan ketentuan dalam

peraturan tata tertib DPRD masing-masing daerah, termasuk mengenai penandatanganan undangan.

Berdasarkan surat keputusan Mentri Dalam Negeri RI No.155 tahun 204 tentang tata cara peresmian, pengucapan sumpah/janji anggota dan penetapan pimpinan sementara DPRD hasil pemilu tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan surat Mendagri RI c/q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah No.161/815/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal peresmian 104

keanggotaan DPRD Provinsi/Kab/Kota hasil pemilu 2004, maka pada tanggal 15 Juli 2004 bertempat di ruang rapat Sekrtaris Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan pertemuan antara pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat dengan kesepakatan bahwa pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD hasil pemilu 2004 disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan pengucapan sumpah/janji hasil pemilu tahun 1999. Berhubung pelaksaan pengucapan sumpah/janji angota DPRD Kota Padang hasil pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 6 agustus 1999, maka pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Padang hasil pemilu tahun 2004 juga dilaksananakan pada tangal 6 agustus 2004.

Pelaksanaan pengucapan sumpah/janji angota DPRD Kota Padang ini dilaksanakan di Gedung Bagindo Aziz Chan yang dihadiri oleh 45 anggota DPRD hasil pemilu tahun 2004 dan 45 orang anggota DPRD hasil pemilu tahun 1999, serta dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Ketua Pegadilan Negeri Padang, Walikota Padang, dan undangan lainnya yang terdiri dari jajaran Muspida Kota Padang, KPU Provinsi, KPU Kota Padang, Akademisa, Praktisan, Ormas/LSM, Ninik Mamak/para Pemuka Adat dan Wartawan media cetak dan elektronik.

Acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD hasil pemilu 2004 dilaksanakan pada puku 10.00 Wibsampai dengan pulu 12.00 Wib, pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negri Padang, dan kemudian dilajutkan dengan pembacaan pidato Gubernur Sumatera Barat No.171-330-2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

105

BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. ANGGARAN PPKO KPU KOTA PADANG, PPK, PPS DAN KPPS BESERTA REALISASINYA. 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Anggaran KPU Kota Padang yang berasal dari APBN yang tertuang dalam PPKO II untuk Pemilu 2004 berjumlah Rp. 1.145.475.000. Realisasi sampai bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 1.050.452.678,- sesuai dengan pos yang terdapat dalam PPKO. Sampai bulan Oktober 2004 tersebut beberapa pos biaya telah mengalami defisit antara lain :  Pos biaya operasi untuk kegiatan keperluan kantor (listrik, telepon, air, biaya pengamanan).  Pos pemungutan suara untuk kegiatan packing surat suara.  Pos penerangan/penyuluhan/sosialisasi  Pos gedung/inventaris  Pos perjalanan dinas Untuk menutupi kekurangan anggaran pada beberapa pos tersebut di atas, KPU Kota Padang melakukan revisi PPKO, sehingga pekiatan penyelenggaraan pemilu 2004 dapat terlaksana.

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk PPK melalui PPKO II sebesar Rp. 371.253.719,- Dana ini telah direalisasikan oleh PPK untuk kegiatan-kegiatan selama Pemilu 2004 sesuai dengan pos yang terdapat di PPKO.

3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk PPS melalui PPKO II sebesar Rp. 629.515.000,- Dana ini telah direalisasikan oleh PPS untuk kegiatan-kegiatan selama Pemilu 2004 sesuai dengan pos yang terdapat di PPKO.

106

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk KPPS melalui PPKO II sebesar Rp. 3.040.701.000,- Dana ini telah direalisasikan oleh KPPS untuk kegiatankegiatan selama Pemilu 2004 sesuai dengan pos yang terdapat di PPKO.

Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang (Panwaslu Kota Padang) Dana yang dialokasi untuk Panwaslu yang berasal dari APBN sebesar Rp. 236.365.000,- Mekanisme pencairan dana untuk Panwaslu ini langsung masuk ke rekening Panwaslu, yang pengambilannya melalui Bendahara KPU Kota Padang. Dana ini sudah direalisasikan semuanya sesuai dengan pos yang terdapat dalam PPKO. Sedangkan dana untuk Panwaslu Kota Padang y7ang berasal dari APBD tidak melalui KPU Kota Padang tetapi langsung pada Panwaslu, dan berapa besarjumlah bantuan yang diberikan tidak pernah dilaporkan ke KPU Kota Padang.

6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Padang (Panwascam Kota Padang) Besarnya dana yang dialokasikan untuk Panwascam Kota Padang sebesar Rp. 263.045.000,- Mekanisme pencairan dana ini adalah melalui Bendahara KPU Kota Padang. Dana ini telah direalisasikan semuanya sesuai dengan pos dalam PPKO.

B. TRANSFER DANA NON PPKO DARI KPU DAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 1. Dana dari KPU Adanya penambahan dana dari KPU untuk KPU Kota Padang karena dana untuk kegiatan yang dilaksanakan tidak terdapat dalam PPKO II Kota Padang. Penambahan dana tersebut sebagai berikut :  Dana untuk pembayaran uang kehormatan anggota KPU Kota Padang sebesar Rp. 73.500.000, Dana biaya operasional data entri Pemilu presiden dan Wakil Presiden Tahap I sebesar Rp. 17.025.000, Dana untuk biaya pengadaan sampul Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap I sebesar Rp. 14.026.850,-

107

 Dana untuk tambahan biaya operasional KPPS sebesar Rp. 198.806.000. Dana untuk biaya pengadaan sampul Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap II sebesar Rp. 14.612.070,-

2. Dana dari KPU Provinsi Sumatera Barat Dana ini sebenarnya juga berasal dari KPU Pusat namun diserahkan melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, dana ini merupakan tambahan dana yang telah dianggaran oleh KPU Pusat. Dana yang diterima KPU Kota Padang dari KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :  Dana untuk biaya operasional operator data entry Kecamatan se-Kota Padang sebesar Rp. 32.010.000, Dana untuk biaya operasional data entry KPU Kota Padang sebesar Rp. 5.690.000, Dana untuk biaya pelatihan operator data entry Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap I sebesar Rp. 6.300.000,-. Pelatihan dilaksanakan Gedung Dekrenas tanggal 28 s/d 29 Juni 2004.  Dana untuk biaya operasional operasional data entry Pemilu Presiden Tahap II sebesar Rp. 15.865.000, Dana untuk biaya pelatihan operator data entry Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap II sebesar Rp. 4.850.000,-. Pelatihan dilaksanakan Gedung Dekrenas tanggal 13 September 2004.

C. JUMLAH DANA YANG DITERIMA DARI APBD BESERTA REALISASINYA Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004 berasal dari APBN dan APBD. Bantuan yang berasal dari APBD, yang telah direalisasikan antara lain : 1. Dana bantuan operasional KPPS Pemerintah Kota Padang melalui Camat menyalurkan bantuan operasional KPPS sebesar Rp. 50.000,- per TPS pada setiap tahapan Pemilu. 2. Biaya perjalanan dinas Karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas, Pemerintah Kota Padang memberikan bantuan biaya perjalanan dinas Sekretaris dan Bendahara ke Jakarta tanggal 2 s/d 4 Februari 2004 untuk menyampaikan laporan keuangan dan

108

menjemput PPKO II tahun 2004. Jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp. 5.500.000,-

3. Biaya rental kendaraan Biaya rental kendaraan ini diberikan karena terbatasnya anggaranj yang dialokasikan untuk pengangkutan. Biaya ini digunakan untuk merental 3 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mendistribusikan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap I. Jumlah bantauan yang diberikan sebesar Rp. 7.200.000,4. Bantuan biaya sortir Anggaran sortir yang dialokasikan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap I sebahagian sudah terpakai pada Pemilu Legislatif, sehingga anggaran untuk sostir surat suara Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap I berkurang. Setelah mengajukan permohonan bantuan pada Pemerintah Kota Padang, diberikan bantuan sebesar 5.000.000,- Sortir surat suara saat itu dibantu oleh Poltabes, Satpol PP, Islamic Centre dan panti Asuhan Mentawai. 5. Bantuan uang pendaftaran pemilih Banyaknya masyarakt yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar pada Pemilu Legislatif, maka pendataan ulang harus kembali dilakukan khusus bagi masyarakat yang belum terdaftar. Pendataan ulang ini melibatkan BPS, Pemerintah Daerah dan KPU. Karena pada saat pendataan awal yang dilakukan BPS ada dana pendataan sebesar Rp. 500,- per orang, maka untuk pendataan ulang ini atas permohonan KPU, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Rp. 350,- per orang. Total bantuan yang diberikan Rp. 12.011.650,- yang diserahkan pada bendaharawan PKK sesuai dengan jumlah pemilih tambahan di daerah masing-masing. 6. Bantuan rental kendaraan Karena telah habisnya anggaran untuk perjalanan dinas, sementara masih ada kegiatan monitoring persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap II yang harus dilakukan KPU Kota Padang, dengan mengajukan permohonan biaya kepada Pemerintah Daerar Kota Padang, diberikan bantuan untuk rental 3 kendaraan roda 4 sebesar Rp. 4.800.000,-

Total jumlah bantuan yang berasal dari APBD yang telah disetujui Rp. 553.029.014,yang telah direalisasikan pada KPU Kota Padang sebesar Rp. 34.511.650,109

D. FASILITAS DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILU 2004 YANG DIBIAYAI OLEH PEMDA . 1. Bantuan sewa kantor Saat KPU Kota Padang terbentuk, KPU belum mempunyai gedung/kantor sebagai untuk melaksanakan tugas. Atas bantuan dari Pemerintah Kota Padang, memberikan bantuan sewa/kontrak kantor untuk 2 tahun sebesar Rp. 70.000.000,2. Pelaksanaan Sosialisasi Mengingat Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dan dilaksanakan dalam beberapa tahap, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umumnya dan pemilih pada khususnya Pemerintah Kota Padang juga membantu dalam melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi dalam bentuk pertemuan/tatap muka dengan Pegawai Negeri Sipil dan lembaga sosial masyarakat menyampaikan materi yang berkait dengan Pemilu dan melakukan tanya jawab/diskusi. Selain itu sosialisasi dalam bentuk simulasi yang dilakukan di 11 kecamatan dan dibeberapa tempat umum lainnya. Sosialisasi Pemilu 2004 juga dilakukan dengan menggunakan mobil informasi keliling yang menyampaikan informasi tentang Pemilu 2004 melalui pengeras suara di wilayah Kota Padang. 3. Bantuan pakaian seragam Linmas Pemilu 2004 Melalui koordinasi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Padang, pemerintah Kota Padang memberikan bantuan seragam Linmas di tingkatan KKPS, Kelurahan, Kecamatan dan Kota. 4. Bantuan pemakaian gedung. Ada beberapa kegiatan Pemilu 2004 yang dilakukan KPU Kota Padang menggunakan fasilitas Gedung Bagindo Aziz Chan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang antara lain acara sosialisasi untuk PPK, PPS dan KPPS serta acara pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu 5 April 2004. Pemerintah Kota Padang membantu dengan cara memberikan potongan/mengurangi harga sewa gedung dari yang seharusnya dibayarkan. 5. Menyediakan Posko Pemilu 2004 Pemerintah Kota Padang juaga membuat Posko Pemilu yang ditempatkan pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Padang. Dimana di Posko Pemilu ini juga

110

disediakan informasi tentang pemilu dan menghimpun laporan perolehan suara dari kecamatan yang disampaikan oleh camat.

E. KEGIATAN YANG DIFASILITASI OLEH LEMBAGA DONOR

1. UNDP Dalam pelaksanaan Pemilu 2004 yaitu untuk Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahap I, KPU Kota Padang dibantu oleh United Nation Development Program (UNDP) sebesar Rp. 254.293.000,- untuk kegiatan pelatihan pengisian berita acara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap I untuk peleksana pemilu (PPK, PPS dan KPPS). Korrdinator pelaksanaan pelatihan untuk PPK dan PPS adalah KPU Provinsi, KPU Kota Padang sebagai pelaksana yang menyediakan tempat dan peralatan lainnya. Kegiatan dilaksanakan 2 s/d 12 Juni 2004. Pelatihan di tingkat PPK dan PPS dilaksanakan di Kota Padang diikuti oleh peserta dari KPU Kabupaten/Kota lain. Pelatihan untuk PPK dilaksanakan di Gedung Dekrenasda, untuk PPS dilaksanakan di Kantor Camat Koto Tangah. Narasumber untuk kegiatan pelatihan ini dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Padang. Pelatihan untuk tingkat KPPS dilaksanakan di 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta pelatihan adalah ketua KPPS atau salah satu anggota KPPS. Narasumber dalam kegiatan pelatihan ini adalah KPU Kota Padang. 2. IFES Dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, International Foundation for Election System (IFES) berkenan memberikan pelatihan pengisian berita acara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap II untuk PPK dan PPS se-Kota Padang. Kegiatan pelatihan ini berlangsung satu hari tanggal 14 September 2004 di Hotel Bumi Minang Padang. Tempat dan akomodasi lainnya langsung diurus oleh IFES, sementara KPU Kota Padang hanya membayarkan uang transprortasi peserta sebesar Rp. 15.000 per orang, dengan total yang dibagikan Rp. 1.500.000,-

Secara lebih rinci, jumlah dana yang berasal dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan Pemilu 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

111

TABEL 29 ALOKASI ANGGARAN PEMILU 2004 DARI APBN DAN APBD NO. 1.

Sumber APBN

Unit Kerja KPU Kota

Alokasi 1.145.475.000

Padang

Realisasi 1.050.452.678 (bulan Oktober)

APBD

553.029.014

34.511.650

KPU

119.163.920

64.715.000

254.293.000

KPU Prov. UNDP 2.

PPK

APBN

371.253.719

PPS

APBN

629.515.000

KPPS

APBN

3.040.701.000

APBN

198.806.000

236.365.000

263.045.000

(tambahan) 5.

Panwas

Kota APBN

Padang 6.

Panwascam

APBN

Kota Padang Sumber : KPU Kota Padang

112

BAB XV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

A. PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA PEMANTAU Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemantauan Pemilu, pasal â&#x20AC;Ś. KPU Kab/Kota memberikan akreditasi kepada pemantau Pemilu di tingkat KPU Kab/Kota bersangkutan jika pemantau tersebut tidak punya struktur secara nasional, yang artinya belum terakreditasi oleh KPU. Pada Pemilu legislative 5 April 2004 KPU Kota Padang tidak ada melakukan akreditasi terhadap pemantau pemilu 2004. Berpedoman pada keputusan KPU tersebut, maka pemantau pemilu yang melaporkan keberadaanya ke KPU Kota Padang untuk memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu legislative 5 April 2004, ada sekitar 6 pemantau Pemilu yang semuanya tidak terakreditasi oleh KPU Pusat, antara lain : 1. Pemantau Asing dari Uni Eropah 2. Pemantau Asing dari The Carter Center 3. LKIP (Lembaga Kajian dan Informasi Pemilu) 4. Forum Rektor Indonesia (FRI) 5. Jaringan Independent Pemantau Pemilu 6. PCCE (Indnesian Center for Civic Education) UIN Jakarta Untuk itu, 6 (enam) pemantau Pemilu ini tidak ada yang diakreditasi oleh KPU Kota Padang, karena semuanya sudah diakreditasi oleh KPU Pusat. Hanya saja para pemantau ini melaporkan keberadaannya di wilayah KPU Kota Padang, sehingga KPU Kota Padang mengetahui siapa-siapa saja pemantau yang melakukan pemantauan di Kota Padang. Hal mana ini juga akan diinformasikan ke tingkat PPK, PPS sampai KPPS, sehingga kehadiran pemantau Pemilu diketahui oleh penyelenggara Pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS. B. JUMLAH DAN JENIS KASUS ADMINISTRATIF YANG DISAMPAIKAN PANWAS PEMILU KOTA PADANG Kasus-kasus Administratif yang terjadi dalam Pemilu 2004 yang dilaporkan oleh Panwas pemilu Kota Padang pada saat proses pengajuan calon legislative ke KPU Kota Padang sebagai berikut :

113

Partai PIB : 1. Atas nama Ronaldi Putrawan, dengan indikasi pemalsuan surat keterangan kesehatan RS M Djamil Padang, kasus diteruskan kepada penyidik dan secara administrative yang bersangkutan dicoret dari Daftar Calon 2. Atas nama Sistri Wahyuni, dengan indikasi pemalsuan data umur kurang dari 21 tahun, kasus administrative dan yang bersangkutan dicoret dari Daftar Calon. 3. Atas nama Burhanuddun, dengan indikasi pemalsuan data pekerjaan. yang bersangkutan mengisi biodata pekerjaan â&#x20AC;&#x153;swastaâ&#x20AC;?, sebenarnya adalah PNS Pada Deperindag Kota Padang. (dicoret dari Daftar Calon dan kasusnya diteruskan kepada penyidik)

Partai PDK : 1. Atas nama Hasdaryanti, dengan indikasi tidak ditemukan data yang bersangkutan pada SMA tempat yang bersangkutan menyatakan tamat. Dicoret dari Daftar Calon.

Partai Merdeka : 1. Atas nama Maldi Chandra, dengan indikasi pemalsuan surat keterangan kesehatan dan kasus diteruskan kepada penyidik. (dicoret dari Daftar Calon) 2. Atas nama Yuli Helmi Amd, dengan indikasi pemalsuan Surat keterangan Pengadilan. (dicoret dari Daftar Calon).

Partai PKPB : 1. Atas nama Harmita Bahar, dengan indikasi pemalsuan surat keterangan kesehatan. (dicoret dari Daftar Calon) 2. Atas nama Zulhendra SE, dengan indikasi pemalsuan Surat keterangan Pengadilan. (dicoret dari Daftar Calon)

Partai PBSD : 1. Atas nama Suharman, dengan indikasi pemalsuan Legalisir Ijazah SMA. (dicoret dari Daftar Calon).

114

Partai Merdeka : 1. Atas nama Desi Arlina, dengan indikasi pemalsuan Formulir BB 5,6,7,8 milik orang lain (Supirman Mansur) dan kasus diteuskan ke penyidik, juga Supirman Masur yang di indikasikan sebagai â&#x20AC;&#x153;actor intelektualâ&#x20AC;?nya. 2. Atas nama Azuwardi, dengan indikasi pemalsuan Legalisir Ijazah SMA. (dicoret dari Daftar Calon) Partai PPP : 1. Atas nama A. Aziz RB, dengan indikasi tidak tamat SD, SMP (laporan dari masyarakat), tetapi kasus tidak dilanjutkan karena ditingkat penyidik berdasarkan Aturan Pemilu maka yang dinyatakan sebagai persyaratan hanya ijazah SMA. 2. Atas nama Helda Warsih, dengan indikasi Surat Keterangan Polisi tentang kehilangan ijazah meragukan.

Semua indikasi kasus di atas diteruskan kepada Panwaslu Kota Padang. Kemudian dari dari kasus diatas beberapa kasus diteruskan kepada Penyidik (Poltabes Padang) dengan Pelapor Panwaslu Kota Padang dan KPU Kota Padang sebagai Saksi Ahli. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Padang terhadap kasus diatas : 1. Atas nama Supirman Mansur, Bersalah atas kasus pembuatan berkas pencalekan palsu untuk Desi Arlina (BB 5,6,7,8) dan telah diputus PN Padang dengan denda Rp. 600.000,2. Atas nama Desi Arlina, Bersalah atas kasus Penggunaan formulir atas nama orang lain (dirubah dari formulir Supirman Mansur. telah diputus PN Padang dengan denda Rp. 600.000,3. Atas nama Burhanuddin SE, Bersalah atas kasus Pemalsuan data Pekerjaan di dalam formulir Pencalegkan (yang bersangkutan adalah PNS di Deperindag Kota Padang tetapi dalam formulir menyatakan diri swasta). diputus PN Padang dengan denda Rp. 600.000,- dan sebelumnya telah dicoret dari daftar Calon Legislatif Kota Padang. 4. Atas nama Maldi Chandra, Bersalah atas kasus pemalsuan surat keterangan kesehatan, diputus PN Padang dengan denda Rp. 600.000,- dan sebelumnya telah dicoret dari daftar Calon Legislatif Kota Padang.

115

5. Atas nama Ronaldi Putrawan, Bersalah atas kasus pemalsuan surat keterangan kesehatan, diputus PN Padang dengan denda Rp. 600.000,- dan sebelumnya telah dicoret dari daftar Calon Legislatif Kota Padang.

C. JUMLAH DAN JENIS KASUS ADMINISTRATIF YANG DISAMPAIKAN PANWAS KECAMATAN Jumlah dan jenis kasus administrative yang disampaikan Panwas Pemilu Kecamatan ke KPU Kota Padang tidak ada, karena Panwas Pemilu Kecamatan umumnya melaporkan kasus pelanggaran Administratif ke Panwas Pemilu Kota padang, dan selanjutnya Panwas Pemilu Kota padang yang melaporkan ke KPU Kota Padang.

116

BAB XVI PENUTUP

A. KESIMPULAN Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/Kota pada tanggal 5 April 2004 adalah merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dan suatu pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan baik sebagai pendidikan politik bagi masyarakat umum juga KPU sebagai penyelenggara. Namun tentu saja hal ini bukanlah alasan untuk berkurangnya kinerja KPU serta jajaran dalam menyelesaikan tugas serta kewajiban sebagai penyelenggara.

Dan tentu saja ada beberapa catatan penting selama pelaksanaan Pemilu legislatif ini antara lain : 1. Keunggulan a. Memberikan pembelajaran politik dan meningkatkan SDM masyarakat b. Memberikan

pembelajaran

bagi

partai

politik

terhadap

proses

pembelajaran

dalam

pelaksanaaan pemilu yang transparan. c. Bagi

penyelenggara

mengembangkan

pemilu

kreatifitas

dan

memberikan pemilikiran

untuk

tahap

awal

penyelenggaraan pemilu lansung. 2. Kelemahan a. Karena terdesaknya waktu proses rekruiment anggota KPPS tidak memperhatikan SDM, tetapi asal siapa yang mau saja, sehingga dalam pelaksanaanya kurang bertanggungjawab. b. Di Internal partai politik terjadi konflik kepentingan yang disebaban penjabaran UU No. 12 tahun 2003 yang tidak transparan oleh pimpinan parpol. c. Masyarakat

masih

berparadigma

negative

penyelenggaraan pemilu oleh orang-orang independent.

117

terhadap

proses

d. Pendataan pemilih yang dilakukan P4B menurut blok sesnsus justru mengalami permasalahan dalam penempatan masyarakat di TPS-TPS 3. Kendala a. Jadwal pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya tidak berjalan. b. Proses pendistribusian logistic tidak sesuai dengan jadwal mengakibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah tidak siap dalam penerimaan dan pendistribusiannya. c. Permasalahan anggaran yang minim sehingga menimbulkan gejolak di tingakt penyelenggara pemilu di PPK, PPS dan KPPS. 4. Peluang a. Proses pemilu legislatif yang singkat, membuat semua penyelengara pemilu harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, hal ini menjadikan penyelenggara pemilu matang dalam menghadapi kesulitankesulitan yang terjadi di lapangan dan siap dalam mengambil keputusan tersulit. b. Menjadi pembelajaran dalam menghadapi pemilu kepala daerah. c. Masyarakayt semakin matang dan siap dalam menghadapi pemlu lansung dan semakin sadar akan hak politiknya. B. SARAN/ REKOMENDASI a. Proses rektuitmen anggota PPK, PPS, dan KPPS harus mempunyai standar yang jelas, dan sebaiknya punya standar umur karena ini lebih menyangkut kinerja dalam tataran teknis di lapangan. b. Harus adanya dukungan dana dari pemda, untuk itu harus ada aturan yang mengikat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk KPU kab/Kota setiap tahunnya, dimana perlu bagi KPU kab/Kota punya DASK tersendiri, sehingga dana untuk KPU tidak saja hanya bersifat bantuan. c. Di tingkat KPU Pusat, perlu memperhatikan alokasi anggaran untuk KPPS ( jangan terlalu minim)sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah.

118