K A MI S , 2 9 JA NUA RI 2 0 09 SEBUAH REKAM SEJARAH : MATINYA EKSPOR KERETA ANGIN Inilah profil industri sepeda pasca tuduhan dumping Gara-gara sanksi yang dijatuhkan ME, dua pabrik sepeda gulung tikar. Pasar dalam negeri sebenarnya masih sangat luas. Tapi, para eksportir tetap akan menuntut agar sanksi itu dicabut. ----------------------------------------------------------Budi Kusumah, Hendrika Y, Marga Raharja ----------------------------------------------------------Setelah mengalami masa jaya lebih dari lima tahun, industri sepeda kini tak ubahnya pembalap yang nyaris mencapai garis finis, terengah-engah. Soalnya, sejak Masyarakat Eropa (ME) menuding para produsen melakukan aksi dumping, produk Indonesia langsung kehilangan daya saing. Maklum, tuduhan itu telah menyebabkan negara pengimpor mengambil tindakan dengan membebani sepeda yang masuk ke negeri mereka dengan bea masuk dan denda berupa pajak. Jika sebelumnya sepeda Indonesia yang diekspor ke sana bebas dari segala jenis pajak dan bea, sejak 1994 terkena bea masuk sebesar 11,7% plus denda sebesar 28,4%. Akibatnya, seperti yang terlihat pada statistik penjualan ekspor, penjualan sepeda Indonesia ke ME menukik tajam. Jika pada 1992 hingga 1995 si roda dua masih terjual minimal 23 juta unit setahun, tahun lalu merosot hingga tinggal 5,3 juta buah saja alias turun 77%. Padahal, 14 negara anggota ME ini merupakan pasar sepeda terbesar bagi Indonesia. Sebelum penurunan yang drastis itu terjadi, 75% sepeda ekspor Indonesia dijual ke negara-negara tersebut. Kini peran ME cuma tinggal 36% dari total ekspor. Buntut dari gebrakan ME ini sungguh mudah ditebak. Hanya kurang dari setahun, sejak tarif ekstra berupa denda dumping ditetapkan, beberapa produsen terutama yang mengandalkan pasar ekspor -- langsung kelimpungan. Federal Cycle Mustika (FCM) misalnya, yang terkenal dengan sepeda Federalnya, mengundurkan diri karena menganggap bisnis ini tak lagi menguntungkan. Begitupun Toyo Asahi, sejak tahun lalu sudah hengkang dari arena dagang sepeda. "Sebenarnya, sayang juga meninggalkan bisnis ini, karena kami memulainya dari nol. Tapi, apa boleh buat, dengan pajak dan denda sebesar itu, sepeda jadi tak menguntungkan lagi," kata Andi Hendrardi, Direktur FCM. Yang kecil-kecil tanpa pajak pasti menang Betul, sejak dihajar sanksi tuduhan dumping, sepeda buatan FCM tak lagi mampu bersaing dengan sepeda-sepeda produksi Taiwan dan Italia. Tapi, satu hal yang mengherankan Andi, kenapa Italia yang menjual produknya di bawah harga jual Federal tidak dikenai sanksi. Selain itu, FCM juga merasa penasaran dengan tuduhan tersebut. Karena pihaknya tidak merasa menjual lebih murah daripada harga di pasar lokal. Di dalam negeri, FCM menjual sepedanya dengan harga sekitar Rp 150.000 per unit. Ini jelas tak jauh berbeda dengan harga jual ekspornya yang US$ 72. Memang, ada beberapa jenis sepeda yang harganya sangat mahal. Tapi, itu lantaran kelasnya jauh lebih tinggi ketimbang yang diekspor. Model Competition, misalnya, dijual dengan harga Rp 1,25 juta. Kini, karena tak mampu lagi bersaing, FCM bertekad untuk keluar dari ajang bisnis sepeda. Bahkan, beberapa mesin pencetak rangkanya telah ditawar PT Wijaya Indonesia Makmur (produsen sepeda WIM). Jadi tak berbeda dengan nasib produsen sepeda di Malaysia dan Taiwan. Mereka juga, gara-gara sanksi dumping, terpaksa melego mesin-mesin produksinya ke Vietnam dan Srilangka. Tekad untuk mundur ini tampaknya sudah bulat benar. Kendati pemerintah (terutama BKPM), menurut Andi, berusaha membujuk FCM untuk tetap bertahan. Soalnya, bukan cuma di pasar ekspor industri
sepeda kena gebuk. Di pasar domestik pun nasibnya tak lebih baik. Lihat saja buktinya. Di dalam negeri, FCM tidak hanya bersaing dengan sesama produsen besar, tapi juga harus berhadapan dengan bengkelbengkel kecil dan toko-toko yang melakukan perakitan sendiri. "Yang kecil-kecil itu pasti mampu mengalahkan kami, karena mereka tidak membayar PPN yang 10%," kata Andi. Bagi FCM, menutup warung sepeda bukan masalah besar. Soalnya, dulu mereka terjun ke bisnis ini juga lantaran terdesak keadaan. Waktu itu, tahun 1986, pasar sepeda motor sedang berada pada titik terendah. Tak terkecuali penjualan Honda yang diproduksi Federal. Nah, untuk menghindari PHK atas 500 karyawannya, produsen sepeda motor ini melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi sepeda. Ternyata sukses. Hanya dalam waktu dua tahun sepeda buatannya langsung populer di kalangan konsumen. Ini berkat gencarnya promosi yang dilakukannya, yang menghabiskan biaya sampai Rp 2 miliar setahun. Sekarang, ketika langkah si roda dua dihambat sanksi dumping, FCM "dengan senang hati" mundur dari percaturan bisnis. Apalagi, pasar sepeda motor kini sedang marak, sehingga 500-an karyawan dari pabrik sepeda kembali termanfaatkan. "Jadi, kami memang sudah sibuk. Dan, yang penting, tidak usah serakahlah," kata Andi. Pasar lokal sebenarnya masih terbuka lebar Jika FCM bisa dengan mudah membanting setir, lantas bagaimana dengan nasib 200-an karyawan Toyo Asahi? Wallahualam. Yang jelas, beberapa produsen eksportir berusaha mengalihkan pasar mereka dari terkaman sanksi dumping ME. PT Jawa Perdana, misalnya, kini telah memperoleh pasar pengganti, yakni Jepang. Sedangkan WIM, terlihat sedang berkutat menggarap pasar dalam negeri untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Federal. Pasar domestik sendiri, sebenarnya, masih sangat luas untuk digarap. Menurut Andi, populasi sepeda di Indonesia saat ini baru 1:12. Jadi masih jauh di bawah Cina yang populasinya mencapai 1:3,4 atau Belanda yang 1:1,05. Tapi, pengalihan pasar itu tidak menggambarkan eksportir Indonesia menyerah pada tuduhan ME. "Kami sudah meminta agar ME meninjau kembali tuduhan dumpingnya," kata Prihadi, Ketua AIPI (Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia). Selain mengajukan protes langsung ke ME, AIPI juga telah mengadukan penderitaannya pada Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI) Hasilnya? Kita lihat nanti. Yang jelas, pihak KADI sendiri tak tinggal diam. Mereka kini tengah mengumpulkan fakta untuk membuktikan kebenaran tuduhan ME. "Kalau kelak terbukti tuduhan itu tidak benar, kami akan meminta agar ME meninjau kembali keputusannya," kata Taufiek Abbas, Wakil Ketua KADI. ******* Sumber Tulisan (Repost) dari : http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/25/0043.html Archived by “Wyn W Pur� @ issuu.com/info4all/docs/