Jatim Pos Edisi 414 by Jatim Pos

Edisi 414 T ahun XX – Minggu II September 2021 Tahun

IS SN : 1412 - 7490 ISSN

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No. 15-17 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Pulang Kampung

Ribuan Pekerja Migran Asal Jatim Jadi Pengangguran ARUMI BACHSIN Jadi Istri Wagub, Kini Berubah Drastis Perubahan drastis dirasakan oleh Arumi Bachsin sejak mengikuti suaminya, Emil Elestianto Dardak yang kini menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebagai seorang artis yang sekarang menjadi bagian

Bersambung ke hal.. 15

DAMPAK pandemi Covid, pekerja migran asal Indonesia yang berada di luar negeri mengaku banyak menganggur. Kontrak yang semestinya diperpanjang, karena efek pandemiccovid terpaksa dihentikan atau diputus. Akibatnya mereka menjadi pengangguran. “Daripada menganggur di negeri orang lebih baik pulang kampung. Disana biaya hidup mahal,” kata Agus Sumarso Pelaksana Tugas Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, Senin (6/9/2021). Data jumlah TKI Sejak 4 September 2021 hingga saat ini, sebanyak 3.440 pekerja migran asal Sampang yang pulang kampung. Para pekerja migran asal Kabupaten Sampang itu, kebanyakan dari

Cinta Ditolak

Sopir Rental Bunuh Gadis Kakak Adik

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, bersama jajaran saat menunjukkan pelaku dan barang bukti.

Sidoarjo, Jatim Pos Hanya karena persoalan cinta ditolak, seorang sopir rental berinisial HE (26), anak kost asal Kediri Jawa Timur, nekat menghabisi dua gadis kakak adik di Dusun Wedoro Sukun RT 01 RW 03 Kecamatan Waru Sidoarjo. Korban dua gadis kakak adik tersebut, yakni DR (20) sang kakak, dan adik DA (12). Usai dibunuh kedua korban diceburkan ke dalam sumur yang berada di belakang rumah. “Berawal dari pelaku HE

bertamu ke rumah korban DR yang saat itu kedua orang tuanya masih bekerja di luar rumah, kemudian pelaku dan korban melakukan pembicaraan, hingga pelaku memegang tangan korban DR,” ungkap Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro kepada awak media, Selasa (7/9/2021). Karena tangan DR dipegang oleh pelaku, sontak DR berteriak sehingga pelaku yang panik membekap mulut korban dan menariknya ke

dalam rumah. Didampingi oleh Kasat Reskrim Oscar Stefanus Setjo, Kapolresta Kusumo menuturkan, ketika DR dibekap mulutnya oleh pelaku, sang adik (DA) mengetahuinya yang kemudian mengambil pisau dapur untuk menolong sang kakak. Melihat DA membawa pisau, sontak pelaku menarik tangan DA dan pisau berhasil direbut dari tangan DA. Tak sampai disitu, pisau yang sudah di tangan pelaku kemudian disayatkan ke leher DA hingga meninggal dunia. Lebih jauh Kusumo menjelaskan, melihat sang adik (DA) berceceran darah dan meninggal karena sayatan pisau di leher, sehingga DR (kakak) berteriak histeris. Pelaku HE kembali panik dan mencekik korban DR hingga meninggal dunia. Setelah kedua korban kakak adik meninggal dunia, pelaku kemudian membawa ke belakang rumah lalu diceburkan

Bersambung ke hal.. 15

Pekerja migran asal Sampang saat pulang kampung.

wilayah Pantai Utara (Pantura) Sampang, seperti Banyuates, dan Kecamatan Ketapang, Sampang. Mereka bekerja di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan dan sebagian di Arab Saudi. Ia menuturkan, para pe-

kerja migran ini kebanyakan bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga, kuli bangunan dan sopir angkutan umum serta sopir pribadi keluarga. “Umumnya mereka yang pulang itu, karena masa kontraknya telah habis,” kata Agus,

menjelaskan. Selain itu, ada juga yang terpaksa pulang akibat pandemi COVID-19, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak pekerja migran yang tidak bekerja. Bersambung ke hal.. 15

Usai OTT Bupati Probolinggo

Ratusan ASN Dilantik Jadi Pj Kades-Camat

Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Probolinggo, Jatim Pos Hanya sehari setelah dilantik sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, juga langsung melantik penjabat sementara kades dan camat. Sebanyak 252 Pj Kades dan 2 Pj Camat dilantik di Pendopo Kabupaten

Probolinggo, Jalan Ahmad Yani, Kamis (9/9/2021). Dua Camat yang digantikan Pj ini terlibat suap jual beli jabatan kades dan ditahan di KPK. Dua jabatan camat digantikan yakni di Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton. Sedangkan

252 desa yang belum memiliki kepala desa resmi diisi Pj lantaran sudah habis masa jabatannya. Timbul mengaku akan melanjutkan roda pemerintahan setelah dirinya melihat berkasberkas dan koordinasi dengan semua Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Plt Bupati Probolinggo akan terus menggenjot jalannya pemerintahan. Ia mengaku akan terus melakukan koordinasi bersama Kepala OPD. Ia menjadi Plt bupati setelah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari kena OTT KPK pada Senin (30/8). “Sudah kita pilih para ASN Pemkab Probolinggo, yang mampu untuk menjadi Pj Kades

Bersambung ke hal.. 15

Tekan Kehamilan Dimasa Pandemi Covid-19 Masyarakat Diimbau Gunakan Metode KB MKJP GUNA menekan angka kematian pada ibu hamil serta pengendalian pertumbuhan penduduk dimasa pandemi Covid-19, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan meng-

imbau masyarakat menggunakan pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Menurut Plt Sekretaris Dinas PPKB Kabupaten Lamongan Sutikno menyampaikan MKJP sendiri merupakan

metode KB yang paling aman untuk digunakan di masa pandemi Covid-19. “Kenapa kami mengimbau demikian, karena metode KB MKJP bisa lebih lama dalam penundaan kehamilan daripada pakai pil atau suntik,” kata

Sutikno, Kamis (09/09/2021). Dijelaskan Sutikno, Pelayanan KB MKJP sendiri terdiri dari IUD atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), metode Implant atau susuk Bersambung ke hal.. 15

Layanan langsung kepada masyarakat dari Dinas PPKB Lamongan dengan inovasi Monalisa Berdansa.

METROPOLIS

Luncurkan e-Pelayanan, Warga Bisa Ajukan SKM

Kepala Dinsos Kota Surabaya Suharto Wardoyo

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk seluruh warga Kota Pahlawan. Terbaru, Dinsos meluncurkan aplikasi berbasis web, yakni e-Pelayanan Dinsos Surabaya. Aplikasi ini merupakan inovasi pemkot yang bertujuan mempermudah pelayanan kepada warga Surabaya. Salah satu pelaya-

nan yang tersedia di aplikasi tersebut, ialah Pelayanan Surat Keterangan Miskin (SKM) non kesehatan. Kepala Dinsos (Kadinsos) Suharto Wardoyo mengatakan, bagi warga Surabaya yang hendak mengajukan permohonan Surat Keterangan Miskin (SKM) non kesehatan tidak perlu lagi datang ke kantor Kelurahan. Kini, mereka dapat mengurus SKM secara online lewat aplikasi berbasis web yang dapat di akses melalui https://dinas

sosial.surabaya.go.id/pelayanan. “Sebelum menggunakan aplikasi itu, mereka harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi (Nomor Induk Kependudukan) NIK Surabaya, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Akun ini digunakan untuk masuk ke halaman utama aplikasi,” kata Suharto, Minggu (5/9/2021). Ia menjelaskan, untuk melakukan aktivasi akun, pengguna harus mengunggah berkas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika data berhasil di-

Jabatan Kosong Bakal Diasesmen

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak melakukan asesmen dimulai tanggal 6 September 2021 untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Perangkat Daerah (PD). Asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen dan dilakukan secara netral. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, asesmen dilakukan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkot mulai dari Eselon IV, III dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa PD di lingkungan pemkot. “Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan siapa yang tidak sarankan. Kalau yang (jabatan) kosong juga asesmen ini kita lakukan dari staf,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Minggu (5/9/2021). Wali Kota Eri menjelaskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Pertama adalah pintar, mempunyai integritas dan moralnya bagus. Selain berintegritas, pemimpin itu juga harus memiliki jiwa leadership yang hebat. “Kedua, jiwa kepemimpinan leadershipnya harus hebat, ketiga dia harus solutif (solusional) dan keempat dia harus mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen,” jelasnya. Di samping itu, wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini menyebut, bahwa seorang pemimpin itu juga harus humble. Artinya, pemimpin tak hanya sekadar pintar tapi juga humble. Jika tidak humble, otomatis dia tidak dekat dengan masyarakatnya dan tentu tidak cocok jadi pemimpin.

“Terakhir, dia (pemimpin) harus punya loyalitas kepada pemkot. Aturannya dijalankan dan sebagainya. Enam (kriteria) ini, Insya Allah kita lakukan asesmennya,” papar dia. Beberapa kali, Cak Eri juga menyampaikan, bahwa pejabat itu harus the right man on the right place. Artinya, orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Di samping pemimpin itu juga dipilih karena bekerja berdasarkan dengan hati. “Jadi saya selalu sampaikan pejabat itu harus the right man on the right place. Kedua, pejabat bekerja harus sesuai dengan hatinya,” terangnya. Bagi Cak Eri, seorang pejabat itu dipilih bukan karena dekat dengan wali kota atau wakil wali kotanya. Tapi, yang menjadikan dia pejabat adalah karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat. “Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya, cidek (dekat) dengan wali kotane, bukan. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya? Ya dari asesmen tadi kelihatan,” ujarnya. Karenanya, Cak Eri kembali menyatakan, bahwa asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen. Dari hasil asesmen nanti akan muncul siapa PNS yang disarankan atau tidak. Namun, ketika disarankan pun nantinya akan dilihat apakah dia juga cocok ditempatkan di dinas terkait. “Semuanya (hasil asesmen) nanti keluar yang disarankan dan tidak disarankan. Ketika

yang disarankan pun nanti dilihat, kayak Eselon II, kan nanti asesmennya beda. Misal oh dia disarankan, nah ketika disarankan ini dia ditempatkan di (dinas) mana,” ujarnya. Apalagi, kata dia, sebentar lagi ada beberapa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan pemkot. Nah, ketika berada di SOTK baru itu pejabat tersebut tidak cocok, maka otomatis dia akan dilakukan asesmen ulang. “Karena kan sekarang SOTK baru. Jadi SOTK baru kan kita lihat, oh dia tidak cocok di SOTK ini, ya diasesmen lagi,” kata Cak Eri. Dengan demikian, Wali Kota Eri memastikan, bahwa pejabat tersebut dipilih karena bekerja sesuai dengan hatinya. Selain itu, pejabat tersebut dipilih bukan karena pintar atau dekat dengan wali kota atau wakil wali kota sehingga ditaruh di dinas X. “Sehingga saya ingin benarbenar kelihatan, dia kerja dengan hatinya, bukan karena sekadar pintar,” terangnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, bahwa asesmen akan dilakukan secara bergiliran untuk Eselon II, III dan IV. Namun, karena jabatan Kepala PD paling dibutuhkan, maka terkait kekosongan pada Eselon II itu akan didahulukan asesmennya. “Nanti Insya Allah yang kosong-kosong kita lakukan asesmen dulu. Jadi kalau bisa di akhir September 2021 atau di minggu ketiga September itu kita sudah bisa mengisi (PD) yang kosong-kosong. Dari hasil apa? Ya dari hasil asesmen itu. Semoga nanti bisa the right man on the right place,” pungkasnya. (bur/fred)

verifikasi, pengguna dapat mengajukan permohonan SKM dengan memilih menu SKM pada halaman utama aplikasi tersebut. “Setelah itu pemohon harus mengisi NIK pribadi, NIK kepala keluarga dan nomor telepon. Pemohon juga diminta untuk mengunggah file scan KK serta scan surat keterangan dari instansi terkait sesuai dengan jenis permohonan SKM yang dipilih,” jelasnya. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengajukan permohonan berbagai jenis SKM non kesehatan, di an-

taranya SKM Pendidikan, SKM Bantuan Hukum, SKM Permohonan dan Perpanjangan Rusun, dan SKM Denda Akta Kelahiran, serta SKM Keringanan PBB dan PDAM. “Untuk SKM Kesehatan itu sudah tercover semua dengan rumah sakit (RS) dan puskesmas, termasuk RS swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Jadi, sudah tidak perlu mengurus SKM Kesehatan,” ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi e-Pelayanan Dinsos untuk mela-

kukan pengecekan terkait layanan bantuan sosial (bansos) dan status MBR. Sehingga, memberikan kemudahan bagi warga. Sebab, hanya dalam satu aplikasi mereka dapat mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinsos Surabaya. “Warga cukup mengisi NIK pada kolom yang tersedia. Nanti akan muncul hasilnya, apakah mereka merupakan MBR atau tidak, penerima bansos atau tidak. Kalau mereka menerima bansos, mereka dapat mengetahui jenis bantuan apa yang mereka terima,” pungkasnya (bur/fred)

Positivity Rate Lampaui WHO Surabaya, Jatim Pos Berdasarkan data asesmen situasi Covid-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 4 September 2021, Kota Surabaya saat ini berada di Level 2. Turunnya situasi Covid-19 di Kota Pahlawan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya, positivity rate di Kota Surabaya saat ini berada pada angka 1,61 persen, jauh di bawah standar WHO yang sebesar 5 persen. Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus Covid19 dengan jumlah tes. Semakin rendah angkanya, semakin menunjukkan kecilnya tingkat penularan, yang menunjukkan keberhasilan pengendalian pandemi. Sedangkan untuk rasio tracing kontak erat berada di angka 1:18,47, menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan telah melampaui standar Kemenkes sebesar 1:15. Testing di Surabaya pun sangat masif, mencapai 58.000 dalam tujuh hari terakhir. termasuk salah satu yang tertinggi di Tanah Air dan telah melampaui standar WHO. “Alhamdulillah, berkat gotong royong semuanya, kita lihat indikator-indikator pengendalian pandemi menunjukkan tren yang bagus. Mulai test, trace, semuanya masif. Itu yang kemudian membuat kita bisa cepat memutus mata rantai penularan, dan otomatis mengurangi risiko keparahan pasien karena begitu positif langsung tertangani,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Minggu (5/9/2021). Tingkat kesembuhan (case recovery rate) mencapai 95,55 persen, di atas ratarata nasional, menunjukkan

Vaksinasi warga kota Surabaya (dok.foto hms)

kapasitas respons sistem kesehatan yang bagus. Adapun tingkat kematian (case fatality rate) Surabaya di angka 3,7 persen, juga salah satu yang terendah. Sedangkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) per 4 September 2021 terus turun menjadi 16,54 persen. Terkait vaksinasi, capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.995.317 atau 89,96 persen dari target 2,2 juta jiwa. Kemudian, vaksinasi dosis kedua mencapai 1.356.831 dengan persentase 61,17 persen dari target. “Kita optimistis bisa segera full 100 persen target sasaran warga tervaksin, karena sekarang seminggu dua kali kita mendapat kiriman vaksin. Kita bersama Forkopimda Kota Surabaya juga melakukan vaksinasi menggunakan mobil vaksin di kelurahan. Vaksinasi juga kita lakukan di puskesmas,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita

memastikan akan terus berupaya agar Kota Pahlawan dapat segera mencapai level 1. Tentunya untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan beberapa strategi dan upaya khusus. Strategi pertama yang terus dilakukan adalah konsisten menerapkan kegiatan 3T (testing, tracing dan treatment) berbasis wilayah meskipun transmisi penularan sudah rendah. “Kita juga melakukan testing secara agresif dan terintegrasi dengan sasaran prioritas seperti suspek/probabel, kontak erat dan pelaku perjalanan berbasis wilayah,” kata Feny, sapaan lekatnya. Strategi lain yang dilakukan untuk mencapai level 1 adalah melakukan penerapan blocking area secara konsisten dan terintegrasi bersama Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo Sesuai Wilayah. Di sisi lain, percepatan vaksinasi wilayah berdasarkan level/zona baik dosis 1 maupun dosis 2 juga terus dilakukan. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Penanggung jawab: H Syaiful Anam, Jufri Yus, Siswo Oetomo; Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur Utama/Ketua: H Syaiful Anam; Pemimpin Redaksi: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Pemimpin Perusahaan: Gatot Soedjono; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Banyuwangi: Joko Pamungkas, Reny Kusuma, Mohamad Saiful Rizal; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Slamet Karno, Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No. 503/5612.A/436.6.11/2014; No Rek 0011265286 Bank Jatim a.n PT Media Utama Jatim, 0096.01.044662.50.2 BRI Kaliasin Surabaya a.n Drs H Syaiful Anam; Berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999; Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl Rungkut Industri III No. 49 Surabaya-60401; Isi di luar tanggungjawab percetakan.

JATIM I

Usai Juara Covid-19, Jatim Bebas Zona Merah

Giliran Kaum Milenial Tumbuhkan Ekonomi P enyebaran Covid-19 telah menimbulkan dampak luas pada segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial hingga ekonomi. Pemerintah pun melakukan berbagai cara agar kasus itu tidak terus melonjak. Namun peran pemerintah saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, melainkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum muda.

Kondisi Provinsi Jawa Timur memang sempat memprihatinkan dengan gelar “Juara Covid-19”. Betapa tidak, Jatim sempat menjadi provinsi terbanyak pertambahan kasus positif Covid-19, yaitu bertambah 640 kasus per Senin (30/8/2021). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Senin (30/8/2021) dari tam bahan kasus itu, Covid-19 di Jawa Timur secara total menjadi 381.929 kasus. Namun, kabar gembira datang sehari setelahnya, bahwa Provinsi Jawa Timur kini sudah tidak ada zona merah Covid-19 lagi. Dari 38 kabupaten/kota di provinsi ini, ada 20 kabupaten/kota yang masuk zona oranye Covid-19, dan 18 daerah lainnya masuk zona kuning. "Alhamdulillah berkat ikhtiar dan kerja keras kita semua tercatat tanggal 31 Agustus 2021 Jatim sudah bebas zona merah," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam akun instagramnya @Khofifah.ip, Rabu (1/9/2021). Meski demikian, Khofifah

dan lebih hebat sebagai bangsa. Ini adalah momen kita naik kelas sebagai bangsa, momen kita bertumbuh untuk menjadi lebih besar, lebih hebat. Bila Covid-19 ini bisa terkendali maka selaras dengan tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, maka akan terwujud Jatim Tangguh, Jatim Tumbuh,” kata Khofifah usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/8). Namun Khofifah melanjutkan, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan, semangat, kerja keras dan gotong royong seluruh elemen masyarakat. Yakni untuk merdeka dari Covid-19. Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus terus disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Lalu, segera melakukan vaksinasi Covid-19. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Provinsi Ja-

ditambah dengan modal sosial saling tolong menolong, kebersamaan dan gotong royong, sudah teruji sejak zaman penjajahan dulu. Insya Allah dengan modal ini masyarakat Jatim bisa bangkit dan melewati pandemi ini,” terangnya.

Bisnis Online Dampak pandemi yang paling krusial mungkin pada bidang perekonomian. Pelemahan perekonomian berdampak secara masif, salah satunya menurunnya daya beli masyarakat yang mana juga menyebabkan banyak usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM rentan gulung tikar. Menyikapi kondisi itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengajak generasi milenial berani menjadi pekerja lepas atau freelancer sehingga bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada pimpinan. “Agar angkatan kerja muda bisa bertahan adalah menjadi freelancer seperti bisnis tarling, jasa antar barang maupun beberapa jenis peker-

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto.

meminta warga tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, ia terus mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19 di Jatim. "Mari terus patuhi protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk menuju Jatim Bangkit," tukasnya. Gubernur Khofifah dalam berbagai kesempatan memang senantiasa mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk terus menumbuhkan ketangguhan. Sikap mental untuk bangkit dari tekanan, beradaptasi dengan keadaan, hingga mampu melewati situasi sulit ini bersama-sama. Menurutnya, sepanjang sejarah negeri ini, setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi selalu mampu diatasi karena perjuangan yang pantang menyerah. Dalam keterpurukan dan kesulitan pun, Bangsa Indonesia selalu bangkit dan mengatasinya karena ketangguhan yang dimiliki. “Jika kita bisa melewati ini semua maka ini akan membuat kita lebih besar

wa Timur pada 12 Oktober 2021 juga bisa jadi momentum untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Caranya dengan saling menguatkan semangat bangkit, gotong royong dan solidaritas antar sesama. “Kami bersama jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan perluasan dan akselerasi vaksinasi di seluruh lapisan masyarakat baik kaum difabel, lansia, masyarakat umum dan lain sebagainya. Vaksinasi juga terus dikebut dengan melibatkan seluruh pihak baik perguruan tinggi, pesantren dan berbagai institusi,” terangnya. Orang nomor satu di Jatim ini merasa optimis, bahwa masyarakat Jatim mampu bangkit dari pandemi Covid19. Semangat dan jiwa masyarakat Jatim yang tangguh, berani dan tak kenal menyerah menjadi modal kuat dalam melewati segala tantangan ke depan. “Karakter masyarakat Jatim yang tangguh, berani dan tak kenal menyerah ini

jaan di bidang jasa lainnya bisa menjadi alternatif pekerjaan baru demi bertahan hidup. Kalau kerja di kantor mereka dibatasi waktu kalau freelancer bebas dan mereka tidak butuh jenjang karir," ucap Wagub Emil dalam kesempatan berbicara di acara Webinar Festival Milenial "Senergi Client, Talenta dan Mentor MJC bagi Pengembangan Inovasi dan Dunia Kerja" di Bakorwil Bojonegoro, beberapa waktu lalu. Angkatan kerja muda, kata Emil, harus bertahan di tengah sulitnya mencari peluang kerja. Alternatifnya adalah alih pekerjaan mencoba kegiatan bisnis online berbasis website toko online atau marketplace dan blog serta akun media sosial lainnya. "Aktivitas belanja online masyarakat selama pandemi meningkat sebesar 35,3% ini menunjukkan jika bisnis online sangat menjanjikan," ungkapnya. Langkah selanjutnya adalah pemanfaatan sektor pertanian kehutanan dan perikanan menjadi alternatif

pekerjaan yang menjanjikan. “Penyerapan tenaga kerja di sektor ini sebesar 29% sehingga pertanian kehutanan dan perikanan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia," tuturnya. Guna mendukung kaum milenial Pemerintah Jawa Timur hadir untuk angkatan kerja muda berupa millenial job center yang dimulai sejak 2019. Tercatat ada sebanyak 400 talenta yang sudah bergabung dalam project 600 klien serta 100 mentor. "Mentor tugasnya adalah mendampingi talenta-talenta sehingga dalam pekerjaan bisa dipercaya oleh klien," ucapnya. Untuk diketahui, angkatan kerja usia muda adalah warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun, pemuda mendominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun dengan jumlah 65,4 juta orang (33%), 57 persen diantaranya berstatus sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja usia muda adalah kelompok yang telah menamatkan pendidikannya dan baru masuk ke dunia kerja (new comer). Sebelum wabah Covid-19, 267 juta generasi muda di

seluruh dunia dalam kondisi tanpa pekerjaan, pendidikan dan pelatihan. Di Indonesia, meskipun 86,3% angkatan kerja muda telah bekerja namun tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah angkatan kerja muda dengan persentase mencapai 72,8% atau setara dengan 5,3 juta penduduk. Tingginya angka pengangguran pada angkatan kerja muda disebabkan karena berbagai hal, terutama ketika mereka mulai memasuki pasar tenaga kerja. Bangkitkan UMKM Di tengah banyaknya UMKM yang jatuh bangun di masa pandemi Covid-19, dua anak muda asal Sidoarjo justru menunjukkan kemampuannya keluar dari kesulitan. Digda Praditya (24) Rendra Saputra (26) dua Pemuda asal Sidoarjo tersebut, mengaku dirinya berupaya membangkitkan UMKM lewat usaha jual bubuk dan biji Kopi. Rendra menuturkan, bisnis kopi yang ia geluti selama tiga bulan terakhir dinilai menguntungkan, karena setiap hari para penggemar kopi semakin banyak. Baik dari kalangan muda maupun tua,

Digda Praditya (24) Rendra Saputra (26) dua Pemuda asal Sidoarjo.

bahkan minum kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. "Bagi penikmat kopi, di saat pandemi Covid-19 tak berhenti minum kopi. Walaupun cafe banyak yang tutup karena pandemi, yang namanya penggemar kopi tetap bisa minum kopi di rumah," ujar Rendra. Digda menambahkan, alasannya memilih Robusta menjadi bahan utama kopi yang mereka produksi.Jenis kopi ini dipakai karena dianggap cocok dengan lidah orang Indonesia, terutama orang Jawa. Artinya, Robusta mudah diterima semua kalangan, baik pecinta kopi sejati atau peminum kopi selingan. Dengan berkomitmen terhadap cita rasa, bubuk Kopi yang diberi brand Gadjah Mada ini dibuat tanpa menggunakan bahan campuran, atau bisa dibilang 100% murni biji kopi. Semua proses, mulai pemilihan biji kopi hingga pengepakan dilakukan secara profesional dan higienis. Digda mengaku dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, dirinya masih bisa memasarkan kopi ke berbagai daerah lewat jasa pengiriman. Dirinya menuturkan salah satu cara ampuh untuk mengakali pandemi ini adalah dengan mengaktifkan aktifitas digital marketing. "Di masa corona ini, bisnis kopi tetap berjalan. Walaupun tingkat penurun dalam pemasarannya mencapai 30 persen, tapi 70 persen pemasaran kopi masih terbilang bagus, saya harap para kaum muda dapat mengambil hikmah dan asah kreatifitas dalam membantu pemerintah membangkitkan UMKM di masa pandemi," pungkasnya. (jufri yus)

Jatim II

Infrastruktur Jalan tak Kunjung Dibenahi

Masyarakat Mengadu ke Wakil Rakyat Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Syaiful Bahri Husnan menyerap aspirasi masyarakat saat reses di Ponpes Nurus Salam, Sumber Kemuning, Tamanan, Bondowoso, Selasa (7/9/2021).

Bondowoso, Jatim Pos Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondo-

woso masa sidang I tahun 2021-2022, H Syaiful Bahri Husnan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

banyak menyerap aspirasi tentang infrastruktur jalan. Salah satunya disampaikan oleh Budiyanto warga Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan saat menghadiri Reses Anggota DPRD, di Ponpes Nurus Salam, Sumber Kemuning, Tamanan, Bondowoso, Selasa (7/9/2021). Dirinya menyampaikan bahwa banyak jalan raya di wilayahnya yang kondisinya rusak parah dan tak kunjung

Sukses Membina Pemain Muda, PSSI Jatim Acungi Jempol Sidoarjo, Jatim Pos Pembukaan Kongres Askab PSSI Sidoarjo yang dihadiri langsung oleh Sekjen Asprov PSSI Jatim Diyan Puspito Rini, mendapatkan apresiasi positif bagi persepakbolaan di Sidoarjo. Terbukti Askab PSSI Sidoarjo mampu menggelar kompetisi rutin setiap tahun. Tak hanya itu saja, Askab PSSI Sidoarjo juga menjadi acuan Asprov dalam hal pembinaan pemain muda. “Askab Sidoarjo adalah salah satu Askab terbaik di Jatim bahkan di Indonesia”, ujar Ririn, sapaan Sekjen Asprov PSSI Jatim disela acara di Hotel Luminor Sidoarjo, Minggu 5 September 2021 siang. Disampaikan Ririn, kompetisi amatir khususnya kelompok umur di Jawa Timur, bisa berjalan dengan baik dengan dukungan Askab dan Askot yang selalu rutin menggelar Kompetisi. Sehingga Asprov PSSI Jatim punya bank data pemain muda. Sementara dirinya mengharapkan, kondisi ini bisa dipertahankan agar Jawa Timur

Kongres Askab PSSI Sidoarjo di Hotel Luminor Sidoarjo.

khususnya Sidoarjo bisa mencetak pemain-pemain handal untuk kepentingan Nasional. Disamping itu, dari hasil Kongres tahunan Askab PSSI Sidoarjo yang dihadiri 30 anggota klub dan voter menghasilkan beberapa keputusan penting, temasuk menggelar kompetisi internal. Pembentukan tim sepakbola Porprov, Tim liga 3 Persida mengesahkan 9 SSB yang terafiliasi statua PSSI. Diwaktu sama, Imam syafi’i, salah satu perserta kong-

res yang SSB-nya resmi diakui menjadi anggota Askab PSSI Sidoarjo mengaku senang. Pasalnya dengan diakuinya Indonesia Soccer Academi (ISA) menjadi Anggota PSSI, maka ISA akan bisa mengikuti kompetisi resmi yang diselenggarakan PSSI pusat. Ia menambahkan, dengan adanya pengakuan ini juga menjadi penyemangat tim pelatih dan pemain ISA untuk tetap terus berlatih dan bermain agar terciptanya pemain berkualitas. (zal)

Penggunaan Kawasan Hutan di Jombang

Perlu Melibatkan Dishutbun Jatim

Suasana rapat koordinasi terkait penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jombang, Senin (6/9/2021).

Jombang, Jatim Pos Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Perhutani bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melakukan rapat koordinasi, terkait penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jombang, Senin (6/9/2021). Rapat Koordinasi terkait penggunaan kawasan hutan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi PHW III Jombang Heru Dwi Kunarwanto, Kepala Seksi Penggunaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan Ade Suhendar, KSS, Hukum Kepatuhan KPH Blitar Heri Purwanto,

KSS. Hukum Kepatuhan KPH Kediri Henny Rahmawati, KSS. Selain itu, hadir Hukum Kepatuhan KPH Nganjuk Sukoco, KSS, Hukum Kepatuhan KPH Jombang Sugiono KSS, Hukum Kepatuhan KPH Mojokerto Agus Budiono, CDK Wilayah Nganjuk Iswanto, KSS. PHW III Jombang Wariman dan KSS, dan Biro Perencanaan Subiyanto. Administratur KPH Jombang, Muklisin dalam keterangannya menuturkan, bahwa penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jombang memang perlu

melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. “Penggunaan kawasan hutan adalah kewenangan kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sehingga dalam setiap ada kegiatan penggunaan kawasan di wilayah kerja Perum Perhutani, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selalu langsung turun tangan. Karena Dinas Kehutanan Provinsi adalah kepanjangan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,” tegasnya. Ade Suhendar, Kepala Seksi Penggunaan dan Pengukuan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi dalam keterangan menyampaikan, bahwa semua penggunaan kawasan hutan diwilayah kerja perhutani yang berwenang memberikan ijin adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bukan Perhutani. “Apabila ada permohonan terkait penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan di wilayah kerja perhutani, akan saya teruskan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,” tutupnya. (her)

ada perbaikan. “Kondisinya sangat parah, sehingga sangat membahayakan pengendara, apalagi jalan tersebut merupakan jalan raya antar kota yang menghubungkan antara Bondowoso dan Jember,” katanya. Ia berharap, dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta kepada wakil rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada dinas terkait. “Saya berharap aspirasi kita bisa disampaikan ke di-

nas terkait, agar jalan ini bisa segera di perbaiki,” pintanya. Sementara menurut H. Syaiful Bahri mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang aspirasi masyarakat. “Secepatnya akan saya sampaikan ke dinas terkait, kemungkinan masih ada sisa anggaran untuk 2021, karena saat ini anggarannya memang minim akibat recofusing covid 19,” ungkap Gus Syef yang juga Ketua GPK Bondowoso.

Ia menjelaskan bahwa ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan melakukan langkahlangkah cepat untuk memperbaiki infrastruktur. “Yang saya dengar dalam waktu dekat, Pemkab Bondowoso akan membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dalam rangka mempercepat aspirasi masyarakat, jadi seandainya saat ini ada keluhan maka besok akan ditindaklanjuti, itu salah satu fungsinya URC,” pungkasnya. (eko)

Percepatan Vaksinasi Merdeka Serentak di Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah

Lamongan, Jatim Pos Percepatan pelaksanaan vaksinasi terus dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat segera memperoleh kekebalan kelompok dengan target 70 persen. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi merdeka, yang serentak dilakukan di pondok pesantren, gereja, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia, Selasa (7/9/2021). Presiden RI Joko Widodo selain melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ponorogo, beliau juga meninjau kegiatan vaksinasi di berbagai tempat di seluruh Indonesia secara daring melalui zoom meeting. “Siang hari ini kita telah melaksanakan vaksinasi serentak di beberapa pesantren, gereja, dan rumah-rumah ibadah. Saya sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri ini. Terima kasih atas kerja keras, atas semuanya, semoga dengan percepatan vaksin yang telah kita lakukan, penyebaran Covid, varian delta, bisa kita kurangi, bisa kita hentikan,” kata Jokowi. Sementara itu di Kabupaten Lamongan, pelaksanaan vaksinasi merdeka serentak ini dilakukan di Pondok Pe-

Sejumlah santri Ponpes Alfatiniah Paciran mengikuti vaksinasi merdeka.

santren Alfatiniah Paciran. Dosis vaksin yang disiapkan untuk disuntikkan hari ini sebanyak 700 vaksin. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan Kapolres, AKBP Miko Indrayana, meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. Diungkapkan Yuhronur, pondok pesantren dipilih sebagai tempat sasaran vaksinasi seiring pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka. Selain itu, asrama atau tempat tinggal santri tentunya merupakan tempat yang membutuhkan banyak interaksi, sehingga kekebalan kelompok dianggap sangat penting untuk disegerakan. “Khusus di Fatiniyah ini direncanakan 700 vaksin. Kenapa pondok pesantren dan tempat ibadah ini didahulukan, tentu ini seiring pelaksaan pembelajaran tatap

muka, komunitas di sini banyak, sehingga kekebalan di asrama sangat dibutuhkan, karena interaksinya banyak, sehingga kesiapan untuk pesantren, tempat-tempat ibadah ini sangat penting. supaya penularan tidak semakin membesar,” ungkapnya. Disampaikan Yuhronur, kondisi Lamongan saat ini sudah semakin membaik. “Kondisi Lamongan sudah semakin membaik, kondisi tersebut atas partisipasi seluruh masyarakat. “Masyarakat Lamongan alhamdulillah bisa bekerjasama dalam rangka memerangi Covid ini. Vaksinasi sudah sekitar 457.673 yang sudah disuntikkan (dosis 1 dan 2), artinya hampir 50 persen. Kalau target 70 persen mudah-mudahan ini juga segera tercapai dengan baik,” tambahnya menandaskan. (bis)

Kasus Covid-19 di Lamongan Menurun

RSUD Ngimbang Buka Jam Besuk Pasien Lamongan, Jatim Pos RSUD Ngimbang Lamongan kembali membuka jam besuk atau jam kunjung pasien. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah terjadinya penurunan angka pasien Covid-19 di Kabupaten Lamongan. Direktur RSUD Ngimbang, dr Aini Mas’ida mengatakan, pemberlakuan jam besuk di RSUD Ngimbang dibuka kembali per tanggal 8 September 2021. “Jam kunjung pasien kita buka lagi per tanggal 8 September 2021,” kata dr. Aini kepada jurnalis

Jatim Pos, Rabu (8/9/2021). Dokter Aini menyampaikan untuk jam kunjung pasien sendiri akan berlangsung dua sesi, siang dan sore. Pada siang hari, jam kunjung berlangsung pukul 11.00 sampai 14.00 WIB sedangkan di sore harinya mulai pukul 17.00 sampai 20.00 WIB. Aini menjelaskan, dibukanya kembali jam kunjung pasien karena melihat angka pasien Covid-19 di RSUD Ngimbang sudah mengalami penurunan. “Saat ini kasusnya tinggal 4 orang pasien yang sedang da-

lam perawatan dari total 41 pasien Covid-19,” terang dr Aini. Kendati demikian, ketentuan bagi pembesuk pasien di RSUD Ngimbang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau bergerombol,” jelasnya. Namun, Aini berharap masyarakat yang hendak membesuk jika dimungkinkan lebih baik ditunda terlebih dahulu. “Jika tidak ada alasan sangat penting sebaiknya besuk pasien di tunda dulu,” kata dr. Aini. (bis)

Jatim III

Direktur RSUD Ngimbang:

Klaim Biaya Covid-19 Capai 4 Miliar Lebih ini sudah berkomunikasi secara langsung dengan PIC pembayaran dan menuntut agar di bulan September 2021

agar klaim penanganan Covid-19 bisa segera terbayar. “Harapan saya supaya segera dibayar. Saat ini rasane

ambekanku wis nduk gulu. Nek gak ngono obatku malah di lock kabeh, bisa-bisa rumah sakit nggak jalan,” urainya. (bis)

Pemkab Pamekasan dan Bea Cukai Sepakat Stop Rokok Ilegal Dokter Aini Mas’ida Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan (kanan).

Lamongan, Jatim Pos Besaran tagihan atau klaim biaya penanganan pasien Covid-19 di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan mencapai Rp 4 miliar lebih. Besaran angka tersebut dibuktikan dengan sejumlah pembukuan piutang yang dikirimkan ke Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan telah terverifikasi keakuratannya. Menurut Direktur RSUD Ngimbang, dr. Aini Mas’ida, menyampaikan dari sejumlah kasus positif yang ditangani, pihaknya hingga saat ini hanya menerima pencairan sebesar Rp 1,5 miliar. “Kalau sebelumnya Rp 380

juta, itu klaim awal yang kita laporkan. Terakhir kami dibayar hanya sebesar Rp 1,5 miliar dari celengan klaim Covid-19 yakni Rp 4 miliar. Kemudian ada lagi, jika ditambah dengan yang terakhir itu sekitar Rp 4 miliar lebih,” ujar dr. Aini kepada jurnalis Jatimpos. co, Selasa (7/9/2021). Kebenaran akan piutang itu, jelas Aini, karena rumah sakit plat merah yang sudah menjadi BLUD (badan layanan umum daerah) tersebut telah memiliki sistem akuntansi yang telah terverifikasi dengan Kemenkes RI. “Sistem akuntansinya dinamakan e-BLUD. Jadi kami pastikan bahwa seluruh lapo-

ran yang kami sampaikan benar-benar tersurvei dan akurat. Jadi klaim Covid-19 ini harus dibayar, tapi sayangnya belum dibayar,” terangnya. Meski begitu, Aini memaparkan, pihaknya memiliki hak privasi untuk mengatur anggaran secara internal, dan selama ini ia mengungkap jika masih mendapat sokongan dana dari Pemkab Lamongan. “Jadi kita ini anaknya Pemkab Lamongan. Yang bisa masuk neraca piutang, itu sudah dalam verifikasi. Contohnya BPJS masuk verifikasi, seandainya belum dibayar itu nanti kita catat di piutang,” ucapnya. Aini mengaku, jika selama

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersama Bea Cukai Madura, kembali menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai Kabupaten Pamekasan tahun 2021, di Balai Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Acara sosialisasi kali ini dihadiri Petugas Pelaksana Harian (Plt) DPMB Pamekasan Achmad Faisol, Disperindag Pamekasan, Bea Cukai Madura, Forkopimka Pademawu dan 7 Kepala Desa beserta elemen masyarakat. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ach Faisol menyampaikan, Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal dan pemanfaatan DBHCHT bagi kesejahteraan masyarakat Pamekasan. “Kami pihak DPMD melakukan sosialisasi cukai terkait rokok ilegal dan pemanfaatan DBHCHT kepada sejumlah warga yang teediri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat di 7 Desa di Kecamatan Pademawu,” kata Ach Faisol kepada jurnalis jatimpos.co, Selasa (7/9/2021). “Alhamdulillah sosialisasi kali ini diikuti oleh 37 peserta

Pemkab Pamekasan bersama Bea Cukai Madura tengah mengedukasi masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kabupaten Pamekasan tahun 2021, di Balai Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” imbuhnya. Terpisah, Humas Bea Cukai Madura, Tesar Pratama mengatakan, bahwa Pemkab Pamekasan bersama Bea Cukai sangat aktif dengan kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kendati demikian, pihaknya berharap sosialisasi yang dilakukannya bisa diterima oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat bisa mengerti tentang cukai, mengetahui penggunaan DBHCHT dan tahu ciri-ciri rokok resmi beserta rokok ilegal (bodong). “Targetnya adalah masya-

rakat bisa mengetahui adanya rokok ilegal, masyarakat mulai mengajak masyarakat yang lain untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Karena dengan demikian rokok ilegal yang masih beredar di lingkungan masyarakat bisa turun sendiri,” terang Tesar. Kata Tesar, manfaat DBHCHT itu sebenarnya sangat berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, 50 persen dari DBHCHT tahun ini, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan 25 persen di bidang kesehatan. “25 persen lainnya untuk penegakan hukum. Salah satu kegiatannya yaitu sosialisasi ketentuan dibidang cukai. Selain itu pembentukan KIHT di desa Gugul,” pungkasnya. (Adv/*)

Reses Anggota DPRD, Masyarakat Keluhkan Masalah Pupuk FRPB Pamekasan Bantu 4 Kursi Roda

Bondowoso, Jatim Pos Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Golkar Kabupaten Bondowoso Kukuh Rahardjo, ST, M.MT memlakukan reses masa sidang I tahun 20212022, di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Senin (6/9/2021) sore. Dari hasil reses tersebut, banyak dari konstituen yang mengeluhkan masalah pupuk serta kekeringan di lahan pertanian.

mun saat saya membeli pupuk, terkadang pupuknya tidak ada, sangat sulit bagi petani untuk membelinya,” katanya. Tidak hanya pupuk, kita juga sangat kesulitan dalam mendapatkan air untuk memulai tanam. “Saya berharap kepada anggota DPRD, untuk bisa menyampaikan usulan kita ke pihak terkait, agar masyarakat bisa menikmati hasil tanam secara maksimal da-

Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi Partai Golkar Kukuh Rahardjo saat reses masa sidang I tahun 2021-2022, di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Senin (6/9/2021) sore.

Salah satunya diutarakan oleh Sutrisno Ketua RT setempat bahwa dirinya memiliki Kartu Tani, namun sangat sulit untuk membeli pupuk. “Saya punya kartu tani, na-

lam pertanian,” ungkapnya. Sementara menurut Kukuh Rahardjo mengatakan bahwa di tiap daerah tentunya permasalahannya berbeda-beda, di sini ternyata per-

masalahan tentang pengairan untuk lahan persawahan. “Setelah Kita gali permasalahannya ternyata ada beberapa jaringan irigasi yang rusak sehingga air yang harusnya bisa mengaliri persawahan tidak bekerja secara maksimal,” ujar Kukuh yang juga Ketua KNPI Bondowoso. Dirinya menambahkan bahwa selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur tidak turun secara maksimal, karena terkendala dengan anggarannya. Memang tidak banyak untuk pembangunan infrastruktur, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi. Apalagi anggaran juga banyak difokuskan kepada penanganan Covid 19, baik itu tes maupun pengobatan dan lain-lain. “Dari hasil tanya jawab tadi, sepertinya masyarakat sangat membutuhkan, dan tentu akan saya perjuangkan,” janji Kukuh. “Kita akan perjuangkan aspirasi masyarakat, agar dapat terlaksana, karena begitu terbangun maka semua akan menikmati,” tambahnya. Ia mengatakan bahwa di musim kemarau saat ini petani masih bergantung pada sumur bor dan sungai untuk mengaliri persawahan. “Saat ini masyarakat masih bergantung pada aliran sungai dengan satu kali pompa kira-kira Rp 250.000, kalau salurannya sudah terbangun, berapa uang yang bisa dihemat oleh masyarakat,” pungkasnya. (eko)

Khusus Siswa Penyandang Disabilitas

Pamekasan, Jatim Pos Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pamekasan mendistribusikan 4 kursi roda bagi penyandang disabilitas di beberapa lokasi. Diantaranya untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI Pademawu dan warga Desa Majungan, Selasa (07/09/2021). Kursi roda yang didistribusikan merupakan hasil penggalangan dana dari anggota FRPB Pamekasan dan sejumlah pihak lain. “Kursi roda ini kami beli dari hasil donasi orang-orang baik. Alhamdulillah open donasi kami direspon banyak pihak. Dua hari saja sudah cukup untuk membeli 4 kursi roda,” kata Khoirul Anam salah seorang anggota FRPB Pamekasan. Menurutnya, open donasi tersebut sengaja difokuskan untuk pembelian kursi roda bagi siswa penyandang disabilitas. Sebab kursi roda ini sangat berarti bagi mereka. “Adik-adik difabel sangat membutuhkan kursi roda agar bisa digunakan untuk sekolah. Ini penting karena mereka juga harus belajar. Mereka berhak bahagia,” paparnya. Terpisah, Kepala SLB PGRI Padewamu Soegeng Riyanto menyampaikan terima kasih kepada FRPB atas donasi kursi

Siswa penyandang disabilitas tengah menikmati kuris roda yang diberikan oleh FRPB Pamekasan.

roda untuk 2 siswanya. “Terima kasih relawan FRPB, kami sangat membutuhkan kursi roda ini, untuk membantu mobilitasnya saat sekolah karena tidak bisa berjalan sendiri,” ucapnya. Soegeng berharap bantuan ini dapat memperlancar pendidikan anak didiknya. “Mudah-mudahan ada bantuan lagi dalam bentuk lain, misal untuk anak tuna rungu dan tuna grahita dalam bentuk permainan,” pungkasnya. Distribusi kursi roda berikutnya ke Dusun Mor Songai

Desa Majungan Kecamatan Pademawu. Bantuan disampaikan kepada MF yang mengalami kelainan sejak dalam kandungan. Dahriyah, ibu MF berterimakasih atas bantuan kepada anaknya yang sudah berharap adanya bantuan kursi roda sejak lama. “Terima kasih bantuan kursi rodanya. Anak saya bisa mengaji kembali dengan kursi roda ini. Kami sudah mengusahan bantuan dari berbagai pihak, tetapi belum ada rejekinya. Alhamdulillah hari ini dapat dari FRPB,” pungkasnya. (did)

Jatim IV

Dievaluasi Secara Berkala

Surabaya Berhati-hati Gelar Pembelajaran Tatap Muka Kota Surabaya mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sejak Senin (6/9/2021). PTM ini dilakukan dengan terbatas dan bertahap, sehingga di tahap awal ini hanya 15 SMPN yang diperbolehkan menggelar PTM. Prosesnya pun selalu dievaluasi secara berkala, karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat berhati-hati dengan PTM ini. Pembelajaran tatap muka ini bisa digelar setelah Surabaya memasuki level 2 berdasarkan asesmen situasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) no 35 tahun

2021, Kota Surabaya masih menduduki level 3. Namun, antara level 2 dan 3, sudah diperbolehkan menggelar PTM. “Alhamdulilah kita bisa menggelar PTM, karena para pakar baik Epidemiologi maupun dari Persakmi sudah memberikan arahan. Namun ini bukan berarti euforia, tapi bagaimana kita menjaga mindset bahwa protokol kesehatan harus tetap dipertahankan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia memastikan bahwa Satgas Covid-19 bersama pakar kesehatan dan epidemiologi telah merekomendasikan 15 SMP Negeri dan swasta untuk mengelar PTM terba-

tas. Sekolah yang sudah direkomendasikan ini sudah melalui proses asesmen dan simulasi. “Saya sampaikan hanya 25 persen PTM itu. Ini bukan berarti setelah boleh 50 persen kita euforia, tidak. Ini karena kehati-hatian saja,” jelasnya. Makanya, demi memastikan pelaksanaan PTM hari pertama berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, melakukan tinjauan. Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa jika PTM ini berjalan lancar, otomatis kapasitas peserta didik yang masuk ke

Eri Cahyadi mengamati seorang siswa SD yang sedang mengikuti PTM terbatas

sekolah bisa ditingkatkan. “Sehingga awal kita buka 25 persen, setelah itu naik lagi 35 persen dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa, aman dan nyaman menerapkan prokesnya, Fainsya Allah itu yang bisa membuat kita semakin jauh lebih baik daripada hari ini,” tuturnya. Meski demikian, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo memastikan bakal terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah yang melaksanakan PTM maupun simulasi. Bahkan setiap harinya, lembaga pendidikan itu juga diwajibkan mengirimkan laporan kegiatan PTM berupa video. “Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (sekolah) wajib mengirimkan video kegiatan PTM sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bahkan, Jumat (10/9/2021) besok, akan ada evaluasi bersama para pakar,” kata Supomo. Ia juga merinci 15 sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas, yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 46 dan SMPN 62. Sedangkan untuk SMP swasta, meliputi SMP YBPK 1, SMP 17 Agustus, SMP GIKI 2, dan SMP Santa Maria Surabaya. Supomo menyebut, bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan PTM. Tapi, juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang masih melaksanakan simulasi. “Kami evaluasi juga sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi, baik itu SD atau SMP. Yang

simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM. Jadi, setelah evaluasi Jumat besok, kemungkinan besar akan ada tambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM dan mungkin juga ada sekolah dasar yang sudah boleh melakukan PTM,” katanya. Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo berpendapat, meski situasi Covid-19 di Surabaya turun, namun ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, kemudian euforia. Termasuk pula dalam implementasi PTM terbatas di sekolah. “Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (protokol kesehatan dijaga), Pak Wali Kota bilang jangan euforia. Harus waspada dengan prokes. Kami berharap bisa langsung level 1 atau bahkan level 0,” kata

semangat, Insya Allah, kita bisa terkendali. Sangat membaik,” ujarnya. Pada kesempatan lain, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni menjelaskan, PTM ini tuntutannya adalah beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Artinya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana memutus mata rantai pandemi. “Pemutusan mata rantai ini tidak ada keistimewaan di semua tempat. Baik sekolah maupun aktivitas yang lain kan semua sama, harus disiplin prokes,” kata Esti. Karenanya, pihaknya juga berharap ada peran serta keterlibatan seluruh pihak dalam upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19. Tak hanya pemerintah, tapi juga

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat kunjungan PTM terbatas di Surabaya

dr Windhu. Makanya, dr Windhu juga meminta agar PTM di Surabaya tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Ia pun meyakini, dengan gotong-royong bersama dalam upaya memerangi virus, maka mata rantai pandemi di Surabaya bisa segera terputus. “Kalau mau kerja sama, semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu

peserta didik, wali murid, pengelolah sekolah maupun masyarakat seluruhnya. Apalagi, selama 24 jam anakanak ini tidak hanya beraktivitas di lingkungan sekolah. “Jangan sampai peluang keluar rumah ini kemudian extended, ada hal-hal lain yang terjadi. Sehingga bukan karena PTM yang membuat anak-anak punya risiko. Artinya ini butuh peran serta masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Jatim V

Promosi Jabatan, Gus Muhdlor Pastikan Sidoarjo Tak Ada Calo Sidoarjo, Jatim Pos Kecakapan dan kredibilitaslah yang lebih diutamakan dalam sebuah jabatan di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemkab Sidoarjo. Selasa (7/9/2021). Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, pastikan soal promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Sidoarjo, tidak ada yang namanya calo maupun makelar. Ia menyebutkan, rekam jejak kinerjalah yang menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan untuk di promosikan. Untuk itu, Ia mengingatkan kepada para PNS dan masyarakat agar tidak percaya bila ada orang yang mengaku bisa melobi Bupati, dan mempromosikan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo

usai bertemu dengan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik pada rapat Surabaya Raya. Senin, (6/9/2021) kemarin. Gus Muhdlor, juga mempersilahkan masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib bila menemui orang yang mengaku bisa membantu mutasi atau menjanjikan promosi. “Silahkan laporkan kepada pihak berwajib kalau ada oknum yang mengaku bisa membantu mutasi atau promosi jabatan,” katanya dengan tegas. Selain itu, Gus Muhdlor mengaku, bahwa dirinya bukanlah tipikal pemimpin yang ABS (Asal Bapak Senang). “Salah kalau menilai saya itu adalah pemimpin ABS. Tidak ada. Saya ingin Sidoarjo ini diisi orang-orang yang kompeten dan amanah,” paparnya.

Ketika maraknya praktek jual beli jabatan, sontak menjadi perhatian serius oleh Gus Muhdlor. Ia ingin Sidoarjo bersih dari praktik kotor tersebut. Karena menurutnya, untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka harus bersih dari praktek suap jabatan. “Ini bagian dari reformasi birokrasi,” cetus putra pendiri Ponpes Bumi Sholawat tersebut. Sementara Gus Mudhlor, juga mewanti-wanti jangan sampai ada yang percaya bisa memuluskan karir hanya karena mengaku dekat dengan bupati dan bisa melobi. Ia menjamin itu tidak akan terjadi. Ia juga memastikan untuk posisi eselon II atau setingkat Kepala OPD akan dilakukan seleksi terbuka. Publik bisa memantau.

Pemkab Pamekasan Bersama Bea Cukai Madura

Gempur Rokok Ilegal dan Pemanfaatan DBHCHT

Humas Bea Cukai Madura, Tesar Pratama tengah memberikan edukasi kepada masyarakat kecamatan Batu Marmar.

Pamekasan, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersinergi dengan Bea Cukai Madura, menggelar aksi sosialisasi tentang bahayanya rokok ilegal dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2021, di Balai Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pantauan di lapangan, tampak hadir Petugas Pelaksana Harian (PLT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabag Prekonomian Sekdakab Pamekasan, Disperindag dan Bea Cukai Madura beserta Jajaran Forkopimka Kecamatan Batu Marmar. Selain itu, acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat dari tujuh Desa di Kecamatan Batu Marmar. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan De-

sa, Ach Faisol menyampaikan, Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengidukasi masyarakat tentang rokok ilegal dan pemanfaatan DBHCT bagi kesejahteraan masyarakat Pamekasan. “Kami pihak DPMD melakukan sosialisasi cukai terkait rokok ilegal dan pemanfaatan DBHCHT kepada sejumlah warga yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat di 7 Desa di Kecamatan Batu Marmar,” kata Ach Faisol kepada jurnalis jatimpos.co. Menurut pak Faisol, sapaan akrabnya, kegiatan ini akan terus dilakukan selam 18 hari di 13 kecamatan yang tersebar di wilayah Pamekasan. “Kegiatan ini terjadwal dari sekarang hingga 18 hari ke depan, kami memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang rokom ilegal,” tambahnya. Terpisah, Humas Bea Cukai Madura, Tesar Pratama

menerangkan, Sosialiasi Cukai ini awal di Desa Blaban. Kami dari Bea Cukai Madura bersama bebwrapa instansi terkait malakukan edukasi dan memberikan pemahaman tentang rokok ilegal dan legal serta pemanfaatan DBHCT yang diperuntuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. “Edukasi yang diikuti sejumlah warga ini sangat responsif. Kami memberikan pemahaman membedakan rokok ilegal dan legal. Kami juga disini memberikan pengetahuan cara bedakan rokom ilegal dan legar dari pitanya hingga beberapa ditel bentuk yang ada di bungkusnya, agar masyarakat mengeti dan tau rokok itu legal atau legal,” ucap Tesar Pratama. Tesar juga menambahkan, selain sosialisasi cukai khususnya rokok ilegal, pihaknya juga memberikan sosialisasi pemanfaatan DBHCHT yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat. (Adv/*)

“Saya pastikan tidak ada makelar jabatan dalam menentukan formasi jabatan. Seleksi dilakukan terbuka dan siapapun bisa ikut mendaftar,” pungkasnya. (zal)

RSUD Jombang Inovasi Layanan, Siap Jemput Pasien 24 Jam

Jombang, Jatim Pos Sebagai rumah sakit tipe B pendidikan dengan predikat akreditasi paripurna, RSUD Jombang semakin meningkatkan pelayanan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk meningkatkan pelayanan RSUD Jombang mempunyai inovasi Pelayanan Pra Hospital (PPH) Emergency Ambulance 119, yaitu untuk mengatasi kegawatdaruratan yang terjadi di mana pun berada. Pelayanan ini siap menjemput pasien 24 jam. Mari manfaatkan pelayanan jemput pasien dengan kegawatdaruratan ini dengan menghubungi nomor telepon (0321) 8491119. Inovasi ini sebagai upaya penyelamatan kegawatdaruratan dalam kecepatan dan ketepatan tindakan penanganan pasien. “Jika kecelakaan lalu lintas korban bisa diselamatkan dengan cepat, tepat dan mencegah terjadinya kecacatan,” ungkap dr Pudji Umbaran, MKP, direktur RSUD Jombang. RSUD Jombang telah menyiapkan satu tim emergency dengan kendaraan ambulance dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini. Pelayanan kegawatdaruratan bisa digunakan dalam situasi korban kecelakaan lalu lintas, korban kecelakaan kerja di

Gus Muhdlor, Bupati Sidoarjo.

RSUD Jombang menyiapkan satu tim emergency dengan kendaraan ambulance untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan jemput pasien dengan kegawatdaruratan.

perusahaan maupun pabrik, pasien gawat darurat di rumah dan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang lain. Dokter Pudji menegaskan, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir tentang pembayaran, karena RSUD Jombang sudah bekerja sama dengan pihak asuransi. Pelayanan kegawatdaruratan yang disediakan ini langsung terkoneksi dengan asuransi atau jaminan kesehatan yang dimiliki pasien. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan layanan Pra Hospital Emergency (PPH) Ambu-

lance 119 dan siap melayani jemput pasien gawat darurat 24 jam sebaik mungkin. Tim Emergency RSUD Jombang siap memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang terbaik dan bisa masyarakat saksikan di channel you tube “RSUD KABUPATEN JOMBANG”. “Pelayanan ini tidak hanya cepat dan tanggap dalam mengirimkan Tim Emergency tetapi ambulance juga dilengkapi peralatan canggih untuk memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat dalam kondisi gawat darurat,” ujarnya. (her)

Bupati Sidoarjo ‘Warning’ Kontraktor

Tak Kerjakan Proyek Asal-Asalan

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, saat berada di lokasi pembangunan Proyek Jalan Dan Drainase di Prambon Sidoarjo.

Sidoarjo, Jatim Pos Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, melakukan sidak pembangunan infrastruktur proyek jalan beton dan drainase yang berada di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Sidoarjo pada Minggu 5 September 2021 pagi. Pada kesempatan itu, bupati yang akrab disapa Gus

Muhdlor, meminta agar proyek tersebut diselesaikan dengan tenggat waktu yang sudah disepakati yakni akhir Desember 2021. “Saya minta pembangunan jalan beton ini selesai tepat waktu, tidak ada lagi kata molor,” tutur Gus Muhdlor. Bukan hanya tepat waktu, lanjut Gus Muhdlor, tapi juga ha-

silnya harus bagus, mengerjakannya tidak boleh asal-asalan. “Setiap proyek pembangunan berada dalam pengawasan saya langsung. Kami tidak segan-segan mencoret laporan hasil kerja bila kualitas bangunan tidak sesuai dengan perjanjian dikontraknya,” tegas alumni Fisip Unair Surabaya tersebut. Ia menambahkan, bahwa setiap Minggu dirinya selalu keliling, turun sendiri mengecek progres pembangunan proyek. “Jadi saya minta ke semua yang mengerjakan proyek pemerintah memperhatikan kualitas garapannya. Tidak boleh asal-asalan,” jelasnya. Putra dari pendiri Ponpes Bumi Sholawat yakni Gus Ali tersebut memiliki agenda rutin setiap Minggu, gowes keliling untuk sidak proyek dan berdialog dengan masyarakat langsung. Menyerap aspirasi dan masukan dari bawah. Sementara, Kepala OPD juga diajak ikut turun menemui masyarakat. Program Gowes ini Ia jalankan agar lebih mendekatkan pemerintah ke masyarakat. (zal)

Gubernur Khofifah Serahkan Alat Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Sekitar Hutan

UBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis hibah Alat Ekonomi Produktif kepada 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada di Madiun, Magetan dan Ngawi. Penyerahan tersebut dilakukan di Wana Wisata Raden Sekar Park, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Rabu (8/9).

Ketujuh KTH dan KUPS tersebut yakni KTH Mekar Agung Madiun, KTH Ngudi Waluyo Porang Madiun, KTH Ngudi Waluyo Ternak Kambing dan Domba Madiun, KTH Ngudi Waluyo Dungus Pesona Wungu Madiun, KUPS Gunting Emas Madiun, KTH Tani Makmur Magetan, dan KTH Candi Sari Ngawi. Alat ekonomi produktif yang diserahkan tersebut diantaranya cangkul, golok, gergaji mesin, mesin pemotong rumput, alat angkut, mesin kompos, dan pencacah rumput. Adapula mesin pengering porang, mesin grinder porang, mesin pengemas, stup madu, extraktor madu, serta alat uji kadar air. Selain

itu diserahkan pula sepeda motor roda tiga kepada Lembaga Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Hutan (LMPSDH). Selain menyerahkan hibah alat ekonomi produktif, Gubernur Khofifah turut menyerahkan Sertifikat dan Surat Keputusan tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Kementerian LHK Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) kepada 3 KTH. Serta Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tentang Petugas Pendamping Perhutanan Sosial dari Kementerian LHK Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang pelaksanaan program Perhutanan Sosial (PS) yang telah diserahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Januari 2021 kepada LMDH dan KTH. Usai menyerahkan bantuan tersebut, Gubernur Khofifah berharap alat ekonomi produktif ini dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan para KTH dan KUPS utamanya dalam mencapai kemandirian usaha. Selain itu, melalui penyerahan bantuan dan SK ini diharapkan KTH dan KUPS dapat meningkatkan dan mengembang-

PROVINSI Jatim berdasarkan data dari Kementerian LHK, Perhutanan Sosial telah terealisasi seluas 176.962,08 ha atau 65,19% dari total capaian di Pulau Jawa. Capaian perhutanan sosial di Jatim merupakan tertinggi di Pulau Jawa. Di mana Jawa Tengah

memperoleh SK Kulin KK. Dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78% dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS-KUPS tersebut telah menjalankan usaha

ma akses pasar. “Kalau akses pasarnya bagus kemudian ada ekstensifikasi lahan maka akan tetap bisa memenuhi seberapa banyak permintaan pasar. Tadi saya juga lihat yang dijual bukan hanya madu budidaya tapi juga madu bunga liar. Terimakasih juga kepada Perum Perhutani yang juga memberikan support dan pendampingan,” terangnya. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan jumlah vaksin sebanyak 90 dosis pertama. Di mana sampai saat ini, terdapat 17.364 orang anggota KTH di Jatim yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. Dari 17.364 anggota yang telah mendapatkan vaksin COVID-19, sebanyak 11.216 orang telah memperoleh vaksin lengkap (dosis 1 dan 2). Dalam acara ini, Gubernur Khofifah juga melakukan penanaman bibit tanaman Durian Musang King, dan dilanjutkan dengan pelepasan burung perkutut lokal, trucuk, dan burung kutilang. Kemudian melakukan peninjauan ke lokasi pembibitan porang dan meninjau pameran produk unggulan UMKM hasil kehutanan. Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro beserta Forkopimda Kab. Madiun, dan Kepala Perum Perhutani Divre Jatim Karuniawan Purwanto Sanjaya. (*)

Capaian Perhutanan Sosial di Jatim Tertinggi di Pulau Jawa

Gubernur khofifah meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH)

sebesar 13,85%, Jawa Barat sebesar 13,56%, Banten sebesar 6,82% dan DIY sebesar 0,58%. Kemudian Jumlah SK terbit di Jatim sebanyak 348 unit SK atau 54,46% dari total capaian di Pulau Jawa. Sedangkan Jawa Barat sebesar 20,34%, Jawa Tengah sebesar 13,77%, DIY sebesar 7,04% dan Banten sebesar 4%. Adapun Jumlah petani penggarap sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17% dari total capaian di Pulau Jawa. Sedangkan Jawa Barat sebesar 11,66%, Jawa Tengah sebesar 11,13%, Banten sebesar 6,20% dan DIY sebesar 2,85%. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48% dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jatim menjadi provinsi yang paling banyak

produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buahbuahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, hasil produk dari perhutanan sosial ini bisa bermanfaat bila dikembangkan dengan baik, seperti madu dan kayu putih. Madu ini sendiri, lanjutnya, saat pandemi sekarang ini permintaannya justru meningkat karena dirasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau mendapatkan pembinaan lebih baik lagi, maka perluasan dan kualitas produknya juga akan lebih baik lagi, teruta-

Edisi 414 T ahun XX – Minggu II September 2021 Tahun

Gubernur Khofifah (dua dari kanan) serahkan alat ekonomi produktif di Madiun

kan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya hutan sehingga mampu menjadi kelompok yang mandiri dan berdaya. Khofifah mengatakan, penguatan, pendampingan dan pemberdayaan KTH dan KUPS ini juga dilakukan sebagai bagian dari pengembangan UMKM yang produknya berbasis dari hasil hutan, seperti porang atau madu. Untuk itu, dalam proses ini tidak hanya petik, olah, kemas dan jual, namun yang harus diperhatikan adalah proses tanamnya serta pasca panennya. “Pada proses seperti ini nilai tambah itu biasanya kalau kita lihat pasca panen itu ya diolah dan dikemas. Jadi pengolahan dan pengemasan harus menjadi satu kesatuan. Tadi saya sampaikan

kepada Pak Bupati bahwa setelah diolah dan dikemas itu tidak cukup tapi harus distandardisasi,” terangnya. Khofifah lantas mengusulkan adanya komunal branding dengan jenis, berat, quality control, proses packaging dan higienitas produk yang sama. Dengan begitu, ketika ketemu pasar termasuk ekspor dan ketika pasar permintaannya meningkat, proses standardisasi ini sudah terkomunikasikan dengan pihak importir sehingga tingkat keterpercayaan pasar akan meningkat. “Termasuk misalnya kemudian ada sertifikasi halal yang oleh Pak Menteri Agama saat ini sudah gratis. Saya minta tolong seluruh pelaku UMKM khususnya makanan dan minuman bisa sesegera mungkin mengakses.

Saya juga minta kepada Disperindag untuk membantu memfasilitasi bersama dinas UMKM. Tolong pastikan bahwa pesan itu sampai tolong pastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk bisa mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis itu terkomunikasikan dengan baik,” katanya. Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa untuk melakukan standardisasi produk saat ini telah ada Rumah Kurasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim. Melalui program Rumah Kurasi, UMKM tidak perlu khawatir jika ingin mendapatkan sertifikat kurasi produk secara mudah, serta berkualitas. Rumah Kurasi ini diharapkan mampu meningkatkan standarisasi kualitas dan daya saing produk-produk UMKM Jatim di pasar nasional maupun internasional. (*)

Level PPKM di Jatim Terus Turun Gubernur Khofifah : Terima Kasih Kekompakan Tangani Covid-19

BERBAGAI upaya terus dilakukan dalam menangani Pandemi Covid-19. Tak hanya Pemprov, tetapi Forkopimda Jatim, Bupati/Walikota dan Forkopimda serta semua masyarakat dan berbagai elemen se-Jatim saling bersinergi dan menjaga kekompakan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Alhamdulillah, upaya tersebut mampu membuahkan hasil bagi Jawa Timur. Berdasarkan data Assesment situasi Kabupaten/Kota dari Kemenkes RI per 6 September yang dirilis tanggal 7 September 2021, Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Jawa yang memiliki kabupaten/kota PPKM Level 1. Adapun daerah yang masuk pada level 1 yaitu Kabupaten Lamongan. Dalam assesment yang dilakukan oleh Kemenkes RI per 6 September 2021, terdapat hasil yang menggembirakan bagi Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jatim menjadi level 2. Assesment PPKM yang dilaksanakan mulai 1 Agustus sampai 6 September tercatat

Level 2 meningkat dari 0 kabupaten/kota menjadi 16 kabupaten/kota. Diantaranya, Kab. Tuban, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Pamekasan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kab. Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi, dan Bangkalan. Sementara Level 3 tercatat dari 8 menjadi 19 kabupaten/kota yaitu Kab. Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Madiun, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kab. Kediri, Jombang, dan Blitar. Sedangkan Level 4 terdapat penurunan dari 30 kabupaten/ kota menjadi 2 kabupaten/kota. Diantaranya, Kab. Ponorogo dan Kab. Magetan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur dan berterimakasih atas kerja keras dan partisipasi semua pihak yang ikut mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim. Di dalamnya termasuk Forkopimda Jatim, Pemkab/ Pemkot, tenaga kesehatan (na-

kes), tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan seluruh elemen masyarakat. “Alhamdulillah, Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki kabupaten/kota pada level 1 sesuai assesment yang dilakukan Kemenkes RI yaitu Lamongan. Terima kasih kekompakan dari semua pihak, termasuk bupati/walikota bersama Forkopimda se-Jatim, nakes dan sebagainya,” ujar orang nomor satu di Jatim saat memimpin Rakor PPKM di Gedung BPSDM Jatim, Jalan Kawi Kota Malang, Selasa (7/9) malam. Khofifah menjelaskan, dari total perkembangan level yang ada, membuat situasi assesment Provinsi Jatim juga turun. Yaitu dari tingkat 4 ke tingkat 2 hasil dari assesment situasi Covid-19 Jatim per 1 Agustus 2021 dan 6 September 2021. “Dari 30 kabupaten/kota level 4, kini turun menjadi 2 kabupaten/kota tingkat 2. Ini membuat Jatim turun assesment dari tingkat 4 menjadi tingkat 2,” jelas Mantan Mensos RI. (*)

Wagub Emil Berharap Raperda Pemberdayaan Ormas

Dukung Terciptanya Ormas Berkualitas

AKIL Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Jatim tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan Ormas dan mampu menciptakan Ormas yang berkualitas. Serta, mempunyai daya dukung positif bagi pembangunan Bangsa dan Negara pada umumnya serta pembangunan daerah pada khususnya.

Hal itu disampaikan Emil, sapaan lekat Wagub Jatim, saat mewakili Gubernur membacakan Pendapat Gubernur Jatim terhadap Raperda Inisiatif DPRD Jatim tentang Pemberdayaan Ormas di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Suraba-

ya, Senin (6/9). Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Jawa Timur cukup besar,

yakni 916. Sedangkan untuk perkumpulan berjumlah 197, serta yayasan berjumlah 26. Mengingat besarnya jumlah dan potensi Ormas di Jawa Timur tersebut, lanjut Emil, dapat dipahami bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur

Sjaichul Ghulam, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Alwi serta Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Jatim Hudiyono. Penghargaan tersebut diterima Pemprov Jatim karena telah berupaya melakukannya sosialisasi ‘Kampanye Program Komunikasi Protokol Kesehatan Covid-19 Sebagai Adaptasi Kebiasan Baru’. Lewat upaya tersebut, Humas seluruh elemen baik Pemprov Jatim maupun Humas 3 pilar yaitu TNI dan Polri melalui berbagai platform dan berbagai bentuk konten media sosial menggaungkan media publikasinya tentang prokes Covid-19. Humas Entrepreneur Award Tahun 2021 sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan MarkPlus Inc didukung PERHUMAS. MarkPlus bersama PERHUMAS sendiri memberikan penghargaan tersebut ditujukan kepada humas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saja. Dalam pemberian Penghargaan tersebut, MarkPlus mengajak berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah untuk melakukan kreativitas dan inovasi di masa pandemi Covid-19. Di samping itu juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai program komunikasi yang menarik dan efektif. Melalui cara webinar, MarkPlus melakukan pengamatan berbagai program di sektor pemerintahan dan kampanye kehumasan. Selain Pemprov Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dengan sosialisasi penanggulangan sampah, dan JAKWIFI serta Pemprov Jateng dengan sosialisasi Jogotonggo.

Menanggapi diterimanya penghargaan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada MarkPlus Inc dan PERHUMAS. “Alhamdulillah ini adalah upaya ikhtiar kita bersama. Kami terus melakukan upaya sosialiasi dengan pola-pola pendekatan. Masyarakat akan dapat menerima pendekatan kultural yakni melalui proses akulturasi sosial budaya,” ujar Khofifah usai menerima penghargaan. Lebih lanjut Khofifah menambahkan, bahwa raihan penghargaan tersebut tak lantas membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhenti untuk melakukan inovasi dalam upaya pendekatan dalam bentuk media. Pendekatan tersebut tentunya berisi edukasi, imbauan serta ajakan untuk terus meningkatkan semua peran serta bersama. Alhamdulillah, saat ini dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sudah tidak adanya zona merah kasus Covid-19. Positovity rate sudah sesuai standart WHO yaitu di bawah 5 persen. Saat ini tercatat sejak tanggal 5 September 4,01 persen. Sementara assestmen level PPKM sesuai inmendagri nomor 39 tahun 2021 yang terbit pada tanggal 6 September tercatat penurunan level 4 tinggal 2 daerah, terdapat peningkatan level 2 menjadi 11 daerah dan level 3 menjadi 25 daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari peran publik serta diseminasi informasi dari media yang dilakukan bersama jajaran Forkopimda Jawa Timur dan tokoh masyarakat dalam memberikan contoh agar bisa diikuti masyarakat luas. Selain memberikan kampanye Prokes Covid-19, Pemprov Jatim sampai saat ini kerap membarengi kegiatan tersebut dengan aksi nyata yakni memberikan masker gratis. “Sanksi bagi masyarakat yang melanggar pun tetap kami lakukan. Meski lebih banyak berupa peringatan dan anjuran. Tapi sebenarnya pesan dari semuanya itu ialah ingin memberikan pemahaman masyarakat betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kalau kita menjaga diri sendiri, maka kita juga menjaga orang lain dari bahaya Covid-19,” imbuh Khofifah. Usaha tersebut, tegas Khofifah tak luput dari peran media massa yang diperankan oleh bidang kehumasan Pemprov dari semua Forkopimda Jatim bersama seluruh kehumasan instansi vertikal lainnya di Jatim. “Ini merupakan peran kolaboratif yang dilakukan tim kehumasan di jajaran semua pihak dalam keikutsertaannya memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan,” jelasnya.(*)

Raih Penghargaan Humas Enterpreneur Award Tahun 2021

PEMPROV Jatim berhasil mendapatkan penghargaan bidang kehumasan dari MarkPlus Inc dan Perhumas. Penghargaan bertitel Humas Enterpreneur Award Tahun 2021 kategori Pemerintah Daerah Provinsi tersebut diterima secara langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diserahkan oleh Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya didampingi Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Agung Laksamana di Kantor MarkPlus Inc di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (6/9). Dalam kedatangannya, Gubernur Khofifah disambut oleh Founder and Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya, Chairman PERHUMAS Agung Laksamana, dan Deputy Chairman MarkPlus Inc Taufik. Dimana dalam pertemuan tersebut, ketiganya berdiskusi mengenai keseimbangan antara kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Selain itu, juga dibahas mengenai Penerapan CIEL (Creativity Innovation Enterpreneurship Leadership) untuk Peningkatan Kinerja ASN mengenai implementasi, tantangan dan kendala yang dihadapi dan menuju Jawa Timur 2030. Dikesempatan itu Gubernur Khofifah juga menyempatkan diri untuk meninjau beberapa ruangan di Kantor MarkPlus di antaranya ruangan Philip Kotler Theatre, Mental Revolution FGD Room, Perpustakaan, Hermawan Kartajaya Townhall dan Marketeers TV Studio untuk menerima penghargaan dan melakukan talkshow. Pada kesempatan tersebut Gubernur Jatim turut didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Jatim

Edisi 414 T ahun XX – Minggu II September 2021 Tahun

mengusulkan rancangan Peraturan Daerah inisiatif tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. “Hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menjadikan potensi besar ini menjadi berkualitas dan dapat berjalan beriringan dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” kata Emil. Selanjutnya terkait dengan usulan Raperda ini, diketahui bersama bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan pengejawantahan dari salah satu fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah mempelajari rancangan Perda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Perda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini. “Maka dapat disimpulkan pembentukan raperda ini didasarkan atas kewenangan atributif yang dimiliki oleh Pemprov Jatim sebagai daerah otonom. Secara materiil, substansi dari rancangan Perda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini bersifat penjabaran dan sangat bersinggungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organi-

sasi masyarakat,” terang Emil. Sementara itu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dapat diartikan bahwa pemda diperbolehkan atau mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. “Terhadap materi yang diatur dalam Raperda ini pada dasarnya kami sangat memahami dan mengapresiasi, penyusunan materi yang sederhana dan secara lebih teknis diamanatkan dalam Pergub membuat Raperda ini tidak rumit, sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami,” pungkasnya. (*)

Wagub Emil : Pemprov Jatim Tindak Lanjuti Perwira 2021 Sebagai Pengembangan Kewirausahaan

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi advisor dalam Perwira Juara 2021 di Hotel Vasa Surabaya

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur akan menindaklanjuti 19 besar yang telah terpilih dari proses seleksi Pemuda Wirausaha (Perwira) 2021. Tindak lanjut tersebut akan dilakukan melalui Millenial Job Center (MJC) dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim sebagai bagian dari pengembangan kewirausahaan di Jatim. “Kami merasa bahagia karena 20 besar ini keseluruhannya luar biasa. Namun ada 1 orang yang berhalangan hadir. Semuanya ini right person. Jadi kita akan berikthiar bersama dalam sebuah journey. Pemprov Jatim melalui MJC dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim akan menindaklanjuti dari 19 besar ini,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat men-

jadi advisor dalam Perwira Juara 2021 di Hotel Vasa Surabaya, Sabtu (4/9). Tak hanya itu, Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim menjelaskan, 10 terbaik dari ajang Perwira 2021 ini akan melewati journey yang komprehensif. Sehingga nantinya mereka dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. “10 terbaik ini akan melalui journey yang benar-benar komprehensif. Hingga akhirnya mudah-mudahan bisa take off. Prosesnya pun bisa 3, 6, atau 8 bulan,” jelas Emil Dardak. Karenanya, jelasnya, Perwira ini menjadi platform sekaligus ekosistem bagi entrepreneur-entrepreneur di Jawa Timur. Ke depan, diharap-

kan bisa diikuti oleh pemudapemudi di Jatim yang memiliki keinginan sebagai wirausaha (entrepreneur). “Rekan-rekan semuanya 10 terbaik ini akan menjadi inspirasi bagi semua pemuda-pemudi yang ingin menjadi wirausaha. Bukan untuk dicontoh bisnis modelnya, tetapi dilihat karakter dan pola perjalanannya dalam mengembangkan bisnis,” tambah Mantan Bupati Trenggalek itu. Sebagai informasi, kompetisi Perwira ini dibuka secara online untuk 8 kabupaten/kota di Jatim. Diantaranya, Surabaya, Malang, Gresik, Pamekasan, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, dan Jember. Dari semua pendaftar yang totalnya 250 orang diseleksi menjadi 20 orang yang mengikuti inkubasi. Ke-20 orang tersebut melakukan final pitching di depan para advisor. Namun 1 orang berhalangan hadir. Selanjutnya terpilih 10 terbaik untuk kemudian dipilih kembali menjadi 3 terbaik. Adapun bisnis yang terpilih menjadi 10 terbaik antara lain Raja Sayur, FishGator, BlajarFashion, Analitika, Nuswantara, Saribumi, Fondre, Rantai Pakan, Yumm.it, Paktukang.com. Selanjurnya terpilih Terbaik 1 BlajarFashion, Terbaik 2 Nuswantara, dan Terbaik 3 Paktukang.com.(*)

Jatim VI

DPRD Kab. Kediri Setujui KUA-PPAS APBD 2022 Tepat Waktu Kediri, Jatim Pos DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Ruang Graha Sabha Chandha Bhirawa, Selasa (24/8/2021). Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri ini dilaksanakan secara daring virtual

untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid19, karena pemberlakuan PPKM Level 4 yang masih diperpanjang oleh pemerintah pusat hingga akhir bulan Agustus 2021. Dalam acara rapat paripurna dihadiri Pimpinan DPRD, beserta pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD hadir langsung di ruang rapat paripurna. Sedangkan dari pihak eksekutif Pemkab Kediri, Bupati Kediri H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.,

hadir langsung didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten, dan Tim Anggaran Pemkab Kediri. Untuk anggota DPRD dan kepala SKPD mengikuti rapat paripurna ini secara daring virtual di kediaman masing-masing. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Drs. H. Sentot Djamaluddin dan Muhaimin. Mengawali pembukaan rapat paripurna, Dodi Purwanto menyampaikan bahwa pembahasan bersama atas KUA dan PPAS APBD Kabupaten Kediri Tahun Ang-

Dikunjungi Sungai Watch

Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Ajak Tinjau Kali Lo

Jalin Kolaborasi, Gary Bencheghib dan Sam Bencheghib kakak beradik asal Perancis bertemu Bupati Banyuwangi dalam kunjungannya membahas persoalan sampah di sungai.

Banyuwangi, Jatim Pos Gary Bencheghib dan Sam Bencheghib, kakak-adik asal Perancis yang sempat viral karena aksinya membersihkan sampah Sungai Citarum, Jawa Barat, pada 2017 lalu, datang ke Banyuwangi. Kedatangan mereka bersama organisasinya, Sungai Watch, ke Banyuwangi, untuk berkolaborasi menjaga dan membersihkan sungai dari sampah. Pada 2017 lalu, Gary dan Sam mengarungi Sungai Citarum dengan dua kano yang terbuat dari plastik. Mereka menjelajahi sungai terpanjang di Jawa Barat itu selama dua pekan untuk membersihkan sampah. Aksi mereka mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. Gary bersama timnya datang ke Banyuwangi menemui Bupati Ipuk Fiestiandani, Rabu petang (25/8/2021). Ditemani Kepala Dinas PU Pengairan Guntur Priambodo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Chusnul Kotimah, mereka membahas kolaborasi untuk menjaga dan membersihkan sungai dari sampah. Duo bersaudara itu juga sedang giat membersihkan sungai di Pulau Bali. Berawal dari membersihkan sampah plastik di pantai-pantai Bali, mereka lantas juga membersihkan sampah sungai. Mereka lalu mengajak anak-anak muda Bali untuk turut menjadi relawan penjaga sungai. “Sampah di laut berasal dari sampah-sampah di su-

ngai. Karena itu kami berinisiatif membersihkan sungai bersama anak-anak muda Bali. Banyak anak muda Bali yang bergabung bersama kami. Kini kami ingin melakukan hal serupa di Banyuwangi,” kata Gary. Berbagai cara telah dilakukan Sungai Watch untuk membersihkan sampah di sungai. Telah berbagai proses mereka pelajari. Hingga akhirnya mereka menemukan teknik penghalang sampah dengan menggunakan tabung penghalang. Pada akhir 2020 mereka telah berhasil memasang 100 penghalang sampah di Bali. Mereka targetkan ada 1000 titik lagi. Setiap jaring penghalang berpotensi menjaring sampah dari berbagai jenis. Tiap hari mereka bisa mengumpulkan sampah 200 kilogram. Bahkan ketika hujan bisa mencapai 1 ton sampah. Tidak hanya memasang penghalang sampah, mereka juga mendata dan menganalisis sampah-sampah utamanya sampah platik yang berasal dari sungai. Bahkan mereka juga mendata asal sampah plastik dari ratusan ribu brand perusahaan. Sampah-sampah yang mereka dapatkan itu lalu mereka daur ulang menjadi berbagai produk. Mulai dari batako, paving, dan lainnya. Bahkan adik Gary, Sam, membuat sepatu daur ulang dari plastik. Sepatu itu telah dia coba dipakai lari di New

York dan Los Angles. “Sepatu daur ulang juga kuat. Kami berencana lari di Danau Toba menggunakan sepatu daur ulang ini,” kata Sam. Di Bali, Sungai Watch menjaga kebersihan 300 sungai di Tabanan, Badung, dan Denpasar. Nola Monica Jeniya, Project Manager Sungai Watch, mengatakan, ketika timnya sudah berjalan dan masih ada sampah, mereka akan mempelajari di mana letak kesalahannya, dan akan mengulangi dari awal lagi. Sementara itu, Bupati Ipuk sangat mengapresiasi aksi dari Gary bersama Sungai Watch. Bahkan Ipuk sebenarnya sudah lama ingin bertemu. “Saya sudah lama follow Instagram, Sungai Watch. Sejak lama saya ingin bertemu mereka. Ingin mendengar dan melihat langsung aksi mereka. Alhamdulilah, akhirnya kami bisa bertemu,” kata Ipuk. “Kami akan tindak lanjuti hasil pertemuan ini. Dengan teknologi dan ide-ide kreatif, kita bisa menjaga sungai dan laut dari sampah,” tambah Ipuk. Ipuk mengatakan di Banyuwangi berbagai lembaga yang bergerak di lingkungan hidup telah diajak kerja sama. Seperti NGO Systemiq yang melakukan pendampingan untuk penanganan sampah laut di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. “Tentu dengan kehadiran Sungai Watch di Banyuwangi akan sangat membantu kami dalam menjaga eksosistem sungai dan laut Banyuwangi,” katanya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Chusnul Khotimah mengatakan panjang sungai di Banyuwangi sekitar 175.400 meter. Beberapa di antaranya dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan wisata. “Bahkan, hari ini (Kamis 26/ 8/2021) kami sudah langsung meninjau Kali Lo untuk siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Sungai Watch guna penanganan permasalahan sampah di sungai Banyuwangi,” tambah Guntur. (Adv/rzl)

garan 2022 telah selesai dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemkab Kediri beserta para kepala SKPD. “KUA-PPAS APBD Tahun 2022 telah rampung, ini kerja keras yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemkab Kediri beserta para kepala SKPD,” ucap Dodi Purwanto. Sebelum meminta persetujuan dari seluruh Anggota DPRD, Dodi Purwanto terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan pembahasan atas KUA dan PPAS APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022. Bahwa dengan memperhatikan Laporan Badan Anggaran dan Pokokpokok Pikiran DPRD yang disarikan dari pembahasan bersama KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, antara Badan Anggaran dan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa DPRD melalui Badan Anggaran pada dasarnya telah memahami dan mengerti asumsi kebijakan KUAPPAS APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana disampaikan oleh Badan Anggaran di dalam Laporan Badan Anggaran dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. “Badan Anggaran juga telah melakukan pembahasan dengan cermat dan mendalam terhadap substansi KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, serta telah memberikan pendapat dan saran-saran yang bersifat konstruktif terhadap KUAPPAS APBD Tahun Anggaran 2022,” terang Dodi. Setelah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kediri menyatakan menyetujui KUA-

PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Bupati Kediri dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. Sebelum menutup rapat, Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan Pemkab Kediri, serta seluruh hadirin rapat atas kerja sama dan perhatiannya, sehingga pembahasan bersama hingga persetujuan atas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan. “Terima kasih kepada Banggar, Pemkab Kediri, dan seluruh hadirin semua. Dengan ini KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkas Dodi Purwanto. (pRiez)

Pelamar CASN 2021 Ber-KTP Kota Kediri

Dapat Fasilitas Gratis Vaksin dan Swab Antigen Kediri, Jatim Pos Kabar gembira bagi pelamar CASN 2021 yang melamar formasi di Pemkot Kediri, pasalnya Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan fasilitas bagi warga Kota Kediri berupa vaksinasi Covid-19 dosis I (pertama) bagi yang belum divaksin dan juga swab antigen gratis. Mengingat kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus dilakukan oleh para pelamar yang akan mengikuti tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN 2021, Minggu (5/9/2021). Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menuturkan untuk pendaftaran dan jadwalnya, semuanya telah tertera di Flyer yang diunggah di website dan media sosial Wali Kota Kediri, Harmoni Kediri, dan Pemkot Kediri. Berkas yang dibawa saat datang untuk vaksinasi atau swab antigen pun cukup mudah, hanya KTP dan kartu peserta ujian saja. “Bismillah semoga bisa membantu dan sukses ya ujiannya bagi pelamar CASN 2021 di Pemkot Kediri,” ujarnya. Sementara itu, Un Achmad Nurdin Kepala BKPPD Kota Kediri menjelaskan bila pelamar CASN 2021 yang akan

menggunakan fasilitas gratis ini, pertama harus mengisi formulir pendaftaran vaksinasi Covid-19 atau swab antigen terlebih dahulu. Pengisian formulir pendaftaran ini dimulai pada tanggal 6-7 September 2021 melalui http://bit.ly/ vscpnskdrkota dan terakhir pengisian pada 7 September 2021 pukul 12.00 WIB. “Bagi pelamar CASN harus melakukan pendaftaran dulu dengan mengisi formulir pendaftaran dimulai tanggal 6-7 September 2021 melalui http://bit.ly/ vscpnskdrkota,” tutur Nurdin. Ditambahkan Kepala BKPPD, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan swab an-

tigen ini, Kepala BKPPD Kota Kediri mengungkapkan untuk pemberian vaksin dosis pertama dilakukan pada 8-9 September 2021 di Dinas Kesehatan yang beralamat di Jl. RA Kartini No.7 Kota Kediri. Untuk jadwalnya, akan diumumkan pada website http:/ /bkd.kedirikota.go.id. “Untuk pelaksanaan swab antigen akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 September 2021 di seluruh puskesmas yang ada di Kota Kediri dan RSUD Gambiran Kota Kediri. Bagi pelamar PPPK Guru pelaksanaan swab antigen menyesuaikan dengan jadwal SKD-nya,” tutup Achmad Nurdin. (Adv-Kominfo)

Jatim VII

Jatim VIII

DPRD Pamekasan Bersama Eksekutif

Gelar Rapat Perubahan RPJMD Tahun 2018/2023 Pamekasan, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan bersama pemerintah setempat menggelar rapat paripurna nota penjelasan Bupati Pamekasan mengenai Raperda perubahan atas Perda no 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 20182023, di ruang paripurna setempat, Senin (30/8/2021). Pantau di lapangan rapat paripurna tersebut digelar secara terbatas yang diikuti oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Pamekasan. Selain itu, rapat paripurna juga digelar secara daring. Tampak hadir, Pimpinan

Ketua DPRD Pamekasan beserta anggotanya dan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) setempat. Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman menyampaikan, sesuai dengan pasal 133 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Pamekasan nomer 1 tahun 2019 tentang tata tertib (tatib), bahwa forum telah memenuhi syarat. Maka dari itu, rapat paripurna tentang perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dapat gelar secara terbuka untuk umum. “Sesuai dengan daftar hadir yang saya sediakan rapat paripurna dihadiri sebanyak 32 anggota DPRD dan

yang tidak hadir hanya 12 anggota,” kata Fathor Rahman. Menurutnya, pimpinan daerah atau dalam hal ini Bupati Pamekasan telah menyerahkan draf tentang perubahan RPJMD tahun 20182023, melalui surat Sekretaris DPRD Pamekasan pada tanggal 26 Juli 2021 nomer 050/292/432.401/2021 dengan berita penyampaian Raperda perubahan RPJMD. ”Secara resmi nota penjelasannya akan disampaikan dalam forum rapat paripurna hari ini,” papar Fathor. Terpisah, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengaku telah mengajukan perubahan tentang RPJMD Kabu-

DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Serangkaian RPJMD

Suasana rapat paripurna DPRD Pamekasan tentang Raperda perubahan atas Perda no 9 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023, Selasa (31/8/2021).

Pamekasan, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda perubahan atas Perda no 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023, di ruang paripurna setempat, Selasa (31/8/2021). Pantauan di ruang paripurna rapat tersebut dihadir Pimpinan Ketua DPRD Pamekasan bersama jajaran anggotanya dan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam bersama jajarannya. Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rapat dari serangkaian RPJMD Bupati Pamekasan. Karena dalam RPJMD itu ada beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ruang dan waktu yang sangat tidak relevan dengan keberadaan saat ini yaitu tentang adanya Covid-19. “Oleh karena itu fraksifraksi diberikan kesempatan untuk melakukan rapat intern untuk mengkritisi dan memberi masukan serta memberikan sanjungan terhadap program yang dikerjakan oleh eksekutif,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman

kepada jurnalis jatimpos.co, usai Rapat Paripurna. Menurutnya, dalam rapat paripurna dijelaskan bahwa kinerja eksekutif ada yang baik, ada yang sedang dan ada yang buruk. Kemudian program yang terealisasi dengan baik mendapat sanjungan dan pekerjaan yang kurang baik perlu dikritisi. Itu semua untuk dijadikan masukan. Kata Fathor sapaan akrabnya, sanjungan itu perlu dilanjutkan, terus kemudian kekurangan-kekurangan di masing-masing OPD itu dijadikan solusi alternatif untuk pembangunan Pamekasan ke depan agar lebih baik dan benar lagi. Pasalnya, anggota fraksi itu sudah memiliki temuan-temuan di lapangan melalui konstituennya, sehingga dirapatkan pada hari ini. “Jadi ada kesempatan bagi fraksi untuk memberikan saran, kritikan dan sanjungan kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Mudahmudahan Pemkab Pamekasan menindaklanjuti mengenai pemandangan umum dari fraksifraksi,” paparnya. Terpisah, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, semua pendapat dan pemikiran anggota fraksi sangat bagus, konstruktif dan semuanya untuk kebaikan. Kata Baddrut sapaan Bupati

Pamekasan, untuk mengambil keputusan harus dilakukan kajian, tala’ah dan analisa dari semua sudut pandang. “Sudut pandang itu meliputi regulasi, ekonomi, stabilitas serta nilai kemanfaatan. Semua nanti akan kita baca. Misalnya tugas kepemimpinan itu merangkum semua usulan dan pemikiran, tinggal kemudian kita memilih keputusan yang paling maslahah untuk Pamekasan,” pungkasnya. (Adv)

Suasana rapat paripurna DPRD Pamekasan mengenai Raperda perubahan atas Perda no 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023, di ruang paripurna setempat, Senin (30/8/2021).

paten Pamekasan tahun 20182023, kata Baddrut sapaan akrabnya, RPJMD kabupaten Pamekasan harus disesuaikan dengan perubahan RPJMN dan

RPJMD Provinsi Jawa Timur. “Nah, dari alasan itulah kita barusan mengajukan perubahan RPJMD, tapi secara umum tidak ada perubahan yang sa-

ngat signifikan. Artinya program prioritas tetap jalan, cuma RPJMD kita harus sesuai dengan RPJMN dan RPJMD provinsi,” pungkasnya. (Adv/*)

Pemkab Sumenep

Gratiskan Vaksin Bagi Peserta CPNS dan PPPK

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi (dua dari kanan) saat meninjau vaksinasi

Sumenep, Jatim Pos Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Si-

Keluarga Besar SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri

Mengucapkan

HAORNAS Hari Olahraga Nasional 09 September 2021

Agus Sutjahjo Kepala Sekolah

Keluarga Besar SMP Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri

pil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik guru maupun non-guru, di lingkungan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan segera dimulai. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sumenep, Abd. Madjid menyampaikan, pada pelaksanaan tes pihaknya memberlakukan sejumlah persyaratan untuk mengikuti tes tersebut yakni sudah divaksin dan tes swab. “Jadi seluruh peserta wajib melakukan vaksinasi. Itu bisa dipersiapkan mulai dari hari ini. Intinya saat pelaksanaan tes CPNS dan PPPK nanti semua peserta sudah

divaksinasi,” kata Madjid, Senin, (06/09/2021). Meski demikian, Majid menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin membebani para peserta. Karena itu pihaknya mengarahkan calon peserta melakukan vaksinasi dan tes swab di Puskesmas terdekat. “Tes swabnya bisa dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan tes.Karena masa berlakunya 1×24 jam. Syaratnya, untuk vaksinasi dan tes, hanya cukup menunjukkan fotokopi kartu peserta dan KTP,” paparnya. Bahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat supaya setiap Puskesmas memfasilitasi calon peserta. “Itu perintah Bapak Bupati,” imbuhnya. Sementara itu, waktu pelakaanaan tes CPNS dan PPPK di Sumenep masih menunggu hasil rapat pemerintah di Surabaya dari tanggal 6 hingga 8 Sepptember 2021 mendatang. “Nanti pengumumannya akan disampaikan via website BKPSDM, setelah ada keputusan rapat yang dilaksanakan hari ini sampai Rabu,” pungkasnya. (dam)

Segenap Pengurus Musyawaran Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kabupaten Kediri

Mengucapkan

HAORNAS

Mengucapkan

Hari Olahraga Nasional

HAORNAS

09 September 2021

Hari Olahraga Nasional

Yusuf Pinang Purwanto

09 September 2021

Kepala Sekolah

Ketua Beserta Anggota

Jatim IX

Walikota Apresiasi Hari Jadi Kota Probolinggo ke-662 Dengan Kegiatan Sosial dan Kembangkan Pelayanan Publik

Probolinggo, Jatim Pos Momentum Hari Jadi Kota Probolinggo Ke-662 tahun 2021 ini diapresiasi oleh Walikota Habib Hadi Zainal Abidin dengan melakukan berbagai kegiatan baik menyangkut peningkatan pelayanan publik maupun yang bersifat sosial. Hal ini terpantau saat Walikota dalam satu hari melakukan kunjungan ke 2 kecamatan yakni Kademangan dan Wonoasih, Minggu (5/9) pagi. Diawali kunjungan di RT 01 RW 02 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan, Wali

Kota Probolinggo menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi 5 warga penerima manfaat. Juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan secara simbolis oleh wali kota dan pejabat Baznas dirumah Kusnadi, salah satu warga penerima bantuan. Guna menunjang kelancaran proses pembangunan RTLH, Habib Hadi meminta secara khusus kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk turut memantau dan mengawasi. “Saya minta ke-

pada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk dipantau sehingga semua pelaksanaan berjalan dengan lancar aman sesuai dengan harapan kita sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan penerima RTLH ini,” harap wali kota. Setelah dari Kelurahan Ketapang, Wali Kota Habib Hadi dan rombongan bergeser menuju Masjid Nurul Hasan Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih. Masih bersama Baznas Provinsi Jawa Timur dan Baznas Kota Probolinggo, dilokasi ini Wali Kota Habib Hadi menyerahkan bantuan berupa kandang komunal dan 50 ekor kambing bagi 10 warga penerima manfaat. “Dengan adanya program ini, Insya Allah betul betul akan berkembang dan kalau ini sudah berkembang kita akan berupaya untuk tempat-tempat lainnya untuk kita support, kita dorong supaya bisa mengembangkan,” ungkap Habib Hadi dalam sambutannya. Selain Walikota, Nampak

hadir Wakil Ketua IV Baznas Provinsi Jatim H. Husnul Khuluq, Ketua Baznas Kota Probolinggo M. Agus Saifudin, Kepala Dinas Sosial PPA Rey Suwigtyo, Sekretaris Diskominfo Pujo Agung Satrio, Kabag Kesra Agus Dwiwantoro, Camat, Lurah serta Muspika setempat. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Probolinggo M. Agus Saifudin berharap kepada para penerima bantuan

ga nanti yang semula 50 (ekor) tahun berikutnya menjadi 300 (ekor),” jelasnya. Kolaborasi Baznas Provinsi Jawa Timur dengan Baznas Kota Probolinggo disambut positif oleh Wali Kota Probolinggo. Menurut Habib Hadi, sinergi kebersamaan ini bisa digunakan sebagai acuan untuk program sosial ke depan. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua IV

untuk dapat meningkatkan jumlah hewan ternak selama 2 tahun kedepan. “Supaya ada target yang cukup ya, selama 2 tahun ada target mungkin 300 persen, sehing-

Baznas Provinsi Jawa Timur H. Husnul Khuluq, yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Probolinggo atas dukungannya terhadap kegiatan Baznas. “Saya patut bangga karena ada Perwali yang memberikan support besar terhadap upaya untuk mengumpulkan zakat, infaq, sodaqoh di Kota Probolinggo ini,” terang Husnul dalam sambutannya. Ada hal menarik dalam

Pembentukan Forum Germas Kecamatan Mojowarno

Upaya Peningkatan Perilaku Hidup Sehat Jombang, Jatim Pos Sebagai upaya percepatan peningkatan upaya promotif dan preventif dengan menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu adanya sinergitas semua komponen masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) khususnya saat ini pada masa pandemi Covid-19. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kelompok masyarakat dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui BLUD Puskesms Mojowarno dan BLUD Puskesmas Japanan mengadakan pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tingkat Kecamatan Mojowarno, bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Mojowarno, Selasa (24/08/2021). Acara dihadiri oleh unsur Forpimcam Mojowarno, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Kepala BLUD Puskesmas Japanan, drg. Ariany Ratnaningtyas bersama Kepala BLUD Puskesmas Mojowarno, dr. Ainun Zubaidah, MKP yang diwakili dr. S.K Wardaningrum dalam arahannya menjelaskan, “Pembentukan Forum Germas ini merupakan program nasional yang

pada tujuan akhirnya adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pra sejahtera pada khususnya, GERMAS ini merupakan upaya percepatan dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit,” terang dr. Warda. Dipaparkan dr. Warda, bahwa latar belakang dibentuknya Germas adalah pergeseran pola penyakit selama 30 tahun terakhir ini yang disebabkan oleh perilaku kebiasaan masyarakat. Sebelum tahun 1990 banyak terjadi penyakit menular (misal: Ispa, Tuberkulosis, Diare), namun sejak tahun 2010 penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah Penyakit Tidak Menular (misal : Tekanan Darah Tinggi, stroke, jantung, kanker, diabetes). “Faktor risiko penyebab

penyakit tidak menular, diantaranya kurang aktivitas fisik, kurangnya konsumsi buah dan sayur, minuman alkohol, merokok, buang air besar yang sembarangan,” terangnya. Lanjutnya, Adapun tugas Pengurus Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Mojowarno adalah melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Mojowarno; Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, paparnya. Dalam acara tersebut diperoleh beberapa kesepakatan terkait dengan ruang lingkup germas yang berdampak bagi kesehatan yakni diantaranya peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan bahan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan

pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas, dan peningkatan edukasi hidup sehat. “Bentuk-bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat yakni melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban,” terang dr. Warda. Kemudian tugas bidang kesehatan dalam germas yakni advokasi dan pembinaan perwujudan kawasan sehat, penggalangan kemitraan dan peran serta masyarakat, kampanye germas dan edukasi masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, menyediakan fasilitas pelayanan yang bermutu. Sementara itu, Kapolsek Mojowarno AKP Yogas mengatakan, saat ini SMP Negeri 1 Mojowarno digunakan sebagai tempat Isolasi Terpusat (Isoter) Covid-19. Yogas menjelaskan, seluruh pasien Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan, ditempatkan di rumah sehat untuk melakukan isolasi hingga dinyatakan sembuh. Menurut dia, selain untuk menekan potensi penyebaran di lingkungan terdekat pasien, pemusatan isolasi tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawasan dari tenaga kesehatan. Selain itu isoter juga menjadi wadah untuk memperkenalkan germas kepada masyarakat, khususnya pasien sehingga bisa membiasakan hidup sehat. (her)

even Hari Jadi Kota Probolinggo ini, yaitu adanya beberapa kelahiran yang bersamaan dengan momen tersebut. Tercatat ada 8 bayi dilahirkan bertepatan dengan Hari Jadi ke 662 yang jatuh pada 4 September 2021. Ketua TP PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin yang didampingi Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Perekonomian & Pembangunan Setiorini Sayekti, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sukam, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Fitriawati dan camat, Aminah Hadi memberikan bingkisan berupa paket sembako dan bingkisan perlengkapan bayi dari KDS, GM dan Sinar Terang, Minggu (5/9) pagi. Dari 8 orang bayi yang lahir, 2 bayi dikunjungi di rumah sakit bersalin, 1 bayi di tempat bidan praktik dan sisanya di rumah masing-masing. “Bayibayi ini terlahir istimewa. Karena (kelahirannya) bertepatan dengan hari jadi Kota Probolinggo. Yaitu empat September,” ujar Aminah menjelaskan tujuan kedatangannya. Ketua TP PKK ini juga menyerahkan akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK) baru dengan nama anak didalamnya dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah selesai administrasinya dan langsung tercatat di Dispendukcapil Kota Probolinggo. (Sf/ADV)

Bupati Mundjidah Bersama Kabinda Jatim

Pantau Vaksinasi Di Mambaul Ma’arif Denanyar dari Halaman 1

Surabaya, Jatim Pos Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mendampingi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Jawa Timur, Marsma TNI Rudi Iskandar, memantau jalannya vaksinasi massal untuk pelajar di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, pada Rabu (8/9/2021). Ini merupakan kegiatan sinergitas BIN Jawa Timur dengan TNI, Polri serta Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melaksanakan percepatan Vaksinasi di Kabupaten Jombang utamanya dalam menghadapi Pembelajaran Tatap Muka di lingkungan Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar Kabupaten Jombang. Disampaikan oleh Marsma TNI, Rudi Iskandar Kabinda Jatim, bahwa kedepan pihak-

nya juga akan menyasar sekolah sekolah dan Ponpes setingkat SMP, SMA, Madrasah guna mengejar percepatan Vaksinasi guna menghadapi PTM. “Untuk vaksinasi di Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar ini disiapkan 1500 Dosis vaksin, dan untuk tenaga kesehatannya kami dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Jombang,” tuturnya. Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas Sinergitas BIN Jawa Timur, TNI, Polri, Dinas Kesehatan guna melakukan percepatan Vaksinasi di Kabupaten Jombang. Cakupan vaksinasi di Kabupaten Jombang untuk Dosis 1 sudah 61%, Dosis 2 sudah 40.46%,” tutur Bupati Mundjidah Wahab. (her/nik)

JATIM X

Memiliki tubuh yang sehat, akan membuat aktivitas sehari-hari menjadi lancar. Nah, salah satu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh adalah

Jangan Anggap Sepele, Ini Tanda Tubuh Kita Kekurangan Vitamin D

vitamin D. Dengan kebutuhan vitamin D yang cukup, tubuh akan menjadi sehat. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang

mengalami kekurangan vitamin D, dan tak jarang juga hal ini tidak disadari. Makanan yang mengandung vitamin D juga tidak

Penggunaan Gadget pada Anak Naik Dua Kali Lipat Sejak Pandemi Anak kecanduan gadget bisa membuat proses tumbuh kembang tidak maksimal. Namun di masa pandemi, meningkatnya screen time alias waktu penggunaan gadget tidak bisa dihindari. Sebuah survei mengemukakan penggunaan gadget pada anak naik dua kali lipat sejak pandemi dimulai 18 bulan lalu. Bahkan, ratarata anak menghabiskan

Ilustrasi kecanduan gadget sejak masa pandemi.

hingga empat jam menggu-

rumah sahabat.

“Jangan langsung mati-

nakan gadget, jauh di atas

Dengan konsisten mene-

kan TV. Berikan peringatan

rekomendasi pakar yang ha-

gakkan peraturan, anak akan

bahwa 5 menit lagi waktu

nya satu jam.

lebih kecil risikonya untuk

menonton selesai agar anak

merengek ketika jatah screen

tidak tantrum,” tambahnya.

time habis.

3. Ajak main secara aktif

Akan sulit bagi orangtua untuk mengurangi penggunaan gadget pada anak, te-

“Tentu saja awalnya me-

Solusi terakhir ketika per-

rutama pada orangtua yang

reka akan marah. Anda me-

hatian anak sudah teralih da-

bekerja dari rumah.

rebut kesenangan mereka

ri gadget, adalah mengajak-

Meski begitu, bukan ber-

menonton video atau berma-

nya bermain secara aktif.

arti Anda tidak bisa melaku-

in game. Tapi ini adalah risiko

Screen time tinggi bisa jadi

kannya. Dilansir Huffpost,

yang harus ditanggung orang-

buah dari kebosanan anak.

ada tiga tips untuk mengu-

tua,” tutur Oster.

Dengan melakukan permainan

rangi screen time anak yang

2. Beri anak pilihan

aktif, maka anak tidak akan

bisa dilakukan orangtua. 1. Konsisten terapkan

Anak tentu akan marah ketika screen time dibatasi.

bosan dan keinginan bermain gadget menghilang.

peraturan

Di sini, orangtua wajib mem-

“Board games, bermain

Dalam bukunya yang

berikan pilihan agar anak

bola, atau bermain peran

berjudul The Family Firm: A

merasa memiliki kuasa terha-

merupakan alternatif per-

Data Driven Guide to Better

dap aktivitas yang akan dila-

mainan aktif yang bisa me-

Decision Making in Early

kukan selanjutnya.

rangsang ketertarikan anak

School year, pakar parenting

“Bantu anak beralih dari

Emily Oster mengatakan,

menatap layar ke aktivitas fisik.

orangtua harus konsisten

Misalnya jika ia sedang menon-

Orangtua mungkin tidak se-

menegakkan peraturan pem-

ton kartun, Anda bisa mengajak-

lalu memiliki waktu dan tenaga

batasan screen time.

nya untuk bermain boneka de-

untuk bermain secara aktif dengan

Jika anak hanya diboleh-

ngan cerita yang dibangun sen-

anak, terlebih di masa pandemi.

kan menggunakan screen

diri,” tulis pakar dari Center on

Jika ini terjadi, Anda bisa

time selama 2 jam, maka

Media and Child Health, Boston

mengatur waktu play date atau

aturan tersebut wajib dija-

Children’s Hospital.

bermain bersama dengan

dan menjauhkannya dari gadget,” paparnya lagi.

lankan di manapun, baik saat

Memberikan batas waktu

ayah dan ibu tidak ada di

sebelum beralih ke kegiatan

Itulah tiga tips cegah

rumah, saat berkunjung ke

selanjutnya juga tindakan baik.

anak kecanduan gadget di

rumah kakek dan nenek,

Dengan begitu, anak memiliki

masa pandemi Covid-19. Si-

maupun saat bertandang ke

keleluasaan dalam aktivitasnya.

lakan dicoba di rumah ya! (*)

orangtua lain secara bergantian.

banyak. Namun, tubuh bisa memproduksi vitamin D sendiri di bagian kulit sebagai respon terhadap sinar UV dari matahari. Semakin dewasa dan menua, tentu seseorang akan jarang terkena sinar matahari secara langsung, karena kerap memakai jaket, menggunakan mobil, dan lain-lain. Nah, apa saja tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa tubuh tengah kekurangan vitamin D? Berikut ini 11 tanda tubuh kekurangan vitamin D. 1. Otot Pegal Vitamin D memiliki peran penting untuk mendukung fungsi gerak dan otot saat metabolism. Vitamin D akan masuk ke otot dan memastikan melakukan kontraksi tepat. Selain itu, vitamin D juga penting untuk membangun kekuatan otot. Jika merasa sering nyeri dan pegalpegal, bisa saja disebabkan karena kekurangan vitamin D. 2. Nyeri Tulang Saat memasuki usia dewasa, tulang akan berhenti tumbuh. Namun, jaringan tulang akan tetap melakukan regenerasi. Jaringan tulang lama akan digantikan dengan jaringan tulang yang baru. Vitamin D sangat penting untuk memastikan pergantian tulang berjalan dengan normal. Kekurangan vitamin D yang serius akan menyebabkan pelunakan tulang atau

osteomalasia, yang bisa menyebabkan osteoporosis. 3. Kelelahan Tak sedikit yang menganggap kelelahan adalah masalah biasa dan kerap diabaikan karena memang banyak aktivitas. Gejala kelelahan karena vitamin D akan terasa sepanjang hari, bahkan berhari-hari. Badan akan terasa lelah dan lamban dalam melakukan aktivitas, terasa mengantuk, dan malas melakukan gerakan. Vitamin D dibutuhkan untuk menghasilkan energi. 4. Daya Tahan Tubuh Menurun Jika aktif secara fisik tetapi tiba-tiba daya tahan tubuh menurun tanpa ada alasan yang jelas, bisa jadi karena kadar vitamin D yang rendah. Jika merasakan seperti itu, cobalah berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari selama 30 menit. 5. Suasana Hati yang Buruk Vitamin D tidak hanya menjadi faktor penting untuk kesehatan otak dan otot, namun juga berpengaruh pada perasaan. Area otak yang berhubungan dengan perasaan bahagia memiliki reseptor vitamin D. Kadar vitamin D yang rendah akan mempengaruhi sel-sel otak. 6. Tidur tidak Nyenyak Vitamin D juga memiliki peran penting untuk mendapatkan tidur nyenyak di malam hari. Hubungan yang te-

pat mengenai vitamin D dan tidur nyenyak memang belum pasti. Namun, sebuah penelitian mengkaitkan kualitas tidur dengan vitamin D. mungkin ada hubungannya dengan reseptor vitamin D di otak. 7. Rontok Rambut Pertumbuhan folikel rambut dirangsang oleh vitamin D. jika folikel sehat, maka rambut juga akan sehat dan kuat. Saat usia makin bertambah, tentu kehilangan rambut adalah hal yang wajar. Namun, saat rambut rontok dengan jumlah yang banyak dan tiba-tiba, bisa jadi karena kekurangan vitamin D. 8. Luka Sembuh Lebih Lama Jika memiliki luka dan waktu sembuhnya cukup lama, bisa jadi terindikasi karena kekurangan vitamin D. Vitamin D berperan penting untuk meregenerasi sel-sel kulit, jadi jika tidak cukup vitamin D, maka regenerasinya bisa menjadi lambat dan waktunya lebih lama. 9. Masalah Jantung Sudah mulai banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. 10. Berat Badan Berlebihan Vitamin D akan mengoptimalkan tubuh untuk menyerap nutrisi penting dan membantu pembakaran kalori. Saat kekurangan vitamin D, maka pembakaran kalori akan terganggu sehingga akan menumpuk di tubuh. (*)

SAMBUNGAN

Mahasiswa Sumenep Demo Lagi

Tuntut Aliran Listrik di Kepulauan Kangean sudah menahun tak kunjung ditangani,” imbuhnya. Selain itu, Lian (sapaan akrab) menuturkan saat ini pihak PLN di wilayahnya mewajibkan masyarakat untuk berlangganan listrik berkapasitas 1.300 KWH. Dia menilai pihak PLN dalam menentukan LWH pada masyarakat dirasa kurang adil. Sebab jika semua diwajibkan berlangganan 1.300 KWH otomatis masyarakat akan terbebani. “Saya pikir PLN dalam hal ini tidak adil. Karena kalau semua masyarakat dibebani dengan

1.300 KWH lantas bagaimana dengan masyarakat kurang mampu atau miskin,” tanyanya. Lebih lanjut, Lian menyebutkan di tengah distribusi KWH pada masyarakat, ada oknum tertentu yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Diduga oknum tersebut sengaja mematok harga KWH diatas harga normal. Diketahui harga pemasangan 1.300 KWH biasanya Rp 3.600.000. “Kami punya bukti kalau ada oknum yang sengaja melakukan pungli dengan mema-

dari Halaman 1

PULANG KAMPUNG......... FORMAKA menuntut problem listrik di kepulauan segera teratasi.

Sumenep, Jatim Pos Puluhan mahasiswa asal kepulauan menggelar demontrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menuntut listrik di kepulauan Kangean segera dialiri. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangean (FORMAKA) ini membawa sejumlah tuntutan pada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Diantaranya,

pengaliran listrik secara merata guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta opsi KWH yang proporsional. Korlap Aksi, Ahmad Ferliansyah Prayitno mengatakan bahwa persoalan kelistrikan di wilayahnya sejak lama tak pernah mendapat perhatian pemerintah. Sebab beberapa desa masih belum tersentuh listrik pemerintah. “Untuk kesekian kalinya kami mendatangi sekaligus

USAI OTT BUPATI PROBOLINGGO...... di 252 desa dan 2 Pj camat. Semuanya kita lantik di pendopo bupati,” ujarnya kepada wartawan di Pendopo Bupati Probolinggo, Rabu (8/9/2021). Mereka, jelas Timbul, akan mengisi kursi kosong kepala desa hingga gelaran pilkades tahap II, Februari tahun 2022. “Pesan kami ke 252 Pj kades yang ditunjuk dan terpilih, agar menjalankan tugas yang baik ke masyarakat, dengan bersih dan transparan serta kerja cepat. Jangan melakukan pungutan liar, dan selalu terapkan protokol kesehatan saat melakukan tugas di roda pemerintahan desa,” tegasnya. Sebelumnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa

berpesan untuk berlari kencang saat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/8/2021). Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko mengatakan dirinya juga berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Tentunya kita laksanakan tugas dan fungsi. Saya sampaikan ke pak sekda dan jajaran untuk menjalankan tugas di pemerintahan ini dan melayani masyarakat,” ungkap Timbul. “(Pesan gubernur) kami harus lari kencang karena ada beberapa agenda yang harus kami tuntaskan. Untuk agenda selanjutnya ini saya harus konsolidasi dulu dan koordinasi dengan teman-

CINTA DITOLAK...........

dari Halaman 1 teman,” ujarnya. Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Puput Tantriana Sari dan suami, beserta para ASN. Mereka tersandung kasus suap jual beli jabatan kades beserta camat. “Kami menyampaikan rasa prihatin dan kita semua mendoakan Ibu Bupati dan semua ASN yang sedang menghadapi persoalan di kantor KPK, senantiasa diberi kesehatan dan kesabaran,” tambah Timbul. Semua ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo, lanjutnya, akan fokus bekerja untuk melayani masyarakat. Terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. (ist) dari Halaman 1

Pelaku HE (26), sopir rental Warga Kediri Jawa Timur.

ke dalam sumur dengan kaki diikat dan diberi batu untuk pemberat agar tenggelam.

menagih upaya pemerintah soal listrik di kepuluan Kangean. Di sana beberapa desa masih belum ada listrik,” katanya. Ia mengatakan, beberapa sarana seperti tiang listrik di beberapa titik terlihat ada, namun tiang yang dimaksud sampai saat ini belum terpasang. Menurutnya pemerintah harus lebih andil supaya masyarakat di kepulauan Kangean tak selalu berharap. “Persolan ini

Setelah dilakukan penyelidikan kurang dari 12 jam oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo,

pelaku HE dapat diringkus. Penangkapan tersebut dilakukan di wilayah Sedati tepatnya di sebuah penginapan. Karena HE mencoba untuk melarikan diri, pelaku kemudian diberikan tindakan tegas terukur. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 atau pasal 365 atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 80 ayat 1 UURI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI Nomor 23 terkait perlindungan anak dan dugaan pembunuhan dan pencurian dengan ancaman masingmasing hukuman 15 tahun penjara atau dapat dijerat pasal berlapis. Kemudian BB hingga saat ini yang diamankan oleh polisi diantaranya 1 buah helm, 1 unit mobil Sigra yang dibawa kabur pelaku, 4 buah handphone, 1 laptop, dompet, tas, dan pakaian milik korban. (zal)

Agus Sumarso lebih lanjut menjelaskan, para PMI yang pulang ini, melalui proses pemeriksaan kesehatan ketat dengan menjalani dua kali isolasi, oleh Disnaker Pemprov Jatim di Surabaya dan oleh Disnaker Pemkab Sampang. Saat tiba di Bandara Internasional Juanda di perbatasan Surabaya, para PMI ini langsung dijemput oleh tim Satgas COVID-19 Pemprov Jatim dan diisolasi di asrama Haji Sukolilo selama dua hari. Disnakertrans Jawa Timur selanjutnya akan menghubungi

Pemkab Pamekasan untuk menjemput para PMI asal Kabupaten Sampang tersebut. “Disini, mereka diisolasi lagi selama tiga hari untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk tes antigen,” katanya. Bagi PMI yang diketahui negatif COVID-19, maka diperbolehkan pulang ke rumah asalnya, sedangkan yang positif harus menjalani isolasi di rumah sakit hingga sembuh. Dari total 3.440 PMI asal Sampang yang pulang dari tempat kerjanya di luar ne-

geri itu, sebanyak lima diantaranya diketahui positif COVID-19, namun saat ini yang bersangkutan telah dinyatakan sembuh dan telah diperbolehkan pulang ke rumah asalnya di Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Ketapang, Sampang. Agus Sumarso menjelaskan para pekerja migran yang pulang ini, melalui proses pemeriksaan kesehatan ketat dengan menjalani dua kali isolasi, yakni oleh Disnaker Pemprov Jatim di Surabaya dan oleh Disnaker Pemkab Sampang. (*)

Menjabat sebagai Ketua PKK dan berperan sebagai ibu Bupati, Arumi tak menampik dirinya membutuhkan banyak latihan demi terbiasa menjalani tugas dan profesi barunya. Dia bahkan harus berlatih di dalam kamar mandi demi menghilangkan rasa gugup setiap bertemu dengan warga Trenggalek. Arumi juga tak menampik di masa awal-awal jabatannya dia sering kali melakukan kesalahan. Menurutnya banyak sekali aturan yang harus terbiasa dia lakukan mulai dari cara duduk hingga tutur bahasa yang lebih formal. “Pasti mah ada (kesalahan) kalau awal-awal. Gak boleh ibu pejabat duduk silangin kaki harus rapat. Kalau lagi duduk ada acara formal gak boleh duduk silang. Terus juga ngomong bahasa Indonesianya tuh beda,” jelasnya. Hanya sekitar 3 tahun di Trenggalek, Arumi Bachsin harus pindah lagi ke Surabaya. Hal itu karena Emil Dadak

terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 lalu. Arumi sebagai istri harus selalu mendampingi sang suami yang bertugas di wilayah Jawa Timur. Arumi yang menghabiskan masa mudanya di Jakarta sebagai aktris serta model, mau tak mau harus mengikuti sang suami. Wanita berdarah campuran Palembang (Indonesia)Jerman-Belanda ini lahir di Jakarta, 19 Februari 1994. Arumi Bachsin merupakan putri dari pasangan Rudy Bachsin dan Maria Lilian Pesch. Arumi resmi menikah dengan Bupati Trenggalek, pada 30 Agustus 2013 lalu. Saat itu, pernikahan Arumi cukup ramai diperbincangkan mengingat usianya yang cukup muda yakni 19 tahun. Sejak saat itu, Arumi memilih untuk menarik diri dalam dunia hiburan dan fokus mendampingi suaminya dalam bertugas. Kini keduanya telah dikaruniai dua orang anak yakni Lakeisha Ariestia Dardak dan Alkeinan Mahsyir Putro Dardak. (yus)

ARUMI BACHSIN......... dari pejabat birokrat, Arumi mengaku harus membiasakan diri berbicara formal. Bahkan, bukan hanya gaya bicaranya yang berubah. Cara duduk pun tak bisa lagi sembarangan, seperti menyilangkan kaki. Jika dulu sebagai pembawa acara di televise, kini ia harus menyampaikan sambutan di depan banyak orang. “Aku yang biasa nge-MC sekarang tuh tiba-tiba udah bukan nge-MC lagi, tapi pidato, sambutan. Ya Allah aku perasaan udah main sinetron, udah ketemu banyak orang, aku udah percaya diri banget. (Rasanya) beda,” kata Arumi Bachsin, belum lama ini. Seperti diketahui, tahun 2016 lalu, Emil Dardak terpilih menjadi Bupati Trenggalek. Arumi pun memilih untuk menarik dirinya dari gemerlap dunia hiburan. Ia berpindah ke Jawa Timur semenjak sang suami terpilih menjadi Bupati Trenggalek. Ketika Arumi berada di Jawa Timur, banyak perubahan yang membuatnya cukup kaget.

dari Halaman 1

TEKAN KEHAMILAN............ atau AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit), Tubektomi (pada Perempuan) serta Vasektomi (pada Laki-Laki). Guna berikan pelayanan terbaik pada masyarakat, dengan layanan jemput bola secara langsung, Sutikno mengatakan Dinas PPKB Lamongan memiliki inovasi pelayanan bernama Mobil Pelayanan Keliling Desa bersama Bidan Desa atau yang disebut MONALISA BERDANSA. “Tujuannya untuk mendekatkan tempat pelayanan pemasangan kontrasepsi jang-

tok harga 4-6 juta bagi masyarakat yang memasang 1.300 KWH. Kami harap Bupati bisa intervensi soal ini,” tegasnya. Sayangnya, massa aksi kecewa karena Bupati Sumenep tidak menemui mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Bupati Sumenep sedang di luar kota karena tugas kedinasan. Sementara itu, pihak PLN yang ikut menemui massa aksi enggan memberikan komentar pada awak media terkait persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa. (dam)

ka panjang pada akseptor KB, sehingga tidak perlu jauh jauh ke puskesmas atau rumah sakit. Cukup dilayani di desanya masing masing. Sebelum ini MKJP hanya bisa dilakukan di puskesmas,” jelas Sutikno. Sutikno menyebut masyarakat Kabupaten Lamongan yang menggunakan metode KB MKJP baru sekitar 22 persen. Untuk itu, karena masih rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap metode MKJP maka Dinas PPKB melakukan himbauan agar masyarakat mengguna-

dari Halaman 1 kan metode KB MKJP. “Kami selalu keliling ke daerah-daerah memberikan himbauan melalui pamflet, media sosial atau setiap ada acara Bupati ke Desa bahkan di setiap minggu kegiatan minggu ceria (Mince) di alunalun guna memberikan informasi kepada masyarakat akan metode KB MKJP,” ungkapnya. Kedepan pihaknya berharap masyarakat peserta KB MKJP bisa meningkat, sehingga kelalaian menggunakan alat kontrasepsi dan resiko drop out menurun. (bis/yus)

16 Edisi 414 T ahun XX – Minggu II September 2021 Tahun

DPRD Jatim Apresiasi Penyaluran Bansos di Banyuwangi Penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi yang kabarnya rata-rata menembus angka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen, mendapat pujian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, Senin (6/9/ 2021). Politisi dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab

ini,” kata dr Agung. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini menjelaskan Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung. “Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman

Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono.

Banyuwangi dalam komando Ipuk Fiestiandani sangat efektif di tengah wabah pandemi Covid-19. “Warga Banyuwangi sangat merasakan program

sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi,

maupun kabupaten,” jelas Alumni kedokteran Unair ini. Sebagai Putra Purwo, dr Agung sangat mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sebab, langkahnya cukup efektif dalam proses penyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami sangat mengapresiasi,” tegas pria yang hobi gowes ini. Dokter Agung yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Demokrat. Hal ini semakin bisa dalam tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat Banyuwangi. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi capaian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi dengan ratarata menembus angka 90 persen. “Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama,” kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah di wilayah Ba-

Reno Zulkarnaen Resmi Jabat Ketua Fraksi Partai Demokrat Reno Zulkarnaen resmi menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim, Senin (6/9/2021). Reno dilantik dalam rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan keanggotaan Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim periode 2019-2024, Senin (6/9/2021). Reno Zulkarnaen menggantikan Ketua fraksi sebelumnya Sri Subiati yang meninggal dunia pada awal Agustus 2021 lalu. Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak, Senin (06/ 9/2021) menghadiri rapat paripurna pelantikan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Timur Muhammad Reno Zulkarnaen menjadi Ketua F-PD menggantikan Sri Subiati yang sebelumnya meninggal. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, diangkatnya Reno sebagai Ketua F-PD dapat melanjutkan kinerja baik dari Sri Subiati. “Diharapkan tentunya bahwa ini akan mengefektifkan kinerja fraksi dalam mewakili suara rakyat yang dipercayakan kepada Partai Demokrat,” ujarnya. Emil berharap, dengan susunan Fraksi Partai Demokrat tersebut dapat semakin maksimal. “Sebagai pemerintah Jatim kita mendoakan yang terbaik atas susunan partai demokrat di DPRD

Reno Zulkarnaen.

Jatim,” kata Emil mantan Bupati Trenggalek. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga berharap agar ke depan kinerja Fraksi Partai Demokrat semakin optimal di legislatif. “Mudah-mudahan dengan ini, nanti akan terus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin,” ungkap Iskandar yang juga memimpin rapat paripurna tersebut. Pasca dilantik, M. Reno Zulkarnaen mengatakan pihak Fraksi Demokrat Jatim siap melakukan sinergi dengan Pemprov Jatim. Apalagi partainya adalah pengusung pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak. Meski sebagai partai pengusung, namun Demokrat tetap menjadi organisasi politik yang kritis konstruktif. “Kita tetap meneguhkan sebagai partai pengusung pemerintahan Khofifah-Emil, bahwa kita akan tetap terus kritis-konstruktif. Tapi jangan lupakan bahwa Demokrat adalah partai pengusung

Khofifah-Emil,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jatim, Selasa (7/9/2021). Ketika ada kebijakan dari pemprov yang dinilai memang bagus, tentu pihaknya mendukung untuk segera tersampaikan ke masyarakat. Demikian pula sebaliknya, ketika ada kebijakan yang kurang, pihaknya memastikan segera menyampaikan kepada gubernur agar bagaimana yang terbaik buat Jatim. Reno yang juga duduk di Komisi A DPRD Jatim itu mengaku bersyukur, lantaran sampai saat ini seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim tetap solid. Pasca pelantikan ini, ia menyebut, rapat perdana Fraksi Demokrat akan berlangsung pada minggu depan. “Alhamdulillah pasca tadi dibacakan, sampun (sudah) kita ngobrol (bincang-bincang), rapat perdananya Insya Allah minggu depan. Tentunya duduk bersama bagaimana merumuskan visi dan misi fraksi ke depannya terhadap apa yang mestinya teman-teman lakukan di tingkat komisi masing-masing,” pungkasnya. “Selain itu, pesan Ketua Ketua DPD Partai Demokrat adalah anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi jawa Timur harus bersinergi dengan kawan-kawan media pokja Indrapura,” pungkas Reno. (yd)

korwil Jember, Kamis (2/9/ 2021) malam. Rakorwil tersebut juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, jajaran Forkopimda Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi yang masuk wilayah Bakorwil Jember. Khofifah berharap beragam bantuan sosial yang telah terkirim, bisa dituntaskan pada bulan ini. “Saya harap bansos tidak hanya sent, tapi juga delivered pada penerima. Saya minta bansos yang berlapis-lapis itu bisa tuntas September ini, termasuk BLT Desa,” jelasnya. Bupati Banyuwangi dalam rakorwil tersebut mengaku capaian penyaluran bansos rata-rata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat

(KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen. Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp 200.000, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada

akhir Agustus. Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen. Total berbagai skema bansos dari pemerintah itu telah menjangkau lebih dari 250.000 keluarga di Banyuwangi atau mencapai 40 persen dari jumlah keluarga di Banyuwangi berdasarkan kartu keluarga. Per 1 September, dana berbagai skema bansos yang tersalurkan mencapai Rp393 miliar. “Sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami akan kawal bantuan dari Pemprov Jatim agar segera diterima warga. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Khofifah Indah Parawansa, yang terus membantu Banyuwangi menghadapi pandemi ini,” kata Ipuk. (yd)

PTM Dimulai, Prokes Ketat Harus Benar-benar Dilakukan Kebijakan PTM (pembelajaran tatap muka) di Jawa Timur kini telah dimulai. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi pandemi Covid 19. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Jatim asal PKS dari Daerah Pemilihan Surabaya Lilik Hendarwati, mengingatkan penerapan protokol kesehatan yang ketat harus benarbenar dilakukan di sekolah SD

SD,” ungkapnya. Termasuk syarat vaksinasi lengkap bagi para guru yang akan ikut dalam PTM. Vaksinasi lengkap terhadap guru ini sangat penting. Selain untuk menjaga imunitas guru sendiri dari ancaman Covid-19. Juga untuk melindungi anak didik selama proses PTM berlangsung. “Juga perlu ada ketegasan sekolah juga. Dimana guru yang belum tervaksin

Suasana kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya, saat pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai, Senin (6/9/2021).

dan SMP sederajat. “Selain prokes, sekolah juga diharapkan membentuk tim satgas sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap siswa,” ujar Lilik Hendarwati, Jumat (3/9/2021). Menurut Lilik, pihaknya menyarankan beberapa hal untuk pelaksanaan PTM di kota Surabaya untuk SD dan SMP. Pertama harus didukung oleh vaksinasi terhadap siswa. “Vaksin untuk anak SD dan SMP juga terus ditingkatkan sebagai bekal imun mereka guna melaksanakan PTM. Sebab belum seluruhnya menerima vaksin Covid-19 terutama untuk siswa

lengkap dilarang untuk ikut proses mengajar. Dan orang tua juga harus berani menanyakan soal vaksinasi guru anak-anak mereka saat PTM. Bila ada guru yang belum vaksin lengkap melakukan pengajaran orang tua bisa menolak,” katanya. Yang kedua kata Lilik, yakni prokes khususnya pemakaian masker doble harus diwajibkan untuk siswa yang melaksanakan PTM. Selain di sekolah mereka juga di minta untuk tetap memakai ketika berada di jalan sampai di rumah. “Ini wajib, bila tidak maka akan sangat rawan. Namanya

anak-anak khususnya anak SD. Sebab bila tidak maka akan sangat berbahaya. Di jeda kepulangan mereka berinteraksi dengan pihak luar sekolah tanpa masker,” ungkapnya. Dan yang ketiga, kata Lilik, sekolah juga harus melibatkan komite sekolah dalam pelaksanaan PTM. Di mana peran komite sangat diperlukan untuk membantu ketersediaan fasilitas prokes yang ada disekolah. “Ingat sebagai kota besar, pelaksanaan PTM di Surabaya prokesnya harus benar-benar ketat dibandingkan daerah lain. Komite sangat diperlukan. Sebab nantinya komite bisa memberikan bantuan melalui orang tua siswa yang mampu guna melengkapi sarana prokes yang kurang. Mengingat anggaran sekolah juga terbatas,” jelasnya. “Juga yang tidak kalah penting surat pernyataan orang tua tidak keberatan bila anaknya ikut PTM. Ini juga butuh keterlibat komite sekolah agar pihak sekolah tidak memaksa bila ada orang tua yang anaknya tidak diizinkan ikut PTM,” lanjutnya lagi. Menurut Lilik, dirinya memahami banyak orang tua dan siswa menginginkan bisa segera melakukan PTM. Mengigat sudah lebih dari setahun pembelajaran daring dengan segala kerepotan dan kebijakan serta adaptasi yang selama ini dijalani banyak orang tua wali murid dan siswa. (yd)