Jtpos 215

ISSN : 1412-7490

Edisi No.215 Tahun XIV ~ Minggu IV Maret 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Bupati-Wabup Dinilai Tak Jelas DPRD Sampang Gelar Interpelasi

BULAN ini menjadi “Madu” yang sangat membahagiakan bagi Kartika Ayu Prawitasari, putri bungsu Gubernur Jatim Pakde Karwo. Ia dipersunting oleh Bayu Airlangga, putra mantan Kepala BPN Jatim dan Deputi BPN RI Gede Ariyuda.

Pada Jum’at (18/3) melangsungkan pernikahan di rumahnya, Jalan Kertajaya Indah Timur VI/ 21 Blok S-211 Surabaya, dan pada Sabtu (19/3) acara resepsi di Grand City Surabaya.

Pada akad nikah, Presiden Indonesia Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi saksi pernikahan. “Karena pas ada acara disini, Pak SBY saya glembuk (bahasa Jawa merayu, red) untuk jadi saksi anak pernikahan anak saya. Dan beliau mau,” ujar Pakde Karwo. Dan ketika hadir di acara tersebut, SBY menyatakan kebahagiannya, “Besok pada resepsi pernikahan saya akan hadir kembali,” kata SBY. Bersamb ke hal. 11

JALAN ke pemerintahan yang dipimpin Bupati Sampang A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono selama tiga tahun berjalan dinilai lamban, bahkan tidak jelas dan dikatakan manajemen pola kepemimimpinannya sudah tidak sehat lagi alias timpang.

Tak ayal, kondisi tersebut membuat seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pimpinan Fraksi sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sampang. A. Fannan Hasib. Di mana hak interpelasi sesuai Pasal 27A, UU 22/2003, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah berkenaan kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketua DPRD Sampang, Imam Ubadillah menegaskan, pihakanya baru saja menggelar rapat yang terdiri atas pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Dalam hasil rapat itu semuanya satu suara dan sepakat untuk mempertanyakan kejelasan terkait manajemen dan keberlangsungan roda pemerintahan kepada Bupati Sampang.

Untuk itu mereka saat ini dengan sepakat sudah menyatakan hak interpelasi kepada Bupati Sampang terkait persoalan itu.

Dasar hak interpelasi yang mereka lakukan, karena mereka menilai sejauh ini roda pemerintah sudah timpang dan

“Satpol PP Jangan Gaptek” SATUAN Polisi Pamong Praja tidak boleh gagap teknologi (gaptek). Karena dengan memahami teknologi

Satpol PP bisa mengetahui informasi mendekatkan dengan masyarakat.

Demikian disampaikan Gu-

Gubernur Jawa Timur Dr.H. Soekarwo pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) ke 66 dan HUT Satpol PP di Sidoarjo.

bernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke 54 yang bertemakan “Dengan Semangat HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”di Gedung Olah Raga (GOR) Sidoarjo, Selasa lalu.

Ia menuturkan, pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan Bersamb ke hal. 11

Ketua DPRD Imam Ubadillah, Bupati HA Fannan Hasib dan Wabub Sampang Fadillah Budiono manajemen kepemimpinannya tidak sehat lagi. Ia membuktikan jika dari sejumlah sektor, seperti pendidikan, perekonomian, kesehatan dan infrastruktur pembangunan semuanya tidak sehat.

“Secara gambaran umumnya banyak kemerosotan yang

wisata itu. Sebagian besar belum banyak dikenal, dan beberapa di antaranya mulai menjadi tujuan wisata pantai baru dengan konsep ekowisata dan dikelola masyarakat lokal.

Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, wisata bahari Pantai Lenggoksono membentang sepanjang 1 kilometer membentuk setengah lingkaran dengan kedua sisinya diapit tebing. Dengan ombaknya yang besar, Lenggoksono

kurangnya 7 anggota dan 2 fraksi. Namun, ditegaskan Imam, dari 7 fraksi yang ada semuanya setuju untuk mengajukan hak interpelasi.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini draf dari masing-masing fraksi akan segera diseBersamb ke hal. 11

DPRD Jatim Mencabut 3 Perda BERDASARKAN hasil evaluasi, terdapat 7 Perda Provinsi Jawa Timur yang direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan. Akan tetapi berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa perangkat daerah terkait disepakati untuk hanya mencabut tiga Perda.

Adapun terhadap Perda yang lainnya akan diganti de-

ngan Perda baru atau direvisi sesuai dengan prosedur pembentukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal itu dikemukakan dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda nota penjelasan pengusul Raperda pencabutan tiga Perda Provinsi Bersamb ke hal. 11

Hj Ninik Sulistyaningsih, SE

“Aroma Korupsi di Kota Madiun Masih Kental”

Koordinator LSM WKR Madiun, Budi Santoso

Pesona Wisata Bahari Bowele SUMBER Daya Alam melimpah di Jawa Timur adalah given yang patut disyukuri. Contohnya, sejumlah obyek wisata bahari yang berada di pesisir selatan. Selama ini, Ngliyep dan Balekambang menjadi ikon wisata pantai di Malang, Jawa Timur.

Namun, sepanjang pesisir Malang selatan, dari perbatasan dengan Blitar di bagian barat hingga Lumajang di timur, berderet pantaipantai dengan panorama yang tak kalah menarik dengan dua ikon

terjadi di sejumlah sektor, seperti di tingkatan birokrasi, pendidikan, dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Kami nilai roda pemerintahan saat ini tidak sehat lagi,” jelasnya.

Sesuai tata tertib, hak interpelasi diusulkan sekurang-

juga menjadi tempat para penggemar selancar beraksi.

Pantai Lenggoksono merupakan sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudera Indonesia dan berada dalam wilayah Dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk mencapai Pantai Lenggoksono ini dari Kota Malang bisa ditempuh dari Kecamatan Dampit menuju Kecamatan Tirtoyudo, lalu berbelok ke kanan Bersamb ke hal. 11

Madiun, Jatim Pos Penanganan kasus korupsi di Kota Madiun yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terkesan mandul. Memasuki triwulan pertama di tahun 2016 kasus pidana khusus (Pidsus) terlihat tak ada gaungnya.

Sehingga sejumlah pihak menyoroti kinerja Kejari Madiun ini.

Salah satunya dari LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Madiun.

Koordinator LSM WKR Ma-

diun, Budi Santoso mengungkapkan, saat ini aroma korupsi di Kota Madiun masih sangat kental sekali, dan masih banyak terdapat indikasi kasus korupsi. Namun hingga saat ini Kejari Madiun terkesan mengabaikan, sehingga indikasi kasus-kasus korupsi tak jelas penanganannya.

“Dengan adanya banyak proyek yang mangkrak ini Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Walikota Perjuangkan Protes Wali Murid SMA/SMK Surabaya, JatimPos Kebijakan pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi, ternyata menuai perhatian dari wali murid di Kota Pahlawan. Jumat siang (11/3), ratusan perwakilan wali murid SMA dan SMK mendatangi Balai Kota Surabaya untuk bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini guna menyampaikan keluh kesah dan kekhawatiran mereka atas kebijakan ini.

Sekitar pukul sepuluh pagi, dengan ditemani kuasa hukum.

Sekitar 40 perwakilan wali murid telah memenuhi ruang sidang wali kota. Wali Kota Tri Rismaharini dengan didampingi Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyambut dengan baik kedatangan para wali murid dari SMA dan SMK di Surabaya.

Agus Santoso salah satu orang tua siswa SMKN 7 menyebutkan, bahwa ia dengan beberapa rekannya di SMKN 7 merasa terbantukan selama ini dengan berbagai kebijakan yang diampu oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, pria yang juga menjadi guru honorrer K2 ini mempertanyakan nasibnya ketika kebijakan ini dipegang oleh Provinsi.

“Saya dan orang tua murid di SMKN 7 sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada

Pemerintah Kota Surabaya.

Kami bisa membagi penghasilan untuk tabungan masa depan putra-putri kami, serta tidak terbebani secara finansial,” imbuh Agus Santoso.

Tak hanya Agus Santoso yang merasakan hal serupa, Enny Ambarsari salah satu orang tua siswa di SMAN 5 menjelaskan di hadapan wali kota, bahwa ia tidak ingin anakanaknya yang sejak sekolah dasar telah gemar dengan sekolah negeri harus mengalami downgrade.

“Anak saya sekarang sedang pertukaran pelajar di Amerika, di sana ia cukup menjadi perhatian. Ini terjadi atas pengetahuan dan motivasi yang diberikan guru-guru di SMAnya. Saya ingin apa yang dialami anak saya, dialami oleh adiknya yang masih bersekolah di SMP dan juga seluruh anakanak di kota Surabaya ini,”

imbuh Ibu dua anak ini yang saat memberi penjelasan sembari menahan haru.

Wali Kota Surabaya menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya sudah selama dua tahun memperjuangkan hal ini semenjak undang-undang ini keluar. Walikota tidak ingin, warga yang kurang mampu hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP karena terbatas biaya.

“Sejak keluar undang-undang, kami sudah berjuang di kementerian pendidikan, mensegneg dan mendagri. Perjuangan kami berbekal Peraturan Daerah (Perda) wajib belajar 12 tahun. Perda tersebut keluar atas berbagai resikonya, termasuk pembiayaan. Mungkin hadirin di sini ada yang tidak mempermasalahkan hal ini, namun ada orang tua yang juga tidak mampu, bahkan tidak mengeri atas apa yang terjadi.

Sehingga karena dana terbatas, akhirnya tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun,” tegas wali kota.

Mantan kepala Bapekko ini menambahkan, untuk meningkatkan kompetensi guru, Pemkot Surabaya memberangkatkan hampir 60 guru ke luar negeri. Ia juga berjanji, pertim-

Orang tua wali murid berbondong-bondong mendatangi kantor Walikota untuk menyampaikan protes terhadap pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK oleh propinsi (11/3) (foto: Humas Pemkot) bangan gaji guru K2 juga akan dijadikan titik berat saat berunding dengan kementerian. “saya memohon kepada orang tua yang hadir, untuk saling berjuang bersama-sama. kalau perlu kita berdoa bersama di

balai kota,” tegas wali kota.

Tak hanya di ruang sidang, Tri Rismaharini juga menemui wali murid yang telah menunggu di pelataran taman surya.

Ratusan wali murid yang mayoritas merupakan ibu rumah

Salah satu wisatawan asing disematkan selendang sebagai ucapan selamat datang saat berkunjung di Balai KotaSurabaya (29/2) (foto: Humas Pemkot) Surabaya, JatimPos Kota Pahlawan dengan segala keistimewaannya, masih menjadi jujukan wisata oleh para wistawan internasional. Pada Senin siang (29/2) sebanyak 200 wisatawan yang merupakan penumpang dari kapal pesiar MS Rotterdam asal Belanda mengunjungi Balai Kota Surabaya.

Sekitar pukul 11 siang, tiga bus pariwisata memasuki halaman Taman Surya, rombongan langsung disambut oleh tarian reog sebagai ucapan selamat datang di Kota Surabaya. Memasuki lobby, para wisatawan ini disambut oleh tujuh (7) penari Lenggang Surabaya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkot Surabaya

Wiewik Widayati menjelaskan, kedatangan para wisatawan ini merupakan kesempatan yang baik untuk mempromosikan wisata dan budaya yang terdapat di Kota Surabaya. Tak hanya tarian yang disajikan, kuliner khas seperti jajan kelepon dan minuman sinom juga turut dihidangkan bagi para wisatawan.

“Dengan adanya kunjungan dari penumpang kapal pesiar seperti ini, menandakan Kota Surabaya masih menjadi magnet bagi wisatwan manca negara. Oleh karena ini Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, salah satunya Pasar Bunga Kayoon, dan Monumen

S/Jatim Pos]

Bersamb ke hal. 11

Satpol PP Amankan 410 PMKS

Kunjungan Kapal Pesiar MS. Rotterdam Kapal Selam,” imbuh Wiwiek Widayati.

Setelah menikmati kuliner, para wisatawan yang mayoritas berasal dari negeri Belanda ini kemudian diajak untuk menjelajah tiap sudut di balai kota.

Meski cuaca di Kota Surabaya saat itu terik, para pengunjung yang memasuki bunker dengan gesit mengabadikan setiap sudut bangunan dengan kamera foto dan video yang mereka bawa, Mereka juga bertanya tentang keistimewaan bungker bersejarah ini kepada tourguide.

Hanya perlu waktu sekitar 60 menit untuk para wisatawan ini menjelajah setiap sudut di balai kota. Rencananya, usai dari balai kota. Para wistawan ini akan mengunjungi Patung Djoko Dolog, monumen kapal selam dan pasar bunga kayon. Sebagai ucapan selamat datang, Pemkot Surabaya memberikan udeng dan seledang bercorak batik sebagai cinderamata. Cinderamata tersebut dipakaikan langsung oleh Cak dan Ning saat memasuki lobby balai kota.

Sebelumnya, para wisatawan ini juga menikmati berbagai cinderamata hasil kerajinan tangan UMKM Putat Jaya dan Kampung Lawas Maspati yang dipamerkan di dermaga Surabaya North Quay (SNQ). [Gatot

tangga ini ingin tahu hasil pertemuan yang dilakukan sejak pagi tersebut.

Wali Kota Tri Rismaharini yang saat itu ditemani Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana,

Kasatpol PP Irvan Widyanto (kiri) bersama Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser (kanan) saat diambil gambar oleh JatimPos dalam acara konferensi pers (foto: fred/JTMP) Surabaya, JatimPos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota steril dari keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak jalanan (Anjal), pengemis dan pengamen yang selama ini berseliweran di jalanan dan fasilitas umum di Kota Pahlawan.

Pemkot akan bersikap tegas bila ada PMKS yang terjaring operasi yustisi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 pasal 34 dan 35 tentang ketentraman dan ketertiban umum, keberadaan PMKS ini memang tidak diperbolehkan. Selama ini, Satpol PP Kota Surabaya rutin menggelar operasi yustisi untuk menjaring PMKS. Untuk awal tahun 2016 ini, selama dua bulan, Satpol PP telah mengamankan 410 PMKS. Jumlah tersebut didominasi oleh orang gila/gelandangan psikotik sebanyak 171 orang, Anjal sebanyak 63 anak, gelandangan sebanyak 63

orang, dan pengemis sebanyak 30 orang.

“Kalau ada PMKS yang keleleran di jalan, wajib bagi kami untuk menangani. Kami bersikap tegas kepada mereka,” tegas Irvan Widyanto kepada awak media ketika sesi jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Kamis (10/ 3).

Dijelaskan Irvan, PMKS yang terjaring razia, tidak hanya akan bawa di Liponsos. Tetapi juga dibawa ke pengadilan untuk menjalani sidang tuntutan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Sanksinya berupa sanksi administratif minimal Rp 50 ribu atau kurungan selama tiga bulan,” sambung Irvan.

Menurut mantan Kabag Pemerintahan ini, titik berat operasi yustisi adalah Anjal yang selama ini ada di pemberhentian lalu lintas. Ada Anjal yang mengamen, membersihkan kaca mobil. “Ada kecenderungan di traffic light ini, bila jalannya sepi, mereka menggedor kaca mobil dan mengarah ke kriminal,” sambung Irvan.

Nah, untuk Anjal yang berhasil diamankan, Satpol PP me-

ngelompokkannya menjadi dua: warga Surabaya dan non Surabaya. Untuk Anjal pengamen yang tercatat sebagai warga Surabaya baik individu maupun kelompok, Irvan menyebut bahwa sesuai arahan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mereka akan dibawa ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya untuk mendapatkan pembinaan. “Sepengetahuan saya, di Disbudpar ada pembinaan. Mereka akan disalurkan ke taman-taman kota dan sentra PKL agar tidak lagi memintaminta di jalan. Sepengetahuan saya mereka dapat honor,” sambung Irvan.

Namun, untuk Anjal yang berasal dari luar kota, mereka akan dibawa ke pengadilan untuk disidang. Karenanya, Kasatpol PP agar tidak ada PMKS yang mencoba masuk ke Surabaya. Irvan juga mengimbai agar warga luar kota tidak datang ke Surabaya bila memang tidak memiliki tujuan jelas. Sebab, mereka akan rentan menjadi gelandangan atau wanita rawan sosial ekonomi. “Ini karena kebanyakan yang terjaring razia, berasal dari luar kota,” imbuh Irvan.

Tidak hanya mengamankan PMKS, Satpol PP Kota Surabaya juga menjaring anak-anak sekolah yang membolos dan berkeliaran ketika jam sekolah, termasuk mereka yang nongkrong di warung kopi ber wifi ketika jam sekolah. Selama Januari-Februari, Satpol PP mengamankan 12 pelajar yang membolos. “Kami ada database pelajar yang terjaring razia.

Warga juga bisa melapor ke nomor 5479782 atau ke Twitter kami @SatpolPPSby maupun ke Facebook dan Instagram kami,” sambung mantan Camat Rungkut ini. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. TulungagungTrenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Kadisdik Jatim, DR Saiful Rachman:

April 2016 Pengambilalihan Pengelolaan SMA/SMK Surabaya, Jatim PosKepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim mengemukakan bahwa pengambilalihan wewenang pengelolaan SMA-SMK dari kabupaten/kota ke provinsi dipastikan lebih cepat dari yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu pada bulan April mendatang.

“Semula serah terima pengambilalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dijadwalkan pada Oktober 2016, namun kami lebih memilih untuk melaksanakannya pada April mendatang,” kata Kepala Disdik Jatim Dr Saiful Rachman ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.

Ia mengatakan bulan Februari merupakan tahap finalisasi pendataan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumentasi (P3D). Sesuai jadwal, Maret sudah harus selesai, kemudian pada April serah terima sudah bisa dilakukan antara provinsi dengan kabupaten/kota. “Gubernur Jatim Soekarwo memang sudah meminta untuk dipercepat, karena semakin cepat semakin baik,” terang mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Menurut dia jika mengikuti “road map” atau peta jalan UU 23 tahun 2014 yang dirancang Kemendagri akan tidak sesuai dengan siklus penganggaran di provinsi, karena pada bulan Juli, pembahasan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2017 sudah harus dimulai.

“Jadi tidak mungkin apabila kami harus menunggu serah terima sampai Oktober. ‘Road map’ yang ditetapkan Kemendagri itu tidak bisa kami ikuti karena tidak sesuai dengan siklus anggaran,” jelasnya.

Serah terima ini, ia menambahkan merupakan wewenang gubernur dengan bupati/ wali kota, bukan dinas pendidikan, sehingga jika ada daerah yang menolak percepatan ini prosesnya akan tetap berjalan.

“Sama halnya seperti pemilu. Jika ada yang menolak atau

Begitupula dengan pendidikan dalam masalah ini Provinsi Jatim melalui Gubernur Jatim, Soekarwo masih menempatkan masalah pendidikan pada prioritas utama. Terbukti anggaran yang diplot dalam APBD Jatim selalu menempatkan yang diatas selain kesejahteraan. Ini karena dengan semakin turunnya angka putus sekolah dan buta huruf akan menurun-

DR Saiful Rachman protes, silahkan mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi (MK), sementara proses di bawah tetap berjalan sesuai undang-undang,” tandasnya.

Ia mengakui, pihaknya mendahului jadwal Kemendagri sudah bukan persoalan lagi karena dalam surat edaran disebutkan Oktober adalah jadwal serah terima paling lambat, sehingga lebih cepat akan dinilai lebih baik.

Mendukung Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Jatim, Hartoyo mendukung proses pengambilalihan kewenagan SMA/SMK yang sebelumnya ada di Kab/ Kota yang dalam UU Pemda 23/2014 diserahkan ke Provinsi harus mendapatkan dukungan penuh. Karenanya anggota DPRD Jatim, Hartoyo meminta semua elemen untuk mendukung program ini sepenuhnya.

Hal ini semata – mata agar kualitas pendidikan di Jatim ini semakin baik, khususnya ditingkat SMA/SMK. Apalagi diketahui saat ini penataan pendidikan masih menjadi disparitas.

Bagi wilayah perkotaan seperti Surabaya tidak ada masalah, namun bagaimana dengan wilayah pelosok seperti Pacitan atau Ponorogo.

Kami berharap dengan pengambilalihan kewenangan tersebut. Ini semata – mata demi meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim. Apalagi diketahui para lulusan SMA/SMK nantinya sudah siap untuk masuk dunia kerja dengan dibekali sejumlah keahlian,” tegas Hartoyo

Hartoyo kan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di Jatim.

Apalagi mendekati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini, maka masyarakat dituntut dapat bersaing dengan tenaga asing yang juga akan bersaing dengan tenaga asing yang juga akan masuk dengan bebasnya ke Indonesia. Kalau hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, maka pesimis tenaga lokal dapat bersaing dengan tenaga asing yang notabe memiliki keahlian di bidangnya, “Nah dengan anggaran pendidikan yang begitu besar, diharapakan mampu mengangkat derajat bangsa kita di dunia internasional,” lanjut Hartoyo.

Terkait infrastruktur, memang harus mendapatkan prioritas utama dalam setiap program pembangunan oleh pemprov Jatim. Karena dengan baiknya infrastruktur maka diparitas wilayah dan kemiskinan akan ditekan sekecil mungkin. Mengingat para petani dan nelayan dengan mudah membawa hasil panennya kepasar untuk dijual. (ist)

Undang-Undang Bukan Kitab Suci Sekdaprov : Bila Tidak Cocok Harus Mudah Dirubah Surabaya, Jatim PosUndang-Undang bukan kitab suci, jadi apabila ada ketidakcocokan dengan keadaan di daerah maka harus mudah untuk diubah. Karena apabila tidak cepat diubah maka akan memperparah kehidupan masyarakat di daerah.

Hal tersebut tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat menerima Rombongan Badan Legislasi DPR RI, di Ruang Rapat Kertanegara Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin lalu.

“Undang-undang jangan menyulitkan masyarakat.

Pembahasan Undang-Undang harus dipertegas, karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat terkait dengan pemberlakuan UndangUndang adalah pemerintah daerah,” pintanya lebih lanjut.

Terkait dengan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Sekda mempertanyakan apakah didalamnya juga menyangkut pengadaan perumahan untuk para PNS (Pegawai Negeri Sipil). Karena menurutnya sampai saat ini PNS Golongan II dan III masih banyak yang belum mempunyai rumah atau tempat tinggal. Disamping itu, tanah-tanah di wilayah Surabaya saat ini telah dikuasai oleh kaum minoritas.

Untuk RUU Pertembakauan, Sekda mengungkapkan bahwa usaha tembakau banyak menyerap ribuan tenaga kerja, sejak di lahan sampai di pabrik rokok. Apabila ada pelarangan untuk usaha tembakau maka akan berdampak pemutusan hubungan kerja bagi ribuan naker. Demikian pula para pemilik lahan tembakau harus dicarikan solusi, tanaman apa yang menguntungkan sebagaimana tembakau.

RUU tentang Pertanahan, Sekda Prov Jatim memberikan harapan agar pengurusan sertifikat dipermudah. Saat ini masih banyak sertifikat ganda.

Dan sertifikat yang baru diterbitkan lebih banyak memenangkan dalam persidangan.

Modus Pencurian Berkedok PRT Batu, Jatim PosModus pencuri yang satu ini sungguh membuat geram bagi majikan yang sudah mempercayakan semuannya terhadap pembantu rumah tangga (PRT). Seperti perbuatan sepasang pasutri yang satu ini berkedok sebagai PRT mencuri jam tangan merk breitling seharga Rp 200 juta, Megawana Wahyu Setiawan (28) warga Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan Aris Ermawati (30) warga Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu ditangkap polisi.

Ini setelah pemilik jam tangan, Irene Sugiarti warga Perum Royal Garden Blok A7 Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu melaporkan kehilangan barang ke Mapolsek Bumiaji.

Kapolres Batu , AKBP Leo Simarmata mengatakan, dua tersangka pencurian tersebut

merupakan sepasang suami isteri. Dimana sejak empat bulan lalu keduanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban. Karena sudah dipercaya korban, akhirnya kedua orang tersangka tersebut leluasa masuk ke kamar-kamar di rumah korban yang juga majikannya tersebut.

“Rupanya kedua tersangka itu selama empat bulan bekerja sudah mulai mengambil satu persatu barang di rumah itu tanpa diketahui majikannya yang sedang pergi atau tidur, termasuk sebuah jam tangan yang diambil dari almari di kamar tidur,” kata Leo Simarmata, Kamis (3/3/2016).

Hingga akhirnya pada Minggu (28/2/2016), menurut Leo Simarmata, kedua tersangka membawa semua barang yang berhasil diambilnya keluar dari rumah majikannya sekitar pukul 05.30 WIB. Perginya kedua ter-

Pencuri berkedok PRT diamankan polisi beserta barang bukti. sangka tersebut ternyata tidak memberitahu majikannya.

Ketika mengetahui dua pembantunya tidak lagi ada di rumah, majikan memeriksa barang di rumah. Dan dari situ diketahui sejumlah barang berupa satu buah jam tangan merk breitling, satu buah handphone komunikator, Surat BP

KB sepeda motor, satu box lengkap obeng elektric, satu alat pemotong kabel, dua pasang sepatu kulit warna coklat dan hitam, serta lainya raib.

Saat itu juga, korban melapor ke Mapolsek Bumiaji yang langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran, dan akhirnya berhasil dibekuk. (yon)

Sekdaprov Jatim menerima kunjungan Baleg DPR RI di kantor Gubernur.

RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sangat diperlukan.

Karena sampai saat ini Naker yang dikatakan penghasil devisa negara sangat minim mendapatkan perlindungan hukum. Mulai dari tanah air sampai di luar negeri.

Rombongan Baleg DPR RI teridiri dari 20 orang, dipimpin Dr.H Dossy Iskandar Prasetyo dari F- P Hanura (Wakil Ketua Badan Legilasi DPR RI) mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur selama tiga hari kerja mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2016.

Kunjungan kerja dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015

– 2019 sekaligus menampung aspirasi daerah untuk sempurnanya RUU menjadi Undang-Undang.

Rombongan terdiri dari Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo (Ketua Tim), Arif Wibowo (FPDIP), Dr. Jalaludin Rakmat, MSc (F-PDIP), Adian Yunus Yusak Napitupulu (F-PDIP), H. KRH Henry Yosodiningrat, SH (F-PDIP), Bobby Adhityo Rizaldi ,SE, MBA, CFE (F-PG), H. Gatot Sudjito, MSi (F-PG), H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, MKn (FPG), Khilmi (F-P Gerinda), Ruhut Sitompul, SH (F-PD), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I (F-PKB), Drs. Al MuzzammilYusuf, MSi (F-PKS), SY. Anas Thahir (F-PPP), Drg. Hj. Sri Rahayu Ningsih, MM, MH (FNasdem), dan staf sekretariat, tenaga ahli, TV Parlemen. (hms)

Pemkot Ambil Alih 19 Ruko Rungkut Megah Raya Surabaya, JatimPos Pemkot Surabaya dalam waktu dekat akan mengambil alih 19 persil lahan di Ruko Rungkut Megah Raya. Hal itu seiring berakhirnya hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) yang tak kunjung diperpanjang oleh pemilik persil.

Berdasar data Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, di antara 19 persil yang izinnya habis, 12 di antaranya dikelola PT. Rungkut Megah Sentosa. Sisanya, sebanyak 7 persil dibawah naungan PT. Rungkut Central Abadi.

Kepala DPBT Surabaya, Maria Ekawati Rahayu mengatakan, pihaknya telah mensosialisasikan berakhirnya izin HGB di atas HPL kepada para pemilik persil pada Oktober 2015. Saat itu diketahui total ruko yang izinnya akan habis sebanyak 410 persil. Setelah sosialisasi, para pemilik persil tersebut mengurus perpanjangan HBG di atas HPL. Hanya 19 persil yang hingga kini, sambung Maria, tidak pernah merespon.

“Saat diundang juga tidak pernah datang,” kata pejabat yang akrab disapa Yayuk ini, Minggu (13/3), merujuk pada pemilik 19 persil.

Mantan Kabag. Hukum itu lantas memerinci, izin HGB di atas HPL 12 persil di bawah PT. Rungkut Megah Sentosa habis per 10 Desember 2015. Sedangkan 7 persil yang dikelola PT. Rungkut Central Abadi izin-

nya hanya sampai 4 Januari 2016.

Kasie Pengamanan DPBT Surabaya Fajar Febriansyah menuturkan, 19 persil tersebut diketahui disewa atas nama perseorangan maupun badan usaha yang melakukan perjanjian dengan PT. Rungkut Megah Sentosa dan PT. Rungkut Central Abadi. DPBT sudah berupaya menghubungi para pemilik persil tersebut. Bahkan, bekerja sama dengan PT. Rungkut Megah Sentosa dan PT. Rungkut Central Abadi, namun langkah tersebut juga tidak membuahkan hasil.

Berdasar pantauan di lapangan, ruko-ruko tersebut selalu tertutup dan sama sekali tidak tampak aktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, jika batas waktu akhir Maret mendatang sudah lewat, maka DP BT akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menempuh langkah pengamanan aset. Sebab, pada dasarnya, ruko Rungkut Megah Raya berdiri di atas lahan milik Pemkot.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa jika izin tidak diperpanjang, maka status lahan akan kembali kepada Pemkot. Bagi yang memutuskan memperpanjang izin HGB di atas HPL, akan dikenai retribusi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013. (Gatot.S/JTMP)

Jatim II

Hal - 4

Pemkab Madiun Siapkan 894 Pos PIN Polio Ketua TP PKK Kab. Madiun Ny. Hj. Sri Purwanti Muhtarom, teteskan vaksin polio tandai pencanangan PIN Polio tahun 2016 di Kabupaten Madiun.

Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dalam mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2016 telah menyediakan pos PIN Polio sebanyak 894 pos yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dengan didukung oleh 410 orang

tenaga.

Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahun 2016 ini akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 8 -15 Maret 2016 dengan sasaran balita usia 0-59 bulan dengan tarjet sebanyak 42.877 balita.

“PIN Polio ini merupakan penguatan imunisasi rutin, karena imunisasi itu penting untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (PD3I) salah satunya adalah penyakit polio,” jelas H. Muhtarom usai membuka pencanangan PIN Polio tahun 2016 yang di pusatkan di Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa lalu.

Lebih lanjut dikatakan, imunisasi polio sangatlah penting untuk mencegah penyakit polio pada anak, selain berdampak pada anak juga berdampak pada masyarakat karena bisa memutus mata rantai penularan penyakit yang ditimbulkannya.

Ubah Sampah Menjadi Nilai Ekonomis Madiun, Jatim Pos Untuk mengurangi volume sampah rumah tangga yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota Madiun terapkan sistem pengelolaan sampah yang baik dengan sistim Bank Sampah di setiap Kelurahan di Kota Madiun, sehingga volume sampah di TPA Kepala BPMKB Kota Madiun, Ansar Ro- akan berkurang dan terkendali. sidi (sambutan) saat membuka penyu“Kalau sampah rumah tangga terkelola luhan tentang pengelolaan sampah dan di kelola oleh Bank Sampah kemudian kepada masyarakat Kota Madiun. dirubah menjadi nilai ekonomi maka volume sampah itu secara otomatis akan berkurang di TPA, dan masyarakat sendiri dari pemberdayaan ekonominya akan lebih meningkat, “Kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Madiun, Ansar Rosidi, usai membuka penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat Kota Madiun tahun 2016 di Aula Kecamatan Manguharjo, Jl. Gajah Mada Kota Madiun, Sabtu belum lama ini.

Menurutnya, untuk merubah sampah ditingkat rumah tangga menjadi nilai ekonomis, pihaknya melibatkan masyarakat dengan menggerakkan ibu-ibu rumah tangga dengan membentuk kelompok bank sampah, dengan menerapkan sistim managemen daur ulang, dan pemanfaatan sampah untuk kompos.

“Untuk masing-masing kelurahan di Kota Madiun sudah mempunyai satu kelompok bank sampah, bahkan saat ini sudah ada dua hingga tiga kelompok bank sampah, bahkan lebih,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, pola managemen bank sampah itu dengan cara memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya. Sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah nonorganik dipilah yang kemudian di kelelola oleh masyarakat menjadi nilai uang dan di kembalikan ke masyarakat.

“Dengan adanya Bank sampah ini diharapkan ekonomi masyarakat meningkat, pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun dalam jangka panjang dapat terkelola dengan baik karena penguatan pengelolaan sampah sudah di mulai kebersihannya dari rumah tangga,” pungkasnya. (jum)

Iuran BPJS Naik, Pelayanan Kesehatan Harus Ditingkatkan Madiun, Jatim Pos Mulai 1 April 2016, iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta pekerja bukan penerima upah, dan peserta pekerja penerima upah, akan mengalami kenaikan.

Besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu (naik 34,4%), Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu (naik 20%) dan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu (naik 17,6%).

Kepala Departemen Hukum, Komunikasi Publik, Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Divisi Regional Jawa Timur, Fianti, SE mengatakan, kenaikan iuran itu tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

“Untuk iuran JKN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah, sejak 1 Januari 2016 sudah mengalami kenaikan menjadi Rp 23.000 per bulan dari sebelumnya Rp 19.225,” jelas Fianti di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Rabu lalu.

Lebih lanjut dikatakan kenaikan iuran itu juga untuk menjamin ketersediaan dan keberlangsungan program yang muaranya ke pelayanan peserta BPJS maupun kepuasan peserta fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama

Kepala Departemen Hukum, Komunikasi Publik, Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Divisi Regional Jawa Timur, Fianti, SE

dengan BPJS. “Bukan semata-mata pesertanya tapi juga Rumah Sakitnya, Puskesmas maupun jaringan pelayanan kesehatan lainnya bisa puas, kami harapkan kalau Faskesnya puas, dalam memberikan pelayanan terhadap peserta juga akan semakin baik,” katanya.

Sementara itu salah satu peserta JKN di Madiun, Zainal Arifin menilai tidak mempermasalahkan adanya kenaikan iuran BPJS tersebut, asalkan mutu layanan bagi peserta JKN harus lebih ditingkatkan.

“Dengan adanya kenaikan iuran ini sepatutnya diimbangi dengan pemberian layanan yang memadai, dan bisa menjadikan manajemen BPJS Kesehatan lebih profesional dalam melayani peserta program baik dari sisi fasilitas kesehatan, sistem administrasi kepesertaan, dan kinerja mutu layanan di semua Rumah Sakit,” jelasnya. (Jum)

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Soelistyo Widyantono, mengatakan tujuan dilaksanakannya PIN Polio 2016 ini adalah untuk mengurangi resiko penularan terhadap virus polio yang datang dari negara lain (importasi) sekaligus untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio.

“Setiap anak akan mendapatkan dua tetes vaksin polio.

Dan, 30 menit setelah mendapatkan vaksin polio, Balita tidak boleh diberi ASI ataupun makanan. Sementara jari kelingking kiri anak akan dibubuhi tinta sebagai penanda anak sudah di vaksin polio,” jelasnya. Menurutunya, bila ada Balita yang tidak mengikuti PIN polio pada tanggal 8 Maret, pihaknya akan mendatangi rumah dari Balita tersebut pada tanggal 9-15 Maret untuk mengedukasi orang tuanya agar segera mengimunisasikan polio anaknya. (Jum/Adv)

Sosialisasi Wujudkan Kota Caruban Aman Tanpa Preman

Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Gatot Setyo Nugroho (Kiri), Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono (tengah), Anggota komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Suprapto (kanan).

Madiun, Jatim Pos – Untuk merubah perilaku masyarakat menyongsong Kota Mejayan atau lebih dikenal dengan Kota Caruban sebagai Kota Metropolitan, Bakesbangpoldagri (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri) Kabupaten Madiun lakukan sosialisasi Kontra radikal, deradikalisasi dan anti premanisme di ruang rapat Puspem (Pusat Pemerintahan) Kabupaten Madiun di Mejayan, Jum’at (18/3/ 2016).

Peserta yang hadir dalam sosialisasi itu diantaranya Forpimka, Kepala Desa, tokoh masyarakat, generasi muda, Ketua RT, Kader Bela Negara, kelompok masyarakat, Ormas, LSM, Perguruan Tinggi dan undangan lainnya.

Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Agus Budi Wahyono mengatakan, dengan bergesernya ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan, Caruban tentunya membawa berbagai dampak perubahan diantaranya menggeliatnya perekonomian di Kota Caruban.

“Dengan bergesernya Ibukota Kabupaten Madiun ke Mejayan, salah satu permasalahan yang akan muncul adalah premanisme dalam kontek kecil ataupun besar, sehingga perlu adanya sosialisasi untuk mencegah radikalisme dan premanisme di Kabupaten Madiun dalam rangka menyiapkan Mejayan sebagai Kota Metropolitan,” Katanya.

Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Gatot Setyo Nugroho selaku narasumber dalam sosialisasi itu mengungkapkan, faktor pe-

nyebab premanisme mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi akibatnya masyarakat di usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan melalui cara-cara premanisme.

“Solusi penyelesaian masalah premanisme seperti ini dengan memberikan pelatihan kursus keahlian kepada para pelaku criminal dan para pengangguran agar memiliki ketrampilan untuk bekerja atau berwirausaha,” Jelasnya.

Solusi penyelesaian masalah premanisme lainya diantaranya dengan mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku criminal tanpa pandang bulu, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak sejak usia dini untuk mencegah terjadinya tindakan criminal.

Sementara nara sumber lainnya adalah Anggota komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Suprapto dengan pemaparannya tentang merubah perilaku masyarakat menyongsong Mejayan sebagai Kota Metropolitan. Menurutnya, masyarakat harus selektif terhadap masuknya budaya asing, karena setiap budaya luar belum tentu baik untuk budaya masyarakat kabupaten Madiun.

“Masyarakat juga harus menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat melalui pendidikan multikultur seperti sekolah, pengajian, yasinan dan kegiatan masyarakat lainya,” Tuturnya.

(Jum/Adv)

Jatim III

Hal - 5

Galakkan Gemar Makan Ikan 

Bupati Ngawi bersama Bunda PAUD dengan anak-anak

Ngawi, Jatim Pos Beginilah cara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi untuk menggalakkan gemar makan ikan.

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN NGAWI

Bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bung Hatta mengumpulkan ratusan siswa-siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Ngawi adakan kegiatan gemar makan ikan.

Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono berkenan hadir selanjutnya membuka acara, kegiatan ini sangat positif, ikan sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak, kita tahu bahwa ikan banyak mengandung gizi tinggi, protein, vitamin A, B dan lemak Omega 3,” terangnya.

Bupati juga menghimbau kepada masyarakat khusus-

150 Warga Situbondo Belum Memiliki KTP Situbondo, Jatim Pos Warga Situbondo yang wajib mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) hingga sekarang masih tergolong cukup tinggi. Bahkan, Sebanyak 150 warga yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, ternyata belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) tersebut.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Situbondo, Muhammad Sifa mengatakan, banyak warga yang belum berKTP itu, merupakan sisa tahun sebelumnya dan bertambahnya warga yang usianya sudah memasuki wajib ber KTP. “Pada tahun 2016 ini, perekaman E-KTP seluruhnya harus tuntas,” ujar Muhammad Sifa kemarin.

Untuk menuntaskan persoalan tersebut, sambung Sifa, ada strategi pelayanan yang bersifat dinamis yang harus dilakukan, yakni dimana masyarakat harus datang sendiri ke kantor kecamatan dan Dispenduk. Sehingga pihaknya bisa melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Dikatakan, Agar upaya yang dilakukan lebih efektif, maka dinas melalui perangkat sistim informasi kependudukan secara online nasional berusaha mendownload jumlah penduduk by name by adres perdesa. Mereka nantinya akan diundang melalui desa untuk melakukan perekaman di desa. “Seperti hari ini yang kita turun langsung di Desa Kelampokan,” katanya.

Menurutnya, pihaknya telah mewarning beberapa kecamatan yang masih tinggi warganya belum memiliki KTP. “Untuk Kecamatan Banyuputih, ada kurang lebih 11 ribu yang belum ber KTP dan Kecamatan Panji ada sekitar 10 ribu warga yang belum ber KTP,” jelasnya.

Untuk itu, Sifa menghimbau sesuai amanat Undang undang no 24 tahun 2013 tentang adminstrasi kependudukan, maka camat dan kades wajib memfasiliitasi warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan. (asad)

Simulasi Kampung Siaga Bencana Dinsosnakertrans Ngawi ada di lingkungan setempat,” jelas Sunarto.

Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono dalam memimpin upacara Kegiatan Kampung Siaga Bencana mengatakan, permasalahan bencana tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. “Ketika menghadapi kondisi darurat bencana, sudah ada persiapan. Sehingga masyarakat yang ada di desa maupun kecamatan yang rawan bencana, mengikuti Bupati Ngawi setelah pimpin upacara melihat- pelatihan dan simulasi menghadapi lihat peralatan pendukung. bencana,” terangnya.

Berharap juga, dengan adanya kegiatan kampung siaga bencana ini, bisa Ngawi, Jatim Pos Desa Sumengko, Kecamatan Kwadung- berdampak signifikan terhadap berkurangan, Ngawi ketempatan Simulasi Kampung nya resiko bencana, dapat mengantisipasi Siaga Bencana yang di adakan oleh Dinas dan memberikan penanganan yang cepat Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nga- apabila terjadi bencana dan membentuk wi. Ini dilaksanakan untuk memberikan sikap mental, prilaku yang tangguh dan siap pelatihan terhadap masyarakat agar bisa siaga bilamana terjadi bencana. mendeteksi sedini mungkin potensi terjadi“Kampung Siaga Bencana di Desa Sunya bencana, terang Kepala Dinas Sosial, mengko ini diharapkan bisa membeck-up Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ngawi, Su- daerah lain yang ada di Ngawi apabila terjadi bencana,” harapnya. narto.

Masih darinya, juga untuk memberikan Sebelum mengakhiri sambutannya, meperlindungan kepada masyarakat dari nyampaikan bahwa bantuan yang berupa ancaman bencana. Caranya, melalui penye- mobil Dumlap dan sepeda motor trail hendaklenggaraan kegiatan penanggulangan ben- nya dipergunakan sebagaimana mestinya dan cana berbasis masyarakat melalui peman- digunakan dengan semaksimal mungkin dafaatan sumber daya alam dan manusia yang lam membantu penanganan bencana. (gus)

nya orang tua di rumah agar memberikan ikan dikonsumsi oleh anak-anaknya sehinga menjadi generasi yang cerdas, sehat dan kuat yang dapat dibanggakan.

Menambahkan, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi, Sunito kegiatan gemar makan ikan diselenggarakan untuk membudayakan masyarakat agar gemar makan ikan dan juga meningkatkan kecerdasan generasi muda menuju masa depan, selain itu, gemar mengkonsumsi ikan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan permintaan produk perikanan di Ngawi. (gus)

Pembinaan Administrasi Desa Bapemas Pemdes Ngawi rang Kepala Bapemas Pemdes Ngawi, Drs. Mokh Sodiq Triwidiyanto, M.Si Juga hadir dalam acara Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono dan Kepala SKPD terkait serta diikuti oleh aparat desa seKabupaten Ngawi.

“Dana desa yang ada bukanlah untuk digunakan dengan Bupati Ngawi memberi sambutan. semaunya sendiri, tapi ada aturanya yang harus ditaati aparat desa. Penggunaan dana desa harus seNgawi, Jatim Pos Bapemas Pemdes Kabupaten Ngawi suai dengan mekanismenya, kalau tidak adakan acara Pembinaan Administrasi De- tahu bisa bertanya kepada pendamping sa bagi Aparatur Pemerintahan Desa se- desa, terang Bupati Ngawi.

Pemkab menginginkan pendampingan Kabupaten Ngawi tahun 2016.

Acara bertujuan untuk memberikan wa- utuh, mulai perencanaan, perancangan dan wasan kepada penyelenggara pemerinta- laporan pertanggungjawaban. Bagi desa yang han desa khususnya, dan merupakan upaya belum melaksanakan mekanisme penggunauntuk meningkatkan pemahaman perangkat an dana desa harus segera melaksanakan, desa agar dalam penyelengaraan pemerin- paling lambat 31 Maret 2016, jika tidak Pemtahan yang ada didesa tidak mengalami kab akan mengabil alih pemerintahan desa,” masalah secara teknis maupun hukum, te- jlentreh Mbah Kung sapaan akrapnya. (gus)

Polres Situbondo Bekuk Pencuri Sepeda Motor Situbondo, Jatim Pos Kejadian curanmor yang sempat membuat masyarkat di Kota Situbondo resah hingga kini sudah terbongkar, berkat usaha Tim Anti Bandit Polres Situbondo dan dukungan masyarakat kini berhasil menangkap pelakunya kemarin.

Untuk di Situbondo sendiri pelaku curanmor tersebut adalah bernama Eka Jaya Saputra (25) yang beralamat di Probolinggo dan beraksi di 5 TKP yaitu 2 TKP di Pasar Senggol Situbondo, 1 TKP di Kecamatan Panarukan, 1 TKP di Kecamatan Asembagus dan 1 TKP lagi di Kabupataen.

Lumajang.

Berdasarkan informasi di la- Tampak barang bukti (BB) dan pelaku curanmor pangan menyebutkan bahwa, pe- di 5 TKP, Eka Jaya Saputra kemarin. nangkapan tersebut bermula saat Tim Anti Bandit melakukan pengintaian di lokasi Pasar Senggol Situbondo di waktu dini hari dan benar bahwa pelaku mengulang kembali aksi di TKP yang sama namun karena sudah diketahui petugas pelaku sempat melarikan diri dan tidak menghiraukan peringatan Tim Anti Bandit sehingga diambil tindakan pelumpuhan oleh petugas.

Dari penangkapan Eka Jaya Saputra (25) tersebut berhasil disita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor ( Honda Supra dan Astrea Grand ) dan 1 buah obeng yang dibuat kunci T. Kepada penyidik, pelaku mengakui bahwa pada saat melakukan aksi kejahatannya itu dia berangkat dari Probolinggo dengan naik bis ke Situbondo. Sedangkan sepeda motor hasil curiannya itu dijual di Probolinggo seharga 500 ribu - 1 juta rupiah.

Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk menemukan sindikat maupun penadah hasil kejatahan curanmor tersebut. “Kita masih melakukan pengembangan kasus ini guna menemukan jaringan curanmor itu,” ujar Kasubag Humas Polres Situbondo. (asad)

Hal - 6 Edisi No. 215 Tahun XIV ~ Minggu IV Maret 2016

Komisi B Prakarsai Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KOMISI-B DPRD Jatim melalui juru bicaranya Hj. Ninik Sulistyaningsih, SE menyampaikan usulan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Hal ini karena menyadari kekayaan sumber-sumber perikanan yang melimpah dan belum dikelola secara maksimal tersebut, maka diperlukan kebi-

jakan pemerintah provinsi yang mengatur perihal perikanan, yaitu Peraturan Daerah tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan”.

Hal ini menjadi sangat penting karena keberadaan UndangUndang atau Peraturan yang sudah ada masih belum sepenuhnya menyentuh substansi nelayan dalam arti luas.

“Gambaran umum Jawa Timur mempunyai laut yang sangat luas dan mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, diantaranya seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, produk-produk bioteknologi dan kekayaan lainnya,” ujarnya pada Rapat paripurna Masa Persidangan I

Warga Mojokerto Protes Limbah B3 PT PRIA

Seorang warga Jetis, Mojokerto memperlihatkan air sumur mereka yang tercemar akibat limbah B3 PT PRIA.

Terganggu dengan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), ratusan warga, Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis Mojokerto, ngeluruk kantor DPRD Jawa Timur dan kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim, Senin (7/3/ 2016). Aksi dilakukan, setelah enam tahun beroperasinya PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), mengancam kesehatan warga.

Aktivitas PT PRIA tersebut berdampak banyak sumur warga yang tercemar limbah. Warga tidak lagi dapat menggunakan air sumur yang awalnya sangat jernih dan digunakan mendukung aktifitas kehidupan sehari-hari.

Marko, satu diantara warga Lakardo-

wo mengatakan, warga datang ke wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, berbagai upaya agar warga terhindar dari ancaman limbah B3 terus diperjuangkan. Warga Jetis dibuat resah sejak kehadiran PT PRIA tahun 20l0 lalu.

PT PRIA merupakan perusahaan pengelola limbah B3 yang diduga tidak mengolah limbahnya sesuai aturan. Kegiatan PT PRIA di Desa Lakardowo, menjadi salah satu pemicu konflik dan gejolak sosial. “Desa kami yang awalnya tentram, aman dan bersih, sekarang sudah tidak lagi,” terang Marko. Sejak berdirinya perusahaan pengelolaan limbah beracun tersebut, sering terjadi gejolak antar warga, karena saling curiga. ”Bahkan kenyamanan kami untuk istirahat di malam hari terganggu dengan bisingnya suara mesin back hoe dari PT PRIA yang terus beraktifitas sampai larut malam,” terangnya.

Bahkan, sekarang warga mengalami gangguan pernafasan akibat dari limbah batu-bara yang ada di PT PRIA. Polusi itu terbawa angin dan terhirup oleh warga.

“Selain itu warga juga banyak yang mulai mengeluhkan kulitnya gatal-gatal akibat dari tercemamya sumur di rumah-rumah penduduk,” papar Marko. (nam)

tahun Sidang 2016 di DPRD Jatim, pekan kemaren.

Dengan demikian sangat berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat nelayan. Kawasan laut dan pesisir Jawa Timur mempunyai luas hampir dua kali daratannya kurang lebih 47.220 km persegi atau mencapai sekitar 75.700 km persegi apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah provinsi.

Dari keseluruhan luas pantai tersebut, wilayah Jawa Timur memiliki panjang pantai sekitar 2.128 km yang aktif dan potensial yang mana di sepanjang pantai dapat di jumpai beragam suberdaya alam mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, migas, sumberdaya miniral hingga pantai berpasir putih yang layak untuk dikembangkan menjadi objek wisata.

Geografi kawasan pesisir dan laut Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan menjadi kawasan pesisir utara, pesisir timur dan pesisir selatan, yang mana pada kawasan pesisir utara dan tmur umumnya dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian alam, budidaya laut, pariwisata dan pemukiman nelayan. Sedangkan kawasan

SMA/SMK DIKELOLA PEMPROV

Komisi E DPRD Jatim meminta kepada Pemkot Surabaya legowo dan mempercayakan bahwa Pemprov Jatim mampu menjadikan sekolah SMA dan SMK lebih baik.

Suli Da’im, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim mengemukakan itu karena ia mendengar Pemkor Surabaya masih ngotot untuk mengelola anggaran SMA dan SMK. Menurutnya, jika Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini tetap ngotot ingin mengelola SMA dan SMK berarti ia melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda di bidang pendidikan.

Politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim ini patut mencurigai bahwa ada kepentingan politik dibalik upaya Walikota Surabaya terpilih Tri Rismaharini melakukan judicial review terhadap UU NO 23 tahun 2014 tersebut.

“Selama ini Bu Risma tak pernah menjelaskan alasannya menolak SMA dan SMK dikelola oleh Pemprov, patut diduga ini sarat dengan unsur politik. Ini disebabkan sekolah SMA dan SMK banyak basis pemilih pemula, bisa saja seluruh siswa SMA dan SMK ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu,” terang Suli Da’im.

Dijelaskan Suli Da’im, kalau Pemkot Surabaya tetap ngotot minta SMA dan SMK

tetap digratiskan, maka Pemkot Surabaya bisa mencontoh Kabupaten Bojonegoro.

Pemkab Bojonegoro bisa mengucurkan beasiswa bagi seluruh siswanya sebesar Rp 2 juta/siswa. Ini patut dicontoh Pemkot Surabaya agar bisa memberikan pendidikan gratis di Surabaya.

Karena itu Komisi E berharap Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjalankan UU sesuai ketentuan yang berlaku. “Percayakan SMA dan SMK kepada Pemprov Jatim sesuai UU NO 23 tahun 2014, dan sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik bagi warganya,” tandas Suli Da’im. (nam)

Setelah SMA dan SMK dikelola Pemprov Jatim, sepertinya Walikota Risma belum rela melepas.

mampuan nelayan dalam mengakses sumberdaya ikan, kurangnya akses terhadap modal usaha, kurangnya penguasaan teknologi penangkapan ikan yang efisien, dan kurangnya informasi tentang dinamika harga dan pasar hasil tangkapan ikan dan lain-lain.

Salah satu strategi dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan skala usaha perikanan tangkap bagi nelayan dan pendekatan individu kedalam sebuah wadah unit usaha kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Dari potensi kekayaan alam tersebut, sedikitnya bisa menumbuhkan sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan, yaitu : Perikana tangkap dan perikanan budidaya, Industri pengolahan hasil ikan dan industry bioteknologi, pertambangan dan energy, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumberdaya pulau-pulau kecil, industry jasa maritime dan Kelompok usaha bersama atau KUB. (nam)

Berdayakan Masyarakat Lewat Program 1 Desa 1 Ekonomi

DPRD Jatim Minta Pemkot Surabaya Legowo 

pesisir selatan pada umumnya merupakan pantai terjal dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang kondisi gelombangnya cukup besar, sehingga hanya bagian tertentu saja yang dapat dikembangkan sebagai pemukiman dan kegiatan nelayan serta areal pariwisata.

Kondisi ini tidak hanya luas dari segi wilayah, tetapi juga kaya akan sumberdaya alam yang tentunya akan menjadi daya dukung pembangunan wilayah.

Komposisi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur meliputi jumlah neloayan mencapai 266.667 orang dengan jumlah armada penangkapan ikan mencapai 59.974 unit.

Akan tetapi dengan jumlah nelayan dan armada yang cukuo besar tersebut pada kenyataannya jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap tahunnya masih cukup rendah atau belum sesuai harapan kita. Jumlah produksi yang rendah ini secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kompleks, diantaranya yaitu : Adanya keterbatasan ke-

Ir H Artono.

Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dipastikan berdampak pada tingginya angka pengangguran. Untuk itu, harus ada pemberdayaan masyarakat lewat program 1 Desa 1 Ekonomi. Melalui program ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan perhatian untuk dapat berwirausaha.

Anggota DPRD Jatim dapil IV (Jember - Lumajang), Ir H Artono mengatakan, akan berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lewat programnya, yakni 1 desa 1 ekonomi.

“Kita harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, yakni peningkatan ekonomi.

Masyarakat jangan dikasih perpolitikan, kalau perutnya masih kosong. Mereka butuh ekonomi yang mapan,” ujar Artono.

Politisi asal PKS itu mengaku, akan memfokuskan untuk memberi ilmu tentang cara berbisnis kepada masyarakat. Namun cara berbisnis itu dengan melihat potensi tiap-tiap desa. Seperti halnya di suatu perdesaan potensinya adalah buah pisang. Maka masyarakat diajari cara membuat kripik pisang. Setelah dapat memproduksi kripik pisang, masyarakat diberi pemahaman cara penjualannya. Tentunya penjualan harus ke kota-kota besar.

“Tidak mungkin bahan bakunya ada di Jakarta, tetapi penggarapannya di Jember atau Lumajang. Potensi yang ada di desa itu harus dimanfaatkan dengan baik,” terangnya.

Alumnus ITS jurusan teknik tersebut mengungkapkan, dirinya sudah menularkan ilmu berbisnis sudah lama, karena pihaknya mempunyai pengalaman berbisnis mulai

modal dengkul. Begitu lulus kuliah, Artono langsung berbisnis, tidak seperti temantemannya kerja di telkom, dan industri.

Untuk permodalan, anggota Komisi E DPRD Jatim itu memanfaatkan dana Bansos dari Pemerintah. Namun juga ada yang patungan sesama anggota kelompok untuk memulai usahanya. “Jika memang terjepit tidak ada modal, masyarakat bisa minta dipertemukan dengan pihak bank,” paparnya.

Selain berbisnis di bidang makanan, masyarakat didorong membuat kompor berbahan baku limbah kayu.

Kompor ini lagi ngetren di dapilnya karena banyak pelaku usaha furniture.

Wirausaha kompor itu sangat penting untuk antisipasi ketika subsidi elpiji 3 kg ditarik pemerintah. Masyarakat jangan sampai tidak dapat memasak hanya gara-gara harga elpiji melambung tinggi.

“Kita kerja sama dengan Unibraw Malang. Tiap-tiap Kecamatan diupayakan ada pabrik pelet kayu untuk memenuhi bahan baku kompor tersebut,” pungkas Artono. (nam)

Hal - 7 Edisi No. 215 Tahun XIV ~ Minggu IV Maret 2016

Pipa Gas Lapindo Bocor Lagi, DPRD Jatim Desak SKK Migas Kaji Ulang Bocornya pipa gas PT Lapindo Brantas Incyang nyaris membakar rumah warga di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, membuat geram anggota DPRD Jawa Timur. Wakil Rakyat tersebut mendesak SKK Migas untuk melakukan pengkajian ulang terhadap ijin pengeboran gas oleh Lapindo.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Soenario menegaskan, pihaknya mendorong Gubernur Jatim untuk segera berkirim surat ke Pemerintah Pusat agar mengkaji ulang ijin eksplorasi. Legislator asal Partai Gerindra tersebut kuatir muncul kembali bencana, tetapi tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab, dan saling menyalahkan pihak lain.

Kekhawatiran tersebut wajar, karena PT Lapindo telah menenggelamkan banyak rumah warga. “Jangan sampai ada bencana lagi. Tetapi

tidak ada yang mau bertanggung jawab atas bencana itu, justru menyalahkan pihak lainn,” tegas Tjutjuk, di Surabaya, Jumat (11/3/2016).

Menurut mantan anggota Komisi D DPRD Jatim itu, bocornya pipa jaringan tersebut tidak bisa ditoleransi lagi, karena kepentingan dan ke-

sahkan masyarakat ijinnya harus ada dikaji ulang,” tandasnya.

DPRD Jatim tidak mempersalahkan pasokan gas berkurang, jika eksplorasi migas Lapindo dihentikan. DPRD menilai ada cara lain untuk mendapatkan pasokan gas yang lebih aman.

Lapindo akui adanya kelalaian dalam kebocoran pipa gas miliknya.

selamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Kalau dampaknya mere-

Sementara itu, pihak Lapindo Brantas Inc membenarkan jika pipa gas yang bocor

Pengampunan Pajak Seharusnya Tidak Pilih Kasih Kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang akan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pengemplang pajak yang banyak didominasi pengusaha besar alias konglomerat dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.

Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tidak adil, karena pembayaran pajak yang patuh justru di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak mendapatkan dispensasi, padahal UMKM sebagai penggerak ekonomi terbesar di Indonesia.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Moh. Zainul Lutfi menegakkan, kalau memang pmerintah mengambil kebijakan pengampunan pajak seharusnya berlaku untuk semuaya dan tidak pilih kasih. Pasalnya, pelaku UMKM saat ini kondisinya juga kembang kempis karena perekonomian belum setabil.

Sementar itu, para pengemplang pajak hingga trilunan rupiah bebas melenggang ke luar negeri dan kini justru mereka diampuni kejahatan pajaknya. “Saya kira mereka tetap diberi hukuman yang setimpal, meski pemerintah menilai larinya pengusaha ke luar negeri membuat negara menjadi melarat, namun di sisi lain keberadaan UKMK yang banyak menunjang prekonomian bangsa harusnya juga mendapatkan pengampunan pajak,” tegas politisi asal PAN ini.

Lutfi menyontohkan, temannya yang menjadi pelaku UMKM dan memiliki omzet puluhan miliar, kini dikejar-kejar petugas pajak dengan alasan menunggak pajak selama beberapa tahun. “Nah, mereka ini yang harus menerima ampunan pajaknya mengingat dia memiliki tenaga kerja cukup banyak,” papar Ilut, panggilan akrab Moh. Zainul Lutfi.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo, jika pemerintah ingin perekonomian stabil seharusnya pengampunan pajak tidak hanya diberikan kepada pengemplang pajak besar, namun para pelaku usaha seperti UMKM juga harus diperlakukan sama. “Ini artinya kebijakan tersebut memenuhi unsur keadilan,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini, tentunya banyak usaha yang nafasnya kembang kempis. Untuk itu, pihaknya berharap ada penghapusan pajak bagi prilaku UMKM yang memiliki omzet kecil.

“Seharusnya pemerintah tetap melindungi UMKM, diantaranya dengan cara penghapusan pajak dan bunga yang diberikan oleh bank harus minim. Dengan begitu UMKM sebagai pengerak ekonomi bangsa dapat membantu kondisi ekonomi yang diambang kehancuran,” beber Freddy Poernomo. (nam)

Dikritik, Standar Ganda Penerima Hibah Pengelolaan dana hibah baik dari APBN maupun APBD Jatim tahun 2016 ternyata bikin pusing kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Jatim menerapkan standar ganda kepada lembaga penerima hibah dalam persoalan hukum dikemudian hari.

Padahal Gubernur Jatim sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.14 tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Hibah dari APBD Jatim, dan SE Mendagri No.909/ 4344/SJ//2015 dimana lembaga penerima dana hibah diwajibkan berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Depkumham dan minimal sudah berusia 3 tahun.

“Kami khawatir jika Pergub ini diberlaku-

kan anggaran dana hibah APBD Jatim 2016 yang dialokasikan hampir Rp 5 triliun akan banyak yang tak terserap, karena banyak lembaga penerima hibah yang tak dapat memenuhi syarat itu,”ujar Moh. Zainul Lutfi anggota FPAN DPRD Jatim.

Sebaliknya, untuk dana hibah yang bersumber dari APBN, kata Lutfi sejumlah SKPD justru tidak menggunakan dasar Pergub, melainkan undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 39 Tahun 2012, sehingga lembaga penerima hibah cukup memiliki surat pengesahan dan terdaftar di Pemerintah Daerah setempat. “Kami khawatir lembaga penerima dana hibah dari APBN justru bermasalah dengan hukum dikemudian hari,” terangnya. (nam)

di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan miliknya dan saat ini sedang dilakukan perbaikan dan penyelidikan secara menyeluruh.

Vice President Public Relations Lapindo Brantas Inc, Hesti Armiwulan, mengatakan pihaknya berani menyebut kalau pipa yang bocor tersebut miliknya karena pada saat keran pipa ditutup, maka gelembung gas di titik pipa gas bocor langsung berhenti.

“Kami mengetahui kalau itu pipa kami dari gelembung gas yang dikeluarkan langsung terhenti, begitu petugas teknis kami di lapangan mematikan pipa saluran gas tersebut,” katanya saat jumpa pers di kantor Lapindo Brantas Inc. Ia mengemukakan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan peristiwa kebocoran gas ini di samping petugas kepolisian dari Resor Sidoarjo juga melakukan pe-

nyelidikan.

“Kami akan menyelidiki penyebab pasti dari kebocoran pipa yang ditanam dua meter di bawah permukaan tanah tersebut dan secepatnya kami akan merilis kepada awak media. Jadi kami mohon bersabar terkait dengan musibah yang sedang kami alami ini,” katanya.

Disinggung terkait dengan adanya kebakaran yang menghabiskan sebagian rumah milik warga Kedungbanteng dirinya menyatakan akan memberikan santunan terhadap keluarga tersebut.

“Kami tidak akan menutup mata dan tetap akan memberikan santunan setelah kami berkoordinasi dengan aparat desa setempat,” katanya.

Ia juga menanyakan, terkait dengan adanya bangunan yang ada di sekitar pipa, meskipun seharusnya lokasi tersebut harus bebas dari bangunan apapun.

“Setelah kami peroleh

keterangan dari aparat desa ternyata bangunan tersebut milik warga yang kurang beruntung. Dan lagi-lagi alasan kemanusiaan yang menyebabkan adanya bangunan berdiri di lokasi tersebut,” katanya.

Sebelumnya, sebagian rumah milik Supriyono warga Kedungbanteng, Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur terbakar diduga akibat bocornya pipa gas milik Lapindo Brantas Inc yang melintas tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Akibat peristiwa kebakaran tersebut, sebagian perabot rumah tangga miliknya seperti kasur guling dan lainnya hangus terbakar.

Kejadian kebakaran yang berlangsung pada Jumat pagi tersebut, sempat membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi kelabakan dan berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan milik warga. (nam)

Komisi D Lobi Pusat Cabut Regulasi Pelabuhan Ujung Kamal

KMP Tongkol yang dulu ramai melayani penumpang Ujung – Kamal, kini sepi penumpang.

Turunnya tarif tol Jembatan Suramadu sebesar 50 persen dinilai berpotensi pengusaha penyeberangan Ujung-Kamal gulung tikar. Sejak adanya Jembatan Suramadu saja, pelayaran ferry Ujung – Kamal sudah menurun. Apalagi dengan penurunan tarif, makin membuat pelayaran Ujung – Kamal terpuruk. Akibatnya bisa ditebak, akan banyak pengangguran tenaga kerja eks pelayaran.

Komisi D DPRD Jawa Timur yang membidangi pembangunan pun bereaksi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Mahdi mengungkapkan, Komisinya akan memanggil Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim untuk mengetahui tindak lanjut pasca penurunan tol Suramadu. Mengingat turunnya tarif tol mengakibatkan masyarakat yang akan ke Madura atau ke Surabaya beralih melewati jembatan Suramadu daripada menggunakan kapal.

“Masyarakat pastinya memilih lewat Jembatan Suramadu.Selain lebih aman, penyeberangan ke Madura lebih cepat. Ini tentunya nanti pengusaha pelayaran gulung tikar dan banyak pengangguran,” ujar politisi asal PPP itu.

Beberapa pengusaha pelayaran mengajukan subsidi ke pemerintah pusat, agar kerugian tidak terlalu besar. Namun pengajuan subsidi tersebut terbentur regulasi yang menyebutkan bahwa penyeberangan Ujung Kamal merupakan pelabuhan komersil.

“Kita juga gunakan jalur politik agar DPR RI mau memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk mencabut regulasi itu, sehingga menjadi pelabuhan non komersil,” kata Mahdi.

Untuk itu Komisi D akan menfasilitasi pengusaha pelayaran dengan melobi Pemerintah Pusat agar regulasi yang menyebutkan bahwa Pelabuhan Ujung Kamal pelabuhan komersil segera dicabut.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurunkan tarif Tol Jembatan Surabaya–Madura (Suramadu) hingga 50%.

Alasannya, pemerintah menimbang kondisi perekonomian di wilayah Madura masih dalam tahap pertumbuhan sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penurunan tarif tol jembatan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 60/KPTS/M/2016 tentang penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Besaran Tarif Tol Pada jalan Tol Jembatan Surabaya–Madura.

Kepmen yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada 24 Februari 2016 tersebut menetapkan 7 hari sejak ditetapkan, yaitu hari ini Selasa (1/3/2016), besaran tarif tol pada jalan tol Jembatan Suramadu mengalami pengurangan untuk golongan I sampai dengan V, sedangkan golongan VI atau kendaraan bermotor roda 2 tidak diwajibkan untuk membayar atau gratis.

Tak pelak PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) mengeluh.

“Sebelum Jembatan Suramadu beroperasi, omzet kami per bulan mencapai Rp 2,164 miliar. Sekarang hanya Rp 483 juta tiap bulan. Jadi, kerugian kami setiap bulan mencapai Rp 1 miliar lebih,” ungkap staf keuangan Pelabuhan Ujung -Kamal, Halili. (nam)

Jatim IV

Hal - 8

Solusi Gangguan Pendengaran di RSUD Dr Iskak Tulungagung, Jatim PosSeiring berkembangnya dunia kedokteran saat ini, sudah banyak sekali penyakit yang sebelumnya tidak bisa teratasi oleh dunia kedokteran sekarang sudah bisa diobati dengan baik. Salah satu panca indra yang penting bagi manusia adalah fungsi pendengaran.

Deteksi dini pendengaran seseorang saat ini bisa dilakukan sedini mungkin mulai anak baru

lahir, sering kali orang tua tidak terlalu memperhatikan secara detail tentang proses pendengaran pada anaknya yang masih kecil. Ketika anak beranjak tumbuh berkembang berusia satu tahun atau lebihnya belum terlalu bisa untuk berbicara jelas barulah orang tua kebingungan, tetapi kadang meskipun anak yang sudah ber-umur lebih dari itu belum bisa bicara orang tua

sering kali masih berdalih bahwa belum waktunya anak untuk berbicara, tetapi anak sudah pintar berjalan, mitos seperti ini seharusnya sedikit demi sedikit mulai di hapus dari pemikiran orang tua. Anak dapat berbicara karena anak dapat mendengar, apabila anak tidak dapat bicara maka kita harus waspada atau yang bisa dibilang teliti mencermati secara baik. RSUD Dr. Iskak

yang berada di Kabupaten Tulungagung telah dilengkapi pelayanan yang maksimal dan sangat lengkap sesuai dengan visi rumah sakit tersebut. Menjadi rumah sakit rujukan yang sangat handal dalam pelayanannya untuk mendeteksi gangguan seperti pendengaran saat ini telah dapat dilakukan di poliklinik THT RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, apabila bagi masyara-

Peningkatan Pelayanan Masyarakat 

Optimalisasi Kinerja DPRD Kabupaten Blitar

Blitar, Jatim PosKetua DPRD, Suwito mengatakan kedepan akan mengoptimalkan kinerja DPRD Kabupaten Blitar melalui peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah Pasal 149 disebutkan bahwa, DPRD Kabupaten Blitar mempunyai 3 (tiga) fungsi yaini fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut diimplementasikan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi atau pembentukan perda dilaksanakan dalam bentuk (a) membahas bersama bupati/ walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda (b) mengajukan usul rancangan perda (c) menyusun program pembentukan perda bersama bupati. Program pembentukan perda memuat daftar urutan dan prioritas ranperda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

“Untuk sementara fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan terhadap ranperda tentang APBD, yang pelaksanaanya dengan cara (a) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD (b) membahas ranperda tentang APBD (c) membahas ranperda tentang Perubahan APBD dan (d) membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Sedangkan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk (a) pengawasan pelaksanaan perda dan peraturan bupati (b) pelaksanaan ketentuan perundang undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (c) pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya saat saat jumpa pers di kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (16/03/2016) Menindak lanjuti tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaini fungsi pembetukan perda, DPRD Kabupaten telah menyepakati program pembentukan peraturan daerah untuk diprioritaskan dibahas dalam tahun 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) ranperda. (tiga puluh ranperda terlampir).

Untuk pelaksanaan pembahas

Ranperda tersebut pada masa sidang pertama telah membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) yang berwenang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda). Masing-masing Pansus Pembahas Perubahan Tata

Tertib DPRD Kabupaten Blitar, Pansus I membahas Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) Perkotaan Kecamatan Sutojayan, Pansus II membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Ranperda

tentang Kedudukan dan Penataan Desa. Sedangkan Pansus III membahas Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa; Ranperda tentang Kerjasama Desa, Ranperda tentang Pembentukan Peraturan di Desa dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Ditargetkan Pansus DPRD Kabupaten Blitar bisa menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memiliki keterpihakan yang tinggi kepada masyarakat Kabupaten Blitar. (san)

PIN Polisi Dinkes Kab. Blitar Blitar, Jatim PosPekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, secara Nasional, dilaksanakan secara serentak pada tanggal yang telah ditentukan pada bulan Maret 2016 di seluruh tanah air, telah dicanangkan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi pada tanggal 8 Maret lalu di Solo.indonesia memang sudah terbebas dari polio namun mengingat adanya importasi virus liar “Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahun 2016 ini, sangat penting bagi kesehatan anakanak generasi penerus kita, oleh karena itu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar hingga ke puskesmas diwilayah yang telah dilakukan PIN ini mengajak agar semua pihak

dapat melakukan upaya dan memberikan dukungan bagi kesuksesan PIN Polio ini. di serukan kepada bapak dan ibu agar semua anak balita khususnya di Kabupaten Blitar pada umumnya dibawa ke Pos PIN yang terdekat untuk memperoleh tetesan vaksin polio, sejak mulai dicanangkan hari ini sampai nanti tanggal 22 Maret,” Salah satu puskesmas binangun tentunya sebelum dilakukannya PIN telah melakukan gerakan-gerakan untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila tidak mengetahui pentingnya PIN tersebut, kegiatan ataupun sosialisasi sebelum dan atau awal tahun telah melakukan sosialisasi mulai tingkat kecamatan, muspika, dinas ter-

kait, element masyarakat, tokoh agama, PKK dan seterusnya dilanjutkan ditingkat Desa dan posyandu juga mengundang RT/RW, lingkungan. Juga tidak lupa pula sebelumnya dilakukan seperti ledang atau woro-woro keliling di Kecamatan tersebut.

Menurut penjelasan Kepala Puskesmas Binangun saat ditemui diruang kerjanya beberapa hari lalu akan tetap memperhatikan langsungmelalui tingkatannya, tidak hanya itu saja yang dilakukannya, spanduk atau baner sekitar 13 di kecamatan tersebut dan balai desa 12 juga terpampang jelas serta baju kader jumlah 33 kaos, berasal dari APBD non fisik. (san)

kat khususnya dan pada umumnya membutuhkan layanan pemeriksaan gangguan pendengaran maka rumah sakit ini siap melayani sepenuh hati seperti apa yang telah disampaikan Dr. Supiyanto Sp B selaku direktur RSUD Dr. Iskak yang berada di Kabupaten Tulungagung dan saat ini telah terakreditasi paripurna versi JCI 2012 sehingga saat ini pelayanan kami telah berstandart secara internasional imbuh direktur. bagi poli THT telah dilengkapi dengan alat

tes pendengaran yang canggih dan didukung oleh tiga orang dokter spesialis THT yang professional serta perawat THT yang sudah terlatih sesuai fungsi tugasnya, sesuai pula dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tulungagung yang akan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau maka dari itu RSUD Dr.Iskak siap menjadi layanan yang terdepan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya dan pada umumnya. (San)

Melihat Simpatik Pasar Ngantru Tulungagung, Jatim PosDinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Tulungagung dalam Tahun lalu telah mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi (perbaikan) Infrastruktur Pasar jumlahnya ada 6 titik diseluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, ini memberikan keseriusan pemerintah untuk upaya bagi masyarakat khususnya dan pada umumnya.

Dimana dari ke-6 titik yang dibangun melalui Dispenda tersebut diantaranya adalah pasar di Kecamatan ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan pembangunan kios dan relokasi pasar hewan yang sangat menarik bagi pengunjung tentunya, seperti juga pembeli, hal ini telah di laksanakan di tahun lalu.

Dalam pembangunan kios dan relokasi pasar hewan tersebut dianggarkan di-APBD 2015 sebesar Rp 4.014.500.

000,00 (Empat Miliar Empat Belas Juta Rupiah) dijadwalkan harus sudah selesai dan sudah bisa di manfaatkan oleh pedagang Desember 2015 ini hingga di tahun 2016 sekarang.

Yang mana dengan dibangunanya pasar di Kecamatan ngantru tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung bertujuan yang utama untuk me-

ningkatkan perekonomian masyarakat kecil agar bisa melaksanakan usahanya dengan baik meningkatkan pendapatan pedagang, serta pengunjung atau pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar dengan bangunan pasar yang tertata rapi karena semua infrastruktur standar pasar tersebut terpenuhi, sehingga diharapkan dapat memicu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar Tradisional ini.

Kepala Dinas Pendapatan Kab.Tulungagung Drs Eko Sugiono MM melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Didik Sulaksono menerangkan bahwa Renovasi pembangunan berapa titik pasar tersebut nantinya selain menciptakan kenyamanan dalam berdagang juga untuk mengevaluasi pedagang yang asli atau yang sudah lama berdagang dipasar itu jadi bukan untuk pedagang baru karena di khawatirkan akan banyak kepentingan yang masuk apabila kios dan bangunan pasar tersebut dibuka untuk pedagang baru, hal itu untuk mengantisipasi gejolak yang mungkin timbul diantara para pedagang lama, yang telah bertahuntahun menempati kios dan bangun pasar tersebut. (san)

Bapemas Blitar Pastikan Dana ADD dan DD Tahap II Segera Cair Blitar, Jatim PosMelalui ADD dan DD diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Perlu diketahui, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD dan DD sama-sama diperuntukan bagi pembangunan di desa.

Perbedaanya adalah DD

berasal dari APBN sedangkan ADD berasal dari APBD. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan di desa yang ada.

Yang mana, Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Untuk itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar Drs Agus Santoso berharap, pencairan dana desa bisa berjalan dengan lancar. Sehingga anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan di masing-masing desa. ‘‘Jadi saya mengharapkan

desa-desa yang belum mengusulkan pencarian dana, segera mengajukan permohonan dengan disertai persaratan untuk tahap ke dua ini.

Perlu diketahui bahwa pencairan dana ADD maupun Dana Desa tidak ada kaitanya dengan PAK beberapa waktu lalu,’’ jelasnya.

Menurut Agus, proses penganggaran dana ADD telah dilakukan sejak awal tahun. Sehingga pencairan tidak terkait dengan adanya PAK. Kalau pun ada jadwal penganggaran yang tidak sesuai maka hal itu hanya akan berpengaruh pada APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan).

Dijelaskanya, ada bebera-

pa Desa yang harus merubah rencana dalam APBDes. Karena ada perencanaan yang tidak sesuai dengan target, maka harus dirubah dalam APBDes Perubahan. ‘’Semisal ada pembangunan jalan desa, ternyata rencana pembangunan jalan dialihkan untuk membangun jembatan, untuk itu harus dirubah dalam PAK Desa,’’.

Dalam proses pencairan dana ADD dan DD, masih menurut keterangan Agus Santoso, pencairanya sangat diperlunak. Artinya, pencairan tidak perlu mencantumkan rancangan APBDes-P, karena hal tersebut tidak merupakan persyaratan untuk pencairan.

Dan seluruh pencairan ADD dan DD melalui rekening desa

Kepala Bapemas Kabupaten Blitar Drs Agus Santoso

masing masing.

Pencairan ADD dan DD tahap ke dua ini sama seperti pencairan pada tahap pertama. selanjutnya Agus berharap Desa-desa segera melengkapi persayaratan untuk pencairan ADD dan DD. Sehingga tahapan pembangunan desa segera terlaksana sesuai dengan rencana. ‘’Kami mengharap desa-desa segera melakukan pengajuan pencairan. Tentunya dilengkapi dengan persyaraatan persyaratan yang sudah ditentukan,’’ harapnya. (San**)

Jatim VI

Hal - 9

Sengketa Tanah yang Rumah Warisan Banyak Dijadikan Jalan Umum Berdiri di Sempadan Sungai

Tim Hakim PN Sampang saat meninjau tanah sengketa.

Sampang, Jatim Pos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Madura, Jawa Timur, dengan didampingi oleh aparat Kepolisian dan TNI, Rabu (16/3/2016) turun ke lokasi sengketa tanah di Desa Apaan, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang.

Kedatangan para Hakim itu

meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa tanah antara H. Muhlis dan warga untuk memberikan keterangan kepada majelis Hakim antara penggugat dan tergugat.

H.Muhlis selaku pengugat menjelaskan, tanah tersebut awalnya dibeli dari H.Bakri, pada saat itu tidak ada jalan selebar

saat ini. Sedangkan hanya jalan setapak yang lebarnya hanya cukup dilalui oleh pejalan kaki.

Namun, berkembangnya waktu jalan tersebut melebar dan bisa dilalui mobil “Sesuai dengan peta tanah yang saya beli, tidak ada jalan kampung, dan langsung berbatasan dengan tanah tetang-

ga, jadi intinya saya mengugat jalan ini agar supaya dikembalikan seperti semula,” ujar H.Muhlis.

Menanggapi gugatan H.Muhlis, kuasa hukum tergugat Arman Syaputra menjelaskan, dalam hal ini, bukan gugatan terhadap pemilik tanah, akan tetapi mengugat batas tanah yang dijadikan jalan umum.

“Gugatan ini seharusnya ditujujan kepada Kepala Desa atau kepada Bupati, karena yang digugat adalah jalan desa, bahkan sudah pernah mendapat kucuran dana PNPM,” kata Arman.

Di tempat yang sama, Humas PN Sampang Darmo Wibowo menjelaskan, kehadiran Hakim ke lokasi sengketa hanya memastikan keberadaan tanah itu.

“Kami memeriksa adanya tanah dan batas-batasnya, kalau masalah putusannya kita lihat saja nanti,” jelasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun koran Jatim Pos sengketa tanah yang terletak di Desa Apaan, Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang tersebut selebar 70 Cm dan panjang 33 Meter. (Dir)

Sumenep, Jatim PosMeskipun dilarang sudah puluhan tahun rumah di sepanjang Jl. Raya Slamet Riyadi Desa Pabian Kec Kota Sumenep tetap berdiri kokoh bangunan rumah di atas Sempadan jalan di kali marengan Kabid Pembangunan dan Sumberdaya air dinas PU Bina Marga Kab. Sumenep Riyono mengatakan Khusus sempadan sungai setidaknya 3 M dari bibir sunga itidak boleh didirikan bangunan, sementara dari has jalan biasanya sekitar 10 M juga harus merisik dari bangunan. Dia menegaskan terus memberikan penyadaran agar kedepan tidak ada lagi bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebab yang dirugikan adalah warga sendiri.

Menurut Riyono seharusny amulai sepanjang pasar kayu, seharusnya tidak ada perumahan penduduk, jadi dirinya berusaha setiap tahun mengadakan sosialisasi bagaimana supaya tidak membuang sampah yang bukan tempatnya dan sepanjang sungai tidak boleh dibangaun perumahan penduduk, selanjutnya agar masyarakat lebih hati-hati kalau mendirikan bangunan karena

jika berdir idi Sempadan jalan sungai ketika banjir akan membahayakan penghuni rumah, kalau bangunan rumah berada di atas sempadan jalan, ketika ada program pelebaran jalan nantinya kemungkinan bisa tergusur.

Sementara Kadis Bina Marga Kab.Sumenep H. Edi Rasyadi ketika ditemui pihaknya menegaskan jika jalan tersbut termasuk jalan nasional, namun diakui dilarang mendirikan bangunan dipinggir jalan yang jaraknya disesuaikan dengan kelas jalan.

Kades Pabian kecamatan kota Sumenep Madani membenarkan jika semua rumah yang ada di sana sudah bersertifikat, dan sertifikat tersebut sudah dimiliki warga sejak lama karena rumah yang ada merupakan warisan dari leluhur-leluhur mereka, sebelum dirinya menjabat sebagi kadis, dia berharap agar ada sosialisi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum ada kebijakan baru, karena tidak menutup kemungkinan bangunan tersebut berdiri sebelum ada aturan sempadan sungai dan jalan. (rol,nan,man)

Tertibkan PKL di Taman Adipura Presiden Jokowi Resmikan Satpol PP Sumenep Siapkan Penghargaan Adipura 2017 Waduk Nipah

Sampang, Jatim PosPresiden Joko Widodo akhirnya meresmikan Waduk Nipah yang berada di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dan operasikan untuk kepentingan umum, pada hari Sabtu, (19/ 3/16).

Dikatakan Presiden Jokowi, Dengan diresmikanya waduk Nipah, diperkirakan produksi pangan didaerah setempat akan melimpah. Sebab menurutnya ketersediaan air adalah kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan. “Waduk Nipah ini disiapkan untuk jangka panjang dan untuk produksi pangan kita,” tutur Presiden Jokowi dalam sambutanya.

Dengan laju pertambahan penduduk dunia seperti saat ini. Imbuh Presiden Jokowi, pada masa yang akan datang, manusia akan memperebutkan dua hal, yakni energi dan pangan. Untuk menghindari krisis pangan di masa yang akan datang, pemerintah dirasa perlu untuk membangun dan menambah keberadaan waduk di

Sumenep, Jatim PosUntuk menghadapi penilaian Adipura tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep bersama 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK PD) terkait pembentukan Tim Pemantau Adipura.

Sementara Kepala Satpol PP Sumenep, H. Imam Fajar mengatakan, untuk meraih adipura tahun ini instansinya menurunkan personel untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar area Taman Adipura, selain itu menghimbau PKL untuk meningkatkan kebersihan, timnya juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi Adipura dan RSUD Dr. H. Moh. Anwar karena kedua termasuk sarana penilain.

Menurut Fajar, tugas pokok

Bupati Sampang H Fannan Hasib (kanan) mendampingi Presiden Jokowi menandatangani peresmian waduk nipah. beberapa daerah karena kunci dari ketahanan pangan adalah ketersediaan air.

“Harapan utama kita adalah Indonesia tidak mengimpor pangan, melainkan negara-

Presiden Jokowi saat menuju lokasi waduk nipah.

negara lain yang harus datang dan membeli hasil pangan di Indonesia,” Ujar Presiden Jokowi, dengan nada optimis.

Menurut Presiden Jokowi, Waduk Nipah setidaknya akan mengairi sawah seluas 1.150 Ha. Sawah-sawah itu terdiri dari 925 Ha sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tadah hujan dan 225 Ha merupakan areal sawah existing. Dengan manfaat tambahan, sebagai konservasi sumber daya air dan daerah wisata serta perikanan air tawar.

Bendungan Nipah di Sampang ini dibangun untuk dapat berfungsi dalam umur

layanan 50 tahun. Oleh sebab itu, pengelolaan bendungan yang berkelanjutan menjadi keharusan.

Dalam kesempatan peresmian tersebut, orang nomor satu di Republik Indonesia itu juga berharap agar daerah tangkapan air Waduk Nipah dipelihara oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan sistem konservasi yang baik.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perbandingan debit maksimum dan debit minimum di bawah 50, laju sedimentasi maksimum 2 mm/tahun, dan rasio ruang terbuka hijau minimal 30%.

“Saya berharap waduk Nipah ini agar dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dan provinsi untuk kepentingan ma-

syarakat dan ketahanan pangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Jatim Pos, lokasi pembangunan Waduk Nipah terletak di Desa Montor, Kecamatan Banyuates atau tepatnya di Pantai Utara Sampang, atau 60 km dari Kota Bangkalan, Madura. Waduk ini sudah menjadi studi sejak tahun 1973 silam, kemudian mulai pembebasan lahan 1982.

Tahun 1993.

Di tahun 2004 pemerintah pusat kembali menggeber pembangunan waduk Nipah dan selesai pada tahun 2008, namun karena terkendala pembebasan lahan, proses pengisian air di waduk tersebut baru dimulai pada 10 Oktober 2015 lalu.

Untuk diketahui. Ikut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian tersebut ada-

Kepala Satpol PP Sumenep, H. Imam Fajar dan fungsi Satpol PP Saat ini tidak hanya menegakkan Perda akan tetapi juga menerapkan unsur humanis melalui konsep “Salam, Sapa, dan Senyum” (3S), sehingga Satpol PP memiliki pelayanan dan citra yang baik kepada masyarakat. (rol,nan,man)

lah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib mengucapkan sangat berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo yang berkenan hadir dikabupaten Sampang dan meresmikan waduk Nipah Ds. Montor Kec. Banyuates Kab. Sampang.

Dengan harapan waduk Nipah dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.

“Dengan diresmikannya Waduk Nipah merupakan Keseriusan Pemerintah Kabupatan dengan Pemerintah Pusat, agar masyarakat dapat melakukan atau membuka lahan pertanian sehingga terwujud swasembada pangan,” tuturnya. (Dir)

Jatim VII

Hal - 10

Gugat MK, Wali Murid Dukung Wali Kota Blitar

Para wali murid mendatangi Kantor Wali Kota Blitar untuk memberikan dukungan atas gugatan ke MK dalam merebut kembali pengelolaan SMA/SMK. Blitar, Jatim PosKetua Dewan Pendidikan Kota Blitar, Dwi Sukartowo, menolak rencana pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK. Pasalnya,kebijakan itu tak sesuai dengan Otonomi Daerah (Otoda).

Dwi bahkan mendukung langkah Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar,

melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Dwi, selama ini Walikota Blitar telah mengeluarkan kebijakan dengan menggratiskan semua biaya pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah

Menenggah, termasuk kelengkapan sekolah, dan menyediakan angkutan bus sekolah.

Makanya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar, ia menegaskan akan mendukung langkah Pemkot Blitar dalam gugatannya ke MK dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dukungan kepada Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi

Anwar juga datang dari ribuan siswa-siswi dan wali murid, baik tingkat SD sampai SMA/SMK. Mereka datang berbondong-bondong memenuhi halaman Kantor Wali Kota, bahkan sampai ke alon-alon Kota Blitar untuk memberikan dukungan atas gugatan yang diajukan ke MK.Mereka berharap gugatan ini bisa dikabulkan dan dimenangkan. Apalagi Wali Kota Blitar memiliki misi APBD Pro Rakyat Jilid II. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar tampak makin semangat menyaksikan dukungan yang demikian besar.

“Kami akan terus berjuang demi masa depan pendidikan di Kota Blitar. Kami meyakinkan bahwa gugatan bisa diwujudkan dan dimenangkan,’’ ujar Samanhudi disela-sela berfoto bersama wali murid.

Dari pantauan Jatim Pos di depan Kantor Wali Kota Blitar, para pendemo membentangkan kain warna putih dengan panjang sekitar 600 meter. Di atas kain itu mereka antusias menandatangani sebagai wujud kepedulian dan dukungan kepada Wali Kota Blitar dan menyatakan bahwa warga Kota Blitar mendukung penuh jika SMA/SMK dikembalikan ke Pemerintah Kota Blitar. (sk)

Panitia BEC 2014 Belum Melunasi Honor Penari Gandrung Sekda : Nanti akan saya koordinasikan dengan Panitia

Banyuwangi, Jatim Pos Perhelatan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) tahun 2014 yang digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang berjalan dengan sangat sukses. Bahkan acara pagelaran yang dikemas dalam Banyuwangi Festival tahun 2014 yang mengangkat seni tradisional Banyuwangi dan dihadiri Menteri Pariwata Arif Yahya ini membuat daerah Banyuwangi telah dikenal di tingkat nasional.

Dibalik kesuksesan pelaksanaan BEC ini ternyata meninggalkan kisah sedih bagi sedikitnya 300 seniman Tari Gandrung dan enam pelatihnya.

Pasalnya, 300 penari gandrung yang didapuk mengiringi Tari Seblang pada acara BEC tahun 2014 lalu itu sampai sekarang ternyata belum pernah menerima honor dari panitia Banyuwangi Festival. Selain itu uang sewa pakaian tari gandrung juga belum dibayar.

Demikian seperti diungkapkan oleh Sumaji salah seorang pelatih tari kepada wartawan di rumahnya di Dusun Mangir Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pekan lalu.

Sumaji menambahkan, selain pelatih, penari ada beberapa panjak (penabuh gamelan) yang baru menerima separuh honornya. Masih menurut Sumaji, besarnya honor penari beserta sewa baju gandrung adalah Rp 150.000,- per orang.

“Saya gak ngerti siapa yang bertanggungjawab terhadap kami. Para seniman tersebut memang tergabung dalam grup Tari Langlang Buana yang dikoordinir Pak Sabar pada saat acara BEC itu. Tapi pembayaran honor dan sewa baju gandrung sampai sekarang gak jelas.

Sebagai wong cilik saya malas ngurusi itu. Makanya teman teman sudah gak mau lagi diajak untuk kegiatan karnaval itu. Bahkan honor saya melatih

selama sebulan lebih juga gak dibayar. Bayangkan ada sekitar enam pelatih untuk menyelaraskan gerakan tari dengan musik gamelan sampai serasi betul. Tapi akhirnya seperti ini, ungkap Sumaji dengan penuh rasa kecewa. Sumaji mengakui kalau pihaknya pernah menerima uang dari pak Sabar, tapi hanya Rp 100.000,.

Mantan Kepala Bidang Promosi/Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Endro D Raharjo yang sekarang menjabat sebagai sekretaris kecamatan (sekcam) Rogojampi ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya membenarkan bahwa memang masih ada 300 penari gandrung pendukung BEC 2014 yang honornya belum dibayar. Namun dia menolak kalau pihaknya dikatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap terlantarnya honor penari gandrung tersebut. Endro berdalih bahwa penari gandrung tersebut sebagai tambahan di luar pakem yang sudah dianggarkan di APBD. “Kalau semua kegiatan yang sudah terencana sejak awal semua sudah terbayar melalui anggaran APBD di Dinas Pariwisata. Dan sudah dibayarkan kepada pimpinan sanggar tari Lalang Buana Sabar Hariyanto. Maslahnya adalah 300 penari gadrung itu adalah tambahan. Pada saat latihan tari seblang dirasa kurang bagus. Panitia BFES dan Dinas Pariwisata rapat dan memutuskan tambahan 300 penari gandrung kepada grup sanggar tari yang ditunjuk. Penari tersebut untuk mengiringi tari seblang. Jadi kalau dari APBD

sudah klir terbayar. Sedang penari gandrung beserta pelatih adalah tanggungjawab panitia BFES. Katanya mau dicarikan dana dari sponsor waktu itu,” kata Endro kepada wartawan.

Pimpinan sanggar Tari Langlang Buana Banyuwangi Sabar Hariyanto ketika dikonfirmasi wartawan, mengatakan memnag benar kalau dirinya masih punya tunggakan hutang honor kepada penari dan sewa baju. “Iya saya memang belum membayar semua itu.

Karena penari itu tidak masuk dalam kontrak yang didanai APBD. Sedang yang dibiayai dengan APBD sudah saya lunasi semua. Untuk mengangsur penari tambahan itu saya jual mobil untuk membayar sebagian anggota,” papar Sabar.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Slamet Karyono, kepada wartawan saat dikonfirmasi ruang loby pemda mengatakan pihaknya belum mendengar kalau ada penari gandrung BFEC 2014 yang belum dibayar honornya. “Saya gak tahu dan belum pernah menerima laporan soal itu dari panitia. Kalau memang benar nanti akan saya lanjutkan ke pak Ustadi. Karena waktu itu panitianya pak Ustadi. Kasihan mereka seniman kalau memang belum terima honor,” kata Slamet Karyono dengan ramah.

Sedangkan Chaerul Ustadi panitia Banyuwangi Festival tahun 2014 yang juga Asisten Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ketika dikonfirmasi wartawan mengenai hal tersebut enggan menemui wartawan. (rim)

Kondisi jalan di Sumber Agung Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitaryang rusak berat akibat dilintasi truk-truk pengangkut material bangunan.

Truk Material Akibatkan Jalan Rusak Berat Blitar, Jatim PosSejumlah pengguna jalan yang biasa melintas di Jalan Sumber Agung Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar mengeluh, akibat kondisi jalan yang rusak berat. Kerusakan jalan tersebut akibat sering dilintasi truk-truk pengangkut bahan material bangunan.

Rudi, salah seorang warga Desa Sidodadi, berharap kerusakan di Desa Sidodadi ini segera diperbaiki, supaya tidak terjadi korban akibat jalan berlubang.

“Bila dibiarkan berlarut larut bukan tidak mungkin akan terjadi kecelakaan, khususnya kendaraan roda dua, apalagi disekitar ini jalannya rusak berat dan berlubang,’’ kata Rudi.

Terkait kerusakan jalan tersebut Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Blitar, Sudarman,

ST, mengatakan, rencana perbaikan jalan tersebut masih dalam proses tender. “Insya Allah masuk bulan April perbaikan jalan tersebut sudah terealisasi,” ujar Darman, sapaan akrabnya kepada Jatim Pos di kantornya, Selasa (15/3/ 2016).

Dijelaskannya, panjang jalan di wilayah Sumber Agung Sidodadi itu mencapai 3 kilometer. Untuk itu telah dianggarkan sebesar Rp 500 juta.

Diakui, kerusakan jalan itu telah berlangsung cukup lama dan membahaykan pengguna jalan. Karena itu, perbaikan segera dilakukan.

“Kami juga akan menyesuaikan dengan program perbaikan dan mana saja yang harus diutamakan. Perbaikan yang juga segera dilakukan adalah Jalan Tawangsari Kecamatan Garum,” jelas Sudarman. (sk)

Bupati MKP Akan Renovasi Pendopo Agung Trowulan Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (MKP) menginginkan agar wisata religi di Kabupaten Mojokerto lebih menarik lagi. Dengan upaya mempercantik tempat wisata Religi.

Sebelumnya di Kecamatan Trowulan ini sudah banyak dibangun rumah budaya dengan nuansa Majapahit.Anggarannya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga memasuki Trowulan pengunjung seakan teringat nuansa memasuki Kerajaan Majapahit. Di antaranya renovasi Pendopo Agung yang terletak di Trowulan.

Bupati Mojokerto pada sejumlah wartawan beberapa hari lalu mengatakan, selain

menyelesaikan pembangunan infrastruktur, Pemkab juga fokus pengembangan ekonomi masyarakat dan wisata religi.

“Wisata religi salah satunya akan merenovasi Pendopo Agung di Trowulan. Supaya lebih menarik dan lebih tampak nuansa Majapahit.

Nantinya ada panambahan Gapura dan perbaikan atap Pendopo Agung. Anggarannya tahun 2016 ini sudah disiapkan sekitar Rp 1 miliar rupiah,” kata Bupati.

Selain renovasi Pendopo Agung Trowulan, kata Bupati, nantinya juga akan dibangun candi atau tempat peribadatan di Desa Temon dekat Candi Tikus oleh warga Bali yang nenek moyangnya dari Majapahit. (din)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Pesona Wisata ... di pertigaan Tangsi, Desa Tirtoyudo.

Dari pertigaan ini posisi Pantai Lenggoksono masih sekitar 30 kilometer. Kondisi jalan dari Tangsi Tirtoyudo menuju Lenggoksono Purwodadi sudah beraspal, namun ruas jalan sangat sempit. Sepanjang 30 kilometer itu jalanan berbelok-belok. Jalanan belokan sangat tajam ditambah dengan menanjak dan menurun yang sangat curam.

Bahkan banyak terdapat jurang curam di sebelah sisi kanan dan kiri jalan. Sekitar lima kilometer lagi akan masuk Desa Purwodadi kondisi jalan mulai rusak, namun tenang saja sejumlah jalan ada yang sudah dicor sampai ke bibir pantai.

Sepanjang perjalanan kita bisa menikmati pemandangan per-

kebunan cengkeh dengan pohonnya yang tingginya sampai 15 meter.

Konservasi Laut Sementara itu Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, Fatkhur Rozaq mengungkapkan, di sekitar Lenggoksono terdapat pantai-pantai lain yang menarik. Di sisi kanan, terdapat pantai Banyu Anjlok, yang menyuguhkan air terjun setinggi 12 meter dengan lebar 20 meter. Air terjun itu jatuh dari sungai yang mengalir dari atas tebing.

Pantai Bolu-Bolu dengan panorama alamnya yang menawan. Di pantai ini, terdapat area untuk berkemah (camping ground) Pantai Bolu-bolu adalah spot mancing tebing yang menjadi favorit pemancing mania. Ada juga spot

Satpol PP ... mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. “Dengan memahami teknologi, pelayanan yang diberikan masyarakat akan lebih baik. Karena masyarakat saat ini lebih mudah mengakses informasi melalui sarana teknologi yakni internet dibandingkan datang langsung ke lembaga atau kantor yang menyediakan informasi,” ucapnya.

Pakde Karwo sapaan akrab nya menjelaskan Satpol PP juga harus menyediakan layanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi

sosial online. “Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada Kepala Daerah agar menempatkan aparatur di Satpol PP dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Satpol PP dan Satlinmas harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh anggota Satpol PP dapat mengerti tugas dan fungsinya terutama ketika melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. “Satpol PP merupakan garda terdepan Pemerintah daerah untuk menegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan

“Aroma Korupsi ... sebenarnya bisa menjadi pintu bagi aparat untuk masuk mengusut, namun nyatanya sampai saat ini dari kejaksaan masih aras-arasen, saya menyayangkan akan hal ini, dan sebetulnya proyek yang sekarang di Madiun masih banyak kasus-kasus yang belum di tangani secara tuntas dan terkesan mandul,” katanya, Jum’at lalu.

Pentolan aktifis anti korupsi ini menilai kinerja Kejari Madiun dalam menangani kasus korupsi di Kota Madiun jika dibanding-

kan dengan tahun yang lalu sangat jauh berbeda, energi untuk mengungkap kasus korupsi di madiun ini terkesan mlempem.

“Harapan saya ya lebih energik lagi karena dengan adanya pimpinan yang baru jangan sampai kalah dengan pimpinan yang sudah-sudah,” tegasnya.

Budi pun mendesak Kejari Madiun untuk segera bergerak menangani indikasi kasus korupsi. Dirinya mengaku siap

Bupati-Wabup ... rahkan dan dirapatkan kembali yang nantinya akan diserahkan kepada Bupati.

“Nantinya semuanya pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi diminta untuk dijawab langsung oleh Bupati, jika jawaban dari bupati tidak rasional dan tidak sesuai fakta dilapangan, kami akan gunakan hak angket,” ujar dengan nada keras.

Ditambahkan Imam, sejauh ini dari pimpinan maupun anggota dewan sudah berulangkali meminta dan menyoroti tentang pola kepemimpinan yang dinilai kurang sehat itu, untuk segera dilakukan evaluasi. Namun, faktanya di lapangan jauh dari harapan dan semakin tidak jelas arah dan pola kemepimpinannya.

“Kekosongan jabatan mulai dari tingkatan kepala dinas, kabid, camat serta kepala sekolah sejauh ini menjadi salah

satu alasan kami untuk menggunakan hak interpelasi, kami sudah jenuh dengan kondisi pola kepemimpinan yang selama ini tidak jelas arah dan tujuannya, sudah saatnya bupati memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mempertegas janji-janji yang sudah pernah disampaikan sebelumnya,” tegas Imam.

Selain itu, Imam juga mempertanyakan terkait hasil kesepakatan dengan eksekutif, jika sebelum anggaran pendapatan belanja daerah (AP BD) disahkan, menyepakati pelaksanaan proyek pembangunan sudah bisa dilaksanakan pada bulan Maret ini. Namun, yang terjadi hal itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Buktinya saat ini kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur pembangunan masih belum dikerjakan, padahal sudah jelas kesepakatan ini

dari halaman 1 snorkeling di Teluk Kletekan.

Wisata pantainya, Satu Kesatuan dimana Pencadangan Konservasi melalui Marine Protected Area (MPA) habitat lobter yang di prakarsai oleh Pokmaswas Purwodadi beserta masyarakat nelayan pada tahun 2010, di awali di Pulau Gadung seluas 0,8 Ha kondisi sekarang MPA Pulau Gadung plus Wilayah sekitar pulau Gadung hingga Wedi Awu dengan total seluas 11 Ha yang dicanangkan oleh Masyarakat yang dimotori oleh Pokmaswas Purwodadi.

Peran Diskanla membimbing dan mendampingi MPA habitat lobster sejak tahun 2008 dengan puncaknya penetapan MPA Pulau Gadung (awalnya KKLD Pulau Gadung Tahun 2010 pula Pokmas-

dari halaman 1 kepala daerah,” ujarnya.

Ia juga memuji keberhasilan Satpol PP dan Satlinmas dalam pengamanan hajatan Pilkada Serentak yang lalu.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Berkat kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Linmas dan tentunya kerjasama dan komunikasi yang baik antar instansi terkait, pesat demokrasi di daerah dapat berjalan dengan sangat baik,” ungkapnya.

Untuk itu, kinerja Satpol PP harus lebih progresif dalam usianya yang menginjak 66 Tahun.

Satuan Polisi Pamong Praja harus siap melaksanakan revolusi mental sebagai perwujudan nawa cita yang telah tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. (hms)

dari halaman 1 memberikan data-data terkait indikasi kasus korupsi yang ada di Kota Madiun.

“Aparat penegak hukum jangan hanya menangani kasus kriminal umum saja, tapi justru pidana khusus yang menjadi musuh negara harus menjadi atensi khusus dari aparat, ini benar-benar kita desak karena musuh besar kita saat ini ya Korupsi, karena kalau ini kita lupakan kita akan terlena dan menjadi bangsa yang terpuruk,” pungkasnya. (Jum)

dari halaman 1 tertulis, selain itu pelaksaan program lainnya tidak jelas, padahal APBD 2016 sudah disahkan pada tahun lalu, jadi langkah kami untuk mempertegas dan meperjelas persoalan ini kami gunakan hak kami yakni hak interpelasi,” ulasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sampang, Sudarmanto menyampaikan, pihaknya hanya sebatas memfasilitas saja niat dewan menggunaan hak interpelasi mereka.

Terkait surat pemanggilan kepada Bupati Sampang, A. Fannan Hasib, ia mengatakan, masih menunggu hasil rapat akhir dari pimpinan DPRD dan Fraksi.

“Kami hanya memfasilitas saja, dan soal hak interpelasi itu sudah hak dari masing-masing anggota dewan, dan kami menunggu hasil rapat akhir terkait penggunaan hak interpelasi ini,” tukasnya. (dir)

was Purwodadi menjadi Juara 1 Lomba Kinerja Pokmaswas Tingkat Provinsi Jawa Timur serta Mewakili Provinsi Jawa Timur dan Berhasil menjadi Juara 3 Nasional.

Pantai Lenggoksono tidak hanya menawarkan potensi ikan, tetapi juga menjadi wilayah konservasi lobster mutiara, lobster pasir, dan lobster batu.

Dan tepat di bawah Pulau bawah laut ini adalah sarang lobster yang selalu dijaga dan diawasi dari nelayan nakal yang akan menangkap dengan potasium oleh masyarakat dan nelayan. Di pantai ini pun ditunjuk oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan sebagai wilayah ekowisata. (Oceano)

Walikota ... menyambut hangat kehadiran ratusan wali murid tersebut.

“Saya meminta hadirin yang datang di sini untuk menjadi saksi perjuangan. Semangat ini tidak putus karena mendapat dukungan dari warga. Kalau semua berjuang, saya yakin bisa tembus. Selain itu, tahun ini Pemkot juga melakukan peningkatan, yakni beasiswa bagi siswa berprestasi,” imbuh Wali Kota yang menuai tepuk tangan dari para wali murid.

Sementara itu, kuasa hukum wali murid SMA/SMK, Edward Dewaruci menjelaskan, bahwa sebelumnya ia dan lima

Bahagianya ...

Begitu antusias dan banyaknya undangan yang hadir pada acara resepsi, hingga undangan rela antri berjam-jam (2-3 jam) untuk bisa memberikan ucapan selamat. Ini menjadi maklum, sebab jumlah undangan yang diperkirakan hadir berjumlah 3.000 orang, ternyata membludak hingga 15.000 orang.

Acara yang dijadwalkan selesai pukul 21.00 akhirnya diperpanjang hingga 22.30.

“Tamu yang pertama memberikan ucapan selamat adalah perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,” kata Anom Surahno, SH Kabag Humas dan Media, Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim.

Setelah itu disusul tamutamu lainnya. Termasuk Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), man-

tan Wapres Tri Soetrisno, para pejabat tinggi negara lainnya, serta tamu dari masyarakat umum.

Kendati berjam-jam berdiri melayani ucapan selamat dari para undangan, tampak Ayu – panggilan akrab Kartika Ayu Prawitasari masih terus tersenyum melayani, “Terimakasih mas” kata Ayu kepada Jatim Pos yang turut hadir dan memberikan ucapan selamat pada acara tersebut.

Sedangkan Bude Karwo terlihat juga selalu tersenyum, meski pada beberapa kesempatan terakhir (menjelang tamu berakhir), sempat duduk namun berdiri kembali saat datang undangan. “Mungkin Bude Karwo capek, maklum berdiri terus mulai jam 18.30 hingga 22.30 atau hampir lima jam,” ujar Zainal, salah satu undangan yang hadir pada acara tersebut.

Hal yang terkesan lainnya

DPRD Jatim ...

Jawa Timur, awal Maret 2016 lalu.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) sebagai alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kinerja pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DP RD Provinsi Jawa Timur.

Melalui juru bicaranya, Hj Ninik Sulistyaningsih, SE mengatakan, pencabutan terhadap tiga Perda tersebut didasarkan pada alasan terjadinya peralihan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan Perda, yang sekarang sudah diganti dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perda, pada tahun 2015 Baperda DPRD Provinsi Jawa Timur telah melakukan evaluasi terhadap 70 Perda Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 – 2014.

Pada dasarnya Perda dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Provinsi Jawa Timur dengan batasan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

Dalam hal kewenangan tersebut telah dialihkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, maka berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memiliki dasar kewenangan lagi untuk mengatur urusan pemerintah tersebut

(onbevoegheid ratione materiate). Karena itu, keberlakuan dari Perda Provinsi Jawa Timur tersebut harus dicabut dengan Perda tersendiri.

Terhadap tiga Peda Jawa Timur yang harus dicabut berdasarkan atas alasan terjadinya peralihan kewenangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat tersebut, adalah Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang pengujian tipe, sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 tahun 2008.

Selanjutnya, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang sistem jaminan kesehatan daerah Jawa Timur, dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Raperda tentang pencabutan tiga Perda Provinsi Jawa Timur ini telah melalui pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan oleh Baperda DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Biro Hukum dan melibatkan instansi vertikal, yaitu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur pada 29 Februari 2016.

Oleh karena itu, sebenarnya pencabutan terhadap lebih dari satu Perda dalam satu Perda tersendiri merupakan hal yang baru di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan.

dari halaman 2 perwakilan wali murid telah melakukan banding di Mahkamah Konsitusi pada tanggal 7 maret kemarin.

“Untuk memenuhi pasal 15 UU 23 tahun 2014 apa bisa diterapkan, apabila pemohon menganggap penerapan itu bisa merugikan konstitusional karena mengambil alih kewenangan. Selain itu, apa jaminan yang sama bisa terima masyarakat nantinya?, karena masyarakat sudah merasakan pelayanan maksimal selama ini,” imbuh Edward Dewaruci. (Gatot.S/ JTMP)

dari halaman 1 adalah acara siraman. Terdapat tujuh mata air yang digunakan untuk prosesi siraman anak bungsu Pakde Karwo ini di kediaman Jalan Kertajaya Indah Surabaya.

“Airnya diambil dari sumber mata air Jolotundo, Makam Sunan Ampel, Makam Sunan Giri, Makam Sunan Maluna Malik Ibrahim, Makam Sunan Drajat, Makam SunanBonang, Makam Syekh Ibrahim Asmoro Kondi,” kata Kabag Humas Biro Humas Protokol Setdaprov Jatim Anom Surahno.

Menurut dia, yang melakukan siraman ke Kartika Ayu adalah Pakde Karwo, Bude Karwo, Ny Marie Basofi Sudirman, Ny Chaerani Sukardi, Bude Karno (kakak Pakde Karwo), Ny Saraswati Gatot Indrajit (dari pihak besan), Ny Wiwik Anton Setiadji (istri Kapolda Jatim), Ny Ninik Prasetyo sekaligus pihak periasnya. (nam)

dari halaman 1 Beberapa pertimbangan yang mendasari pencabutan tiga Perda Provinsi Jawa Timur dalam satu perda sekaligus, yakni untuk efisiensi waktu dan anggaran. Jika masing-masing dari tiga Perda Provinsi Jawa Timur ini dicabut dengan satu Perda tersendiri, maka tentunya waktu yang dibutuhkan akan lebih dari satu masa sidang dan juga sekaligus membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.

Alasan lainnya, untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap status hukum dari tiga Perda Provinsi Jawa Timur, dan untuk menyederhanakan prosedur pencabutan beberapa Perda di provinsi Jawa Timur. “Semoga ini menjadi preseden positif ke depan dalam hal akan dilakukan pencabutan terhadap beberapa perda,” pungkas Hj Ninik.

Memang seluruh Fraksi menyepakati pencabutan Raperda itu, namun beberapa catatan masih dipertanyakan.

Misalnya Fraksi PDIP mempertanyakan : Bagaimana realita pengujian tipe, sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan saat ini di Jatim.

Juga bagaimana peralihan sistem jamkesda menjadi sstem JKN, serta masih adakah Perda yang perlu dicabut lagi karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seoerti ketiga Perda yang telah disebut diatas? (nam)

Hal - 12 Edisi No.215 Tahun XIV ~ Minggu IV Maret 2016

Pameran Produk Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta

Pagelaran Bantengan Banyak Diminati Warga

Widarto, SS, MM UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif, Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menggelar pameran produk ekonomi kreatif pada 17-18 Maret kemaren. Kegiatan ini rutin digelar karena ternyata mendapat sambutan cukup bagus bagi kalangan

pengusaha ekonomi kreatif maupun masyarakat di sekitar Pandaan Pasuruan.

Kepala UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Widarto, SS, MM mengemukakan kegiatan ini sebagai upaya memperkenalkan produk kerajinan masyarakat dan menemukan pangsa pasarnya. “Taman candra ini lahannya sangat luas, masyarakat senang disana sehingga sangat memungkinkan melakukan transaksi,” ujarnya kepada Jatim Pos. Untuk lebih menarik minat masyarakat mendatangi kegiatan pameran menurut Widarto, juga digelar pagelaran kesenian. Ini sesuai Kepres no.6 tahun 2009 tentang kebudayaan local dan seni pertunjukan yang diperbolehkan untuk digelar.

Sejumlah seni pertunjukan ditampilkan pada kegiatan tersebut, diantaranya Jaranan dan Bantengan, juga lomba menggambar oleh anak-anak.

Khusus untuk kegiatan Bantengan merupakan seni pertunjukan yang paling banyak peminatnya. “Ini bisa menambah pengunjung untuk pameran ekonomi,” ujar Widarto. Namun demikian karena banyaknya massa pertunjukan Bantengan, sehingga perlu dijaga keamanannya. “Pernah sampai merusak taman,” tambahnya. Namun kali ini pimpinan Bantengan sudah bertemu pihaknya dan menjamin keamanan.

Pojokan Kampung Bantengan dikenal sebagai seni pertunjukan yang mentas di pojokan kampung, simpang perempatan jalan desa atau di sudut tempat kepunden yang dikeramatkan masyarakat.

Seni Bantengan, yang akarnya berasal dari kanuragan pencak silat, seolah-olah bukan pemain

utama di pentasnya sendiri. Hal inilah yang menjadi kegelisahan dari para penggiat seni bantengan, yang kemudian menggalang beberapa tokoh masyarakat lintas komunitas.

Salah satunya adalah Agus Riyanto atau akrab disapa Cak Tubrun, seniman Bantengan yang menggelar Gebyak Bantengan Nuswantara dengan format karnaval.

Proses kolaborasi internasional, sejak 2010 Bantengan Nuswantara bersama komunitas Arts Island Festival menyelenggarakan gelar kolaborasi art performance di Desa seni Ngroto Joyo, Pujon Malang. Kegiatan ini berjudul Kidung Bantengan, kolaborasi music, tari kontemporer dari manca negara, dan seni Bantengan.

Arts Island Festval adalah kelompok performance art kontemporer dari berbagai negara, seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, Irlandia, Malaysia, Prancis, Indonesia, dan USA. Kolaborasi tahun

selanjutnya adalah pertunjukan Seni Keliling In The Arts Island Festival (Juli 2011) dan sejak 2012 menjadi International Trance Carnival.

Setiap tahunnya, Bantengan Nuswantara melibatkan lebih dari 100 grup Bantengan. 6000 orang di dalamnya terdiri dari puluhan seniman tari berkolaborasi (dalam-luar negeri), ratusan relawan panitia, yang diapresiasi oleh ribuan penonton di sepanjang 3 kilometer rute karnaval.

Biaya operasional kegiatan rutin (gebyak) di masingmasing wilayah kelompok seni Bantengan diperoleh melalui iuran anggota, pengajuan donatur tokoh masyarakat, dan dari anggaran kesenian pemerintah daerah setempat.

Seperti misalnya saat penyelenggaraan Bantengan Nuswantara, masing-masing kelompok membiayai kelompoknya sendiri tanpa menambah beban kepada panitia pelaksana. Notabene mereka juga termasuk dalam kepa-

nitiaan event tersebut.

Sampai pada tahun ke-6 ini, dana kegiatan Bantengan Nuswantara lebih banyak berasal dari dana gotong royong Penggiat Budaya. Mengajukan bantuan kepada pemerintah dan sponsor juga masih belum dimaksimalkan. Meski sebenarnya kegiatan ini telah mengangkat identitas daerah khususnya Kota Batu dan menjadi kalender kebudayaan rutin di Jawa Timur.

Untuk lebih mengenalkan dan memperluas apresiasi masyarakat atas seni Bantengan, disusun pula beberapa program untuk mendukung event ini, seperti lomba fotografi (umum), lomba film dokumenter (umum), lomba mewarnai untuk anak-anak TK, workshop Batik Bantengan bagi ibu-ibu, pameran dokumentasi Bantengan Nuswantara (umum dan gratis), dan pemutaran film dokumenter Bantengan Nuswantara yang dilakukan keliling daerah. (nam)

lumnya.

Kemampuan untuk mewujudkan kreativitas yang diramu dengan sense atau nilai seni, teknologi, pengetahuan dan budaya menjadi modal dasar untuk menghadapi persaingan ekonomi, sehingga muncullah ekonomi kreatif sebagai alternatif pemba-

ngunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif antara lain karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam: Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; Menciptakan Iklim bisnis

yang positif; Membangun citra dan identitas bangsa; Mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; Memberikan dampak sosial yang positif. (nam)

Diikuti Sekitar Wilayah Pasuruan KEGIATAN Pameran Produk Ekonomi Kreatif di Taman Candra Wilwatikta diikuti pelaku ekonomi dari daerah Pasuruan, Malang, Sidoarjo dan Probolinggo. Jumlah peserta menurut Widarto, sebanyak 22 pelaku ekonomi dengan menggelar stand masingmasing.

“Gelaran stand beraneka ragam, mulai kerajinan tradisional, makanan olahan, sepatu, tas, dan lain-lain,” ujarnya. Sejumlah peserta mengaku senang dengan kegiatan tersebut karena terjadi transaksi secara langsung. Saat kegiatan, volume pengunjung bertambah, “Kami punya kantin, disitu saat ada pameran sangat ramai dan pendapatan meningkat,” tambahnya.

Pada saat ini kegiatan peningkatan kualitas produk selalu ditekankan, terutama menghadapi pasar bebas Asean atau MEA. Menurut Widarto, kegiatan pameran merupakan puncak acara. Sebe-

lumnya dilakukan workshop, seminar atau sarasehan untuk menambah wawasan peserta.

Harapan MEA Pemberlakuan MEA dapat dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (free flow): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Ini juga akan menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.

Dengan hadirnya MEA, Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi aggregate, sebagai dasar untuk memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai sebuah momentum untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, MEA akan menjadi

peluang karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan perdagangan antar negara ASEAN menjadi bebas tanpa hambatan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Gagasan Menurut definisi Howkins, Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah gagasan. Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak.

Gagasan seperti apakah yang dimaksud? Yaitu gagasan yang orisinil dan dapat diproteksi oleh HKI. Contohnya adalah penyanyi, bintang film, pencipta lagu, atau periset mikro biologi yang sedang meneliti farietas unggul padi yang belum pernah diciptakan sebe-