ISSN : 1412 - 7490
Edisi No. 315 Tahun XVII ~ Minggu IV FEBRUARI 2019
TABLOID MINGGUAN BERITA
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co
Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id
MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN
Bakorwil Hanya Ada di Provinsi Jatim
Citra Kirana
Idaman Kaum Adam Bagi penikmat sinetron Tukang Bubur Naik Haji tentu tak asing lagi wajah Citra Kirana yang cantik. Sinetron produksi SinemArt yang tayang di RCTI ini boleh dibilang sinetron terpanjang 2185 episode. Lewat sinetron ini pula yang mengantarkan nama Citra Kirana dikenal banyak orang. Sebelumnya Citra Kirana sempat bermain di sinetron SCTV yaitu Orang Orang Kampung Duku, dan Tuhan Beri Kami Cinta. Sayangnya dua sinetron tersebut tidak berumur panjang. Belakangan Citra Kirana melebarkan karier sebagai aktris film layar lebar. Citra Kirana Bersamb. ke hal. 7
Pamekasan, Jatim PosGubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya keberadaan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) bagi Jatim. Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, Bakorwil menjadi garda terdepan Pemprov Jatim dalam melaksanakan dan memperkuat pembangunan yang menekankan pada pendekatan kewilayahan. “Jatim adalah satu-satunya provinsi yang diijinkan ada Bakorwil, ini karena perannya sangat penting dalam mendekatkan pelayanan guna mendorong pertumbuhan UKM dan IKM di Jatim,” katanya saat melakukan pertemuan dengan para bupati se-Madura di ruang rapat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Selasa (19/2). Keberadaan Bakorwil, imbuh Khofifah, diperlukan untuk mendukung sektor UKM dan IKM di Jatim. Menurutnya, sektor ini akan tumbuh dengan subur di era revolusi industri 4.0 ini. Dimana, para pelaku utamanya adalah para generasi millennial yang membutuhkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. “Misalnya untuk layanan UKM dan IKM, mereka butuh ijin ke badan POM. Karena itu, Badan POM harus dibuka dibanyak titik, bukan cuma hanya di Surabaya. Kita ingin layanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat didekatkan, maka Bakorwil menjadi penting,” pungkasnya.
Mahasiswi PTN Curi Uang Rp 146 Juta
Malang, Jatim PosPelaku pencurian uang sejumlah 146 juta di Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari, Kabupaten Malang akhirnya memberikan pengakuan terkait alasan dirinya mencuri. Bernama Siska (21) itu mencuri karena alasan kebutuhan ekonomi. Dihadapan awak media, pelaku tidak banyak memberikan jawaban dan hanya ber-
diri sembari menundukkan kepala. "Saya mohon maaf, saya menyesal telah melakukan perbuatan ini," kata pelaku yang juga Mahasiswi di salah satu kampus negeri di Kota Malang. Kanit Reskrim Iptu Supriyono menjelaskan, uang dari hasil curian dipergunakan pelaku untuk berbelanja pakaian dan untuk berobat di Rumah Sakit Universitas Mu-
hammadiyah Malang (UMM). "Katanya pelaku ini sakit. Setelah kami telusuri benar, hasil pencurian itu sebagian dibuat bayar ke RS UMM melalui nota yang kami temukan," ucapnya, (20/2). Polisi berhasil menelusuri dan mengamankan barang bukti(BB)Hasil penelusuran, Polisi mengamankan berupa baju, tas, uang senilai Rp 146 Juta, Sandal, Sepeda Motor Honda, HP Samsung A7 dan nota-nota pembelian beserta kartu ATM. Untuk menghilangkan jejak, Pelaku sempat membuang beberapa baju dan tas di Jembatan Kaliketek, Bengawan Solo, Kabupaten Tuban. "Jadi sebelum ditangkap, pelaku sempat mengirimkan uang hasil curian itu melalui pengiriman ekspedisi senilai Rp 146 Juta. Hal itu dilakukan karena pelaku merasa takut setelah melihat berita di medsos dan komentar netizen," paparnya.
Ponorogo, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar rapat paripurna untuk pertama kalinya di tahun 2019, Selasa (12/2). Rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Terhadap Program Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo, H. Ali Mufthi. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD, H. Slamet Hariyanto,
H. Miseri Efendi dan Anik Suharto. Hadir dalam acara tersebut, Bupati H. Ipong Muchlissoni, Sekdakab Agus Pramono, Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant, Forkompimda, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Ponorogo. Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Ponorogo menyetujui pengesahan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang diprioritaskan pada tahun ini. Raperda Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Raperda Kawasan Bebas Merokok, Raperda Pengolahan Sampah, Raperda Tera Ulang, dan Raperda Pemekaran Wilayah, serta Raperda Miras. Tiga Belas, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati, oleh Bapemperda DPRD Ponorogo, bersama Tim Daerah telah diasistensi dan konsultasikan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Dua raperda merupakan usulan dari DPRD Ponorogo, yakni tentang jalan dan CSR.
Mahasiwi pelaku pencurian saat gelar perkara dan anggota polisi tunjukan barang bukti(BB) uang berserta pengelola Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari..
Bersamb. ke hal. 7
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengunjungi RSUD Mohammad Noer Pamekasan setelah pertemuan dengan para bupati se-Madura di Bakorwil Pamekasan..
Bangun Sinergitas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan para bupati se-Madura di ruang rapat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Selasa (19/2). Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergitas pembangunan yang dilaku-
kan Pemprov Jatim dengan Pemerintah Kabupaten seMadura. “Melalui rapat ini, saya bersama para bupati se-Madura berharap sinergitas diantara pemprov dan pemkab akan terbangun” katanya. Sinergitas ini sangat penting, ujar orang nomor satu di Jatim ini, sebab Pem-
prov akan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, dirinya ingin mendengar masukan, rekomendasi, dan rencana program-program strategis dari para bupati tersebut. Rekomendasi tersebut, lanjutnya, akan di follow up
Bersamb. ke hal. 7
Nasabah AJB Bumiputera 1912 Resah
DPRD Ponorogo Panggil Kacab AJB Bumiputera
Ngawi, Jatim Pos Keluhan nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera terjadi di beberapa daerah. Yang diketahui media seperti Ponorogo dan Ngawi. Mereka mengaku klaim asuransi yang diajukan sejak tahun 2017 lalu, belum terbayar hingga sekarang. Besaran klaim itu bervariasi mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Seperti keluhan salah satu nasabah warga Desa Wonosari Sine, Giyono mengaku sejak 10 tahun yang lalu mengikuti asuransi ini. Biasanya, saat penebusan katanya akan cair cepat, setelah diajukan sudah 2019 belum cair. "Ini saya sudah sejak Juli 2017 sampai sekarang belum cair, kali ini kok lama sekali," katanya kepada
Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Ponorogo
"Sedangkan 11 raperda lainya merupakan usulan dari Pemerintah Daerah. Untuk langkah selanjutnya kita menunggu draft 13 raperda tersebut dari Pemerintah Daerah, untuk kita bahas di DPRD", jelas Ketua Badan Pembuatan Perda (Bapemperda) DPRD Ponorogo, Puryono, usai rapat Paripurna. Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengatakan, PemerBersamb. ke hal. 7
Giyono memperlihatkan tiga polis AJB Bumiputera 1912 miliknya.
jatimpos. di kediamnya Desa Wonosari, Kecamtan Sine, Kabupaten Ngawi. Giyono ikut berbagai jenis produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. Bahkan dia mengajak serta anak cucunya, sehingga dia memegang
tiga polis. Pengakuan senada juga disampaikan Nuliasih, warga Ngawi. Ibu rumah tangga ini mengaku pencairan kali ini terlambat dan katanya kantor cabang Ngawi telah tutup,
Bersamb. ke hal. 7
Ketua DPRD H. Ali Mufthi (dua dari kiri), bersama Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Slamet Hariyanto, H. Miseri Efendi dan Anik Suharto, menandatangani nota kesepakatan 13 raperda prioritas tahun 2019..
Jatim I
Hal - 2
JATIM POS
Cara Mengurangi Kepadatan Penduduk DPRD Kab. Mojokerto Studi Banding ke DPRD Kota Banjarmasin
Mojokerto, Jatim Pos,Guna untuk mewujudkan Keluarga Kecil yang berkualitas , Keluarga Berencana ( KB) sekaligus bisa mengurangi kepadatan jumlah Penduduk
masyarakat Kabupaten Mojokerto. Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Lakukan Study banding ke DPRD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pekan lalu.
Dalam study Banding tersebut, rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Hj Muarrofah SE, disambut langsung oleh Kabag Keuangan Sekretar-
Bupati Sampang Minta RKPD Sesuai Kebutuhan
OPD Kabupaten Sampang, anggota DPRD Sampang Dapil 1, beserta Kepala Desa se - Kecamatan Torjun, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Se-Kecamatan Torjun. (dir/man/adv)
is DPRD Kota Banjarmasin Hj.Nurhidayah, MM. Kabag Perundangan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Ariani SH, dan Kepala BKBPMP Kota Banjarmasin Madyan SE . Pertemuan dilakukan Di Kantor DPRD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin Hj. Nurhidayah MM Pada pada tamu rombongan dari DPRD Kabupaten Mojokerto memaparkan, salah satu tujuan dari Keluarga Berencana ( KB ) adalah meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan kehadiran kampung Keluarga Berencana ( Kam-
pung Baiman ) “pembentukan Kampung KB, Kampung Baiman (Barasih wan Nyaman) di Banjarmasin secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, ” urainya Kepala Badan Keluaraga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan (BKBPMP ) Kota Banjarmasin Madyan SE mengatakan, Kampung KB, Kampung Baiman (Barasih wan Nyaman ) yang kami terapkan di Kota Banjarmasin ini sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat bahwa Kampung KB adalah Program BKKBN yang sedang digencarkan oleh Bapak Presiden RI. ‘ Dengan Program Kampung Baiman tidak hanya berhasil menurunk-
an tingkat kelahiran dan Laju Pertumbuhan penduduk saja tetapi juga telah mengubah pandangan hidup ( Main set ) penduduk terhadap nilai anak, kesejahteraan dan ketahanan Keluarga,” katanya Masih kata Madyan SE , Meski begitu, Kota Banjarmasih mengakui bila capaian keberhasilan tersebut, tidak datang dengan ikatan dan sendirinya, melainkan dikarenakan ada banyak hal yang menyebabkan program KB berhasil, diantaranya ialah adanya komitmen dari pemerintah daerah kemudian berjalannya kegiatan advokasi dan KIE yang sistematis dan berkesinambungan serta adanya petugas penyuluh KB yang handal serta system peggerakan peran serta masyarakat yang kuat.” Keberhasilan Kampung KB Kampung Baiman di Kota Banjarmasin ini merupakan kerjasama semua pihak,antara Pemerintah daerah dan pihak - pihak terkait, “ imbuhnya. (din/adv )
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi di Musrenbang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang..
Sampang, Jatim PosGuna menciptakan Kabupaten Sampang yang hebat dan bermartabat, sesuai visi dan misi Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat, memimpin agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Sampang, dalam rangka Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbangcam) Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2020. Kecamatan Torjun, adalah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang yang melaksanakan Musrenbang Kecamatan tahun 2020, selama bulan Pebruari 2019. Dalam Sambutan Pelaksana tugas (Plt) Camat Kecamatan Torjun, Lutfi Maliki menjelaskan, Musrenbang RKPD 2020, bertujuan peningkatan kontribusi sektor unggulan. ”Yang idukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang hebat bermartabat,” ujarnya kamis, (14/02/19). Sementara Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi yang akrab di sapa H. Idi mengatakan, dirinya bersama wakil bupati H. Abdullah Hidayat yang akrab di sapa H. Ab, dan bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpina Daerah (Forkompimda) Sampang, memimpin Musrenbang Di seluruh Kecamatan karena merupakan bagian tanggung jawab. Menurutnya, jika ingin membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat ia
menghimbau agar dilakukan kajian-kajian, agar kebutuhan tersebut tepat sasaran. "Jangan sampai membangun infrastruktur akan tetapi tidak sesuai apa yang masyarakat butuhkan, misalnya membangun spam atau tandon air tanpa tidak adanya debit airnya, jadinya kan hanya buang-buang anggaran," tegas Bupati. Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah, menjelaskan tujuan Musrenbang Kecamatan, yaitu Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan atau lintas kelurahan yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satu tahun mendatang, Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum-forum SKPD dan Musrenbang kota, serta Menetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan yang merupakan kegiatan unggulan dan kebutuhan kecamatan, jelas H. Ab. Sementara Wakil rakyat di DPRD Sampang, sekaligus ketua komisi 1 DPRD Sampang, H. Aulia Rahman, menyatakan mendukung segala program kerja sebagaimana Visi - Misi Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat. Hadir juga pada kesempatan itu Sekda Kab. Sampang Putut Budhi Santoso, Forkopimcam Torjun, Jajaran
Halili
BUPATI
H. Hermanto
Ketua
WAKIL BUPATI
Wakil Ketua
Raja’e S.HI
H. Baddrut Tamam S.Psi
Masrukin, S.Sos, M.Si Sekretaris DPRD
Dipersembahkan oleh : Bagian Humas dan Protokol
H. Moh. Imam Khusairi, S.Ag
Drs. Andik Fadjar Tjahyono, M.Si Pejabat Sekretaris Daerah
HM. Suli Faris, SH
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Mengucapkan
HARI PERS KE 73 TAHUN 2019 Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan
Ir. Totok Hartono, MA Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
Muharram, ST
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan
Drs. M. Ismael Bey, Apt. M.Si
Direktur RS. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan
Kepala BKD Kabupaten Pamekasan
Dr. H. Farid Anwar
Drs. Taufikurrachman M.Si
Kepala Satpol PP Kabupaten Pamekasan
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kabupaten Pamekasan
Drs. Didik Haryadi, M.Si
Ir. Isye Windarti
Kepala BKP/SDM Kabupaten Pamekasan
Lukman Hedi Mahdia, SH. M.Si
Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H.Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Utomo Ombudsman: Gatot Soedjono, Arifin Perdana, Zis Muzahid Hasan Direktur Utama/Ketua : H.Syaiful Anam Pemimpin Redaksi: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Jufri Yus Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Pemimpin Perusahaan: Gatot.S, Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot S., Jufri Yus, Surabaya: Kurniadi N, Freddy SL, Burhanuddin. Biro-Biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Bojonegoro: Slamet Riyadi Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi). Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki,Ach. Khoirul Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman. Tulungagung: Sandi Tratana. Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandi Tratana. Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: mediautamajatim@yahoo.com. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. . No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya, a.n. Syaiful Anam, Drs. H. Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Percetakan: PT. Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya- 60401 Isi di luar tanggung-jawab percetakan.
Jatim II
Hal - 3
Kunker Kepala BNN RI
Gelorakan Anti Narkoba
Kabupaten Blitar, Jatim Pos Suatu kehormatan dengan adanya kunjungan kerja kepala badan nakortika (BNN) republic Indonesia (RI) beserta rombongan, hari jumat (08/02) malam beberapa waktu lalu, kedatangan kepala BNN yang telah disambut langsung oleh wakil bupati blitar marhaenis urip widodo, di kantor pemkab blitar kanigoro.diawali dengan pembacaan do‘a dan lagu kebangsaan Indonesia raya Dalam sambutannya, marhaenis sebagai wakil bupati mengatakan, kunjungan kepala BNN RI ini merupakan kehormatan bagi kabupaten blitar sebagai inspirasi dan motivasi untuk semakin menggelorakan semangat anti narkoba. Menurutnya, masalah narkoba tidak hanya menjadi masalah BNN namun juga menjadi masalah bersama. Oleh karenanya komponen bangsa juga harus berpartisipasi mencegah dan mengantisipasi adanya narkoba. Selama ini kita bersama BNN telah menjalin hubungan baik, kerja sama maupun sinergi dalam menjalankan programnya,”s-
ingkatya. Lebih lanjut marhaenis menuturkan, dalam membantu mencegah peredaran narkoba pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Seperti masuk disekolah-sekolah maupun komunitas yang ada dikabupaten blitar hingga kepelosok untuk melakukan pencegahan. Sehingga harapannya masyarakat terhindar dari pengaruh bahaya narkoba. Oleh karena itu kesadaran masyarakat serta pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) semakin meningkat. Terbukti, kelompok masyarakat meminta BNN melakukan sosialisasi program P4GN tersebut. Jadi program anti narkoba semakin terasa di kabupaten blitar,”terangnya. Menambahkan, pemkab blitar juga sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi program P4GN dengan tujuan mendukung kerja BNNK blitar. Harapannya, program ini terus berjalan dengan baik dan maksimal. Kesempatan sama kepala
Akses Buku Semakin Praktis
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam konferensi pers terkait peluncuran system DILS di kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (19/2/2019).
Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengembangkan sistem untuk memonitor dan mempermudah pelayanan perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM) di Surabaya. Kali ini, Pemkot Surabaya melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Surabaya meluncurkan sistem baru bernama DILS (Digital Integrated Library System). DILS ini merupakan sistem perpustakaan digital terintegrasi yang digunakan untuk mengelola data, terutama mengenai koleksi buku, e-book, maupun sumber referensi lain agar dapat diakses secara terbuka dan gratis oleh masyarakat. DILS ini dapat diakses melalui: http://dispusip.surabaya.go.id/ dils. “Sistem ini masih baru dan kami bagi menjadi dua konten, yaitu internal melalui e-TBM dan eksternal melalui library one search (LOS),” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Surabaya Musdiq Ali Suhudi, Selasa (19/2/2019). Konten pertama yakni e-TBM hanya bisa diakses
Dinas Arsip dan Perpustakaan ini merupakan sistem pengelolaan transaksi dan aktifitas perpustakaan, baik di perpustakaan umum, TBM, maupun perpustakaan sekolah. Tujuan permbuatan e-TBM ini adalah sebagai media monitoring internal organisasi secara online. Sedangkan konten kedua adalah library one search (LOS) yang merupakan sistem portal pencarian online satu pintu terkait dengan judul, tema, topik dan lain-lain sesuai kata kunci pencarian yang berasal dari 4 akses utama, yaitu buku koleksi perpustakaan/katalog, e-book, video referensi dan referensi ilmiah yang ada di perguruan tinggi. “Melalui sistem yang terbuka untuk umum ini, kita bisa mencari katalog atau koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan TBM. Kita juga sudah menyediakan e-book untuk menfasilitasi masyarakat yang ingin membaca langsung lewat handphonenya, kami juga sudah sediakan video referensi misalnya cara beternak dan memasak,” kata dia.(bur/fred)
BNN RI , Komjen Pol Drs Heru Winarko, tentu memberikan penyampaian, pencegahan dan pemberantasan narkoba harus berjalan bersama-sama. Satu diantara pencegahan narkoba adalah melakukan rehab terhadap pecnadu narkoba. Sehingga untuk mengoptimalkan rehab, juga harus didukung tempat yang memadai, tentu anak-anak kita yang tertangkap menggunakan narkoba, tentunya akan harus difikirkan mau dibawa kemana dan diarahkan kemana. Nah, untuk itu BNNK maupun rumah sakit kuga dinas terkait bersama kapolres yang ada di sini perlu disiapkan, baik dari dokternya maupun lainnya, ujarnya Heru Winarko optimis, setelah pertemuan tersebut di Blitar ini, untuk harapan ke depan bisa saling bahu membahu untuk menyelesaikan masalah narkoba. Selain itu, pihaknya meminta masing-masing BNNK memberikan laporan pelaksanaan selama 2018, termasuk persiapan dan programnya ditahun 2019 ini. (adv/san)
Kirab Harmoni Kebangsaan Mojokerto, Jatim PosWalikota Mojokerto Ika Puspitasari SE, Berangkatkan 1600 peserta Kirab Budaya Harmoni Kebangsaan yang menjadi puncak perayaan Imlek di Klenteng Hok Sian Kiong Kota Mojokerto Beberapa hari lalu. Walikota Mojokerto Ning Ita mengatakan, perayaan Imlek sudah ditetapkan sebagai hari raya keagamaan dan hari libur nasional. Sebagai warga Indonesia punya kewajiban untuk menghormati.dan mengharapkan kegiatan budaya seperti ini bisa disemarakkan di Kota Mojokerto dengan melibatkan partisiapasi masyarakat dan pelaku seni budaya. Sehingga akan bermuara destinasi wisata dan ekonomi kerakyatan melalui kesenian dan kebudayaan. “ Perayaan Imlek sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Libur Nasional, maka dari itu partisiapasi masyarakat dan pelaku seni budaya sangat perlu,ungkapnya. Ketua TTID Klenteng Gede Sidarta mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur
Walikota Mojokerto Ning Ita (tengah) saat Hadiri Perayaan Imlek
yang mencabut (Inpres) 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China tersebut. Dan lalu diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Keppres itu kemudian menjadikan etnis Tionghoa mulai merayakan Imlek secara terbuka. “Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003 saat, Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002,” katanya. AKBP Sigit Dany Setiono Kaplres Mojkerto Kota men-
Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang
gatakan, perayaan Imlek kental dengan budaya Indonesia. Ia berharap kegiatan memberikan manfaat pada masyarakat dan berjalan aman dan tertib, serta mengerahkan roda perekonomian serta persatuan dan kesatuan bisa meneruskan apa yang sudah ditanamkan Presiden Abdurrahman Wahid,” saya berharap perayaan Imlek ini memberikan manfaat pada masyarakat dan berjalan aman dan tertib, serta mengerahkan roda perekonomian serta persatuan dan kesatuan sesuai dengan apa yang ditanamkan Gus Dur ,”ucapnya ( din )
Penyampaian Empat Raperda Kabupaten Malang
Malang, Jatim PosSidang Paripurna DPRD Kab. Malang yang berlangsung tanggal 14 Februari 2019 membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Malang di gedung DPRD setempat. Empat Raperda tersebut meliputi: (1) Perubahan Perda nomer 1 Tahun 2016 tentang Desa. (2) Penyelenggaraan Parkir, (3) Perubahan Perda nomer 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu. (4) Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum. Menurut Wakil Bupati Malang, Sanusi yang menyatakan bahwa diajukannya empat pembahasan Raperda itu antara lain karena adanya perkembangan baru yang berkaitan dengan Raperda yang akan dibahas. ‘’Perkembangan itu menyangkut adanya perubahan peraturan dari pusat Jakarta maupun berbagai perkembangan yang berkenaan dengan aspirasi masyarakat,’’ ujar Sanusi kepada wartawan. Lebih lanjut Sanusi menyebutkan dimunculkan-
nya gagasan Raperda mengenai Desa misalnya, karena Perda yang ada kurang mengakomodasi perutaran dari atas. Perda nomer 1 Tahun 2016 tentang Desa ditetapkan 25 Januari 2016 dan diundangkan pada 4 Mei 2016. Pada saat itu, ada beberapa aturan baru yang ditetapkan dari atas, sehingga Perda tersebut akhirnya tidak mengakomodasi aturan-aturan yang langsung terkait dengan Perda tersebut. Lebih lanjut Sanusi memaparkan alasan perlunya Raperda tentang Parkir, dikatakannya Perda nomer 3 Tahun 2006 tentang Parkir sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah. ‘’Karena itulah, kami mengusulkan agar Raperda soal Parkir perlu pembaharuan,’’ jelas Sanusi. Sanusi menyampaikan usulannya tentang Raperda yang ketiga, yaitu Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Berdasarkan aturan dari atas,
Kab. Malang menganggap masih membutuhkan Ijin Gangguan. ‘’Kami usul Raperda ini menghapus tarif retribusi (HO) saja. Karena dalam Perda 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu terdapat beberapa tarif perijinan yang berlaku sampai sekarang,’’ ujar Sanusi. Kemudian Sanusi akhirnya membahas tentang Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menurutnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan mendasar. Karena kondisi seperti itu akan meningkatkan level
kehidupan masyarakat itu sendiri. ‘’Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kami mendorong agar seluruh komponenen masyarakat terlibat dalam pengkondisian program ini,’’ papar Sanusi. Menurut Sanusi guna terciptanya program tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan realisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (zis)
daerah, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten tulungagung. Ranperda tentang pajak daerah, ranperda tentang pemberdayaan pembudi daya ikan, ranperda tentang penanggulangan penyakit tuberculosis, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 19 tahun 2012 tentang perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta cahya agung, dan ranperda tentang pengu-
jian mutu bahan bangunan dan kontruksi bangunan. Ketua DPRD kabupaten tulungagungsupriyono, menyampaikan penetapan ranperda ini diharapakn dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga kabupaten tulungagung. Maka dipandang perlu dengan diterbitkannya perda. Dalam sidang paripurna ini ada perda lama yang direvisi sesuai dengan aturan yang berkembang juga perda baru yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini telah kita tetapkan 7 ranperda menjadi perda. (san)
7 Ranperda Ditetapkan Menjadi Perda
Tulungagung, Jatim PosSebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (ranperda) telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) dalam sidang paripurna yang digelar di gedung graha wicaksanalantai atas kantor DPRD tulungagung, sabtu (16/2) beberapa waktu lalu Sidang yang telah digelar ini dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Tulungagung, supriyono dan dihadiri oleh Plt Bupa-
ti Maryotobhirowo beserta anggota DPRD dan seluruh pimpinan oraganisasi perangkat daerah (OPD) dilingkubpemkabtulungagung. Dalam sidang tersebut, selain menetapkan 7 ranperda menjadi perda, juga membentuk panitia khusus (pansus) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten tulungagung tahun 2019-2023. Ada beberapa tujuan ranperda yang telah ditetapkan yaitu ranperda tentang pembentukan produk hukum
Jatim III
Hal - 4
JATIM POS
Kebut Penyelesaian Proyek Infrastruktur
Tahun ini, kekuatan APBD Kota Surabaya mencapai Rp 9,5 triliun. Berbagai program penting telah dirancang Pemerintah Kota Surabaya yang tentunya mengacu pada visi dan misi Walikota Surabaya. Dilihat dari komposisi anggaran di tahun 2019 ini, Pemkot Surabaya ingin memberi perhatian pada sektor infrastruktur. Sebanyak 32,96 persen dari total APBD dialokasikan pada bidang infrastruktur kota. Mulai dari pembangunan dan perawatan saluran air, hingga penyelesaian sejumlah proyek prestisius. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Ery Cahyadi menuturkan, problem genangan air menjadi salah satu fokus perhatian. Di Sememi, pemasangan box culvert rampung akhir bulan lalu. Progres pengerjaan box culvert di Rejosari yang dimulai 5 Januari lalu sudah mencapai 50 persen. Kawasan Bongkaran juga sudah ditanami box culvert. Tinggal 50 meter saluran yang belum diberi pelat penahan be-
ban. Proyek itu segera dilanjutkan karena sudah masuk perencanaan tahun ini. Sementara proyek basement Balai Pemuda ditarget
Kepala Bappeko Surabaya, Ery Cahyadi
selesai akhir tahun ini. Dengan beroperasinya basement Balai Pemuda, maka Jalan Yos Sudarso dengan persil di ujung Jalan Pemuda akan tersambung. Luas basement tambahan itu 1.000 meter persegi. Pengerjaan dilakukan secara multiyears dengan anggaran total Rp 80 miliar. Untuk tahun ini, dana yang disiapkan pemkot sebesar Rp 24 miliar. Ery menambahkan, ka-
wasan Kenjeran juga akan dipoles habis-habisan untuk menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Area sekitar Jembatan Suroboyo akan ditata ulang. Taman Suroboyo di Bulak akan segera dilengkapi dengan patung simbol Suro dan Boyo. Patung setinggi 25,6 meter tersebut nantinya akan menjadi patung Suro dan Boyo terbesar di Surabaya. “Targetnya tahun ini selesai dan bisa dinikmati sebagai salah satu lanskap khas Surabaya,” terang mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya tersebut. Sentra Ikan Bulak (SIB) juga akan dibenahi. Kelak, lantai 2 SIB akan terhubung ke Taman Suroboyo melalui jembatan. Daya pikat taman hiburan pantai Kenjeran semakin sempurna jika nanti cable car sudah beroperasi. Secara teknis, kata Ery, cable car akan selesai April nanti. Namun, pengoperasiannya masih harus menunggu izin pemanfaatan ruang dari Pemprov Jatim. Dia berharap Mei izin sudah turun. Fokus di sektor infrastruktur tidak membuat Pemkot Surabaya melupakan sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, pemkot menjamin fasilitas sekolah semakin lengkap. Mulai komputer, LCD, proyektor, hingga peralatan olahraga dan kesenian akan ditingkatkan. Serta pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah sudah masuk perencanaan tahun ini. Total ada 50 SD dan 13 SMP yang akan disasar. 100 gedung akan direhabilitasi karena kerusakan ringan, sedangkan 200 gedung akan mendapat pemeliharaan. Tak ketinggalan, Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) disediakan untuk menjamin kualitas pendidikan
Patung Suro dan Boyo akan menjadi ikon baru di kawasan pesisir pantai Kenjeran.
Pemkot Surabaya Apresiasi Kejari Tanjung Perak
Kini Lebih Berani Melangkah Garap Proyek
Wali kota Surabaya didampingi Sekretaris Daerah Kota Surabaya bersama jajaran Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Rasa takut dan kekhawatiran dalam menggarap berbagai proyek strategis sudah tidak berlaku bagi Pemerintah Kota Surabaya. Pasalnya, jajaran Pemkot Surabaya sudah didampingi pihak kejaksaan, baik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya maupun Kejari Tanjung Perak. Dengan pendampingan ini, proyek strategis dan permasalahan tanah semakin mudah dan lancar. Untuk mengapresiasi pendampingan itu, Pemkot Surabaya memberi penghargaan kepada jajaran Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak. Senin (11/2/2019) lalu, Pemkot Surabaya sudah memberikan penghargaan 25 jajaran Kejari Surabaya. Dua hari kemudian, Rabu (13/2/2019), Pemkot juga memberikan penghargaan kepada 20 jajaran Kejari Tanjung Perak di balai kota. Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada Kejari Tanjung Per-
ak, karena selama ini sudah dibantu dalam penyelamatan aset, termasuk dalam melakukan pendampingan terhadap program strategis Pemkot Surabaya. “Yang paling utama sebenarnya teman-teman di pemerintah kota tidak ketakutan untuk melangkah. Hal ini berkat pendampingan Kejari Tanjung Perak, sehingga teman-teman berani dan tenang untuk melangkah,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini-. Koordinasi dengan kejaksaan ini sejatinya sudah diterapkan sejak Risma masih menjabat kepala bidang di Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu berlanjut hingga Risma menjabat kepala dinas dan wali kota. Menurut dia, sinergitas dengan kejaksaan ini sangat penting untuk mengawal jalannya proses pembangunan. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, ada beberapa pendampingan yang dilakukan oleh Kejari Tanjung Perak selama tahun 2018.
Khusus untuk pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah pendampingan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) lapangan Simomulyo Baru dengan luas 2.395 meter persegi senilai Rp 7,5 miliar. Selain itu, TP4D juga mendampingi dalam pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia, permakanan penyandang disabilitas dan penyakit tertentu, permakanan anak yatim piatu dan anak terlantar, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan pangan non tunai (BPNT), pengadaan beras dan non beras di UPTD Liponsos Keputih serta pemberian dana hibah. Bahkan, TP4D juga mendampingi pengadaan meja kursi guru SD, pengadaan rak buku SD, pengadaan buku ensiklopedia SD, pengadaan alat music orkestra, pengadaan lemari besi dan filling cabinet SMP, pengadaan whiteboard
di Kota Pahlawan. Di bidang kesehatan, lanjut Ery, pemkot akan memaksimalkan aplikasi e-health. Dengan aplikasi tersebut, pengakses layanan kesehatan di puskesmas maupun RSUD tidak perlu antre, karena waktu pelayanan sudah dapat diketahui lebih dulu. Di samping itu, jumlah tenaga medis akan ditambah untuk menambah pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Penambahan tersebut juga didukung dengan sarana prasarana kesehatan yang memadai. “Pemkot juga akan merehabiltasi gedung
RSUD Dr Soewandhie. Termasuk penyediaan layanan pengobatan kanker,” paparnya. Berbagai rencana strategis tersebut diapresiasi oleh pakar tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Johan Silas. Dia menuturkan, program-program Pemkot Surabaya bermuara untuk kesejahteraan warganya. Mulai dari infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan, semua diperhatikan oleh pemkot. “Komitmen pemkot dirasakan langsung oleh warganya. Di sisi lain, warga memberikan dukungan terhadap pembangunan kota, sehingga tercipta timbal balik yang ideal antara pemerintah kota dan warganya,” pungkas Johan.(adv)
SMP, pengadaan meubelair SMP dan pengadaan alat music band SMP. TP4D ini juga mendampingi dalam proses pengadaan barang atau jasa pada bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset, dan juga mendampingi pengadaan barang atau jasa melalui unit kerja pengadaan barang atau jasa (UKPBJ). Mereka juga mendampingi pekerjaan penegasan dan pemeliharaan pilar batas wilayah kelurahan dan juga persiapan pelaksanaan hibah daerah. Sedangkan pendampingan penyelesaian permasalahan non litigasi adalah BTKD kelurahan Mulyorejo, BTKD Kelurahan Simomulyo, BTKD Kelurahan Simomulyo Petok, PT Tanzil Sukses Jaya Utama, BTKD Kelurahan Kandangan GS 122/U/1991, BTKD Kelurahan Kandangan GS 123/U/1991, BTKD Kelurahan Sememi Persil 19. Sementara untuk pendampingan penyelesaian permasalahan Litigasi, Kejaksaan
Wali kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Rachmat Supriyadi.
Tanjung Perak lebih banyak membantu dalam bagian hukum. Setidaknya ada 17 permasalahan hukum yang didampingi oleh mereka hingga saat ini. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Rachmat Supriyadi juga mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Surabaya karena sampai saat ini masih dipercaya untuk membantu tugas-tugas yang ada di pemerintah kota. Bagi dia, pendampingan kepada Pemkot
Surabaya merupakan salah satu tugas yang memang harus dikerjakan. “Sebenarnya kami juga merasa tertantang untuk membantu Ibu (Wali Kota Surabaya). Makanya saya selalu meminta kepada anggota saya untuk melakukan pendampingan dengan maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas kepercayaannya kepada kami,” pungkasnya.(adv)
PENDAMPINGAN KEJARI TANJUNG PERAK PENDAMPINGAN TP4D 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah a. RTH Lapangan Simomulyo Baru 2. Dinas Sosial a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakanan bagi lanjut usia b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakanan penyandang disabilitas dan penyakit tertentu c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakanan anak yatim piatu dan anak terlantar d. Perbaikan rumah tidak layak huni e. Bantuan pangan non tunai (BPNT) f. Pengadaan beras dan non beras di UPTD Liponsos Keputih g. Pemberian dana hibah. 3. Dinas Pendidikan a. Pengadaan meja kursi Guru SD b. Pengadaan rak buku SD c. Pengadaan buku ensiklopedia SD d. Pengadaan alat music orchestra e. Pengadaan lemari besi dan filling cabinet SMP f. Pengadaan Whiteboard SMP g. Pengadaan meubelair SMP h. Pengadaan alat music band SMP 4. Bagian Layanan Pengadaan dan pengelolaan aset a. Pendampingan proses kegiatan pengadaan barang/jasa pada bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset. b. Pendampingan proses kegiatan pengadaan barang atau jasa melalui unit kerja pengadaan barang atau jasa (UKPBJ). 5. Bagian Administrasi pemerintahan dan otonomi daerah a. Pekerjaan penegasan dan pemeliharaan pilar batas wilayah kelurahan. b. Pendampingan persiapan pelaksanaan hibah daerah. PENDAMPINGAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN NON LITIGASI 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah a. BTKD Kelurahan Mulyorejo GS 2603/T/1990 b. BTKD Kelurahan Simomulyo GS. 169/U/1990 c. BTKD Kelurahan Simomulyo Petok 8568 d. PT Tanzil Sukses Jaya Utama e. BTKD Kelurahan Kandangan GS 122/U/1991 f. BTKD Kelurahan Kandangan GS 123/U/1991 g. BTKD Kelurahan Sememi Persil 19.
Jatim IV
Hal - 5
JATIM POS
Prihatin Perilaku Menyimpang Moral Budaya Indonesia
Disbudpar Selenggarakan Lawatan Sejarah Provinsi jatim 2019
Tarian Selamat Datang, dari kreasi tari Bawean Gresik pada pembukaan kegiatan Lawatan Sejarah Provinsi Jatim di @Home Primiere Hotel Gresik.
Gresik, Jatim PosJaman ini yang dikenal era melineal banyak ditemukan perilaku menyimpang dari generasi muda, para siswa khususnya sekolah menengah. Kejadian terakhir ini salah satu sekolah menengah di Gresik yang viral melakukan perlawanan kepada guru, dan bahkan di
Sampang Madura sampai membunuh gurunya. “Itu tentu saja karena siswa tidak mencontoh perilaku moral dan budaya leluhur bangsa kita yang dikenal sopan santun,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sinarto S.Kar, MM pada kegiatan Lawatan Sejarah
Provinsi Jatim Tahun 2019 di @Home Primiere Hotel Gresik, Rabu (21/2). Salah satu budaya peninggalan sejarah bangsa adalah wayang kulit yang mengajarkan tuntunan kehidupan harmoni dalam berinteraksi dengan sesama dan Tuhan, justru kurang diminati. “Kalau punya HPandroid melihat yut-
Pelajari Kerukunan Kampung Cina, Arab dan Keling
Mendengarkan pemaparan materi kegiatan Lawatan Sejarah Provinsi Jatim Tahun 2019.
SELAIN hasil-hasil pencampuran kebudayaan tersebut, sejumlah wilayah di pesisir juga diperkaya dengan keberadaan perkampungan etnis, seperti kampung pecinan, kampung keling maupun kampung arab, yang merupakan hasil dari proses migrasi dan interaksi mayarakat selama ratusan tahun. “Kampung-kampung etnis ini tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dan secara tidak langsung turut menunjukkan keberagaman kebudayaan nusantara,” kata Sinarto, S.Kar, MM. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa, juga memiliki beragam peninggalan sejarah dan budaya hasil percampuran dengan kebudayaan asing. Di sejumlah wilayah terutama di pesisir utara seperti Gresik dan Lamongan, terdapat sejumlah jejak peninggalan sejarah yang merupakan hasil dari percampuran kebudayaan ini Beragam peninggalan dapat terlihat pada sejumlah desain bangunan di kampung kemasan maupun di kampung pecinan, selain juga
terlihat pada keunikan . Kontsruksi pembangunan kapal tradisional ijon-ijon masih tetap dilestarikan hingga saat ini, memperlihatkan betapa luar biasanya kearifan masyarakat pada saat itu, tidak hanya terbatas pada peninggalan budaya, kearifan masyarakat pesisir pada masa itu juga terlihat dari bagaimana sikap mereka ketika terjadi musibah yang menimpa salah satu kapal milik Belanda. Masyarakat terutama di wilayah pesisir Paciran memberikan bantuan yang besar dengan pengetahuan maritim yang mereka miliki mampu mengevakuasi para korban musibah tenggelamnya kapan Van Der Wick sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Pada musibah tersebut atas usaha tanpa pamrih tersebut pemerintah penjajahan Belanda sampai merasa perlu untuk memberikan penghargaan berupa monumen ucapan terimakasih yang masih dapat kita lihat sekarang di wilayah tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong. Berbagai keragaman se-
jarah maritim dan perdagangan tersebut tentunya akan sangat menarik seandainya dapat digali lebih jauh lagi, tidak hanya sebagai upaya dokumentasi sejarah, melainkan juga dapat digunakan sebagai acuan dan pembanding untuk pertimbangan penentuan kebijakan pemerintah dimasa mendatang, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat di era sekarang dalam memaknai beragam perubahan dan menghargai hubungan yang baik antar sesama manusia. Oleh karena itu melalui kegiatan ini para peserta baik guru maupun siswa diwajibkan untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah kesejaharan dengan menggunakan metodologi sejarah yang baik dan benar, mengingat masih kurangnya minat dan kemampuan menulis sejarah yang baik di kalangan guru sejarah dan generasi muda, terutama di tingkat SMA/sederajat. Dengan syarat kewajiban membuat karya tulis ilmiah sejarah untuk para guru, mereka diharapkan mampu membuat karya sejarah yang baik, dengan menggunakan bekal ilmu yang mereka miliki serta mampu memberikan bimbingan dan pendampingan penelitian sejarah yang baik kepada anak didiknya. Dengan adanya kegiatan lawatan sejarah tingkat Provinsi ini, diharapkan mampu menumbuhkan minat dan bakat generasi muda kita dan juga para guru untuk dapat mengembangkan potensi dalam dirinya dalam pembuatan karya tulis sejarah yang baik dan benar, dan memberikan informasinya kepada masyarakat. (yd)
oube, dipastikan bukan menonton wayang,” paparnya. Karena itulah salah satu kegiatan yang diselenggarakan Disbudpar Provinsi Jatim berupa Lawatan Sejarah ini untuk kesadaran historis kepada generasi muda agar mencintai dan memahami sejarah bangsanya sehingga sikap dan perilakunya selalu berdasar pada nilai-nilai sejarah. Menurutnya, kita telah seringkali membaca dan mendengar kalimat lama yang berbunyi “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”. Kalimat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa sebagai masyarakat yang tinggal di negara kepulauan, bangsa kita memiliki peninggalan budaya bahari yang telah diwariskan secara turun temurun sejak masa lampau. “Warisan budaya bahari kita begitu kuat, nampak dari beragam peninggalan mulai dari bekas-bekas bangunan pelabuhan, kebudayaan pembuatan kapal, maupun catatan sejarah dari bangsa lain tersbut menunjukkan perdagangan dengan dunia luar, hubungan antar bangsa yang terbentuk pada saat itu tidak hanya didominasi oleh kegiatan perdagangan melainkan juga pada berbagai bidang melalui hubungan antar bangsa tersebut, mas-
yarakat pesisir sebagai pintu utama hubungan internasional memiliki kesempatan lebih untuk mengenal dan berinteraksi dengan beragam budaya dan adat istiadat dari negara lain dibandingkan masyarakat di wilayah pedalaman,” ujarnya. Pola arus migrasi dan perdagangan maritim pada masa lalu yang sangat bergantung pada perubahan angin musim memungkinkan para saudagar maupun musafir untuk tinggal lebih lama dan berinteraksi dengan masyarakat lokal di tempat singgah, sembari menunggu perubahan angin musim berikutnya. Masa singgah yang cukup lama ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para saudagar musafir tersebut untuk saling berbagi ilmu dan mempelajari adat istiadat dan budaya dari masyarakat se-
tempat. Bagi masyarakat setempat, interaksi antar budaya yang terjalin secara intensif ini turut mempengaruhi pola pikir dan karakter mereka sehingga menjadi lebih terbuka dan lugas dalam menghadapi perubahan. Disisi kebudayaan, masyarakat pesisir memiliki kebudayaan yang unik, karena merupakan hasil fusion atau hasil pencampuran beragam kebudayaan dapat disebut juga sebagai hasil interaksi keberagaman budaya yang masih dapat terlihat jika kita mengunjungi sejumlah tempat di wilayah pesisir,hasil pencampuran beragam kebudayaan seperti sistem relegi, kuliner, konstruksi bangunan, teknik pembuatan kapal dan lain sebagainya turut memperkaya khasanah kebudayaan nusantara hingga saat ini. (yd)
Peserta Lawatan Sejarah Provinsi Jatim melakukan registrasi.
5 Guru dan 27 Siswa Wakili Jatim
Gresik, Jatim PosKegiatan Lawatan Sejarah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Rabu s/d Jumat tanggal 20 s/d 22 Pebruari 2019 di Hotel @HOME PREMIERE Jl. Kalimantan No. 12A Manyar Kabupaten Gresik. Sedangkan kunjungan lapangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21Pebruari 2019 dengan objek kunjungan meliputi : Monomen Van Der Wijck (TPI) Brondong, Pembuatan kapal Ijon-Ijon (Desa Kandang Semangkon). Juga ke Kampung Pecinan, Kampung Arab dan Kampung Kemasan di Kabupaten Gresik.Setelah kunjungan lapangan dilanjutkan diskusi kelompok. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Dra. Endang Prasanti, MM menyebutkan, Peserta kegiatan ini sebanyak 100 orang terdiri 38 (tiga puluh delapan) guru sejatah dan 62 (enam puluh dua) siswa tingkat SMA/Sederajat dari Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Sedangkan nara sumber dan dewan juri pada kegiatan ini dari : Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, STKIP PGRI Sidoarjo, TIM TPCB Kabupaten Gresik, Kepala Desa Kandang Semangkon, Ketua Rukun Nelayan Desa Blimbing, Pengelola Kampung Kemasan. Hadir pada kesempatan itu Kadisbudpar Jatim, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Monumen Van Der Wijck (TPI) Brondong Lamongan.
Kabupaten Gresik, dan pejabat di lingkungan Disbudpar Jatim. Tema kegiatan ini adalah, “Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sejarah Maritim dan Perdagangan Jawa Timur” Menurut Dra. Endang Prasanti, MM, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Lawatan Sejarah Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 antara lain : Menanamkan kesadaran historis kepada generasi muda agar mencintai dan memahami sejarah bangsanya sehingga sikap dan perilakunya selalu berdasar pada nilai-nilai
sejarah. Mengembangkan keterampilan elementer pada generasi penerus dalam melaksanakan penelitian serta penulisan sejarah lokal dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai kaidah penulisan sejarah. “Memberikan metode pembelajaran sejarah yang edukatif, inspiratif dan kreatif sehingga pelajaran sejarah menjadi menarik dan dapat meningkatkan daya nalar dan kritis siswa terhadap fenomena yang ada di linkungan sekitar,” ujarnya. Juga memilih 5 (lima) guru sejarah dan 27 (dua puluh tujuh) siswa sebagai wakil Jawa Timur pada kegiatan lawatan sejarah tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta diperkirakan pelaksanannya tanggal 18 s/d 21 Juni 2019 di Semarang Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor 903/283/203.2/2018 Tanggal 31 Desember 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/66/118.3/2019 . (yd)
Edisi No. 315 Tahun XVII Minggu IV FEBRUARI 2019
Jatim V
Hal - 6
Forum Anak Jombang Dikukuhkan Bupati
Jombang, Jatim Pos Bertempat di Kantor Ex Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Jl Urip Sumoharjo 45, pada Rabu (20/2). Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengukuhkan Forum Anak Jombang 2018/2019, Duta Anak Kabupaten Jombang 2019 DINAS PPKB & PPPA sekaligus Launching Setber (Sekretariat Bersama). Di antaranya Sekretariat Anak Jombang, Sekretariat Insan Genre, Sekretariat PUSPA, Pusyangatra dan Pusat Konsultasi Keluarga. Nur Kamalia, Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa hari ini adalah hari sangat ditunggu dan dinantikan oleh Forum Anak Jombang. Karena hari ini mereka akan dikukuhkan
secara langsung oleh Bupati. Pengukuhan ini sudah direncanakan jauh hari agar bisa secara langsung hadir dan mengukuhkan. Forum anak ini terbentuk atas dasar SK Bupati Jombang No. 188.4. 45/ 356/ 415.10.34/ 2018. Kegiatan Forum Anak banyak sekali, di antaranya mengadakan kegiatan sosial pengumpulan dana untuk bhakti sosial dan juga memberikan dukungan moral dan sosial kepada narapidana anak di Lapas Jombang. "Di saat bulan Ramadhan mereka mengadakan kegiatan ikut membersihkan musholla secara terjadwal. Prestasi Forum Anak Jombang di antaranya menjadi Juara 1 nasional festival Inovasi dan Kreatifitas Forum Anak di Bogor, menjadi Fo-
rum Anak terbaik nasional memperoleh Dafa Award di Pekanbaru. Forum anak juga ikut berkontribusi membantu Kabupaten Jombang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tingkat Madya, serta Anugerah Parahita Ekapraya. Salah satu anggota forum anak yakni Hartanto Nugroho juga ikut menjadi Anggota Parlemen Nasional,” papar Nur Kamalia. Bupati Jombang menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta mengungkapkan rasa bangganya pada anak-anak Jombang, khusunya Forum Anak Jombang yang telah dikukuhkan. Semoga setelah dikukuhkan anak-anak bisa langsung bekerja dan tetap mampu berkontribusi, mendukung dan membawa Kabupaten Jombang menjadi Kabupat-
Paparkan Ketahanan Pangan di Markas PBB
New York, JatimPos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Selasa (19/2/2019). Acara yang dihadiri sekitar 193 perwakilan negara anggota tetap PBB itu, merupakan salah satu forum penting dunia yang mengundang beberapa wali kota dan gubernur sukses untuk menjadi pembicara. Salah satunya adalah Wali Kota Risma yang saat itu satu panel dengan Wali Kota Valencia dan Gubernur Nairobi. Wali Kota Risma bertolak ke New York sejak Sabtu (16/2/2019) dan akan kembali ke Surabaya pada Sabtu (23/2/2019). Risma menjelaskan tentang penanganan ketahanan pangan hingga pengentasan kemiskinan. Dalam penanganan ketahanan pangan, Wali Kota Risma memastikan sudah menerapkan program urban farming sejak tahun 2010. Bahkan, urban farming yang diterapkan Pemkot Surabaya tidak menggunakan pestisida dan hanya menggunakan pupuk alami, sehingga tidak ada bahan kimianya. “Warga kami ajak untuk menanam buah-buahan, sayuran, dan padi di tanah milik pemerintah dan juga di lingkungan mereka masing-masing. Saat ini, padi yang mereka tanam di Surabaya tidak hanya beras putih, tetapi juga beras merah dan hitam,” kata Wali Kota Risma dalam paparannya. (bur/ fred)
Bakal Punya Event Bulan Gus Dur
Jombang, Jatim Pos Kabupaten Jombang bakal memiliki satu destinasi wisata yang akan mampu menarik ribuan wisatawan. “Kalau di Jember punya Jember Carnival, di Banyuwangi punya Banyuwangi Ethno Carnival, maka Jombang bakal punya Event Bulan Gus Dur,” kata Wakil Bupati Sumrambah, saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Jombang, Selasa, (19/02) di Pendopo Kecamatan Jombang. Pada Event Bulan Gus Dur ini, terang Wabup akan digelar kegiatan bertaraf nasional semisal Sholawat bersama Habib Syeh, Ngaji Bareng Emha Ainun Najib atau Cak Nun, Slank Bersholawat dan lain sebagainya. “Bulan Gus Dur akan digelar pada Bulan September selama 10 Hari. Nah, dari sinilah satu titik destinasi wisata Jombang akan kita bangun,” tandas Wabup. Dengan demikian, Wabup menantang Kecamatan Jombang untuk bersiap menyambut ribuan wisatawan yang diperkirakan bakal masuk ke Jombang. “Adanya event Bulan Gus Dur ini saya memperkirakan 150-200 ribu Wisatawan akan masuk Jombang,” ujar Wabup Optimis.
Musrenbang tingkat Kecamatan Jombang Kota diikuti Para Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, Anggota BPD, Para Delegasi Desa, dari Ormas, Para Tokoh Gama maupun Tokoh Masyarakat. Pada kesempatan ini, Wabup Sumrambah juga mengingatkan agar sungai sungai yang ada di Jombang khususnya yang ada di kota menjadi bersih. “Saya ingin tahun 2020 Sungai yang ada di Jombang khususnya di Kecamatan Kota bersih dan enak dipandang. Jadi nanti ada pasukan kuning khusus sungai yang disiapkan,” tandas Wabup. Kecamatan Jombang, Kata Wabup merupakan Wajah Kota Jombang. Jadi lanjutnya kalau Kecamatan
Jombang Kota bersih, maka saya yakin semua juga menjadi bersih. “Saya minta Pak Kades, kalau ada lingkungan atau sungai yang kumuh segera lapor kan agar segera ditangani. Saya ingin Tahun 2021 ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Jombang,” pinta Wabup. Sementara Camat Jombang Bambang Sriyadi menjelaskan bahwa Musrenbang adalah kegiatan rutin dalam menyusun program prioritas pembangunan. “Sebelumnya kita sudah awali dengan melakukan musrenbang di tingkat desa. Masukan dari desa kita tampung dan selanjutnya diselaraskan dengan arah dan Program pembangunan di Kabupaten Jombang,” jelas Camat. (her)
en Layak Anak. Terbentuknya Forum Anak Jombang ini merupakan bentuk kerja sama dari lintas sekolah baik dari Seko-
lah Negeri maupun Madrasah. Seluruh anggota merupakan perwakilan terbaik dari sekolah semua. "Saya berharap para anggota yang
dikukuhkan segera menyusun program dan bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” tutur Bupati. (her)
Wali kota Surabaya Tri Rismaharini (paling kanan) saat memaparkan program ketahanan pangan di Global Issues to Local Priorities, forum PBB New York, Selasa (19/2/2019)
PAGUYUBAN CAMAT SE-KABUPATEN JOMBANG Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL TAHUN 2019
HJ. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Gubernur Jawa Timur
EMIL ELESTIANTO DARDAK Wakil Gubernur Jawa Timur
Bambang Sriyadi ( CAMAT JOMBANG ) SEGENAP PIMPINAN BESERTA STAF RSUD PLOSO Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL TAHUN 2019 dr. Widi Cipto Basuki, M.KP ( DIREKTUR )
Hj. Mundjidah Wahab Bupati Jombang
Sumrambah
Wakil Bupati Jombang
Bagian Humas Dan Protokoler
Sambungan
Hal - 7
Generasi Milenial Tak Perlu Galau
Wali kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan motivasi kepada peserta Millennials Wellness Day 2.0 di Koridor Co-working Space, Sabtu (16/2/2019).
Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan motivasi kepada 150 anak muda peserta Millennials Wellness Day 2.0di Koridor Co-working Space, Sabtu (16/2/2019). Di acara yang didukung oleh Riliv (startup Surabaya yang peduli terhadap mental awareness) dan IDN Times itu, Wali Kota Risma berpesan kepada seluruh peserta untuk tidak pernah galau dan gampang menyerah. Bahkan, mereka juga diajak untuk berkegiatan positif dengan bertemu psikolog dan penulis, agar bisa menghasil-
kan sesuatu. Sebab, selama ini kebanyakan hanya melihat sesuatu dari kulitnya saja, dan terkadang juga merasa tidak mampu ketika akan melakukan sesuatu. “Padahal sebetulnya kita sama saja. Bukan tidak mungkin kita bisa mencapai kesuksesan. Tuhan pasti akan membukakan jalan asal kita mau,” kata Wali Kota Risma di hadapan kaum milenial itu. Tidak hanya itu, Wali Kota Risma juga berpesan, di era milenial saat ini yang diperlukan adalah kolaborasi dari berbagai bidang. Pasalnya, industri masa depan adalah
industri kolaborasi, sehingga tidak boleh merasa sendiri dan egois. “Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing – masing. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi, harapannya setiap orang bisa berkumpul dan saling melengkapi,” kata dia. Sementara itu, Co-Founder Riliv, Audrey Maximillian Herli, menyampaikan bahwa dengan adanya acara ini diharapkan kepedulian anak muda Surabaya terhadap kesehatan psikologinya lebih tinggi. “Di Bulan Februari yang identik dengan valentine, kita tidak ingin anak muda Surabaya melakukan hal yang negative. Untuk itu, dengan hadirnya banyak pakar yang hadir, bisa memberikan semangat dan motivasi,” katanya. Pria yang akrab dipanggil Maxi ini mengatakan, Wali Kota Surabaya merupakan sosok yang tepat untuk dijadikan teladan bagi anak muda dimanapun. “Buat teman - teman yang galau, terinspirasilah seperti Wali Kota Surabaya dan jadikan sebagai contoh utama untuk selesaikan masalah dan mencapai impian kita,” ujarnya. (bur/fred)
Oknum Guru SD Kauman 3 Cabuli 20 Siswa
Malang, Jatim Pos Sebanyak 20 siswa SD Kauman 3 Malang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru olahraga berinisial IM. Dalam kasus kekerasan seksual tersebut oknum guru olahraga dipastikan tidak akan mengajar lagi. Peristiwa memprihatinkan ini terbongkar saat para orangtua korban kekerasan seksual melapor ke kepolisian pada 9 Februari 2019 lalu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Malang, Zubaidah usai mediasi bersama Aliansi Masyarakat Tolak Kekerasan Seksual (ATKS) di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Senin (18/2). Zubaidah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang menemui para pendemo mengatakan, pihak Diknas Kota Malang tetap
Ketua Komisi Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait saat mendatangi SD Kauman 3 Kota Malang.
mengutamakan pendidikan dalam penanganan kasus di sekolah dan Penguatan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) disemua jajaran sekolah, serta menyerahkan kasus pencabulan murid SD Kauman 3 ke pihak Kepolisian. Pihaknya terus menuntut kepala sekolah untuk melaporkan kejadian - kejadian di sekolah secara periodik ke Dinas Pendidikan. “Sudah diputuskan, ok-
num guru tersebut tidak mengajar lagi,” ungkapnya. Pihaknya juga menyediakan trauma healing bagi para korban kekerasan seksual di setiap sekolah. Zubaidah menyampaikan program trauma healing akan dilakukan setiap hari Jumat. Psikolog anak akan dihadirkan untuk memberikan sosialisasi dan perbaikan mental bagi korban kekerasan seksual," pungkasnya. (yon)
nan di Madura. Bahkan, dirinya juga meminta para bupati untuk tidak sungkan-sungkan meminta bantuannya jika mengalami kendala, seperti mengurus proses perizinan ke pemerintah pusat. Usai bertemu dengan para bupati se-Madura, Gubernur Khofifah Indar Parawansa melanjutkan kunjungan kerjanya ke RSUD Mohammad Noer Pame-
kasan. Dalam kunjungan ini, Gubernur Khofifah bersama rombongan melakukan peninjauan terhadap fasilitas-fasilitas dan menjenguk salah satu pasien yang dirawat di RS tersebut. Hadir dalam kesempatan ini, beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para kepala Bappeda pemkab se-Madura, dan wartawan dari berbagai media. (hms)
Mahasiswi ................................ dari hlm.1 Supriyono menjelaskan, pihaknya masih melakukan penyidikan terkait kasus ini. Hal itu dikarenakan, pihak Ponpes Al Ishlahiyah tidak memberikan secara pasti jumlah uang yang dicuri oleh
Mantan Bupati Bojonegoro Diperiksa Kejaksaan
Bojonegoro, Jatim PosKejaksaan Negeri Bojonegoro, Kamis (21/2/2019), memanggil mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto untuk diperiksa. Selain itu dipanggil juga Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro dan Kepala DPKAD, Ibnu Suyuti, untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran di kantor Inspektorat Bojonegoro.Suyoto, kepada Jatim Pos mengatakan bahwa ia memenuhi panggilan dan datang ke Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro karena untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus yang menimpa kantor Inspektorat Bojonegoro. “Pak Mul bersama Pak Ibnu serta saya datang kesini memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan semangat membantu pihak kejaksaan un-
Mantan Bupati Bojonegoro Suyoto (kanan) dan mantan pejabat lainnya serta pejabat yang masih aktif memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro
tuk menemukan kebenaran materiil supaya mereka bisa menyelesaikkan dan menegakkan keadilan seadil-adilnya atas kasus yang menimpa di Inspektorat,” jelas Suyoto kepada jatimpos di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Sementara masih ditulis media ini bahwa Suyoto masih bungkam diri serta me-
nolak menjawab pertanyaan semua wartawan yang hadir, yang intinya sekitar kasus dugaan korupsi mark up honor auditor di kantor Inspektorat Bojonegoro, semasa dalam kepemimpinan Syamsul. “Kita semua harus bantu penegak hukum menemukan kebenaran materiil,” tegas Suyoto. (met)
Idaman .................................. dari hlm.1 yang biasa dipanggil Ciki, mereguk sukses lewat film horor Asih produksi MD Pictures, yang mengumpulkan 1,7 juta penonton. Celum lama ini film Citra Kirana berjudul Satu Suro juga rilis di bioskop. Kini, Citra Kirana akan segera kembali ke industri sinetron, namun tidak di SinemArt. Ia akan bermain produksi MNC Pictures yang akan tayang di RCTI.Sempat santer dikabarkan Citra Kirana menggantikan peran Rat-
na Galih sebagai Mira di Cinta yang Hilang. Namun, ternyata Citra Kirana memiliki peran baru sebagai Dewi dalam sinetron Cinta yang Hilang. Citra Kirana mengawali karier dari ajang pemilihan Gadis Sampul 2007. Setelah itu, blasteran Sunda-Belanda ini terjun ke dunia akting dengan bermain di FTV dan sinetron. Dengan postur tubuh tinggi 1,71 m, Citra Kirana makin tampak cantik dan banyak diidolakan kaum Adam. Na-
mun, gadis kelahiran Bogor, 23 April 1994 ini ternyata sudah memiliki tambatan hati. Pria beruntung yang berhasil merebut hati gadis idaman ini adalah Ali Syakieb, rekannya sesama artis. Ali saat ini sibuk dengan syuting sinetron barunya, yakni‘Saat Hati Telah Memilih’. Bahkan, hal yang mengejutkan ternyata Citra Kirana sudah siap menikah dengan kekasihnya itu. Pernikahan Citra dan Ali rencananya akan dihelat tahun depan. (ist)
Nasabah ................................. dari hlm.1
Bakorwil ................................. dari hlm.1
bersama dengan Sekdaprov dan Bappeda Jatim. Tujuannya agar program-program strategis yang telah disusun oleh para bupati ini bisa terancang, terfasilitasi, dan terumuskan dalam RPJMD Pemprov Jatim lima tahun kedepan. Dalam rapat ini, Gubernur Khofifah juga menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangu-
JATIM POS
Siska tersebut. "Kemarin itu katanya Rp 130 Juta, tapi pelaku mengembalikan Rp 146 Juta. Kemudian pihak Ponpes mengaku telah kehilangan Rp 213 Juta. Jadi masih sim-
pang siur. Untuk itu kami akan melakukan pendalaman lagi," ucapnya. Bila terbukti bersalah pelaku dapat dikenai Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (yon)
tapi untung dia sudah mengajukan klaim sebelum tutup. Lempar Tanggungjawab Sementara itu di Ponorogo juga mengalami keresahan nasabah. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo memanggil pihak AJB Bumiputra 1912. Masyarakat menegluh karena tidak bisa mencairkan klaim asuransi yang telah jatuh tempo. Rapat hearing dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, H Miseri Effendi dan H. Slamet Hariyanto, dengan didampingi anggota Komisi A, B dan D di ruang paripurna, Senin (18/2/2019). Hearing menanyakan kejelasan mengenai klaim asuransi ke AJB Bumiputera cabang Ponorogo yang sulit dicairkan, padahal premi sudah dilunasi oleh pemegang
Polis. Persyaratan pencairan klaim pun sudah terpenuhi. Menurut Wakil Ketua DPRD H. Miseri Efendi, pihaknya mendapat ratusan laporan dari masyarakat pemegang polis yang sudah jatuh tempo, tapi kesulitan untuk mencarikan klaim asuransinya. Ironisnya, sampai saat ini karyawan dari AJB Bumi Putra yang di lapangan masih terus mencari nasabah asuransi. "Saya harap AJB Bumi Putera cabang Ponorogo, untuk menghentikan sementara pencarian nasabah asuransi, sampai klaim asuransi yang menumpuk kepada pemegang polis terbayarkan," tegasnya. Klaim asuransi yang belum dibayarkan pihak AJB Bumiputera cabang Ponorogo ke pemegang Polis sekitar Rp 10 miliar lebih. Hal tersebut terungkap setelah Anggota
Komisi A, Mursid Hidayat mendesak dan menanyakan ke Kepala Cabang AJB Bumi Putera Ponorogo, Eko Hari Sutanto. Rapat hearing berlangsung alot karena pihak AJB Bumiputera cabang Ponorogo, terkesan melempar tanggung jawab ke kantor pusat. Bahkan ketika Mursid Hidajat menanyakan data jumlah klaim atau pemegang polis yang telah jatuh tempo, pihak AJB Bumi Putera mengaku tidak membawa data, karena ada di kantor. "Wah, sekelas kepala cabang kok tidak mengetahui jumlah nasabah asuransi yang akan mencairkan klaim," tandasnya. Sementara itu Eko Hari Sutanto ketika dikonfirmasi oleh wartawan seusai hearing enggan memberikan komentar dan mempersilakan konfirmasi ke kantor pusat. (ren/nur)
Penandatanganan ................... dari hlm.1 intah Daerah mengapresiasi kerja keras DPRD Ponorogo, bersama Tim Daerah, yang telah berusaha untuk menyelesaikan program pembuatan peraturan daerah pada tahun 2019 ini. Namun, meskipun 13 raperda telah disepakati, tapi Ipong, sapaan akrab Bupati Ponorogo, berharap raperda tersebut masih bisa di ubah.
"Ada beberapa raperda yang perlu kami evaluasi. Seperti raperda kawasan bebas merokok, yang masih perlu kita kaji ulang kembali, "Kalau memang 13 raperda yang telah disepakati tersebut masih bisa dirubah. secepatnya segera akan dilakukan evaluasi dengan Pak Sekda dan Tim Daerah," ujarnya. Sementara itu, Ketua
DPRD Ponorogo, H. Ali Mufti mengatakan, kesepakatan bersama pengesahan 13 Raperda Prioritas tahun 2019 ini, antara Pemerintah Daerah dan DPRD Ponorogo, diharapkan dapat mendapat dukungan penuh dari Pemkab Ponorogo. "Sehingga proses pengesahan raperda bisa secepatnya diselesaikan pada tahun ini". (adv/nur)
Hal - 8
Budaya dan Pariwisata Jatim
Edisi No. 315 Tahun XVII Minggu IV FEBRUARI 2019
Dibentuk 5 Pokja Destinasi Pariwisata Jatim
“Bersama Menuju Percepatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur” yang diikuti oleh instansi yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se Jawa Timur beserta stakeholders dan instansi terkait,” ujar Sinarto, S.Kar, MM. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Ripparnas. Di mana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Ripparnas, Ripparprov danRipparkab/kota, yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah nasional. Dan selanjutnya dalam dokumen Ripparprov yang diatur dalam perda nomor 6 tahun 2017, Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur lebih terarah melalui kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan tahap demi tahap dengan target hasil capaian yang telah direncanakan secara menyeluruh melalui pentahapan yang di target dalam indikasi program kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan, stakeholders dan masyarakat. Sementara itu bila kita perhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, maka pertemuan ini menjadi sangat penting untuk membahas jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang muncul di urusan kepariwisataan untuk diselesaikan secara bersama karena sifat kepariwisataan yang terintegrasi. Sebagaimana kita ketahui Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kekayaan budaya yang berkarakter dan spesifik, berbeda dengan daerah lainnya. keanekaragaman yang ada memerlukan campur tangan semua pihak untuk dapat menjaga dan melestarikannya sebagai aset budaya yang bernilai luhur dan tetap ada sebagai jati diri masyarakat Jawa Timur. Pariwisata merupakan bagian dari perdagangan jasa yang sangat dinamis dan memiliki peran strategis, merupakan industri yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia dan tidak memiliki keterbatasan
Provinsi Jawa Timur, Zainal Fanani, S.STP dalam laporannya mengemukakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah : Meningkatkan sinergitas kinerja antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, stakeholders dan instansi terkait lainnya, dalam menyusun strategi dan mengatasi permasalahan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Jatim. “Juga mampu merumuskan strategi, sistim dan mekanisme dalam menyelesaikan permasalahan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur,” ujarnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah terrwujudnya Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang terpadu dan berkesinambungan sesuai perencanaan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Ripparprov Jatim tahun 2017-2032 dan terciptanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, stakeholders dan instansi terkait, serta masyarakat. Kegiatan ini dilak-
sanakan oleh Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan seluruh unsur bidang teknis dan UPT. Dasar penyelenggaraan kegiatan ini diantaranya : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomer 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah APBD tahun 2019 Nomor 11 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 92 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan
Kadisbudpar Jatim, Sinarto S.Kar, MM pada pembukaan Rakor Lintas Sektor 2019 di Amaris Hotel Ponorogo..
PADA Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor 2019 yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim dilakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan strategi perumusan dalam mencapai target kinerja pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Hal itu dikemukakan Kadisbudpar Jatim, Sinarto S.Kar, MM pada pembukaan Rakor Lintas Sektor 2019 di Amaris Hotel Ponorogo, 1718 Februari 2019. Rakor dengan tema “Bersama Menuju Percepatan Pembangunan Kebudayaan & Pariwisata Jawa Timur” Adapun kelompok kerja (Pokja) berdasarkan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang akan dibentuk di antaranya: DPP Surabaya-Ziarah Waliyullah-Trowulan dan sekitarnya. DPP Malang Raya-Bromo dan sekitarnya. DPP Karst Pacitan–Lawu– Kelud-Wilis dan sekitarnya.
DPP Ijen Baluran-Meru Betiri-Alas Purwo dan sekitarnya. DPP Madura dan sekitarnya. “Dari 5 (lima) DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi), terbagi lagi menjadi 19 (sembilan belas) KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) dan dirinci dalam 182 (seratus delapan puluh dua) DTWP (Daerah Tujuan Wisata Provinsi), yang berada pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,” kata Kadisbudpar. Selain itu disampaikan materi tentang peformansi kunjungan wisatawan sebagai alat ukur dalam menentukan strategi promosi dan faktor pembiayaan perbankan yang mendukung perkembangan usaha pariwisata. Percepatan Budpar “Kita semua hadir dalam upaya membahas percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dengan mengusung tema
bahan baku. Selain itu pariwisata juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan, merupakan salah satu sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan sektor lainnya. Pariwisata juga ikut memberikan kontribusi terhadap perekonomian, salah satunya dapat dilihat dari perolehan PDRB Pariwisata di tahun 2017 sejumlah 117.428 trilyun rupiah atau berkonstribusi sebesar 5,82% dari total PDRB Jawa Timur sebesar 2.019 trilyun rupiah. Di tahun 2018 perolehan PDRB sejumlah 128.325 trilyun rupiah, berkonstribusi sebesar 5,86% dari total PDRB Jawa Timur sejumlah 2.189 triyun rupiah. Perolehan PDRB ADHB Pariwisata tahun 2018 sejumlah 128.325 trilyun rupiah, berkonstribusi sebesar 5,86% dari total PDRB Jawa Timur sejumlah 2.189,783 trilyun rupiah. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 690.509 tahun 2017, kunjungan meningkat 20,34% dari sebesar 830.968 kunjungan. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara tahun 2018 sejumlah 70.217.182 meningkat 7,00% dari tahun 2017 sejumlah 65.623.535 kunjungan. Semua keberhasilan tersebut, bukan hanya hasil kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semata, melainkan hasil kerjasama yang sinergis dengan beberapa organisasi perangkat daerah
provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, para stakeholders dan masyarakat. Oleh karena kesungguhan dari semua pihak menangani dan memberikan dukungan secara optimal pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang terarah, dan terukur, kerjasama terpadu dan sinergis amatlah diperlukan sehingga pertemuan ini menjadi sangat penting dan memerlukan perhatian khusus bagi kita semua. Keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur akan lebih terarah pencapaiannya baik jangka panjang maupun jangka menengah sebagaimana termuat dalam dokumen Ripparprov kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara kontinyuitas kita duduk bersama membahas kemajuan dan penyelesaian permasalahan yang kita hadapi bersama dan saling mensuport antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. “Saya berharap hasil rapat koordinasi ini berjalan dengan lancar dan benar-benar menghasilkan keterpaduan dan keselarasan serta bersinergi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, stakeholder dan masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan,” ujar Kadisbudpar Jatim. “Melalui Pokja yang terbentuk akan mempermudah dalam melaksanakan misi guna mencapai visi yaitu “Wujudkan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berkarakter dengan Mengembangkan Kepariwisataan dan Kebudayaan” di Jawa Timur,” pungkasnya. (nur)
Optimalkan Mitra Kerja Pemerintah Provinsi
Pemaparan Materi kegiatan Rapat koordinasi lintas sektor bidang kebudayaan dan pariwisata.
UNTUK Mengoptimalkan peran instansi pemerintah provinsi sebagai mitra kerja, dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat koordinasi lintas sektor bidang kebudayaan dan pariwisata diselenggarakan pada tanggal 17-18 Februari 2019. Kegiatan berlangsung di Hotel Amaris Jl. Ir. Haji Juanda No. 19, Totatan, Ponorogo diikuti peserta seluruhnya 80 orang, yang terdiri dari:
Instansi yang Membidangi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se Jawa Timur, masing-masing 1 (satu) orang. Instansi terkait (PD Provinsi Dinas PUPR Bina Marga dan PU Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Bakorwil Madiun, Perhutani Unit II, Taman Nasional BTS, dan stakeholder terkait BPPD, PHRI) dan Kepala Bidang/UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Registrasi Peserta Rakor Lintas Sektor 2019 Disbudpar Jatim.
Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019, Peraturan GubernurJawa Timur nomor 132 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019. Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 nomor 903/283/203.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 Sesuai dengan Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2019 pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan masuk kedalam Prioritas Nasional yaitu Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata yang diperinci pada sub Prioritas Nasional Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional, Sedangkan kebudayaan masuk dalam pendukung pengembangan kepariwisataan, dian-
taranya mencakup Cagar Budaya, Museum, event kebudayaan dan Taman Budaya. Manfaat yang bisa didapat dari kegiatan ini bagi Pemerintah Provinsi : Dapat membahas penjabaran sasaran Gubernur dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dengan pemerintah Kabupaten/kota; Memperoleh masukan terkait usulan kegiatan dan pendanaan melalui APBD untuk mendukung prioritas nasional baik kewenangan pusat maupun daerah. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota: Dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai rancangan rencana pembangunan yang akan menjadi bagian dalam Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2019 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota.. (nur)