Jatim Pos Edisi 396

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 396 T ahun XIX – Minggu I April 2021 Tahun

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Larangan Mudik, Pengusaha Bus Kecewa

Najwa Shihab Potret Wanita Kritis dan Cerdas Sosok Najwa Shihab, SH yang akrab dipanggil Nana tentu menjadi gambaran perempuan yang berkarisma, cerdas, cantik, serta kritis dalam menyikapi suatu hal.

Ternyata Nana pernah menjadi salah satu orang yang ikut serta dalam pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dalam program American Field Service (AFS). Di Indonesia program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antarbudaya, selama satu tahun di Amerika Serikat.

Usut punya usut, rupanya Najwa Shihab menjadi idola saat sekolah dan memiliki banyak teman dari berbagai angkatan. “Jadi lebih banyak temen aja karena temenan sama angkatan ini sama angkatan itu,” ucap perempuan kelahiran Makassar,

Bersambung ke hal.. 15

Surabaya, Jatim Pos Larangan mudik kembali terulang tahun ini. Pemerintah telah menyatakan tradisi pulang kampung tahunan itu ditiadakan pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk ASN dan karyawan BUMN, tapi juga karyawan swasta.

Sebagaimana diketahui, pergerakan masyarakat ke kampung halaman menjadi ladang rezeki bagi pengusaha bus. Tentu saja larangan mudik oleh pemerintah menjadi kabar buruk buat mereka.

Pengusaha bus di Jawa Timur menyayangkan kebijakan pemerintah ini, terlebih usaha di tengah pandemi sedang terpuruk. Pengusaha bus yang berpusat di Madiun dan Magetan misalnya, sangat kecewa dengan kebijakan larangan mudik pada lebaran tahun ini.

“Wah kalau ada larangan mudik terus terang sangat-sangat disayangkan. Sudah dua kali lebaran, kita dari transportasi sama sekali ndak bisa jalan dan operasional sudah minus,” ujar pengusaha Armada Bus Cendana yang berkantor di Madiun, Abraham Andrew, saat di konfirmasi, Sabtu (27/3/2021).

Abraham mengaku, penurunan menca-

Mulai 1 April

Ilustrasi: Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang terancam kehilangan penumpang karena kebijakan larangan mudik lebaran.

pai 80 persen sejak pandemi Covid-19. Dari total 150 armada, kini tinggal 25 yang hanya beroperasi antarkota.

“Benar-bebar berat dan menyayangkan (larangan mudik 2021). Penurunan saat ini 80 persen (sejak Corona) kalau dulu armada di Jakarta 12 armada. Cuma jalan dua atau satu aja. Total semua ini, rute Tulungagung-Denpasar

tidak beroperasi sama sekali.

Total dari 150 armada hanya 25 yang operasi,” katanya.

“Parah ini jalur PonorogoSurabaya tidak beroperasi, tidak ada orang, kita operasi malah keluar solar terus, karyawan total semua hampir seribu, sebagian kita liburkan tinggal 125-an yang masih kerja sebagian rolling,” imbuhnya.

Yang beroperasi saat ini

hanya sopir tanpa kondektur, karena tidak cukup buat bayar mereka. Mandiri sekarang sopir yang antarkota, Madiun-Ponorogo, MadiunSurabaya, Ngawi-Bojonegoro-Tuban,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan owner Bus Sudiro Tungga Jaya yang berkantor di Maospati Magetan, Ki Agus Bersambung ke hal.. 15

Hasil Negatif GeNose C19 Berlaku 1 x 24 Jam PP Muhammadiyah Terbitkan Surat Edaran Salat Tarawih Dilakukan di Rumah Penumpang Kereta Api (KA) jarak jauh melakukan pemeriksaan GeNose C19 sebagai syarat perjalanan

Madiun, Jatim Pos Mulai 1 April 2021, pelanggan Kereta Api (KA) jarak jauh yang menggunakan hasil pemeriksaan GeNose C19 sebagai syarat perjalanan harus menunjukkan hasil negatif pemeriksaan Ge Nose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA. Sedangkan untuk hasil negatif tes RT-PCR atau Ra-

pid Test Antigen, pengambilan sampelnya tetap maksimal 3 x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA. Perubahan aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 12 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No 27 Tahun 2021.

Manager Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko, mengutip pernyataan VP

Public Relations KAI Joni Martinus, mengatakan bahwa saat ini KAI telah menyediakan layanan pemeriksaan GeNose C19 seharga Rp 30.000 di 44 stasiun.

Ke 44 stasiun itu diantaranya, Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Bandung, Kiaracondong, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, Kebumen, Gombong, Sidareja, Yogyakarta, Solo Balapan, Lempuyangan, Purwosari, Klaten, Wates, Madiun, Jombang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Kertosono, Nganjuk, Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, Malang, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Jember, Ketapang, Probolinggo, Kalisetail.

“Sedangkan untuk wilayah Daop 7 Madiun sendiri ada di 7 stasiun, yaitu Stasiun Madiun, Jombang, Blitar,

Bersambung ke hal.. 15

Haedar Nashir.

Jakarta, Jatim Pos Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerbitkan Surat Edaran terkait Tuntunan

Kisah Rangga Bocah Kelas V SD Penjual Donat Keliling

Ibadah Ramadhan 1442H di tengah darurat pandemi wabah Corona (Covid-19).

Edaran bernomor 03/

EDR/I.0/E/2021 itu ditandatangani oleh Ketua Umum Muhamamdiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Edaran itu diharapkan menjadi tuntunan agar dapat dilaksanakan bagi umat Islam dan warga Muhammadiyah khususnya selama menjalani ibadah Ramadan di tengah pandemi.

“Khusus bagi warga Muhammadiyah dengan seluruh institusi yang berada di lingkungan Persyarikatan dari pusat sampai ranting hendaknya memedomani tuntunan ini sebagai wujud mengikuti garis kebijakan organiBersambung ke hal.. 15

Diundang Gubernur Khofifah ke Grahadi GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian pada Rangga Supriyadi (11), siswa kelas V SD asal Kupang Krajan Kota Surabaya, yang berjualan donat keliling untuk membantu

ekonomi keluarga di tengah masa pandemi covid-19.

Secara khusus, Gubernur Khofifah mengundang Rangga ke Gedung Negara Grahadi, Rabu (31/3/2021), untuk diajak berdialog santai,

dimotivasi dan diberi dukungan moril dan materiil.

Bukan sembarangan, pasalnya, Rangga sudah hampir enam bulan berjualan donat keliling untuk membantu ekonomi keluarganya yang

terdampak pandemi covid-19.

Sang ayah yang merupakan kuli bangunan, kini bekerja serabutan karena proyek yang dikerjakan telah Bersambung ke hal.. 15

Gubernur Khofifah berdialog dengan Rangga di Grahadi

METROPOLIS

Hal - 2

Warga Surabaya Bisa Berobat Gratis di 42 RS persen selesai. Artinya, per 1 April ini sudah berjalan,” kata Cak Ji sapaan lekatnya di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Balai Kota Surabaya, Selasa (30/3/2021).

Dia menjelaskan, setidaknya ada 42 rumah sakit di Surabaya yang dapat digunakan berobat warga cukup menunjukkan KTP. Di antaranya, RSUD Dr Soewadhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSU Dr Soetomo, RSAL Dr Ramelan, RSJ Menur, RSU Haji Surabaya, RS Islam Jemursari, RS Universitas Airlangga, RS William Booth Surabaya, RS PHC, RS Royal hingga RS Mata Undaan.

“Bagi warga yang sakit bisa datang ke 42 rumah sakit yang dikerjasamakan de-

Surabaya, Jatim Pos Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menggelar rapat koordinasi khusus kesiapan program Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Selasa (30/3/ 2021). Ini dilakukan untuk

memastikan per 1 April, warga Surabaya yang ingin berobat ke rumah sakit cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Wawali Surabaya, Armuji mengatakan, setelah dilakukan MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan, langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan instansi terkait.

Karena itu, rakor bersama ini dilakukan agar tidak ada kendala saat pelaksanaan.

“Jadi untuk (persiapan) jaminan kesehatan masyarakat Kota Surabaya ini sudah 97

Surabaya, Jatim Pos Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menerima audiensi perwakilan manajemen Grab Indonesia. Audiensi itu terkait penawaran kerjasama beberapa bidang yang diajukan pihak manajemen Grab Indonesia kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik penawaran kerjasama dari Grab Indonesia tersebut. Namun, dia menekankan, apabila kerjasama itu terlaksana maka harus memberikan manfaat bagi warga Surabaya.

“Secara teknis monggoh (silahkan) dipaparkan ke teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tapi dari semua itu, kerjasama itu nantinya juga harus bermanfaat bagi warga saya,” kata dia saat audiensi yang berlangsung di ruang kerja wali kota, Balai Kota Surabaya, Senin (29/3/2021).

Dia mencontohkan, misalnya kerjasama itu dalam sektor pariwisata atau lebih tepatnya wisata kuliner. Secara

otomatis, kerjasama itu harus memberikan manfaat kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). “Ketika itu berjalan nanti apa sih yang bisa didapat pelaku UMKM, atau terhadap sentra wisatanya,” jelas Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Oleh sebab itu, Cak Eri kembali mengingatkan kepada perwakilan manajemen Grab Indonesia yang hadir saat itu agar benar-benar memikirkan manfaat dari kerjasama tersebut. Bagi dia, kerjasama yang akan terjalin itu dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, Business Development Head East Java, Grab Indonesia, Irvan Prasetyo menjelaskan beberapa tawaran kerjasama yang diajukan Grab Indonesia. Salah satu di antaranya adalah terkait pengembangan pariwisata serta pemberdayaan UMKM lokal Surabaya.

“Kami sangat concern terhadap peningkatan UMKM. Untuk bisa mengangkat UMKM ini ada beberapa hal yang bisa kami lakukan untuk membantu.

Dukungan ini dapat melalui aplikasi maupun beberapa kegiatan yang sifatnya workshop atau pelatihan,” kata Irvan Prasetyo.(bur/fred)

Grab Jajaki Kerjasama dengan Pemkot Surabaya

Business Development East Java Grab Indonesia Irvan Prasetyo (kanan) audiensi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

ngan BPJS.Termasuk di rumah sakit, rumah sakit besar,” ujar Cak Ji. Selain di 42 rumah sakit tersebut, layanan kesehatan gratis ini juga dapat diperoleh warga Surabaya melalui 63 Puskesmas.

Bahkan, 8 klinik utama di Surabaya juga melayani layanan kesehatan tersebut. Yakni, Klinik Utama Dasa Medika, Klinik Mata Java Katarak, Klinik Mata Dr Syamsu, Klinik Mata Tritiya, Klinik Utama Hemodialisa 3D, Surabaya Eye Clinic, Klinik Utama 3D, serta Klinik Rawat Inap Usada Buana.

Di samping itu, kata Cak Ji, mulai 1 April 2021 warga Surabaya tidak perlu meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke kelurahan untuk jaminan biaya berobat ke rumah sakit. Sebab, Peme-

rintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menanggung biaya jaminan kesehatan kelas tiga. “Jadi warga Surabaya tidak perlu mengurus SKTM.Yang penting kelasnya tiga (layanan) rumah sakitnya,” jelas dia.

Untuk memasifkan informasi tersebut, pemkot telah menyosialisasikan program UHC ini kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kelurahan/kecamatan, serta beberapa media sosial yang dikelola instansi Pemkot Surabaya.

Sementara itu, sebagai bahan evaluasi ke depannya, pemkot juga menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi berbasis android bernama “Wargaku Surabaya”.

Aplikasi itu dapat diunduh masyarakat secara gratis melalui Google Playstore. (*)

Pameran Virtual UMKM Surabaya Surabaya, Jatim Pos Jelang pelaksanaan pameran virtual bertajuk Surabaya Virtual, Fashion Handycraft and Culinary Expo 2021, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait, di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sedap Malam, Senin (29/3/2021).

Pada kesempatan itu, Dinas yang terlibat yakni Dinas Perdagangan (Disperindag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) serta Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Tujuannya yakni untuk memantau sejauh mana persiapan pameran yang digelar pada 9 – 11 April 2021 mendatang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Rini memaparkan progres persiapan pameran yang melibatkan 154 UMKM itu, sudah mencapai 80 persen. Seperti pengambilan gambar baik video maupun foto produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah rampung dikerjakan. Bahkan, tak tanggung-tanggung model yang digunakan dalam peraga busana kali ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beser-

ta istri dan para camat.

“Beberapa waktu lalu memang saya wajibkan untuk beli produk UMKM. Setelah itu, mereka yang menjadi peraga busananya sekalian. Alhamduliah sudah selesai,” kata Rini Indriyani Eri Cahyadi.

Selain itu, dia memastikan tepat pada tanggal 2 April promosi mulai digencarkan di berbagai platform media. Mulai dari sosial media yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot), melalui video tron hingga mengajak influencer untuk ikut mempromosikan pameran virtual perdana itu.

“Jadi semasif mungkin promosi kami karena ini virtual jadi pengunjung bisa dari mana saja. Semakin luas informasinya maka pengunjung yang datang secara virtual juga akan semakin beragam,” paparnya.

Tidak hanya itu, istri Wali Kota Surabaya ini pun menegaskan, agar pameran selama tiga hari tidak berlangsung

monoton, maka, dia meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyiapkan berbagai kegiatan setiap sesinya.

Mulai dari talkshow, tari-tarian, fashion show, seminar hingga pembagian doorprice.

“Jadi tiap hari acaranya beragam. Selain belanja pengunjung virtual juga bisa ikut seminar dan pelatihan.

Ada hadiah juga, wajib datang intinya,” jelas dia.

Menariknya, pameran virtual ini tidak hanya disaksikan oleh warga Surabaya saja, tetapi Rini mengundang kota yang tergabung dalam sister city dengan Surabaya, sehingga nantinya pengunjung yang hadir dari berbagai daerah bahkan mancanegara pun dapat ikut mengikuti kegiatan tersebut. “Saya sudah sampaikan dengan bagian Kerjasama. Agar produk kita semakin terkenal di berbagai kalangan, dari dalam negeri hingga luar negeri,” tegas Rini. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Banyuwangi: Joko Pamungkas, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

Hal - 3

Pemutakhiran Data Penerima Program Kesejahteraan Sosial Dimulai dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Reguler di Jatim

Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan pada Rapat Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Hotel Novotel Samator Surabaya.

PEMUTAKHIRAN dan pemadanan data dari para penerima program kesejahteraan sosial sangat penting dilakukan secara reguler. Upaya tersebut untuk mengakselerasi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan administrasi penerima program.

Untuk itu, Pemprov Jatim tengah menyamakan persepsi dan pemahaman terkait pendataan yang akurat antara

pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota melalui Rapat Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan di Hotel Novotel Samator Surabaya, Selasa - Rabu (30-31/3).

Saat membuka acara tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pemutakhiran data. Karena, data selalu bersifat dinamis.

Oleh karena itu proses update dan pemutakhiran dan pemadanan data penting dilakukan agar intervensi program kesejahteraan sosial bisa dilakukan lebih tepat, akurat dan terukur.

“Data di lapangan ini sangat dinamis sekali. Misal ada data yang berubah karena penambahan anggota keluarga, penambahan harta kekayaan karena warisan,

HJKS ke-728, Pemkot Surabaya Hapuskan Denda PBB

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kota Surabaya Rachmad Basari

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya menghapuskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-728.

Penghapusan denda atau sanksi ini berlaku mulai hari ini, 1 April – 30 Juni 2021.

Pembebasan denda tersebut, sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Kota Surabaya tahun 2021 dalam rangka HJKS ke-728.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Rachmad Basari, mengatakan, sebenarnya pembebasan denda pada saat HJKS merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada warga secara rutin. Namun karena saat ini kondisinya pandemi

Covid-19, maka, pemkot melakukan relaksasi dengan memperpanjang masa pembebasan denda. Biasanya pembebasan denda diberlakukan selama satu bulan saja, kini diperpanjang menjadi menjadi tiga bulan.

“Karena ini berkaitan dengan Covid akhirnya, tempo atau waktunya diperpanjang tujuannya untuk mendongkrak ekonomi. Jadi kami berlakukan selama tiga bulan.

Untuk pembebasan denda tunggakannya dimulai dari tahun 1994 – 2021,” kata Rachmad Basari.

Basari optimis, jika tahun 2021 tersebut target tercapainya lebih besar dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebab, menurut dia, pergerakan pemulihan ekonomi cukup melaju dari pada 2020 saat pertama pandemi. “Jadi kami optimis lebih tinggi dan lebih baik dari tahun seblumnya, Kita akan semakin masif mensosialisasikan kepada warga,” urainya.

Bahkan, dia menegaskan informasi serta sosialisasi

pembebasan denda itu terus digalakkan. Dia menghitung ada sedikitnya 15 mobil pajak yang setiap hari keliling di kantor kelurahan untuk melayani warga membayar pajak. “Kami juga sudah komunikasi dengan UPT kami dan kami minta warga unutk saling menginformasikan. Jadi saling membagikan informasi supaya semakin masif,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Besari menghitung data tunggakan dan pajak pokok yang terekam sejak tahun 1994 – 2021 itu mencapai Rp 1 triliun. Oleh sebab itu, dia menargetkan tahun 2021 angka yang terealisasi berjumlah Rp 1.3 miliar.

“Nah sampai dengan hari ini sudah masuk Rp 205 miliar atau 14,81 persen,” ungkapnya.

Di kesempatan ini, dia berharap berharap program pembebasan atau penghapusan denda PBB ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Surabaya.

Sebab, jika periode program ini berakhir pada 30 Juni 2021, maka denda itu tetap harus dibayarkan sesuai dengan peraturan semula.

“Karena pemberian pembebasan denda itu, secara aturan diperbolehkan pada momen tertentu seperti HJKS atau menyambut hari pahlawan. Jadi monggo warga Surabaya manfaatkan sebaik mungkin pembebasan denda PBB, jangan lupa informasikan kepada saudara, tetangga maupun kerabat anda,” pungkasnya. (*)

kepindahan, ataupun pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia dan lain sebagainya. Antara inclusion dan exclusion error ini bedanya sangat tipis sekali, untuk itu betapa pentingnya update data ini,” katanya.

Khofifah mengatakan, dalam melakukan update dan pemutakhiran data, prosesnya harus dimulai dari hulu atau tingkat bawah seperti RT, RW, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi hingga ke hilir yakni tingkat pusat.

Hal ini dikarenakan proses pengurusan administrasi terkecil dimulai dari tingkat bawah. Seperti pengajuan surat keterangan kematian, surat nikah, hingga surat pengantar kerja, dll. Sehingga mobilitas penduduk diketahui lebih awal dari wilayah administratif terkecil yaitu desa dan kelurahan.

“Data ini harus bottom up proses, sehingga proses update data ini mestinya mulai dari para lurah dan kepala desa sehingga akan diperoleh akurasi data. Nah, Mekanisme seperti ini tidak semua memahami. Kalau kita berangkat dari undang-undang penanganan fakir miskin, maka proses update data itu dimulai di lurah dan desa,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, proses pe-

madanan data juga bisa dilakukan dengan melibatkan para pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yakni dengan mendata siapa saja yang dilakukan pendampingan. Karena masing-masing induk kementerian melakukan update data dari para pendamping.

Sehingga hal tersebut bisa dijadikan salah satu exercise atau contoh dalam melakukan pemadanan data.

“Misalnya pendamping desa ketemu dengan pendamping PKH mulai dari kecamatan dulu kira-kira ketemu format seperti apa. Ini dicoba dilakukan exercise di satu kecamatan di setiap kabupaten kota kemudian nanti ketemu lagi di mana kira-kira yang bisa dijadikan benchmark model. Kalau sudah ada benchmarking begitu mungkin di replikasinya lebih mudah,” terangnya.

Lebih lanjut menurutnya, dalam menghadapi inclusion dan exclusion error dalam proses pemutakhiran data, maka dinas terkait jangan segan mengajak ahli yang terkait di bidangnya, seperti ahli statistik.

“Masalah inclusion dan exclusion error ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di 74 negara lain yang juga memiliki program dengan format-format seperti PKH yang dikenal program

perlindungan sosial. Sehingga bagaimana konsultasi dan pendampingan dari para ahli di bidangnya ini bisa sangat mensupport. Maka pertemuan pada hari ini kita niat dan ikhtiarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terangnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah turut menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan. Bantuan tersebut berupa Asisten Sosial Penyandang Disabilitas (AS PD) Triwulan I Tahun 2021 untuk 4 ribu orang sebesar Rp. 900 ribu/orang dan Bansos PKH Plus Tahap Pertama Tahun 2021 untuk 50 orang sebesar Rp. 500 ribu/orang.

Kemudian, penyerahan insentif TAGANA Jatim Triwulan I Tahun 2021 untuk 1.600 orang sebesar Rp. 125 ribu selama tiga bulan, penyerahan honor TKSK Provinsi Jatim TW I Tahun 2021 untuk 666 orang masing-masing sebesar Rp. 500 ribu selama tiga bulan. Lalu penyerahan tali asih bagi pendamping pasung untuk 100 orang masing-masing sebesar Rp. 350 ribu selama 6 bulan.

Rakor ini sendiri diikuti oleh Dinas Sosial se-Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Catatan Sipil se-Jatim, serta berlangsung selama dua hari yakni 3031 Maret 2021. (hms)

Kemendikbud Terus Mendorong Pembelajaran Tatap Muka

Dra. Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jendaral Pendidikan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terus mendorong agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran tatap muka.

“Pembelajaran tatap muka harus terus didorong karena Indonesia termasuk dalam negara yang belum melaksanakan pemebelajaran tatap muka,” ujar Dra. Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jendaral Pendidikan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Webinar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Dasar 2021, Selasa (30/03/21).

Menurutnya, tidak dapat dipungkiri terdapat kekhawatiran atas ketertinggalan kualitas pendididkan (Loos Learning) kita berharap hal itu tidak terjadi.

Sri menyampaikan bahwa Bapak Menteri Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebi-

jakan Merdeka Belajar dengan menghapuskan ujian nasional agar anak Indonesia dapat mengimplementasikan merdeka belajar yang sesungguhnya.

“Merdeka Belajar sejatinya bukan hanya milik bapak ibu guru, melainkan pula milik para peserta didik dan juga orang tua agar terbangun sinergi yang baik antara pihak,” ujarnya.

Assesement Nasional dipersiapkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan yang terbangun di masing-masing satuan pendidkan. Dan menjadi akumulasi dari setiap satuan pendidkan untuk memberikan kualitas pendidkan terbaik pada masing-masing daerah Kabupaten atau Kota.

Sehingga pada akhirnya akan mengakumulasi kualitas pendidikan secara nasional.

Sementara itu pengelolaan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik 2021 kata Sri Wahyuni, mengalami perubahan. Saat ini, DAK diberikan secara langsung kepada sekolah untuk mengeliminasi adanya penyalahgunaan dan keterlambatan pengerjaan fasilitas sekolah yang dapat menghambat kegiatan “Ada beberapa hal dasar yang berbeda terkait DAK 2021 dengan DAK tahun yang sebelumnya, tapi tetap untuk tujuan mendorong atau memajukan kualitas implementasi pendanaan dana DAK menjadi lebih maksimal,” papar Sri Wahyuningsih.

Melalui DAK ini telah diberikan menu pemenuhan kepada sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui sarana TIK. Pemeritah pusat telah mendorong kepada satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan implementasi digitalisasi sekolah. Dengan adanya kemajuan teknologi tentunya akan mempercepat transformasi layanan yang sangat diperlukan disetiap satuan pendidikan khususnya dalam mengakselerasi kegiatan belajar mengajar.

Selain itu Sri berpesan juga agar para kepala sekolah atau yang mewakili selalu memantau dan melakukan mitigasi atas pengelolaan penggunaan DAK sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.(ham)

Jatim II

Hal - 4

Puteri Indonesia Akan Pakai Batik Pamekasan Di Ajang Miss Universe 2021 Puteri Indonesia 2020, RR Ayu Maulida Putri bersama Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Elistianto Dardak saat menghadiri acara launching Batik Toket Pamekasan Go Internasional di Hotel Front One Jalan Jokotole.

Pamekasan, Jatim Pos Puteri Indonesia 2020, RR Ayu Maulida Putri akan berkompetisi pada ajang miss universe di Amerika Serikat pada akhir April 2021. Menariknya,

puteri tercantik di Nusantara tersebut berencana untuk memakai batik lokal Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ayuma (panggilan

Pelabuhan Pasuruan terletak di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Mandaran, Kota Pasuruan. Kondisinya memang tak seramai pada zaman keemasannya yang dikenal dengan nama Tanjung Tembikar. Namun pelabuhan bersejarah di abad ke-19 ini dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar di Pulau Jawa.

Meskipun tidak terlihat seramai pelabuhan lainnya, pelabuhan ini merupakan salah satu penunjang ekonomi kota karena dapat menjadi sarana bagi para nelayan mencari ikan dan sebagai sarana untuk memperlancar hubungan antar daerah dan pulau-pulau terdekatnya, baik hubungan transportasi, ekonomi, dan lainnya.

Produksi perikanan di Pelabuhan Pasuruan juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, sehingga pelabuhan ini memerlukan wadah yang dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada.

Peningkatan status pelabuhan di Pasuruan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan didaerah tersebut.

Peningkatan status pelabuhan di Pasuruan berdasar pada usulan Direktur Perikanan Tangkap dan disetujui oleh Wali Kota Pasuruan. Dengan peningkatan status tersebut maka fasilitas yang menunjang kebutuhan Pelabuhan Perikanan sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan.

Keinginan Pemkot mengembangkan Pelabuhan di Kota Pasuruan memang sudah lama. Namun sulit terlaksana, karena terbentur dengan kewenangan. Sebab, pengembangan Pelabuhan Pasuruan merupakan wewenang Pemprov Jatim.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan, Adri Joko Srijono mengungkapkan, Pemkot

memang memiliki keinginan untuk mengembangkan Pelabuhan.

Pasalnya, pelabuhan ini merupakan identitas Kota Pasuruan.

“Memang kalau keinginan ya, tentu ada. Sebab, pelabuhan Kota Pasuruan ini kan sumber penghidupan sejumlah masyarakat di wilayah utara dan memang layak untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Menurut Adri Joko --sapaan akrabnya—kewenangan dan pengembangan Pelabuhan Kota Pasuruan ini memang berada di tangan Pemprov Jatim. Karena itu, Pemkot tidak memiliki hak apapun untuk mengembangkannya.

Nah, berdasarkan ketentuan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah mengalokasikan nilai pagu sebesar Rp 20 miliar untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2018.

Pemenang lelang untuk paket pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan Kota Pasuruan yang dibiayai dari uang rakyat ini adalah PT Mahakarya Tunggal Abadi, Sidoarjo, dengan harga penawaran Rp 19.760.727.800.

Sedangkan untuk paket pekerjaan pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kota Pasuruan ini, dialokasikan nilai pagu sebesar Rp 485 juta. Pemenang paket lelang pekerjaan tersebut adalah CV Adhirajasa Konsultan, Surabaya, dengan harga penawaran Rp 425.062.000.

Beberapa paket item pekerjaannya adalah pekerjaan Sheet Pile, pekerjaan Timbunan Tanah, pekerjaan Rigid Pavement dan Pekerjaan Pagar Precast Beton, telah dilaksanakan pemeriksaan lapang oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2019, dan juga dari Unit IV Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 2 Juli 2020.

Paket pekerjaan pembangunan Tahun Anggaran 2019 ini diantaranya adalah

akrab) RR Ayu Maulida Putri saat launching Batik Toket Go Internasional di Hotel Front One Jalan Jokotole, Pamekasan, Sabtu (27/3/2021) lalu.

Ayuma mengatakan, selama ini batik Pamekasan sangat terkenal di kancah nasional.

Awalnya, ia tidak menyangka Jawa Timur dan Pamekasan secara khusus memiliki potensi batik yang luar biasa, kualitasnya tidak kalah bersaing dengan batik luar daerah.

“Saya sangat bangga sekali, dan hadir kesini (Pamekasan, red), karena saya sebagai Arek Jatim ya pulang kampung untuk mensukseskan Jawa Timur. Khususnya

batik dari Pamekasan, yang mana batik merupakan salah satu kekayaan dari Indonesia dan batik Pamekasan ini sangat terkenal,” katanya.

Menurut dia, dirinya memiliki tugas serta tanggung jawab besar dalam melestarikan kekayaan Indonesia, salah satunya batik Pamekasan agar bisa menjadi inspirasi wanita di Indonesia.

“Semoga ke depan tugas saya sebagai puteri Indonesia mampu melestarikan dan menginspirasi seluruh wanita yang ada di Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh, Ayuma mengatakan, salah satu gaun yang akan digunakan pada

DKP Jatim Mulai Bangun Pelabuhan Kota Pasuruan

ajang internasional tersebut adalah batik Toket Pamekasan serta beberapa souvernir dari Jawa Timur akan dibagikan kepada puteri-puteri cantik dari 90 negara di dunia.

“Selain itu, saya sebagai miss universe Indonesia yang nanti akan berangkat mewakili Indonesia di ajang miss universe bisa membawa nama harum Indonesia dan bisa juga membawa batik Toket ke Internasional,” katanya penuh semangat.

Launching batik di tengah pandemi covid-19 merupakan hal yang sangat baik dalam meningkatkan semangat pengrajin dan usaha kecil menengah (UKM) di Pamekasan.

Harapannya, setelah pandemi berakhir, batik Pamekasan langsung bersaing di pasaran, baik offline maupun online.

“Semoga nanti menjadi

yang terbaik untuk Indonesia dan mohon doanya, semoga sukses selalu juga untuk Batik Toket dan seluruh jajaran dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pemberdayaan,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan terimakasih kepada Puteri Indonesia 2020 yang sudi hadir ke bumi Gerbang Salam serta memperkenalkan batik Pamekasan, bahkan juga akan membawa batik Toket ke ajang Internasional.

“Kita dari Pemkab Pamekasan akan memberikan semacam selendang kecil atau syal untuk dibagikan kepada seluruh peserta yang akan kita buat khusus.

Saya akan berusaha dan beberapa pilihan warna akan kita siapkan,” ujar bupati yang komitmen untuk mengembangkan batik Pamekasan tersebut. (did)

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19

Kades Angel Berikan Alat Rapid Test Antigen Gratis Pelabuhan Pasuruan tampak dari udara.

pekerjaan gedung bengkel dan docking, power house, pekerjaan rumah dinas, rigit pavement, kansteen dan Uditch (saluran drainase).

“Semua pekerjaan kami telah melalui proses audit dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Februari 2020, serta pemeriksaan oleh Polda Jatim melalui Unit IV Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus pada

tanggal 4 September 2020,” ujar Miftahol Arifin selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan Kota Pasuruan pada khususnya, dan nelayan Indonesia pada umumnya, serta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dari segi kelautan dan perikanan.(bidang perikanan tangkap)

Wabup Subandi Ajak Pers Bersinergi Bersama Pemkab Sidoarjo Sidoarjo, Jatim Pos Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajak insan pers sebagai akselerator menuju Sidoarjo maju.

Bertempat di Hotel Aston Sidoarjo pada hari Senin 29 Maret 2021, puluhan wartawan diundang Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo untuk bersamasama memperingati HPN. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH bersama Asisten Adminstrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Benny Airlangga, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Haris, dan juga OPD yang lainnya.

“Kami meminta rekanrekan pers dapat bersinergi mewujudkan 17 program kerja sesuai visi dan misi Gus Muhdlor – Subandi,” ungkap

Subandi, Wabup Sidoarjo.

Menurut Subandi, media merupakan mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan media massa sangatlah penting.

Selain itu, media massa dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan yang akurat dan terpercaya.

“Kedepannya saya sangat berharap rekan-rekan pers, yang bertugas di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, masyarakat dan dunia usaha untuk bersinergi dengan Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan 17 program kerja sesuai visi dan misi kami, dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Sidoarjo saat ini,” tutur eks Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini. (zal)

Kades Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Angel Emitasari memberikan alat rapid test antigen secara gratis yang diterima bidan Desa Kedungkumpul.

Lamongan, Jatim Pos Wujud kepedulian kesehatan kepada warganya, Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan memberikan alat rapid test antigen gratis.

Pemberian alat rapid test antigen gratis sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 diberikan melalui bidan Desa Kedungkumpul.

Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Angely Emitasari menyebut, ada 250 alat rapid test antigen yang diberikan ke bidan desa. Alat tersebut kata bu kades cantik itu, mengatakan dibeli dengan anggaran dana desa.

“Jadi alat rapid test antigen itu nantinya bisa dipakai bidan desa untuk melayani seluruh warga Desa Kedungkumpul secara gratis,” kata Kades Angel, Senin (29/03/2021).

Kades Angel berharap, alat rapid test antigen tersebut nantinya bisa dipakai dengan maksimal untuk mencegah penyebaran Co-

vid-19 di desanya.

“Ini sebagai bentuk tanggap desa untuk melakukan tes Covid-19 bagi seluruh warga.

Sehingga bisa meringankan warga dan tentu untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tutur Kades cantik yang juga mantan penyanyi dangdut.

Kades Angel menyebut, sebelum memberikan alat rapid test antigen kepada bidan desa, Pemdes Kedungkumpul bersama TNI-Polri juga tak henti melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam setiap aktivitas warga. Bahkan untuk memudahkan koordinasi, pihaknya melibatkan peran serta RT-RW hingga sepanjang PPKM Mikro diterapkan.

“Hasilnya alhamdulillah, hingga hari ini, Desa Kedungkumpul masuk dalam zona hijau penyebaran Covid-19. Ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, termasuk kesadaran warga kami yang sangat tinggi,” pungkasnya. (bis)

Jatim III

Hal - 5

Tahun Ini, Pemkab Pamekasan Kembali Tambah Kuota Penerima KIS

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat mengunjungi salah seorang pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan yang terbaring sakit di rumahnya

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali menambah kuota penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun anggaran 2021, Kamis (25/3/2021).

Penambahan kuota penerima KIS ini merupakan salah

satu wujud kepedulian dan perhatian Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam kepada masyarakat miskin, melalui salah satu program prioritasnya yaitu di bidang kesehatan.

Salah satu manfaat kepemilikan KIS ini yaitu seluruh peserta akan mendapatkan

pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah daerah.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam telah membantu 90 ribu jiwa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid Linjamsos) Dinsos Pamekasan Herman Hidayat mengatakan, penambahan kuota penerima KIS di tahun ini, hampir sama dengan tahun sebelumnya, namun ada penambahan kuota sekitar seribu hingga 2 ribu peserta.

“Tapi kuotanya hampir sama dengan tahun 2020, ini yang dibantu dengan kemampuan keuangan daerah. Karena yang gratis itu bisa menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi, sementa-

Bappelitbangda Kabupaten Sampang

ra APBD di luar ketentuan itu,” kata Kabid Linjamsos Dinsos Pamekasan Herman Hidayat.

Menurut orang nomor satu di Bumi Gerbang Salam itu sangat respek terhadap masyarakat miskin. Hal itu terbukti dengan adanya penambahan kuota penerima KIS pada setiap tahunnya.

“Kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat serta jaminan kesehatan masyarakat miskin betul-betul diperhatikan oleh Bupati Pamekasan,” paparnya.

Lebih jauh, Herman sapaan akrabnya, menuturkan, selain terbukti dengan menambah kuota penerima KIS tersebut, Bupati Pamekasan selalu mewanti-wanti, agar semua bantuan kepada masyarakat benarbenar tepat sasaran.

“Alhamdulillah Bupati Pamekasan mengenai kebutuhan masyarakat miskin sangat

Gelar Musrenbang RKPD 2022 dan Perubahan RPJMD 2019-2024

Sampang, Jatim Pos Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten, Rabu (24/03/2021).

Hal ini dilakukan guna mewujudkan percepatan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan Kabupaten Sampang secara merata, terencana dan terarah, serta menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Demikian diungkapkan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, MM melalui Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Sampang, Abdul Rachman, SP, M.Si saat menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutan sekaligus laporan kepanitiaan Bappelitbangda Kabupaten Sampang, Abdul Rachman juga menuturkan dasar hukum Pelaksanaan dan maksud serta tujuan Musrenbang RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024.

Kepala Bakorwil IV Madura, Dr Alwi, M.Hum mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr Bobby Soemarsono, SH, M.Si menyampaikan sambutan dan arahannya melalui daring, bersama Kepala Bappeda Bangkalan, Pameksan dan Kabupaten Sumenep yang hadir melalui daring pula.

Disampaikan Dr Alwi, M.Hum, bahwa Musrenbang Kabupaten tahun 2022 diharapkan sesuai arahan Presiden RI yang disampaikan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Kick Off Meeting RKP 2022, yaitu berfokus pada 5 aspek, diantaranya

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi (dua dari kiri) menyaksikan penandatangan bersama

Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Menyikapi hal di atas, Provinsi Jawa Timur siap bersinergi melalui visi-misinya dalam 9 program yang disebut sebagai “Nawa Bhakti Satya”. Dengan harapan, Musrenbang Kabupaten Sampang mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.

Kembali ditegaskan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai pasal 263 ayat (4) undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja 1 tahun”.

Untuk itu, di momentum yang sama, Bappelitbangda Kabupaten Sampang juga akan membahas Perubahan RPJMD 2019-2024, guna percepatan pembangunan yang lebih prioritas, terarah dan merata.

Dikesempatan tersebut, Dr Alwi juga menyampaikan evaluasi capaian pembangu-

nan yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dan mengintegrasikan program-program pembangnan di daerah, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang meningkat.

Sementara untuk fokus arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2022, antaranya ada 7 prioritas, yaitu: 1. Pengembangan Sektor unggulan (Jasa Pendidikan); 2.

Sektor potensial (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib); 3. Peningkatan Aksebilitas dan Konektivitas; 4. Peningkatan Akses layanan Infrastruktur dasar (Air minum, sanitasi dan hunian layak); 5. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia dan layanan kesehatan; 6. Mitigasi dan Kesiapsiagaan bencana (Banjir kali Kemuning); dan 7. Peningkatan Kerjasama antar Daerah.

Terdapat 13 proyek dengan nilai investasi sekitar 7,5 triliyun yang melingkupi Kabupaten Sampang, antaranya Pemba-

ngunan Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh-Pangarengan), Pembangunan Floodway Kali Kemuning dan sebagainya.

Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mendukung implementasi Peraturan Presiden No. 80 tahun 2019 melalui Penyiapan Readiness Criteria, Fasilitasi Perijinan, Fasilitasi Kesesuaian Tata Ruang, Penyediaan Lahan dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait.

Sementara Bupati Sampang, H Slamet Junaidi dalam sambutannya mengaku optimis pembangunan di Sampang akan lebih cepat, lebih baik, Khususnya mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat menuju Sampang Hebat Bermartabat, sesuai RP JMD Kabupaten Sampang yang disepakati bersama, antara Eksekutif dan Legislatif serta segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sampang.

Perlu diketahui, karena masih situasi pandemi Covid19, Musrenbang RKPD 2022 dan Perubahan RPJMD 20192024 oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang, dilaksanakan di ruang terbuka, tepatnya ruang Pringgitan Pendopo Trunojoyo Bupati Sampang dan sesuai protokol kesehatan memakai masker serta menjaga jarak.

Tampak hadir dalam acara tersebut, antaranya Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Sampang, H Yuliady Setyawan, Ketua DPRD Sampang, H Faidol, Kapolres Sampang, AKBP Hafidz dan Dandim 0828 Sampang Letkor Arm Mulya Yaser Kalsum, serta Kajari Sampang, Maskur, SH.MH, dan Kepala Pengadilan Negri Sampang, Irianto Prijatna Utama, SH.MHum bersama seluruh jajaran Kepala OPD Se-Kabupaten Sampang, 14 Camat, Tokoh Agama, Ormas, dan Dirut BUMD Sampang.(dir)

gencar, bahkan sangat respek.

Salah satunya program labelisasi stiker PKH dan Sembako, dimana labelisasi stiker ter-

sebut diharapkan agar bantuan itu tepat sasaran terhadap orang yang masuk katagori,” tutupnya. (Adv/*)

DKP Jatim Sukses Kembangkan Teknologi

Budidaya Udang Vanname Berbasis Bio-Herbal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur berhasil mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) budidaya udang vanname berbasis bio-herbal.

Jangka waktu pemeliharaan lebih pendek, hasil optimal. Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur Ir. Hari Pranoto, di Surabaya, kemarin.

Dia menjelaskan, belasan ton udang vanname berukuran 40 dalam panen raya itu merupakan hasil budidaya selama 70 hari. Waktu panen lebih pendek ketimbang metode budidaya biasa yang biasanya memakan waktu empat bulan atau sekitar 120 hari.

“Di Instalasi Budidaya Air Laut (IBL) Prigi sudah mengembangkan sebuah SOP untuk pengembangan dan memanen udang vanname.

Bio teknologi herbal sebagai makanannya sehingga hasilnya lebih optimal dan kami sangat mengapresiasi temanteman,” jelas Hari Pranoto.

Metode ini dilakukan tim IBL dengan mengelola sumber daya air laut yang sudah baik, dengan memanfaatkan bakteri yang sudah dilemahkan. Hasilnya berdampak positif terhadap bibit-bibit udang yang dibudidaya, di antaranya penggunaan listrik yang lebih efisien dan penggunaan pakan yang lebih rendah.

“Metode optimalisasi pengelolaan air ini membuat rentang waktu budidaya lebih pendek,” tegas dia.

Dipaparkannya, Jika budidaya (Udang Vanname) normalnya mencapai 120-an hari, dengan metode super intensif menggunakan bio teknologi berbasis herbal ini, jangka waktunya tinggal 65 - 70 hari.

“Itu Udang yang dipanen sudah bisa mencapai ukuran 40, seperti me-

Kabid Budidaya DKP Jawa Timur Ir. Hari Pranoto.

tode budidaya biasa yang memakan waktu 120 hari tadi,” ujarnya.

Udang vanname yang biasanya butuh waktu 120 untuk panen, kini hanya perlu waktu 65 – 70 hari.

Keberhasilan membuat SOP pembudidayaan udang super intensif itu kini tengah dikembangkan dan disebarluaskan untuk diadopsi petani Tambak Udang lain.

Baik di Trenggalek, Blitar, Tulungagung, Pacitan, maupun kawasan pesisir lain di Jatim.

“Metode bio teknologi berbasis herbal ini bahkan sudah banyak diadopsi petani tambak udang dari berbagai daerah di Indonesia,” pungkas dia.

Sekadar diketahui, saat ini, volume produksi udang vanname di seluruh kawasan pesisir Jawa Timur, sekitar 93 ribu ton berdasar estimasi produksi selama kurun 2019. Angka itu lebih besar sekitar 93 persen dibanding data produksi udang vanname Jawa Timur pada kurun 2018 yang disebut mencapai 90 ribu ton.

Namun kapasitas produksi itu menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan komoditas udang vanname yang disebut mencapai 124 ribu ton. Kemampuan produksi di Jatim dengan demikian hanya mampu memenuhi 70,8 persen kebutuhan industri pengolahan udang vanname di daerah tersebut. (bidang budidaya)

Instalasi Budidaya Air Laut (IBL) di Prigi yang sudah mengembangkan SOP pengembangan udang vanname.

Jatim IV

Hal - 6

Sinarto Ingin Membangun Produk Budaya dalam Industri Pariwisata Kadisbudpar Jatim, Sinarto, S. Kar.

Meski kunjungan wisatawan mancanegara menurun, namun wisatawan domestik diperkirakan akan mendominasi kunjungan objek wisata ataupun penginapan di Jatim hingga akhir 2021.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Sinarto, S. Kar, pihaknya masih optimistis kunjungan wisatawan di Jatim sepanjang 2021 bisa mencapai 50-75 persen dibanding 2019 yang mencapai 80 juta kunjungan. “Artinya, tidak mati beneran, teman-teman pengusaha masih berjalan,” kata Sinarto, belum lama ini. Apalagi, lanjut Sinarto, pihaknya mencatat sejak pertengahan hingga akhir tahun 2020 pertumbuhan sektor industri pariwisata sudah mencapai 900 industri wisata.

Tahun ini sudah ada lebih dari 1.000 industri pariwisata baru, baik destinasi wisata ataupun penginapan. “Artinya, pariwisata itu bisnis sunrise, terus berkembang. Punya harapan ke depan,” tuturnya.

Sinarto tak menampik, pandemi Covid-19 yang bercokol setahun lamanya, berhasil meretas dan memotong karakter budaya warga Indonesia, terutama warga Jatim.

Membuat kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan masyarakat, seperti berkunjung ke sanak famili yang tinggal di daerah lain, harus dibatasi, sebagai upaya menekan kasus penularan Covid-19.

Namun di sisi lain, pandemi memaksa masyarakat mulai melakukan kebiasaan baru yang berorientasi pada kesehatan.

Seperti disiplin dalam mencuci tangan dan kaki, setelah beper-

gian dari suatu tempat.

Oleh karena itu, Sinarto ingin membangun optimisme tumbuhnya perjalanan wisata di Jatim dengan membangun produk budaya dalam industri pariwisata yang membuat masyarakat tetap berorientasi pada terjaganya kesehatan.

“Tata krama perilaku orang untuk memproteksi dirinya sendiri bisa sehat ketika harus menjalankan etika budaya,” tuturnya.

Industri pariwisata merupakan bisnis jasa yang mengarah pada pemberian kepuasan.

Dalam situasi pandemi ini, kepuasan wisatawan ternyata juga diukur dari kemampuan pihak pengusaha dalam menjamin keamanan dan keselamatan yang ditunjukan dari kelengkapan protokol kesehatan (prokes).

Disbudpar Jatim juga menerapkan mekanisme deteksi status kesehatan bebas Covid-19 terhadap para wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata atau penginapan, melalui aplikasi Jatim Travel Passport.

Berupa aplikasi yang dapat diinstal dalam smartphone berbagai merek, atau diakses melalui browser pencarian ponsel.

Aplikasi tersebut akan menyimpan sejumlah data

Kampanye “Jatim Bangkit” Dorong Wisata dan UMKM di Tengah Pandemi Upaya membangkitkan pariwisata terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Salah satunya adalah saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggagas kampanye “Jatim Bangkit”.

Gagasan ini ditujukan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi. Terkait hal itu, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember mengunjungi Kota Probolinggo untuk menyusun paket wisata terpadu sebagai perwujudan kampanye “Jatim Bangkit”.

Dalam kunjungannya, Ketua Bakorwil V Jember R. Tjahjo Widodo ditemui oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Paini, para staf ahli wali kota, para asisten, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo. Pertemuan itu dilakukan di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemkot Probolinggo, Kamis (18/2/2021).

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil IV Pamekasan, Dinas Perhubungan Jawa Timur dan pegiat pariwisata di Provinsi Jatim.

“Kebangkitan ekonomi Jatim tidak hanya terfokus pada destinasi wisata saja, namun juga pada kebangki-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berada di tengah-tengah untuk melakukan doa bersama menyongsong “Jatim Bangkit” 2021.

tan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” ujar R. Tjahjo Widodo di Kota Probolinggo, (19/2/2021).

Ia berharap dalam upaya mendongkrak perekonomian di masa pandemi, tidak hanya tempat wisata saja yang dikunjungi, tetapi juga sentra UKM yang ada di Kota Probolinggo dan kabupaten atau kota yang ada di bawah Bakorwil V. Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda Kota Probolinggo Paini mengatakan pemerintah kota maupun masyarakat sudah menunggu program paket wisata terpadu yang akan disusun Pemprov Jatim.

“Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan karena ditunggu oleh pemerintah dan kawan-ka-

Edisi 396 T ahun XIX – Minggu I April 2021 Tahun

wan pelaku dan penggerak wisata,” ungkapnya.

Diketahui bersama, pandemi Covid-19 mengakibatkan ekonomi masyarakat terpuruk. Sehingga Pemkot Probolinggo berupaya membangkitkan kembali perekonomian daerah, salah satunya melalui sektor pariwisata.

“Salah satu upaya meningkatkan geliat pariwisata, kami melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah menggagas tujuh destinasi wisata di Kota Probolinggo,” ujarnya.

Destinasi wisata tersebut yakni Museum Rasulullah, Bee Jay Bakau Resort (BJBR), Pelabuhan Tanjung Tembaga/PPI, situs cagar budaya, batik kuno Probolinggo, Pantai Permata dan wisata seni tari.(ist)

rekap medis kesehatan terutama hasil rapid test, swab test dan tes kesehatan lain sejenisnya, dalam sebuah akun milik seseorang.

Cukup mengunggah bukti fisik berupa foto surat kesehatan, dalam ikon atau popup yang muncul dalam aplikasi.

Kemudian, sistem algoritma aplikasi akan mengecek keabsahan surat status kesehatan tersebut.

Mulai dari kevalidan identitas dokternya, keaslian surat izin yang dilansir sesuai tanggal tertera, dan status terbaru lokasi klinik, laboratorium, atau RS dokter tersebut.

Tujuannya memastikan keabsahan surat rekomendasi hasil tes kesehatan menunjukkan kondisi wisatawan bebas Covid-19.

“Supaya tidak ada terjadi manipulasi siapa yang melakukan deteksi di rapid atau sebagainya,” terangnya.

Tak hanya itu, ungkap Sinarto, aplikasi tersebut juga mampu merekam riwayat perjalanan wisata yang pernah di-

kunjungi pemilik akun atau wisatawan tersebut.

Dari data tersebut, Disbudpar Jatim mampu mendeteksi sekaligus menganalisis potensi pengembangan wisata di destinasi tersebut, agar tetap kompetitif.

Sehingga mampu memberi gambaran terhadap para pengusaha atau pebisnis untuk mengoptimalkan sektor potensial objek wisata yang dikelolanya.

“Saat itulah analisis diversifikasi produk pariwisata, bisa diciptakan oleh temanteman pebisnis,” ungkapnya.

Sinarto menambahkan, pihaknya masih terus mengupayakan melalui forum pertemuan dengan pebisnis di Jatim, bahwa destinasi penginapan: hotel atau homestay, mampu tetap tumbuh menjembatani kondisi pandemi.

Di antaranya, mewacanakan pemilik hotel menyediakan tempat khusus atau ruang karantina untuk observasi wisatawan yang baru tiba, sebelum melakukan reservasi pemesanan.

Dengan catatan, mana-

kala didapati seorang wisatawan yang dengan kondisi suhu tubuh tinggi. “Bisa jadi (suhu tubuh) panas karena belum makan. Perjalanan panjang,” tuturnya.

Tujuannya memastikan keabsahan surat rekomendasi hasil tes kesehatan menunjukkan kondisi wisatawan bebas Covid19. “Supaya tidak ada terjadi manipulasi siapa yang melakukan deteksi di rapid atau sebagainya,” terangnya.

Tak hanya itu, ungkap Sinarto, aplikasi tersebut juga mampu merekam riwayat perjalanan wisata yang pernah dikunjungi pemilik akun atau wisatawan tersebut.

Dari data tersebut, Disbudpar Jatim mampu mendeteksi sekaligus menganalisis potensi pengembangan wisata di destinasi tersebut, agar tetap kompetitif.

Sehingga mampu memberi gambaran terhadap para pengusaha atau pebisnis untuk mengoptimalkan sektor potensial objek wisata yang dikelolanya.(ist)

Agar Pariwisata tidak Mati Suri

Pengusaha Travel Berharap Pemerintah Berikan Solusi Pengusaha agen travel di Jawa Timur meminta pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik bagi usaha pariwisata di tengah pandemi agar tidak mati dan berdampak panjang pada perekonomian.

Nanik Sutaningtyas, Kabid Komunikasi Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) ’71 Jatim, mengatakan sejak pandemi Covid-19 terjadi, pengusaha agen travel seketika mati suri karena tidak ada pemasukan.

Bahkan di akhir tahun pengusaha memiliki harapan dari adanya libur Natal dan Tahun Baru, termasuk upaya pemerintah yang membuka wisata era new normal.

“Kami masih berharap penghujung tahun ada harapan pemasukan kembali, ada harapan bisnis bangkit, tetapi ternyata ada peraturan rapid antigen, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” katanya, baru-baru ini.

Namun, lanjutnya, pengusaha juga menyadari pandemi Covid-19 kembali meningkat kasusnya sehingga pemerintah pun membuat strategi dan antisipasi penyebaran virus. Hanya saja, industri pariwisata harus tetap dibangkitkan karena dianggap menyangkut nasib para tenaga kerja di bidang ini.

“Kita harus ada solusi, berkompromi dengan keadaan dan bagaimana bisnis bisa jalan tapi aman dari penularan wabah Covid-19. Untuk itu, vaksin harus segera didistribusikan ke masyarakat terma-

suk di sektor pariwisata, karena bisnis pariwisata ini ada multiplier effect,” jelasnya.

Nanik menambahkan pemerintah diharapkan tidak hanya membantu perhotelan tetapi juga bisnis travel yang selama ini sudah berkiprah mendatangkan wisatawan dalam dan luar negeri untuk mendatangkan devisa negara.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan tak dipungkiri tren kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jatim melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya pada 2020 anjlok sampai 83,32 persen.

“Pada periode Januari - November 2020, jumlah wisman yang datang hanya 37.257 kunjungan, sedangkan Januari - November 2019 mampu mencapai 223.353 kunjungan,” katanya.

Dia mengatakan melihat tren kunjungan wisman dalam 5 tahun terakhir, kunjungan terendah memang 2020 karena dampak pandemi di seluruh dunia.

Tercatat pada periode sama 2016 mencapai 199.155 kunjungan, pada 2017 mencapai 223.958 kunjungan, pada 2018 tembus 293.920 kunjungan. “Kunjungan setiap tahun tertinggi berada di Juli dan Agustus, contohnya pada 2018 bisa di atas 33.000 kunjungan/bulan,” imbuhnya.

Adapun sepanjang 2020 terdapat 2.434 kunjungan wisman yang berasal dari Malaysia sebanyak 11 kunjungan, Singapura 11 kunjungan, China 5 kunjungan, Amerika Serikat 3 kunjungan, dan negara lain 18 kunjungan. Sisanya sebanyak 2.386 kunjungan adalah penduduk Indonesia yang di luar negeri (Pendul) yang statusnya WNI. “Kondisi pandemi juga mempengaruhi Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Pada November TPK nya 45,47 persen naik 38 poin dari Oktober 42,09 persen karena ada momen liburan, tapi TPK ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan periode sama 2018 mencapai 61,14 persen, pada 2019 bisa mencapai 64,25 persen,” imbuh Dadang.(ist)

Ilustrasi: Turis mancanegara yang tak lagi tampak di tempat-tempat wisata di Jawa Timur.

Jatim V

Hal - 7

Dugaan Gratifikasi di Pemkot Batu

KPK Periksa Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko

Batu, Jatim Pos Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/03/2021) kembali memeriksa pejabat pemerintah Kota Batu dan pihak swasta di Balai Amongtani.

Kali ini KPK memeriksa Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si terkait dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017.

Saat petugas KPK memeriksa ruang kerja Wali Kota Batu, Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si tampak hadir, namun yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan kepada petugas.

Selain Dewanti, penyidik juga memanggil tiga saksi lainnya untuk mengusut kasus ini.

Ketiga saksi tersebut yaitu, Yunedi (sopir wali kota), Yusuf (Direktur PT Tiara Multi Teknik), dan Ferryanto Tjokro (Direktur PT Borobudur Medecon).

Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan

Ruang dinas Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si, yang berada di lantai 5 Balaikota Amongtani, Pemkot Batu.

whatsApp mengatakan, telah meminta keterangan kepada dua orang saksi. Penyidik KPK menanyakan dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam bentuk sejumlah uang kepada pihak yang terkait dengan perkara tahun 2011-2017.

“Kami (petugas penyidik KPK di lapangan-Red) sudah memintai keterangan dari dua saksi yaitu sopir wali kota bernama Yunedi dan Direktur PT Tiara Multi Teknik,” katanya.

Ali menambahkan bahwa Feryanto Tjokro Direktur PT Borobudur Medecon tidak hadir dalam pemanggilan saksi, dan tidak ada keterangan.

“Kami juga menanyakan kepada Direktur PT Borobudur Medecon yang tidak hadir dalam pemanggilan saksi, tidak ada keterangan kenapa tidak hadir dalam pemanggilan, juga tidak konfirmasi kepada kami (petugas penyidik KPK dilapanganRed)” tegasnya. (yon)

Hearing Komisi C dengan FRMJ

Ungkap Kejanggalan Proyek Sentra Slag Aluminium

Hearing Komisi C dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Jombang, Jatim Pos Persoalan hibah lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) meminta rapat dengar pendapat (Hearing, red) dengan Komisi C DPRD Jombang.

Hal ini dilakukan, mengingat aktivis menganggap bahwa ada banyak ketidaksesuaian terkait hibah lahan tersebut.

Diungkapkan oleh Ketua FRMJ, Joko Fattah Rachim, ketidaksesuaian yang dimaksud pihaknya yakni hibah dilakukan oleh perorangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

“Inilah yang kami anggap tidak sesuai, bahwa ada perorangan yang menyumbang lahan untuk Pemkab Jombang.

Dan lahan tadi dipergunakan untuk lokasi pengolahan limbah,” ungkapnya, Kamis (25/ 03/2021) usai hearing.

Diakui olehnya, berbicara terkait pengolahan limbah B3 yang ada di Kota Santri. Memang sudah berjalan selama puluhan tahun. Ironisnya, mereka (pengusaha, red) membeli limbah yang bakal diolah tadi dari berbagai pabrik yang ada di wilayah Indonesia.

“Bisnis limbah ini kan aneh, sebab pengusaha membeli bahan dari sejumlah pabrik yang ada di Indonesia.

Kalau mengacu pada aturan, hal itu kan sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Mengingat jumlah pengusaha yang menekuni bidang pengolahan limbah B3 memang tidak sedikit. Alhasil dibentuklah koperasi yang beranggotakan kurang lebih 35 pengusaha. Nah anggota koperasi inilah yang urunan untuk menyiapkan lahan yang digunakan sebagai sentra pengolahan.

“Maka kami anggap ini

tidak sesuai, sebab lahan yang nantinya dihibahkan ke Pemkab justru dari perorangan. Lebih jauh lagi, usaha yang dijalankan jelas-jelas menabrak aturan,” pungkas Fattah.

Sementara itu, Miftahul Huda, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang menyebut jika mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Atau dari aspek hukum, hibah tadi dibenarkan.

“Jadi setelah hearing tadi, rekan-rekan FRMJ sudah dapat menerima. Sebab semua proses hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” sebutnya.

Berkaitan dengan hibah dari perorangan bukannya koperasi.

Huda menegaskan jika sampai saat ini koperasi yang beranggotakan puluhan pengusaha masih atas nama pribadi. “Sampai hari ini koperasi masih atas nama pribadi yang memberikan hibah.

Inilah yang kami sebut bahwa proses hibah dapat dibenarkan secara hukum,” jelas Huda.

Kenapa tahapan hibah tadi ditempuh, lanjutnya, lantaran apabila sudah tersedia lahan yang telah ditentukan. Barulah bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membuat sentra pengolahan limbah dapat dilakukan.

“Poin utama yang harus ditempuh yakni ketersediaan lahan yang dijadikan lokasi sentra pengolahan limbah B3. Setelahnya, barulah bantuan DAK baru dapat turun,” pungkas Huda. (her)

Pendataan Keluarga di Kota Blitar Dimulai Blitar, Jatim Pos Pemerintah Kota Blita menyatakan mendukung seluruh program pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wali Kota Drs Santoso, M.Pd, sejak dulu pihaknya sangat komitmen dalam mendukung semua program yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

“Melalui pembangunan keluarga yang bermuara pada keluarga sejahtera, maka semua program pembangunan dapat berjalan dengan sukses,” ujar Santoso, Kamis (1/4/2021).

Ia juga mengatakan bahwa sejak dulu Pemkot Blitar telah berperan besar dalam menekan pertumbuhan penduduk, sebab jika tidak ditekan akan terjadi permasalahan sosial.

Pemkot Blitar juga mendukung penuh terlaksananya kegiatan pendataan keluarga, di mana 100 persen melakukan pendataan dengan melalui smart phone.

“Saya sudah melakukan sosialisasi melalui radio dan juga menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah agar membantu mensosialisasikan kegiatan ini,” tukasnya.

Wali Kota Blitar Santoso

Wali Kota Blitar Drs Santoso, M.Pd memberikan bingkai foto kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd didampingin Kepala DP3AKB Kota Blitar Dra Sulistian, MM.

juga memotivasi para kader, agar dalam menghadapi masyarakat saat pendataan perlu pendekatan yang persuasif sehingga masyarakat welcome.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd mengatakan, mengapresiasi capaian Program Bangga Kencana Kota Blitar yang di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur tahun 2020.

Meskipun dalam masa pandemi Covid-19, namun tidak mempengaruhi Program Bangga Kencana di tahun 2020. Bahkan, Kota Blitar tetap mampu berprestasi dalam melaksanakan program-programnya dengan sangat baik, di angka 74.31 persen. “Ini

angka yang sangat ideal,” tandas Sukaryo Teguh.

Dalam acara yang berlangsung di Aula Balai Kota Koesoemo Wicitro, Pemkot Blitar itu juga dilakukan launching pendataan Wali Kota Santoso dan ibu, kader pendata, sebagai keluarga pertama yang didata di wilayah Kota Blitar.

Terkait hal tersebut, Kepala DP3AKB Kota Blitar Dra Sulistian, MM menjelaskan, dalam mensukseskan pelaksanaan pendataan keluarga di Kota Blitar akan dimulai dengan sasaran angka 50.923 keluarga se Kota Blitar yang akan didata oleh 340 kader dan juga akan menggunakan pendataan melalui smartphone. (sk/Adv)

Pamekasan Kembali Tambah 2 Ribu Kuota Beasiswa Santri Berprestasi

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam bersama santri Sidogiri saat pelepasan pemberangkatan santri asal Pamekasan pada tahun 2020.

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali menambah 2000 kuota penerimaan beasiswa santri untuk tahun anggaran 2021, Rabu (24/03/2021).

Program beasiswa santri ini merupakan salah satu program prioritas utama Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di bidang pendidikan, selain empat program prioritas lainnya, seperti bidang bidang reformasi birokrasi, infrastruktur, kesehatan dan bidang ekonomi.

Pada tahun 2020 kemarin, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam berhasil membiayai sebanyak 1.652 santri, yang bekerjasama dengan lembagalembaga Pondok Pesantren.

Kepala Bagian (Kabag)

Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdakab Pamekasan, Halifaturrahman mengatakan, Ada banyak alasan yang menjadi dasar menaikkan target penerima beasiswa santri tersebut.

Antara lain, karena beasiswa itu ternyata banyak bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh para santri. Selain itu, program beasiswa santri ini juga menjadi bagian penting untuk terciptanya generasi muda masa depan yang kuat iman ilmu dan amalnya.

“Dalam menjalankan program ini Pemkab Pamekasan bekerjasama dengan sekitar 60 pondok pesantren di Pamekasan,” kata Halifaturrahman.

Menurutnya, sejak diprogramkan hingga kini telah ter-

catat sebanyak 6.502 siswa atau santri penerima. Dengan demikian hingga tahun 2021 ini jumlah penerimanya nanti akan mencapai 8.502 orang. Dalam program beasiswa santri ini para santri diberi ilmu agama juga diberi tambahan materi umum lainnya antara lain pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan keterampilan wirausaha.

“Harapannya para santri nanti akan menjadi generasi muda plus, selain menguasai ilmu agama juga memiliki sikap kebangsaan yang bagus dan keterampilan teknis,” paparnya.

Lebih jauh, ia menuturkan, untuk tahun ini, penyeleksian calon penerima beasiswa santri akan dilakukan usai tahun ajaran baru atau diperkiraan pada bulan juli 2021. Namun, tidak ada perbedaan beasiswa yang diberikan pada tahun lalu dengan tahun sekarang. Baik dari segi kriteria penerima maupun persyaratannya.

“Calon penerima beasiswa merupakan lulusan SD/MI sederajat yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan di pondok pesantren,” tutupnya.

Diketahui, kategori santri yang diberi beasiswa adalah mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Kedua, mereka hafal al Qur’an. Ketiga memiliki prestasi. (Adv/*)

Hal - 8

Ekspose Pemprov Jatim

Dana Hibah Pemprov Jatim Rp 1,257 Trilliun Gubernur Khofifah Pesan Utuh Tersalurkan ke Masyarakat PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 1,257 Trilliun dan siap dicairkan di tahun 2021 ini.

Bantuan hibah tersebut digunakan untuk pembangunan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga kegiatan untuk kelompok masyarakat, untuk irigasi tersier dan lain-lain.

Guna memperlancar penyaluran bantuan hibah Provinsi Jatim, Pemprov Jatim mengadakan Sosialisasi Bantuan Hibah Tahap II Pemprov Jatim tahun 2021 di Hotel Savana Kota Malang, Senin (29/3) malam.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pada seluruh pihak yang bersangkutan dalam penyaluran dana hibah, baik ke calon penerima maupun jajaran Pemprov Jatim terkait, bahwa dana hibah harus dipastikan tersalurkan utuh ke masyarakat.

Ia mewanti, jika ada tandatanda tindakan penyelewengan oleh siapapun oknum, agar segera dilaporkan langsung pada aparat hukum atau Gubernur Khofifah. Hal itu penting, agar pembenahan sistem penyaluran hibah terjaga dan mendatangkan manfaat maksi-

mal bagi masyarakat.

“Ini pertama kalinya saya hadir dalam sosialisasi bantuan hibah. Karena saya ingin memastikan bahwa hibah dari Pemprov Jatim utuh tanpa terkurangi, semua tersalurkan ke masyarakat. Karena saya sempat mendengar ada yang tidak utuh menerimanya. Saya minta ke depan hak itu tidak terjadi lagi,” kata Khofifah.

Total tahun ini ada sebanyak 4.638 penerima bantuan hibah Pemprov Jatim yang akan dicairkan tahun 2021 ini. Mereka telah terseleksi dan terverifikasi dari total 10 ribu lebih yang mengajukan bantuan hibah.

Ada pun jumlah tersebut meliputi perbaikan dan pendirian sarana peribadatan sebanyak 657 bangunan, atau setara dengan Rp. 157,3 Milyar, lembaga pendidikan sebanyak 2.988 bangunan dari jenjang SD hingga SMA dan Pondok Pesantren setara Rp. 770,8 Milyar Lalu kelompok masyarakat dan lembaga/organisasi masyarakat sebanyak 993 organisasi atau setara Rp. 329,5 Milyar.

“Jangan ada pemotongan. Karena selain itu melanggar ketentuan juga pasti mengurangi kuantitas dan kualitas. Saya pesan jaga amanah ini,” tekan Khofifah.

Ia menyebutkan jika sampai ada oknum yang terindikasi melakukan

pemotongan dana hibah, ia meminta agar segera dilaporkan dengan detail dan jelas. Ia berjanji akan melindungi privasi pelapor agar pemotongan dana hibah tidak terjadi lagi.

“Saya akan jaga privasi jenengan.

Silahkan laporkan detail. Jangan buat surat kaleng,” tegasnya. Dengan begitu pengawasan akan lebih maksimal.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, sosialisasi bantuan hibah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan calon penerima hibah. Termasuk proses pencairan dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya.

“Tujuannya ialah dalam rangka tertib penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan hibah dari Pemprov Jatim tahun 2021,” kata Khofifah.

Peserta dijelaskan terkait prosedur dan persyaratan pendirian sarana peribadatan dan ijin operasional lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu juga ada penyusunan rencana anggaran biaya, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pengarahan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana hibah dan aspek hukum pemberian hibah kepada penerima hibah.

Peserta sosialisasi bantuan

hibah Pemprov Jatim tahun 2021 tahap kedua tersebut diikuti 250 orang dari Kabupaten dan Kota se Jawa Timur.

Mereka terdiri dari pimpinan Pondok Pesantren, Ketua Lembaga Pendidikan Keagamaan maupun Pendi-

dikan Umum, Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Kelompok Masyarakat dan Organisasi Sosial Lainnya.

Adapun narasumber yang menyampaikan berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim,

Dinas Permukiman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim, Direktorat Jenderal Pajak Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim dan Bank Jatim Cabang Kota Malang. (hms)

Sampaikan LKPJ 2020, Gubernur Khofifah :

Realisasi Target Capaian Kegiatan Provinsi Jatim Capai 91,99%

GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Jatim dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jatim, Kota Surabaya, Senin (29/3).

Didampingi Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Gubernur Khofifah menyampaikan laporan berbagai program pembangunan selama 2020 di hadapan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, para Wakil Ketua, serta anggota DPRD Provinsi Jatim.

Dalam laporannya, Khofifah memaparkan, bahwa tingkat ketercapaian indikator kegiatan dalam LKPJ 2020 mencapai 91,99%. Di mana dari 2922 indikator kegiatan, sebanyak 2722 target indikator dapat dicapai.

Ini penting, karena substansi dari LKPJ 2020 adalah mengukur capaian dalam implementasi

RKPD 2020, yang merupakan penjabaran tahun kedua pada RPJMD 2019-2024.

“Kalau dibanding dengan tahun 2019 lalu, capaian indikator kegiatan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang kita laporkan hari ini capaiannya lebih tinggi yaitu 91,99 persen sementara tahun 2019 capaiannya 79,45 persen.

Bahkan ada beberapa perangkat daerah yang capaiannya 100%,” terang Khofifah.

Selain itu, di sisi investasi, Khofifah menjelaskan, berdasarkan data BKPM RI per Januari 2021 tercatat realisasi pertumbuhan investasi di Jatim mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19, investasi di Jatim tumbuh 33,8% yaitu sebesar 78,3 trilliun dibandingkan tahun 2019 tercatat 58,5 trilliun; sedangkan tahun 2018 tercatat 51,2 trilliun, tahun 2017

Edisi 396 T ahun XIX – Minggu I April 2021 Tahun

tercatat 65,9 trilliun, tahun 2016 tercatat 72,9 trilliun.

Dengan demikian investasi di Jatim saat pandemi covid-19 tahun 2020 tercatat tertinggi sejak tahun 2016.

“Alhamdulilah, pertumbuhan investasi di Jawa Timur tahun 2020 sebesar 33,8 persen ini merupakan angka tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Hal ini patut kita syukuri mengingat banyak provinsi lainnya di pulau Jawa terkontraksi cukup dalam investasinya. Maka hal ini menjadi semangat untuk bisa menjaga suasana kondusif dan iklim investasi bisa terjaga dengan baik,” ungkap Khofifah.

“Harapannya kalau investasi sudah berjalan dengan baik maka bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga angka pengangguran yang bertambah ditahun kemarin bisa terserap dengan maksimal, akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” lanjut Mantan Mensos RI tersebut.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, laju perekonomian di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39%, namun angka tersebut masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah di pulau Jawa. Bahkan PDRB Jatim mampu berkontribusi sebesar 24,80% di pulau Jawa setelah DKI dan berkontribusi terbesar kedua secara nasional setelah DKI yaitu sebesar 14,57 persen terhadap PDB Nasional.

Yang membanggakan, Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahun. IPM Jawa Timur tahun 2020 sebesar 71,71, meningkat 0,21 poin dibanding tahun 2019 dan merupakan peningkatan tertinggi diantara provinsi lain se Jawa.

“Hal itu menunjukkan semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di Jatim. Dibuktikan dengan capaian penerimaan SNMPTN jalur reguler dimana putera- puteri Jatim menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan total 16.998 siswa diterima tanpa tes di perguruan tinggi negeri. Sementara SNMPTN jalur KIP Perguruan Tinggi, putera- puteri Jawa Timur juga menempati urutan tertinggi diterima masuk melalui jalur SNMPTN yaitu sebanyak 3.394. Hal tersebut juga membuktikan meski melakukan pembelajaran era new normal, mereka dapat menghasilkan capaian optimal,” ungkap orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menjelaskan bahwa target pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada PAPBD tahun 2020 adalah sebesar Rp 15,44 triliun. Dalam realisasinya, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 17,95 triliun atau mencapai 116,2 persen melebihi target. Sedangkan, belanja daerah yang telah direa-

lisasikan sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41 persen dari target belanja daerah sebesar Rp 34,56 triliun. Sementara realisasi belanja tahun 2019 tercatat 89,38 persen; tahun 2018 tercatat 92,23 persen dan tahun 2017 tercatat 93,34 persen. Dengan demikian capaian realisasi belanja tahun 2020 tercatat tertinggi sejak 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodir tuntutan perkembangan kondisi terkini, khususnya terkait dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

Selain itu, Pemprov juga melakukan refocussing program / kegiatan OPD sebesar Rp. 2,38 trilyun lebih, yang berasal dari efisiensi belanja daerah OPD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1,21 triliun lebih dan sisa alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 90,26 Milyar lebih.

“Hasil refocussing tersebut dialokasikan pada belanja untuk tenaga kesehatan sebesar 11 milyar rupiah, belanja barang dan jasa untuk penanganan covid 19 sebesar 128,52 Milyar rupiah lebih, belanja bantuan sosial sebesar 108,18 milyar rupiah lebih dan belanja tidak terduga sebesar 1,31 triliun rupiah lebih,” urai Khofifah.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk, Social Safety Net sebesar Rp. 995,04 Milyar yang berasal dari BTT sebesar Rp. 565,66 Milyar

lebih, penyediaan bantuan sosial melalui Biro Kessos sebesar Rp. 108,18 Milyar lebih dan sisanya berasal dari refocusing dan realokasi dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sosial kemasyarakatan.

“Dalam upaya mengakhiri penyebaran covid-19, kami juga mempersiapkan berbagai persiapan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan herd imunity. Sejak November tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan vaksinator,” tukasnya.

Dalam hal prosentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2020 sebesar 11,46 persen, meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2020.

“Secara nasional semua provinsi mengalami peningkatan penduduk miskin akibat covid19 begitu pula kabupaten-kota di Jawa Timur,” tandas Khofifah.

Diakhir, Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa angka produksi padi di Jawa Timur meningkat dan menduduki posisi pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus mendorong Bulog untuk menyerap gabah dan beras semaksimal mungkin.

“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis pada Maret 2021, tercatat produksi padi di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 9.944.538 ton Gabah Kering Giling (GKG) naik 363.6000 ton atau 3,97 persen. Dengan capaian ini maka Provinsi Jatim menjadi penyumbang 18,2 persen produksi padi nasional sekaligus tertinggi di Indonesia,” pungkas Khofifah. (hms)

Hal - 9

Ekspose Pemprov Jatim

Wagub Emil Ajak Pengrajin Batik Wujudkan Industri Hijau

Wagub Emil saat membuka Pelatihan Singkat Pembuatan Produk Dekranasda di Hotel Setia Budi Kab. Madiun.

WAKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak kepada seluruh pengrajin batik di Jatim untuk memahami pengolahan limbah batik yang benar. Tak hanya itu, dirinya juga berharap agar mereka dapat mewujudkan penerapan industri hijau dengan segera.

“Mendapatkan pemahaman dan bisa langsung menerapkan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk batik yang ramah lingkungan,” kata Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat

membuka Pelatihan Singkat Pembuatan Produk Dekranasda dengan Materi Kualitas Limbah Ramah Lingkungan dan Praktik Pembuatan Home Decoration yang dilaksanakan di Hotel Setia Budi Kab. Madiun, Senin, (29/3).

Wagub Emil menyampaikan, tujuan utama pelatihan singkat tentang proses pembuatan batik yang ramah lingkungan untuk menciptakan efisiensi pemakaian bahan baku, energi dan hemat air. Sehingga, limbah yang dihasilkan lebih sedikit. “Hal ini sesuai dengan implemen-

tasi prinsip industri hijau yang dapat mendukung konsep ekonomi secara berkelanjutan,” terangnya.

Wagub Emil pun mengingatkan kepada 50 peserta pengrajin batik yang hadir di acara tersebut agar langkahlangkah untuk pengembangan industri hijau harus diterapkan. Diantaranya, produksi bersih, konservasi energi, efisiensi sumberdaya, dan proses daur ulang.

Melalui penerapan industri hijau, lanjut Emil, akan terjadi efisiensi pemakaian

bahan baku, energi dan air.

Sehingga limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi minimal dan proses produksi akan menjadi lebih efisien. “Dengan demikian, bisa meningkatkan daya saing produk industri batik di level nasional maupun internasional,” jelasnya.

Masih menurut Emil, pengolahan limbah batik yang ramah lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk home decoration. Selama ini, sebagian besar orang hanya mengetahui batik untuk pakaian saja. Padahal, batik juga dapat dijadikan hiasan.

“Jadi, bagaimana kita memperluas pemanfaatan batik selain sebagai fungsi awalnya, yakni untuk dipakai. Itu yang harus dimaksimalkan,” ucapnya.

Untuk itu, kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi para pengrajin batik diharapkan dapat dijadikan program strategis untuk kembali membangkitkan gairah usaha mereka utamanya karena dampak pandemi Covid-19.

“Di situasi pandemi semua harus tetap semangat,” seru mantan Bupati Trenggalek itu.

Sementara itu, Ketua Asosisasi Pengrajin Batik (APB) Jatim Wirasno menje-

Ikut Cegah dan Putus Covid-19

Perwosi Jatim Serahkan Bantuan Alat dan Vitamin di 10 Kab/Kota DALAM rangka mencegah dan memutus penyebaran Covid-19, Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Provinsi Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak menyerahkan bantuan peralatan dan vitamin sebanyak 20 dus.

Peralatan dan vitamin yang diberikan meliputi, APD TYVEK sebanyak 3 buah, masker diapro sebanyak 2 dus, face shield 3D sebanyak 45 buah, sprayer automatic 1 buah, termometer gun 1 buah, hand zanitizer 500 ml 1 dos, disinfectan 2 jirigen, vitamin convit C sebanyak 1 dos dan DVD senam Perwosi 2020 sebanyak 2 buah.

Bantuan peralatan dan vitamin tersebut diberikan kepada 10 Pengurus Kabupaten/Kota Perwosi se wilayah Bakorwil Madiun, meliputi Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Kediri dan Kota Kediri.

Ketua Perwosi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengatakan, pemberian bantuan peralatan dan vitamin tersebut diberikan sebagai wujud nyata kepeduliaan Perwosi Jatim membantu pemerintah dalam mencegah sekaligus meningkatkan kewaspadaan wabah Covid-19.

“Perwosi Jatim ingin membantu pemerintah menangani persoalan ini,” kata Arumi Bachsin di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengurus Pemprov (Pengprov) Perwosi Jatim dengan Pengkot/Kab Perwosi se Jatim yang dilaksanakan di Kantor Bakorwil Kab. Madiun, Selasa (30/3).

Melalui bantuan yang diberikan, Arumi optimis, Perwosi Jatim menjadi salah satu motor penggerak bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (Prokes). “Selain itu, penting menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin, istirahat cukup dan olahraga rutin,” jelasnya.

Menurutnya, olaharaga secara rutin minimal 20-30 menit dalam sehari dinilai sangat penting. Dengan begitu, mimpi Perwosi dapat mewujudkan perempuan-perempuan yang memiliki kualitas hidup yang baik dan sehat dapat terwujud. “Semakin sehat kita, maka usianya juga panjang. Jadi, umur panjang dan juga tubuh yang sehat,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, olahraga menjadi modal utama dari Perwosi untuk memasyarakatkan olahraga di kab/kota hingga lini terdalam. Caranya, menjadikan olahraga sebagai gaya hidup atau kebiasaan

Edisi 396 T ahun XIX – Minggu I April 2021 Tahun

Ketua Perwosi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak

yang diawali dari diri sendiri.

“Kalau sudah menjadi kebiasaan diri sendiri akan mudah mengajak keluarga bahkan orang-orang di sekitar untuk berolahraga secara bersama-sama,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Arumi pun menyampaikan bahwa rapat koordinasi dan penyerahan bantuan dan vitamin untuk pencegahan Covid-19 merupakan program Pengprov Perwosi Jatim yang sudah tersusun Tahun 2020. Namun, lanjut Arumi, maraknya wabah pandemi membuat kegiatan tersebut diberhentikan sejenak dan saat ini baru bisa dilaksanakan.

“Dengan mempertimbangkan masa pandemi, maka Pengprov Perwosi Jatim bekerjasama dengan lima Bakorwil di Jatim kembali menggelar rakor dan penyerahan bantuan,” ucapnya.

Sejauh ini, Arumi mengaku, untuk membantu peran pemerintah melawan Covid-19, Perwosi Jatim lebih mengutamakan berbagai macam upaya pencegahan ketimbang upaya pengobatan. “Pengobatan lebih mahal harganya. Maka dari itu, hari ini kita harus menyikapi bersama-sama agar menjadi kekuatan menghadapi pandemi Covid-19,” pesannya.

Dari hasil rakor yang dikemas cukup interkatif tersebut, pesan yang paling banyak disampaikan Pengprov Jatim dengan Pengprov Kab/Kota adalah menyiapkan lomba senam Perwosi yang mulai disosialisasikan di masa pandemi. “Saya mendukung kegiatan olahraga di masa pandemi Covid-19. Asalkan mentaati prokes dan kegiatan yang dilakukan Perwosi membawa dampak baik bagi masyarakat,” pungkas Arumi.(hms)

laskan, pelatihan bagi pengrajin batik memasuki tahap III. Pelatihan pertama dilaksanakan di Madiun. Pengrajin diberikan pembelajaran membuat malam batik menggunakan malam limbah.

“Jadi, malam limbah yang terbuang kita proses menjadi malam baru, sehingga itu memenuhi industri hijau,” kata Wirasno.

Lalu pelatihan kedua dilaksanakan di Tulungagung.

Para pengrajin diberikan pelatihan membuat canting cap batik menggunakan kertas.

Ongkos produksi kertas lebih murah ketimbang menggunakan tembaga yang lebih mahal. Selain itu, kertas bisa dikreasikan pengrajin sesuai motif yang dikehendaki.

“Memang untuk penggunaannya lebih awet menggunakan tembaga, tetapi dari ketidakawetan itu memacu pengrajin untuk terus berkreasi sehingga motifnya tidak itu-itu saja,” jelasnya.

Memasuki pelatihan ketiga, edukasi bagi pengrajin batik tentang kualitas dari sebuah limbah. Seperti ra-

mah lingkungan bagi APB Jatim se Bakorwil Madiun. Teknisnya, kata Wirasno, ada pelatihan home decoration.

“Dari hasil pembuatan malam yang pertama lalu menggunakan canting cap buatan diterapkan dalam membuat produk taplak dan sarung bantal,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi produksi home decoration di Jatim masih perlu ditingkatkan. Selama ini hanya sarung dan jarik yang di produksi.

Sedangkan produk home decoration masih dikuasai pengrajin dari provinsi lain.

“Makanya kita dukung pengrajin Jatim untuk tertarik membuat home decoration sekaligus berkompetisi di era pandemi,” pungkas Wirasno.

Melalui pelatihan ini, diharapkan bisa menjadi alternatif untuk membuat sesuatu dengan modal yang murah, namun tetap menjual harga yang bagus di pasaran. “Namun, yang paling utama, memperhatikan keramahan lingkungan dalam berproduksi agar tidak sembrono,” tandasnya.(hms)

Gubernur Khofifah Resmikan Gedung Latkop UKM Jatim

Harap Jadi Center of Excellence Koperasi dan UMKM

PENGUATAN terhadap koperasi dan UKM terus dilakukan di Jawa Timur. Salah satunya, hari ini, Selasa (30/ 3), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Jatim (Latkop UKM), yang terletak di Perum Bulan Terang Utama, Jl. Raya Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.

Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan 4 lantai. Peruntukannya pada lantai 1 untuk ruang pelayanan publik, lantai 2 untuk perkantoran, lantai 3 untuk aula mini dan kelas, lantai 4 untuk olahraga dan rooftop. Latkop UKM Jatim ini juga dilengkapi fasilitas perpustakaan, e-library, dan podcast.

Turut menghadiri peresmian tersebut, Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Forkopimda Kota Malang, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Seusai peresmian, Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah

ini mengharapkan keberadaan Latkop UKM Jatim bisa menjadi center of excellence bagi pelaku koperasi dan UMKM Jatim. Sehingga, bisa memberikan penguatan manajerial skill bagi para pelaku UMKM khususnya yang berada di wilayah Malang dan Jatim pada umumnya. Misalnya, di sisi pengemasan atau packaging, desain grafis, digitalisasi, hingga pengolahan yang higienis serta jejaring pemasaran.

“Kekuatan UMKM di Jatim tahun 2019 kemarin saat pandemi covid-19 sampai sekarang masih mengalami pelemahan. Karenanya melalui Latkop ini kita terus mendorong agar bisa bangkit kembali serta pada saat yang sama lompatan market yang bisa dijangkau akan lebih jauh,” terang Khofifah.

Menurut Khofifah, Latkop KUKM Jatim ini sangat strategis, karena keberadaan UMKM di Jatim mampu menjadi backbone PDRB Jatim sebesar 56,94 persen. Ditambah lagi saat ini koperasi aktif di Jawa Timur jumlahnya mencapai 22.450 dengan jumlah anggota dan pengelola 3,987 juta orang.

Jumlah pelaku UMKM sebanyak 9,78 juta orang. (hms)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung UPT Latkop UKM.

Jatim VI

Hal - 10

RSUDMA dr. H. Moh. Anwar Tambah Alat Hemodialisa Demi Meningkatkan Pelayanan

DPRD Kabupaten Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses dan Pengambilan Keputusan Raperda

pada 18 - 24 Maret 2021 yang diikuti 43 anggota, dari 45 anggota DPRD Ponorogo dan telah menghasilkan sejumlah usulan dari masyarakat untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo guna untuk ditindaklanjuti.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd usai rapat paripurna menjelaskan, bahwa rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dalam agenda utama hari ini tentang penyampaian hasil reses sidang I tahun 2021, didominasi 4 usulan yang masuk ke DPRD Kabupaten Ponorogo.

Usulan pertama didominasi oleh permintaan kebutuhan akan peningkatan infrastruktur jalan baik itu jalan desa, Poros dan Kabupaten di Kabupaten Ponorogo. “Usulan-usulan hasil reses yang dilakukan para temanteman Anggota dewan yang paling banyak adalah terkait usulan perbaikan peningkatan infrastruktur jalan. Baik jalan desa,

poros maupun Kabupaten Ponorogo,” jelas Sunarto.

Usulan kedua yang juga mendominasi hasil reses oleh teman-teman DPRD Ponorogo adalah soal pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas di Ponorogo.

Dari situ menurut Sunarto, masih perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan.

Usulan yang keempat adalah masih soal kelonggaran yang diberikan oleh bupati soal kegiatan atau hajatan di masyarakat, jangan sampai menimbulkan letupan kasus konfirmasi baru, sehingga kepada masyarakat diminta agar disiplin dan tetap patuhi protokol kesehatan, sehingga Pandemi bisa segera berakhir.

Dari sekian banyak usulan hasil reses DPRD Kabupaten Ponorogo, saat ini memang cukup berat untuk mewujudkannya karena banyak anggaran di recofusing untuk penanganan covid-19. Belum lagi pendapatan daerah tahun ini juga turun hingga 300 miliar, mulai DAU dan DAK sehingga kepada masyarakat diminta untuk bersabar dalam mendapatkan pembangunan pada tahun ini.

“Untuk itu, DPRD akan mendukung semua langkah pemerintah sepanjang semua itu untuk kepentingan masyarakat Ponorogo,” pungkas Sunarto. (Adv/nur)

Suasana Rapat Paripurna di lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Senin (29/3/2021).

dr. Hj. Erlyati, Direktur RSUDMA Sumenep

Sumenep, Jatim Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUDMA) dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus melakukan pembenahan demi meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan penambahan alat berupa Hemodialisa (HD) sebanyak 12 unit.

Direktur RSUDMA Sumenep dr. Hj. Erlyati menyampaikan, bagi masyarakat Sumenep saat ini tidak perlu khawatir akan pelayanan di rumah sakit plat merah ini. Jika ada masyarakat yang memiliki penyakit gagal ginjal, rumah sakit tersebut

telah dipersiapkan gedung baru HD sekaligus peralatan memadai.

Bahkan, guna menunjang pelayanan prima saat ini telah ada sebanyak sembilan belas mesin HD atau mesin yang berfungsi sebagai pencuci darah.

“Sebelumnya kita memiliki tujuh mesin, sekarang nambah lagi dua belas mesin,” ujar dr. Hj. Erlyati, Direktur RSUDMA Sumenep, Kamis (18/03/2021).

Ia juga mengatakan, saat ini mesin itu dalam tahap pemindahan ke gedung baru. Namun menurutnya hal tersebut tidak akan menganggu aktivitas pelayanan pada pasien yang dalam masa perawatan.

“HD nya sudah bisa dipakai, tapi

operasionalnya masih di ruang yang lama. Nanti kalau sudah terpasang baru bisa disana,” paparnya.

Upaya sarana dan prasarana baru ini, kata Erly, merupakan sebuah keharusan tersendiri bagi pihaknya sebagai bukti penigkatan layanan RSUDMA pada masyarakat kota keris.

Karena itu, ia berharap ke depan masyarakat tidak perlu jauh-jauh dirujuk untuk cuci darah, khususnya bagi masyarakat kepulauan yang aksesnya cukup jauh sudah dapat dilayani di Sumenep. “Bahkan, dari pulau itu sudah tidak usah dirujuk lagi,” ucapnya. (dam)

Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Bupati Tekankan Pemulihan Ekonomi,Kurangi Pengangguran

Mojokerto, Jatim Pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dengan tema “Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Kualitas S D M ” d i H o t e l P C P Tr a w a s , Selasa (30/3/2021).

Musrenbang dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fa h m a w a t i , Wa k i l B u p a t i M u h a m m a d A l b a r ra a , Ke pala Bakorwil II Bojon e g o r o D y a h Wa h y u E r m a w a t i , Ke t u a D P R D Ay n i Zuroh, Pj. Sekdakab Did i k C h u s n u l Ya k i n , F o r k o p i m d a , Ke t u a T P P K K

Shofiya Hanak Albarraa, s e r t a O P D. P a d a a ra h a n n y a , B u p a t i I k f i n a Fa h m aw a t i m e n e k a n k a n a g a r penguatan dan percepatan belanja pemerintah serta belanja APB Desa, dapat menjadi stimulus yang mendorong percepatan pemulihan perekonomian, terutama pen y e ra p a n A P B D 2 0 2 1 .

D i k a t a k a n , Pe m e r i n tah Kabupaten Mojokerto harus menjadi pemerintahan yang adaptif dan mampu mengadopsi berbagai perkembangan situasi obyektif daerah. Seperti dinamika perubahan regulasi/kebijakan refocusing anggaran,

maupun penyederhanaan birokrasi.

“Dalam bekerja, kita tidak boleh lepas dari t a r g e t i n d i k a t o r. C o n tohnya saat ini bisa saya sampaikan bahwa Indeks Pembangunan M a n u s i a ( I P M ) Ka b u p a ten Mojokerto, ada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Namun jangan sampai itu membuat kita jadi terlalu santai. Kita harus lihat juga daerah lain yang t e r d e k a t ,” k a t a I k f i n a .

H a r i y o n o Ke p a l a B a p peda, pada laporan sambutan menjabarkan kembali beberapa tahapan musrenbang. Dimulai dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojok e r t o Ta h u n 2 0 2 2 t a n g g a l 16 Februari 2021, Musr e n b a n g R K P D Ka b u p a t e n d i Ke c a m a t a n t a n g g a l 0 3 11 0Februari 2021, Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat daerah tanggal 15 Maret 2021 dan Musrenbang Disabilitas tanggal 16 Maret 2021. (Din/adv)

Ponorogo, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses masa sidang I tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Senin (29/3/2021).

Agenda lainnya dalam rapat paripurna itu adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd. Pada Agenda pertama, penyampaian hasil reses masa sidang I tahun 2021, disampaikan oleh Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto. Dalam laporannya, hasil reses DPRD Kabupaten Ponorogo masa sidang I tahun 2021 dimulai

Hari Jadi Kabupaten Kediri, Launching Aplikasi Halo Masbup Kediri, Jatim Pos Bertepatan dengan peri-

ngatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1217, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa melaunching aplikasi “Halo Mas Bup” bertempat di halaman Pendopo Alon-alon Kabupaten Kediri, Kamis (25/3/2021).

Aplikasi “Halo MasBup”

ching meminta agar OPD di

sudah direncanakan saat kampa-

difokuskan pada pelayanan

Kabupaten Kediri untuk me-

nye Pilkada kemarin. Masyarakat

publik, ini merupakan pintu

layani dan menangani per-

Kabupaten Kediri sudah tidak

masuk bagi masyarakat un-

masalahan dengan cepat

perlu bingung kalau mau menga-

tuk malaporkan permasala-

dan akurat oleh dinas terkait.

du. Kita akan buatkan video atau

han yang ada di sekitar. Apli-

“Setelah launching aplikasi ini,

selebaran yang nanti akan kita

kasi ini digagas oleh Mas Bup

tidak hanya sekedar seremonial

sebarkan ke tingkat kecamatan

Dhito untuk melayani warga-

saja. Aplikasi ini harus sudah be-

dan desa-desa cara penggunaan

nya dengan baik.

nar-benar terintregasi dengan

aplikasi Halo MasBup ini,” tutup

Bagi masyarakat Kabupa-

OPD Kabupaten Kediri guna untuk

Mas Bup Dhito.

ten Kediri bisa download mela-

melayani permasalahan dengan

lui Playstore Halo Masbup atau

cepat dan akurat,” harap Dhito.

Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kabupaten Kediri

www.hallomasbup.kedirikab.go.id.

Ditambahkan Dhito, untuk membuat

Dodi Purwanto, Sekda Dede

Bupati Kediri Hanindhito

aplikasi Halo MasBup cukup cepat, namun

Sujana, Kepala Kominfo Kres-

didampingi Wabup Kediri

proses uji coba perlu integrasikan aplikasi

na Setiawan, OPD, Camat

Dewi Mariya Ulfa, mengata-

dengan dinas terkait.

dan Kades serta influncer

kan setelah aplikasi dilaun-

“Ini merupakan agenda yang

Kabupaten Kediri. (pris/komf)

Jatim VII

Hal - 11

Dinas Kominfo Gandeng Kantor Bea Cukai Kediri Sosialisasi Cukai

Ajak Masyarakat Awasi Rokok Ilegal

Jombang, Jatim Pos Pemkab Jombang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang bersama Kantor Bea Cukai Kediri terus mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat khususnya ke desa-desa yang ada di Kabupaten Jombang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di desa Pandan Blole - Ploso - Jombang, Rabu (17/03/2021).

Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Samsul Huda saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal, “Saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat,” terangnya.

Disampaikan pula bahwa kegiatan sosialisasi dan pe-

nyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat, “kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh Kantor Bea Cukai Kediri Hartoyo Mulyono yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.

Disampaikan oleh narasumber bahwa untuk alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2021 untuk Kabupaten Jombang sebesar Rp. 37.401.427.000,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 43.303.444.000,-,” ada penurunan anggaran DBHCHT untuk tahun ini karena pandemic Covid 19,” katanya.

Disampaikan pula bahwa prioritas penggunaan DBHCHT secara keseluruhan dibagi 3 bidang diantaranya 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat meliputi program pembinaan lingkungan sosial dan program peningkatan kualitas bahan baku, sedangkan 25% untuk bidang penegakan hukum meliputi program pembinaan industry, program sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan program pemberantasan barang kena cukai illegal, sedangkan yang 25% lagi untuk bidang kesehatan meliputi program pembinaan lingkungan social,” terangnya.

Materi lainnya yaitu disampaikan terkait ciri-ciri rokok illegal, “Rokok illegal itu diantaranya yaitu rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan), rokok yang diedarkan dari produksi pabrik yang belum mempunyai NPP BKC Rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu atau dipalsukan, sudah pernah dipakai (bekas), Tidak sesuai peruntukkan, misalnya pita cukai untuk rokok golongan SKT tapi dilekatkan pada rokok dengan golongan

SKM sehingga tidak sesuai tarif cukainya serta tidak sesuai Personalisasi, misalnya pita cukai

untuk perusahaan A tapi digunakan untuk perusahaan B,” pungkasnya.(Her/ADV/Kominfo)

Bahaya Memakai Masker yang Telah Digunakan

Masker adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri Anda selama pandemi.

Masker berkualitas baik dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan infeksi hingga 70 persen dan mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit terkait lainnya.

Meskipun masker bedah sangat berguna, masker kain yang dapat digunakan kembali digunakan oleh banyak orang.

Secara ekonomi dan lingkungan, mereka juga menjadi alternatif yang lebih baik.

Namun, sebuah penelitian baru mengatakan, memperpanjang penggunaan masker bisa jauh lebih buruk dan berisiko daripada tidak menggunakan masker sama sekali selama pandemi.

Menurut para peneliti, salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan masker bedah gagal saat digunakan kembali adalah kain dan bentuknya.

Masker cenderung kehilangan bentuk aslinya setelah penggunaan dan eksposur berulang. Kain, juga yang dibuat dengan menggunakan jenis lapisan penyerap bisa menjadi keropos dan kurang efektif dari waktu ke waktu.

Penemuan ini diamati setelah para ilmuwan menggunakan model komputer untuk mempelajari seberapa

Memperpanjang penggunaan masker bisa jauh lebih buruk dan berisiko daripada tidak menggunakan masker sama sekali selama pandemi.

terlindungi seseorang yang memakai masker bedah dengan lipatan.

Telah diamati bahwa kain masker tidak hanya mengubah cara udara masuk ke mulut dan rongga hidung, tetapi jenis dan kondisi masker juga memengaruhi risiko infeksi.

Meskipun masker baru dan segar menawarkan keamanan dan efisiensi paling tinggi, masker yang sudah digunakan bekerja lebih sedikit, hanya menyaring kurang dari 60 persen virus dan iritan.

Menurut para peneliti, salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan masker bedah gagal saat digunakan kembali adalah kain dan bentuknya.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat memilih masker yang dapat diguna-

kan kembali atau bedah adalah memeriksa jenis kain yang digunakannya.

Saat terkena kondisi lingkungan dan penggunaan dalam waktu lama, kain cenderung mengalami banyak keausan.

Kualitas kain masker yang lebih murah secara alami akan menjadi kurang efektif jika digunakan secara berlebihan.

Ini juga sesuatu yang harus dipertimbangkan saat menggunakan masker kain yang lebih mewah dan trendi. Meskipun mungkin terlihat modis, benang, payet, atau kain berkualitas rendah yang berlebihan dapat mengganggu kenyamanannya, menurut dokter.

Ingat, masker yang berkualitas baik haruslah yang berfungsi sebagai penutup wajah - terpasang erat, tidak memiliki lubang atau titik berpori untuk masuknya kuman dan menutupi mulut dan hidung Anda sepenuhnya.

Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Lalu, hindari menyentuh masker saat digunakan, bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan.

Saat ini banyak beredar berbagai jenis masker, namun tidak semua layak untuk digunakan sebagai alat pencegahan dari penularan virus Covid-19. Penggunaan jenis masker dengan bahan yang tepat akan lebih efektif dalam mencegah hal tersebut.

Jika Anda sakit, maka wajib menggunakan masker medis yang tersedia di pasaran. Hal tersebut wajib digunakan baik di dalam maupun di luar rumah. Namun, jika Anda dalam keadaan yang sehat, masker kain dengan 3 lapisan bahan sudah cukup dalam memproteksi diri.

Masker kain dapat dipakai maksimal hanya empat jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih, apabila masker yang dipakai basah atau lembab.

Hindari memakai masker bahan scuba, yang hanya terdiri dari satu lapisan bahan. Masker bahan scuba tersebut akan membesar pori-porinya jika digunakan, sehingga tidak mampu menahan droplet yang keluar dari mulut kita atau masuk ke mulut kita. (*)

Jatim VIII

Hal - 12

DPRD Kabupaten Kediri Gelar Rapat Paripurna Pemdes Tulakan Salurkan BLT-DD Tahun 2021 Ngawi, Jatim Pos Pemerintah Pusat Melalui Dana Desa memberikan Program kepada warga miskin yang terdampak pandemi covid-19, dengan memberikan BLT-DD kepada masyarakat yang tidak mampu melalui program tersebut, di harapkan dapat meringankan beban warga kurang mampu.

Pemerintah Desa Tulakan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Jawa Timur Sudah me-

realisasikan Program Dana Dana sebanyak 39 KPM, yang sudah melalui musyawarah desa tulakan bersama tim gugus tugas covid-19 desa tulakan untuk menentukan warga yang layak mendapatkan BLT-Dana Desa tahun anggaran 2021.

“Kami selaku pemerintah desa telah menyalurkan BLT-DD bulan januari dan februari yang nantinya akan kami berikan samapai bulan desember sesui

petunjuk dari pemerintah pusat, harapan kami bantuan tersebut bisa di manfaatkan untuk kebutuhan paangan, seperti sembako yang banyak manfaatnya, tidak boleh untuk membeli rokok atau kebutuhan yang tidak perlu.”. uajar Wiyono Kepala Desa Tulakan.(22/2/2021) “Ada Beberapa Program bantuan yang di glontorkan oleh Penerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Yang tentunya bisa membantu meringankan beban warga desa tulakan yang mengalami kendala ekonomi dalam massa pandemi saat ini”.tambanya.

Dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yaitu BLT Dana Desa, PKTD, Pencegahan Covid dan Pembanguanan Infrastruktur semoga benar-benar memberikan dampak baik kepada semua lapisan masyarakat desa. (ren)

Ngawi, Jatim Pos Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi memanfaatkan Dana Desa (DD) Tahun 2021 untuk pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah).

Salah satunya yaitu untuk kegiatan Pembangunan TPT di Dusun Jetak RT.05 RW.03 dengan anggaran sebesar Rp.150.410.000,- yang bersumber dari DD tahun 2021.

Kepala Desa Sumberejo, Dwi mengatakan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkokoh akses jalan Persawahan Desa. Selain itu juga untuk mempermudah akses perekonomian warga setempat.

“Ini juga untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itulah Pemerintah Desa Sumberejo memanfaatkan Dana Dari Pemerintah ini dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Mas Dwi sapaan akrab Kades Sumberejo yang merupakan sosok Kepala Desa yang selalu termotifasi

menjadikan desanya yang di pimpin menjadi desa terbaik ini, untuk pencapaian terbaik perlu berfikir positif dan menjadikan semua dusun di desa Sumberejo harus maju.

“Persaingan antar desa untuk membangun dan memperbaiki desa masing masing menjadi motifasi tersendiri bagi Kepala Desa,’’ terangnya.

Lebih lanjut dia katakan, satu persatu rencana pembangunan fisik yang ada di desanya telah di musyawarahkan dan disepakati bersama antara Pemerintahan Desa, TPK, BPD, LPMD, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang sudah

dituangkan dalam APBDESa ataupun RKPJMdesa yang terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Sementara itu, salah satu warga setempat, sebut saja Agus memberikan tanggapan tentang dibuatnya TPT tersebut. Agus pun mengaku sangat bangga kepada Kepala Desa yang sudah menganggarkan tiap-tiap dusun untuk di talut jalanya supaya tidak terjadi penggerusan tanah.

“Karena dengan di bangunnya TPT ini jalan menuju persawahan dan pemukiman masyarakat jadi bagus dan mempermudah akses warga,” pungkasnya. (ren)

Agenda Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

Kediri, Jatim Pos Bertempat di Ruang Graha Sabha Chandha Bhirawa, DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Kediri dan Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Kediri Hasil Pilkada Tahun 2020, Rabu malam (3/3/21).

Dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat guna pencegahan covid-19, Rapat Paripurna dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri, anggota Forkopimda, pimpinan partai politik, Ormas, Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas).

Seluruh Kepala SKPD mengikuti rapat paripurna melalui live streaming di Ruang Kilisuci Pemkab Kediri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Agenda Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

Kediri dijadikan satu dan dilaksanakan di hari yang sama dengan agenda Penyampaian Pidato Sambutan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri.

Setelah prosesi Sertijab selesai, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna yang dipimpin dan dibuka oleh Dodi Purwanto Ketua DPRD Kabupaten Kediri yang didampingi oleh 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, yaitu Drs.H.Sentot Djamaluddin, Drs. Sigit Sosiawan, SE, dan Muhaimin.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, menyampaikan ucapan selamat kepada Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa atas pelantikannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

“Semoga Bupati dan Wabup terpilih bisa segera menjalankan tugas untuk membawa kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Kediri. Mewujudkan

Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter, nasionalis-religius dan sejahtera berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang melayani,” harap Dodi Purwanto.

Dalam sambutan pertamanya sebagai Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang disapa Masbup, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik itu KPU, Bawaslu, TNI, Polri, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kediri, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak.

“Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mensukseskan Pilkada Serentak.

Pada hakikatnya saya dan Mbak Dewi hadir di Kabupaten Kediri ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani,” terang Bupati Kediri.

Sebelum menutup rapat, Dodi Purwanto mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih. Berharap ke depan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat semakin bersinergi, membangun komitmen dan komunikasi yang positif, sehingga membawa dampak kemajuan pembangunan daerah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri.

“Semoga kedepan Bupati dan Wakil Bupati bisa mengemban amanah dan memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara,” tutup Dodi Purwanto. (pris)

Polres Madiun Tandatangani MOU

Penerimaan Anggota Polri Terpadu 2021 Madiun, Jatim Pos Kapolres Madiun, AKBP Bagoes Wibisono memimpin apel dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman (MOU) penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2021 di Lapangan Tribrata Polres Madiun, Senin (29/3/2021).

Kapolres Madiun, AKBP Bagoes Wibisono mengatakan, penerimaan anggota Polri tahun 2021 ini menggunakan prinsip ‘BETAH’ yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

“Pelaksanaan pendaftaran mulai tanggal 16 Maret s.d 1 April 2021, dalam pengawasan penerimaan Polri ini melibatkan unsur internal dan eksternal untuk mengawasinya sehingga celah untuk melakukan permainan tidak akan terjadi dan tidak ada biaya apapun alias gratis sesuai dengan prinsip Clean and Clear,” ungkap Kapolres Madiun.

AKBP Bagoes Wibisono juga mengimbau masyarakat jangan ragu untuk melakukan pendaftaran. Karena, dalam setiap pendaftaran anggota Polri tidak ada yang namanya

Optimalkan TPT Persawahan Desa Sumberejo

Pembangunan Gedung Kantor BPR Bank Jombang Tujuh Lantai Mulai Ground Breaking

Kapolres Madiun, AKBP Bagoes Wibisono menandatangani MOU penerimaan anggota Polri terpadu tahun 2021

sponsor atau calo, penerimaan Polri gratis tidak dipungut biaya.

Lebih lanjut, Kapolres Madiun meminta semua pihak ikut serta melakukan pengawasan sesuai kewenangannya, agar penerimaan Polri berjalan lancar sesuai prinsip ‘BETAH’ dan Clean and Clear.

Sementara itu, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Madiun, Sugiharto mengatakan pihaknya akan menugaskan satu anggotanya untuk membantu mencocokan datadata peserta dengan data yang dimiliki Dispenduk Capil agar data yang digunakan peserta sesuai kebenaran baik

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam apel penandatanganan nota kesepahaman tersebut diikuti seluruh Personel Polres Madiun baik Bintara, Perwira hingga ASN Polres Madiun. Tak hanya personel Polres Madiun, hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Madiun Feri Sudarsono, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Madiun Sugiarto, Kacab Dindik Wilayah Madiun Dinas Pendidikan Prov Jatim Supardi, Kepala Kemenag Kabupaten Madiun Akhmad Sururi dan Direktur LSM ICCR Kabupaten Madiun Hj. Zulin Nurchayati. (jum)

Jombang, Jatim Pos Pembangunan gedung kantor PT BPR Bank Jombang yang berlokasi di depan GOR, Rabu (31/03/2021) mulai dilakukan dengan ground breaking (terobosan baru).

BPR Bank Jombang sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Jombang yang sampai saat ini perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke

tahun. Hal ini ditandai dengan keberadaan kantor Pusat Bank Jombang yang representatif yang akan menjadi ikon Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2020 kemarin, PT BPR Bank Jombang telah meraih beberapa prestasi antara lain TOP BUMD 2020, TOP CEO BUMD 2020 kepada Direktur Utama PT BPR. Bank Jombang, The Big 3 Versi Eco-

nomic Review dengan Aset 250 Milyar-500 Milyar, The Best It For BPR Company tahun 2020 dari Economic Review.

Agenda Ground Breaking Ceremony Pembangunan Gedung Kantor PT BPR Bank Jombang Perseroda dan Peluncuran Arisan Simarmas Emas dihadiri langsung Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang, Forkopimda, para Kepala OPD terkait, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda Dr Afandi, SE, MM, Direktur Bisnis PT BPR Bank Jombang Perseroda Adam Joyo Pranoto, S.Kim, ME, Direktur Kepatuhan PT BPR Bank Jombang Perseroda Suhariani, SE, keluarga besar dan Mitra PT BPR Bank Jombang.

Acara yang tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 ini diaBersambung ke hal.. 13

Jatim IX

Hal - 13

Bupati Sumenep Minta TP-PKK Fokus Maksimalkan Program Bupati Sumenep, Achmad Fauzi (dua dari kiri) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sumenep

Sumenep, Jatim Pos Bupati Sumenep, Achmad Fauzi telah melantik Tim

Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) pada Rabu (31/03).

Dalam sambutannya, Fauzi berpesan agar TP-PKK sebagai mitra pemerintah harus berdaya guna supaya nantinya bisa mencapai prioritas program berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Program yang dilaksanakan bisa sinergis dengan visi-misi Bupati dan Wabub di segala sektor pembangunan di Sumenep.” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pada program peningkatan kualitas kesejahteraan, kesehatan keluarga dan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kuali-

tas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengedukasi masyarakat agar melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

“Jadi bidang-bidang tersebut hendanya menjadi fokus dibanding bidang hang lainnya.” kata politisi PDIP itu.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini tengah melakukan pendataan terkait bantuan sosial dengan mengantongi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut Fauzi, proses

pengumpulan NIK itu bisa mengidentifikasi kemiskinan dan bentuk program seperti apa nantinya yang akan diperuntukkan demi meminimalisir pengangguran.

“Karena itu, TP-PKK dari tingkat Kabupaten hingga desa harus membantu pemerintah daerah agar bantuan bisa tepat sasaran.” tegasnya.

Ketua TP-PKK Sumenep, Nia Kurnia mengatakan akan terus berikhtiar dengan segala programnya demi membantu

pemerintah dalam rencana pembangunan ke depan.

“Salah satunya memperjuangkan bak perempuan, terutama bagi mereka yang merangkap sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan bantuan modal supaya bisa mandiri ekonominya,” paparnya.

Meski demikian, ia berharap agar pengurus TP-PKK bisa bersinergis dalam menjalankan roda organisasi dan keberadaannya bisa dirasakan masyarakat Sumenep. (dam)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo

tegi yang akan dilakukan adalah percepatan olah tanah dan percepatan tanam memanfaatkan curah hujan yang masih ada dengan memperhatikan target tanam di masing2 kabupaten/kota pada musim tanam april mendatang.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa TImur, Hadi Sulistyo menuturkan terkait kesiapan pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur dalam menyambut musim tanam mulai april mendatang.

Dijelaskanya saat ini, Kementerian Pertanian RI juga memberikan tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan Pangan yang akan digenjot pada Triwulan II (April-Juni).

“Kini sedang dikoordinasikan dengan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk alokasinya berdasar luas tanam masingmasing daerah,” katanya.

Stok pupuk bersubsidi granul bulan Januari – Februari 2021 sebanyak 503.202 ton dan baru terserap 269.147 ton (53,49 % dari stok atau 11,76 % dari alokasi). “Untuk sementara pupuk bersubsidi cair belum ada penyaluran karena stok belum tersedia di kios/pengecer menungggu pasokan dari produsen,” tambahnya.

Ia menyampaikan terkait alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021, terdiri dari pupuk granul 2.287.214 Ton dan pupuk cair 517.609 Ton. “Untuk semua kabupaten/kota sudah ada alokasi masing-masing,” tuturnya.

Sedangkan untuk penyerapan pupuk subsidi granul bulan Januari dari stok 274.466 Ton terserap 122.973 Ton atau 44,80%, dan bulan Februari dari stok 228.736 Ton terserap 146.174 Ton atau 63,91 %. “Sedangkan untuk bulan Maret sampai hari ini laporan masih belum masuk,” katanya. (u)

Kegiatan Distan Jatim dengan Protkes Musrenbang Perubahan RPJMD dan RKPD 2022 Wali Kota Mojokerto Prioritaskan Pemulihan Ekonomi Mojokerto, Jatim Pos Pemerintah Kota Mojokerto tahun ini, menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya penyesuaian tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memiliki tujuh program prioritas.

Salah satunya adalah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD dan RKPD 2022 di Ruang Nusantara, Balai Kota Mojokerto, Rabu (31/3/2021).

Walikota Mojokerto Ning Ita menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang perubahan merupakan agenda strategis dalam merumuskan sekaligus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Untuk itu, guna menyelaraskan perubahan RPJMD Kota Mojokerto, maka RKPD 2020 mengangkat tema ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan’. Tema tersebut selaras dan berkesinambungan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Yakni, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Berdasarkan tema RKPD tersebut ada tujuh program prioritas. Di antaranya adalah pertama, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi.

Kedua, penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Ketiga, Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah. Keempat, peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing. Kelima, Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan

pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Keenam, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif. Dan ketujuh peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Indeks pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 mencapai 68,81 persen. Kemudian, tahun 2019 mencapai 78,63 persen. Sedangkan di tahun 2020 mencapai 84,52 persen. Untuk Indeks infrastruktur pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80,33 persen.

Hingga tahun 2023 ditargetkan dengan kenaikan sebesar 2,36

roda perekonomian masyarakat agar bisa survive akibat Covid,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Agung Moeljono menambahkan pelaksana musrenbang perubahan dikarenakan tiga hal. Pertama, menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Kedua, adanya penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana non alam, yakni pandemi Covid-19. Dan yang ketiga, menyelaraskan dengan peraturan baru, Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Surabaya, Jatim Pos Seiring dengan waktu krisis pandemi sudah berjalan 1 tahun, namun Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (Distan) Provinsi Jawa Timur tetep melakukan kegiatan dengan selalu menjaga protokoler kesehatan.

Untuk itu pemerintah daerah telah bersiap untuk tetap meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan. Stra-

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR..........

persen tiap tahunnya sehingga pada akhir periode RPJMD menjadi 83,13 persen. Ini merupakan akumulasi indeks pembangunan dari berbagai sektor seperti infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perumahan dasar, infrastruktur LLAJ dan IKLHD,” jelasnya.

Wali Kota juga menambahkan, untuk menyelaraskan program prioritas RPJMD dengan tujuh agenda prioritas RPJMN dan sembilan prioritas Nawa Bhakti Setya Provinsi Jatim, maka RPJMD Kota Mojokerto terdapat enam agenda prioritas. Yakni, pertama pengendalian banjir, kedua pembangunan infrastruktur, ketiga pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal. Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelima pembangunan sumber daya manusia dan keenam reformasi birokrasi.

“Saat ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, jauh lebih ditingkatkan. Berbagai pemberdayaan pada semua lini sektor, kami gerakkan. Hal ini, untuk membangkitkan

“Selama ini, selain pendekatan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun rancangan RKPD Kota Mojokerto tahun 2022 juga melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dilaksanakan sebagaimana amanat pasal 78 Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran,” jelasnya.

Acara Musrenbang Perubahan RPJMD dan RKPD 2022 dihadiri Walikota Mojokerto Ika Puspitasari Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Sunarto, Wakil Ketua I Sonny Basoeki Rahardjo, Wakil Ketua II Junaedi Malik, Sekdakot Harlistyati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Agung Moeljono. (Din/adv)

wali dengan Istighosah yang dipimpin oleh KH Masduki Abdurahman Al Hafidz dan Sekdakab Jombang Dr Akh. Jazuli serta dilanjutkan dengan santunan anak yatim.

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab yang juga pemegang saham di PT BPR Bank Jombang Perseroda dalam sambutanya mengatakan, pemerintah daerah tentunya sangat mendukung atas kerja keras yang dijalankan oleh pihak manajemen PD BPR Bank Jombang yang selama ini telah memiliki peran yang sangat strategis dibidang ekonomi kerakyatan. Ini artinya manfaat dan keberadaan Bank Jombang harus bisa dirasakan masyarakat Jombang. Saya yakin kedepan jika perusahaan daerah ini digarap dengan serius, penuh komitmen, kerja keras dan kerja optimal serta manajemen yang profesional maka Bank Jombang ini semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Bupati Jombang juga berpesan kepada Direktur Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Bank Jombang agar tetap melaksanakan protokol kesehatan juga betul-betul memperhatikan kualitas bangunan serta melibatkan tenaga dari Kabupaten Jombang.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda Dr Afandi SE, MM mengatakan, sebagai salah satu 3 besar BPR di Jawa Timur, Bank Jombang yang mempunyai aset melebihi 570 miliar ini mempunyai peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang mau dan berkeinginan bekerjasama dengan BPR. ”Kami bersyukur, ini merupakan cita-cita kita7tahun yang lalu, kami ingin memiliki gedung kantor yang representatif. Gedung Bank Jombang7lantai yang menelan

dana 19,7 miliar ini akan selesai dalam waktu 330 hari,” kata Afandi.

Afandi juga menyampaikan bahwa Bank Jombang berdasarkan analisis kekuatan bahwa aset Bank Jombang saat ini mencapai lebih dari 570 miliar. Sehingga menjadikannya posisi BPR 3 terbesar di Jawa Timur.

Kekuatan Bank Jombang dalam pangsa pasar khususnya di Kabupaten Jombang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Jombang. Kekuatan ini digunakan untuk melakukan penetrasi pasar ke seluruh segmen yang ada di Kabupaten Jombang. Sebagai bank milik pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Jombang bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk bisa melakukan kerjasama. Bank Jombang yang juga telah ada di setiap kecamatan juga mempunyai nilai lebih.

Sinergitas pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan unsur perbankan. Faktor-faktor pembiayaan membutuhkan dukungan yang penuh dari pihak bank untuk mempermudah proses pelaksanaan pekerjaan. Bidang konstruksi merupakan elemen pembangunan yang sangat menonjol untuk menjadi parameter perkembangan kota yang dapat langsung dilihat hasilnya.

Peranan penting dari pihak perbankan ini perlu didukung oleh fasiltas infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhannya.

Disadari bahwa, tantangan dan permasalahan kedepan dibidang perbankan dirasakan cukup berat, terlebih dengan adanya sistem era informasi global, dimana membutuhkan perangkat, baik lunak maupun keras yang notabene memiliki kemampuan handal. Oleh karena itu kinerja pihak perbankan harus semakin diperbaiki dan ditingkatkan.

Pembangunan kantor PT. BPR. Bank Jombang di depan GOR ini merupakan salah satu pemenuhan

dari Halaman 1 kebutuhan piranti keras untuk mengakomodir tingkat pergerakan ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang yang semakin hari kian berkembang.

Direktur PT. BPR Bank Jombang Afandi menyampaikan proses pembangunan gedung ini sudah berjalan cukup lama dan tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan kendala. Terlaksananya pembangunan ini adalah atas peran serta dari berbagai pihak yang membantu sehingga bangunan yang merupakan salah satu impian dari pihak PT. BPR. Bank Jombang adalah untuk menjawab tantangan, permasalahan dan isu-isu sektoral di bidang pembangunan. ”Keberadaan PT BPR. Bank Jombang dalam mengemban tugasnya sebagai salah satu motor ekonomi daerah ini tentu tidak dapat optimal tanpa adanya kesadaran dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan termasuk para stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam semua tingkatan,” kata Afandi.

Seluruh Direksi dan staf bertekad akan memberikan pelayanan yang maksimal pada nasabah dan masyarakat perbankan. Sebagaimana Visi Bank Jombang adalah Terwujudnya PT. BPR Bank Jombang Yang Sehat, Berdaya Saing, Aman Dan Terpercaya, melalui misi-misinya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada UKM, IKM, petani, koperasi dan masyarakat lainnya, mendukung program-program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang unggul, berdaya siang dan relevan, menjalankan usaha sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang sehat secara profesional, meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan dan kompetensi SDM untuk mendukung pertumbuhan kegiatan BPR serta memberikan nilai tambah bagi stakeholder. (her)

JATIM X

Hal - 14

Menyediakan Usaha Jasa Golf Sesusai Standar Lapangan Golf Investasi Jangka Panjang Potensial Gelar FGD Usaha Jasa Pariwisata Sub Jenis Usaha Lapangan Golf

Peserta FGD bersama panitia penyelenggara Disbudpar Jatim

Pasuruan, Jatim Pos Untuk tersedianya kegiatan usaha jasa golf yang

ta Sub Jenis Usaha Lapangan

domestik maupun mancane-

Golf di Taman Dayu Golf &

gara,” ujar Ansori, SE, MM ke-

Resort, Senin (29/3/2021).

tua Panitia Penyelenggara yang juga Kabid Industri Pari-

sesuai dengan standar usaha

Juga mengadakan busi-

dan chse demi mewujudkan

ness meeting dalam upaya

pelayanan prima; dan berko-

menjembatani para pengusa-

Kegiatan ini diikuti oleh 40

laborasi dengan PGI untuk

ha lapangan golf dan bpw agar

peserta terdiri dari pelaku usa-

program kegiatan lanjutan di

bisa melakukan kerjasama

ha lapangan golf dan BPW,

Jawa Timur.

wisata Disbudpar Jatim.

untuk peningkatan kegiatan

yang pelaksanaannya secara

Maka Dinas Kebudayaan

pariwisata melalui pemben-

hybrid, yaitu offline dan online.

dan Pariwisata (Disbudpar)

tukan paket wisata dan kegia-

Provinsi Jatim melalui Bidang

tan produktif lainnya.

Industri Pariwisata mengge-

“Serta meningkatnya jum-

lar FGD Usaha Jasa Pariwisa-

lah peminat olah raga golf baik

Nara sumber dalam kegiatan ini adalah dari Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Timur dan Biro Perjalanan Wisata (BPW).

Pasuruan, Jatim Pos Usaha lapangan golf merupakan jenis investasi jangka panjang yang potensial untuk dipasarkan sebagai Destinasi Wisata, selain itu para pemain golf juga sering mengajak serta anggota keluarganya di saat mengikuti suatu tournament golf, maka perlu ditawarkan alternatif paket wisata untuk mengisi waktu luang anggota keluarga yang lainnya selama ikut hadir tapi tidak ikut bermain golf.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jatim, Sinarto, S.Kar, MM dalam amanat yang disampaikan Ansori, SE, MM Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim pada FGD Usaha Jasa Pariwisata Sub Jenis Usaha Lapangan Golf di Taman Dayu Golf & Resort, Senin (29/3/2021).

“Golf sebagai olahraga yang dekat dengan kesan elegan dan eksklusif menawarkan pengalaman bermain yang indah dan menyejukkan. keunikan topografi tiaptiap lapangan menjadikan olahraga golf selalu berhasil membantu para pemainnya melepas stres. Meski tidak memiliki ketentuan khusus

Narasumber dan peserta FGD melakukan interaksi dialog

dalam lapangan, golf tetap punya standar yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Sesuai dengan lampiran peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Usaha Lapangan Golf adalah termasuk 1 (satu) dari 19 (sembilan belas) Sub Jenis Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, sehingga perlu dilakukan upaya agar dapat terintegrasi dengan bidang usaha pariwisata lainnya.

Kementerian pariwisata sedang menggalakkan pariwisata sehat di tengah pandemi, salah satunya adalah olah raga golf yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 22 maret 2021 berupa Event Internasional Batam Golf.

Championship 2021 Se-

ries Pertama yang dibuka oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 tempat, yaitu lapangan golf Tering Bay dan lapangan golf Palm Springs serta sukses mendatangkan 256 golfer.

Saat ini Batam sedang bersiap-siap untuk agenda series ke dua yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2021.

“Harapan kami, melalui FGD ini akan tercipta interaksi positif dan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah provinsi jawa timur, pgi, pengusaha lapangan golf dan BPW di Jawa Timur sehingga dapat memajukan pariwisata bidang golf di Jawa Timur,” ujar Kadisbudpar Jatim. (zah)

Peringati Hari Tuberkolosis Sedunia

Peran Muhammadiyah dalam Menyelamatkan Bangsa Dari Tuberkulosis WHO menetapkan tanggal 24 Maret sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Peringatan ini ditujukan kepada seluruh penduduk dunia untuk mengingatkan kembali dan membangun kesadaran bahwa selain wabah pandemi covid-19 yang belum berakhir, ada masalah kesehatan yang belum dituntaskan yaitu wabah penyakit Tuberkulosis.

WHO menekankan pentingnya menyusun strategi baru dalam hal penemuan kasus baru, investigasi kontak, pengobatan, monitoring evaluasi pengobatan, pencatatan, dan promosi kesehatan.

Tahukah Anda, mengapa 24 Maret ditetapkan sebagai Hari TBC sedunia?

Awalnya, 24 Maret 1882, Seorang doctor bernama Dr. Robert Koch telah berhasil menemukan penyebab dari penyakit Tuberkulosis, yakni Mycobacterium tuberculosis.

Pada saat itu, wabah TBC sedang menyebar di Eropa dan Amerika, yang menyebabkan kematian satu dari tujuh orang. Untuk mengenang jasanya inilah, tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai hari tuberkulosis sedunia.

Menurut laporan WHO tahun 2018, peringkat Indonesia naik

menjadi ranking kedua sebagai negara dengan beban penyakit Tuberkulosis tertinggi di dunia, dengan insidensi sebesar 316 per 100.000 penduduk atau diperkirakan sebesar 845.000 kasus, dengan angka kematian akibat TBC sebesar 35 per 100.000 penduduk atau sekitar 93.000 orang meninggal akibat TBC pada tahun 2018.

Dari 845.000 kasus TBC di Indonesia, 24.000 kasus diantaranya mengalami Resisten Obat (TBC RO) atau kebal terhadap obat anti-TBC standar.

Pada tahun 2019 sebanyak 11.463 pasien telah terkonfirmasi laboratorium yang resisten terhadap Rifampicin bahkan beberapa Obat TBC (MDR/RRTB). Sayangnya hanya sekitar 49% dari pasien TBC-RO yang sudah memulai pengobatan. Artinya masih ada sekitar 12.000 pasien TBC-RO belum mendapatkan pengobatan yang berpotensi menjadi sumber penularan di masyarakat dan meningkatkan angka kematian.

Berangkat dari masalah kesehatan Nasional yang belum terselesaikan ini, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat dukungan penuh dana dari USAID (United States Agency

Edisi 396 T ahun XIX – Minggu I April 2021 Tahun

for International Development) baik dalam hal pengelolaan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan persiapan sarana prasarana termasuk penyediaan TCM (Tes Cepat Molekuler) serta alat kesehatan lainnya dari USAID. Sementara untuk proses pengobatan, penyediaan obat dan catrige untuk TCM, RS bekerjasama dgn Dinas Kesahatan setempat. MPKU PP Muhammadiyah memilih dr. Pitut Aprilia Savitri, M.KK sebagai direktur proyek untuk membentuk enam Rumah Sakit Muhammadiyah terpilih sebagai Rumah Sakit swasta untuk rujukan layanan TBC Resisten Obat (RO) melalui program Mentari TB, salah satunya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dengan Emi Yuliana Ulya, M.Kes sebagai Technical Officer yang ditargetkan membuka layanan “Klinik TB-RO” mulai Juli 2021.

Oleh karena itu, dengan kerjasama yg baik antara MPKU PP Muhammadiyah, USAID dan Kementrian Kesehatan serta jajaran nya diharapkan tujuan MPKU PP Muhammadiyah dapat ikut berperan aktif dalam penanganan dan penyembuhan pasien TBC-RO di Indonesia sehingga eliminasi penyakit Tu-

dr. Hj. Umi Aliyah, M.Kes (Direktur RSM Lamongan), dr. H. Ganis Tjahjono, Sp.P dan Jajaran Karyawan RSM Lamongan serta dr. Taufik Hidayat (Kepala Dinas Lamongan) dalam acara Talk Show Ig Live Acara Hari Tuberkulosis

berkulosis thn 2030 di Indonesia dapat tercapai.

Dihari tuberkulosis, RS Muhammadiyah Lamongan juga berperan aktif untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat Lamongan dan sekitarnya melalui beberapa kegiatan seperti penyuluhan dengan narasumber dr. Akbar Ra-

syid Ibrahim, talkshow di radio prameswara lamongan dengan narasumber dr. M. Fahmi Nuur Fauzan, dan talkshow Instagram live dengan narasumber dr. H. Ganis Tjahyono, SpP dan dr. Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan bisa me-

nyadarkan masyarakat agar tidak meremehkan penyakit tuberkulosis dan berperan aktif untuk memeriksakan diri ke RS Muhammadiyah Lamongan jika mengeluhkan batuk lama.

(Penulis : dr. Mohammad Fahmi Nuur Fauzan - General Practitioner (GP) Mentari TB RS Muhammadiyah Lamongan)

SAMBUNGAN

Hal - 15 LARANGAN MUDIK........

Muhammad Syidik. Ia berharap ada kejutan dari pemerintah.

“Harapan kita ada kejutan untuk bus operator, mudah-mudahan diperbolehkan (mudik 2021) dengan prokes ketat,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, pihaknya masih menunggu edaran resmi dari Kementerian Perhubungan terkait larangan mudik 2021. Sejak pandemi Covid-19 ini, Bus Sudiro Tungga Jaya mengalami penurunan 40 hingga 50 persen.

“Kalau dari saya pribadi menunggu surat edaran resmi dari pemerintah seperti apa. Karena terus terang sejak pandemi ada penurunan 40 sampai 50 persen. Tapi selama ini Alhamdulillah tidak ada pengurangan karyawan,” papar Agus.

Agus yang memiliki 900 karyawan dengan 120 armada

dari Halaman 1 bus tersebar di berbagai keresidenan Jatim dan Jateng tetap berharap ada kelonggaran dari pemerintah terkait mudik.

“Total driver, kondektur dan kenek serta staf kantor ada kurang lebih 900 karyawan, di keresidenan Madiun, Surakarta, Yogyakarta, Pati, Purwodadi, dan pusatnya di Maospati. Kita berharap ada kejutan kelonggaran bisa mudik,” pungkasnya.

“Pastilah ini jadi kabar buruk,” kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan saat dihubungi, Jumat (26/3).

Mudik dilarang menurutnya tak hanya akan berdampak bagi perusahaan otobus tapi juga industri lainnya yang terkait.

“Jangan aspek bisnis yang ditanyakan ke kami tapi aspek psikologis yang terkait dengan industri transportasi,

PP MUHAMMADIYAH TERBITKAN...... sasi,” bunyi edaran tersebut, Senin (29/3/2021).

Salah satu poin dalam edaran itu mengatur mengenai pelaksanaan Salat Tarawih agar dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing bila di sekitar tempat tinggalnya ada penularan Covid-19.

“Salat berjamaah, baik salat fardu (termasuk salat Jumat) maupun salat qiyam Ramadan (tarawih), tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindarkan diri dari penularan virus corona,” bunyi edaran tersebut.

Meski demikian, Muhammadiyah juga memperbolehkan umat Islam untuk melaksanakan Salat Tarawih secara berjamaah di masjid asalkan di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19.

Kendati begitu, salat berjamaah di masjid juga harus memperhatikan pelbagai protokol kesehatan dan pembatasan yang ketat bagi para jamaah. Salah satunya dengan menerapkan saf berjarak, salat memakai masker, jamaah salat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid dengan pembatasan kuantitas/jumlah jamaah maksimal 30%.

“Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit komorbid tidak dianjurkan mengikuti kegiatan berjamaah di masjid, musala atau langgar,” bunyi edaran tersebut.

Selain itu, edaran tersebut juga mengatur bahwa kegiatan buka bersama atau takjilan, sahur bersama, itikaf atau kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak dianjurkan.

Sedangkan untuk kajian atau pengajian seperti kuliah subuh atau ceramah tarawih dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu.

Hal itu bertujuan agar tidak terlalu panjang dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Kegiatan syiar anakanak seperti tarawih berjamaah, takjilan, maupun takbiran keliling tidak dianjurkan. Pengajian atau kegiatan syiar lainnya seperti lomba keagamaan untuk anak-anak dapat dilakukan secara daring,” bunyi edaran tersebut.

Di sisi lain, Muhammadiyah juga menegaskan puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Orang yang terkonfirmasi positif Covid19, baik yang bergejala maupun tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) masuk dalam kategori tak diwajibkan berpuasa.

“Mereka mendapat rukhsah meninggalkan puasa Ramadan dan wajib menggantinya setelah Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat,” bunyi edaran tersebut.

Sementara bagi para tenaga medis yang bertugas menangani

MULAI 1 APRIL..........

Tulungagung, Kediri, Kertosono dan Nganjuk,” kata Ixfan.

Menurutnya, untuk menggunakan layanan pemeriksaan GeNose C19, calon penumpang dilarang merokok, makan, dan minum (kecuali air putih) selama 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada saat pelaksanaan calon penumpang diminta untuk meniup kantong hingga penuh dan mengikuti arahan dari petugas atau petunjuk yang ada di lokasi pemeriksaan.

Di samping itu, KAI Daop 7 Madiun juga masih menyediakan rapid test antigen seharga Rp105.000 di Stasiun Madiun, Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono dan Tulungagung.

bagaimana dengan kru, bagaimana dengan yang terkait di industri ini, rumah makan, tempat oleh-oleh, SPBU karyawannya, terus toko sparepart dan segala macam itu kan terimbas semua. Artinya kan ekonomi mikro stag (mandek) lagi,” jelasnya.

Pihaknya menyayangkan pemerintah tidak mengajak berbicara pelaku usaha dalam hal ini operator bus. Dengan duduk bersama, menurutnya pemerintah bisa meminta pendapat pengusaha bus terkait kebijakan larangan mudik.

“Jadi kan pemerintah bisa kasih tahu kami ‘hei pelaku usaha ini kalau skenario A begini bagaimana dengan kalian? kalau skenario B begini bagaimana kesiapan kalian?’ kan gitu sebenarnya,” tambah Kurnia.

Pihaknya juga mengingatkan pemerintah akan munculnya angkudari Halaman 1 Covid-19, Muhammadiyah menyatakan, bisa meninggalkan puasa dengan ketentuan menggantinya setelah Ramadhan.

Selain itu, edaran tersebut juga menyatakan, bahwa vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan ibadah puasanya.

Sebab, vaksin yang disuntikkan tidak melalui mulut atau rongga tubuh terbuka dan tidak bersifat zat makanan yang mengenyangkan.

“Adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan atau minum,” bunyi edaran tersebut.

Mengenai Salat Idulfitri, Muhammadiyah menganjurkan dilakukan di rumah bila di sekitar tempat tinggalnya terjadi penularan Covid-19.

Sementara bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19, salat Idulfitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dalam jumlah jamaah terbatas.

“Dan dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan, yaitu, salat dengan saf berjarak; salat menggunakan masker; dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau terpisah dalam kelompok kecil,” pungkas edaran tersebut. (ist) dari Halaman 1

Setiap pelanggan KA Jarak Jauh harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, memakai masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut.

Para pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung selama perjalanan. Bagi pelanggan KA yang perjalanannya kurang dari 2 jam tidak diperkenankan untuk makan dan minum, terkecuali bagi individu yang wajib mengkon-

sumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Ixfan menambahkan, guna mencegah penyebaran Covid19, setiap pelanggan KA wajib untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“KAI berkomitmen menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat di stasiun maupun selama dalam perjalanan serta mendukung upaya pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 pada transportasi kereta api,” pungkasnya. (jum)

tan ilegal imbas mudik dilarang.

Menurut Kurnia, larangan mudik oleh pemerintah justru bisa menyebabkan maraknya angkutan penumpang ilegal alias angkutan gelap. Hal itu justru berbahaya jika terjadi di tengah upaya pengendalian virus Corona (Covid-19). Sebab, mereka sulit untuk diawasi.

“Itu terbukti (Lebaran) 2020 mereka menggunakan apapun, dengan kendaraan kecil, travel, segala macam blusuk-blusuk lewat jalan tikus

itu dilakukan,” kata Kurnia.

“Masyarakat menggunakan angkutan yang tidak berizin, kendaraan pribadi yang menjadi angkutan umum itu tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah,” sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa penyedia angkutan gelap ini memasarkan jasanya secara online, misalnya saja melalui jejaring media sosial (medsos).

“Masif kok mereka jualan by online, lewat medsos segala macam itu masif dan tidak bisa diapa-apakan oleh

dari Halaman 1

NAJWA SHIHAB.........

Sulawesi Selatan, 16 September 1977 itu.

Hal ini membuat Najwa Shihab mengaku memiliki banyak pilihan, karena memiliki banyak teman. “Jadi kalau lebih banyak temen, lebih banyak kenal angkatan, lebih banyak pilihan kan,” sambung Najwa Shihab.

Diketahui bahwa, hingga kini Najwa Shihab menjadi idola banyak orang. Kini sosok Najwa Shihab dikenal sebagai jurnalis sekaligus pembaca acara Mata Najwa Trans7.

Dalam acara tersebut, Najwa Shihab kerap bertindak kritis dan cerdas dalam mengulik dan mengusut suatu fenomena yang sedang dibahas.

Najwa adalah alumni Fakultas Hukum UI angkatan 1996. Merintis karier di RCTI, tahun 2001 ia memilih bergabung dengan Metro TV karena stasiun TV itu dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap dunia jurnalistik.

Ternyata pilihannya tidak salah. Namanya langsung mencuat ketika membawakan acara “Mata Najwa”.

Kemahiran dalam mengolah materi yang disampaikan dalam program acara tersebut, menjadi modalnya.

Banyak narasumber yang

dibuat panas dingin karena pertanyaan Najwa Shihab yang menohok. Sebaliknya, penonton malah senang dengan suasana seperti ini.

Pada bulan Agustus 2017, melalui episode Catatan tanpa Titik, ia secara resmi mengundurkan diri dari MetroTV yang telah membesarkan namanya.

Dan pada 10 Januari 2018, Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans7 dengan tetap menempati slot yang sama seperti sewaktu di Metro TV, yakni hari Rabu pukul 20:00 WIB. Pada tahun 2018, setelah berkecimpung menjadi jurnalis selama 9 tahun, Najwa Shihab mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan berita dan media omni-channel yang menciptakan dan mengelola beberapa jenis konten.

Menuai sukses sebagai pembawa acara, kehidupan pribadi perempuan yang akrab disapa Nana justru jarang terekspos. Ia jarang bicara soal kehidupan rumah tangganya, sehingga membuat publik penasaran akan hal ini.

Namun akhirnya, kehidupan rumah tangga Nana terungkap juga. Tentang kisah cinta dengan sang suami, Ibrahim Sjarief Assegaf.

Nana blak-balakan tentang hal itu saat menjadi bintang tamu dalam acara Hitam Putih pada awal tahun 2018 silam.

“Ketemu di kampus karena Nana kebetulan ikut pertukaran pelajar, keluarga kita juga sama-sama kenal dan saya baru pulang magang dari Amerika terus orang tua saya suruh ketemu Nana,” kata Ibrahim pada Deddy Corbuzier.

Sejak pertemuan itulah akhirnya Nana dan Ibrahim makin klop dan merasa cocok.

Tak hanya itu, menurut Ibrahim yang membuat dirinya lulus kuliah justru adalah Nana.

Ia diancam oleh ayah sang pujaan hati, “Kalau kamu serius mau kawin kamu harus lulus dulu,” kata Ibrahim saat menirukan perkataan ayah Nana, Quraish Shihab.

Berkat ancaman itulah Ibrahim berhasil lulus kuliah dan menikahi istrinya.

Nana menikah dengan Ibrahim tahun 1997, saat itu usia Nana baru 20 tahun, sedangkan Ibrahim 26 tahun.

Kini, Nana dan Ibrahim telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Izzat Ibrahim (20). Sebenarnya, Izzat memiliki adik bernama Namia, namun meninggal empat jam setelah dilahirkan. (ist) dari Halaman 1

KISAH RANGGA............ berhenti akibat pandemi covid-19. Ia kemudian berinisiatif untuk membantu sang ibu untuk berjualan kue.

“Ibu membuat kue donat dan aneka kue kering. Saya bantu menjualkan keliling, dengan naik sepeda saya,” kata Rangga bercerita.

Setiap hari, ia memulai rutenya jualan donat di Taman Bungkul, kemudian terus mengkayuh sepeda untuk berjualan hingga ke kawasan Kedungsari Kota Surabaya.

Ia berangkat sekitar pukul 07.00 pagi kemudian keliling berjualan donat. Siang hari ia sempatkan pulang kembali ke rumah untuk istirahat dan mengambil donat lagi untuk dijual keliling hingga sore hari.

Perbiji, donat dagangan Rangga ini dihargai Rp 2.500.

Sedangkan untuk kue kering, satu kotaknya dijual dengan harga Rp 10.000.

Jika dagangannya laku semua, Rangga bisa mendapatkan uang sebesar Rp 400 ribu dalam sehari. Namun jika sepi biasanya ia hanya membawa pulang uang sebesar Rp 200 ribu atau kadang kurang dari itu.

Semua hasil jualan donat

pemerintah. Nah ini kan kita sayangkan,” sebut Kurnia.

Jika dalam rangka mudik yang dilarang oleh pemerintah adalah pergerakan orangnya, bukan kendaraannya maka pemerintah diminta untuk tegas memastikan tidak ada pergerakan pemudik.

“Kalau pergerakan masyarakatnya semuanya tutup, pastikan penegakan hukum dan pengawasan di jalan tegas. Jadi semua masyarakat tidak ada yang boleh keluar kota sama sekali, jalan itu harus kosong, baik jalan provinsi maupun jalan tol,” pungkasnya. (yus)

itu ia serahkan pada ibunya.

Ia ingin membantu orang tua yang memang kesulitan ekonomi terutama di masa pandemi covid-19 ini.

“Uangnya saya kasih ke ibu semua. Untuk bayar koskosan, bayar listrik, dan untuk belanja. Saya ya ambil sedikit untuk jajan di jalan,” ucapnya.

Bocah yang bercita-cita jadi polisi ini menyebutkan bahwa ia ingin ke depan bisa lebih maju. Dan ia juga ingin agar pandemi segera berakhir sehingga ia bisa sekolah lagi dengan teman-teman.

Usai berbincang-bincang dengan Rangga, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi apa yang telah dilakukan Rangga untuk keluarga. Ada semangat dan kerja keras yang diajarkan dari sosok Rangga dalam membantu kedua orang tua yang tengah kesulitan.

“Kerja keras, menjadi referensi yang diberikan oleh seorang Rangga untuk bisa memberi kontribusi pada keluarga. Meskipun anak anak ini belum boleh bekerja dan harus fokus belajar, namun kegigihan Rangga ini patut untuk kita apresiasi bersama,” kata Khofifah.

Gubernur Khofifah kemudian memborong seluruh dagangan Rangga. Ia juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 2 juta untuk tabungan Rangga.

Selain itu, Khofifah juga meminta agar Rangga mengirimkan dagangannya setiap hari ke Gedung Negara Grahadi senilai Rp 200 ribu.

Gubernur bahkan memberikan peralatan keranjang khusus untuk Rangga mengirim dagangan ke Grahadi.

“Terus belajar. Terus semangat. Jika tekun belajar dan ulet berdagang Insya Allah Rangga bisa sukses dan jika Allah mengizinkan siapa tahu Rangga bisa punya toko sendiri, dan nanti Rangga juga bisa dibantu kakaknya untuk berjualan donat secara online,” kata Khofifah.

Ia berpesan pada Rangga, meski rajin membantu orang tua, namun ia tak boleh lengah untuk tetap semangat belajar. Gubernur Khofifah meminta Rangga untuk membagi waktunya kapan belajar dan kapan membantu orang tua. Karena di usia Rangga saat ini, tetap nomor satu yang menjadi prioritas adalah pendidikan.(hms)

Hal - 16 Edisi 396 T ahun XIX – Minggu I April 2021 Tahun

Ketua DPRD Jatim Dukung Program Kerja BKKBN Jatim Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, mendukung Program Kerja Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikatakan Kusnadi saat mengunjungi kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur yang diterima Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso, di ruang kerjanya,

gram-Program BKKBN Jatim.

“BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang melakukan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagaimana penugasan dan amanah yang beliau peroleh dapat disinergikan dengan program-progam yang dilakukan oleh DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka da-

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, saat mengunjungi kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur dan diterima Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sukaryo Teguh Santoso, di ruang kerjanya, Jumat (26/3/2021).

Jumat (26/3/2021).

Usai pertemuan, Kusnadi menerangkan dalam kunjungan kerja di BKKBN Jatim untuk bersinergi dan mendukung pro-

lam konteks ini kita perlu berdiskusi, apalagi kemudian satu diantara penugasan bagaimana cara menurunkan tingkat stunting di seluruh Indo-

nesia,” ujar Kusnadi.

“BKKBN membentuk kampung KB, kemudian pemerintah provinsi Jawa Timur juga memberikan dukungan kepada rancangan rancangan program itu, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan pemerintah Indonesia bisa tercapai,” ujar Kusnadi.

Terkait Pendataan Keluarga (PK) yang diselenggarakan pada tanggal 1 April hingga 30 Mei 2021, Kusnadi menerangkan pihaknya telah mengimbau kepada seluruh masyarakat melalui mediamedia yang ada supaya masyarakat dapat mendukung kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BKKBN. “Pendataan Keluarga dilakukan agar kita tahu persis bagaimana kondisi dari masyarakat sendiri, baik dari posisi kependudukan, ekonomi, maupun sisi kesehatan mengingat kita dalam kondisi pandemi seperti ini,” pungkas Kusnadi.

Sementara Teguh panggilan akrab Kaper BKKBN Jatim, mengucapkan terimakasih atas kedatangan Ketua DPRD Jatim.

“Terimakasih atas dukungan dari pihak DPRD Jatim, semoga sinergisitas antara lembaga yang dipimpin pak Kusnadi dengan kita berjalan lancar,” pungkas Teguh. (yd)

Keputusan Pemerintah Impor Beras Dinilai tak Rasional

tahun 2021 diproyeksikan mencapai 902,401 ton. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan beras di Jatim masih sangat memenuhi bahkan surplus. (yd)

Ulama Se-Madura Minta Tempat Hiburan Ditutup Selama Ramadhan

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak saat menemui dan bersilahturahmi bersama ulama se Madura di ruang Banmus DPRD Jatim.

Memasuki bulan ramadhan, ulama dan kiai se-Madura yang tergabung dalam wadah Asosiasi Ulama Madura (AUMA) melakukan silaturrahim ke pimpinan DPRD Jatim.

Mereka berpesan kepada wakil rakyat itu agar kondusifitas masyarakat dijaga selama ramadhan, terutama agar tempat hiburan malam ditutup.

Dewan Pembina AUMA,

H Ali Badri mengatakan bahwa silaturrahim dengan wakil rakyat Jatim adalah bagian dari keprihatinan ulama terkait situasi saat ini untuk disampaikan dan diperjuangkan oleh DPRD Jatim.

Diantara harapan ulama Madura, lanjut Ali Badri adalah mereka meminta supaya memasuki puasa ramadhan jangan sampai ada tempat-tempat maksiat seperti hiburan

Anik Maslacah tentang Bahan Pangan Impor

Harga Lebih Murah Daripada Dalam Negeri Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa.

Pemerintah pusat diminta segera melakukan evaluasi terhadap keputusan melakukan impor barang-barang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengambil contoh keputusan pemerintah mengimpor beras. Keputusan tersebut sangat membingungkan, mengingat di Provinsi Jatim stok beras masih sangat mencukupi,” kata Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (25/3/2021).

Keputusan pemerintah mendatangkan beras impor, lanjut politisi asal Sampang Madura dinilai sangat tidak rasional. “Jatim memasuki musim panen dan stoknya surplus,” dalih Aliyadi Mustofa.

Bahkan pihaknya mendapatkan laporan di Banyuwangi terdapat 3 ribu ton beras impor asal Vietnam yang masih ngendon di gudang Bulog setempat.

Namun Aliyadi mengaku tak bisa berbuat apa-apa.

“Mau diapakan lagi. Be-

rasnya memang sudah datang. Jelas sekali Jatim tak membutuhkan beras impor.

Solusinya ya pemerintah harus mengevaluasi lagi keputusan untuk melakukan impor barang-barang termasuk impor beras,” kata politisi asal PKB ini.

Di gudang beras Bulog Ketapang II Kabupaten Banyuwangi, kata Aliyadi ditemukan 3000 ribu ton beras asal Vietnam yang ngendon. Beras tersebut merupakan hasil impor di tahun 2018 silam yang sejatinya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia Timur.

Kedatangan beras impor dari Vietnam tersebut diangkut oleh kapal berbendera Vietnam MV Vinaship Diamond. Jatim sendiri tak membutuhkan beras-beras tersebut, mengingat berdasarkan data BPS hingga akhir tahun 2020 lalu produksi beras di Jatim mencapai 10,02 juta ton.

Sementara berdasarkan data terakhir hasil panen Jatim selama kuartal pertama

Wakil ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslacah, S.Pd, M.Si.

Terkait impor beras, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslacah, S.Pd, M.Si mengungkapkan, sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan impor pangan.

Menurut politisi PKB ini pada hakikatnya Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Namun kenyataannya masih banyak bahan pangan di Nusantara yang bersumber dari luar negeri.

Anik menambahkan, hal itu terjadi karena berbagai polemik.

Salah satunya adalah harga bahan pangan impor yang lebih murah daripada harga bahan pangan dalam negeri.

“Alasannya, misalnya pada produksi beras, beras yang dikelola secara tradisional butuh waktu sekitar 3 bu-

lan agar panen. Dibutuhkan pula lahan luas, dan biaya yang lebih besar, serta waktu yang tidak sebentar,” tutur mantan Ketua Komisi B ini.

“Kebalikannya, pengelolaan pertanian modern di luar negeri bisa menghasilkan panen hingga 2 kali lipat dalam 3 bulan serta tidak membutuhkan lahan yang luas.

Bahkan atap rumah bisa dijadikan lahan sawah. Hal itu otomatis berpengaruh pada harga beras yang lebih murah di luar negeri,” sambung Anik.

“Yang kedua, generasi milenial (SDM) sekarang lebih memilih dunia kerja daripada mengaplikasikan keilmuan tentang pertanian. Sementara di masyarakat umum juga menjadi penyebab masalah penguatan pangan. Hal itu terjadi karena belum adanya kejelasan soal kesejahteraan kehidupan para petani,” lanjutnya.

“Untuk mengurangi impor, salah satu caranya adalah dengan melakukan pengembangan pendidikan vokasi tingkat sekolah SMK kejuruan hingga bangku kuliah. Selaras dengan harapan kepala Dinas Pendidikan Jatim, yakni memperbanyak SMK di bandingkan sekolah umum, terutama yang konsentrasi pendidikannya di program penguatan

pangan,” tambahnya.

“Pemerintah juga harus mengintervensi sekolah SMK pertanian, SMK peternakan, atau SMK perikanan minimal ada 1 sekolah di setiap kabupaten kota supaya ilmu yang didapat bisa diaplikasikan di masyarakat. Tentu dengan support sarana dan prasarana dari pemerintah,” harapnya.

Anik menjelaskan lebih jauh, sudah saatnya Indonesia melakukan inovasi. Hal tersebut diucapkan Anik Maslachah usai meninjau penanaman kentang di Nganjuk. Anik berharap adanya peningkatan kompetensi pada SDM, hingga nantinya membuat Indonesia, khususnya Jawa Timur, mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor.

Anik menegaskan, selama petani atau peternak masih mempergunakan cara tradisional, ketergantungan pada bahan pangan impor akan sulit diatasi. Sebab, harga yang ditawarkan cukup bersaing.

Selain itu, saat ini marak aplikasi e-commerce yang mampu melayani pembelian di luar negeri secara satuan dengan harga yang murah.

“Kalau para petani masih menggunakan metode tradisonal dapat dipastikan impor akan tetap berlangsung,” pungkasnya.(yd)

malam yang dibuka di Jatim.

“Ini adalah bagian dari tanggungjawab ulama untuk melaksanakan nahi mungkar (mencegah kemungkaran) khususnya di bulan yang disucikan oleh umat Islam yakni bulan ramadhan. Karena itu kami berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan seperti DPRD Jatim,” kata Ali Badri usai pertemuan dengan pimpinan DPRD Jatim di kantor DPRD Jatim, Senin (29/3/2021) sore.

Selain itu, kata tokoh masyarakat Madura ini, para ulama se Madura dan Tapal Kuda juga berharap penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara adil. Mengingat, masih banyak dijumpai kasus ketidakadilan terutama kepada sejumlah ulama.

“Tegakkan keadilan jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” jelas H Ali Badri menyimpulkan aspirasi yang disampaikan sejumlah ulama Madura dan Tapal Kuda.

Sementara itu Ketua DPRD Jatim Kusnadi didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, menjelaskan bahwa aspirasi dan pemikiran dari para ulama Madura terkait kondisi bangsa dan mayarakat Jatim ini patut diapresiasi karena disampaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. “Kalau ada hal-hal teknis yang bisa ditindaklanjuti DPRD Jatim sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, ya segera kita tindaklanjuti,” kata politisi asal PDI Perjuangan.

Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota di Jatim maupun Pemprov Jatim bisa melaksanakan amanah para ulama di Jatim agar selama bulan ramadhan, tempattempat maksiat baik legal maupun ilegal supaya ditutup untuk menghormati orang yang berpuasa.

“Sebagai ketua DPRD Jatim saya memohon kepada pemerintah baik kabupaten/ kota maupun provinsi untuk bisa menganjurkan atau memerintahkan supaya tutup sementara tempat-tempat maksiat yang sudah mendapatkan ijin. Sedangkan yang ilegal supaya ditertibkan agar masyarakat Jatim yang sedang menjalankan puasa bisa melaksanakan dengan baik,” pungkas Kusnadi. (yd)