Jatimpos 303

ISSN : 1412 - 7490

Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

TABLOID MINGGUAN BERITA

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co

Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN 

Pembebasan Tarif Tol Jembatan Suramadu

Masih Terkendala Payung Hukum



Alexa Key

Mungkinkah Hamil Duluan

Alexa Key yang ber- baru saja dipacarinya, bernama lengkap Kyooma nama Mothy.

Alexa Dewanty D’HeuVideo dan foto-foto perreuse, mungkin belum nikahannya di Bali beredar begitu populer bagi mas- di media sosial dan dikayarakat Indonesia. Tapi barkan oleh akun gosip. berbeda bagi bagi neti- Pernikahannya digelar di zen, Alexa selalu menja- sebuah Villa di Badung di perhatian setiap kemu- Bali, bernama Sinaran Surnculanya. ga Villas.

Termasuk ketika dikPernikahan Alexa ini abarkan ia baru saja me- memang cukup mengejutlangsungkan pernikahannya dengan pria yang Mungkinkah . . ke hal. 11



Honda HRV Masuk Jurang Sarangan

Kecelakaan Maut Pasangan Selingkuh

Kondisi Honda CRV putih setelah terjun ke jurang sedalam 100 meter, dan pengemudi Rini Puspitawati (26) sebelum kecelakaan.

Magetan, Jatim Pos Kecelakaan maut yang terjadi di jurang Sarangan, Kecamatan Plaosan, Magetan, Sabtu (13/10/2018), masih menyisakan cerita yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Mobil Honda CRV putih, keluaran 2018, Nopol T 1201 EJ terjun bebas ke dasar jurang dengan kedalaman sekitar 100 meter. Korbannya ternyata



Surabaya, Jatim Pos Pemerintah berencana membebaskan tarif atau menggratiskan kendaraan yang melintasi Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu), namun masih terkendala payung hukum yang menaungi.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, untuk merealisasikan opsi ini, dibutuhkan sebuah payung hukum yang melandasinya. Pasalnya, sejak awal fungsi jembatan ini sebagai jalan tol.

"Nah, dalam proses menjadi nontol kan pasti ada perangkat hukum yang harus diterbitkan dan sekarang masih dalam pembahasan," ujar Sugiyartanto, di kantornya, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah membuka opsi untuk menjadikan Suramadu sebagai jalan non-

pasangan selingkuh, Rini Puspitawati (26) dan Ragil Supriyanto (34).

Rini Puspitawati, warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur adalah seorang janda beranak satu, bekerja sebagai pemandu lagu sebuah karaoke di kampungnya. Sedangkan sang pria Ragil Supriyanto,warga Desa Kediren, Kecamatan Randublatung,

Kabupaten Blora, Jawa Tengah merupakan seorang kontraktor. Ragil juga diketahui memiliki istri bernama Tina Hayati dan seorang anak.

Dalam kecelakaan itu, Ragil yang terlempar keluar mobil, tewas di tempat kejadian. Sedangkan Rini yang mengemudikan mobil, kondisinya sempat kritis tak sadarkan setelah terjepit badan mobil yang dikendarai. Namun, seminggu kemudian, tepatnya Sabtu (20/10) pukul 098.55 akhirnya juga meninggal.

Rini meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih sekolah di TK. Kapolsek Plaosan Magetan AKP Sukono, menyebutkan, dari sejumlah keterangan yang dikumpulkan unit Kecelakaan Lalu Lintas setempat, mobil yang melaju dari arah Barat, Sarangan itu melaju cukup kencang

Honda . . . ke hal. 11

Rencana menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu untuk semua jenis kendaraan, segera direalisasikan.

tol. Bila opsi tersebut direalisasikan, masyarakat yang hendak melintasi jembatan tersebut tidak akan dikenai tarif alias gratis.

Opsi ini muncul terkait dengan pembangunan kawasan Madura yang



dinilai lambat. Karena itu muncul wacana untuk menggratiskan semua kendaraan yang melintasi jembatan tersebut. Meski demikian, pemerintah masih memerlukan pembahasan yang lebih dalam.

Pasalnya, hal ini berkaitan dengan pengembalian investasi jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut.

Termasuk, biaya pemeliharaan jembatan bentang

Masih . . . ke hal. 11

Data Penelitian Fakultas Hukum Unair

92,40 Persen Hoax Berasal Dari Sosial Media

Surabaya, Jatim PosPakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Masitoh Indriani menyebutkan, sosial media masih mendominasi tertinggi sebagai alat penyebaran hoax tersebut.

Yakni, dengan presentase 92,40 persen, kemudian diikuti aplikasi chatting dengan presentase 62,80 persen.

“Fenomena hoax tidak

92,40

.

. . ke hal. 11

Dari kiri : Hendry Simanjuntak, Masitoh Indriani, Kabid Informasi dan Sri Puri Suryandari.

CPNS Jangan Percaya Calo

Surabaya, Jatim Pos Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, masih berlangsung. Dalam situasi seperti ini kerap dimanfaat-

kan calo-calo yang ingin mengeruk keuntungan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak dini mengingatkan peserta tes penerimaan CPNS tak mempercayai oknum manapun yang menjanjik-

an kelulusan dengan imbalan sejumlah uang.

"Jangan percaya apapun dan mengatasnamakan siapapun, sebab sudah

CPNS . . . ke hal. 11

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun

Sosialisasikan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Madiun, Jatim Pos – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun mengadakan sosialisasi dan pembinaan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kepada para Kader Posyandu di Kali Catur Resort, Jl. Raya Ponorogo, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun,

Rabo (17/10/2018).

Kegiatan yang diadakan selama dua hari, mulai Rabu (17/10/2018) hingga Kamis (18/10/2018) tersebut diikuti sebanyak 30 orang Kader Posyandu. Diantaranya, Kader Posyandu dari Puskesmas Sumbersari, Puskesmas Madiun, Puskesmas Wonoasri, Puskesmas Da-

gangan, Puskesmas Kare bupaten Madiun.

Kemudian materi tendan Puskesmas Geger.

Ada beberapa materi tang menjadi orang tua yang diberikan dalam so- hebat dalam mengasuh sialisai tersebut. Diantaran- anak dengan narasumber ya materi tentang pening- Suwandi dari Dinas PP katan pemantauan tumbuh KBPP dan PA Kabupaten kembang balita melalui Madiun. Selain itu acara pemberdayaan kader Po- juga di isi dengan kegiasyandu dengan narasumber Sri Heny Setyaningsih dari Dinas Kesehatan Ka- Sosialisasikan . . ke hal. 11

Sosialisasi dan Pembinaan Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun.

Jatim I

Hal - 2

JATIM POS

Disperdakop dan UM Kabupaten Madiun

Laksanakan Pembinaan Para PKL Alun-Alun Caruban



Madiun, Jatim Pos – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ( Disperdagkop dan UM ) Kabupaten Madiun melaksanakan kegiatan Pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aula UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Caruban, Selasa (16/10/2018).

Kegiatan yang diikuti para PKL yang biasa berjualan di sekitar Alun - alun Caruban dan Taman Kota Mejayan tersebut diadakan selama dua hari, mulai Selasa (16/10/2018) hingga Rabo (17/10/2018).

Sementara narasumber yang dihadirkan, diantaranya, Dr. Rindyah Hanafi, SE, MM dari Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun dengan materi yang dipaparkan tentang peranan manajemen sebagai kunci keberhasilan usaha.

Kemudian, Yasinta Ku-



Pemkab Madiun untuk memberi pembinaan kepada para PKL. “ Kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, “ jelasnya.

mara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan materi yang dipaparkan tentang menjaga mutu dan keamanan pangan. Serta Hery Kurniawan, narasumber dari Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Madiun dengan materi yang dipaparkan tentang peranan Satpol PP selaku penegak Perda PKL di Kabupaten Madiun.

Kabid Perdagangan,

Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Agus Suyudi menjelaskan, maksud dan tujuan diadakannya pembinaan ini merupakan sebagai bentuk kepedulian dan upaya

Lebih lanjut dia katakan, pembinaan terhadap para PKL yang biasa berjualan di sekitar Alun - alun Caruban dan Taman Kota Mejayan ini di pilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu ikon Pusat Pemerintahan ( Puspem ) sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun di Mejayan, Caruban. “ Target kami mereka nanti bisa menumbuh

kembangkan kemampuan usahanya menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, “ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Anang Sulistyono dihadapan puluhan PKL tersebut menuturkan, sebagai masyarakat Caruban yang berjualan disekitar Pusat Ibu Kota Kabupaten Madiun di Caruban diharapkan bisa berfikir positif. Karena, prinsip dan dasar Pemerintah Daerah maupun masyarakat adalah sama, ingin para PKL sejahtera. “ Kita harus sepakat terhadap Pemerintah Daerah yang telah memberikan tempat kepada PKL untuk berjualan, mari kita bersama – sama berfikir positif untuk bersama – sama menata yang lebih baik, dan menjaga kebersihan dan kerapiannya, “ pungkasnya. (Adv/jum).

Pemkot Madiun Raih Penghargaan Pengembangan Aneka Makanan STBM Berkelanjutan Dari Kemenkes Para IKM Mamin Dapat Pelatihan

Berbahan Baku Lokal

Madiun, Jatim Pos – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ( Disperdagkop dan UM ) Kabupaten Madiun mengadakan pelatihan pengembangan aneka makanan berbahan baku lokal di Rumah Makan Utama, Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Kamis (28/10/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai Kamis (18/10/2018) hingga Sabtu (20/10/2018) tersebut diikuti sejumlah 40 peserta IKM Makanan dan Minuman ( Mamin ) yang terdiri dari Kecamatan Sawahan, Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Saradan, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Pilangken-

ceng.

Sementara narasumber yang dihadirkan diantaranya dari Rahma Bakery Bojonegoro, dengan metode pembinaan ceramah, tanya jawab dan praktek pembuatan makanan berbahan baku lokal. Sedangkan materi yang diberikan dalam pembinaan ini berupa succes story, tips dan trik mengolah bahan baku lokal menjadi olahan makanan yang bercitrarasa tinggi, praktek pembuatan makanan berbahan baku lokal serta evaluasi produk pasca praktek.

Menurut Kabid Perindustrian Disperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Bambang Sudjijono, S.Sos, M.Si, kegiatan ini diadakan bertujuan untuk

meningkatkan usaha serta daya saing produk IKM Mamin di Kabupaten Madiun. “ Setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan nanti para peserta pengembangan aneka makanan berbahan baku lokal ini diharapkan mampu berinovasi dan berkreatifitas dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya baik secara kuantitas maupun kualitas, “ ucapnya.

Lebih lanjut dia katakan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan seluruh peserta benar – benar memahami dan tentunya bisa merubah SDM sehingga hasil dari pelatihan ini nanti sesuai dengan visi – misi Bupati Madiun, yaitu aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.

Selain itu, peserta pelatihan ini diharapkan juga bisa menyesesuaikan dengan potensi – potensi yang ada di desanya masing – masing. Karena, menurut Bambang bahan baku yang sudah tersedia di lingkungan para peserta tersebut bisa untuk diolah sebagai pengembangan aneka makanan berbahan baku lokal. “ Di lingkungan kita ini masih banyak bahan baku yang belum bisa di-

Madiun, Jatim Pos – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan kategori Eka Pratama dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, karena dinilai berhasil mengelola air bersih dan sanitasi bagi masyarakat atau warganya sudah 100 persen tidak BAB sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Kesehatan RI, Prof.

Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM kepada Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof Sujudi, Kementerian Kesehatan RI Jalan

olah atau dimanfaatkan, makanya bahan baku yang ada di lingkungan kita inilah yang kita olah dulu. Saya yakin dengan pengembangan aneka makanan berbahan baku lokal ini, jika para peserta mau kreatif dan inovatif yang penting harga terjangkau, rasanya enak, dan dengan kemasan yang baik pasti akan banyak yang mencarinya, “ pungkasnya. (Adv/jum).

H.R. Rasuna Said, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Selain Kota Madiun, daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan ini adalah Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Wonogiri, Boyolali, Grobogan, Ngawi, Pacitan, Magetan, Pare-Pare, Banda Aceh, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Yogyakarta, Sumbawa Barat, Alor, Kupang, Lamongan, Kulonprogo, dan Pringsewu.

Sedangkan, provinsi yang berhasil mendapatkan penghargaan STBM Berkelanjutan Eka Pratama adalah DIY Yogyakarta. “ Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah melaksanakan pemicu STBM. 23 kabupaten/kota serta 1 provinsi ini telah lebih dahulu mencapai ODF. Itu adalah sebuah prestasi yang tidak hanya

perlu diapresiasi, namun dapat pula menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota serta provinsi lain untuk dapat melaksanakannya,” ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dr. Kirana Pritasari, MQIH .

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr.

Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM menuturkan bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk dan air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Tak hanya itu, sanitasi yang buruk juga dapat mengakibatkan stunting dan juga berdampak pada ekonomi negara.

Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 triliun per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk (diskominfo/jum).

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid, Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot S., Jufri Yus, Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, Heri Sunaryo, Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Hudiyono. Surabaya:Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin.

Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad Sugianto Bondowoso: A. Babun, Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031)8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.

Jatim II

Hal - 3

Menggungah Nilai Perjuangan Dengan Wisata Kepahlawanan

Surabaya, Jatim PosMenyambut Peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang, sederet kegiatan mulai digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Seperti kegiatan Wisata Kepahlawanan, pemkot mengajak para pelajar SD-SMP se Surabaya untuk kembali merefleksi nilai-nilai kepahlawanan, dengan mengunjungi beberapa lokasi destinasi wisata sejarah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan Wisata Kepahlawan menjadi salah satu agenda rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November mendatang.

Bahkan setelah acara ini, masih ada beberapa acara lain, seperti Sekolah Kebangsaan dan Parade Juang.

“Diharapkan dengan diadakannya kegiatan Wisata Kepahlawanan, dapat

Anak-anak SD sedang ziarah ke Makam WR. Supratman menjelang peringatan 10 Nopember.

menanamkan dan meningkatkan rasa kecintaan para pelajar terhadap perjuangan bangsa,” kata Antiek, Kamis, (18/10/18).

Antiek menyampaikan kegiatan wisata kepahlawanan tersebut, diikuti

sebanyak 1300 pelajar SD-SMP se Surabaya. Selama lima hari para pelajar diajak berkeliling ke lokasi destinasi wisata kepahlawanan di Surabaya. Acara ini, diadakan pada tanggal 16, 17, 18, 22 dan 23 Ok-

tober 2018. Adapun untuk rute wisata, terbagi menjadi dua. Rute pertama dimulai dari TMP Kusuma Bangsa, Makam WR. Supratman, Rumah WR. Supratman, Monumen Tugu Pahlawan, dan Museum Surabaya.

“Sementara untuk rute kedua, dimulai dari TMP Kusuma Bangsa, Rumah HOS Tjokroaminoto, Museum Dr. Soetomo dan GNI, Monumen Tugu Pahlawan dan berakhir di Museum Surabaya,” ujarnya.

Selain kegiatan wisata kepahlawanan, lanjut dia, Disbudpar Surabaya juga mengadakan acara Sekolah Kebangsaan. Nantinya, para pelajar akan diajak mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia. “Kita ingin kembali mengajak para pelajar untuk merefleksi bahwa Surabaya adalah Kota Pahlawan,” tuturnya.

Adapun untuk jadwal agenda tersebut, Antiek mengaku akan diadakan selama lima hari ke depan, dengan lokasi yang berbeda. Hari pertama (pra acara) akan diadakan pada Kamis, (25/10), bertempat di Monumen Tugu Pahlawan. Dengan diikuti sebanyak 1500 pelajar

Surabaya. Kedua, pada Senin, (29/10), bertempat di Museum Dr. Soetomo dan GNI, dengan peserta sebanyak 1000 pelajar.

Ketiga, Selasa, (30/10) bertempat di Taman Jayengrono diikuti sebanyak 1000 siswa. “Untuk hari terakhir, acara akan diadakan pada Selasa, (06/11), dengan peserta sebanyak 1500 pelajar,” imbuhnya.

Antiek menambahkan, nantinya Sekolah Kebangsaan akan dikemas berbeda dengan tahun lalu. Para pelajar tidak hanya diajak mengerti materi sejarah perjuangan Kota Surabaya. Namun, mereka akan diajak menjadi peserta teatrikal perjuangan yang diadakan di Tugu Pahlawan.

“Pra acara nanti akan di adakan di Monumen Tugu Pahlawan. Akan ada teatrikal perjuangan dari para pelajar. Dan ibu Wali Kota Tri Rismaharini nanti yang akan menjadi pembicara,” tutupnya. (fred/hms)

Mari Kita Tunjukkan Warga Surabaya Ramah Risma: CC Room Ibarat Malaikat Dalam Kota

Tri Rismaharini menunjukkan Piala Walikota yang akan diperebutkan di Pormaskot 2018.

Surabaya, Jatim PosWali Kota Surabaya Tri Rismaharini secara resmi membuka Pekan Olahraga Masyarakat Kota (PORMASKOT) tahun 2018, di Gelora 10 November Surabaya, Jum’at (19/10/18). Kegiatan yang memasuki tahun ke tujuh ini, digelar untuk memfasilitasi dan meningkatkan minat dan bakat warga di bidang olahraga. Disamping itu, untuk menjaring bibit-bibit ungul di bidang olahraga.

Pormaskot tahun ini, diikuti sekitar 1000 peserta se-kecamatan di Surabaya yang terbagi dari kelurahan, RT, dan RW. Delapan cabang olahraga (cabor) telah siap untuk dipertandingkan dalam kejuaraan tahun ini. Delapan cabor tersebut adalah Atletik, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bola Voli, Sepak Bola, Catur dan Futsal.

Wali Kota Risma dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari event tahunan ini adalah untuk memupuk dan meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar warga Kota Surabaya.

Melalui event ini, Wali Kota Risma berharap, mas-

yarakat Surabaya semakin cinta dan peduli terhadap kotanya.

“Saya berharap forum ini, bukan untuk mencari perbedaan, atau cari menang kalah. Tapi forum ini, untuk dapat menambah rasa persaudaraan kita sebagai warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Risma saat membuka acara Pormaskot 2018 di Gelora 10 November Surabaya, Jum’at (19/10/18).

Wali Kota Risma menuturkan Kota Surabaya saat ini semakin dikenal oleh dunia. Warga Surabaya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan menjunjung tinggi toleransi.

Karena itu, Wali Kota Risma mengimbau kepada para peserta agar menghindari adanya gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan pertengkaran.

“Mari kita tunjukkan kepada daerah lain dan seluruh dunia, bahwa warga Surabaya itu warga yang ramah, baik hati, murah senyum dan tidak mudah bertengkar,” ujarnya.

Surabaya saat ini semakin dikenal oleh dunia.

Warga Surabaya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan menjunjung tinggi toleransi. Pada ke-

sempatan itu, Wali Kota Risma juga berpesan kepada para perangkat kecamatan dan kelurahan yang hadir, agar membimbing warganya untuk tetap menjaga sportivitas. Sehingga nantinya diharapkan muncul bibit-bibit unggul yang berprestasi di bidang olahraga. “Saya berharap para aparat di kecamatan dan kelurahan membantu warga, jangan sampai ada gesekan yang akan juga merugikan kita semuanya,” imbuhnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menambahkan, tahun 2019 Indonesia memasuki masa demokrasi. Oleh karena itu, Wali Kota Risma berpesan kepada para peserta dan masyarakat Surabaya yang hadir agar bersama-sama ikut menjaga kota dari adanya gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan perpecahan.

“Saya ingin menyampaikan, karena ke depan ini kita akan menghadapi demokrasi di Indonesia.

Karena itu, mari kita semua jaga bersama kota ini.

Boleh berbeda, tapi kita harus satu jua, satu Bangsa Indonesia,” tutupnya. (fred)

Surabaya, Jatim Pos“Saya dapat laporan, kalau akhir-akhir ini banyak warga yang melaporkan kejadian tapi tidak diangkat," ujarnya di ruang CC Room 112 gedung siola lantai 2 pada Kamis, (18/10/2018).

Menurutnya, proses melaporkan sifatnya sangatlah penting dan kalau tidak segera direspon dampaknya akan ke semua orang. “Ingat di pundak teman-teman ada nyawa dan nasib orang,” pesannya.

Melihat kondisi seperti itu, Wali Kota Risma akan mencari penyebab permasalahan ini karena sistem atau manusianya.

“Ayo ditemukan masalahnya apa dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ke depan, wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini akan memantau sistem kerja di CC Room 112 melalui kamera.

“Tolong perhatikan dan jangan main-main karena ini menyangkut nyawa dan kepentingan orang lain,” pungkasnya.

Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana (BPB) dan Linmas Kota Surabaya, Eddy Christijanto menuturkan, terkait keluhan warga yang acapkali melaporkan kejadian namun tidak direspon akan menjadi bahan evaluasi baik dari sisi sistem atau manusianya.

Untuk membuktikan apakah ini kesalahan sistem atau manusianya, Eddy melakukan pengecekan dengan cara menelpon 18 LAN secara bersamaan. Dari hasil uji coba tersebut, ternyata hanya 2 LAN yang menyala. Seharusnya semuanya menyala atau bunyi. “Berarti ini sistemnya yang eror, bukan manusianya. Secepatnya kita lakukan perbaikan jaringannya,” tuturnya.

Kendati demikian, dirinya tetap menekankan kepada seluruh karyawan CC Room 112 agar lebih tanggap dan peka merespon laporan dari warga. “CC

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau kepada seluruh petugas di Comand Center Room (CC Room) 112 agar lebih peka dan tanggap dalam merespon segala macam bentuk laporan yang disampaikan masyarakat.

Room ibarat malaikat dalam kota yang kalau tidak dijalankan menimbulkan keresahan banyak orang,” terangnya.

Selain itu, lanjut Edy, agar laporan warga dapat diterima sepenuhnya, dirinya akan menambah satu personil sebagai pemain cadangan. “Tugas mereka sebagai monitor dan membackup karyawan yang



makan, sholat atau ketika tidak ada di tempat,” terang mantan Kabag Pemerintahan tersebut.

Lebih lanjut, Eddy juga meminta kepada Diskominfo agar menyediakan satu petugas untuk standby di dalam CC Room.

“Fungsinya memback up sistem dan peralatan yang sewaktu-waktu terjadi error,” jelasnya (fred)

27.000 Siswa Khataman Qur’an

Doa Bersama untuk Keselamatan Kota Surabaya

Surabaya, Jatim PosMinggu (21/10), Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan Wisuda Tahfidz dan Khataman Al-Qur'an serta doa bersama untuk keselamatan Kota Surabaya.

Sebanyak 27.000 santri

turut berpartisipasi dalam acara yang digelar di Stadion Gelora 10 Nopember tersebut. Dalam kesempatan tersebut 3.000 tahfidz diwisuda oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Peserta berasal dari siswa SD/MI dan SMP/ MTs se-Surabaya. (hms)

Jatim III

Hal - 4

Satnarkoba Tes Urine ASN Pemkab Bojonegoro

Petugas dari Satnarkoba Polres Bojonegoro mengecek urine ASN.

Bojonegoro, Jatim PosSetelah melakukan serangkaian pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Bojonegoro dan Urkes Polres Bojonegoro kepada 98 ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro pada hari Selasa (16/10/2018) di Aula Angkling Dharma, Sat Narkoba Polres Bojonegoro mengeluarkan hasil pemeriksaan urine terhadap ASN Pemkab Bojonegoro. Hasilnya tidak ditemukan yang positif mengkonsumsi narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya.

Kasat Narkoba Polres

Bojonegoro AKP Bambang Ady Tenggani, SH kepada media ini mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro merupakan permintaan dari Pemkab Bojonegoro kepada Polres Bojonegoro agar memeriksa para ASN di Pemkab Bojonegoro tidak ada yang terlibat dalam bahaya peredaran narkoba serta terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Kegiatan ini merupakan permintaan dari Pemkab Bojonegoro, dengan tujuan agar ASN di Pemkab Bojonegoro bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Kasat Nar-

koba.

Kasat Narkoba juga menambahkan bahwa pemeriksaan saat ini dilakukan kepada Pejabat setingkat Kepala Dinas hingga Camat. Selain itu, nantinya test urine juga akan menyasar kepada Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Camat.

“Namun, dalam pemeriksaan kepada pejabat tadi kurang 5 orang dengan rincian dari eslon 2a 3 orang dan dari eslon 2b 2 orang dengan keterangan melaksanakan dinas keluar kota," imbuh Kasat Narkoba. (Met/Min)

Kirab Satu Negeri GP Anshor Disambut Bupati Tuban

Gus Syafiq memberikan bendera merah putih kepada Bupati Tuban, Fatkhul Huda.

Tuban, Jatim PosRombongan Kirab Satu Negeri (KSN) yang diprakarsai oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor tiba di Kabupaten Tuban, Senin (15/10/18). Bupati Tuban, H Fathul Huda menyambut secara langsung rombongan kirab ini di depan Rumah Dinasnya, Komplek Pendopo Kridho Manunggal.

Rombongan kirab yang mengusung tema Bela Agama, Bangsa dan Negeri tersebut membawa Bendera Merah Putih yang dibawa berkeliling di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang pada kesempatan ini secara simbolis diserahkan oleh Ketua PW GP Ansor Jatim kepada Bupati Tuban dan diserahkan lagi kepada Ketua PC GP Ansor Kabupaten

Tuban.

Bupati Tuban, H Fathul Huda mengatakan bahwa kirab satu negeri memiliki misi yang sangat bagus, terutama dalam rangka menjaga kebhinekaan atau keberagaman bangsa Indonesia yang saat ini mulai tergerus.

Bupati berharap agar apa yang menjadi tujuan dan dicita-citakan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara bisa terwujud.

"Kita ini sama, kita ini Indonesia, NKRI harga mati," kata Bupati Fathul Huda menirukan dengan semangat yel-yel rombongan KSN. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H M Sholahul’am Notobuwono menjelaskan bahwa dilaksanakannya kegiatan ini

memiliki tujuan untuk membangun kembali restorasi persatuan pemuda.

“Kami ingin mengajak para pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk kembali mengingat sumpah pemuda, di tengah kondisi saat ini,” ujarnya.

Gerakan Pemuda Ansor menurut Sholahul’am sangat prihatin dengan maraknya kelompok radikal, banyak penyesatan dan juga Hoax. Oleh sebab itu nanti pada acara puncaknya akan ada Apel besar di Jogjakarta (26/10/18) yang diikuti 10.000 Banser dan juga dihadiri oleh Global Unity Forum yang terdiri dari pemuda yang berasal dari 48 negara.

“Kita ingin menampilkan kepada dunia bahwa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa bisa bersatu,” imbuhnya.

Sementara itu berbeda dengan daerah lainnya, Kirab Satu Negeri di Tuban dilaksanakan juga dengan mengarungi lautan yang dimulai dari Pantai Boom dan berakhir di Pantai Desa Socorejo Kecamatan Jenu.

Selain kirab, dilaksanakan pula Dialog kebangsaan membahas permasalahan yang hangat dibicarakan di Pendopo Kridho Manunggal. (min)

JATIM POS

Empat Raperda Inisiatif Memasuki Babak Baru Tuban, Jatim Pos Rapat Paripurna tentang Penyampaian Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 4 Raperda Inisiatif DRPD Kabupaten Tuban di ruang Rapat Paripurna Dewan, Senin (15/10/2018).

Hadir pada kegiatan ini, Bupati Tuban, H Fathul Huda, Wakil Bupati, Ir H Noor Nahar Hussein MSi, dan Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM Miyadi SAg.MM. Kepada awak media, Wabup menyampaikan, secara umum usulan dari Pemkab Tuban terkait 4 Raperda Inisiatif diterima oleh Panitia Khusus dan Fraksi-Fraksi di Dewan.

“Tidak ada catatan khusus yang diberikan mengenai hal tersebut,” ungkap Noor Nahar Hussein.

Wabup menambahkan, perlu penyempurnaan di beberapa aspek. Di antaranya berkaitan tentang mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa perlu dirinci. Juga perlu penjabaran tentang tindak asusila dan kriterianya yang dituangkan dalam Perbup.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM Miyadi SAg.MM menerangkan, terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat



Salah satu Fraksi menyampaikan pandangan mengenai keempat Raperda inisiatif

penuntasan antara Pansus dan Eksekutif. Harus sesuai dengan regulasi dan kondisi real di lapangan.

Rencananya Rapat Penuntasan akan diselenggarakan pada 2124 Oktober 2018 bersama pihak ketiga sebagai mitra.

HM Miyadi SAg. MM menerangkan, terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat penuntasan antara Pansus dan Eksekutif. Harus sesuai dengan regulasi dan kondisi real di lapangan.

M iya d i b e r h a r a p , seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan dengan lancar seperti yang

direncanakan. Selanjutnya, Raperda tersebut akan dikirim ke Gubernur untuk dievaluasi.

“Kami berharap keempat Raperda Inisiatif ini pada pertengahan bulan November mendatang dapat ditetapkan, bersamaan dengan penetapan RAPBD tahun 2019,” harap politisi dari PKB ini.

Untuk diketahui 4 Raperda Inisiatif DRPD Kabupaten Tuban mencakup Raperda tentang Kepala Desa, Raperda tentang Pilkades, Raperda tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.

(Min)

2 Bulan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Pangkas 300 Pohon di Bangil

Pasuruan, Jatim Pos Agar tidak membahayakan pengguna jalan plus dirasa sudah tinggi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali memangkas ranting pohon-pohon di beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Bangil.

Muchaimin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan mengatakan, setidaknya ada 3 lokasi yang menjadi sasaran kegiatan pemangkasan, yakni di Jalan Mangga atau dari Rel Kereta Api menuju Pasar Bangil sampai PLN Bangil. Selanjutnya di sepanjang Jalan Bandeng, serta di Jalan Ikan Paus ke

Utara atau mulai Alun-Alun sampai ke arah Kalianyar.

“Kalau sebelumnya di awal tahun ini kita sudah lakukan pemangkasan di jalur protocol mulai dari Jl A Yani sampai rel kereta api latek. Tapi untuk kali ini, kita ada di titik yang lain,” kata Muchaimin di sela-sela kesibukannya, Rabu lalu.

Dikatakanya, pemangkasan ranting pohon dilakukan mulai awal oktober lalu dan direncanakan selesai hingga akhir November mendatang. Anggarannya pun sudah disiapkan, yakni melalui Perubahan APBD (PAPBD) sebesar Rp 200 juta. Dana tersebut untuk memangkas kurang lebih 300 pohon yang dalam kondisi sangat tinggi sampai 15 meter, sehingga

apabila hujan dikhawatirkan membayakan pengguna jalan.

“Agar tidak ada kejadian pohon tumbang dan mengenai pengguna jalan, mka dari itu kita pangkas supaya mengurangi potensi ambruk,” singkatnya.

Lebih lanjut Muchaimin menegaskan bahwa pohon yang tinggi memang cukup membahayakan.

Selain bisa menganggu kabel listrik. Juga jika terlalu tinggi akan berbahaya saat ada angin kencang.

“Pohon yang dipangkas dikatakan tetap akan tumbuh baik dan diperkirakan akan pas saat awal musim hujan nanti sehingga tidak sampai kering,” ujarnya. (ist)

Jatim IV

Hal - 5

JATIM POS

Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Eksplor Potensi Desa dengan



Ngawi, Jatim PosPembangunan Infrastruktur saat ini sangat gencar dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Demikian pula yang dilakukan Pemerintah Desa Krandegan sebagai perwujudan dari Nawacita Presiden Jokowi yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Melalui Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa Krandegan

terus berupaya agar Pembangunan Infrastruktur di Desa Krandegan berjalan dengan lancar, agar tidak ketinggalan dengan Desa - Desa lainnya.

Menurut kepala Desa Krandegan sapaan akrab Mas Tri, Salah satunya adalah Pembangunan Jalan Pemukiman melalui Pavingisasi Jalan RT 02 RW 02, sepanjang 193 Meter dengan lebar 3,5 Meter, yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018.’’ungkapnya kepada Jatim Pos Jalan yang merupakan perbatasan antara RT 01

RW 02 dan RT 02 RW 02 Dusun Krandegan 2, sangat perlu segera dibangun, dikarenakan kondisi sebelum telah rusak.

Selain jalan pemukiman, jalan ini juga merupakan jalan yang bermanfaat untuk memperlancar kegiatan perekonomian khususnya pertanian, karena jalan ini merupakan jalan menuju persawahan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe,’’tegasnya.

Selain jalan menuju persawahan, disisi jalan ini merupakan selokan atau saluran yang berfungsi sebagai irigasi dan jalan ekonomi "Pembangunan jalan ini sangat penting, karena ketika mengontrol air yang mengaliri sawah jadi lebih mudah" jelas Tri Pudji Harto, Kasun Krandegan 2,’ujarnya.

Kepala Desa Krandegan berharap jalan ini dapat memudahkan mobilitas warga di Desa Krandegan. Mengingat, mayoritas warga melewati jalan untuk ke Pertaninan dan Ladang mereka,’’tambahnya. (ren)

Laksanakan Usulan Masyarakat



Bursa Inovasi Desa 2018

Pemdes Krandegan Bangun Jalan Paving

Desa Talang Bangun TPT Pakai Dana Desa

Ngawi, Jatim PosBursa Inovasi Desa (BID) adalah bagian dari tahapan Program Inovasi Desa. BID menawarkan kegiatan yang terkait dengan pembangunan desa yang dinilai inovatif. Selain itu, juga untuk membangun komitmen replikasi inovasi – inovasi yang sesuai oleh Pemerintah Desa.

Pun, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga laksanakan program ini dengan menggelar Bursa Inovasi Desa Cluster Ngawi Tahun 2018, diprakarsai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Program ini diikuti Tim Pelaksana Inovasi Desa diantaranya Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Geneng, Kecamatan Gerih dan Kecamatan Pitu. Pembukaan kegiatan ini dilakukan di Gedung Pertemuan RM. Notosuaman Ngawi, Senin (8/10).

Hadir dalam acara ini, Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Ngawi, Hermiati Retno Sriwulan, Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kabul Tunggul Winarno, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Paron, Ngawi, Geneng, Pitu, Gerih, Tokoh Masyarakat serta Tim

Pelaksana Inovasi Desa.

Bursa Inovasi Desa ini dibuka secara simbolis, oleh Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah.

BID ini, akan dilakukan secara marathon, selama 4 (empat) hari, mulai tanggal 8-11 Oktober 2018, dengan di tempat berbeda, yakni Cluster I di RM Notosuman Watualang, Cluster II Gedung Panti Balai Pertemuan Desa Jogorogo, Cluster III Di Kantor Kecamatan Padas, Cluster IV di Balai Pertemuan Desa Walikukun. “Program ini akan kita bagi menjadi empat cluster, dengan memberikan contoh-contoh inovasi yang sudah pernah dilakukan desa, baik skala lokal, daerah sekitar ataupun secara nasional,” ungkap Kabul Tunggul Winarno, Kepala DPMD Ngawi.

Disampaikan juga, bahwa bidang inovasi yang di-

contohkan dalam program misalnya, sarana prasarana, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi lokal. Lebih lanjut, Kabul sampaikan bahwa penggunaan APBDes harus mulai diarahkan, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Ia juga ungkapkan, kalau program ini tidak bisa serta didapat hasilnya, tapi melalui proses yang panjang. “Kebijakan ini memang belum bisa langsung dilihat hasil atau wujudnya,” lanjutnya.

BID ini diharapkan bisa menjadi momentum desa dalam meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu mengeksplorasi segala potensi yang ada desa. (ren)

Pakai Dana Desa Tahap Dua



Ngawi, Jatim PosSesuai usulan dari warga, Pemerintah Desa Ta l a n g , K e c a m a t a n Jogorogo. Kabupaten Ngawi tengah membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Dusun Talang RT 02/01 dengan menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 62.752.400,lapangan serba Guna Desa Talang.

Dikatakan Kepala Desa Heru pada Senin (15/10), hal tersebut dilakukan untuk menormalisasi Laangan serbaguna, yakni Desa talang yang akan di gunakan untuk kegiatan masyrakat Desa Talang dalam acara tertentu.

“Maka dibangunlah TPT, karena kalau tidak dibuatkan TPT menggangu sawah di sekitar lapangan, sekarang sudah bagus bisa di manfaatkan

dengan baik oleh masyrakat Desa Talang untuk kegiata,” ungkapnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan,’’ untuk Dana Desa Tahun 2018 kami juga membangun jalan paving pemukiman warga yang kondisinya sudah parah kita bangun agar akses masyrakat dalam meningkatkan ekonomi lebih berkembang.

“Dikarenakan untuk wilayah sini masih banyak pesawahan dan perkebunan ada tempat kegiatan secara ekonomi misalkan orang membawa hasil panen dan membawa pupuk bisa langsung terangkut oleh kendaraan bermotor,” pungkasnya.

“Untuk evaluasi skala prioritas program desa khususnya infrastruktur , kami tiap saat akan dan telah melakukan tinjauan lapangan. Kami juga me-

minta pendamping desa bersama Kepala Desa , LPMD dan BPD menjaga secara konsisten padat karya tunai ini. Harapannya desa talang bisa menjadi barometer desa yang lain terkaid mutu bangunan ,perencanaan prioritas pembangunan desa jangka pendek dan panjang serta mampu memegang amanah warga desa dan Pemerintah ,” tegas dia.

Sementara itu salah satu warga setempat, Herman mengapresiasi langkah pemerintah desa Talang dengan pembangunan tersebut. “tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai masyarakat, terutama bagi para petani yang memang sebagian besar warga disini bermata pencaharian sebagai seorang petani,” pungkasnya. (ren)

Pemdes Girikerto Selesaikan TPT

Ngawi, Jatim PosLancarnya aktivitas perekonomian tidak lepas dari infrastruktur yang memadai. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Desa Girikerto, Kecamatan Sine.

Sebagai bentuk perhatian, Pemdes memanfaatkan dana desa (DD) untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desanya. , Kepala Desa Slamet Riyadi, mengatakan, dana desa tahun 2018 digelontorkan untuk memperbaiki tembok penahan tanah (TPT) dan Normalisasi Jalan Desanya.

Menurutnya sarana tersebut cukup vital karena menunjang akses perekonomian. Dibangunnya sarana penunjang tersebut diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian.

“Kami sangat berterima kasih pemerintah pusat menggulirkan dana desa karena nilainya cukup besar dan bisa menggenjot infrastruktur, sebab akses pertanian dan perkebunan kami semakin mudah akses jalanya,” ujarnya kepada Jatim Pos. Slamet Riyadi menjelaskan, infrastruktur yang diperbaiki berupa TPT Dusun Nglegok RT 04 RW 02 panjang 81 meter dan lebar variabel 1 sampai 3 meter sebesar Rp. 77.260.000,-, TPT Dusun

Nglegok RT 03 RW 02 Panjang 24 Meter lebar Variabel 1 sampai 4 meter sebesar Rp. 52.970.000,- , TPT Dusun Girikerto panjang 114 meter lebar variabel 1 sampai 3,5 meter sebesar Rp. 213.827.000,dan Normalisasi Dua tempat yaitu jala setapak menjadi 2 meter dan bisa di lalui akses pertanian di Dusun girikerto.

“Untuk pembangunan TPT di lakukan 3 lokasi.

TPT yang kita bangun di pinggiran jalan. Nantinya ketika jalan diperbaiki dan dilebarkan sudah ada tembok penahannya,” jelasnya.

Lebih lanjut Kepala Desa Slamet Riyadi, menjelaskan, pembangunan infrastruktur di desanya

baru dilakukan sekitar 60 persen. Artinya masih banyak yang belum tersentuh.

Karena DD dari pemerintah pusat baru dua tahap, masih nunggu tahap 3.

“Tahun kemarin kami maksimalkan pembangunan jalanya. Kami berharap untuk membangun infrastruktur tidak hanya dari dana desa saja, tetapi dari program lainnya. Karena desa kami masih butuh banyak dana untuk pembangunan,” jelasnya.

Dengan adanya program Padat Karya Tunai ini, Masyrakat Desa dapat mencari tambahan pengasilan dari pengerjaan proyek yang di laksanakan oleh desa, semoga bisa bermanfaat bagi Desa dan Masyrakat pada umumnya.,’’jelasnya. (ren)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - 6

ď Ź

Laporan Pansus Pembahas Peraturan DPRD

Dari Rapat Intern Sampai Studi Banding

Pansus Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Tahun 2018 masa jabatan 20142019, menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (12/10).

Juru bicara Pansus dr Benyamin Kristianto, M.ARS, dalam laporannya mengatakan, bahwa anggota pansus yang berjumlah 20 orang mendapat penugasan dari masing-masing fraksi.Pansus ini bertugas menyusun dan menyelesaikan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Adapun unsur Pimpinan Pansus Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Tahun 2018, yakni Ketua H Achmad Heri, Wakil Ketua I H Makin Abbas, Lc.MA, Wakil Ketua II Dr Sugeng Pujianto, dan Sekretaris dr Benyamin Kristianto,

dr Benyamin Kristianto, M.ARS.

MARS. Dilaporkan pula bahwa Pansus telah melaksanakan kegiatan mulai dari rapat intern serta studi banding ke provinsi lain dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pada kesempatan ini pula disampaikan beberapa kegiatan Pansus, diantaranya melakukan rapat kerja pembahasan substansi dan materi Rancangan Tata Tertib DPRD.

Melakukan konsultasi terkait dengan substansi materi Rancangan Tata Tertib ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Selain itu, melakukan studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.Dalam penyelesaiannya, Pansus juga menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitasi atas materi Rancangan

Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur. Terakhir, Finalisasi dan Klarifikasi Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur dengan pihak Kemendagri sebagai nara sumber.

Dari hasil pembahasan serta kegiatan Pansus disampaikan substansi Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan pedoman yang harus digunakan oleh DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pedoman penyusunan, tentunya Peraturan Pemerintah hanya sebagai kisi-kisi saja atau haluan garis besar secara minimalis, sehingga kearifan lokal termasuk improvisasi masih dapat dibenarkan. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-un-

Fraksi Partai Golkar

Populasi Sapi Potong Bernilai Strategis

ď Ź

Peternakan sapi potong dengan populasi wilayah pengembangan hampir mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri.

Raperda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktiftelah ditetapkan sebagai Prakarsa DPRD pada tanggal 9 Juli 2018.

Perda ini untuk menyesuaikan dengan per-UU-an di atasnya dan sekaligus menjadi payung hukum bagi pengendalian ternak kategori ini bagi Jawa Timur.

Adapun dasar hukum perubahan adalah Undang-Undang No. 41 tahun 2014 sebagai revisi dari UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang intinya larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Sedangkan kebijakan tentang importasi sapi bakalan dan sapi indukan diatur dalam Permentan No. 49/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim melalui juru bicaranya, H Karimullah Dahrujiadi, SP, dalam rapat paripurna, Jumat (12/10).

Dengan demikian inti perubahan Perda adalah: secara tegas dimuat ketentuan larangan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif, dengan pengecualian tertentu; serta pengendalian importasi sapi bakalan dengan persyaratan tertentu.

Fraksi Partai Golkar memahami bahwa persoalan populasi sapi potong merupakan hal yang bernilai strategis terkait dengan kepentingan ketersediaan bibit unggul dan produksi daging. Terlebih Provinsi Jawa Timur merupakan daerah produsen ternak sapi sebagai penyangga utama kebutuhan nasional. Oleh karena itu sangat perlu pengaturan pengendalian dengan payung hukum Peraturan Daerah, sekaligus mengintensifkan upaya sistematis melalui program nyata di daerah.

Kebijakan impor sapi pada saat diperlukan memang sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, namun harus memperhatikan pula jenis dan kes-

eimbangan dengan ketersediaan ternak produktif yang hal tersebut berkaitan langsung dengan para peternak lokal. Dengan demikian kebijakan impor sapi harus terkendali dengan perencanaan yang cermat.

Populasi sapi potong merupakan hal yang bernilai strategis terkait dengan kepentingan ketersediaan bibit unggul dan produksi daging. Terlebih Provinsi Jawa Timur merupakan daerah produsen ternak sapi sebagai penyangga utama kebutuhan nasional. Oleh karena itu sangat perlu pengaturan pengendalian dengan payung hukum Peraturan Daerah, sekaligus mengintensifkan upaya sistematis melalui program nyata di daerah.

Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak memberikan apresiasi kepada Dinas terkait yang telah merintis pembahasan Raperda bekerjasama dengan Komisi B DPRD serta melibatkan stakeholders,

sehingga muatan Perda Perubahan telah cukup komprehensif.

Draf Raperda ini juga telah dibahas melalui penyelarasan di tingkat Bapperda Provinsi, tentu telah memuat berbagai kebijakan sesuai kepentingan dan memenuhi ketentuan sebagai produk hukum daerah.

Dalam draft Raperda, perubahan bab/pasalnya adalah ketentuan diperbolehkan memotong ternak sapi dan kerbau betina produktif, dengan syarat tertentu.

Ketentuan tentang dihapusnya larangan impor ternak sapi atau kerbau, menjadi diperbolehkan kegiatan impor, dengan persyaratan tertentu.

Ketentuan yang mendorong bagi Kabupaten/ Kota untuk membentuk Perda sejenis dengan acuan Perda Provinsi.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya bersifat sangat subyektif atas kepentingan Pemerintah Daerah, karena itu perlu disosialisasikan ke sasaran, tentu tidak hanya ditujukan kepada Pengusaha importir tetapi juga bagi peternak kelompok maupun perseorangan.

Sehubungan dengan itu Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa pada tataran pelaksanaannya perlu sistem pengendalian dilakukan secara efektif dengan bimbingan dan pengawasan kepada para peternak baik kelompok maupun perorangan. Bahkan sampai pada penerapan sanksi terhadap penyimpangan. Selanjutnya yang juga penting adalah Perda ini harus dapat dijabarkan dan diimplementasikan di daerah Kabupaten/ Kota. (yd)

Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

dangan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya.

Terkait dengan istilah Rapat Paripurna, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, hanya dikenal istilah Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman dan Rapat Paripurna yang bersifat pengambilan Keputusan, yang berdampak pada perlu tindaknya kewajiban kuorum.

Terkait dengan perubahan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Badan Musyawarah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah, maka perubahan tersebut harus dilakukan melalui Rapat Paripurna.

Hal itu dimaksudkan agar tidak ada satupun Alat Kelengkapan Dewan yang dapat melakukan perubahan agenda DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

Terkait dengan daerah Provinsi yang bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 hari.

Terkait dengan kegiatan reses ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Anggota DPRD serta sanksi, apa-

bila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Kewajiban dan sanksi ini juga diatur dalam Tata Tertib DPRD karena merupakan amanat PP. Mengenai kehadiran Gubernur dalam rapat paripurna pembahasan raperda diatur dalam pasal 115 Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, bahwa setiap penyampaian Nota Penjelasan dan Pengambilan Keputusan wajib dihadiri Gubernur.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur yang masa jabatannya lebih dari 18 bulan, DPRD diberi kewenangan memilih Gubernur dan/atau Wakil Gubernur untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

Namun mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur oleh DPRD tidak diatur dalam Tata Tertib DPRD, akan tetapi Pansus merekomendasikan apabila nanti terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud di atas, maka DPRD harus menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur. (yd)

Angka Pemotongan Sapi Produktif Masih Tinggi Provinsi Jawa Timur merupakan produsen ternak sapi terbesar di Indonesia. Jumlah populasi sapi potong di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 4.267.325 ekor dan tahun 2016 angka sementara sekitar 4.416.013 ekor. Provinsi Jawa Timur memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan ternak sapi dan kerbau guna memperoleh daging bagi kepentingan konsumsi manusia. Untuk itu Jawa Timur dijadikan sebagai gudang ternak sapi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Ach. Firdaus Febrianto, SH.MH, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (12/10).

Ternak sapi dan kerbau betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan populasi ternak.

Sebagai bibit pengembangbiakan maka ternak sapi dan kerbau betina produktif tidak boleh dipotong hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun yang dimaksud dengan ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun. Pada kondisi riil ternyata usaha-usaha dalam pengembangan sapi potong masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, di antaranya adalah masih tingginya angka pemotongan sapi betina produktif.

Atas dasar fakta empirik tersebut, maka be-

berapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif harus diubah. Mengiringi sikap politik Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda tersebut, maka disertakan beberapa pandangan dan catatan.

Yang dimaksud dengan ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun. Pada kondisi riil ternyata usaha-usaha dalam pengembangan sapi potong masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, di antaranya adalah masih tingginya angka pemotongan sapi betina produktif.

Pertama, ternak sapi dan kerbau betina produktif harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya dengan cara mengendalikan dan melarang pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif. Juga dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak, diperlukan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kedua, Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, SpdI berharap dengan adanya perubahan Raperda ini, setidaknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih mengoptimalkan peran petugas kesehatan hewan yang berwenang di Rumah Potong Hewan untuk selalu melakukan pemeriksaan sebelum hewan dipotong.

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi tingginya angka pemotongan sapi betina produktif yang disebabkan oleh motif ekonomi bagi pemilik sapi potong. (yd)

Jatim VIII

Hal - A

JATIM POS

Jatim Percontohan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Surabaya, Jatim PosBalai Bahasa Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Pengelola Media Luar Ruang, pada tanggal 15 – 17 Oktober 2018 di Ruang Metropolis Baru, Lantai 2 PT.Graha Pena Jl. A.Yani No. 88 Surabaya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai instansi pemerintah, swasta, pengelola perhotelan, travel dan kalangan media cetak maupun online.

Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Drs. Mustakim, M.Hum pada kesempatan itu mengemukakan, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu diantara lima Provinsi di Indonesia ditunjuk sebagai percontohan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Menurut Mustakim, Badan Bahasa mengembangkan berbagai pedoman guna meningkatkan kemahiran

Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Pengelola Media Luar Ruang, pada tanggal 15 – 17 Oktober 2018 di Ruang Metropolis Baru, Graha Pena Surabaya.

berbahasa Indonesia pada masyarakat. Hal ini sesuai apa yang terkandung dalam UU No. 24 yang memuat empat amanah utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

“Empat amanah terse-

but adalah pengembangan bahasa dan sastra, kedua pembinaan bahasa dan sastra, ketiga perlindungan bahasa dan sastra daerah dan yang keempat menjadikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional,” katanya.

Bupati Pamekasan Launching Madura Eksotik Carnival

Bupati Pamekasan Badrut Tamam melauncing Madura Eksotik Carnival ditandai dengaqn memukul gong.

Pamekasan, Jatim PosPerpaduan dua potensi kebudayaan Sapeh Sono' dan batik tulis hasil karya masyarakat kembali menjadi destinasi unggulan wisata di Kabupaten Pamekasan.

Sapeh Sono' dan batik yang memiliki keunikan dan ke khassan yang menarik yang dipadukan dalam sebuah budaya yang eksotik yang dikemas dalam Madura Eksotik Carnival.

Launching perpaduan dua warna budaya itu secara resmi dibuka Bupati Pamekasan Badrut Tamam di depan Pendopo Budaya Wakil Bupati di jalan Jokotole Pamekasan, Jumat (19/10) malam.

Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan mengatakan, sajian perpaduan dua budaya itu diharapkan menjadi tontonan yang menarik sebagai destinasi wisata baru di Pamekasan.

"Ini merupakan sajian budaya yang memadukan antara fasion batik Pamekasan dan fashsion Sapeh Sono' dengan diiringi musik yang rancak dan dinamis," katanya.

Selain itu Bupati juga mengucapkan rasa terima kasih kepada para pengra-

jin batik dan pecinta pelaku Sapeh Sono' yang selalu dan terus mempertahankan industri kreatifnya dan tradisinya yang unik.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim dari fraksi

PKB itu berharap event ini dapat menjadi destinasi wisata budaya yang unik dan khas Kabupaten Pamekasan dimana-mana yang akan datang.

"Saya berharap event ini terus dievaluasi dan terus disempurnakan agar nantinya dapat menemukan format yang benar-benar ideal tentang pagelaran yang rutin dan bisa menjadi bagian dari jujukan wisata baru di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan," ungkap Baddrut Tamam.

Lebih lanjut ia juga berharap Madura Eksotik Carnival yang baru pertama kalinya digelar di Kabupaten Pamekasan ini dapat dijual kepada dunia dan Indonesia. (bw)

“Bahasa disamping sebagai alat komunikasi dan identitas seseorang, bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Bahasa yang baik adalah bahasa yang terus mengalami penambahan kosa kata serta berhasil diaplikasikan dalam lisan maupun tulisan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengembangkan bahasa Indonesia seiring perkembangan zaman, Badan Bahasa saat ini telah membuat dua alternatif dalam mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), yaitu online dan offline. Untuk via online dapat diakses melalui website dan aplikasi KBBI, sementara offline dapat menggunakan KBBI versi cetak.

Dikatakan, berdasarkan perkembangan teknologi terkini, Badan Bahasa mendapatkan data bahwa sekitar 25 juta orang mengakses KKBI secara online. Hal ini wajar, mengingat penggunaan KBBI online dirasa lebih mudah dari pada versi cetak yang memiliki ketebalan sekitar

20 cm, dengan berat sekitar 3 kg dan jumlah halaman yang mencapai 2.014.

“Kalau membawa kamus itu kemana-mana punggung kita bisa sakit,” ujarnya. Khusus aplikasi KBBI, selain mudah digunakan pada aplikasi ini juga terdapat fitur bahasa asli dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya mampu mencari arti sebuah kata dari bahasa derah, aplikasi ini juga memungkinkan kita memberikan tanggapan secara interaktif.

Berdasarkan perkembangan teknologi terkini, Badan Bahasa mendapatkan data bahwa sekitar 25 juta orang mengakses KKBI secara online.

“Kamus interaktif bisa diakses dan bisa memberikan akses terhadap penambahan kosa kata di KBBI kita.

Ini gratis, bisa diunduh kapan saja,” ujarnya.

Lebih lanjut Mustakim menyampaikan bahwa perkembangan bahasa tidak lepas dari perkembangan Ilmu Pengetahuan

Tanah Pengairan Diduga Dijadikan Ajang Bisnis Sex Situbondo, Jatim PosSebuah lahan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah kosong di dusun Kotakan Utara Situbondo, selama bertahun tahun diduga dijadikan ajang bisnis seks alias esek esek.

Menurut salah satu warga setempat, rumah kosong tersebut diduga sering disewakan kepada pria berhidung belang yang sering membawa wanita tak berintegritas dengan harga sewa kamar berkisar 30 hingga 40 ribu sekali main.

Penggrebekan sebuah rumah kosong di dusun Kotakan Utara, Situbondo.

Berdasarkan informasi di lapangan, bahwa rumah kosong itu berdiri di atas tanah milik pengairan. "Kegiatan mesum itu sudah bertahun tahun

berlangsung, dan warga di sekitar sini sangat resah mas,dan akibatnya sering terjadi penggerebekan mas," ujar warga berinisial

Deklarasikan Pemilu Aman dan Damai Jombang, Jatim Pos Jelang dihelatny a Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 mendatang, di Kabupaten Jombang digelar Deklarasi Pemilu Damai di Alun-alun Jombang, pada Minggu pagi (14/10/2018).

Deklarasi pemilu damai itu dilakukan untuk mewujudkan pemilu 2019 berjalan damai dan lancar.

Deklarasi dimulai dengan jalan sehat bersama yang diikuti oleh anggota Polres Jombang, Parpol (Partai Politik), Calon Legislatif, Anggota TNI, Bawaslu dan KPU Kabupaten Jombang serta Jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang.

Setelah jalan sehat, dilakukan pembacaan dan penandatanganan deklarasi pemilu damai 2019, yakni

menolak isu sara, menolak ujaran kebencian, menolak berita bohong (Hoax) dan menolak adanya politik uang (Money Politik).

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari semua kegiatan itu untuk bersilaturrahmi serta sebagai langkah inisiatif kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan pemilu 2019.

“Melalui deklarasi ini diharapkan dapat terjadi kesepakatan bersama oleh seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suhu politik tetap aman, damai dan sejuk,” kata Fadli.

Fadli menegaskan, agar masyarakat tidak meragukan netralitas anggota

dan Teknologi (IPTEK).

Keberadaan bahasa juga tidak bisa disembunyikan dari derasnya arus globalisasi.

“Bahasa memang tidak bisa berada dalam ruang yang tertutup. Bahasa menjadi bagian yang kena dan mengenai perkembangan teknologi di dunia ini, apapun bentuknya,” katanya.

“Saya berpesan pada teman-teman untuk menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar di media sosial, saat presentasi, dan di semua kegiatan yang kita lakukan,” tandasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dewasa ini, sosialisasi bahasa Indonesia penting bagi anak muda yang lebih menyukai penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari.

“Masyarakat Indonesia sekarang kurang peka dan bangga terhadap bahasa sendiri. Mereka cenderung menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya,” katanya. (bur )

Kepolisian dan TNI selama gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ketua KPU Jombang, Muhaimin Sofi dalam sambutannya berharap, deklarasi pemilu damai itu tidak hanya sebatas simbolis pemanis saja. Namun, wujudnya riil tercipta situasi yang aman dan kondusif, tidak ada permainan kotor atau black campaign.

Ketua DPC Partai Demokrat Jombang, Syarif Hidayatulloh disela-sela acara deklarasi, mengaku bersyukur dengan diadakannya deklarasi pemilu damai tersebut. Deklarasi itu, kata Gus Sentot sapaan akrabnya, sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

Agar masyarakat tidak meragukan netralitas

anggota Kepolisian dan TNI selama gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Ketua KPU Jombang, Muhaimin Sofi dalam sambutannya berharap, deklarasi pemilu damai itu tidak hanya sebatas simbolis pemanis saja. Namun, wujudnya riil tercipta situasi yang aman dan kondusif, tidak ada permainan kotor atau black campaign.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyatukan persepsi bahwa Pemilu tidak perlu dilaksanakan dengan hal-hal yang buruk dan melanggar peraturan, akan tetapi merupakan keinginan kita bersama agar Pemilu bisa berjalan aman dan damai,” ujar Gus Sentot yang juga sekaligus Caleg Dapil 2 dari Partai Demokrat. (Her)

R kemarin.

Rumah kosong tersebut diduga sering disewakan kepada pria berhidung belang yang sering membawa wanita tak berintegritas dengan harga sewa kamar berkisar 30 hingga 40 ribu sekali main.

Dan puncaknya beberapa waktu lalu terjadi penggerebekan terhadap seorang oknum pegawai sebuah BUMN dengan wanita lokal desa itu. "Pria dan wanita itu menyewa kamar dan ketika digerebek mengaku telah kawin siri," tambah warga tadi.

Meskipun telah digerebek oleh satuan polisi shabara dan sejumlah warga, sepasang pelaku mesin itu tak ditahan namun hanya menulis pernyataan untuk tak mengulangi lagi.

Sementara itu ketika kepala Dinas PU Situbondo, H. Ir Gatot dikonfirmasi seputar kepemilikan tanah itu mengatakan, "Soal kepemilikan tanah itu saya tak tahu apa itu milik pengairan kabupaten, Balai Besar atau apa milik pengairan pusat saya gak tau, mas,," ujarnya kemarin. (as’ad)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - B



Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

Pakde Karwo Launching Buku

Berkaca Dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi

GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo melaunching buku “Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi” Memperkuat Komitmen Membangun Pertumbuhan Inklusif berbasis UMKM di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Minggu (21/10) Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengatakan bahwa buku ini lahir dari pemikirannya tentang pengaruh globalisasi atau pasar bebas yang memunculkan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi tersebut membawa dampak negatif, yakni mengutamakan efisiensi diatas segala-galanya demi memenangkan dan memperluas pasar.

“Namun akhirnya, konsep efisiensi itu gagal karena disparitas semakin meningkat, karena yang kecil semakin lemah, dan yang besar semakin kuat.

Belajar dari itu, maka negara harus hadir untuk membuat regulasi yang mengatur dan memfasilitasi baik kepada kelompok yang lemah, seperti UMKM, maupun perusahaan yang

Pakde Karwo melaunching buku “Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi” di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Minggu (21/10) pagi.

besar," katanya.

Ditambahkannya, kelompok yang lemah harus mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan perusahaan besar. Contohnya, suku bunga perbankan yang diterapkan bagi sektor UMKM harus lebih kecil

daripada suku bunga untuk perusahaan besar. Kemudian UMKM juga harus difasilitasi agar mereka bisa bersaing, dan memiliki jaringan penjualan.

“Pada umumnya, UMKM diberikan suku bunga 18 %, sedangkan

Gus Ipul Apresiasi Masyarakat Banyuwangi Dukung Daerah

Wagub Jatim Saifullah Yusuf menghadiri Festival Gandrung Sewu, di Marina Boom Banyuwangi, Sabtu (20/10).

WAKIL Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf mengungkapkan perasaan bangganya dan memberikan apresiasi kepada masyarakat Banyuwangi yang telah mendukung dengan sepenuh hati sepak terjang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pembangunan guna terwujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dukungan tersebut diberikan untuk kemajuan seluruh bidang pembangunan. Yakni di bidang perbaikan infrastruktur, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), serta pelestarian pengembangan budaya lokal. Wagub Saifullah Yusuf pun mengapresiasi keterlibatan para generasi muda milenial asal Banyuwangi yang terlibat dalam memajukan sektor pariwisata lewat dunia digital.

“Saya merasakan begitu cepat kemajuan Kabupaten Banyuwangi dalam sepuluh tahun terakhir. Yang dulu terkenal

akan dunia santetnya, tetapi saat ini sudah dikenal di tingkat nasional maupun dunia sebagai daerah tujuan wisata,” ujar Wagub Jatim Saifullah Yusuf yang didampingi Istri Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf saat menghadiri Festival Gandrung Sewu, di Marina Boom Banyuwangi, Sabtu (20/10).

Wagub Jatim yang disapa Gus Ipul ini menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan Banyuwangi yaitu dengan telah beroperasinya lapangan terbang (Lapter) Belimbingsari yang menjadi lapter satu-satunya yang berada di tengah sawah. Konsep yang dikembangkan Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas tidak menginginkan di sekeliling lapter tumbuh bangunan-bangunan komersial menjadi kebanggaan lokal yang perlu diapresiasi.

“Banyak sekali keistimewaan yang telah diraih oleh Kabupaten Banyuwangi, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi

daerah lain di Jawa Timur khususnya dan nasional pada umumnya agar masyarakat lebih sejahtera,” harap Gus Ipul.

Sekata dengan Gus Ipul, Menteri Pariwisata RI, Dr. Ir. Arief Yahya, MSi juga mengapresiasi masyarakat Banyuwangi yang ikut mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Menurutnya, hal tersebut dapat tergambar dengan berlangsungnya Festival Gandrung Sewu yang didukung oleh 1.301 orang, terdiri dari penari, pelaku fragmen drama tari dan pemusik. “Festival Gandrung Sewu tidak akan dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh akar budaya yang kuat dari masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah di tahun 2018, Kabupaten Banyuwangi masuk dalam daftar Top 100 Kalender Wonder Events Visit Wonderful Indonesia 2018. Dimana agenda tersebut merupakan event 100 kegiatan besar yang berlangsung di berbagai pelosok Indonesia sepanjang tahun 2018.

Untuk masuk dalam kalender tersebut, menurut Menpar RI harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain didukung oleh lebih dari 1.000 sampai 1.200 personil, indah untuk difoto, mempunyai nilai budaya dan mempunyai nilai komersial tinggi.

Pemkab Banyuwangi sangat perhatian akan pelestarian budaya-budaya lokal. (hms)

perusahaan besar hanya 14 %. Karena itu, kami melakukan fiscal engineering melalui loan agreement Bank Jatim sebagai stimulus untuk UMKM Jatim, sehingga suku bunga untuk UMKM hanya sebesar 6 % saja," tambahnya.

Selain itu, gubernur kelahiran Madiun ini juga mendirikan 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi, dan 7 KPD di 7 negara, untuk jaringan pasar UMKM. Hasilnya, sektor UMKM kian tumbuh subur dari tahun ke tahun, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada 2012, UMKM di Jatim jumlahnya mencapai 6,8 juta, lalu pada 2016 jumlah UMKM Jatim meningkat menjadi 12,1 juta. Bahkan pada PDRB Jatim tahun lalu yang totalnya mencapai Rp. 2.019 triliun, UMKM berkontribusi sebanyak 1.161 triliun atau 57,52 % nya, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 94,7 %,” ujarnya.

"Buku yang saya luncurkan hari ini isinya membahas tentang itu, buku ini adalah jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan, sesuai pembukaan UUD 1945,” imbuhnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Wimboh

Santoso, Ph.D mengapresiasi diluncurkannya buku ini. Menurutnya, buku ini merepresentasikan bagaimana keberhasilan Pakde Karwo dalam memimpin Jawa Timur, khususnya dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pakde Karwo luar biasa, kiprah beliau tidak perlu diragukan lagi, terbukti dalam beberapa tahun terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) Jatim lebih tinggi dari provinsi-provinsi lain, bahkan berada diatas rata-rata PDB nasional.

Terima kasih Pakde Karwo karena telah menginisiasi buku ini," pujinya.

Hadir dalam kesempatan ini, istri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, M.Si, Rektor Unair Surabaya, Prof.

Moh. Nasih, Guru Besar FEB UGM dan Staf Ahli Menteri Perhubungan, Prof. Wihana Kirana, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Dr. Arif Budimanta, dan para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (hms)

Sambut Baik Menhub Kembangkan Transportasi Laut di Jatim GUBERNUR Jatim, Dr. H. Soekarwo menyambut baik upaya yang dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk memaksimalkan potensi transportasi laut yang ada di Jatim.

Baik untuk arus distribusi barang maupun angkutan penumpang.

Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menhub, Budi Karya Sumadi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Bandara Juanda Sidoarjo, Sabtu (20/10) sore.

Menurutnya, upaya ini sangat cocok dengan kondisi Jatim yang memiliki banyak pelabuhan. Ia berharap beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Panarukan di Kab. Situbondo perannya bisa dimaksimalkan, sebagai alternatif pengiriman barang dari Jatim ke Pelabuhan Lembar di NTB tanpa melalui Bali.

“Ini penting dan menjadi satu langkah baik karena loading di Bali untuk truk kontainer sudah tidak mungkin karena mengganggu pariwisata. Sedangkan di Jangkar punya historis besar mulai jaman dulu digunakan untuk distribusi barang dari Jatim ke Bali, atau ke Lombok.

Dan sekarang dari Jatim bisa langsung ke Lombok kemudian ke NTT,” kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Selain itu, ia juga menyambut baik upaya yang dilakukan Menhub dalam menghitung efektifitas dan efisiensi sebuah pelabuhan. Bila biaya yang dikeluarkan suatu pelabuhan tinggi, maka akan ditawar-

Pakde Karwo bersama Menhub, Budi Karya Sumadi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Bandara Juanda, Sabtu (20/10).

kan pelabuhan lain yang lebih efisien, seperti Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dan pelabuhan milik PT. Maspion di Kab. Gresik.

Terkait rencana pengoperasian kapal Roll on-Roll off (Ro-Ro) dari Surabaya ke Jakarta, lanjutnya, Menhub akan merundingkan terlebih dahulu terkait biaya. Bila hasil perhitungannya lebih cepat dibanding jalur darat, maka distribusi barang melalui kapal RoRo menjadi lebih efisien.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, tujuan kedatangannya adalah untuk mengecek beberapa pelabuhan di Jatim. Apalagi, Jatim menjadi provinsi pengubung di wilayah Indonesia bagian timur.

“Kita lihat pattern-nya seperti apa, pelabuhan dan kapalnya seperti apa agar lebih efisien,” katanya.

Selain itu, ia juga ingin melihat bagaimana mengefisienkan pengiriman barang ke Indonesia bagian timur, terutama dari Jatim. Apalagi Jatim memi-

liki Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di beberapa provinsi yang bisa membantu pendistribusian barang.

“Misalnya dari Surabaya ke Pelabuhan Lembar di Lombok dalam satu kapal Ro-Ro lebih efisien, maka akan kita efektifkan sehingga dari Surabaya ke Lembar tidak perlu lewat Bali,” jelasnya.

Terkait rencana pengoperasian kapal Ro-Ro dari Surabaya ke Jakarta, Menhub akan menugaskan Indonesian National Shipowner's Association (INSA) dan Kepala Dishub Provinsi Jatim untuk melihat struktur biayanya.

“Ro-Ro bisa kompetitif atau tidak tentunya kami akan lihat cost nya di Jakarta dan Surabaya seperti apa termasuk pelabuhan dan pajaknya. Sekarang kena PPN 10 persen, sementara truk yang lewat jalan tol tidak dikenakan PPN. Bila pelabuhan ini mahal bisa diganti ke pelabuhan lain,” pungkasnya. (hms)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - C

Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

Pemprov Jatim Gerak Cepat Tangani Gempa Wilayah Sumenep

PEMPROV Ja ti m melakukan langkah cepat dalam menangani pemulihan akibat gempa yang terjadi di wilayah Sumenep pada tanggal 11 Oktober 2018 lalu. Berbagai langkah cepat ini dilakukan dengan bekerjasama pihak TNI, Polri, serta Pemda Kabupaten Sumenep.

“Atas perintah Gubernur Jatim pemulihan diminta secepatnya ditangani, oleh sebab itu saat ini beberapa kegiatan pemulihan telah dilakukan dengan cepat bersama dengan berbagai pihak,” demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai, S.STp, MM di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Kamis (18/10).

Aries sapaan lekat Kabiro Humas dan Protokol menjelaskan, selain Sumenep gempa berkekuatan 6,4 SR lalu itu juga berdampak pada 3 kabupaten lain yakni Situbondo, Jember dan Probolinggo. Sedangkan kecamatan yang terdampak gempa mencapai 22 kecamatan dan 41 desa.

“Khusus di Kab. Sumenep kerusakan berdampak pada 6 kecamatan dengan total jumlah rumah rusak

mencapai 539,” terangnya sembari menambahkan korban meninggal dunia 3 orang, luka ringan 31 orang, luka sedang 1 orang dan luka berat 3 orang.

Menurut laporan dari BPBD Provinsi Jatim upaya yang dilakukan Pemprov Jatim, yakni dengan mengirimkan bantuan personil sebayak 54 orang dengan rincian BPBD 15 orang, Dinsos 24 orang, dan Dinkes 15 orang. Selain itu, Pemprov Jatim

melalui posko penerimaan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Jatim telah mengirimkan 6 truck bantuan berupa sembako, air mineral, terpal, sandang, dan selimut.

“Penyaluran bantuan untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Kab. Sumenep ini dilakukan melalui 2 tahap,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Jatim mengalokasikan

anggaran sebesar Rp. 20.336.500.000 dengan perincian alokasi 18 Miliar untuk rekonstruksi bangunan, 2 Miliar untuk operasional rehabilitasi dan 336 juta untuk pembentukan posko terpadu. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial juga akan memberikan santunan bagi korban gempa. Dengan rincian untuk korban meninggal sebesar Rp. 5 juta, korban luka berat Rp. 2,5 juta, luka sedang sebesar Rp. 2 juta,

dan luka ringan Rp. 1,5 juta.

“Dinas PU Cipta Karya, BPBD dan Kodam V Brawijaya telah melakukan pendataan sekaligus verifikasi jumlah kerusakan rumah dan langsung melakukan pembersihan dan perbaikan secara bertahap rumah dan bangunan yang rusak,” urai Aries sambil menambahkan Bakorwil IV Pamekasan juga memberikan bantuan berupa 2 pick up untuk proses distribusi bantuan logistik di Pulau Sapudi.

Ditambahkan, dalam rangka mempercepat pemulihan pasca gempa pihak BPBD Kab. Sumenep sudah mengeluarkan pernyataan sebagai daerah darurat bencana. Pernyataan ini mempermudah pelaksanaan penanganan bencana untuk membantu beberapa pihak dalam mencairkan anggaran bantuan utamanya pemerintah provinsi.

Sementara itu, Kepala BPBD Prov. Jatim Suban Wahyudiono, ST,MM saat dikonfirmasi di tempat terpisah menyampaikan, pada hari ini berbagai kegiatan pemulihan pasca gempa telah diagendakan. Dian-

“Ke depan pembersihan puing-puing dan pendistribusian logistik pada masyarakat akan terus dilakukan. Di samping itu penurunan bantuan kendaraan operasional dari BPBD Sumenep dan Kodim di Pelabuhan Terebung,” tukas Suban sapaan akrab Kepala BPBD Prov. Jatim.

Beberapa personil yang ikut dalam penanggulangan gempa, terang Suban, antara lain TNI sebanyak 222 orang, POLRI 130 orang, dan instansi lain sebanyak 34 orang.

Sedangkan bantuan yang sudah diterima diantaranya beras sebanyak 6.257 Kg, susu bayi 7 dus, minuman dewasa 119 dus, makanan kemasan 20 dus, pakaian 225 dus, dan selimut 83 dus. “Saat ini kebutuhan yang sangat mendesak dibutuhkan saudara-saudara kita yang terdampak gempa yaitu sembako, selimut dan air bersih,” pungkasnya. (hms)

biasa tentang kehidupan” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, istri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Bapenda Jatim. Menurut wanita yang menjadi Ketua TP PKK Jatim ini, rasa

kekeluargaan di Bapenda Jatim sangat erat, guyub, dan memiliki ikatan emosional yang sangat kuat.

“Kami bersama Mas Karwo lahir dan meniti karier dari Bapenda. Jadi kami memiliki hubungan emosional yang erat di Bapenda. Kesuksesan Mas Karwo juga berkat didikan para senior di Bapenda, tentu kami tidak dapat melupakan jasa-jasa dari Bapenda Jatim” katanya. (hms)

Kegiatan Pemulihan

Bapenda Diminta Terus Berinovasi di era Ekonomi Digital lam Ikatan Mantan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jatim (Intan Sejati).

“Kami mengucapkan terima kasih, kami memulai karier disini, dan selama perjalanan karier kami, Bapenda Jatim telah mengajarkan pelajaran luar

taranya yakni pembersihan puing-puing bangunan, pendistribusian logistik kepada masyarakat, pembuatan mandi cuci kakus (MCK) di Pos I Desa Prambanan Kecamatan Gayam, pembuatan tandon air di Pos I, dan pendirian tenda untuk pasukan.

Madrasah Diniyah Perlu Kembangkan Pendidikan Vokasional GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meminta Badan Pendapatan (Bapenda) Jatim untuk terus berinovasi di era ekonomi digital. Inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Jatim dari sektor pajak.

Permintaan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri acara malam Resepsi HUT ke-56 Bapenda Jatim di Ruang Loka Artha Praja, Kantor Bapenda Jatim, Jl. Manyar Surabaya, Jumat (19/10) malam.

Pakde Karwo mengatakan, di era ekonomi digital, inovasi sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah. Ini karena masyarakat semakin maju, melek teknologi informasi (TI), sehingga membutuhkan pelayanan publik

yang serba online, mudah, efisien, praktis, dan tidak berbelit-belit.

Disamping itu, inovasi juga dibutuhkan karena pembangunan pemerintah tidak lagi mengandalkan APBD. Dicontohkannya, dalam komposisi PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai Rp. 219 triliun, pengeluaran pemerintah atau government spending hanya sekitar 7,52 persen.

“Jadi APBD sudah tidak dominan terhadap biaya pembangunan di Jawa Timur, karena itu skema pembiayaan kita harus dilakukan lewat fiscal engineering dan creative engineering. Pemerintah harus kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan pembiayaan non APBD,” katanya.

Karena itu, lanjut gubernur kelahiran Madiun ini berharap agar Bapenda Jatim kedepan harus bisa

kreatif dan terus berinovasi dalam pertarungan mencari pembiayaan. Salah satu caranya, dengan menggandeng Ditlantas Polda Jatim, Jasa Raharja, Bank Jatim, online marketplace, dan pihak lainnya guna menghadirkan pelayanan lebih baik bagi masyarakat.

“Saya yakin Bapenda Jatim pasti bisa, karena sejak berdiri tahun 1956, Bapenda Jatim punya SDM yang luar biasa, anda semua adalah petarung-petarung hebat.

Ditambah lagi, pemprov sudah meluncurkan digital ekonomi pertama di Indonesia, bekerjasama dengan marketplace nasional seperti bukalapak, tokopedia, dan lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo bersama istri, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si berpamitan kepada seluruh keluarga besar dan para pensiunan Bapenda Jatim yang tergabung da-

MATERI pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) harus ditambah salah satunya adalah dengan adanya ekstrakulikuler vokasi.

Tujuannya adalah menciptakan lulusan madin yang memiliki ilmu agama, juga dibekali dengan kemampuan sehingga ketika lulus bisa langsung bekerja.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H.s Soekarwo saat memberikan Kuliah Perdana Mahasiswa Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur Tahun 2018 di Gedung Islamic Center, Surabaya, Kamis (18/10).

Dalam prakteknya, siswa Madin akan diberikan materi pendidikan vokasi sebanyak dua hari dalam sepekan. Hal semacam ini harus dilakukan, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya bersaing. Siswa madin akan diberikan pilihan ekstrakulikuler sesuai bidang minatnya seperti teknolo-

gi, kesehatan, tata boga, tata busana, pariwisata, seni rupa, agrobisnis dan agro teknologi, dan perikanan kelautan ”Dengan mengikuti ekstrakulikuler vokasi, para siswa madin akan memperoleh sertifikat dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai tanda memiliki kompetensi disuatu bidang, ” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan Pemprov Jatim juga mendirikan SMK

Mini di Pondok Pesantren (PP) sebagai bentuk mengembangkan kualitas SDM. Melalui SMK mini, Pemprov Jatim juga ikut meningkatkan keterampilan para santri agar pascamondok mereka tidak kesulitan mencari pekerjaan.

Jumlah SMK Mini di Jatim ada sebanyak 264. ” Pemprov Jatim melalui bantuan BOSDA SMK Mini menargetkan pada tahun 2018 ini ada 50 ribu siswa SMK Mini, dengan bantuan per siswa sebesara RP. 500 ribu,” ungkapnya. (hms)

Jatim IX

Hal - D

JATIM POS

Dua Kursi Anggota DPRD Blitar Akhirnya Terisi

Blitar, Jatim PosPada 17 September 2018 lalu, jumlah DPRD Kabupaten Blitar memang berkurang 2 orang karena ada anggota dewan yang mengundurkan diri. Selama hampir sebulan, jumlah anggota dewan yang bertugas hanya 48 orang.

Namun demikian, pasca proses mekanisme yang dilalui sudah rampung, DPRD Kabupaten

Blitar akhirnya menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan 2014-2019, Rabu (10/10) pagi minggu lalu. “Dua anggota DPRD yang digantikan yakni Nur Fathoni dari PKB, dan Febriana Maria Ulfa dari Partai Demokrat,” kata Suwito, Ketua DPRD

Kabupaten Blitar usai Rapat Paripurna.

Berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur, kedua anggota dewan tersebut sudah diberhentikan sejak 17 September 2018 lalu.

Dalam penjelasannya SUWITO, pengganti Febrina Maria Ulfa adalah Rohmadi. Sedangkan pengganti Nur Fathoni adalah Hari Wiyono. Keduan-

ya sudah diambil sumpah dan menyatakan kesanggupannya. “Jadi setelah pengambilan sumpah ini, mereka mempunyai tugas sebagaimana anggota Dewan,” kata Suwito.

Lebih lanjut Suwito menjelaskan, pasca pengambilan sumpah ini, fraksi akan melakukan rapat untuk menentukan penempatan di dalam alat kelengkapan terhadap 2

anggota DPRD yang diPAW tersebut. Baru kemudian mekanismenya akan diparipurnakan kembali.

“Jadi sesuai mekanisme, kita sudah lakukan pengambilan sumpah, terus fraksi akan melakukan rapat penentuan penempatan mereka dalam alat kelengkapan dewan, baru kemudian diparipurkan kembali,” imbuhnya.

Berdasarkan informa-

si yang didapatkan Tim, Febrina Maria Ulfa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui partai lain yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Serupa dengan Nur Fathoni, yang mengundurkan diri karena mendaftarkan diri sebagai anggota legialatif melalui Parta Amanat Nasional (PAN). (san*)

Blitar, Jatim PosPenyerapan anggaran di Kabupaten Blitar terbilang rendah. Dikutip dari berbagai informasi tim, 2 bulan jelang akhir 2018 ini, serapan anggaran masih dibawah 50 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menuturkan, memasuki akhir Oktober 2018 ini penyeraan aggara baru mencapai 34,79 persen. Serapan anggaran ini dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

“Kita akui memang tahun ini serapan anggaran sangat rendah. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi,” kata Khusna, Rabu (17/10) minggu lalu.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Blitar memang serapan anggaranya masih rendah. Meski demikian juga ada beberapa OPD yang serapan anggaranya sudah diatas 50 persen.

Untuk itu, lanjut Khusna, pihaknya mendorong Dinas PUPR agar segera merealisasikan proyek fisik. Sehingga serapan anggaran bisa mencapai 100 persen.

Sumenep, Jatim PosSejumlah guru honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Sumenep mengadukan nasibnya ke DPRD setempat. Pasalnya gaji bulanan yang didapat selama ini hanya Rp 350 ribu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

kurang diperhatikan oleh pemerintah. Insentif hanya Rp350 ribu per bulan.

“Jumlah itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Makanya, kita minta legislatif dan eksekutif menaikkan insentif guru K2.

Dari Rp350 ribu per bulan menjadi Rp1 juta per bulan,” paparnya.

Para guru honorer K2 yang ditemui Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, di ruang Komisi IV. Para guru honorer meminta kejelasan terkait kenaikan upah mereka.

“Kedatangan kami kesini untuk meminta bantuan kepada Anggota Komisi IV DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menaikkan upah guru K2,” kata salah satu Pengurus K2, Abd. Wahid, Rabu (17/10/2018).

Guru Honorer di Sumenep Serapan Anggaran di Evaluasi Kesehatan Bagi Blitar Baru 34,79 Persen Digaji Rp 350 Ribu Perbulan Ratusan Calon Jamaah Haji



Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Blitar, Jatim Pos Kesehatan yang menjadi syarat wajib bagi calon jamaah haji terus menjadi perhatian pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Blitar, dikutip dari berbagai sumber. Oleh karena itu guna meningkatkan layanan kesehatan haji, Dinkes menggelar pertemuan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2018.

Kegiatan ini diikuti Kemenag Kabupaten Blitar, tim pemeriksa kesehatan dari Puskesmas se Kabupaten Blitar, bagian Kesra Pemkab Blitar dan Kelompok Bimbingan Haji (KBH). acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinkes Pemkab Blitar, dr Kuspardani.

Seperti diketahui, kesehatan haji harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Hal ini sesuai dengan permenkes no 16 tahun 2016 tentang istitoah bagi calon jamaah haji, yang intinya kesehatan jamaah haji harus disiapkan sejak jauh-jauh hari sejak 2 tahun sebelum keberangkatan.

Kasi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan



Kelas I Surabaya, dr. Acub Zaenal Amoe sebagai narasumber mengatakan, bahwa dirinya menyampaikan materi penyelenggaraan haji di embarkasi.

"Diharapkan hal ini bisa memberikan pengetahuan lebih dini kepada masyarakat tentang penyelenggaraan haji di embarkasi," ujar dr. Acub Zaenal Amoe.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya melihat pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji di Kabupaten Blitar sudah cukup bagus. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Blitar, dr. Kuspardani dalam kesempatan itu menyampaikan, masyarakat harus tahu bahwa aturan pemberangkatan jamaah haji memang ketat.

"Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan layanan kesehatan haji sebaik mungkin dan tidak pernah mempersulit calon haji," jelas dr. Kusparandi.

Melalui evaluasi ini, masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2018 akan dicari solusinya agar tidak lagi terjadi pada musim haji tahun 2019 nanti. (san/ kes*)

Khusna menjelaskan, dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Blitar memang serapan anggaranya masih rendah.

Meski demikian juga ada beberapa OPD yang serapan anggaranya sudah diatas 50 persen.

Namun iyapun menegaskan, penyebab dari serapan anggaran masih rendah berada di Dinas

“Jadi Dinas PUPR kan memiliki jumlah anggaran terbesar. Nah, hingga kini proyek fisiknya belum secara keseluruhan terealisasi. Ini yang menyebabkan penyerapan anggaran kita sangat rendah,” pungkasnya.

Untuk itu, lanjut Khusna, pihaknya mendorong Dinas PUPR agar segera merealisasikan proyek fisik. Sehingga serapan anggaran bisa mencapai 100 persen.

“Meski dirasa sulit, tapi kita optimis dalam kurun waktu dua bulan terakhir serapan anggaran di Pemkab Blitar bisa tercapai 100 persen,” singkatnya. (san*)

"Jumlah itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Makanya, kita minta legislatif dan eksekutif menaikkan insentif guru K2.

Dari Rp350 ribu per bulan menjadi Rp1 juta per bulan," paparnya.

Para honorer K2 ditemui Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, di ruang Komisi IV. Para guru honorer meminta kejelasan terkait kenaikan upah mereka.

"Kedatangan kami kesini untuk meminta Anggota Komisi IV DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menaikkan upah guru K2," kata salah satu Pengurus K2, Abd. Wahid, Rabu (17/10).

Ia mengaku selama ini telah menjalankan tugas sebagai guru dengan baik.

Namun, kesejahteraannya

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menyambut baik upaya honorer K2 itu dalam memperjuangkan nasibnya. Sebagai pimpinan dewan, dirinya akan mengupayakan kenaikan insentif honorer K2.

"Saya sangat setuju jika honor K2 itu dinaikkan, karena kerjanya sama dengan PNS lainnya," pungkasnya. (her)

Menghadiri Festival Kraton dan Masyarakat Adat (FKMA) ASEAN V

Para Raja Dalam dan Luar Negeri Berkumpul di Sumenep

Sumenep, Jatim PosEvent besar Festival Keraton dan Masyarakat Adat (FKMA) ASEAN V digelar di Keraton Sumenep 27-31 Oktober 2018 terus mendapat apresiasi masyarakat. Sebab akan menghadirkan para raja dari sejumlah Keraton di nusantara hingga luar negeri.

Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si mengatakan, raja atau sultan yang direncanakan datang ke Kabupaten Sumenep untuk mengikuti FKMA V tahun ini sebanyak 150 raja atau sultan.

Namun berdasarkan laporan hingga saat ini, raja atau sultan yang telah terdaftar dan memastikan dirinya hadir ke Kabupaten Sumenep untuk mengikuti serangkaian kegiatan FKMA itu sebanyak 120 orang, sedangkan sisanya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.

“Berdasarkan laporan kepada Pemerintah Daerah ada raja atau sultan dari luar negara ASEAN yang sudah mendaftar untuk menghadiri FKMA V di Sumenep, diantaranya raja atau sultan dari Negara Belgia dan Pakistan.” tegas Bupati dua periode ini.

Bupati menyatakan, yang jelas kegiatan FKMA di Sumenep tidak hanya dihadiri ratusan raja atau sultan, namun juga ratusan rombongan kesenian para raja atau sultan untuk menampilkan berbagai seni dan budaya serta kegiatan lainnya di kegiatan

itu.

“Kami harapkan masyarakat berpartisipasi mensukseskan kegiatan FKMA di Sumenep dengan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, sebab kami mengadakan kegiatan tentu saja ujungujung kegiatannya untuk

mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Sumenep.” tutur suami Nurfitriana ini.

Perlu diketahui, FKMA V di Kabupaten Sumenep diselenggarakan sejak tanggal 27 hingga 31 Oktober 2018. Dalam FKMA itu digelar beragam kegiatan diantaranya Kirab Keraton, Prosesi Arya Wiraraja, Pameran Benda Pusaka Keraton selama 3 hari, Pembukaan, Pagelaran Seni Budaya Keraton, Seminar Nasional “Pemberdayaan Keraton Untuk Pemajuan Kebudayaan Nasional”, Musyawarah Madya, Pagelaran Seni Budaya Keraton, Kunjungan ke Asta Tinggi, Tour Pusaka Pusat Keris, Tour Batik Desa Batik Sumenep, Kerapan Sapi, Parade Musik Tong-tong, dan Upacara Hari Jadi.

Bupati berharap, agar kegiatan FKMA memberikan dampak peningkatan

ekonomi kepada masyarakat, salah satu yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah bekerjasama dengan rumah makan dan restoran.

“Kami untuk makan tamu di acara FKMA memanfaatkan rumah makan atau restoran dalam rangka memberdayakan masyarakat, agar kegiatan itu ada dampak ekonomi.” imbuhnya.

Bupati mengungkapkan, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dipastikan hadir dalam FKMA itu, sebab dirinya sudah mendapat informasi resmi jika Presiden pasti datang ke Kabupaten Sumenep setelah mengikuti acara di Sidoarjo.

“Saya sudah mendapat informasi kepastian Presiden hadir di FKMA, setelah mengikuti acara di Sidoarjo langsung menuju ke Sumenep pada tanggal 28 Oktober 2018.” Pungkasnya (her/nan./sil)

Ekspose DPRD Propinsi Jatim

Hal - 7

 RKPD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019

F-PKB: Beberapa Hal Perlu Perhatian

Tema besar yang diusung pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur tahun anggaran 2019 adalah, “Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”.

Berdasarkan tema tersebut, setelah membaca mencermati kemudian menelaah secara mendalam draft RAPBD tahun 2019, Fraksi PKB mengajukan beberapa pertanyaan dasar; apakah tema besar tersebut sudah teraktualisasi dalam rencana kebijakan anggaran yang disampaikan Gubernur dalam APBD tahun anggaran 2019? Sebab menurut Fraksi PKB, struktur anggaran yang tertuang dalam dokumen APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 belum mampu menerjemahkan secara utuh tema besar yang diusung Gubernur.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim itu disampaikan juru bicaranya H Ahmad Tamim, SHI, dalam rapat paripurna, Jumat (12/10).

Terkait hal tersebut,

hal yang perlu mendapat perhatian.

Makro Ekonomi

Hj Anisah Syakur.

untuk membedah lebih dalam Rancangan APBD

2019,Fraksi PKB mengatakan terdapat beberapa

Pembahasan Anggaran Mengantisipasi Masa Transisi Tahun 2019

Fraksi Partai Demokrat, sangat sejalan dengan pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2018 yang intinya membawa pesan agar pembahasan anggaran ini mengantisipasi masa transisi tahun 2019.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat,Muhamad Reno Zulkarnaen, SIP dalam rapat paripurna, Jumat (12/10). Rapat paripurna tersebut membahas Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pendapatnya tertanggal 5 Oktober 2018 telah menyatakan bahwa Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD 2014-2019. Untuk itu Badan Anggaran mengharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pada tahun 2019 nanti setelah pengambilan sumpah /janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, segera menyusun dan mengajukan Rancangan RPJMD periode 20192024.

Hal ini agar dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 nanti, sudah dapat ditentukan arah dan kebijakan APBD, sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024. Untuk mengantisipasi hal ini, apa yang dapat dilakukan oleh Gubernur untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Jawa Timur oleh Gubernur terpilih.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pendapat Badan

Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Oktober 2018 bahwa Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan telah disetujui bersama pada tangal 24 September 2018 yang lalu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Terkait dengan hal itu ada 5 prioritas pembangunan Tahun 2019 yang harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, yaitu Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan dasar; Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.

Gubernur pada 4 Oktober 2018 telah pula menyatakan bahwa konstruksi kebijakan fiskal pada RAPBD Tahun Anggaran 2019 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan Umum APBD 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019 sebagaimana

telah disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD tanggal 24 September 2018.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2019 ini telah memiliki keabsahan procedural dan legal, apalagi secara hukum telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka sangatlah tepat apabila Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2018 menilai bahwa Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 ‘Layak’ untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Struktur keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana disarikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar 29 triliun 532 miliar 278 juta 363 ribu 864 rupiah. Pendapatan daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar 16 triliun 566 miliar 122 juta 253 ribu 64 rupiah. Adapun Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar 12 triliun 937 miliar 664 juta 209 ribu 800 rupiah. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi global yang masih dihantui oleh kebijakan kenaikan bunga The Fed di Amerika, kenaikan harga minyak mentah dunia serta sentiment negatif perang dagang (trade war) Amerika dan Tiongkok, maka pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah stabilitas agar fundamental ekonomi dan non ekonomi tetap terjaga dengan baik.

Terkait hal tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional Jawa Timur diproyeksikan menyentuk capaian pada kisaran 5,45,6 persen, yang sementara ini hingga Semester I Tahun 2018 berada pada level pertumbuhan 5,57 persen. Capaian tersebut layak diapresiasi mengingat secara komparatif lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I Tahun 2018 yang hanya 5,27 persen.

Selain tren positif terkait

Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

asumsi makro ekonomi di Jatim, pencapaian yang cukup menggembirakan lainnya juga tergambar dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pertama, capaian Indeks Gini per Maret 2018 mencapai 0,379, lebih rendah dibandingkan periode Maret 2017 yang mencapai 0,396.

Kedua, penurunan angka kemiskinan sebesar 10,98 persen hingga bulan Maret 2018, di mana capaian itu relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian Bulan Maret Tahun 2017 yang mencapai 11,77 persen.

Ketiga, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia menunjukkan bahwa, pada Bulan Maret Tahun 2017, penduduk Jawa Timur dengan tingkat pendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 17,12 persen. Sedangkan pada Maret 2018 mengalami perbaikan sedikit menjadi 17,74 persen.

Keempat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada bulan Februari Tahun 2017 sebesar 4,10 persen, sedangkan Februari 2018 angka TPT turun sedikit menjadi 3,85 persen.

Data-data tersebut memberikan kesimpulan bahwa tahun 2018 indikator makro ekonomi dan

beberapa indikator kerja utama Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

Berdasarkan hal tersebut, F-PKB yang diketuai Dra Hj Anisah Syakur, M.Ag menilai ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan Gubernur terkait dengan proyeksi struktur makro Jawa Timur tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan Rancangan APBD Jatim 2019.

Dengan fundamen perekonomian yang cukup kuat di tahun 2018, F-PKB berpendapat sudah sewajarnya target pertumbuhan ekonomi dipatok sesuai dengan proyeksi dalam RPJMD 2014-2019, yakni sebesar 5,66-6,06 persen.

Namun sebagaimana dijelaskan Gubernur dalam Nota Penjelasan RAPBD 2019, bahwa situasi ekonomi global masih diliputi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional maupun lokal. Maka, F-PKB ingin meminta penjelasan Gubernur terkait bagaimana strategi Pemprov Jatim ke depan untuk mewujudkan target-target dalam Indikator Kinerja Utama Pemprov Jatim tahun 2019 di tengah dinamika dan fluktuasi ekonomi global. Mohon penjelasannya. (yd)

 Tentang Alat Pendeteksi Dini Bencana

Pemprov Jatim Diminta Kerjasama dengan Jepang

Gempa dan tsunami yang kerap melanda Indonesia saat ini membuat DPRD Jatim mendorong pemerintah provinsi segera mengkonkretkan kerjasama dengan pemerintah Jepang.

DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jatim segera mengkronkretkan kerjasama dengan Pemerintah Jepang untuk pemasangan alat pendeteksi dini bencana.

Ketua DPRD Jatim, H Abdul Halim Iskandar mengatakan, bencana alam hingga saat ini tidak termanajemen dalam konteks pembangunan. Bahkan sampai saat ini tidak ada ahli yang bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi.

"Pakar geofisika ITS temukan lengkungan di Surabaya seperi di Waru hingga Jombang, Gresik.

Maka kita dorong agar pemprov segera konkretkan kerjasama Pemprov pemasangan pendetek-

si dini," ujar Halim, Senin (15/10/2018).

Ketua DPW PKB Jatim itu mengaku Dewan sedang mengupayakan agar dana cadangan untuk penanganan bencana bisa bertambah. Hanya saja dirinya tidak dapat memastikan dapat disetujui atau tidak. Mengingat untuk bencana tidak berbicana soal ideal penambahan agaran, tetapi yang harus dipikirkan adalah antisipasi.

"Belum tahu, tapi sudah ngomong harus dana cadangan. Bukan kita berharap," katanya.

Kakak kandung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar itu menjelaskan, dalam usulan alokasi dana di Rancangan APBD 2019 secara normatif ada be-

berapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni berdasarkan hasil Musrembang, hasil serap aspirasi, dan kondisi-kondisi yang harus diambil langkah konkret. Tiga hal ini menjadi acuan pembahasan per item di masing-masing Komisi. "Jadi bukan Fraksi, harus mencermati," terangnya.

Dewan sedang mengupayakan agar dana cadangan untuk penanganan bencana bisa bertambah. Hanya saja dirinya tidak dapat memastikan dapat disetujui atau tidak.

Mengingat untuk bencana tidak berbicana soal ideal penambahan agaran, tetapi yang harus dipikirkan adalah antisipasi. (yd)

Jatim V

Hal - 8

Semen Indonesia Gelar Kejuaraan Silat

SVP Production Semen Indonesia, Joko Sulistiyanto membuka acara.

Tuban, Jatim Pos Semen Indonesia menggelar kejuaraan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) bertempat di Graha Sandiya, Kompleks Perumahan Dinas Tuban pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2018.

Acara ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Pendirian Pabrik Gresik-Semen Indonesia, sekaligus HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pertandingan yang dibuka langsung oleh SVP Production Semen Indonesia, Joko Sulistiyanto tersebut diikuti oleh 236 atlet yang terdiri dari 208 pesilat tanding dan 28 pesilat seni.

Seluruh pesilat berasal dari 19 ranting Cabang Tuban, dan 2 komisariat, yakni komisariat Semen Indonesia dan komisariat Unirow Tuban.

Kategori pertandingan dibagi menjadi 2, yaitu Kategori Tanding dan Kategori Seni, namun peserta di masing-masing kategori tetap dibagi sesuai kelompok usia, meliputi kelompok usia pra remaja, remaja dan dewasa putra putrid. Sedangkan di masing-masing kelompok usia terdapat 2 hingga 4 kelas,



yaitu kelas A, B, C & D untuk menyelaraskan berat badan lawan tanding di setiap kelasnya.

“Untuk para atlet yang bertanding saya harapkan dapat mengendalikan emosi, memegang teguh budi pekerti, juga menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih prestasi,” pesan Joko Sulistyanto.

Menurutnya, dengan mengikuti olah raga pencak silat setidaknya ada 3 manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama yakni, pencak silat adalah olah raga yang bisa dipelajari mulai dari usia muda hingga tua nanti, sekaligus agar senantiasa kondisi fisik serta kesehatan dapat terjaga.

Selanjutnya yang kedua melestarikan budaya asli tanah air yang bisa kita banggakan saat kita berada di kancah internasional.

“Jadi berbanggalah telah bergabung, khususnya di PSHT ini. Kelebihannya lagi, akan dengan mudah menemukan saudara lainnya (seperguruan) kapan pun dan di mana pun tempatnya,” ujar Joko.

Dan untuk manfaat yang ketiga, lanjut Joko mengatakan, dengan berlatih silat akan membentuk mental dan karakter yang

tangguh. Sehingga, mental dan karakter diri ini akan sangat bermanfaat jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pencak silat ini adalah seni bela diri, tidak untuk mencari lawan. Tapi untuk mencari saudara dan kawan,” pesan Joko kepada ratusan atlet.

Sementara itu, Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Tuban, Lamidi mengucapkan banyak terima kasih kepada Semen Indonesia yang telah menyelenggarakan kejuaraan pencak silat yang bertajuk “Semen Indonesia Cup IV” ini. Dia juga berharap agar dari kejuaraan ini dapat memunculkan bibit-bibit atlet pencak silat.

“Kita berharap event ini bisa menumbuhkankan atlet yang tidak hanya pada level lokal, tapi juga nasional dan bahkan internasional. Kita yakin bahwa pencak silat mampu mengharumkan nama bangsa, terbukti pada Asean Game beberapa waktu yang lalu cabang olahraga pencak silat menyumbangkan mendali emas paling banyak,” pungkasnya.

Di akhir pertandingan (17/10), untuk juara pertama pada Semen Indonesia Cup IV Kejuaraan Pencak Silat PSHT antar ranting se-Cabang Tuban tersebut juara pertama disabet Ranting Jenu dengan hadiah uang pembinaan Rp. 2 juta, piagam penghargaan dan trophy. Untuk juara kedua diperoleh Ranting Singgahan dengan hadiah uang pembinaan Rp. 1,5 juta. Dan juara ketiga diperoleh Ranting Palang dengan hadiah uang pembinaan Rp. 1 juta. (Min)

Dinas Kominfo Jombang Bersama KemenPan-RB

Gelar Sosialisasi Aplikasi LAPOR-SP4N

Jombang, Jatim Pos Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jombang menggelar Sosialisasi Aplikasi Layanan Asprasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan PPID di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kepala Diskominfo Jombang, Budi Winar-

no, ST,M.Si, mengatakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jombang sangat mendukung dan taat terhadap undang-undang keterbukaan informasi.

“PPID Jombang selalu siap kapanpun aduan masuk dan segera menindaklanjuti,” kata Budi disela sosialisasi di Ruang Soerodiningrat Pemkab Jombang, Rabu (10/10/2018).

Ia berharap pengad-

uan dan laporan dari masyarakat yang masuk, bisa diselesaikan di tingkat kabupaten tanpa harus sampai ke pemerintah pusat.

Hal yang sama juga diungkapkan Asisten 1, Drs. Purwanto, M.KP, mengatakan, aplikasi LAPORSP4N merupakan saluran bagi masyarakat untuk bisa menyampakan uneg-unegnya. “Jalinan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun, masyarakat bebas menyampaikan kritik dan keinginannya, dan Pemkab Jombang melalui Dinas Kominfo punya unit pengaduannya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, aplikasi LAPOR-SP4N adalah aplikasi yang dibuat pemrintah pusat untuk menampung keluhan masyarakat yang tidak puas terhadap layanan publik melalui situs www.lapor.go.id, twitter, serta layanan pesan singkat melalui nomor 1708 dengan tarif normal sesuai masing-masing operator



JATIM POS

Bersama Santri Jogo Kali

Bupati Jombang Pimpin Aksi Resik Kali

Jombang, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama relawan ‘Santri Jogo Kali’, pada Sabtu (6/10/2018) pagi, menggelar aksi resik kali sungai gude ploso di Jl. Raya Tembelang.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab yang didampingi Wakil Bupati Sumrambah.

Tampak ikut serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) serta sejumlah pejabat lainnya.

Kegiatan ini, terang Bupati Hj.Mundjidah Wahab, sebagai upaya memberi contoh pada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

Salah satu cara seder-

hananya yakni tidak membuang sampah di sungai.

“Dan ini adalah langkah awal aksi resik kali. Nantinya tidak hanya kali sungai gude saja yang dibersihkan. Namun juga sungai sungai yang lain,” ujarnya.

Tujuan lain dari kegiatan aksi resik kali ini, Kata Bupati Hj.Mundjidah adalah untuk mengembalikan fungsi sungai sepenuhnya.

Supaya bisa bermanfaat, baik itu untuk pertanian maupun untuk masyarakat itu sendiri yang membutuhkan air.

“Jadi ini kita ciptakan sungai yang bersih. Apalagi sekaran Jombang ada jalan tol, sehingga kalau orang turun jalan tol masuk ke Jombang yang dilihat dulu sungainya. Jadi sun-

gai harus bersih,” lanjutnya.

Ke depan untuk mempercantik sungai, Pemkab Jombang akan dibanguan taman di sepanjang aliran kali sungai gude ploso ini. Tentunya hal itu tidak dilakukan sendirian, namun juga melibatkan sejumlah pihak, seperti pelaku usaha hingga perbankan.

“Wajah Kabupaten Jombang tentunya akan semakin cantik,” tutur Hj. Mundjidah.

Sementara dalam kegiatan tersebut, tampak Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, terjun langsung ke sungai untuk melakukan aksi resik kali bersama para elemen masyarakat. (Her/Hms/ Kominfo)

Desa Tunggorono Lakukan Sedekah Desa Jombang, Jatim PosSebagai wujud rasa syukur warga masyarakat Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menggelar kegiatan sedekah desa guna melestarikan adat budaya Jawa warisan leluhur, pada Sabtu malam ( 6/10/2018 ) bertempat di lapangan Desa setempat.

Desa Tunggorono sendiri terbagi menjadi 5 Dusun yaitu Dusun Dayu, Tunggorono, Gabus, Tunggul dan Dusun Karang Kletak, di dalam menyemarakan serta mensukseskan kegiatan sedekah desa telihat guyup rukun dalam satu kebersamaan yang kuat.

Kepala Desa Tunggorono, Emi Suwandi saat di temui disela-sela kegiatan mengatakan, "Kegiatan sedekah desa ini adalah acara rutinan yang di adakan warga masyarakat Desa Tunggorono setiap tahun dengan anggaran yang di dapatkan dari swadaya warga dan dari beberapa simpatisan,” ucapnya.

"Tujuan kegiatan sedekah desa ini adalah melestarikan budaya warisan leluhur kita dan diharapkan kegiatan ini dapat

menjadikan salah satu wadah silahturahmi sesama warga masyarakat Desa Tunggorono dan kedepannya nanti kegiatan seperti ini dapat di jadikan destinasi wisata, apalagi besuk (Minggu, 7/10/2018) warga masyarakat Desa Tunggorono menggadakan kirap gunungan serta pawai budaya sebagai puncak kegiatan sedekah desa,” imbuhnya.

Ketua Panitia, Supriyanto mengatakan, "Untuk sedekah desa pada tahun ini berbeda dari pada tahun tahun yang sebelumnya, tahun ini panitia mengadakan beberapa kegiatan

didalam menyemarakan sedekah desa,” paparnya.

“Sebagai awal kegiatan panitia mengadakan beberapa perlombaan di antaranya turnamen catur dilanjutkan dengan acara hiburan kesenian jawa timuran yaitu ludruk yang menarik lagi yang berperan dalam kesenian tersebut dari perangkat desa Tunggorono dan sebagai puncaknya kita akan adakan pawai budaya serta kirab gunungan hasil bumi dilanjutkan sebagai penutup kegiatan yaitu malam do'a bersama,” ucapnya. (Her/Nik)

seluler.

Masyarakat bisa complain terhadap layanan publik di situs www.lapor. go.id, twitter, serta layanan SMS melalui nomor 1708.

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat enggan melapor atau melakukan pengaduan terkait kondisi yang terjadi

di lingkungannya. Diantaranya adalah rasa takut, ketidaktahuan, sikap apatis dan tidak percaya. Aplikasi ini, adalah upaya untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut. “Saya mengajak masyarakat agar berani melapor ke Pemda terkait pelayanan publik. Ini sebagai wujud tata kelola

pemerintah yang baik dan benar,” jelas Purwanto.

Hadir dalam acara tersebut Asisten 1, Drs. Purwanto,M.KP, Kepala Diskominfo Jombang, Budi Winarno, ST,M.Si, Kemenpan-RB, Aris Samson, S.Sos, MAP, Diskominfo Prop. Jatim Yanti Dyah Harsono,S.Sos, M.Si (Her)

Salah satu penampilan Uri Uri Budaya

Jatim VI

Hal - 9

Emil Marah, Namanya Dicatut Untuk Galang Sumbangan

Bupati Trenggalek Emil Elestianto (kiri) dan konten berisi akun palsu di media sosial facebook yang menjadi viral dan akhirnya dilaporkan ke kepolisian.

Trenggalek, Jatim Pos Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak benar-benar marah saat mengetahui namanya dicatut oleh seseorang, untuk penggalangan sumbangan dana. Permintaan sumbangan dana itu diunggah di media sosial facebook.

"Ada yang membuat akun palsu mengatasnamakan saya dan disalahgunakan untuk mencari sumbangan (dana)," kata Bupati Emil di Trenggalek, Senin (15/10).

Suami pesohor Arumi Bachsin yang juga Wagub Jatim Terpilih itu akhirnya mengambil langkah tegas melaporkan ke kepolisian setempat. Hal ini dilakukan Emil, sebagai wujud kese-

riusan dalam upaya memberantas penipuan di dunia cyber serta menimbulkan efek jera dan memberi contoh agar masyarakat juga aktif melaporkan kejahatan serupa ke pihak yang berwajib.

Menurutnya, akun palsu yang mengatasnamakan dirinya sudah mengarah ke pencemaran nama baik dan bertendensi penipuan.

"Saya telah menyuruh pegawai pemkab untuk mengklarifikasi hal ini, dan bekoordinasi dengan polisi," ujarnya.

Tak hanya mengutus pegawai dari bagian hukum Pemkab, Emil juga berniat menemui langsung Kapolres Trenggalek

AKBP Didit Bambang Wibowo.

Tujuannya, lanjut Emil, agar hal serupa tidak terjadi, mengingat tidak menutup kemungkinan ada pencatutan nama orang lain untuk hal tersebut.

"Jika nama saya yang notabenenya mudah diverifikasi dicatut orang, bukan tidak mungkin nama masyarakat yang lain di Trenggalek juga dicatut," ujarnya.

Emil menambahkan, sebenarnya ketika kabar ini diketahui pada Jumat (12/10).Kasus akun palsu mengatasnamakan Emil Elsetianto Dardak menjadi ramai, karena ada yang meminta klarifikasi di salah satu grup media sosial

(medsos) yang pengikutnya banyak.

Penggalangan dilakukan disalah satu group Facebook IST (Info Seputar Trenggalek) dan inbox kebeberapa akun pribadi.

Dalam percakapan yang ada, akun palsu Emil Dardak seolah-olah menyampaikan bawasannya Bupati Trenggalek ini sedang melakukan sebuah aksi penggalangan dana untuk disumbangkan kepada yayasan anak dan panti.

Seorang pengguna media sosial (medsos) mengunggah tangkapan layar percakapan "facebook messenger" pada sebuah grup.

Dalam tangkapan layar tersebut terlihat akun dengan nama Emil Elestianto, mengaku tengah melakukan penggalangan dana untuk yayasan anak yatim piatu dan panti asuhan.

Akun palsu itu kemudian menghubungi pengguna facebook lain melalui fitur percakapan inbox dan meminta bantuannya dengan mengirimkan uang ke rekening bendahara yayasan bersangkutan.

Hal ini membuat Emil Dardak geram. Ia tidak terima namanya digunakan untuk penipuan, apalagi mengatasnamakan yayasan anak dan panti.

"Itu bukan akun saya, sehingga hal ini benar-benar suatu penyimpangan," katanya. (ant)

Ribuan Santri Bersarung Gelar Upacara di Sampang

tanya-tanya alasan dipilihnya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Sampang, Jatim PosRibuan Santri dari 14 Kecamatan Se_Kabupaten Sampang menggelar Apel bersama dalam Upacara Bendera memperingati puncak Hari Santri Nasional bersama Forkompimda di Lapangan Wijaya Kusuma Sampang.

Dengan mengambil tema 'Bersama Santri Damailah Negeri'. Upacara dipimpin Langsung Oleh Bupati Sampang Jonathan Judianto, dan di hadiri Seluruh Pimpinan daerah Sampang, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksanaan Apel Upacara Perigatan Hari Santri Nasional ke-3 sejak diresmikan Presiden RI Joko Widodo, 22 oktober 2015 silam, saat ini kembali berlangsung lancar dan keunik beragaman penuh semangat seluruh Indone-

sia, termasuk di Sampang Madura.

Dengan pimpinan Bupati Jonathan, seluruh petugas Upacara dimotori para Santri, dan juga di ikuti oleh Banser. Hal unik dalam pelaksanaan Upacara tersebut, seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) berseragam baju takwa, dan sebagian bersarung serta menggunakan peci nasional, tidak seperti upacara pada umumnya.

Bahkan seluruh peserta hingga petugas upacara yang terdiri dari Santri, menggunakan Sarung, baju takwa putih, hingga menggunakan surban ciri khas muslim santri pondok pesantren.

Dalam Sambutannya, Bupati Jonathan Menilai, di bawah bimbingan ulama dan kiai, para santri sudah membuktikan jadi diri un-

tuk menjaga kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, diharapkan perjuangan ulama dan santri dalam menjaga kemerdekaan tetap terus dipertahankan hingga kedepan.

“Apalagi tadi sudah bersama-sama mendengarkan ikrar santri bahwa membela dan menjaga pancasila, berkonstitusi atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berkebudayaan Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Jonathan usai peringatan HSN, Senin (22/10/2018).

Selesai Upacara, peringatan di tutup dengan drama kolosal detik-detik perjuangan santri mempertahankan kemerdekaana Indonesia, tepatnya tanggal 21-22 Oktober 1945 silam di Surabaya.

Banyak pihak yang ber-

Menilik catatan sejarah, ternyata tanggal tersebut memiliki kaitan langsung dengan peristiwa berdarah ketika bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya.

Peristiwa tersebut adalah deklarasi Resolusi Jihad yang dilakukan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945.

Pada hari itu, KH Hasyim Asy’ari menyerukan kepada seluruh Ulamak Se Jawa Timur Khusus Ulamak di Madura, bersama para santrinya untuk ikut berjuang untuk mencegah tentara Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration.

Mengingatkan, Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015 lalu melalui Keppres Nomor 22 tahun 2015. penetapan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. (adv/man)

JATIM POS

Dewan Trenggalek Sepakati Efisiensi APBD 2019 Trenggalek, Jatim Pos Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek, yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN dan Golkar,menyepakati efisiensi anggaran tahun 2019. Hal itu terungkap saat pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (17/10).

H Mugiyanto selaku juru bicara Fraksi Demokrat mencermati pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2019 yang sebelumnya disampaikan Bupati Trenggalek, Emil Dardak, menargetkan Pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp 1,5 triliun lebih dengan PAD Rp 293 milyar lebih, dimana ada peningkatan dari tahun 2018.

Untuk itu, Fraksi Demokrat mendorong OPD terkait harus lebih memacu kinerja sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Permendagri 33 Tahun 2017 bahwa penetapan target pajak daerah dan retribusi harus didasarkan pada data potensi pajak.

"Serta perlu memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya," ujarnya.

Selanjutnya Dana Per-



imbangan dalam struktur RAPBD 2019 masih menjadi target pendapatan yang dominan, Demokrat menilai jika Pemerintah Daerah tidak jeli dalam menghitung target pendapatan hal ini mungkin saja tidak bisa terealisasi secara optimal.

"Untuk itu kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Pemerintah Daerah khususnya OPD terkait agar memiliki dan menggunakan strategi terbaik agar target tersebut bisa tercapai," harapnya.

Sementara, Siti Ngawati, dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan peningkatan tarif retribusi pariwisata harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang berkuailitas dan menambah wahana wisata.

“Seyogyanya harus berbarengan dengan fasilitas pada suguhan pariwisata jangan hanya menaikkan tarif saja,” jelasnya.

Menurutnya, OPD mesti menyusun Pogram Prioritas dengan jeli dan memiliki capaian yang cerdas berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, karena sejatinya APBD merupakan fefleksi dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

"Selanjutnya kepada setiap OPD hendaknya meminimalisir kegiatan dan program yang terkesan sia-sia dan tidak merakyat, karena kita adalah pelayan masyarakat bukan dilayani," pungkasnya. (ham)

Antisipasi Musim Hujan

TNI-Polri dan Masyarakat Bersih-bersih Kali

Trenggalek, Jatim Pos Sekitar 470 personil gabungan dari TNI/ Polri dan elemen masyarakat, di Kabupaten Trenggalek, gotong royong membersihkan kali Desa Jajar Kecamatan Karangan.

Tujuannya agar nanti saat musim penghujan tiba tidak lagi terimbas banjir yang diakibatkan tersumbatnya aliran sungai dengan penumpukan sampah, baik rumah tangga maupun kerusakan alam.

Wakil Bupati Trenggalek, H Mochammad Nur Arifin mengatakan, kegiatan bersih-bersih kali bareng bersama Dandim 0806 Trenggalek dan masyarakat ini sebagai wujud bakti TNI dan pemkab kepada masyarakat. Selain itu, agar bisa menjadi pemicu semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini memang dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-73 TNI, selain merupakan wujud dari bakti TNI serta pemerintah kepada masyarakat, juga memotivasi masyarakat untuk sadar menjaga

lingkungannya,” ucap Ipin, panggilan akrab Nur Arifin, Rabu (17/10/2018).

Dikatakannya, kebersihan lingkungan merupakan cerminan dari pola hidup masyarakat, maka itu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat harus dimotori pemerintah.

Terbukti, lanjut Ipin, banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang sudah berlangsung beberapa kali di pemerintahan Emil-Ipin.

“Selain anggota dari Kodim 0806 dan Polres Trenggalek beserta jajaran, ada juga masyarakat sekitar, adik-adik pramuka serta elemen lembaga swadaya masyarakat.

Semua turun langsung dan ikut serta membersihkan saluran sungai dan pinggiran sungai, ”lanjutnya.

Diapaparkannya, Kabupaten Trenggalek baru saja mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Sehat dari Gubernur Jawa Timur, sehingga perlu ada dorongan agar bisa menjadi budaya di masyarakat.

Bersih-bersih kali diharapkan bisa menjadi kebiasaan di masyarakat. (ham)

Jatim VII

Hal - 10

Mempermudah Tercapainya Program Budaya dan Pariwisata 

Disbudpar Jatim Selenggarakan Forkom Pembangunan Budpar 2018

Peserta kegiatan Forum Komunikasi (Forkom) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Th 2018.

Kota Batu, Jatim PosUntuk mempermudah tercapainya Komunikasi Perencanaan Program Kegiatan Budpar yang bersumber dari evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim menyelenggarakan Forum Komunikasi (Forkom) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Th 2018. Kegiatan berlangsung tanggal 16-17 Oktober 2018 di Kusuma Agro Batu, Malang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jatim Sinarto, S.Kar,MM pada kesempatan itu berharap hasil yang telah diterima dalam forum komunikasi hendaknya ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam langkah-langkah kongkrit.

“Hasil pertemuan ini dapat dipergunakan se-

bagai bahan evaluasi dan perencanaan di tahun-tahun mendatang, sehingga akan memudahkan dalam mewujudkan sinergitas propgram/kegiatan lintas provinsi dan kabupaten/ kota se-Jawa Timur,” ujarnya.

Program/kegiatan yang telah tersinergi menurut Kadisbudpar, akan memudahkan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan yang terpadu, tepat, terarah dan selaras di bidang kebudayaan dan pariwisata di Jawa Timur.

Pada tahun 2018 ini menurut Kadisbudpar, kita mempunyai kegiatan besar yang merupakan amanah undang-undang no. 5 tahun 2017 yaitu penyusunan PPKD Provinsi Jawa Timur yang saat ini dalam tahap finalisasi.

“Tentu saja penyusunan PPKD tersebut adalah

berkat bantuan dan kerjasama beberapa kabupaten/kota yang dengan rela hati memberikan input dan mememani kita dalam perumusan PPKD,” ujarnya.

Sementara itu Plt Sekretaris Disbudpar Jatim, Widarto SS, MM dalam laporannya menyebutkan, kegiatan ini diikuti peserta seluruhnya 120 orang, yang terdiri dari : instansi yang membidangi kebudayaan dan pariwisata kabupaten / kota se-jawa timur, masing-masing 1 (satu) orang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/ kota se-Jawa Timur, masing-masing 1 (satu) orang; Instansi terkait (Biro Kesos, Bappeda Prov. Jatim, Bakorwil Jawa Timur, Perhutani Unit II, Taman Nasional, Stakeholder terkait) Kepala Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kepala Seksi bidang dan UPT dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur “Tujuan kegiatan ini Memberikan informasi perkembangan kebijakan dan teknis dalam rangka mewujudkan pembangunan kebudayaan dan periwisata yang selaras.serta Memberikan ruang komunikasi dalam forum evaluasi pelaksanaan program kegiatan 2018 dan upaya penyusunan perencanaan 2018,” ujar Widarto. (bur)

Pagelaran Suroan Seni Budaya Magetan 2018 

Sinarto: Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa

Pagelaran Suroan Seni Budaya Magetan 2018 dan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan tujuh dalang muda yang dikomandani dalang muda Ki Putut mengambil lakon “Gatutkaca Kalajaya”.

Dinas Kebudayaan dan Parwisata (Disbudpar) Jatim secara rutin dan terus menerus dalam menggelar event seni dan budaya di seluruh wialayah Jatim.

Kegiatan tersebut digelar dengan tujuan di samping

melestarikan seni dan budaya juga menghidupkan dan menumbuh-kembangkan ekonomi kerakyatan khususnya di kabupaten/ kota.

Kepala Disbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar,

MM mengatakan, saat ini kita telah memiliki Undang-Undang dibidang kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang telah diwacanakan selama



Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

Strategi Pemangku Kepentingan

Membangun Kebudayaan dan Pariwisata Jatim

Pemateri kegiatan (kiri) dan Kadisbudpar Jatim (kanan) pada kegiatan Forum Komunikasi (Forkom) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Th 2018.

SEJUMLAH pemateri pada kegiatan Forum Komunikasi (Forkom) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Th 2018.

Kegiatan berlangsung tanggal 16-17 Oktober 2018 di Kusuma Agro Batu, Malang, selain Kadisbudpar Jatim, Bappeda Jatim juga terdapat sejumlah praktisi.

Diantaranya Yusak Anshori, Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) Jatim. Ia memaparkan tentang Strategi Pemangku Kepentingan Untuk Membangun Kebudayaan & Pariwisata Jawa Timur.

Dosen Program Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya diantaranya tentang pentingnya Koordinasi : Pemerintah & Pemerintah, Pemerintah & Swasta, 32 tahun.Namun, baru tahun kemarin akhirnya bisa dilahirkan undang-undang yang terdiri dari 9 bab dan 61 pasal, yang merupakan produk hukum dan menjadi pedoman gerak langkah pengelolaan sektor kebudayaan.

Menurutnya, patut disadari bahwa kebudayaan menjadi bagian penting dalam penguatan jati diri dan karakter bangsa. Karena basis nilai-nilai luhur yang selalu terkandung di dalamnya terdapat keluhuran dan keanekaragaman warisan budaya bangsa Indonesia, dan telah mampu membuka mata dunia. “Bahkan beberapa warisan budaya kita telah diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badan khusus yaitu UNESCO,” ujar Sinarto saat menghadiri Pagelaran Suroan Seni Budaya Magetan 2018, awal Oktober 2018 lalu.

Mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, bahwa tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pada saat ini pemerintahan kabupaten/kota maupun provinsi harus sudah menyusun pokok-pokok pikiran budaya daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2018. (ist)

Swasta & Swasta, Pemerintah, swasta, pemerintah dan seterusnya.

Juga tentang Sinergi Calender of Event, Meminimalkan ego dan Berpikir Jangka Panjang. “Hal yang perlu juga adanya Konsistensi Kegiatan Pariwisata yang rutin Serta Hapus ego sektoral,” ujar Dosen yang juga Vice President Marketing Prime Plaza Hotels & Resorts.

Sedangkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jatim diantaranya memaparkan tentang sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan di Jatim.

Sasarannya adalah Meningkatnya Kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strateginya meningkatkan kinerja sektor-sektor un-

ggulan, sedangkan arah dan kebijakan adalah Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan.

Nara sumber lainnya Ir. Ary Basoeki Albertus, MSc, tentang “Pembangunan Pariwisata dalam Koridor Rencana Induk Pembangunan Kepariwisa-taan”.

“Tahapan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur“ oleh DR Aang Afandi, SE MM. “Optimalisasi Potensi Cagar Budaya untuk Pemanfaatan Pariwisata“ oleh Adrian Perkasa, S.hub.Shum.

“Strategi Penyusunan Program dan Implementasinya dalam Sektor Kebudayaan & Pariwisata” oleh Djoko Susanto, SIP, MSc. Dan “Tata Kelola Kesenian Jawa Timur” oleh Drs. Heri Prasetya. (bur)

Tips Untuk Pelaku Usaha Pariwisata Jatim PARA pelaku usaha di Indonesia harus berani melakukan dobrakan untuk menarik wisatawan.

Khususnya wisatawan asing. Dobrakan besar itu bisa dimulai dari tiga hal.

Di antaranya produk, pelayanan, dan pengolahan yang berkualitas dan berstandar global.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Republik Indonesia, Dadang Rizky, pernah mengungkapkan hal ini dalam sebuah diskusi bertajuk “Investasi Bisnis Pariwisata” di Surabaya, beberapa waktu lalu.

"Mulai dari produk, kita harus punya produk yang unik, bagus, dan hanya ada satu-satunya di daerah tersebut. Pelayanan, pelayanan bagus mulai dari datang, transportasinya seperti apa. Turis datang, lalu kita jemput, kita antar ke hotel, dan seterusnya.

Pengelolaan, sebagain besar kita mengelolanya seperti biasa, tidak mencoba berinovasi dengan hal-hal baru dan berkualitas, ini tugas para pelaku usaha," terang Dadang.

Hal ini menurut Dadang

memang bukan hal mudah. Perlu kajian dan harus dipikirkan dengan matang.

"Investor itu masuk karena mereka melihat sebanyak apa sih karcis yang terjual. Sehingga mereka bisa perkirakan, pengelolaan ini bisa mengembalikan investasi tersebut dalam jangka waktu berapa tahun," tambahnya.

Menurut Dadang, pariwisata yang paling bagus itu adalah pariwisata yang dikelola oleh travel agent.

Ini karena semua sudah diatur, mulai jadwal makan, berkeliling, semuanya dikontrol oleh yang bertanggung jawab.

Selain itu yang perlu diperhatikan pelaku usaha adalah mengerti kebutuhan para turis.

"Seandainya itu adalah wisata alam, disediakanlah tempat tertentu oleh para pelaku untuk melihat-lihat.

Contoh di wisata pantai, kalau ada resort di situ dia akan menjual keindahan pemandangan,wisatawan kan bukan hanya to see, mereka itu to do, kalau ada pantai mereka berenag di pantai, to buy beli jasa resort, " katanya. (ist)

SAMBUNGAN

Hal -11

Masih ...........................................dari hlm.1 panjang pertama di Indonesia itu.

"Mestinya kalau itu dibebankan menjadi nontol, kami harus pikirkan secara paralel bagaimana pemeliharaannya.

Nah sekarang kan kita harus memelihara itu sejak umur dibangun," tambah Sugiyartanto.

Dengan menggrartiskan semua kendaraan yang melintas di jembatan yang melintasi Selat Madura itu, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pembangunan.

Sejak awal pembangunan, jembatan yang awal pembangunannya dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009, ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau

Honda

Madura. Pembangunan itu meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur.

Namun, sampai 9 tahun setelah diresmikan, jembatan yang menelan anggaran Rp 4,5 triliun itu tak juga menampakkan hasil.

Presiden Akan Bebaskan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di tempat terpisah menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo berencana membebaskan biaya tol Surabaya-Madura (Suramadu) pada akhir Oktober ini.

Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau Tol Suramadu dalam rangka merealisasikan rencana tersebut. "Ini berita bagus, Pak Presiden Jokowi akan membebaskan tarif Tol Suramadu," kata Soekar-

wo saat mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadidi Bandara Internasional Juanda Surabaya, Sabtu (20/10/2018).

Soekarwo menyebutkan, dengan bebasnya tarif tol di Suramadu, secara otomatis biaya distribusi barang dari dan menuju Pulau Madura akan semakin murah dan mempercepat pembangunan Madura.

"Saya belum tahu mulai kapan Suramadu akan digratiskan karena sekarang masih dibahas. Yang pasti akhir bulan nanti Pak Presiden akan langsung meninjau ke Suramadu," kata Soekarwo.

Lanjut dikatakan, pada awal Maret 2016, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memotong 50 persen tarif tol yang diresmikan pada Juni 2009 itu. (ist)

.........................................dari hlm.1

dan menabrak guardrail (pagar pengaman) dan terbang terjun ke jurang sebelah Barat kebun stroberi.

"Diduga mobil itu berjalan lurus dan tidak ada tanda tanda mengerem, saat berada di belokan tajam hingga menabrak pagar pengaman dan jatuh ke persawahan," terangnya.

"Kedua korban dilarikan ke RSUD dr Sayidiman, Magetan. Korban meninggal ditempatkan di ruang jenazah setempat," terang Kapolsek.

Sehari sebelum kecelakaan itu, terungkap cerita kemarahan istri Ragil, Tina Hayati, yang menemukan indikasi suaminya masih terus selingkuh dengan Rini.

Menurut Lina, kakak ipar Ragil, perselingkuhan itu sejak lama diketahui Tina Hayati.

“Hari Kamis, sehari sebelum kecelakaan, Tina cerita bahwa suaminya selingkuh dengan Purel karena menemukan tiket Mojosemi Park dan bukti pembayaran hotel Mojosemi. Kata adik saya, biar suami saya selingkuh, asal tidak ditinggal mati. Tapi kok kejadiannya seperti ini,” kata Lina di kamar jenazah,

Minggu (14/10/2018).

Menurut Suparno, seorang petani yang menjadi saksi mata, mobil korban melaju kencang saat melintas di kebun stroberi. Mobil dari arah Sarangan yang turun ke Magetan kota itu kemudian terjun ke jurang.

"Saya tahu ada mobil terbang dan terdengar letusan, blar! Terlihat laki-laki terlempar keluar mobil, sedang pengemudinya, perempuan, terjepit badan mobil," ungkap warga Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, yang juga pemilik kebun tempat mobil CRV mendarat itu.

Saat evakuasi mobil Honda CRV putih nopol T 1201 EJ keluaran 2018 itu dari dasar jurang memakan waktu hingga tiga jam.

“Tanaman kentang saya yang rusak karena dilalui untuk menderek bangkai mobil, semua diganti. Tapi kalau dibandingkan hasil panen ya tidak memadai. Tapi tidak apa apa, ini musibah,” kata Supri.

Petani lain, Suparno, juga merugi karena lahannya dilintasi untuk evakuasi dan dan diinjak-injak warga yang menonton.

“Saya sudah diberi ganti rugi, tidak apa, ini kan

kecelakaan. Lagi pula yang tanamannya rusak tidak hanya milik saya. Tetangga kebun ini banyak yang rusak,” kata Suparno.

Akhirnya Meninggal S et elah dik et ahui meninggal, suasana duka menyelimuti rumah kediaman Rini Puspitawati di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Tampak rumah Rini didatangi pelayat yang menunggu kedatangan jenazah.

Tiga buah bak gentong besar berisi air lengkap dengan bunga berada di sebelah sisi kiri rumah Rini.

Air itu akan digunakan untuk memandikan jenazah Rini.

Lokasi pemakaman Rini, kata Ketua RT 01 Desa Semen Kecamatan Paron Suradi, berada di Tempat Pemakaman Umum Dusun Bangsewu yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Di rumah duka saat ini hanya ada Marsini ibunya yang masih nampak shock atas meninggalnya Rini.

Suradi mengatakan selama ini almarhumah Rini menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya Marsini hanya sebagai buruh tani. (ist)

Sosialisasikan ................................dari hlm.1 tan Smart Communication , Out Bound Fun Game dan Achiefment Motivation dengan pemateri dari Lembaga ON Motivation Kediri, Munif Thoha Mahsuni.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, drh. Lilin Syarifah Aniesah mengatakan, sosialisasi ini diadakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang pola asuh dan pemenuhan gizi serta berdasarkan hasil analisis SKPG dari Dinas Ketahanan Pangan. " Tujuannya untuk mengetahui secara dini gizi balita dari para Kader Posyandu, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan Balita.

Selanjutnya diharapkan bisa menginformasikan pesan dari sosialiasi ini ke kader - kader Posyandu yang ada di wilayah desa binaannya masing - masing, " ungkapnya.

Dia pun berharap dengan sosialisasi ini pesan - pesan tentang gizi yang di asup oleh anak - anak Balita bisa tersampaikan langsung melalui kader - kader Posyandu, dan kedepan mulai dari ibu hamil sampai melahirkan dan anak usia dua tahun harus betul - betul bisa mendapatkan asupan pangan mengandung gizi seimbang. " Sehingga apa yang kita sampaikan dalam sosialisasi ini nanti bisa men-

jadikan bahan untuk masa depan sehingga para Balita menjadi anak yang sehat, cerdas dan berimtaq, " ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, saat ini perkembangan gizi di Kabupaten Madiun masih ada yang mendekati berat badan kurang, namun ia memastikan masih dalam tahap aman, karena masih di bawah angka 20 persen. " Untuk stunting masih dalam tahap aman, " ucapnya. " Targetnya supaya Balita bertumbuh kembang dengan baik agar tidak ada bayi - bayi yang ada di wilayah Kabupaten Madiun ini dengan berat badan dibawah standarnya, " imbuhnya. (Adv/jum).

JATIM POS

Mungkinkah .............................. dari hlm.1 kan.Pasalnya, selama ini tak terdengar kabar soal kisah asmara penyanyi yang bergabung di Republik Cinta Management ini.

Di usianya yang tergolong masih muda, wanita kelahiran Denpasar, 26 Oktober 1994 ini akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Mothy. Sejauh itu, belum diketahui jati diri suaminya yang bernama Mothy tersebut.

Bagi yang masih penasaran dengan nama Alexa Key, mungkin bisa nonton video klip lagu Munajat Cinta dan Aku Kangen Aku Rindu milik grup musik Dewa 19. Disitu akan nampakAlexa sebagai model video klip tersebut.

Meski demikian, nama Alexa sebenarnya cukup dikenal sejak tahun 2009

ketika ia membawakan lagu berjudul ‘Dulu’ yang cukup meledak di pasaran.

Semenjak awal kemunculannya artis cantik ini memang sudah menjadi perhatian. Meskipun lahir di Bali, rupanya Alexa merupakan anak keturunan blasteran Indonesia – Jerman.Ibunya bernama Nur Indah Anjrah Wiyati (Indonesia) dan ayahnya Thorsten d'Heureuse (Jerman).

Alexa Key saat ini tergabung dengan Level Nine Asia bersama Putri Una,Tengku Dewi Putri dan beberapa artis lainnya.

Seperti menemukan angin segar karier Alexa Key semakin berkibar sejak di managemen barunya.

Setelah lama berkecimpung di dunia tarik suara, Alexa mulai mencoba pe-

runtungan di dunia akting.

Alexa memulai debut di dunia akting dengan bermain dalam film bergenre laga Garuda Superhero.

Disusul dengan film berjudul Romeo dan Rinjani.

Kemudian berlanjut dengan film terbaru Alexa yang berjudul Move On. Alexa juga sempat bermain di komsit Tetangga Masa Gitu? sebagai bintang tamu. Selain dunia akting, Alexa juga sesekali menjadi model di majalah.

Setelah itu, nama Alexa Key seolah tenggelam dan tak lagi muncul di layar kaca. Sampai akhirnya tersebar video dan foto-foto pernikahannya diunggah oleh sejumlah relasinya yang menghadiri pesta pernikahan Alexa Key. (ist)

92,40 ........................................... dari hlm.1 hanya terjadi di Indonesia.

Melainkan juga terjadi di Negara lain. Seperti Amerika, Filipina, Singapura dan Inggris. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat yang berpendidikan tinggi pun bisa terserang hoax,” ujarnya pada diskusi “Upaya Pemkot Surabaya Menangkal Kabar Hoax” di kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (18/10).

“Jadi dimana-mana orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi pun bisa terkena hoax. Ini adalah gejala global,” ungkapnya.

Data penelitian Fakultas Hukum Unair menyebutkan, ada tujuh media yang biasa dijadikan alat untuk penyebaran hoax. Yakni melalui radio, email, media cetak, televisi, situs web, aplikasi chatting (whatsapp, line, telegram) dan sosial media (facebook, twitter, instagram, path).

Hadir pada diskusi itu sebagai nara sumber antara lain : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB Linmas, Plt. Kabid Kewaspadaan Bakesbang kota Surabaya Hendry Simanjuntak, Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya Masitoh Indriani, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan informati-

ka kota Surabaya Sri Puri Suryandari Berbagai kabar bohong atau hoax yang marak beredar di masyarakat telah sampai pada tahap meresahkan. Untuk itu Pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika turut mengambil langkah antisipatif dengan menggandeng Universitas Airlangga guna menangkal atau menolak hoax khususnya di Surabaya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Sri Puri Suryandari menyampaikan Pemkot Surabaya melalui Dinkominfo memiliki peran penting untuk menangkal hoax.

Bukan hanya dari sisi pemerintahan, melainkan juga dari sisi masyarakat.

Yakni dengan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dengan bantuan organisasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

“Kita juga dibantu KIM dalam menangkal hoax itu. Jika ada isu atau kabar yang ramai dibincangkan masyarakat, biasanya KIM langsung membantu mencari kebenaran dan menyebarkan informasi tersebut,” terangnya.

Disamping itu, pihaknya mengaku juga mempu-

nyai strategi khusus dalam menangkal beredarnya kabar hoax di masyarakat.

Selain dibantu dengan organisasi KIM, media sosial dan website resmi juga dimaksimalkan untuk menangkal beredarnya kabar hoax tersebut.

“Kita juga punya media sosial Sapawarga dan juga bekerjasama dengan Bagian Humas (Bangga Surabaya). Kita sampaikan ke masyarakat jika ada berita-berita yang tidak benar,” kata dia.

Kabid Kewaspadaan Bakesbang Hendry Simanjuntak juga menyatakan bahwa BPB Linmas telah juga bergerak cepat melakukan langkah konkret terkait kabar gempa yang akan melanda kota Surabaya.

“Tugas kami adalah melakukan croscek apabila ada informasi yang beredar di media social dan dinilai meresahkan masyarakat contohnya kabar dari ITS tentang Surabaya yang berada di atas dua patahan aktif yakni sesar Waru (dari Waru, Mayjen Sungkono, Surabaya Barat sampai Nganjuk) dan sesar Surabaya (dari Keputih, Cerme, Gresik sampai Cepu).” Kata Hendry seraya menegaskan bahwa informasi tersebut benar adanya. (fred)

CPNS ..........................................dari hlm.1 pasti penipuan jika ada yang mengaku bisa meloloskan, lalu diminta membayar," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Anom Surahno kepada wartawan di Surabaya, Rabu (17/10).

Selain itu, kepada peserta tes juga diminta tak menggunakan joki saat mengerjakan ujian tulis sebab akan mudah terdeteksi serta rawan penipuan.

"Sistemnya semua komputer, kemudian soal peserta satu dan yang lain juga berbeda. Sekali lagi, jangan percaya joki atau calo yang bermodus bisa meluluskan," ucapnya.

Pelaksanaan tes potensi dasar dan kompetensi bidang menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang dijadwal-

kan di kantor regional BKN dan Gelanggang Remaja Surabaya.

Sementara itu, saat ditutup pada Senin (15/10) malam, pendaftaran CPNS di lingkungan Pemprov Jatim tercatat sebanyak 63.186 orang untuk memperebutkan sebanyak 2.065 formasi jabatan.

Pihaknya mengaku segera melakukan seleksi administrasi apakah mereka memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS), kemudian untuk pengumuman lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada 21 Oktober 2018.

Setelah dinyatakan lolos administrasi, kata dia, para CPNS akan mengikuti sejumlah rangkaian tes dan pengumumannya oleh BKN pada 3 November

mendatang.

Mantan kepala biro administrasi pemerintahan Pemprov Jatim itu juga menyampaikan berdasarkan data bahwa formasi jabatan terfavorit dalam rekrutmen CPNS tahun ini adalah formasi TI (teknologi informasi) yang jumlah pendaftarnya hampir mencapai 4 ribu orang.

Sedangkan, untuk formasi yang paling sepi peminat adalah formasi dokter spesialis seperti pada rekrutmen CPNS tahun-tahun sebelumnya.

"Formasi dokter spesialis sepi peminat karena terganjal masalah batas usia maksimal pelamar yakni harus 35 tahun. Padahal, untuk menjadi dokter spesialis tentunya usianya lebih dari 35 tahun," katanya. (ant)

Pariwisata dan Budaya

Hal - 12

Edisi No. 303 Tahun XVII ~ Minggu IV OKTOBER 2018

Inilah Pemenang Anugerah Wisata Jawa Timur 2018

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memberikan Anugerah Wisata Jawa Timur pada malam gelar Anugerah Wisata Jawa Timur 2018 di Mercure Grand Mirama Hotel Surabaya, Selasa (23/10).

“Anugerah Wisata Jatim diberikan kepada sembilan pengelola daya tarik wisata yang terdiri dari tiga kategori, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Serta lima pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dan kepedulain tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata,” kata Kadisbudpar Jatim, Sinarto S.Kar, MM. Keseimbilan daya tarik wisata yang mendapatkan Anugerah Wisata 2018 adalah : Untuk Kategori Alam : Terbaik I Air Terjun Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang. Terbaik II Gunung Kelud Kabupaten Kediri. Terbaik III Watu Rumpuk Kabupaten Madiun.

10,49% dari tahun 20162017.

Sementara itu Sekdaprov Jatim Heru Tjahyono kesempatan itu mengemukakan, destinasi pariwisata dewasa ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai industri telah mendorong sektor ini tumbuh dan berkembang menjadi andalan dalam menambah devisa negara.

dan peningkatan PDRB,” ujarnya.

Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Jatim selama tahun 2017 sebanyak 65.623.535. Mengalami kenaikan sebesar 13,01% dari tahun 2016 yang berjumlah 58.068.493.

Sedangkan kunjungan wisnus sampai triwulan

2 tahun 2018 mencapai 15.681.166.

Data tahun 2017, lama tinggal wisnus rata-rata 1,70 hari. Sedangkan pengeluaran mereka per hari rata-rata Rp 239.089.

Jika ditotal pengeluaran wisnus tahun 2017 sebesar Rp 26,672 triliun.

Untuk kunjungan Wisatawan Manca Negara (Wisman) ke Jatim selama tahun 2017 mencapai 690.509, meningkat 11,62% dari tahun 2016 sejumlah 618.615. Sedangkan kunjungan wisman sampai triwulan 2 tahun 2018 mencapai 53,608.

Lama tinggal wisman 2017 rata-rata 6 hari. Sedangkan pengeluaran per hari rata-rata 138,35 dollar AS. Total pengeluaran wisman tahun 2017 sebesar 573,19 dollar AS. Melihat data-data tersebut, Kepala Disbudpar Jatim Sinarto mengatakan, kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim tahun 2017 sebesar Rp 117,428 triliun atau 5,82%. Itu berarti PDRB sektor pariwisata ada kenaikan sebesar

Sewu di tepi jalan. Jalan tersebut muat dua kendaraan saat berpapasan.

Anda pun bisa langsung parkir di tempat wisata Air Terjun Tumpak Sewu.

Air Terjun Tumpak Sewu sangat mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum berupa minibus. Bus-bus dengan rute Lumajang Malang atau sebaliknya biasanya beroperasi mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB. Air terjun ini bisa ditempuh dengan jarak sekitar 67 kilometer dari Malang.

Kenapa dari Kota Malang dan bukan Lumajang?

Karena jika kamu dari luar kota, kamu bisa menyewa motor di Malang, lebih ban-

yak pilihan transportasinya daripada transit di Lumajang.

Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang memiliki banyak aliran air terjun. Dinamakan Tumpak Sewu, lantaran disebut-sebut punya seribu aliran air dan bila diartikan dalam bahasa Jawa adalah sewu.

Seperti diungkapkan oleh pengelola Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu, Abdul Karim. "Nama itu karena saking banyaknya aliran mata air, istilahnya seribu mata air. Kalau aliran sungainya cuma satu.

Itu Sungai Gledek yang warna coklat," ujar Karim.

Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Sementara aliran air

terjun lainnya berasal dari rembesan mata air dari dinding bukit. Tinggi air terjun Tumpak Sewu sendiri berkisar 120 meter. Ada dua titik menarik yang sempat KompasTravel kunjungi di Air Terjun Tumpak Sewu yaitu Pos Panorama dan lembah Air Terjun Tumpak Sewu.

Sufiyanto.

Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim, bertekad untuk menjaga warisan budaya sebagai pembuat keris asal Sumenep, yang sejatinya sudah sejak jaman kerajaan Sumenep itu ada. Bahkan untuk menjaga budaya itu, maka pihaknya mengukuhkan sebagai kota keris Sumenep pada bulan Nopember 2014 lalu. ‘’Kota Keris Sumenep menjadi ikon Sumenep seiring dengan ditetapkan Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Seronggi, sebagai Kampung Keris, sebagai penunjang Visit Sumenep 2018, yang salah satu andalan wisatanya adalah Kampung Keris, Desa Aeng Tong-Tong,’’ kata Busyro.

Menurut Bupati, ada beberapa karya mpu keris Desa Aeng Tong-Tong yang sudah terkenal dan mampu menembus mancanegara salah satunya diberi nama Keris Nomnoman.

Keris karya mpu anyar tersebuat dibuat dari besi tua dengan semua pamornya bertatahkan emas murni mempu menembus nasional maupun internasional dengan bandrol Rp 45 juta.

Proses pembuatannya tidak lagi melakukan semedi atau tapa seperti para mpu jaman dulu, tetapi mpu Sumenep ini tidak lah yang dibayangkan para mpu jaman kerajaan yang membuatnya pakai tapa bahkan hingga berbulan-bulan. ‘’Prosesnya mungkin bisa beda, tetapi ketenarannya pembuat keris di Sumenep, ini tetap sama-sama terkenal hingga ke mancanegara. Jaman dulu, keris kerajaan Sumenep terkenal ke seantero kerajaan, nah sekarang hingga ke tingkap dunia,’’ kata Moh Ilyas, tokoh keris Sumenep.

Yang berbeda, lanjut Khatib, semangat atau motivasinya berbeda dengan mpu jaman dulu. (ist)

Para penerima Anugerah Wisata Jawa Timur 2018 berfoto bersama Sekdaprov Jatim di Grand Mercure Surabaya (23/10).

Kategori Wisata Budaya : Terbaik I Makam Maulana Ibrahim Asmoroqondi Kabupaten Tuban, Terbaik II Desa Wisata Keris Aeng Tong Tong Kabupaten Sumenep dan Terbaik III Desa Wisata Wisata Bumiaji Kota Batu.

Kategori Wisata Buatan : Terbaik I Kampung Coklat Kabupaten Blitar Terbaik II

Atlantik Land Kota Surabaya dan Terbaik III Wisata Edukasi Kopi dan Kakao Park Kabupaten Jember.

Para pengelola daya tarik wisata tersebut telah ikut andil besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara. “Pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Rasanya Wajib Mampir Air Terjun Tumpak Sewu

WISATA Alam Air Terjun Tumpak Sewu di Lumajang pada tahun 2018 ini menjadi Destinasi Wisata Alam Terbaik dan mendapatkan Anugerah Wisata Jatim 2018 dari Pemprov Jatim.

Bagaimana kondisinya ? Air terjun ini bagaikan tirai raksasa yang indah, yang tak hanya digemari turis lokal, tapi juga turis asing datang kesana.

Karena itu destinasi wisata ini mendapat penghargaan Anugerah Wisata Jatim 2018 kategori Wisata Alam. Keindahan alamnya gak perlu diragukan lagi.

Air Terjun Tumpak Sewu ini mulai terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

Banyak wisatawan Thailand yang jauh-jauh datang ke Lumajang hanya untuk melihat keindahan air terjun ini.

Air Terjun Tumpak Sewu atau disebut juga Coban Sewu adalah sebuah air terjun berketinggian sekira 120 meter yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Air Terjun Tumpak Sewu merupakan air terjun terindah di Pulau Jawa dan Indonesia.

Air Terjun Tumpak Sewu memiliki formasi unik karena memiliki aliran air yang melebar seperti tirai sehingga termasuk dalam tipe air terjun Tiered. Lokasi Air Terjun Tumpak Sewu ada di dalam sebuah lembah curam memanjang dengan elevasi 500 meter di atas permukaan air laut.

Air Terjun Tumpak Sewu terbentuk di aliran Sungai Glidih yang berhulu di Gunung Semeru.

Meski berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, namun wisata Air Terjun Tumpak Sewu umum dijangkau melalui

WISATA Alam Air Terjun Tumpak Sewu di Lumajang.

Kabupaten Lumajang melalui jalan nasional rute 3 lintas selatan Jawa Timur.

Jika berangkat dari Malang, Anda bisa memilih rute perjalanan Bululawang – Dampit – Tirtomoyo –



Pronojiwo - perbatasan Lumajang dan Malang.

Setelah sampai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, wisatawan akan melihat pintu masuk obyek wisata Air Terjun Tumpak

Berkunjung ke Desa Aeng Tong Tong Sumenep

Kampung Keris Terbesar Sedunia

SALAH satu destinasi wisata yang mendapatkan Anugerah Wisata Jawa Timur 2018 dari Pemprov Jatim adalah Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Madura sebagai penghasil dan kampung keris terbesar Sedunia. Bukan hanya Pemkab Sumenep yang menetapkan sebagai Desa Wisata Kampung Keris, juga UNESCO mengakuinya.

Tahun 2015, UNESCO menetapkan keris sebagai salah satu benda pusaka warisan dunia pada kategori non bendawi. Dan Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi, Sumenep, diakui sebagai daerah yang memiliki perajin keris terbanyak di dunia.

Di Desa itu terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang kerap

Proses pembuatan keris pengrajin Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Madura.

menggelar Pembinaan terhadap masyarakat yang tergabung didalamnya. “Desa Aeng TongTong sebagai Desa wisata kampung Keris akan diproyeksikan sebagai destinasi wisata minat

khusus bagi para penggemar keris dan masyarakat umum. Sehingga pengunjung maupun wisatawan merasa nyaman saat berada di Desa Wisata Kampung Keris,” kata Kepala Disparbudpora Sumenep

“Secara ekonomi, wisatawan mancanegara memiliki peran besar dalam menambah devisa negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Mereka berkunjung ke Indonesia tidak hanya menikmati keindahan destinasi wisata di negeri ini, tetapi juga membeli produk souvenir, menyewa travel agent, menggunakan jasa perhotelan untuk akomodasi serta yang tidak kalah penting adalah kuliner, dimana semuanya itu disediakan oleh masyarakat. (ist)

Di Pos Panorama, wisatawan bisa menikmati keindahan Air Terjun Tumpak Sewu dari ketinggian. Sementara, untuk lembah Air Terjun Tumpak Sewu perlu usaha ekstra yaitu trekking di jalur yang terjal. Perjalanan menuju Pos Panorama Air Terjun Tumpak Sewu dari pelataran parkir berjarak 400 meter. Untuk menuju lembah air terjun, wisatawan perlu berjalan 400 meter dari Pos Panorama. (ist)