Jatim Pos Edisi 403

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Edisi 403 T ahun XX – Minggu I Juni 2021 Tahun

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Jatim Diprediksi Berpotensi Gempa dan Tsunami Chacha Frederica

Mualaf Meski Orang Tua Pendeta Meski menimbulkan perdebataan dan pertentangan, tapi terbukti bahwa persoalan agama dan keyakinan tak bisa dipaksakan, bahkan oleh orangtua yang taat agama sekalipun.

Beberapa artis bahkan memilih menjadi mualaf meski orang tua mereka adalah seorang pendeta. Salah satunya adalah artis cantik Chacha Frederica. Meski dibesarkan dalam dua ajaran agama Chacha rupanya mempelajari agama Islam dan Kristen sejak kecil.

Karena kakeknya adalah seorang pendeta kebetulan keluarga aku kan dari background dua agama yang berbeda jadi kakek dari papa itu pendeta yang dari mama itu Islamnya kuat banget.

“Jadi aku belajar dua agama memang aku

Bersambung ke hal.. 15

Jakarta, Jatim Pos Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mempredikisi akan munculnya gempa dengan kekuatan 8,9 Magnitudo, dan Tsunami dengan tinggi 29 meter di Jawa Timur. Prediksi ini muncul setelah BMKG melakukan pemodelan matematika, untuk mengukur potensi besaran gempa dan ketinggian tsunami di wilayah tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam webminar bertajuk Kajian dan Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami di Jawa Timur, yang ditayangkan di Youtube, Jumat (28/5/2021).

“Berdasarkan sejarah dan data-data yang terekam sampai hari ini, kami menyusun simulasi dan pemodelan secara matematis potensi tsunami di Jawa Timur,” kata Dwikorita.

Dari hasil pemodelan itu ditemukan fakta mengenai tsunami bahwa di wilayah Jawa Timur. Potensi tinggi maksimum tsunami pada seluruh pesisir, ada di Kabupaten Trenggalek dengan kisaran 2629 meter. Sedangkan, untuk waktu tercepat, tercatat diangka 20-24 menit pada Kabupaten Blitar.

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tak Perlu Menunggu Juli 2021 Wali Kota Malang Sutiaji saat melakukan sidak terkait ujicoba pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Malang. Hanya saja secara resmi PTM belum digelar.

Jakarta, Jatim Pos Hingga kini 30 persen sekolah di Indonesia telah melaksanakan program pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Angka itu didapat berdasarkan survei yang digelar oleh Kemendikbudristek terkait persiapan sekolah di masa pandemi.

“Sekarang 30 persen dari sekolah di Indonesia. Perkiraan kita adalah 30 persen

dari sekolah di Indonesia, telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (31/5/2021).

Kendati demikian, Nadiem menegaskan bahwa PTM terbatas bukanlah hal yang baru di masa pandemi. Sebab, ia

mengungkap ada sekitar 20 persen sekolah yang sudah lebih dahulu melakukan PTM terbatas sejak Januari dan Februari 2021. “Ini bukan hal yang baru. Angka 20 persen ini sudah ada dari beberapa bulan. Sudah lumayan lama berjalan,” ujarnya.

Atas data tersebut, Nadiem mengingatkan bahwa hal ini menjadi harapan agar sekolah tatap muka terbatas dapat lebih dikembangkan dan diperluas ke depannya.

Angka tersebut, kata dia, juga menjadi penanda bahwa pembelajaran tatap muka terbatas sudah bukan hal yang baru dan bukan lagi tidak bisa dilakukan di masa pandemi.

“Jadi mohon dipahami, ini bukan hal yang baru. Dan angka ini harus terus naik, kecuali kalau ada peningkatan kasus di daerah mikronya sendiri atau di dalam sekolahnya senBersambung ke hal.. 15

Gubernur Khofifah

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Lebih lanjut dalam webminar-nya, Dwikorita menjelaskan mengenai peta distribusi gempa di Jawa Timur dalam periode 2008 hingga 2020. Tercatat ada ratusan titik gempa selama periode tersebut, yang ditandai dengan titik berwarna merah dan kuning.

Pada peta tersebut juga terlihat masih ada ruang kosong, yang merupakan zona bebas gempa sejak 2008. Menurut Dwikorita, ruang itu dinakaman

zona seismik gap, yang patut diwaspadai keberadaannya.

“Karena zona itu belum melepaskan energi sebagai gempa, energi masih tersimpan di sana. Artinya baru siap-siap akan melepaskan energi,” tuturnya.

Energi besar yang telah lama terpendam dan sewaktu-waktu bisa keluar secara bersamaan menjadi kekhawatiran besar BMKG. Takut jika guncangan besar itu bisa

memicu munculnya Tsunami di daerah Jawa Timur.

Berangkat dari kekhawatiran itu, BMKG memutuskan untuk membuat skenario yang ditujukan sebagai prediksi kemungkinan terjadinya tsunami. Mengukur berapa ketinggian gelombang, kapan waktu datangnya hingga berapa jarak masuknya.

“Sehingga kami melakukan pemetaan bahaya tsunaBersambung ke hal.. 15

Pemerintah Akhirnya Putuskan

Tak Berangkatkan Jemaah Haji 1442 H

Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Jakarta, Jatim Pos Pemerintah Indonesia akhirnya memastikan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Keputusan itu ditempuh

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan alasan demi kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah sebab masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” ujarnya dalam pernyataan pers melalui telekonferensi, Kamis (03/06/2021).

Menag menegaskan, keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam. Kemenag juga sudah melakukan pem bahasan dalam Rapat Kerja (Ra-

Bersambung ke hal.. 15

Launching Desa Wisata Nangkula Park Tulungagung Surabaya, Jatim Pos Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching Desa Wisata Nangkula Park yang berada di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyo-

langu Kabupaten Tulungagung, Sabtu (22/5) sore.

Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Khofifah yang didampingi

oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Divisi hubungan regional dan keberlanjutan PT HM Sampoerna Kukuh Dwi

Kristianto, Yayasan Rumah kita Sidoarjo Andrianus Muran, Kepala Desa Kendalbulur Anang Mustofa dan beberaBersambung ke hal.. 15

Gubernur Khofifah didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, melaunching Desa Wisata Nangkula Park di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

METROPOLIS

Hal - 2

Rangkaian HJKS ke 728

RSUD Dr. Soewandhie Gelar Operasi Bibir Sumbing

Klinik Bedah Plastik RSUD Dr. Soewandhie membuka pendaftaran untuk calon pasien bibir sumbing

Surabaya, Jatim Pos Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 728, Pemerintah Kota (Pemkot) Sura-

baya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), menggelar kegiatan pemeriksaan dan operasi bibir sumbing secara gratis. Kegiatan

ini berlangsung di Klinik Bedah Plastik RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya.

Kepala Bagian Humas Pemkot

Layanan Antar Obat Bagi Pasien Rawat Jalan

Surabaya, Jatim Pos Dukungan dari berbagai stakeholder dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, semakin kuat di Kota Pahlawan. Buktinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Coorparate Sosial Responsibility (CSR) dari PT MPM Honda berupa lima unit motor.

Lima unit motor tersebut, rencananya akan digunakan Dinas Kesehatan (Dinkes) mengantarkan obat bagi pasien rawat jalan yang berobat di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. Melalui program itu, diharapkan pasien rawat jalan tidak lagi perlu antre terlalu lama hingga menyebabkan kerumunan di lingkup rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, sebenarnya penyerahan lima unit kendaran roda dua tersebut, bersamaan dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, seusai upacara Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-728 kemarin, Senin (31/5/2021).

“Alhamdulillah kita mendapatkan CSR kendaraan untuk mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama bagi pasien rawat jalan,” kata Febria Rachmanita, Selasa (1/6/2021).

Feny-sapaan akrab Feb-

Dinkes kota Surabaya menerima CSR lima unit motor dari PT MPM

ria Rachaminta ini menceritakan, awal mula ide pengiriman obat ke rumah pasien rawat jalan muncul, ketika dirinya melihat pasien mengantre obat di instalasi farmasi RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. Tidak sedikit setiap harinya, pasien dari berbagai penyakit itu menunggu obat yang sedang dipersiapkan oleh petugas. Bahkan, dia juga kerap kali melihat pasien menunggu dengan kondisi dinilai cukup rentan.

“Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini, saya bercita-cita agar pasien rawat jalan setelah periksa langsung bisa pulang dan obatnya diantarkan petugas ke rumah masing-masing. Supaya dapat mencegah penularan penyakit,” ungkapnya.

Akhirnya, dia mulai mencari CSR yang memungkinkan dapat merealisasikan program itu. Seperti gayung

bersambut, Feny pun mendapati kabar gembira ketika PT MPM Honda bersedia mengambil peran membantu mewujudkan program pengiriman obat ke rumah pasien.

“Mereka mendukung kami karena PT MPM Honda juga ingin memberikan manfaat kepada warga Surabaya. Alhasil Honda menyumbangkan lima motor lengkap dengan kotak obatnya,” urai Feny.

Rencananya, setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan, Kadinkes Feny akan segera mengoperasikan kendaraan itu, dengan keliling mengantar obat ke rumah pasien rawat jalan.

Dia menyebut, untuk kriteria layanan antar obat, akan dibuatkan Standar Operasional (SOP) sehingga dapat diketahui pasien rawat jalan mana saja yang tergolong mendapat fasilitas pelayanan pengiriman obat itu.(bur/fred)

Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, bahwa kegiatan pemeriksaan dan operasi bibir sumbing gratis merupakan rangkaian dari peringatan HJKS ke 728.

Dengan tujuan, untuk membantu memperbaiki kualitas hidup pasien melalui penanganan operasi dan terapi lain secara paripurna.

“Rangkaian kegiatan ini dimulai sejak 27 Mei – 9 Juni 2021, dengan diawali screening, pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Sedangkan kegiatan operasi, dimulai pada 31 Mei sampai 8 Juni 2021,”

kata Febriadhitya di kantornya, Minggu (30/5/2021).

Febriadhitya menjelaskan, bahwa seluruh masyarakat diperbolehkan mengikuti layanan kesehatan ini. Tanpa terkecuali warga luar Kota Surabaya. Bahkan, Dinkes juga tidak membatasi jumlah peserta.

“Untuk sasarannya adalah pasien dengan celah bibir dan atau celah langit-langit. Kita juga tidak ada pembatasan kuota dan bebas biaya,” ungkap Febriadhitya.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti layanan kese-

hatan gratis ini, dapat langsung mendaftar melalui Klinik Bedah Plastik di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya.

Bahkan, Febriadhitya juga menyatakan, apabila setelah tanggal 9 Juni 2021 masih ada masyarakat yang berminat, Dinkes Surabaya tetap mempersilahkan untuk datang.

“Apabila masih ada yang berminat setelah tanggal 9 Juni 2021, kami tetap persilahkan datang ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang sama,” pungkasnya. (bur/fred)

DPRD Kabupaten Madiun Sahkan Tiga Raperda Non APBD

Madiun, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap tiga Raperda non APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020 dan 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (31/5/2021).

Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono dan dihadiri Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Sekda Kabupaten Madiun, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun serta para anggota DPRD Kabupaten Madiun dan sejumlah OPD terkait.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengatakan, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu diantaranya Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang pengolahan sampah, Raperda tentang penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum, dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Sebelum ditetapkan men jadi Perda definitif, masingmasing Panitia Khusus (Pansus) melaporkan hasil pembahasannya di hadapan para peserta sidang paripurna.

Pansus 1 yang membahas Raperda tentang pengolahan sampah disampaikan oleh Nurokhim dari Fraksi PKB, Pansus 2 yang membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 disampaikan oleh Mashudi dari Fraksi Golkar

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono (kanan) bersama Bupati Madiun, Ahmad Dawami (kiri) usai penandatangan naskah keputusan bersama atas tiga Raperda non APBD.

Nurani Sejahtera dan Pansus 3 yang membahas Raperda tentang penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum disampaikan oleh Hari Puryadi dari Fraksi Demokrat Bersatu.

“Pada intinya semua Fraksi DPRD merekomendasikan tiga Raperda non APBD Kabupaten Madiun untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Madiun yang definitif,” jelas Fery Sudarsono.

Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, bahwa tiga Raperda ini merupakan sesuatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi, seperti pengelolaan sampah dan air minum untuk perbaikan sistem agar penataan serta pengelolaan yang baik dan benar sehingga mampu menciptakan pelayanan yang maksimal terutama terhadap dampak lingkungan hidup.

“Jadi ketika ekonomi tumbuh harus diiringi dengan pengelolaan sampah yang baik dan tidak membawa dampak lingkungan. Perda ini, mengajak seluruh masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah tersebut,” jelasnya.

Sedangkan Perda ten-

tang air minum diantaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tentang pentingnya air bersih di masyarakat. Menurutnya, Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya dan kesediaan air bersih atau air minum yang dikonsumsi masyarakat. “Untuk itu butuh peraturan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pengadaan air tersebut,” terangnya.

Sementara terkait Perda tentang perubahan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 karena menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19, termasuk konstraksi ekonomi dan pendanaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. “Ini kita rubah agar menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dia katakan, usulan Tiga Raperda Perubahan Tahun Anggaran 20202021 ini sudah melalui tahapan secara sistematik dan pembahasan bersama badan legislatif dan eksekutif sebelum diputuskan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda yang definitif. (Adv/jum)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Banyuwangi: Joko Pamungkas, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

Hal - 3

MG I-SMART, Mobil Pintar Pertama Hadir di Kota Malang

Launching Mobil MG HS i-SMART di Outlet MG Sutoyo Malang.

Malang, Jatim Pos MG kembali mendefinisikan ulang ekspektasi para penggemarnya di Indonesia dengan meluncurkan MOBIL varian terbaru MG HS, yaitu Magnify.Diperkuat dengan MG Pilot-ADAS yang menjadikannya mobil otonom dan implementasi teknologi cerdas yang dinamakan MG iSMART, MG HS tipe tertinggi ini mampu memberikan solusi berkendara masa depan dan menjawab kebutuhan kaum urban masa kini.

Sekumpulan kecerdasan yang menjadi simbol keistimewaan baru pada MG HS

tipe Magnify ini terletak pada pengadopsian teknologi MG i-SMART. Implementasi teknologi cerdas yang meliputi Smart Drive, Smart Check, Smart Command, dan Smart Connect yang canggih ini mewujudkan kemajuan teknologi Internet of Things (IoT) yang begitu pesat serta memungkinkan penggunanya untuk selalu terhubung dengan kendaraannya setiap saat.

Seluruhnya disematkan guna memberikan kemudahan dan keselamatan yang prima bagi seluruh pengendara MG. “Teknologi memang

menjadi fokus terbesar MG di tahun ini, terlebih dengan kondisi yang terus mendorong setiap perusahaan untuk bertransformasi lebih pesat menjadi perusahaan teknologi, tidak terkecuali bagi manufaktur kendaraan seperti MG,” sambut Donald Rachmat, General Director MG Motor Indonesia dalam sesi konferensi pers dengan wartawan secara daring dari Jakarta, Rabu (02/06/2021).

Sebagai merek kendaraan kenamaan kelas dunia, keistimewaan MG terletak pada desainnya yang elegan, performa yang terbaik di ke-

lasnya, serta kelengkapan dari sisi teknologi yang akan terus menjadikan MG merek mobil yang semakin relevan bagi para penggemarnya yang tersebar dari benua Eropa hingga Asia dan Australia. Dengan diluncurkannya MG HS i-SMART hari ini, kami yakin penggemar MG di Indonesia akan terus bertumbuh.

MG HS i-SMART dihadirkan untuk merespons tingginya permintaan konsumen yang secara mutlak memberikan nilai lebih serta kemewahan ekstra pada SUV berbodi kekar ini. Sejumlah ciri khas MG HS seperti mesin turbo 1,5L, bucket seat dualtone berwarna merah-hitam berbalut Alcantara. leather, 64-color ambient lights, serta lima moda berkendara dengan tombol Super Sport yang menjadikan MG HS sebuah SUV yang powerful dan spesial yang kini kian diperkaya dengan hadirnya teknologi MG i-SMART yang akan semakin mendukung gaya hidup, kenyamanan, dan keamanan para pe-

ngendaranya untuk terus terhubung selama berkendara.

“Memasuki tahun kedua MG beroperasi di Indonesia, respons konsumen terasa semakin positif dan membuat kami semakin percaya diri.

Kebutuhan masyarakat untuk senantiasa terhubung serta keeratannya dengan teknologi yang kian besar memicu kami untuk menyegarkan MG HS dengan injeksi teknologi MG i-SMART dengan pengalaman berkendara otonom yang telah resmi diluncurkan secara serentak di seluruh penjuru Tanah Air hari ini,” ungkap Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia.

Menurut Fajar selaku Branch Manager MG daerah Malang, untuk Kota Malang tersendiri pihak MG telah menargertkan 20 unit penjualan setiap bulannya.

“Khusus untuk Malang target realistis MG itu penjualannya 20 unit tiap bulannya. Dan saya optimis karena mobil MG itu telah memiliki peminatnya tersendiri,” ucap Fajar saat dita-

nyakan oleh tim media saat launching MG di Malang.

Fajar juga menuturkan bahwa untuk perawatan mobil MG untuk warga Malang boleh langsung ke dealernya atau timnya bisa langsung mendatangai kediaman pemilik mobil.

Tujuannya untuk mempermudah konsumen secara langsung.

“Untuk warga Malang sendiri kalau mau perawatan mobil bisa langsung ke dealernya kita atau kita yang langsung datang kerumah (home service), untuk mempermudah dan gak ada biayanya bisa home service,” kata Fajar.

Dalam kesempatan peluncuran MG HS i-SMART ini juga ditawarkan layanan purna jual istimewa, yaitu gratis biaya perawatan hingga 100.000 km atau 5 tahun, termasuk jasa dan suku cadang, serta garansi selama 5 tahun tanpa batasan kilometer.

Untuk setiap SPK yang ditransaksikan di area pameran, yaitu di Central Park dari tanggal 2-6 Juni 2021, pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan exclusive gifts dari MG. (swan/yon)

Sumenep, Jatim Pos

cukup menjanjikan. Saat ini

Pembangunan Kawasan Industri Bupati Banyuwangi Nikmati Kuliner Resep Bung Karno Hasil Tembakau Sumenep Ngantor di Desa Bareng Warga

Banyuwangi, Jatim Pos Agenda berkantor di desa yang telah rutin dilakukan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sejak dilantik pada 26 Februari 2021 terus berlanjut. Kali ini di Desa Singolatren, Kecamatan Singojuruh, Rabu (2/6/2021).

Di sela-sela berkantor menuntaskan urusan warga, Ipuk memasak dan makan

sional kita sungguh luar biasa. Dan itu sudah direkam sejak dulu oleh Bung Karno dengan kesadaran bahwa kekayaan rempah kita bisa menghasilkan kuliner yang begitu beragam dan dapat menumbuhkan ekonomi rakyat,” ujar Ipuk.

“Kami akan perkenalkan kekayaan kuliner khas Mustika Rasa ini, juga beragam kuliner

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mencoba kuliner resep Bung Karno di Desa Singolatren, Kecamatan Singojuruh.

bareng resep masakan warisan Presiden pertama RI, Ir Sukarno (Bung Karno), yang terangkum dalam buku “Mustika Rasa”.

Ipuk bersama warga Desa Singolatren memasak dua resep warisan Bung Karno, yaitu sayur lodeh jantung pisang dan nasi jagung.

Sayur lodeh dan nasi jagung juga kerap disebut sebagai makanan favorit Bung Karno.

“Kekayaan kuliner tradi-

Banyuwangi lainnya. Kebetulan Juni ini ada Hari Lahir Pancasila di mana Bung Karno adalah perumusnya. Juga Juni ini kita kenal sebagai Bulan Bung Karno,” imbuhnya.

Resep masakan tersebut mengacu pada “Mustika Rasa”, buku setebal lebih dari 1.100 halaman yang mendokumentasikan resep berbagai masakan Nusantara. Penyusunan buku yang terbit tahun 1967 itu diinisiasi Pre-

siden Sukarno.

Untuk sayur lodeh jantung pisang, tampak sejumlah bahan tersedia. Ada jantung pisang, kelapa, daun belinjo, petai, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, lengkuas, salam, gula merah, dan terasi.

Adapun resep nasi jagung mengandalkan jagung pipilan yang diproses sedemikian rupa dengan metode dikukus.

Ipuk dan sejumlah warga pun memasak bersama. Ditemani Rita dan Sudarti, warga setempat yang dikenal lihai memasak. Mereka bertiga mencermati buku resep “Mustika Rasa” lalu memprosesnya menjadi masakan yang kemudian dinikmati bersama warga dengan ditemani minuman temulawak dan sinom.

“Kekayaan kuliner Indonesia ini harus terus kita jaga dan kembangkan untuk bisa mengembangkan ekonomi masyarakat,” papar Ipuk.

Rita, warga Desa Singolatren, mengatakan, baru tahu jika Bung Karno pernah mendokumentasikan beragam kekayaan kuliner tradisional dari berbagai daerah di Tanah Air. “Saya baru tahu, Alhamdulillah senang sekali bisa tahu dan mengenal resep-resep kuliner. Ini bisa menjadi inspirasi saya untuk menam-

bah jualan di warung,” ujar Rita yang mengelola warung di desanya.

Dia lantas bercerita pengalamannya memasak resep kuliner warisan Bung Karno.

“Ini jantung pisangnya harus dibakar, diambil kulitnya yang gosong lalu dipotongpotong. Ini saya ikuti panduan di buku resep Mustika Rasa,” kata Rita menceritakan pengalaman memasak sayur lodeh jantung pisang khas buku “Mustika Rasa”.

“Pisangnya harus jenis pisang kepok,” imbuh Rita.

Sudarti, warga lainnya, juga mengaku senang bisa memasak dari hasil dokumentasi resep kuliner tradisional yang diinisiasi Bung Karno.

“Ada resepnya, harus begini, misal tadi sayur lodehnya dijelaskan dari jenis pisangnya sampai bumbubumbunya,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, buku “Mustika Rasa” ini menginspirasinya untuk terus mengembangkan kuliner tradisional Banyuwangi, seperti rujak soto, nasi tempong, geseng entok, bagiak, dan sebagainya.

“Saya terinspirasi bagaimana menghadirkan panduan memasak yang detil seperti di buku Mustika Rasa. Ini bisa dikembangkan di warung-warung agar kualitas rasanya semakin mantap,” ujarnya. (*)

Demi meningkatkan per-

terdapat 16 industri yang ijin-

ekonomian masyarakat, Pe-

nya legal serta puluhan industri

merintah Kabupaten Sume-

yang ilegal,” terangnya, Kamis

nep, Jawa Timur akan mem-

(03/06/2021).

bangun kawasan industri

Untuk sumber dana pem-

hasil tembakau (IHT). Ren-

bangunan kawasan hasil in-

cana ini nantinya akan me-

dustri ini bersumber dari dana

wadahi para pelaku usaha

bagi hasil cukai hasil temba-

tembakau di Sumenep.

kau. Dimana dalam progresnya

Kepala Bidang (Kabid)

saat ini sampai tahapan pem-

Perindustrian Dinas Perin-

buatan studi kelayakan sebe-

dustrian dan Perdagangan

lum mengarah pada pemben-

Sumenep, Agus Eka Hariyadi

tukan dan pengembangan ka-

menjelaskan tujuan pemba-

wasan tersebut.

ngunan kawasan hasil indus-

Ia melanjutkan, dengan

tri tersebut adalah merang-

adanya sistem terpadu ini

kul, memberdayakan ma-

akan memudahkan bagi pi-

syarakat, kemudian membi-

haknya guna memonitoring

na industri tembakau ilegal.

industri tembakau. “Yang le-

“Pembangunan kawasan

bih penting, pastinya akan ba-

jndustri hasil tembakau sangat

nyak menyerap tenaga kerja

penting keberadaannya, me-

serta menambah pemasukan

ngingat potensi hasil tembakau

bagi negara,” ucapnya.

Petani tembakau di Kabupaten Sumenep

(dam)

Jatim II

Hal - 4

Gubernur Khof i f a h Ti n j a u Proses Bongkar Muat Ikan Hasil Tangkap di Mayangan Probolinggo

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkseima dengan ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Senin (24/5).

Probolinggo, Jatim Pos Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses bongkar muat ikan hasil tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Senin (24/5).

PPP Mayangan Probolinggo ini merupakan salah satu UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Pemprov Jatim. Makanya, Gubernur Khofifah ingin mengetahui tingkat utilitas dan maksimalisasi hasil ikan tangkap oleh para nelayan di tengah pandemi Covid-19.

Setibanya di PPP Mayangan Probolinggo, Gubernur Khofifah disambut Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Kepala PPP Mayangan Probolinggo. Gubernur juga menyempatkan

berdialog dengan para nelayan setempat dan kuli angkut dermaga yang ada di PPP Mayangan Probolinggo, utamanya seputar hasil tangkapan yang diperoleh sebelum dan setelah pandemi.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah bersama Wali Kota Probolinggo melakukan peninjauan dengan mengamati langsung dari dekat proses bongkar muat dari salah satu kapal yaitu KM Mutiara Cahaya I. Mulai dari ikan hasil tangkap diturunkan dari kapal, dipilah berdasarkan jenisnya, ditimbang, hingga kemudian dimasukkan ke dalam cold storage truck.

Sebagai informasi, pada Senin (24/5), pada proses bongkar muat ikan hasil tangkap tersebut terdapat 3 kapal dengan jumlah Kuli

angkut saat ini sebanyak 140 orang. Yang terdiri dari KM Sapurasa 50 orang, KM Sejahtera - IV 30 orang, KM Mutiara Cahaya - I 30 orang, dan kuli dermaga 30 orang.

Seusai melakukan peninjauan, Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim ini berharap adanya maksimalisasi utilitas atau daya guna pada PPP Mayangan dengan bersinergi bersama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemkot Probolinggo. Hal ini sejalan dengan ikhtiar Pemprov Jatim untuk terus melaksanakan program yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Jatim.

“Sektor perikanan termasuk tiga besar komoditas ekspor Jatim. Saat pandemi covid tetap bertahan. Nilai tukar nelayan juga positif. Dan

Pemkab Pamekasan Bakal Sulap 1.600 Orang Jadi Pengusaha WUB

Pamekasan, Jatim Pos Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur berencana akan melatih 1.600 orang untuk mengikuti pelatihan dalam program wira usaha baru (WUB) tahun 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Naker Pamekasan Supriyanto mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah pasti peserta WUB tahun 2021, lantaran anggaran belum bisa direalisasikan setelah adanya recofusing anggaran untuk penanganan covid-19. Namun, target peserta sama dengan tahun 2020 sebanyak 1.600 orang.

“Fiks-nya nunggu DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) selesai. Saat ini masih proses, setelah recofusing kemarin kan harus ada penyelesaian-penyelesaian, kita menunggu,” kata Supriyanto, Selasa (25/05/2021).

Dikatakan, rekrutmen peserta WUB dilakukan melalui fasilitator yang bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendelegasikan warganya menjadi peserta program prioritas Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tersebut.

Peserta yang mendaftar akan dilatih sesuai bidang usaha yang diambil, namun

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

peserta yang memilih pelatihan yang membutuhkan fasilitas untuk mendapatkan kualitas yang bagus akan dikirim kepada pabrik-pabrik tertentu guna memaksimalkan hasil dari program tersebut. Seperti pelatihan membuat sandal, sarung dan produksi lain yang minim di Pamekasan.

“Misalnya pelatihan membuat sandal, itu kan fasilitasnya kurang memadai di Pamekasan. Maka, kita kirim ke sentral industri sandal, sepatu dan lain-lain,” terangnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pamekasan ini, berharap masyarakat yang benar-benar ingin menjadi pengusaha untuk memanfaatkan program tersebut.

“Yang penting serius, kita akan fasilitasi untuk menjadi peserta WUB. Bagi peserta tahun 2020 untuk lebih semangat lagi. Karena pemkab telah memberikan fasilitas,

pelatihan dan modal. Tolong fasilitas ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” harap dia.

WUB merupakan salah program prioritas Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di bidang ekonomi dengan target menciptakan 10 ribu pengusaha baru selama lima tahun kepemimpinannya. Tentu, program tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pamekasan.

Selain memberikan pelatihan, Pemkab Pamekasan juga memberikan alat produksi melalui dana corporate sosial responsibility (CSR) serta menyediakan dana channeling dengan bunga 0 persen selama satu tahun khusus kepada peserta WUB tersebut.

“Sekali lagi, kita berharap agar masyarakat memanfaatkan program tersebut. Sebab, program ini untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi,” pungkasnya. (Adv/*)

yang sangat penting sektor perikanan ini padat karya.

Jadi ibaratnya kalau APBD digunakan untuk pembenahan di sini, perbaikan di sini, akan memberikan percepatan break event point dan manfaat yang besar bagi masyarakat,” urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Khofifah menambahkan, maksimalisasi utilitas PPP Mayangan ini penting karena di saat pandemi nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tumbuh positif di Jatim. Artinya sektor perikanan tetap tumbuh positif saat pandemi Covid. Hal ini juga senada yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bahwa dari NTN yang tumbuh positif, ditemukan bahwa ekspor atau permintaan pasar luar negeri terhadap ikan tangkap cukup tinggi.

Berdasarkan data BPS Jatim, NTN Jatim bulan Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021. Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih besar daripada indeks har-

ga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, beberapa langkah dalam hal maksimalisasi utilitas dapat dilakukan. Pertama, maksimalisasi dengan pengerukan dilakukan hingga breakwater. Hal ini untuk mengurangi dampak pendangkalan pada PPP Mayangan. Kedua, tambahan gedung untuk bongkar muat agar lebih representatif khususnya di saat hujan dan ketiga akses listrik yang lebih mencukupi khususnya saat bongkar muat.

“Kalau dulu kemungkinan terjadi pendangkalan 5 tahun sekali, sekarang rupanya pendangkalan 2 tahun sekali.

Karenanya, maksimalisasi kemungkinan kapal bisa merapat menjadi berkurang jika tidak dilakukan pengerukan sampai breakwater,” jelasnya.

Kedua, maksimalisasi utilitas ini bisa dilakukan pada penyediaan akses listrik. Ketiga, maksimalisasi bridging/menjembatani dan dilakukan beberapa perbaikan di lini kapal. Sehingga ketika merapat akan lebih aman dan mudah, dan dam paknya akses lebih murah.

“Maksimalisasi utilitas ini juga dapat dilakukan dengan menyediakan tempat yang lebih memberikan kekuatan dan ketahanan jika ada angin dengan kekuatan besar ke arah sini, di Probolinggo dikenal angin gending yang memiliki kekuatan cukup besar,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

“Saat ini Pemprov Jatim harus menyisir secara terus menerus dan lebih detail sektor apa saja, melalui item apa saja yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meneteskan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat Jatim,” lanjutnya.

Selain itu, di PPP Mayangan juga terdapat rencana perluasan sebelum breakwater.

Perluasan ini serupa dengan yang ada di Pelabuhan Paciran Lamongan. Perluasan menjadi penting termasuk di dalamnya adalah ketika air surut lalu terjadi pendangkalan.

Turut mendampingi pada peninjauan tersebut, antara lain Kepala Diskanla Jatim, Kepala Dishub Jatim, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemkot Probolinggo. (Adv/yus)

Bupati Lamongan Dukung Kemitraan

Internasional Hiroshima-Lamongan

Lamongan, Jatim Pos Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendukung penuh program kemitraan internasional antara siswa Hiroshima dan Lamongan sebagai bentuk investasi di bidang pendidikan.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Lamongan yang biasa disapa Pak Yes saat memberi sambutan acara HiroshimaLamongan Student Partnership Program bersama Kepala Sekolah Akifuchu Senior High School (AKF), Mr. Takahashi Makoto dan Mr. Kato Kenichi, Koordinator program kemitraan yang dilakukan secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan, Senin (24/5/2021).

Turut hadir Wabup Abdul Rouf, Plt Dispendik Lamongan Moh Nalikan dan Kepala Divisi Sekolah Menengah Pertama Chusnu Yuli Setyo.

Menurut Yes, ketika pemerintah menginvestasikan pendidikan terbaik untuk siswanya, itu berarti Lamongan telah berinvestasi untuk masa depan mereka yang cerah. “When we invest the best education for our students, it means we invest for their bright future. Investasi ini berhasil jika mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang baik, memiliki pekerjaan yang mulia dan menjadi pemimpin di masa depan,” tutur Yes. Dukungan penuh Yes terhadap program kemitraan internasional ini melihat berbagai peluang besar terhadap sumber daya yang dimilikinya.

Program Kemitraan Internasional Hiroshima-Lamongan Student Partnership Program bersama Kepala Sekolah Akifuchu Senior High School (AKF), Mr. Takahashi Makoto dan Mr. Kato Ken¼ichi, Koordinator program kemitraan yang dilakukan secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan.

Yes menuturkan, Kabupaten Lamongan memiliki 150 industri, salah satu diantaranya yakni Lamongan Shorebase, fasilitas multi-pengguna kelas dunia yang dibangun untuk menyediakan layanan dan fasilitas pendukung terintegrasi untuk kebutuhan yang sangat khusus dari industri Minyak dan Gas di Indonesia. Perusahaan Jasa dan Produsen Peralatan Minyak dan Gas tersedia di Shorebase, Pelabuhan Gateway, Pelabuhan Hub, dan Layanan Industri.

“Lamongan merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, ini memiliki potensi ekspor ke Jepang,” ujar Yes. Yes menambahkan, Prefektur Hiroshima telah berkembang terutama melalui industri-industri berat seperti mobil, baja, dan pembuatan kapal dan kawasan pesisir Laut Pedalaman Seto adalah salah satu zona industri terkemuka di Jepang, produk mereka berpotensi diekspor ke Indonesia.

Melalui kerja sama ini, Yes berharap mahasiswa Lamongan bisa menjual atau mengekspor produk Lamongan ke Jepang. Yes juga berharap setelah dilakukan kick off, kegiatan yang sangat menginspirasi ini bisa ditandatangai melalui memori kesepahaman antara AKF dan Dinas Pendidikan Lamongan.

Sementara itu, Kepala Sekolah AKF, Mr. Takahashi Makoto mengungkapkan apresiasinya atas program yang telah dicanangkan. Melalui Hiroshima-Lamongan Student Partnership Program dapat mencetak pemimpinpemimpin yang siap dengan tantangan global.

“Melalui Hiroshima-Lamongan Student Partnership Program yang dicanangkan selain dapat mempererat hubungan Lamongan-Hiroshima program ini juga dapat mencetak leader-leader yang siap dengan tantangan global,” ungkapnya. (bis)

Jatim III

Hal - 5

Ibu Warga Sampang Terharu

Bupati Pamekasan Bantu Anak Operasi Bibir Sumbing Ibu muda tersebut terharu dan bersyukur lantaran anaknya yang mengalami kelainan sumbing langi-langit mendapat bantuan operasi gratis. Sambil menggendong anaknya yang menangis, wanita berkulit putih itu menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Taman.

“Terima kasih banget sama pak bupati beserta keluarganya dan dokter di Pamekasan semuanya. Atas karunia ini saya ucapkan terimakasih,” kata Wahida singkat dengan nada terharu.

Operasi bibir sumbing dan langit-langit tersebut hasil kerja

sama Yayasan Dewi Kasih, Fatayat Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Dalam kegiatan tersebut ada 9 anak yang mendapat bantuan tersebut.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengajak kepada orang tua yang anaknya mengalami kelainan agar senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebab, dengan bersyukur akan banyak hikmah yang akan didapat dari ujian tersebut. Salah satu hikmah itu berupa bantuan operasi secara gratis.

“Jangan sampai menggerutu, apalagi sampai berkata yang tidak baik. Jangan sam-

pai di tubuh kita mengalir energi negatif,” pinta Baddrut Tamam dalam sambutannya.

Bupati yang akrab disapa Ra Baddrut itu merasa bersyukur merupakan tindakan yang sangat penting. Sebab, dengan bersyukur akan muncul aura bahagia serta aura positif lainnya yang membuat seseorang ikhlas dalam menjalani kehidupan.

“Syukur ini ditambah dengan berdoa kepada Allah agar seluruh ikhtiar yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik.

Mudah-mudahan bersamaan dengan takdir dari Allah SWT,” pungkasnya. (Adv/*)

Aktivis NU Tlanakan Pamekasan Usulkan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam bersama warga yang mendapat bantuan operasi bibir sumbing di rumah sakit Smart Pamekasan.

Pamekasan, Jatim Pos Wahida warga asal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Ti-

mur keluar dari ruang acara di Rumah Sakit Dr. Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan tampak terharu dengan

mata berkaca-kaca. Sebab anaknya mendapatkan bantuan operasi bibir sumbing gratis, Jumat (28/5/2021).

Mobile Fish Clinic

Layanan Pengujian Gratis Pembudidaya Ikan di Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, terus berupaya melakukan berbagai inovasi terhadap masyarakat, salah satunya dengan penyediaan Mobile Fish Clinic.

Inovasi ini dilakukan karena semakin banyaknya permasalahan tentang kesehatan ikan, minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap hama dan penyakit ikan, serta tuntutan tindakan pencegahan maupun pengobatan.

Mobile Fish Clinic merupakan pusat investigasi dan diagnosis permasalahan kesehatan ikan, sebagai wadah penyaluran informasi tentang pengendalian hama dan penyakit ikan, serta sebagai informasi permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya ikan.

Mobile Fish Clinic berfungsi sebagai instrumen deteksi dini untuk mengetahui status kesehatan ikan di suatu wilayah budidaya atau informasi hasil deteksi dini tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan “early warning system” (sistem peringatan dini).

Selain itu, berfungsi sebagai komponen penting dalam pengendalian jaminan mutu dan keamanan produk budidaya (food safety).

Pelayanan Mobile Fish Clinic dilakukan dengan memberikan konsultasi, pengujian secara in situ dan layanan publik tentang pengendalian penyakit, informasi penyakit, serta sistem manajemen budidaya yang baik.

Mobile fish clinic ini sendiri sudah diluncurkan sejak 9 September 2019 dengan beberapa layanan yang diberikan, diantaranya meliputi

pengujian kualitas air dan tanah, suhu, salinitas, dll.

Inovasi ini asli lahir dari kepedulian salah satu UPT milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, yaitu UPT Laboratorium Keskanling terhadap kelestarian ikan lokal Jatim yang mulai terancam punah.

Alasannya, keberadaan Ikan lokal di Jawa Timur saat ini mulai terancam punah.

Banyak faktor penyebab berkurangnya populasi ikan lokal, antara lain eksploitasi sumber daya ikan di perairan umum sudah menunjukkan eksploitasi berlebih, penggunaan alat tangkap berbahaya (setrum, bom, racun ikan), pencemaran air dan kerusakan lingkungan.

Sebagian besar ikan yang di impor atau ikan invansif untuk tujuan produksi sudah diterima sebagai ikan domestik di Indonesia, dan telah mendarah daging bagi pembudidaya ikan.

Namun perlu dicatat bahwa ikan asing tersebut secara lambat dan pasti, mengancam keanekaragaman hayati perairan, merusak estetika eko-

sistem, merusak ekosistem, dan menggusur ikan-ikan asli/ lokal Indonesia. Contoh ikan invasif yang telah diterima keberadaannya di Indonesia antara lain nila, mas, lele dumbo, patin, bawal, sepat siat, mola dan udang putih.

Untuk mencegah terjadinya kepunahan terhadap berbagai jenis ikan asli di Jawa Timur yang merupakan kekayaan plasma nutfah sebagai sumber kehidupan, maka perlu adanya upaya pelestarian dalam rangka menjaga keberadaannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu pelestarian berbagai jenis ikan asli atau lokal adalah sangat diperlukan demi untuk menjaga keberadaannya baik sekarang maupun yang akan datang sebagai sumber kehidupan.

Inovasi ini mempunyai tiga tujuan utama. Tujuan pertama, melestarikan ikan lokal terutama ikan lokal Jawa Timur yang keberadaannya di alam terancam punah melalui kegiatan inventarisasi, koleksi, domestikasi, stocking dan restocking. (Adv/yus)

Mobile Fish Clinic, merupakan pusat investigasi dan diagnosis permasalahan kesehatan ikan.

Syaikhona Moh. Kholil Jadi Pahlawan Nasional Pamekasan, Jatim Pos Komunitas Aktivis NU Tlanakan yang tergabung dalam Ngormat Nusantara menggelar Seminar Nasional prihal pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Moh. Kholil Bin Abd. Latif Bangkalan. Seminar nasional ini mengusung tema “Meneladani Pemikiran, Dakwah dan Perjuangan Syaikhona Moh. Kholil Maha Guru Ulama Nusantara,” di Hotel Cahaya Berlian, jalan Raya Panglegur, kabupaten Pamekasan, Kamis (27/05/21).

Seminar nasional yang digelar secara terbatas dengan protokol kesehatan (Prokes) tersebut dipaparkan langsung oleh Cicit Syaikhona Moh. Kholil Bangkalan KH. Moh. Nasich Ascahal dan Bapak Muhaimin.

Selain itu, tampak hadir Ketua PC NU Pamekasan, KH. Taufik Hasyim, Ketua dan Rois Syuriah MWC NU Tlanakan, DPD Partai Nasdem Pamekasan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pamekasan dan disukseskan oleh semua Banom NU se-kecamatan Tlanakan.

Kegiatan ini diiringi dengan penyerahan kitab oleh Ketua DPD Partai Nasdem Pamekasan Atuf Haidar kepada Ketua PC NU Pamekasan KH. Taufik Hasyim dan penyerahan kitab dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Pamekasan Hamidi kepada Rois Syuriah MWC NU Tlanakan.

Ketua PAC Ansor Tlanakan Sutan Takdir Alisyabana mengatakan, diadakannya acara seminar nasional ini merupakan ikhtiyar sahabat-sahabat ngormat nusantara dalam mendukung pengusulan gelar pahlawan nasional Syaikhona Moh. Kholil Bin Abd. Latif Bangkalan yang prosesnya saat ini tinggal menunggu penetapan KEMENKUMHAM. “Khazanah pengetahuan tentang pemikiran, dakwah dan perjuangan syaikhona yang disampaikan oleh para

Ketua PC NU Pamekasan RKH. Taufik Hasyim bersama DPD Partai Nasdem Pamekasan Atuf Haidar, saat memberikan kitab.

pemateri dapat dijadikan uswah terutama bagi kader NU,” kata Sutan Takdir Alisyabana kepada jatimpos.co, Sabtu (29/05/2021).

“Beberapa kitab karangan beliau yang masih belum masif dikaji ditengah masyarakat, sudah saatnya kedepan Khususnya dilingkungan MWCNU Tlanakan menjadi pelopor kajian kitab karya beliau,” tambahnya.

Terpisah, Ketua PC NU Pamekasan RKH. Taufiq Hasyim mengatakan, sudah selayaknya Syaikhona Moh. Kholil Bin Abd. Latif mendapatkan gelar pahlawan, bahkan lebih dari pahlawan.

Sebab, beliau adalah putra Madura yang memiliki kapabilitas semua hal, baik dari sisi keilmuan, sisi mata batin, sisi kewalian dan di bidang sosial kemasyarakatan. Bahkan, beliau sudah sejajar dengan Syeikh Nawawi Al-banteni.

Menurutnya, syaikhona sudah sepatutnya mendapat gelar Pahkawan Naional. Karena dari sisi apapun beliau sudah lengkap, santrinya pun banyak. Bahkan santrinya sudah banyak menjadi tokoh nasional.

“Dari segi kepenulisan beliau banyak karya-karyanya, seperti banyak kitab-kitab yang beliau tulis,” papar RKH. Taufiq Hasyim, M,Pd.I. Kendati demikian, kata RKH. Taufik Hasyim, dari sisi

kewalian banyak karomahkaromah yang beliau miliki, dari sisi pejuangnya terhadap negara, peran syaikhona dalam memerdekakan bangsa ini sangat luar biasa dan mampu membangun kerukunan sesama putra madura.

“Beliau mampu menyatukan antara ummat beragama. Pada saat itu, di Bangkalan sendiri sudah ada orang Non-muslim tapi beliau mampu menjadi tokoh sentral. Tidak hanya di Madura, di jawa, bahkan di Nusantara beliau diakui kewaliannya, gelarnya dan karomahnya.

Sehingga bagi saya tidak ada alasan untuk pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Syaikhona Moh. Kholil Bin Abd. Latif,” jelasnya.

Ia berharap, mudah-mudahan dengan adanya Seminar Naional pada pagi hari ini bisa melengkapi usulan untuk beliau diberi gelar pahlawan. Namun bukan berarti Syaihona Moh. Kholil membutuhklan gelar.

“Tapi dari kita dan bangsa sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah ikut serta dalam memerdekakan bangsa ini dalam rangka membangun peradaban, membangun keilmuan dan membangun masyarakat, maka sudah selayaknya beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional,” pungkasnya. (did)

Jatim IV

Hal - 6

Upaya Disbudpar Jatim Saat Pemberlakuan Larangan Mudik

Wisatawan Lokal Bisa Manfaatkan Destinasi Sekitarnya Menghidupkan kembali bisnis sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan kiat dan strategi agar industri pariwisata tidak mati suri.

Seperti halnya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur yang terus mengoptimalkan potensi wisatawan nusantara (Wisnus) atau wisatawan lokal di sekitar daerah daya tarik wisata (DTW) saat adanya larangan mudik untuk pencegahan penularan Covid-19.

Seperti dikatakan Kepala Disbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM, meskipun ada pembatasan pergerakan orang atau mudik dalam momen Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah, tetapi destinasi wisata tetap bisa mengoptimalkan wisatawan lokal di sekitarnya.

“Dengan adanya pembatasan tetap kita ikuti, tetapi sektor pariwisata bisa memutar orang yang ada di sekitarnya. Nah, biasanya yang

akan lebih unggul adalah desa wisata dengan produk dan keunggulan masing-masing.

Harapannya, orang yang tidak mudik ini berwisata di dekatnya,” jelasnya, Minggu (18/4/2021).

Dia mengatakan, adanya larangan mudik juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap destinasi wisata karena selama ini wisnus yang berkunjung ke sejumlah DTW cukup tinggi bahkan saat masih pandemi seperti sekarang.

“Saya pikir kalau sekarang walau belum ada mudik, ada sekitar 10 juta lebih wisnus berkunjung ke tempat wisata kita. Penduduk Jatim yang tinggal di luar Jatim kan hadirnya di waktuwaktu penting, sebelum dia hadir sudah banyak kunjungan wisata yang ada di daerah itu sendiri,” katanya.

Berdasarkan data Disbudpar Jatim, jumlah kunjungan wisnus di sejumlah destinasi wisata di Jatim sepanjang 2020 mencapai

22.497.857 kunjungan. Jumlah itu turun dibandingkan 2019 yang mampu mencapai 82.561.561 kunjungan.

Pada Desember 2020 atau pada masa libur Natal Tahun Baru, jumlah DTW yang re-opening sebanyak 784 DTW yang terdiri dari 341 wisata alam, 123 wisata buatan, 247 wisata budaya, dan 36 desa wisata.

Namun pada JanuariFebruari 2021 yang merupakan masa PPKM, jumlah DTW yang buka yakni sebanyak 481 DTW yang terdiri dari 153 wisata alam, 30 wisata buatan, 69 wisata budaya dan 14 desa wisata.

Sinarto menambahkan meskipun sektor pariwisata membuka diri selama momen libur Lebaran, tetapi akan tetap memperhatikan syarat protokol kesehatan dengan pembatasan kapasitas. “Problem paling penting adalah sehat, untuk itu kita harus berkolaborasi dengan kota/kabupaten agar pariwisata ini nyekrup dengan kesehatan,” imbuhnya. (ist)

Antisipasi Akibat Pandemi, Fokus Pasar Wisatawan Lokal Mengoptimalkan wisatawan lokal di masing-masing daerah, tampaknya jadi bahasan pula di tingkat pusat.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa pukulan terhadap sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 harus diantisipasi dengan memfokuskan sektor itu pada pasar wisatawan lokal.

“Dalam masa pandemi, pemerintah sebaiknya fokus pada wisatawan lokal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Dede dalam sebuah diskusi Empat Pilar Kebangsaan MPR, beberapa waktu lalu.

Diskusi bertema “Kebangkitan Pariwisata dari Pandemi Covid-19 Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional” berlangsung di Gedung DPR. Narasumber lainnya adalah Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hariyanto dan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian serta praktisi industri pariwisata, Trinity.

Menurut Dede, pentingnya menggerakkan pariwisata lokal karena sektor tersebut termasuk yang paling terpukul setelah wisatawan mancanegara mengurangi kunjungannya akibat pandemi global Covid-19.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.

Padahal, lanjut Dede, sektor pariwisata lokal menjadi salah satu pondasi kekuatan ekonomi nasional.

Namun demikian, menggerakkan pariwisata lokal tetap harus sesuai dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparekraf), yakni dengan mengedepankan kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (K4).

Keempat aspek itu, kata Dede, perlu terus disosialisasikan secara masif selain masalah protokol kesehatan.

“Wisatawan yang datang harus terus diberdayakan, caranya pada masa pandemi ini perbaiki infrastrtuktur dengan sarana K4,” kata Dede.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan pentingnya pelaku industri pariwisata daerah memiliki sertifikasi selain promosi. Menurutnya,

Edisi 403 T ahun XX – Minggu I Juni 2021 Tahun

sinergisitas antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus mampu menggerakan sektor ekonomi masyarakat di masa pandemi.

“Ekonomi kreatif perlu disinergiskan dengan pariwisata supaya bisa menggerakkan ekonomi lokal. Tentu selain untuk para wisatawan, pelaku wisatawan perlu disosialisasikan untuk menggerakkan sektor ekonomi,” ujarnya.

Dede mencontohkan beberapa media seperti misalnya media sosial bisa menjadi alternatif untuk membantu sektor pariwisata di Indonesia. “Contoh melalui media sosial sektor pariwisata bisa dipromosikan dan dapat menjadi nilai tambah untuk sektor tersebut dan melalui film juga bisa. Kita bisa ambil contoh lewat film Laskar Pelangi orang jadi tahu wisata yang berada di Bangka Belitung,” kata Dede. (ist)

Kepala Disbudparpar Jatim, Sinarto.

Kadin Jatim Minta Stimulus Bagi Pengusaha Pariwisata Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, tak mau kalah dengan turut berupaya keras untuk membangkitkan kembali kinerja sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan akibat merebaknya pandemi Covid19 di seluruh dunia.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan, ada tiga hal utama yang harus menjadi konsentrasi dalam meringankan beban pengusaha wisata serta membangkitkan kembali kinerja mereka.

Pertama adalah adanya stimulus bagi pengusaha. Stimulus yang dimaksudkan adalah penghapusan sementara pajak hotel dan restoran dan penghapusan Pajak Bumi dan Bangun (PBB) hingga akhir tahun. Selain itu juga penambahan diskon untuk PPH 25 (pajak penghasilan) dari 25 persen menjadi 50 persen. Dan keringanan tagihan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50 persen.

“Stimulus ini sangat penting mengingat pengusaha tidak bekerja. Hotel mereka tutup, hanya 10 persen hingga 20 persen saja yang beroperasi. Kalau dibebani dengan berbagai macam kewajiban pajak, mereka akan kesulitan. Dalam hal ini, Kadin Jatim telah menyurati Bupati dan Walikota se-Jatim karena kewenangannya ada di daerah, bukan provinsi,” ujar Adik Dwi Putranto saat Webinar Kadin Jatim dengan tema “Industri pariwisata Jatim menuju tatanan baru ekonomi atau New Normal, Surabaya, beberapa waktu lalu.

Langkah kedua yang dilakukan Kadin Jatim adalah mendorong pengusaha pariwisata untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan di masingmasing titik pariwisata serta di

setiap hotel dan restoran. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan wisatawan bahwa pariwisata Jatim telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga aman untuk dikunjungi.

“Kami terus mendorong pengusaha untuk tetap taat dalam melaksanakan protokol kesehatan, termasuk di sektor transportasi yang mendukung pariwisata,” tegasnya.

Dan langkah ketiga adalah melakukan promosi wisata aman secara massif bersama pengusaha yang terkait kepada wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Promosi ini juga berguna untuk meyakinkan wisatawan akan keamanan destinasi yang akan dikunjungi. “Kita promosikan bagaimana tempat wisata sudah melakukan standar kesehatan. Ini sangat diperlukan. Seperti di industri lain, Kadin Jatim juga sudah meminta teman-teman agar industri itu melakukan protokol kesehatan dengan benar,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Susariningsih mengatakan bahwa Pandemi covid memang telah memberikan dampak cukup luar biasa terhadap sektor pariwisata, tidak hanya teknis tetapi juga psikologis.

Pergerakan antar wilayah dan daerah yang terhenti, menyebabkan penutupan usaha pariwisata yang berdampak pada tenaga kerja yang dirumahkan.

“Tentunya ini berdampak pada kunjungan wisata.

Di Januari 2020 masih cukup bagus, masih normal bahkan ada peningkatan. Tetapi pada Maret mulai menunjukkan penurunan dan di April semakin tidak bagus. Di April hingga Juni, penurunan sangat signifikan, mencapai 95 persen. Bahkan penurunan

Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto.

wisatawan mancanegara hampir 100 persen,” ujarnya.

Disbudpar Jatim juga telah melakukan sampling serta edukasi melalui meeting online dan media serta melakukan uji coba destinasi yang sudah di buka di beberapa kota.

“Dua hal yang sangat penting dalam pemulihan pariwisata. Pertama Bagaimana industri pariwisata ini betulbetul menerapkan protokol kesehatan dan kedua Bagaimana meyakinkan wisatawan bahwa Jatim aman dikunjungi,” tegas Sari.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Jatim, Dwi Cahyono. Ia mengatakan bahwa dunia bisnis saat ini harus mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Apakah daerah berstatus Hijau, kuning ataupun merah, pengusaha harus siap.

“Kita harus taat terhadap protokol kesehatan dalam kondisi apapun. Karena kalau karyawan tidak memakai masker misalnya, wisatawan akan pindah. Kita harus tunjukkan bahwa tanpa pengawasan pun Jatim tetap taat dan siap,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata, Andi Yuwono mengatakan bahwa seluruh desa wisata di Jatim menyatakan siap untuk dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Beberapa destinasi desa wisata juga telah melakukan simulasi, seperti Wonosalam Agro Wisata.

Ia mengungkapkan, era pandemi ini menjadi sebuah momentum bagaimana mengubah mindset wisata. Misalkan dengan menawarkan paket wisata eksklusif, dengan jumlah sangat terbatas atau wisata kesehatan. “Kami siap kembali membuka tetapi bagaimana pemerintah mendampingi. Karena sejauh ini fasilitas kesehatan dimodali sendiri, sehingga banyak yang tidak sesuai standar. Dan ini sebenarnya sudah menunjukkan keseriusan bahwa desa wisata siap. Yang kami tunggu bagaimana regulasi ada dan bisa dijalankan.

Intinya kami memohon dukungan semua pihak agar kembali bisa dibuka,” kata Andi. (ist)

Jatim V

Hal - 7

Obyek Wisata Keluarga LSC Terapkan Prokes Ketat

Pastikan patuhi prokes, satgas covid memantau penerapan prokes di arena wisata dan olahraga LSC Lamongan.

Lamongan, Jatim Pos Upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan oleh berbagai pihak, seperti halnya Satgas Covid-19 di Lamongan.

Dipimpin Kompol Budi Santoso Kapolresta Lamongan, tim satgas covid Kecamatan Lamongan lakukan peninjauan secara langsung di arena wisata keluarga dan olahraga Lamongan Sport Center (LSC), Jumat (28/05/2021).

Kapolresta Lamongan didampingi tim Satgas Covid19 melakukan peninjauan dan memastikan secara langsung penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) di arena LSC. Rombongan tim turut memantau mulai dari kedatangan pengunjung, pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan hand sanitizer oleh petugas LSC kepada para pengunjung yang datang.

“Peninjauan ini kami lakukan untuk pemutusan mata rantai penyebaran penyebaran Covid-19, sekaligus menghim-

bau pada masyarakat untuk selalu menerapkan Prokes dan pola hidup bersih di manapun berada. Kami beserta tim turut memastikan terkait penerapan Prokes di arena LSC. Mulai dari pengunjung datang, Satpam mengukur suhu badan dan menyuruh cuci tangan selanjutnya di semprot dengan hand sanitizer masing-masing pengunjung,” ujar Budi Santoso.

Kompol Budi Santoso beserta tim juga memastikan kepadatan pengunjung di berbagai arena LSC, meliputi lapangan futsal, kolam renang dan rumah makan.

Pihaknya menyaksikan secara langsung bahwa kapasitas pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan yang tidak membolehkan kerumunan serta mengurangi kapasitas pengunjung.

“Kami melihat tidak ada kepadatan pengunjung dan normal sebagaimana anjuran protokol kesehatan. Kapasitasnya juga dikurangi. Para pengunjung juga mengguna-

kan masker semua. Peninjauan ini adalah upaya kita untuk ikhtiar dalam pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama disampaikan oleh perwakilan manajemen LSC, M. Nooy selaku operations Manager LSC mengatakan bahwa pihak pengelola berupaya maksimal dalam penerapan protokol kesehatan.

Pengelola juga menyediakan masker bagi pengunjung apabila pengunjung tidak membawa masker. disamping itu pengelola selalu menjaga kondisi kebersihan air kolam renang dan selalu dilakukan tes PH air.

“Masker secara gratis kita berikan kepada pengunjung apabila tidak membawa masker. Fasilitas cuci tangan dengan sabun kami sediakan dan kami selalu memastikan Kondisi air kolam renang bersih, kami juga selalu melakukan tes PH air agar kebersihan, kesehatan dan kenyamanan pada pengunjung terpenuhi,” tutur Noy kepada jurnalis jatimpos.co.

Sementara itu, salah seorang pengunjung Fitri mengatakan bahwa pihak LSC selalu menghimbau dan menerapkan protokol kesehatan serta memberikan masker secara gratis pada pengunjung yang membutuhkan.

“Tadi saya sempat meminta masker karena masker yang saya pakai basah terkena air, pihak LSC memberikan secara cuma-cuma,” ujar Fitri. (bis)

Wali Kota Batu Hj Dewanti rumpoko menerima hasil laporan, bersama Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP, dari Pimpinan Kanwil BPK RI Jatim Joko Agus Setyono, dikantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, (foto diskominfo Kota Batu)

Enam Kali Predikat WTP Diterima Pemkot Batu Batu, Jatim Pos

Kanwil BPK RI Jatim Joko

kan LHP BPK RI,” ucapnya.

Pemerintah Kota Batu

Agus Setyono, di kantor BPK

Wali Kota Batu juga berha-

kembali dapat predikat Wajar

RI Perwakilan Jawa Timur, Si-

rap, pencapaian ini akan mem-

Tanpa Pengecualian (WTP)

doarjo, Jumat (28/5).

berikan dampak yang positif bagi

yang ke 6 kali. Predikat ter-

Wali Kota Batu menyam-

penyelenggaraan pemerintah

sebut berdasarkan Laporan

paikan terima kasih atas doa

daerah, sekaligus meningkatkan

Kinerja Pemerintah Daerah

dan kerjasama, kepada se-

kesejahteraan masyarakat.

(LKPD) tahun anggaran 2020

luruh masyarakat, dan For-

“Pencapaian ini semoga

dan Laporan Hasil Pemerik-

kompinda, serta organisasi

berdampak positif untuk pe-

saan (LHP) yang dilakukan

perangkat daerah (SOPD),

nyelenggara pemerintah

oleh Badan Pemeriksa Keua-

yang telah bekerja keras,

daerah dan sekaligus bisa

ngan (BPK) RI Perwakilan

mewujudkan pencapaian

meningkatkan kesejahteraan

Provinsi Jawa Timur.

atas LHP BPK RI.

masyarakat,” pungkasnya.

Hj Dewanti Rumpo-

“Terima kasih kepada se-

Sekedar untuk diketahui WTP

ko Wali Kota Batu menerima

luruh masyarakat Kota Batu dan

diraih Pemkot Batu karena mam-

hasil laporan tersebut, ber-

Forkompimda juga Organisasi

pu menyajikan laporan keuangan

sama Ketua DPRD Kota Batu

Perangkat Daerah (SOPD)

yang wajar, baik, akuntabel dan

Asmadi SP, dari Pimpinan

sudah bekerja keras mewujud-

tepat waktu. (Adv/yon)

Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Blitar Dibalut Budaya Jawa Optimalkan Sistem OSS Permudah Perijinan di Kota Batu

Blitar, Jatim Pos Upacara Hari Laahir Pancasila yang digelar di Istana Gebang Kota Blitar layaknya upacara resmi berbalut budaya Jawa, Selasa, (1/6/2021).

Upacara yang dipimpin Wali Kota Blitar Drs H Santoso, M.Pd dimulai pukul 07.45 WIB, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, jumlah peserta dibatasi sekitar 30 orang terdiri dari kapolres, dandim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan, danyon 511 Blitar, dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat.

Upacara tersebut cukup unik karena para peserta mengenakan baju tradisional Jawa.

Wali Kota Blitar, Santoso dalam sambutannya mengatakan, ini makna bahwa pancasila tangguh, menuntut bangsa Indonesia siap menghadapi situasi sulit seperti saat ini di masa pandemi.

Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini mengambil tema “Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh”. Maknanya, kata

Wali Kota Blitar Drs H Santoso, M.Pd memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dibalut seni budaya Jawa, Selasa (1/6/2021).

wali kota, bagaimana seluruh bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kota Blitar dalam setiap gerak langkah dan tindakannya selalu diilhami oleh butir-butir Pancasila.

“Tidak hanya sekadar ucapan namun diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, yang dipandu dalam sila ke satu hingga sila kelima,” ucap Santoso.

“Mudah mudahan dalam rangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila ini, kita sela-

lu mendapat perlindungan Allah SWT,” harap Wali Kota Blitar yang menjabat sejak 2020 ini.

Intinya memohon supaya masyarakat Kota Blitar selalu dijauhkan dari segala musibah dan bencana dan semoga pandemi Covid-19 ini segera sirna dari bumi nusantara.

Dalam acara ini, selain menampilkan seni budaya, tampak beberapa tumpeng disajikan di kediaman rumah masa kecil Presiden Ir Soekarno di Kota Blitar tersebut. (Adv/sk)

Batu, Jatim Pos Wali Kota Batu melaui Wakil Wali Kota, H Punjul Santoso, mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelenggaraan Perizinan Usaha dan Sistem Online Single Submission (OSS) di Command Center Kota Batu, Jumat (28/05) pagi.

Kegiatan yang digelar secara virtual itu dilaksanakan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, serta diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terkait kesiapan Online Single Submission (OSS).

PP Nomor 6 Tahun 2021 memiliki tiga tujuan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Yakni memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan usa-

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di acara rapat virtual di command center Kota Batu. (foto diskominfo)

ha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, transparan efisien, efektif, dan akuntabel.

Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) bertujuan memudahkan proses perizinan untuk berinvestasi.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, perlu dukungan daerah dalam mendo-

rong percepatan penyelesaian komitmen pelaku usaha.

“Percepatan perijinan termasuk transformasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya.

Dalam pelaksanaannya di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial operasional, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait komitmen pemohon melalui OSS. (yon)

Ekspose Pemprov Jatim

Hal - 8

Antisipasi Peningkatan Covid-19 Pasca Libur Panjang

Gubernur Khofifah Minta Pantau Perkembangan Kasus Harian

Gubernur Khofifah menggelar Rakor virtual dengan para Bupati/Walikota, serta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jatim.

MENTERI Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memprediksi peningkatan kasus Covid-19 akan mencapai puncak pada 5-7 minggu usai Libur Lebaran atau pada akhir Juni 2021. Prediksi tersebut berdasar pada pengalaman empiris setiap periode libur panjang.

Berdasarkan data yang ada, usai libur Lebaran kasus aktif Covid-19 telah mengalami peningkatan. Angkanya kini sudah kembali melebihi 100.000 kasus. Padahal, sebelumnya, kasus aktif sempat berada di titik terendah pada 90.000 kasus.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat hingga 31 Mei 2021,

jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 102.006 kasus, dengan 56.125 kasus suspek Covid-19.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus Covid-19, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dengan para Bupati/Walikota, serta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jatim. Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Bina Yudha, Makodam V/Brawijaya, Rabu (2/6).

Turut menghadiri rakor tersebut secara langsung,

antara lain, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta PJU di lingkungan Kodam V/ Brawijaya dan Polda Jatim.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Jatim yang lekat disapa Khofifah ini meminta para Bupati/Walikota se-Jatim terus melakukan monitoring dan pemantauan perkembangan kasus harian Covid-19 di wilayahnya masingmasing. Ini penting, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dampak libur lebaran 1 Syawal 1442 H. “Kalau Pak Menteri Kesehatan wanti-wantinya sampai dengan Akhir Juni bah-

kan Juli 2021. Karenanya, semua kepala daerah tiap hari harus memonitor perkembangan kasus Covid-19. Saat ini misalnya ada kenaikan BOR dari 22% menjadi 24%,” ujar Mantan Mensos RI ini.

Khofifah menjelaskan, pasca libur lebaran ini, masih banyak masyarakat yang melakukan silaturahmi syawalan dengan berkeliling ke satu tempat ke tempat lain.

Untuk itu, diperlukan pengawalan pemantauan pengendalian secara komprehensif.

“Jangan pernah menganggap sepele jika terdapat kasus yang dianggap melandai, basis RT nya 95% hijau.

Tetapi perlu diantisipasi bahwa silaturahmi syawalan masih berlangsung. Mereka berkelompok masih melakukan silaturahmi keliling,” terang Khofifah.

Selain itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengharapkan seluruh bupati/ walikota melakukan antisipasi khususnya yang BOR ICU dan BOR Isolasi Covid-19 nya mencapai 60% dan di atasnya. Meskipun WHO memberikan standar maksimum kapasitas BOR 60 persen.

Berdasarkan data Dinkes Jatim, Kabupaten Bojonegoro BOR ICU di atas 80%.

BOR ICU 60-79% terdiri dari Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tuban.

Sementara BOR Isolasi Covid-19 di atas 80% yaitu Kab. Madiun, BOR Isolasi Covid19 60-79% yaitu Kab. Bangkalan, Kota Madiun, Kab.

Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tulungagung.

“Artinya bahwa harus ada pengendalian yang harus lebih intensif dilakukan karena data kuratifnya seperti itu. Dalam hal seperti ini, saya mohon kita semua yang sudah melakukan pemantauan pengendalian harian itu akan terus melakukan identifikasi. Apa yang kemungkinan menimbulkan dan memicu sebaran atau sebaliknya menurunkan itu yang diidentifikasikan,” tegas Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan komitmen kepada seluruh jajaran TNI-Polri hingga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, kekompakan TNI-Polri membangun soliditas dan solidaritas di Jatim inilah yang menjadi kekuatan luar biasa.

“Tolong terus dijaga pelaksanaan PPKM Mikro supaya proses pengawasan, pemantauan di lini paling bawah bisa termonitor hari per hari.

Sehingga semua capaiannya bisa terukur,” pinta Khofifah.

Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Khofifah menjelaskan perlu adanya kewaspadaan dari masingmasing daerah yang warganya pulang dari berbagai negara. Bagi yang pulang dari luar negeri kami pastikan diswab PCR di asrama haji Surabaya. Setelah swab PCR dengan CT 25 ke bawah akan dilakukan sequencing.

Kewaspadaan tersebut,

lanjut Khofifah, bisa dilakukan dengan mengantisipasi mobilitas mereka, kemungkinan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masing-masing daerah. Terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar Kab Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Jember, Kab. Malang, Kab. Tulungagung dan Kab. Blitar.

“Secara spesifik TPT akan dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial ekonomi. Kalau tidak dilakukan koordinasi dengan baik terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar seperti Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Jember, Kab. Malang, Tulungagung dan Kab. Blitar,” pungkas Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan, mekanisme kedatangan PMI sesuai dengan kesepakatan dan protap yang berlaku. Diterima mulai dari Bandara Juanda, kemudian diangkut ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Di Asrama tersebut dilaksanakan karantina selama 2 hari.

“Pada hari kedua setelah dinyatakan negatif Covid-19 akan dijemput oleh bupati/walikota, Kapolres, Dandim dan dibawa ke daerah masing-masing. Kemudian di daerah juga dilaksanakan karantina selama 3 hari. Diswab PCR setelah 3 hari karantina di daerah.

Jika dipastikan negatif, akan dimasukkan ke desa masing-masing. Di desa ada PPKM Mikro, di situ dipastikan kembali positif Covid-19 atau negatif. Setelah negatif akan bisa bertemu dengan keluarga,” pungkasnya. (hms)

Hari Lahir Pancasila Momentum Perekat Persatuan Bangsa GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, bahwa Hari Lahir Pancasila Ke-76 pada 1 Juni 2021 hendaknya bisa menjadi momentum untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Keberagaman, keberbedaan dan ke Bhinekaan merupakan sebuah keniscayaan.

Karena itu kebersatuan, kebersaudaraan dan kebersamaan kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini direkatkan oleh Pancasila,” ungkap Khofifah seusai mengikuti Peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (1/6) pagi.

Dengan menggunakan Baju Adat Kebaya Khas Jawa Timuran, Gubernur Khofifah mengutip sambutan Presiden dimana, Indonesia memiliki aneka ragam suku, agama, bangsa dan bahasa yang itu menjadi sumber kekuatan Bangsa Indonesia.

“Sekian banyak suku bangsa yang ada, berbagai ribuan bahasa, keberagaman adat istiadat, agama merupakan kekuatan Indonesia yang dipersatukan dalam Kebhinekaan dan direkatkan oleh Pancasila,” jelasnya.

Khusus kepada para generasi muda dan para milenial, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap agar mereka menemukenali makna Pancasila yang telah terkandung dan terangkum utuh dalam setiap lima sila.

Menurutnya, kelima sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki pandangan yang utuh terhadap makna dari religiusitas dan nasionalisme yang saling menyatu.

Religiusitas dan nasionalisme merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

“Religiusitas dan nasionalisme tidak bisa dipisah dan harus menjadi satu kesatuan rasa, pikiran, gerak dan langkah,” tegasnya.

Khofifah sapaan akrabnya menjabarkan, pada sila

Edisi 403 T ahun XX – Minggu I Juni 2021 Tahun

pertama terdapat Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti bahwa agama menjadi bagian dari seluruh referensi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

“Agama berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dengan menurunkan rahmatnya. Sedangkan, Pancasila dibuat oleh manusia-manusia cerdas dan brilian yang ada di Indonesia,” ujarnya.

“Jadi tidak perlu dipertentangkan lagi hubungan antara Agama dan Pancasila di Indonesia. Kalau di dalam referensi keagamaan dinamakan wahyu, sedangkan Pancasila diciptakan oleh insan manusia brilian dan genius, para intelektual dan tokoh bangsa. Maka antara religiusitas dan nasionalisme harus menjadi satu kesatuan rasa, pikiran, gerak dan langkah,” imbuhnya.

Selanjutnya, sila kedua bisa dimaknai bahwa harkat dan martabat kemanusiaan harus terus dimaksimalkan perwujudannya de-

Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Plh Sekdaprov Heru Tjahjono dan para kepada OPD menggunakan pakaian khas Jawatimuran pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Grahadi.

ngan membangun persatuan dan kesatuan sesuai dalam sila ketiga dari Pancasila itu sendiri.

Dari keberagaman dan keberbedaan, Khofifah mengajak untuk menjaga NKRI dengan terus mendorong seluruh Ikhtiar yang dapat mempersatukan se-

luruh rakyat Indonesia.

“Kita juga harus mendengarkan setiap ikhtiar dari pendapat pihak lain melalui cara musyawarah mufakat sesuai sila keempat dengan mengedepankan rasa dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sesuai dengan

sila kelima. Kesemuanya ini, merupakan sesuatu pada tataran idealitas dan dengan kebersamaan serta kebersatuan dan seluruh ikhtiar Insya Allah kita bisa menjaga NKRI dengan energi efektif dan produktif bagi kemajuan Republik Indonesia,” jelasnya.(hms)

Hal - 9

Ekspose Pemprov Jatim

Wagub Emil Dardak Paparkan Strategi Pemulihan Ekonomi

Wagub Jatim Emil Dardak saat memberi Materi Muswil ke V KAHMI di Magetan.

BERBAGAI langkah terus dilakukan Pemprov Jatim dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir 1,5 tahun lamanya.

Bahkan, Pemprov Jatim melakukan langkah refocusing dan realokasi APBD 2020 guna menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan peningkatan ekonomi.

“Pemprov Jatim melakukan refocusing dan realokasi

APBD 2020 sekitar Rp. 2.4 Trilliun dari anggaran yang ada. Anggaran tersebut meliputi aspek pemulihan ekonomi dan sosial ekonomi melalui berbagai program, mulai padat karya hingga proyekproyek yang menyerap tenaga kerja,” ungkap Wagub Jatim Emil Dardak saat memberi Materi pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Magetan, Sabtu (29/5).

Ia mengatakan, pada saat Pemprov Jatim mengendalikan sebaran kasus Covid19, pihaknya diberi tugas sebagai Gugus Tugas Sosial Ekonomi. Dimana dirinya harus sesegera mungkin menyiapkan Jaring Pengamanan Sosial. Dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat di lapisan bawah yang dikhawatirkan kolaps.

“Alhamdulillah berbagai program dari pemerintah

KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak mengingatkan kepada masyarakat agar terus mengupayakan untuk membangun kesadaran akan dampak negatif perkawinan di bawah umur ideal.

Karena, persoalan tersebut dinilai penting bagi kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan perkembangannya.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti Workshop Bunda GenRe (Generasi Berencana)

itu, biasanya akan menghadapi permasalahan-permasalahan terutama untuk aspek sosial,” terang Arumi.

Dalam paparannya, istri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak itu juga menjelaskan soal dampak sebuah pernikahan dini. Salah satunya yakin perubahan pada tingkah laku, perubahan kestabilan emosi, dan kerusakan serius pada organ tubuh.

Selain itu, efek terbesar penyebabnya adalah aspek ke-

Program ini, lanjut Arumi, masuk pada Kelompok Kerja (Pokja) PKK III yang membidangi pangan, sandang, papan dan tata laksana rumah tangga.

Namun, program ini akan tetap didukung Pokja lainnya di beberapa aspek krusial.

“Pokja I itu membidangi pembinaan mental, spiritual, budi pekerti dan moral, serta gotong royong. Pokja II membidangi pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Pokja III membidangi pangan, sandang, papan dan tata laksana rumah tangga, serta Pokja IV membidangi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Jadi semuanya akan saling bersinergi untuk mewujudkan GenRe yang lebih baik,” ujarnya.

Disamping itu, Arumi juga mengajak para orang tua untuk ikut berpartisipasi membentuk remaja berkarakter dengan perencanaan pernikahan yang matang. Sebab, orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan kehidupan anak-anaknya.

“Orang tua seharusnya menjadi sumber informasi dan pendidikan utama bagi anak-anaknya. Tapi seringkali, orang tua kecolongan dengan teknologi dan kehidupan anak di dunia maya. Jadi saya mengajak para orang tua untuk mengintervensi aspek-aspek kehidupan anak agar mereka terjaga dari ancaman pernikahan dini yang semakin masif dan agresif,” terang Arumi.

Masih menurutnya, program dan bimbingan orang tua dengan menargetkan kondisi di mana remaja menormalisasi pertimbangan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Yakni aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, jumlah dan jarak kelahiran.

Persoalan tersebut, lanjut

pusat banyak diluncurkan Pemulihan Ekonomi di daerah mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai dari Rp. 2,8 juta menjadi Rp. 3,8 juta keluarga penerima bantuan. Juga bantuan sosial tunai dengan cakupan sekitar Rp. 1,4 juta, dan juga Program Keluarga Harapan (PKH),” terangnya.

Di awal pandemi Covid19 melanda Jatim, seluruh elemen bertekad untuk melindungi dan menghindarkan dari tutupnya perusahaan.

Alasannya, karena sepertiga ekonomi Jatim disumbangkan dari sektor industri melalui pabrik-pabrik di Jatim.

Untuk itu, Pemprov Jatim telah berupaya menjaga melalui Ijin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian RI untuk mendorong pabrik tetap buka dan beroperasi.

“Kami bertekad ketika awal pandemi, jangan sampai pabrik tutup karena akan berdampak pada sepertiga pertumbuhan ekonomi kita akan lumpuh,” ungkapnya.

Emil pun menyatakan, saat ini Jatim merupakan pe-

nyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia di Pulau Jawa dengan kontribusi 24.62% PDB Jawa dan 14.45% PDB Indonesia.

“Ibu Gubernur bersama Forkopimda sepakat mewujudkan Jatim Bangkit. Dimana, pemulihan ekonomi terus berjalan on the track sehingga diharapkan ekonomi Jatim dapat terakselerasi di tahun ini,” jelasnya.

Ia berharap, agar penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa berjalan seimbang. Salah satunya tetap mengutamakan aspek

kesehatan yang kuat.

“Alhamdulillah perekonomian Jatim pada Triwulan I 2021 dari sisi lapangan usaha mulai membaik. Indikasi pemulihan ekonomi Jatim dapat dilihat dari tumbuh positif di sektor pertanian, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi hingga sektor real estate. Kita terus berupaya agar sektor ekonomi dan penanganan Covid bisa seimbang. Yakni mengutamakan kesehatan dan tetapi tidak mematikan penghidupan,” tutupnya.(hms)

Tekankan Semangat Tabayyun Dalam Pelayanan Publik di Jatim

Arumi Ingatkan Dampak Pernikahan Dini bagi Remaja

KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak

yang digelar di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov.

Jatim, Jl. Airlangga Surabaya, Rabu (2/6).

Arumi, yang juga menyandang Bunda GenRe Jatim itu terus menekankan pentingnya penurunan angka pernikahan dini. Pasalnya, menurut Arumi, dinilai sangat vital. Perkawinan di bawah umur menjadi triad permasalahan KRR meliputi pernikahan di bawah usia ideal sesuai program keluarga berencana (KB) yakni 20 tahun, seks pra nikah, serta Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

“Usia minimal menikah untuk perempuan itu adalah 21 tahun. Sedangkan laki-laki idealnya 25 tahun. Mereka yang menikah di bawah usia

matian. Apalagi, sebut Arumi, remaja perempuan merupakan yang paling berisiko mengalaminya. Berdasarkan data yang diterima, ibu hamil dan melahirkan dengan rentang usia 10-14 tahun memiliki 5 kali probabilitas kematian lebih tinggi dibanding wanita berusia 20-25 tahun.

“Sedangkan yang berumur 15 sampai 19 tahun, memiliki 2 kali risiko kematian lebih tinggi dibandingkan umur ideal,” jelasnya.

Untuk itu, PKK dan BKKBN telah mendesain kegiatan mendukung program gerakan GenRe melalui edukasi penundaan usia perkawinan dini, pendidikan sebaya untuk remaja putri, edukasi calon pengantin (catin), serta pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Edisi 403 T ahun XX – Minggu I Juni 2021 Tahun

Arumi, menjadi bagian dari langkah besar menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Dimana seorang remaja harus menjadi individu yang berkompetensi dan berkarakter.

“Karakteristik dari Generasi Emas ini adalah memiliki pendidikan setinggi mungkin, pekerjaan kompetitif, menikah terencana, aktif dalam kehidupan masyarakat, dan pola hidup sehat sehari-hari.

Dengan meminimalisir pernikahan dini, harapannya kita bisa mencapai goal lainnya seiring dengan perubahan mindset remaja,” tutupnya.

Kukuhkan Efi Indrata sebagai Bunda GenRe Kab. Pacitan Pada kesempatan yang sama, Arumi juga mengukuhkan Ketua TP PKK Kab. Pacitan Efi Indrata Nur Bayuaji sebagai Bunda GenRe Kab. Pacitan masa bakti 2021-2024 secara virtual.

Arumi berharap, Efi Indrata dapat mengemban amanat sebagai Bunda GenRe Pacitan dengan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program KB di wilayahnya.

“Saya percaya bahwa Ny. Efi dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga, kita dapat bersama-sama mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan SDM yang berkualitas juga,” harap Arumi.

Turut menyaksikan pengukuhan tersebut Kepala BKKBN Nasional Hasto Wardoyo dan Ketua TP PKK sekaligus Bunda Genre Kab/Kota se-Jatim secara virtual. Kemudian Kepala Badan Perwakilan BKKBN Prov.

Jatim Sukaryo Teguh Santoso, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Eri Cahyadi, Kepala OPD Kab/Kota se-Jatim, Pengurus TP PKK Prov. Jatim, serta Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BKKBN Prov. Jatim secara langsung.(hms)

Wagub Emil (duduk, dua dari kanan) bersama Ketua Ombudsman RI dan tim

WAKIL Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi, Jumat, (28/5) malam.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas bagaimana pengawasan layanan publik sekaligus koordinasi pelaksanaan Ombudsman di Jatim.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, Ombudsman sebagai mitra pemerintah daerah sangat luar biasa dalam melakukan pengawasan, komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat di masing-masing daerah.

“Ini adalah wujud kehadiran negara untuk masyarakat. Jadi, semangat tabayun (memberikan pemahaman dan kejelasan) bagi masyarakat harus bisa diimplementasikan,” kata Wagub Emil.

Masih menurutnya, Pemprov Jatim dan Ombudsman berencana melakukan eksplorasi dalam melayani masyarakat melalui sentuhan teknologi. Tujuannya, agar layanan publik kepada masyarakat lebih tepat sasaran, tepat biaya dan tepat kualitas.

“Banyak sekali referensireferensi dari pakar-pakar Ombudsman yang akan kita serap, salah satunya mengenai survei kepatuhan. Kami siap memberikan kerjasama yang sebaik-baiknya agar 38 kab/ kota di Jatim merespon dengan antusiasme sehingga pelayanan bagi masyarakat semakin baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokh Najih menuturkan, sesuai amanah UUD, Ombudsman diberi mandat untuk melakukan pengawasan kepada pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita ingin mengkomunikasikan sekaligus mengkoordinasikan Ombudsman Perwakilan Jatim maupun program-program di masa yang akan datang,” ujarnya.

Menurutnya, laporan masyarakat terkait pelayanan publik di Jatim cukup tinggi.

Namun, kata Najih, bukan berarti tingginya laporan masyarakat menandakan layanan publik di Jatim rendah.

“Justru respon publik terhadap kualitas pelayanan semakin baik. Artinya, menggambarkan perhatian masyarakat tentang pelayanan publik semakin tinggi sehingga ada tuntutan dari masyarakat agar layanan publik semakin lebih baik lagi,” urainya.

Sementara berdasarkan data Ombudsman, jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima selama 2020 sebanyak 408 laporan. Sedangkan di triwulan pertama 2021 sebanyak 160 laporan. “Laporan-laporan tersebut alhamdulillah bisa kita selesaikan. Meminjam istilah Pak Wagub tabayyun, yakni verifikasi laporan yang disampaikan masyarakat secara rinci setelah itu meminta informasi balik dari pihak terlapor kemudian dicarikan win-win solution agar ada kejelasan dari tuntutan masyarakat dengan penyelanggara pelayanan publik,” tandas pria kelahiran Lamongan tersebut.

Disampaikan Najih, Wagub Emil turut menyampaikan pesan Gubernur Khofifah bagi Ombudsman. Sejauh ini, program-program Ombudsman dalam hal pengawasan terkait standar pelayanan publik dinilai cukup baik. “Pemprov Jatim merespon dengan baik program-program Ombudsman dalam memenuhi standar pelayanan publik bagi masyarakat,” ucapnya. (hms)

Jatim VI

Hal - 10

Abdullah Abu Bakar Hadiri Konfercab IX PCNU Kota Kediri Kediri, Jatim Pos Konferensi Cabang (Konfercab) IX Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Kediri mengambil tema “Optimalisasi Potensi Jam’iyyah Menuju Kemandirian Jama’ah”, berlangsung di Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Rejomulyo, Sabtu (29/5/2021).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, para Alim Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren dan Sesepuh NU. Pada konfercab ini, Wali Kota Kediri juga mendapat cinderamata dari PCNU

Kota Kediri.

Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih kepada PCNU Kota Kediri karena selama lima tahun ini bisa bekerjasama dengan baik. Kebijakan Sertifikasi Wakaf bagi Mushala dan Masjid, serta honor bagi guru TPQ merupakan hasil dari diskusi bersama PCNU Kota Kediri.

“Karena masih banyak Mushala dan Masjid Wakaf sebagai fasilitas umum (Fasum) untuk beribadah belum berdokumen, kita sudah buat gerakannya semoga ini bisa diteruskan. Untuk guru TPQ yang honornya kecil sekarang

sudah kita jamin,” terangnya.

Masih kata Wali Kota Kediri Pondok Pesantren dan PCNU Kota Kediri memiliki peran dan kemajuan sumber daya manusia di Kota Kediri.

Apalagi di tengah perubahan zaman yang luar biasa cepat, generasi-generasi penerus di Kota Kediri harus dibekali ilmu agama yang baik.

“Tuntutan-tuntutan sekarang banyak yang di luar dugaan dan di luar akal kita.

Saya ingin titip kepada seluruh pengurus bahwa perubahan zaman ini harus seiring dengan kesalihan-kesalihan sosial kepada generasi pene-

Forum CSR Jawa Timur Kunjungi Kampung Merak Situbondo

Bupati Situbondo Karna Suswandi (no.5 kiri) bersama rombongan Forum CSR Jatim

Situbondo, Jatim Pos Warga dusun Merak, desa Sumberwaru, kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan yang dikoordinir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Perkampungan yang terletak 37 kilometer ke arah timur dari kota Situbondo dikunjungi para pejabat Bappeda Jatim dan pimpinan perusahaan multinasional dalam rangka menyalurkan CSR kepada warga setempat, Jumat (28/5/2021).

Beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah PT. FIF Group, PT. Bank Jatim, PT. Marga Harjaya Infrastruktur, PT. Telkom Indonesia, PT. INKA, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Greenfields, PT. Gudang Garam, PT. HUSQI-CNOOC Ltd dan organisasi nirlaba Intergov-

ernmental Organization (perwakilan UNICEF).

Adapun tujuan kedatangan rombongan CSR perusahaan tersebut adalah untuk menjalin komunikasi dan kunjungan untuk bersentuhan langsung dengan warga kampung Merak.

“Forum CSR Jawa Timur telah mengunjungi keberadaan kampung ini untuk melihat kondisi sesungguhnya di lapangan. Juga berdasar informasi serta arahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Situbondo menunjukkan indikasi jika warga disini membutuhkan bantuan, lalu akhirnya diputuskan untuk datang kemari,” ungkap Nina, mewakili salah satu PT saat pidato serah terima CSR. Kesulitan yang dihadapi warga kampung Merak sangatlah kompleks. Mulai dari akses infrastruktur yang sangat terbatas (jalan berbatu berkelokkelok satu-satunya sangat ber-

debu jika musim panas dan menjadi lumpur ketika hujan), tidak adanya aliran listrik, fasilitas pendidikan yang hanya setingkat sekolah dasar. Juga letak geografis kampung yang berada di tengah-tengah savana Taman Nasional Hutan Baluran.

Selain penyerahan bantuan bahan kebutuhan pokok, rombongan CSR, Bappeda Jatim bersama perwakilan UNICEF juga menyerahkan bantuan pendidikan dengan membawa sejumlah kebutuhan sekolah seperti alat tulis dan buku-buku bacaan.

Bupati Situbondo Karna Suswandi menyatakan bahwa forum CSR yang turun ke tengah padang belantara Baluran adalah untuk menindaklanjuti program menembus halangan dan rintangan menuju kesejahteraan.

“Hal ini disebabkan bahwa kampung Merak adalah dusun yang sangat tertinggal.

Tidak adanya fasilitas infrastruktur yang memadai baik itu jalan maupun penerangan. Termasuk juga sekolah dan layanan kesehatan.

Semuanya tertinggal,” ungkap Karna yang berjanji Pemkab Situbondo bersama Pemprov Jatim dan forum CSR akan terus mengawal pembangunan di kampung Merak yakni perbaikan infrastruktur jalan mau pun listrik. (fred/asad)

Segenap Pengurus

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

SMP Negeri Kabupaten Kediri Mengucapkan SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2021

Ketua Beserta Anggota

Paling Kiri : Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima cinderamata dari PCNU Kota Kediri

rus,” harap Mas Abu. Ditambahkan Wali Kota Kediri, dari Konfercab IX PCNU Kota Kediri ini akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Nantinya, PCNU Kota Kediri semakin baik dalam berkolaborasi untuk menghasilkan gagasan dan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.

“Mudah-mudahan Konfercab ini memutuskan yang terbaik. Saya mohon kita tetap bekerjasama dengan baik dan me-

majukan Kota Kediri bersama,” tutup Wali Kota Kediri.

Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil, mengungkapkan selama lima tahun ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh PCNU Kota Kediri berkat dukungan dari Pemerintah Kota Kediri, Forkopimda dan stake holder terkait lainnya. Beberapa capaian juga berhasil diraih oleh PCNU selama lima tahun ini.

“Untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam nominasi NU Award yang dise-

lenggarakan PWNU Jatim pada tahu 2016, menghantarkan Ranting Singonegaran sebagai ranting terbaik seJawa Timur pada NU Award 2018, LPBI NU Kota Kediri sebagai LPBI terbaik se-Jawa Timur pada NU Award 2018, menghantarkan atlet Pagar Nusa di beberapa kejuaraan nasional dan internasional, serta menghantarkan Hafidz, Hafidzah dan kelompok rebana menjadi juara pertama pada event di Jawa Timur,” ujarnya. (Adv-Kominfo)

Jatim VII

Hal - 11

Team Tracing Kesehatan Puskesmas Panji Lacak Keluarga Pasien Covid-19 yang Meninggal Situbondo, Jatim Pos Team tracing dari Puskesmas Panji Kabupaten Situbondo, melakukan pelacakan kontak erat terhadap keluarga pasien yang meninggal karena Covid-19, dua hari lalu.

Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Puskesmas Panji kemudian melakukan Test Swab PCR di rumah duka Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Rabu (2/6/21).

Test Swab PCR terhadap keluarga pasien terkonfirmasi diperlukan untuk mendeteksi awal adanya virus yang ada di dalam tubuh. Hal ini perlu dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya ledakan penyebaran virus Corona. Pasalnya, pihak keluarga bisa saja terindikasi dan masuk dalam kriteria kontak dekat yang memiliki risiko besar tertular

virus Covid-19.

“Kami bersama Team Tracer Puskesmas Panji, yakni Babinsa, Babinkamtibmas, Perawat, Survelen, dan Bidan desa yang kesemuanya masuk dalam Team Gerak Cepat (TGC) untuk menanggulangi wabah pandemi virus Corona,” kata Tim Nakes dari Puskesmas Panji, Ira Kurnia kepada awak media.

Sementara itu, tim Nakes

HUT Pomad ke-75, Anggota Polres Situbondo Ikut Donor Darah

Keluarga pasien Covid-19 yang meninggal di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, terpaksa di-Swab PCR dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya ledakan penyebaran virus Corona.

lainnya, Aprilia Ulfa menjelaskan, bahwa lonjakan penyebaran virus Covid 19 memang dalam minggu terakhir ini ada penambahan jumlah kasus, khususnya di daerah Mimbaan.

Kemudian, sekarang ada

di rumah ini, ada yang meninggal karena positif Covid19. Maka untuk tindak lanjutnya, siapa saja yang memiliki kontak erat dengan korban, yakni keluarga dan lainnya harus diambil Swab

PCR-nya.

Pelaksanaan uji Swab PCR yang digelar Team Gerak Cepat (TGC) di rumah duka tersebut, juga disaksikan langsung oleh Lurah Ardirejo, Rocky Syahbana. (as/yus)

Bagi ibu menyusui, produksi ASI adalah prioritas utama. Bila produksi ASI lancar, maka kebutuhan nutrisi si Kecil pun bisa terpenuhi.

Pasalnya, selama enam bulan pertama, bayi hanya mendapatkan asupan dari ASI eksklusif.

Guna meningkatkan produksi ASI, kita mencoba berbagai ASI booster. Salah satu ASI booster yang sering dikonsumsi adalah susu kambing. Meski tidak sepopuler susu sapi, namun kandungan nutrisi dalam susu kambing tidak perlu diragukan lagi.

Lantas, benarkah susu kam-

ujar peneliti utama dalam studi tersebut yang bernama Profesor Harsharn Gill.

Apabila Mama memiliki sistem pencernaan yang sehat, maka produksi ASI pun bisa lancar.

Bagi ibu yang memiliki alergi susu sapi, tak ada salahnya untuk mencoba mengonsumsi susu kambing saat masa menyusui. Susu kambing diketahui tidak menyebabkan radang usus, sehingga cocok dikonsumsi oleh ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan kalsium.

Selain itu, susu kambing juga lebih mudah dicerna

bing bisa melancarkan ASI? Dilansir dari Kid Spot, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh British Journal of Nutrition menyebutkan bahwa susu kambing mengandung nutrisi yang mirip dengan ASI. Kandungan nutrisi tersebut disebut oligosaccharides atau sejenis karbohidrat yang bermanfaat untuk kesehatan usus mama dan menghambat infeksi bakteri maupun virus.

“Oligosaccharides adalah jenis karbohidrat yang berlimpah dalam ASI yang membangun dan memelihara mikroflora usus yang sehat, perkembangan kekebalan tubuh dan perlindungan terhadap infeksi saluran pencernaan.

Dan, susu kambing memiliki oligosakarida enam kali lebih banyak daripada susu sapi,”

oleh usus. Apabila Mama rutin mengonsumsi susu kambing selama menyusui, maka Mama bisa terhindar dari masalah sembelit.

Dilansir dari situs Global Healing Center, susu kambing mengandung lebih sedikit lemak dibanding susu sapi. Meski begitu, susu kambing mengandung rata-rata 35 persen asam lemak sehingga masih mampu meme-

nuhi kebutuhan nutrisi mama dan si Kecil.

Susu kambing juga diketahui mengandung tinggi kalsium yakni 33 persen lebih banyak dibanding susu sapi. Kalsium dibutuhkan untuk pemeliharaan tulang dan gigi. Kalsium juga bermanfaat untuk metabolisme tubuh dan relaksasi otot selama menyusui.

Bisa Mencegah Infeksi Dilansir dari situs Baby Center, susu kambing mengandung zat antibodi yang sama seperti ASI. Zat antibodi tersebut dibutuhkan untuk melindungi tubuh mama dari serangan penyakit dan mencegah infeksi yang biasa menyerang bayi dan ibu menyusui.

Selain itu, susu kambing juga mengandung asupan protein yang tinggi. Bahkan, kandungan protein dalam susu kambing lebih tinggi dibanding susu sapi. Protein inilah yang berperan dalam meningkatkan kelancaran produksi ASI mama.

Meski diperbolehkan untuk mengonsumsi susu kambing saat masa menyusui, Mama masih perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu.

Jika dokter memperbolehkan Mama untuk mengonsumsinya, maka pastikan memilih produk susu kambing yang telah diolah dan disterilkan dengan baik.

Proses pengolahan susu kambing perlu diperhatikan agar tak ada bakteri atau kuman dalam susu.

Demikian informasi terkait susu kambing untuk melancarkan ASI. Semoga informasi ini bermanfaat. (*)

Benarkah Susu Kambing Bisa Melancarkan ASI

Sebelum donor darah para peserta didata dan dicek kesehatannya.

Situbondo, Jatim Pos Dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) ke-75, Polres Situbondo ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial donor darah yang diselenggarakan Sub Denpom V Situbondo, Kamis (3/6/2021).

Dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota Polres Situbondo bersama anggota TNI dari Kodim 0823 dan CPM mendonorkan darahnya. Dalam pelaksanaan kegiatan Donor Darah ini tetap mengikuti

protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker dan tidak berkerumun.

Kabag Sumda Kompol Nurhadi Suseno mengatakan anggota Polres Situbondo ikut menyumbangkan darahnya sebagai bentuk sinergitas Polri dan TNI dalam kegiatan sosial membantu masyarakat yang membutuhkan darah.

“Semoga donor darah tersebut, dapat membantu saudara-saudara kita yang

membutuhkan darah dan mengingat kegiatan donor darah ini sangat penting, karena satu tetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti bagi kemanusiaan,” ujarnya.

Dari data Urkes Polres Situbondo diperoleh keterangan sebanyak 25 anggota yang mengikuti donor darah dalam rangka memeriahkan HUT Pomad ke-75 yang digelar di kantor Sub Denpom V Situbondo dijalan PB Sudirman Situbondo. (as)

Kedengaraannya menggelikan, tapi kenyataannya banyak yang mengalami hal ini. Memiliki jerawat di pantat. Ini pasti menyebalkan sekali rasanya.

Selain gatal, jerawat di area pantat pastinya tidak nyaman untuk dilihat.

Tapi, tenang saja karena kamu tidak sendirian. Sebagian orang juga pernah mengalaminya. Kondisi ini sebenarnya sangat umum ditemukan terutama jika kita berada di tempat bersuhu tinggi. Untuk tahu lebih lanjut soal penyebab jerawat di pantat atau bokong serta cara mengatasinya, simak penjelasan di bawah ini ya.

Sebenarnya jerawat yang kita lihat ada di area pantat bukanlah benar-benar jerawat. Seperti yang ada pada wajah kita. Jerawat pada area

pantat atau bokong seringnya berupa peradangan di sekitar folikel rambut. Kondisi ini dikenal sebagai folliculitis atau iritasi akibat gesekan dari pakaian yang terlalu ketat atau hasil dari waxing.

Folliculitis ini berbentuk seperti benjolan kecil yang dapat menimbulkan rasa gatal bahkan sakit. Ketika iritasi pada folikel semakin parah, mereka dapat berkembang dan menjadi lebih besar, seperti kista.

Untuk merawat area berjerawat pada bokong, kamu harus sering membersihkannya. Kamu bisa menggunakan produk pembersih yang mengandung benzoyl peroxide yang mampu membunuh bakteri penyebab jerawat.

Kamu juga bisa menggunakan krim eksfoliator yang lembut untuk area bokong.

Gunakan krim eksfoliator

lembut yang mengandung asam salisilat atau asam laktat untuk menjaga permukaan kulitmu.

Hindari menggunakan produk yang mengandung scrub. Termasuk menggosok bagian berjerawat dengan sponge. Hal ini justru akan menambah infalamasi serta menimbulkan luka pada kulit.

Melakukan scrub pada area bokong yang berjerawat tidak akan membuat permukaan kulit menjadi mulus. Di samping itu hindari juga perawatan waxing karena dapat menyebabkan penyumbatan folikel rambut, memburuknya peradangan, dan pigmentasi pada kulit.

Nah itu dia hal yang perlu kamu ketahui seputar jerawat di area pantat. Hal yang terpenting selalu jaga kebersihan dan keringkan area di sekitar bokong ya! (*)

Cara Mengatasi Jerawat di Pantat

Jatim VIII

Hal - 12

Pemkab Kediri Raih WTP 5 Kali Berturut-turut Pemkab Kediri Gelar Simulasi Penanggulangan Erupsi

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (kanan) menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020

Kediri, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Kediri kembali dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Kali ini predikat WTP diraih atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Prestasi ini sangat membanggakan. Opini WTP tersebut merupakan yang kelima kalinya diraih Pemkab Kediri, secara berturut-turut. Predikat disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, SH. di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoar-

jo, Jumat (28/5/2021).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, SH, berharap prestasi ini akan terus berlanjut, karena sudah sudah lima kali berturut-turut Kabupaten Kediri mendapat WTP. “Kabupaten Kediri sudah mendapatkan WTP sebanyak lima kali berturut-turut. Harapan saya, kedepannya Kabupaten Kediri bisa seterusnya WTP. Hal ini supaya tidak ada temuan-temuan dan hal krusial,” ujarnya.

Selain itu Mas Dhito juga membuat gebrakan dalam kebijakan berupa merealisasikan program berbasis teknologi di seluruh satuan kerja di bawahnya.

“Untuk meningkatkan hal

ini, mulai tanggal 1 Juni mendatang kita akan menggunakan TNT (transaksi non tunai). Dengan TNT ini akan meminimalisir penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran,” tuturnya.

Selain itu dengan prestasi ini Mas Dhito berharap menjadi titik awal kebangkitan dan kemajuan Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Saya ingin terus membuktikan jika tata kelola Pemerintah Kabupaten Kediri semakin baik karena semuanya serba digital. Sehingga tak ada lagi temuan penyelewengan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri,” pung kasnya. (Kominfo/priez)

Kediri, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud. Bertempat di lapangan Desa Sempu Kecamatan Ngancar, Kamis (27/5/2021).

Simulasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya korban jiwa saat Gunung Kelud meletus. Selain itu untuk pembekalan teknis penanganan awal korban bencana hingga penanganan di pengungsian.

Dalam simulasi ini terdapat sejumlah skenario, mulai dari seluruh warga yang telah bersiap-siap untuk mengungsi dan diangkut menuju mobil evakuasi. Kemudian karena lemah dan tidak kuat berjalan, beberapa warga yang sakit, para lansia dan wanita hamil dibopong petugas, ditandu dan dinaikkan ke dalam kendaraan evakuasi.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk sosialisasi jika sewaktu-waktu terjadi letusan. Sehingga jika warga dan petugas telah siap, maka tidak terdapat korban jiwa saat bencana terjadi.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisir korban jiwa saat ti-

Bupati Kediri Mas Dito (pakai topi) berbincang dengan relawan simulasi penanggulangan erupsi Gunung Kelud. ba-tiba terjadi letusan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Mas Bup juga melakukan pemantauan persiapan Badan Geologi ESDM PVMBG yang berada di kawasan Gunung Kelud, di Dusun Margomulyo, Desa Sugihwaras.

Dengan didampingi Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono, Camat Ngancar Elok Etika dan Kepala BPDD Slamet Turmudi, Mas Bup mengunjungi dan memantau pos pantau Gunung Kelud guna melihat kesiapan alat-alat yang digunakan untuk melihat aktivasi Gunung Kelud.

Sementara itu Budi Prianto selaku pengamat Gunung Kelud dari ESDM PVMBG Badan Geologi menjelaskan, hingga saat ini Gunung Kelud dalam kondisi aman, baik su-

hu kawah ataupun kegempaan. Wisatawan tetap bisa melakukan kunjungan dengan batas-batas tertentu.

Simulasi penanggulangan bencana ini melibatkan semua jajaran, mulai dari TNI, Polri, BPBD, serta instansi terkait. Selain mengutamakan keselamatan korban, kegiatan juga difokuskan pada penanganan terhadap pengungsi, seperti pendataan nama dan jumlah pengungsi, kebutuhan makan, penyimpanan ternak pengungsi, hingga penanganan korban luka-luka.

Rencananya kegiatan ini akan dilakukan secara rutin enam bulan sekali, agar ketika terjadi letusan tidak ada warga yang menolak untuk dievakuasi. (Kominfo/priez)

Bapenda Kabupaten Kediri Tetapkan Pungutan Pajak BPHTB Kediri, Jatim Pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang atau badan.

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak atas pengolahan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Dasar-dasar hukumnya adalah : UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda Kab Kediri No 1 Th 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017. Perbup Kediri No 45 Th 2017 tentang sistim dan prosedur Pemungutan BPHTP Kab. Kediri.

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak seperti: jual beli adalah harga transaksi, tukar menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar dan lain sebagainya. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Besaran pokok BPHTB yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Cara penghitungan BPHTB adalah Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5% secara matematis adalah : BPHTB = 5% X (NPOP) – (NPOPTKP).

Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000, untuk setiap Wajib Pajak.

Contoh: Pada tanggal 5 Februari 2018 Ibu Sundiah membeli sebidang tanah dan Bangunan di Desa Papar Kecamatan Papar dengan Harga Rp 160.000.000.

Maka NPOP adalah sebesar Rp.160.000.000 dan NPOPTKP sebesar Rp.60.000.000.Maka BPHTB terutang adalah : BPHTB = 5% × (160.000.000-60.000.

000) = 5% × 100.000.000,- = 10.000.000,-.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan memberi hi-

bah wasiat termasuk suami/ istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.

Contoh: Pada tanggal 10 Februari 2018 Pak Muraji mendaftarkan warisan berupa tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Gurah

dengan Nilai pasar sebesar Rp.500.000.000,tanah dan Bangunan tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama orang tua kandung Pak Muraji.

Maka NPOP sebesar Rp.500.

000.000,dan NPOT KP sebesar Rp.300.000.000,maka BPHTB

terutang adalah : BPHTB = 5% x (500.000.000 – 300.000.

000.) = 5% x 200.000.000 = 10.000.000.

Sistim pemungutan BPH TB menganut sistim “self assesment” yang artinya Wajib Pajak diberi kesempa-

tan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Pajak Terutang dibayarkan ke kas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah di validasi oleh Bapenda. (Bapenda-priez)

Kediri, Jatim Pos Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri menetapakan Pembayaran Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021.

Dalam hal ini ada enam (6) dasar hukum yang mengatur yaitu, UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kab. Kediri No 1 Th 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kediri No. 3 Tahun 2017, Perda Kab. Kediri Nomor 5 Th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Kediri.

Perbup Kediri No 63 Th 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, dan Perbup Kediri No 58 Th 2017 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Kediri, serta Perbup Kediri No. 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Kediri.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak PBB-P2 yang termasuk dalam pengertian Bangunan yaitu: 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan tol.

3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga.

6. Galangan kapal, dermaga.

7. Taman mewah. 8. Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak. 9. Menara.

Sedangkan Subjek PBB-P2 ialah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi atau memperoleh manfaat atas Bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh atas bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, terdiri dari NJOP Tanah dan Bangunan.

Besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen), sedangkan

NJOP diatas Rp. 1.000.000.

000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Dalam penghitungan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besar nilai jual NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (WP).

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi atas data Objek atau Subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jualbeli, waris, hibah ataupun sebab lain yang mengakibatkan berubahnya Objek atau Subjek PBB-P2.

Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kediri dilakukan secara online di seluruh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Kediri, Bank Jatim (Kantor Kas Pembantu dan Payment Point Bank Jatim se-Kabupaten Kediri, dan ATM Bank Jatim, serta di Bank Jatim seIndonesia. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk segera melunasi PBBP2. (Bapenda-priez)

Bapenda Kabupaten Kediri Tetapkan Pungutan PBB-P2

Jatim IX

Hal - 13

DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna

Nota Penjelasan 5 Raperda Inisiatif imbuh Agus.

Dalam rapat paripurna itu disebutkan 15 nama anggota panja LHP BPK RI, diantaranya, Baihaki, Ahmad Herianto Saleh, Mohammad Ikbal Fathoni, Yuni, Imam Hambali, Mohammad Fathorrosi, Alan Kaisan, Ahmad Hami-

duddin, Nurul Huda, Sri Rustiana, M. Faisol Riyadi, Muafi, Purwanto, Suufi Mukarromah, Mohammad Far Far. Sebelumya, Sekretaris DPRD Sampang, Moh. Anwari dalam laporan mengatakan jika sudah mengundang anggota DPRD sebanyak 45 hadir 33 anggota

tidak hadir 12 anggota dengan keterangan ijin 12 orang.

Oleh karena itu, sesuai tata tertib (Tatib) DPRD kabupaten Sampang no 14 tahun 2019, maka rapat paripurna sudah memenuhi ketentuan tata tertib dan kuorum,” tutupnya. (dir/Adv)

Soal Perampingan OPD Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sampang pada Senin malam (31/05/2021). (dir)

Sampang, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan 5 Raperda inisiatif dan pengumuman nama-nama LHP BPK RI, Senin malam (31/05/2021).

Rapat paripurna dihadiri Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Sekdakab Sampang, H. Yuliadi Setiawan, Staf ahli, para asisten, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kejari Sampang, Kepala OPD se-Kabupaten Sampang.

Ketua DPRD Sampang, Fadol yang memimpin sidang menyampaikan, rapat paripurna tersebut ada dua pembahasan dengan rangkaian, pertama tentang nota penjelasan 5 Raperda inisiatif, dan pengumuman nama-nama panja LHP BPK RI. Ia juga menyampaikan, jika Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sampang, telah mengadakan rapat pa-

da 24 Mei 2021 dengan PAPD Kabupaten Sampang untuk membawa hasil laporan BPK RI terhadap keuangan Pemkab Sampang, tahun anggaran 2020.

Dalam rapat paripurna DPRD itu juga membahas 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang pembentukan prodak hukum desa, Raperda toko modal dan pasar tradisional, Raperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkotika, Raperda tentang kesejahteraan sosial, dan Raperda tentang inovasi daerah. Dan menghasilkan keputusan musyawarah yang disepakati bersama.

Badan musyawarah (Ban mus) Alan Kaisan, dalam penyampaian mengatakan, jika pihaknya pada tanggal 26 sampai 28 Mei melakukan kunjungan Banmus DPRD Sampang, tanggal 31 penyampaian nota penjelasan 5 Raperda inisiatif dan pengumuman nama anggota LHP BPK RI.

Tanggal 8 Juni, rapat paripurna tentang pandangan umum bupati terhadap 5 Raperda inisiatif dan pengusulan bupati, tanggal 3 sampai 16 Juli pembahasan 5 Raperda inisiatif LHP BPK RI, 17 Juli rapat paripurna dengan acara penyampaian rekomendasi LHP BPK, tanggal 30 Juli sampai 22 Agustus bimtek anggota,” kata Alan Kaisan.

Sedangkan Agus Husnul Yaqin, anggota DPRD Kabupaten Sampang mengapresiasi pemerintah kabupaten Sampang yang telah melakukan program pro rakyat. Sesuai peraturan Kemendagri No 80 tahun 2017 tentang prodak hukum daerah yang menjadi landasan pemerintahan daerah, pembangunan prasarana sehingga tercipta visi misi Sampang hebat dan bermartabat.

“Sesuai dengan subtansi rancangan program daerah secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga dapat meracang pertumbuhan daerah Sampang kedepan,”

Pemkab Sumenep Target Perampingan OPD Rampung Agustus 2021

Sumenep, Jatim Pos Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, direncanakan rampung Agustus mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edy Rasiyadi menyampaikan pihaknya hingga saat ini telah menyelesaikan perubahan struktur OPD termasuk regulasinya dengan menyetorkan berkas ke Pemprov Jatim.

“Terkait reorganisasi OPD Perdanya sudah selesai, kita minta verifikasi ke Provinsi,” ujar Edy Rasiyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (31/05/2021).

Ia menerangkan, jika sebelumnya pemerintah Sumenep secara keseluruhan sebanyak 30 OPD, sekarang dirampingkan menjadi 24 OPD karena digabung dan dihapus.

Mantan Kepala Dinas PU Binamarga ini mencontohkan, beberapa OPD yang digabung seperti PU SDA, PU Binamarga dan PU Cipta Karya digabung menjadi PU Pekerjaan Umum

Ketua DPRD Sumenep: Saya Harap Pimpinan OPD Saling Sinergis Sumenep, Jatim Pos Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir berharap setelah perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rampung harus saling menguatkan dan bisa bersinergi.

“Saya berharap pada para pemangku OPD nantinya harus membuang ego sektoral, satu sama lain saling bersinegi dan saling menopang serta saling mengisi supaya pergerakannya cepat dan tidak lambat. Kalau masih ego maka akan berdampak pada kinerja pemerintah,” ujarnya, Rabu, (02/05/2021).

Politisi PKB ini juga mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep tengah melakukan tahapan restrukturisasi OPD. Hanya saja hal tersebut belum selesai meski daerah lainnya sudah rampung duluan.

“Perampingan OPD di Sumenep memang akhir ketimbang daerah lain yang sudah final. Mungkin karena kendala Pilkada kemarin sehingga sedikit tertunda,” tambahnya Ia melanjutkan, untuk menindaklanjuti proses restrukturisasi tersebut membutuhkan waktu selama

Abdul Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

enam bulan usai Bupati terpilih dilantik. Menurutnya pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang sifatnya sangat signifikan selama momentum Pilkada termasuk restrukturisasi tersebut.

“Untuk regulasi perampingan OPD sudah selesai. Dari yang semula ada 30 OPD nantinya akan menjadi 24 OPD. Jadi banyak Dinas-Dinas yang menjadi satu.” paparnya.

Selain itu, Hamid juga berharap OPD baru nantinya bisa diisi oleh orang-orang yang berkompeten sehingga bisa membuat roda kepemerintahan Bupati Fauzi bisa sesuai dengan harapan ‘Sumenep Melayani’.

“Pengisian OPD itu hak perogratif Bupati, tentunya kan melihat dari keahlian yang dimiliki dan sesuai kepangkatan,” tegasnya.

Sementara, Sekda Sumenep mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan tahapan perampingan OPD. Halamanberkas 1 Seperti dari melayangkan kepada Gubernur Jatim dan melakukan koordinasi dengan Kementrian terkait.

“Mudah-mudahan Agustus-September 2021 bisa terlaksana. Kita rencanakan bersamaan dengan agenda Bupati terkait Perubahan APBD kalau tidak ada kendala dari Kemendagri nanti,” pungkasnya. (dam)

Tanggapi Pemekaran OPD di Sidoarjo

Gus Muhdlor : Tidak Masuk Akal Sekda Sumenep, Edy Rasiyadi saat dikonfirmasi di kantornya.

dan Tata Ruang. Kemudian Perumahan Pemukiman dan Perhubungan.

“Juga Koperasi dan Disperindag kita gabung, tambah lagi DP3AKB sebagian kita gabung ke Kesehatan untuk KB, untuk lainnya ke Sosial,” jelasnya.

Meski demikian, Edy mengatakan untuk realisasi pihaknya mencoba koordinasi dengan Kemendagri dan KSN. Termasuk terkait dengan penatausahaan keuangan karena menggunakan SIPD yang kewenangannya

Kemendagri. Menurutnya hal ini adalah perbedaan dari sebelumnya ketika masih menggunakan Simral yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dengan regulasi 6 bulan, mudah-mudahan Agustus-September 2021 bisa terlaksana. Kita rencanakan bersamaan dengan agenda Bupati terkait Perubahan APBD kalau tidak ada kendala dari Kemendagri nanti. Perubahan APBD berlangsung kita juga melakukan perubahan OPD,” ucapnya. (dam)

Sidoarjo, Jatim Pos Menanggapi adanya usulan Anggota DPRD Sidoarjo terkait pemecahan maupun pemekaran OPD yang ada di Pemkab Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali spontan mengatakan tak masuk akal.

“Ada yang bilang kalau Dinas harus dipecah lebih banyak itu saya kira tidak masuk akal. Pasalnya, pusat menginstruksikan agar birokrasi itu tambah dirampingkan”, ungkap Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Sidoarjo saat dikonfirmasi usai Rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (2/6/2021).

Terkait perampingan, instruksi pusat diantaranya penyederhanaan birokrasi,

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, usai paripurna di gedung DPRD Sidoarjo. (foto amrizal)

dan meminimalisir jumlah dinas yang terlalu banyak.

Sementara disampaikan Gus Muhdlor, akrab disapa, perampingan dibirokrasi Pemkab Sidoarjo sudah dilakukan on the road. Kare-

na itu sudah program Pemerintah pusat.

“Saat ini diutamakan untuk meminimalisir jumlah dinas yang banyak, akan dilakukan secara fungsional”, cetus Mudhlor. (zal)

JATIM X

Hal - 14

RSUD dr Soegiri Lamongan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Siapkan Penambahan Layanan Hingga Alat Canggih

Gedung RSUD dr Soegiri Lamongan, berbagai layanan dan peralatan canggih siap berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Lamongan, Jatim Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soegiri Lamongan siap memberikan percepatan dan peningkatan pelayanan, hal ini sebagai upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

Direktur RSUD dr Soegiri, dr Moch Chaidir Annas, M.M.Kes, mengatakan upaya tersebut dilakukan pihak RSUD seperti menambah kapasitas tempat tidur (TT) dan mesin di layanan hemodialisa (HD) atau cuci darah sebanyak 40 unit, kini RS plat merah tersebut juga menambah kapasitas TT di layanan ICU. “Yang semula hanya tersedia 7 TT, selanjutnya akan bertambah menjadi 24 TT di layanan ICU, penambahan

kapasitas di layanan HD dan ICU bukan untuk gagah-gagahan melainkan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar dr Annas, Rabu (02/06/2021).

Annas menambahkan, kedepan pihaknya ingin pasien-pasien yang dalam keadaan emergency segera ditangani dengan baik dan sesuai standar.

Sebagai RS pemerintah, dr Annas menjelaskan selain layanan HD dengan kapasitas 40 TT sudah berjalan dan beroperasi.

Lalu saat ini proses pembangunan layanan ICU dengan kapasitas 24 TT terbanyak di Kabupaten Lamongan, lokasinya juga terkoneksi dengan layanan lain seperti IGD. Annas menambahkan, RSUD dr Soegiri Lamongan mencetuskan konsep layanan

terintegrasi atau One Stop Service. Yakni layanan rawat jalan seperti poli, laboratorium, radiologi, dan apotek berlokasi di bagian depan gedung untuk memudahkan masyarakat.

“Pelayanan pendaftaran pasien juga bisa diakses melalui aplikasi Soegiri Mobile agar masyarakat tidak perlu antre,” imbuhnya.

Komitmen dalam meningkatkan layanan di bidang kesehatan, RSUD dr. Soegiri tidak hanya dalam peningkatan layanan namun juga diiringi dengan perbaikan sarana prasarana.

Berbagai alat kedokteran tercanggih telah digunakan RS ini. Antara lain ESWL metode pemecahan batu ginjal melalui gelombang kejut dari luar tubuh pasien tanpa operasi, CT Scan 128 Slice menghasilkan gambaran diagnostik dengan dosis radiasi rendah, Mamografi untuk mendeteksi dini penyakit payudara secara akurat, serta layanan tes swab PCR dengan tarif termurah.

Direktur RSUD dr Soegiri Lamongan, dr Moch Chaidir Annas, M.M.Kes, menuturkan, alat-alat kedokteran yang digunakan merupakan yang tercanggih di Kabu-

Sembilan Indikator Wujudkan Desa Damai di Kota Batu

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menerima kunjungan Visna Vulovik manager Wahid Foundation di balai Kota Batu. (foto diskominfo)

Kota Batu, Jatim Pos Kunjungan Wahid Foundation yang dipimpin Manager sekaligus Asisten Direktur Visna Vulovik, dan diterima langsung oleh Wali Kota Batu Hj Dewanti Rumpoko, Rabu (2/6) siang.

Dalam kunjangannya kali ini Wahid Foundation bertujuan konsultasi, koordinasi agar bersinergi dengan Pemerintah Kota Batu tentang Desa Damai di Desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo.

Manager sekaligus Asisten Direktur Wahid Foundation, Visna Vulovik, mengatakan, dalam mewujudkan Desa Damai Sidomulyo, Wahid Foundation masuk lewat pemberdayaan ekonomi.

“Untuk mewujudkan Desa Damai Sidomulyo Wahid Foundation masuk melalui pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Visna menambahkan merekatkan masyarakat dengan perlahan tapi pasti sehingga akan menjadikan sebuah komunikasi masyarakat, satu dengan yang lain walau dengan latar yang berbeda.

“Kami akan mencoba merekatkan masyarakat secara pelan-pelan. Membuat mereka saling berkomunikasi satu sama lain meskipun berbeda latar belakang,” urainya.

Kemudian, Wahid Foundation memberikan akses permodalan dan pelatihan wirausaha melalui pembinaan perempuan.

Selanjutnya adalah pelatihan bagi masyarakat desa untuk melihat potensi konflik yang bersumber pada intoleransi.

“Kami juga memberikan pelatihan bagi masyarakat desa untuk mendeteksi dini dalam melihat potensi konflik yang muncul,” kata Visna.

Program Desa/Kelurahan Damai memiliki sembilan indikator. Diantaranya ialah pendidikan dan perdamaian dan kesetaraan gender, praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, serta adanya pranata bersama yang dapat memantau pelaksanaan desa/kelurahan damai.

Contoh bentuk perwujudannya adalah pembentukan sebuah kelompok kerja (pokja) pemantau pelaksanaan desa/kelurahan damai di tingkat desa, yang minimal 30 persen anggotanya adalah perempuan.

Dalam pertemuan ini, dijelaskan juga tentang Rumah Ayom. Yaitu program untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan seperti siswa putus sekolah, korban KDRT dan kekerasan lainnya.

Dalam sambutan Dewanti Rumpoko mengatakan program Desa Damai sudah berjalan 4 tahun, program tersebut juga sangat membantu pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan SDM dan menghindari kekerasan dalam ekonomi.

“Empat tahun program Desa Damai ini berjalan dan program tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga membatu pemerintah Kota Batu dalam hal memperdayakan masyarakat juga meningkatkan SDM masyarakat sehingga menghindarkan kekerasan dari ekonomi”.

Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Camat Bumiaji, Kepala Desa Gunungsari, dan Kepala Desa Sidomulyo.

Dalam kesempatan ini Wali Kota Batu didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Camat Bumiaji, Kepala Desa Gunungsari, dan Kepala Desa Sidomulyo.

Dewanti Rumpoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Desa Damai yang sudah berlangsung 4 tahun ini, sudah bisa dirasakan manfaatnya. Program tersebut juga sangat membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menguatkan kelompok rentan. Dengan begitu, SDM masyarakat meningkat dan dapat menghindari kekerasan berdasar ekonomi.

“Desa damai bisa menjadi contoh dalam mengelola potensi masyarakat desa dengan mengeliminir potensi konflik sedini mungkin” ujar Dewanti. (yon)

paten Lamongan.

“Kami terus berkomitmen memperbaiki sarana dan pra-

sarana untuk melayani masyarakat. Sehingga alat-alat kedokteran yang digunakan selalu di-

upgrade dan dipastikan tercanggih di Kabupaten Lamongan,’’ tandasnya. (adv/bis)

Kepala BPJS Sumenep Terpapar Covid-19 Kantor Ditutup Sementara

Tim Sterilisasi usai meyemprotkan cairan disinfektan di Kantor BPJS Sumenep.

Sumenep, Jatim Pos Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (3/6/2021) ditutup lantaran salah seorang karyawan terpapar Covid-19. Penutupan dilakukan selama dua hari sejak 2 Juni sampai 4 Juni 2021.

Tim sterilisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD), Abd. Rahman Riadi mengatakan pihaknya turun langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan disetiap sisi kantor BPJS Sumenep.

“Berdasarkan data dari hasil tracing Kepala BPJS Sumenep terkonfirmasi Covid-19, maka kita lakukan sterilisasi,” ungkapnya pada awak media.

Selain itu, Rahman me-

ngatakan proses sterilisasi tersebut melibatkan beberapa pihak diantaranya BPBD, TNI dan Polri. Sesuai data yang dirilis Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan menjadi acuan baginya untuk menekan penyebaran virus.

“Jadi sterilisasi tidak hanya dilakukan di kantor atau tempat kerja, tapi di tempat indekost juga dilakukan sterilisasi. Termasuk melakukan sterilisasi ditempat lain sebagaimana data yang kita kantongi,” jelasnya.

Sementara itu, Sairi salah seorang warga Desa Pabian Kecamatan Kota mendatangi kantor BPJS setempat. Ia mengaku ingin membuat kartu JKN yang baru, hanya saja kantor BPJS tidak bisa melayani secara langsung. “Rencana saya ingin buat kartu baru untuk menjaga-jaga,” katanya.

Meski demikian, Sairi berencana ingin mendaftar sebagai peserta JKN melalui aplikasi online sesuai arahan banner yang terpampang di depan kantor BP JS Sumenep. (dam)

Percepat Program Prioritas Bupati

BAPPEDA Sumenep Gelar Asistensi dan Pendampingan Intensif Sumenep, Jatim Pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan intensif (27/05) dalam rangka percepatan program prioritas Bupati.

Diketahui acara yang berlangsung selama dua hari di Batu, Kabupaten Malang tersebut membahas beberapa agenda prioritas diantaranya pembahasan rencana peraturan Bupati (Perbub) sebagai follow up restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pemba-

ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kepala BAPPEDA Sumenep, Yayak Nurwahyudi menjelaskan, pentinganya agenda prioritas itu dilalakukan mengingat pergeseran kepemimpinan Bupati Sumenep yang baru yakni Achmad Fauzi sekaligus guna mendorong kepemerintahannya agar berkesinambungan.

“Awal tahun ini kita sudah proses menyiapkan RPJMD, menyiapkan RKPD sekaligus Tupoksi OPD sebagai tindaklanjut darj Perda perubahan OPD yang kita miliki sebelumnya,” paparnya Yayak mengatakan dalam prosesnya, ketiga agenda ter-

Yayak Nurwahyudi, Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep

sebut dibahas secara bersamaan karena pihaknya memiliki tuntutan suapaya bisa cepat selesai. Termasuk RKPD harus selesai tatanannya pada bulan Juni dan mendapat evaluasi dari inspektorat.

“RKPD tidak bisa didetilkan apabila target-target Bupati di RPJMD dengan Tusinya belum tertata. Itulah yang mendorong kami untuk percepatan. Sebab itu diadakan asistensi dan pendampingan intensif guna menyelesaikan tiga agenda itu dalam waktu singkat,” imbuhnya.

Disamping itu, Yayak juga mengatakan terkait agenda pembahasan yang ditempatkan di kota Batu, ia beralasan bahwa selama pendamping dari Universitas Brawijaya Malang saat berada di Sumenep, belum bisa merampungkan pembahasan tiga agenda secara keseluruhan.

“Kemarin temen-temen pendamping sudah datang ke Sumenep selama dua hari untuk menyelesaika target kinerja dari masing-masing kegiatan. Ternayata belum bisa terselesaikan karena kekritisan teman-teman OPD, yang untuk memutuskan satu indikator saja bisa berdiskusi panjang. Sehingga terbentur waktu,” ucapnya (adv/dam)

SAMBUNGAN

Hal - 13

Pandemi Surabaya Terkendali kenaikan kasus Covid-19, namun Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Surabaya tetap terkendali. Data Dinkes Surabaya mencatat, BOR di RS

saat ini sekitar 14 persen. “Sebelum lebaran, BOR di RS sekitar 13 persen, sedangkan pasca lebaran sekitar 14 persen,” ungkap dia.

Menurut Febria, ditemukannya kenaikan kasus Covid-19 ini berkat masifnya tracing yang dilakukan petugas puskesmas bersama Satgas

PEMERINTAH AKHIRNYA PUTUSKAN.........

Kadinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat, angka harian positivity rate Covid-19 di Kota Pahlawan rata-rata di bawah 5 persen. Artinya, pandemi Covid-19 di Kota Surabaya terkendali, meski ada kenaikan kasus pasca libur Lebaran.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pasca libur lebaran 2021, memang ada kenaikan kasus Covid-19. Dalam sehari, ter-

catat ada 20 hingga 21 kasus Covid-19 pasca lebaran.

Sedangkan sebelum lebaran, tercatat ada sekitar 16 kasus Covid-19 dalam satu hari.

“Positivity rate, 5 persen ke bawah. Kalau kenaikan ada, tapi masih terkendali.

Yang biasanya sehari itu 16 (kasus), sekarang bisa 20 sampai 21 kasus baru se-Surabaya,” kata Febria di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Senin (31/5/2021).

Febria menyebut, kenaikan kasus Covid-19 ini terjadi H+14 pasca libur lebaran. Meski ada

JATIM DIPREDIKSI BERPOTENSI.. dari Halaman 1 mi juga,” jelas Dwikorita.

Hingga saat ini BMKG telah mencatat beberapa gempa dan tsunami yang pernah melanda wilayah Jawa Timur. Pada periode 1836-1972, BMKG mencatatkan 9 kejadian gempa besar yang skala intesitasnya mencapai VII MMI - IX MMI. Sedangkan untuk tsunami BMKG mencatat, Jawa Timur telah 6 kali mengalami bencana tersebut pada pe-

riode 1930 hingga 1994. Mulai dari daerah Pacitan, Madura hingga pantai Parangtritis di Jogjakarta.

BMKG berharap dengan dibuat prediksi pemodelan potensi bencana gempa dan tsunami, pemerintah bisa bergerak cepat melakukan persiapan. Mulai dari persiapan jalur evakuasi, penampungan sementara hingga melakukan penghijauan. (ist)

CHACHA FREDERICA...... sedang pelajari,” begitu kata Chacha yang kala itu masih berusia sembilan tahun merasakan kebingungan hidup ditengah-tengah keluarga yang berbeda keyakinan.

Pada akhirnya Chacha pun terdorong mencari tahu lebih dalam tentang agama.

Bahkan ia mulai mencari beberapa referensi yang membahas tentang agama hingga akhirnya setiap menemukan sebuah buku yang membahas tentang Injil, Al-quran, dan sains.

Dari situlah Chacha menemukan perbedaan tentang Islam dan agama lainnya. Ia pun kemudian memutuskan mantap menjadi mualaf dan memutuskan berhijab.

Wynne Frederica atau lebih akrab disapa Chacha Frederica adalah bintang sinetron

dari Halaman 1 tanah air. Dirinya kerap memerankan tokoh-tokoh antagonis.

Nama Chacha populer saat ia berakting dalam sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu.

Wanita berdarah Belanda-Tionghoa-Jawa kelahiran Jakarta 8 November 1989 ini mengawali kariernya dengan membintangi Benang-Benang Mas. Setelah itu, sinetron yang diperankan olehnya pun semakin banyak. Beberapa di antaranya yaitu Kafe Biru, Sephia, Opera Jakarta, dan Bidadari 3.

Pada tahun 2015, pemeran sinetron Kharisma ini menikah dengan pujaan hatinya yang seorang atlet golf bernama Dico Ganinduto.

Wanita yang dikenal tajir melintir ini pun bergabung dengan Gilrs Squad besutan aktris Nia Rahmadhani. Girls

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS.......... diri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nadiem juga mengungkapkan alasan beberapa sekolah belum juga melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

Salah satu alasan yang paling banyak diungkap dalam survei adalah karena Pemerintah Daerah (Pemda) belum mengizinkan sekolah itu dibuka. “Kendala terbesar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas adalah belum diberikannya izin oleh Pemda/Satgas Covid-19 daerah,” terangnya.

Ia menambahkan, hal ini membuktikan bahwa kendala terbesar belum terselenggaranya PTM terbatas di sejumlah daerah bukan karena vaksinasi yang belum selesai.

ker) bersama Komisi VIII DPR pada Rabu (02/06/2021).

Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan Raker juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M,” ujar Yaqut.

Dalam melakukan kajian, papar Menag, pihaknya juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI [Majelis Ulama Indonesia] dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini.

Untuk itu, Nadiem meminta dukungan Komisi X DPR untuk ikut mengadvokasi pemda/satgas daerah mengakselerasi pembelajaran tatap muka terbatas.

“Jadi alasannya sebenarnya bukan karena belum divaksinasi, atau yang lain atau seperti orang tua belum mengizinkan. Tetapi yang mayoritas sebut belum tatap muka itu karena belum diizinkan pemda/satgas daerah. Mohon dukungan bapak ibu Komisi X untuk membantu advokasi tersebut di daerahnya masingmasing,” pinta Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem sempat mengatakan akan kembali digelarnya sekolah tatap muka pada Juli 2021 setelah munculnya Surat Kepu-

Squad beranggotakan wanita-wanita mapan dari berbagai kalangan. Jessica Iskandar atau Jedar salah satu anggota geng ini.

Belum lama ini, Maret 2018, Chacha mengunggah foto mengenakan mukena di Instagram pribadinya. Chacha mengaku bahwa selama hidupnya ia mempelajari dua agama sekaligus karena Chacha tumbuh di antara dua agama yang berbeda.

Ayah dan kakek dari ayahnya adalah pendeta, sedangkan ibu dan kakek dari ibunya penganut Islam yang taat.

Kondisi tersebut mendorong Chacha memilih untuk memperdalam agama Islamnya. Ia memilih untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab bertepatan dengan usianya ke-28 tahun. (yus) dari Halaman 1 tusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid19, Selasa (30/3/2021).

Namun, ia menegaskan bahwa PTM terbatas dapat dilakukan saat ini tanpa harus menunggu bulan Juli 2021. Pasalnya, menurut dia, surat keputusan bersama (SKB) itu telah berlaku. “SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu Juli 2021 untuk melakukan PTM terbatas,” kata Nadiem dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

Nadiem juga mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan, yaitu guru dan tenaga pendidik, yang sudah divaksinasi segera membuka opsi PTM terbatas. (ist)

Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan.

Ormas Islam juga akan ikut menyosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

Selain faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah, terang Yaqut, sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi belum mengundang untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. “Tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan nota kesepahaman memang belum dilakukan,” tegasnya.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi.

Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya ba-

dari Halaman 1 ru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M itu hingga hari ini belum juga dilakukan.

Padahal, dengan kuota lima persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” terang Menag.

Menutup keterangan persnya, Menag menegaskan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Bipih tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

GUBERNUR KHOFIFAH............ pa Kepala OPD di Lingkup Pemprov Jatim.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan prasasti Zona KIP (Kreativitas, Inovatif dan Produktif), penyerahan Bantuan Keuangan Khusus untuk Penguatan BUMDes untuk 8 desa di Tulungagung masing-masing Rp. 75 juta.

Usai peresmian tersebut, Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini menyampaikan bahwa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatim bekerjasama dengan Yayasan Rumah Kita dan Klinik BUMDes telah menginisiasi terbentuknya Zona Kreatif, Inovatif dan Produktif (KIP). Dimana, zona KIP ini ada di seluruh BUMDes yang merupakan binaan mereka.

Terkait zona KIP tersebut, Khofifah menyebut zona KIP adalah sesuatu yang dapat menginspirasi bagi BUM Des untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekitar utamanya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar Gubernur.

Karenanya, kata Khofifah, BUMDes yang terus memberikan penguatan melalui zona KIP diharapkan dapat berkembang pesat karena akan menyuguhkan kreativitas, inovasi dan produktifitas yang selalu baru.

“Kreativitas, inovasi dan produktifitas adalah hal yang unlimited atau tanpa batas.

Sehingga akan selalu ada yang

Covid-19 di kelurahan. Bagi dia, ketika semakin banyak ditemukan kontak erat, maka pandemi di Surabaya bisa semakin terkendali.(bur/fred)

baru di setiap waktu. Akan terus ada dinamika jadi jangan pernah berhenti melakukan kreativitas, inovasi dan jangan pernah berhenti untuk terus produktif,” tegasnya.

Khofifah menambahkan, bahwa lokasi sentra wisata yang dikelola BUMDes juga menentukan BUMDes tersebut dapat berkembang dengan baik. Ini penting, karena semakin dekat dengan pemukiman warga akan semakin bagus. Karena akan memberikan penguatan kepada masyarakat terdekat.

“Jadi setiap obyek wisata akan memberikan signifikansi terhadap pergerakan UMKM lokal.Disamping itu, juga setiap wisata akan menggerakkan public transportation,” imbuhnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, UMKM sendiri merupakan sektor terbesar yang menyumbangkan 60,25% PDRB Jatim. Sedangkan sektor wisata berkontribusi 7,21% pada perekonomian Jatim. Untuk itu, penguatan sektor wisata diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat desa dan bagi perekonomian di Jatim.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menuturkan bahwa penguatan Desa Wisata melalui pembinaan BUMDes dapat membentuk masyarakat didalamnya menjadi cerdas, sejahtera dan mandiri.

“Jadi kalau kita sebutnya itu Dewi Cemara, desa wisata rakyatnya cerdas mandiri dan sejahtera. Ini salah satu

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan.

Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks,” tegasnya.

Menag juga menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain melalui Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian COVID-19 ini segera usai,” pungkasnya.

Hadir juga dalam telekonferensi Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya. (ist) dari Halaman 1 Program yang ada di Nawa Bhakti Satya,” tuturnya.

Di akhir, pada Kepala Desa pengelola Nangkula Park, Gubernur Khofifah berpesan untuk terus kreatif, inovatif dan produktif untuk memajukan Nangkula Park tanpa mengesampingkan area hijau yang ada di sekitar Nangkula Park.

“Kepada Pak Kades, saya minta zona hijau harus tetap dijaga,”pungkasnya.

Untuk diketahui, Nangkula Park adalah salah satu ikon wisata yang di kelola BUM Des Larasati dengan menyuguhkan suasana pedesaan yang cantik dan eksotis. Taman Bunga Celosia yang indah, spot selfie yang penuh dengan filosofi, dan sajian kuliner khas Tulungagung, serta aneka produk UMKM yang inovatif yang dapat menambahkan kenyamanan bagi pengunjung untuk berwisata.

Dalam taman tersebut terdapat fasilitas antara lain area parkir yang cukup luas, resto dan VIP Room, spot selfie garuda, taman bunga dan monumen keris, spot gebyok ukir, playground. Selain itu, Zona Kreatifitas dan Inovasi) Line (Spot I Love TA, Balon Udara, Phone Box), dan jembatan merah.

Sebelum memasuki lokasi desa wisata, para pengunjung diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu, dicek suhu tubuh, dan menjaga jarak.

Bahkan di depan terpampang pengumuman imbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan. (hms)

Hal - 16 Edisi 403 T ahun XX – Minggu I Juni 2021 Tahun

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi:

Validasi Data Penerima Bansos Perlu Dilakukan Guna memastikan penerima bantuan sosial (Bansos) benarbenar masyarakat yang membutuhkan, maka diperlukan validasi data terkait warga miskin.

Ketua DPRD Provinsi Ja-

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Menteri

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi.

wa Timur Kusnadi mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoal masalah akurasi data pemerintah yang dinilai masih sangat buruk.

Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, memaparkan terdapat temuan BPKP tahun 2020 sebanyak 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima

bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

Menurut Kusnadi, kalau data sudah salah, kebijakan dan pelaksanaan bansos juga ikut salah. “Data itu kan memberi dampak lanjutan yang luas. Data bansos yang tumpang tindih itu, pasti membuat penyaluran menjadi lambat dan banyak tidak tepat sasaran,” kata Kusnadi dikonfirmasi di DPRD Jatim, Senin (31/5/2021).

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menyebut, salah satu penyebab amburadulnya data bansos itu adalah transformasi bansos dari tunai ke non tunai yang dilakukan secara serampangan. Menurutnya, pada saat itu perpindahan data dari Pos Indonesia ke Bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) tidak berdasar nomor induk kependu-

Juli, Sekolah Tatap Muka Dimulai

Prihatin, Masih Ada Guru di Jatim Menolak Divaksin

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Kusnadi prihatin karena masih ada tenaga pendidik yang saat ini cenderung menolak untuk divaksin dengan alasan yang tak jelas.

Padahal, mereka sangat diharapkan bisa menjadi garda terdepan saat sosialisasi dan percontohan vaksinasi Covid-19 pada kelompok masyarakat yang lain. Maka itu pihaknya meminta Kabupaten/Kota mempercepat program vaksinasi untuk guru.

Kusnadi mengaku pihaknya menerima laporan dari sejumlah daerah di Jatim terkait masih banyaknya guru yang menolak divaksin, sehingga progres vaksinasi kelompok tenaga pendidik di Jatim masih di kisaran 53%.

“Kalau progres lambat karena misalnya stok vaksin terbatas, kami bisa maklumi.

Tapi kalau lambat karena ada penolakan itu kami tidak habis pikir. Kalau guru menolak divaksin tanpa alasan yang jelas sebaiknya tak usah jadi tenaga pendidik,” ujar Kusnadi usai menyapa warga Sidoarjo, Jumat (28/5/2021).

Sebagaimama diketahui sekolah tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs hingga SD/MI dan TK menjadi kewenangan Pemkab/Pemkot setempat.

“Kami berharap kabupaten/ kota di Jatim bisa mempercepat vaksinasi bagi para guru. Sebab kami dapat kabar sudah datang tambahan vaksin untuk tenaga pendi-

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi saat menyapa warga Lebo di Kabupaten Sidoarjo.

dik, sehingga sekolah tatap muka bisa dilaksanakan serentak,” pintanya.

Bahkan pihaknya mendukung kebijakan sebagian kabupaten/kota di Jatim yang dengan sengaja menunda pencairan tunjangan sertifikasi bagi para guru yang belum divaksin. “Itu bagus dan kami sangat mendukung. Sebab jika para guru tak mau divaksin dikhawatirkan menjadi penyebar Covid-19 kepada para siswa.

Mengingat, Juli mendatang pada tahun ajaram baru mulai uji coba sekolah tatap muka,” ungkap Kusnadi.

Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah sebelum mulai pembelajaran tatap muka di sekolajh supaya memastikan para guru sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Apa lagi daerahnya masih berstatus zona merah.

“Kalau pihak sekolah tak memenuhi persyaratan, wali murid bisa menolak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tujuan menjaga keluarga tidak tertular Covid-19,” pungkas Kusnadi politikus asal Sidoarjo. (yd)

dukan (NIK) yang valid dari Dinas Kependudukan.

Ditambahkan, saat ini masih ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang kerjanya belum optimal, terutama dalam hal updating data kemiskinan “Memang saat ini kendalanya terkait pendanaan untuk pendataan. Kita akan mendorong Pemerintah

ping, tapi harus dilatih tersendiri,” tukasnya.

Diakui Kusnadi memang saat ini belum semua pemda menganggarkan. Untuk itu harus dianggarkan guna mewujudkan data yang valid terkait bansos. “Untuk penganggaran, UU No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bisa dijadikan acuan legal formalnya,” pungkasnya. (yd)

Upaya Pulihkan Ekonomi, Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka Pembukaan kembali wisata Bromo bertujuan memulihkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan itu disambut baik anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Mahdi, dengan harapan banyak wisatawan lokal yang akan berkunjung ke ke tempat tersebut.

Menurutnya, dengan dibukanya kembali wisata yang menjadi primadona di Jawa Timur tersebut akan ikut membangkitkan perekonomian masyarakat. “Saya menyebut baik dibukanya tempat wisata tersebut karena

Dikecam, Kekerasan Seksual di Sekolah SPI Kota Batu

Dugaan kekerasan seksual dan eksploitasi anak di sekolah SPI Kota Batu membuat kecaman banyak pihak.

Termasuk anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny Pramana bahkan mengutuk keras perilaku pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) di kota Batu itu. Pasalnya, Pendiri sekolah berinisial JE diduga melakukan tindak kekerasan seksual, fisik, dan verbal hingga mengeksploitasi ekonomi belasan pelajar yang bersekolah di sana.

“Para siswa dipekerjakan dengan jam melewati batas kewajaran. Kami berharap dan mendesak Polda Jatim segera turun untuk mengusut kasus di sekolah tersebut sampai tuntas. Jika melewati batas kewajaran, dan sangat urgen, sekolah tersebut bisa ditutup,” tegas wanita asal Kediri ini saat dikonfirmasi, Senin (31/5/2021).

Diungkapkan oleh politisi asal Fraksi PDIP ini, pihaknya di awal bulan ini segera menjadwalkan kunjungan ke sekolah tersebut agar persoalan tersebut menjadi terang benderang. “Siapapun yang

Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota se-Jatim untuk mengalokasikan anggaran pendataan itu,” ujarnya.

“Pendanaan diperlukan juga untuk mereka yang menangani verfak (verifikasi faktual) data kemiskinan, di samping untuk turun ke lapangan, juga up-grade petugas. Itu kan sebenarnya bisa juga dilakukan oleh pendam-

terlibat bisa segera di proses secara hukum dan kelembagaan,” jelas Wara.

Wanita yang juga bendahara DPD PDIP Jatim ini menambahkan, sangat tidak pantas dan sangat disayangkan guru yang seharusnya digugu dan ditiru melakukan hal yang di luar norma dan etika melakukan kekerasan terhadap siswanya. “Dengan dalih apapun kekerasan terhadap anak tidak boleh dilakukan. Pelakunya harus dihukum berat agar ada efek jera, dan warning bagi sekolah dan guru di tempat lain,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan pemilik sekolah SPI di kota Batu, Malang, Jawa Timur berinisial JE ke Polda Jatim, Sabtu (29/5/2021). Diduga sang pemilik sekolah JE bersama tenaga guru pendidik lainnya telah melakukan kejahatan terhadap anak didiknya. Komnas PA yang langsung dipimpin ketua umumnya Arist Merdeka Sirait melaporkan pihak SPI melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan verbal, serta eksploitasi ekonomi terhadap belasan hingga puluhan anak. (yd)

Meski wisata Gunung Bromo dibuka kembali, namun pengelola mewantiwanti semua harus mematuhi protokol kesehatan supaya tidak ada klaster baru. Jika muncul, maka wisata Bromo terpaksa ditutup lagi.

akan membangkitkan ekonomi warga sekitar dan kami sangat mendukung langkah dari pemerintah,” kata Mahdi ditemui di DPRD Jatim, Jumat (28/5/2021).

Dikatakan Mahdi, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai pembukaan tersebut agar masyarakat tahu dan bisa berkunjung ke pariwisata yang menjadi primadona di Jawa Timur itu.

“Intinya harus ada sosialisasi yang cair dari pemerintah sehingga ketika dibuka tempat tersebut akan banyak dikunjungi wisatawan lokal dan akan menjadi pemasukan yang cukup signifikan bagi warga sekitar,” tambahnya.

Mahdi juga berharap agar pemerintah melakukan pengecekan kesehatan yang ketat terhadap wisatawan yang masuk ke Gunung Bromo. Agar nantinya ketika tempat itu dibuka akan tidak akan terjadi kelas terbaru penyebaran Covid-19.

“Yang penting pengecekan kesehatan dan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat supaya nanti ketika dibuka tidak menimbulkan klaster baru. Ini yang menjadi PR dan tugas bagi pemerintah agar tempat wisata ketika dibuka tetap aman dan meminimalisir penyebaran covid 19,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali buka mulai Jumat, 28 Agus-

tus 2020. Prosesi pembukaannya diawali dengan tumpengan dan ritual adat Suku Tengger di pintu masuk atau Pos Coban Trisula di Desa Gubuk Klakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Disusul persembahan tarian oleh masyarakat Desa Ngadas, Poncokusumo, di Pos Jemplang (pos persimpangan ke lokasi Lautan Pasir Bromo dan ke Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang), dan ritual adat dan tumpengan Tengger di Pakis Bincil. Acara ditutup dengan ritual adat dan tumpengan lagi di Watu Dengkuk di kawasan Lautan Pasir.

Namun sebelum berkunjung, ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diketahui. Diantaranya, pengunjung dalam kondisi sehat dengan menunjukkan surat keterangan sehat yang resmi dari dokter atau hasil Rapid Test yang masih berlaku.

Kedua, usia yang diperkenankan untuk memasuk Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah di bawah 60 tahun.

“Tolong kita semua harus mematuhi protokol kesehatan supaya tidak ada klaster baru.

Jika muncul, maka wisata Bromo terpaksa ditutup lagi,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, John Kenedie mengingatkan. (yd)