Edisi No. 293

ISSN : 1412-7490

Edisi No.293 Tahun XVII ~Minggu III Juli 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit Direktur Utama

: PT Media Utama Jatim : H. Syaiful Anam

Pemilik Hak Patent Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM RI Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

PT Semen Indonesia Rampas Tanah Warga 

Assalamu alayka ya..

Ya Rasulallah..

Assalamu alayka ya habibi Ya Nabiyya Allah Assalamu alayka ya..

Ya Rasulallah..

Assalamu alayka ya habibi Ya Nabiyya Allah Yaa Rasulallah..

Itulah salah satu bait dari lagu “Assalamu’alaika” yang dibawakan oleh penyanyi canBersamb ke hal. 11

Warga Tumpengan di DPRD dan BPN

Tuban, Jatim Pos Dinilai tak pro rakyat puluhan masyarakat Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gaji (FMG) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tuban, Kamis (12/7) siang.

Aksi ini merupakan buntut ketidakpuasan kinerja para petinggi daerah yang dianggapnya tidak peduli nasib warga Gaji atas kepemilikan puluhan hektar tanah yang sejak 2003 diklaim milik PT Semen Indonesia. Untuk mengungkapkan kekecawaan, warga FMG membawa lima tumpeng yang diarak dari PT Semen Indonesia ke Kantor DPRD Tuban dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menggelar doa bersama.

Abu Nasir korlap aksi menjelaskan aksi yang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan warga Gaji atas ketidakseriusan instansi yang seolah dengan sengaja membiarkan kasus ini berlarut-larut.

Warga merasa lelah atas hak tanah seluas puluhan hektar yang telah diambil oleh perusahaan.

“Kami akan terus menyampaikan ke-

Warga Desa Gaji Tuban yang tergabung dalam FMG menggotong tumpeng di bundaran patung Tuban. benaran untuk mengungkap kebobrokan BPN dan PT Semen Indonesia,” kata Abu

Nasir.

Dalam aksi ini warga Gaji gagal bertemu dengan Pimpi-

ngendara yang STNK-nya mati atau belum bayar pajak pun bisa ditilang.

Dilakukannya razia STNK kendaraan karena banyaknya kendaraan yang belum daftar ulang sejak Rabu (11/7), yang artinya belum membayar pajak 5 tahunan. Di sisi lain, hal ini juga dilakukan untuk mencegah penggunaan kendaraan bodong yang tiPolisi dan Dispenda saat lakukan pemeriksaan surat surat dak dilengkapi deBersamb kendaraan di halaman Samsat Karangploso, Kabupaten ke hal. 11 Malang.

Bersamb ke hal. 11

Disambut Ratusan Warga  Pembebasan Budi Pego, Aktivis Tolak Tambang Emas Banyuwangi, Jatim Pos Bebasnya aktivis tolak tambang emas tumpang pitu Budi Pego disambut ratusan warga dan aktivis lingkungan, Minggu lalu.

Mereka yang tergabung dalam Forum Rakyat Banyuwangi menyambut kebebasan Budi Pego dengan menggelar orasi di depan Lapas kelas ll B Banyuwangi.

“Kami menolak kriminalisasi terhadap

Penunggak Pajak STNK Juga Bisa Ditilang Malang, Jatim Pos Polres Kabupaten Malang

nan DPRD, Miyadi. Mereka menyuarakan bahwa wila-

menggelar razia kendaraan yang STNK-nya tidak sah. Pe-

Bersamb ke hal. 11

Suami Jual Istri Lewat Facebook 

Buat Bayar Utang

Sidoarjo, Jatim Pos Hanya karena alasan terlilit utang, Syaifullah (49), warga Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, tega Bersamb ke hal. 11 Syaifullah (49) memakai rompi tahanan orange saat dirilis di Polresta Sidoarjo.

Kampung KB Desa Kaliabu Resmi Dilaunching Madiun, Jatim PosKampung Keluarga Berencana (KB) tahun 2018 di Kabupaten Madiun resmi dilaunching. Launching Kampung KB ini dilaksanakan di halaman SDN Kaliabu 02, Dusun Lemahireng, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/7/2018).

Kegiatan berlangsung semarak, penampilan seni pencak silat dan suguhan nasi pecel dengan kerupuk puli khas Madiun ikut serta menyemarakkan suasana penyam-

butan rombongan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat maupun Provinsi.

Inspektur Utama BKKBN Pusat, Drs. Agus Sukiswo, Ak.M.N meBersamb ke hal. 11

Launching Kampung KB di halaman SDN Kaliabu 02, Dusun Lemahireng, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

METROPOLIS

Hal - 2

Penghargaan Lee Kuan Yew Sangat Membanggakan PENGHARGAAN Lee Kuan Yew yang berhasil diraih kota Surabaya pekan lalu di Singapura sangat membanggakan tidak saja bagi warga kota Surabaya tetapi juga bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Tata Kota Surabaya Prof Johan Silas kepada Jatim Pos ditengah-tengah penyambutan Piagam penghargaan bergengsi di dunia saat ini di Taman Surya Surabaya.

Lee Kuan Yew katagori Special Mention di raiah kota Surabaya dalam acara World Cities Summit [WCS] 2018 79 Juli lalu.

Menurut Johan Silas disebut sangat membanggakan karena kota Surabaya mampu mewakili Negara dan Bangsa Indonesia dalam ivent bergensi yang dikuti oleh kota-kota Besar terkenal di dunia biasanya Ibu Kota Negara. Sementara kota Surabaya sendiri dikenal sebagai salah satu Ibu Kota Propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI tandas

Johan Silas.

“Kita sebagai warga kota Surabaya wajib mensyukuri keberhasilan yang telah diraih oleh kota Pahlawan Surabaya,” ujar Johan Silas sambil menambahkan tidak mudah untuk mengikuti ivent bergensi tersebut.

“Jurinya saja 26 orang, mereka tidak sembarangan juri, mereka sangat terpilih,” ujar Johan meyakinkan.

Selain kota Surabaya kata Johan Silas, kota besar lainnya di dunia yang terima piagam Lee Kuan Yew adalah Kota Modern Tokyo Jepang, Kota tua Hambrug Jerman dan kota 0lah Raga Kazan di Rusia.

Kota Kazan menurut Johan Silas penduduknya sekitar separuh dari kota Surabaya, tetapi berhasil membangun berbagai fasilitas olah raga termasuk stadion raksasa yang pada tahun 2018 ini dipergunakan penyelenggaraan Piala Dunia sepak Bola.

Kota Surabaya berhasil meraih piagam penghargaan Lee Kuan Yew katagori Special Mention karena dinilai

berhasil melestarikan kebudayaan dan Iagam menerapkan strategi yang berani dalam menjaga dan membangun perkampungan.

Karena kerhasilan tersebut Kota Singapura dalam waktu dekat akan belajar ke Kota Surabaya untuk mempelajari kata kelola pembangunan perkampungan, ujar Johan Silas dengan nada kebanggaan.

Diarak Walikota Bersama Forpimda Dengan mengendari Jeep terbuka, Walikota Surabaya Tri Rismaharini membawa Piagam Lee Kuan Yew dengan raut muka penuh kegembiraan dan ceria.

Sedangkan para pimpinan Forpimda Surabaya juga mengendarai Jeep terbuka mengiringinya dengan masingmasing membawa penghargaan tingkat dunia yang pernah diraih kota Surabaya selama era kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Sementara ribuan warga kota Surabaya tumplek bleg

Surabaya Kembali Gelar Cross Culture Internasional

Kadisbudpar Kota Surabaya Antiek Sugiharti. (foto:Gatot.S/JTMP)

PEMKOT Surabaya kembali menggelar Surabaya Cross Culture Internasional ke 14 dengan tema Flok Art Festival.

Acara tersebut akan diikuti oleh 10 Negara sahabat dan 3 kota di Indonesia dan diadakan dari Tgl 15- 19 Juli 2018.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota Surabaya Antiek Sugiharti kepada para awak media di kantor Humas Pemkot Surabaya Jumat (tgl13 Juli lalu) mengatakan sedikitnya 10 Negara sahabat yang mengikuti acara yang diselenggarakan setiap tahun tersebut.

Ke 10 Negera sahabat tersebut adalah China, Korea Selatan, Polandia, Mexico, Rumania, Rusia, Bulagaria, Jerman,New Zealand dan Uzbekistan.

Sedangkan peserta dari dalam negeri masing-masing adalah: Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Kota Singkawang Kalbar dan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Acara pembukaan kata Antiek diadakan hari Minggu pagi 15 Juli di Jl.Tunjungan Surabaya dengan dikuti oleh 300 peserta masing – masing 210 peserta dari luar negeri dan 90 peserta dari dalam negeri.

Saat pembukaan seluruh

peserta lintas budaya asal dalam negeri maupun luar negeri akan memparadekan sekaligus mempromosikan budaya mereka masing-masing yang disaksikan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan para Undangan di Jl.Tunjungan Surabaya.

Selain tari-tarian acara lain yang disuguhkan antara lain visit culture ketempat-tempat sejarah, workshop untuk memperkenalkan seni dan budaya kepada masyarakat Surabaya dan melakukan city tour dengan mennanam pohon sertqa bakar ikan di THP Kenjeran, ujar Atiek.

Para peserta juga mengunjungi Jembatan Surabaya, Taman Harmoni.

Festival seni dan budaya tersebut kata Antiek juga akan digelar dibeberapa lokasi antara lain di Balai Kota, Gedung Siola, G-Walk Citra Raya Surabaya, Ciputra World dan Royal Plaza.

Kedepan kata Antiek pada acara tersebut kota Surabaya ingin menunjukan kepada dunia maupun kotakota lain didalam negeri bahwa kota Pahlawan Surabaya dapat dijadikan daya tarik pariwisata melalui melalui pertunjukan seni, pungkas Antiek meyakinkan. (Gatot.S/ Jatim Pos)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Forpimda kota Surabaya saat memasuki halaman taman Surya dengan menunjukkan piagam Lee Kuan Yew di Balai Kota, insert kiri atas: Johan Silas (foto:Gatot.S/JTMP) di Taman Surya Surabaya menyambut kedatangan rombongan arak-arakan yang membawa Piagam Lee Kuan Yew. Dengan iringan tetabuhan kesenian tradisional dan Reog Ponorogo melalui karpet merah rombongan Walikota Surabaya Tri Rismaharini berjalan menuju panggung

kehormatan didepan Balai Kota Surabaya.

Terdengar pula teriakan masa “Hidup Bu Risma!’, “Hidup Bu Risma!”

Dalam sambutannya Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang populer dengan panggilan Risma tersebut antara lain menyatakan rasa syukur dan terimaksihnya kepada

seluruh warga kota Surabaya.

“Keberhasilan yang kita raih sekarang ini adalah wujud kebersamaan kita semua.

Penghargaan ini bukannya tujuan akhir dari kerja keras kita, tujuan ahkir dari kerja keras kita adalah kesejahteraan bagi seluruh warga kota Surabaya,” tandas Risma berapi–api. (Gatot. S/Jatim Pos)

Bus Tingkat Untuk Angkutan Antar Kampus KEPALA Dinas Perhungan Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad mengungkapkan angkutan Bus Tingkat akan dioperasikan pada bulan Agustus mendatang, selain untuk umum juga untuk angkutan antar kampus dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur PP. Sebagaimana diketahui di Surabaya Barat ada Kampus Unesa dan di Surabaya Timur ada kampus Unair dan ITS. Hal tersebut diungkapkan oleh Irvan Wahyudrajad usai penyerahan bantuan hibah 2 unit Bus Tingkat Full Ac dari Datu Sri Tahir Owner Group Mayapada yang bergerak dalam perbankan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini Kamis Lalu 12.

Tiap unit Bus Tingkat tersebut mampu mengangkut penumpang di dek dasar dan dek atas.

Selain 2 Unit Bus Tingkat, Group Mayapada juga memberikan bantuan bea siswa gratis sebesar Rp.5 milyar.

Karcisnya Pakai Sampah Plastik Kering Seperti halnya pada angkutan Bus Suroboyo yang sudah beroperasi dari arah Selatan ke arah Utara kota Surabaya, angkutan Bus Tingkat tersebut kata iRavan juga akan menggunakan sampah plastik kering sebagai gantinya karcis.

“Karcis Bus Tingkat gratis, akan digunakan sampah plastik kering untuk pengganti karcis,” ujar Irvan meyakinkan.

Kedepan diharapkan masyarakat umum

Kadishub Surabaya Irvan Wahyudrajat. (foto:Gatot.S/JTMP) maupun Mahasiswa lebih menyukai angkutan massal Bus dari pada angkutan pribadi untuk angkutan transportasinya, ujar Irvan penuh harap.

Karenanya Irvan mengungkapkan kedepan pihaknya akan menyediakan sedikitnya 10 unit angkutan massal Bus Tingkat.

“Nantinya tidak hanya 2 unit tetapi 10 unit angkutan masal Bus Tingkat agar lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin,” ungkap Irvan.

Usai penyerahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Owner Mayapada, Undangan dan para awak Media mencoba mengendarai Bus Tingkat dari halaman Balai kota Surabaya menyusuri Jl.Walikota Mustajab, Jl.Pemuda, Jl.Yos Sudarso,berakhir di halaman Balai Kota kembali. (Gatot.S/Jatim Pos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

 Hingga Akhir Desember 2017

Aset Pemkab Madiun Capai Rp. 3,89 Triliun

Madiun, Jatim Pos. Nilai aset Pemerintah Kabupaten Madiun hingga akhir tahun 2017 atau per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 3.896.172.139.680,99 (Rp. 3,89 Triliun). Nilai aset ini terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Hal tersebut seperti disampaikan Bupati Madiun, H. Muhtarom dalam rapat paripurna membahas Raperda tentang pertanggungjawab-

an pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Bupati Madiun di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (25/6/ 2018) lalu.

Sementara nilai kewajiban sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 9.941.592.517,11 (Rp. 9,94 miliar). Kewajiban itu terdiri dari pendapatan diterima dimuka dan utang beban, berupa utang listrik,

air, telepon, jasa pelayanan rumah sakit dan utang obat.

Hal itu terjadi karena pada periode di akhir Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa transaksi yang penyelesaian pembayarannya dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya sehingga timbul kewajiban.

Sedangkan untuk nilai ekuitas sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.886.230.547.163,88 (Rp. 3,88 triliun).

Sementara dalam sidang paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Madiun terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2017, Senin (2/7/ 2018) lalu sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi-Fraksi DPRD terkait penanganan aset tanah dan bangunan milik Pemkab Madiun dengan kondisi tidak terpakai yang ada di wilayah Kota Madiun, menurut Bupati Madiun hingga saat ini Pemkab telah melakukan upaya untuk me-

nawarkan kerjasama terhadap pemanfaatan aset tersebut dengan berbagai cara.

Seperti, pemasangan papan “dikerjasamakan” pada objek aset tersebut, mempublikasikannya via website : www.bpkad.ma diunkab.go.id dan mengembangkan aplikasi yang mempermudah pencarian lokasi aset dengan koordinat, sehingga investor lebih mudah menjangkau aset tersebut dan membantu untuk menganalisa kondisi di sekitar aset.

Progress dari upaya tersebut diantaranya telah dilakukan kerjasama pemanfaatan aset gedung eks. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun di Jalan Salak 58 Kota Madiun untuk digunakan sebagai Tempat Bisnis Kuliner.

“Saran agar penatausahaan aset tetap lebih optimal, akan diperhatikan dengan meningkatkan kinerja pengurus barang pengguna di setiap OPD,” pungkasnya.

(Adv/jum)

 Desa Bodag Jadi Sasaran

TMMD Ke 102 Di Wilayah Kabupaten Madiun Madiun, Jatim Pos. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-102 tahun 2018 di wilayah Kabupaten Madiun dilaksanakan di Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Upacara pembukaan pun dilaksanakan di lapangan desa setempat, Selasa (10/ 7/2018).

Bupati Madiun, H. Muhtarom mengatakan, pelaksanaan TMMD dengan tema “Manunggal Membangun Karakter Generasi Milenial” ini dilaksanakan selama 30 hari kedepan, mulai tanggal 10 Juli hingga 8 Agustus 2018.

Sementara lokasi sasaran TMMD kali ini ditempatkan di daerah pinggiran, yakni Desa Bodag, Kecamatan Kare, dengan harapan hasil TMMD ini nanti dapat langsung dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kese-

jahteraan hidup.

Apalagi, di Desa Bodag juga terdapat potensi pariwisata selo gedong. Menurut Bupati Madiun, potensi pariwisata ini akan semakin maksimal. Karena, akses jalan menuju lokasi pariwisata telah dibangun rabat beton melalui program TMMD ini.

“Atas nama masyarakat, khususnya warga Desa Bodag mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen yang terlibat, khususnya TNI atas kegiatan yang ditempatkan di sini, masyarakat benarbenar terbantu dan luar biasa,” kata Bupati Madiun usai Upacara Pembukaan TMMD di Desa Bodag, Selasa (10/ 7/2018).

Komandan Korem 081 / DSJ Madiun, Kolonel Inf R. Sidharta Ibnu Graha, menuturkan, TMMD ini merupakan

 Pelantikan PAW, Menok Endrajati

Resmi Sebagai Anggota DPRD Ponorogo

Menok Endrajati, SH (tengah) foto bersama usai PAW

Ponorogo, Jatim Pos. Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, Menok Endrajati, SH dilantik pada Kamis (5/7/2018).

Menok Endrajati, SH resmi diambil sumpahnya sebagai pengganti antar waktu (PAW) Sukirno dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui sidang Rapat Paripurna Istimewa digelar di gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.

Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, Menok Endrajati, SH juga mengucapkan Sumpah Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Penggantian Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2014-2019.

Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Ponorogo Pengganti Antar Waktu masa Jabatan 2014-2019 Menok Endrajati, SH dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo DR. H. Ali Mufthi, SAg, yang diikuti sekitar 150 orang.

Pada kesempatan tersebut turut hadir ; Wakil bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno, MM. Selain itu hadir juga Dandim 0802/Ponorogo Letkol Inf Made Sandy Agusto, Kapolres Ponorogo AKBP Radiant, Kajari Ponorogo, para Kepala OPD, Ponorogo, Anggota DPRD Ponorogo, Camat se Kabupaten Ponorogo dan Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo serta perwakilan Ormas Ponorogo maupun insan pers.

Dalam Sambutannya Ketua DPRD Ponorogo, DR. H. Ali Mufthi, S. Ag menyampaikam bahwa saudari Menok Endrajati, SH setelah di lantik ini akan menempati di Komisi D (pendidikan dan kesehatan).

“Semoga dapat segera melakukan tugas dengan baik dan dapat bersinergi dengan anggota dewan dan pemerintah daerah,” harap DR. H. Ali Mufthi, S. Ag. (Adv/nur)

program bersama lintas sektoral, antara Pemerintah Daerah, TNI dan masyarakat.

Program ini juga untuk mempercepat upaya pembangunan daerah di berbagai pelosok.

“Program ini sangat baik, bisa mengikat antara masyarakat dengan TNI dalam memajukan sector-sektor

yang selama ini belum tersentuh, sehingga nanti perekonomian di daerah dengan dibangunnya berbagai infrastruktur, distribusi hasil pangan bisa cepat terdistribusikan,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0803/Madiun, Letkol Inf Rachman Fikri menjelaskan, pada TMMD Ke-102

ini akan dikerjakan sebanyak tujuh sasaran kegiatan fisik berupa insfrastruktur. Diantaranya, pembangunan rabat jalan sepanjang 1.462 meter, pembangunan talud, pembangunan gorong-gorong, rehab mushola 1 unit, rehab RTLH 4 unit, pembuatan saluran irigasi dan pembangunan 2 unit MCK Umum.

Sasaran non fisik juga dilaksanakan. Di antaranya pelayanan kesehatan, pelayanan KB, pasar murah, pelayanan administrasi (KTP, KK, Akte), perpustakaan keliling, bantuan bibit buah-

buahan, pelatihan olahan pangan berbahan lokal, sosialisasi atau penyuluhan dan pemutaran film dokumenter.

“TMMD ini juga untuk memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat. Karena, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah pusat, TNI, Polri atau pemerintah daerah saja.

Semua bersinergi dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara baik,” pungkasnya.

na Segala yang baik itu ada di pramuka, maka lakukan dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, target diadakannya festival ini adalah untuk membantu masyarakat setempat. “Sehingga diharapkan semua dapat dilaksanakan melalui cara gotong royong penuh tanggungjawab dengan sebaik-baiknya,”

ujarnya. “Sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat, pramuka penegak mampu menjadi patriot lingkungan di daerahnya masingmasing, terwujudnya sinergitas masyarakat dengan pramuka yang diwujudkan dengan karya bakti,” pungkasnya. (Adv/nur)

(Adv/jum

 Wabup Ponorogo Berangkatkan Kontingen

Wirakarya Kampung Kelir Pramuka Ponorogo, Jatim Pos. Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno, MM sekaligus Ketua Kwartir Cabang Ponorogo, memberangkatkan kontingen Pramuka Kwarcab Ponorogo untuk mengikuti Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka Tahun 2018, Kamis (5/7/ 2018).

Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka Tahun 2018 ini dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2018 di Zona 2 Selosari

Magetan Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Muhammad Dzakiul Fuad pimpinan kontingen mengatakan, Kwarcab Pramuka Ponorogo mengirimkan 200 penegak.Terdiri dari 100 penegak putra dan 100 penegak putri, 2 pendamping andalan cabang urusan penegak serta 2 pimpinan kontingen cabang.

Peserta terdiri dari beberapa sekolah atau pangkalan.

Antara lain, SMAN 2 Ponorogo, SMK PGRI 2 Ponorogo,

SMKN 1 Badegan, SMKN 1 Jenangan, MA Maarif Balong, SMAN 1 Slahung, MA Al Azhar, SMAN 1 Sooko, MAN 2 Ponorogo, SMK Pemkab, SMAN 1 Ponorogo, SMAN 3 Ponorogo, SMAN 1 Babadan, SMKN 2 Ponorogo, SMK PGRI 1 Ponorogo, dan SMKN 1 Ponorogo.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno MM sekaligus Ketua Kwarcab Ponorogo memberikan motivasi kepada seluruh peserta

kontingen yang bakal berangkat mengikuti festival kampung kelir.

“Dalam kegiatan ini nanti kalian semua akan bertemu dengan berbagai peserta dari kabupaten lain, semoga semua kegiatan dapat lancar dan sukses dan Ketika pulang membawa hasil yang memuaskan,” harapnya.

Pihaknya juga mewantiwanti kontingen untuk selalu semangat, mempunyai dedikasi tinggi, disiplin, tertib, santun dan bersahaja. “Kare-

Jatim II

Hal - 4

Dinperkop dan UM Kabupaten Madiun Giat Sosialisasikan Kemetrologian

Madiun, Jatim Pos. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dinperkop dan UM) Kabupaten Madiun melalui Bidang Perdagangan giat melakukan sosialisasi kemetrologian kepada masyarakat.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun ini menyusul adanya perpindahan kewenangan kemetrologian dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota sejak Oktober 2016 lalu.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinperkop dan UM Ka-

bupaten Madiun, Agus Suyudi mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kemetrologian, serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pedagang yang memiliki UTTP agar memperhatikan kesesuaian dan ketepatannya.

“Sosialisasi ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pola-pola baru yang diterapkan, meskipun secara teknis tidak banyak mengalami perubahan baik dari sisi beban penganggaran maupun teknis operasional di lapangan,” jelas Agus

Suyudi kepada wartawan jatimpos.co, Senin (9/7/ 2018).

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus untuk mewujudkan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen. Mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan citra daerahdaerah bagi masyarakat atau konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran dan mendukung terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Lebih lanjut dikatakan, yang mendasari diadakannya sosialisasi kemetrologian ini di antaranya, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Khususnya Penyelenggaraan Metrologi Legal Pelayanan Tera, Tera

Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.

Selian itu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal, Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 557/78/SJ dan Nomor : 01/M- DAG/ED/1/ 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal.

Serta Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

“Kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada pola yang berubah yang dulunya ditangani oleh Propinsi sekarang ditangani oleh Pemkab Madiun,” pungkasnya. (Adv/jum)

Nikah Massal Gratis Kota Madiun Diikuti Tujuh Pasang Pengantin Madiun, Jatim Pos. Sebanyak tujuh pasangan pengantin mengikuti nikah massal gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Madiun di Aula Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu (11/7/2018).

Sebelum acara resepsi pernikahan, ketujuh pasangan pengantin ini melaksanakan ijab kabul di Masjid Agung Baitul Hakim, Jalan Alun-Alun Barat Kota Madiun. Selain Wali Kota Madiun, hadir dalam resepsi itu Wakil Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Kepala OPD lingkup Pemkot Madiun, Camat, Lurah, keluarga pasangan pengantin dan undangan lainnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono menjelaskan, ketujuh peserta pasangan pengantin ini terdiri dari Kecamatan Taman sebanyak enam pasang.

Yakni dari Kelurahan Taman tiga pasang, Kelurahan Pandean satu pasang, Kelurahan Banjarejo satu pasang dan Kelurahan Manisrejo satu pasang.

Sementara satu pasang pengantin lagi dari Kelurahan/Kecamatan Manguharjo.

“Untuk peserta tertua adalah Rusly berusia 88 tahun dengan pasangannya Mei Ulandari berusia 42 tahun warga Kelurahan

Manguharjo. Sedangkan peserta termuda, Poninto Wahono dengan pasangannya Wiwin Winarti, mereka berdua sama-sama berusia 33 tahun warga Kelurahan/ Kecamatan Taman,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, program nikah massal ini sebagai rangkaian Hari Jadi Kota Madiun ke-100 tahun sekaligus agenda tahunan Pemkot Madiun.

Menurutnya, program nikah massal gratis ini sengaja diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi permasalahan sosial. Selain itu juga untuk membantu masyarakat tidak mampu melangsungkan pernikahan yang sah dalam pandangan agama dan negara.

“Ini juga perlu kita legalkan dalam aspek hukumnya. Karena status anak pun menjadi penting bagi setiap Warga Negara Indonesia. Disinilah sebanarnya negara harus hadir untuk memberikan suatu hak dan kewajiban berdasarkan hukum perkawinan,” kata Wali Kota Madiun.

Untuk diketahui, tujuh pasangan pengantin yang mengikuti nikah massal gratis tersebut diantaranya, pasangan Sipon Hadiwiyono (64) dan Ruliyah (56) warga Jalan Indragiri,

Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Sugeng Prawoto (50) dan Marsini (46) warga Kelurahan Banjarejo, Kecamantan Taman, Poninto Wahono (36) dan Wiwin Winarti (33) warga Jalan Ciliwung, Kelurahan Taman.

Kemudian Misiran (52)

dan Heruwati (48) warga Jalan Ciliwung Kelurahan Taman, Feryanto (35) danTri Wulanhabsari (non muslim), warga Jalan Ciliwung Kelurahan Taman serta Sukiran (42) dan Sri Ariyati (50) warga Jalan Endah Manis Kelurahan Manisrejo. (Adv/jum)

Bengkel Crom Dan Poles Ihsanudin  Salah Satu Wirausaha Home Industri Di Desa Bacem

Madiun, Jatim Pos. Krom merupakan lapisan nikel yang dapat menempel pada suatu benda berjenis logam dan dihasilkan oleh proses electroplating. Teknik yang lebih dikenal dengan kromium atau chrome ini dapat membuat permukaan logam menjadi mengkilat dan terlihat bersih.

Dalam dunia modifikasi, krom sering diaplikasikan pada kendaraan bermotor terutama pada sepeda motor, khususnya pada blok mesin motor. Hal itu dilakukan agar bagian mesin terlihat bersih dan kinclong.

Selain itu, para modifikator juga menggunakan teknik kromium ini untuk memperindah motor pada bagianbagian yang berbahan dasar besi atau babet, seperti swing arm, foot step, disk brake, behel, dan shock breaker. Seiring dengan semakin bertambahnya pengguna sepeda motor di Indonesia, khususnya Madiun, teknik kromium pun terkena imbas yang menguntungkan.

Ihsanudin, pemilik bengkel crom dan poles adalah salah satu wirausaha yang ada di RT. 11, RW. 03, Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang telah menggeluti bisnis electroplating tersebut. Ihsanudin telah menggeluti bisnis ini sejak 2013 lalu.

“Saya sudah sekitar lima tahunan terjun ke bisnis crom dan poles ini,” ungkap Ihsanudin kepada wartawan Jatimpos.co di bengkelnya, Rabu (4/7/2018).

Menurut Ihsanudin, dirinya mendirikan bengkel tersebut berawal dari pengalamannya bekerja di beberapa bengkel kromium, seperti di Ngawi maupun Gresik. Akhirnya, dia pun memberanikan diri untuk memulai peruntungan dari bisnis krom dan poles ini.

Keyakinan Ihsanudin akan prospek bisnis ini sangatlah besar. Oleh karena itu, ia berharap ada perhatian dari Pemerintah Daerah setempat dengan memberikan bantuan modal untuk memperbesar usahanya, sehingga ke depan bisa merekrut karyawan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja di Desa Bacem tersebut.

Ia mengungkapkan, setelah sekian lama menjalankan usaha ini, dirinya tidak banyak menemukan kesulitan yang cukup berarti. Hanya saja, dia mengaku butuh permodalan untuk memperbesar usahanya ini.

Lebih lanjut dikatakan, letak seni dalam teknik kromium ini terdapat pada proses pengerjaan, mulai dari pemolesan hingga proses pencelupan media besi ke dalam cairan nikel untuk memberikan lapisan mengkilap hingga proses finishing dengan mencelupkan media besi ke cairan kimia warna krom.

“Soal harga, tarif yang kita banderol cukup bervariatif dan bersaing dengan bengkel kromium lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bacem, Muslih mengaku sangat mendukung segala jenis usaha yang dilakukan warganya. Dia pun juga berharap ada perhatian dari Dinas terkait terhadap home industry yang ada di desanya.

Terutama dari segi permodalan untuk memajukan usaha home industry tersebut. “Setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat ya jelas kita dukung sepenuhnya,” ungkapnya. (Adv/jum)

Jatim III

Hal - 5

Perpustakaan Kabupaten Jombang Terbaik Tingkat Nasional Jombang, Jatim Pos. Perpuseru Indonesia tahun 2018 kembali digelar dengan diikuti 18 propinsi dan 180 perpustakaan.

Kegiatan diadakan selama 2 hari, mulai tanggal 5 – 6 Juli 2018 di Yogyakarta.

Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang berhasil meraih Penghargaan sebagai PERPUSTAKAAN TERBAIK NASIONAL 2018.

Dengan demikian, terhitung mulai ikut kegiatan Perpuseru sejak 2016, Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang yang juga dikenal dengan Perpustakaan MASTRIP Jombang ini, telah meraih dan mempertahankan Penghargaan sebagai Perpustakaan terbaik Nasional selama 2 tahun berturu-turut. Perpustakaan Desa Percontohan di Jombang, juga mendapatkan Penghargaan sebagai PERPUSTAKAAN DESA TERBAIK 2018 yakni Perpusdes Tondomaos desa Tondowulan kecamatan Plandaan dan Perpusdes Karanglo desa Karanglo kecamatan Mojowarno.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Agus Purnomo SH, M.Si menga-

takan, Penganugerahan Perpuseru Award 2018 mempunyai berbagai kategori diantaranya Penghargaan cerita terbaik, penghargaan video cerita terbaik, penghargaan perpustakaan daerah terbaik dan penghargaan perpustakaan desa terbaik.

“Ada hal yang menjadi perhatian khusus, yakni FESTIVAL LAPAK PERPUSERU. Disediakan stand kepada 88 kabupaten untuk menggelar Produk hasil kegiatan Perpuseru di daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Jombang menjadi bagian salah satu yang menggelar lapak produk hasil kegiatan perpuseru,” ucap Agus yang sebelumnya pernah menjabat Kabag Hukum

Setkab Jombang.

Dijelaskan Agus, disediakan lapak berbagai Ragam produk dari hasil impact atau penerima manfaat kegiatan perpusda diantaranya : Keripik Pare, Keripik Pisang rasa Buah, Emping Coklat, Emping Jagung Pedas dan Original, Keripik Pisang Salju, Kopi Hitam Jombang, Kopi Excelsa, dan sebagainya.

Produk dari perpusdes antara lain dari Perpusdes Tondomaos Desa Tondowulan kecamatan Plandaan menghadirkan produk pleret dan keripik bunga pisang. Produk dari perpusdes Karanglo desa Karanglo kecamatan Mojowarno menghadirkan produk keripik tahu, lele pedas dan original serta kerupuk tahu lele.

Kompol Budi Setiyono Jabat Wakapolres Jombang  Gantikan Kompol Edith, Bergeser ke Polda Jatim

Jombang, Jatim Pos. Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto,S.Ik pimpin upacara serah terima jabatan Wakapolres Jombang, bertempat di Gedung Graha Bhakti Bhayangkara Polres Jombang dengan dihadiri Kabag, Kasat, Kapolsek Jajaran, Anggota Polres Jombang serta Pengurus Bhayangkari Cabang Jombang, Rabu (11/7/2018).

Wakapolres Jombang yang sebelumnya dijabat Kompol Edith Yuswo Widodo, S.I.K, bergeser dan mengisi jabatan sebagai Kasubbagrenmin Direktorat Lalu lintas Polda Jatim. Sementara untuk jabatan Wakapolres

Jombang yang baru diisi oleh Kompol Budi Setiyono, S.I.K., M.H. sebelumnya menjabat Kasi SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim.

Kapolres Jombang dalam sambutannya mengatakan, mutasi Jabatan sebagai bentuk Implementasi penerapan pembinaan karier di tubuh Polri dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tuntutan tugas yang dihadapinya.

Sehingga karier para perwira dapat meningkat sesuai dengan kinerja dan jabatan yang disandangnya.

“Satu hal yang tidak boleh berubah yaitu identitas dan jati diri kita

sebagai insan Bhayangkara yang taat hukum.

Senantiasa melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari,” ujar Fadli.

Kapolres Jombang juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggitingginya kepada Kompol Edith Yuswo Widodo, S.I.K, atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat Wakapolres Jombang, yang telah membuat perubahan dan inovasi dalam bidang pembinaan maupun operasi demi terciptanya situasi wilayah Kabupaten Jombang yang aman dan kondusif.

“Semoga beliau senang dan mampu bekerja ditempat baru dengan penuh semangat serta apa yang dicita-citakan dapat terlaksana. Sedangkan Wakapolres yang baru supaya segera bisa beradaptasi.

Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kita semua. Marilah kita semua mendoakan negara kita menjadi negara gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” pungkas Fadli. (her)

Sedangkan dari perpusdes Podoroto desa Podoroto kec.Kesamben menghadirkan beberapa produk diantaranya opak ladu, kue bandjar, kacang tanah, keripik usus serta sambel pecel. jelasnya.

Dalam acara penyerahan simbolis penghargaan tersebut, Plt Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan selamat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang telah meraih penghargaan sebagai Perpustakaan terbaik Nasional. “ Pemerintah Kabupaten Jombang mengapresiasi perpustakaan Mastrip Kabupaten Jombang. Kedepan harus dipertahankan dan lebih baik lagi karena sudah 2 tahun berturut turut mendapat penghargaan perpustakaan terbaik nasional. Ke depan, Program Perpuseru Jombang bisa dikembangkan secara mandiri dan segera diaplikasikan ke seluruh desa di kabupaten Jombang, agar manfaat nyata yang dihasilkan bisa lebih dirasakan ke semua lapisan masyarakat,” pesan Munjidah Wahab. (her/nik)

 Realisasi Program PTSL

3.500 Bidang Tanah di Nglegok Mulai Diukur

Lurah Nglegok didampingi petugas pengukuran tanah saat pengukuran tanah di wilayah Kelurahan Nglegok.

Blitar, Jatim Pos. Pemerintah Kelurahan Nglegok Kabupaten Blitar menyelenggarakan pengukuran tanah bersama BPN dan PT Konsultan, Jumat (13/7).

Pengukuran tanah ini merupakan realisasi program pemerintah pusat, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui BPN. Tujuannya adalah memperjelas status tanah baik sudah bersertifikat maupun yang belum mengantongi sertifikat.

Lurah Nglegok Lutfi Alfandi kepada Jatim Pos di lokasi pengukuran tanah menjelaskan, proses pengukuran yang dilaksanakan oleh PT Konsultan dan BPN merupakan yang pertama kali ini. “Dengan adanya program ini akan memperjelas status tanah yang ada di Kelurahan Nglegok,” ucap mantan staf Humas Kabupaten Blitar itu.

Menurut Lutfi, bidang tanah yang diukur mencapai 3.500 lebih bidang tanah. Pengukuranlayak untuk dilakukan karena sudah sesuai dengan pengumpulan data yuridis yang masuk ke pemerintahan. Prinsipnya pemerintah Kelurahan Nglegok masih menerima permohonan sampai bulan November 2018. Pengukuran tanah ini, kata Lutfi, melibatkan pihak kelurahan dan warga masyarakat. Selama pelaksanaan berjalan lancar dan sukses. (sk)

Pavingisasi Jalan Protokol Penghubung Desa Sumbersari

Ngawi, Jatim Pos. Kepala Desa Sumbersari Zwenly Setyo Pramono, ST, Kecamatan Sine optimis pembangunan infrastruktur jalan pavingisasi. Dengan Anggaran Dana Desa yang diluncurkan Pemerintah Pusat memberikan kesempatan agar desa dapat membangun wilayahnya sendiri. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Melalui peran masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.

Pemerintah Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi merealisasikan pembangunan pavingisasi. Lebih focus kepada jalan poros desa dan pemukiman masyarakat karena untuk transportasi masyarakat dalam mencari kebutuhan hidup yang mayoritas adalah petani.

Menurut Zwenly Setyo Pramono, ST selaku Kepala Desa Sumbersari mengatakan, masih banyak jalan yang perlu dibangun demi kelancaran meningkatkan perekonomian masyrakat. Saya masih focus pembangunan infrastruktur jalan. Saat di depan wartawan Jatim Pos, waktu lalu.

Selanjutnya untuk Dana Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Sumbersari membangun pavingisasi jalan poros desa sepanjang 720 meter lokasi RT 1 RW 3, dengan program padat karya tunai mempekejakan masyarakat desa sumbersari,” ujar Kades Sumbersari di lokasi pembangunan.

Di tempat yang sama Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan (TPK) Joko Susanto saat di lokasi pembangunan mengatakan, kami sangat mengoptimalkan pembanguan jalan paving karena kualitas yang baik awet mudah diperbaiki untuk jangka lama, target saya jalan ini selesai tepat waktu dan bisa diraskan oleh masyarakat desa sumbersari,” katanya kepada wartawan Jatim Pos. Dengan segala upaya Kades Sumbersari berusaha untuk mewujudkan usulan-usulan warganaya. Pada pencairan DD Tahap 1,2 dan 3 Tahun 2018. Kepala Desa masih tetap mengutamakan pembangunan jalan paving dan pembangunan lainya, mulai gang kecil hingga besar.

Zwenly Setyo Pramono, ST, juga berharap kepada masyarakat agar mau ikut membantu setiap kegiatan pembangunan. Sehingga dari tahun ke tahun pembangunan desa semakin maju dan desa semakin sejahtera. Harapan saya selaku Kepala Desa Sumbersari, dengan adanya jalan yang bagus masyarakat desa bisa lebih lancar mencari perekonomian, mengangkut hasil sawah dan kebun, mengantar anak pergi ke sekolah dan program program desa bisa terwujud sesuai harapaan masyarakat Desa Sumbersari,” tambhanya. (ren)

Jatim IV

Hal - 6

Pemkab Ngawi Tirakatan Hari Jadi ke 660

Ngawi, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Ngawi gelar malam tirakatan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke 660 Kabupaten Ngawi, Jumat

lalu di Pendopo Wedya Graha. Acara yang telah menjadi tradisi ini dihadiri oleh Bupati Ngawi, Ir Budi Sulistyono, Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, Ketua

DPRD Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ngawi, serta pejabat di lingkup Pemkab Ngawi.

Acara yang dibuka oleh Bupati Ngawi ini dimulai pukul 19.45. Menurut Bupati, tirakatan ini adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saat ini Ngawi telah melampui usia ke 660 tahun. “Ya, para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat kita hadirkan di sini, untuk bersama-sama melakukan doa bersama, agar ke depan sesuai citacitanya Kabupaten Ngawi lebih bisa melayani dan mensejahterakan

masyarakat lebih baik lagi,” kata Bupati usai acara.

Selain itu, Bupati juga sampaikan bahwa kedepan Kabupaten Ngawi, semakin bisa meningkatkan pembangunan yang lebih baik lagi, selain itu, Bupati berharap adanya partisipasi masyarakat, jika tidak ada itu maka tujuan pembangunan itu sendiri tidak akan terwujud.

Kemudian acara dilanjutkan dengan tahlil yang dipimpin KH. Abdul Salam, dan acara diakhiri secara simbolis dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati dan Wabup. Malam tirakatan ini juga digelar diseluruh desa di Kabupaten Ngawi. (ren)

Gunakan Dana Desa Aspal Jalan Penghubung  Pemerintah Desa Kletekan Dusun Gatak Sampai Dusun Kleleng Ngawi, Jatim Pos. Ribuan jiwa masyarakat yang tinggal di Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, akhirnya bisa tersenyum lega. Mereka sumringah lantaran akses jalan di desanya sudah mulus berbalut aspal, yang sbelumnya kondisinya kurang baik untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor.

Jalan sepanjang 2000 Meter dan lebar 4 meter ini diaspal oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Kletekan dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2018 dengan anggaran sebesar 650 juta, Pembangunan itu melewati tiga RW 3, 4, dan 5.

“Waktu pengerjaannya selama kurang lebih satu bulan. Pekerjaan juga meliputi perbaikan jalan yang sudah kondisinya berlubang, kita perbaiki supaya transportasi

jalan aman dn nyam untuk kegitan perekonomian masyarakat Desa Kletekan,” kata Kepala Desa Kletekan Sularso, didampingi Ketua TPK Suyatman.

Sularso Jayadi mengatakan, pengaspalan jalan Desa Kletekanini dilakukan secara bertahap. “Untuk melakukan perbaikan infrastruktur, kami pemerintah desa memperioritaskan pemba-

ngunan jalan karena, jika jalannya bagus, mau beraktifitas juga nyaman,” ujarnya.

Ia pun berharap, dengan selesainya pengaspalan jalan tersebut akan membantu melancarkan mobilitas warga khususnya jiwa warga Kletekan. Sebab, selama ini kondisi jalan tersebut sudah rusak dan kalua hujan air tergenang di lubang lubang

jalan. ”Warga sangat berharap jalan mulus karena banyak anak sekolah yang setiap hari melintas serta banyak petani yang membawa hasil bumi.

Mudah-mudahan pula dengan mulusnya akses jalan ini dapat meningkatkan tarap perekonomian warga agar lebih sejahtera,” ungkap Sularso kades Kletekan. (ren)

Kepala Desa Sine “Jumadi” Sukses Manfaatkan DD 2018

Ngawi, Jatim Pos. Jumat lalu Warga Dusun Banaran dan Dusun Banarasri, Desa Sine, Kecamatan Sine, mulai membangun akses jalan desa menggunakan Dana Desa tahap pertama.

Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 134 juta telah masuk ke rekening kas Pemerintah Desa Sine . Salah satunya untuk realisasi pembangunan jalan Rabat Beton di Dusun Banaran RT 03 RW 03 dan RT 04 RW 03 Jalan Desa.

Jalan rabat beton tersebut menggunakan dana hingga Rp 134 Juta. Peningkatan jalan sepanjang 430 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 0,08 meter dilakukan secara padat karya. Jangka waktu proyek yang dianggarkan dari dana desa tahun 2018 ini.

Karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dengan gotong-royong, ada pekerjaan yang harus dikerjakan tenaga khusus seperti operator molen dan tukang batu. “Pengerjaannya ini secara padat karya atau juga bergotong-royong. Jadi warga Desa Sine yang mengerjakan sendiri jalan ini, ada swadaya tenaga. memberdayakan Keluarga miskin sebagai pekerja,” ujar Kepala Desa Jumadi didampingi Ketua TPK Broto Susanto kepada wartawan Jatim Pos. Sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan ini, beberapa hari yang lalu Pemerintah Desa Sine mengundang Pokmas, TPK dan para pendamping desa di kantor balai desa. Mereka diundang dalam rangka koordinasi dalam hal pembelian bahan material adalah tugas TPK dan penjelasan teknis terkait spesifikasi pembangunan infrastruktur oleh pendamping desa bidang teknik.

Diharapkan jalan ini dapat memudahkan mobilitas warga, mengingat mayoritas warga yang melewati jalan ini tidak hanya warga Dusun Banaran dan Banarasri, tapi ada warga dusun lain yang melewati menuju ladangnya.

Salah satu warga yang rumahnya dekat dengan lokasi pembangunan jalan rabat ini mengatakan, “Jalan ini untuk kelancaran mengangkut padi dan kelancaran masyarakat untuk ke rumah maupun ke sawah,” tambah Tanti. (ren)

Kades Soco Optimalkan Dana Desa Wabup Mojokerto Hadiri Rakor FKUB

Ngawi, Jatim Pos. Dana desa yang di gulirkan pemerintah pusat kepada desa,memberikan kesempatan desa untuk membangun wilayahnya sendiri.

Sesuai UU No 6 tahun 2014 tentang Otonomi Desa, terutama pada pasal 18 dan 19. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.

Salah satunya Desa Soco Kecamatan Jogorogo tahun 2018 ini. merealisasikan DD dan ADD, lebih fokus pada pembangunan jalan pemu-

kiman. Menurut Paryanto, selaku kades desa tersebut masih ada beberapa jalan desa yang perlu di bangun dan diperbaiki dari dua dusunnya Soco dan Gondang Legi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab jalan merupakan akses penting yang dampaknya langsung dirasakan seluruh masyarakat. Selain jalan, pelayan surat menyurat dan birokrasi di desa lebih dioptimalkan serta tidak ada pungutan apapun.

“Saya masih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, terutama Dana Desa Tahun 2018 ini pemerintah Desa Soco fokus membangun jalan, gang Desa.

Karena memang hal yang terpenting dalam pelancaran ekonomi rakyat saya ya jalan ini, serta pelayan yang optimal,” ungkapnya saat ditemui

Media Jatim Pos di kantor Desa pada 05/07/2018.

Seperti pavingisasi di gang desa ini mas, lokasi di Dusun Soco RT 8 RW 2 dari anggaran Dana Desa sebesar Rp. 99.991.600,- Volume 201 m x 2,5m x 0,06 m dan Dusun gondang Legi anggaran Dana Desa sebesar Rp. 85.466.700,- dengan Volume 150 m x 2,5 m x 0,08 m. dengan pelaksana kegiatan Pak Saefudin TPK selaku perangkat desa saya,” imbuhnya.

Untuk pemberdayaan masyrakat kita menggunakan Program Padat Karya tunai mempekerjakan langsung masyrakat desa setempat sesuai pemerintah pusat dan diberi upah sesui aturan yang ada,” tambahnya.

Dengan adanya pembangunan ini kami selaku Pemerintah Desa Soco mengharapkan, dengan adanya infrastruktur yang baik perekonomian di Desa Soco lebih baik lagi dan masyarakat desa bisa ikut merasakan program pemerintah. (ren)

Mojokerto, Jatim Pos. Wabup Mojokerto Pungkasiadi SH. menghadiri Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mojokerto di ruang rapat Makodim 0815 Mojokerto. Kamis (12/7/ 2018) Dalam sambutannya rapat tersebut, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi SH. berharap pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Mojokerto berjalan sukses seperti Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 lalu Wakil Bupati bersyukur atas terciptanya suasana kondusif selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 lalu di Kabupaten Mojokerto berjalan sukses.

Masih kata Wakil Bupati, semua tidak lepas dari dukungan semua stakeholder, termasuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. “Pilkada serentak pada 27 Juni lalu telah kita lalui dengan aman dan kondusif, tentu dengan dukungan semua stakeholder. Selanjutnya yakni Pileg dan Pilpres dilaksanakan bersamaan pada 2019 nanti, kita juga berdoa agar hasilnya bisa sama kondusif dan aman,” tutur Pungkasiadi, Wakil Bupati menambahkan, banyak hal bisa terjadi Mulai pendaftaran calon, kampanye sampai puncak kegiatan yakni pelantikan Anggata DPRD, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih. karena kegiatan tersebur melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan kepentingan berbeda. Sehingga diperlukan penegakan hukum terpadu di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. “Semua potensi bisa saja terjadi, penting untuk senantiasa menegakkan hukum terpadu di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Saya mengajak semua elemen masyarakat, untuk menciptakan suasana aman selama tahapan pemilihan berlangsung,” katanya. (din)

Jatim V

Hal - 7

Kursi Dewan Kosong Saat Paripurna DPRD Tuban Bupati Buka TMMD

Suasana paripurna banyak kursi dewan yang tidak hadir dalam paripurna.

Tuban, Jatim Pos. Belasan anggota DPRD Kabupaten Tuban absen dalam rapat paripurna yang membahas tentang Nota Penjelasan Terhadap Rancangan Kebijakan Perubahan APBD TA 2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2018, Senin (9/7).Meski hanya sekitar 31 Anggota DPRD yang hadir. Namun hal itu sudah memenuhi kuorum dan rapat Paripurna tetap saja bisa dilaksanakan. Belum

diketahui alasan pasti kekosongan kursi para wakil rakyat ini saat paripurna. Spekulasi dugaan para pewarta, mereka yang tidak hadir masih melengkapi administrasi pendaftaran bakal calon legislatif 2019 mendatang karena pendaftaran Bacaleg dibuka pada 04 – 17 Juli 2018.

Selanjutnya, dalam pidato yang disampaikan oleh Bupati Tuban Fatkhul Huda, perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan

menghasilkan arah kebijakan dengan segala proses yang telah dilalui serta diupayakan dengan matang.

Dalam pelaksanaan tentu harus dievaluasi secara matang dan pengendalian yang antara lain diakibatkan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Sesuai ketentuan pasal 343 tentang peraturan menteri dalam negeri nomor 86 2017 tersebut tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD. “RPJMD dan RKPD Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengevaluasi kembali terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan,” jelasnya.

RKPD Tuban yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati tanggal 20

tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah 2018, harus dievaluasi dan dilakukan perubahan.

Berdasarkan perubahan RKPD 2018 disusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diantaranya penyesuaian tambahan pendapatan daerah, penyesuaian terhadap alokasi dana perimbangan dan adanya penambahan dan pengurangan alokasi anggaran, serta beberapa hal lainnya.

Untuk selanjutnya dokumen tersebut telah disampaikan kepada Ketua dewan.

“Besar harapan kita semua pembahasan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harapnya. (min)

Pendukung Paslon ‘Mantap’ Unjuk Rasa  8 Polisi Terluka Sampang, Jatim Pos. Ribuan massa pendukung pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 2, H Hermanto Subaidi dan H Suparto (Mantap) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersikap adil dan transparan dalam proses Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) Sampang pada 27 Juli 2018 lalu.

Sejumlah massa membawa poster berisi kecaman dan dugaan pelanggaran Pilkada, diantaranya, “stop perampasan suara”, “ini bukan tidak legowo, bukan soal tidak terima tapi ini soal memperjuangkan hak kita”, “kalau keadilan tidak ditampakkan biarkan rakyat yang mencari jalan”.

Massa bergerak menuju Kantor Panwaslu dengan tuntutan terkait surat yang dikeluarkan Panwaslu tentang permohonan pembukaan C7 di 21 TPS yang tersebar di 4 Kecamatan yang kemudian disusul dengan Surat Panwaslu Kepada Bawaslu Jatim tentang tidak ditemukannya unsur pelanggaran pada Pilkada Sampang tersebut.

Aksi sempat memanas serta terjadi aksi saling dorong antara massa dengan Polisi, karena massa ingin memaksa masuk ke Kantor Panwaslu di Jalan Rajawali. Bahkan, sempat terjadi aksi pelemparan batu oleh massa yang tampak semakin emosi.

Tak ayal, beberapa pengunjuk rasa maupun Polisi mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Polisi pun terpaksa bertindak tegas mengusir ratusan demonstran yang merengsak masuk dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Setelah melakukan negosiasi perwakilan massa ditemui Komisioner Ketua Panwaslu, Juhari yang disampaikan secara tertulis. Isinya sebagai berikut, bahwa Panwaslu tidak

bisa menunggu C7 sebagaimana surat lembaga tersebut yang disampaikan kepada KPUD Sampang, No. 183/ Bawaslu-Prov.JI.23/VII. Surat tersebut untuk akurasi dan penguatan alat bukti terhadap pembuktian dengan pelanggaran untuk memutuskan status penanganan pelanggaran yang dilaporkan Tim Mantap atas nama Muhlis. Karena batas waktu penanganan diputuskan 7 Juli 2018.

Imam Buhari, salah satu perwakilan massa yang menemui Komisioner Panwaslu menyatakan bahwa ketiga komisioner membuat surat pernyataan tertulis bertanda tangan bermaterai. Menurut Imam, isi dari pernyataan tersebut adalah Panwaskab tidak bisa menunggu C7 surat yang dilayangkan ke KPU pada tanggal 7 Juli 2018 kemarin.

“Kami berharap surat pernyataan Panwaslu tersebut akan menjadi alat bukti, terkait surat permohonan membuka C7 karena sampai saat ini belum ada jawaban tegas dari penyelenggara Pemilu,” tegas Imam, sambil berupaya menenangkan massa, Senini (9/7/2018).

Sementara itu, Rolis Sanjaya saat melakukan orasi mengungkapkan pelaksanaan Pilkada Sampang diduga banyak kecurangan dan pelanggaran yang dinilai telah mencederai proses demokrasi. Seperti munculnya data ganda dan orang meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), banyaknya formulir C6 atau pemberitahuan memilih tetap tidak diedaran sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Masih banyak pelanggaran yang terjadi lainnya, termasuk intimidasi baik kepada pemilih maupun saksi di beberapa TPS sehingga banyak saksi Mantap tidak mendapatkan haknya berupa C1. Maka itu penyelenggara pemilu dan pengawas harus

Massa pendukung pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 2, H Hermanto Subaidi dan H Suparto (Mantap) mendatangi KPU dan Panwaslu Sampang.

bertanggungjawab,” teriak Rolis salah satu korlap aksi di depan kantor Panwaslu.

Selain menuntut Komisioner Panwaslu Sampang mundur, dan akan dilaporkan ke Bawaslu Jatim maupun Bawaslu RI. Mendesak kepada Bawaslu untuk segera mencabut keputusan Panwaslu Sampang yang cacat hukum selambatnya 3×24 jam sejak tanggal 9 Juli 2018.

Kemudian, massa meminta kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sampang diambil alih oleh Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI. Meminta KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab atas masih munculnya DPT ganda dan orang meninggal yang belum

tercoret dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Meminta KPU Kabupaten Sampang harus profesional dan bertanggung jawab terhadap kekacauan pelaksanaan Pilkada Sampang. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Sampang 2018 yang telah diciderai oleh praktek kecurangan sistemis.

“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti secara profesional dalam waktu cepat, maka kami akan melakukan aksi dengan kekuatan dan dukungan yang lebih besar,” jelas Rolis saat menyampaikan tuntutannya. (dir/man)

ke-102 di Pasrujambe

Bupati Lumajang, Drs As’at, M.Ag ditengah-tengah para undangan saat meninjau perbaikan jalan serta jembatan, dalam pelaksanaan TMMD ke-102.

Lumjang, Jatim Pos. Bupati Lumajang, Drs As’at, M.Ag, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membuka pelaksanaan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke-102 tahun 2018.

Pelaksanaannya dilakukan di Dusun Jabon dan Dusun Tulungrejo Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe.

Dalam amanatnya, bupati menyampaikan bahwa TMMD, merupakan program kerjasama yang terpadu dan berkelanjutan antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Non Kementrian (LPNK) yang mensinergikan program masing-masing instansi untuk membantu meningkatkan percepatan pembangunan di daerah. Tujuannya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, dengan kriteria sasaran berupa daerah pedesaan yang tertinggal.

TMMD tahun 2018 ini bertema, “Manunggal Membangun Karakter Generasi Milenial” dijadwalkan berlangsung selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 08 Agustus 2018. TMMD ke-102 tersebut, ditargetkan melaksanakan kegiatan fisik dengan sasaran pengecoran jalan sepanjang 700 meter. Selain itu, akan mengerjakan pembangunan jembatan, 2 unit musholla dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit.

Sedangkan kegiatan non fisik, diantaranya bakti sosial, penyuluhan wasbang, antisipasi bahaya Narkoba dll. Bupati Lumajang menekankan melalui pelaksanaan TMMD ini diharapkan tidak hanya menghasilkan output fisik semata, namun juga mampu membangun karakter bangsa, khususnya generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi Wakil Bupati beserta undangan VIP menyerahakan bantuan berupa Rehap RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), bibit durian 100 bibit, bibit Kopi Arabica 1000 bibit, Mulsa 50 roll, traktor roda 2, handsprayer 3 buah, bantuan Dana Rehab 2 unit musholla, bibit Ikan, dan Alat Kontrasepsi KB. Usai upacara, bupati beserta seluruh undangan meninjau stand pameran yang ada di lokasi lapangan upacara.

Dilanjutkan peletakan batu pertama, pada perbaikan jalan serta jembatan, yang menghubungkan Dusun Jabon dan Dusun Tulungrejo. Setelah itu meninjau rehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni dan pembangunan musholla.

Upacara pembukaan TMMD tersebut dihadiri perwakilan Danrem 083 Bhaladika Jaya, perwakilan Dandim Jember, Depkes Jember, Kahumdam V Brawijaya, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, serta seluruh KA OPD Lumajang. (humas/yudi)

Gudang Mebel Terbakar, Damkar Terlambat Datang berjarak kurang lebih 300 meter, Sampang, Jatim Pos. namun baru datang setelah hampir 1 Warga dusun bandungan, Desa jam dengan alasan supir damkarnya Tanggumong, Kecamatan Kota Samtidak ada,” ungkapnya. pang, dibikin panik pada selasa malam Ditampat yang sama, Dodik Sbadi, (10/07/2018) akibat adanya kebawarga setempat juga menuturkan jika karan di rumah H. Jaffar. Kebakaan terDamkar Sampang tidak cepat tanggap sebut menghanguskan gudang dalam mengatasi kebakaran, buktinya meubeler yang menyebabkan kerugian ketika dirinya mendatangi kantornya ditaksir ratusan juta rupiah. petugasnya lagi tidak ada ditempat.

H. Saffar abdullah, pemilik gudang Petugas Damkar berusaha memadamkan api, meski pemilik kecewa karena baru “Saya datangi kantornya ini sampai mengatakan, jika kebakaran yang datang setelah 1 jam kejadian.

3 kali, tapi petugasnya tidak ada ditemterjadi ditempatnya itu berlangsung pat, sampai-sampai saya gedor pagar cepat. Ia dibantu warga setempat sempat berusaha memadamkan api namun upayanya tidak juga tidak ada yang keluar, ketika saya masuk dengan cari panjat pagar baru disitu ada 1 petugas, ketika menghubungi berhasil karena tiupan angin yang kencang.

“Penyebab kebakaran ini masih belum diketehui secara pasti petugas yang lain malah lama yang mau di angkat,” ungkap karena tiba-tiba api itu langsung ada dan membesar,” kata H. Dokdik dengan nada kesal.

Menyikapi persoalan tersebut, Wartawan Jatim Pos menSaffar, sang pemilik gudang meubeler.

Ia sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada coba mengkonfirmasi seputar tidak tanggapnya para petugas petugas Pemadam kebakaran (Damkar) Kab. Sampang yang Damkar, Uut, bagian Ops Damkar yang dihubungi melalui via tidak tanggap dan bergerak cepat mengatasi kebakaran yang what shap, tidak bisa memberi jawaban dengan alasan ada terjadi dirumahnya yang menyebabkan barang-barangnya tidak simulasi kebakaran. atas kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, karena bahan material terbakar bisa diselamatkan.

“Saya kecewa pada petugas kebakaran, karena sebelum berupa meja sekolah sudah jadi yang siap diantar kesekolah api besar warga setempat mendatangi kantornya yang hanya yang ada di Kabupaten Sampang. (dir)

Jatim VI

Hal - 8

Wakil Bupati Mojokerto Buka TMMD Reguler ke-102

Mojokerto, Jatim Pos. Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi SH Buka Acara program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-102 tahun 2018 Kabupaten Mojokerto yang digelar di lapangan Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Selasa pekan lalu.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kali ini Mengangkat tema ‘Manunggal Membangun Karakter Generasi Milenial’, dan berlangsung dari tanggal 10 Juli 2018 sampai 8 Agustus

2018 di lima daerah lokasi sasaran. Di Kabupaten Mojokerto, yakni Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo ditetapkan sebagai lokasi TMMD. Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi dalam sambutannya membacakan amanat sambutan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang isinya, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberi bantuan untuk mendukung kelancaran TMMD. Namun program ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar apabila tanpa dukungan berbagai stakeholders.

“TMMD adalah program lintas sektoral baik dari Kementrian, lembaga, Pemprov, Pemkab dan masyarakat selama tiga kali dalam setahun. Kegiatan membantu percepatan pembangunan ini, tidak bisa berjalan oleh TNI AD saja.

Namun juga kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait,” tuturnya.

Gubernur Jatim Juga menitipkan pesan terima kasih kepada seluruh pihak, atas kerjasamanya dalam mengawal Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 lalu.

Pilkada serentak digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia, di Jawa Timur sendiri terdapat 18 kabupaten/kota dan satu Pemilihan Gubenur (Pilgub).

“Kami ucapkan terima kasih pada Kodam V/Brawijaya, Polda, Bawaslu, KPU serta masyarakat Jawa Timur yang

cinta damai, atas terselenggaranya pesta demokrasi dengan aman, kondusif,” tambahnya.

Upacara pembukaan TMMD dihadiri antara lain Assisten, unsur Forkopimda, Yonif Para Raider 503, Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Mojokerto.

Perlu diketahui Program TMMD sangat membantu masyarakat desa, khususnya warga yang kurang mampu, di desa Jembul Kec. Jatirejo kab. Mojokerto dilakukan pembangunan jamban sehat, dengan sasaran rumah warga yang kurang mampu, tercatat sejumlah 18 unit jamban sehat yang tersebar di wilayah desa Jembul, rencana dibangun pada TMMD kali ini. (din/adv)

Kota Mojokerto Gelar Pemberian Imunisasi  Terhadap Difteri Sasar 52.084 Anak Mojokerto, Jatim Pos. Program Pemerintah untuk menekan perkembangan penyakit difteri, yang merupakan penyakit menular pada anak- anak terus digalakkan.

Untuk Pemkot Mojokerto pemberian imunisasi tambahan atau Outbreak Response Imunizatioan (ORI) Difteri putaran II Bulan Juli 2018 ini, dilakukan mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Dengan sasaran program ini sekitar 52.084 anak usia 1 tahun hingga 19 tahun atau usia PAUD hingga tingkat SMA. Sementara di putaran I, Februari 2018 lalu, sasaran tercatat sebanyak 52.087 jiwa.

Program yang dilakukan Pemkot Mojokerto ini sebagai tindak lanjut penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri tahun 2018 oleh Pemprov Jatim. Selain itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen P2P Nomor UM.01.05/1/102/ 2018, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 460/69/012.4/

2018 setiap daerah diwajibkan melakukan ORI. “ORI Difteri putaran kedua di Bulan Juli 2018 ORI ini digelar untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Pelaksanaan ORI ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk membantu memberikan perlindungan dan memutus rantai penularan dari penyakit difteri,” kata Suyitno, Kamis pekan lalu.

Menurut Wawali Kota Mojokerto Ir. Suyitno Msi mengatakan, Dinas Kesehatan setempat sebagai leading sector sudah menyatakan kesiapannya menjalankan program ORI Difteri putaran kedua di Bulan Juli 2018 ini. ORI Difteri ini digelar untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. “ Pelaksanaan ORI ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk membantu memberikan perlindungan dan memutus rantai penularan dari penyakit difteri, koordinasi lintas sektoral baik OPD mau-

Photo Wawali Suyitno dan kadinkes Christiana Indah

pun institusi yang lain, Posyandu, Puskesmas. Juga peran serta Forkopimda Mojokerto sangat menentukan suksesnya kegiatan ini. “ kata Suyitno, Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu menambahkan, tujuan ORI difteri ini untuk memberikan kekebalan populasi atau kelompok tanpa mempertimbangkan status imunisasi rutin sebelumnya, termasuk Kota Mojokerto sebagaimana

tertuang Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/272/417.111/2018 tentang Penetapan KLB Difteri.

“Disamping itu untuk meningkatkan kekebalan terhadap imunity gap yang terjadi dikarenakan cakupan imunisasi dasar bayi dan baduta yang rendah dan tidak merata di seluruh wilayah,” tambah Christiana Indah Wahyu.

Seperti diketahui, penyakit difteri adalah penyakit infeksi yang sangat menular

Dewan Kabupaten Blitar Segera Bahas Pelaksanaan APBD 2017 Blitar, Jatim Pos. DPRD Kabupaten Blitar secara resmi telah menerima dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar tahun 2017 dari Bupati Blitar. bahkan telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, di mana setelah disampaikan selanjutnya Bupati Blitar, Drs. Rijanto menyerahkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, setelah agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 oleh Bupati, pihaknya akan segera menindaklanjuti Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda.

“Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar tahun 2017 oleh Bupati Blitar akan segera kami bahas dengan adanya catatan strategis,” kata Suwito Saren Satoto.

Lanjut Suwito Saren Satoto, catatan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan mempertimbangkan hasil audit dari BPK, karena dari hasil audit BPK akan diperdalam oleh Badan Anggaran pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar tahun 2017.

“Karena kami juga akan mempertimbangkan hasil Audit BPK untuk menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar tahun 2017,” jelasnya.

Menambahkan pula untuk tahap selanjutnya fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar akan memberikan masukan maupun saran kepada Pemkab Blitar dalam Pandangan Umum Fraksi yang pada Rapat Paripurna.

“Meskipun pandangan Fraksi bukan persoalan setuju atau tidak setuju, namun akan memberikan banyak masukan dan saran terhadap pelaksanaan APBD 2017 dengan harapan tahun ini bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Bupati Blitar, Drs. Rijanto, MM mengatakan pelaksanaan APBD tahun 2017 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar selama lima tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar selama lima tahun, dimana setiap tahunnya juga mengakomodir masukan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari tingkat RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Blitar.

“Semua pelaksanaan program APBD tahun 2017 utamanya berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar dengan harapan kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat,” ucap Bupati Rijanto. (San**) yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae.

Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Namun penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi rutin yang lengkap (imunisasi dasar pada usia dua bulan, empat bulan dan enam

bulan, 18-24 bulan dan usia sekolah dasar. Penyakit ini memiliki masa inkubasi 2-5 hari dan akan menular selama 2-4 minggu, memiliki gejala antara lain demam, batuk, sulit menelan, selaput putih abuabu (pseudomembran), pembengkakan pada leher, sulit bernafas. (din/adv )

ASN Pemkab Tulungagung Bisa Nikmati Gaji Ke-13 Pj Bupati Tulungagung Himbau Pecat ASN Kena Narkoba Tulungagung, Jatim Pos. Pekan depan ASN lingkup Pemkab Tulungagung sudah dapat menikmati gaji ke-13. Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setiawan, mencairkan dana tersebut pada Senin (9/7). “Sudah kami rencanakan Senin tanggal 9 Juli pencairan gaji ke-13 untuk ASN Tulungagung,” ujarnya pada Jatim Pos di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu minggu lalu.

Tujuan utama dari pemberian gaji ke-13 pada ASN tersebut, menurut Hendry Setiawan, adalah agar ASN dapat terbantu ketika harus mengeluarkan biaya bagi putra-putrinya di tahun ajaran baru 2018.

Kesempatan sama pula di Tulungagung untuk biaya pendidikan termasuk perlengkapan dan peralatan sekolah bagi siswa baru kelas satu SD dan kelas tujuh SMP sudah digratiskan dari Alumni Universitas Jember (Unej) ini memaparkan besaran gaji ke-13 sama dengan gaji ke-14 atau THR yang bulan lalu telah diterima oleh ASN. Tidak ada potongan semisal untuk membayar cicilan bagi ASN yang berutang di koperasi atau lainnya. “Patokan besarannya sama dengan gaji bulan Mei. Begitu pun dengan THR kemarin juga patokannya besarannya gaji bulan Mei tanpa potongan,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan, Hendry Setiawan menyatakan gaji ke-13 akan diberikan pada ASN lingkup Pemkab Tulungagung yang berjumlah sekitar 11.000-an. “Jumlahnya secara total sama dengan jumlah THR kemarin. Kalau tidak salah Rp 48 miliar,” tuturnya.

Terkait teknis pencairan gaji ke-13, mantan Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Tulungagung ini menyatakan melalui rekening bank. “ASN kan sudah mempunyai rekening bank masing-masing, maka pencairannya nanti melalui rekening bank,” ucapnya.

Kesempatan yang sama beberapa ASN lingkup Pemkab Tulungagung amenyambut gembira rencana pencairan gaji ke-13 pada awal pekan depan. Mereka berharap tidak ada penundaan terkait pencairan gaji ke-13 tersebut. (san**)

Tulungagung, Jatim Pos. Pj Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi, benar-benar mengibarkan bendera perang terhadap narkoba. Ia memastikan jika ada ASN lingkup Pemkab Tulungagung yang sampai mengedarkan narkoba hukumananya paling kecil adalah pecat dari kedinasan ASN. “Kalau (ASN) sampai menjadi pengedar hukuman paling kecil pecat. Pengguna pun kalau terlalu berat dipecat juga sangat mungkin,” ujarnya seusai menjadi irup Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di halaman Kantor Bupati Tulungagung, Kamis minggu lalu.

Menurutnya masalah narkoba sudah menjadi perhatian secara nasional. Upaya penindakan dan pencegahan tidak hanya bagi masyakarat tetapi juga pada aparatur pemerintah. “Jangan ASN, mau jadi ASN saja harus bersih dari narkoba,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut dia, Pemkab Tulungagung akan terus berupaya agar seluruh ASN di lingkup Pemkab Tulungagung bebas dari narkoba. Di antaranya dengan upaya tes urine bagi ASN. “Nanti secara berkala akan kami lakukan tes bagi ASN,” tuturnya.

Bahkan Jarianto yang juga pejabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim ini menyatakan Pemkab Tulungagung juga akan berupaya tidak hanya imbauan pada masyarakat tetapi juga tindakan pencegahan pada masyarakat untuk menjauhi narkoba.

“Perusahaan-perusahaan nantinya juga disosialiasikan agar tidak menerima yang terlibat narkoba. Jadi mereka tidak bisa jadi apa-apa. Implementasi di lapangan nanti bekerjasama dengan Forkopimda,” tuturnya.

Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, AKBP Joko Purnomo SH MH, menyatakan akan segera melakukan tes urine bagi ASN lingkup Pemkab Tulungagung sesuai arahan dari Jarianto. “Dulu sudah pernah dilakukan. Untuk tahun ini akan segera dilakukan lagi bekerjasama dengan Bakesbangpol dan Satpol PP Pemkab Tulungagung,” katanya. (san/hms)

Jatim VII

Hal - 9

Waterpark KWT Lumajang Belum Ada Asuransi Pengunjung  Korban Tenggelam Hanya Diberi Santunan

Waterpark Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang, meski ramai dikunjungi anak-anak tapi belum ada asuransi bagi pengunjung.

Lumajang, Jatim Pos. Wahana wisata air Waterpark Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)Lumajang, di bawah naungan dan pengelolaan langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Lumajang, pada beberapa hari yang lalu telah menelan korban jiwa.

Salah satu peristiwa di KWT, pada sabtu (30/6) lalu,

telah terjadi korban tenggelam, dan tidak mendapatkan santunan dari asuransi.

Ketika ditanya soal asuransi untuk wahana Water Park KWT Lumajang, Selasa (3/7), Kepala Disparbud Kabupaten Lumajang, Deni Rohman AP melalui Sekretaris Disparbud Kabupaten Lumajang, Edi Hozaini, menyampaikan bahwa belum

ada asuransi dan hanya sekadar santunan yang bisa diberikan kepada keluarga korban.

“Kami sudah ke rumah duka untuk memberikan uang santunan, dan kalau untuk asuransi memang belum ada,” kata Edi, tanpa menyebut jumlah santunan.

Menurut Edi, terkait musibah meninggalnya anak usia 7 tahun tersebut merupakan peristiwa kelalaian orang tua, dan pihak keluarga sudah menerima atas kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Hal itu dituangkan melalui surat pernyataan yang di tanda tangani orang tua korban, yang diketahui oleh saksi serta kepala desa setempat.

Pihak keluarga juga tidak menghendaki dilakukan autopsi, dan menyatakan tidak

akan menuntut pihak manapun secara hukum atas kejadian tersebut.

“Pihak keluarga sudah menerima dan tidak akan melakukan tuntutan secara hukum atas kejadian tersebut, dan itu dituangkan melalui pernyataan tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa setempat,” ujarnya.

Masih menurut mantan Kabag Humas Sekda Lumajang ini, bahwa semua tempat pariwisata yang ada di Lumajang yang berada di bawah naungan Disparbud Kabupaten Lumajang belum diasuransikan.

“Kedepan kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan alokasi asuransi pada tempat pariwisata yang ada, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa terbantu,” pungkasnya. (yudi)

Mantan Napi Narkoba, Kejahatan Seks dan Koruptor Ditolak Maju Caleg Trenggalek, Jatim Pos. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek menegaskan akan tetap melaksanakan amanat dan Undang-undang PKPU nomor 20 tahun 2018, terkait perdebatan di pusat tentang boleh tidaknya mantan narapidana (Napi) dalam mencalonkan diri pada proses pendaftaran sebagai calon legislatif.

Terkait haltersebut Ketua KPU Trenggalak Suripto menjelaskan bahwa, mengacu pada PKPU nomor 20

tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD ketentuannya adalah mantan (Napi) Nara Pidana bandar Narkoba, Kejahatan Seksual dan Koruptor itu tidak boleh mencalonkan diri.

“Maka dalam hal ini sesuai ketentuan PKPU sudah dinyatakan bahwa mantan napi tidak boleh mencalonkan diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD,” tegasnya, Kamis (5/7/2018).

Diungkapkan Suripto, kami bukan dalam konteks membolehkan atau tidak

membolehkan, tetapi kami selaku pelaksana ditingkat Kabupaten melaksanakan apa yang menjadi keputusan di tingkat Pusat.

“Kami akan patuh dan tunduk pada regulasi yang diberikan oleh KPU, kecuali ada ketentuan yang lain setelah PKPU ini,” jelasnya.

Diimbuhkan Ripto sapaan akrabnya, karena pembuat regulasi itu adalah KPU, serta dalam menjalankan amanat dan undang-undang ini diterjemahkan dari UUD nomor 7 tahun 2018 tentang pe-

Suripto, Ketua KPU Trenggalek.

milu tahun 2019, maka amanat ini akan terus dilaksanakan.

“KPU Trenggalek tidak akan ikut dalam perdebatan dipusat, karena kami melaksanakan amanat dan Undangundang. Kecuali ada perubahan regulasi yang memperbolehkan maka kami akan menjalankannya,” tuturnya. (sup/ham)

Musim Haji Telah Tiba, 885 CJH Asal Pamekasan

Pj Bupati Pamekasan, Fatah Yasin melepas Calon Jemaah Haji secara simbolis.

Pamekasan, Jatim Pos. Sebanyak 885 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Pamekasan, dilepas secara simbolis oleh Pj Bupati Pamekasan, Fattah Jasin di Mesjid Agung Asy-Syuhada’ jalan Mesegit Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (09/07).

Dalam acara tersebut, juga dihadiri Forpimda, sejumlah OPD terkait, pejabat Kementerian Agama (Kemenag) tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pj Bupati Fattah Jasin mengatakan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi serta

dipatuhi oleh para CJH asal Pamekasan.

“Pertama para jemaah itu harus iklas agar dalam melakukan ibadah dari berangkat hingga kepulangan akan berjalan lancar, kedua tawaqkal, dimana kita harus terus memohon kepada Allah, dan yang ketiga sabar, artinya harus sabar mulai dari sekarang, keberangkatan hingga diasrama hajipun harus sabar,” katanya.

Setelah menyampaikan sambutan dan arahan, Pj Bupati Pamekasan secara simbolis memasang baju seragam jemaah haji ke salah satu jemaah.

Sementara itu secara terpisah, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Affandi menjelaskan, CJH Pamekasan sebanyak 885 dibagi dalam dua kloter, yakni kloter 12 sebanyak 442 jemaah, sedangkan 13 sebanyak 439 jemaah dan akan berangkat pada tanggal 20 Juli 2018.

Menurutnya, dari 885 CJH terdapat 4 orang yang undur dalam pemberangkatan ke tanah suci Mekkah.

“Yang empat orang itu 1 orang meninggal dari kloter 12 atas nama Huzaimah asal Pademawu, dan satu hamil atas nama Usbatul Hasanah, sedangkan 2 lagi yang meninggal ada di kloter 13 atas nama Rosidah dari Pasean serta Supaddi asal Tlanakan,” katanya.

Lebih lanjut Affandi mengatakan, untuk yang meninggal dunia sesuai dengan amanah PMA 174/ 2018 regulasi baru jemaah haji yang meninggal bisa dilimpahkan ke ahli waris.

“Ini ditujukan bahwa

yang meninggal itu juga memperoleh hak yang sama yang bisa dilimpahkan ke ahli warisnya, tidak serta merta porsinya langsung di delete,” ujarnya. (bw)

Soal Camat Jenu Bupati Angkat Bicara Tuban, Jatim Pos. Bupati Tuban Fathul Huda berencana mengevaluasi kinerja Camat Jenu Maftuchin Riza.

Camat Jenu, M. Maftuchin Riza (kiri) dan Langkah teBupati Tuban, Fatkhul Huda (kanan) gas ini sebagai jawaban Pemerintah atas dugaan keterlibatan camat yang dinilai melanggar aturan terkait pemalsuan dokumen pernyataan persetujuan pembebasan lahan milik dua warga Desa, Remen dan Mentoso seluas puluhan hektar.

“Kita akan evaluasi kinerjanya kenapa semua ini terjadi, harusnya sebagai pejabat negara harus bersikap baik dan tidak membuat situasi kegaduhan saat bertugas,” ucap Bupati di gedung DPRD Tuban usai paripurna, Senin (09/07).

Bupati menegaskan bahwa hal ini harus menjadi catatan semua camat di Kabupaten Tuban. Menjadi pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik bukan malah memantik kegegeraman warga.

“Jadilah pejabat negara yang amanah tunduk sesuai aturan yang berlaku,” pesan Fatkhul Huda.

Ditempat terpisah, Kabag Humas Pemkab Tuban Rohman Ubaid, saat dikonfirmasi apakah akan ada mediasi internal antara kedua warga desa dengan Pemkab Tuban, ia mengatakan belum ada wacana sampai kesana.

“Sementara belum ada wacana kesana, diharapkan dengan langkah pembatalan surat pernyataan tersebut polemik tidak berkepanjangan,” jelas Ubaid.

Meledaknya kemarahan warga Desa Mentoso dan Remen ini dipicu karena Camat Jenu sendiri diduga melakukan pemalsuan isi surat, yang didalam isinya tertulis bahwa masyarakat di dua desa itu menyepakati pembayaran hasil penjualan tanah ke salah satu Bank di Tuban.

Namun belakangan diketahui isi surat tersebut palsu dan warga tidak pernah menjual lahan untuk dijadikan proyek kilang minyak Pertamina-Rosnef atau New Grass Root Refinery.

Selain Camat Jenu, dua kades Remen dan Mentoso juga terlibat dalam kasus pemalsuan ini. Keduanya juga ikut tanda tangan. Sebelum nya ratusan masyarakat dua desa mengelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jumat (6/7), lalu.

Warga meminta agar segera mencopot Camat Jenu Maftuchin Riza, serta kedua Kades Remen Eko Prasetyo dan Kades Mentoso Saji dari kuris kepemimpinan nya.

Selain itu Rencananya warga juga akan membawa kasus ini ke meja hijau. Sebagai upaya masyarakat setempat atas ulah ketiganya yang berani bermain-main dengan hukum.

Bahkan sejak awal menurut salah satu warga setempat yang bernama Rusdiono, bahwa warga bersikukuh tidak mau menjual tanah mereka untuk keperluan Pertamina. Karena warga khawatir jika pembangunan kilang minyak tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membuat mata pencarian sebagai petani berkurang. (min)

Tabrak Pohon, Sopir Truk LPG Patah Kaki Tuban, Jatim Pos. Diduga mengantuk saat mengendarai mobil. Seorang sopir truk dengan nomor polisi W 8837 NS yang mengangkut ratusan tabung gas elpiji 3 Kg menabrak pohon di Jalan Raya Basuki Rahmat, Jumat (6/7) pukul 14.30 sore.

Sang sopir yang diketahui bernama Wiyono (35) warga Desa Nginoharjo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, tergencet di dalam badan truk. Proses Kondisi truk pengangkut elpiji usai evakuasi yang dilakukan petugas TNI dari menabrak pohon.

Kodim 0811 Tuban yang tiba di lokasi kejadian dengan dibantu warga berlangsung dramatis.

Pasalnya sopir yang terlihat merintih kesakitan dan kakinya berlumuran darah. Petugas berkali-kali membuka pintu sebelah kanan yang ringsek terbentur pohon setinggi 10 meter. Akibatnya kaki sebelah kanan sopir mengalami patah tulang.

Usai dievakuasi, sopir langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koesma Tuban. mengunakan mobil bak milik Dishub Tuban yang kebetulan melintas di TKP. Sementara menurut Kordinator Angkutan elpiji PT Bonang Rachmad M Gas Rayon Tuban, Nonok (47) selaku rekan korban mengatakan, korban mengendarai mobil truk seorang diri.

Dari pangkalan SPBE yang berada di Kecamatan Widang.

“Mau dikirim ke pangkalan yang ada di Tuban dan Kecamatan Merakurak,”ucap Nonok.

Kasus kecelakaan tunggal yang mengakibatkan seorang sopir truk terluka, masih dilakukan penyelidikan oleh Satlantas Polres Tuban. Akibat kejadian ini lalu lintas disepanjang jalan Basuki Rahmat sempat macet akibat warga yang melintas ingin melihat kejadian itu. (min)

Jatim VIII

Hal - 10

Gerakan Menuju Bursa Kerja di Blitar Sediakan 1500 Lowongan Kerja 100 Smart City Sumenep

Wakil Wali Kota Santoso saat acara dibukanya Bursa Kerja yang berlangsung di Gedung Graha Patria Kota Blitar.

Blitar, Jatim Pos Program pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terus dilakukan Pemerintah Kota Blitar.Caranya adalah dengan memfasilitasi terselenggaranya Bursa Kerja selama dua hari, di Gedung Graha Patria Kota Blitar, Rabu – Kamis (11-12/7).

Bursa Kerja ini diikuti oleh 40 Perusahaan Nasional maupun lokal dan menyediakan 1500 lowongan kerja.

Tersedia lowongan kerja yang ada di Kota Blitar dan tingkat provinsi, lowongan kerja luar provinsi, atau pun lowongan kerja luar negeri.

Agenda Job Fair ini adalah agenda tahunan dan Pemerintah Kota Blitar dalam mengupayakan jumlah lowongan kerja yang disediakan bertambah.

“Kegiatan ini sungguh luar biasa karena pemerintah Kota Blitar menjembatani masyarakat khususnya yang berada di usia kerja,” jelas Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, dalam sambutannya saat membuka acara.

Melalui acara pameran bursa kerja ini diharapkan semua pihak mendapatkan keuntungan. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja berkualitas karena melalui seleksi.

Kemudian para pencari kerja juga beruntung karena mendapatkan peluang untuk mencari pekerjaan. Pemerintah Kota Blitar juga untung karena bursa kerja ini dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pemerintah Kota Blitar, lanjut Wawali, selalu berupaya maksimal untuk memperluas jaringan dan kesempatan kerja. Mengingat pembangunan di Kota Blitar selalu diarahkan pada program - program yang pro rakyat dengan semboyan rukun agawe santoso.

“Berbagai bentuk kebijakan yang diambil misalnya memperbaiki sistem perijinan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan, dan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis dan bantuan peralatan usaha,” kata Santoso.

Semua itu sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan agar masyarakat Kota Blitar dapat semakin mudah mengakses lapangan pekerjaan yang muaranya dapat semakin sejahtera.

Dia menambahkan, Bursa Kerja ini adalah sebuah kesempatan emas bagi para pencari kerja. Tidak saja mereka dapat bertemu langsung dengan perusahaan, tetapi mereka

bisa langsung mendaftarkan diri para perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pemerintah tidak akan tinggal diam untuk membuat masyarakatnya dapat hidup layak, salah satunya dengan memfasilitasi kesempatan kerja melalui Bursa Kerja ini.

“Untuk itu, manfaatkan kesempatan yang bagus ini agar bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang ada. Karena dalam Bursa Kerja banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja,” urai mantan Sekda Kota Blitar ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar menjelaskan dalam job fair ini pelamar dapat langsung bertatap muka dengan perwakilan perusahaan.

“Bahkan kalau cocok bisa langsung negosiasi dengan perusahaan. Tidak usah menunggu lama. Cocok langsung interview,” jelas Suharyono.

Pria ramah ini menjelaskan job fair ini tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan panitia menyediakan hiburan.

Suharyono menjelaskan Bursa Kerja ini dibuka dua hari mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 15.00.

Ada banyak tawaran pekerjaan yang ditawarkan. Mulai dari tenaga perbankan, tenaga administrasi, teknisi, operator, marketing, dan tenaga kerja luar negeri.

“Bursa Kerja ini tepat diselenggarakan pada Bulan Juli karena merupakan momentum kelulusan. Bukan hanya kelulusan pelajar tingkat SMA/SMK tetapi juga para lulusan universitas”, pungkas Suharyono.

Beberapa perusahaan yang sudah join berasal dari sejumlah kategori. Mulai perbankan, retail, keuangan perbankan dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa perusahaan ternama mengikuti bursa kerja yang mengusung tema One For All – All For One ayo kerja itu. (sk/hms/adv)

Sumenep, Jatim PosH. Edi Rasiadi Sekda Kab Sumenep mengatakan, Bimbingan Teknis Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap 1 yang digelar Diskominfo Kabupaten Sumenep, ini sangat penting bagi semua aspek dalam upaya memajukan dan memodernisasikan masyarakat dan daerah di masa mendatang dan Dalam acara tersebut Kominfo Sumenep Gelar Bimtek akan digelar selama 2 hari, dilaksanakan di Aula SKPP Batuan, (Kemkominfo), Ir. Fitriana pada kesempatan selanjutnya pihaknya membuka langsung ini memaparkan bahwa gerakan menuju 100 acara tersebut. smart city merupakan program bersama Menurut H. Edi Rasiadi Karena mengiKementerian Komunikasi dan Informatika, ngat perkembangan zaman beserta keKementerian Dalam Negeri, Kementerian majuan teknologinya harus di sikapi dengan PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresibaik dan benar, sehingga berdampak positif. denan. Gerakan ini bertujuan membimbing Ini dimaksudkan agar mampu memberikan Kabupaten maupun Kota dalam menyusun pelayanan berkelanjutan, efektif serta dapat Masterplan Smart City agar bisa lebih meningkatkan kenyamanan kehidupan mamemaksimalkan pemanfaatan teknologi, syarakat dengan mengutamakan kearifan baik dalam meningkatkan pelayanan malokal,(10/7). Dan terpilihnya Kabupaten Susyarakat maupun mengakselerasikan potensi menep dalam gerakan ini merupakan sebuah yang ada di masing-masing daerah. kebanggaan sekaligus sebagai motivasi Kepala Diskominfo Sumenep, Koesman untuk terus bekerja secara profesional.

Hadi juga menyampaikan bahwa maksud “Selanjutnya pembangunan di Sumedan tujuan dari kegiatan Bimtek ini untuk nep ini merupakan pembangunan berkemenindaklanjuti tahapan dari penyusunan lanjutan, dan dengan pengembangan smart master plant Smart City. Kabupaten Sumecity ini adalah hal positif seiring dengan nep merupakan salah satu kabupaten yang perkembangan teknologi informasi,” paterpilih dari 100 kabupaten kota yang telah parnya. di seleksi, semoga acara ini berjalan dengan Menurut Direktorat E-Government Kebaik dan berdampak positif terhadap kemamenterian Komunikasi dan Informatika juan Sumenep kedepan. (rol/nan/man).

Tahun Ini Tak Ada Lagi Penerimaan CPNS Kab Sumenep Sumenep, Jatim PosSekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, H. Edi Rasiadi, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep, mengaku masih belum menerima surat edaran (SE) dari Pemerintah Pusat tentang formasi CPNS 2018. terkait adanya rekrutmen pegawai negeri sipil (CPNS) diberbagai media sosial (medsos).

Menurut phaknya Surat edaran (SE) terbaru yang diterimanya, menyebutkan belum ada rekrutmen CPNS untuk

tahun ini. Jadi, masyarakat harus tahu informasi ini dan jangan mudah percaya informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dan berdasarkan data di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPS DM), Sumenep membutuhkan sekitar 943 orang untuk ditempatkan dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebenarnya salah satunya tenaga medis di Dinas Kesehatan dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan, dan banyak

lagi, Kebutuhan itu disebabkan karena banyak ASN yang pensiun setiap tahun. Sehingga banyak struktural di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) kosong.

Ia meminta masyarakat lebih waspada dengan informasi terkait rekrutmen PNS, apalagi sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan iming-iming akan lulus PNS, dengan cara harus membayar, itu tidak benar, dan jangan percaya. (rol/ nan/man).

SAMBUNGAN

Hal - 11

Sekdaprov Jatim Jadi Widyaswara djib Afan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jarianto dan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Siswo Heroetoto.

Pelantikan yang didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI Nomor 33/M Gubernur Soekarwo, melantik enam Tahun 2018 tanggal pejabat di lingkungan Pemprov Ja- 6 Juni 2018 dan Nomor 34/M Tahun tim menjadi widyaiswara.

2018 tanggal 8 Juni Surabaya, Jatim Pos2018 ini dilaksanakan di Gedung Gubernur Jawa Timur, Soe- Negara Surabaya, Kamis (12/ karwo, melantik enam pejabat 7) malam. di lingkungan Pemprov Jatim Dalam sambutannya, Gumenjadi widyaiswara utama di bernur Soekarwo, meminta Badan Diklat Prov Jatim. Para kepada para widyaiswara, saat widyaiswara utama itu, yakni mengajar untuk membangun Akhmad Sukardi (Sekda Jatim), kedisplinan. Alasannya, kedisiKepala Badan Perencanaan plinan akan mempercepat prodan Pembangunan Daerah ses penerimaan berbagai ilmu (Bappeda) Jatim, Budi Setia- baru sesuai dengan perkembawan, dan Pj Sekda Kota Mojo- ngan zaman. “Kedisiplinan dikerto Gentur Prihantono San- mulai dari diri sendiri, yang terdjoyo Putro. wujud karena proses kultural Kemudian, Kepala Badan panutan yang jelas,” ujar PakPendidikan dan Pelatihan A Mu- de Karwo sapaan akrab Guber-

Kampung KB Desa ... ngatakan, pencanangan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar manfaat Program KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil dan kawasan yang kumuh.

Kampung KB sebagai satuan wilayah setingkat RW dan Dusun atau Desa atau Kelurahan atau sebutan lain dengan kriteria tertentu yang melaksanakan program pembangunan secara kooperensif. Di Kampung KB ini yang ditangani bukan hanya masalah KB saja. Semua program Pemerintah bisa terpusatkan di Kampung KB. “Kalau kita lihat kampung KB Desa Kaliabu seperti ini, saya yakin program pemerintah disini akan lebih maju, di sini saya lihat industri kecilnya pabrik brem ya, bremnya tekenal

di mana-mana, bahkan tidak ada terminal satupun tanpa brem,” katanya.

Menurut pengakuan Agus Sukiswo, Kampung KB Desa Kaliabu ini paling lengkap diantara Kampung KB yang pernah ia kunjungi di seluruh Indonesia. “Semoga kampung KB ini bermanfaat untuk meningkatkan keluarga kecil dan berkualitas,” harapnya.

Sementara Kepala BKKBN Jatim, H. Yenrizal Makmur menuturkan, di Jawa Timur sudah terbangun sebanyak 748 Kampung KB yang perkembangannya cukup bagus, salah satunya di Desa Kaliabu ini.

Menurutnya, makna dari kampung KB ini dengan membangun Sumber Daya Manusia, yang dimulai dari kesiapan keluarga. “Mari kita bersamasama bersinergi membangun dan mensukseskan kampung KB, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” pung

Suami Jual Istri ... menjual istrinya kepada pria lain. Perbuatannya itu ternyata sudah dilakukan sejak pertengahan 2017 lalu. Sampai akhirnya ia tertangkap saat main bertiga (threesome) di rumahnya. “Dia ditangkap saat melayani pelanggannya bermain threesome dengan istrinya,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris, Selasa (10/ 7/2018).

Syaiful mengakui, selain menawarkan istrinya, ia juga melayani bermain threesome.

Tergantung keinginan konsumen. Sedangkan tarifnya Rp 100.000 - Rp 200.000 untuk short time dan Rp 300.000Rp 500.000 untuk long time.

Bahkan konsumen bisa menginap di rumah tersangka dan istrinya itu.

Jika di hotel, pelanggan yang berkewajiban membayar hotelnya. Tapi kalau main di rumah free, kecuali membayar tarif kencannya saja. Saat menjalani penyidikan di unit Perlindungan Perempuan dan

Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo, Syaiful menceritakan, bahwa dirinya terpaksa menjual istri karena terlilit utang. Namun Syaiful mengaku tak tahu nilai hutangnya.

Istrinyalah yang tahu jumlah hutangnya.

Dalam hal jual diri ini, istrinya yang berinisial A juga tak keberatan, karena memang ini jalan satu-satunya untuk membayar hutang tersebut. Dengan alasan itulah, dia dan istri nekat melakukan ini agar cepat dapat uang untuk bayar utang. “Karena sepertinya tak ada jalan lagi untuk bayar utang, makanya dia (istri) juga setuju,” lanjut dia.

Setiap melakukan layanan terlarang itu, dia dan istri dapat uang Rp 500.000. uangnya langsung dipakai untuk bayar utang. Sejak pertengahan tahun lalu atau sudah sekitar setahun, dirinya sudah lupa berapa kali melakoninya. Termasuk di beberapa hotel di Surabaya dan Sidoarjo, serta layanan di rumah tersangka

nur Jatim.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jatim Pakde Karwo juga berpesan agar para widyaiswara untuk tidak terbawa kenangan masa lalu. Artinya, mengajar hanya berdasarkan cerita-cerita saat para widyaiswara menjabat . “Saya minta saat mengajar juga jangan terpaku pada silabus. Diperlukan kerjasama-kerjasama yang lebih luas. Sebab Jatim ini ibarat negara, jadi bisa bekerjasama dengan negara-negara lain. Tidak cukup jika hanya bekerjasama antar provinsi,” ujarnya.

Selain itu, mantan Sekdaprov Jatim ini juga meminta agar para pejabat yang baru saja dilantik jadi widyaiswara untuk lebih menyesuaikan diri.

Sebab saat ini mereka bukan lagi pejabat struktural yang bisa memerintah. “Tugas widyaiswara itu berat, karena membentuk generasi mendatang” tandasnya, dalam acara yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemprov. Jatim ini. (komf)

dari halaman 1 kasnya.

Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Inspektur Utama BKKBN Pusat, Kepala BKK BN Jatim, Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Madiun, Drs. Suyadi, M.Si mewakili Bupati Madiun, Kepala Dinas KBPPP Kabupaten Madiun, Dra. Siti Zubaidah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Forpimda Kabupaten Madiun, Masyarakat Desa Kaliabu dan segenap tamu undangan.

Dalam kegiatan launching Kampung KB ini juga ada dialog langsung dengan sesi tanya jawab dengan masyarakat.

Selain itu juga ada berbagai bantuan yang diberikan, baik dari BKKBN Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Seperti, bantuan sembako, RTLH, kursi roda, pemasangan PDAM gratis dan bantuan ATTG dari BKKBN. (Adv/jum)

dari halaman 1 sendiri. Dia hanya ingat sekitar enam kali. “Sudah lupa berapa banyak, tapi seingat saya sudah enam kali,” ujar Syaiful.

Terakhir, dia melayani di rumah dan digerebek petugas Reskrim Polresta Sidoarjo.

Dalam menjalankan bisnis esekeseknya itu, biasanya diawali dengan berbincangan di grup Facebook.

Setelah pembicaraan menjurus ke sana, komunikasi dilanjutkan via jalur pribadi alias chat langsung. Dia juga bisa mengirimkan foto-foto istrinya yang dalam keadaan bugil kepada calon konsumen. Termasuk bagaimana cara berhubungan yang diinginkan calon konsumen, juga biasa diobrolkan dulu sebelum deal.

Jika konsumen tak mau bermain di hotel, Syaiful menawarkan tempat di rumahnya, yang penting anaknya yang masih kelas 5 SD itu tidak tahu.

Seperti saat digrebek petugas PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, Syaiful sedang main

PT Semen Indonesia ... yah Desa Gaji, Kecamatan Kerek merupakan Dapil 1 dalam bursa kursi legislatif yang kala itu dapilnya ketua DPRD Tuban hari ini.

Warga yang ditemui Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tuban, Agung Supriyanto, mengungkapkan akan memfasilitasi pertemuan keduanya baik dari warga, PT SI serta

dinas terkait untuk duduk bersama membantu menyelesaikan kasus ini.

Terkait hal ini rencananya pihaknya akan menyampaikan ke Ketua DPRD Tuban, untuk bisa duduk satu meja bersama semua instansi yang rencananya akan digelar bulan depan.

“Diagendakan bulan depan maka kami akan membantu

dari halaman 1 untuk memfasilitasinya,” jelasnya.

Kepala Biro Media Relation PT Semen Indonesia, Sigit Wahono, mengatakan soal tuntutan warga Gaji pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan. “Harapan kami semua pihak dapat menghormati proses tersebut,” ujar Sigit. (min)

Disambut Ratusan ... teman-teman kami yang menolak adanya tambamg emas tumpang pitu,” jelas Korlap dalam orasinya.

Sekitar pukul 11.00 WIB Budi Pego keluar dari Lapas dan dipanggul oleh pendukungnya menuju mobil yang sudah disiapkan untuk orasi.

Dalam orasinya, Budi Pego menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuanganya dan juga aparat yang melakukan pengamanan.

Sementara itu Ahmad Rifai sebagai salah satu kuasa hukum Budi Pego menjelaskan

bahwa berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi masa penahanan Budi Pego sudah habis, sehingga harus bebas demi hukum biarpun kasusnya belum inkrah.

Baik kuasa hukum terdakwa maupun Kejaksaan samasama melakukan kasasi. Apabila nanti putusanya misalnya lebih dari sepuluh bulan maka bisa dilakukan penahanan kembali. “Kita masih menunggu keputusan kasasi dari MA,” jelas Ahmad Rifai.

Lebih lanjut Ahmad Rifai

dari halaman 1 dan keluarga meyakini bahwa Budi Pego tidak bersalah. Seperti diketahui, Budi Pego divonis 10 bulan penjara terhitung mulai 4 September 2017 sampai 1 Juli 2018 terkait simbol palu arit dalam demo tolak tambang emas tumpang pitu.

Selesai melakukan orasi di depan Lapas Banyuwangi, massa bergerak ke kantor Pemkab Banyuwangi untuk melanjutkan orasinya. Aksi berjalan aman dan lancar di bawah pengawalan dari Polres Banyuwangi. (rim)

Puja Syarma ... tik bernama Puja Syarma. Penyanyi cantik mirip India ini ternyata berdarah Aceh. Lebih tepatnya Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Berkat lantunan merdu shalawat-nya ia berhasil menarik perhatian netizen di situs berbagi video YouTube.

Setiap cover yang diunggahnya, pasti mendapatkan jumlah penonton yang fantastis, dari ratusan ribu hingga jutaan.

Selain lagu shalawat, Puja juga melakukan cover lagu penyanyi India, Minang, Aceh, dan membaca Al-Qur’an. Semua itu dibawakan dengan suara yang sangat merdu dan lafal lirik yang fasih, bahkan lebih bagus dari penyanyi aslinya.

Kebanyakan netizen memberikan respons positif untuk Puja.Banyak juga netizen yang penasaran dengan Puja, hingga ingin mendengar langsung saat ia bernyanyi.

“Aku dengar lagu ini sampai 3 x sehari ..sumpah gak bosan..rasanya pengen liat puja syarma nyanyi secara langsung,” ungkap seorang netizen dalam kolom komentarnya.

Selain pintar menyanyi, Puja Syarma juga jago mengaji yang dibuktikan dengan juara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Selai itu, gadis bernama asli Syarifah Mahfuzah Alydrus ini dikenal sebagai sosok yang berprestasi dalam bidang tarik suara.

Seperti dilansir situs resmi Kanwil Kemenag Aceh. Puja

dari halaman 1 Syarma pernah meraih juara 1 jenis suara sopran dalam audisi Gita Bahana Nusantara 2014.

Berkat kemenangan tersebut, ia pun terpilih sebagai salah seorang siswi yang menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2014.

Puja Syarma yang lahir pada 5 November 1997ini memiliki bakat yang sangat luar biasa dan merupakan aset SDM masyarakat Aceh, khususnya di dalam seni tarik suara. Bakat dan suara merdunya menjadi modal utama Puja Syarma menjadi artis terkenal di tanah air dan mancanegara yang bisa sejajar dengan Siti Nurhaliza. (*/yus)

Penunggak Pajak ...

dari halaman 1

ngan STNK (tidak sah).

“Berkaitan dengan keabsahan STNK ini ada 2 aspek pelanggaran yang timbul.

Yang pertama, pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan keabsahan STNK dan yang berkaitan dengan masalah pajak (STNK mati atau belum bayar pajak),” ujar Ipda Bagus Yulianto kepada Jatim Pos. Bagus mengatakan, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sah dilakukan tilang sesuai dengan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sementara untuk urusan kendaraan yang pajaknya mati nanti menjadi kewenangan

Dispenda (dinas pendapatan daerah),” ucapnya.

Bagus bertutur, razia STNK ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.

“Kendaraan harus dilengkapi dengan STNK yang sah, sehingga perlu ada pengawasan secara rutin dan berkala,” cetusnya.

Sesuai Pasal 70 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaran Bermotor (TKB) berlaku selama 5 tahun dan setiap satu tahun wajib mendapatkan pengesahan dari Satuan Administrasi Ma-

nunggal Satu Atap (SAMSAT).

Di tempat terpisah Edy purnomo (Administrator Pelaksana) ADPEL, Samsat Karangploso mengatakan, dengan adanya operasi rutin yang dilakukan oleh polri dan Dispenda agar pengendara dapat semakin disiplin untuk berlalulintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan, dan untuk penunggak pajak bisa sadar bahwa pajak bukan hanya untuk negara saja tapi juga untuk masyarakat.

Edy menambahkan, di wilayah Kabupaten Malang saat ini masih ada 40 persen penunggak pajak yang belum daftar ke Samsat karangploso.

bertiga dengan istri dan seorang pria lain. Mereka pun digelandang ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, 1 kaos kotak-kotak, 1 celana panjang warna krem, 1 BH warna putih, 1 potong celana dalam motif bunga, 1 tikar warna ungu coklat, sebuah bantal dan sarung bantal, uang tunai

Rp 300.000, 1 potong kaos lengan pendek, 1 potong celana kain pendek, sebuah Hand Phone (HP) merek Advan dan sebuah Handbody merek Citra.

Atas perbuatannya, tersangka Syaifullah bakal dijerat pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain itu dijerat pasal 296 KUHP tentang Barang Siapa dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan

Cabul oleh Orang Lain dengan Orang Lain dan Menjadikannya sebagai Mata Pencaharian atau Kebiasaan dan atau Barang Siapa Menarik Keuntungan dari Perbuatan Cabul Seorang Wanita dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian.

Namun hanya Syaifullah yang jadi tersangka karena dia yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP. (*/yus)

(yon)

Hal - 12 Edisi No.293 Tahun XVII ~Minggu III Juli 2018



Evaluasi Libur Lebaran 2018

Gairahkan Sektor Pariwisata di Jawa Timur Banyuwangi, Jawa Timur adalah salah satu yang disebut Arief Yahya sebagai tulang punggung pariwisata yang selalu siap menyambut pelancong lokal dengan berbagai acara.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Jarianto, membenarkan pernyataan Arief Yahya. Ia mengatakan, pada Jarianto saat halal bi halal dengan para ASN usai lebaran di libur lebaran kali ini ia menargetkan halaman Pemkab Tulungagung. kunjungan wisaTRADISI mudik atau pu- libur panjang itu merupakan tawan domestik dan asing ke lang ke kampung halaman ter- momentum tepat bagi daerah Jatim bisa tumbuh 5% - 9% nyata ikut menggairahkan sek- untuk mempromosikan desti- dari pencapaian Lebaran tator pariwisata. Apalagi libur nasi pariwisata unggulan. Se- hun lalu.

Di Surabaya, imbuhnya, lebaran kali ini selama 12 hari bab, momentum lebaran yang boleh dikata libur terpanjang diikuti cuti bersama yang cu- destinasi favorit pemudik adadalam sepuluh tahun terakhir. kup panjang akan membuat lah wisata Kebun Binatang Menteri Pariwisata Arief daerah wisata dipadati pe- Surabaya, House of Sampoerna, Mangrove dan Sunan AmYahya menjelaskan, periode ngunjung.

pel. “Di kabupaten lain andalannya tak lain seperti Bromo dan pantai-pantai yang tersebar di Jatim,” jelas Jarianto yang juga dipercaya sebagai Pj Bupati Tulungagung.

Sementara itu, Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar menggambarkan pada saat libur lebaran, karakter wisatawan terbagi menjadi dua. Pertama, wisatawan muslim yang memanfaatkan momentum untuk mudik sekaligus berlibur.

Kedua, wisatawan nonmuslim yang memanfaatkan waktu libur panjang lebaran untuk berwisata ke luar negeri.

“Secara umum, outbound akan naik, sedangkan inbound akan turun,” tuturnya, baru-baru ini.

Menurutnya, setiap destinasi pariwisata akan memetik keuntungan dari momentum spesial tersebut.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PH

RI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan lebaran selalu menjadi musim yang menguntungkan untuk pengusaha hotel. Dia mengatakan, momentum lebaran akan memacu okupansi hotel hingga 15% dari bulan biasa.

Tanggapan serupa datang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menilai libur panjang selama Lebaran tahun 2018 ini bisa menguntungkan sektor pariwisata baik di daerah maupun nasional.

“Yang pasti semua lokasi wisata akan dipadati orang di saat libur panjang nanti,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto di Manado.

Dia mengatakan, libur panjang Lebaran membawa banyak keuntungan untuk semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Selain memiliki lebih banyak waktu

Bukit Teletubbies di Bromo yang ramai dikunjungi wisatawan

Rekomendasi Tempat Wisata di Banyuwangi Libur Lebaran SATU lagi daerah wisata di Jawa Timur yang tak kalah menariknya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten terluas dan berada di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki banyak destinasi wisata yang lengkap.

Dari desa wisata sampai pantai yang indah.

Begitu menariknya hingga Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebutkan, daerah ini mampu mendatangkan 1,5 juta wisatawan lokal dan 30 ribu wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Kemenpar pun menggugah hastag #Pe sonaMudik2018 melalui laman media sosial agar lebih banyak wisatawan jalan-jalan di libur lebaran kali ini. Dengan hastag #PesonaMudik2018, memberikan referensi tempat-tempat wisata mana saja yang menarik untuk didatangi.

Berikut rekomendasi tempat wisata di Banyuwangi versi Kemenpar: 1. Kawah Ijen Kawah Ijen merupakan sebuah pemandangan alam yang luar biasa menakjubkan di atas ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut. Kawah seluas 20 km yang dikelilingi dinding kaldera setinggi 300-500 meter ini siap membuat siapa pun yang menyaksikannya terperangah kagum.

Daya tarik utama dari tempat wisata yang secara administratif terletak di Banyuwangi dan Bondowoso ini adalah Api Biru atau Blue Fire. Api yang terletak di bawah kawah ini berwarna biru dan terlihat semakin cantik saat kondisi sekitarnya gelap.

Kabarnya, api biru tersebut hanya ada di Indonesia dan Islandia. Fenomenanya begitu indah, panorama kala pagi hari di Banyuwangi juga bikin jatuh hati!

Keunikan desa Wisata Osing adalah adat yang masih terjaga di Desa Kemiren. Suku Osing atau disebut juga sebagai “wong Blambangan” hidup berawal sejak berakhirnya masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 M. 2. Pantai G-Land G-Land atau yang juga bernama Pantai Plengkung ini sangat populer di kalangan peselancar domestik dan mancanegara. Pantai Plengkung memiliki ombak yang sangat ideal untuk berselancar dan mendapat julukan The Seven Giant Waves Wonder.

Hal ini dikarenakan ombak di tempat wisata ini berbentuk tujuh gulungan besar dengan ketinggian mencapai 6 meter.

Ombak di pantai ini juga disebut sebagai ombak terbaik kedua di dunia setelah ombak di Hawaii. Saat terbaik untuk berselancar di Pantai Plengkung adalah antara bulan Juli - September.

Pantai G-Land berada di dalam Taman Nasional Alas Purwo. Tapi ingat, hanya peselancar profesional yang boleh berman di sana.

3. Air Terjun Lider Air Terjun Lider ini berada di Dusun Sragi, Sumber Arum, Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tumpahan Air Terjun Lider ini mempunyai tinggi terjunan air sekitar 60 meter dengan letak ketinggi-

annya berkisar 1.300 meter diatas permukaan laut dan airnya berasal dari aliran mata air pegunungan.

Selain air terjun utama juga terdapat 4 buah air terjun kecil yang juga merupakan bagian dari aliran air terjun utama. Air Terjun Lider ini disebut-sebut merupakan air terjun terbaik dan sekaligus tertinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

4. Pantai Pulau Merah Nama Pantai Pulau Merah disebabkan adanya sebuah bukit tak jauh dari bibir pantai yang tanahnya berwarna merah. Kamu bisa berjalan mendekat ke bukit saat air sedang surut. Bukit ini tertutup pohon dan semak hijau dan hanya terlihat sedikit semburat merah saat senja.

Tempat wisata yang terletak di Kecamatan Pesanggaran ini memiliki sebuah pura Hindu degan nama Pura Tawang Alun. Pura ini kerap digunakan sebagai lokasi ritual pada saatsaat tertentu oleh umat Hindu yang tinggal di sekitar Pantai Pulau Merah. Beragam kegiatan bisa kamu lakukan di sini mulai dari berselancar dan hun-

ting foto. Untuk kegiatan berselancar, pantai sepanjang 3 km ini memiliki ombak yang ideal bagi peselancar pemula.

5. Desa Wisata Osing Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai Desa Osing yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keosingannya. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa itu menegaskan bahwa desa ini berwajah Osing dan diproyeksikan sebagai cagar budaya Osing.

Banyak keistemewaan yang dimiliki oleh desa ini di antaranya penggunakan bahasa yang khas yaitu bahasa Osing. Rumah-rumah kuno khas Suku Osing berusia ratusan tahun bisa kamu temukan di sini. Ada satu rumah berukuran besar yang biasa digunakan sebagai tempat pertunjukan kesenian, seperti Tari Gandrung, Angklung Paglak, Barong Kemiren, Othek, dan lain sebagainya sambil menikmati suguhan makanan dan kue-kue tradisional Banyuwangi.

6. Taman Sritanjung Taman Sritanjung adalah sebuah taman kota yang terletak dipusat Kota Banyuwangi.

Dinamakan Sritanjung karena berdasarkan nama wanta bernama sritanjung dalam legenda asal usul kota Banyuwangi.

Taman ini terletak disebelah timur Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi dan sebelah selatan Sabha Swagata Blambangan.

Taman Sritanjung difung sikan sebagai sarana rekreasi bagi warga Kota Banyuwangi.

Banyak anak muda bahkan orang tua yang datang mengunjungi taman ini hanya sekedar menghilangkan beban pikiran ataupun hanya untuk bersantai-santai. (ist)

untuk bersilaturahim bersama keluarga, libur panjang juga membuat masyarakat lebih leluasa mengatur rencana liburan atau berkumpul bersama keluarga.

Yugi menyampaikan, bukan hanya objek wisata yang akan meraup keuntungan karena dibanjiri pengunjung, tetapi juga bisnis penginapan, kuliner, ekonomi kreatif, hingga agen perjalanan.

“Karena melihat libur yang sangat panjang tersebut, masyarakat sudah merencanakan waktu liburan bersama keluarga jauh-jauh hari,” ujarnya.

Dia menegaskan, dampak positif libur panjang pada pariwisata akan berdampak juga pada hal lainnya, aspek sosial dan ekonomi.

“Karena sektor pariwisata ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari pelaku usaha lainnya baik kuliner, kerajinan, dan sebagainya,” jelasnya. (ist)



Libur Lebaran 2018

Bromo dan Semeru Dikunjungi Ribuan Wisatawan

GUNUNG Bromo di Kabupaten Probolinggo adalah salah satu destinasi yang menjadi favorit para wisatawan lokal maupun asing yang datang ke Jawa Timur.

Tak heran jika destinasi ini selalu dipadati pengunjung.

Terlebih hari libur seperti lebaran ini. Pesona Gunung Bromo dan Semeru seakan memiliki magnet sehingga para pelancong selalu tertarik untuk mendaki agar bisa menyaksikandari jarak dekat dan melihat pemandangan dari ketinggian Puncak Penanjakan serta pendakian Gunung Semeru sebagai puncak tertinggi di Jawa.

Pada libur Lebaran 2018 atau Idul Fitri 1439 H, jumlah wisatawan yang memadati kawasan itu sebanyak 39.151 orang, terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 20 Juni 2018.

Jumlah sebanyak itu terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 38.713 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 438 orang.

Kondisi itu membuat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penjualan tiket juga meningkat. Dalam waktu 10 hari, pengelola Bali Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) mampu

mengumpulkan dana sebesar Rp 1.541.240.000.

“Total pengunjung wisnus (Wisatawan Nusantara) 38.

713 orang, wisman (Wisa tawan Nusantara) 438 orang.

Total PNBP Rp 1.541.240.

000,” kata Kepala BB TNBTS, John Kennedie, Sabtu (23/6/ 2018).

Wisatawan yang memadati kawasan TNBTS masuk dari empat pintu yang tersedia. Diantaranya pintu masuk Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo. Di pintu masuk itu terdapat 15.176 wisatawan nusantara dan 261 wisatawan mancanegara dengan perolehan PNBP sebesar Rp 563.059.000. Sementara di pintu masuk Wonokitri, Kabupaten Pasuruan terdapat 11.334 wisatawan nusantara dan 62 wisatawan mancanegara dengan PNBP sebesar Rp 412.545.000. Di pintu masuk Coban Trisula, Kabupaten Malang terdapat 8.905 wisatawan nusantara dan 49 wisatawan mancanegara dengan PNBP sebesar Rp 314.485. 500. Di pintu masuk Ranu Pani, Kabupaten Lumajang terdapat 3.298 wisatawan nusantara dan 66 wisatawan mancanegara dengan PNBP sebesar Rp 251.150.500. (ist)

Hal - A Edisi No.293 Tahun XVII ~Minggu III Juli 2018



Pertanggungjawaban APBD Jatim 2017

Komisi B Apresiasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketua Komisi B, Ach. Firdaus Fibrianto.

LAPORAN Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Gubernur pada 31 Mei 2017. Selanjutnya, pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur disampaikan pada 22 Juni 2018, serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dibacakan pada 25 Mei 2018 telah memberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

Untuk itu, Komisi B (Perekonomian) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. “Mudahmudahan prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sehingga kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat semakin hari akan semakin baik untuk mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat.”

Demikian disampaikan Komisi B melalui juru bicaranya drh Suhartono, dalam acara laporan komisi-komisi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Hal itu disampaikan pada rapat paripurna masa persidangan II tahun sidang 2018 DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (9/ 6).

Meski demikian, Komisi B berjanji tetap akan mengkritisi dan melakukan fungsi kontrol serta berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rangka mendukung kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2017, yaitu dengan standar akuntansi pelaporan yang dilengkapi dengan Akip dan Lakip.

Komisi B yang diketuai Ach. Firdaus Fibrianto, SH.MH, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Ti-

mur, sebab disaat kondisi perekonomian Indonesia pada 2017 berada dalam kondisi yang cukup rentan, Pemprov Jatim telah mengambil kebijakan strategis dengan sangat cermat dan tepat sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada akhir 2017 tercatat sebesar 5,72% (yoy). Meningkat dan lebih tinggi jika dibandingkan capaian pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,19% (yoy).

Di samping itu, rendahnya tingkat inflasi di Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,04% menunjukkan bahwa fundamental perekonomian di Jawa Timur cukup baik sehingga memberikan suasana kondusif bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.

Pada tahapan berikutnya, secara spesifik Komisi B akan mengemukakan sudut pandang dan rekomendasi terhadap OPD mitra kerjanya sebagai berikut: Dispertan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan) Provinsi Jawa Timur telah mendapat alokasi anggaran keseluruhan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 304.612.765.343, 00 dengan realisasi serapan APBD hingga akhir tahun 2017 sebesar Rp 270.244.655.525, 00 atau (88,72%).

Dengan rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Provinsi Jawa Timur menerapkan pembangunan di subsektor tanaman pangan dan holtikultura, yang merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, penyediaan

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi, yang dimaksudkan untuk penyediaan cadangan Pangan Beras dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Mekanisme penyaluran CPP Provinsi dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan perintah Gubernur (Top Down) dan usulan kabupaten/kota (bottom up).

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur telah mendapat alokasi anggaran keseluruhan setelah Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 83.539.

502.756,00 dengan realisasi serapan anggaran hingga akhir bulan Desember 2017 sebesar Rp 70.464.895.964.00 atau (84,35%).

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah mendapat alokasi anggaran keseluruhan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 97.213.137.620,00 dengan realisasi serapan anggaran hingga akhir bulan Desember 2017 sebesar Rp 87.357.522.653,00 atau (89,86%).

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Timur selama ini pada dasarnya memegang peranan penting dan strategis dalam membangun sektor pertanian, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak, serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa.

Dikanlut Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Jawa Timur telah mendapat alokasi anggaran keseluruhan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 786.092.

569.000,00 dengan realisasi serapan anggaran hingga akhir bulan Desember 2017 sebesar Rp 742.279.374.837,00 atau (94.43%).

Besarnya potensi laut dan perikanan air tawar yang kita miliki, maka sudah selayaknya pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan ini lebih dikembangkan untuk mendukung pembangunan Jawa Timur, khususnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan dan petani ikan.

Disbudpar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur telah mendapat alokasi anggaran keseluruhan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 155.526.082.400,00 dengan realisasi serapan anggaran hingga akhir bulan Desember 2017 sebesar Rp 151.709.

418.957,00 atau sebesar (97,55%).

Semakin ketatnya persaingan sektor pariwisata dewasa ini menciptakan persaingan antar negara, antar provinsi dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, yang berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Untuk itu perlu peningkatan kualitas layanan usaha dan pelaku pariwisata, dengan adanya dukungan dana, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, promosi dalam mengembangkan sektor pariwisata dapat meningkatkan pembangunan pariwisata, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Dalam pengembangan obyek wisata Jawa Timur masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan penanganannya, utamanya mengenai promosi obyek wisaya, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini bisa dilihat bahwa sebenarnya potensi sumberdaya pariwisata Jawa Timur cukup banyak, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya.

Untuk itu Komisi B menghimbau agar meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasi pariwisata dengan mengoptimalkan anggaran kegiatan. (yd)

Komisi A Mencermati Penggunaan Anggaran OPD SETELAH mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, Komisi A DPRD Jatim berpendapat bahwa menjadi tugas bersama untuk melakukan pembenahan dalam segala hal, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebagaimana pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan pada sidang paripurna DP RD Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2018, menyatakan bahwa Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal sehingga layak dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi dan komisikomisi.

Hal itu disampaikan Komisi A melalui juru bicaranya dr Benyamin Kristianto, MARS, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/7).

Berdasarkan Pendapat Badan Anggaran dan Pandangan

Umum Fraksi-Fraksi, selanjutnya Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan rapat kerja dengan OPD mitra kerjanya untuk mencermati penggunaan anggaran dan capaian kinerja masing-masing OPD, sehingga dapat diberikan rekomendasi, saran dan masukan, sebagai berikut:

dan efisien dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mempublikasikan informasi/berita terkait kinerja dan kebijakan Gubernur Jawa Timur untuk menciptakan opini publik yang baik guna menciptakan citra dan reputasi positif bagi Pemerintahan Daerah Jawa Timur.

Biro Humas Pada Tahun Anggaran 2017, Biro Humas dan Protokol mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar 28 miliar 706 juta 154 ribu 620 rupiah. Realisasi hingga akhir bulan Desember 2017 mencapai sebesar 26 miliar 479 juta 871 ribu 370 rupiah atau 92,24%.

Kepada Biro Humas dan Protokol, Komisi A yang diketuai Dr H Freddy Poernomo, SH.MH, berharap untuk terus bekerja keras dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Humas dan Protokol sesuai fungsinya.

Biro Humas dan Protokol diharapkan juga semakin efektif

Biro Umum Pada Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan, Biro Umum mengelola 2 (dua) pos anggaran, yaitu Anggaran Belanja Biro Umum dan Anggaran Belanja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Anggaran belanja Biro Umum sebesar 155 miliar 410 juta 263 ribu 500 rupiah. Realisasi hingga akhir bulan Desember 2017 mencapai sebesar 140 miliar 663 juta 617 ribu rupiah lebih atau 90,51%.

Sedangkan alokasi anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah perubahan sebesar 24 miliar 12 juta 272 ribu rupiah. Hingga akhir bulan Desember 2017, serapan

anggaran tersebut mencapai sebesar 23 miliar 988 juta 104 ribu rupiah lebih atau 99, 90%.

Biro Umum ke depan diharapkan semakin mantap dalam mengemban fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi di bidang kerumahtanggaan, di bidang keuangan Sekretariat Daerah, di bidang Aset Sekretariat, di bidang Arsip Ekspedisi dan Sandi Telekomunikasi, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Komisi A berharap Biro Umum bekerja menjalankan fungsinya sesuai dengan misi yang telah diusungnya yaitu “Menjadi Lembaga yang Akuntabel dengan Pelayanan Prima”.

Diskominfo Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar 51 miliar 441

juta 106 ribu rupiah lebih. Realisasi hingga akhir bulan Desember 2017, anggaran tersebut telah terserap 49 miliar 235 juta 20 ribu rupiah lebih atau 95,53%.

Dinas Komunikasi dan Informati- Ketua Komisi A, H Freddy Poernomo. kan Provinsi Jawa Timur adalah Perangkat Dae- akhir bulan Desember 2017, rah Provinsi Jawa Timur untuk sebesar 29 miliar 536 juta 798 melaksanakan urusan peme- ribu rupiah lebih atau 92,80%. rintah provinsi bidang komuniSatuan Polisi Pamong Praja kasi dan informasi, statistik serta adalah perangkat daerah yang persandian sesuai amanat UU diatur langsung dalam UU No. No. 23 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2014 tentang PemePemerintah Daerah. rintahan Daerah dengan kewenangan, diantaranya melakuSatuan Polisi Pamong kan tindakan penertiban nonPraja (Satpol PP) yustisial terhadap warga maDalam rangka mendukung syarakat, aparatur, atau badan kebijakan Program Prioritas hukum yang melakukan pePemerintah Provinsi Jawa Ti- langgaran atau Perda dan/atau mur, maka pada Tahun Angga- Perkada. ran 2017 setelah perubahan, Menindak warga masyaraSatuan Polisi Pamong Praja kat, aparatur, atau badan humendapat alokasi Anggaran kum yang mengganggu ketersebesar 31 miliar 827 juta 282 tiban umum dan ketentraman ribu rupiah. Realisasi hingga masyarakat. (yd)

Hal - B Edisi No.293 Tahun XVII ~Minggu III Juli 2018

Pakde Karwo: Ibu Peran Utama Pembentukan Karakter Keluarga

Pakde Karwo di Alun-alun Mejayan Caruban, Kabupaten Madiun pada Peringatan Harganas XXV Tingkat Provinsi Jatim.

SEORANG ibu dalam sebuah keluarga mempunyai peran sangat penting. Peran Ibu identik dengan sifat kasih sayang kepada anak-anaknya.

Karena itu, tak berlebihan bila pembentukan karakter anak sangat bergantung pada sosok ibunya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur saat

memberikan sambutan di acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasinal (Harganas) XXV Tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Alunalun Mejayan Caruban, Kabupaten Madiun, Jum’at (13/7).

Peran penting tersebut, ujar pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu, termasuk peran sebagai guru

utama bagi keberhasilan keluarga. “Rasulullah SAW bahkan menyebutnya sampai tiga kali, karena memang peran seorang ibu sangat besar bagi pembentukan karakter dan keberhasilan anak-anak serta keluarganya,” tuturnya.

Selain peran di dalam keluarga, banyak pula peran yang dijalankan oleh para wa-

Pastikan Investasi di Jatim Banyak Keuntungan SUASANA Provinsi Jawa Timur yang semakin kondusif menyebabkan iklim usaha yang ada sangat menjanjikan bagi para investor yang ingin melakukan investasi di dalamnya.

Tawaran tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat melakukan wawancara dengan TV Tianjin terkait perkembangan kerjasama antara Jatim dengan Tianjin di ruang kerjanya di Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Jumat (13/7).

“Saya pastikan jika anda investasi di Jatim pasti banyak untungnya karena iklim yang kondusif menjadi daya tarik bagi investor,” ujarnya.

Sebagai pintu utama Indonesia bagian timur, Jatim merupakan wilayah yang memiliki stabilitas perekonomian dan keamanan yang senantiasa terjaga. Pemprov Jatim selalu mengundang investor dan memberikan empat jaminan berupa kemudahaan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan listrik dan fasilitasi penyediaan tanah.

Bedasarkan, hasil riset dari The Asia Competitiveness Institute (ACI) of The Lee Kuan Yew Institute pada tahun 2017, Jatim menempati peringkat pertama kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia Sekdaprov mengatakan, kerjasama antara Jatim dengan Tianjin secara resmi te-

Sekda Prov Jatim menyerahkan cinderamata kepada perwakilan dagang dari Tianjin China lah dimulai pada tahun 2003 melalui letter of intent pada bidang ekonomi, perdagangan dan iptek.

Kerjasama lain, dilanjutkan pada tahun 2012 meliputi MoU bidang pertanian, perikanan, pariwisata, olahraga, seni dan budaya, pendidikan, transportasi dan pengembangan kota serta kesehatan.

Sementara pada tahun 2015 dilakukan Technical Agreement bidang pendidikan kejuruan juga letter of intent bidang pendidikan kejuruan di tahun 2017.

Menurutnya, kerjasama yang telah terjalin tersebut, menghasilkan kegiatan yang telah diimplementasikan, antara lain operasi transplantasi hati oleh tim dokter kedua provinsi, pertukaran pelatih dan atlet pada cabang olahraga, pelaksanaan seminar Trade, Tourism and Investment (TTI).

Juga pendirian exchange center di Tianjin yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi produk unggulan Jatim ke pasar Tiongkok seperti kerajinan, furniture dan makanan olahan. “Kami juga terus mengembangkan pendidikan kejuruan khususnya sepeda motor listrik,” ungkapnya.

Ditambahkannya, banyaknya capaian yang telah diraih menunjukkan pentingnya kerjasama antara Jatim dan Tianjin. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing masing pihak diharapkan hubungan kerjasama bisa terus ditingkatkan untuk kemanfaatan masyarakat di kedua wilayah.

Turut mendampingi acara tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Kepala Biro Adm. Perekonomian dan Direktur Of Tianjin Exchange Center in East Java Jasper Ho. (hms)

nita hingga beberapa diantaranya meraih penghargaan.

Diantaranya adalah penghargaan di bidang koperasi dan keberhasilan keluarga berencana (KB). “Semua keberhasilan tersebut ditangani oleh ibu-ibu,” terangnya.

Karena itu, Pakde Karwo minta agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bisa menambah anggaran untuk pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo minta kepada para bupati, walikota serta Ketua Tim Penggerak PKK agar menambah program-program produktif bagi ibu-ibu sebagai pengendalian reproduksi.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dan Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi menyerahkan berbagai penghargaan kepada para pemenang lomba dalam rangk memperingati Harganas XXV Yahun 2018 Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diantaranya Lomba Pelaksanaan Hidup Keluarga Bersih dan Sehat Dalam Rumah Tangga de-



ngan kategori Kota diraih Kota Surabaya (Juara I), Lomba Posyandu (Kota Surabaya) dan Juara I KB Kesehatan (Kota Pasuruan) serta Lomba Hidup Sehat dan Bersih untuk Rumah tangga Juara I (Kota Madiun).

Disamping itu diserahkan penghargaan antara lain; Juara Pertama sebagai Motivator KB Pria (Vasektomi) di Bojonegoro, Sersan Satu Supandi (TNI), Juara kedua diraih Subari dari Ponorogo, dan Juara ketiga diraih Mustakim dari Kota Madiun. Juga penghargaan Lomba KB lestari 10 Tahun Juara pertama oleh Kab. Mojokerto, KB Lestari 15 Tahun Juara pertama diraih Kab. Ponorogo dan KB Lestari 20 tahun Juara pertama diraih oleh Kab. Madiun.

Penghagaraan Lomba Kader Institusi Lomba Penyuluh KB, Lomba Karya Tulis serta Lomba Puskesmas.

Sementara itu, Plt. Kepala BKKBN Pusat, dr. Sigit Priyo Utomo, M.Kes mengatakan, keberhasilan pembangunan semuanya dimulai dari keluarga. Kalau di keluarga kecil berjalan baik dan berhasil, maka otomatis lingkungan sekitarnya pasti baik dan begus, karena dampak dari keberha-

silan para keluarga yang terdapat pada lingkungan terdekat. Untuk itu, peran keluarga dalam pembangunan sangat besar dan dibutuhkan sampai kapanpun.

Selain keluarga, peran Generasi Berencana (Ganre) juga sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan ke depan. Sebab, peran Genre sangat penting untuk menyosialisasikan generasi berencara dalam memberikan informasi kesehatan generasi muda.

“Ganre bisa memberikan keterangan bahayanya kawin usia muda, pentingnya hidup sehat bagi kaum remaja. Untuk itu, para remaja dihimbau oleh duta Ganre agar terus menjauhi narkoba atau barang-barang terlarang lainnya.

Generasi muda lebih baik membangun image dengan berkarya dan meraih prestasi positif yang lebih baik, seperti prestasi dalam pendidikan atau prestasi dibidang enterprenuer.

Ikut hadir dalam acara tersebut selain para Bupati dan Walikota se Jatim dan Kepala OPD Prov. Jatim serta Forpimda Kab./Kota Madiun serta kepala OPD Kab/Kota Madiun dan Kepala BKKBN Kab/Kota se jatim. (hms).

Tingkatkan Konsumsi Makan Ikan

BKOW Jatim Gelar Pelatihan Olahan Ikan

BADAN Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim menggelar pelatihan olahan ikan, dalam rangka meningkatkan konsumi makan ikan di masyarakat. Apalagi, Indonesia sebagai negara maritim khususnya Jawa Timur memiliki aneka jenis ikan yang sehat untuk dikonsumsi.

“Berbagai jenis ikan bisa diperoleh dengan mudah di negara kita, oleh sebab itu mari biasakan mengkonsumsi ikan untuk mendapatkan kesehatan yang prima,” terang Ketua Umum BKOW Prov.

Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf saat membuka pelatihan singkat (short course) “Kuliner Ikan”, di ruang rapat Arya Wiraatmaja, Rabu (11/07).

Fatma sapaan akrab Ketua Umum BKOW Provinsi Jatim menjelaskan, salah satu keuntungan mengkonsumsi ikan yakni karena mengandung asam lemak omega 3 yang sangat diperlukan tubuh. Asam lemak omega 3 ini sangat bermanfaat diantaranya untuk meningkatkan daya ingat dan fungsi otak, mengurangi peradangan di dalam tubuh, dan mencegah terjadinya gangguan jantung. “Kita dianjurkan setidaknya mengkonsumsi setidaknya 240 gram ikan setiap minggunya, untuk membantu pemenuhan pro-

Ketua Umum BKOW Prov. Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf (tiga dari kanan) pada acara short course “Kuliner Ikan”, di ruang Arya Wiraatmaja. tein harian yang sangat penting,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini baru sedikit orang yang mampu memenuhi standar makan ikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain pengetahuan gizi dan teknik pengolahan ikan yang masih terbatas dan tingkat referensi masakan ikan yang belum berkembang. Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya anggota BKOW bisa semakin menguasai mengolah aneka kuliner ikan.

“Saya harap para anggota BKOW bisa mendapat tambahan ilmu dan menularkannya pada teman-teman yang lain. Sehingga bisa ikut menggalakkan program gerakan makan ikan di masyarakat,”

ujar Fatma yang merupakan istri Wagub Jatim ini.

Selain meningkatkan pengetahuan kuliner, lanjut Fatma, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan peluang wirausaha baru di bidang kuliner. Dengan demikian akan bisa mewujudkan kemandirian usaha, memperluas kesempatan kerja dan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta dapat memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat.

Terlebih, kuliner merupakan kebutuhan utama semua kalangan dan tidak semua orang memiliki kemampuan dan waktu untuk membuatnya. “Permintaan akan kuliner ini adalah kebutuhan primer segala lapisan masyarakat, mari kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya,” imbuhnya. (hms)

Hal - C Edisi No.293 Tahun XVII ~Minggu III Juli 2018

SPAM Umbulan Dipaparkan Dalam Forum Internasional IDF 2018 besar Rp. 2,05 triliun ini, pihaknya menggunakan metode KPBU atau public private partnership dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak swasta.

“Keterlibatan pihak swasta ini sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah karena government spending kita Usai pemaparan SPAM Umbulan, Gubernur Jatim Pakde Karwo terbatas, yakni foto bersama dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LH Siti hanya 7,79%. Jadi Nurbaya Bakar, Menteri PAN RB Asman Abnur, Menteri Bappenas ini financial engiBambang Brodjonegoro dan Bupati Kulon Progo neering, skema pembiayaan baru GUBERNUR Jawa Timur, Forum (IDF) 2018 di Ritz dalam rangka pembangunan.

Dr. H. Soekarwo atau yang Carlton Hotel Jakarta, Selasa Sebab pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai dana akrab disapa Pakde Karwo, (10/7).

Pada acara yang dibuka sebesar Rp. 2,05 triliun itu” memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek secara langsung oleh Wakil ujarnya.

Pakde Karwo menambahinfrastruktur Sistem Penyedi- Presiden RI, Jusuf Kalla, Pakde aan Air Minum (SPAM) Um- Karwo menjelaskan, untuk me- kan, skema pembiayaan untuk bulan dalam forum internasio- wujudkan proyek SPAM Um- kebutuhan Rp. 2,05 triliun itu nal Indonesia Development bulan yang menelan biaya se- adalah sebesar Rp. 818,01 mil-

yar yang dibiayai oleh Menteri Keuangan melalui Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding), kemudian Rp. 369,59 milyar dari badan usaha swasta, dan sisanya Rp. 862,4 milyar dari pinjaman (loan) ke perbankan.

“Dengan skema ini, maka dihasilkan harga air yang sangat terjangkau di masyarakat, yakni Rp. 5.280/m3. Tentu ini memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air minum yang sesuai kemampuan beli rakyat. Kami optimis proyek ini akan selesai pada bulan Juli 2019” tambahnya.

Layani 1,3 Juta Masyarakat Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menjelaskan, jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo,

Apresiasi Polri Jaga Pilkada Jatim 

Gubernur Jadi Irup HUT Bhayangkara ke 72

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) di usianya yang ke 72 telah berperan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat seluruh Indonesia. Hal tersebut antara lain terbukti dari dikeluarkannya Law And Order Index oleh lembaga riset internasional Gallup’s Law and Order yang menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia.

Demikian Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan media terkait peran Polri di masyarakat seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018 Polda Jawa Timur di Halaman Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (11/7).

Ditambahkan, peran nyata polri dalam mewujudkan suasana bangsa dan negara Indonesia yang aman dan damai juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Jatim. Peran Polri bersama TNI, pemerintah yang dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat serta peran media telah berhasil mewujudkan kebersamaan dalam bingkai demokrasi NKRI. “Polri telah berhasil dalam membangun serta mewujudkan kebersamaan antara tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran media dalam menjaga bangsa dan negara Indonesia ini,” ujarnya.

Amanat Presiden Sementara itu, saat menjadi inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jatim ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, terpencil, di

Pakde Karwo Inspeksi Pasukan Peringatan Hari Bhayangkara ke-72 di Halaman Mapolda Jatim. pulau terdepan, serta yang mengemban misi internasional diluar negeri.

Apresiasi, lanjutnya, juga diberikan kepada anggota polri dijalan raya yang telah mewujudkan kelancaran lalu lintas selama mudik lebaran.

Demikian pula, peran polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban sehingga umat muslim bisa menjalankan ibadah di bulan suci ramadhan dengan tenang.

“Saya juga memberi apresiasi kepada polri yang telah bekerja keras agar pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah bisa berjalan secara aman dan tertib,” imbuhnya sambil menegaskan pelaksanaan tugas seluruh anggota Polri adalah wujud pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa, dan negara dimanapun berada.

Terkait penempatan Indonesia dalam daftar 10 negara teraman di dunia, dinilainya sebagai capaian yang membanggakan, yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai hasil kerja seluruh elemen bangsa.

“Tentu, ada peran dan kerja keras anggota polri, serta ada pengabdian dan dedikasi anggota polri,” ujar Pakde Karwo.

Ke depan, lanjut Gubernur asal Madiun ini Polri akan

menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks seiring dengan tuntutan dan harapan rakyat yang semakin meningkat. Terlebih lagi, saat ini dunia terus berubah, berkembang, dan bergerak dengan kecepatan tinggi dengan membawa tantanganancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri.

Pakde Karwo menambahkan di era digital saat ini, Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Polri juga harus semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan cyber, human trafficking, dan drug trafficking.

Untuk itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Oleh karena itu, seluruh anggota Polri diharapkannya untuk tidak pernah lengah, tetapi selalu sigap dan waspada dalam menjalankan tugas.

“Polri harus selalu mengembangkan diri melakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai anca-

man yang ada, selalu melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat, termasuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan,” harapnya yang dalam kesempatan ini, juga menyematkan lencana tanda kehormatan kepada tiga anggota kepolisian Polda Jatim serta sekaligus menyerahkan petikan surat keputusan Presiden, yaitu Bintang Bhayangkara Nararya Perwira Menengah, Perwira Pertama dan Bintara.

Jaga Situasi Pasca Pilkada Sementara itu, membacakan sambutan Kapolri pada acara syukuran usai upacara, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin SH mengatakan Polri akan terus berkomitmen melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat. Dengan demikian, institusi Polri akan terus menjadi milik seluruh rakyat dan sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia tercinta.

Terdapat beberapa agenda nasional, lanjutnya, yang menjadi fokus Polri kedepan, antara lain pemeliharaan situasi kamtibmas pasca Pilkada 27 Juni, penyelenggaraan Asian Games 2018 di 4 provinsi dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, serta tahapan Pilpres dan Pileg 2019. Polri bersama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat akan bekerja maksimal untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.

Hadir dalam acara ini antara lain Pangdam V Brawijaya, Forkopimda Jatim, OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Ketua MUI Jatim, organisasi mitra Polda Jatim, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jatim. (hms)

dan Kota Surabaya.

Ditambahkannya, proyek SPAM Umbulan ini mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas air terbaik nomor dua di dunia.

Dengan keberhasilan proyek ini, dirinya makin termotivasi untuk mewujudkan proyek pembangunan-pembangunan lainnya dengan metode PPP. “Kami akan terus menggali kemungkinan kerjasama model PPP ini di proyek-proyek lainnya. Seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, dan proyek lainnya.” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka acara IDF, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, IDF menjadi forum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun daerah sesuai potensinya masing-masing.

Salah satu daerah yang layak menjadi inspirasi adalah Jawa Timur, yang telah sukses membangun sektor industri.

“Jawa Timur berkembang dengan bagus di bidang industri. Ini karena Jatim mampu memanfaatkan potensi dan sumber dayanya dengan baik untuk membangun industri, yakni jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang besar.

Silahkan provinsi lain, untuk belajar kepada Jatim bagaimana memajukan industri” katanya.

Di sisi lain, lanjut Wapres

Jusuf Kalla, provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera, juga memliliki potensi yang berbeda. Contohnya potensi hasil perkebunan, seperti sawit di Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. “Silahkan belajar membangun hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera” lanjutnya.

Saling belajar itulah, imbuh Wapres Jusuf Kalla, menjadi kekuatan bangsa ini.

Sebab sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya ide, inovasi, dan cara tersendiri untuk memajukan wilayahnya. Dengan saling belajar, diharapkan adanya transfer ilmu dan pengalaman yang berpotensi bisa diterapkan di daerah lain.

“Ide dan inspirasi dari masing-masing daerah perlu menjadi pembelajaran secara nasional. Ini penting agar kita sadar bahwa bangsa ini adalah satu. Dan disini kita bicara untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Jadi kita harus bersatu untuk saling menginspirasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia” imbuhnya.

Pembicara lain yang tampil bersama dengan Gubernur Soekarwo pada sesi high level meeting di acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. (hms)

Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM memberi sambutan Rakerda HUT GOPTKI ke 61 Tahun 2018.

Sesuaikan Pendidikan dengan Usia Anak PENDIDIKAN yang diterima atau diajarkan kepada anak harus disesuaikan dengan usia. Karena setiap usia, memiliki kapasitas ilmu yang diterima.

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat Rapat Kerja Daerah Memperingati HUT GOPTKI ke 61 Tahun 2018 dan Halal Bihalal 1 Syawal 1439 H di Ruang Bhinaloka, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Rabu (11/7).

Dijelaskannya, pendidikan yang diberikan kepada anak, membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari orang tua maupun pendidik. Hal seperti itu, harus dibuatkan buku pedoman, agar para orang tua maupun tenaga pendidik mengetahui batasan pendidikan yang wajib diberikan atau belum saatnya diberikan bagi anak. “GOPTKI sebagai organisasi yang terlibat dalam

tumbuh kembang anak khususnya di bidang pendidikan wajib membuat buku tersebut.

Sehinga anak anak bisa menerima ilmu yang sepatutnya diterima usianya,” jelas pria yang juga sebagai Pembina GOPTKI Prov. Jatim.

Sekdaprov Jatim mencontohkan, di dalam buku panduan tersebut, bisa diisikan anak usia TK tidak wajib bisa membaca, karena masa tersebut adalah masa pengenalan dini.

“Untuk membaca bisa diajarkan saat anak tersebut memasuki jenjang sekolah dasar (SD),” tambahnya.

Ditambahkan, Rakerda GOPTKI Prov. Jatim ini menjadi saat yang tepat untuk membahas hal tersebut. Sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam pembangunan pendidikan anak usia dini, khususnya di tingkat Taman Kanak-Kanak di Jawa Timur. (hms)

Hal - D Edisi No.293 Tahun XVII ~Minggu III Juli 2018



Raperda Pengendalian Ternak Sapi

Jatim Dituntut Tingkatkan Populasi Ternak Sapi

Permintaan daging sapi yang semakin besar ternyata belum bisa diimbangi oleh ketersediaan produksi daging sapi lokal.

SELURUH Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur telah memberikan apresiasi sekaligus persetujuan atas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Namun demikian, beberapa fraksi telah memberikan masukan maupun catatan.

Beberapa fraksi lain bahkan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur terkait materi muatan dan teknis legal drafting Raperda. Hal ini tentunya dilandasi oleh semangat yang sama demi penyempurnaan atas draft Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.



Ini adalah jawaban pengusul Komisi B (Perekonomian) DPRD Provinsi Jawa Timur atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya. Hal itu disampaikan Komisi B melalui juru bicaranya drh Suhartono, dalam rapat paripurna DPRD Jatim,Senin (9/7).

Atas beberapa masukan, catatan dan koreksi yang telah disampaikan dalam pandangan Fraksi-Fraksi, menurut Komisi B yang diketuai Ach. Firdaus Fibrianto, SH.MH, hal ini tentunya akan semakin menyempurnakan tinjauan ataupun materi muatan Raperda. Masukan, catatan dan koreksi tersebut akan ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan. Penyempurnaan atas draft Raperda ini dilakukan dalam rangka untuk lebih menjamin kesejahteraan peternak di Jawa Timur.

Secara khusus, Komisi B sebagai Pengusul Raperda

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif akan memberikan penjelasan dan jawaban atas pertanyaan dan pandangan yang telah disampaikan oleh beberapa fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pertanyaan mengenai alasan mendasar dilakukannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, dijelaskan oleh Komisi B. Bahwa Provinsi Jawa Timur selama ini dikenal sebagai gudang ternak nasional. Namun permintaan daging sapi yang semakin besar ternyata belum bisa diimbangi oleh ketersediaan produksi daging sapi lokal sehingga tidak terjadi keseimbangan pasar. Laju

produksi daging sapi di Indonesia saat ini tidak dapat mengimbangi permintaan daging sapi, sehingga dilakukan impor. Hal ini ditunjukkan dengan laju peningkatan impor daging sapi yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut kita agar selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak.

Bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan membuka kran impor sapi bakalan dan sapi indukan yang bertujuan untuk menambah populasi sapi di Indonesia.

Atas alasan tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pertanyaan mengenai alasan Raperda ini hanya mengatur ternak ruminansia produktif saja, sedangkan ternak jantan dan ternak betina nonproduktif tidak diatur.

Komisi berpendapat bahwa ternak ruminansia betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangbiakkan populasi ternak. Hal ini yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan protein hewani, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang tepat.

Terkait dengan pertanyaan atau tanggapan mengenai perlunya data dan fakta empirik serta Daftar Inventarisasi Masalah yang akurat me-

Komisi D Desak Pemerintah Selesaikan

Pembangunan Tol di Jatim Akhir 2018

siasi pemerintah yang membuka jalan tol tersebut pada lebaran kemarin, sehingga perjalanan menuju Malang saat lebaran kemarin berjalan dengan lancar.

“Saya juga meminta kepada pemerintah provinsi juga mengawal dan mendorong pemerintah Penyelesaian Tol Kertosono-Wilangan mengakhiri kemacetan pusat untuk seyang terjadi selama ini di wilayah Mengkreng. gera berkoordinasikan dan meKOMISI D Dewan PerHal ini dilakukan agar ke- realisasikan pembangunan tol wakilan Rakyat Daerah macetan di jalur Pandaan - pada akhir 2018 mendatang.

(DPRD) Jatim meminta agar Malang bisa terurai dan tidak Sehingga kemacetan dapat pemerintah segera menye- akan macet lagi. Hal ini disam- segera terurai,” tegas Makin, lesaikan pembangunan tol paikan oleh Anggota komisi politisi asal daerah pemilhan Pandaan - Malang dan Tol D DPRD Jatim, Makin Abbas (Dapil) Lamongan - Gresik ini.

Komisi D DPRD Jatim, juga Wilangan - Kertosono untuk ditemui usai rapat paripurna telah terus melakukan koordisegera diselesaikan pada akhir di DPRD Jatim, Senin (9/7).

2018 mendatang.

Pihaknya juga, mengapre- nasi dengan kementerian Dir-

jen PU Bina marga Pusat agar pembangunan tol ini bisa selesai pada akhir 2018 ini.

Selain itu Makin yang juga politisi asal Fraksi PKB, juga meminta dan mengusulkan ke pemerintah untuk membangun tol mulai Gresik, Babat Lamongan, dan Tuban. Karena jalur kearah pantai utara tersebut sudah mulai padat dan macet.

Makin juga menambahkan, Pemerintah juga harus tetap memperhatikan penyelesaian pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Pasalnya pada tahun ini pembangunan JLS terhenti karena tidak dianggarkan di APBN. “Kami harap pada PAK di APBN, untuk kembali menganggarkan untuk pembangunan JLS agar pembangunan JLS pada 2019 bisa tuntas hingga Banyuwangi,” ujarnya. (yd)

ngenai permasalahan populasi sapi potong maupun sapi betina produktif di Jawa Timur.

Sebagai fakta empirik dijelaskan oleh Komisi B, bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan produsen ternak sapi terbesar di Indonesia. Jumlah populasi sapi potong di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 4.267.325 ekor dan tahun 2016 angka sementara sekitar 4.416.013 ekor. Provinsi Jawa Timur memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan ternak sapi dan kerbau. Untuk itu Jawa Timur dijadikan sebagai gudang ternak sapi di Indonesia.

Terjadinya pemotongan sapi betina produktif selama ini penyebab utamanya adalah motif ekonomi bagi pemilik sapi potong, dengan rata-rata pendapatan yang masih rendah dan tingkat kepemilikan sapi potong ratarata hanya 2-3 ekor. Kecenderungan dari para peternak akan menjual ternak mereka ketika menghadapi permasalahan finansial, sehingga kita menemukan masih banyak sapi betina usia produktif yang

diperdagangkan untuk dijadikan sapi potong.

Seiring dengan adanya perkembangan regulasi dalam upaya meningkatkan populasi sapi indukan dalam negeri guna mempercepat pencapaian swasembada sapi yang ditargetkan tahun 2026 oleh pemerintah, maka pemerintah membuka pemasukan sapi indukan impor.

Saat ini, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor 300 ribu ekor sapi bakalan untuk kurun 20172018. Indonesia akan dan telah mengimpor sapi dari negara Australia, Brasil, Mexico, dan Amerika Latin.

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 telah mendatangkan sapi impor indukan yaitu yang pertama pada bulan April sebanyak 1.911 ekor, kedua pada bulan November sebanyak 585 ekor sapi indukan, bulan Desember sebanyak 3.826 ekor. Sapi indukan yang masuk ke Jawa Timur akan dijadikan indukan dengan terlebih dahulu dikandangkan lalu diinseminasi atau dibuntingkan. (yd)

Masa Orientasi Siswa (MOS) di SMA/SMK diharapkan diisi dengan nilai-nilai budi pekerti dan wawasan kebangsaan.

Komisi E Minta MOS di SMA/SMK Tak Ada Lagi Kekerasan KOMISI E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengimbau dan meminta kepada Sekolah SMA/SMK se-Jawa Timur agar Masa Orientasi Siswa (MOS) diisi dengan kegiatan positif.

Diantaranya dengan nilai - nilai budi pekerti dan wawasan kebangsaan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, H. Gunawan di DPRD Jatim, Senin (9/7).

“MOS saat ini tidak ada lagi dengan aksi kekerasan, tapi diisi dengan materi wawasan kebangsaan, sehingga siswa benar tahu tentang masalah kebangsaan,”tegas Gunawan Politisi asal Fraksi PDIP Jatim.

Tidak hanya diisi wawasan juga, MOS juga harus diisi

tentang sosialisasi bahaya narkoba serta kenakalan remaja.

“Kami merekomendasi agar Dinas Pendidikan Jatim untuk dengan BNNP, Dinsos, dan Bakesbangpol sehingga masalah tersebut dapat menyelesaikan masalah Narkoba, dan masalah bela negara,” ujar Gunawan politisi asal Dapil Malang Raya.

Pihaknya juga menyampaikan, agar Dinas Pendidikan terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi terkait pendidikan SMK mini di pondok pesantren.

“Kami minta Dinas pendidikan agar segera memberikan evaluasi, agar inovasi terhadap SMK mini segera dilakukan,” ujarnya. (yd)