Ajak Tidak Gampang Baper untuk Samakan Persepsi

Jombang, Memorandum Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi menggelar pertemuan dengan para wartawan yang dikemas dalam acara Jumat Curhat. Puluhan wartawan dari berbagai media massa hadir dalam pertemuan di Graha Bhakti Bhayangkara (GBB) Polres Jombang, Jumat (9/6).

Pertemuan kemarin juga menandai pekan kelima AKBP Eko Bagus Priyadi menjabat sebagai kapolres Jombang. Sebelumnya, perwira dengan dua melati di pundak itu menjabat sebagai Kasubbagmutbata Bagmutjab Robinkar SSDM Polri. Setelah memperkenalkan diri, kapolres meminta wartawan juga memperkenalkan diri berikut asal medianya. Sebab, dengan perkenalan itu ia menilai Polri sangat perlu bekerja sama dan meraih dukungan dari media. Dengan media semua informasi serta kinerja kepolisian dapat dipublikasikan kepada masyarakat. “Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini sudah membantu mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan polres maupun polsek jajaran,” kata AKBP Eko Bagus Riyadi. Salah satu poin utama pertemuan kemarin, yakni ajakan untuk menyamakan persepsi. Hal tersebut dilakukan agar dapat membangun Jombang cemerlang, aman, dan kondusif. “Harapan saya tentunya kita bisa menyamakan persepsi, membangun Jombang cemerlang, aman dan kondusif,” ujarnya. Dirinya berharap ada

Bupati Minta OPD Pahami

Peraturan Pemerintah

Mojokerto, Memorandum

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka sosialisasi coaching clinic tentang sinergi tata kelola regulasi dalam bingkai pembangunan hukum nasional-daerah (8/6). Bupati berharap, OPD dan camat mampu meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam memaknai semua Peraturan Pemerintah (PP).

Sosialisasi yang diinisiasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah itu bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTO-

DA) dan Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan (LPHP), dengan peserta seluruh OPD dan camat.

“Saya minta tolong tetap harus progres meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam memaknai semua peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan kita semuanya dalam bekerja,” ungkapnya.

Bupati Ikfina juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk seluruh OPD dan

Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini sudah membantu mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan polres maupun polsek jajaran.

AKBP Eko Bagus Riyadi Kapolres Jombang kesamaan motivasi antara Polri dengan wartawan dalam soliditas kekeluargaan. Saling bersinergi, komunikasi dua arah, sharing sehingga terbangun kebersamaan.

Kuncinya, saling menyadari serta jangan mudah baper. “Kerja sama dengan rekan wartawan yang sudah terjalin dengan baik ini kita jaga karena menjadi kekuatan kami. Sehingga Polres Jombang dapat menjaga dan mengendalikan situasi kamtibmas di Kabupaten Jombang,” pungkas kapolres. Ketua PWI Jombang Sutono mengatakan, wartawan dan polisi memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Wartawan butuh polisi sebagai narasumber. Sedangkan polisi membutuhkan publikasi terhadap kinerja yang telah dicapai. “Melalui pertemuan ini, mari kita tingkatkan komunikasi, sinergitas dan silaturahmi,” tandasnya. (wan/war/epe)

Pertanyakan Kenaikan PBB

Belasan Kepala Desa Geruduk Kantor Dewan

Jombang, Memorandum Sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Mojoagung mendatangi DPRD Jombang, Kamis (8/6). Mereka mempertanyakan adanya kenaikan PBB pada sejumlah bidang tanah di wilayahnya. Selain itu, mereka mengeluhkan sanksi yang diberikan jika tidak melunasi pembayaran PBB tepat waktu.

Kedatangan 18 kades itu sebelumnya sudah dikonfirmasikan melalui surat aduan ke wakil rakyat. Mereka berharap, legislatif dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya. ”Rapat dengar pendapat ini pertama mengenai pajak daerah terutama PBB yang mengalami kenaikan,” ujar Iknan, perwakilan kades.

Mojokerto, Memorandum

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri monitoring dan evaluasi kawasan tanpa rokok (KTR) di Pendapa Sabha Madala Tama, Pemkot Mojokerto, Jumat (9/6). Untuk mendukung program nasional itu, wali kota mengajak seluruh OPD menjalankan komitmen dengan deklarasi kawasan tanpa rokok.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan KTR di kota Mojokerto, Dinas Kesehatan Pengen-dalian Pen- g pj Ita akrab wali ko Lebih dikatakanny diketahui bahwa Pe

Daerah Nomor 7 Tah Roko yang diberlakukan di Kota Mo dimaksudkan untuk meng dan faktor risiko p menular baik perokok dan ora serta ling Ia un KTR dip kerja sama antar O bantuan masyar prasara se berl timal. “ mengop duduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto mengelar monitoring dan evaluasi KTR Deklarasi yang dihadiri seluruh kepala OPD tersebut, di antaranya berisi, komitmen tidak merokok, mempromosikan produk tembakau, tidak menerima sponsor perusahaan rokok, serta memasang tanda larangan merokok. “Pemkot Mojokerto mendukung program pemerintah pusat dengan menerapkan kawasan tanpa rokok di Kota Mojokerto,” kata Ning Ita sapaan akrab wali kota. Lebih lanjut dikatakannya, sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diberlakukan di Kota Mojokerto, dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah faktor risiko penyakit menular baik perokok dan orang di sekitarnya serta penyehatan lingkungan. Ia menegaskan, untuk mewujudkan KTR diperlukan kerja sama antar OPD dan juga bantuan masyarakat berupa sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat berlaku optimal. “Untuk mengoptimalkan KTR di Kota Mojokerto saya berharap semua OPD turut berperan melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkup kerjanya,” katanya.

Lebih lanjut, Ning Ita menuturkan, sesuai dengan perda dan perwali, Kota Mojokerto gencar melakukan kampaye KTR. Karena itu, pemkot terus berupaya bagaimana aturan yang sedang dibuat dapat dijalankan dan ditaati. “Kita harus berupaya untuk menyadarkan masyarakat dan menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 dan Perwali Nomor 10 Tahun 2021 di 311 kawasan yang ada dalam perda itu, ayo kita jaga,” pungkas Ning Ita Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr Farida Mariana menyampaikan, penetapan KTR telah dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Mojokerto. Di antaranya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

Dalam penerapan KTR, sejumlah area akan disediakan ruang khusus perokok. Namun ada dua area yang tidak diperbolehkan diberi bilik khusus untuk merokok yakni di area fasiltas kesehatan dan fasilitas pendidikan. “Saat ini di Kota Mojokerto ada 311 tempat kawasan tanpa rokok,” katanya sembari menyebut monitoring dan evaluasi penerapan KTR sudah berlangsung sejak awal Mei 2023. (adv/war/epe)

Kades Karangwinongan itu, mengaku keberatan adanya kenaikan pajak yang cukup signifikan. Padahal, pada saat sosialisasi yang dilakukan Bapenda Jombang pada 2023 tidak ada kenaikan atau sama dengan tahun sebelumnya. “Saya juga melihat perinciannya aneh.

Tanah yang lokasinya di dalam atau hampir 200 meter dari jalan raya yang mengalami kenaikan. Padahal itu tanah untuk pertanian,” katanya.

Akan tetapi, lanjut Iknan, tanah dekat jalan raya atau digunakan untuk industri justru tidak mengalami kenaikan. ”Yang dipinggir jalan kok tidak naik. Ini gimana hitungannya,” imbuhnya.

Dikarenakan adanya kenaikan PBB P2 tersebut, target pembayaran PBB di Desa Karangwinongan mencapai Rp 80 juta padahal sebelumnya hanya Rp 72 juta. ”Kami sebenarnya juga sudah diskusi dengan bapenda. Mereka merujuk pada Perda 1/2020 tentang Pajak Daerah. Dimana NJOP di atas Rp 1 miliar dikalikan 0,2 persen.

Tapi gimana rinciannya itu masih belum jelas,” terangnya. Tidak hanya itu, bapenda juga akan memberi sanksi apabila tidak bisa membayar tepat waktu. Desa tidak bisa mencairkan dana desa (DD). ”Tentu saksi itu sangat memberatkan desa,” tegasnya. Ketua Komisi A Andik Basuki Rahmat mengatakan, sebenarnya permasalahan ini sudah disosialisasikan oleh Bapenda. ”Kalau tidak salah Maret bapenda pernah melakukan sosialisasi terkait PBB atau Perda Nomor 1/2020 tentang Pajak Daerah,” ungkapnya. Sebenarnya tidak ada kenaikan dalam pemungutan PBB. Hanya saja, dalam perda itu ada klausul yang menyebutkan apabila NJOP tanah di bawah Rp 1 miliar akan dilakukan 0,1 persen. ”Akan tetapi kalau di atas Rp 1 miliar akan dilakukan 0,2 persen. Itu memang terlihat seperti ada kenaikan akan tetapi tidak,” bebernya. Hanya saja, dirinya menanggapi terkait sanksi yang diberikan Bapenda. Menurutnya, itu kurang baik. Terlebih lagi sudah ada aturan desa diberi waktu enam bulan untuk melakukan pelunasan pembayaran PBB P2. ”Itu sama juga menabrak aturan. Seharusnya diberi satu imbauan saja,” katanya. Terlebih lagi, sanksi yang diberikan cukup berat. Andik menambahkan, desa tidak bisa mencairkan DD apabila tidak melakukan pelunasan. ”Justru nanti bisa menjadi bumerang. Karena apabila pencairan DD terlambat otomatis program desa juga tidak bisa berjalan dengan baik,” pungkas Andik. (adv/wan/war/epe)