Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers
DISUSUN OLEH : NAMA : INDRA GUNAWAN NIM : 10943007852
Broadcasting B
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pemakalah dapat menyelesaikan Tugas makalah mandiri ini, Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan yang mulia revolusioner Alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa keberkatan bagi Umatnya dibumi ini, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang berperadaban seperti sekarang ini, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapat Syafa’atnya di hari akhir nanti, Amin.
Ucapan terima kasih pemakalah sampaikan kepada orang tua yang telah memberikan do’a dan restunya sehingga pemakalah masih dapat menjalankan Aktifitas Kuliah ini dengan baik dan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingannya kepada pemakalah sehingga pemakalah dapat menyelesaikan Makalah dengan baik. Mudah-mudahan langkah yang pemakalah lakukan ini mendapat restu dari Allah SWT, amin
Dalam penulisan ini, pemakalah menyadari banyak kesalahan. Pemakalah harapkan kritikan dan sarannya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................
i
DAFTAR ISI ...............................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................................................
1
Latar Belakang ................................................................................................................
1
BAB II
a. b. c. d. e.
BAB II
PEMBAHASAN
Asas Pers............................................................................................................... Fungsi Pers............................................................................................................ Hak Pers................................................................................................................ Kewajiban Pers...................................................................................................... Peranan Pers .........................................................................................................
2 2 4 4 5
PENUTUP
Kesimpulan............................................................................................................
6
Saran ..................................................................................................................... 6
ii
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit. Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembredaran media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh kentara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Indepen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers.
1
BAB II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers A. Asas Pers Pasal 2 UU No 40 Tahun 1999 menyatakan, Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. ---Demokrasi atau democrazy ialah; (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. ---Keadilan berasal dari kata ‘’adil’’ atau egual ialah tidak berat sebelah; tidak memihak. ---Supremasi atau supreme adalah, Kekuasaan tertinggi atau teratas. Jadi, supremasi hukum, di mana hokum merupakan kekuasaan tertinggi atau teratas. B. Fungsi Pers Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999 menentukan bahwa Fungsi Pers ialah sebagai berikut: 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 UU ini menyatakan, Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat menyebutkan 8 (delapan) fungsi pers yang bertanggungjawab ialah sebagai berikuti: 1. Fungsi Informatif Pers memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai secara teratur. Pers menghimpun berita-berita yang dianggap penting dan berguna bagi khalayak dan kemudian menuliskannya dalam bentuk kata-kata.
2
2. Fungsi Kontrol Pers masuk ke balik panggung kejadian yang menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik, dan apa yang berjalan tidak baik. 3. Fungsi Interpretatif dan Direktif Pers memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers juga harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. 4. Fungsi Menghibur Pers menyajikan berita-berita atau kisah-kisah dan penuturan secara menarik, bahkan juga menyajikan berita humor, drama dan music. 5. Fungsi Regeneratif Pers menceritakan sesuatu itu dilakukan pada masa pagi di waktu yang lampau. Jadi pers kewajiban menyampaikan warisan sosial kepada generasi yang baru. 6. Fungsi Pengawalan Pers ikut mengamankan dan mengawal hak-hak pribadi. Dan pers juga ikut mengawali melalui pemberitaan terhadap munculnya kekuasaan tirani. 7. Fungsi Ekonomi Pers melayani system ekonomi melalui iklan. Tanpa media, maka sulitlah orang akan mengembangkan perusahaan media. 8. Fungsi Swadaya Fungsi ini menekankan pers untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan dalam bidang keuangan. Bambang Sadono mengatakan, Pers juga mempunyai fungsi untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu suatu usaha guna mengubah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang dicita-citakan. 3
C. Hak Pers Pasal 4 UU No 40 Tahun 1999 menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut: 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran dan pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjami kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi . 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU ini menyebutkan, yang dimaksud dengan ‘’kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara’’ ialah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hokum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta sesuai dengan hati nurani insan pers. ----Penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyensoran ialah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun.(Pasal 1 butir 8) Pemberedelan atau pelarangan penyiaran ialah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hokum.(Pasal 1 butir 9) ---Hak tolak ialah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai hak pers ini, ialah menyangkut penyensoran dan pemberedelan. Di dalam praktiknya, di Indonesia justru pemberedelan dan pelarangan banyak terjadi terutama pada zaman Orde Baru.
D. Kewajiban Pers Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 menentukan bahwa Kewajiban Pers ialah sebagai berikut: 4 1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah. 2. Pers wajib melayani hak jawab. 3. Pers wajib melayani hak tolak. Dalam penjelasan Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 ayat (1), dinyatakan, Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseoran, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Pasal 1 butir (11) UU No 40 Tahun 1999 menyatakan, hak jawab ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. E. Peranan Pers Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 menyatakan Pers Nasional melaksanakan perannya sebagai berikut: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hokum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan. c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. e. Memperuangkan keadilan dan kebenaran.
5
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Sejarah pers Indonesia tidaklah sepanjang sejarah pers bangsa—bangsa yang lebih dahulu memerdekakan dirinya. Jika kita menurut titik pangkalnya, awal pers di Indonesia memainkan peranan dalam memberikan pencerahan pada masyarakat bermula pada masa, ketika Belanda menjajah Indonesia. Dalam masa-masa penjajahan, kemunculan pers pribumi ditujukan untuk memotivasi, menyentil memberikan pendidikan politik dan membakar perasaan rakyat agar mau berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Agar lekas memperoleh kemerdekaan. B. SARAN Dengan mempelajari pers beserta sejarahnya, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan pers dari zaman penjajahan hingga sekarang dan kitapun dapat mengetahui bagaimana system pers yang berjalan selama ini.
Dengan demikian, pers sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui berita – berita yang ada di dunia khususnya di Indonesia ini. Dan kita dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa Indonesia
6