Jtpos 200 pdf

ISSN : 1412-7490

Edisi No.200 Tahun XIV ~ Minggu IV September 2015

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Tak Ingin Jatim Terpuruk Pakde Karwo Ambil-alih Penyusunan APBD 2016

DEMI menjaga rumahtangga dan karier masing-masing, Rieke Diah Pitaloka yang proses perceraiannya baru saja diputus, mendapat tawaran menarik dari mantan suami Donny Gahral Adian, untuk nikah formalitas saja.

Jadi, mereka tetap berstatus suami-isteri tapi untuk formalitas saja. Mendengar solusi itu, Rieke langsung marah dan tegas menolaknya. “Kayaknya saya tidak bisa masuk dalam konsep itu,” kata politisi dari PDIP ini.

“Jadi, sempat dia menawarkan bagaimana kalau kita kembali menikah tapi untuk formalitas saja demi karier masing-masing,” kata Rieke.

Pemeran Oneng dalam serial “Bajaj Bajuri” ini lebih marah saat mendengar kejujuran Donny soal orang ketiga dalam kehidupan rumahtangganya. “Saya marah, saat dia bicara “Saya mau bertahan, tapi tidak bisa meninggalkan yang lain.”

Bersamb ke hal. 11

Surabaya, Jatim PosKrisis ekonomi yang ditandai dengan lemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli masyarakat membuat Gubernur Jawa Timur H Soekarwo, gundah.

Menghadapi kekhawatiran itu, Pakde Karwo, demikian ia biasa disapa, mengambil-alih penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Menurutnya, penyusunan APBD biasanya dilakukan oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Tapi karena dirinya tak ingin kondisi provinsi yang dipimpinnya makin terpuruk, pekerjaan itu diambil-alih sejak seminggu terakhir.

“Saya ingin penyusunan APBD cepat selesai. Apalagi dalam penyusunan ini saya tak melibatkan kepala SKPD. Semua saya lakukan sendiri,” tegasnya, Rabu pekan lalu.

Lemahnya pertumbuhan ekonomi, kata Pakde Karwo, akan berimbas pada turunnya pendapatan asli daerah (PAD).

Apalagi kekuatan APBD 2016 diperkirakan hanya sekitar Rp 2,6 triliun, atau turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,8 triliun. Padahal anggaran tersebut harus dibagi untuk 66 SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Jatim.

Kondisi tersebut diperparah dengan anomali, turun drastisnya PAD dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor

Gandakan Uang, Ternyata Hanya Kertas Uang Rp 400 Juta Melayang

Kediri, Jatim PosCerita mengenai kemampuan seseorang menggandakan uang masih saja dipercaya.

Akibatnya, Santoso (55) warga Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, bukannya untung tapi malah buntung. Uangnya sebesar Rp 400 juta hanya ditukar dengan bundelan kertas dan perhiasan imitasi.

Beruntung pelaku penipuan bernama Nurhidayat Ma’ruf (57) alias Gus Nur, warga Desa Bibis Luhur, Kecamatan Rejosari, Kota Solo berhasil ditangkap polisi.

Petugas Buru Sergap (Bu-

ser) Polsek Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil meringkus pelaku di pinggir jalan Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai anak kiai. Kejadiannya pada Agustus 2014 lalu. Awalnya, korban bertemu dengan tersangka di Hotel Insumo Palace Kota Kediri.

Korban mengenal tersangka dari temannya. Dalam pertemuan itu, korban mengeluh butuh uang banyak.

Setelah perkenalan itu, tersangka kemudian datang ke rumah korban dengan da-

lih sanggup membantu korban melipat gandakan uang.

Tersangka berusaha meyakinkan korban dengan membawa perhiasan dan sehelai kain bertuliskan ‘rajah’. Korban pun akhirnya percaya.

Awalnya korban menyetorkan uang sebanyak Rp 250 juta kepada tersangka. Demi memperlancar aksinya, tersangka menyuruh korban membeli minyak wangi sebagai syarat untuk menggandakan uangnya. Korban juga disuruh untuk melakukan ritual khusus agar lebih percaya.

Saat melakukan ritual, Bersamb ke hal. 11

H Soekarwo.

(BBNKB) dan pajak kerdaraan bermotor (PKB). “Biasanya pendapatan dari BBNKB selalu di atas PKB,” kata Soekarwo.

Tahun ini BBNKB diprediksi

turun, yakni hanya Rp 3,5 triliun. Sedangkan PKB mencapai Rp 5 triliun. Padahal tahun sebelumnya pendapatan BBNKB bisa tembus Rp 6 triliun.

Hasil Seminar Pilkada Serentak PWI Jatim

Surabaya, Jatim PosBerbagai persoalan akan dihadapi dalam Pilkada serentak di Jawa Timur pada 9 Desember 2015 mendatang. Hal itu terungkap dalam seminar yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim bertema “Pilkada Serentak di Jatim yang Berintegritas dan Bermartabat” di Hotel Inna Simpang, Surabaya, Jumat (18/ 9/2015).

Salah satu yang menarik adalah temuan Badan PengaBersamb ke hal. 11

Para pembicara dalam seminar Pilkada Serentak yang diselenggarakan PWI Jatim.

48 Desa di Situbondo Belum Ada Saluran Listrik Situbondo, Jatim Pos Sejumlah warga atau kepala keluarga (KK) di daerah Situbondo barat sampai detik ini belum juga bisa menikmati penera-

ngan listrik dari PT PLN. Berdasarkan informasi di lapangan, saat ini ada ribuan Kepala Keluarga di Situbondo belum menikmati listrik, tercatat

Heroik dan Semangat Anti Penjajah Menggelora Kembali dan Kebudayaan berinisiatif untuk mencoba merekontruksi, untuk mengembalikan sejarah kepada tgl. tanggal yang tepat.

Event “Surabaya Merah Putih” berkonsep aubade yang berlangsung pada Sabtu pagi (19/9) di depan hotel Majapahit berlangsung dengan hikmat, dihadiri oleh

para SKPD, perwakilan dari negara-negara sahabat, veteran pejuang dan ribuan siswa-siswi yang membawakan hymne lagu-lagu perjuangan. “Dalam acara tersebut akan direkontruksi sejarah 70 tahun silam terkait perobekan bendera di hotel Yamato. Kami akan melibat-

Bersamb ke hal. 11

Pemilih Fiktif di Jatim Masih Tinggi

Napak Tilas Perobekan Bendera di Hotel Yamato:

Surabaya, JatimPos Diawali dari pengakuan dan kesaksian pelaku sejarah dalam perobekan bendera yang masih hidup terhadap peristiwa penting bagi sejarah kota Surabaya 70 tahun yang lalu tepatnya yang terjadi tgl. 19 September 1945.

Atas dasar itu Pemkot Surabaya melalui Dinas Pariwisata

“Jadi krisis ini sangat serius. Daya beli masyarakat menurun. Makanya langkahlangkah ekstra ordinary harus

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (duduk di tengah) mengibarkan bendera Merah Putih di tangan kanan bersama anggota LVRI kota Surabaya seusai napak tilas perobekan bendera “Surabaya Merah Putih” di depan hotel Majapahit, Bersamb ke hal. 11 Sabtu (19/9) (foto: Gatot.S/JTMP)

di 88 Dusun yang ada di 48 Desa, Kecamatan Jatibanteng.

Salah satunya Dusun Lendut, Desa Curah Suri, Kecamatan Jatibanteng. Sebanyak 379 Kepala Keluarga di tempat ini berada di zona merah karena tertinggal dibandingkan daerah lain. Salah satu penyebabnya yaitu belum adanya pasokan listrik.

Warga sulit berkembang karena sulitnya mengakses informasi.

Menurut salah satu warga Dusun itu, Suwardi (46) mengatakan, di Dusunnya hanya ada 10 rumah yang menggunakan listrik. Itupun harus menitipkan kilo meter di Dusun tetangga yang sudah teraliri listrik. Mereka harus membeli sendiri kabel yang jaraknya sekitar 2 hingga 3 Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Pemkot Launching Rusunawa Romokalisari Tahap I Surabaya, JatimPos Setelah sempat terkatung-katung nasibnya, Rusunawa Romokalisari akhirnya diresmikan oleh Walikota Surabaya pada hari Senin (21/9). Bertempat di lobby Lt.2, penyerahan kunci rumah secara simbolik diserahkan kepada 146 KK yang bakal menempati rusun yang untuk peluncuran tahap pertama dibuka untuk 4 blok.

“Yang kita launching adalah 4 blok tahap pertama, menyusul segera thap ke II 4 blok, lalu tahap III 2 blok. Total blok di Romokalisari adalah 10 blok, kita luncurkan secara bertahap karena masih ada beberapa fasilitas pokok yang belum clear (Listrik dan PDAM). Jika nanti mereka segera menempati. Untuk sementara Pemkot akan mensuplai air bersih lewat truk tangki, sambil menunggu kementerian

PU menyelesaikannya”, kata Agus Suprio Kabid Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DBPT) dalam konferensi pers yang digelar Jumat (18/9) di kantor Humas Pemkot.

Status bangunan rusunawa tersebut adalah aset pemerintah pusat, tetapi Pemkot diberi hak untuk pengelolaan dan menarik iuran sewa yang akan masuk ke APBD, biaya sewa setiap unitnya sangatlah terjang-

kau. Untuk unit di Lt.2 Rp.53.

000/bln, Lt.3 Rp.48.000/bln, Lt.4 Rp.43.000/bln, Lt.5 Rp.38.

000/bln. Sedangkan unit di Lt.1 tidak disewakan tetapi akan digunakan sebagai fasilitas sosial dan untuk penyandang disabilitas.

“Kami tidak menyewakan unit di Lt.1 karena unit tersebut digunakan sebagai tempat fasilitas sosial seperti tempat persemayaman jenazah, unit terpadu lain seperti Posyandu, Pos PAUD, unit yang harus tetap kosong untuk pindahan jika ada keadaan darurat, termasuk unit Broadband Learning Center (BLC) yang dilaunching bersamaan dengan peresmian tahap I”, kata Agus menambahkan.

Syarat-syarat untuk dapat

Jurus Pemkot Kembangkan Pesisir Kenjeran

Surabaya, JatimPos Tidak semua kota/kabupaten di Indonesia memiliki kawasan pesisir pantai. Kota Surabaya termasuk beruntung karena memiliki kawasan pesisir pantai yang cukup luas di wilayah Gunung Anyar hingga Kenjeran. Disebut beruntung karena kawasan pesisir sejatinya menyimpan potensi yang luar biasa. Tidak hanya potensi wisata, tetapi juga potensi ekonomi dan ekologis.

Menyadari adanya potensi yang luar biasa tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan berbagai ‘jurus’ untuk melakukan penataan kawasan pesisir pantai Kenjeran. Harapannya, kawasan pesisir pantai Kenjeran bisa menjadi ikon baru di Surabaya yang menjadi jujugan bagi wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara.

Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, AA Gde Dwija Wardhana mengatakan, kawasan pesisir Kenjeran memiliki potensi lengkap yang bisa dikembangkan. Selain wisata pantai, juga ada kawasan kampung nelayan dan juga Sentra Ikan Bulak (SIB) yang merupakan pusat pengolahan dan pemasaran hasil olahan laut oleh nelayan di Surabaya.

“Kenjeran itu lengkap.Dari dulu THP (Taman Hiburan Pantai) Kenjeran sudah jadi jujugan.

Sekarang, sudah ada pembangunan jembatan Kenjeran, juga ada SIB. Nantinya ada Taman Bulak yang menjadi land mark baru Surabaya Utara. Nah, potensi itu akan semakin kita hidupkan melalui penataan kawasan pesisir pantai Kenjeran,” tegas Gde Dwija di acara Media Gathering yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jumat (28/8).

Dijelaskan Gde Dwija, terkait penataan kawasan pesisir pan-

menempati rusunawa sangat mudah yakni yang pertama: haruslah berKTP dan berKK Surabaya, kedua: termasuk golongan masyarakat ber-penghasilan rendah, ketiga: belum memiliki rumah tinggal, keempat: anggota keluarga maximal 4 orang.

Selain syarat utama diatas, calon penghuni juga diseleksi kembali oleh tim dari Dinas DBPT yakni seleksi antrian yang hingga saat ini sudah mencapai 2.062 KK, lalu seleksi kesediaan untuk menempati sendiri sekeluarga, kemudian seleksi jarak antara rusun dan tempat kerja dari kepala rumah tangga. “Tidaklah mungkin orangnya bekerja di Rungkut tapi bersedia untuk tinggal di Romokalisari, pastinya kita akan seleksi dengan ketat,” tutur Agus menegaskan.

Bangun 78 blok Rusunawa Pemkot Surabaya terus berhitung sebagai komitmen untuk mengurangi jumlah antrian.

Pemkot juga aktif memberi laporan dan usulan melalui email kepada kementerian PU untuk menerima persetujuan proyek yang didanai dari APBN ini.

Hingga akhir masa jabatannya Risma telah menyediakan lahan

Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya Agus Suprio saat memberikan keterangan pers terkait peresmian dan pemberian kunci rusunawa Romokalisari di kantor humas Pemkot, Jumat (18/9) (foto: Freddy/JTMP) matang seluas kurang lebih 179.908 meter persegi.

Rencananya di atas lahan tersebut akan dibangun 78 blok (1 blok terdiri 48 unit) dengan perincian: di kelurahan keputih 12 blok, kel. Tambaksari 4 blok, kel. Dukuh Menanggal 6 blok, kel. Sememi 4 blok, kel. Penjaringan Sari 1 blok, kel. Jambangan 1 blok, kel. Pagesangan 2 blok, kel. Gunung Anyar 2 blok, kel. Bulak 20 blok, kel.

Siwalankerto 1 blok, dan kel.

Benowo 25 blok.

Pembangunan rusunawa di kota Surabaya untuk menjawab masalah kebutuhan hunian yang murah. Rusunawa dibangun oleh kementerian PU yang kemudian pengelolaannya diserahkan ke Pemkot Surabaya. Pemkot bertugas menyediakan lahan. Tanah yang sudah siap bangun untuk th.2016 sebagian besar adalah aset Pemkot berupa bekas tanah kas desa (BTKD). (fred/JTMP)

Ratusan Layang2 Hiasi Langit Surabaya Kawasan pesisir Bulak yang akan disulap menjadi destinasi wisata modern di masa mendatang (foto: Humas Pemkot) tai, Pemkot Surabaya telah menetapkan pembagian zona penataan yang terdiri dari area pemukiman nelayan, area publik dan area wisata. Dari konsep tersebut, Pemkot akan berupaya “mengawinkan” area wisata dengan pemukiman nelayan.

“Kita berupaya mengembangkan potensi kawasan pesisir seperti kampung nelayan, tanpa mengubah karakter budayanya. Kearifan lokal yanga dan tetap kita pertahankan karena itu merupakan kelebihan yang ada di sana,” sambung Dwija.

Menurutnya, Pemkot Surabaya telah memiliki konsep wisata bahari yang sudah tertuang dalam visi misi kota. Konsep tersebut terbagi dalam beberapa zona. Diantaranya zona wisata satu yang merupakan wisata pesisir, zona wisata dua terdiri wisata pesisir THP Kenjeran, wisata religi, wisata budaya dan galeri seni dan olahraga ekstrem, lalu zona wisata tiga yang merupakan kampung wisata nelayan dan wisata industri olahan hasil laut. “Dinas Pariwisata juga sudah buat master plan-nya. Ini tinggal implementasinya,” sambung dia.

Sementara Pakar Tata Kota, Prof Johan Silas mendukung rencana Pemkot Surabaya un-

tuk kembali menghidupkan kawasan pesisir pantai. Apalagi, Surabaya memiliki garis pantai yang cukup panjang. Menurutnya, rencana tersebut merupakan bagian untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dunia (world city).

Apalagi, tahun depan, Surabaya akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi UN Habitat di mana ribuan delegasi dari berbagai negara akan hadir. Karenanya, sangat penting untuk menjadikan kawasan pesisir Kenjeran sebagai salah satu destinasi bagi para tamu, selain kawasan Tunjungan yang menawarkan street performance.

“Kenjeran ini rekreasi pantai yang sangat kuat. Tantangan kita adalah menampilkan potensi Kenjeran dengan menghadirkan rekreasi pantai yang bagus dan berkelas dunia tetapi tanpa menghilangkan ke-khas an Surabayanya. Sehingga bisa menjadi jujugan bagi tamu-tamu yang datang,” ujar Johan Silas.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menambahkan, selama ini, jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Kenjeran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

(Gatot.S/JTMP)

Surabaya, JatimPos Langit Kota Surabaya kembali akan diwarnai oleh berbagai atraksi layang-layang dengan berbagai bentuk, ukuran dan warna. Acara tahunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, bersama Dinas Budaya dan Pariwisata Surabaya, dan menggandeng Persatuan LayangLayang Surabaya ( Perlabaya ) ini, kembali digelar Sabtu dan Minggu (12-13/9).

Dengan memilih lokasi di Area Terbuka Side Area Long Beach Selatan Pakuwon City Surabaya. Festival layang-layang dengan lingkup Internasional ini akan diikuti sebanyak 36 partisipan yang datang dari 17 daerah di Indonesia dan 20 partisipan dari 5 Negara tetangga (Malaysia, Swedia, Singapura, Brunei Darussalam,dan Macau).

Nantinya para partisipan ini akan memperebutkan total hadiah senilai 44 juta rupiah.

Di hari pertama, para penonton akan disuguhkan dengan lomba Layang-layang dua dan tiga dimensi, layang-layang kereta naga dan layang – layang rokkaku challange, serta pertunjukan layang-layang dari luar negeri. Sedangkan pada hari kedua, festival layang-layang akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Wali Kota akan ikut menerbangkan layang-layang sebagai seremonial dibukanya festival ini.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menjelaskan.

Layang-layang para partisipan saat diterbangkan bersama-sama dalam festival layang-layang di South side area long beach Pakuwon City, Minggu (13/9) (foto: Humas Pemkot) Festival yang digelar ini bukan semata-mata tentang hadiah, namun tujuan dari acara ini adalah melestarikan budaya permainan layang-layang yang ada di masyarakat.

“Gelaran kali ini adalah demi meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan, khususnya layang-layang. Sekarang susah menemui masyarakat yang bermain layanglayang di sore hari. Selain itu, nantinya di acara ini masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang membuat layang-layang,” imbuh Wiwiek.

Kepala Bidang Rekreasi Hiburan Umum Dinas Pariwisata Kota Surabaya, Fauzie M. Yos menjelaskan bahwa di hari kedua, tak hanya diisi dengan penerbangan layang-layang, namun juga akan ada pelatihan

membuat layang2 untuk pelajar sekolah menengan atas, bazaar layang-layang, kuliner, serta demo kegiatan Dirgantara Angkatan Laut berupa aero-modelling dan paramotor.

“Jika tahun kemarin pelatihan diikuti oleh siswa sekolah dasar, maka pelatihan kali ini akan diikuti oleh pelajar sekolah menengah atas. Nantinya mereka akan diberikan pelatihan membuat layang2 dengan bentuk tiga dimensi,” imbuh Fauzie.

Festival layang2 ke-18 ini diharapkan setiap tahun akan diikuti lebih banyak partisipan dan pengunjung. “Tahun ini menurut data, partisipan yang hadir berjumlah sekitar 120 partisipan, kami berharap tiap tahun akan naik jumlahnya,” imbuh pria yang akrab disapa Yos ini. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Sidoarjo: Suharto, Susilo Herpan. Gresik: Seguntur Alam. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Pacitan: Hadi Prakoso, Tulungagung-Trenggalek-Blitar: Sandhi Tratana, Alamat Redaksi: Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Pameran Seni Hidupkan Jl. Tunjungan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat mengamati model gadis berhijab sedang duduk yang sedang dilukis oleh para seniman dalam Tunjungan Art 2015 di gedung eks Siola, Rabu(16/9) (foto: Freddy/JTMP) Surabaya, JatimPos Sewaktu masa jayanya Jl. Tunjungan sebagai ruang publik mampu memberikan kesan tersendiri dalam masyarakat Surabaya di masa silam.

Pemkot Surabaya melalui Dinas pariwisata dan kebudayaan berupaya untuk mengembalikan ingatan tersebut dengan

mengusung konsep modern yang menghadirkan seni bercitarasa masa kini, terutama untuk kalangan muda-mudi.

Aktifasi seni yang berlangsung 16-17 September dalam “Tunjungan Art 2015” ini diharapkan juga sebagai spirit untuk membangkitkan semangat berkreasi dalam generasi

sekarang. Seakbrek kegiatan seni akan digulirkan kelak, dan hal ini adalah bukti keseriusan Pemkot dalam menghidupkan kembali kejayaan Jl. Tunjungan.

Walikota Surabaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa adalah sangat penting bagi Surabaya agar warganya

merasa memiliki kota yang luar biasa sejak zaman dahulu.

“Tunjungan tempo dulu merupakan kebanggaan kota Surabaya. Dan kita bisa lihat kondisi saat ini hanya sebagai lewatan saja. Kita berharap suatu saat kelak Tunjungan bisa hidup kembali sehingga lagu mlaku-mlaku nang Tunjungan bisa benar-benar diwujudkan,” kata Risma penuh harap.

Selain menggelar eventevent spesial di eks gedung Siola, Pemkot Surabaya juga berniat untuk membangun taman di area jembatan. Dulu jembatan yang melintang di atas jalan merupakan sentra (bursa) jeans yang kemudian meredup seiring laju perkembangan kota yang memunculkan mall-mall yang lebih nyaman dan representative.

“Nanti rencana ke depan kami akan buat taman di atas jalan.

Jadi Taman gantung yang pertama di Indonesia, nantinya bisa digunakan untuk jalanjalan, di sini juga akan ada sentra UKM, performance dari kesenian tradisional kota Surabaya, sebagai tambahan untuk melengkapi museum kota Surabaya. Mari kita hidupkan suasana Jl. Tunjungan sesuai dengan nama besarnya,” Imbuh Risma. (fred/JTMP)

Perhatian Pemkot Bagi Siswa Inklusi Surabaya, JatimPos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki perhatian besar terhadap anak-anak dengan pendidikan khusus yang ada di Kota Pahlawan. Adanya perhatian besar itu terbaca dari rencana Pemkot Surabaya untuk menaikkan anggaran pendidikan khusus/pendidikan inklusi bagi anak-anak khusus tersebut. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, ketika menghadiri acara apresiasi siswa pendidikan khusus di Balai Pemuda pada Minggu (23/8).

Dihadapan para orang tua yang memiliki anak-anak berpendidikan khusus juga para guru yang sehari-hari bekerja penuh dedikasi di sekolah inklusi, Wali Kota Tri Rismaharini menyebut akan mengajukan usulan di Perubahan Anggaran Khusus (PAK) untuk pendidikan anak-anak tersebut.

Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, Asisten IV Sekkota Surabaya, Eko Haryanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, juga Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi.

“Saya ajukan usulan di PAK untuk pendidikan anak-anak inklusi ini, juga untuk menambah pendapatan guru inklusi.

Karena tugasnya mereka (guru-guru sekolah inklusi) lebih berat,” tegas wali kota yang lantas disambut tepuk tangan orang tua dan guru yang hadir.

Wali kota juga berpesan agar para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar tidak berkecil hati.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bernyanyi bersama anak-anak berkebutuhan khusus di Balai Pemuda, Minggu (23/8) (foto: Humas Pemkot) Menurut wali kota, anak-anak tersebut sempurna. Kalaupun ada yang melihat mereka berbeda, anak-anak itupun juga menganggap orang lain berbeda. ”Anak-anak ini luar biasa.

Karena itu, ibu-ibu jangan berkecil hati. Kita mendidik mereka seolah mereka biasa saja. Kita harus merasa tidak ada yang beda. Mari bersama merawat anak-anak kita,” sambung salah satu walikota terbaik dunia versi World Mayor Prize (WMP) ini.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi, mengapresiasi positif rencana Pemkot Surabaya untuk memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak inklusi di kota yang telah berusia 722 tahun ini. Menurut Martadi, kebutuhan pendidikan

anak-anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak lainnya.

“Kalau untuk anak biasa, 30 anak bisa ditangani satu guru. Tapi kalau untuk anak inklusi, satu guru bisanya menangani lima anak. Dari sisi itu, jelas kebutuhan anggaran pendidikan anak-anak ini lebih esar. Itu belum kebutuhan alat peraga dan media peraga pengembangan minat khusus seperti kesenian atau elektro.

Memang mahal, tapi harus mulai dialokasikan,” jelas Martadi.

Yang masih menjadi pekerjaan rumah, sambung Martadi, di Surabaya belum ada banyak guru yang memiliki latar belakang menangani anak-anak inklusi. Sementara, untuk menjadi guru di sekolah inklusi,

dibutuhkan tingkat ketelatenan yang berbeda dibanding sekolah pada umumnya. ”Karena itu, gurunya kadang merasa kewalahan. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah biasa. Karena mengajar di sekolah inklusi itu sangat berbeda. Selain butuh ketelatenan, juga diperlukan strategi belajar yang berbeda.Gurugurunya harus lebih kreatif,” ujarnya.

Martadi menambahkan, untuk pencapaian pendidikan inklusi di Surabaya, ada kecenderungan setiap tahunnya naik.Hal itu bisa mengacu pada bertambahnya jumlah anakanak inklusi yang disekolahkan.

Maknanya, sambung Martadi, orang tua yang sebelumnya

Lapak penjualan sapi kurban milik Pak Sokip di Jl. Adityawarman (depan showroom dealer Mazda) merupakan salah satu lapak dengan deretan tenda terbesar yang digelar menjelang hari Raya Idul Adha 2015. (foto: Freddy/ JTMP)

Distan Gelar Sidak Hewan Kurban

Surabaya, JatimPos Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual pedaganghewan kurban di Kota Surabaya. Ratusan lokasi yang menjual hewan kurban seperti sapi dan kambing, akan didatangi untuk dilakukan pengecekan terhadap kondisi ante mortem kesehatan sapi dan kambing tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Joestamadji mengatakan, pihaknya kini tinggal menindaklanjuti informasi dari pihak kecamatan perihal mulai banyaknya titik lokasi penjualan hewan kurban di Kota Pahlawan. Untuk keperluan inspeksi mendadak (Sidak) hewan qurban ini, tim dari Distan yang berjumlah 30 personel, akan berkoordinasi dengan pihak dari kecamatan dan kelurahan, serta dibantu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Sidak akan dilakukan selama lima hari di beberapa kecamatan di Surabaya mulai pekan ini.

“Kegiatan ini merupakan bagian pengawasan kita terhadap penjualan hewan kurban. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi hewan kurban. Data dari kelurahan dan kecamatan yang masuk ke kami, ada 28 kecamatan yang terdapat penjual hewan kurbannya,” ujar Joestamadji.

Joestamadji menyatakan, nantinya, pemeriksaan ante mortem kesehatan terhadap semua hewan kurban yang dijual meliputi gigi dan mulut, serta organ penting lainnya. Tidak hanya bagian yang kasat mata saja seperti bulu nya bersih ataupun kelincahan hewannya, tetapi juga telinga, kuku kaki hingga air liurnya. Bahkan umur hewan kurban yang dijual juga diperiksa.

“Misalnya kambing, umurnya harus lebih satu tahun dan sudah tumbuh gigi tetap, serta tidak boleh cacat semisal hewannya buta atau kakinya pincang,” ujarnya.

Pejabat kelahiran Banjar-negara ini menjelaskan, untuk tahun lalu, selama lima hari, Distan Kota Surabaya me-lakukan Sidak ke lokasi penjualan hewan qurban di 150 lokasi di Surabaya. Dari ratusan lokasi tersebut, Distan me-meriksa kurang lebih tiga ribu ekor sapi dan 10 ribu ekor kambing. Hasilnya, tidak ditemukan adanya hewan yang kondisinya cacat ataupun berpenyakit.

“Tidak ada hewan kurban yang cacat bawaan lahir. Tetapi ada beberapa yang kakinya keseleo karena turun dari mobil.

Atau juga kecapekan sehingga matanya belekan dan diare. Bagi hewan kambing yang mengalami diare, kita beri vitamin,” sambung Joestamadji.

Sementara untuk hewan kurban yang ditemukan terluka, langsung dilakukan penyemprotan disinfektan pada hewan tersebut. Penyemprotan ini untuk mencegah terjangkitnya virus yang bisa masuk melalui luka. “Dengan pemeriksaaan yang dilakukan Distan, supaya warga bisa lebih teliti bila ingin membeli hewan kurban. Dan pedagang supaya tahu bahwa hewan yang dijual harus aman (tidak ada penyakit) dan juga sehat,” sambung dia.

Mantan Kepala Dinas Pen-dapatan dan Pengelolaan Keuangan ini menambahkan, tidak hanya melakukan pengawasan ante mortem kesehatan hewan kurban, Distan Kota Surabaya juga akan melakukan pengawasan post mortem atau setelah hewan kurban disembelih pada Hari Raya Idul Adha nanti.

“Kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap isi rongga perut dan isi rongga dada. Kami akan cek dagingnya apakah gelonggongan atau tidak. Selain memastikan hewan kurban aman dan sehat, juga halal dan layak dikonsumsi,” sambung Joes-tamadji. (Gatot.S/JTMP) bila memiliki anak berkebutuhan khusus cenderung disembunyikan, kini lebih terbuka.

“Ke depan, kita perlu lebih mendorong supaya orang tua memiliki kesadaran agar anakanak berkebutuhan khusus ini disekolahkan. Ini penting. Bila orang tua kini sudah memiliki kesadaran, Pemkot tinggal menyiapkan fasilitas dan sarana untuk mengakomodir kepentingan anak-anak ini,” sambung

pakar pendidikan dari Univesitas Negeri Surabaya ini.

Seusai menyanyikan beberapa lagu bersama puluhan anak-anak di atas panggung dengan iringan “suara emas” dan juga permainan keyboard menawan dari Kiki -salah satu anak inklusi beprestasi, wali kota lantas mendatangi beberapa stan yang menampilkan kreasi siswa berpendidikan khusus. (Gatot.S/JTMP)

Hal - 4

Jatim I

Bupati Mojokerto Minta Maaf Pada Pegawai Pemkab Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mustofa Kamal Pasa Jabatan yang hampir habis tepatnya 18 Oktober 2015 mendatang, Dalam kesempatan tampil sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dilaksanakan rutin tanggal 17 setiap bulan, Dimanfaatkan beliau untuk meminta maaf pada seluruh pegawai Pemkab. Mojokerto. bertempat di halaman Pemerintah Kabupaten Mojokerto, beberapa hari lalu Dalam Sambutannya, pada Upacara Korpri September 2015, Bupati mengaku bahwa kesempatan menjadi Irup Korpri merupakan momen yang jarang Ia laksanakan. Jika biasanya tugas Irup kerap diamanatkan pada Asisten 1, Sekda, atau Wabup, Bupati menyampaikan rasa syu-

kurnya bisa bertemu dengan peserta upacara sebagai Irup. Kesempatan ini membuka pintu tatap muka langsung Bupati dengan karyawan karyawati lingkup Pemkab Mojokerto, para pejabat SKPD, maupun Eselon.

Kinerja para PNS Pemkab Mojokerto juga termasuk dalam pidato sambutan, yang Ia nilai cukup baik dan terus menunjukkan sinyalemen positif. Kabupaten Mojokerto yang mendapat deret prestasi membanggakan sepanjang tahun 2015 ini, menurutnya merupakan kausalitas dari visi misi berpadu dengan kerja keras semua pihak. Dan berpesan agar para aparatur sipil negara bisa menjadi tauladan bagi perubahan yang diharapkan masyarakat. Mereka juga harus mewujudkan penataan birokrasi yang bersih, menjunjung

Sosialisasi Keprotokolan Kota Mojokerto Mojokerto, Jatim Pos Keberadaan Protokol sangat dibutuhkan pada berbagai kegiatan seperti acara resmi/kenegaraan, pertemuan resmi, kunjungan kerja, audiensi dan penerimaan tamu ataupun acara perjamuan. dari pejabat negara. Dengan ini Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Rabu lalu menggelar Sosialisasi Keprotokolan di Aula Kantor Kecamatan Magersari. Walikota Mas’ud Yunus membuka acara yang berlangsung hingga Kamis (10/9) ini dengan tema “Peranan Protokol dalam Menunjang Kewibawaan Kepala Daerah.

Di samping itu, juga dalam kegiatan kantor lainnya seperti lokakarya, workshop, konferensi, Memorandum of Understanding (MoU), dan seminar. Kegiatan tersebut tidak lepas dari peran petugas protokoler. Sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dikelola supaya acara berlangsung lancar dan sesuai dengan etika kantor.

Walikota menaruh atensi yang besar pada kegiatan yang diikuti Kepala SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan juga Tim Motivator PSN dan PKMBP se-wilayah Kota Mojokerto. Menurutnya kegiatan keprotokolan itu sangat penting sebab peran protokol menentukan sukses atau tidaknya suatu acara. “Karena itulah kita harus

memahami tentang keprotokolan. Karena kegiatan akan bisa baik dan sukses apabila didukung oleh kualitas protokol yang cermat. Sehingga pada kegiatan resmi, tidak akan ada hambatan yang berarti,” jelasnya.

Dalam kegiatan keprotokolan, lanjut Walikota, suksesnya keprotokolan itu adalah suksesnya suatu kegiatan. Dan ini akan terkesan dan terkenang kapada siapapun yang mengikuti acara itu dan mempunyai kesimpulan sukses tidaknya suatu acara.

“Semua itu tergantung sejauh mana kemampuan, keterampilan dan kesungguhan dari para protokoler. Karena itu setiap kegiatan harus ada perencanaan yang matang, maka kita perlu adanya kegiatan sosialisasi pelatihan seperti ini,” tuturnya.

Kegiatan hari pertama diisi oleh narasumber yaitu Aries Agung P yang merupakan Kepala Biro Humas dan Protokol Propinsi Jawa Timur yang mengisi materi UU no 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dan aturan pemakaian pakaian dinas. Sedangkan hari kedua diisi Johan Fitriadi staf Protokol Acara Biro Humas dan Protokol Propinsi Jawa Timur mengisi materi public speaking dan Ovie Risna Kartika yang merupakan mantan Kasubag Protokol dan Dokumentasi Setda Kota Mojokerto mengisi tentang praktik MC. (din /hms)

Kades Keluhkan SPJ Ngendon di Kecamatan Mojokerto, Jatim Pos Proses pelaporan administrasi Surat pertanggungjawaban (Spj) penggunaan Dana Desa melalui kecamatan dikeluhkan oleh Sejumlah Kepala Desa. Pasalnya, Surat pertanggungjawaban (Spj) itu seringkali ngendon di Kecamatan dan tidak langsung disampaikan ke Bagian pemerintahan dan BPKA. Akibatnya Program Pembangunan yang ada desa bisa terhambat.

Kepala Desa Medali Kecamatan Puri.

Miftahudin mengatakan, Semua administrasi dan Spj penggunaan anggaran yang diterima Desa melalui Kecamatan, seringkali ngendon di kecamatan, tidak segera diteruskan ke Bagian Pemerintahan dan BPKA. Saya menyayangkan, Pihak Keca-

matan dalam menerima administrasi Surat pertanggungjawaban (Spj) tidak segera disampaikan ke Bagian pemerintahan dan intansi terkait. Padahal proses verifikasi di bagian pemerintahan dan BPKA butuh waktu cukup lama,” jelas Miftahudin.

Mifta juga menambahkan, para kepala Desa berharap ada solusi terkait proses pelaporan ini, supaya kalau ada koreksi atau administrasi yang salah, bisa segera direvisi dan dibernarkan, “Kami dan kades yang lain khawatir kalau tidak ada solusi secepatnya terkait masalah ini, banyak desa yang terlambat menyerap anggaran dan tidak bisa melaksanakan pembangunan di Desa,” imbuhnya. (din)

tinggi kode etik profesi, penuh komimen, dan kompeten melayani masyarakat.

“Saya instruksikan pada seluruh SKPD Pemkab Mojokerto agar memacu kualitas diri dan kinerja organisasi, agar dapat memberikan yang optimal pada masyarakat. Saya juga menghaturkan maaf sebesar-besarnya, apabila di masa kepemimpinan ada beberapa target yang belum tercover. Insyallah, 5 Program Sukses Pemkab (membangun infrastrukrtur jalan poros lingkungan, pembangunan sarana

pendidikan, sarana kesehatan, sarana religi, dan sarana pariwisata) akan kita songsong lebih baik dan prima di tahun-tahun berikutnya,” tuturnya. (din)

Proyek di Desa Kedungdowo Perlu Dikroscek Kembali Oleh Dinas Terkait Situbondo, Jatim Pos Pengerjaan proyek negara di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Tahun Anggaran 2015 mulai berjalan. Salah satunya adalah proyek pembangunan saluran drainase di desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa (BK Propinsi) dan bersumber dana dari APBD yang di kerjakan CV Wahana Karya Bersama dengan nilai anggaran sebesar Rp 406.002.000,. Sayangnya, pengerjaan proyek drainase ini justru terkesan asal-asalan.

Pantauan Jatim Pos di lokasi, nampak hasil pengerjaan pasangan terlihat sudah banyak yang pecah. Bahkan juga pasangan semen pasirnya yang terlalu muda, sehingga mudah rapuh.

Lemahnya pengawasan Dinas Cipta Karya kabupaten Situbondo. Terhadap pembangunan saluran drainase di Desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa. Yang dikerjakan asal-asalan (asal jadi) oleh CV Wahana Karya Bersama, Ini menandakan tak adanya pengawasan yang dilakukan dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo maupun konsultan yang terkesan diam dan tutup mata. Dikarenakan dikerjakan dengan asal-asalan (asal jadi). Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan.

Sementara Kadis Dinas Cipta karya Kabupaten Situbondo, ketika hendak dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, namun beliaunya tidak ada di ruangan. (asad)

Launching Program Samsat Go To School di Bondowoso Bondowoso, Jatim Pos Launching Samsat Go to School di Bondowoso beberapa waktu lalu telah digelar.

Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli, SIK.MSi, menjadi Irup pada upacara di SMA Negeri 2 Bondowoso dalam rangka Launching Program Samsat Go To School. Program dari Satlantas Polres Bondowoso ini merupakan rangkaian acara untuk memperingati HUT Lantas ke-60, Senin waktu lalu.

Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli, SIK.MSi. menyampaikan bahwa upacara bendera hari ini sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena yang bertindak selaku pembina upacara adalah anggota Polri, dimana pada hari-hari biasa, tidak berdiri di depan para siswa seperti saat ini. Tentunya kegiatan ini memiliki tujuan tertentu yaitu agar anggota Polri lebih dekat dengan para pelajar, sehingga dapat bertatap muka, berbicara dan menyampaikan langsung beberapa hal yang penting, seperti masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Selain itu Program Samsat Go to School juga bertujuan untuk memudahkan para siswa ataupun guru yang akan mengurusi surat kendaraannya. Program ini secara simbolis diluncurkan oleh Wakil Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dengan melepaskan balon ke udara. (gik)

Bupati Bondowoso Lantik 275 Pejabat Struktural & Fungsional Bondowoso, Jatim Pos Bupati Bondowoso Kamis lalu melantik dan mengambil sumpah 275 pejabat struktural dan fungsional di lingkup pemerintah kabupaten Bondowoso. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di pendopo Bupati Bondowoso dihadiri Bupati Drs H Amin Said Husni, Wakil Bupati KH Salwa Arifin, segenap Kepala SKPD Lingkup Pemkab Bondowoso serta jajaran Forpimda Bondowoso.

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni usai pelantikan menyatakan, promosi maupun mutasi merupakan proses yang sudah melalui kajian yang matang dan telah dipertimbangkan baik kekurangan maupun kelebihannya, karena tidak sekedar ambisi menduduki jabatan dan perpindahan jabatan.

Pejabat yang telah dilantik diharapkan dapat bekerja secara profesional dan mampu melaksanakan otoritas dalam pelayanan publik di tengah masyarakat baik di desa/ kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Sehingga diharapkan kepada para pejabat dan kepala sekolah yang baru dilantik agar mengemban amanah serta tanggungjawab dengan baik karena jabatan merupakan amanah dari Allah dan amanah dari rakyat.

“Saya juga berpesan kepada pejabat baru untuk tidak lari dari tanggungjawab, apabila ada permasalahan diselesaikan dengan baik dan tidak perlu yang ada ditakutkan, asalkan bisa memberikan argumen yang benar,” ujar Bupati. (gik)

Jatim II

Hal - 5

Bupati Anas Ajak Pemangku Perkebunan dan Hutan  TURUT TINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA SEKITAR Banyuwangi, Jatim Pos Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menggelar pertemuan dengan para pemangku perkebunan dan hutan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam pertemuan guyub yang digelar Kantor Administratur Perkebunan Kalikempit Perkebunan PTPN XII, Glenmore, Jumat lalu, Bupati mengajak stakeholder di bidang sumber daya alam itu untuk mensinergikan berbagai program dalam membangun Banyuwangi.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran PTPN XII, Administratur Perhutani dan Gabungan perusahaan perkebunan, Bupati Anas mengatakan jika wilayah perkebunan dan hutan di wilayah

Banyuwangi memiliki area yang cukup luas bahkan jumlahnya 40 persen dari total luas wilayah Banyuwangi. Lokasi perkebunan dan hutan biasanya juga berada di pelosok yang jauh dari fasilitas pendidikan maupun kesehatan.

“Hasil identifikasi tim penanggulangan kemiskinan kabupaten, sebagai penduduk miskin yang tersisa di Banyuwangi ada di sekitar wilayah perkebunan dan hutan,” kata Bupati Anas. Untuk itu Bupati meminta pihak perkebunan mengalokasikan dana corporate social responsibibilty (CSR) perusahaan untuk mengu-

Walikota Rukmini Buka Kontes Sapi Probolinggo, Jatim Pos Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini membuka acara kontes sapi dan agribisnis pertanian. Ini digelar sebagai motivasi para kelompok ternak dan para agribisnis pertanian di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar acara kontes ternak sapi dan kambing serta expose agribisnis pertanian tahun 2015.

Acara itu sendiri digelar di Pasar Hewan, Kelurahan Grebeng Kidul, Wonoasih, Kota Probolinggo, Kamis lalu dan dibuka langsung oleh Walikota, Hj. Rukmini SH.MSi serta dihadiri Sekdakot, Jhonya Haryanto serta pejabat di lingkungan Pemkot setempat.

Menurut Walikota, Hj. Rukmini SH.MSi mengatakan acara ini digelar sebagai upaya Penkot agar semua peternak yang ada termotivasi untuk maju dengan langsung melihat cara merawat hewan ternaknya seperti sapi dan kambing.

“Agar Seluruh peternak sapi di Kota Probolinggo memelihara sapinya dengan baik supaya nilai jualnya tinggi dan dagingnya banyak. Dengan begitu akan menambah perekonomian keluarga,” tegas Rukmini.

Kontes sapi dan kambing yang berlangsung dua hari itu diikuti 120 peserta, berasal dari lima kecamatan se-Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, memperebutkan hadiah jutaan rupiah.

Walikota terkagum-kagum melihat sapi peserta lomba yang tinggi, besar dan gemuk. Dia berharap,

lomba itu memotivasi peternak berlomba-lomba menjaga hewan ternaknya agar sehat dan bernilai jual tinggi. Seperti sapi milik juara I asal Bondowoso, yang memiliki berat 2 ton. Sang juara mendapatkan hadiah Rp 7,5 juta dan trofi dari Walikota.

“Selain memotivasi peternak di Kota Probolinggo, kami juga ingin terus meramaikan pasar hewan di Jrebeng Kidul. Jelang Idul Qurban, para peternak bisa menjual hewannya di sini. Pasar hewan buka tiap Selasa dan Sabtu,” imbuhnya.

Walikota menambahkan, Kota Probolinggo mendukung program nasional untuk swasembada daging.

Sejauh ini, menurutnya, Kota Probolinggo tidak pernah memiliki masalah terkait ketersediaan stok daging sapi dan ternak. Semuanya terkendali, lantaran Pemkot terus memberdayakan sapi rakyat. (sin)

 SAMBUT PERINGATAN HUT PEMKOT PROBOLINGGO KE 656 TAHUN

Pemkot Lakukan Upacara Berpakaian Adat

Probolinggo, Jatim Pos Walikota Rukmini menggalakkan ayo kerja tingkatkan prestasi dalam hari jadi Kota Probolinggo ke 656.

Pembangunan harus dilakukan bersama agar kota Probolinggo semakin maju.

“Kami himbau seluruh PNS untuk terus meningkatkan kinerja, karena masih banyak PR yang harus diselesaikan. Tantangan ekonomi kian berat, karenanya diperlukan kerja keras Kami berkomitmen untuk memajukan Kota Probolinggo,” tandas Walikota saat menjadi inspektur upacara peringatan hari jadi.

Uniknya, walikota Probolinggo Hj. Rukmini, bersama dengan segenap jajarannya menggenakan pakaian adat Jawa dan Madura dalam melaksanakan Apel Upacara Peringatan Hari jadi Kota Probolinggo ke 656 di Stadion Bayuangga, Jum’at lalu.

Apel Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo yang di-

laksanakan mulai pukul 07.30 tersebut selaku inspektur upacara Walikota Probolinggo Hj. Rukmini, dan selaku komandan Upacara adalah Didik Sunaryoto Kepala Bakesbang Polimas.

Dalam sambutannya Walikota mengatakan, dalam memperingati hari jadi Kota Probolinggo kr 656 ini kita menggenakan pakaian adat Jawa, Madura dan pakaian Pendalungan karena mengingat bahwa penduduk Kota Probolinggo terdiri dari banyak suku, khususnya adalah suku Jawa dan Madura.

“Selain itu juga mengingat bahwa para leluhur kita di Kota Probolinggo ini terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura,” ungkapnya.

Bersamaan dengan Apel Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo ke 656 tersebut Hj. Rukmini juga meminta kepada segenap jajarannya untuk meningkatkan kinerjanya. (sin)

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas rangi jumlah penduduk miskin yang ada di sekitar wilayahnya.

“Karena itulah kami mendorong pengentasan kemiskinan melalui private partnership untuk memperluas jangkauan penurunan angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Ini adalah cara baru agar penyaluran CSR lebih berukur,” kata Bupati. Salah satu langkah yang diminta Bupati adalah menyalurkan CSR untuk melakukan perbaikan akses jalan di perkebunan. Pemkab, lanjut Anas, siapa sharing pembangunan jalan dengan pihak perkebunan.

“Perkebunan silahkan sediakan material lain dan tukangnya, pemkab siap bantu aspal. Jika akses jalan nanti bagus, penduduk tidak lagi terisolasi karna secara berlahan kebun akan banyak dikunjungi orang,” kata Bupati Anas. Lancarnya akses jalan ini, diharapkan juga terdampak pada meningkatnya nilai tambah perkebunan. “ADM tinggal melakukan penataan yang baik, akan kita mempromosikan perkebunannya. Apalagi, trend saat ini, perkebunan sudah jadi alternative tempat rekreasi juga,” ujar Bupati Anas.

Selain infrastruktur jalan, Bupati Anas juga meminta bidang pendidikan dan kesehatan turut diperhatikan. Jangan sampai ada anak pekerja perkebuan maupun anak-anak di sekitar perkebunan masih ada yang putus sekolah.

“Jangan sampai sekolah mereka terganggu.dan jangan ada lagi anak berprestasi yang tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya. Oleh karenanya, saya minta ADM terus mencari data anak anak putus sekolah, segera laporkan kami karena pemkab punya beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Syukur-syukur perkebunan mengalokasikan CSR-nya untuk subsidi beasiswa bagi mereka,” kata Bupati Anas.

Selain itu, Anas juga meminta jaminan kesehatan bagi warga yang tinggal di perkebunan juga ditingkatkan. ADM bisa berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk pelayanan kesehatan warganya. Atau mungkin menyediakan kendaraan khusus bagi warga kebun yang akan periksa kesehatan.

“Terkadang mereka sakit tapi enggan berobat karena tidak punya kendaraan. Tapi kalau ADM menyediakan kendaraan, Insya Allah akan bermanfaat sekali sehingga kesehatan mereka bisa terjaga,” pungkas Bupati Anas. (rim)

 BANYUWANGI ALOKASIKAN Rp 19 MILIAR

Tambah Fasilitas Penanganan HIV/AIDS Banyuwangi, Jatim Pos Kabupaten Banyuwangi tahun ini mengalokasikan dana Rp 19 miliar untuk penanganan kasus HIV/AIDSdi daerah tersebut. Penanganan HIV/AIDS akan dilakukan secara terintegrasi mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Termasuk kami harus mendorong agar tidak ada stigma dan diskriminasi kepada ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Di dalam APBD perubahan 2015 kami telah menambahkan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas dalam penanganan masalah HIV/AIDS,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam koordinasi dan evaluasi dengan komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAID) dan Dinas Kesehatan di Banyuwangi, Selasa lalu.

Anas mengatakan, alokasi dana tersebut digunakan untuk Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM), care, support, treatment (CST), dan Reagan (alat pendekteksi HIV/AIDS khusus bagi ibu hamil) yang akan diperbanyak di RSUD dan puskesmas. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabuupaten Banyuwangi, dr Widji Lestariono, menambahkan, saat ini pemkab Banyuwangi memiliki PTRM yang ditempatkan RSUD Genteng, Pelayanan CST di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng.

“Tentunya ini sangat belum mencukupi. Karena itu, tahun ini dengan alokasi dana yang ada, kami menambahkan PTRM di RSUD Blambangan dan CST di 5 puskesmas Singojuruh, Sobo, Genteng Kulon, dan puskesmas Gedungrejo, muncar,” kata dr Rio, sapaan akrab Widji Lestariono. Pemkab Banyuwangi jaga akan membeli Reagan atau alat pendekteksi HIV/AIDS bagi ibu hamil untuk melengkapi klinik voluntary conselingand testing (VCT) atau klinik yang mampu memberikan visite, layanan konseling dan mendeteksi virus HIV/AIDS. “Alat pendeteksi untuk ibu hamil ini penting agar bisa ditangani secara baik sejak awal jika ditemukan kasus HIV/AIDS,” tuturnya.

Bupati Anas menambahkan, kampanye soal HIV/AIDS akan ditingkatkan melalui media sosial dan media konversional seperti radio, media online, dan media cetak begitu juga di sekolah-sekolah sosialisasi lebih diintensifkan. “Di pertemuan rutin di tiga bulanan yang melibatkan kepolisian, TNI, aparat desa, dan tokoh masyarakat juga akan disosialisasikan masalah ini secara lebih masif,” ujar Bupati Anas.

Anas mengatakan, secara rutin setiap tiga bulan sekali, pemerintah akan mengadakan rakor khusus pemantauan penanganan HIV/AIDS bersama instansi terkait. “Thailand yang pernah menjadi negara dengan penderita HIVnya terbesar di Asia, mampu menurunkan hingga 90 persen. Kita juga pasti, bisa asal ada komitmen,” ujar Anas. (rim)

Hal - 6

Jatim III

Pertanyakan Sisa Kasus Korupsi Kajari Sampang “BARU DILANTIK, KAJARI ADHI PRABOWO JARANG MASUK KANTOR” Sampang, Jatim Pos DPP Ormas GAIB (Gerakan Anak Indonesia Bersatu) Kabupaten Sampang, Habib Yusuf Assegaf pertanyakan sisa kasus korupsi yang ngendon ditangani Kejaksaan Negeri Sampang. Dari sejumlah kasus yang diwariskan mantan kajari Sampang Abdullah kepada Kajari Sampang yang baru, Adhi Prabowo, Habib mempertanyakan tiga kasus korupsi yang sudah banyak merugikan negara.

Tiga kasus tersebut antaranya, Korupsi Pesangon DPRD Sampang periode 19992004 yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,2 miliar, dengan tersangka yang belum mengembalikan uang negara sebanyak 9 orang mantan anggota DPRD, Pengadaan Alat Kesehatan 2010 yang merugikan uang negara sekitar Rp 1 miliar dengan tersangka mantan Dirut RSUD Sampang, Dr. Tri Budi,

dan kasus korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Kejari telah menetapkan Sunarto Wirodo, Koordinator Bantuan Masyarakat (KBM) sebagai tersangka dalam kasus pemotongan dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2012-2013 terhadap 500 rumah di Kecamatan Omben dan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Padahal, terkait kasus pesangon DPRD Sampang, peninjauan kembali (PK) yang diajukan para terpidana sudah diterima oleh Kejari Sampang. Termasuk alat bukti yang diminta kejari ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan Arman Saputra selaku kuasa hukum tiga wakil ketua DPRD Sampang periode 1999–2004 Ach. Sayuti, Fahrur Rozi, dan Herman Junaidi.

“Sepengetahuan kami, PK yang kami laku-

kan sudah turun ke kejari. Tapi, kami belum tahu kapan PK itu diterima, kalau ingin tahu tanyakan langsung ke kejari,” katanya beberapa waktu lalu.

Arman berharap Kejari Sampang menjunjung tinggi keadilan. Pasalnya, dalam kasus pesangon dewan tersebut kejari tidak hanya menyeret unsur pimpinan sebagai tersangka. Namun, sembilan anggota dewan lainnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau PK itu sudah diterima, secara otomatis proses hukum dilakukan,” ujar Arman.

Sekadar diketahui, kesembilan orang yang belum diproses kasusnya di antaranya Kurdi Said, Faidol Mubarok, Umar Farouk, Abdul Qowi Moh. Bakir, dan Asadullah. Lalu Sudarmadji, Agus Sudihardjo, Jumal, dan yang terakhir adalah M. Dawi. Kesembilan

mantan anggota DPRD yang terlibat kasus dugaan korupsi itu telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejari Sampang sejak November 2013.

Berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) Surabaya, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon DPRD Sampang tersebut, mencapai 2,1 miliar. Di mana setiap anggota DPRD menerima dana purna tugas masing-masing sekitar Rp 42,5 juta, yaitu tunjangan vanarti dan tunjangan kesehatan.

Sementara Kajari Sampang, Adhi Prabowo saat didatangi di Kantornya oleh GAIB, sering tidak masuk kantor. Sehingga Habib Yusuf mengancam akan kembali mendatangi Kajari Sampang, baik melalui surat resmi untuk audiensi, bahkan ancaman demo. (dir/ man)

Bupati Sampang Lepas Keberangkatan 344 CJH

Habib Yusuf Assegaf saat diwawancarai awak media di Kejari Sampang

Legislatif-Eksekutif Sampang Diduga Sering Main Mata  “1 MOBIL DINAS Rp 780 JUTA SARAT GRATIFIKASI” Sampang, Jatim Pos Rumah sakit umum daerah (RSUD) Sampang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2015, diketahui mengajukan pengadaan satu paket ambulan senilai Rp 780 juta. Pengajuan tersebut terkuak pasca dilakukan pembahasan bersama komisi IV DPRD Sampang selaku mitra kerjanya, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Amin Arif Tirtana, yang dikonfirmasi Jatim Pos juga tidak menampik terkait pengajuan pengadaan satu paket ambulan tersebut, bahkan lelaki asal Kecamatan Camplong Sampang itu juga mengaku telah meloloskan pengajuan yang dilakukan oleh rumah sakit plat merah Sampang itu.

“Memang pihak RSUD awalnya mengajukan pengadaan satu paket ambulan, dan telah kami setujui dengan catatan,” katanya singkat mencurigakan.

Lanjut Amin, ambulans yang akan dibeli oleh RSUD harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, termasuk soal peralatan yang akan disediankan dalam mobil emergency itu. Bahkan, lanjutnya, pihak Komisi IV DPRD Sampang juga berjanji untuk terus melakukan pemantauan atas pengadaan mobil tersebut. Diakuinya, harga di pasaran saat ini, mobil ambulans memiliki harga maksimal 400 jutaan.

“Makanya akan kami kawal karena berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak

RSUD Sampang, mobil itu juga akan dilengkapi dengan peralatan medis sehingga mobil ambulans terssebut diprediksi memiliki harga 700 jutaan.

Senada dengan ketuanya, anggota Komisi IV DPRD Sampang, Maniri menyatakan, pengadaan satu paket mobil tersebut sebelumnya hanya tercantum dalam ringkasan pengajuan tanpa ada dalam RKPA. Kondisi itu, mennurut maniri, menjadikan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pengadaan mobil ambulans itu.

“Spesifikasi dari mobil ambulans itu juga belum dijelaskan secara gamplang oleh pihak rumah sakit, termasuk jenis alat medis yang akan disediakan didalamnya. Kami ingin dana rakyat melalui APBD yang kami sahkan, betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya Lanjut Maniri, secara kelembagaan Komisi IV DPRD Sampang, juga akan melakukan pemantauan langsung pasca ambulans tersebut didatangkan ke RSUD Sampang. Sebab dikhawatirkan, ambulans dengan harga selangit itu tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. melainkan hanya dilakukan oleh orang-orrang tertentu Dirut RSUD Sampang Dr. Titin Hamida yang coba dihubungi Jatim Pos, sampai saat ini tidak dapat dikonfirmasi secara pasti, sebab yang bersangkutan tidak memberikan jawaban saat dihubungai lewat sambungan telpon pribadinya. (Dir/Man)

Sampang, Jatim Pos Bupati Sampang, HA Fannan Hasib bersama seluruh forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sampang, lepas keberangkatan 344 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Sampang, Sabtu pagi jam 05.00 habis subuh belum lama ini.

Sebelum melepas keberangkatan CJH, Bupati Fannan yang didamping seluruh forkopimda memantau kesiapan dan kelengkapan CJH di setiap bus yang dinaiki seluruh CJH. Dengan iringi Adzan dan Ikomah, Bupati langsung memberikan pesan singkat sebelum melepas keberangkatan seluruh CJH ke tanah suci Mekkah.

Dalam sambutan singkatnya, Bupati Fannan berpesan agar seluruh CJH selalu bersabar dalam menjalankan segala aktifitas menunaikan Rukun Islam yang kelima tersebut. “Setiap niat baik atau Ibadah pasti ada rintangan atau ujiannya, begitu juga ibadah menunaikan Ibadah Haji, pasti ada ujian yang sudah ditakdirkan, yang semata-mata agar kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah swt, pesan Fannan. “Selain itu, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah memohon do’a dari seluruh CJH, agar Kabupaten Sampang jadi lebih baik” tutupnya singkat.

Dengan melambaikan tangan, selu-

344 CJH diberangkatkan

ruh forum komunikasi pimpinan daerah, yang terdiri Bupati Fannan, Istri Bupati sekaligus Ketua PKK Hj. Anik Amanillah, Wakil Bupati Sampang H.Fadhilah Budiono, Kapolres Sampang AKBP Yudo, dan Dandim 0828 Sampang, Kepala Pengadilan Negeri, serta Kajari Sampang Adhi Budono, yang juga di hadiri sekretaris daerah Sampang Phutut Budi Santoso, beserta kepala Kementrian Agama Sampang H. Mudjalli resmi melepas 344 CJH Sampang ke Tanah Suci Mekkah.

Di konfirmasi kasi haji Kementrian Agama Sampang, H. Kholil melalui kasi Penmad H. Syamsuri menjelaskan, bahwa awalnya seluruh jama’ah CJH yang akan berangkat mencapai 356 CJh, karena berbagai halangan menjadi 344 CJH. Terdiri 174 perempuan dan 170 laki-laki, dengan usia tertua mencapai 89 tahun dan usia termuda 23 tahun.

(Dir/Man)

Garam Rakyat Sumenep Merugi Sumenep, Jatim PosHarga garam rakyat di Sumenep saat ini terus merugi. Sementara saat ini harga garam kuwalitas satu (KW1) hanya kisaran Rp 325.000 hingga 350.000 per ton atau turun dari sebelumnya antara Rp 425.000 hingga Rp 450.000 perton. Sedangkan harga garam untuk KW 2 juga tururn dari harga Rp 300.000 perton menjadi Rp. 250.000 per ton.

Seorang petani garam rakyat asal Ka-

Tambak Garam Desa Nambakor Sumenep

rang Anyar Kecamatan Kalinget Samsuri mengatakan anjloknya harga garam tersebut memang terjadi setiap tahun, waktu musim raya atau puncak kemarau, karena banyaknya hasil produksi garam. Petani sangat rugi dengan harga garam rendah tersebut, apa lagi harga di masing-masing kwlitas itu, belum di kurangi biaya pengarungan dan biaya angkut. Samsuri menambahkan setiap tahun mau memasuki musim kemarau pertengahan, harga garam pasti turun, yang jelas bersih kerugian sekitar Rp 200.000.

Ketua Paguyuban Petani Garam rakyat Sumenep Hasan Basri menuturkan, selama musim kemarau harga garam rakyat terbilang murah, karena tidak sesuai dengan surat edaran mentri perdagangan, dengan ketentuan tersebut harga garam untuk kw 1 Rp 750.000 perton sedangkan kw 2 Rp. 550.000 perton, sedangkan di kabupaten Sumenep justru jauh dari ketentuan tersebut (rul,nan,man)

Jatim IV

Hal - 7

Kecamatan Beji Siapkan Program Peternak Bebek Peking Andalan Pasuruan, Jatim Pos Selain kecamatan lain, Kecamatan Beji boleh juga disebut salah satu kecamatan yang berpotensi dalam mengembangkan peternakan Bebek Peking di Kabupaten Pasuruan.

Dari berbagai sektor khususnya sektor peternakan, sebab dari 24 kecamatan yang terdapat peternak bebek peking di wilayah kecamatan Beji, sehingga lahan yang sangat luas dan sangat cocok untuk segala macam peternakan. Kondisi itulah yang menjadikan hampir semua masyarakat di desa Sidowayah hidupnya sejahtera,� ujarnya.

Menurut Sukino peternak Bebek Peking yang juga kepala desa Sidowayah, peternakan Bebek Peking yang berlokasi

di desa Sidowayah Kecamatan Beji ini sering didatangi pembeli dari luar kota serta pejabat dinas, harapan Sukino kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan agar bisa memberikan sarana dan prsarana yang nantinya bisa mengembangkan bisnis Bebek Peking di sekitar Sidowayah.

Untuk saat ini Sukirno juga menyiapkan telur Bebek Peking karena Bebek Pekingnya setiap hari bertelur sekitar 500, di samping itu juga Sukino juga menyiapkan Bebek Peking untuk dikonsumsi dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran, namun yang lebih penting apabila ada yang berminat beternak Bebek Peking induk bibit yang berkualitas juga saya layani juga, karena di Pasuruan sangat

Sukirno memberikan pakan terhadap Bebek Pekingnya.

jarang yang punya. Bagi yang ingin beternak Bebek Peking jangan khawatir karena penghasilannya lumayan rata-rata 26 hari telurnya sudah bisa diteteskan serta hasilnya yang luar biasa,� pungkas peternak Bebek Peking yang sudah menggeluti sejak tahun 1995 ini. (ham)

Warung Santai Siap Melayani Katering Pasuruan, Jatim Pos Melihat perkembangan posisi bisnis di sekitar Pandaan Kabupaten Pasuruan yang sudah menggeliat serta daerahnya menghubungkan dari daerah Malang, Surabaya daerah yang dikenal pula merupakan daerah wisata yang sangat dekat dengan Taman Dayu, maka daerah ini merupakan buruan orang-orang untuk mengais rejeki dari berbagai macam usaha.

Di sini pula Mbak Lis dan Haji Gani pemilik Warung Santai mengembangkan usahanya membuka Warung Santai di Jl. Raya by pass Pandaan yang sudah dikenal di daerah Pasuruan. Warung santai yang dikenal dengan makanan aneka lalapan ikan laut serta berbagai minuman yang sudah tidak asing lagi, yang sudah memang terknal di daerah Pasuruan serta sekitarnya. Disamping masakan

Warung santai

Segenap Keluarga Besar

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1436 H Kecamatan Prigen Desa Gambiran WA R D O Y O Kecamatan Pandaan Kelurahan Kutorejo NINIK CHOTIYAH S.Sos Kecamatan Prigen Desa Bulukandang WAKID MULYO SU Kecamatan Pandaan Kelurahan Petung asri PRAMONO, SH PDAM Gempol H. ARIF SYARIFUDDIN, SH

khas yang sudah dikenal masyarakat murah meriah serta sistem pelayanan yang sangat memuaskan selalu diterapkan di tempat Warung Santai tersebut.

Bagi mereka yang telah mengetahui masakan Warung Santai maka mereka langsung singgah dan tidak raguragu lagi untuk makan. Karena pelayanan yang diterapkan di Warung Santai. Oleh sebab itu dengan dibukanya Warung Santai ini maka langsung warung tersebut diserbu oleh pembeli. Bagi mereka yang belum mengetahui maka datanglah ke Warung Santai yang berada di Pandaan dari terminal Pandaan ke Warung Santai kurang lebih 200 M. Dengan berbagai masakan khasnya, Warung Santai juga siap melayani katering baik untuk acara pemerintah atau pengiriman pabrik-pabrik. Mari kita kunjungi Warung Santai. (haz)

Hal - 8

Jatim V

BLH Uji Lab Sungai Tercemar Limbah PG Djombang Baru Sungai yang dialiri limbah pabrik gula djombang baru berwana hitam pekat dan nau menyengat di jalan raya Jombang - Ploso (desa Tambakberas).

Jombang, Jatim Pos Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Jombang melakukan uji laboratorium terhadap sungai yang berwarna hitam dan penyebab bau. Terdapat tiga titik yang diambil sampelnya oleh BLH untuk diketahui tentang penyebab sungai tersebut tercemar, Rabu waktu lalu.

Tiga titik tersebut antara lain sungai di depan Pabrik Gula Djombang Baru, Sungai di Mojokrapak, dan Sungai di Sumobito. Pihak BLH mengaku masih belum mengetahui tentang penyebab pencemaran sungai yang menimbulkan bau menyengat dan berwarna hitam tersebut karena masih

dalam uji laboratorium.

“Kami masih melakukan uji labotatorium terhadap sungai Tembelang tersebut, termasuk aliran sungai konto yang mengalir di Kecamatan Jombang, Tembelang, Sumobito, dan Kesamben. Dan 14 hari lagi hasilnya akan keluar dan itu sudah diketahui,” terang Sukar, Kepala BLH Kabupaten Jombang.

Ia pun enggan mereka-reka pihak yang membuang limbah di sungai. Kabarnya ada limbah dari salah satu Pabrik Gula di Jombang, Tetapi pihaknya tidak berani memastikan.

Karena setelah dilakukan penyelidikan oleh tim dilapangan kemaren malam, masih belum dapat diketahui secara pasti tentang adanya pembuangan limbah ke sungai tersebut.

Ia juga berharap kepada masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Dan dibutuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan sungai, sehingga tidak banyak sampah berserakan hingga menimbulkan bau tidak sedap. Ia mengatakan, saat musim kemarau seperti sekarang debit air turun dan kondisi air sungai berwarna.

“Kami berharap warga memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan sungai,” ujarnya menjelaskan.

Upaya dalam mencegah pencemaran terhadap sungai di Jombang juga sudah dilakukan seperti larangan tersebut dengan pemasangan papan peringatan larangan membuang sampah dan limbah ke sungai. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sosialisasi dan penindakan juga dilakukan. (Her)

Akhirnya CPNS K1 dan K2 Jombang Terima SK PNS Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko merasa terharu melihat CPNS dari Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) yang akhirnya menjadi PNS di Lingkup Pemkab Jombang. “Saya sangat terharu melihat para CPNS yang akhirnya diangkat menjadi PNS, semoga dengan hilangnya huruf C maka kinerja semakin baik dan bersemangat dalam mengabdi kepada negara,” tuturnya. Hal itu disampaikan Bupati Nyono Suharli saat melantik dan mengambil sumpah kepada puluhan CPNS yang diangkat menjadi PNS di Pendopo Pemkab Jombang, Kamis lalu.

Bupati meminta kepada CPNS yang diangkat menjadi PNS agar menerapkan budaya disiplin, etos kerja tinggi, loyalitas serta selalu memegang budaya malu. “Budaya malu yang dimaksud adalah malu tidak mengikuti apel, malu terlambat, malu tidak masuk kantor, malu tidak bekerja, dan malu tidak berprestasi,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Nyono juga berharap, dimanapun PNS ditempatkan agar bekerja dengan ikhlas dan penuh kesadaran. “PNS harus menjadi aparatur yang senang melayani. Setinggi apapun dalam jabatan PNS pada intinya hanya untuk melayani masyarakat. Sebab, nilai seseorang akan lebih ditentukan oleh seberapa besar manusia lainnya memperoleh manfaat dari pekerjaan kita,” kata Bupati Nyono Suharli.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Nyono Suharli meminta kepada PNS agar sumpah yang diucapkan tidak sebatas di bibir saja. Sumpah itu, kata dia, harus dihayati maknanya dengan hati dan jadikan motivasi dalam melaksanakan tugas seharihari. “Sumpah dan janji PNS ini sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” tegasnya.

· Milik Wakil Ketua DPRD Kab Kediri “Saya ulangi, mudah-mudahan budaya malu ke depan akan mampu memberikan prestasi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Jombang tercinta. Tujuan menjadi adalah panggilan hati untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Sehingga dalam bekerja senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, khususnya pemerintah Kabupaten Jombang,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang, drg. Budi Nugroho merinci jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dari K1 berjumlah 21 Orang dan dari K2 berjumlah 511 Orang. CPNS ini diangkat menjadi PNS terhitung sejak 1 September 2015. Apabila dalam SK pengangkatan tersebut terjadi kesalahan di kemudian hari akan segera dilaksanakan perbaikan. Budi Nugroho berharap kepada CPNS yang dilantik agar selalu memegang teguh disiplin sebagai seorang PNS. (Her)

Juara Konter Ternak 2015

Kediri, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Kediri dalam memberikan informasi perkembangan dan peningkatan pemasaran produksi peternakan juga menjaring bibit-bibit unggul hewan ternak. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri menyelenggarakan Ekspo Agribisnis Peternakan dan Kontes Ternak (Eksponak) 2015, pada tanggal 12-13 September 2015.

Drh. Sri Suparmi, MM. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri mengatakan kontes ternak yang digelar di Lapangan Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tersebut mengambil tema “Melalui Ekspo Agribisnis Peternakan dan Kontes Ternak 2015 Kita Wujudkan Kemandirian Pangan Yang Berbasis Protein Hewani Guna Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kediri.”

“Ekspo Agribisnis dan Ekspo Ternak kali ini untuk memotivasi insan peternakan dalam pembangunan peternakan dan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang usaha peternakan,” ujar Sri Suparmi saat dikonfirmasi, Minggu lalu. Selanjutnya Penjabat Bupati Kediri Dr. Idrus, M.Si dalam sambutannya mengatakan Ekspo dan Kontes Ternak untuk membuka peluang investasi. Kontes ternak kali ini diikuti 119 Sapi dan 136 Kambing yang berasal dari hasil budidaya para peternak di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menyatakan hasil evaluasi kinerja pada capaian kegiatan di seluruh SKPD mencapai 56,8 persen menurutnya serapan APBD 2015 agak molor untuk belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Sebab, menurut dia ada hal yang harus ditaati yakni penerima hibah dan bansos diwajibkan berbadan hukum dan disahkan oleh Menkumham.

“Tapi, hal itu segera teratasi dalam waktu dekat,” kata Nyono. Pernyataan tersebut disampaikan Nyono Suharli Wihandoko dalam pertemuan jumpa pers dan silaturahmi dengan wartawan Jombang baik cetak, online maupun elektronik di Kediamannya Desa Spanyul, Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur, Jumat lalu. Bupati juga berharap masyarakat memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintahannya termasuk juga instansi di kecamatan dan desa.

“Tentunya kritik konstruktif demi tercapainya visi Jombang sejahtera untuk semua,” kata Bupati Nyono yang juga ketua DPD Golkar Jombang ini.

Terkait program tiga pilar, Bupati Nyono mengaku jika program tersebut menjadi kebutuhan di tingkat masyarakat terkait stabilitas Ipoleksosbudhankam. “Ide awal itu bukan dari atas (pusat,red). Tapi hasil klutusan yang sering kami lakukan bersama Forpimda. Banyak faedah dari klutusan tersebut, dan kami terus berkomitmen mewujudkan visi yang dicanangkan,” tandas Bupati Nyono.

“Seperti kasus di desa Plosogeneng baru-baru ini. Hal tersebut tidak bakal mengemuka jika peran tiga pilar ini berjalan maksimal,” tandasnya. Dalam pertemuan silaturahmi itu, Bupati didampingi Kabag Humas Pemkab, Agus Usman Panuwun, Kabag Hukum Agus Purnomo. Hadir pula Danramil, Kapolsek, Camat dan Kepala Desa. (Her)

“Zulfikar…. Kuda Pacu Masuk Kejurnas 2016”

“Bujang Ganong” Berbobot 1246 Kg 

Bupati Nyono Suharli Minta Kritik & Saran

Kontes kambing hanya satu kategori, yakni kambing jenis Peranakan Etawa yang dibagi menjadi 5 kelas pejantan dan 5 kelas betina. Ir. Rahmad MMA. salah satu juri dalam kontes tersebut menjelaskan Aspek yang dinilai dalam Kontes Ternak 2015 yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri kali ini adalah Tinggi Badan (TB), Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Lebar Pinggul (LP), Panjang Telinga (PT), Lingkar Scrotum (LS) dan lainnya.

Kambing PE Betina, masing-masing juara 1 dari kelas A sampai dengan E adalah : kelas A. Dewi Persik milik Modin Kandat, kelas B. Mawar Hitam milik Saifud Wonojoyo, kelas C Kunti milik Bagio Karangrejo, kelas D Lumut milik Winarno Grogol, kelas E Zerazat milik Yudiono Kunjang.

Selanjutnya untuk Kambing PE Jantan masing-masing juara 1 dari kelas A sampai dengan E adalah : kelas A. Bejo milik Wiyanto Wates, kelas B. Bima Sakti milik Surahmat Batuaji, kelas C Sanjaya milik David Sambi, kelas D Kamandanu milik Budi Jagul, kelas E F-16 milik Yudhi Batuaji Ringinrejo. (Her/HMS)

Kediri, Jatim Pos Sejumlah kuda pacuan beradu cepat dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pacuan Kuda di GOR Jayabaya, Kota Kediri.

Pacuan Kuda memperebutkan Piala Wali Kota Kediri yang merupakan event pra-Kejurnas 2016 di ikuti oleh sejumlah kuda pacuan terbaik se - Jawa Timur.

Event balap kuda bertajuk Wali Kota Kediri Cup II 2015 berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu (29-30 Agustus).

Tahun sebelumnya juga sudah pernah di laksanakan di tempat yang sama. Banyak sekali kuda yang di ikutkan dalam event pacuan ini tentunya tidak hanya dari dalam Kediri saja namun juga ada banyak yang berasal dari luar kota.

Salah satu kuda pacuan Kabupaten Kediri yang sering mengikuti even balap kuda dan menjadi juara adalah seekor kuda jantan bernama Zulfikar milik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Bapak Sentot Jamaluddin Desa Kunjang Kecamatan Kunjang. Sebagaimana penuturan Bapak Mardian pelatih kuda milik Bapak Sentot saat ditemui Tim Kominfo Kamis lalu di kandang kuda Desa Kapas Kec. Kunjang mengatakan bahwa dalam even Walikota Cup 2015. di GOR Jayabaya Kediri Zulfikar dapat meraih juara 1 pada Kelas A - Sprint Terbuka dengan lintasan 1300 m dan sekaligus masuk dalam Kejurnas 2016. Yaa... Zulfikar lagi…, Zulfikar lagi…, Lagi-lagi.. Zulfikar..., begitu teriak penonton saat menyaksikan untuk yang ke sekian kalinya Zulfikar memenangkan lomba. Kuda tersebut membuat bangga selalu berlari kencang mendahului kudakuda lain untuk menjadi nomor satu saat berpacu di lapangan balap. Ujar Mardian.

Ternak kuda milik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri ini berada di daerah Kecamatan Kunjang tepatnya di Desa Kapas.

Jumlah Kuda yang di miliki bukan hanya Zulfikar saja, namun ada 9 ekor kuda lainnya. “Kuda-kuda balap tersebut harus sering di ikutkan dalam lomba pacuan kuda. Lebih sering diikutkan perlombaan akan dapat meningkatkan nyali dan stamina kuda balap serta pengalaman kuda balap dalam berkompetisi dengan kuda-kuda balap lainnya,” tambah Mardian. (Her)

Jatim VI

Hal - 9

Pembangunan Pasar di Kabupaten Tulungagung Tulungagung, Jatim Pos Demi kenyamanan dan keamanan serta sarana prasarana yang sangat memungkinkan berbelanja dengan baik ada beberapa pasar yang kini sedang direnovasi atau dibenahi, memang sangat diperlukan saat ini tengah di bangun atau direnovasi total salah satunya yaitu pasar ngemplak yang berada di Kabupaten Tulungagung. Dalam proses pembangunan yang tengah dikerjakan, semuanya menggunakan anggaran dana dari pemerintah pusat atau propinsi yang nilainya Rp 20 milyar. Disampaikan langsung oleh Kepala Dispenda Dr. Eko Sugiono MM melalui

Kabid Pengendalian dan Evaluasi yaitu Bpk. Didik Sulaksono menerangkan bahwa pembangunan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana pasar seperti pasar ngemplak jelas sudah diputuskan hingga kini masih dalam pengerjaan, dengan penyelesaian hingga akhir tahun 2015.

Untuk kedepan pastinya renovasi dan juga penambahan untuk tempat yang dibutuhkan pedagang agar dilihat dan dipakai untuk berjualan bagi masyarakat yang membutuhkan dapatnya terpenuhi di pasar tersebut, tidak lupa pula bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dari pembangunan-

nya agar lebih tertata dan mengurangi resiko seperti kemacetan bagi para pedagang serta pembeli.

Iya juga berharap tidak hanya di pasar ngemplak saja akan tetapi di pasar-pasar yang tengah dalam proses pengerjaan tentu bisa lebih memberi manfaat yang baik semakin rajin dan mau menjaga kebersihan masing-masing khususnya pedagang semakin meningkat dalam mencari nafkah atau mendapatkan rejeki, ucapnya. Inilah upaya Pemerintah yang berada di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan daya saing di pasaran seperti pasar tradisional yang tetap membudaya. (san)

DPRD Setujui Perubahan APBD Kabupaten Blitar 2015 Blitar, Jatim Pos DPRD telah memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun angaran 2015. Persetujuan ini diberikan setelah melalui pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 yang diawali dengan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015.

Pada pembahasan perubahan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar memberikan beberapa rekomendasi atau saran terkait penggunaan Perubahan APBD tahun 2015 untuk kegiatan Pembangunan. Rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Badan Anggaran ini dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam rangka Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Rabu (16/ 09/2015) diruang Graha Paripurna Kanigoro.

Dalam laporan Banggar DPRD Kabupaten Blitar yang disampaikan oleh, Mohammad Rifai, setelah dilakukan pembahasan antara Banggar dan TAPD dihasilkan kesimpulan dan beberapa rekomendasi. Seperti proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015 dapat berjalan lancar dan sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Selain itu setelah dilakukan pembahasan terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp 6.187.464.408,66 yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Penambahan itu untuk mengakomodasi usulan tambahan atau sub kegiatan yang penting dan mendesak. Hal ini sejalan dengan kebijakan belanja perubahan APBD Tahun 2015.

Selain itu Banggar juga melaksanakan rasionalisasi kegiatan dan sub kegiatan, yang selanjutnya hasil rasionalisasi dilakukan pergeseran anggaran belanja baik belanja langsung maupun

tidak langsung.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis. U.W, S.Sos itu menyetujui Pendapatan semula Rp 2.097.590.789.249,00 bertambah Rp 6.187.464.408,66 sehingga menjadi Rp 2.103.778.253.657,66. Untuk Belanja semula Rp 2.333.524.908.001,12 bertambah Rp 6.187.464.

408,66 menjadi Rp 2.339.712.372.409,78. Sedangkan dari Sisi Pembiayaan untuk Penerimaan setelah perubahan tetap Rp 235.935.521.642,12, untuk Pengeluaran setelah Perubahan Rp 235.934.118.752,12 dengan sisa lebih anggaran setelah Perubahan Rp 0,00.

Setelah DPRD Kabupaten Blitar menyetujui Raperda perubahan APBD Tahun anggaran 2015, dilanjutkan dengan Penandatangan Keputusan DPRD Kabupaten Blitar tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015; dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015.

Sementara Bupati Blitar, H. Herry Noegroho, SE, MH dalam sambutannya di akhir Paripurna menyampaikan bahwa saran, masukan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Blitar akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatanya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Ranperda tentang Perubahan APBD. Selanjutnya Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambatlamabatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (san)

Trenggalek Galakkan Gerakan Gemar Makan Ikan Trenggalek, Jatim Pos Dalam rangkaperingatan HUT Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) KE-X dan sekaligus memperingati puncak HUT RI Ke-70 pada hari Rabu bulan September lalu tahun 2015 bertempat di Pendopo yang bekerja sama dengan forikan Kab. Trenggalek menyelenggarakan kegiatan senam massal Gemari dan finger painting dengan tema “cinta maritim dan aku gemar makan ikan. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Trenggalek serta ibu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pendidikan dan kebudayaan, bunda PAUD, para penilik PNFI, dan pengurus HIMPAUDI Kecamatan Se- Kab.Trenggalek, ini diikuti ratusan para anak didik dan guru-guru PAUD se-Kab.Trenggalek.

Ibu Bupati juga selaku Bunda PAUD dalam laporan menyampaikan HUT ini diperingati secara serentak seluruh INDONESIA, melibatkan sekitar 500 anak juga guru pendamping serta orangtua murid di Kab. Trenggalek. berbagai perlombaan yaitu mewarnai, hiburan tari-tarian dsb. Peringatan HIMPAUDI ke-10 merupakan ajang sukaria berbagi kebahagiaan dan silaturahmi antar pendidik, anak dan orang tua murid sekaligus moment evaluasi bagi tenaga pendidik dalam meningkatkan kwalitasnya khususnya di Kab. Trenggalek mengingat sumber daya perikanan, ikan banyak memberi manfaat lebih dan mengandung protein yang baik dalam membentuk otak anak, ungkapnya. **san

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI ROKOK ILLEGAL ADALAH ROKOK YANG DALAM PEMBUATAN DAN PEREDARANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI. SETIAP ORANG YANG MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DI JUAL : ROKOK YANG TIDAK DI KEMAS ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI/ BANDEROL ROKOK (ROKOK POLOS) ROKOK YANG DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL PALSU ATAU BEKAS ATAU YANG BUKAN HAKNYA ATAU YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

  

MELANGGAR UU NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007, ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN / ATAU PIDANA DENDA. DISAMPAIKAN OLEH : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG JL. A. YANI TIMUR NO. 37 TULUNGAGUNG

Foto Kegiatan Pelatihan Sablon.

Memanfaatkan Dana BHCHT Blitar, Jatim Pos Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penguatan ekonomi masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau, peserta pelatihan diberikan ketrampilan. Selain diberikan pelatihan mereka juga diberikan bantuan/hibah peralatan pelatihan keterampilan yang sudah dilatihkan.

Neny farida, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berharap agar para alumni pelatihan benar-benar dapat menggunakan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. “Pemberian bantuan/hibah peralatan pelatihan keterampilan yang sudah dilatihkan ini guna menunjang usaha peserta pelatihan dalam berwirausaha,” jelas Neny.

Bantuan/hibah peralatan diberikan kepada peserta berbagai pelatihan Pelatihan. Diantaranya pelatihan menjahit, pelatihan sablon, pelatihan Salon, Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Membuat Opak Gambir, Pelatihan Membuat Keripik Tempe, Pelatihan Membuat Terang Bulan & Martabak.

Terkait dengan DBHCHT, Kepala Bagian humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Mariyoto, mengharapkan masyarakat Kota Blitar untuk mencegah dan menghindari peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Mengingat rokok illegal tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga akan merugikan produsen dan penjualnya sendiri. “Taati aturan yang berlaku demi mendukung kelancaran pembangunan daerah”, kata kabag Humas dan Protokol Kota Blitar beberapa waktu lalu. Selain rokok ilegal yang penting diurus adalah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha yang akan memproduksi rokok untuk dijual. “Dengan mengurus NPPBKC berarti anda menaati aturan dan membantu kelancaran pembangunan”, pesan Kabag Humas dan Protokol.

Pemerintah Kota Blitar terus berusaha untuk mengelola dana DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus secara riil membawa manfaat yang besar kepada masyarakat. Peraturan dimaksud di antaranya mulai dari undang – undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan surat edaran tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. dbhcht berusaha dikelola pemkot blitar dengan tertib, baik tertib anggaran, tertib administrasi, tertib program, maupun tertib waktu.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Selain untuk Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai, DBHCHT juga digunakan untuk digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

(Hms/san)

Jatim VII

Hal - 10

Peluang Budidaya Kerapu di Situbondo

Tak Mampu Layani Permintaan Hongkong PRODUKSI ikan kerapu mendapatkan banyak tawaran dari berbagai Negara Asia.

Ini peluang besar dalam rangka pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Namun permintaan dan peluang tersebut tak dapat dipenuhi karena kurangnya hasil produksi. Ini terjadi di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Situbondo, salahsatu lokasi budidaya kerapu.

Di lokasi tersebut terbentuk kelompok budidaya kerapu dengan dikoordinir dan dibawah pembinaan UPT Pengembangan Budidaya Laut (PBL) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. “Masih kurang, peluangnya besar. Kami tak mampu memenuhi permintaan pasar,” ujar Agung Subodo, Ketua Asosiasi Kerambah Jaring Apung Pasir Putih Situbondo.

Menurut Agung Subodo, pedagang dari negara-negara Asean seperti Malaysia, Taiwan, Singapura, sudah memesan kepada para pem-

budidaya ikan kerapu di Pasir dari daerah-daerah lain hingga Putih akan membeli seba- jumlahnya melebihi 35 ton,” nyak-banyaknya ikan kerapu. katanya.

Hasil panen pembudidaya “Syaratnya harus minimal 35 ton sekali panen, mereka kerapu di Pasir Putih Situakan datang kesini untuk me- bondo hanya berkisar 1 hingga 2 ton untuk masing-masing ngambil,” paparnya.

Mendapat permintaan peternak kerapu. Disana seperti itu para pembudidaya ikan dan masyarakat di Pasir Putih sesungguhnya berbahagia, sebab pemasaran ikan kerapu tidak mengalami kesulitan dan harganya tinggi.

“Tapi kami disini tidak mampu, kewalahan melayani,” ujar Agung.

Akibatnya hasil panen masih diambil oleh pengepul dari Bali. “PenguHendi Riyadi, pekerja pembudidayaan saha dari Bali itu ikan kerapu Desa Pasir Putih Situbonyang membeli. do mengangkat jaring yang berisi puM u n g k i n luhan ikan kerapu. dikumpulkan

Saiful Rachman

Karya Ilmiah Untuk Kenaikan Pangkat Kadispendik Jatim: Guru Harus Dukung Permenpan

KEPALA Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman mengungkapkan, para guru seharusnya mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait kebijakan penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat guru.

Menurut Saiful, kebijakan baru tersebut justru akan membuat para guru lebih maju dan memiliki kemampuan untuk mencerdaskan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Saiful menanggapi protes Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo, yang menyatakan, kebijakan tersebut tidak relevan dan menyulitkan guru untuk naik pangkat.

Menurutnya, meneliti dan menulis karya ilmiah untuk ke-

naikan pangkat bagi seorang guru adalah hal yang tidak masuk akal. Kenaikan pangkat untuk guru selayaknya disesuaikan dengan pengabdian, bukan melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Hal ini yang membuat Saiful Rachman berbeda pendapat. Menurutnya, kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, yang mengharuskan setiap guru dan dosen wajib melakukan penulisan karya ilmiah dalam kenaikan pangkat merupakan hal yang positif. “Dengan penelitian dan penulisan karya ilmiah, kemampuan guru dan proses belajar mengajar akan meningkat,” jelas Kadispendik Jatim itu. (nam)

sebenarnya terdapat 6 kelompok peternak kerapu apung, dan sekitar 50 orang secara pribadi peternak. Namun waktu panenan mereka tidak bersamaan, sehingga pedagang dari luar negeri tidak bersedia mengambil, karena terlalu sedikit.

Belum lagi pengusaha lokal seperti pemilik restoran di Surabaya yang selalu indent. “Melayani pembeli dari Surabaya saja sudah kewalahan,” kata Agung Subodo.

Ini merupakan sebuah peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Sebenarnya masyarakat sangat berminat untuk membudidayakan ikan kerapu, karena prosesnya tidak sulit dan hasilnya besar. Namun kendala utama adalah permodalan. Sebab membuat kerambah jaring apung atau tempat pembudidayaan ikan kerapu di laut diperlukan

biaya besar.

Kalau yang bagus, modern kerambah jaring apung seperti milik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dalam satu unit yang terdiri 12 petak harganya mencapai Rp 400 juta. Sedangkan yang tradisional terbuat dari bambu dan papan harganya Rp 12 juta.

Belum lagi untuk membeli bibit. Harga bibit kerapu ratarata untuk ukuran 10 cm Rp 8.500,- sedangkan dalam satu unit keramba diperlukan sekitar 2000 bibit. Sehingga untuk modal bibit ikan kerapu diperlukan biaya Rp 17.000.000,Tidak Sulit Proses pembudidayaan ikan kerapu di Pasir Putih Situbondo sebenarnya mudah. Masyarakat di daerah tersebut sangat berminat, dan semakin banyak yang bisa. Ini karena Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim melakukan pembinaan dan pelatihan.

“Kami memberikan pelatihan khususnya kepada para pemula,” ujar Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Dr.Ir. Heru Tjahjono.

Seperti dituturkan oleh Hendi Riyadi, salah satu pekerja pembudidayaan ikan kerapu di Situbondo, ikan kerapu cukup diberi makan dua kali sehari, pagi dan sore.

“Makannya dari biji nangka diiris-iris kecil, juga diselingi ikan katek ; sejenis ikan kecil,” ujarnya.

Untuk kerambah dilakukan pencucian setiap pagi.

Dicuci dengan air bersih, lalu dipasang kembali. Hal ini menurut Hendi Riyadi untuk menghilangkan kotoran dan virus yang menempel. “Begitulah setiap hari hingga sekitar 7 bulan dan siap panen,” katanya.

Untuk satu unit kerambah atau 12 petak, dalam sekali panen menghasilkan sekitar 1 ton ikan kerapu. Harga ikan kerapu bervariasi tergantung jenisnya. Misalnya untuk ke-

Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim DR.Ir. Heru Tjahjono. rapu jenis santang Rp 90 ribu per kg, kerapu cantik Rp 125 kg per kg dan kerapu macan Rp 135 per kg.

Kendala dalam pemeliharaan ikan kerapu menurut Hendi Riyadi, nyaris tidak ada.

Cuma terkadang ada yang mati terkena penyakit, namun hanya satu dua saja.

“Biasalah, namanya mahluk hidup ada yang mati, ujarnya sambil tersenyum.

Perikanan dan Kelautan Jatim membantu sekitar 300 unit mesin pakan ikan. “Sekitar 300-an mesin. Ini memang salah satu konsentrasi kita, program Dinas Perikanan dan Kelautan. Karena pakan itu memang dari seluruh cost production itu hampir 70 %nya adalah pakan ikan”, jelas Heru.

Untuk pembibitan ikan, menurut Heru Tjahjono, se-

Kerambah Jaring Apung ikan kerapu Pasir Putih Situbondo, milik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim. Harganya Rp 400 juta.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim berupaya untuk meningkatkan produksi ikan, dan termasuk upaya ekspor dalam rangka menghadapi MEA. “Selain pelatihan bagi para peternak ikan, kami juga memberikan bantuan peralatan dan pakan,” ujar Kadis Perikanan dan Kelautan Jatim Dr.Ir. Heru Tjahjono.

Dalam tahun ini, Dinas

benarnya pihaknya juga sudah melakukan bantuan bibit ikan dalam berbagai jenis. Bila peternak ikan kerapu di Situbondo mengalami kesulitan bibit, maka pihaknya akan mengupayakan untuk mengatasinya. “Nanti kita koordinasikan dengan masyarakat disana,” ujarnya. (syaiful anam)

Nilai UN Jeblok, Rencana Sertifikasi Guru ke Australia JEBLOKNYA nilai Ujian Nasional (UN) ribuan siswa di Jawa Timur tingkat SMK sederajat tahun 2015 ini, menjadi pekerjaan rumah bagi Dispendik Jawa Timur.

Faktor utama penyebabnya karena kurangnya dukungan guru terhadap siswa didiknya untuk mendapatkan nilai baik saat ujian. Dari data Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim menyebutkan, sekitar 5000 lebih siswa tingkat SMK yang mendapatkan nilai di bawah ratarata pada setiap mata

pelajaran yang diujikan.

Dari jumlah 195 ribu siswa tingkat SMK yang mengikuti UN terdapat 57.854 siswa atau sekitar 29 persen yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata per mata pelajaran.

Agar tidak terulang kejadian serupa di tahun mendatang, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur segera melakukan pembenahan di sektor guru. Salah satu rencananya adalah melakukan sertifikasi guru ke Australia.

Kadispendik Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan,

salah satu pangkal masalah yang coba dibenahi adalah sektor pengajar atau guru. Untuk itu Dispendik Jatim berencana melakukan sertifikasi internasional guru se-Jatim. “Para guru akan dikirim ke Australia agar memiliki standar internasional,” tandas Saiful.

Agar rencana tersebut terealisasi, Dispendik Jatim akan sesegera mungkin mengimplementasikannya. Meski demikian, kata Saiful, jaminan untuk implementasi guru itu tidak menjamin, jadi masih perlu mendorong mereka belajar

dan belajar.

Sementara terkait kebijakan baru, Saiful mempertegas, memang akan ada ujian perbaikan pada tahun 2016.

Meski demikian, pihaknya akan terus mendorong guru dan siswa agar optimis dalam mengikuti ujian perbaikan untuk mendapatkan nilai di atas standar. Sementara itu khusus SMK, dirinya tidak mewajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan jika siswa tersebut memilih untuk lebih melanjutkan bekerja. (nam)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Ijazah Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Diduga Palsu Sidoarjo, Jatim PosKasus penggunaan ijazah palsu di lingkungan anggota dewan kembali terjadi. Kali ini menimpa Mohamad Rifai, anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra.

Rifai diduga menggunakan ijazah palsu alias abal-abal untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada 2014 lalu. Terungkapnya kasus itu membuat rekan-rekannya di DPRD Sidoarjo terkejut. Apalagi jabatan yang disandang Rifai adalah Wakil Ketua DPRD Sidoarjo.

Mereka menyayangkan tindakan Rifai yang dinilai tidak berpikir panjang. Seorang anggota dewan yang enggan disebut namanya mengatakan, Rifai terlalu pede karena memakai status sarjananya. Padahal, untuk mendaftar sebagai caleg cukup menyertakan ijazah SMA.

“Saya juga lulusan S1. Tapi buat apa ditampilkan kalau ijazah SMA cukup,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo, tidak mau disalahkam terkait dugaan penggunaan ijazah palsu Mohamad Rifai saat mendaftar sebagai calon legeslatif (caleg) pada 2014 lalu.

KPUD Sidoarjo berdalih, hanya memiliki kewenangan memverifikasi formil semua dokumen yang masuk. “Tugas kami jelas, verifikasi formil, bukan materiil. Itu (materiil) bukan wilayah kami,” ujar Ketua KPUD Zainal Abidin, Rabu pekan lalu.

Dia menjelaskan, dokumen yang diverifikasi komisi adalah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) karena para caleg diwajibkan minimal lulus di level pendidikan itu.

Total, ada 560 ijazah milik caleg yang diverifikasi. Verifikasi

Pemilih Fiktif ... was Pemilu (Bawaslu) Jatim yang mengatakan, pemilih fiktif di Jatim masih tinggi. Sedikitnya ada 127.437 orang pemilih fiktif alias palsu. Berdasar penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di 17 kabupaten/kota yang mengelar Pilkada serentak, pihaknya menemukan sejumlah temuan penting yang terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih sementara (DPS).

“Yang paling menonjol adalah, temuan masih banyaknya pemilih fiktif, pemilih ganda, pemilih meninggal, dan pemilih yang belum terdaftar,” beber Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto.

Untuk pemilih fiktif, tersebar di empat daerah, yakni Lamongan 6.683 orang, 8.476 di Kabupaten Malang, 33.671 di Situbondo, dan 79.607 orang di Jember.

Sementara pemilih yang masih belum terdaftar dalam pilkada serentak mencapai 88.872 orang. Mereka ada di Lamongan 10.838 orang, Situbondo 12.792, Kabupaten Mojokerto 13.239, dan Jember 52.003 orang.

Pada sesi lain, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul menyatakan, di Jawa Timur bukan kali ini saja digelar Pilkada Serentak, karena pada 2013 lalu, Pilkada Serentak sudah pernah digelar di Jatim. Antara lain Pilkada Serentak itu digelar untuk pelaksanaan Pilkada di Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

“Pada saat itu, alhamdulillah sudah berjalan lancar itu anggap aja sebagai latihan pertama,” ungkapnya.

Sementara itu Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Sumardi

mengemukakan sedikitnya ada 10 daerah di Jawa Timur yang akan menggelar pilkada serentak termasuk dalam wilayah berpotensi konflik.

“Dari data yang disampaikan Bawaslu Jatim, ada 10 dari 19 kabupaten/kota berpotensi konflik,” ujar Sumardi.

Kesepuluh daerah tersebut yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Pasuruan.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan faktor potensi kerusuhan antara lain terjadi pada saat kampanye dan rekapitulasi penghitungan suara.

Kendati demikian, kata dia, Jawa Timur menjadi daerah yang dikategorikan sebagai daerah sedang-sedang, bukan dalam skala kerawanan konflik parah.

“Kami harapkan pilkada serentak di Jatim berlangsung lancar, aman dan sukses tanpa adanya gesekan apapun. Kami yakin itu karena masyarakat di Jatim sudah sangat dewasa menghadapi ini,” kata mantan Gubernur Akademi Militer tersebut.

Selanjutnya, untuk mengamankan pelaksanaan pilkada, Kodam V/Brawijaya menyiapkan satuan-satuan kewilayahan dalam membantu pengamanan yang dilakukan kepolisian karena memang sifanya sebagai back up.

“Tapi kami menyiapkan satuan tempur jika sewaktu-waktu diminta bantuan pengamanan,” kata jenderal lulusan Akmil 1984 tersebut.

Hal senada disampaikan Wa-

Gandakan Uang ... korban disuruh membawa uang Rp 150 juta lagi agar uangnya bisa bertambah hingga miliaran rupiah. Pelaku yang akrab disapa Gus Nur ini, saat melakukan ritual memberikan satu buah tas plastik berukuran besar kepada korban yang berisi mirip tumpukan uang.

“Uang milik korban ditaruh di meja ritual tersangka. Setelah itu, tersangka keluar dengan

membawa tas plastik besar berisi tumpukan kertas. Korban disuruh membuka tumpukan tersebut selang dua minggu,” papar Kapolsek Gampengrejo, AKP Edy Subandriyo.

Tumpukan uang kertas yang diyakini korban berada di dalam tas berisi miliaran rupiah itu, pada batas waktu yang diberikan langsung dibuka oleh korban. Alhasil, saat dibuka ter-

pun tidak mendatangi sekolah para caleg.

Ditambahkan, ijazah strata 1 atau dua (S1 dan S2) harus disertakan sebagai dokumen persyaratan bila caleg menggunakan title sarjana pada sebelum atau sesudah namanya.

Selain nama, verifikasi meliputi stempel atau legalisir dan tanda tangan yang tertera di lembar ijazah. Zainal menjelaskan, bila ada ketidaksesuaian nama di KTP dan ijazah, caleg harus membuat surat keterangan yang ditetapkan pengadilan negeri.

Verifikasi juga dilakukan bagi ijazah yang kedapatan menggunakan alat pemindai atau scanner. Dia mencontohkan, ada tanda tangan dan stempel ijazah di caleg yang menggunakan scanner.

Komisioner akan memvalidasi sampai lembaga penerbitnya.

Bila terbukti palsu, caleg pun

dari halaman 1 kapolda Jatim Brigjen Pol Eddy Hariyanto, bahwa potensi kerusuhan biasanya terjadi pada keterlambatan distribusi logistik, hilangnya alat perlengkapan, bencana alam, sabotase, penghadangan, perusakan dan duplikasi surat suara.

Selain itu, lanjut dia, pelanggaran data seperti rekayasa daftar pemillih tetap (DPT) dan pemalsuan data juga menjadi faktor penentu. “Tahapan kampanye juga berpotensi menimbulkan kerusuhan, seperti kampanye tak sesuai jadwal, waktu dan tempat, merusak atribut kampanye,” kata jenderal bintang satu tersebut.

Terkait pengamanan, Polda Jatim menyiapkan 21.143 personel untuk mengamankan pilkada serentak di Jatim, belum termasuk bantuan keamanan dari instansi lain, seperti Linmas.

“Khusus anggaran Pilkada sudah tak ada kendala. Total anggaran keamanan Rp 64,9 miliar ditambah anggaran pendukung Rp 3,8 miliar, seperti wilayah Surabaya ada Polrestabes dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Eddy Hariyanto.

Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir dalam sambutannya mengatakan, sengaja seminar ini mengundang banyak tokoh supaya bisa memotret segala antisipasi atas kerawanan yang mungkin ada menjelang Pilkada 9 Desember 2015.

“Pada 9 Desember nanti Insya Alllah di Jawa Timur akan digelar 18 pilkada serentak karena yang 1 diundur yaitu Kabupaten Blitar pada tahun 2017.

Sedangkan Surabaya diundur atau tidak masih belum ada kepastian hingga tanggal 24 September nanti,” ujar Munir. (yus)

dari halaman 1 nyata kertas tumpukan putih.

Sontak, korban terkejut dan merasa marah karena telah ditipu. Korban akhirnya melapor ke Mapolsek Gampengrejo.

“Saat kami menerima laporan korban, ternyata tersangka sudah menghilang. Kemudian kami pancing. Akhirnya, tersangka datang dan langsung kita tangkap,” pungkas Kapolsek Gampengrejo. (yus)

gugur.

Terkait pengusutan dugaan ijazah palsu milik Rifai, Zainal menyerahkan itu kepada kepolisian.

“Untuk mengusut atau menguji materiil, itu wewenang kepolisian.

KPUD hanya melakukan pemeriksaan formil saja sebagai syarat formal saja,” ujarnya lagi.

Penyidik Polres Sidoarjo sendiri telah menetapkan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo itu pada Jumat (11/9/2015).

Kasatreskrim AKP Ayup Diponegoro mengungkapkan, ancaman hukuman kurungan bagi tersangka pemalsu ijazah lebih dari lima tahun. (yus)

Ijazah milik Mohamad Rifai yang diduga palsu.

Heroik dan Semangat ... kan sedikitnya 2.000 pelajar untuk melakukan aubade. Kami berharap dengan acara ini, para pelajar bisa mengingat lagulagu perjuangan”, kata Yayuk Eko Basuki, Asisten I Pemerintahan Pemkot Surabaya dalam konferensi pers di gedung Humas Pemkot pada Kamis (17/9).

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Surabaya, Wiwiek Widayati menambahkan bahwa ini adalah salah satu upaya melakukan edukasi kepada para generasi muda. Edukasi melalui pelajaran di sekolah, dan edukasi yang dilakukan di lapangan.

Setelah acara ini, pihaknya akan terus melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, pada tanggal 9 November yaitu Surabaya Membara, dan puncaknya ada pada tanggal 10 November, yaitu Parade Juang.

“Rangkaian kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk tetap terus memberikan edukasi kepada para generasi muda, terutama para pelajar. Pemkot sendiri memiliki program sekolah kebangsaan, dan heroic track dimana pelajar sekolah diajak berkunjung ke situs-situs yang

memiliki kerterkaitan dengan momen 10 November,” kata Wiwiek.

Acara resmi yang baru pertama kali dihadirkan sesuai tanggal kejadiannya ini oleh Disparta Pemkot Surabaya ini juga dimeriahkan oleh cuilan kisah drama teatrikal yang dibantu oleh komunitas Roodebrug Soerabaia. Komu-nitas pengingat kisah-kisah bersejarah yang heroik ini membuat area depan hotel Majapahit dan para pemain dengan kostum dan suasana semirip mungkin dengan kejadian pada zaman dahulu.

Cuplikan adegan yang penting sebagai kebenaran sejarah adalah sebagai berikut: (1) Datangnya tentara Inggris dan Belanda (disebut AFNEI / INTERCROOS) lalu menan-capkan bendera Belanda di puncak hotel Yamato. (2) Residen Sudirman masuk hotel Yamato untuk berunding dengan Mr. Plugman agar bendera Belanda segera diturunkan. Mr. Plugman menolak. (3) Terdengar letusan senjata dan memicu perkelahian di luar hotel. (4) Penyobekan kain warna biru lalu dilemparkan ke

bawah, pertikaian di depan hotel menyebabkan jatuhnya korban di kedua pihak (5) Beberapa orang di menara hotel berteriak dengan lantang, ”.MERDE KA!... MERDEKA!!...”.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang hadir juga ikut memberikan orasi (pidato) kebangsaan “Seruan Merah Putih” di hadapan para tamu undangan, tokoh masyarakat dan para konsul jenderal perwakilan negara sahabat.

Sementara itu Ketua Leguin Veteran Surabaya H. Hartoyik [85 thn] menyatakan sangat gembira dan bangga Pemkot Surabaya menggelar peristiwa bersejarah “perobekan bendera merah putih biru di depan Hotel Yamato yang sekarang dikenal sebagai Hotel Mojopahit.

“Peristiwa perobekan bendera Belanda betul-betul sangat heroik, patut dicontoh oleh generasi muda sekarang,” ujar Hartoyik sambil menambahkan, jumlah anggota Veteran di Surabaya saat ini tinggal 2.319 orang. (gatot.s/ fred/ JTMP)

Rieke Diah Pitaloka ...

Rieke juga mengatakan masalah rumahtangganya sempat dimediasi oleh keluarga, agar rumahtangganya bisa dipertahankan. “Dia (Donny) mau kembali membina rumahtangga tapi tetap ingin bersama yang lain,” beber Rieke.

Rieke akhirnya menyadari ini adalah jawaban dari doanya.

Sepahit apa pun Rieke harus siap menerima kenyataan, dia harus menjadi orangtua tunggal untuk anak-anaknya. “Saya harus mengambil keputusan. Ini risiko terpahit,” kata Rieke.

Rieke masih terkenang, bagaimana kisah cintanya yang terbilang kilat. “Dua minggu dikenalkan kemudian diajak nikah.

Kami tidak pacaran, saya pikir cin ta itu bisa dibangun, tapi ya inilah kenyataannya,” ungkap Rieke.

Rieke mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada

dari halaman 1 15 Desember 2014 lalu.

Sesingkat kisah asmaranya, perceraiannya pun serupa. Hanya dengan dua kali proses sidang, perkara cerai itu resmi diputus 13 Januari 2015. (yus)

48 Desa ... kilo meter.

Menurut Kepala Desa Curahsuri, Sulaiman, mengatakan, bahwa pihaknya terus menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di Desanya, agar pelayanan Dasar terhadap warganya bisa terpenuhi, seperti pembangunan jalan makadam dan saluran irigasi.

dari halaman 1 “Sekarang ini ada sekitar 379 Kepala Kelaurga di Dusun Lendut yang memang mengeluh seputar belum adanya saluran listrik. saya belum tahu sampai kapan warga kami bisa menikmati listrik karena belum ada pembangunan tiang listrik ke Dusun Lendut ini,” ujarnya, Selasa baru-baru ini. (asad)

Tak Ingin ... diambil,” tandas Gubernur Jatim yang sudah menjabat dua periode ini.

Untuk itu, penggunaan anggaran, kata Pakde Karwo harus benar-benar tepat sasaran dan mendorong produktivitas masyarakat, sehingga program yang sifatnya charity atau hibah dipastikan akan dicoret.

“Jadi, ini semata-mata untuk menanggulangi krisis yang saat ini sedang terjadi,” sergahnya.

Setelah penyusunan APBD

2016 selesai, Pakde mengaku tinggal menyodorkan ke semua SKPD apa saja program yang harus dilakukan dan sesuai dengan RPJMD. Jika ada kepala SKPD yang tidak setuju dengan sikap, langkah, dan kebijakan yang diambilnya, Pakde Karwo menyatakan dia akan mencopot pejabat tersebut.

“Gak gelem yo dicopot.

Wong gawe SK iso ndadak kok (Tidak mau ya dicopot. Membuat SK mutasi bisa mendadak kok, red),” ancam mantan Sek-

dari halaman 1

dari halaman 1 daprov ini.

Bahkan, jika kebijakan yang diambilnya ini dianggap oleh kepala SKPD sebagai monopoli gubernur, Pakde Karwo mempersilahkan anak buahnya yang protes tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur.

“Yang punya mandat anggaran itu gubernur. Kalau ada kepala SKPD ingin ngatur AP BD, ya dia harus ikut pemilihan gubernur, agar memiliki mandat tersebut,” sindir Pakde Karwo. (yus)

Hal - 12 Edisi No.200 Tahun XIV ~ Minggu IV September 2015

Memanfaatkan Daun Kering Menjadi Kerajinan Tangan

Dari Dusun Kejoyo Diekspor ke Manca Negara SAAT ini masyarakat dan pemerintah Indonesia khususnya Jatim, sedang mempersiapkan pemberlakuan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Berbagai kekhawatiran muncul, terutama kesiapan sumberdaya manusia dan hasil produksi. Namun ada daerah terpencil yang telah melaksanakan transaksi MEA, yakni Dusun Kejoyo Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Di daerah ini ada pengrajin dari bahan daun kering yang diekspor ke Manca Negara. =================================== DAUN kering, pelepah pisang, kapas dan batok kelapa, lamtoro kering atau petai cina banyak berserakan dimana-mana. Semenjak tahun 1998 barang-barang “tak berharga” itu membawa berkah bagi warga Dusun Kejoyo Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Khotib,

Itu berkat kreasi kakak beradik ; Ahmad Fathoni dan Khotibin, warga setempat. Barang berserakan itu dibuat kerajinan tangan berupa : tas, dompet, egel/gantungan parfum untuk mobil, karimba (biola mini), asbak rokok, bra dari batok kelapa dan aneka kerajinan lainnya sesuai permintaan. Produk aneka kerajinan itu diberi nama Kejaya Hadi Craft.

“Alhamdulillah hasilnya diminati di luar negeri. Sampai saat ini kami memenuhi pesanan dari Amerika, Inggris, Prancis, Korea dan Italia,” ujar Khotibin. Para pedagang dari luar negeri itu melakukan pemesanan barang-barang yang dikehendaki dengan memberikan uang muka atau DP terlebih dahulu.

Besaran DP minimal 30 persen dari total barang yang dipesan. Nanti setelah barang jadi semua, maka sisa pembayaran harus dibayar lunas.

Menurut Khotibin, untuk memasarkan hasil kerajinannya itu tidak mengalami kesulitan, sebab mereka sudah mengenal selama bertahun-tahun. Pedagang dari Inggris sudah menjadi langganan sejak tahun 2000, pedagang Korea dan Amerika sudah berlangganan sejak 2002.

“Sebenarnya sejak 2001 pedagang dari Italia juga berlangganan. Namun sejak 2008 kami hentikan karena mereka akhirnya berbuat curang,” urai Khotibin. Misalnya saat barang

dikirim, dilaporkan ukurannya kecil. “Padahal kami kirim ukuran besar, sehingga mereka bayar murah,” tambahnya.

Sedangkan untuk Amerika, Korea, Inggris dan Prancis hingga saat ini berlangsung dengan baik. Besaran permintaan dari negara tersebut bervariasi tergantung banyaknya minat pembeli. Yang paling banyak diminta adalah Egel atau gantungan parfum untuk mobil, yakni mencapai 60.000 biji per bulan.

Sedangkan tas dari kapas kelapa (kulit pelepah pohon kelapa yang berserat) sebanyak 25.000 buah tiap bulan, bra atau BH dari batok kelapa sebanyak 10.000 buah tiap bulan, dompet dan aneka kerajinan lainnya sesuai permintaan rata-rata 10.000 buah per bulannya.

Variasi dan jenis barang kerajinan yang dikirim juga berubahubah, corak dan warnanya.

Bahkan juga jenis barangnya berganti. “Kita lakukan inovasi, tidak monoton supaya diminati pembeli,” paparnya.

Dari total pemasaran produksi Kejaya Hadi Craft menurut Khotib, 60% diekspor ke luar negeri. Sedangkan sisanya 40% dipasarkan didalam negeri, yang umumnya memenuhi pesanan dari Bali, Jakarta dan Surabaya.

Harga barang kerajinan bervariasi. Harga grosir utuk jenis tas, mulai Rp 10.000,dompet mulai harga Rp 4.000,egel mulai Rp 4.000,- bra mulai Rp 10.000,- dan Karimba mulai harga Rp 20.000,Himpun 180 Pekerja Jarak Dusun Kejoyo Desa Tambong Kecamatan Kabat dari kota Banyuwangi sekitar 11 Km, melewati jalan berliku persawahan dan hutan. Mayoritas penduduk di Dusun Kejoyo atau Desa Tambong pada umumnya adalah petani dan buruh tani. Semenjak tahun 1998 ketika Ahmad Fathoni bersama adiknya Khotibin berkreasi membuat kerajinan tangan dan diekspor ke mancanegara, setidaknya 180 warga Desa Tambong beralih menjadi pengrajin bekerja pada usaha milik kakak beradik itu.

“Untuk pekerja borongan ada sekitar 150 orang, sedangkan karyawan tetap sebanyak 30 orang mayoritas perempuan,”

ujar Khotibin. Pekerja tetap setiap hari mulai jam 07.00 hingga 16.00 di lokasi kerajinan milik Khotibin Dusun Kejoyo.

Sedangkan pekerja borongan di rumah masing-masing pekerja.

Ibu Ani, salah satu pekerja tetap Kejaya Hadi Craft mengaku bersyukur mendapat penghasilan tambahan buat kepentingan keluarga. “Sebelum bekerja disini saya nganggur dirumah, suami bekerja di sawah, anak sudah besar,” katanya.

Ia bekerja di Kejaya Hadi Craft sejak 1998 ketika diajak oleh Ahmad Fathoni, kakak Khotibin. Setiap bulan mendapatkan penghasilan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

“Alhamdulillah sudah tujuh tahun bekerja disini,” paparnya.

Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh Ibu Ani adalah Egel atau gantungan parfum mobil. Setiap hari setidaknya menghasilkan 200 egel. Demi-

Pekerja di Kejaya Hadi Craft Dusun Kejoyo Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. nya itu dapat berkembang dan bermanfaat bagi warga sekitar.

“Kakak saya sudah almarhum satu setengah tahun yang lalu.

Beliau berpesan untuk meneruskan usaha ini dengan niat memberi manfaat bagi orang lain,” ujarnya.

Bagian Kecil Siap MEA Usaha kerajinan Kejaya Hadi Craft Dusun Kejoyo Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, termasuk bagian kecil dari keseluruhan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Jawa Timur yang bisa menembus pasar ekspor yang kini begitu digalakkan dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Data di Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, saat ini di Jatim terdapat sekitar delapan juta UMKM. Dari Bupati Banyuwangi, jumlah tersebut hanya 240 Dr.H.Abdullah Azwar ribu pengusaha kelas menengah yang memasuki kian pula pekerja yang lain, pasar ekspor, sedangkan kelas seperti dituturkan Ibu Asih pengusaha kecil sekitar 5 % yang menekuni pembuatan atau 400 ribu masih rintisan tas. “Alhamdulillah, daripada ekspor.

“Jadi yang siap menghadanganggur di rumah,” ujar Ibu pi MEA itu kelas menengah Asih.

Untuk pekerja borongan dan kecil yang masih butuh menurut Khotibin dikerjakan di persiapan. Untuk kelas pengurumah masing-masing. Peng- saha mikro masih sulit bisa hasilan mereka tergantung bersaing karena modal juga jumlah hasil pekerjaan dan or- masih sangat terbatas,” kata der barang. “Mereka bisa Kepala Dinas Koperasi dan mendapatkan hasil melebihi UMKM Jatim, Dr. A Mudjib pekerja tetap,” paparnya. Afan, M.Kes. Dari delapan juta penguNamun pekerja borongan tidak mesti tetap mendapatkan or- saha UMKM itu menurut Mudjib der atau pekerjaan sebagai- Afan, pengusaha mikro mencapai 92 persen atau lebih dari mana pekerja tetap.

Kedepan usaha kreatif Hadi tujuh juta pengusaha. ModalJaya Craft menurut Khotibin nya masih terbatas seperti aset bermaksud mendidik lebih usaha di luar tanah Rp 50 juta banyak lagi pekerja. “Saya me- dengan omset Rp 100 juta nyiapkan lokasi untuk mendi- per tahun. Untuk usaha kecil dik pekerja atau semacam aset usaha di luar tanah sekitar Diklat supaya lebih banyak lagi Rp 100 juta dengan omset Rp penduduk disini yang kreatif 1 miliar per tahun. Sedangkan dan menghasilkan pekerjaan kelas menengah memliki aset kerajinan yang baik,” katanya. Rp 1 miliar dengan omset Rp Khotibin berharap usaha 10 miliar per tahun.

Bupati Banyuwangi yang didirikan bersama kakak-

Dr.H.Ab-dullah Azwar Anas menyatakan terus melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan ekpor kerajinan di Banyuwangi. Selama ini memang pameran di berbagai tempat termasuk ke luar negeri dilakukan sebagai sarana promosi dan transaksi.

Kedepan menurut Bupati Anas, pihaknya akan menggalakkan pelatihan pemasaran melalui internet atau program “internet marketing”. ”Kalau pelaku usahanya sudah tua maka yang mengikuti pelatihan bisa anak atau cucunya, atau minimal tetangganya.

Kami sudah mencoba dan hasilnya luar biasa,” katanya.

Khotibin mengakui, peran Pemkab Banyuwangi dalam memberikan pelatihan sangat bermanfaat. “Kami sering diikutkan dalam pelatihan oleh Pemkab terutama melalui Dinas Koperasi,” ujarnya. Pihaknya berharap pelatihan itu semakin ditingkatkan namun meteri pelatihan disesuaikan dengan kondisi riil perdagangan.

Hingga April 2015, anak muda yang ikut pelatihan “internet marketing” di Banyuwangi mencapai lebih dari 2.000 orang, tujuannya mendorong kaum muda di daerahnya untuk memaksimalkan kreativitas menjadi aktivitas ekonomi produktif.

Selain mengajarkan materi mengenai kewirausahaan oleh para praktisi, pada pelatihan tersebut juga diharapkan mengubah pola pikir anak muda bahwa pekerjaan itu tidak harus dicari, tetapi diciptakan.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH MHum terus mendorong tumbuhnya UMKM yang bisa menembus ekspor supaya bisa bersaing dalam menghadapi MEA. Segala bentuk yang dianggap menyulitkan dan memberatkan pengusaha UMKM diupayakan dipangkas oleh Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Jatim itu.

Misalnya pemberlakuan pajak 1% atau PPH berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

bagi pengusaha UMKM. Menyikapi hal itu, Gubernur Jatim, Soekarwo tetap menyatakan sikap penolakan. “Saat ini pemberlakuan pajak penghasilan satu persen untuk UMKM dirasakan memberatkan.

Mungkin kalau usaha menengah enteng, tapi bagi usaha kecil sangat memberatkan, belum lagi proses pembukuannya juga rumit. Kami mendesak pemerintah pusat untuk ditangguhkan atau dihentikan,” katanya.

Penangguhan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan kebijakan untuk menihilkan atau mengenolkan pajak bagi pelaku usaha kecil maupun usaha mikro. Untuk usaha menengah mungkin masih dianggap wajar.

Ia telah mengeluarkan surat permohonan untuk mengenolkan pemberlakuan pajak UMKM ke pemerintah pusat. “Surat sudah saya luncurkan. Lebih bijak sekarang di nolkan, nanti kalau UMKM sudah siap, diatur lagi,” ujarnya.

Usaha yang dilakukan Khotibin berbentuk badan hukum UD (Usaha Dagang) dengan kewajiban membayar pajak sebagaimana terdapat dalam NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). “Kalau Pak Gubernur bisa membebaskan pajak, ya Alhamdulillah kita tambah ringan,” ujar Khotibin.

M Fawaid, anggota Komisi B DPRD Jatim, mengatakan pemberlakuan pajak satu persen bagi UMKM akan memperlemah daya saing UMKM di Jatim dan Indonesia dalam menghadapi MEA. “Komisi B sudah ke Kementerian Koperasi agar pemberlakuan ditunda atau dihentikan, karena memberatkan UMKM,” ujarnya.

“Dan saya minta pemprov terus mengawal masalah ini, sehingga pemberlakuan pajak 1 persen bagi UMKM tidak diterapkan. Seharusnya pemerintah justru menyuntikkan dana untuk membantu UMKM untuk pengembangan usahanya,” ujarnya. (syaiful anam)

Jatim VIII

Hal - A

Harga Tembakau Tertinggi di Sumenep Capai Rp45 Ribu/Kg

Perusahaan Tembakau Sumenep, Jatim Pos Kualitas tembakau yang masuk ke PT Gudang Garam Patean Sumenep, Madura, Jawa Timur sangat bagus, karena cuacanya memang stabil.

Harga tembakau juga tinggi, bahkan mencapai Rp45 ribu perkilogram.

“Harga tertinggi di PT Gudang Garam ini mencapai Rp45 ribu per kilogramnya. Ini mulai tanggal 6 September, harga terendah Rp24 ribu per kilogram,” terang Wakil Kuasa Pembelian Tembakau PT Gudang Garam Gudang Patean Sumenep, Freddy Kustianto,

Rabu belum lama ini.

Ia menyatakan, mayoritas harga tembakau yang masuk di PT Gudang Garam Patean seharga Rp37 ribu per kg, tergantung kualitas tembakaunya.

“Sedangkan rata-rata pembelian tembakau sejak

dibuka pada tanggal 24 Agustus mencapai 56 ton setiap hari,” ujarnya.

Ia menerangkan, penyerapan tembakau di PT Gudang Garam Patean Sumenep per tanggal 15 Semptember 2015 mencapai 1.293 ton.

Sedangkan targetnya sebanyak 1.600 ton.

“Dari target, penyerapan tembakau kurang sekitar kisaran 400 ton. Kami perkirakan kekurangan tersebut akan terpenuhi beberapa hari kedepan,” bebernya.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan akan mengakhiri pembeliannya, karena kualitas tembakau yang masuk masih bagus-bagus.

“Hingga saat ini belum ada tanda-tanda penutupan, karena kualitas tembakau sangat bagus. Bisa jadi penyerapannya lebih dari target,” ucapnya.

Tahun 2015, PT Gudang Garam Patean Sumenep menargetkan bisa menyerap tembakau petani sebanyak 1.600 ton. Namun, jika kualitas tembakau tetap bagus, penyerapan bisa melampaui target tersebut. (hum)

80% Rampung, Bidik Target Jalan Cor Utara Sungai Dekati Garis Finish

Mojokerto, Jatim Pos Proyek Utara Sungai Pemkab Mojokerto di bidang infrastruktur (pembangunan jalan cor), makin menyentuh bidik targetnya dengan prosentase hampir rampung yakni 80% dari total sasaran seluruh titik jalan mencapai 210 Km. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, membuka salah satu persemian rampungnya proyek jalan cor tersebut di Desa Brayublandong Kecamatan Dawarblandong, Jumat belum lama ini.

“Kita dapat membangun jalan cor beton bertulang, penambahan lampu penerangan jalan, irigasi dan berbagai infrastruktur lain salah satunya karena PAD, tentu didukung juga oleh bantuan pemerintah pusat

dan provinsi. Proyek Utara Sungai memang menjadi salah satu prioritas Pemkab Mojokerto yang tertuang dalam “Lima Program Sukses” pembangunan, yakni infrastrukrtur jalan, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, religi, dan sarana pariwisata,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Capaian pembangunan Kabupaten Mojokerto yang cukup memuaskan selama ini memang tidak lepas dari jasa Bupati yang juga dikenal memilki perhitungan akurat dan presisi terkait manajemen pengelolaan pembangunan proyek jalan, dan Pemkab Mojokerto sebagai motornya.

Kades Brayublandong, Supardi, dalam kesempatan tersebut juga berkomentar

bahwa kawasan utara sungai (salah satunya Kecamatan Dawarblandong), sejatinya memang patut mendapat perhatian Pemkab Mojokerto jika dikaji dari segi pertumbuhan ekonomi pertanian dan pariwisatanya.

Ia yakin bahwa kawasan utara sungai memiliki cukup SDA dan potensi besar lainnya.

“Bila dilihat dari struktur ekonomi dalam kurun beberapa tahun terkahir atas dasar harga berlaku, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan di kawasan utara sungai. Kontribusi dari sektor ini karena didukung SDA yang memadai, maka Saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas perhatian Pemkab Mojokerto dan Bupati MKP

yang tanggap melihat hal ini, untuk kemudian diberikannya dukungan berupa pembangunan infrastruktur yang semoga akan menambah unggul daerah kami nantinya,” ucap Supardi.

Jalan cor Brayublandong yang diresmikan ini juga merupakan akses penghubung dengan kawasan Jatirowo, Lakardowo, dan Temu Ireng, yang selama ini belum cukup efektif. Peresmian juga dihadiri oleh seluruh Kades se-Kecamatan Dawarblandong, SKPD, Kapolsek, dan Camat Dawarblandong, Aminuddin.

Dalam keterangan sambutannya, Bupati juga menginformasikan di hadapan undangan acara bahwa seluruh dusun yang ada di Kabupaten Mojokerto juga akan mendapatkan bantuan lampu penerangan jalan sebagai sarana tambahan.

“Estimasi dana untuk pengadaan lampu penerangan jalan yang akan kami distribusikan ke seluruh dusun yang ada di Kabupaten Mojokerto berkisar hingga angka Rp 25 M. Dana yang cukup besar ini telah melewati kalkulasi matang dan pertimbangan tepat yang sudah sesuai sasaran, tentunya relevan dengan target visi misi Pemkab Mojokerto dalam membentuk image kabupaten berdaya saing,” ungkap Bupati di acara yang diutup secara simbolis dengan penyerahan wayang gunung kepada Ki Dalang Suparno Hadi dari Gresik. (hms/din)

Para petani garam asal Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengaku merugi akibat anjloknya harga garam rakyat.

Harga Garam Rakyat di Sumenep Anjlok Sumenep, Jatim Pos Salah satu petani garam Samsuri mengatakan, harga garam rakyat untuk kualitas satu (Kw 1) hanya berkisar Rp325 ribu hingga Rp350 ribu per ton, jauh dari harga yang telah ditetapkan pemerintah yakni Rp 750 per kilogram atau tidak sesuai dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan para petani.

“Sekarang harga garam semakin anjlok, untuk harga garam (Kw 2) saja juga turun antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per ton,” katanya, Rabu waktu lalu.

Ia menerangkan, anjloknya harga garam tersebut sudah biasa terjadi setiap tahun, utamanya pada saat panen raya atau puncak kemarau karena melimpahnya hasil produksi garam rakyat.

“Dengan harga tersebut, petani sangat rugi, apalagi harga di masing-masing kua-

litas itu belum dikurangi biaya pengarungan dan angkut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras), Hasan Basri menegaskan, selama musim kemarau harga garam rakyat memang murah dan tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Perdagangan.

“Dalam ketentuannya, harga garam untuk Kw1 seharga Rp750 ribu per ton dan Kw2 Rp550 ribu per ton, tapi di Sumenep justru jauh dari ketentuan tersebut,” ucapnya.

Ia meminta, pemerintah ikut andil mencarikan solusi dalam persoalan ini sehingga petani garam rakyat tidak selalu menjadi korban.

“Kami hanya bisa berharap agar pihak terkait mencarikan solusi agar harga garam rakyat di Sumenep benar-benar dibeli sesuai surat edaran Menteri Perdagangan,” harapnya. (hum)

Belum Terdeteksi Penyakit Hewan Ternak Berbahaya di Sumenep Sumenep, Jatim Pos Menjelang hari raya Idul Adha 2015, belum terdeteksi penyakit hewan ternak berbahaya terutama pada sapi dan kambing di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Kami belum menemukan adanya hewan ternak yang terkena penyakit berbahaya, seperti keguguran yang menular,” ungkap Arif Rusdi, Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Sumenep, Rabu baru-baru ini.

Menurut Rusdi, pihaknya telah meningkatkan pemantauan kesehatan hewan ternak selama menjelang lebaran. Itu dilakukan untuk memastikan hewan ternak tersebut tidak mengidap penyakit berbahaya sebelum disembelih sebagai kurban.

“Kami lakukan pemantauan

intensif itu untuk memastikan daging sapi dan kambing yang disembelih sebagai hewan kurban itu dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi,” tegasnya.

Ia menerangkan, pihaknya sengaja fokus pemantauan kesehatan pada sapi dan kambing di pasar hewan dan tempat penjualan hewan khusus kurban yang disediakan pedagang dadakan menjelang hari raya Idul Adha 2015.

“Kalau di rumah potong hewan (RPH), sudah ada petugas khusus untuk mengecek kesehatan hewan ternak yang akan disembelih. Tapi hingga saat ini, belum ada laporan adanya penyakit hewan berbahaya dari staf yang ada di lima RPH itu,” imbuhnya. (hum)

Hal - B Edisi No.200 Tahun XIV ~ Minggu IV September 2015

Komisi C Dukung Pengembangan Usaha PT PJU

SESUAI dengan maksud awal pembentukannya bahwa kegiatan usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) telah diarahkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir, serta kegiatan jasa penunjang lainnya.

Sedangkan dari sisi status, PT PJU sebagai perusahaan induk (holding company) yang diperbolehkan membentuk anak perusahaan, juga telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2006.

Komisi C yang membidangi Keuangan menyampaikan hal itu melalui juru bicaranya Giyanto, dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Senin (14/ 9/2015). Penjelasan itu disampaikan Komisi C sebagai pengusul Raperda perubahan kedua atas Perda Provinsi Ja-

wa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang PT Petrogas Jatim Utama.

Menurut Komisi C, sejalan dengan reorganisasi kegiatan usaha PT PJU, saat ini telah dibentuk beberapa anak perusahaan yang mengelola tiga kegiatan usaha migas, yaitu anak perusahaan di bidang hulu yang mengelola Participating Interest (PI), anak perusahaan hilir yang bergerak dalam bidang hilir migas, dan anak perusahaan services migas untuk mendukung kegiatan usaha migas.

Disampaikan pula bahwa melihat potensi sumber daya alam di Jawa Timur, sebenarnya banyak potensi yang bisa ditangkap untuk dijadikan peluang bisnis dan dapat dikembangkan. Sebutlah bidang usaha energi dan energi terbarukan, sumber daya mineral, serta pengelolaan pela-

buhan umum yang berbentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Komisi C sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD berpandangan bahwa dengan semakin berkembangnya usaha PT PJU, maka akan semakin besar pula harapan untuk bisa mendongkrak kontribusinya ke PAD dan meningkatkan perannya sebagai pendukung ataupun pendorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berangkat dari pemikiran itu dan mengingat pengembangan kegiatan usaha di luar migas tersebut belum menjadi bidang usaha yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2006, maka untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap kegiatan usaha PT PJU, melalui perubahan perda kali ini akan dituangkan tentang pengembangan usaha melalui dukungan regulasi peraturan daerah, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan BUMD. Dalam kesempatan ini Komis C juga menyampaikan tentang pembangian laba bersih atas hasil usaha yang diperoleh PT PJU. Sesuai ke-

PT Petrogas Jatim Utama. tentuan Pasal 7 Perda Nomor 1 Tahun 2006, bahwa telah diatur penggunaannya, yaitu laba PT PJU dan anak perusahaan disetor langsung secara netto ke Kas Daerah.

Terhadap pembagian laba bersih tersebut, dengan mendasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur penggunaan laba perusahaan yang wajib disisihkan dalam jumlah tertentu dari laba bersih pada setiap tahun buku, untuk cadangan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif.

Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang

ditempatkan dan disetor.

Selain memberikan ruang bagi pengembangan usaha dan pengaturan atas pembagian laba, melalui raperda ini juga akan dilakukan penyesuaian atas perubahan modal dasar PT PJU yang melalui RUPS-LB tahun 2009 telah ditetapkan sebesar Rp 200 miliar.

Produk Hukum DPRD Jatim Tak Capai Target

Akibat Aturan Sering Berubah-ubah

Pemberdayaan Masyarakat Desa Rekomendasi Isu Penting

Para Kepala Desa di Jawa Timur mengikuti Diklat Penguatan SDM dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Bandiklat Prov Jatim, beberapa waktu lalu.

PENGATURAN tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan saat ini telah mengalami perkembangan seiring dengan ditetapkannya sejumlah Undang-Undang. Atas dasar itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk melakukan penyesuaian serta harmonisasi dengan ketentuan yang baru dan menetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah.

Pendapat itu disampaikan Komisi A (Pemerintahan) melalui juru bicaranya Ach. Firdaus Febrianto, SH, MH, dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Senin (14/9/2015).

Selain merespon terhadap berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Raperda perubahan ini juga mencoba merekomendasi beberapa isu penting.

Salah satunya adalah masuknya pengaturan tentang pendampingan sebagai salah satu ruang lingkup pengaturan di dalam Raperda perubahan ini. Menurut Komisi A, diaturnya pendampingan akan menjadi landasan kuat bagi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi. Hal ini penting, mengingat keberadaan pendampingan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pelaksanaan program-program pendampingan masyarakat.

Dalam Raperda perubahan ini Komisi A mencoba mengakomodasi upaya Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan

Badan Usaha Milik Desa (BU MDes). Disamping itu, dilakukan upaya pembinaan terhadap pasar desa sebagai salah satu sentra aktifitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.

Selanjutnya, ada komitmen serta perhatian Pemerintah Provinsi untuk memberikan penghargaan (reward) kepada pihak-pihak yang nantinya dianggap berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu lurah, Kepala Desa, perangkat desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan, pendamping perorangan/kelompok/komunitas/pelaku usaha.

Raperda perubahan ini juga memasukkan sumber pendanaan dari APBN serta hasil usaha BUMDes sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk menjalankan program-program pemberdayaan di desa dan kelurahan.

Komisi A juga melaporkan bahwa dalam membahas Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ini, telah melakukan serangkaian konsultasi dan diskusi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Biro Administrasi Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur.

Beberapa materi Perda dilakukan revisi dan penyempurnaan, diantaranya pada

ketentuan Pasal 1 angka 10, redaksional pengertian pendampingan. Disitu tertulis: Pendampingan adalah proses fasilitasi secara bertahap dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendapmping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga.

Kemudian diubah menjadi: Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 19, yaitu pembinaan pasar desa. Redaksional pada pengertian desa di Pasal 1 angka 4 juga diubah menjadi Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakhir laporannya, Komisi A yang diketuai H Freddy Poernomo, SH, MH berharap Raperda ini dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. (nam)

Diakhir penjelasannya, Komisi C yang diketuai H Thoriqul Haq menyampaikan subtansi yang akan diatur kembali dalam perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang PT PJU adalah menyangkut pengembangan lapangan usaha, pembagian laba usaha, dan penyesuaian modal dasar. (nam)

Suli Da’im PERUBAHAN undangundang (UU) dan persoalan politik di tanah air yang tidak menentu, berdampak pada produk hukum yang menjadi gagasan DPRD Jatim. Akibatnya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sampai akhir 2015 nanti, dipatikan tidak akan mencapai target.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengatakan, gonjang-ganjing perpolitikan di dalam negeri, seperti sering berubahubahnya aturan Suli memberi contoh, Perda AIDS dan perlindungan tenaga kerja yang digagas oleh Komisi E DPRD Jatim harus ngendon lama karena harus dibahas ulang, sehingga tidak masuk dalam Prolegda 2015.

Menurutnya, target Komisi E agar enam raperda bisa selesai dibahas pada persidangan ketiga dipastikan sulit terealisasi. “Yang pasti kami sudah berusaha keras untuk menyelesaikan sejumlah Raperda yang masuk dalam tupoksi kita. Tapi karena ramainya masalah perpolitikan membuat pembahasan Raperda tidak berjalan optimal,” jelas Suli.

Ditambahkan, dari enam raperda yang menjadi usu-

lan Komisi E DPRD Jatim, baru empat yang masuk dalam Prolegda 2015. Raperda yang kini dibahas tersebut, yakni perbandingan pemuda, perbandingan seni budaya, mutu pelayanan kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan yang tidak masuk adalah Raperda tentang AIDS dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Sebelumnya Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Achmad Heri mengatakan, banyaknya pekerjaan rumah anggota DPRD Jatim mengakibatkan usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari legislatif maupun eksekutif banyak yang belum digedok. Dari 27 usulan, delapan sudah ditetapkan.

Dari 27 usulan tersebut terdiri dari 8 dari Eksekutif dan 19 dari Legislatif. Sebenarnya ada satu usulan lagi yang akan dibahas, namun dicabut karena kewenangannya pemerintah pusat.

Usulan itu adalah pembahasan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) Jawa Timur. “Kami tidak ingin melangkah lebih dulu, dikhawatirkan tidak sinkron,’’ tandasnya.

Menurut Achmad Heri, sebenarnya banyak agenda di 2015 yang bisa dilakukan, namun karena pimpinan dan anggota legislatif sibuk, pengaturan waktu pertemuan untuk membahas Raperda sangat sulit.

Selain itu, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi kendala tersendiri. Banyak anggota legislatif yang turun ke daerah untuk membantu kelancaraan pelaksanaan pilkada. (nam)

Hal - C Edisi No.200 Tahun XIV ~ Minggu IV September 2015

Komisi B Minta Batalkan Kenaikan Cukai Rokok NIAT Pemerintah Pusat menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dinilai akan memberatkan industri rokok di tanah air. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi sedang terpuruk dan rupiah melemah.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun mengatakan, membebani pelaku industri rokok dengan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen sangatlah tidak bijak

dan sangat berbahaya disaat ekonomi Indonesia tidak stabil. Untuk itu, kalangan DPRD Jatim mendorong pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. Jika kenaikan cukai itu dipaksakan, maka dikhawatirkan banyak terjadi perampingan tenaga kerja di sektor usaha rokok.

“Jika dipaksakan pengenaan cukai rokok 23 persen akan berdampak pada perampingan

tenaga kerja. Namun, kita siap menfasilitasi pelaku usaha agar tetap dapat bertahan,” kata Agus.

Menurut politisi asal PAN ini, disaat kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah seharusnya dapat menciptakan iklim usaha yang sehat agar dapat tumbuh di lintas sektor dan pelaku usaha dapat bergairah.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan insensif atau paket-paket kebijakan yang dapat menumbuhkan iklim usaha dan tetap bertahan.

“Kita mendorong pemerintah untuk menyejukan iklim usaha dengan paket-paket kebijakan. Dengan begitu industri rokok tetap bisa

Kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen bagi industri rokok saat ini dinilai tidak tepat disaat kondisi ekonomi lemah. bertahan,” tegasnya.

Selain itu, Komisi B juga berharap agar industri rokok dapat melakukan efisiensi produksinya dengan berbagai cara. Hal ini sangat penting karena untuk kepentingan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor industri rokok.

DPRD Jatim dan Pemprov Sepakat Kaji Ulang Apartemen The Frontage PEMBANGUNAN Apartemen The Frontage di Jl A Yani, Surabaya tampaknya akan mengalami hambatan, karena pembangunannya tidak sesuai ketentuan. Jika ini diteruskan, maka akan merugikan masyarakat sendiri.

Guna mengetahui lebih jauh pembangunan apartemen tersebut, anggota Komisi C DPRD Jatim, secara diam-diam melakukan sidak, pada Rabu (9/9/2015) Informasi diperoleh, apartemen yang memakan lahan 1,5 hektar tersebut dibangun berdasar kerja sama antara PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, PT Waskita Karya, dan BTN dengan menelan investasi sebesar Rp 1,5 triliun. Hak kepemilikan dengan menggunakan model Strata Title atau hak milik atas satuan rumah susun bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Mahhud menambahkan bahwa pembangunan The Frontage sejak awal sudah salah, karena lahan yang digunakan untuk superblok tersebut sejatinya merupakan aset milik Provinsi Jatim. “Ini sama saja dengan upaya penghilangan aset Pemprov oleh BUMD Jatim,” tegas Mahhud.

DPRD Jatim tidak bisa membiarkan kondisi seperti itu berlangsung. “Jika pembangunan ini diteruskan maka kita tidak segan-segan membawanya ke ranah hukum,” tegas Politisi asal PDIP ini.

Selain itu, pihaknya juga berharap konsumen The Frontage yang sudah terlanjur membeli, agar uangnya dikembalikan. “Ini perlu dilakukan untuk menghindari masalah dan kerugian bagi masyarakat. Justru kalau telanjur dibangun, malah susah,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq bersikukuh meminta supaya pembangu-

Denah Apartemen The Frontage di Jl A Yani. nan The Frontage dihentikan sementara sampai ada kejelasan tentang status lahan. “Komisi yang membidangi masalah keuangan dan aset Pemprov Jatim sudah merekomendasi supaya pembangunan The Frontage dihentikan sementara. Kalau dilanggar, itu berarti pihak manajemen sengaja mengabaikan peringatan DPRD Jatim,” tegas politisi asal PKB itu.

Penghentian sementara pembangunan itu perlu dilakukan agar calon konsumen (pembeli) tidak dirugikan karena dalam brosur apartemen The Frontage dijual dengan sistem Strata Title. Padahal tanahnya masih aset daerah.

“Karena itu, pemasaran The Frontage juga kami minta menghentikan penjualan sampai ada kejelasan aset. Minimal harus ada aset penggantinya,” pinta pria yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim.

Informasi yang dihimpun, apartemen The Frontage dibangun oleh PT Bekizaar, anak perusahaan PT PWU. Bangunan tersebut terdiri atas tiga tower. Tower satu terdiri atas condotel bintang empat dan apartemen. Tower kedua condotel bintang tiga, dan tower ketiga sebagai pusat perkantoran. Sementara di bagian bawah dilengkapi pusat perbelanjaan.

Pemprov Jatim melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Aset, Ardi Setiawan sepakat dengan Komisi C DPRD Jatim, agar pembangunan super blok The Frontage di atas lahan milik Pemprov Jatim di Jalan A. Yani Surabaya dikaji ulang, khususnya menyangkut sistem Hak Guna Bangunan (HGB).

Ardi yang juga juga Komisaris Utama PT PWU Jatim mengatakan, pihaknya khawatir jika pembangunan apartemen ini menimbulkan ma-

salah di kemudian hari.

“Lahan The Frontage itu tetap milik Pemprov Jatim karena Hak Pengelola Lahan (HPL) adalah PT PWU Jatim.

Sedangkan pembeli The Frontage hanya sebagai pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) atau sifatnya sewa selama 20 tahun. Konsep inilah yang harus diterapkan oleh pihak manajemen The Frontage agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pinta Ardi Setiawan saat mendampingi Komisi C DPRD Jatim sidak ke lokasi The Frontage.

Namun Ardi, tidak sepakat dengan Komisi C jika pembangunan The Frontage dihentikan karena modal dari perbankkan sudah jalan. Selain itu, konsumen atau pembeli The Frontage juga belum bertransaksi karena sifatnya hanya inden saja.

“Jadi biarkan saja pembangunan tetap jalan tapi manajemen harus mengubah konsep pengelolaan dan penjualan The Frontage kepada konsumen,” tegas calon Pj Bupati Mojokerto ini. (nam)

Terkait bagi hasil cukai rokok, menurut Agus, masih menjadi primadona seluruh kabupaten/kota, termasuk Provinsi Jatim.

Selama ini bagi hasil cukai rokok sudah signifikan, dan diharapkan bisa tepat sasaran,

yakni dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di daerah penghasil rokok. “Bagi hasil cukai rokok yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus bisa tepat sasaran dan bisa kembali dimanfaatkan masyarakat,” tandas Agus Maimun. (nam)

Hadapi MEA, Pemerintah Harus Utamakan Tenaga Lokal

PEMBERLAKUAN Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menjadi ancaman bagi tenaga kerja dalam negeri, terutama Jawa Timur. Pasalnya, akan banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Jika tidak diantisipasi, maka tenaga kerja lokal banyak yang tersingkir.

“Untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran akibat pemberlakuan MEA, Pemerintah perlu melakukan penataan sistem dan mengutamakan tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja asing,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto, MARS. Menurut dr Benyamin, awalnya perjanjian pemberlakuan MEA tersebut hanya untuk investasi di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Namun seiring perjalanan, muncul penawaran impor tenaga kerja. Mancanegara pun boleh mengirim tenaga kerjanya ke negara ASEAN. Untuk itu, Pemprov Jatim melalui Disnakertransduk Jatim dan kabupaten/kota harus menata sistem untuk memfilter tenaga asing yang akan masuk Jatim. Pemerintah harus mengutamakan penyerapan tenaga lokal untuk bekerja di suatu perusahaan.

Politisi asal Parta Gerindra ini mencontohkan, jika tenaga kerja dalam negeri mampu mengoperasikan mesin pabrik, maka perusahaan tersebut tidak perlu memakai tenaga asing.

Sementara untuk teknisi dapat diambilkan tenaga dari mancanegara. “Kalau teknisi mesin pabrik memang kita kurang mampu, karena mesin tersebut buatan luar negeri. Tapi kalau untuk pengoperasian mesin sampai pengemasan tenaga lokal cukup mampu,” paparnya.

Begitu juga dengan tenaga dokter yang akan masuk, maka Dinkes harus selektif. Dokter-dokter tersebut harus memahami berbagai penyakit yang ada, karena Indonesia merupakan wilayah tropis.

Calon-calon dokter yang sekolah di Jatim harus mengikuti berbagai ujian yang berkaitan dengan persoalan yang ada.

“Poin terpenting adalah tenaga kerja asing harus memahami budaya yang diterapkan oleh masyarakat. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara masyarakat pribumi dengan non pribumi,” tegasnya. (nam)

Harga Hewan Kurban Perlu Diatur Pergub AGAR pedagang hewan kurban tidak semena-mena memainkan harga yang merugikan masyarakat banyak, Komisi B DPRD Jawa Timur me-

ngusulkan kepada Gubernur Jatim untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait standarisasi harga.

“Penjualan hewan kurban

Seorang peternak mengikat sapinya yang dijual sebagai hewan kurban di pasar sapi Tumpang, Malang, Jatim.

perlu ada penataan terutama standarisasi harga, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan permainan pedagang hewan kurban,” ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Hj Atika Banowati.

Menurut politisi asal Partai Golkar tersebut, saat ini memang kondisi ekonomi Indonesia terpuruk, hingga mengakibatkan rupiah melemah. Namun kondisi seperti saat ini bisa dimanfaatkan oleh pedagang hewan kurban untuk memainkan harga. Harga hewan kurban antara satu tempat dengan tempat lainnya bisa selisih jauh, padahal beratnya sama.

“Saat ini harga kambing

ada yang Rp 2 juta, sementara di tempat lain ada yang Rp 2,5 juta. Untuk sapi ada mematok harga Rp 14 juta, dan ada yang Rp 16 juta,” ungkapnya.

Melihat kondisi itu, Komisi B DPRD Jatim menilai perlu ada standarisasi harga hewan kurban dengan berdasar pada satuan kilogramnya. Pedagang harus menyediakan timbangan untuk mengetahui berat hewan tersebut.

Terkait regulasi standarisasi tersebut tidak dapat dituangkan ke dalam bentuk perda, karena membutuhkan waktu lama dan kajian mendalam.

Standarisasi harga cukup diatur dengan Pergub. (nam)

Jatim IX

Hal - D

Bupati Minta Kader Posyandu Aktif Perencanaan Pembangunan Desa

Banyuwangi, Jatim Pos Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah desa melibatkan kader posyandu dalam perencanaan pembangunan desa. Pelibatan aktif kaum perempuan ini agar program penguatan kesehatan keluarga bisa dijalankan hingga level pemerintahan terendah. Hal itu disampaikan Bupati Anas saat melakukan penyerahan simbolis seragam batik bagi kader Posyandu di

Pendopo, Selasa belum lama ini.

Dikatakan Anas, anggaran desa selama ini masih banyak yang terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Mulai dari plengsengan sungai, pembangunan jembatan, hingga pelebaran jalan. Sedangkan urusan pemberdayaan keluarga seperti kegiatan posyandu masih kurang mendapatkan perhatian.

“Masalah kesehatan ibu dan

anak belum masuk dalam perencanaan program di desa, semua masih diserahkan ke pemkab. Seiring dengan meningkatnya anggaran di desa, maka kami meminta agar masalah tersebut juga menjadi bagian program di tingkat desa.

Minimal 5 persen harus dialokasikan untuk program kesehatan keluarga,” kata Anas.

Untuk itu, bupati meminta pada kader posyandu dan istri kepala desa (kades) agar lebih aktif dan terlibat langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Para kader diharapkan mampu menyuarakan program-program yang terkait kesehatan ibu dan anak yang merupakan salah satu target Millennium Development Goals (MDG’s).

“Kita ingin agar fungsi posyandu direvitalisasi. Selain mengurus masalah kesehatan balita yang rutin tiap bulan, mereka kami imbau juga mampu mendorong dan memperjuangkan agar pembangunan di tingkat desa juga memperhatikan masalah ini. Pak Camat

pun kami minta agar desa yang tidak memasukkan program kesehatan ibu dan anak untuk tidak menyetujui APBDes-nya,” ujar Anas.

Ditambahkan Anas, selain posyandu yang akan semakin aktif, manfaat lain yang bisa dirasakan jika program pemberdayaan masuk dalam APBDes adalah mudahnya pelaksanaan program peningkatan gizi anak. “Saat pelaksanaannya di tingkat kabupaten, dana pembelian kacang hijau dan telur untuk dibagikan ke anak-anak harus di lelang dulu. Jadinya lama dan membutuhkan proses panjang.

Tapi kalau nanti bisa dianggarkan di APBDes, pengadaannya akan lebih mudah karena tidak perlu dilelang karena nominalnya yang kecil,” kata Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Anas menyerahkan bantuan seragam batik pada 11.325 kader posyandu. Batik tersebut merupakan rancangan istri Anas, Ipuk Festiandani.

Bermotif dasar paras gempal, motif asli Batik Banyuwangi, kain batik berwarna biru tersebut dihiasi logo Posyandu dan logo Gema Insani (Gerakan Masyarakat Ibu dan Anak Sehat Serta Mandiri) yang merupakan slogan baru kader posyandu. (humas/rim)

Bupati Sidoarjo Ajak Masyarakat Tidak Mendiskriminasikan ODHA

Sidoarjo, Jatim Pos Perlakukan diskriminasi dan stigma buruk terhadap Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) diminta Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum tidak lagi dilakukan. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan Bina Kelompok Potensial Dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Menuju “Sidoarjo Bebas Diskriminasi HIV-AIDS” di pendopo Delta Wibawa, Senin lalu.

Ia mengatakan stigma dan diskriminasi terhadap OD HA masih sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Terjadinya diskriminasi tersebut dikarenakan ketidakpahaman seseorang akan HIV-AIDS. Penyakit HIV-AIDS tidak menular melalui sentuhan, udara, maupun bersalaman. Atau bahkan melalui ciuman, batuk, bersin atau memakai fasilitas umum bersama semisal memakai kolam renang atau toilet umum.

Namun begitu banyak orang berfikir hal tersebut dapat menyebabkan penularan. Walaupun semua itu salah, penyakit AIDS sama dengan penyakit menular lainnya yang dapat dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Untuk itu dalam kesempatan tersebut ia mengajak kepada seluruh masyarakat Sidoarjo untuk tidak lagi mendiskriminasikan ODHA. Sehingga upaya penanggulangan ba-

haya penularan HIV dan AIDS dapat terus terwujud.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan jumlah kasus HIV –AIDS di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya selalu meningkat. Sampai dengan bulan Juni 2015, jumlah penderita HIV-AIDS sebanyak 1.485 orang. Ia merinci penderita dengan kondisi HIV ada sebanyak 816 orang dan kondisi AIDS 669 orang. Sedangkan yang sudah meninggal 348 orang.

Ia juga mengatakan penderita HIV-AIDS terbesar adalah kelompok usia produktif. Yakni berusia 25-49 tahun atau sebesar 79 %. Cara penularannya pun bermacammacam. Seperti melalui Heteroseksual 39,9%, IDU (Injectie Drug inUse/penguna NAPZA suntik) 19,8%, hubungan sesama lelaki 2,5%, Perinatal (baru lahir) 2,8 %.

Melihat seperti itu, bupati Sidoarjo meminta pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS harus benar-benar terus dilakukan. Melalui komitmen bersama serta upaya-upaya yang terkoordinasi, percepatan pelaksanaan penanggulangan bahaya penularan HIV dan AIDS akan dapat terwujud. Dengan demikian akan tercipta generasi muda yang kuat, tangguh dan berkualitas.

Hal senada juga diungkap-

kan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Ika Harnasti bahwa peningkatan kasus HIV-AIDS dari tahun ketahun semakin cepat. Terutama dalam tiga tahun terakhir ini. Dari 34 propinsi di Indonesia, Propinsi Jawa Timur menempati urutan ke 2 setelah DKI. Kabupaten Sidoarjo sendiri termasuk lima kabupaten/kota dengan klasifikasi penderita HIVAIDS diatas seribu kasus yang telah ditemukan. Ada 1.485 penderita yang teridentifikasi HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut terkumpul mulai tahun 2002 sampai hari ini.

Ia mengatakan stigma dan diskriminasi masyarakat kepada penderita HIV-AIDS berdampak pada meningkatnya jumlah kasus HIV-AIDS. Pasalnya tindakan tersebut membuat seorang yang diduga mengidap HIV-AIDS enggan untuk melakukan tes HIV-AIDS. Sehingga pengidap virus mematikan tersebut tidak berusaha untuk memperoleh perawatan yang semestinya serta cenderung menyembunyikan penyakitnya. Hal tersebut dapat memperburuk keadaan penyakit yang semestinya dapat dikendalikan menjadi meluas penyebarannya secara terselubung. dr. Ika juga mengatakan stigma terhadap ODHA masih terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Diskriminasi tersebut dikarenakan ketidak pahaman seseorang akan penyakit HIVAIDS itu sendiri. ”Kalau kita tahu cara penularan HIV-AIDS, saya kira masyarakat tidak perlu mendiskriminasi maupun berstigma kepada penderita HIV-AIDS,” ujarnya.

Oleh karena itu melalui kegiatan tersebut masyarakat diberi pemahaman bagaimana penularan penyakit HIV-AIDS. Dengan demikian diskriminasi maupun stigma buruk kepada penderita HIV-AIDS tidak lagi terjadi. Untuk itu dalam kesempatan tersebut dua nara sumber dihadirkan. Yakni dari Dinas Kesehatan Sidoarjo serta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sidoarjo. Dengan begitu informasi tentang HIV-AIDS dapat tersampaikan secara maksimal kesemua lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut dr. Ika mengatakan keterlibatan tokoh agama maupun tokoh masyarakat adalah salah satu strategi untuk meminimalisir diskriminasi kepada ODHA. Peran tokoh agama maupun tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah peningkatan jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu organisasi masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Sidoarjo di undang untuk mengikuti kegiatan tersebut. (humas)

Bupati Resmikan Jembatan Kedung RinginWringin Putih Banyuwangi, Jatim Pos Setelah meresmikan Jembatan Wiroguno di Kecamatan Gambiran pada Jumat (3/9) yang lalu.

Hari ini, Senin (14/9), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas giliran meresmikan Jembatan Kedung Ringin – Wringin Putih di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar.

Jembatan ini menghubungkan Desa Kedung Ringin dan Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar.

Jembatan yang dibangun sejak tahun 2011 ini memiliki panjang bentangan 50,8 meter, lebar 7 meter dan memiliki kekuatan muatan hingga 50 ton.

Dengan fasilitas baru ini, warga desa Wringin Putih bisa lebih mudah dan cepat menuju desa Kedung Wringin. Bahkan jarak yang bisa dipangkas hingga 10 km. Karena, mereka tidak perlu lagi harus memutar jalan melewati Desa Sumber Beras dan Desa Tembok Rejo. “Saya senang sekali jembatan ini dibangun. Sekarang kalau mau ke desa sebelah bisa gampang, gak perlu muter lagi. Jadi lebih hemat BBM,” ujar Nur Jaini, salah seorang warga yang turut menyaksikan acara peresmian.

Bupati Anas mengatakan, jembatan ini merupakan salah satu jembatan prioritas yang harus dibangun oleh pemda. Karena dulunya hanya berupa jembatan gantung yang terbuat dari kabel sling.

Dengan lebar hanya dua meter, jembatan tersebut hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua dan becak. Sehingga akses masyarakat sedikit terhambat.

“Dulu saya sering mendapat laporan kalau jembatan ini sering memakan korban karena usianya sudah tua dan hanya terbuat dari sling. Ada anak sekolah pernah jatuh karena jembatannya miring.

Jadi pembangunan jembatan ini diprioritaskan, agar konektivitas kedua desa bisa terhubung dengan cepat, “ kata Bupati Anas.

Saya berharap, lanjut Bupati, dengan peresmian akses baru ini anak-anak sekolah yang dulu harus muter sampai 10 km sekarang bisa lebih dekat.

Selain itu, koneksi di bidang pertanian, perdagangan serta pendidikan antar desa juga bisa maksimal.

Sementara itu Kepala Dinas PU, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Mujiono, menambahkan pembangunan jembatan memakan waktu selama dua tahun. Tahun 2011 dengan anggaran Rp 1,4 miliar dan tahun 2012 Rp 5,8 miliar. Total anggaran untuk jembatan yang ini Rp 7, 3 miliar.

“Jembatan ini dibangun dengan struktur bangunan menggunakan girder dengan jaminan dari pabrik selama 4 tahun. Disini, kami juga sengaja membangun tanpa ada tiang penyangga di bawah jembatan karena sungai di bawahnya digunakan untuk lalu lintas perahu masyarakat,” terang Mujiono.

Dalam peresmian jembatan Kedung RinginWringin putih tersebut, juga dilakukan secara simbolis peresmian jembatan yang lain. Yakni Jembatan Sumber Beras – Wringin Putih yang juga terletak di Kecamatan Muncar.

Jembatan ini menghubungkan Desa sumber Beras dan Desa Wringin Putih. Memiliki panjang bentangan 20 meter dan lebar 5 meter jembatan ini dibangun sejak tahun 2010. Total anggarannya Rp. 3.3 miliar. Dengan rincian Rp. 1 miliar di tahun 2010, Rp. 1,1 miliar pada tahun 2011, dan 1,2 miliar pada tahun 2013. (humas)

Hal - II Edisi No.200 Tahun XIV ~ Minggu IV September 2015

Pemprov Jatim Perluas Zona Integritas PEMPROV Jatim memperluas pembangunan zona integritas melalui penandatanganan Naskah Perluasan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh 4 unit kerja. Adapun keempat unit kerja yang melakukan zona integritas yakni RSU Haji Surabaya, UPT RS Paru Jember (UPT Dinas Kesehatan), UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember (UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan), dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Surabaya (UPT Dinas Pertanian).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Perluasan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Penca-

nangan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2015 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (15/9).

Ia mengatakan, perluasan zona integritas ini merupakan langkah penguatan komitmen bersama untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi yang dicanangkan melalui penandatanganan piagam pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) serta meningkatkan kualitas kepada masyarakat.

Menurutnya, untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan memberikan pe-

Role Model Tunas Integritas Anti Korupsi di SKPD PEJABAT Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim menjadi role model Tunas Integritas Antikorupsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK PD) masing-masing. Sebagai role model, dibutuhkan kepercayaan diri dan integritas untuk antikorupsi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat menutup Training of Trainers (ToT) Tunas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Angkatan I di Hotel Novotel Surabaya, Jumat (11/9).

Ia mengatakan, para pejabat eselon II berperan sebagai role model dalam menumbuhkembangkan agen perubahan dalam pelaksanaan anti korupsi dan prinsipprinsip reformasi birokrasi, yang bisa dinilai dari output capaian berupa tumbuh dan berkembangnya satuan kerja.

“Korupsi sudah menjadi penyakit moral dan akhlak.

Untuk memperbaikinya harus dimulai dari individu masingmasing. Oleh karena itu, program pembangunan integritas menjadi tahap awal pencegahan yang dimulai dari pejabat eselon II sebagai role model di SKPD masing-masing,” ujarnya.

Dijelaskannya, komitmen dan dukungan pimpinan unit kerja merupakan faktor terpenting berhasilnya perubahan manajemen reformasi birokrasi, di samping perubahan mindset dan budaya kerja serta menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Role model tersebut bisa dibentuk melalui kegiatan ToT Tunas Integritas yang dilaksanakan KPK RI. Untuk itu, Sekdaprov Jatim berharap kepada KPK agar bersedia memberikan training kembali dengan jumlah peserta yang lebih banyak sehingga lebih cepat lahir tunas-tunas integritas yang baru.

“Kita jangan sampai gagal membangun integritas, tetapi malah berhasil dalam kaderisasi koruptor. Oleh karena itu, program pembinaan integritas dapat dijadikan tahapan awal dalam membangun masyarakat serta bertujuan memberikan kebaikan bagi banyak orang. Integritas harus dibangun bagi semua individu,” harapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, setelah mempunyai banyak tunas integritas, selanjutnya Pemprov Jatim akan membentuk Komite Integritas yang berkomitmen memberikan pertimbangan guna pembentukan tunas integritas dan pembangunan sistem integritas organisasi di lingkungan Pemprov Jatim.

Kepada peserta ToT, Sukardi berpesan agar dapat mengimplementasikan nilainilai integritas pada satuan kerja masing-masing di lingkungan Pemprov Jatim, sehingga dapat menjadi role model dalam mewujudkan Pemprov Jatim yang menjunjung tinggi nilai religious, profesional dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Pelatihan ToT ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemprov Jatim dengan KPK sebagai wujud kepedulian dalam meningkatkan integritas para pejabat. Pelatihan yang dibentuk dalam beberapa sesi motivasi kali ini, diikuti sebanyak 20 kepala dinas maupun kepala biro di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam pelatihan tersebut diberikan contoh dan cara mengatasi permasalahannya.

Untuk tahap awal pelatihan dilakukan pada 20 kepala SKPD, selanjutnya secara bertahap seluruh kepala SKPD akan ikut pelatihan serupa.

Sebelum penutupan, para peserta ToT menandatangani komitmen bersama pencegahan anti korupsi yang disaksikan Sekdaprov Jatim. (hms)

layanan publik yang baik kepada masyarakat. Jika konsep pencegahan korupsi ingin diperkuat maka konsep pelayanan publik juga harus diperkuat. Perluasan pembangunan zona integritas pada empat unit kerja pelayanan publik Pemprov Jatim merupakan program tahap ketiga untuk mewujudkan sistem birokrasi yang bebas korupsi.

“Dari pelayanan publik yang baik itulah pencegahan korupsi dapat dilakukan secara konkrit. Di pelayanan publik ini perlu dilakukan zona integritas.

Untuk itu, tahun ini perluasan zona integritas dilakukan pada empat unit kerja,” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Dijelaskannya, hingga saat ini, Pemprov Jatim telah melakukan pembangunan zona integritas pada 9 unit kerja.

Sebelumnya, Pemprov Jatim telah melakukan zona integritas pada lima unit kerja yakni Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), UPT Jembatan Timbang, RSUD Dr. Soedono Madiun, RS Sumberglagah Mojokerto, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov.

Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, tahun 2016, Pemprov Jatim akan mengadakan perluasan pembangunan zona integritas pada enam unit kerja. Sehingga total pembangunan zona integritas hingga tahun 2016 mencapai 15 unit kerja.

Pada kesempatan yang sama, Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi. MM melaporkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat komitmen Pem-

Gubernur Jatim Pakde Karwo menandatangani Pencanangan Pembangunan zona integritas yang disaksikan Dir.PJKAKI Deddie A Rachim dan perwakilan Ombudsman Jatim serta Kadinas Kesehatan. prov Jatim bersama pemkab dan pemkot se-Jatim dalam mencegah dan memberantas korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan bermartabat dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD 1945, dan Pancasila.

Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa unit kerja, nampaknya pelaksanaan kegiatan tersebut membawa dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat yang mendapat layanan di bidang perizinan dan kesehatan.

Selain perluasan pembangunan zona integritas pada Pemprov Jatim, juga dilakukan pencanangan pembangunan

zona integritas oleh 34 bupati dan walikota se-Jatim sebagai komitmen dalam mendukung terwujudnya Jatim bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Sedangkan 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Kediri sudah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada tahun 2014 dan 2015.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama KPK RI Dedy Rachim mengapresiasi langkah perluasan zona integritas yang dilakukan Pemprov Jatim sejak tahun 2012. Zona integritas ini merupakan upaya pencegahan korupsi. Saat ini sudah

ada perkembangan dari Pemprov Jatim yang memasukkan rumah sakit daerah dalam zona integritas.

Dijelaskan, empat unit kerja tambahan perluasan pembangunan zona integritas itu dilakukan dalam rangka komitmen Pemprov Jatim mengembangkan upaya bersama mencegah dan memberantas korupsi.

“Intinya program pencegahan korupsi ini bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama dalam proses perizinan atau dalam rangka masyarakat memperoleh pelayanan terbaik,” ujarnya. (hms)

Usulkan Dana Desa Masuk APBD Kab/Kota korupsi. Menurut Pakde Karwo – saubernur Soekarwo, usulan itu pernah dilakukan ketika pemerintah pusat akan menggelontorkan dana Bantuan Orientasi Siswa (BOS).

Dimana bantuan tersebut diberikan melalui APBD Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, Pakde Karwo berharap agar rencana pengucuran Gubernur Soekarwo saat menyampaikan beberapa usulan dana desa yang di acara Pra Munas APPSI yang diselenggarakan di Kantor diprogramkan pemerintah pusat itu Gubernur Bali. bisa dengan pengucuran dana BOS. “Ini dibiarkan oleh menteri GUBERNUR Jawa Timur ra Pra Musyawarah Nasional Dr. H. Soekarwo mengusulkan (Munas) Asosiasi Pemerintah desanya. Ini tidak akan mungagar dana desa yang dikucur- Provinsi Seluruh Indonesia kin. Jadi ini yang dinamakan kekan pemerintah pusat tidak (APPSI) yang diselenggarakan tidakpahaman penyusun anglangsung diberikan kepada se- di ruang rapat Wiswa Sabha garan. Ini jalan sendiri-sendiri luruh desa. Tetapi dana terse- Utama Kantor Gubernur Bali, antar lembaga. Jadi sempurna ketidak cocokannya antar but diharapkan bisa diberikan Jumat (11/9). melalui Anggaran Pendapatan Pandangan itu disampaikan kelembagaan,” kata Pakde Belanja Daerah (APBD) setiap setelah mendengar beberapa Karwo.

Selain menyampaikan perKabupaten/Kota. gubernur yang beranggapan “Tentang dana desa itu kalau pengucuran dana desa soalan rencana pengucuran harus masuk pada APBD Ka- tersebut akan mengalami dana desa, gubernur ujung bupaten/Kota lalu bisa disa- kerancuan di setiap daerah. timur pulau Jawa itu juga melurkan pada setiap desa,” kata Termasuk kesalahan dalam nyampaikan beberapa persoGubernur Soekarwo saat me- penggunaan dana yang alan penting tentang koordinyampaikan usulannya di aca- berujung pada tindakan nasi antar lembaga. Salah sa-

tunya soal pemahaman tentang penyerapan anggaran belanja yang dilakukan di daerah, dimana juklak dan juknisnya baru diturunkan pada bulan Mei. Akibatnya, pengerjaan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi kedodoran. “Oleh karena itu rekomendasinya tolong kembalikan lagi ke Bappenas agar Bappenas menyiapkan pada saat penetapan anggaran pusat. Jadi bappenas ini sekarang harus ngikut di Menteri Keuangan.

Undang-Undang 17 tahun 2003 terlalu higemonis dibidang keuangan,” kata Pakde Karwo. Sehingga koordinasi antar lembaga dinilainya adalah permasalahan struktural yang serius. “Jadi tolong rekomendasi yang halus tapi paham agar pemerintah bisa mengeluarkan konsolidasi struktural.”

Sementara di usulan terakhir, Pakde Karwo menyampaikan persoalan tentang pimpinan teritorial di sebuah daerah. Pakde Karwo berang gapan kalau tidak mungkin setiap pemimpin di wilayah itu berjalan sendiri-sendiri. “Jadi tidak mungkin pimpinan itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi pendekatannya itu penguasa tunggal.” tuturnya. (hms)

Hal - III Edisi No.200 Tahun XIV ~ Minggu IV September 2015

Gus Ipul : Percepat Kesejahteraan Nelayan SEBAGIAN nelayan belum sejahtera. Untuk itu pemerintah ingin mendorong dan mempercepat kesejahteraan nelayan dengan beberapa program. Salah satunya pemprov bekerjasama dengan TNI AL akan memperbaiki rumah tidak layak huni dan fasilitas umum.

Di Jatim terdapat sekitar 260 ribu ruah tidak layak huni, termasuk di daerah pesisir.

Tahun ini akan memperbaiki dengan total anggaran Rp 15 miliar lebih. Kalau dengan TNI AD/ Kodam V/Brawijaya sudah dilaksanakan sejak tahun 2011.

Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul pada acara Festival Nelayan, di Gedung Pemuda dan Olahraga Rangga Jaya Anoraga,Tuban, Selasa (15/9).

Menurutnya, dua per tiga Indonesia terdiri dari lautan, kekayaan lautnya luar biasa besar, tapi sayang para nelayan belum sepenuhnya sejahtera.

“Oleh karena itu salah satu program pemerintah memberikan sertifikat tanah untuk para nelayan dari Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar kalau nanti ada sumbangan dari pemerintah, para nelayan bisa menerima dengan baik.

“Para nelayan harus mau berubah, cara menangkap ikan sudah tidak boleh sembarangan, cara menjual juga harus benar, jangan sampai menjual ikan dengan sistim ijon. Jika semua nelayan disiplin, insya Allah akan mencapai harga yang ideal,” harapnya.

“Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan Peme-

rintah Kabupaten dan Kota untuk mengupayakan agar sumberdaya ikan tetap lestari.

Antara lain dengan membangun rumah ikan (fish apartement), restocking ikan laut, pemberdayaan kelompok pengawas sumberdaya ikan, membentuk koperasi, dan lainlain,” tambahnya.

Kegiatan Festival nelayan ini sangat strategis dalam rangka memberikan pembinaan bagi nelayan.”Pemerintah sudah bekerja dengan disiplin, nelayan juga harus disiplin terutama dalam hal pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, dari segi penggunaan alat tangkap, jenis alat tangkap, dan kelengkapan dokumen perijinannya,” katanya.

Saat ini jumlah nelayan laut di Jatim berjumlah 269.739

Harapkan Sertifikasi PAUD

Ibu Hj Fatma Saifullah Yusuf memberikan sambutan pada acara pembukaan Workshop Pendidik Paud Ta-hun 2015 bekerja sama dengan BKOW Prov Jatim di Hotel Satelit Surabaya.

BERDASARKAN data, dari 41 organisasi wanita yang tergabung di BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Prov. Jatim, sebagian besar memiliki program yang terkait dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Oleh karena itu, Ketua BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Provinsi Jatim Dra.Hj.Saifullah Yusuf sangat mengharapkan PAUD dibawah binaan BKOW mendapatkan sertifikasi dari pemerintah.

Hal tersebut dikatakan saat membuka Worksdhop Pendidik PAD Binaan BKOW di Hotel Satelit Surabaya, Senin (14/9). Alasan yang dikemukakannya, karena berdasarkan sebuah keyakinan bahwa PAUD merupakan sebuah programprioritas pendidikan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Hingga saat ini, keluarga besar BKOW Prov. Jatim ikut berperan serta dalam ketersediaan lembaga PAUD, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa PAUD merupakan pendidikan yang sangat fundamental. Oleh karena itu, semua pihak tidak boleh ber-

pangku tangan. Semua memahami bahwa perkembangan jaringan otak manusia yang paling menentukan terjadi ketika anak masih berusia dini. Lingkungan memberi peran sangat besar dalam pembentukan sikap, kepribadian dan pengembangan kemampuan anak.

Dalam menjawab situasi dan kondisi saat ini, pengasuhan anak merupakan kegiatan alami, dituntut untuk menguasai keahlian atau ketrampilan yang senantiasa harus dikembangkan. Kondisi ini semakin kompleks karena dewasa ini banyak kaum ibu yang bekerja, karena tuntutan zaman dan keadaan untuk memnuhi kesejahteraan keluarga, sehingga kesempatan untuk mengasuh anak menjadi berkurang.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan adalah didirikannya lembaga PAUD untuk menyiapkan generasi yang berpotensi dan berkualitas. “Semoga kegiatan ini dapat menjadi tambahan bekal dalam proses kegiatan belajar mengajar di PAUD masing-masing, sehingga cita-cita membina karaktergenerasi bangsa dimulai dari usia golden age bisa tercapai,” harapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Saiful Rahman, MM,M.Pd mengatakan bahwa perkembangan PAUD di Jatim secara kuantitatif cukup

menggembirakan, karena hampir seluruh desa di Jatim telah berdiri lembaga PAUD. “APK (Angka Partisipasi Kasar) kita telah mencapai 88,6 persen. Artinya telah melebihi rata-rata nasional, serta nomo dua tertinggi setelah Provinsi DIY,” jelasnya.

Wlaupun demikian, jika diukur dari criteria kualitas, Jatim masih harus bekerja keras dan berbenah. Peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidik masih perlu terus diupayakan. “Hal tersebut memerlukan sumberdaya yang besar, serta waktu yang sangat lama,” ungkapnya.

Mengingat posisi strategis program PAUD dalam kerangka menyiapkan SDM masa depan, maka Pemerinta Pusat dengan diperkuat Pemprov, Pemkab/Pemkot terus berupaya meningkatkan upaya pembinaan dan penguatan lebaga PAUD dengan disertai upaya peningkatan alokasi anggarannya.

Selain itu, pemberdayaan orang tua dan keluarga anak usia dini juga sangat diperlukan. “Faktor keluarga merupakan factor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak dapat menjalankan perannya secara optimal, dikeranakan ketidaktahuan dan faktor ekonomi,” jelasnya lebih lanjut.

Upaya selanjutnya adalah PAUD holistic-integratif, yang artinya anak-anak tidak saja mendapatkan stimulasi pendidikan saja, melainkan perlu diupayakan pemeliharaan kesehatannya, pemenuhan gizi, upaya perlindungan, pengasuhan, perawan, serta kesejahteraannya.

“Kita harapkan, pada saatnya nanti semua lembaga PAUD menerapkan prinsipprinsip layanan holistic integrative, sehingga dapat berkembang maksimal, baik aspek kesehatan maupun aspek kecerdasannya,” ungkapnya penuh harap. (hms)

Gus Ipul bersama Bupati Tuban dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan membakar ikan pada Festival Nelayan di Kab Tuban. orang dengan konsentrasi adi pantai utara Jawa lebih dari 50 %. Memang, nelayan agak sedikit tertinggal dibanding petani, maka Gus Ipul menyarankan, nelayan membuat kelompok-kelompok nelayan dan membentuk koperasi untuk memperkuat diri.

Sementara itu Bupati Tuban H Fathul Huda mengharapkan, melalui Festival Petani ini dapat memberikan motivasi kepada para nelayan, supaya penghasilan nelayan bisa meningkat. “Beban hidup nelayan cukup berat, sehingga banyak yang tidak panjang umur, dan meninggalkan sekitar 600 – 700 anak yatim di daerah pesisir” Ketua DPD HSNI Jatim Drs Moch Rowi, MSi mengatakan, Festival Nelayan yang digelar dalam rangka temu nelayan se

Kab Tuban ini merupakan gagasan Gus Ipul pada pembukaan Musda ke-6 HNSI Jatim akhir Nopember tahun lalu di Surabaya. Tujuannya memberikan motivasi/ semangat kepada para nelayan yang sudah memberikan kontribusi banyak kepada Indonesia.

Nelayan sudah berpartisipasi ikut mencerdaskan bangsa, baik yang di Tuban, Lamongan, Gresik, Sampang, Sendang Biru, Tulungagung, Prigi, maupun Banyuwangi.

Oleh karena itu nelayan mengharapkan pemerintah mempermudah perijinan.

HNSI juga akan ikut mengawal proses undang-undang tentang keselamatan nelayan, lanjutnya, hal ini untuk melindungi nelayan, agar supaya jika mendapat musibah nelayan mendapat asuransi.

“Kalau di jalan raya ada jasa raharja, mengapa nelayan di laut tidak ada asuransinya,” ujarnya.

Di Indoneisa konsumsi makan ikan masih 31 kg/ per orang/ tahun, hal ini sangat jauh dibandingkan dengan Jepang yang sudah mencapai 150 kg/ orang/ tahun.

Dalam rangkaian Festival Nelayan yang dihadiri nelayan se Kab Tuban ini, digelar pameran hasil tangkapan nelayan, tari-tarian, dan lainnya.

Festival Nelayan ini tahun depan akan dilaksanakan di pendopo kabupaten Tuban.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Tuban Ir. Noor Nahar Husein, kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Jatim Ir Heru Tjahjono, MM, SKPD Kab Tuban, dan lain-lain. (hms)

Renovasi 1600 Rumah Tidak Layak Huni

vasi 550 unit meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Jember dan Probolinggo. Sedangkan Lanal Dispotmar merenovasi 350 unit meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo dan Kota Surabaya.

“Dengan mengucap Bismillahirohmaanirohim Operasi Bakti TNI-AL membangun RTLH masyarakat pesisir tahun anggaran 2015 secara resmi Wagub Jatim Saifullah Yusuf saya nyatakan dibuber sama Komandan Lantamal ka dan dimulai,” ungV Brig jend (Mar) Rudi Andi kapnya saat menjadi Hamzah melepas balon tanda Irup peresmian RTLH dimulainya program RTLH di Lapangan Kan-tor Bupati kerjasama Pemprov Jatim dengan Lantamal V Tahun WAKIL Gubernur Jatim, 2015 di Pendopo, KabupaSaifullah Yusuf secara resmi ten Bangkalan, Senin (14/9). membuka operasi bakti TNIDalam amanatnya, Gus AL merenovasi 1.600 Rumah Ipul sapaan akrabnya meneTidak Layak Huni (RTLH) bagi gaskan, rumah merupakan masyarakat pesisir tahap I salah satu kebutuhan dasar Tahun Anggaran 2015. dalam kehidupan manusia, Pembangunan RTLH ini sehingga setiap warga negara dimulai sejak Juli lalu dan ber- berhak menempati rumah akhir Desember 2015 dilaku- yang sehat dan layak huni. kan oleh empat Lanal. Untuk Sebelumnya, Pemprov Lanal Batuporon merenovasi Jatim bekerjasama dengan 500 unit rumah tersebar di Kodam V Brawijaya sejak Kabupaten Bangkalan, Sam- 2009-2014 telah melaksanapang dan Sumenep. Lanal kan program pembangunan Malang merenovasi 200 unit yang sama dan menyelesaihanya di Kabupaten Malang. kan sebanyak 253.439 unit Lanal Banyuwangi mereno- rumah yang tersebar di 38

Kabupaten/Kota.

Kreteria renovasi RTLH yakni lantai rumah masih berupa tanah dan belum diplester, dinding rumah masih dari bilik bambu/gedek, kondisi rumah belum memenuhi standar kesehatan seperti jendela dan ventilasi udara.

Selain itu, rumah harus berada di tanah dan bangunan yang tidak bermasalah atau milik pribadi dan tidak memiliki aset lain selain rumah, serta tanahnya dari penduduk dan tidak memiliki penghasilan.

“Jika memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun penghasilannya dibawah UMR buruh, janda ataupun jompo termasuk kategori RTLH,” jelasnya .

Gus Ipul menambahkan, wilayah pesisir dan laut Jatim luas lautnya mencapai 126.

267 km2 dan panjang pantai 1.900 km. “Jika kegiatan RTLH ini dapat dilaksanakan secara tepat akan mewujudkan Indonesia dan Jatim sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Pelaksanaan renovasi RTLH untuk masyarakat pesisir disediakan dana APBD Provinsi sebesar 15 miliar rupiah. “Program ini salah satu upaya partisipasi dan sumbangsih TNI AL bersama Pemprov Jatim dalam rangka memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat pesisir,” pungkasnya. (hms)