PERATURAN PERUSAHAAN MBA (2021-2023) by irfan625

VISI, PURPOSE & CULTURE PERUSAHAAN VISI To be the preferred choice of Human Resource, Human Development and Human Connection in Indonesia by 2023 Menjadi Perusahaan pilihan di bidang tenaga Alih Daya , pengembangan dan pelatihan dan Bisnis Telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2023 PURPOSE To Give Peace of Mind - To Share the Happiness Memberi ketenangan, Berbagi Kebahagiaan 



CULTURE - AGILE ProfesionAl: Be professional and accountable for every action, to achieve the best results for the company. Menjadi ahli dibidangnya, dapat diandalkan dalam setiap pekerjaan, untuk mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan. SynerGy: Give best result by synergizing every employee potential based of trust, mutual respect and loyalty. Memberikan hasil yang terbaik dengan menggabungkan semua potensi karyawan berdasarkan rasa kepercayaan, saling menghormati, dan loyalitas. Integrity: Do the right things at all cost, whether you are employee, leader or individual based on codes of conduct, norm, and ethical standard. Konsisten melakukan tindakan yang benar walaupun beresiko, baik sebagai karyawan, pemimpin atau sebagai individu berdasarkan aturan, agama, adat, budaya dan aturan lain yang tidak tertulis. Champion MentaLity: Have Can do attitude to be the winner, persevere to accomplish goals, and growth mindset to face any challenges. Memiliki mental juara, gigih, tekun, pantang menyerah untuk mewujudkan cita-cita yang tinggi, dan selalu berusaha mengembangkan diri untuk menghadapi semua tantangan. PassionatE: Always have enthusiasm in any tasks or challenges and spread the spirit to work environment. Selalu bersemangat didalam setiap tugas dan tantangan yang dihadapi dan menyebarkan semangat itu kepada lingkungan kerjanya.

PANCASILA 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOMOR KEP. 4/HI.00.00/00.0000.201106004/B/IV/2021 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN MULTI BANGUN ABADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, Menimbang : a. bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan; b. bahwa pengaturan syarat-syarat kerja dimaksudkan untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan; c. bahwa oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung jawab pengusaha setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di perusahaan, maka Peraturan Perusahaan wajib mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d. bahwa memperhatikan surat permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dokumen persyaratan yang telah dilampirkan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor Kep. 4/HI.00.00/00.0000.201106004/B/IV/2021, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan MULTI BANGUN ABADI; 3

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099). 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622). MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA NOMOR KEP. 4/HI.00.00/00.0000.201106004/B/IV/2021 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN MULTI BANGUN ABADI. KESATU

: Mengesahkan Peraturan Perusahaan : Nama Perusahaan : MULTI BANGUN ABADI Alamat Perusahaan : JL. TEBET RAYA NO.66D Telepon : 02183705934 KEDUA : Peraturan Perusahaan MULTI BANGUN ABADI yang disahkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku terhitung tanggal 16 April 2021 s.d. 15 April 2023 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan R.I. cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 201106004. KETIGA : Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada pekerja/buruh. KEEMPAT : Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha, dan mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

KEENAM : Bilamana di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan data dan/atau keterangan yang menjadi dasar dari pengesahan Peraturan Perusahaan ini, atau terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, maka data dan/atau keterangan Peraturan Perusahaan yang bersangkutan dan/atau Keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 16 April 2021

Tembusan : 1. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos; 2. Direktur Jenderal PPK dan K3; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan di Prov. Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten

Mukadimah Tujuan dari Peraturan Perusahaan ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penentuan hak dan kewajiban yang memuat syarat kerja dan tata tertib sebagai Pengusaha dan Karyawannya. Dengan demikian kedua belah pihak dapat bersama-sama membina, mempertahankan serta mengembangkan suatu hubungan yang kooperatif, harmonis dan produktif dengan berasaskan Hubungan Industrial Pancasila. Keteraturan dan kesesuaian yang terjalin, diharapkan dapat memberikan ketenangan bekerja bagi Karyawana maupun Perusahaan, sehingga pengertian timbal balik dalam rangka membentuk dan memelihara kerja sama antara Perusahaan dan Karyawan dapat terwujud, dan produktivitas kerja dapat dicapai secara maksimal. Jika terjadl perubahan-perubahan karena perkembangan usaha, maka Peraturan Perusahaan akan di sesuaikan sebagaimana mestinya setelah mendapat pengesahan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. TUJUAN Tujuan dibuatnya Peraturan Perusahaan ini adalah: 1. Sebagai pedoman pelaksanaan Hubungan Industrial di perusahaan. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang layak dan harmonis 3. Menerapkan perlakuan yang adil dan konsisten terhadap semua karyawan

Daftar Isi Culture Perusahaan Pancasila Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Multi Bangun Abadi Mukadimah Daftar Isi BAB I UMUM Pasal Pasal PasaI Pasal Pasal Pasal

1 2 3 4 5 6

Definisi dan Istilah Tujuan Ruang Lingkup Penyusunan, Perubahan dan Penafsiran Hak dan Kewajiban Status Karyawan BAB 2 HUBUNGAN KERJA

1 2 3 6 7

11 12 13 13 13 15

Pasal 7 Dasar Penerimaan dan Penempatan Karyawan 16 Pasal 8 Proses Seleksi Penerimaan Karyawan 16 Pasal 9 Masa Percobaan 17 Pasal 10 Penggolongan Pekerjaan dan Kompensasi 17 Pasal 11 Penilaian Kinerja dan Kompetensi 17 Pasal 12 Pendidikan dan Pelatihan 18 Pasal 13 lkatan Kerja Karena Suatu Pendidikan/Pelatihan 18 Pasal 14 Ketidakmampuan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan19 Pasal 15 Mutasi/Relokasi Karyawan 19 BAB 3 WAKTU KERJA Pasal 16 Waktu Kerja Pasal 17 Kehadiran Pasal 18 Kerja Lembur

20 21 21

BAB 4 SISTEM PENGUPAHAN Pasal Pasal Pasal Pakal

19 Upah 20 Upah Lembur 21 Tunjangan Transportasi 22 Tunjangan Hari Raya Keagamaan

22 23 23 23

BAB 5 PERJALANAN DINAS Pasal 23 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri

BAB 6 JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN Pasal 24 Program BP Jamsostek Pasal 25 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan BAB 7 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

24 25

Pasal 26 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 27 Kecelakaan Kerja

25 26

BAB 8 HARI LIBUR, ISTIRAHAT DAN IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

28 Cuti Tahunan 27 29 Istirahat Melahirkan 28 30 Istirahat Keguguran 28 31 Istirahat Haid 28 32 lbadah Haji 28 33 Izin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Mendapatkan Upah29 34 Izin Meninggalkan Pekerjaan Karena Panggilan/ 29 Tugas Negara/Pemerintah Pasal 35 Istirahat Sakit 30

BAB 9 ETIKA BISNIS DAN ATURAN DISIPLIN Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

36 Etika Bisnis 37 Tindakan Disiplin 38 Teguran 39 Surat Peringatan Pertama 40 Surat Peringatan Kedua 41 Surat Peringatan Ketiga 42 Pelaksanaan Tindakan Disiplin 43 Pembebasan Tugas/Skorsing/Dirumahkan

30 30 31 32 33 33 34 35

BAB 10 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 44 Ketentuan Umum Pasal 45 Sanksi Pelanggaran Yang Dapat Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 46 Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Karyawan Pasal 47 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Tidak Mampu Bekerja Dengan Alasan Kesehatan Pasal 48 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mencapai Usia Pensiun Pasal 49 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Pasal 50 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia Pasal 51 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Mangkir Pasal 52 Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak Pasal 53 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah untuk Karyawan Tetap atau Permanen

36 37 38 38 39 39 39 40 40 40

BAB 11 PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PERSELISIHAN DALAM HUBUNGAN KERJA Pasal 55 Ketentuan Umum

BAB 12 PERATURAN PELAKSANAAN Pasal 57 Pasal 58

Kebijakan dan Prosedur Perusahaan Peraturan Tambahan dan Perubahan

42 43

BAB 13 KETETAPAN KEPUTUSAN Pasal 59 Pasal 60

Jangka Waktu Berlaku Sosialisasi Peraturan Perusahaan

43 44

BAB 1 UMUM Peraturan Perusahaan ini berlaku di lingkungan PT Multi Bangun Abadi (MBA) dan termasuk cabang- cabangnya yang ada di seluruh Indonesia. Pasal 1 Definisi dan Istilah Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan adalah PT. Multi Bangun Abadi yang didirikan berdasarkan akta notaris yang

dibuat oleh Ny. Etief Moesa Sutjipto, SH nomor 3 tanggal 7 bulan Juni 2004 beserta perubahannya, yang pada tanggal berlakunya Peraturan Perusahaan ini, berkedudukan di Jalan Tebet Raya no. 66D, Jakarta 12820, Jakarta Selatan dengan cabang-cabang diseluruh wilayah Indonesia. 2. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan

Perusahaan dan digunakan untuk melakukan dan/atau menunjang kegiatan usaha Perusahaan. 3. Peraturan Perusahaan adalah keseluruhan isi buku Peraturan Perusahaan ini berikut

lampiran- lampirannya. 4. Pengusaha adalah orang yang diberi kuasa untuk mengelola jalannya usaha Perusahaan

dan Karyawan Perusahaan dan berwenang untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Perusahaan. 5. Pimpinan Perusahaan adalah Karyawan yang karena jabatannya mempunyai tugas

memimpin Perusahaan atau bagian dari Perusahaan atau yang dapat disamakan dengan itu dan mempunyai wewenang mewakili Perusahaan baik ke dalam dan/atau ke luar. 6. Atasan Iangsung adalah Karyawan yang karena jabatannya mempunyai tanggung jawab

dalam penugasan, pembinaan dan pengawasan secara Iangsung terhadap Karyawan di bagiannya. 7. Karyawan adalah para Tenaga Kerja yang terikat secara formal dalam hubungan kerja

dengan Perusahaan dan menerima imbalan berdasarkan hubungan kerja tersebut 8. Keluarga Karyawan adalah istri/suami dan/atau anak-anak Karyawan dari perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan surat/ akta nikah dan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang, yang menjadi tanggungan Karyawan dan telah didaftarkan pada Perusahaan.

9. Suami/istri Karyawan adalah seorang suami/istri dari perkawinan yang sah menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah didaftarkan pada Perusahaan. 10. Anak Karyawan adalah anak Karyawan yang sah dari perkawinan yang sah dan/atau

anak angkat yang sah yang memenuhi seluruh ketentuan di bawah ini, yaitu: a. Berusia sampai batas umur 21 tahun; b. Belum atau belum pernah menikah; c. Masih menjadi tanggungan Karyawan; d. Belum mempunyai penghasilan/belum bekerja; e. Telah terdaftar pada Perusahaan. 11. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh Karyawan untuk Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. 12. Hari kerja adalah hari yang ditentukan oleh Perusahaan untuk bekerja dan dituangkan

dalam kalender kerja. 13. Hari istirahat mingguan adalah Sabtu dan/atau Minggu kecuali untuk jenis pekerjaan

yang sifatnya khusus. 14. Hari libur resmi adalah hari-hari libur yang ditentukan oleh pemerintah. 15. Hari libur Perusahaan adalah hari-hari yang ditetapkan Perusahaan sebagai hari libur

tanpa memotong hak istirahat Karyawan. 16. Istirahat/cuti bersama adalah istirahat/cuti yang dipotong dari hak istirahat/cuti

Karyawan berdasarkan keputusan dari pemerintah dan/atau Perusahaan. Pasal 2 Tujuan Tujuan dibuatnya Peraturan Perusahaan ini adalah: 1. Menjamin dan memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban antara Perusahaan

dan Karyawan. 2. Menciptakan suasana kerja yang layak dan harmonis untuk meningkatkan produktivitas

kerja. 3. Menerapkan perlakuan yang adil dan konsisten terhadap semua Karyawan. 4. Menyediakan pedoman yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara Perusahaan dan Karyawan.

Pasal 3 Ruang Lingkup 1. Peraturan Perusahaan ini berlaku di lingkungan PT Multi Bangun Abadi termasuk

perwakilannya yang ada di seluruh Indonesia. 2. Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk semua Karyawan sepanjang syarat-syarat

kerjanya tidak diatur secara khusus dalam perjanjian kerja, dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 4 Penyusunan Perubahan dan Penafsiran 1. Human Capital bertanggung jawab dan berwenang dalam menerbitkan kebijakan dan

pedoman administrasi untuk dikomunikasikan kepada seluruh Karyawan. Direksi PT. Multi Bangun Abadi telah menunjuk Human Capital yang berwenang untuk melakukan penafsiran dan pengambilan keputusan atas pelaksanaan Peraturan Perusahaan ini sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan Perusahaan maupun perundang-undangan ketenagakerjaan. 2. Human Capital bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penilaian atas pelaksanaan

dari Peraturan Perusahaan ini secara periodik ataupun insidental guna, apabila dipandang perlu, melakukan perubahan atau penambahan atas isi dari Peraturan Perusahaan ini. Pasal 5 Hak dan Kewajiban Perusahaan maupun Karyawan dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan adanya Peraturan Perusahaan ini, berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati serta melaksanakan dengan benar semua ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini dan menggunakannya sebagai pedoman kerja. 1. Hak dan Kewajiban Perusahaan A.Dalam mengelola Perusahaan dan Karyawannya, Pengusaha berhak untuk membuat dan melaksanakan segala kebijaksanaan Perusahaaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perusahaan berhak untuk mengatur dan memeriksa serta memelihara ruangan, alat

dan perkakas di tempat kerja Karyawan, dan memberikan aturan dan perintah serta petunjuk sedemikian rupa dalam upaya melindungi Karyawan dari kemungkinan timbulnya bahaya atau kecelakaan kerja. c. Perusahaan berhak untuk mengatur pekerjaan, hari kerja dan hari istirahat

sebagaimana diatur oleh perundang-undangan ketenagakerjaan. d. Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk Karyawan,

sesuai dengan ketentuan pasal 26 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. e. Perusahaan wajib membayar upah kepada Karyawan pada waktu yang ditentukan. f. Perusahaan wajib memperlakukan Karyawan tanpa diskriminasi. 2. Hak dan Kewajiban Karyawan a. Karyawan berhak menerima upah sesuai yang disepakati dengan perusahaan. b. Karyawan berhak mendapatkan tunjangan dan bantuan sesuai ketentuan yang

berlaku di perusahaan. c. Karyawan berhak mendapatkan penilaian yang objektif dan kesempatan karir yang

sama sesuai kompetensinya. d. Karyawan wajib melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknyadanpenuh rasa tanggung jawab. e. Karyawan wajib bertingkah laku dan bertutur kata yang baik sesuai dengan etika bisnis dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. f. Karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan Perusahaan dan semua

kebijakan Perusahaan, termasuk petunjuk yang diberikan oleh atasan atau Pimpinan Perusahaan dengan benar. g. Karyawan wajib melindungi, memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan,

pelanggan dan mitrakerja Perusahaan. h. Karyawan wajib melaporkan kepada Perusahaan atas setiap perubahan dari status

atau data dirinya dan/atau keluarganya. I. Karyawan wajib melaporkan kepada Perusahaan setiap aktifitas yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan, termasuk didalamnya pencurian ataupun pembocoran informasi Perusahaan.

Pasal 6 Status Karyawan 1. Berdasarkan sifat dan jangka waktu ikatan kerja yang ada, status Karyawan dibedakan

sebagai berikut: a. Karyawan Tetap/Permanen Adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Atasan, diterima, dipekerjakan dan mendapatkan upah serta terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan yang batas waktunya ditentukan hingga batas usia pensiun yang diatur dalam peraturan perusahaan, kecuali karyawan tersebut mengundurkan diri atau diberhentikan b. Karyawan Tidak Tetap/PKWT Adalah Karyawan yang terikat pada hubungan kerja secara terbatas dengan perusahaan atas dasar kontrak/perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila setelah batas maksimal kontrak tidak diadakan perpanjangan, maka dengan sendirinya status karyawan tersebut telah berakhir dan tidak lagi menjadi karyawan PT. Multi Bangun Abadi. 2. Karyawan yang berstatus PKWT dan masih berkeinginan untuk melanjutkan bekerja di

perusahaan, wajib memperbaharui kontrak kerjanya dan diperhitungkan sebagai kontrak kerja awal. 3. Maksimal masa kontrak karyawan PKWT adalah 5 (Lima) tahun , apabila tidak ada perpanjangan kontrak yang dilakukan, maka secara otomatis Karyawan tersebut tidak lagi berstatus sebagai karyawan PT. Multi Bangun Abadi.

BAB 2 HUBUNGAN KERJA Karyawan yang mengikuti suatu pendidikan/pelatihan atas biaya Perusahaan terikat dalam ikatan dinas untuk masa tertentu yang syarat dan ketentuannya akan ditentukan oleh Perusahaan dengan perjanjian tersendiri. Pasal 7 Dasar Penerimaan dan Penempatan Karyawan 1. Penerimaan dan penempatan Karyawan sepenuhnya merupakan hak prerogatif

Pengusaha yang diwakili oleh Manajemen Perusahaan. Penerimaan Karyawan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Berdasarkan pada kebutuhan usaha Perusahaan dan diputuskan oleh Pimpinan Perusahaan b. Berdasarkan pada persyaratan jabatan yang ditentukan oleh Perusahaan c. Untuk mengisi kelowongan suatu jabatan tertentu d. Dilakukan tanpa memandang agama, aliran, suku/ras, jenis kelamin maupun golongan. e. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada dengan memprioritaskan pengisian lowongan jabatan dari dalam Perusahaan. f. Melakukan recruitment secara selektif untuk mendapatkan Karyawan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan usaha Perusahaan. 2. Setiap calon Karyawan dapat diterima sebagai Karyawan apabila lulus tes seleksi. 3. Semua proses recruitment dan seleksi dilaksanakan di bawah koordinasi Human Capital 4. Karyawan baru akan mendapatkan orientasi yang ditentukan oleh Perusahaan untuk memperkenalkan secara umum gambaran mengenai usaha dan kegiatan Perusahaan dan setiap peraturan yang berlaku di Perusahaan. Pasal 8 Proses Seleksi Penerimaan Karyawan Proses seleksi penerimaan Karyawan terdirI dari: a. Test keahlian tertulis b. Test Psikologi c. Wawancara d. Test Kesehatan e. Test lainnya yang dianggap perlu oleh perusahaan

Pasal 9 Masa Percobaan 1. Kecuali bagi Karyawan dalam hubungan kerja atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, semua calon Karyawan wajib menjalani masa orientasi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima sebagai Karyawan yang terlebih dahulu disepakati dan dituangkan dalam kontrak kerja. 2. Selama masa percobaan, kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya tanpa persyaratan dan kewajiban apapun dari kedua belah pihak kecuali upah yang belum dibayar. Pasal 10 Penggolongan Pekerjaan dan Kompensasi 1. Penyusunan pekerjaan Perusahaan disusun dalam suatu struktur golongan yang didasarkan pada perhitungan bobot, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan, kompleksitas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. 2. Penentuan tingkat golongan suatu pekerjaan tersebut ditentukan melalui proses penilaian pekerjaan oleh manajemen Perusahaan. 3. Tingkat golongan pekerjaan akan menentukan skala upah pokok dan kompensasi lainnya.

Pasal 11 Penilaian Kinerja dan Kompetensi 1. Penilaian kinerja adalah sistem untuk menilai kinerja seorang Karyawan berdasarkan sasaran yang telah ditentukan oleh Atasannya dan diberikan kepada Karyawan sehingga Karyawan mengetahui sasaran yang wajib dicapainya dalam kurun waktu dengan ukuran kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh Atasannya. 2. Penilaian kompetensi adalah sistem untuk mengukur perilaku dan keahlian serta kemampuan Karyawan dalam rangka memenuhi kebutuhan program pengembangan Perusahaan. 3. Penilaian kinerja dan kompetensi Karyawan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau dalam jangka waktu yang lain sesuai tujuannya sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan

4. Hasil penilaian kinerja dan kompetensi dapat digunakan untuk: a. b. c. d. e.

Perencanaan pelatihan yang sesuai dengan kinerja atau kompetensi yang diinginkan. Perencanaan jenjang karir Karyawan di Perusahaan (promosi atau demosi). Penentuan perubahan upah. Penempatan Karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Pemberian insentif atau bonus. Pasal 12 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perusahaan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan Karyawan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. 2. Pendidikan/pelatihan dapat dilakukan di dalam Perusahaan atau di luar Perusahaan baik

dalam kota, luar kota maupun luar negeri. 3. Apabila seorang Karyawan ditugaskan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan di luar

kota atau di luar negeri, maka akan diberlakukan ketentuan Perjalanan Dinas. 4. Apabila biaya pendidikan/pelatihan seperti biaya-biaya transportasi, akomodasi dan

lain-lain telah termasuk dalam satu paket biaya pendidikan/pelatihan, maka Karyawan tidak berhak lagi untuk memperoleh biaya perjalanan secara penuh dan/atau sebagian. 5. Selama mengikuti pendidikan/pelatihan Karyawan tidak berhak atas upah lembur. 6. Karyawan wajib untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang bersifat wajib yang telah ditetapkan baginya. Pasal 13 Ikatan Kerja Karena Suatu Pendidikan/Pelatihan 1. Karyawan yang mengikuti suatu pendidikan/pelatihan atas biaya Perusahaan akan diikat

dalam ikatan dinas untuk suatu masa tertentu. 2. Karyawan wajib memberikan keahliannya, termasuk sertifikasi, status keahlian, klasifikasi dan kualifikasi yang melekat pada diri Karyawan sebagai hasil dari pelatihan ini; adalah hanya untuk kepentingan usaha PT. Multi Bangun Abadi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan Perusahaan atau pihak perorangan lainnya.

3. Lamanya masa ikatan dinas ditentukan dari: a. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan. b. Nilai pelatihan/training bagi peningkatan kemampuan Karyawan bersangkutan. c. Perencanaan alih teknologi dan pengetahuan oleh Karyawan bersangkutan kepada

Karyawan lain. 4. Perjanjian mengenai ikatan dinas akan diatur dalam kebijakan dan prosedur Training

dan Pengembangan. Pasal 14 Ketidakmampuan Karyawan Dalam Melakukan Pekerjaan 1. Berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kompetensi bila ternyata Karyawan tidak

mampu memberikan hasil yang diharapkan dan telah ditentukan kepadanya oleh Perusahaan maka akan diberikan pembinaan (coaching) dan/atau pelatihan (training) kepada Karyawan bersangkutan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Atasan. 2. Apabila setelah diberikan pembinaan (coaching) dan/atau pelatihan (training) kepada

Karyawan bersangkutan tetapi tetap tidak mampu untuk meningkatkan kinerja dan kompetensinya, maka Perusahaan akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Memindahkan (mutasi) Karyawan ke unit kerja lain yang dianggap lebih tepat sesuai

dengan kemampuannya. b. Menurunkan jabatannya (demosi) ke pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dengan

kemampuannya. c. Apabila lowongan kerja di unit kerja lain tidak ada untuk Karyawan tersebut atau

menurunkan jabatan akan menimbulkan kondisi kerja yang tidak mendukung bagi produktivitas Karyawan lain dan telah dicoba di bagian lain namun tetap tidak memenuhi kualifikasi, maka dapat diberikan Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (diberhentikan). Pasal 15 Mutasi/Relokasi Karyawan 1. Atas dasar kepentingan Perusahaan, Perusahaan berhak dan Karyawan wajib untuk mentaati kebijakan Perusahaan berkaitan dengan mutasi/relokasi Karyawan dari satu bagian atau jabatan ke bagian atau jabatan lain di daerah/kota

2. Kepada Karyawan yang menolak mutasi/relokasi tanpa alasan yang jelas dan dapat

diterima oleh Perusahaan, dapat diberikan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (diberhentikan). 3. Biaya mutasi/relokasi menjadi tanggungan Perusahaan yang diatur dalam ketentuan

tersendiri. BAB 3 WAKTU KERJA Setiap Karyawan diwajibkan mencatatkan kehadirannya setiap hari kerja sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang berlaku. Pasal 16 Waktu Kerja 1. Jam Kerja Perusahaan:

Hari dan jam kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dari hari Senin sampai hari Jum’at: i. Jam kerja Senin-Kamis: jam 08.00 – 17.00 WIB ii. Waktu istirahat : jam 12.00 - 13.00 WIB iii. Jam kerja Jum’at : jam 08.00 – 17.30 WIB iv. Waktu istirahat : jam 11.30 – 13.30 WIB 2. Jam Kerja Bergilir (Shift): a. Ketentuan jam kerja bergilir (shift) bagi unit kerja yang bekerja secara bergilir (shift) ditentukan secara tersendiri dengan tetap mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Perusahaan berwenang untuk memutuskan setiap perubahan waktu kerja dengan

mempertimbangkan kondisi Perusahaan dan akan memberitahukannya kepada Karyawan.

Pasal 17 Kehadiran 1. Setiap Karyawan diwajibkan mencatatkan kehadirannya setiap hari kerja, sesuai dengan

kebijakan dan sistem pencatatan kehadiran yang telah ditentukan Perusahaan. 2. Ketidakhadiran adalah tidak masuk kerja pada hari kerjanya. 3. Tidak hadir karena sakit adalah tidak masuk kerja pada hari kerjanya karena menderita sakit dan wajib memberitahukan kepada atasannya dan wajib melampirkan surat dokter. 4. Tidak hadir dengan izin potong istirahat (cuti) adalah tidak masuk kerja pada hari kerjanya

dengan izin atasannya dan jumlah hari ketidakhadiran tersebut akan dipotong dari hak istirahat tahunannya (Cuti tahunan) atas persetujuan Karyawan, dengan menyerahkan Formulir Istirahat yang telah disetujui oleh atasan/pejabat yang berwenang kepada Human Capital. 5. Tidak hadir tanpa izin adalah tidak masuk kerja pada hari kerjanya bukan karena sakit

dan tanpa seizin dan persetujuan Atasannya (Mangkir). Pasal 18 Kerja Lembur 1. Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan diluar jam kerja yang telah ditetapkan. 2. Kerja lembur yang berhak mendapatkan kompensasi dilakukan berdasarkan penugasan dan harus mendapat persetujuan sebelumnya dari Atasan Langsung disertai dengan kelengkapan dokumen yang ditentukan. Pada prinsipnya kerja lembur bukan merupakan suatu kewajiban, kecuali pada situasi yang menurut Perusahaan mendesak dan wajib diselesaikan tepat waktu. 3. Kerja lembur yang dilakukan sendiri oleh Karyawan tanpa adanya penugasan dan tidak mendapat persetujuan sebelumnya dari Atasan, tidak berhak mendapatkan kompensasi lembur.

BAB 4 SISTEM PENGUPAHAN Penetapan dan besarnya upah bersifat rahasia dan karenanya setiap Karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang upah yang diterima masing-masing. Pasal 19 Upah 1. Upah adalah pendapatan yang diterima sebagai imbalan dari Perusahaan kepada

Karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan yang terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap. 2. Upah tidak dibayarkan apabila Karyawan tidak melakukan pekerjaan yang diperintahkan

kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. 3. Upah pokok Karyawan ditetapkan dalam suatu struktur pengupahan yang didasarkan

pada golongan jabatan. 4. Pembayaran Upah tidak lebih rendah dari upah minimum 5. Upah dapat di kurangi jika karyawan Melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kinerja 6. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dibayarkan secara teratur dan nilainya

tetap yang tidak dikaitkan dengan kehadiran Karyawan atau pencapaian suatu prestasi tertentu serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. 7. Pajak penghasilan (PPh 21) atas semua pembayaran yang diterima Karyawan ditanggung

oleh Perusahaan dan Karyawan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi. 8. Peninjauan upah dapat dilakukan sekali setahun dengan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut: a. Kenaikan indeks biaya hidup (inflasi) b. Hasil penilaian prestasi kerja c. Kemampuan keuangan Perusahaan 9. Penetapan dan besarnya upah bersifat rahasia dan karenanya setiap karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang upah yang diterima masing-masing.

Pasal 20 Upah Lembur 1. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang ketenagakerjaan dan ketentuan perusahaan yang berlaku. 2. Karyawan yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sesuai peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku, tidak berhak atas upah lembur. Pasal 21 Tunjangan Transportasi Selain upah pokok, Perusahaan juga memberikan tunjangan transportasi yang besarannya didasarkan pada golongan jabatan karyawan. Besaran tunjangan tersebut ditetapkan dalam Kebijakan Perusahaan. Pasal 22 Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1. Perusahaan akan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan

Upah kepada Karyawan yang telah mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih. 2. Bagi Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan tapi kurang dari 12 (dua

belas) bulan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan secara proporsional. 3. Perusahaan akan melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Hari Raya. BAB 5 PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan Karyawan di luar area kerjanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk kepentingan dan atas perintah Perusahaan, termasuk perjalanan untuk pendidikan/pelatihan.

Pasal 23 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Perusahaan seperti biaya transportasi, konsumsi, akomodasi serta biaya-biaya terkait lainnya akan diatur dalam kebijakan Perusahaan tersendiri. Karyawan wajib melaporkan hasil perjalanan dinas yang dilakukannya serta biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan dengan disertai tanda bukti yang sah.

BAB 6 JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang telah terdaftar di Perusahaan, melalui program pemeliharaan kesehatan BPJS Kesehatan atau dengan manfaat lebih baik daripada BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kebijakan Perusahaan. Pasal 24 Program BP Jamsostek 1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

seluruh karyawan diikutsertakan sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, dengan 4 (empat) program: a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) b. Jaminan Hari Tua (JHT) c. Jaminan Kematian (JKM) d. Jaminan Pensiun 2. Besarnya Premi untuk Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut: a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0.24% dari upah ditanggung oleh Perusahaan

(tidak diperhitungkan dalam saldo BPJS Ketenagakerjaan tahunan Karyawan). b. Jaminan Hari Tua sebesar 3,7 % dari upah ditanggung oleh Perusahaan dan sebesar

2 % dari upah ditanggung oleh Karyawan yang dipotong langsung dari upah karyawan. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari upah ditanggung oleh Perusahaan (tidak diperhitungkan dalam saldo BPJS Ketenagakerjaan tahunan Karyawan).

d. Jaminan Pensiun sebesar 3 % dari upah di tanggung oleh perusahaan sebesar 2 %, ditanggung oleh karyawan sebesar 1 % dengan batasan maksimum upah, setara dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 25 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Karyawan dan keluarganya yang telah terdaftar di Perusahaan, melalui program BPJS Kesehatan dan atau program kesehatan lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. 1. Karyawan perempuan yang berstatus cerai dan memiliki hak asuh anak maka akan mendapatkan jaminan fasilitas pemeliharaan kesehatan jika ada program kesehatan selain BPJS Kesehatan. 2. Ketentuan teknis pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan diatur lebih lanjut

dalam kebijakan Perusahaan. BAB 7 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Setiap Karyawan wajib dengan segera dan seketika melaporkan setiap pelanggaran atas peraturan keselamatan dan kesehatan kerja kepada penyelia/Human Capital Perusahaan yang bertanggung jawab. Pasal 26 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, Perusahaan akan

selalu memenuhi peraturan perundang-undangan tentang keselamatan kerja. 2. Perusahaan wajib menyediakan fasilitas peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perusahaan wajib memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Perusahaan wajib membentuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 5. Setiap Karyawan wajib membaca, mengerti dan mematuhi petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan apabila sedang memasuki dan/atau berada di tempat kerja atau melakukan suatu kerja, dan memakai alatalat perlindungan diri yang diwajibkan.

6. Setiap Karyawan wajib dengan segera dan seketika melaporkan setiap pelanggaran atas peraturan keselamatan dan kesehatan kerja kepada penyelia Perusahaan yang bertanggung jawab. 7. Karyawan dapat sewaktu-waktu dipanggil untuk berpartisipasi pada latihan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari tugas sehari-hari. 8. Setiap Karyawan dapat dipanggil Perusahaan selama dan diluar jam kerja untuk membantu menangani dan menghadapi keadaan gawat darurat atau situasi genting lainnya. 9. Seluruh Karyawan bertanggung jawab atas keamanan, kesehatan dan keselamatan. Oleh karenanya wajib memelihara dengan baik seluruh alat, material, peralatan, perlengkapan kerja dan barang lainnya milik Perusahaaan yang dipercayakan Perusahaan. Semua perlengkapan harus diperiksa setiap saat dan wajib diperiksa keberadaannya setiap akan digunakan serta saat dikembalikan wajib dalam kondisi baik seperti ketika saat diminta. 10. Setiap pelanggaran atas peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat atau telah menyebabkan bahaya atau cidera terhadap Karyawan atau sesama Karyawan lainnya, atau pihak ketiga yang berada di bawah supervisinya, atau mengakibatkan kerusakan atau hilang atau musnahnya barang atau peralatan milik Perusahaan, atau mengakibatkan gangguan atau hambatan atau keterlambatan terhadap kegiatan operasional atau mengancam keselamatan umum dan kepentingan nasional dapat dikenakan sanksi tindakan disiplin sampai dengan pemutusan hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 11. Untuk melindungi dan menjaga keselamatan dan keamanan Karyawan dan barang, petugas Perusahaan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan. Pasal 27 Kecelakaan Kerja 1. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi selama jam kerja, dan/atau jam diluar

jam kerja karena penugasan dari Perusahaan, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa/wajar dilalui. 2. Perusahaan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BP Jamsostek kepada

karyawan yang tertimpa kecelakaan kerja. 3. Setiap kecelakaan kerja wajib segera dilaporkan kepada Koordinator Wilayah atau PIC Wilayah yang ada di setiap perwakilan kantor region dan Human Capital di kantor pusat yang selanjutnya akan melaporkan kecelakaan kerja kepada instansi Ketenagakerjaan setempat dan BP Jamsostek setempat tidak lebih dari 1x24 jam. 26

BAB 8 HARI LIBUR, ISTIRAHAT DAN IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan Karyawan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 28 Cuti Tahunan 1. Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas

cuti tahunan Karyawan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja. 2. Hari raya keagamaan/hari libur resmi yang jatuh pada saat pengambilan cuti tidak

dihitung sebagai cuti tahunan. 3. Karyawan wajib mengajukan permohonan persetujuan pengambilan cuti tahunan

kepada atasan langsung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya. 4. Karyawan wajib menggunakan istirahat tahunannya pada tahun berjalan, dari Januari

sampai dengan Desember. 5. Cuti tahunan yang tidak digunakan sampai batas yang telah ditentukan akan

gugur/hangus. 6. Bila dipandang perlu, Perusahaan dapat memberlakukan cuti bersama yang diambil

dari hak cuti tahunan Karyawan. 7. Ketentuan lain yang lebih rinci diatur dalam Kebijakan Perusahaan.

Pasal 29 Istirahat Melahirkan 1. Seorang Karyawan perempuan berhak mendapatkan istirahat melahirkan selama 3

(tiga) bulan kalender dengan mendapatkan upah penuh yaitu 1½ (satu setengah) bulan kalender sebelum tanggal perkiraan melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan kalender setelah melahirkan. 2. Permohonan persetujuan untuk mengambil istirahat melahirkan wajib diajukan dengan

dilampiri asli surat keterangan perkiraan tanggal melahirkan dari dokter yang merawat Karyawan. Pasal 30 Istirahat Keguguran 1. Karyawan perempuan yang mengalami keguguran diberikan waktu istirahat selama

maksimal 1 ½ (satu setengah) bulan sejak tanggal terjadinya keguguran berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat kandungannya dan wajib melampirkan surat dari dokter. 2. Perusahaan dapat meminta dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ditunjuk oleh

Perusahaan atau yang berwenang apabila dianggap perlu. Pasal 31 Istirahat Haid 1. Karyawan perempuan yang haid nya tidak normal , tidak diwajibkan bekerja pada hari

pertama dan kedua waktu haid. 2. Perusahaan dapat meminta dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan atau yang berwenang apabila dianggap perlu. 3. Karyawan yang berhalangan masuk kerja karena menjalani istirahat haid wajib memberitahukannya kepada Atasan langsung selambat-lambatnya 30 menit sebelum dimulainya jam kerja. Pasal 32 Ibadah Haji 1. Karyawan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terus

menerus dapat meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan kewajiban ibadah keagamaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan ibadah haji yang ditetapkan pemerintah. 2. Kebijakan ini diberikan hanya sekali selama masa kerjanya di Perusahaan. 28

3. Karyawan yang akan melaksanakan kewajiban ibadah keagamaan wajib mengajukan

permohonan izin meninggalkan pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan. 4. Pemberian kesempatan menunaikan Ibadah keagamaan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 Izin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Mendapatkan Upah 1. Karyawan berhak meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah untuk keperluan

seperti di bawah ini dengan izin tertulis dimuka dari Atasan Langsungnya dan diketahui oleh Kepala Departemen: a. Perkawinan Karyawan: 3 (tiga) hari b. Istri Karyawan yang melahirkan atau keguguran: 2 (dua) hari c. Kematian istri/suami/anak/orang tua/mertua: 2 (dua) hari d. Kematian orang yang menjadi tanggungan di rumah karyawan: 1 (satu) hari e. Perkawinan anak Karyawan: 2 (dua) hari f. Khitanan anak karyawan: 2 (dua) hari g. Pembaptisan anak Karyawan: 2 (dua) hari h. Upacara keagamaan Hindu/Budha untuk anak: 2 (dua) hari 2. Karyawan harus mengajukan izin secara tertulis sebelum pelaksanaannya kecuali bila

karena kematian anggota keluarga atau orang yang menjadi tanggungan di rumah Karyawan, izin dapat diajukan setelah Karyawan masuk kerja kembali. 3. Perusahaan dapat memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan alasan selain yang

tersebut dalam ayat 1 di atas yang akan diperhitungkan sebagai istirahat tahunan. Pasal 34 Izin Meninggalkan Pekerjaan Karena Panggilan/Tugas Negara/Pemerintah 1. Izin meninggalkan pekerjaan karena panggilan/tugas Negara/Pemerintah diberikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pembayaran upah dan tunjangan lainnya bagi Karyawan karena panggilan/tugas Negara/Pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Permohonan izin meninggalkan pekerjaan wajib dilampiri dengan salinan (copy) surat

panggilan. Pasal 35 Istirahat Sakit 1. Karyawan yang berhalangan masuk kerja karena menderita sakit 2 (dua) hari atau lebih

wajib menyerahkan surat keterangan dokter kepada Atasan Langsungnya pada hari pertama Karyawan masuk kerja kembali. 2. Karyawan yang berhalangan masuk bekerja karena menderita sakit tetapi tidak

menyerahkan surat keterangan dokter akan diberikan sanksi disiplin. 3. Perusahaan akan mengenakan sanksi pemutusan hubungan kerja kepada Karyawan

yang memberikan surat keterangan dokter yang palsu atau dipalsukan BAB 9 ETIKA BISNIS DAN ATURAN DISIPLIN Segala sesuatu yang berkaitan dengan etika bisnis dan etika bekerja Karyawan diatur dalam Etika Bisnis dan Pakta Integritas yang ditetapkan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan ini. Pasal 36 Etika Bisnis Segala sesuatu yang berkaitan dengan etika bisnis dan etika bekerja Karyawan diatur dalam Etika Bisnis dan Pakta Integritas yang ditetapkan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan ini. Pasal 37 Tindakan Disiplin 1. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan tentang Disiplin Kerja dibuat sebagai pedoman untuk menegakkan tata tertib yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh Karyawan dalam hubungan kerja antara Perusahaan dengan Karyawan.

2. Tindakan disiplin ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang Atasan terhadap

bawahannya yang melanggar Etika Bisnis dan/atau Aturan Disiplin dengan tujuan untuk membina dan memperbaiki serta menertibkan tingkah laku dan kinerja Karyawan.

3. Tindakan disiplin diberikan dalam bentuk: a. Teguran b. Surat Peringatan Pertama c. Surat Peringatan Kedua d. Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) dan berhentinya hubungan kerja e. Pemutusan Hubungan Kerja 4. Pemberian tindakan disiplin dilakukan tidak hanya berdasarkan urutan dalam ayat 3

(tiga), tetapi didasarkan juga pada: Berat/ringan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Frekuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran. Pelanggaran etika bisnis. Ada tidaknya unsur kesengajaan. 5. Setiap surat peringatan mempunyai masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 6. Bila dalam masa berlaku suatu surat peringatan Karyawan kembali melakukan pelanggaran yang sama atau berbeda, maka dapat diberikan surat peringatan dengan tingkat yang lebih tinggi. a. b. c. d.

7. Seorang Karyawan yang sedang menjalani pembinaan karena melakukan pelanggaran

disiplin (mendapatkan surat peringatan), dalam periode berlakunya Surat Peringatan tersebut (Tingkat Pertama, Kedua dan Ketiga (Terakhir) kenaikan upah berkalanya akan ditunda hingga berakhirnya masa berlaku suatu surat peringatan Pasal 38 Teguran 1. Teguran diberikan oleh Atasan Langsung Karyawan. Pemberian Teguran wajib

dicatat/dibuat dokumentasinya dalam data personal dari Karyawan yang bersangkutan. 2. Pelanggaran yang dikenakan sanksi Teguran antara lain: a. Terlambat tiba ditempat kerja tanpa pemberitahuan dan/atau alasan yang jelas

lebih dari 1 (satu) kali tetapi kurang dari 5 (lima) kali dalam sebulan. b. Meninggalkan tempat kerja tanpa izin dari Atasan Langsung.

c. Tidak memelihara barang/properti Perusahaan yang menjadi tanggung jawab d. e. f. g. h.

Karyawan. Menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Tidak mengenakan ID Card/kartu Tanda Pengenal di dalam lingkungan Perusahaan. Merokok dan makan di area kerja, kecuali di area yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Mengambil istirahat tahunan tanpa mengikuti prosedur perusahaan. Tidak mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku didalam lingkungan Perusahaan. Pasal 39 Surat Peringatan Pertama

Surat Peringatan Pertama diberikan atas pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: 1. Melakukan kembali pelanggaran yang telah diberikan Teguran yang jenis dan/atau

bobot pelanggarannya sama atau lebih rendah. 2. Terlambat hadir tanpa pemberitahuan untuk maksimal 5 (lima) kali dalam satu bulan. 3. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dan/atau alasan yang jelas. 4. Melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang oleh Perusahaan dikategorikan sebagai informasi rahasia. 5. Melakukan absensi untuk karyawan lain dan/atau menitipkan absensi pada karyawan

lain. 6. Memasuki ruangan/tempat yang terlarang tanpa izin dari Atasan Langsung. 7. Lalai melaporkan hal-hal yang diketahuinya yang dapat menimbulkan kerugian pada Perusahaan. 8. Melakukan aktivitas jual-beli sesuatu di lingkungan kerja pada jam kerja. 9. Menyebarkan leaflet, brosur dan mengumpulkan sumbangan di lingkungan Perusahaan tanpa izin. 10. Tidak menghargai dan tidak mampu bekerjasama dengan Karyawan lain. 11. Sengaja tidur pada jam kerja. 12. Menyalahgunakan fasilitas kerja yang diberikan oleh Perusahaan sehingga menghambat proses pekerjaan. 13. Tidak masuk kerja untuk minimal 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan tanpa memberi

laporan/keterangan tertulis dan/atau memberikan keterangan palsu. 14. Tidak cakap melakukan Pekerjaan walaupun sudah dicoba dibidang tugas yang ada. 15. Menolak perintah kerja instruksi untuk melaksanakan suatu Pekerjaan.

Melalaikan petunjuk-petunjuk lisan dari atasan yang mengakibatkan mengganggu jalannya

17. Wajib melakukan pencatatan kehadiran Ketika masuk kerja dan pada usai kerja yang

telah dijadwalkan. 18. Memberikan keterangan palsu terkait overtime, uang transport, reimbursement dan hal lainnya. Pasal 40 Surat Peringatan Kedua Surat Peringatan Kedua diberikan atas pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: 1. Melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 39 untuk jenis dan/atau bobot

pelanggaran yang sama atau lebih rendah selama masa berlakunya Surat Peringatan Tingkat Pertama. 2. Lalai dan/atau ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan yang menyebabkan kerugian

pada Perusahaan. 3. Menunda menyerahkan laporanlebih dari 5 (lima) hari tanpa

alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan. 4. Menghilangkan barang/property/ dokumen Perusahaan yang menjadi

tanggungjawabnya. Pasal 41 Surat Peringatan Ketiga Surat Peringatan Ketiga diberikan atas pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: 1. Melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 40 untuk jenis dan/atau bobot pelanggaran yang sama atau lebih rendah selama masa berlakunya Surat Peringatan Tingkat Kedua. 2. 3 (tiga) kali secara berturut-turut menolak instruksi atau penugasan yang diberikan

oleh Atasan Langsung atau Manajemen Perusahaan. 3. Menyebarkan isu/informasi yang belum di pastikan kebenarannya dan dapat

mengganggu ketenangan dan kenyamanan bekerja. 4. Melakukan segala bentuk praktik politik di lingkungan Perusahaan. 5. Menolak pelaksanaan suatu pemeriksaan oleh petugas yang berwenang. 6. Mempunyai bisnis atau kerja pribadi dalam segala bentuk atau membantu Perusahaan lain yang mempunyai area bisnis yang sama dengan PT Multi Bangun Abadi atau yang bertentangan dengan kepentingan bisnis PT Multi Bangun Abadi. 7. Dengan sengaja melakukan aktivitas pada jam kerja yang membahayakan dirinya dan/atau orang lain sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya dan/atau menyebabkan kerugian secara finansial kepada Perusahaan

8. Dengan sengaja tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat

atau telah mengakibatkan kerusakan atau hilang atau musnahnya barang atau peralatan milik Perusahaan, atau mengakibatkan gangguan atau hambatan atau keterlambatan terhadap kegiatan operasional. 9. Tidak hadir selama 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa

pemberitahuan yang alasannya dapat diterima. 10. Karyawan tidak mampu melakukan pekerjaan walaupun setelah diberikan pembinaan

(coaching) dan/atau pelatihan (training) kepada Karyawan bersangkutan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 11. Karyawan menolak mutasi/relokasi yang diputuskan oleh Perusahaan tanpa alasan yang

jelas dan dapat diterima oleh Perusahaan. 12. Karyawan lalai dalam menerapkan ketentuan serta petunjuk keselamatan dan

kesehatan kerja terhadap bawahannya atau orang lain yang berada di bawah pengawasannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cacat yang menimpa bawahan atau orang lain di bawah pengawasannya tersebut. 13. Menolak menjalankan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau rumah

sakit rujukan berdasarkan instruksi dari Perusahaan. 14. Pertentangan kepentingan/conflict of interest yang menguntungan pribadi dan

merugikan perusahaan. 15. Menggunakan peralatan atau kendaraan perusahaan tanpa izin untuk keperluan

pribadi. 16. Karyawan yang mendapatkan surat peringatan ketiga dikualifikasikan mengundurkan

diri. Pasal 42 Pelaksanaan Tindakan Disiplin 1. Sebelum tindakan disiplin dijatuhkan, Atasan Langsung memberitahukan kepada

karyawan tentang tindakan yang akan diambil dan Karyawan diberi kesempatan untuk menjelaskan perbuatannya dan melakukan pembelaan diri kepada Atasan Langsung atau Human Capital. 2. Dalam hal terdapat keraguan dapat dikonsultasikan dengan Human Capital. 3. Prosedur pemberian surat peringatan: A. Surat peringatan diterbitkan, ditandatangani dan diserahkan oleh Atasan langsung kepada Karyawan.

B. Surat peringatan harus diberikan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah karyawan diketahui terbukti melanggar ketentuan tentang etika bisnis dan disiplin kerja. C. Kepala Departemen/Manager harus membuat 1 asli dan 2 salinan Surat Peringatan sebagai berikut: Asli : diserahkan kepada Karyawan Salinan 1 : diserahkan kepada Human Capital Salinan 2 : disimpan di Departemen dimana Karyawan ditempatkan 4. Perusahaan memiliki wewenang untuk merevisi tindakan disiplin yang dijatuhkan apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 5. Perusahaan berwenang meminta kepada Atasan Langsung untuk melakukan tindakan disiplin yang dianggap perlu bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. 6. Perusahaan berwenang menindak Atasan Langsung yang menolak melakukan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. 7. Apabila Karyawan menolak menerima atau menandatangani tanda terima penyerahan Surat Peringatan, maka Kepala Departemen/Manager yang menyerahkan membuat catatan didalam Surat Peringatan mengenai penolakan Karyawan tersebut. 8. Penolakan oleh Karyawan tidak mengurangi keberlakuan Surat Peringatan apabila telah melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini. Pasal 43 Pembebasan Tugas / Skorsing / Dirumahkan 1. Pembebasan tugas/skorsing/dirumahkan dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila: a. Terdapat dugaan dan/atau indikasi yang kuat bahwa Karyawan terlibat dalam suatu

pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan atau pelanggaran hukum. b. Karyawan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja. c. Karyawan ditahan oleh pihak berwenang. d. Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran oleh

Karyawan. e. Selama pembebasan tugas/skorsing/dirumahkan Perusahaan akan membayarkan upah Karyawan sesuai peraturan perundang-undangan.

f. Terhadap Karyawan yang tidak dapat bekerja karena ditahan oleh pihak berwajib maka Perusahaan tidak wajib membayarkan upahnya. BAB 10 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan atas permintaan sendiri. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja apabila Karyawan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 44 Ketentuan Umum 1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi bila:

Karyawan mengundurkan diri. Karyawan meninggal dunia. Karyawan memasuki usia pensiun (56 tahun). Karyawan masuk dalam kategori perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan Perusahaan. e. Karyawan tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan. f. Karyawan melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja. a. b. c. d.

g. Karyawan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan

yang jelas atau mangkir. h. Karyawan tetap dinyatakan tidak mampu melakukan pekerjaan walaupun sudah

dilakukan pembinaan dan/atau peningkatan keterampilan serta telah diberikan Surat Peringatan Ketiga (Terakhir). i. Pada dasarnya Perusahaan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, apabila hal ini tidak dapat dihindari maka pelaksanaannya sesuai peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 45 Sanksi Pelanggaran Yang Dapat Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja 1. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan alasan mendesak

apabila Karyawan melakukan pelanggaran etika bisnis dan Pakta Integritas dan hal-hal lain sebagai berikut: a. Menerima atau meminta segala bentuk komisi dan/atau gratifikasi dari vendor atau

pihak ketiga. b. Tidak mencapai dan memenuhi standard kinerja yang ditentukan oleh Atasannya

yang terlebih dahulu sudah dilakukan pembinaan c. Menolak atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan

tanggung jawab dan jabatannya d. Melanggar etika dan norma integritas dengan melakukan usaha lain baik milik pribadi

atau milik orang lain yang mengakibatkan konflik kepentingan dengan usaha PT Multi Bangun Abadi. e. Melakukan pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan data, termasuk didalamnya

surat keterangan dokter dan klaim pengobatan. f. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik

g. h. i. j.

Perusahaan atau segala tindakan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Perusahaan. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan Perusahaan. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusahadi lingkungan Perusahaan.

k. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. m. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja. l.

n. Membongkar atau membocorkan atau membiarkan terjadinya tindakan

membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. o. Melakukan perbuatan pidana lainnya di lingkungan Perusahaan dengan ancaman

hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. 2. Untuk jenis-jenis pelanggaran dalam ayat 1 (satu) yang memerlukan pembuktian hukum dapat dilakukan melalui proses hukum dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 46 Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Karyawan 1. Karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan atas permintaan

sendiri. 2. Perusahaan berhak untuk menolak pengunduran diri Karyawan dan menolak memberikan hak- hak Karyawan seperti yang diatur oleh perundang-undangan ketenagakerjaan apabila Karyawan dalam pengunduran diri dari Perusahaan tidak memenuhi persyaratan pengunduran diri secara baik, yaitu: a. Mengajukan permohonan tertulis dengan masa tenggang 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal mulai pengunduran diri. b. Melakukan proses pengalihan pekerjaan secara keseluruhan kepada pihak yang

ditunjuk oleh Perusahaan. c. Tidak terikat dalam ikatan dinas. d. Tetap bekerja melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri. Pasal 47 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Permanen Tidak Mampu Bekerja Dengan Alasan Kesehatan 1. Karyawan Permanen yang tidak mampu bekerja karena menderita sakit terus-menerus

selama 12 (dua belas) bulan sesuai keterangan dokter, akan menerima upah sebagai berikut: a. 4 (empat) bulan pertama : 100% upah b. 4 (empat) bulan kedua : 75% upah c. 4 (empat) bulan ketiga : 50% upah d. Untuk bulan selanjutnya : 25% upah

2. Apabila setelah 12 (dua belas) bulan atas rekomendasi dokter tetap dinyatakan tidak

sehat dan tidak mampu bekerja maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pasal 48 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mencapai Usia Pensiun 1. Hubungan kerja berakhir saat Karyawan mencapai usia pensiun (56 tahun). Atas berakhirnya hubungan kerja tersebut Karyawan Permanen akan menerima hak-haknya atas manfaat pensiun. Pasal 49 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi 1. Pemutusan kerja bagi Karyawan yang berstatus kontrak (PKWT) akan terjadi dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja, apabila tidak ada perpanjangan kontrak berikutnya yang dikehendaki oleh Perusahaan pemberi kerja. 2. Berdasarkan atas kebijakan manajemen, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja Karyawan karena efisiensi. 3. Pemutusan hubungan kerja karena Efisiensi akan menerima pembayaran hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 50 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia 1. Dalam hal Karyawan meninggal dunia (bukan karena kecelakaan kerja), ahli waris yang

sah akan mendapatkan santunan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Ahli waris yang sah adalah Keluarga Karyawan yang telah didaftarkan pada Perusahaan yang didukung dengan dokumen resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 51 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Mangkir atau Mendapatkan Surat Peringatan Ketiga 1. Karyawan dapat diputus hubungan kerjanya jika mangkir selama 5 (lima) hari berturut-

turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Kayawan bersangkutan dikualifikasikan mengundurkan diri. 2. Karyawan yang mendapatkan surat peringatan ketiga dikualifikasikan mengundurkan diri. 3. Karyawan yang dikualifikasikan mengundurkan diri berhak atas uang pisah. Besarnya

uang pisah diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Peraturan Perusahaan atau sesuai kesepakatan perusahaan dengan karyawan. Pasal 52 Uang Kompensasi untuk Karyawan Kontrak Mengikuti peraturan perundang-undangan Pasal 15 sampai dengan 17 PP 35 tahun 2021 atau sesuai kesepakatan perusahaan dengan karyawan Pasal 53 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak dan Uang Pisah untuk Karyawan Tetap atau Permanen 1. Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak

karena adanya pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri untuk Karyawan Tetap/Permanen adalah mengikuti peraturan perundang – undangan Pasal 40 sampai dengan 57 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 atau atas kesepakatan bersama antara perusahaan dengan karyawan 2. Dalam hal Karyawan Tetap/Permanen mengundurkan diri dan memenuhi persyaratan

pengunduran diri secara baik sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 2 dan telah memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun maka Perusahaan akan memberikan uang pisah sebesar 1 (satu) kali Upah Pokok 3. Dalam hal Karyawan Tetap/Permanen (dikualifikasikan mengundurkan diri karena) mangkir sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta telah memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Perusahaan akan memberikan Uang Pisah sebesar ¼ (satu per empat kali) Upah Pokok

4. Karyawan tidak berhak mendapatkan pesangon atau kompensasi apapun jika

mengundurkan diri dan/atau diberhentikan karena melanggar Peraturan Perusahaan, etika bisnis dan Pakta Integritas. 5. Pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 52 dan 53 ini dapat dilakukan dengan

persetujuan minimal dari Direksi. Pasal 54 Surat Keterangan Perusahaan akan memberikan Surat Keterangan Kerja kepada Karyawan yang berhenti atau mengakhiri kerjanya di Perusahaan, termasuk apabila terjadi pemutusan hubungan kerja yang berisi: 1. Informasi jenis pekerjaan yang pernah dilakukan. 2. Masa kerja (tanggal mulai dan akhir masa kerja). BAB 11 PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PERSELISIHAN DALAM HUBUNGAN KERJA Karyawan dan Perusahaan bertekad untuk selalu memelihara dan meningkatkan ketenangan kerja bagi Karyawan dan ketenangan usaha untuk Pengusaha. Pasal 55 Ketentuan Umum 1. Perusahaan dan Karyawan wajib untuk dapat menyelesaikan sesegera mungkin segala

keluh kesah dan perselisihan hubungan kerja yang timbul. 2. Keluh kesah adalah suatu bentuk ketidakpuasan Karyawan yang muncul karena adanya

kesalahpahaman, ketidakpuasan dalam hubungan kerja atau perbedaan pendapat yang timbul dalam hubungan kerja, yang disampaikan kepada atasannya langsung atau Human Capital. 3. Musyawarah untuk mencari penyelesaian keluh kesah yang timbul merupakan usaha

yang harus dilakukan sebelum cara-cara penyelesaian sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku antara Karyawan dan Atasan/Perusahaan (bipartit) ditempuh. 4. Kedua belah pihak tidak diperkenankan mewakilkan kepada pihak ketiga selama penyelesaian dengan cara musyawarah sedang ditempuh.

Pasal 56 Prosedur Keluh Kesah dan Perselisihan Hubungan Kerja 1. Karyawan wajib mengajukan ketidakpuasannya secara lisan kepada Atasan di unitnya

yang kemudian akan memanggil Karyawan mengklarifikasikan keluh kesah tersebut.

untuk

mendengarkan

dan

2. Apabila keluhan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Atasan di unitnya, maka Karyawan

dapat mengajukan permasalahannya secara tertulis kepada Human Capital dengandisertai keterangan rinci hasil pembicaraan langkah pertama. 3. Berdasarkan

permintaan Human Capital, Atasan di unit tersebut wajib mengkoordinasikan pertemuan antara Karyawan, Human Capital dan Atasan di unit tersebut dengan memberikan dokumen hasil pembicaraan pada langkah pertama kepada Human Capital untuk penyelesaian keluhan Karyawan tersebut.

4. Apabila keluhan tidak terselesaikan di langkah kedua dan ketiga, surat keluhan dapat

diserahkan oleh Karyawan kepada Direksi. Proses penyelesaian pada langkah keempat merupakan proses terakhir, dimana Direksi akan melibatkan Group Head Unit dan Group Head Human Capital dalam penyelesaian keluhan Karyawan dan keputusan yang diambil pada langkah keempat adalah yang terakhir yang dapat dilakukan oleh Perusahaan. 5. Apabila upaya terakhir tersebut dalam ayat 4 (empat) tetap tidak dapat menyelesaikan

perselisihan yang timbul, maka proses penyelesaian selanjutnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB 12 PERATURAN PELAKSANAAN Perusahaan akan mengeluarkan Kebijakan dan Prosedur Perusahaan sebagai penjabaran atas ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini. Penyusunan kebijakan dan prosedur Perusahaan tersebut berpedoman pada Peraturan Perusahaan yang sah dan perundangundangan ketenagakerjaan. Pasal 57 Kebijakan dan Prosedur Perusahaan Perusahaan akan mengeluarkan Kebijakan dan Prosedur Perusahaan sebagai penjabaran atas ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini. Penyusunan kebijakan dan prosedur Perusahaan tersebut berpedoman pada peraturan Perusahaan yang sah dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 58 Peraturan Tambahan dan Perubahan 1.

Peraturan Perusahaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah tahun 2020, jika terjadi perubahan Peraturan Pemerintah sebelum berakhirnya periode Peraturan Perusahaan ini maka segala kebijakan dalam Peraturan Perusahaan ini secara otomatis akan mengacu pada Peraturan Pemerintah terbaru.

Hal-hal yang belum atau tidak lengkap diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan maka yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. BAB 13 KETETAPAN KEPUTUSAN

Karyawan wajib menandatangani pernyataan tertulis bahwa Karyawan telah menerima buku Peraturan Perusahaan ini. Pasal 59 Jangka Waktu Berlaku Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelum berakhirnya jangka waktu berlaku Peraturan Perusahaan ini, Perusahaan akan mengajukan permohonan pengesahan atas pembaharuannya (selama belum ada pengesahan atas pembaruan Peraturan Perusahaan ini maka ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan).

Pasal 60 Sosialisasi Peraturan Perusahaan 1. Perusahaan akan membagikan buku berisikan Peraturan Perusahaan yang telah

disahkan kepada seluruh Karyawan. 2. Perusahaan akan mensosialisasikan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan, agar

diketahui dan dimengerti oleh seluruh Karyawan. 3. Karyawan wajib mentaati serta melaksanakannya dengan benar dan menggunakan

Peraturan Perusahaan ini sebagai pedoman kerja. 4. Karyawan wajib menandatangani pernyataan tertulis bahwa Karyawan telah mengerti,

memahami dan menerima buku Peraturan Perusahaan ini.

Jakarta, 1 April 2021 PT MULTI BANGUN ABADI

Direktur

PERATURAN PERUSAHAAN MBA (2021-2023)

Articles inside

Daftar Isi

Mukadimah