HR Regulation: Tanggal Penetapan: 14/01/2020
Link: Pengajuan Lembur
http://tiny.cc/intanlembur
Pengajuan Ganti Jam/ Hari
https://tinyurl.com/intangantihari
Pengajuan Mutasi/Promosi/Demosi
https://tinyurl.com/intanperubahanjabatan
Pengajuan Cuti/Absen Kerja
tiny.cc/pengajuancuti
Pengajuan Pengunduran Diri
https://tinyurl.com/intanpengundurandiri
Permintaan Karyawan Baru
http://tiny.cc/permintaankaryawan
Pengajuan Pemindahan Manpower
https://tinyurl.com/intanmanpower
Pengajuan Pelatihan
https://tinyurl.com/intanpelatihan
Pengajuan Uang
https://tinyurl.com/pengajuanuang
Saran & Kritik
https://tinyurl.com/masukanuntukintan
1. I. II. III.
IV. V.
Pengajuan lembur harus diajukan setidaknya 4 jam sebelum jam kerja selesai. ​(Contoh: Karyawan pada umumnya selesai pekerjan jam 16.00, maka kepala bagian masing-masing harus mengajukan jam 12:00) Target kinerja karyawan produksi harus mencapai minimal ​70%​ dari target per jamnya untuk mendapatkan gaji, atau selesainya jumlah Surat Perintah Produksi (SPP) yang tersedia. Jika hasil kinerja karyawan saat jam lembur tersebut tidak diinformasikan kepada pihak Human Resource (HR) yang bertanggung jawab, maka perusahaan tidak akan membayarkan gaji lembur dari hasil kerja karyawan di bagian tersebut. Jika kepala bagian atau personel yang bertanggung jawab tidak mengikut prosedur yang sudah ditentukan oleh divisi Human Resource (HR), maka HRD berhak untuk menolak pengajuan tersebut. Apabila semua prosedur berjalan tanpa pengetahuan dan persetujuan Human Resource (HR) bertanggung jawab, maka divisi yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja tidak akan dihitung gaji lemburan dan dianggap tidak melakukan pekerjaan tersebut. 2.
I. II.
Pengajuan Lembur
Pengajuan Ganti Hari
Pengajuan ganti hari wajib diajukan setidaknya 5 (Lima) hari sebelum penggantian hari tersebut terjadi. (Contoh: Tanggal 25/01 libur nasional, kepala bagian wajib melakukan pengajuan minimal tanggal 20/01) Jika kepala bagian atau personel yang bertanggung jawab tidak mengikut prosedur yang sudah ditentukan oleh divisi Human Resource (HR), maka kepala bagian Human Resource (HR) berhak untuk menolak pengajuan tersebut.
III.
Apabila semua prosedur berjalan tanpa pengetahuan dan persetujuan Human Resource (HR) bertanggung jawab, maka divisi yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja tidak akan dihitung gaji lemburan dan dianggap tidak melakukan pekerjaan tersebut. 3.
I. II. III. IV. V. VI.
VII.
VIII. IX.
Proses pengajuan mutasi/promosi/demosi akan melewati proses dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan untuk dokumentasi tergantung kepada kepentingan perusahaan. Divisi HRD berhak mengembalikan pengajuan oleh kepala bagian jika dinilai dokumen, atau data yang disajikan tidak mencukupi. Hanya kepala bagian yang mempunyai wewenang untuk mengajukan mutasi/promosi/demosi karyawan. Proses mutasi/promosi/demosi akan melewati masa probasi minimal 3 bulan untuk penilaian kinerja karyawan tersebut. Kenaikan/Penurunan gaji akan diberlakukan dengan tanggal penyelesaian dokumentasi oleh kepala bagian. Jika saat dimana karyawan yang dimutasikan tidak memenuhi kriteria saat masa probasi, karyawan yang dimutasikan akan dipindahkan balik ke divisi awal karyawan tersebut, atas persetujuan kepala bagian. Apabila dimana kepala bagian tidak ingin memproses karyawan tersebut, karyawan diwajibkan mengundurkan diri. Bagi karyawan yang melewati proses demosi, masa percobaan 3 bulan akan diberikan untuk memperbaiki kinerja karyawan tersebut, apabila kinerja tidak meningkat, karyawan akan di-demosikan ke posisi yang lebih rendah dan gaji ikut menurun sesuai dengan kebijakan perusahaan. Formulir pengajuan mutasi/promosi/demosi harus terisi untuk diproses oleh divisi HRD, HRD berhak untuk menolak pengajuan oleh kepala bagian untuk pengajuan mutasi/promosi/demosi. Kepala Bagian harus membuat rekapan penilaian karyawan dan diterima oleh divisi HRD, dimana HRD yang bertanggung jawab akan mendokumentasikan penilaian tersebut. 4.
I.
II.
III. IV. V. VI. VII. VIII.
Pengajuan Mutasi/Promosi/Demosi Karyawan
Pengajuan Cuti Kerja
Proses pengajuan cuti kerja tergantung pada durasi cuti kerja yang diajukan. Untuk cuti yang melebihi 2 hari, karyawan wajib mengikuti prosedur minimal 5 (Lima) hari sebelum pengajuan cuti dan untuk cuti mendadak yang kurang dari 2 (Dua) hari, karyawan wajib lapor minimal 3 (Tiga) jam sebelum tanggal dan jam pengajuan cuti. Pihak HRD berhak menolak pengajuan cuti setiap karyawan apabila dinilai pengajuan tersebut tidak memenuhi kriteria pengajuan cuti, yaitu: o Kinerja Karyawan Tersebut o Rekor absensi karyawan tersebut: Pengambilan cuti pada 3 (Tiga) bulan terakhir tidak lebih dari 1 (Satu) kali o Alasan Cuti yang tidak sah dan bersifat mendadak sesuai Jika karyawan tidak mengikuti proses pengajuan cuti yang sudah ditetapkan oleh divisi HRD, HRD berhak untuk menolak pengajuan cuti. Dalam hal karyawan, mengambil cuti tanpa pengetahuan dan persetujuan divisi HRD, karyawan akan dianggap mangkir kerja dan hukuman akan diberlakukan tergantung pada kesalahan yang dilakukan karyawan tersebut. Karyawan diwajibkan untuk memberikan bukti cuti yang sah maksimal H+7,terhitung dari tanggal masuk karyawan tersebut setelah cuti Jika bukti cuti tersebut dianggap tidak sah oleh pihak HRD, Karyawan yang mengambil cuti diberikan maksimal H+3 dari tanggal penolakan untuk memberikan bukti yang baru. Bagi karyawan yang tidak bisa memberikan bukti yang sah, dan tidak mengikuti prosedur, akan dikenakan denda sebesar 2 (Dua) kali gaji hariannya. Bagi karyawan yang mengikuti prosedur dan memberikan bukti yang sah, maka karyawan hanya akan dianggap absen dan tidak dibayar.
IX.
Jika karyawan tidak bisa memberikan bukti cuti yang sah, pihak HRD berhak untuk menganggap cuti yang diambil karyawan tersebut sebagai mangkir walaupun pihak HRD sudah menyetujui pengajuan cuti sebelumnya.
5. I.
II. III.
IV. V. VI.
VII.
Bagi karyawan yang ingin mengajukan pengunduran diri, karyawan tersebut wajib memberitahu atasan atau pihak HRD minimal H-7 dari tanggal pengunduran diri. Untuk karyawan yang menjabati posisi senior staff dan keatas, karyawan diwajibkan untuk membuat pengajuan minimal H-30. Apabila karyawan dengan kepala bagian tidak mendapati kesepakatan dalam pengajuan pengunduran diri, pihak HRD akan membuat keputusan terakhir dan keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Karyawan yang mengajukan pengunduran diri harus menyelesaikan semua dokumentasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ada dokumen yang tidak terpenuhi, pengajuan tersebut akan ditolak oleh pihak HRD. Dalam hal karyawan mengundurkan diri di hari H tersebut, dokumen yang masih tertahan dan gaji sisaan perlu waktu proses minimal 1 (Satu) bulan. Dalam hal karyawan melakukan pengajuan pengunduran diri sesuai dengan Bab 5 Hal 1, maka dari itu dokumen dan gaji akan diproses H+5 dari tanggal terakhir karyawan tersebut bekerja. Semua karyawan yang mengajukan pengunduran diri, dan masih terikat dengan kasbon yang ia ajukan kepada perusahaan, karyawan diwajibkan untuk menyelesaikan kasbon tersebut sebelum pengajuan diproses oleh pihak HRD. Apabila karyawan tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan divisi HRD, divisi HRD berhak untuk menolak pengajuan pengunduran diri karyawan tersebut. 6.
I. II. III.
IV.
Pengajuan Pengunduran Diri
Permintaan Karyawan Baru
Hanya kepala bagian yang berhak untuk mengajukan karyawan baru untuk divisi masing-masing. Persetujuan permintaan karyawan baru bergantung kepada Manpower Planning yang sudah dibuat oleh Pihak HRD, dan sudah di diskusikan dengan masing-masing kepala bagian pada awal tahun. Apabila permintaan karyawan baru melebihi jumlah karyawan yang sudah ditetapkan di manpower planning, kepala bagian harus mengajukan permintaan karyawan dengan pengumpulan dokumen yang komplit dan persetujuan dari direktur perusahaan. Daftar dokumen yang disebut di ​Pasal 6 Bab III​ adalah: o Uraian Tugas Baru o Target & Pelatihan Baru
V. VI.
Pihak HRD wajib untuk memberikan kandidat baru yang disetujui oleh kepala bagian maksimal H+7 dari tanggal pengajuan. Apabila kepala bagian tidak mengikuti prosedur HRD dalam permintaan karyawan baru, divisi HRD berhak untuk menolak pengajuan tersebut, dan kepala bagian harus mengulangi proses permintaan karyawan baru. 7.
I.
II. III. IV. V. VI.
Kepala Bagian diwajibkan untuk membuat manpower planning apabila divisi mereka mengalami kondisi sebagai berikut: o Perhitungan produktivitas divisi/karyawan dibawah standar yang sudah ditetapkan. o Jumlah Karyawan dengan pekerjaan yang tersedia dalam bentuk apapun tidak sepadan. o Manpower tidak tersedia karena halangan dari karyawan di-divisi tersebut (Dikarenakan absensi, dll.) Manpower Planning wajib di kondisikan dengan pihak HRD minimal 4 (Empat) jam sebelum tanggal implementasi Standar Produktivitas dan Perhitungan Produktivitas akan dikondisikan antara HRD dengan kepala bagian Apabila Manpower Planning ditolak, kepala bagian wajib mengajukan ulang. Jika kepala bagian tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh HRD, divisi HRD berhak untuk menolak pengajuan tersebut. Apabila Kepala Bagian tidak membuat Manpower Planning dengan kondisi yang sudah ditetapkan di ​Pasal 7 Bab I​, kepala bagian akan dikenakan hukuman yang menurut divisi HRD sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. 8.
I. II. III.
II. III. IV. V.
Pengajuan Pelatihan
Formulir Pengajuan Pelatihan hanya diisi apabila pelatihan yang diinginkan sudah terlewatkan, ingin mengingat kembali pelatihan atau menurut anda penting untuk pekerjaan anda. Untuk pelaksanaan pelatihan yang belum pernah dilaksanakan di dalam perusahaan, pelatihan akan diadakan maksimal 2 (Dua) bulan dari tanggal pengajuan pelatihan. Apabila menurut anda, pelatihan yang diberikan secara internal tidak mencukupi, maka Anda wajib memberikan catatan di formulir, bahwa Anda ingin diberikan pelatihan oleh pihak Eksternal. 9.
I.
Pengajuan Pemindahan Manpower
Pengajuan Ganti Jam (Pembayaran & Hutang Jam)
Definisi mengganti jam adalah sebagai berikut: Pekerjaan yang menumpuk, dan kondisi tidak memungkinkan untuk karyawan pulang sesuai dengan waktu pada umumnya. Apabila perusahaan diwajibkan melakukan hutang jam terhadap karyawan, kepala bagian wajib melakukan pengisian formulir minimal 2 (Dua) jam dari jam pelaksanaan karyawan tersebut. Untuk pembayaran hutang jam tersebut, Koordinator wajib mengaturnya dengan karyawan dan memberi laporan ke HRD tanggal dan jam pembayaran tersebut. Jika kepala bagian tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh HRD, divisi HRD berhak untuk menolak pengajuan tersebut. Apabila Kepala Bagian tidak melakukan pengisian formulir dan hrd tidak diberikan tembusan, perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayar kembali hutang jam tersebut. 10. Pengajuan Uang (Kasbon)
I. II. III.
Bagi karyawan yang ingin melakukan pengajuan uang, diwajibkan untuk mengisi formulir, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung - berupa foto dan jaminan. Persetujuan/Penolakan pengajuan kasbon akan diberikan kabar maksimal H+14 (Termasuk Pencairan). Apabila dokumen pendukung tidak mencukupi, atau tidak valid. Maka dari itu pihak perusahaan tidak dapat proses pengajuan uang tersebut.
IV. V. VI.
Apabila karyawan tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh HRD, divisi HRD berhak untuk menolak pengajuan tersebut. Pemberian jaminan harus diberikan Hari H dengan penandatanganan kontrak peminjaman uang. Pembayaran kasbon akan dikondisikan dengan karyawannya langsung dan disepakati secara bersama. 11. Kritik & Saran
I. II.
III. IV. V.
Karyawan dianjurkan untuk melakukan pengisian formulir kritik dan saran. Kritik dan Saran harus dalam bentuk, sebagai berikut: o Meningkatkan Produktivitas o Memberikan dampak positif terhadap budaya perusahaan o Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Apabila Kritik dan Saran tersebut diterapkan oleh perusahaan, maka karyawan akan diberikan penghargaan. Karyawan yang memberikan kritik dan saran, tidak diwajibkan untuk menulis namanya. Bagi karyawan yang memberikan kritik dan saran secara anonim, dan ditetapkan oleh perusahaan, maka penghargaan akan diberikan untuk divisi secara keseluruhan. 12. Interpretasi dan Amandemen
I. II.
Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran yang bersangkutan dengan aktivitas-aktivitas yang dicantum disini akan diberikan hukuman sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Apabila terjadi kesalahpahaman antara divisi, pihak HRD berhak mengambil keputusan terakhir dan tidak bisa diganggu gugat.
HR Regulation: Tanggal Penetapan: 14/01/2020
Link: Pengajuan Lembur
http://tiny.cc/intanlembur
Pengajuan Ganti Jam/ Hari
https://tinyurl.com/intangantihari
Pengajuan
https://tinyurl.com/intanperubahanjabatan
Mutasi/Promosi/Demosi Pengajuan Cuti/Absen Kerja
tiny.cc/pengajuancuti
Pengajuan Pengunduran Diri
https://tinyurl.com/intanpengundurandiri
Permintaan Karyawan Baru
http://tiny.cc/permintaankaryawan
Pengajuan Pemindahan
https://tinyurl.com/intanmanpower
Manpower Pengajuan Pelatihan
https://tinyurl.com/intanpelatihan
Pengajuan Uang
https://tinyurl.com/pengajuanuang
Saran & Kritik
https://tinyurl.com/masukanuntukintan
Formulir Aplikasi Karyawan
https://tinyurl.com/intankaryawanappform
Formulir Aplikasi Staff
https://tinyurl.com/intanstaffapplication