Jtpos 265

ISSN : 1412-7490

Edisi No.265 Tahun XVI ~ Minggu III September 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Oknum PNS Mengerjakan Proyek Pemerintah Di Sampang, Menggunakan Nama Perusahaan Orang Lain

MEMBACA nama belakangnya saja, sudah bisa ditebak kalau gadis cantik ini berdarah indo.

Ya, tidak salah lagi. Pevita Pearce dengan nama lengkap Pevita Cleo Eillen Pearce adalah wanita berdarah Inggris – Banjarmasin. Ayahnya, Bramwell Pearce dari Inggris dan ibunya, Ernie Auliasari asli Banjarmasin.

Meski demikian, Pevita yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini lahir di Jakarta pada 6 Oktober 1992. Untuk diketahui, Keenan Pearce adalah salah seorang kakaknya yang diketahui baru saja putus dengan penyanyi cantik Raisa.

Perjalanan karir Pevita di dunia seni peran Bersamb ke hal. 11

OKNUM Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengerjakan proyek pemerintah. Untuk menghindari sanksi sesuai UU dan sorotan masyarakat, mereka menggunakan/pinjam bendera perusahaan atau LSM dengan nama orang lain. Ini terjadi di pemerintah Kabupaten Sampang Madura, dan tidak tertutup kemungkinan di berbagai daerah lain. Rupanya KPK perlu menelusuri pelanggaran seperti ini.

Dari data yang berhasil dihimpun Jatim Pos, tidak sedikit oknum PNS merangkap menjadi kontraktor, baik diketahui sudah lama bahkan tergolong baru.

Terparah Untuk tahun 2017 saat ini, diduga kuat sejumlah oknum PNS juga bekerja proyek fisik dengan terang-terangan, bahkan tekhnisnya bervariasi, ada yang dijual kembali ke pihak kedua, bahkan pihak ke tiga, dengan nominal tertentu, ada pula yang dikerjakan sendiri dengan meminjam CV atau biasa dikenal bendera kontraktor.

Disinyalir, proyek yang didapat para oknum PNS tersebut, karena berbagai faktor, antaranya kedekatan kepada pihak terkait dan diduga adanya upeti “fee” yang dibayarkan kepada oknum dinas terkait, guna pelicin mendapatkan jatah proyek.

“Karena tidak mungkin proyek apabila dilaksanakan sesuai aturan, pasti sulit untuk dimiliki oknum PNS,” ungkap Ketua

Risma Bersumpah Tidak Mau Dicalonkan Jadi Gubernur Jatim

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri (tengah) usai bersilaturahmi dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama para tokoh masyarakat kota Surabaya di rumah Dinas Walikota Surabaya. (Foto :Gatot.S/Jatim Pos)

DITENGAH-TENGAH isu adanya diel tentang Pilgub Jatim pasca pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di rumah Dinasnya Selasa 12 September lalu dengan tegas Risma [panggilan populer Walikota Surabaya Tri Rismaharini] menyatakan “Saya tidak mau menjadi Gubernur Jawa Timur, berat !”

“Sumpah demi Allah!”, ”Sumpah demi Tuhan!” “Jadi Gubernur itu berat, saya tidak mau!” tandas Risma dihadapan 80 orang Pemimpin Re-

LSM Gadjah Mada Sampang, F. Rahman.

Terlebih, dimungkinkan oknum PNS yang mendapat Pro-

Bersamb ke hal. 11

Pelabuhan Tanjung Wangi Tidak Terealisasi Banyuwangi, Jatim Pos Pelabuhan peti kemas di wilayah kerja Pelindo III Tanjung Wangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yang sudah lama digagas sampai saat ini belum juga terealisasi.

Rencana pelabuhan peti kemas yang sudah ada sejak tahun 2002 era Bupati Samsul Hadi itu diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Bersamb ke hal. 11

Sarjana PT Islam Jatim Banyak Menganggur Surabaya, Jatim Pos Sudah lulus kuliah namun tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Itulah yang terjadi pada ribuan lulusan Perguruan Tinggi (PT) Islam di Jawa Timur. Mereka masih menganggur dikaBersamb ke hal. 11 Saat wisuda para sarjana baru ini tampak bahagia. Namun ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah belum menjamin mereka mendapatkan pekerjaan.

Bersamb ke hal. 2

Mahluk Lelembut Sering Memberi Cincin Emas rita mistik. Dari berbagai peristiwa di luar akal, ditemukan banyak emas ghaib hingga sejuta kisah korban yang tewas akibat energi makhluk lelembut.

Adalah Nihato (61), warga setempat yang mengisahkan hal-hal ghaib di bukit tersebut. Menurutnya, kerap kali di bukit yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Ghunong Emmas (Bahasa Madura) atau Gunung

atau sebaliknya ditawari.

Salah satu contoh proyek yang dikerjakan atau atas

Digagas Sejak 2002

Misteri “Ghunong Emas” di Asembagus Situbondo

Situbondo, Jatim Pos Kondisi tanahnya berbatu cadas dan jaraknya puluhan kilometer dari Kecamatan Asembagus, Situbondo.

Itulah tekstur tanah dan jarak yang harus ditempuh bagi para pemburu misteri yang akan mengunjungi Gunung Emas. Lokasinya di Dusun Corahmalang, Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

Di bukit itu menyimpan sejuta ce-

yek saat ini, bukan tidak tau aturan, melainkan memahami dan disengaja karena ada peluang, baik usahanya melobi

Emas tersebut tak jarang menorehkan kisah di luar nalar sehat.

“Banyak sekali kejadian aneh di bukit ini,” ujar Nihato, seraya menunjukkan bukit Ghunong Emmas tersebut beberapa waktu lalu. Kakek yang mengaku lahir di tempat tersebut pada masa/era orde lama, ia pernah dijatuhi sebuah batu mulia. Batu mulia itu, Ia jual kepada salah seorang juragan Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Surabaya Panen Cabai, Harga Murah, Ibu-ibu Gembira munitas Wartawan di kota Surabaya.

Awal Mei lalu Surabaya secara serentak membagikan lebih dari 10.000 bibit cabai disetiap RW masing-masing 500 bibit untuk ditanam oleh warga RT setempat. Setelah 5 bulan berjalan tampak hasilnya, tanaman cabainya berbuah dan Rabu 13 September lalu Walikota Surabaya mengawali panen raya Cabai di RW 07 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut.

Bibit cabai yang dibagikan ke warga ditanam dihalaman rumah warga dan tanah-tanah yang masih kosong dilingkungan RT/RW.Perawatannya diserahkan kepada warga RT setempat. Hasilnya luar biasa, meskipun ada yang gagal panen [jumlahnya relatif sedikit] namun secara umum progam ‘Surabaya Pedas’ tersebut sangat berhasil.

Punya Banyak Manfaat Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga tampak gembira ketika memanen cabai RW 07 Kelurahan Kedung Baruk.

“Waduk buah cabainya nyempluk-nyempluk” ujar Risma [pangilan populernya Walikota Surabaya Tri Rismaharini] dengan nada gembira dan sukacita sesaat akan memanen cabai.

Menurut Risma menanam cabai di pekarangan rumah ataupun di lahan kosong di lingkungan RT/RW punya banyak manfaat.

Selain manfaat ekonomis, aktivitas menanam dan merawat tannaman juga menyehatkan karena dibarengi dengan menyiram di pagi harti ibarat “berolahraga”, ujar Risma meyakinkan.

“Bila harga cabai di Surabaya sempay mahal beberapa waktu lalu, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi bila kita mau menanam cabai sendiri. Itu terjadi karena kita tidak mau menanam cabai sendiri. Karenanya saya apresiasi kegiatan : “Surabaya Pedas”, ujar Risma dengan nada memuji.

Kedepan Risma berharap kita harus bisa swasembada memenuhi kebutuhan sendiri, salah satunya cabai.

[Foto Humas Pemkot]

AWAL September ini, IbuIbu rumah tangga di kota Surabayta gembira ria, pasalnya harga harga cabai di kota Surabaya murah banget “Sekarang beli cabai Rp.500,- dapat banyak,” ujar Bu Siti dari Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dengan nada gembira sambil menambahkan dulu menjelang Lebaran lalu pedagang menolak Ibu-Ibu membeli Cabai Rp.1.000,- paling sedikit Rp.2.500,- baru dilayani oleh pedagang, itupun jumlah cabainya dihitung.

Sekarang berbalik ,beli cabai Rp.1.000,- langsung dilayani pedagang, cabainya tidak dihitung lagi, ujar Bu Siti sambil tersenyum.

Harga cabai rawit di kota Surabaya sekarang dibawah Rp.20.000,- per kilo gram padahal sebelumnya dikisaran Rp.80.000,- sampai Rp.100.

000,- lebih per kilo gramnya.

Murah meriahnya harga cabai antara lain disebabkan keberhasilan progam “Surabaya Pedas” yang digulirkan sejak bulan Mei lalu oleh ko-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini tampak saat memanen perdana cabai progam “Surabaya Pedas”di RW 07 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut.

Kita Harus Bersyukur Di bagian lainnya Risma mengatakan terkadang kita kurang bersyukur karena menelantarkan lahan.

“Kalaupun lahannya sempit, selama bisa dioptimalkan tentu

akan bisa menghasilkan,” ujar Risma sambil menambahkan, “Tuhan telah menganugerahi kita Iklim yang memungkinkan untuk menanam apa saja, bertanam itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada

Tuhan,” ujar Risma meyakinkan dengan berharap apa yang telah dicapai Kelurahan Kedung Baruk dapat dicontoh oleh Kelurahan lainnya di kota Surabaya. [Gatot.S/Jatim Pos]

Wali Kota Surabaya:

Guru SD dan SMP Dapat Tambahan Tunjangan WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan kabar gembira bagi para Guru SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di kota Surabaya Insyaallah mulai tahun depan Pemkot Surabaya akan menambah tunjangan kerja dari yang selama ini telah diterima.

Kabar gembira tersebut langsung disambut tepuk tangan riuh para Guru SD/SMP yang memenuhi Graha Sawunggaling ketika mengikuti pengarahan dan penyerahan SK serta penandatangan pakta Intregitas Guru SD/SMP sekota Surabaya Jumat tgl 15 September lalu.

“Saya tidak menutup mata, saya pikirkan panjenegan semua, mosok saya bantu murid saja, saya kan harus juga me-

mikirkan para Gurunya. Tolong Pak Iksan [Kepala Dinas Pendidikan Surabaya] dihitung berapa kebutuhan sebenarnya untuk seorang Guru tetapi jangan banyak-banyak,” ujar Risma meyakinkan sambil menoleh kearah tempat duduk M.Ikhsan yang ada disebelah kiri podium.

Kembali para Guru menyambutnya dengan tepuk tangan riuh. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan M. Ikhsan, Sekretaris Kota (sekkota), Hendro Gunawan, Asisten III wali kota, Hidayat, Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Mia Santi Dewi dan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan SMP negeri se-Surabaya.

Risma Bersumpah ... daksi Media masa baik Cetak, TV, Radio, On Line sekota Surabaya Selasa 12 September lalu.

Risma juga mengatakan bila mau jadi Gubernur mestinya disaat Pilkada DKI Jakarta dulu,sebab wilyah DKI Jakarta relatife setara dengan wilayah Surabaya Antara wilayah yang satu dengan lainnya bisa dijangkau dengan mudah. “Saya cukup di Surabaya saja, saya akan selesaikan tugas saya untuk mensejahterakan rakyat Surabaya!”.

Namun Risma terdiam tidak menjawab saat Mega bertanya

“Bila tidak mau, lantas siapa yang cocok untuk jadi Gubernur Jatim,” tutur Risma menirukan pertanyaan Megawati.

Menurut Risma, Megawati Soekarnoputri lebih mengetahui siapa sosok yang cocok untuk menjadi Calon Gubernur Jatim.

Risma juga mengatakan “Bagi saya jadi Gubernur Jatim itu sangat berat, selain wilayahnya sangat luas, angka kemiskinan di Jatim juga masih cukup tinggi. Saya orang lapangan, harus tahu sendiri keadaan rakyat di daerah-daerah

Dalam acara tersebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan bahwa seringkali orientasi penilaian di pendidikan UNAS. Baginya tidak hanya UNAS tetapi integritas juga penting bagi perkembangan anak. “Jaman sekarang, anakanak itu kalau belajar mau ujian saja, makanyakalau pingin baik harus digenjot mulai sekarang, dipersiapkan baik-baik dan jangan ditunda,” Disampaikan wali kota, presser yang dilakukan kepada pelajar SD dan SMP ini bukan untuk menambah beban mereka melainkan mengajak anak-anak untuk lebih giat belajar, mampu bekerja keras, mandiri dan bertanggungjawab dengan tugasnya “Mereka kan pelajar, ya tugasnya belajar

dari halaman 1 berat! Bagaimana bila saya tidak mampu mensejahterakan mereka,” jelas Risma meyakinkan.

Tetap Tolak Tol di Tengah Kota Pada bagian lainnya Risma memaparkan rencana detail pembangunan Kota Surabaya di masa depan, baik phisik maupun non phisik alias SDM. “Kota Surabaya sekarang sudah dikenal luas didunia Internasional, berbagai penghargaan Nasional dan Internasionalpun sudah berhasil diraih dalam waktu dekat kembali ko-

bukan bermain game dan chating messeger saja,” pesan wali kota.

Tinggalkan Gading yang Baik Pada bagian lainnya Risma mengatakan apa yang dilakukan untuk dunia pendidikan di Surabaya untuk masa depan anak-anak kita.

“Saya tak ingin melihat anak-anak Surabaya kelak menjadi penonton di negerinya sendiri, menjadi penonton dan pecundang. Saya ingin anak-anak Surabaya kedepan mampu menjadi pesaing dengan anak-anak di Amerika maupun Eropah dan luar ngeri lainnya.Jangan hanya bersaing dengan anak-anak lokal di Jawa Timur saja,” tandas Risma samta Surabaya kembali akan menerima penghargaan dari PBB sebagai Green City dan Learning City. Saya ingin jadikan warga kota Surabaya bukan jadi penonton, kasihan mereka bila kotanya sudah maju kota Surabaya dipenuhi oleh para pendatang dari luar kota, mereka malah jadi penonton, mereka harus bangkit, harus jadi tuan dirumahnya sendiri.

Sekarang di kota Surabaya sudah banyak UMKM yang melahirkan Pahlawan Ekonomi dan Pejuang muda Ekonom.

Produk UMKM sudah banyak yang dijual di Mall-Mall di Surabaya maupun kota-kota besar

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat menyampaikan pengarahan didepan para Guru SD/SMP di Graha Sawung Galing Surabaya. (Foto: Gatot.S/Jatim Pos) bil menambahkan ada pribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ”Saya ingin kelak meninggalkan “gading yang baik”, bukan meninggalkan “Walikota yang jahat”, pungkas Risma.

Kepada Jatim Pos Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M.Ikhsan menyatakan di kota

Surabaya sekarang tercatat sekitar 11.000 Guru SD/SMP baik Negeri maupun Swasta.

“Sesuai arahan Ibu Walikota, Tim kami akan segera bekerja keras untuk menghitung berapa besaran yang layak untuk tambahan tunjangan para Guru SD/SM di kota Surabaya,” ujar Ikhsan dengan senyum khasnya. (Gatot.S/Jatim Pos)

lainnya di Indonesia bahkan juga ada yang diexport, kesejahteraan mereka mulai meningkat,” ungkap Risma dengan nada bangga.

Dibidang phisik infrastruktur, Pemkot Surabaya mengembangankan pembangunan di kawasan Surabaya Timur dan Surabaya Barat yang bekerja sama dengan Swasta. “Kami tetap menolak pem bangunan jalan Tol ditengah kota karena kami nilai tidak effisien alias biaya ekonomi tinggi bagi warga kota Surabaya, kami pilih non tol saja agar tidak mebenani warga kota dengan harus bayar karcis tol,” jelas Risma.

Eman 3 Tahun Nunggu Risma juga menyinggung soal pembangunan angkutan massal Trem di kota Surabaya.

“Saya sudah diberitahu oleh Menkeu Sri Mulyani bahwa pembangunan angkutan masal Trem di kota Surabaya tidak bisa melalui APBN sebagaimana selama ini sudah diplobikasikan secara luas.Karenanya harus melalui APBD dan proses ulang dari awal lagi,eman waktu menunggu 3 tahun sia-sia,jadi targetnya mundur namun rencana tersebut tetap berjalan,” ujar Risma dengan nada kecewa.

(Gatot.S/Jatim Pos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto.

Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

 Geliat Produk UMKM di Trenggalek

Perajin Bambu Pun Melancong Ke Luar Negeri

Pasangan suami istri Sukatno dan Ny Bibit Andayani, dengan hasil kerajinan bambu box laundry di depannya.

PASANGAN suami istri Sukatno (58) dan Ny Bibit Andayani (48), tak pernah membayangkan suatu ketika bisa melancong ke luar negeri.

Bukan hanya ke satu negara tapi ke beberapa negara. Berkat kerajinan bambu miliknya, mereka bisa ikut pameran ke Belanda, Malaysia, dan Jepang.

Mereka juga sudah keliling ke hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Pilihannya membangun UD (Usaha Dagang) Bambu Indah Craft pada tahun 1991 ternyata tidak salah. Saat itu, Sukatno melihat warga di desanya banyak membuat kerajinan bambu untuk kebutuhan petani, seperti Capil, Besek, dan sebagainya. Kerajinan itu memang sudah dilakukan secara turun-temurun di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Sukatno yang saat itu masih bekerja sebagai perangkat desa menangkap peluang usaha tersebut.

Setelah berunding dengan sang istri, mereka sepakat membentuk UD Bambu Indah Craft.

Pada awal berdirinya, UD Bambu Indah Craft hanyalah usaha kecil yang memiliki 20 perajin. Mereka merekrut para pemuda pengangguran yang ada di desanya. Siapa sangka, usahanya mempekerjakan para pemuda desa mendapat perhatian pemerintah. Hanya butuh waktu setahun, tepatnya tahun 1992, Sukatno terkejut ketika mendapat kabar terpilih sebagai Pemuda Pelopor Nasional (PPN) untuk penciptaan lapangan kerja.

Sejak itu, Sukatno dan istri makin semangat untuk mengembangkan usahanya. Mereka mulai membuat kerajinan yang diminati masyarakat. Ada

box laundry yang paling favorit untuk ekspor, kap lampu, bakul/wakul, piring anyaman, tempat sendok/garpu, baki, tempat buah, dan hantaran untuk pernikahan.

Tersedia pula produk kerajinan yang lebih besar, seperti tempat tidur, kursi, meja makan dan gazebo. “Lihat saja sampai belakang rumah, penuh dengan hasil kerajinan bambu. Sampai kamar mandi pun terbuat dari bambu,” ujar Sukatno saat ditemui di rumahnya yang juga menjadi gerai Bambu Indah Craft, awal September 2017.

Produk kerajinannya memang tampak dimana-mana.

Sayangnya, belum ada penataan sehingga tampak berserakan. Akan lebih cantik jika ada pemisahan ruangan. Misalnya, ruangan bahan baku, gudang, ruangan produksi, dan galeri. Demikian halnya dengan manajemen administrasi yang lebih baik, sehingga Usaha Dagang (UD) Bambu Indah Craft menjadi lebih profesional.

Terlepas dari itu, upaya Sukatno merintis usaha ini sudah cukup bagus. Ia memilih usaha kerajinan dari bambu karena bahan bakunya melimpah. Pria yang baru saja pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ini mengaku, soal bahan baku tidak perlu khawatir kehabisan. Apalagi Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak menggebugebu melakukan reboisasi di hutan-hutan yang tidak berguna.

Menurutnya, ada empat jenis bambu yang biasa digunakan untuk kerajnan, yakni Bambu Apus, Bambu Petung, Bambu Ulung, dan Bambu Orin. “Untuk kerajinan seperti anyaman biasanya digunakan Bambu Apus,” jelas Sukatno.

Biaya pembuatan kerajinan bambu, tambah Sukatno, cu-

kup murah. Namun yang paling penting adalah tujuan mulia, yakni mengurangi angka pengangguran di desanya.

Terbukti, usaha Bambu Indah Craft terus berkembang.

Setiap saat ada saja item baru hasil inovasi yang diciptakan atas permintaan konsumen.

Menurut Sukatno, ada ratusan jenis item di gerainya.

Meski demikian, banyaknya jenis barang masih sebanding dengan permintaan pasar.

Bahkan, kata Sukatno, pihaknya pernah mengirim ke Amerika Serikat sampai 40 item.

Ekspor juga dilakukan ke Jerman, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Untuk sekali ekspor bisa mencapai 2 kontainer dengan nilai sekitar Rp 50 juta.

Saat ini, atas prakarsa Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, Bambu Indah disarankan kembali mengincar pasar Eropa. Karena itu, Sukatno berencana ekspor ke Belanda.

“Kebetulan saya punya saudara disana,” ujarnya.

Belum lagi permintaan pasar lokal yang melimpah.

Selain memenuhi permintaan dari Jawa, juga mengirim ke Papua, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Dari usaha ini, Bambu Indah Craft mampu meraup omzet sekitar Rp 30 juta per bulan.

Peran pemerintah, kata Sukatno, memang sangat bagus. Mulai dari pemerintahan di lingkup desa sampai kabupaten. Bahkan dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek merekomendasikan Bambu Indah Craft untuk mengikuti pameran di Jakarta pada 12 - 16 Oktober 2017.

Pemerintah juga memberi kemudahan dalam pemberian kredit di bank. Selain itu, Pemkab Trenggalek sudah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang diambilkan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Hal ini sejalan dengan usulan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga melalui penguatan modal UMKM. Dengan catatan, akses kredit yang mudah dengan bunga murah.

Keperpihakan Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terhadap koperasi dan UMKM juga pernah disampaikan Gubernur H Soekarwo. Bahwa komitmen pemerintah selalu membela pengusaha kecil, sehingga dimungkinkan aktivitas ekonomi skala kecil dapat berkembang dan memiliki daya beli. Hal itu karena peran Koperasi dan UMKM yang cukup besar. Menurut Pakde Karwo –panggilan akrab Soekarwo— , Koperasi dan UMKM di Jatim telah berkontribusi sebanyak Rp1,020 triliun atau sekitar 54,98 persen pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jatim.

Anggaran UMKM Diakui Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, anggaran untuk pengembangan UMKM dengan rumah produksi, tidak kurang dari Rp 20 miliar. Memang tidak besar, apalagi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur jalan, tidak ada apa-apanya.

Tapi jika dibandingkan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya, sudah naik 2 - 3 kali lipat.

Soal kerajinan bambu, kata Emil, sebenarnya jauh sebelum ia menjabat bupati, Trenggalek pernah ekspor ke Jepang.

Sayangnya tidak bisa konsisten. “Kita kalah dengan daerah lain. Jepara, Bali, dan Yogyakarta, lebih dikenal sebagai daerah eksotis dalam hal kerajinan. Siapa yang tahu tentang Trenggalek,” ujar Emil dalam presentasinya di Pendapa Pemkab Trenggalek.

Nah, saat Emil menjabat bupati, ia nekat saja, karena yakin orang Trenggalek pasti bisa.

Berbagai macam kerajinan produksi UD Bambu Indah Craft.

Desa Sine yang menghadirinya.

Kepala Desa Sine Jumadi menyampaikan selamat HUT RI ke-72 kepada segenap warga Desa Sine, Semoga tetap semangat dalam mengisi pembangunan dan semangat kerja nyata, sehingga akan membuat Desa Sine pada khusunya pada umumnya akan semakin maju dan sejahatera.

“Pergelaran wayang kulit malam hari ini, merupakan

10 Item Bukan hanya kerajinan bambu, Kabupaten Trenggalek juga memiliki produk UKM

Kerajinan dari anyaman bambu ini merupakan favorit untuk ekspor.

Pergelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk Desa Sine Ngawi, Jatim Pos. Pagelaran Wayang Kulit dalam memperingati HUT RI ke 72 di Lapangan Randubowo Dusun Ploso Kerep dengan Cerita “Brubuh Ngalengko ” dengan Ki Dalang Anom dwijo Kangko, yang dipanitiai oleh Paidi.

Pergelaran wayang kulit semalam suntuk dihadiri jajaran Muspika, Camat Sine, dan kepala desa se-kecamatan Sine serta seluruh masyrakat

Awal-awalnya memang sempat buntu. Hingga akhirnya bupati mengajak para perajin untuk buka puasa bersama. Bupati kemudian menceritakan, bahwa sebenarnya bambu bisa menjadi produk unggulan ekspor nasional.

Para perajin ini sebenarnya boleh dikata sudah ‘suhu’ (guru besar) soal bambu. Tapi mereka bingung bambu ini mau diapakan. Sampai akhirnya didatangkanlah anak-anak pendesain dari ITB (Institut Teknologi Bandung) yang dapat award dari Bank Mandiri sebagai entrepreneur of the year.

Persoalan kembali muncul, karena antara desainer dan perajin bahasanya tidak nyambung. Namun bupati sebagai pemerintah harus memotivasi para pelaku usaha agar tidak putus asa. Sampai akhirnya bupati membuatkan Group WA (WhatsApp) karena desainernya juga tidak mungkin menetap terus di Trenggalek, karena mereka punya kegiatan lain.

Di Group WA itu ada pembinanya dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kabupaten Trenggalek, juga ada bupati. Nah, kalau ada yang sedang dikerjakan disampaikan lewat WA. Tukartukaran gambar, ide, progress, dan mereka tanya benar atau tidak. Cara ini ternyata lebih efisien dan ada semangat.

Bupati Emil juga bisa memberi penilain bagus tidaknya. “Dan biasanya kalau melihat ada success story yang lain jadi ikut semangat mengikuti,” ujar Emil.

rangkaian acara HUT ke-72 Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan selain untuk menghibur warga Desa Sine dan daerah sekitarnya, juga hal terpenting adalah untuk lebih mencintai seni budaya,” kata Jumadi Kepala Desa Sine.

Acara pergelaran wayang kulit ini dimulai dengan penyerahan tokoh Gunungaan Kepala Desa Sine Kepada Ki Anom Dwijo Kangko. (ren)

andalan yang bisa dikembangkan. Saat ini, ada 10 item agro atau jenis produk makanan yang sedang dikembangkan.

“Ke-10 item ini sudah ada tanda-tandanya akan berkembang, dan sudah ada percontohan sekitar 3 sampai 5 UKM yang paling mapan,” jelas bupati kelahiran Jakarta, 20 Mei 1984 itu.

Produk dimaksud adalah Keripik Tempe, Alen-alen, Kopi, Susu Perah, dan Ikan Asap yang merupakan produk unggulan di kawasan Pantai Prigi.

Untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk, maka diciptakan standardisasi mutu.

Standardisasi yang dikembangkan juga masuk akal, sehingga tidak malah mematikan pelaku usaha kecil. Standardisasi itu disebut Trenggalek Gemilang (Gerakan Mutu Industri Cemerlang). Mirip-mirip SNI (Standar Nasional Indonesia).

“Nah, yang berani memenuhi itu diberi stiker Trenggalek Gemilang,” ujar bupati yang memperistri artis Arumi Bachsin.

Untuk mendapatkan sertifikasi, tidak dipungut biaya.

Ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang bertugas keliling melakukan verifikasi.

Harapannya, kalau ada konsumen mengeluh karena produk yang dibelinya tidak memenuhi standar, pemerintah akan bilang: “Anda sudah beli yang produk Trenggalek Gemilang atau belum?”

Untuk mewujudkan harapan ini, kata Emil, memang butuh waktu. Hingga 5 tahun ke depan pun mungkin belum. Hanya ia berharap pihaknya tidak selamanya bergantung pada pemerintah.

Untuk itu ia berharap sistem ini bisa dijalankan secara mandiri.

Masyarakat Trenggalek patut bersyukur memiliki seorang bupati seperti Emil Elestianto Dardak. Orangnya masih muda, enerjik, cerdas, dan visioner. Dengan kepintarannya ia mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan. Jika program-programnya berjalan lancar, maka 5 – 10 tahun mendatang, bukan tidak mungkin Kabupaten Trenggalek akan menjadi penopang utama pembangunan perekonomian Jawa Timur. (jufri yus)

Jatim II

Hal - 4

Kiai Kholil Dipastikan Lolos Mendaftar Ke KPU Sebagai Cabup

Kiai Kholilurrahman.

Pamekasan, Jatim Pos. Kiai Kholilurrahman dipastikan lolos untuk mendaftar sebagai Cabub (calon bupati) Pamekasan pada Pilkada 2018. Mantan Bupati Pamekasan periode 2008-2013 itu dipastikan diusung tiga partai yang memiliki syarat minimal

jumlah kursi untuk mendaftar sebagai calon. Yakni 9 kursi DPRD Pamekasan.

Kepastian Kholilurrahman melangkah jadi cabub dipastikan saat mengembalikan formulir pendaftaran ke Kantor Partai Gerindra Pamekasan, Jumat 15/9/2017 ini.

Seperti diketahui Gerindra memiliki 3 kursi DPRD Pamekasan. Sebelumnya, Kholilurrahman mendapat dukungan Partai Nasdem pemili 4 kursi DPRD Pamekasan.

“In Syaa Allah saya pasti maju dan mendaftar sebagai calon bupati pada Pilkada Pamekasan tahun depan,” kata Kholilurrahman disela acara pengembalian formulir pendaftaran di Kantor Partai Gerindra Pamekasan, Jumat (15/9).

Dukungan Gerindra dan

Nasdem bakal dilengkapi 2 kursi DPRD Pamekasan dari PDIP. Jika perolehan kursi ketiga parpol itu dikalkulasikan maka genap 9 kursi sebagai syarat minimal kursi dukungan calon bupati dan pasangannya. Sejauh ini Kholilurrahman belum menyebutkan nama calon wakilnya.

Kholilurrahman bersama tim suksesnya masih konsentrasi untuk mendaftarkan diri pada sejumlah parpol. Seperti diketahui, Kholilurrahman telah mendaftar ke sejumla parpol di Pamekasan. Semisal, mendaftar sebagai cabup ke Kantor DPC PPP, Nasdem, Gerindra, dan Partai Demokrat yang pendaftarannya dipusatkan di Kantor DPD Demokrat Jatim di Jalan Kertajaya Surabaya.

Terpisah, Ketua DPC Par-

tai Gerindra, Agus Sujarwadi menegaskan, akan meneruskan formulir pendaftaran Khliliurrahman ke DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan selanjutnya akan membawanya ke kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta.

Terpisah, Ketua Tim Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem Pamekasan, Mohammad Zainollah mengatakan dukungan partai NasDem terhadap Kholilurrahman tinggal menunggu terbitnya rekomendasi dari DPP. “Kami dengan temanteman sudah bulat mendukung Kholilurrahman. Nanti akan dibuktikan dengan terbitnya surat rekomendasi,” tegas Mohammad Zainollah kepada wartawan yang mengkonfrimasinya. (arf/bw)

Misroto, Ketua DPC LSM Teropong Situbondo  Sosok Tokoh yang Peduli Sesama Situbondo, Jatim Pos. Meskipun sudah berpuluhpuluh tahun lamanya pihak pemerintah Kabupaten Situbondo tidak punya kepedulian terhadap keberadaan seorang petani di Desa/Kecamatan Arjasa dalam menyalurkan bantuan di bidang pertanian, namun petani asal Desa Arjasa yang bernama Misroto tersebut tidak pernah meminta-minta bantuan terhadap Pemkab dalam hal ini Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Situbondo.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan

bahwa, kendatipun pihak pemerintah tak pernah memberikan bantuan apapun kepadanya, namun ia tak pernah putus asa dan pantangan meminta-minta baginya. Bahkan, pria berkumis itu pun senang membantu orang-orang yang sedang membutuhkannya.

“Sejak saya menjadi petani saya tidak pernah dibantu oleh pemerintah baik itu pupuk atau apapun tak pernah saya mencoba meminta bantuan kepada mereka apalagi kepada pertanian, kalau bisa saya akan membantu orang yang sedang

kekurangan,” ujar Misroto beberapa waktu lalu di lokasi sawah pertaniannya.

Sebagaimana diketahui, lahan sawah pertanian di Desa Arjasa adalah Tampak H. Misroto (bertopi) dan seluas kurang lebih sebidang lahan pertaniannya yang ditanami jagung, lombok dan padi 18 hektar. Dari seluas lahan terseLebih jauh Misroto juga but ditanami jagung, padi dan juga lombok. “Untuk menambahkan bahwa, ia menggarap lahan seluas itu memang senang menyerap saya sehari bisa mengeluar- tenaga kerja di desanya kan uang 250 lebih sehari untuk dipekerjakan di untuk membayar para pe- sawahnya. (gik) kerja saya di sawah,” ujarnya.

Desa Jatimulyo Bangunan MCK Bersih Desa! Desa Kedungharjo  Dan Tempat Wudhu Masjid Al-Muqorobin Gelar Pertunjukan Reog

Ngawi, Jatim Pos Pemerintah Pusat telah mengelontorkan Dana Desa di setiap Desa untuk peningkatan infrastruktur di masingmasing desa, salah satunya Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan yang telah meralisasikan Anggran Dana Desa untuk pembangunan sarana peribadatan Yaitu MCK dan tempat wudhu dengan anggaran sebesar Rp 36.000.000,Menurut Kepala Desa Jatimulyo Gatot Suharyanto, pembanguan tersebut untuk melengkapi sarana beribadah agar lebih mudah dan masyrakat lebih senang untuk datang ke masjid utuk beribadah, di tempat lain juga ada pembangunan jalan seperti pavingisasi, TPT, saluran irigasi dan lain-lain,” ujarnya Kepada Wartawan Jatim Pos di kantor Desa.

Menurut Keterangan Ketua TPK Fajar, untuk pembangunan MCK dan Tempat Wudhu sudah rampung, dan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, dan untuk pembangunan lainya masih dalam tahap pelaksanaan,” terangya.

Gatot Suharyanto Kepala Desa menabahkan harapanya, kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut agar selalu bergotong royong dalam merawatnya bersama-sama, agar kebersihan senantiasa terjaga,” tambahnya. (ren)

Penuh Potensi Wisata, Desa Olean Bentuk Pokdarwis

Tampak Kades Olean, Ansori (berkacamata) bersama Ketua Pokdarwis dan anggota DPR-RI serta salah seorang sutradara film dokumenter

Situbondo, Jatim Pos. Sebuah desa yang bernama Olean di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tampaknya banyak menyimpan sejuta potensi yang harus digali dan dijadikan komoditas wisata. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa desa Olean selain menyimpan sejuta potensi wisata, di desa tersebut juga memiliki potensi makanan unggulan yang khas.

Dari pengamatan di lapangan, Desa Olean yang paling nampak di permukaan adalah juga menyimpan sejarah yang mestinya harus dijadikan tempat wisata dengan sebutan destinasi wisata. Sebut saja destinasi wisata sejarah yang menunjukkan bukti-bukti adanya jejak dan sisa kerajaan Majapahit misalnya.

Untuk itulah, Kepala Desa Olean, Anshori hingga detik ini berupaya desanya akan dijadikan sebuah desa wisata dan kini telah membentuk sebuah kelompok sadar wisata yang disingkat pokdarwis guna mengembangkan potensi desanya yang menyimpan aroma wisata.

Saat ditemui di kantor desa, Kades Olean, Ansori mengatakan bahwa selama ini desa Olean sudah didatangi salah satu anggota DPR-RI dan juga seorang sutradara film dokumenter dari Jakarta. Namun hingga sejauh ini Kades Ansori tidak menyebut nama sang sutradaara dan anggota DPR-RI itu.

“Sampai sekarang kami sudah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk bisa bekerja menggali potensi wisata di desa olean yang banyak titik yang akan dijadikan tempat wisata, seperti wisata kereta api uap misalnya, kereta api uap milik PG Olean itu sering dikunjungi dan dipotret oleh para wisatawan lokal mapun manca negara,” ujar Anshori.

Selain destinasi wisata kereta api uap peninggalan Belanda, juga ada tempat wisata sejarah, wisata religi dan juga wisata di sebuah Dusun bernama Dusun Karang Kenek. Ansori menambahkan bahwa di Dusun Karang Kenek itu ada sebuah keunikan yang terjadi dan telah berlangsung selama berpuluh tahun.

“Dusun Karang Kenek memiliki keunikan berupa sejumlah binatang buas yang melata seperti Biawak dan ular yang keberadaannya tidak pernah mengganggu kepada keberlangsungan hidup manusia di sekitarnya karena di Dusun itu ada banyak permukiman namun hewan-hewan buas itu tak pernah mengganggu orang di sekitar,” pungkas Anshori. (gik)

Pemeritah Desa Widodaren

Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Mengucapkan

Terimakasih Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berkat Dana Desadan Alokasi Dana Desa Ngawi, Jatim Pos. Dalam rangka meningkatakan pengetahuan dan budaya kepada masyarakat Desa Kedungharjo Kecamtan Mantingan. Kepala Desa Drs Tri Hery Suprapto MM menggelar Reog Singo Krido Tarua dari Dana Alokasi Dana Desa sebesar 10 juta, yang berlangsung meriah.

Panitia penyelenggara Sugiyanto menerangkan, kegiatan tersebut tidak lain untuk melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita Indonesia, agar semua ma-

“Desa Widodaren Pembangunan Infrastruktur Semakain Maju”

YAMINI Kepala Desa

syarakat mengetahui berbagai budaya yang kita miliki antaranya Reog,” ujarnya.

Kepala Desa Kedunghajo mengatakan, untuk memperingati bersih desa dan HUT RI ke-72 Desa Kedungharjo menggelar pagelaran Reog dan malam harinya wayang kulit, untuk memberikan

pengajaran langsung kepada masyarakat terutama pemuda generasi bangsa ini agar terus melestarikan kebudayan Indonesia,” imbuhnya.

Menurut masyrakat setempat Adi, saya sebagai masyarakat bangga karena pemerintah Desa Kedung-

harjo telah memberikan pengajaran langsung kepada generasi bangsa untuk belajar dan melestarikan budaya yang kita punya, terutama pemuda dan pemudi agar lebih mendalami keseniannya,” kata masyarakat Desa Kedungharjo. (ren)

Jatim III

Hal - 5

Anyaman Plastik “Srikandi” Desa Singgahan Tembus Pasar Ekspor

Madiun, Jatim Pos. Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun memang cukup potensial. Hal itu terlihat dari keberhasilan kelompok anyaman plastik “Srikandi” desa setempat, yang telah menghasilkan berbagai pro-

duk kerajinan berbahan anyaman plastik yang menarik serta memiliki corak dan model baru.

Bahkan, anyaman tas plastik yang diproduksi tersebut pernah diikutsertakan dalam event Gebyar Pasar Murah tingkat Kabupaten.

Selain itu produk anyaman plastik ini juga pernah meraih Juara 1 tingkat Kabupaten Madiun dalam bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

“Awalnya kita nyobanyoba dulu terus kita tawarkan, kalau nanti konsumen

mau baru kita buat sesuai jumlah orderan,” jelas Siti Munifah, Ketua kelompok anyaman plastik “Srikandi” Desa Singgahan, Kebonsari, Madiun.

Ia menjelaskan, produk kelompok yang kini beranggota 25 perajin dari desa itu sejak terbentuk di tahun 2014 lalu, sudah melayani pesanan dari berbagai kota hingga luar pulau jawa.

Seperti Madiun, Ponorogo, Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Bali, bahkan hingga tembus pasar ekspor Taiwan dan Hongkong. Selain itu juga melayani pesanan konsumen sekitar Desa Singgahan.

Lebih lanjut dikatakan,

produk anyaman plastik dari Desa Singgahan saat ini sudah ada 18 macam produk, 4 diantaranya adalah model terbaru. Yakni, tas tipis L 4, tas tipis L 5, tas tipis L 6, tas kranjang K, tas kranjang T, tas kranjang B, tas kranjang j, tas kranjang sj, tas yasinan, tas dinas, tas syahrini, tas dorno K, tas dorno B dan kotak tisu. Sementara tas model baru yakni, tas dekopit, kotak tisu kaca, tas unyu-unyu dan tas PKK. “Selain memenuhi pesanan dari para konsumen, kita juga memasarkannya secara online melalui media sosial, dan untuk harga produk anyaman plastik khas Desa Singgahan ini bervariasi antara

Rp 4 ribu hingga Rp 50 ribu,” jelasnya.

Sementara itu Pemerintah Desa Singgahan pun mendukung penuh keberadaan kelompok anyaman plastik ini, dengan memfasilitasi memberikan pelatihan baik dari desa maupuan Pemerintah Kabupaten Madiun.

“Pemerintah Desa selalu mendukung dengan menganggarkan dana ADD maupun DD untuk pelatihan setiap tahunnya, jadi mulai anggota kita baru 16 orang, kemudian terus ada penambahan anggota baru hingga saat ini berjumlah 25 orang terus didukung oleh Pemerintah Desa Singgahan,” pungkasnya. (jum/adv)

Dispendukcapil Kab. Madiun Jemput Bola Rekam Data e-KTP Madiun, Jatim Pos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun melakukan jemput bola untuk merekam data KTP Elektronik di tingkat Desa maupun Kecamatan bagi masyarakat pemula maupun bukan pemula di Kabupaten Madiun.

Menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon, SH, proses perekaman langsung tersebut sengaja dilakukan karena, sebagian besar masyarakat terutama tepian hutan masih banyak yang belum melakukan perekaman E-KTP karena akses ke Keca-

matan terbatas.

Ia menjelaskan, masyarakat yang belum melakukan perekaman data E-KTP tersebut di antaranya, orangorang tua yang tidak bisa ke Kecamatan, orang jompo, orang sakit, pemula dan masyarakat pinggiran hutan.

“Ini sesuai dengan perintah undang-undang, semua warga harus melakukan perekaman data E-KTP, karena mereka butuh pelayanan dan tidak bisa hadir ke Kecamatan makanya kami lakukan jemput bola, karena, data ini juga nantinya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada serentak 2018 nanti,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengejar target sampai tanggal 28 Oktober 2017 hingga mulainya tahapan awal Pilkada nanti, dipastikan semua masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP sudah melakukan perekaman.

“Target perekaman EKTP paling tidak sebelum tanggal 28 Oktober 2017 nanti sudah selesai, kalau pun belum selesai yang terpenting sudah mendekati seratus persen, nanti kan juga ada proses dari KPU sendiri, sebelum masuk di DPS dan DPT harus divaliditasi ulang,” jelasnya.

Sesuai perhitungan,

perekaman E-KTP ini nanti sebelum tanggal 28 Oktober masih menyisakan sekitar 25 ribuan, dan untuk mencapai target tersebut, selain menurunkan surat dari Bupati Madiun untuk Camat agar disosialisasikan kepada Kepala Desa beserta masyarakat, Dispendukcapil Kabupaten Madiun juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP. “Kita mengimbau warga yang belum melakukan perekaman E-KTP agar segera merekam karena hal itu akan menjadi prasyarat bagi warga Kabupaten Madiun untuk memilih. Data warga

atau calon pemilih harus terdaftar dalam data base kependudukan di server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkapnya.

Masih menurut Romadhon, Data pemilih nantinya akan diambil dari data warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP dan masuk dalam data base kependudukan. Bila tidak merekam dan belum memiliki E-KTP atau surat keterangan perekaman dari Dispendukcapil maka warga tidak dapat memilih.

“Harapannya masyarakat dengan kesadarannya sendiri bisa datang ke Kecamatan untuk melakukan perekaman

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon, SH

sehingga pada saat Pemilukada nanti tidak ada warga yang tidak mendapatkan haknya untuk memilih,” jelasnya. (jum/adv)

Bangun Gazebo Untuk Tingkatkan Sarana dan Prasarana Tingkatkan Pelatihan Pemberdayaan PKL Di Sekitar Obyek Wisata  Di Lokasi Obyek Wisata Madiun, Jatim Pos. Kabupaten Madiun, Jawa Timur mempunyai potensi pariwisata yang cukup bervariasi dan layak dikembangkan, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata sejarah, dan apabila dikembangkan dapat menjadi penopang perekonomian daerah.

Dalam memajukan obyek wisata yang ada di Kabupaten Madiun tersebut tentunya tak lepas dari peran pemerintah yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata agar potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Madiun dapat dikenal dan dikunjungi para wisatawan.

Terkait hal tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun melalui bidang Pengembangan Pariwisata terus melakukan berbagai upaya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lokasi pariwisata, salah satunya berupa pembangunan gazebo di enam titik lokasi obyek wisata.

“Ada berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, salah satu upaya tersebut di antaranya, pembangunan gazebo dibeberapa titik obyek wisata yang ada di Kabuapaten Madiun, dan upaya yang dilakukan itu lebih meningkatkan penyediaan fasilitas secara fisik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan,” kata Kabid Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Isbani.

Menurut dia, saat ini sudah ada delapan gazebo yang telah dibangun di enam titik lokasi obyek wisata. Diantaranya, dua gazebo di waduk bening Widas, dua gazebo di hutan pinus nongko ijo Kare, satu gazebo di lokasi wisata air terjun slampir Kare, satu gazebo di lokasi wisata selo gedong Desa Bodag, satu gazebo di monumen kresek dan satu gazebo di Desa Wisata Brumbun.

“Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lokasi pariwisata ini sangat penting dalam mendorong kualitas wisata itu sendiri serta pada lingkungan sekitarnya.

Karena pengembangan fasilitas di lokasi obyek wisata ini tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah, tetapi juga pada bidang kepariwisataan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengembangan fasilitas pariwisata berupa gazebo di enam titik lokasi wisata tersebut diharapkan bisa memiliki nilai edukasi, dapat dijadikan lebih dari tempat wisata semata dan dapat menjadi pilihan liburan keluarga maupun dengan teman-teman.

“Mengingat adanya peluang pengembangan tempat wisata di Kabupaten Madiun ini, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang bisa memberikan nilai lebih bagi wisatawan, dan untuk memberikan rasa nyaman dengan menyediakan tempat yang ramah lingkungan berupa gazebo ini,” pungkasnya. (jum/adv)

Jatim Pos, Madiun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun terus melakukan upaya pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sekitar obyek wisata yang merupakan pelaku usaha ekonomi informal yang menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Madiun.

Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan tersebut adalah pelatihan pemberdayaan PKL di sekitar obyek wisata Kabupaten Madiun. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin (28/8/2017) – Rabu (30/8/2017) di UPT Balai Latihan Kerja Caruban, Kabupaten Madiun itu lebih fokus pada materi tentang kuliner, kerajinan ukir dan sablon.

Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Andri Sulistyowati mengatakan, pelatihan pemberdayaan PKL di sekitar obyek wisata Kabupaten Madiun tahun 2017 tersebut diikuti sekitar 100 orang peserta.

Di antaranya, para PKL di sekitar obyek wisata Madiun Umbul Square, Monumen Kresek, Wana Wisata Grape, Desa Wisata Brumbun, Wana Wisata Nongko Ijo, Bendungan Widas, Taman Kota Asti, Rest Area Pasar Burung Mejayan dan sekitar Alun-alun Mejayan.

“Kita terus melakukan pelatihan dan pemberdayaan kepada para PKL sekitar obyek wisata dengan membekali mereka keahlian dan mental wirausaha untuk tetap bertahan dan berkembang, dengan harapan dapat menarik para pelancong dan menghidupkannya supaya menjadi tempat yang menarik wisatawan,” jelas Andri Sulistyowati.

Sementara materi yang diberikan dalam pelatihan itu di antaranya, tentang pemberdayaan usaha pariwisata, sapta pesona dalam kelompok sadar wisata Kabupaten Madiun, kiat berkomunikasi yang efektif dalam rangka memberikan pelayanan prima, perkoperasian dan praktik.

Sedangkan narasumber yang menyampaikan materi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Hariyanto, SSos.MM, Praktisi Pariwisata Madiun, Mokh.

Hamzah N, SE, Ketua DPD Himpunan Pariwisata Indonesia Jawa Timur, Nazarudin Priyantono dan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Drs. Pandji Suwarno, MSi. “Ini juga sebagai salah satu upaya menghidupkan beberapa sentra kuliner, kerajinan ukir dan sablon yang selama ini telah eksis supaya penampilan menjadi lebih bagus dan bersih, produk yang dijual menarik dan unik, sehingga sentra-sentra yang ada di PKL sekitar obyek wisata ini bisa menjadi penopang peningkatan destinasi wisata, sekaligus memberikan manfaat dalam mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, menyerap lapangan kerja dan penyangga ekonomi,” pungkasnya. (jum/adv)

Hal - 6 Edisi No. 265 Tahun XVI ~ Minggu III September 2017

Raperda Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing ď Ź DPRD Jatim Desak Ambil Langkah Strategis Kasus Rohingya Ada yang menarik dari rapat pari- paksa tinggal di kamp-kamp konsen- drastis hingga menjadi 40% dibanding tahun sebepurna DPRD Provinsi Jawa Timur, un- trasi yang tidak manusiawi.

Menurut sebuah studi oleh lumnya. tuk mendengar tanggapan atau jaPopulasi Rohingya mewaban Fraksi Nasdem Hanura terha- International State Crime Initiative dap Raperda Pemantauan Orang (ISCI) dari Queen Mary University nurut UNHCR ialah 1,3 juta Asing dan Ormas Asing, awal Sep- of London, Rohingya sudah mulai orang, di mana 926.000 memasuki tahap akhir genosida, ya- adalah orang-orang yang tember 2017 lalu.

Fraksi Nasdem Hanura melalui juru itu pemusnahan massal dan peng- tidak memiliki kewarganebicaranya H Muzammil Syafii, SH.M.Si hilangan dari sejarah. PBB juga me- garaan dan 375.000 lainnya mengajak semua yang hadir untuk nyebut Rohingya sebagai kelompok menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. memanjatkan doa ke haSejak tahun 2013 lalu, ribuan persoalan yang prinsipil dan penting, sesuai dengan kekuatan keuangan dirat Allah SWT agar sauwarga melarikan diri ke negara-ne- untuk mendesak Pemerintah Pusat negara untuk kehidupan dan dara-saudara kita suku gara Indonesia, Malaysia, dan Thai- mengambil langkah strategis dalam eksistensi suku Rohingya. Hal ini Rohingya di Myanmar diland melalui jalur laut. Pria, wanita, membangun komunikasi antara Ne- perlu dilakukan sebagai bentuk berikan kekuatan lahir dan anak-anak terkatung-katung gara untuk bersama-sama mendesak kepedulian kita sebagai bangsa dan batin yang telah diberladi dalam kapal tanpa kejelasan kepada rezim Myanmar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kukan dengan biadab apakah daratan yang mereka tuju mengakhiri pembantaian dan pemus- kita merupakan bangsa yang besar oleh rezim Myanmar. sekaligus sebagai negara dengan bersedia menerima mereka. Salah nahan terhadap suku Rohingya.

Fraksi Nasdem HanuSelain itu, mendesak kepada re- umat muslim terbesar di dunia. satu pengungsian warga Rohingya ra juga mendesak kepaMenurut Fraksi Nasdem Hanura, di Indonesia dibangun oleh Yaya- zim Myanmar agar menerima suku da rezim Myanmar untuk san Aksi Cepat Tanggap berlokasi Rohingya sebagai warga negara kita jangan sampai terprovokasi pamengakui dan mengharyang mempunyai kedudukan yang da berita-berita yang belum tentu gai hak-hak manusia, ter- Pengungsi Muslim Rohingya yang di Blang Adoe, Aceh Utara. benar sehingga justru akan meroPada tahun 2015, dalam cata- sama dengan warga yang lain. masuk hak-hak suku Ro- melarikan diri dari Myanmar di Teknaf, kota perbatasan Bangladesh.

Dan lebih jauh, mendesak ke- bek persatuan dan kesatuan bangtan UNHCR memperkirakan 150. hingya.

000 orang melarikan diri dari per- pada Pemerintah Pusat dan bila per- sa Indonesia. Kita tidak pernah menSejak sebelum kebatasan Myanmar-Banglades sejak lu mengeluarkan Myanmar dari ke- justifikasi agama Budha adalah merdekaan Myanmar, etnis Rohingya etnis paling teraniaya di dunia.

Saat ini, kata Fraksi Nasdem Januari 2012. Kemudian tahun 2016 anggotaan negara-negara Asean agama teroris dan radikal walaupun telah berkali-kali berusaha disingkirkan dari wilayahnya. Pada tahun Hanura yang diketuai H Muzammil Pembantaian Muslim Rohingya ter- serta memutuskan hubungan diplo- yang dilakukan di Myanmar oleh 2012, muncul gerakan Rohingya Eli- Safii SH.M.Si, muslim Rohingya yang jadi. Per Oktober 2016, 150 orang masi kepada Myanmar. Hal ini perlu orang-orang yang beragama mination Group yang didalangi oleh masih berada di Rakhine hidup dibunuh dan 3 desa hangus dibakar. dilakukan karena Asean merupakan Budha.

Namun demikian kita juga berkelompok ekstremis 969. Konflik terisolasi dalam ketakutan. Sejauh Dan per Agustus tahun 2017, sudah organisasi negara-negara yang yang pecah memakan 200 jiwa dan ini jumlah populasi etnis Rohingya di 77 muslim Rohingya meninggal du- menjunjung tinggi hak-hak asasi ma- harap agar tidak ada stigma yang 140.000 warga Rohingya lainnya di- Provinsi Rakhine semakin menurun nia, sedangkan ribuan penduduk nusia. Sementara peristiwa pemban- sama pada agama Islam sebagai muslim Rohingya pergi malarikan diri. taian rezim Myanmar terhadap suku teroris dan radikal karena semua itu Dalam konteks itu, Fraksi Nasdem Rohingya menunjukkan sikap yang semata-mata dilakukan oleh pribadi hanura meminta kepada Pemerin- jauh dari prinsip-prinsip hak asasi dengan tidak mengatasnamakan agama, agar terwujud persatuan tah Provinsi Jawa Timur, yang sela- manusia tersebut.

Selain itu mendesak kepada Pe- dan kesatuan di Indonesia. (yd) ma ini dikenal selalu responsif dan selalu mengawali terhadap beberapa merintah Pusat untuk membantu Secara teknis yuridis, Fraksi tauan terhadap orang asing meruPartai Demokrat DPRD Jatim me- pakan tanggung jawab Pemerintah nyakan, Raperda tentang Pe- Pusat sampai dengan Pemerintah mantauan Orang Asing dan Or- Daerah, sehingga perlu dilakukan Berdasarkan Pendapat Gubernur sesuai dengan alur komunikasi dan pencegahan secara dini untuk memas Asingmemang membutuh- secara terencana, terpadu dan komJawa Timur terhadap Raperda ten- koordinasi dengan DPRD selaku mitra ngetahui keberadaan orang asing kan perbaikan-perbaikan formal prehensif. Mengingat hal tersebut tang Pemantauan Orang Asing dan strategis dalam menjalankan roda dan organisasi masyarakat asing gumaupun substansial. Meski demi- Pemerintah Daerah untuk melaksana mendukung pelaksanaan pengOrganisasi Masyarakat Asing pada pemerintahan daerah. kian, secara aksiologis harus dia- nakan tugasnya berdasarkan asas Ketiga, terkait dengan penjela- awasan orang asing yang berada Rapat Paripurna tanggal 28 Agustus presiasi sebagai niatan besar mem- dekonsentrasi, dan perlu mengatur 2017, setidaknya terdapat empat san sejauh mana peraturan daerah pada leading sector Divisi Keimibangun mekanisme kerja menge- pemantauan orang asing dan orpoin dari Fraksi Partai Gerindra, yang ini diperlukan dan dapat dijadikan grasian Kantor Wilayah Kementenai pemantauan orang asing be- ganisasi masyarakat orang asing disampaikan juru bicaranya, Abdul sebagai solusi terhadap permasalahan rian Hukum dan HAM Jawa Timur. rikut ormasnya di Jawa Timur. dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam hal ini, pembentukan perHalim, SH, awal September 2017 lalu. dan kebutuhan hukum masyarakat.

Apresiasi diberikan mengingat Sehubungan dengan itu GuPertama, Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa aturan daerah tentang pemantaupemrakarsa menyatakan bahwa bernur juga berpendapat bahwa memahami bahwa pola hubungan ma- bidang pengawasan dan pemantau- an orang asing dan organisasi mapada saat ini, Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjamin keamanan, syarakat dunia yang semakin terbuka an keberadaan dan kegiatan orang syarakat orang asing dapat menjadi sebagai salah satu daerah yang stabilitas politik, persatuan dan kedan cair, mendorong pula pergerakan asing, bukan merupakan tugas dan solusi dan kebutuhan hukum terhamemiliki posisi yang strategis di satuan bangsa serta kewaspadaan dan perlintasan orang asing di Indo- tanggung jawab satu instansi peme- dap permasalahan tersebut. dalam lintas dunia Internasional terhadap dampak negatif yang timKeempat, berkaitan dengan nesia, termasuk di wilayah Provinsi Ja- rintah saja, tetapi menjadi tugas dan secara geografis maupun potensi bul akibat keberadaan orang asing pembentukan struktur organisasi wa Timur. Selain itu, pergerakan sumber daya alam serta sumber dan organisasi masyarakat asing di serta tugas dan fungsi Tim Koordan perlintasan orang asing berdaya manusia yang dimiliki meng- suatu negara.Dibutuhkan regulasi dinasi pada tingkat provinsi, kakaitan erat dengan keberadaan dan akibatkan arus lalu lintas orang khusus yang memberikan rambubupaten atau kota, dan kecamakegiatan mereka di Indonesia. masuk dan ke luar dari Provinsi rambu dalam mengatur perilaku tan yang beranggotakan perwakiKeberadaan dan kegiatan orang Jawa Timur sangat meningkat. orang asing yang keluar masuk sualan dari instansi dan atau lembaga asing idealnya sesuai dengan asas Hal itu diungkapkan Frakasi tu negara. kemanfaatan, yaitu mampu mempemerintahan guna mendukung Partai Demokrat melalui juru Selanjutnya, Gubernur telah berikan manfaat secara luas bagi pelaksanaan tugas Tim Pengawabicaranya Hj Ninik Sulistyaningsih, menyatakan pula bahwa syarat utakepentingan masyarakat, bangsa, san Orang Asing atau Tim Pora.

SE, sebagai tanggapan atau ja- ma pembentukan sebuah Peratudan negara serta tidak membaFraksi Partai Gerindra meminta waban atas pendapat Gubernur ran Daerah adalah kewenangan baik hayakan keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan mekanisme daterhadap Raperda tentang Pe- yang diperoleh secara atribusi mauumum. Oleh karena itu, untuk Babinsa Pabean Cantikan, Surabaya lam pengawasan dan pemantaumantauan OrangAsing dan Or- pun secara delegasi. Oleh karenamenjamin dampak positif dan me- bantu pemantauan kunjungan wi- an orang asing harus dipahami mas Asing, pada rapat paripurna nya dalam penyusunan Raperda ini reduksi dampak negatif dari kebe- satawan asing. sifat dan kegunaannya. MasingDPRD Provinsi Jawa Timur, awal harus benar-benar mempelajari seradaan orang asing, diperlukan memasing kegiatan membutuhkan September 2017 lalu. cara seksama mengenai kewenakanisme administrasi yang tepat, ter- tanggung jawab lintas sektoral dan sistem pengawasan tertentu yang Hadirnya orang asing tidak ngan yang dimiliki Pemerintah Propadu dan sesuai dengan ketentuan lembaga. berlainan dengan sistem pengawahanya memberikan dampak po- vinsi terkait dengan keberadaan orSebagai ilustrasi dalam hal fasilitas san bagi kegiatan lain. peraturan perundang-undangan yang sitif melainkan juga memberikan ang asing dan organisasi masyarakat pengawasan dan pemantauan keberberlaku.

Oleh karena itu, sistem penga-wapengaruh dampak negatif terha- asing di Jawa Timur, sehingga tidak Kedua, Raperda ini juga lahir se- adaan dan kegiatan orang asing yang san harus dilakukan dengan sangat dap pembangunan yang ada di akan terjadi tumpang tindih kewebagai upaya untuk menjamin keama- berada di bawah Kementerian Hukum hati-hati serta dapat merefleksi sifatProvinsi Jawa Timur, sehingga ber- nangan dengan Pemerintah Pusat. nan, stabilitas politik, persatuan dan dan HAM, dalam hal ini Ditjen Imigrasi, sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang potensi terjadinya imigran gelap, Fraksi Partai Demokrat sejalan kesatuan bangsa serta kewaspadaan hanya memiliki 119 kantor imigrasi ber- harus diawasi. Hal ini untuk mengpenyelundupan orang, perdaga- dengan pendapat Gubernur dan terhadap dampak negatif yang timbul banding dengan 548 jumlah provinsi hindari tumpang tindih tugas dan ngan anak dan wanita yang ber- melihat bahwa materi muatan Raakibat keberadaan orang asing dan dan kabupaten atau kota di Indone- fungsi karena adanya Peraturan Mendimensi internasional serta ber- perda memang sangat komprehenorganisasi masyarakat asing di suatu sia. Ketidakseimbangan ini tentunya teri Hukum dan Hak Asasi Manusia potensi terjadinya kejahatan sin- sif, tetapi perlu sinkronisasi dan harmenjadi kendala tersendiri dan ber- Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim negara. dikat internasional di bidang monisasi agar tidak berbenturan Atas dasar ini, Fraksi Partai Gerin- potensi menimbulkan kekosongan Pengawasan Orang Asing, di mana narkotika, pencucian uang, pe- dengan pengaturan nasional. Pengdra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, dalam pemantauan keberadaan dan unsur-unsur yang menjadi anggota nyelundupan, teroris dan lain-lain. aturan ini harus sesuai dengan konSPdImengapresiasi upaya eksekutif kegiatan orang asing di daerah. tim sama persis dengan anggota Tim Menurut Fraksi Partai Demo- sepnya bahwa problematika orang Oleh karena itu, untuk mengisi Koordinasi Pemantauan Orang Asing dalam menunjukkan usahanya untuk krat yang diketuai Drs H Agus Do- asing dan ormasnya senantiasa memdapat bekerja sama dengan baik dan kekosongan tersebut, diperlukan dan Organisasi Masyarakat Asing pada no Wibawanto, Mhum, peman- butuhkan regulasi yang luas. (yd) ingin segala ssesuatunya berjalan langkah-langkah serius dalam rangka setiap tingkat. (yd)

Jawa Timur Miliki Posisi Strategis Lintas Dunia Internasional

Empat Poin Buat Pemantauan Orang Asing

Hal - 7 Edisi No. 265 Tahun XVI ~ Minggu III September 2017

Tahun 2016 Orang Asing Masuk Indonesia Capai 8,9 Juta Orang Raperda tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing ini penting karena menurut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2016 jumlah total orang asing yang masuk ke Indonesia adalah 8,9 juta orang.

Masuknya orang asing ke Indonesia tentu saja dapat memberikan banyak manfaat, seperti penerimaan devisa dari para wisatawan asing, pertukaran budaya, serta alih teknologi.

Namun demikian tidak dapat diingkari pula bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia tidak selalu memiliki maksud dan tujuan yang baik, misalnya menyelundupkan dan mengedarkan barangbarang yang dilarang oleh hukum seperti narkoba, menghindari tuntutan hukum atau hukuman dari negara asal, bekerja secara ilegal, menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Dasar Negara, dan lain sebagainya.

Demikian tanggapan atau jawaban Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim yang disampaikan juru bicaranya Islan Gatot Imbata, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, awal September 2017 lalu.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, dalam rangka menjamin keamanan dan stabilitas serta persatuan di daerah, perlu dikembangkan kewaspadaan terhadap dampak negatif akibat keberadaan orang maupun Ormas Asing. Selama ini pewaspadaan terhadap pergerakan Orang Asing telah berstandar pada Peraturan Menteri Hukum & HAM yang menugasi jajaran Direktorat Imigrasi (sebagai Aparat Pusat di daerah) dengan membentuk Kelembagaan tingkat

Pusat hingga Kecamatan.

Dengan demikian menurut Permenkumham secara subyektif tugas tersebut tidak melekat secara fungsional kepada Pemerintah Daerah. Padahal dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 25, telah

mengkhawatirkan.

Peran Kelembagaan Pusat terkait di daerah, belum cukup efektif dalam menjalankan ketentuan dari Kementerian.

Selain itu, respon positif dari Gubernur untuk mendorong agar

Dra Sri Untari Bisowarno, MAP.

ditentukan bahwa Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, termasuk hal-hal yang terkait pewaspadaan terhadap potensi konflik dan pembinaan ketahanan nasional di daerahnya.

Kepentingan yang membedakan tersebut memungkinkan fungsi pewaspadaan di daerah menjadi tidak bisa fokus, sebagaimana terjadi kasus-kasus di lapangan.

Kondisi demikian yang mengawali inisiasi DPRD Jawa Timur tentang perlunya regulasi khusus untuk mengatur kepentingan Pemantauan terhadap Orang Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Asing di daerah. Tentunya, dengan melalui sinkronisasi terhadap tugas dan fungsi Keimigrasian.

Secara khusus, inisiasi Raperda ini didorong oleh makin maraknya pelanggaran keimigrasian (khususnya Tenaga Kerja Asing ilegal dan Organisasi Asing) yang cukup

Daerah punya keberanian membentuk kelembagaan koordinatif guna bertindak cepat mengantisipasi dan mencegah persoalan TKA ilegal.

Karena itu, kata Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari Bisowarno, MAP, berbagai langkah telah dilakukan. Diantaranya, telah secara intens dilakukan konsultasi ke Pusat, yakni ke Kemenkum dan HAM, Dirjen Imigrasi dan Kemendagri, dan juga melibatkan Staf Fungsional Gubernur.

Kemudian, telah dua kali dilaksanakan Forum Diskusi (FGD) yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting terkait, baik aparat pusat di daerah maupun aparat provinsi (Kanwil Kumham, Polda, Kodam, BIM Daerah, Kanwil HAM, Kantor Imigrasi, Wakajati Jatim, dan lainlain). Dan, rapat kerja dengan Tim Penyusun dari Kanwil Kum dan HAM serta Tenaga Ahli. (yd)

Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah ď Źď€ Guna Optimalkan Penggunaannya Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah memiliki payung hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang muatannya masih didasarkan pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian penjelasan pimpinan Komisi C Bidang Keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal itu disampaikan juru bicara Komisi C, Aufa Zhafiri. S.Ak, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (8/9/2017).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur telah mengalami kompleksitas permasalahan yang berpotensi bisa mengganggu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut karena: Kurangnya tingkat akurasi nilai aset daerah; Kurang tertibnya pencatatan aset daerah; Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah; Ketidak-

jelasan status aset daerah.

Selain itu, Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan asli daerah; Terjadinya kerugian daerah sebagai akibat dari pengelolaan barang milik daerah; dan, Mekanisme pengalihan barang milik daerah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Komisi C yang diketuai H Thoriqul Haq MML, pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatannya terhadap pendapatan asli daerah yang secara pengelolaan harus didasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, maka perlu segera dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai Perda baru, pengganti dari Perda Nomor 5 Tahun 2009 yang keberadaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. (yd)

ď Ź Tanggapan Fraksi Partai Golkar

Masih Ada Perbedaan Antara Pemprov dengan Komisi Pembahas

Sahat Tua P Simanjuntak, SH

Tidak ada Perundang-undangan yang lebih atas (dalam hal ini PP maupun Permendagri) yang memerintahkan secara langsung dan tersurat kepada Daerah Provinsi ataupun Kab/Kota untuk membentuk Perda/Perkada tentang Organisasi di daerah yang bertugas untuk Pengawasan Orang dan Organisasi Asing.

Peran provinsi hanya bersifat memberi dukungan kepada Tim Pengawasan yang dibentuk

Menkumham. Hal demikian tentu tidak berarti meniadakan hak dan kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka otonomi, tetapi Perda tetap harus berlandaskan hukum dan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan di atasnya.

Demikian tanggapan Fraksi Partai Golkar DPRD Jatimyang disampaikan juru bicaranya Pranaya Yudha Mahardhika, SP.MIB, terhadap pendapat Gubernur Jawa Timur tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Asing.

Terhadap draf Raperda, yang menjadi perhatian Gubernur adalah bahwa Susunan Tim Pemantauan mulai tingkat provinsi hingga kecamatan lengkap dengan keanggotaan dan tugasnya, tidak perlu masuk dalam format Peraturan Daerah, cukup dengan keputusan Kepala Daerah. Demikian pula penugasan Tim Pemantauan

bentukan Provinsi dengan Tim Pengawasan bentukan Kanwil Kumham di daerah tugas maupun keanggotaannya sama, maka di lapangan akan terjadi tumpang tindih.

Menunjuk pasal 12 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa terdapat 6 (enam) urusan Pemerintah Wajib yang terkait pelayanan dasar, salah satunya adalah urusan Trantibum dan Linmas. Dalam diskusi FGD juga berkembang pemikiran bahwa dinamika keberadaan orang/organisasi asing bisa saja pada eskalasi tertentu dapat memicu terjadinya konflik sosial, untuk perlu pewaspadaan dini melalui langkah sinergi daerah.

Dalam hal ini pelaksanaan urusan pemerintah umum juga menjadi tanggung jawab Gubernur untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik sosial.

Sedangkan Tim Koordinasi

Pemantauan bentukan Kepala Daerah direncanakan akan dipimpin oleh Kepala Bakesbangpol yang tugasnya memberi support kepada Tim Pengawasan yang dibentuk Kanwil Kumham. Bisa dalam bentuk personil, dana maupun info data.

Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P Simanjuntak, SHmelihat masih ada perbedaan cukup prinsipil antara Pemerintah Provinsi dengan Komisi A/Pembahas yang telah melangkah cukup maju untuk menyiapkan Rancangan Perda dimaksud, yang dari awal juga sudah melibatkan Kepala Biro terkait Setda Provinsi.

Fraksi Partai Golkar berpendapat semestinya apabila ada hal yang prinsip tentang Raperda prakarsa ini tentunya dapat segera dibahas lebih awal antara Biro Hukum Setdaprov dengan Komisi A/Pembahas, sebelum berlanjut dikembangkan pembahasan de-

ngan melibatkan berbagai institusi, baik tingkat pusat maupun di daerah.

Sehubungan dengan itu Fraksi Partai Golkar berpendapat, perlu diberikan kesempatan kepada Komisi A/Pembahas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh institusi yang terkait, serta konsultasi ulang ke kementerian guna memperoleh kepastian dan dukungan atas konsepsi dari pemerintahan daerah Jawa Timur dalam hal kewaspadaan terhadap dinamika orang asing di daerah.

Kepentingan ini semua agar Perda lebih berkualitas, tidak cacat secara hukum dan substansi, sehingga benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum guna mengatur permasalahan di tengah masyarakat. (yd)

Jatim IV

Hal - 8

 Puluhan Tenaga Kerja di Kabupaten Madiun

Ikut Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Limbah Plastik

Madiun, Jatim Pos. Puluhan tenaga kerja dan masyarakat di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan ketrampilan pengolahan limbah plastik yang diadakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun di Hotel Setia Budi, Jl. Mangga No. 04 Kota Madiun.

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat yang diadakan selama tiga hari mulai Senin (11/9/2017) – Rabu (13/9/2017) tersebut

diikuti oleh 65 orang peserta, dengan narasumber yang dihadirkan di antaranya, Zahida Art Bojonegoro, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, SSos.MSi dan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Drs. Pandji Suwarno, MSi. “Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun dengan pembentukan wirausaha baru

handycraf berbahan limbah plastik,” jelas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, SSos.MSi kepada Jatim Pos, Senin (11/9/2017).

Sementara tujuan dari kegiatan tersebut, katanya, untuk melatih wirausaha baru dengan ketrampilan handycraf berbahan limbah plastik yang nantinya bisa menjadi sebuah sentra usaha.

Sementara Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Drs. Pandji Suwarno, MSi mengatakan, bahwa kegiatan pelatihan pemberdayaan tenaga kerja dan masyarakat ini merupakan salah satu kotribusi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun khususnya Bidang Koperasi dan Usaha Mikro kepada masyarakat Kabupaten Madiun.

“Tentu dengan harapan, para tenaga kerja dan masyarakat bisa peduli dengan limbah plastik yang ada d isekitar dengan menjadikannya barang bernilai, tangantangan kreatif inilah yang mendaur ulang sampah plastik tersebut hingga menjadi barang bernilai ekonomis,” katanya.

Selain itu, pelatihan ini juga merupakan upaya Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dalam menumbuhkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan melalui pengembangan kemampuan keterampilan bagi masyarakat.

“Semoga pelatihan ini menjadikan para tenaga kerja dan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan lebih kreatif dan menjadikan usaha sampingan bila sudah mahir,” pungkasnya. (jum/adv)

Pembangunan Masjid Al – Mukhayat Desa Singgahan Butuh Perjuangan Madiun, Jatim Pos. Masjid Al-Mukhayat yang terletak di RT. 08, RW. 02, Dusun Singgahan II, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun merupakan sebuah masjid yang berdiri di tengah lingkungan penduduk, setiap saat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan rutin shalat jamaah lima waktu, yasinan rutin, pengajian muslimat, wirid fatihah bagi yang sakit, pembinaan mental spiritual pemuda, TPQ dan kegiatan Hari Besar Islam.

Masjid Al-Mukhayat yang berdiri diatas tanah wakaf seluas 200 M2 ini sebelumnya adalah sebuah Mushola yang bernama Al-Mujahidin. Karena kapasitasnya tidak mencukupi, saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan dan perluasan serta rehab total kontruksi atas dari yang sebelumnya menggunakan kayu direhab menjadi kontruksi beton.

Djoni Anwar, tokoh masyarakat setempat mengatakan, rehab masjid yang dimulai awal Agustus 2017 itu, awalnya hanya bermodal uang sebesar Rp 24.700.000 (Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang kotak amal masjid dan amal jariyah masyarakat dan para jamaah.

“Untuk menyelesaikan rehab pembangunan Masjid Al-Mukhayat ini masih kekurangan banyak dana, jadi mengharapkan dari kaum Muslimin dan Muslimat untuk membantu agar terlaksananya pembangunan Masjid AlMukhayat ini,” jelas Djoni Anwar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari.

Menurutnya, kondisi Masjid Al-Mukhayat di Desa Singgahan, Kebonsari ini masih membutuhkan perjuangan dari umat Islam khususnya di RT. 08 untuk merampungkan

pembangunan.

“Mari beramal jariyah untuk pengembangan masjid ini, karena sangat berguna untuk akhirat kita. Sebagai amal jariyah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari setiap ibadah yang dilakukan para jama’ah setiap harinya,” tegasnya.

Djoni Anwar menambahkan, bagi siapa saja yang mau beramal jariyah atau berdonasi untuk mewujudkan pembangun Masjid AlMukhayat yang belum selesai tersebut, bisa menghubungi

langsung di sekretariat : Jl. Melati, RT. 08, RW. 02, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Kode Pos 63173 atau menghubungi Nomor Telp.

085 233 882 414, 085 736 688 428, 081 249 452 015.

“Donasi anda sangatlah bermanfaat untuk mendukung pembangunan Masjid kami, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan amal jariyahnya, semoga menjadi amal ibadah dan diterima Allah SWT,” pungkasnya. (jum/adv)

Enam Kepala Daerah Tunggal Rogo Mandiri Adakan Rakor Selingkar Wilis

Madiun, Jatim Pos. Enam Kepala Daerah yang tergabung dalam Tunggal Rogo Mandiri (Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Kediri) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) guna memproyeksikan Selingkar Wilis sebagai proyek pengembangan wisata nasional di ruang rapat Praja Mukti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Senin (11/9/ 2017).

Hadir dalam rakor tersebut Kementrian PUPR, Komisi V DPR RI, dan BAPENAS. Se-

mentara perwakilan Kepala Daerah yang hadir antara lain Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.sos, Wabup Tulungagung, Drs. H. Maryoto Birowo, MM, Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Wabup Ponorogo, Dr H Soedjarno, MM, Bupati Kediri, Hj. Harianti Sutrisno dan Kepala BAPEDA Kabupaten Nganjuk.

Sebagai tuan rumah, Bupati Madiun, H. Muhtarom menjelaskan, kawasan selingkar wilis perlu mendapat perhatian bersama, karena se-

lingkar wilis mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan belum tergali secara maksimal.

“Dengan menyamakan presepsi dari enam wilayah Tunggal Rogo ini, diharapkan kawasan Selingkar Wilis kedepan dapat diproyeksikan secara konkrit dan dapat menjadi sumberdaya alam yang dapat memberikan kemakmuran bersama di enam wilayah kabupaten ini,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mewujudkan impian itu, enam wilayah Tunggal Rogo Mandiri harus bisa melepaskan ego sektoral masing-masing, selanjutnya saling bahu membahu mensukseskan citacita besar bersama ini.

“Melalui rakor ini akan bisa menghasilkan sesuatu hal yang riil, tidak lagi sekedar

wacana, misalkan kalau ada perbaikan infrastruktur jalan saja, pastinya akan memberikan dampak luar biasa bagi pengembangan daerah,” ungkapnya.

Sementara menurut Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, pengembangan selingkar wilis kedepan akan berdampak pada pengembangan daerah, seperti dibukanya jalur transportasi baru yang menghubungkan P o n o r o g o -Tr e n g g a l e k Tulungagung yang perkembangannya sudah meningkat hingga tiga kali jalan untuk jalur tersebut.

“Selingkar Wilis ini nantinya akan didukung dengan akan dibukanya ruang udara di wilayah Selatan Barat Daya untuk penerbangan sipil yang rencananya akan ditempatkan di Kabupaten Kediri, selain itu

Polda Jatim Dan Kodam V Brawijaya All Out Amankan Tradisi Suro Di Madiun

Madiun, Jatim Pos. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) dan Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya akan all out untuk mengamankan kegiatan ritual peringatan tradisi suro atau 1 Muharram 1439 H di Kota Madiun.

Dalam pelaksanaan kegiatan tradisi ziarah makam pendiri dan sesepuh yang dilaksanakan ribuan pesilat Persaudaraan Setia Hati (PSH) Terate dan kegiatan tradisi Suran Agung yang dilaksanakan oleh Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo tersebut Polda Jatim dan jajaran akan memback-up penuh dengan menggelar operasi khusus Kepolisian yang bernama Aman Suro.

“Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya akan all out untuk mengamankan kegiatan suro ini,” kata Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jatim, Kombes Pol Herry Sitompul usai memberi pengarahan pelaksanaan Operasi Aman Suro 2017 kepada Pengamanan Terate (Pamter) PSH Terate dan Koordinator Lapangan (Korlap) PSH Tunas Muda Winongo di Asrama Haji Kota Madiun, Selasa (12/9/2017).

Menurut dia, dalam operasi pengamanan kegiatan kedua perguruan silat nanti akan diterjunkan sebanyak 1.500 personel gabungan, 700 personel di antaranya langsung dari Polda Jatim. Sementara pola pengamanan yang dilakukan dengan sistem penyekatan untuk mengantisipasi massa yang masuk ke Kota Madiun di luar jadwal waktu yang telah ditentukan panitia.

“Untuk jumlah peserta tidak dibatasi dan boleh memakai baju sakral, hanya saja untuk rombongan peserta yang mengikuti kegiatan wajib menggunakan kendaraan roda empat, baik itu bus, truk maupun mobil tertutup,” jelasnya.

Senada Komandan Korem 081/Dhirot Saha Jaya, Kolonel Inf R. Sidharta Wisnu Graha, mengatakan, TNI akan memback-up Kepolisian secara penuh dalam pengamanan kegiatan kedua perguruan silat tersebut.

“Artinya apa yang diminta oleh kepolisian untuk membantu kepolisian kami akan siapkan dan sediakan, termasuk bantuan kendaraan-kendaraan militer kami baik berupa truk maupun bus, kalau memang ada di wilayah masing-masing akan kami dukung,” jelasnya.

Sementara Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto sebagai tuan rumah pun mengapresiasi kegiatan tradisi sakral perguruan silat di bulan suro tersebut.

“Saya mengimbau Kepada kedua perguruan silat yang akan mengadakan kegiatan suro, mari kita jadikan Kota Madiun yang kondusip, ini penting karena hak-hak dari kedua perguruan silat ini juga ada hak-hak masyarakat yang lain,” harapnya.

Dan untuk kelancaran kegiatan tersebut, Pemkot Madiun mendukung penuh termasuk berupaya menyediakan kendaraan untuk mengangkut peserta kegiatan suro.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pencak Silat Madiun, Murjoko mengatakan seluruh anggota dari 11 perguruan silat yang tergabung di Paguyuban Pencak Silat Madiun sudah sepakat dengan aturan dan larangan menggunakan sepeda motor roda dua saat menghadiri kegiatan ritual suro.

“Kami sudah sosialisasi ke bawah, karena sebelumnya kami sudah beberapa kali rapat dengan Polres, Polresta dan Kodim, kami juga sudah beberapa kali mengadakan rakor dengan intern, kami menghadirkan kepala cabang seluruh Indonesia, dan mereka sepakat,” tegasnya. (jum) juga didukung pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono dan Kertosono Kediri pastinya juga akan memberikan daya dukung pengembangan Selingkar Wilis,” jelasnya.

Semantara Kepala BPIW Kementrian PUPR, Rido Matari Ichwan, menambahkan, pengembangan Selingkar Wilis ini bertujuan mewujudkan jejaring wisata pegunungan, pantai, panorama alam dan budaya yang bersinergi dengan pengembangan agrobisnis dan fisheries industri serta pengolahan bahan mineral untuk membangkitkan

daya tumbuh kembang kawasan secara inklusif, berkelanjutan dan resilient.

“Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas Barat dengan Timur. Nantinya konsep dukungan terpadu infrastruktur oleh Kementrian PUPR terbagi dalam konektifitas antar kota atau jalan Nasional dan konektifitas di ring dalam Selingkar Wilis yang bisa mendorong berkembangnya wisata alam dan agrowisata serta konektifitas wisata unggulan daerah lainnya,” pungkasnya. (jum)

Jatim V

Hal - 9

Perayaan Grebeg Suro dan Hari Jadi Ponorogo Ke 521

Ponorogo, Jatim Pos Selasa malam (12/09/2017) di Panggung Utama Alun-alun kota Ponorogo, secara resmi Perayaan Grebeg Suro dan Hari Jadi Ponorogo 521 dibuka langsung oleh Bupati Ponorogo Drs. H.

Ipong Muchlissoni, Perayaan Grebeg Suro tahun ini digabung dengan Peringatan Hari Jadi Ponorogo ke-521. Sehingga salah satu acara inti yang keduanya juga langsung digabung jadi satu rangkaian, yakni Festival Reog Mini XV dan Festival Nasional Reog Ponorogo XXIV. Pembukaan acara Grebeg Suro tersebut ditandai dengan Penyerahan Topeng dan Pecut Samandiman kepada tokoh Klono Sewandono, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di luar itu, rangkaian acara pendukung pembukaan masih

sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti berbagai pertunjukan yang menghibur masyarakat ponorogo juga pesta kembang api.

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni menjelaskan “Peringatan Grebeg Suro dan Hari Jadi Ponorogo tahun ini sengaja kita jadikan satu.

Dengan pemikiran bahwa kedua even akbar itu jarak waktunya berdekatan. Namun demikian kita yakinkan bahwa hal itu tidak mempengaruhi kemeriahan pesta grebeg suro kali ini. Karena tahun ini, yang sudah dilakukan beberapa hari lalu telah kita adakan Parade Reyog Obyog yang diikuti oleh hampir 40 peserta, yang tujuannya untuk mempertemukan dan menyatukan seniman reyog yang ada di ponorogo”. (nur)

Bupati Ponorogo Mantu Gelar Resepsi Besar-besaran Bupati Ponorogo Mantu Gelar Resepsi Besar-besaran Ponorogo, Jatim Pos Bupati Ponorogo, Drs H Ipong Muchlissoni, Sabtu (9/9/2017) melangsungkan pernikahan anak perempuannya, Maraya Zhafira Nur Islami yang telah melaksanakan akad nikah dengan Ipda Aldhino Prima.

“Tasyakuran pernikahan juga mengundang 6 ribu orang. Dan yang diundang bukan hanya kalangan keluarga dan teman saja. Tetapi hampir semua kalangan warga akan dilibatkan dalam acara tasyakuran ini,” jelas Bupati Ponorogo, Drs H Ipong Muchlissoni kepada para wartawan di rumah Dinasnya, Kamis (7/9/2017).

Menurut dia, dari daftar undangan yang disampaikan tersebut disebar ke para pejabat tinggi Jawa

 Dana Banpol Naik

Bupati Segera Menindaklanjuti, Rencana Tahun Depan Tulungagung, Jatim Pos Kenaikan dana bantuan partai politik (Banpol) yang dilakukan pemerintah pusat bisa saja juga dilakukan pula oleh Pemkab Tulungagung. Namun, hal itu belum bisa direalisasikan karena belum ada payung hukum terkait kenaikan Banpol tersebut.

Kepala Bakesbangpol Tulungagung, Rudi Christanto SE.MM, pada tim Minggu lalu, mengungkapkan sampai saat ini belum ada aturan dari Pemerintah Pusat yang memberikan ruang pada pemerintah daerah untuk menaikkan dana Banpol. “Sampai sekarang belum ada aturannya dari Pemerintah Pusat. PP (Peraturan Pemerintah)-nya belum ada,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, Pemkab Tulungagung dalam memberikan dana banpol tetap memakai aturan yang lama. Apalagi nilai

persuara banpol yang diberikan Pemkab Tulungagung pada parpol yang mempunyai kursi di DPRD setempat lebih tinggi dari kenaikan Banpol di pusat.

“Kalau nanti memang ada aturan dan mengharuskan ada kenaikan dana Banpol akan kami ikuti. Namun masalahnya sampai sekarang kami belum mendapat aturan yang baru,” paparnya.

Rudi Christanto membeberkan saat ini Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung tengah mempersiapkan pencairan dana banpol untuk tahun 2017. “Kami sedang proses pencairannya dan besarannya tentu memakai aturan yang masih berlaku saat ini,” terangnya.

Hal yang sama dikatakan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE.MSi. Menurut dia, kalau memang ada aturan dari Pemerintah Pusat yang mengharuskan ada kenaikan dana

banpol di daerah akan segera ditindak lanjuti. “Kalau ada aturan di atasnya ada, mengapa tidak dinaikkan,” tuturnya.

Jika memang ada aturan yang mengharuskan dana banpol di daerah dinaikkan, lanjut Bupati Syahri Mulyo, Pemkab Tulungagung akan merencanakan kenaikan tersebut pada tahun depan. “Kita mengikuti semua aturan dari Pemerintah Pusat,” terangnya.

Sementara itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Heru Santoso SPd.MPd, menyatakan senang-senang saja jika dana Banpol dinaikkan. Termasuk Banpol di daerah.

“Tetapi masalahnya, yang ramai dibicarakan itu dana Banpol yang pusat. Bukan Banpol daerah. Kalau Banpol daerah kan selama ini mengikuti Perda,” paparnya. (san/ hms)

 Sidang Paripurna DPRD Tulungagung

Tetapkan Perda Perubahan APBD Tahun 2017 Tulungagung, Jatim Pos DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna tentang penetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda dilaksanakan di gedung DPRD Tulungagung ruang Graha Wicaksana pada Jumat lalu sekitar pukul 14.00 WIB. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE.MSi dan diikuti oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE.MSi, Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM, jajaran SKPD dan seluruh anggota DPRD Tulungagung.

Selain itu rapat paripurna tersebut juga mensetujui Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2013 tentang RPJMD

Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 menjadi Perda.

Beberapa Fraksi seperti PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru. Dalam pandangan akhirnya mengingatkan Bupati agar ASN di lingkup Pemkab Tulungagung untuk menjaga netralitas. Sebab akan memasuki tahun politik pada 2018 dengan adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2018-2023.

Adapun perubahan APBD 2017 yang telah disetujui untuk ditetapkan itu yakni disisi pendapatan, dari sebelumnya Rp 2.405.

247.428.157,50 menjadi Rp 2.369.775.225.475,83 atau ber-

kurang Rp 35.472.199.681,67. Kemudian belanja, dari sebelumnya Rp 2.393.253.916.157,50 menjadi Rp 2.554.872.070. 886,96 atau meningkat Rp 161. 618.154.

729,41. Ini mengakibatkan defisit setelah perubahan Rp 197.090.

354.411,08.

Sementara di penerimaan pembiayaan, dari sebelumnya Rp 2.006.488.000,00 menjadi Rp 209.096.842.411,08 atau bertambah Rp 207.090.354.411,08. Dan di pengeluaran pembiayaan, dari sebelumnya Rp 14.000.000.

000,00 menjadi Rp 24.000.000.

000,00 atau bertambah Rp 10.

000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 197.

090.354.411,08. Dan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00. (san)

Timur hingga pejabat tinggi negara. Namun demikian, diluar itu, yang patut diapresiasi adalah diundangnya masyarakat khususnya warga Ponorogo dari perangkat desa hingga warga biasa.

“Kebetulan beberapa Menteri ada yang teman saya. Lalu anggota DPR RI, hingga para pemimpin Parpol seperti Ketua Umum Partai Gerinda, Prabowo Subianto, Nasdem Surya Paloh, dan lainnya juga kita undang.

Tentu juga para pejabat tinggi di Jawa Timur seperti Gubernur, Kapolda, Kapolres, Kajati, Pangdam, juga kita undang,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk Ponorogo, semua pejabat dari semua unsur pemerintahan, DPRD, Ormas, Pimpinan Pondok, para perangkat desa, hingga warga biasa juga turut diundang.

Selain melakukan resepsi pernikahan secara besar-besaran, acara Mantu H. Ipong juga disertai dengan pentas wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki H. Enthus Susmono, yang dilaksanakan di pusat kota Alun-alun Ponorogo pada Minggu malam, 10 September 2017.

Hebatnya, bupati yang memang dikenal kaya ini, akan memberikan menu makan hingga jajanan gratis kepada semua undangan dan warga yang hadir saat pentas wayan tersebut.

“Seluruh pedagang yang selama ini mangkal di Alun-alun dan terdata akan kita borong dengan tujuan untuk memberikan makanan dan minuman sajian gratis kepada seluruh undangan hingga warga yang hadir menonton acara wayangan malam itu. Semua PKL akan kita bayar dimuka dan jualan gratis saat acara. Perkiraan ada 6 jenis menu makanan yang akan kita sajikan,” terang Bupati H Ipong saat sesi jumpa pers dan ramah tamah dengan awak media.

Masih menurut Ipong, diluar penjual makanan dan minuman, seperti pakaian dan lainnya, tidak akan diborong bupati untuk memberikan barang jualannya secara gratis. Namun begitu, Bupati tetap memberikan peluang kepada mereka jika ingin beralih jualan dadakan jadi penjual makanan dan minuman.

“Wayangan dan layanan gratis itu semua bukan maksud saya pamer atau apa. Tapi mutlak didasari tujuan ingin berbagi rasa syukur dan bahagia ngunduh mantu anak saya ini. Saya ingin berbagi kebahagian dengan masyarakat. Walau tentu tidak bisa untuk semuanya,” tambahnya.

Untuk diketahui, Bupati Ponorogo melaksanakan resepsi pernikahan anak perempuannya, Mazaya Zhafarina Nur Islami, SKG yang menikah dengan Ipda Aldhino Prima Wirdhan, STK. Pesta pernikahan tersebut menjadi pesta yang besar dan meriah dengan konsep pernikahan khas Ponoragan. (nur)

Expo Sebagai Ajang Pamerkan Produk Unggulan Kabupaten Trenggalek Trenggalek, Jatim Pos Dalam rangkaian memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun 2017 Bupati Trenggalek Dr. Emil Elistianto Dardak MSc disambut meriah, Eksposisi bertempat di Lapangan Kecamatan Durenan yang diikuti sebanyak 30 Stand, minggu kemarin.

Pada kesempatan tersebut Bupati Trenggalek Dr Emil Elistianto Dardak MSc menyampaikan sambutannya bahwa peran serta semua masyarakat Kecamatan Durenan adalah kunci kekompakan dan kemajuan untuk mendukung dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke 72 tahun 2017. Masyarakat sangat antusias dalam memeriahkan HUT RI tersebut, tidak ketinggalan pengun-

jung dari luar daerah trenggalek turut menyaksikan kemeriahan.

Selain itu pula tidak ketinggalan tentang peran PKK sangat penting dalam membantu menopang perekonomian keluarga karena masingmasing stand memamerkan produk unggulannya seperti tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah dan masih banyak beragam lainnya untuk memperingati 17 Agustus tahun 2017 ini.

Tampak hadir pula dalam Pembukaan Expo Camat Durenan Drs Habib Solehudin, Danramil 0806/03 Durenan Kapten Inf Sutrisno Atim, Kapolsek Durenan AKP Solikin SH, Kepala KUA Kec Durenan 5.Drs. Mukalal dan Seluruh Kades Se kecamatan Durenan turut hadir di kesempatan tersebut.

Pembukaan ditandai dengan Pengguntingan pita dan pelepasan balon oleh Bupati dilanjutkan pemeriksaan/peninjauan Stand eksposisi di lapangan terbuka. (san**)

Hal - 10

Jatim VI

Sumenep Perlu Perda Tembakau Kabid Perkebunan Abd. Hamid Sumenep, Jatim PosDimusim tanam tembakau petani setiap tahunnya tentunya mengharapkan hasil dari tanaman tembakau tersebut harganya mahal. Namun setiap musim tembakau membuat petani risau, sebab saat ini petani tembakau di Kabupaten Sumenep belum mempunyai patokan haga dari hasil tanamnya, hal itu karena pemerintah Sumenep belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang harga jual tembakau rajangan milik petani, sehingga harga saat ini tidak menentu mudah di permainkan oleh pengusaha.

Ketua Paguyuban Pemperhati Kelompok Tani (P2KT) Sainuri mengatakan sumenep membutuhkan Peraturan Daerah (Perda), termasuk Kementerian Perdagangan harus

menetapkan aturan tentang harga minimal tembakau, kenapa karena sampai sekarang tidak ada ketentuan tentang harga tenbakau, sehingga yang dirugikan itu petani, selama ini harga tembakau tidak jelas, dibiarkan begitu saja. Hal ini yang jelas pihaknya menduga selalu berpihak kepada pemilik modal maupun pengusaha, karena mereka yang menentukan harga Menurut Sainuri sampai saat ini semua petani tembakau hanya mengikuti permainan harga tersebut, untuk itu nantinya dengan adanya perda yang mengatur harga minimal.

Kepala Dinas Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bambang Hariyanto melalui Kabid Perkebunan Abd. Hamid menjelaskan pihaknya tidak bisa interfensi terkait penentuan harga tembakau, karena harga tetap di tentukan pihak pabrik dan petani harus mengikuti harga yang ditentukan pabrikan. Masalah kisaran harga di tentukan kwalitas dan ada 3 kriteria untuk kwalitas pertama tembakau gunung, tembakau tegalan dan tembakau sawah. Dirinya menghimbau kepada petani untuk selalu menjaga kwalitas.

Sementara Hamid menjelaskan terkait Perda tata niaga tembakau dan patokan harga minimal saat ini masih dalam tahap pengkajian, tahun depan rencana akan di terbitkan. Namun selama ini yang ditentukan oleh

Budaya Sumenep Unik, Berbeda dengan Lainnya Sumenep, Jatim PosPemerintah Kabupaten Sumenep menggandeng agen wisata untuk mempromusikan wisata serta budaya supaya kunjungan wisata bisa meningkat guna menyambut Kunjungan wisata 2018 mendatang.

Sejumlah Wisata Asing mengunjung ke Sumenep yang di sambut dengan penampilan musik ulgaul perak sagera dan sejumlah kesenian lainnya, yang berpusat di Pendopo Agung Kraton Sumenep, tarian pandepa 5 atau pandawa lima yang di iringi tabuhan gemelan, membuat seluruh wisatawan asing yang hadir takjub budaya kesenian, suguhannya yang di tampilkan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep.

Sedangkan kunjungan wisman ini sudah ke 9 kalinya khusus tahun 2017 dari 12 kali kunjungan yang di rencanakan oleh agen wisata, untuk tahun mendatang tentunya target kunjungan wisman akan lebih di tingkatkan, karena sumenep mempunyai budaya yang berbeda dengan yang lainnya, dalam rombongan yang berjumlah 30 tersebut, namun ada Kru dari Brazil yang sengaja datang dalam peliputan tentang Kesenian dan Budaya sebagai media promosi di negara asalnya, “ucap Wakil Bupati Sumenep” Achmad Fauzi Menurut Sofiyanto hasil evaluasi dari 8 kali kunjungan, ketika itu mereka melakukan evaluasi ternyata sumenep lebih dari daerah yang

Kadis Parbudpora bersama wisatawan. lain, sehingga mereka bersepakat memperpanjang kontrak sampai dengan tahun 2019, namun mereka bekerja sama dengan even kita, khususnya menjual sumenep, Negara Brazil umumnya, sehinga even ini menjadi kolektor manca negara.

Ketika kontrak di perpanjang, kemungkinan besar kunjungan Wisman ke tempat-tempat pariwisata di Sumenep tidak setiap bulan seperti saat ini, akan tetapi akan datang seminggu satu kali sehingga menjadi empat kali dalam sebulan.

Sementara itu,salah satu wisatawan dari Buston Amerika Kelli mengatakan dirinya terkesan dengan kehangatan, keramahan yang dirinya, sehinga terkesan nyaman selama berkunjung, serta takjub budaya lokal sumenep, selain berkunjung ke Kraton Sumenep, Pariwisatawan juga berkunjung ke musium, untuk melihat peninggalan sejarah, sebelum melanjutkan perjalanan kembali menggunakan kapal peziar. (rul,nan,man)

Kodim Bojonegoro Sosialisasikan TMMD Ke-100 Bojonegoro, Jatim PosPelaksanaan program kerja satuan dari Komando Atas, Kodim 0813 Bojonegoro menggelar sosialisasi kegiatan TMMD ke 100 tahun 2017 di Balai Desa Meduri Kecamatan Margomulyo, Rabu (12/09/2017).

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Dandim 0813/Bojonegoro Letkol. Inf. Hery Subagio, Camat Margomulyo, Arif Nanang Sugianto, Kepala Desa Meduri, Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Bojonegoro Drs. Djumari, Forkopimka Margomulyo, para Kepala Desa Se-kecamatan Margomulyo, perangkat Desa Meduri, BPD dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Meduri.

Arif Nanang menyampaikan bahwa, sangat banyak kekurangan infrastruktur di wilayah

Kecamatan Margomulyo dan perlu banyak uluran tangan dari pemerintah agar kedepan mampu untuk mensejahterakan kehidupan warga masyarakat Margomulyo.

Dalam kesempatan itu pula, Dandim 0813 Bojonegoro juga menyampaikan kepada para undangan yang hadir, TNI bersama Polri dan Pemda bersama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

“Hal inilah yang mendasari TNI untuk melaksanakan program TMMD dari Komando atas, serta mampu bersinergi dengan rakyat melalui sasaran fisik dan non fisik,” paparnya,” Kegiatan sosialisasi TMMD ke 100 ini diikuti dari segenap undangan yang hadir dan ditutup dengan pembacaan doa bersama. (met)

pemerintah, hanya menyarankan kepada pabrikan membeli tembakau yang tidak merugikan petani. Namun yang berdasarkan harga tembakau rajangan PT.Giri Gita Santosa GulukGuluk antara Rp. 25.000 hingga Rp. 50.000 per Kg dan PT. Surya Kauripan Pabian Sumenep antara Rp. 25.000 hingga 48.000 per

Kg. Untuk pabrikan di Guluk - Guluk mempunyai target penyerapan sebanyak 2000 ton dan Pabrik di Pabian sebanyak 1600 ton.

Sedangkan tahun 2017 realisasi tanam tembakau di Kabupaten Sumenep sekitar 14.230 hektar dari flotig areal lahan tembakau seluas 21.893 hektar. (rul,nan,man)

Perhutani Gerak Cepat Pengamanan Kebakaran Hutan  Dengan Bentuk Satuan Tugas Bersama

Tuban, Jatim PosTiap musim kemarau terjadi menjadi musuh yang berat bagi Perum Perhutani karena musim ini selalu terjadi bencana kebakaran hutan di mana mana.

“Selain ancaman bagi semua satwa liar yang hidup didalamnya terbakar. Otomatis pasti akan mengganggu pertumbuhan tanaman pokok jati dan rimba lainnya,” ungkap Ir. Agus Santoso, MP kala ditemui jatimpos diruang kerjanya, Rabu, 14/09/2017.

Agus dalam hal ini selaku Administratur/

KKPH Tuban mengaku tiap ada kebakaran kantornya selalu mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk memberikan dana operasional dan biaya koordinasi di lapangan.”Puluhan juta yang saya keluarkan tiap kali ada kejadian,” paparnya.

Adm yang baru menjabat sekitar 6 bulan ini mengeluhkan atas sikap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan yang dipimpinnya, justru sering dijumpai membakar hutan untuk bersihkan ladang, agar rumput rumput muda tumbuh lagi dan tumbuhan bawah tidak mengguli pertumbuhan polowijo.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini Adm memerintahkan wakil wakilnya untuk membentuk satuan tugas atau satuan kerja khusus penanganan bersama Kepolisan, TNI (Kodim dan Koramil) dan Satpol PP Kecamatan dan BPBD Kabupaten.

“Satu bulan yang lalu kita melakukan di Kecamatan Plumpang dan telah mendapat respon langsung semua pimpinan Polres Tuban,” papar Wawan Gunawan, BScF kala mendampingi Admnya. (met)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Sekdakab Sampang Dianggap Khianat Mengganti KTP dan Daftar Cabup Magetan Sampang, Jatim PosLSM Gadjah Mada Sampang menggelar aksi demo, menuntut Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Putut Budi Santoso mundur dari jabatannya.

Tuntutan demo LSM Gadjah Mada bukan tidak mendasar, melalui orasi demo yang di teriakkan korlap aksi, sekaligus ketua LSM Gadjah Mada Sampang, Mamang menuntut Sekdakab Phutut Budi Santoso Mundur dari jabatannya, karena terbukti menghianati dan menyakiti secara moral atau etika Rakyat Sampang.

Phutut diketahui telah lama mengganti kependudukan warga Sampang menjadi Penduduk Magetan, Phutut juga diketahui telah melamar dua partai politik sekaligus untuk mengusungnya menjadi bakal calon bupati Magetan, yaitu PPP dan Demokrat.

Bahkan, ketidak seriusan Phutut mengemban amanah atau kewajiban sebagai Sekdakab Sampang juga dibuktikan dari indisipliner kerja dinas, dimana yang bersangkutan sering tidak masuk kantor pada hari kamis dan jum’at, ungkap Mamang.

Ratusan peserta aksi demo yang di Pimpin LSM Gadjah Mada tersebut, berjalan sekitar 1 kilo meter dari start pusat keramaian kota Sampang, yaitu Pasar Srimangunan menuju DPRD Sampang dan Kantor Pemkab Sampang.

Namun sayang, aspirasi LSM Gadjah Mada di DPRD hanya ditemui 2 orang anggota Dewan. H. Rahmat Hidayat anggota DPRD Sampang tersebut berjanji, pihaknya akan membawa tuntutan demo kedalam rapat internal DPRD dan selambatnya 1minggu kedepan akan ada kepastian, untuk merekomendasikan hal tersebut kepada Bapak Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono dan Gubernur Jawa Timur, H. Sukarwo, ungkapnya.

Selesai di depan Gedung

DPRD Sampang, aksi demo bergeser ke Gedung Pemerintah Daerah Sampang, dimana hasilnya menambah sakit hati rakyat Sampang, Demonstran tidak di temui Bupati Fadhilah Budiono, bahkan Sekdakab Sampang Phutut Budi Santoso ataupun segelintir pejabat teras Pemda Sampang tidak ada yang menemui.

Menanggapi hal tersebut, sebelum membubarkan diri dengan tertib, ketua LSM Gadjah Mada mengancam akan menggelar aksi lebih besar, bahkan akan menemui langsung Gubernur Jawa Timur H. Sukarwo, untuk segera mencabut SK Sekdakab Sampang Phutut Budi Santoso, agar secepatnya dapat mengusir dari bumi Bahari, Sampang tercinta, ancamnya. (Dir/Man)

Karyawati Pabrik Dilarang Pakai Jilbab Gresik, Jatim Pos Larangan mengenakan jilbab bagi karyawan perempuan kembali terjadi. Kali ini dilakukan pihak manajemen PT PMIF di Driyorejo, Gresik. Belum diketahui apa alasan pelarangan itu.

Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Komisi IV yang mendapat laporan tersebut, akhirnya mencoba mendatangi perusahaan tersebut. Namun, mereka dihadang oleh satpam perusahaan. Anggota dewan dilarang masuk ke area pabrik.

Pada pintu pabrik terpampang pengumuman yang melarang karyawati memakai jilbab. Isi pengumuman itu:

“Karyawan diharuskan memakai baju kerja, untuk perempuan tidak menggunakan jilbab, yang boleh pakaian formal pada jam masuk kerja.” Di bawahnya ada tertanda (TTD) Ibu Puspa Djuwita.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda mengatakan, ketika anggota dewan inspeksi mendadak ke pabrik yang diduga melarang karyawati memakai jilbab, ternyata satpam melarang rombongan masuk.

“Kemarin Komisi IV ditolak masuk sehingga kita tidak bisa konfirmasi atas persoalan tersebut,” kata Huda, dari Fraksi

Pevita Pearce ... dimulai pada tahun 2006. Ia bermain dalam film layar lebar berjudul “Senandung Di Atas awan” berperan sebagai Angel.

Sebelumnya ia juga bermain dalam Sinetron yang berjudul “Mutiara Hati”.

Pevita Pearce kemudian mendapat kesempatan sebagai pemeran utama dalam film “Lost In love” yang berperan sebagai Tita. Dari film ini pula ia mendapat Nominasi sebagai pemain Utama Wanita Terbaik FFI 2008. Sejak saat itu karirnya mulai menanjak dan dikenal banyak orang.

Pevita juga aktif menjadi bintang iklan televisi. Sedikitnya ada 15 iklan yang dibintanginya. Namun, iklan yang paling baru yaitu iklan teh kemasan bersama dengan Al Ghazali.

Dua tahun mengalami karir, Pevita langsung menjadi salah satu nominasi Festival Film Indonesia untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik dan pada tahun 2014. Pevita dinobatkan menjadi Actress of The year dalam Indonesia Choice Awards 2014 dan aktris terfa-

vorite Nickleoden Indonesia Kids Choice Awards 2014.

Pevita Pearce terkenal dengan penampilannya yang selalu prima di setiap kesempatan.

Maklum saja, ia bekerja di bidang mode dan kecantikan yang memang mengandalkan penampilan maksimal.

Namun, ternyata Pevita Pearce juga manusia biasa yang ingin berpenampilan apa adanya. Setidaknya itu yang diperlihatkan Pevita Pearce melalui sebuah foto di Instagram pribadinya, belum lama ini.

Dalam foto itu, Pevita Pearce yang mengenakan baju santai tampak hendak menikmati sarapannya. Rambut panjangnya bahkan tampak kusut dan tidak beraturan. Melalui keterangan foto, Pevita Pearce mengaku bahwa dirinya baru bangun tidur. “Pillow face (muka bantal),” tulisnya.

Lantas, siapakah pria beruntung yang kini dekat dengannya. Ada kabar menyebutkan bahwa Pevita Pearce kini dengan Mike Lewis, duda anak satu dari perkawinanya

PPP Kabupaten Gresik, Jumat (15/9/2017).

Pihak DPRD Gresik tetap akan memanggil pihak perusahaan ke Kantor DPRD Gresik sehingga bisa menjelaskan alasan dilarangnya karyawati memakai jilbab. Komisi IV DPRD Gresik akan melakukan memanggil pimpinan PT PMIF sebab larangan memakai jilbab sangat meresahkan masyarakat Gresik. “Jangan sampai karyawati terus menerus resah dan cemas akibat larangan perusahaan yang melarang memakai jilbab. Itu sangat mengganggu keimanan umat Islam yang bekerja,” imbuhnya. (ist)

dari halaman 1 dengan Tamara Bleszynski.

Bukti kedekatan mereka terlihat terlihat saat mereka terpergok tengah berenang.

Selain itu juga terlihat dua orang anak laki – laki yang terlihat menemani mereka. Hal ini diketahui dari foto yang diunggah oleh seorang anak di akun instagram pribadinya.

Pada foto yang tersebar terlihat jelas Pevita sedang memeluk anak semata wayang Mike Lewis yakni Kenzo.

Sementara itu di samping Pevita juga terdapat Mike yang juga menggendong anak. Terlihat dalam foto tersebut, baik Mike maupun Pevita Pearce terlihat sangat bahagia. Akan tetapi Pevita menampik bahwa dirinya memiliki hubungan yang khusus dengan Mike. Ia hanya mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalin hubungan pertemanan. “Kita cuma berteman, nggak ada apa-apa,” ujarnya.

Pevita mengatakan bahwa rumor tentang ia dan Mike merupakan cerita masa lalu. Meski demikian Pevita menolak membicarakan lebih jauh. (*/yus)

Sarjana PT Islam ... renakan tidak memiliki keahlian untuk terjun di dunia kerja.

Data itu diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, setelah menggelar bursa kerja di beberapa Daerah di Jawa Timur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Setiaji, menyampaikan, hasil bursa kerja yang digelar Disnakertrans Jatim di sejumlah Daerah di Jawa Timur diketahui terdapat ribuan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam di Jawa Timur yang menganggur, hal itu terjadi dikarenakan tidak ada lowongan yang sesuai disiplin ilmunya.

“Jumlah lulusan sarjana dari perguruan tinggi Islam di Jatim yang masih menganggur ada sekitar 6 ribu orang, padahal terdapat 370 ribu kebutuhan

lapangan pekerjaan yang ada di Jawa Timur. Dari jumlah itu, Disnakertrans Jatim sudah memenuhi 216 ribu jenis lapangan kerja,” paparnya.

Setiaji meminta agar lulusan empat perguruan tinggi berbasis Agama di Jatim meningkatkan kapasitas dan skillnya agar bisa diterima di pasar kerja.

Disnaker Jatim sudah menyediakan Balai Latihan Kerja, agar lulusan tersebut bisa menambah skill dan kemampuannya.

“Kalau mereka memiliki pasar kerja dengan kompetensinya tetapi tidak dibutuhkan perusahaan harus ada cross training dan bagi lulusan yang belum bisa tertampung di perusahaan silahkan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja yang kami miliki,” katanya.

Digagas Sejak 2002 ... sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya.

Pelabuhan peti kemas itu ada keterkaitan antara pihak Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan, perusahaan pelayaran sebagai penyedia kapal dan pengusaha ekspor import sebagai pemilik barang.

Berdasarkan penelusuran Jatim Pos kepada para pihak, terkendala apa sehingga pelabuhan peti kemas sampai saat ini belum terlaksana. Pihak Pelindo melalui Humas Mareta Mulia Atmadja menjelaskan, Kami selaku penyedia jasa kepelabuhanan sudah siap. Dermaga kami sepanjang 432 m dengan kedalaman minus 14 tanpa pengerukan, sehingga mampu

disandari kapal dengan ukuran kurang lebih 200 m. Kami juga sudah menyediakan fasilitas lahan penumpukan peti kemas,” jelasnya.

Sementara itu pihak perusahaan pelayaran juga menyatakan kesiapanya, Kami selaku perusahaan pelayaran sudah siap menyediakan kapal yang setiap minggu sandar di Banyuwangi. Kami punya kapal dengan rute Singapura-SurabayaDili sehingga dari rute itu bisa dimanfaatkan untuk sandar di Banyuwangi,” kata pemilik perusahan pelayaran.

Sementara itu ketika ditemui di rumahnya perwakilan pengusaha ekspor impor Bapak Moch Soegihono yang juga sebagai Dewan Pertimbangan Ka-

Misteri “Ghunong ... keturunan Thionghoa yang nilainya setara dengan 6 ekor sapi.

“Sebelum benda itu saya temukan, saya dapat petunjuk melalui mimpi dulu. Sekarang yang tersisa hanya cincin emas ini,” terangnya sambil menunjukkan sebuah cincin dengan ukiran yang berkarakter.

Menurut Nihato, cincin tersebut mempunyai khasiat untuk menetralisir racun akibat sengatan ular. “Ini aneh memang, tapi bisa dibuktikan. Jika disengat ular, cincin diusapkan

pada bagian yang disengat, Insya Allah langsung sembuh dan racunnya hilang,” katanya.

Terkait keghaiban Ghunong Emmas, Nihato menceritakan bahwa ia pernah menemani seorang Habib (keturunan Rasulullah SAW) dari Sumatera. Ketika menemani Habib itu, Nihato melihat sang Habib tiba-tiba bergerak dengan sendirinya ketika sedang wiridan.

“Ada kejadian aneh saat melakukan wirid dan daging di sekujur tubuh bergerak dan bergetar, padahal tidak terlalu

Oknum PNS ... nama jatah PNS dan menjibplak nama LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat antaranya proyek fisik dana alokasi umum (DAU) jenis Box Culvert untuk pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong di Jl. Rajawali gang II kelurahan karang dalem kecamatan kota Sampang, atas nama LSM Hosen.

Bahkan nominalnya cukup fantastis dari nilai proyek penunjukan/pengadaan langsung, nilai tersebut paling tinggi, yaitu Rp. 200juta.

Dimana saat diinvestigasi Jatim Pos, LSM Hosen hanya mencatut nama LSM, nama Hosen tidak ada nama seorang LSM di catatan Bakesbangpol Sampang. Diduga kuat adalah salah satu oknum PNS dilingkungan Pemkab Sampang.

Investigasi tersebut menguatkan dugaan PNS Pemkab Sampang tidak sedikit yang mendapat jatah proyek, karena

tidak sedikit LSM Sampang mengaku tidak dapat proyek, tapi namanya tercatut di dinas terkait.

“Saya yakin, tidak sedikit PNS di Sampang yang bermain proyek, untuk itu diharapkan pemerintah harus tegas,” harap F. Rahman.

Sementara Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengakui pihaknya melalui kepala Bakesbangpol, H. Rudi Setyadi untuk memberikan jatah proyek pada sejumlah oknum LSM di Sampang, namun dengan syarat harus profesional mengikuti aturan, proyek dimaksud sebatas jenis Penunjukan Langsung (PL) yang dnilainya dibawah 200 juta saja, dan diketahui jumlahnya tidak kurang dari 50 LSM. Dijelaskan F. Rahman, bekerja demi negara, seorang PNS memiliki beberapa hal yang

dari halaman 1 Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono meminta Disnaker Jatim menggalakkan pelatihan, untuk meningkatkan skill angkatan kerja, agar mereka bisa terserap, selain itu Disnakertrans Jatim juga harus membangun networking, agar angkatan kerja di Jawa Timur punya jaringan yang luas.

“Yang pertama adalah Disnaker perlu menggalakkan pelatihan-pelatihan baru. Anggarannya kan cukup besar dan harus segera ditambah frekuensinya, sekaligus Dibuatkan Forum Komunukasi dengan jejaring. Jadi mereka yang suskes dipertemukan dengan pencari kerja, agar bisa ditiru dan ilmunya dicontoh,” pungkas Politisi dari Fraksi Demokrat ini. (ist)

dari halaman 1 din sudah pernah memfasilitasi terlaksananya pelabuhan peti kemas antara Pelindo, perusahaan pelayaran dan pengusaha ekspor impor. “Pelabuhan peti kemas di Pelindo III Tanjung Wangi sudah dibahas sejak lama. Tapi tidak ada keseriusan dari pihak terkait, langkah-langkah yang dilakukan selama ini cuma simbolis saja,” tuturnya.

“Bahkan kami pernah mempertemukan Bupati dengan pengusaha pelayaran, tapi sampai saat ini belum juga ada hasilnya,” terangnya.

Informasi terakhir di lapangan sedang akan dilakukan pembahasan ulang, untuk itu diperlukan keseriusan semua pihak demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. (rim)

dari halaman 1 malam, sekitar jam 7,” kenangnya.

Sementara itu, di waktu yang berbeda, kejadian tragis juga telah menimpa seorang sopir truk melintas di bukit itu.

Setahu Nihato, orang tak boleh urakan jika berada di tempat itu. Ia mencontohkan kisah penebang tebu yang terpaksa menginap, gara-gara mesin truk mati di lokasi.

“Setelah meminjam peralatan bengkel dan memberi sesajen, truk, mesinnya hidup lagi. (asad)

dari halaman 1 tidak boleh dilakukannya. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar.

“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” tulis PP tersebut, jelas F. Rahman.

Untuk itu, F. Rahman berharap ada ketegasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan pemerintah pusat, untuk segera memantau kinerja PNS di Sampang.

“Khususnya kabar maraknya oknum PNS Sampang diduga bermain Proyek,” harap F. Rahman. (Dir/Man)

Hal - 12 Edisi No.265 Tahun XVI ~ Minggu III September 2017

Festival Makanan Khas Jawa Timur 2017 Diikuti 27 Kabupaten & Kota se Jawa Timur

Demo masak peserta Festival Makanan Khas Jawa Timur 2017 di Gedung Jatim Expo Surabaya (19/9).

SEBANYAK 31 peserta ahli memasak makanan khas Jawa Timur dari usaha hotel, restoran, rumah makan dan catering yang mewakili 27 Kabupaten dan Kota se Jawa Timur mengikuti “Festival Makanan Khas Jawa Timur 2017” yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui Bidang Industri Pariwisata.

Kegiatan berlangsung 19 September 2017 di Jatim Expo Surabaya.

Menu masakan yang merupakan ciri khas dari Kabupaten dan Kota se Jawa Ti-

mur dipresentasikan pada kegiatan tersebut, yakni mulai persiapan memasak (bahan yang diperlukan), cara memasak hingga hasil yang didapatkan berupa penyajian, rupa dan rasa.

Diantara para peserta itu dipilih lima terbaik atau pemenang. Mereka akan mendapatkan hadiah uang tunai, piagam dan sebagaimana tahun sebelumnya dikirim untuk mengikuti Festival Kuliner Nasional di Jakarta.

“Dan sebagian besar restoran/rumah makan, hotel dan catering atau jasa boga

terutama yang menjadi pemenang dalam Festival Makanan Khas Jawa Timur berhasil menaikkan omset penjualannya, sehingga mereka berharap Festival Makanan Khas Jawa Timur ini dapat terus diselenggarakan secara berkesinambungan,” ujar Kadisbupar Jatim DR H Jarianto MSi. Mendapat sambutan yang baik, Disbudpar Jatim terus melakukan kegiatan ini dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan.

Awalnya Festival Makanan Khas Jawa Timur dilakukan

secara sederhana, yakni tahun 2000 yang bermula “Gelar Makanan Ramadhan” (yang dilaksanakan pada waktu bulan Ramadhan), dengan mengikuti adanya perkembangan wisata kuliner maka Gelar Makanan Ramadhan dirubah menjadi Event Kuliner “Gelar Makanan Khas Jawa Timur”.

Dan beberapa tahun kemudian menjadi “Festival Makanan Khas Jawa Timur” yang kegiatannya disertai dengan Demo Masak dan Display Makanan. Dengan demikian Festival Makanan Khas Jawa Timur (FKMJ) kali ini merupakan ke-17 dengan tema, “Melalui Makanan Khas Kita Tingkatkan Peran Wisata Kuliner dalam Mengembangkan Pariwisata di Jawa Timur”.

Penilaian Display Makanan khas dinilai terbaik dengan point tertinggi (50 %) adalah penilaian Display, yang terdiri : penampilan/penyajian menu, kekhasan/unggulan, layak jual dan rasa. Berikutnya adalah Demo Masak (30 %) yakni : teknik memasak, penyajian, tekstur dan rasa. Sedangkan penilaian berikutnya berupa Kebersihan Lingkungan dan Hygienitas Tempat Usaha (20 %) yaitu : kebersihan dan kerapian lingkungan usaha, tempat pengolahan, peralatan kerja, kondisi SDM dan ketersediaan makanan khas di daftar menu.

Untuk penilaian Kebersihan Lingkungan dan Hygienitas Tempat Usaha dengan kunjungan lapangan telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2017 terhadap 31 yang diusulkan oleh 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur sebagai salah satu kriteria penilaian (selain penilaian Demo Masak dan Display) untuk menentukan juara Festival Makanan Khas Jawa Timur Tahun 2017.

Sedangkan pada 19 September 2017 di Jatim Ekspo merupakan puncak Festival dengan Pelaksanaan Demo Masak oleh Dewan Juri. Adapun Dewan Juri terdiri dari : Bapak Agus Soepomo dari Surabaya Hotel School, Bapak Mudji dari Ikatan Chef Indonesia (ICA) dan Bapak Wawan Septiono dari Tabloid Koki.

Sedangkan pada malam harinya sebagai puncak acara berupa Pengumuman Pemenang dan pemberian hadiah oleh Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi. Sebelumnya sesuai agenda pengarahan oleh Gubernur Jatim DR H Soekarwo SH Mhum.

Apresiasi Gubernur Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH Mhum mengapresiasi Festival Makanan Khas Jawa Timur 2017 sebagai upaya pelestarian, pengembangan dan promosi makanan khas Jawa Timur yang merupakan tradisi pro-

duk kearifan lokal peninggalan nenek moyang sebagai warisan yang budaya bangsa harus dijaga.

Sehingga produk makanan khas yang terdapat di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selalu tetap terjaga dan tidak hilang terkikis oleh perkembangan jaman.

Produk makanan khas akan memiliki makna sebagai warisan budaya dan daya tarik kuliner apabila dimasyarakatkan, dipublikasikan dan dipromosikan secara luas dan kontinyu di berbagai kesempatan diantaranya dengan menampilkan hasil olahan produk makanan khas Jawa Timur diberbagai event/festival makanan khas di luar Provinsi.

Sementara itu Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi mengemukakan, produk makanan khas Jawa Timur perlu diperkenalkan dan dijual di hotel, restoran/rumah makan dan pada usaha catering sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat/wisatawan, serta diharapkan selalu mempunyai kreasi, inovasi dan nilai gizi yang tinggi sehingga tidak kalah dengan produk makanan modern.

“Makanan khas yang ada di setiap Kabupaten dan Kota harus dikembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai ikon destinasi wisata kuliner di setiap daerah,” paparnya. (nam)

Empat Kuliner Tradisional Jatim Diakui Dunia Soto Ayam Lamongan, Rawon & Tahu Telor Surabaya, Sate Ayam Madura DARI Event Festival Makanan Khas Jawa Timur yang diselenggarakan Disbudpar Jatim, maka pada tahun 2015 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan 30 ikon kuliner tradisional yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia untuk diperkenalkan dunia.

Dari ikon kuliner tersebut terdapat 4 (empat) kuliner tradisional di Jawa Timur yang turut diperkenalkan diseluruh dunia. Yakni : Soto ayam Lamongan, Rawon Surabaya, Tahu Telor Surabaya dan Sate ayam Madura.

Disisi lain pemberlakuan perdagangan bebas kawasan ASEAN pada tahun 2016 atau dikenal dengan istilah Asean Ekonomic Community (APEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha jasa kuliner.

“Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan wisatawan ataupun masyarakat,” ujar Jarianto.

Festival Makanan Khas Jawa Timur juga telah menginspirasi beberapa daerah yang ada di Jawa

Timur untuk menyelenggarakan event kuliner yang serupa antara lain : Festival Kuliner Bakorwil Madiun, Festival Kuliner Bakorwil Bojonegoro, Festival Kuliner Bakorwil Pamekasan dan Festival Kuliner Kota Malang.

Untuk menjadikan makanan khas daerah sebagai potensi dalam pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur tidaklah mudah, sangat membutuhkan toleransi dan kepedulian semua khususnya jajaran industri pariwisata agar terus menerus mempromosikan serta menyediakan akses pasar, seperti penyediaan makanan khas di lingkungan usahanya.

Festival Makanan Khas Jawa Timur merupakan event kepariwisataan tahunan sebagai ajang pembinaan untuk menggali potensi berbagai macam makanan tradisional yang merupakan identitas budaya bangsa serta kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah.

“Dengan adanya kegiatan ini telah bermunculan dan banyak kreasi menu berbagai aneka makanan khas terbaru sebagai warisan budaya yang digali dari potensi daerah kabupaten/kota di jawa timur dan dapat dijadikan promosi kepa-

riwisataan daerah, sehingga akan berdampak pada tingkat kunjungan dan kepuasan masyarakat maupun wisatawan.

“Selain itu, event ini dapat dijadikan sebagai saluran untuk sosialisasi kepada pengusaha dan masyarakat mengenai standar usaha yang berlaku di Indonesia dan harus dipenuhi oleh semua usaha sarana pariwisata, yaitu standar usaha hotel (Permenparekraf Nomor PM.53/HM 001/MPEK/2013,” ujar Jarianto.

Standar usaha restoran (Perpempar Nomor II Tahun 2014, Standar usaha rumah makan (Permenpar Nomor 12 Tahun 2014), Standar usaha jasa boga (Permenpar Nomor 18 Tahun 2014), dan Standar usaha pusat penjualan makanan (Permenpar Nomor 28 Tahun 2015).

Ribuan Usaha Makanan Di Jawa Timur terdapat usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari 1.222 restoran, 1.785 rumah makan dan 373 usaha jasa boga (catering). Dengan memperhatikan potensi, peluang dan dampak penyediaan makanan khas bagi masyarakat di Jawa Timur, maka

Penilaian hasil memasak Festival Makanan Khas Jawa Timur 2017 oleh tim juri. dalam upaya mendorong untuk mengangkat dan mengembangkan makanan daerah perlu secara terencana dan diselenggarakan Festival Makanan Khas Jawa Timur dengan penampilan yang menarik dan inovatif atau kreatif dan kegiatan ini dijadikan suatu event kepariwisataan tahunan dalam rangka diversifikasi pengembangan sektor Pariwisata di Jawa Timur.

“Produk makanan khas tersebut perlu diperkenalkan dan dijual di hotel, restoran atau rumah makan dan pada usaha catering sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat atau wisatawan, serta diharapkan selalu mempunyai kreasi, inovasi dan nilai gizi yang tinggi sehingga tidak kalah dengan makanan modern. Maka-

nan khas yang ada di setiap Kabupaten/Kota harus dikembangkan seingga dapat dijadikan sebagai ikon destinasi wisata kuliner di setiap daerah,” katanya.

Penyelenggaraan kegiatan festival Makanan Khas Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas pelaku usaha pariwisata khususnya usaha makanan dan minuman dalam penyediaan keanekaragaman sajian makanan khas Jawa Timur yang lebih menarik sehingga dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata kuliner bagi masyarakat.

“Wisatawan nusantara maupun manca negara, disamping itu sebagai upaya untuk mempromosikan khasanah kuliner yang ada di Jawa Timur,” ujar Kadisbudpar. (yd)