Jurnal malia vol 7, no 1, januari 2016

Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

MALIA Jurnal Ekonomi Syariah UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN Jurnal Melia terbit sejak 2010, setiap enam bulan sekali bulan Januari dan Juli, merupakan jurnal ekonomi dan perbankan syariah yang menyajikan artikel hasil penelitian (empiris) serta isu-isu yang mencakup ekonomi syariah, keuangan syariah dan perbankan syariah

Penanggungjawab: Asrul Anan Pimpinan Redaksi Muhammad Fahmul Iltiham Penyunting: Ahmad Ma’ruf Amang Fathurrahman Mitra Bestari: Ali Samsuri (STAIN Kediri) Fatikul Himami (UIN Sunan Ampel Surabaya) Editor Pelaksana: Sukamto Muhammad Nizar Administratur: Alimatul Farida

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Jl. Yudharta 07 (Pesantren Ngalah) Sengonagung Purwosari Pasuruan Jawa Timur Indonesia 67162. Telp (0343) 611186, Fax (0343) 611186, e-mail: nizaryudharta@gmail.com

MALIA Jurnal Ekonomi Syariah UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN Volume 7, Nomor 1, Januari 2016 DAFTAR ISI Muhammad Fahmul Iltiham Dian Wahyuni (Universitas Yudharta Pasuruan)

Abdillah Mundir (Universitas Yudharta Pasuruan)

Muhammad Nizar (Universitas Yudharta Pasuruan)

Sukamto (Universitas Yudharta Pasuruan)

Aang Khunaifi (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Khairat, Pamekasan)

Binti Nur Asiyah (STAIN Telungagung)

Ana Nurwahida (STAI Raden Rahmad Kepanjen Malang)

Strategi Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Syariah

1-29

Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah Strategi Pengembangan Marketing Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia praspektif Maqashid Syariah

30-43 44-62 63-86

Implementasi Pemasaran syari’ah Berbasis Human Spirit Dalam Islamic Finance (Studi Kasus Strategi Pemasaran di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)

87-102

Sustainability Pinjaman Bergulir UPK PNPM Perkotaan, Peluang Chaneling Bank Syariah

103-121

Manajemen Infaq Secara Sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang

122-137

Nomor ISSN : 2087-9636

Muhammad Fahmul Iltiham

1

STRATEGI AGEN ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH ASURANSI SYARIAH (Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Indonesia Malang) Oleh: Muhammad Fahmul Iltiham & Dian Wahyuni

Abstraksi: Dalam penelitian ini, penulis mengangkat suatu permasalahan yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah asuransi syariah dan bagaimana strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Asuransi Takaful Cabang Malang.

Hasil penelitian ini mengungkapkan strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah antara lain dengan cara seorang agen mempunyai strategi memperluas pasar terutama untuk masyarakat yang belum menggunakan jasa asuransi syariah melalui sosialisasi secara langsung, mempertahankan dan meningkatkan pasar yang sudah ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan dalam rangka memberikan layanan terbaiknya, mengenalkan perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko dalam asuransi syariah, menyeleksi resiko atas diri peserta dengan cara mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko yang dihadapi peserta, mengevaluasi dan mengukur besarnya resiko yang mungkin terjadi dan menentukan metode yang terbaik untuk menangani resiko yang telah diidentifikasi tersebut.

Kata Kunci: Strategi Agen, Asuransi Syariah, Meningkatkan

Pendahuluan Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat dan berkembang pesat, tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila perusahaan sudah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil penjualannya dengan mencari dan membina para konsumennya.

Dengan keadaan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan yang mencolok tajam akibat pengaruh krisis ekonomi memberikan dampak buruk terhadap sektor-sektor rill perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dunia usaha khususnya dunia usaha asuransi merupakan salah satu bidang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Selama ini pun bidang jasa ini sudah cukup berkembang, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jaminan resiko terhadap kegiatan mereka.

Muhammad Fahmul Iltiham

2

Persoalan yang dihadapi oleh industri asuransi di tanah air salah satunya adalah sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya arti asuransi bagi kehidupan masyarakat. Jumlah agen asuransi di Indonesia pada akhir tahun 2005 menurut data DAI (Dewan Asuransi Indonesia) baru sekitar 80.000 orang, jumlah itu begitu kecil dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Keterbatasan sumber daya manusia yang terjadi pada gilirannya berujung pada kekecewaan konsumen.1 Untuk menghindari kekecewaan, salah satu faktor yang mempengaruhi antara perusahaan jasa dengan konsumen adalah pelayanan yang dilakukan oleh agen selaku bagian sumber daya manusia yang menawarkan produk secara langsung pada masyarakat atau konsumen.2 Tanpa peran agen tersebut, prospek bisa kesulitan mendapatkan pelayanan jasa asuransi. Bagi perusahaan tertentu, apabila agen asuransi tidak berperan optimal, produktivitas penjualan menjadi rendah.3 Dalam perusahaan asuransi yang menjadi tenaga penjual untuk memberikan wawancara langsung kepada konsumen dilakukan oleh seorang agen. Menurut M. Wahyu Prihartono, agen merupakan ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.4 Dimana agen sangatlah berperan terhadap penawaran produk baru pada asuransi syariah saat ini, dimana agen memberikan pelayanan dalam menawarkan jasa perlindungan terhadap kebutuhan finansial baik individu maupun kelompok, baik kebutuhan kesehatan maupun harta benda. Seorang agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen agar sukses dan memuaskan, sangat dibutuhkan komitmen atas pekerjaan dengan senantiasa berlatih secara konsisten dan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang asuransi.5 Dalam berhubungan dengan calon pemegang polis, seorang agen di tuntut mampu menjaga kepercayaan.6 Agen lah yang berperan dalam memberikan pelayanan dengan membawa visi dan misi dalam memasarkan asuransi terhadap masyarakat. Hal itu dapat dipahami dengan Arba’iyah Satriani, Peluang di Tengah Persaingan, (Jakarta: Harian Republika, 2005), hal. 4.

Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa atau dapat dikatakan menjual barang yang tidak terlihat (tidak berwujud). Misalnya: penjahit, perawat, dan usaha perhotelan, dll. Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, Mengasah Kemampuan Ekonomi, (Bandung: Citra Praya, 2007), Cet-1, hal. 2.

3 Sugeng Widodo, Mindset Sukses Agen Asuransi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 54.

4 M. Wahyu Prihartono, Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 6.

5 Surjono Soerono, Penuntun ke Agenan Asuransi jiwa edisi IV, (Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, 1998), hal. 8.

6 Superwanto MB, Rahasia Sukses Agen Top Bumiputera, (Tangerang: Lembaga Studi Informasi, LSI, 2005), hal. 9.

1 2

Muhammad Fahmul Iltiham

3

membandingkan masalah yang dihadapi oleh konsumen dalam membeli polis asuransi.7 Konsumen dapat menerima bantuan yang sangat berharga dari agen saat terjadinya kerugian. Seorang agen akan membantu konsumen dengan memberikan data yang mengenai kerugian yang diterima dan akan menjadi pembela, apabila ternyata perusahaan tidak mau mengakui kerugian tersebut.

Disamping itu, agen akan dapat membantu konsumen untuk membuat perencanaan secara menyeluruh mengenai program asuransi yang dibutuhkan.8 Sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Al-Quran untuk saling tolong menolong dan bekerjasama dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

                    Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2)9 Hal inilah yang melatar belakangi penulis meneliti tentang peranan agen dalam meningkatkan nasabah yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Cabang Malang, dan bagaimana strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Asuransi Takaful Cabang Malang.

Pengertian Asuransi Syariah PT Syarikat Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Pendirian asuransi syariah yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini,

Polis Asuransi pada ketentuan yang bermaktub dalam pasal 225 KUHD, disebut bahwa perjanjian asuransi hendaknya dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang kemudian disebut polis, yang keberadaannya memuat mengenai kesepakatan, syarat-syarat khusus, serta janjijanji khusus yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pemenuhan hak sekaligus kewajiban pihak-pihak yang terkait dalamnya yaitu pihak penanggung dan tertanggung dalam rangka mencapai tujuan asuransi. Zian Farodis, Buku Pintar Asuransi, Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah, (Yogyakarta: Laksana, 2014), hal. 15.

8 Muhammad Syakir Sula, Asuransi (life dan general) Konsep dan Sistem Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25.

9 Anshori,H.Abdul Ghofur, Asuransi Syariah di Indonesia, regulasi dan perasionalisasinya di dalam kerangka hukum Positif di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 30.

7

Muhammad Fahmul Iltiham

4

mendorong perkembangan asuransi syariah selanjutnya di Indonesia hingga mencapai 44 perusahaan asuransi pada tahun 2012 (dakwatuna, 2012).10 Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala yatakafulu yang berarti meminjam atau saling menanggung.11 Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.12 Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu atta’min at-ta’awuni dan at-ta’min bi qist sabit. At-ta’min at-ta’awuni atau asuransi tolong menolong adalah “Kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan.” At-ta’min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia memberi ganti rugi.13 Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.14 Landasan Hukum Asuransi Syariah 1. Al-Qur’an Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur’an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah “al-ta’min” ataupun “al-takaful”. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar Sri Nurhayati dan Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), Cet3, hal. 365.

11 Muhammad Syakir Sula, Ibid, hal.32.

12 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, hal.33.

13 Abdul Azis Dahlan, et al, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), cet-4, hal. 138 14 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), cet-1, hal. 223224.

10

Muhammad Fahmul Iltiham

5

yang ada dalam praktik asuransi. Di antaranya ayat-ayat Al-Qur’an tersebut antara lain:15 a. QS. Al-Hasyr ayat 18                   .  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. b. QS. Yusuf ayat 47-49                                            Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." c. QS. Al-Maidah ayat 2               Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 2. As-Sunnah16 Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)

15 16

Wirdyaningsih, Ibid, hal. 236-238.

Hasan Ali, Ibid, hal. 113-124.

Muhammad Fahmul Iltiham

6

Hadis diatas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadis diatas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) antar anggota suku.

3. Ijtihad17 a. Fatwa Sahabat Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab.

Beliau berkata, “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.� Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan data secara professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. b. Ijma Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenangwenang). Dalam hal ini, kelompok-lah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. dengan tak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa telah terdapat ijma di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini. c. Qiyas Yang dimaksud dengan Qiyas adalah metode ijtihad dengan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan as-Sunnah/al-Hadits karena persamaan

17

Widyaningsih, Op.cit, hal. 242-243.

Muhammad Fahmul Iltiham

7

illat (penyebab atau alasannya).18 Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.19 Jadi, apabila dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di-Qiyas-kan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah. d. Istihsan Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.20 Dalam pandangan ahli Ushul Fiqh adalah memandang suatu itu baik.21 Kebaikan dari kebiasaan aqilah dikalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan, bahwa sistem aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

4. Undang-Undang Pemerintah dalam Asuransi Sedangkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan produk hukum pemerintah yang harus ditaati oleh ummat islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist Nabi, diantaranya: a. Peraturan perasuransian telah diatur dalam pasal 1774 kitab undangundang hukum perdata. Asuransi digambarkan secara umum dalam persetujuan untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun beberapa pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.22 b. Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dijelaskan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 120.

19 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, hal. 31.

20 Daud Ali, Op.cit, hal. 122.

21 Hasan Ali, Op.cit.

22 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UndangUndang Kepailitan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Cetakan 25, hal. 380.

18

Muhammad Fahmul Iltiham

c.

d.

e. f.

8

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.23 Peraturan Pemerintah RI No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian adalah sebagai berikut: (pasal 1 ayat 1 dan 2) 1) Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

2) Perusahaan penunjang asuransi adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 224/KMK.017/1993. Tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu pasal 3 ayat 1: kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 2 PP No. 73 tahun 1992 adalah kekayaan yang memiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi.24 Surat keputusan MUI No. Kep-754/MUI/11/99 Tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Surat depkeu RI Ditjen Lembaga Keuangan No. S.6005/LK/2000 Tanggal 1 Desember 2000 perihal laporan program asuransi jiwa baru.

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah25 Asuransi yang dalam bahasa Arab disebut “al-ta’min�, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menanggung resiko dengan memperoleh imbalan berupa premi, pada intinya merupakan pengalihan finansial untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam.26

Dari rumusan diatas baik yang terdapat dalam pasal 246 KUH dagang maupun Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 terdapat suatu perbedaan dalam pengertian asuransi, dimana Pasal 246 KUH Dagang hanya mencakup pengertian asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi yang tercantum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, mencakup pengertian asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Oleh karena itu, pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 lebih lebih luas dapat mengikuti perkembangan. Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2007), Edisi II, hal. 103.

24 Arif Djohan Tunggal, Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Asuransi di Indonesia Tahun 1992-1997, (Jakarta: Harvarindo, 1998), Cetakan 1, hal. 3.

25 Wirdyaningsih, Op.cit, hal. 243-251 26 Mustiko Djati, Manajemen Asuransi Syariah: Keberhasilan Menjual Asuransi Syariah Dunia dan Akhirat, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, tanpa tahun), hal. 34.

23

Muhammad Fahmul Iltiham

9

1. Asuransi yang Bersifat Bisnis Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya, yaitu antara pihak penanggung (perusahaan) dan pihak tertanggung (peserta). Pihak penanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedangkan pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti rugi atas resiko yang dipertanggungkan. Semua pembayaran premi yang telah diberikan menjadi pemilik penanggung sebagai imbalan dari bisnis pertanggungan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Asuransi yang Bersifat Kolektif Asuransi ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau kooperatif, yaitu pihak pemberi pertanggungan (perusahaan) dan menerima jasa (peserta) seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang biasa menghadapi hal-hal yang berbahaya dengan komitmen akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada setiap anggota yang tertimpa bahaya (musibah). Bahaya yang dimaksud sudah dimasukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi. Jika terdapat kelebihan jumlah yang disetorkan dari yang telah dibayarkan ke peserta, maka akan diberikan kepada penerima jasa asuransi lainnya. Jika kurang, maka secara kolektif mereka harus menanggung untuk menutupinya.

3. Asuransi Sosial Jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari jenis asuransi ini, misalnya asuransi dana pensiun, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Dari ketiga macam asuransi diatas, apabila dilihat manfaat yang diperoleh masing-masing pihak, para ulama umumnya memberi penilaian sebagai berikut. Untuk asuransi yang bersifat bisnis, terdapat keberatan para ulama dikarenakan hal-hal berikut ini: 1. Asuransi bisnis tergolong perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang mengandung unsur “untung-untungan� (maysir) dan “ketidakjelasan� (gharar). Hal ini dikarenakan pihak yang akan menerima manfaat asuransi pada saat perjanjian tidak mengetahui jumlah uang yang akan ia berikan dan akan ia terima.

2. Asuransi bisnis mengandung unsur riba, yaitu riba fadhal dan riba nasi’ah.

Jika perusahaan asuransi membayar kepada pihak penerima jasa (ahli waris) lebih dari jumlah uang yang telah disetorkan, berarti tergolong riba fadhal. Tetapi jika perusahaan asuransi membayar kepada pihak nasabah

Muhammad Fahmul Iltiham

10

sebesar yang dia setorkan saja dan dibayar setelah beberapa waktu, berarti tergolong riba nasi’ah.

3. Termasuk mengambil harta orang tanpa imbalan dan mengandung unsur pemaksaan terhadap hal yang tidak disyaratkan. Hal ini bertentangan dengan QS. An-Nisa (4): 29.

Sedangkan untuk asuransi yang bersifat kolektif, sesuai Keputusan Majelis dengan ketetapan secara mufakat dari Ha’ah Kibrar al-Ulama di Saudi Arabia Nomor 51 tanggal 4/4/1397 Hijrah tentang diperolehkannya menyelenggarakan asuransi kooperatif berdasarkan dalil-dalil berikut:27 1. Adanya perjanjian amal kebajikan berdasarkan gotong-royong dalam menghadapi bahaya, serta bekerja sama memikul tanggung jawab ketika terjadi musibah. Caranya adalah dengan memberikan andil atau saham dari beberapa orang dengan jumlah uang tertentu yang secara khusus diberikan kepada orang yang tertimpa musibah.

2. Tidak mengandung unsur riba, baik riba fadhal ataupun riba nasi’ah (perjanjian orang-orang yang memberikan saham uang itu bukanlah riba).

3. Kelompok pemberi saham (orang yang mewakili mereka) berusaha melakukan pengembangan modal dari semua saham yang terkumpul untuk merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut.

Mengenai asuransi sosial yang dikoordinir oleh Negara, meskipun ada unsur pemaksaan dengan jalan pemotongan gaji para peserta yang biasanya sebagai pegawai pemerintah, namun mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut di masa mendatang maka sebagian ulama memperbolehkan. Hal ini dikarenakan pemotongan gaji di muka untuk diambil pada saat para pegawai pensiun atau meninggal dunia dapat disamakan dengan tabungan untuk hari tua.

Bila dilihat bisnis asuransi pada umumnya, mengingat praktik asuransi yang terjadi sekarang ini adalah merupakan hasil dari proses perkembangan zaman yang diawali oleh kebutuhan akan penanggulangan resiko dengan jalan kesepakatan mengalihkan resiko ke pihak lain yang menyanggupi untuk menanggung resiko tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum dari asuransi ini. Secara garis besar, kontroversi pendapat ulama terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok besar. Yaitu ulama yang mengharamkan asuransi, dan ulama yang memperbolehkan asuransi.28 Masing-masing kelompok ini mempunyai hujjah

Mustiko Djati, Ibid, hal. 40.

Walaupun pada kenyataannya apabila dijabarkan, maka terdapat 4 (empat) macam mendapat mengenai Hukum Asuransi Konvensional ini. Ada ulama yang mengharamkan semua macam asuransi, ada yang menghalalkan semua macam asuransi, ada yang memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata 27 28

Muhammad Fahmul Iltiham

11

(dasar hukum) dan memeberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya.

Pemilihan terhadap kedua kelompok diatas yang dilakukan Masjfuk Zuhdi dapat menggambarkan secara tegas mana ulama yang mengharamkan asuransi dan mana ulama yang memperbolehkan asuransi.29 Di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah; Sayid Sabiq (pengarang Fiqh al-Sunnah), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang al-halal wa al-Haram fi al-Islam), dan Muhammad Bakhit alMuth’I, mufti Mesir. Alasan utama pengharaman asuransi, masih menurut Masjfuk, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.

Dalam literatur lain, Warkum Sumitro menuliskan beberapa alasan dari kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan, sebagai berikut:30 1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.

2. Asuransi mengandung ketidakpastian.

3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.

4. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang yang secara tidak tunai.

5. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT. 6. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Sedangkan para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, di antaranya adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang Ilmu Ushul al-Fiqih), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asySyarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syeh Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar), Syeh Muhammad Abu Zahrar, dan Abdurrahman Isa (pengarang al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha).

Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah sebagai berikut:31 1. Tidak terdapat nash al-Quran atau Hadits yang melarang asuransi.

2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak.

3. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak. bersifat komersial. Dan ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang syubhat. Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hal. 128.

29 Disarikan dari AM, Hasan Ali, Asuransi dalam perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 128.

30 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 166.

31 Hasan Ali, Ibid, hal. 144.

Muhammad Fahmul Iltiham

12

4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.

5. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

6. Asuransi termasuk syirkah at-ta’awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

Dari kontroversi pandangan ulama antara yang mengharamkan dan yang menghalalkan, penting juga kiranya melihat ulama yang menyeleksi di antara macam-macam jenis asuransi dan yang menganggap bahwa asuransi merupakan suatu yang bersifat syubhat, yaitu sesuatu yang meragukan hukumnya.

Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir) berpendapat bahwa, “Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam.

Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial (tijary) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam.32 Masjfuk Zuhdi berkomentar tentang pendapat Abu Zahrah tersebut bahwa alasan utama yang membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial adalah: “Asuransi sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, yang menghalalkan, sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama yang mengharamkan.”33 Sedangkan kelompok lain yang berpendapat bahwa praktik operasional asuransi adalah sesuatu yang syubhat (tidak jelas hukumnya) beralasan karena tidak ditemukan dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi. Yang menganggap asuransi sebagai sesuatu yang syubhat juga menganggap bahwa ada sisi positif dan negativ dalam asuransi yang tidak pernah dipraktikkan sebelumnya di zaman Nabi Muhammad SAW tersebut.

Dengan masih adanya pandangan yang mengharamkan praktik asuransi dan ada pula yang menganggap bahwa asuransi merupakan sesuatu yang syubhat sehingga harus dihindarkan, maka kemudian dicarilah jalan keluarnya dengan memberikan alternatif bentuk asuransi yang sesuai dengan syariat Islam yang sekarang dikenal dengan at-Takaful. Di Indonesia jenis asuransi takaful ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Kini telah banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah yang mempraktikkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 32 33

Hasan Ali, Op.cit, hal, 144.

Masjfuk Zuhdi, Op.cit, hal. 129.

Muhammad Fahmul Iltiham

13

Desember tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank konvensional. Untuk mendukung penerapan operasional syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh harta kekayaan. Allah berhak penuh untuk memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakiNya. Dia yang telah menetapkan seorang hamba menjadi kaya dan dia pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.34 Oleh karena itu didalam asuransi syariah ada beberapa prinsip, diantaranya : 1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Imterest) Maksudnya adalah setiap perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan. Jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang, berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan.35 Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita akibat dari peristiwa itu.36 Adapun mengenai wujud dari kepentingan yang dapat diasuransikan tersebut dapat berupa harta benda maupun jiwa atas seseorang. misalnya saja seseorang memiliki tempat usaha, dan suatu ketika orang tersebut mengalami kerugian karena tempat usaha yang ia miliki mengalami kebakaran, maka dalam hal ini orang tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan.

2. Prinsip Itikad baik Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dengan tertanggung akan memberikan keterangan dengan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik.37 Dalam KUHD pasal yang mengandung prinsip itikad baik dapat dilihat dalam pasal 251 KUHD yang berbunyi : Abdullah Amrin, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, Ibid, hal. 83.

35 A. Hasyim Ali, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke-2, hal. 184.

36 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: rasindo, 2010), hal. 107.

37 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Perlindungan Asuransi Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT Alumni, 1997), hal. 56-57.

34

Muhammad Fahmul Iltiham

14

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.38 3. Prinsip Keseimbangan Menurut pasal 246 KUHD, asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian. Yang dimaksud dengan ganti rugi disini adalah bahwa penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh penanggung haruslah seimbang dengan beban kerugian yang dialami oleh tertanggung.

Keseimbangan yang demikian itulah yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini dapat dilihat dalam pasal 252 KUHD yang berbunyi : “Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tidak diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut”.39 Dari ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi diancam batal jika diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan.

4. Prinsip Suborgasi Prinsip suborgasi ini biasanya timbul apabila suatu peristiwa yang tidak diharapkan akan menimpa tertanggung, akan tetapi peristiwa tersebut disebabkan oleh pihak ketiga. Maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terdapat pihak ketiga tersebut. Prinsip suborgasi ini telah diatur dalam pasal 284 KUHD yang berbunyi: “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang dapat diperolehnya terhadap orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung adalah betanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan si penanggung terhadap orang ketiga tersebut”.40 Jadi suborgasi berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yaitu : a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak-hak terhadap penanggung juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.

R. Subekri dan R.Tjitrosudibio, Op.cit, hal. 74-75.

R. Subekri dan R.Tjitrosudibio, Ibid, hal. 75.

40 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Op.cit, hal. 58.

38 39

Muhammad Fahmul Iltiham

15

b. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

5. Prinsip Kontribusi Prinsip kontribusi ini biasanya terjadi pada asuransi berganda, yaitu apabila dalam suatu polis itu ditandatangani oleh beberapa penanggung.

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.41 6. Prinsip Sebab Akibat Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis.42 Jadi, apabila tertanggung mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan, akan tetapi peristiwa tersebut tidak terdapat dalam suatu polis, maka penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, begitu juga jika sebab terjadinya peristiwa tersebut terjadi karena tertanggung melakukan kesalahan sendiri (pasal 276 KUHD). Kecuali jika polis tersebut merupakan polis yang menanggung semua resiko. Dengan demikian berdasarkan sebab itulah penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisyir (judi atau untunguntungan), dan riba (bunga).43 Dalam asuransi syariah dikenal dua jenis akad, yakni : yang pertama adalah akad tijarah (semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial), dan yang kedua adalah akad tabarru’ (semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial).44 Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (aqd tabaduli) atau akad tolong menolong (aqd takafuli) atau akad lainnya.45dalam asuransi biasa (konvensional) terjadi kerancuan atau ketidakjelasan dalam masalah akad.

Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jualbeli (aqd tabaduli). Karena akadnya adalah akad jual-beli, maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuanketentuan syariah.46 AM. Hasan Ali, Op.cit, hal. 82.

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Op.cit, hal. 60-61.

43 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85.

44 Definisi tabarru’ menurut Fatwa DSN-MUI, No.21/DSN-MUI/X/2001.

45 Muhammad Syakir Sula, Ibid, hal. 40.

46 Muhammad Syakir Sula, Ibid, hal. 41.

41 42

Muhammad Fahmul Iltiham

16

Perbandingan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah 1.

Konsep Perjanjian antara dua Sekumpulan orang yang pihak atau lebih, dengan saling membantu, saling mana pihak penanggung menjamin, dan bekerja mengikatkan diri kepada sama dengan cara tertanggung, dengan masing-masing menerima premi asuransi, mengeluarkan dana tabarru’ untuk memberikan pergantian kepada tertanggung 2.

Asal-usul Dari Masyarakat Dari Al-Aqilah, kebiasaan Babilonia 4000-3000 SM suku Arab jauh sebelum yang dikenal dengan Islam datang. Kemudian perjanjian Hammurabi. disahkan oleh Rasulullah Dan tahun 1668 M di menjadi hukum islam, Coffe House London bahkan telah tertuang berdirilah Lloyd of dalam konstitusi pertama London sebagai cikal di dunia (Konstitusi bakal asuransi Madina) yang dibuat konvensional langsung Rasulullah 3.

Sumber Bersumber dari pikiran Bersumber dari wahyu Hukum manusia dan Ilahi, Sumber hukum kebudayaan. Berdasarkan dalam syariah Islam hukum positif, hukum adalah Al-Qur’an, Sunnah alami, dan contoh atau kebiasaan rasul, sebelumnya Ijma’, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf (tradisi), dan Mashalih Mursalah 4.

“Maghrib” Tidak selaras dengan Bersih dari adanya (Maisir, Syariah Islam karena praktik Gharar, Maisir, Gharar, dan adanya Maisir, Gharar, dan Riba Riba) dan Riba. Hal yang diharamkan dalam Muamalah 5.

DPS (Dewan Tidak ada, sehingga Ada, yang berfungsi Pengawas dalam banyak praktiknya untuk mengawasi Syariah) bertentangan dengan pelaksanaan operasional kaidah-kaidah syara’ perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah 6.

Akad Akad jual-beli (akad Akad tabarru’ dan akad mu’awadhah, akad idz’aan, tijarah (Mudharabah,

Muhammad Fahmul Iltiham

7.

8.

9.

10.

11.

12.

akad gharra, dan akad mulzim) Transfer of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung

17

wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya) Jaminan/Ris Sharing of Risk, dimana k (Risiko) terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta’awun) Pengelolaan Tidak ada pemisahan Pada produk-produk Dana dana, yang berakibat saving life terjadi pada terjadinya dana pemisahan dana, yaitu hangus (untuk produk dana tabarru’ (derma) dan saving life) dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersiat tabarru’ Investasi Bebas melakukan Dapat melakukan investasi dalam batasinvestasi sesuai ketentuan batas ketentuan perundang-undangan, perundang-undangan, sepanjang tidak dan tidak terbatasi pada bertentangan dengan halal dan haramnya objek Prinsip-prinsip Syariah atau sistem investasi yang Islam. Bebas dari riba dan digunakan tempat-tempat investasi yang terlarang Kepemilikan Dana yang terkumpul Dana yang terkumpul Dana dari premi peserta dari peserta dalam bentuk seluruhnya menjadi milik iuran atau kontribusi, perusahaan. perusahaan merupakan milik peserta bebas menggunakan dan (shohibul mal), asuransi menginvestasikan kemana syariah hanya sebagai saja pemegang amana (mudharib) dalam mengelola dana tersebut Unsur Premi Unsur premi terdiri dari Iuran atau kontribusi tabel mortalita (mortality terdiri dari unsur tabarru’ tables), bunga (interest), dan tabungan (yang tidak biaya-biaya asuransi (cost mengandung unsur riba). of insurance) Tabarru’ juga dihitung daritabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik Loading Loading pada asuransi Pada sebagian asuransi konvensional cukup besar syariah, loading (komisi terutama diperuntukkan agen) tidak dibebankan

Muhammad Fahmul Iltiham

untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua.

Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)

13.

Sumber Pembayaran Klaim

Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.

Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual

14.

Sistem Akuntansi

Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang

15.

Keuntungan (Profit)

Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan

16.

Misi dan Visi

Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial

18

pada peserta tapi dari dana pemegang saham.

Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama.

Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko Menganut sistem akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta’awun), misi ekonomi

Muhammad Fahmul Iltiham

19

(iqtishold), dan misi pemberdayaan umat (sosial) Faktor-Faktor Agen Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Terjadinya peningkatan agen terhadap nasabah menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam dunia asuransi syariah. Persaingan ini menyebabkan agen harus berfikir bagaimana caranya agar asuransi tetap menjadi pilihan masyarakat dan tidak ditinggalkan nasabahnya. Diantaranya dengan berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga agen dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam dunia asuransi pelayanan merupakan hal yang penting karena produk utama dari agen adalah jasa untuk melayani transaksi keuangan nasabah atau pelanggannya. Tanpa pelayanan berkualitas tinggi maka agen akan ditinggalkan pelanggannya.

Penyusunan strategi pelayanan agen itu merupakan salah satu elemen nyata yang perlu dibuat untuk dapat mewujudkan keunggulan para agen dapat meningkatkan jumlah nasabah. Sedangkan persepsi konsumen terhadap nilai dan mutu suatu produk (barang atau jasa) banyak dipengaruhi oleh pelayanan nasabah sebagai suatu atribut yang melekat pada produk itu sendiri.

Oleh karena itu, bagi dunia keagenan kualitas nasabah perlu mendapat perhatian khusus dan di nomor satukan agar agen terus menerus meningkatkan jumlah nasabah yang lainnya.

Berdasarkan tabel 1 dibab 4 dijelaskan pertumbuhan nasabah baru Periode 2012-2014. Berikut pada Periode pada Tahun 2012: No Bulan 2012 Jumlah Polis Pendapatan Premi (rp) 1 Januari 50 39,887,500.00 2 Februari 19 6,971,588.00 3 Maret 28 19,256,650.00 4 April 8 3,093,230.00 5 Mei .00 6 Juni 1 300,000.00 7 Juli 38 21,242,000.00 8 Agustus 147 116,809,018.00 9 September 4 1,349,800.00 10 Oktober 10 3,873,000.00 11 November 44 29,442,000.00 12 Desember 38 24,641,983.00 JUMLAH 387 266,867,069.00

Muhammad Fahmul Iltiham

20

Pada tabel 1 tahun 2012 terungkap bahwa “jumlah pertumbuhan pemegang polis pada bulan April, Mei, Juni yang fluktuatif cenderung menurun, jadi angka pertumbuhan meningkat itu di tahun 2013 dan 2014.

Meskipun jumlah pemegang polis di tahun 2012 pada bulan April, Mei, Juni cenderung paling rendah dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Hal ini antara lain disebabkan karena nilai premi dari pelanggan baru itu cenderung meningkat dan akhirnya nasabah kita yang baru pun juga ikut turun�.47 Bpk. Uut Sugianto mengatakan bahwa “nasabah kita itu selalu memberikan rekomendasi kepada keluarga, kerabat atau teman-temannya untuk menggunakan asuransi Takaful jika ingin membeli asuransi. Nasabah kita juga menjelaskan keungulan-keunggulan menggunakan asuransi mbk, meskipun diantara mereka ada yang belum pernah melakukan klaim. Selain itu, nasabah kita juga memiliki keinginan untuk membelikan anggota keluarganya (pasangan atau anaknya) di asuransi Takaful ini mbk�.48 Hasil wawancara tersebut mengungkapkan alasan-alasan dari nasabah dalam mengambil keputusan membeli polis asuransi Takaful Indonesia, yaitu: 1. Merasa asuransi Takaful memiliki nilai tambah dibandingkan asuransi lain, banyak fitur menarik (yang utamanya menjual asuransi plus investasi), dan biaya kompetitif.

2. Kompetensi tenaga penjual, seperti kemampuan prestasinya jelas, menarik, mampu memberikan jawaban yang logis, memuaskan, dan cepat dihubungi.

Berikut Tabel 1 Periode 2013-2014: 2013 2014 No Bulan Jumlah Pendapatan Premi Jumlah Pendapatan Polis (Rp) Polis Premi (Rp) 1 Januari 38 31,915,500.00 19 18,295,000.00 2 Februari 44 22,012,743.00 47 85,505,500.00 3 Maret 42 28,096,540.00 63 90,415,000.00 4 April 31 21,443,000.00 31 17,083,200.00 5 Mei 40 34,274,601.00 47 25,000,000.00 6 Juni 44 50,195,300.00 46 24,935,000.00 7 Juli 52 41,460,000.00 50 39,891,300.00 8 Agustus 36 33,171,300.00 47 43,541,700.00 9 September 34 33,171,300.00 58 175,375,000.00 10 Oktober 33 43,665,505.00 34 31,383,150.00 11 November 39 77,725,000.00 33 34,628,000.00 12 Desember 19 9,108,467.00 40 23,538,119.00 JUMLAH 442 431,142,956.00 515 609,590,969.00

47 48

Hasil Wawancara dengan Bpk. Mashudi Hari Senin, 25-05-2015 jam 10.25.

Wawancara dengan Bpk.Uut Sugianto Pada Hari Kamis, 30-04-2015 jam 10.00.

Muhammad Fahmul Iltiham

21

Pada tabel 1 diatas Bpk. Zainul Hasan menjelasakan bahwa “Tahun 2013-2014 penjualan polis terus meningkat ini dikarenakan usaha dari perusahaan ini sendiri mbg untuk membenahi semua kekurangan yang dirasa pada tahun-tahun sebelumnya masih kurang baik dan kurang maksimal dalam meningkatkan jumlah polis pada setiap tahunnya�.49 Dari pembicaraan diatas dapat disimpulkan ada beberapa penghambat dan pendukung dari meningkatnya jumlah polis asuransi takaful antara lain: 1. Penghambat: a. Persaingan premi antara asuransi syariah dengan konvensional. b. Pemahaman masyarakat masih rendah dalam hal asuransi, masyarakat masih menganggap asuransi bukanlah kebutuhan pokok. c. Persaingan produk antara asuransi syariah dengan konvensional. d. Profil asuransi syariah belum banyak dilirik masyarakat, ini mungkin kurangnya promosi media. e. Menganggap kemampuan tenaga penjual biasa saja.

2. Pendukung: a. Promosi yang dilakukan tidak hanya door to door tetapi juga melalui media cetak dan ada tenaga pemasarannya. b. Memiliki sejumlah prestasi yang baik. c. Berpegang teguh pada etos kerja yang amanah dan professional yang fokus terhadap nasabah dan kesempurnaan dalam menciptakan keberhasilan kinerja yang berkelanjutan.

Bpk. Hasan mengatakan “menjadi seorang agen itu ada cara pengembangannya dan ada kebijakannya juga. Menjadi agen itu tidak gampang loh mbk, yang pertama agen harus di training dulu seperti Training BOSS, Basic Training, Intermediate Training, Advance Training.

Seumpama ada agen yang baru itu juga perlu ditemani atau bisa dikatakan belajar dulu sama senior yang sudah berpengalaman, dan setiap harinya agen itu juga harus punya tempat mana yang akan dikunjunginya.�50 Kebijakan yang dilakukan agen dalam mengembangkan bisnis asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Indonesia yaitu dengan: a. Mengadakan training-training untuk agen diantaranya: 1) Training BOSS (Basic Opportunity Seminar Syariah) yaitu yang merupakan training pemahaman dasar-dasar asuransi syariah.

2) Basic Training yaitu mencakup pengetahuan dasar tentang produk, sejarah asuransi, perbandingan asuransi syariah dan konvensional, kode etik keagenan, dan pengetahuan dasar lainnya.

Wawancara dengan Bpk. Zainul Hasan selaku Kepala Cabang Asuransi Takfaul Malang Pada Hari Kamis, 30-04-2015 jam 11.00.

50 Wawancara dengan Bpk. Muhammad Hasan pada hari Senin, 25-05-2015 jam 12.05.

49

Muhammad Fahmul Iltiham

22

3) Intermediate Training yaitu lebih menekankan tentang pengembangan agen mulai dari teknik penjualan sampai teknik closing hingga pengembangan jenjang karir.

4) Advance Training yaitu tingkat lanjut bagi para agen leader dan Branch Manager untuk lebih meningkatkan selling skill dan merekrut agen dibawahnya. b. Agen senior lebih membina agen dibawahnya, bila perlu mendampingi agen dibawahnya ketika mengadakan prospekting ke nasabah. c. Menyusun jadwal prospekting ke nasabah, bila perlu dicatat dengan rapih dalam agenda kerja. “Menjadi seorang agen itu harus bisa memutuskan dan mengambil keputusan yang cocok untuk setiap nasabah, saya yaqin dari setiap rumah yang kita datangi nanti itu ekonominya pasti berbeda-beda. Agen kan juga manusia biasa ya mbk jadi perlu diberikan penghargaan juga kalau sudah mencapai target yang perusahaan inginkan biar apa mereka lebih giat lagi untuk mencari calon nasabah baru. Jadi untuk mengembangkan bisnis asuransi ini mbk ada faktor dari dalam perusahaan dan ada faktor dari luar perusahaan, itu yang harus difahami juga kalau jadi agen�.51 Hal-hal yang mendukung agen dalam mengambil keputusan, ada dua hal yang mendukung agen untuk melakukan keputusan pengembangan bisnis asuransi yaitu: a. Faktor Internal 1) Kondisi ekonomi agen.

2) Kondisi perusahaan dan persaingan antar agen dalam suatu perusahaan.

3) Adanya sistem remunerasi yang menarik dan award yang diberikan oleh perusahaan jika agen dapat mencapai target.

4) Adanya pembinaan yang baik dari agen leader. b. Faktor Eksternal 1) Persaingan antar agen asuransi dari perusahaan yang berbeda.

2) Adanya peluang untuk mengembangkan pasar asuransi di masyarakat.

3) Dukungan yang dari pemerintah terhadap prospek bisnis asuransi.

Strategi Agen Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perusahaan Asuransi Syariah seringkali bertindak sebagai agen atau perantara dari pemilik perusahaan dari pada memiliki secara langsung saham perusahaan. Secara teoritis para agen memiliki kemampuan yang sangat besar untuk melakukan kebijakan perusahaan yang dimilikinya melalui pendekatan 51

Wawancara dengan Bpk. Mashudi pada Senin, 25-05-2015 jam 11.00.

Muhammad Fahmul Iltiham

23

atau kunjungan terhadap nasabah dan memberikan servis supaya nasabah merasa puas dan merasa aman dengan pelayanan yang ramah tersebut.

Menjadi kepercayaan umum bahwa peran agen harus memiliki kemampuan untuk secara aktif memantau kinerja perusahaan yang dimiliki oleh nasabahnya. “Kesuksesan penjualan produk asuransi itu ya bergantung pada agen mbk, karena apa nasabah itu dapat mengetahui produk yang ada di asuransi itu ya lewat agen tapi bukan berarti promosi lewat media cetak itu tidak perlu lho ya, media cetak itu juga penting !! jadi banyak hal yang harus dipersiapkan kalau jadi agen itu salah satunya harus menguasai pasar dan produk yang sekiranya cocok dari setiap nasabah yang akan kita prospek. Jadi datang kerumah nasabah itu jangan cuma mau menawarkan produk saja tapi yang pertama itu ada niat silaturrahmi dengan berbicara yang ramah dan menyenangkan buat nasabah�.52 Sebagai seorang agen juga harus menguasai pasar dan produk yang dimiliki oleh perusahaan, langkah yang harus dipersiapkan oleh agen antara lain: 1. Melakukan survey ke masyarakat kira-kira asuransi apa yang dibutuhkan saat ini dan melakukan sosialisasi pentingnya asuransi bagi masyarakat.

2. Melakukan perluasan pasar dengan melihat segmentasi pasar.

3. Agen harus mempunyai planning setiap harinya dan tempat yang akan dikunjungi.

4. Agen harus mempunyai data lengkap dan valid tentang nasabah.

5. Mendalami produk lebih baik lagi dan menguasai cara-cara prospekting yang baik sampai terjadinya closing.

6. Harus mempunyai tujuan agen datang bukan hanya ingin menawarkan produk asuransi tetapi tujuan yang paling utama adalah cuma sekedar silaturrahmi dengan berbicara yang baik dan ramah, tidak ada unsur memaksa dalam memasarkan produk asuransi tersebut.

7. Bagi agen leader, lebih membina agen dibawahnya dan membekali pengetahuan yang cukup dalam hal selling skil.

Dengan cara diatas apabila agen melakukannya dengan baik maka tidak mungkin tidak ada yang berasuransi, misalnya dari 100 rumah yang didatangi akan ada yang berasuransi meskipun cuma 20 nasabah atau lebih, Semua tergantung dari usaha agen yang menjalankannya. “Usaha yang harus dilakukan agen buat meningkatkan jumlah nasabah itu tidak hanya melakukan kunjungan langsung saja mbk tapi harus melakukan pendekatan juga, karena mengambil hati nasabah itu sangat sulit mbk bayangkan saja kalau ada orang yang belum kita kenal tetapi sudah menawarkan produk yang belum pasti itu sangat sulit toh iya kalau kita ndak 52

Wawancara dengan Bpk. Mashudi Selasa, 12-05-2015 jam 09.50.

Muhammad Fahmul Iltiham

24

dibohongi kalau dibohongi kan kita bisa rugi besar !! setelah kita berhasil melakukan pendekatan kita akan menyerahkan polis asuransi kepada nasabah dan itu juga membutuhkan kesabaran untuk melayaninya. Jangan sampai kita berdebat dengan nasabah, anggap saja nasabah itu sebagai saudara kita sendiri jadi lebih gampang. Lha itu semua akan mempermudah kita buat mendapatkan nasabah baru, mungkin itu mbk�.53 Usaha-usaha yang dilakukan agen dalam meningkatkan jumlah nasabah yaitu dengan melakukan: 1. Kunjungan langsung Kunjungan langsung merupakan kegiatan mengunjungi prospek tanpa membuat janji sebelumnya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat sulit dilakukan dan hanya para agen yang berpengalamanlah yang mampu melaksanakannya. Kunjungan langsung akan memberikan kemudahan apabila berdasarkan referensi. Umumnya kegiatan ini dilakukan para agen untuk mengisi waktu luang guna mengasah kemahirannya dalam melakukan teknik pendekatan.

2. Pendekatan Kegiatan agen asuransi dalam tahap awal ini adalah dengan melakukan kegiatan dengan menghubungi prospek atau assetnya sebab tanpa prospek yang cukup, berarti tidak ada pasar yang dikelola atau dimilikinya. Konsep kerangka penjualan sangat besar perannya dalam membentuk keterampilan untuk melakukan pendekatan. Adapun metode agen untuk menghubungi prospek dalam melakukan pendekatan dapat dilakukan dengan cara, yaitu: Pendekatan langsung yaitu agen langsung mendatangi prospek tanpa membuat perjanjian lebih dahulu. Upayakan agar nasabah mendapatkan kesan yang baik dalam pertemuan tersebut, karena kesan pertama tehadap nasabah agen sangat berhasil atau tidaknya penjualan.

3. Penyerahan polis Pelayanan secara aktual dimulai dari sejak polis diserahkan kepada nasabah. Oleh karena itu, seorang agen asuransi harus berani mengeluarkan berbagai biaya untuk membangun hubungan yang baik kepada nasabah.

Berikut ini kunci keberhasilan seorang agen agar dapat menjadi pelayanan yang baik kepada nasabah, yaitu: a. Layani dan jawab dengan jujur semua pertanyaan serta keluhannya atas produk dan pelayanan yang diberikan. b. Hindari perdebatan dengan nasabah perihal konsep asuransi, sebab mereka akan selalu bertanya karena belum memahami fungsi dan manfaat asuransi.

53

Wawancara dengan Bpk. Ahmad Rizal pada Jum’at, 08-05-2015 jam 10.00.

Muhammad Fahmul Iltiham

25

c. Berikan perhatian dan pemahaman akan resiko, masa depan, cita-cita dan harapan untuk nasabah. d. Senantiasa bersikap optimis terhadap nasabah dan lakukan pelayanan secara pribadi seperti saudara sendiri. “Peran sebagai agen asuransi dalam menjual asuransi jiwa bukan hanya sekedar pelengkap, tapi sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai penjual jasa asuransi. Jadi kalau tidak ada agen tidak mungkin masyarakat akan mengetahui apa itu asuransi mbk, tanpa peran agen prospek akan mengalami kesulitan buat mendapatkan pelayanan jasa asuransi. Lha disini tak beritahu sedikit ya kalau agen Takaful itu harus menjadi inisiator buat nasabahnya, yang kedua menjadi konektor, yang ketiga menjadi komunikator, menjadi motivator itu juga sangat penting, trus menjadi edukator, trus menjadi administrator untuk nasabahnya juga.

Ya wes itu mbk yang byasa saya lakukan�.54 Peran agen asuransi sesungguhnya banyak, namun setidaknya terdapat enam peran yang penting dan berpengaruh langsung terhadap produktivitas penjualan asuransi. Berikut ini adalah enam peran agen asuransi tersebut: 1. Inisiator Inisiator adalah orang yang berinisiatif melakukan segala sesuatu tanpa diminta atau diperintah orang lain. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang agen asuransi dituntut untuk menjadi inisiator. Berinisiatif dalam banyak hal, seperti mencari prospek, membuat janji, melakukan kunjungan, presentasi dan menutup penjualan. Berinisiatif sangat penting untuk mendukung keberhasilan agen asuransi dalam profesinya sebagai penjual.

2. Konektor Konektor adalah orang yang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, khususnya dalam bentuk bisnis. Hubungan tersebut dibangun atas dasar pengenalan, pemahaman, penerimaan, rasa hormat, kepercayaan, dan ikatan.

3. Komunikator Komunikator adalah orang yang menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada orang lain untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, agen asuransi dituntut memiliki keterampilan mengomunikasikan produk maupun informasi lain untuk meyakinkan prospek agar membeli produk asuransi dari dirinya.

Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila antara agen asuransi dengan prospek terjalin hubungan yang baik dan saling percaya. Karena itu,

54

Wawancara dengan Bpk. Uut Sugianto Hari Selasa, 12-05-2015 jam 11.00.

Muhammad Fahmul Iltiham

26

keterampilan membangun hubungan dan kepercayaan dengan prospek sangat penting bagi seorang agen asuransi.

4. Motivator Peran agen asuransi sebagai motivator menjadi tatkala ia meminta atau mendorong prospek untuk mengambil keputusan membeli produk yang ditawarkan. Sebagai motivator seorang agen asuransi harus mampu meyakinkan bahwa produk asuransi tersebut merupakan solusi atas masalah yang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan prospek.

5. Edukator Dalam proses penjualan, seorang agen asuransi tidak bisa memaksa prospek untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan. Yang bisa dilakukan agen asuransi adalah menunjukkan adanya masalah menyangkut nilai ekonominya. Selain membantu prospek mengenali masalah dibidang keuangannya, sebagai edukator agen asuransi juga memberikan nasihat, saran, maupun rekomendasi untuk menggunakan produk asuransi yang ditawarkan sebagai solusinya.

6. Administrator Agen asuransi adalah orang yang melaksanakan peraturan, prosedur maupun kebijakan dari perusahaan yang diwakili dalam penjualan asuransi. Kegiatan agen asuransi sebagai administrator misalnya membantu prospek melengkapi data isian formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa, melakukan seleksi resiko baik administrativ atau finansial, penyerahan polis, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi penutupan penjualan asuransi jiwa. Peran administrator agen asuransi juga dapat berarti mengelola kegiatannya dalam administrasi yang baik.

Agen asuransi syariah sangat berperan sekali dalam pengembangan bisnis asuransi syariah. Salah satunya adalah dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko pada para nasabahnya. Untuk mengatasi persaingan yang ketat antar agen asuransi syariah dengan konvensional, maka dibutuhkan kiatkiat khusus yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dengan menawarkan jasa Takaful yang dikelola secara professional, adil, tulus, dan amanah.

Pelayanan bagi konsumen adalah bukan sekedar kemampuan memberikan servis yang ramah. Tetapi, pelayanan dalam ragam produk yang dapat membantu nasabah menyelesaikan urusannya dalam hal bertransaksi dan menyimpan uang. Untuk itu, agen harus lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk inovatif dan harus menguasai pasar.

Kualitas pelayanan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan pada loyalitas pada nasabah, diharapkan sebuah Takaful Indonesia harus

Muhammad Fahmul Iltiham

27

benar-benar dalam mempraktekkannya. Seandainya Takaful Indonesia kurang fokus terhadap salah satu saja, maka jangan berharap akan berhasil mendapatkan atau mempertahankan nasabahnya.

Untuk itu, Takaful Indonesia harus lebih jeli dalam mempelajari perilaku nasabahnya. Tiap-tiap karakter nasabah perlu disikapi secara berbeda. Artinya, jika segmen pasar yang dituju berbeda maka strategi pemasar (marketing) yang diterapkan pun berbeda. Setelah menerapkan segmentasi kepada nasabah, maka Takaful Indonesia akan lebih terarah dalam membuat peran agen yang tepat sasaran.

Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Faktor-faktor agen dalam meningkatkan jumlah nasabah Faktor-faktor agen dalam meningkatkan jumlah nasabah asuransi syariah, antara lain: a. Penyusunan strategi pelayanan agen itu merupakan salah satu elemen nyata yang perlu dibuat untuk dapat mewujudkan keunggulan para agen dapat meningkatkan jumlah nasabah. b. Berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga agen dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. c. Menjadi seorang agen harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk setiap nasabah dan menyesuaikan dengan segmentasi pasarnya. d. Menyusun jadwal prospekting ke nasabah, bila perlu dicatat dengan rapih dalam agenda kerja.

2. Strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah Agen mempunyai strategi yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah nasabah asuransi syariah, diantaranya yaitu: a. Seorang agen mempunyai strategi memperluas pasar, terutama untuk masyarakat yang belum menggunakan jasa asuransi syariah melalui sosialisasi secara langsung. b. Agen juga harus mempertahankan dan meningkatkan pasar yang sudah ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan dalam rangka memberikan layanan terbaiknya. Dengan demikian agen berperan dalam meningkatkan jumlah penjualan, baik melalui pasar baru, maupun dengan pasar yang sudah ada dengan menciptakan “repeat order�. c. Selain itu agen juga melakukan kegiatan pendidikan kepada masyarakat dengan mengenalkan perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko dalam asuransi. Langkah yang dapat dilakukan agen dalam memberikan

Muhammad Fahmul Iltiham

28

pendidikan masyarakat, diantaranya mengadakan pelatihan, ceramah dan seminar, sehingga dengan sendirinya masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi dan mampu menumbuhkan informasi tentang asuransi syariah. d. Seorang agen juga harus menyeleksi resiko atas diri peserta dengan cara mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko yang dihadapi peserta, mengevaluasi dan mengukur besarnya resiko yang mungkin terjadi dan menentukan metode yang terbaik untuk menangani resiko yang telah diidentifikasi tersebut. Dengan demikian, agen membantu dalam meminimalkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah.

Daftar Pustaka Abdul Anshori, Ghofur,H.. Asuransi Syariah di Indonesia, regulasi dan operasionalisasinya di dalam kerangka hukum Positif di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press,2007).

Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah, Keberadaan dan kelebihannya ditengan Asuransi Konvensional, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006).

Ali, AM, Hasan, Asuransi dalam perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004).

Ali, A. Hasyim, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Djati, Mustiko, Manajemen Asuransi Syariah: Keberhasilan Menjual Asuransi Syariah Dunia dan Akhirat, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, tanpa tahun).

Farodis, Zian. Buku Pintar Asuransi, Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah, (Yogyakarta: Laksana, 2014).

J.Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Karyanto, Deddy, Cara Cepat Jadi Agen Asuransi Hebat, Membongkar Rahasia Punya Income Puluhan Juta Rupiah Hingga Tak Terbatas Setiap Bulan Sejak Tahun Pertama, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010).

MB, Superwanto. Rahasia Sukses Agen Top Bumiputera, (Tangerang: Lembaga Studi Informasi, LSI, 2005).

Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2014).

Prihartono, M. Wahyu. Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Putra, Nusa dan Dwilestari, Ninin, Penelitian Kualitatif; Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Cetakan 25.

Muhammad Fahmul Iltiham

29

Soerono, Surjono. Penuntun ke Agenan Asuransi jiwa edisi IV, (Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, 1998).

Syafri Harahap, Sofyan. Akutansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Sigma, Jurus Pintar Asuransi, Agar Anda Tenang, aman dan Nyaman, (Yogyakarta: G-Media, 2011).

Satriani, Arba’iyah. Peluang di Tengah Persaingan, (Jakarta: Harian Republika, 2005).

Syakir Sula, Muhammad. Asuransi (life dan general) Konsep dan Sistem Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UIPress, 1995).

Sari, Elsi Kartika dan Simanunsong, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: rasindo, 2010).

Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, Hukum Perlindungan Asuransi Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT Alumni, 1997).

Sendra, Ketut, Panduan Sukses Menjual Asuransi, (Jakarta: PPM, 2002).

Susanto, Heru, Menjadi Agen Asuransi itu Gampang, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).

Sumantoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: UIP, 1986).

Siagian, Dergibson dan Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2006).

Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan Pustaka, 1996).

Tunggal, Arif Djohan, Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Asuransi di Indonesia Tahun 1992-1997, (Jakarta: Harvarindo, 1998), Cetakan 1.

Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005).

Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, Mengasah Kemampuan Ekonomi, (Bandung: Citra Praya, 2007).

Widodo, Sugeng. Mindset Sukses Agen Asuransi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Yusof, M.Fadzli. Takaful Sistem Insurans Islam, (Malaysia: Publication and Distributor SDN BHD,1996).

Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).

Abdillah Mundir

30

STRATEGI PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH Oleh: Abdillah Mundir

Abstrak: Saat ini paradigma dalam memandang pendidikan mulai bergeser, yang awalnya pendidikan dilihat dan dikaji dari aspek sosial, sekarang orang melihat pendidikan lebih pada sebuah corporate.

Artinya, lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Produk dalam kontek jasa pendidikan madrasah adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan adalah lembaga yang dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, dan peluang yang cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Pemasaran yang digunakan secara khusus pada sekolah, yaitu analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati, yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela dengan pasar sasaran/ pasar target (target market) jasa pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Sekolah harus mempunyai strategi pemasaran jasa pendidikan karena sekolah adalah sektor jasa yang membutuhkan orientasi pemasar khusus.

Kata Kunci: Strategi Pemasaran Jasa, Pendidikan Madrasah

Pendahuluan Hidup dalam iklim kompetisi seperti saat ini, sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan mengubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai tuntutan stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada seluruh organisasi yang bersifat profit maupun non profit termasuk juga lembaga pendidikan madrasah.

Didalam dunia pendidikan, meskipun lembaga pendidikan tidak termasuk lembaga profit, namun pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara tradisional akan tetapi membutuhkan kemampuan khusus sehingga output pendidikan memiliki daya saing tinggi untuk dapat bersaing di tingkat global.

Apalagi saat ini paradigma dalam memandang pendidikan mulai bergeser, yang awalnya pendidikan dilihat dan dikaji dari aspek sosial, sekarang orang melihat pendidikan lebih pada sebuah corporate. Artinya, lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi produksi yang

Abdillah Mundir

31

menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa pendidikan disebabkan mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, maka produksi jasa yang ditawarkan tidak laku. Ini sudah terjadi, di beberapa madrasah yang tidak merespon perubahan paradigma ini kurang diminati dan sulit mendapatkan siswa baru.

Strategi tersebut diadopsi dari dunia bisnis, dimana istilah marketing terfokus pada sisi kepuasan konsumen dengan memakai dasar pemikiran yang logis: jika konsumennya tidak puas, berarti marketingnya gagal. Dengan kata lain, jika lembaga pendidikan yang memproses jasa pendidikan tidak mampu memuaskan users educations sesuai dengan need pasar, maka lembaga pendidikan tersebut tidak akan eksis dan bisa mengakibatkan lembaga pendidikan madrasah karena tidak mampu menjaring siswa baru dalam jumlah yang cukup, dan setiap tahun kecenderungannya mengalami penurunan jumlah siswa.

Jika logika corporate ini dipakai dalam dunia pendidikan, maka lembaga pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang layanan jasa pendidikan yang kegiatannya melayani konsumen, yaitu siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang dikenal sebagai stakeholder.

Sebab, pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemasaran, sekolah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola serta meningkatkan kualitas layanannya sehingga apa yang dipromosikan bisa dipertanggungjawabkan.

Karena pendekatan marketing menuntut mereka untuk menganalisis kegiatan belajar mengajar, intra dan ekstrakulikuler, fasilitas pendidikan, dan suasana belajar mengajar sehingga kegiatan mereka selalu terpusat pada perbaikan mutu pelayanan.

Menurut Alma, perubahan paradigma pendidikan tersebut, harus dapat menciptakan: (1) Makes regular repeat purchases yaitu pelanggan yang selalu membeli atau memakai secara teratur program yang diluncurkan oleh lembaga, misalnya siswa menyelesaikan studi sampai akhir tetap pada lembaga yang sama; (2) Purchases across product and service lines, pelanggan membeli diluar lini produk/jasa, misalnya ketika Madrasah mengeluarkan program lain yaitu pelatihan Bahasa Arab maka banyak siswa sekolah lain yang mengikuti pelatihan tersebut; (3) Refers other yaitu merekomendasikan produk lain, misalnya siswa Madrasah merekomendasikan kepada keluarga, teman ataupun masyarakat atas program layanan pendidikan, baik merekomendasikan jurusan yang diambil maupun layanan lainnya (training, seminar, loka karya dan sebagainya); (4) Demonstrates an immunity to the full of the competition yaitu

Abdillah Mundir

32

menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing, misalnya selain Madrasah banyak lembaga lain yang menawarkan pendidikan serupa, akan tetapi sebanyak dan semenarik apapun yang dilakukan oleh lembaga lain, siswa tetap teguh memilih Madrasah sebagai lembaga layanan pendidikanya.

Konsep bisnis dan pemasaran sudah saatnya diterapkan dalam lembaga pendidikan sehingga memiliki Competitive advantage. Sebuah lembaga pendidikan harus berusaha mencapai keunggulan memberikan layanan prima dengan superior customer service dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Karena kualitas layanan lembaga pendidikan berbanding lurus dengan kepercayaan peminat layanan jasa pendidikan. Semakin bagus layanan pendidikan yang diberikan, maka semakin banyak pula peminat yang akan memanfaatkan jasa yang diberikan.

Konsep Strategi Dalam wikipedia, definisi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Secara historis, kata strategi dipakai untuk istilah dunia militer. Strategi sendiri berasal dari bahasa yunani „stratogosâ€&#x;, yang berarti jendral/ komandan militer. Maksudnya adalah strategi berarti seni para jendral, yaitu cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan.

Namun, istilah ini tidak hanya digunakan dalam konteks militer saja, bisnis juga menggunakan istilah strategi ini. Dalam konteks bisnis, strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Ansoff mendefinisikan strategi sebagai “a set of decision making rules for guidance of organizayional behafior�, apabila dikaitkan dengan pemasaran, maka strategi diartikan sebagai pengambilan keputusan mengenai pemakaian faktor-faktor pemasaran yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari sebuat strategi adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat

Abdillah Mundir

33

dibedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing.

Jadi, perencanan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Menurut Agus Rahayu, strategi memiliki dua model, yaitu: a) Modelbased, menyatakan bahwa kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, pencapaian tujuan organisasi lebih banyak ditentukan oleh karakteristik lingkungan eksternal daripada lingkungan internal atau sumberdaya internal organisasi. b) Resource-based, menyatakan bahwa lingkungan internal atau sumber daya internal merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada dasarnya, kedua model tersebut bertujuan untuk menciptakan tingkat kinerja yang tinggi, kedua model si atas juga menujukkan bahwa persaingan yang berhasil mensyaratkan organisasi untuk memahami kondisi eksternal dan internal. Dalam kerangka manajemen stratejik, ke dua model tersebut merupaka model yang terintegrasi, tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain.

Menurut Mintzberg, konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu: a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya. b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. c. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya. d. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya. e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Pemasaran Pendidikan Pada dasarnya, pemasaran (marketing) merupakan istilah dalam dunia bisnis. Dalam konteks bisnis, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran.16 Pemasaran juga dapat dimaknai suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran.

Abdillah Mundir

34

Pemasaran juga di artikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Adapun sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan.

Namun pada perkembangannya, istilah pemasaran tidak hanya dipakai oleh organisasi/lembaga profit saja, akan tetapi dipakai pula oleh lembaga non profit. Artinya, penggunaan istilah marketing saat ini sudah berkembang disegala sektor kegiatan manusia. Kenyataan ini diungkapkan oleh Morris, bahwa dewasa ini tidak ada organisasi baik itu bisnis atau non bisnis yang dapat terlepas dari pemasaran (marketing), organisasi tersebut dapat memilih untuk mengerjakannya demi kebaikan organisasi atau meninggalkannya untuk kemundurannya. Sehingga pendidikan pun juga menggunakan istilah pemasaran untuk memasarkan jasa pendidikannya.

Dalam kontek lembaga pendidikan, pemasaran adalah pengolahan yang sistematis dari pertukaran nilai-nilai yang sengaja dilakukan untuk mempromosiklan misi-misi sekolah berdasarkan pemuasan kebutuhan nyata baik itu untuk stakeholder ataupun masyarakat sosial pada umumnya (Kriegbahum). Pengertian lain mengatakan bahwa sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan (creation) penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan.

Fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap lembaga dan menarik minat sejumlah calon siswa. Oleh karena itu, pemasaran harus berorientasi kepada “pelanggan� yang dalam konteks sekolah disebut dengan siswa. Di sinilah perlunya sekolah untuk mengetahui bagaimanakah calon siswa melihat sekolah yang akan dipilihnya.

Unsur utama dalam pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur, yaitu: 1. Unsur strategi persaingan, meliputi: a. Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. b. Targetting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki.

Abdillah Mundir

35

c. Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.

2. Unsur taktik pemasaran, meliputi: a. Differensiasi, yang terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran inilah yang membedakan differensiasi yang dilakukan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. b. Bauran pemasaran (marketing mix), terkait dengan kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan tempat atau yang lebih dikenal dengan sebutan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, dan Place.

3. Unsur nilai pemasaran, yang berkaitan dengan: nama, termin, tanda simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang ditujukan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa sebuah/sekelompok penjual dan membedakannya dengan para pesaing. Merek mempunyai banyak arti penting buat konsumen, yaitu: a. Sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu produk dengan produk lain. Identifikasi ini diperlukan agar konsumen mempunyai kebebasan memilih produk dan merek mana yang memenuhi kebutuhannya; b. Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli.

Merek akan memberikan rasa percaya diri kepada konsumen bahwa; c. Merek memberi status dan image pada seseorang. Dengan membeli merek tertentu, sudah menunjukkan bagaimana status sosial seseorang; d. Merek memberi arti emosional. Seorang fans sebuah klub sepakbola misalnya, akan rela membeli berbagai macam merchandise yang dijual dengan atribut klub tersebut.

Konsep pemasaran tidak hanya berorientasi pada logika “asal barang habis “ tanpa memperhatikan sesudah itu, tetapi juga berorientasi jangka panjang yang lebih menekankan pada kepuasan pengguna, dimana pemasaran itu sendiri adalah suatu usaha bagaimana memuaskan, memenuhi needs and wants dari konsumen, needs itu merupakan kebutuhan akan hal yang dirasakan kurang oleh konsumen yang harus segera dipenuhi, sedangkan wants adalah keinginan suatu kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti daya beli, pendidikan, agama, keyakinan, famili dan sebagainya.

Jadi, pengguna konsep marketing memberikan dasar pemikiran yang logis dalam pencapaian tujuan, yaitu memuaskan konsumen dengan mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimiliki oleh lembaga. Adapun

Abdillah Mundir

36

menurut David W. Cravens sebagaimana dikutip oleh Minarti, Konsep marketing pendidikan memiliki tiga dasar, yaitu: 1. Dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai dasar tujuan bisnis.

2. Mengembangkan pendekatan organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan ini.

3. Mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memberikan kepuasan kepada konsumen.

Jika lembaga pendidikan mencoba melaksanakan kegiatan marketing yang berorientasi pada konsumen, maka seluruh personel staff, baik guru maupun tenaga administrasi harus menghayati betul apa misi mereka dan apa bisnis mereka. Pendekatan marketing juga akan menuntut mereka untuk terus berupaya memperbaiki diri dan jasa yang ditawarkannya dalam memberikan layanan yang bermutu, sehingga stakeholder akan terus menggunakan jasa yang diberikan.

Marketing Mix Pendidikan Madrasah Menurut Lupioadi dan hamdani sebagaimana, bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Dalam konteks pendidikan bauran pemasaran (marketing mix) adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikan rupa sehingga dapat menghasilkan strategi yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan.

Zeithaml & Bitner mengatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaan ada tujuh hal yang biasa disingkat dengan 7P yaitu terdiri dari 4P tradisional yang digunakan dalam pemasaran barang dan 3P sebagai perluasan bauran pemasaran jasa. Unsur 4P yaitu product (produk); jasa seperti apa yang ditawarkan, price (harga); strategi penentuan harga, place (lokasi/tempat); dimana tempat jasa diberikan, promotion (promosi); bagaimana promosi dilakukan. Sedangkan unsur 3P adalah people (SDM); kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa. Physical evidence (bukti fisik); sarana-prasarana seperti apa yang dimilki, dan process; manajemen layanan pembelajaran yang diberikan. Ketujuh unsur bauran tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Produk Jasa Pendidikan Madrasah Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar

Abdillah Mundir

37

yang bersangkutan. Sedangkan Lupioadi dan Hamdani mendefinisikan produk sebagai keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Lebih spesifik, Keegan menjelaskan bahwa produk adalah koleksi sifat- sifat fisik, jasa, dan simbolik yang menghasilkan kepuasan, atau manfaat, bagi seorang penguna atau pembeli.

Produk dalam kontek jasa pendidikan madrasah adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan.

Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan adalah lembaga yang dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, dan peluang yang cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Atau dengan kata lain produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

2. Price (harga) Merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, dimana apabila mutu produk baik, maka calon siswa/mahasiswa berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Salah satu strategi yang sekarang dikembangkan oleh beberapa perguruan tingggi adalah skiming price artinya adalah memasang harga yang setinggi-tingginya pada saat mulai dipasarkan dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memang berkualitas tinggi sehingga tidak mengecewakan konsumennya.

Akan tetapi ketika hendak menetapkan harga sebaiknya lembaga pendidikan memperhatikan sasaran yang hendak dicapai yaitu: (1) sasaran yang berorientasi pada keuntungan yang bertujuan untuk mencapai target pengembalian investasi, untuk memperoleh laba maksimum; (2) sasaran yang berorientasi pada penjualan yang bertujuan meningkatkan volume penjualan, mempertahankan/meningkatkan market share, dan (3) sasaran yang berorientasi status quo yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan menghadapi pesaing.

3. Place (lokasi/tempat) Place adalah letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting, karena lingkungan dimana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Dalam hal ini penyedia jasa perlu mempertimbangkan faktor-faktor: (1) akses yaitu kemudahan mencapai lokasi; (2) vasibilitas yaitu lembaga tersebut dapat terlihat dengan jelas keberadaan fisiknya; (3) lalu lintas dalam arti tingginya tingkat kemacetan akan mempengaruhi minat customer terhadap jasa tersebut; (4)

Abdillah Mundir

38

tempat parkir yang luas; (5) ketersediaan lahan untuk kemungkinan perluasan usaha; (6) persaingan yaitu dengan memperhitungkan lokasi pesaing kita; (7) ketentuan pemerintah tentang peruntukan lahan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang harus di anut oleh setiap lembaga pendidikan.

1. Promotion (promosi) Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yaitu aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. aktivitas tentang bagaimana memberitahu pelanggan tentang keberadaan produk/jasa.

Aspek yang harus dipertimbangkan adalah bentuk komunikasi, khususnya iklan (advertising), penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales promotion) dan publisitas penyedia jasa tersebut, (4) membujuk customer untuk membeli dan menggunakan jasa tersebut. Promosi ini lebih diarahkan pada penyedia jasa pendidikan sehingga pengaruh image tersebut berperan penting terhadap penjatuhan pilihan customer. promosi yang berlebihan mempunyai hubungan korelatif yang negatif terhadap daya tarik peminat.(publicity).

Tujuan promosi dalam konteks pemasaran adalah: (1) membangun kepedulian dan ketertarikan terhadap produk jasa dan lembaga penyedia jasa, (2) membedakan jasa yang ditawarkan dan lembaga dari pesaing, (3) mengkomunikasikan dan menggambarkan kelebihan dari jasa yang tersedia.

2. People / SDM Menurut Zeithaml and Bitner sebagaimana dikutip oleh Ratih Hurriyati, people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemenelemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara pakaian karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (Service Encounter).

Adapun SDM adalah semua orang atau pelaku yang terlibat dalam proses penyampaian jasa konsumen serta mempengaruhi persepsi konsumen, seperti para personal penyedia jasa, pelanggan, dan para pelanggan lain yang terkait dengan jasa tersebut. Sumber daya manusia dalam sebuah lembaga sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu administrator, guru, dan pegawai. Ketiganya perlu memiliki

Abdillah Mundir

39

kompetensi yang tinggi. Karena pada pelaksanaannya merekalah yang secara langsung menyampaikan jasa kepada para siswa, sehingga puas tidaknya siswa tergantung bagaimana jasa tersebut tersampaikan kepada mereka.

3. Physical Evidence (bukti fisik) Physical evidence, merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Sarana fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan prosuk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam sara fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan seperti tiket,sampul, label, dan lain sebagainya.

4. Process (proses) Dengan demikian proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan, kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan citra yang terbantuk akan membentuk sirkulasi dalam merekrut pelanggan pendidikan.

Jasa Pendidikan Untuk memahami pengertian jasa pendidikan, ada baiknya kita mempelajari dahulu beberapa pendapat para ahli. Kotler, seorang ahli pemasaran mengemukakan pengertian jasa adalah “a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product�.37 Maksudnya jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

Kemudian Adrian Payne mendifinisikan, jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer

Abdillah Mundir

40

kepemilikan. Perubahan daiam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.

Berdasarkan definisi di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa pendidikan harus selalu melakukan up date pada sisi kualitas (kompetensinya). Tujuan utama proses ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus menerus, dan terpadu sehingga bisa menciptakan output yang berkualitas.

Merujuk pengertian tersebut, ada lima ciri utama dalam setiap jasa yang diikutip dari pernyataan bitner dkk sertanTadepali dan Hayes, yaitu: 1. Tidak berwujud (intangibility), sehingga konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, maka konsumen mencari informasi tentang jasa tersebut. Sesuatu yang bisa dilihat itu bisa berupa kinerja guru, tata usaha, karyawan, sarana prasarana, peralatan pendidikan sekolah, simbol-simbol yang digunakan sekolah, juga biaya yang bisa mereka bayar ke sekolah.

2. Tidak terpisahkan (inseparability), dimana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa; 3) Bervariasi (variability), dimana jasa sering kali berubah-ubah tergantung siapa , kapan dan dimana menyajikannya; 3. Mudah musnah (perishability), jasa tidak dapat di jual pada masa yang akan datang.

4. Kepemilikan (ownership), karakteristik ini adalah karakteristik yang paling menantang. Siswa membayar biaya pendidikan di muka, dimana pada awalnya mereka tidak mendapat kepemilikan investasi pendidikan apapun.

Akan tetapi mereka dapat menerima salah satufasilitas, yaitu kartu perpustakaan. Dengan demikian siswa memiliki hak untuk mengakses perpustakaan ketika menunjukkan kartu perpustakaan kepada petugas perpustakaan.

Di samping itu, ada juga yang mengemukakan bahwa jasa mengandung delapan karakteristik, yaitu: 1. Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan; 2. Jasa tergantung pada waktu 3. Jasa bergantung pada tempat 4. Konsumen merupakan bagian integral dari proses produksi jasa;

Abdillah Mundir

41

5. Setiap orang atau apapun yang berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam memberikan peranan; 6. Perubahan pada konsep kemanfaatan; 7. Karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa; 8. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena produksi jasa terjadi secara real time.

Berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Lebih bersifat tidak berwujud dari pada berwujud ( more intangible than tangible); 2) Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (simultananeous production and consumption); 3) Kurang memiliki standar dan keseragaman (less standardized and uniform).

Dalam dunia pendidikan, bahan baku untuk menghasilkan jasa ialah orang, yang memiliki ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Pepatah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang memiliki persamaan bahkan anak kembar sekalipun. Hal itulah yang menjadikan dasar bahwa pelayanan jasa pendidikan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Dengan melihat karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan diterima setelah melakukan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal itu menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan akan sangat tergantung pada siapa, kapan dan dimana proses tersebut terlaksana.

Beberapa hal yang akan dilakukan lembaga pendidikan untuk meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan adalah: 1. Meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud menjadi berwujud.

2. Menekankan pada manfaat yang akan diperoleh (lulusan lembaga pendidikan) 3. Menciptakan atau membangun suatu nama merek lembaga pendidikan (education brand name).

Pemasaran Jasa Pendidikan Menurut Lockhart sebagaimana dikutip oleh David, pemasaran jasa pendidikan adalah cara untuk melakukan sesuatu dimana siswa, orang tua, karyawan sekolah, dan masyarakat menganggap sekolah sebagai institusi pendukung masyarakat yang berdedikasi untuk melayani kebutuhan pelanggan jasa pendidikan.

Kemudian Kotler dan Fox, mengemukakan definisi pemasaran yang digunakan secara khusus pada sekolah, yaitu analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati, yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela dengan

Abdillah Mundir

42

pasar sasaran/ pasar target (target market) jasa pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah.

Kotler dan Fox lalu mendefinisikan tujuan utama pemasaran jasa pendidikan adalah untuk : 1. Memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar; 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan; 3. Meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya pendidikan; 4. Meningkatkan efisiensi pada aktifitas pemasaran jasa pendidikan.

Sekolah membutuhkan strategi pemasaran jasa pendidikan karena sekolah adalah sektor jasa yang membutuhkan orientasi pemasar khusus, sehingga dapat diidentifikasi lebih lanjut. Gray menjelaskan lima tahap penting dalam menerapkan pemasaran jasa pendidikan, yaitu: 1. Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah pemasaran jasa pendidikan 2. Melakukan riset atau audit pemasaran jasa pendidikan 3. Melakukan perencanaan pemasaran jasa pendidikan 4. Menentukan bauran pemasaran jasa pendidikan 5. Menentukan strategi dan taktik pemasaran jasa pendidikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Srategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah Faktor Pendukung dalam penerapan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan pada Madrasah adalah sebagai berikut: (1) Madrasah adalah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan yang lebih mandiri, (2) Memiliki segmen yang jelas, (3) Kepercayaan masyarakat dan alumni masih tergolong tinggi, (4) Madrasah berada di lokasi yang dekat dengan masyarakat.

Faktor penghambat dalam penerapan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan pada Madrasah adalah sebagai berikut: (1) Tidak memiliki TIM khusus promosi, (2) Madrasah belum memiliki konsep yang sistematis dalam hal pemasaran jasa pendidikan, (3) Tidak ada data evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam menyusun strategi tahun berikutnya, (4) Strategi Pemasaran seringkali dianggap tidak penting.

Kesimpulan Pemasaran jasa adalah hal yang sangat penting bagi suatu organisasi pendidikan. Sebaik apapun kualitas pendidikan madrasah akan mengalami masalah apabila tidak memiliki strategi pemasaran yang baik. Lembaga Pendidikan Madrasah sebaiknya memiliki tim marketing yang memikirkan khusus bagaimana langkah-langkah strategis yang akan ditempuh secara sistematis dan terencana. Lembaga Pendidikan Madrasah sebaiknya punya data-data perkenaan peta persaingan, data calon konsumen dan data data

Abdillah Mundir

43

perilaku konsumen sebagai bahan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan strategi marketing yang akan dijalankan.

Daftar Pustaka Hidayat, Ara, & Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah). Yogyakarta: Kaukaba. 2012.

Jauch, Lawrence R., and William Gluech, Bussiness Policy and Strategic Manajement, New York: McDraww-Hill, 1998.

Kotler, Philip. Marketing Management. The Millennium Edition. New Jesrey: Prentice-Hall International Inc., 2003.

Kotler, Philips, Manajemen Pemasaran, Jakarta: SMTG Desa Putra, 2002.

Minarti, Sri, Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri), Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.

Muhaimin, Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah),cet. Ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Susanto, Hery, & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Mank Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.

Tjipto, Fandy, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.

Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).

Muhammad Nizar

44

STRATEGI PENGEMBANGAN MARKETING (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang) Oleh: Muhammad Nizar

Abstrak: Penelitian ini mengungkapkan tentang setrategi pengembangan marketing yang ada di PT. BRPS Adil Makmur Karangploso Malang. Dengan hasil penelitian Pengetahuan yang dimiliki oleh marketing belum maksimal, terbukti banyaknya marketing yang dimiliki masih belum memenuhi target yang di tetapkan oleh perusahaan. Saingan antar sesame marketing juga sangat ketat, sehingga tak jarang antar para marketing berebut nasabah. Hal ini lah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang akibatnya nasabah merasa bingung, aa yang membedakan bank syariah dengan konvensional.

Srategi pemasaran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajemen PT. BPRS Adil Makmur Karangploso Malang untuk meningkatkan posisi mereka adalah meningkatkan strateginya secara eksplisit kepada seluruh karyawan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan lebih muda tercapai.

Kata Kunci: Starategi, Marketing

Pendahuluan Tak kurang dari ribuan bahkan jutaan pengusaha yang gagal dalam menjalnkan usaha di dunia ini, mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya manajemen pemasaran (marketing). Di samping itu cepatnya informasi yang masuk akibat majunya teknologi sektor informasi seperti televise, radio, koran, atau majalah telah menjadikan masyarakat semakin cerdas dan masyarakat sudah semakin sulit untuk dibohongi.

Dampak lain bagi produsen adalah ketatnya pesaing antar produsen untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Produsen berusaha dengan sekuat tenaga untuk merebut konsumen pesaingnya. Supaya cepat siapa dapat atau konsumen harus dikejar dan direbut bukan ditunggu, demikiann istilah berbagai produsen yang ikut meramaikan dunia persaingan. Oleh karena itu, kemajuan teknologi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk merebut hati konsumen agar membeli dan mengonsumsi produknya hanya melalui pemahaman pemasaran secara utuh dengan menjalankan strategi pemasaran yang tepat.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

45

Dalam memasarkan produknya, seorang pemasar harus pandai membaca situasi pasar sekarang dan dimasa yang akan datang. Artinya, pemasar harus cepat tanggap apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, kemudian kapan dan dimana dibutuhkannya. Dalam hal ini produsen harus mampu menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen secara cepat waktu. Di samping itu , seorang pemasar hrus mampu mengkomunikasikan keberadaan dan kelebihan produk dibandingkan produk lainnya dari pesaing. Produsen juga harus pandai menarik minat dan merayu konsumen untuk terus membeli dan mengkonsumsi produk yang ditwarkan melalui berbagai strategi.1 Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dampak dari perubahan teknologi juga brdampak positif terhadap perkembangan dunia perbankan. Produk yang ditawarkan kepada nasabahnya menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh untuk melakukan pengiriman uang (transfer) dapat dilakukan pada saat itu dan tiba di tempat tujuan pada saat itu juga dengan sistem online komputer. Padahal sebelumnya untuk mengirim uang dari satu bank ke lokasi lainnya memerlukan waktu beberapa hari. Demikian juga dalam hal penagihan (inkaso), waktu yang dibutuhkam begitu cepat. Di sisi lain untuk melakukan penarikan uang saat ini tidak perlu dilakukan ke bank tapi cukup dapat ditarik di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terbesar di berbagai tempat strategis (Kasmir) Disamping itu, ATM juga memberikan kelebihan seperti informasi saldo serta melakukan berbagai pembayaran dalam waktu yang sangat singkat melalui pendebetan.

Dampak negatif bagi bank adalah tingginya biaya untuk membeli teknologi tersebut. Belum lagi masalah keamanan menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, dalam era teknologi yang berkembang demikian cepat ini saatnya bank menjemput bola dengan nasabahnya bukan menunggu nasabah seperti jaman dahulu. Kemudian bank juga harus pandai membaca keinginan dan kebutuhan nasabahnya melalui berbagai cara seperti melalui riset pemasaran. Tanpa riset pemasaran yang handal jangan harapkan bank dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabahnya secara cepat. Bahkan bukan tidak mungkin bank akan ketinggalan infomasi dibandingkan dengan pesaing.

Pihak bank juga harus dapat mengetahui lingkungan pemasaran.

Lingkungan pemasaran akan sangat berpengaruh tehadap pemasaran yang bahkan dijalankan. Lingkungkungan pemasaran yang juga terdiri dari lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Dengan mengetahui lingkungan pemasaran, maka dengan mudah bank akan dapat menentukan langkah selanjutnya.

1

Heri Sudarsono. 2004. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia. Hlm. 10.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

46

Dengan diketahuinya keinginan dan kebutuhan nasabah serta lingkungan pemasaran yang mempengaruhinya memudahkan bank untuk melakukan strategi guna merebut hati nasbah. Strategi yang dilakukan meliputi penentuan strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan lay out, dan strategi promosi. Strategi ini kita kenal dengan nama Marketing Mix Bauran pemasaran.

Dalam strategi produk misalnya bank harus dapat memodifikasi produk yang sudah ada menjadi lebih menarik. Atau bank pun dapat menciptakan produk baru. Strategi produk biasanya dimulai dari penciptaan logo dan moto yang dibuat semenarik mungkin. Kemudian menciptakan merek tehadap produk yang diciptakan.

Berangkat dari asumsi di atas, maka peneliti ingin mengetahui sekaligus mendalami tentang pengembangan “Marketing� PT.BPR3 Syariah Adil Makmur Karangploso Malang dalam menarik minat nasabah. Karena dalam pengamatan peniliti empat tahun terahir ini bank-bank syari’ah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan mampu bersaing dengan bank konvensional. Hal ini jelas membutuhkan strategi pemasaran yang matang dan mampu bertahan di tengah-tengah masyarakat.

Selain pengembangan pemasaran, peneliti juga ingin mengetahui produk-produk apa saja yang ditekankan terhadap nasabah oleh PT.BPRS Adil Makmur Karangploso Malang. Karena produk ditawarkan PT.BPR Syariah Adil Makmur kepada nasabah cukup berfariasi. Seperti: tabungan, deposito, pembiayaan dan sebagainya. Diantara beberapa produk yang ditawarkan PT.BPRS mestinya ada yang ditekankan atau produk yang dinanti nasabah.

Pemasaran Bank 1. Pengertian Pemasaran Bank Pengertian pemasaran bagi setiap perusahaan tidak ada perbedaan hanya yang menjadi msalah adalah penerapan masalah untuk setiap jenis perusahaan memiliki karateristik tersendiri. Misalnya, pemasaran yang dijalankan untuk perusahaan untuk perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang tentu akan sangat berbeda dengan perusahaan yang memiliki produk jasa seperti perusahaan keuangan. Bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Oleh karena itu, perlakun pemasaran terhadap dunia perbankan pun berbeda dengan perusahaan lainnya.

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dikuti dari Moh. Ramly Faud dan M. Rustan DM. 2005. Akuntansi Perbankan Petunjuk Praktis Operasional Bank.

Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 15 3

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

47

Kasmir menambahkan secara umum pengertian pemasaran bank adalah: “Suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan�.

Dari definisi ini beberapa beberapa pengertian yang perlu untuk kita ketahui adalah sebagai berikut: Produk bank adalah jasa ynag ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.

Produk bank terdiri dari produk simpanan (giro, tabungan, deposito), pinjaman (kredit) atau jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, safe deposito bok, kartu kredit, leteer of credit, bank garansi, traveler cheque, bank draf, dan jasa-jasa bank lainnya Kemudian pengertian permintaan suatu keinginan manusia yang didukung oleh daya belinya. Artinya, sesuatu akan terjadi permintaan apabila konsumen memiliki sejumlah dana atau barang pengganti untuk memperoleh barang-barang yang lain. Besarnya permintaan nasabah tergantung daya beli nasabah tersebut disamping harus didukung oleh minat dan akses untuk mendapatkannya.

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh suatu arang yang diinginkan dari seseorang untuk menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Sebagai contoh nasabah memperoleh kredit dari bank, maka nasabah akan menunjukkan dengna jaminan kredit berupa benda-benda berharga atau surat-surat berharga yang dinilai oleh bank layak atau setara dengan kredit yang diberian.

Pasar adalah himpunan nasabah (pembeli nyata dan pembeli potensial) atas suatu produk, baik barang baik jasa. Pasar dapat diartikan pula sebagai tampat penjual dan pembeli melakukan transaksi. Arti lain dapat pula pasar tidak memiliki tempat pertemuan, akan tetapi lewat alatalat lain seperti telepon, televise atai internet.

Pengertian pasar potensial adalah himpunan nasabah yang menyatakan ada minat pada suatu produk atau jasa bank, akan tetapi belum memiliki pendapatan atau akses. Artinya, untuk sementara waktu nasabah belum membeli produk bank walaupun ada minat dan akses, akan tetapi jika nasabah sudah memiliki uang maka besar kemungkinan nasabah akan membeli produk bank yang ia inginkan.

Pasar nyata (tersedia) adalah himpunan nasabah yang mempunyai minat, pendapatan dan akses pada suatu produk atau jasa bank. Dalam hal ini nasabah hampir dipastikan akan melakukan transaksi, mengingat syarat-syrat diatas sudah dipenuhi.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

48

Pengertian kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Sebagai contoh kebutuhan nasabah bank adalah: a. Kebutuhan akan produk atau jasa bank. b. Kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank. c. Kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank. d. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan bank. e. Kebutuhan untuk persahabatan dan keakraban. f. Kebutuhan untuk diberi perhatian oleh seluruh karyawan bank. g. Kebutuhan status atau prestise. h. Kebutuhan aktualisasi diri.

Keinginan nasabah bank adalah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu. Keinginan nasabah bank adalah sebagai berikut: a. Ingin meperoleh pelayanan yang tepat. b. Ingin agar bank dapat memnylesaikan masalah yang sedang dihadapi. c. Ingin memperoleh komitmen bank. d. Ingin meperoleh pelayana yang bermutu (cepat dan memasukkan). e. Ingin memperoleh kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan. f. Ingin dihargai dan dihormati oleh seluruh karyawan bank. g. Ingin meperoleh perhatian oleh seluruh karayawan bank h. Ingin meperoleh status atau prestise. i. Ingin meperoleh keamanan dari setiap transaksi yan berhubungan dengan bank.

2. Tujuan Pemasaran Bank Setiap tindakan yang dilakukan apakah oleh perusahaan atau badan usaha tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Penetapan tujuan ini disesuaikan dengan keinginan pihak menejemen perusahaan itu sendiri.

Dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya hanya bersifat sementara dan juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memilki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum tujuan pemasaran bank adalah untuk: a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

49

b. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah lainnya melalui ceritanya(getuk tular). c. Memaksimumkan pilihan(ragam produk) dalam arti banyak menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memilki beragam pilihan. d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankkan harus diartikan secara menyeluruh, jangan sepotong-potong. Artinya, nasabah akan merasa sangat puas bila komponen kepuasan tersebut dapat terpenuhi secara lengkap.

Berikut ini kepuasan nasabah dalam dunia perbankkan sebagai berikut: a. Tangibles Merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh karyawan bank, seperti gedung, perlengkapan kantor, daya tarik karyawan, sarana komunikasi, dan sarana fisik lainnya. Bukti fisik ini akan terlihat secara langsung pada nasabah. Oleh karena itu, bukti fisik ini harus menarik dan modern. b. Responsivitas Yaitu adanya keinginan dan kemauan karyawan bank dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Untuk itu pihak manajement bank perlu memberikan motivasi yang besar agar seluruh karyawan bank mendukung kegiatan pelayanan pada nasabah tanpa pandang bulu. Akan lebih baik jika motivasi yang diberikan kepada karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan kemampuannya. c. Assurance Adanya jaminan bahwa karyawan memilki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya.

Hal ini penting agar nasabah yakin akan transakasi yang mereka benar dan tepan sasaran. d. Reliabilitas Yaitu kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah dijanjikan dengan cepat, akurat serta memuaskan pelanggannya. Guna mendukung hal ini, maka setiap karyawan bank sebaiknya diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kemampuannya. e. Empati Yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif. Kemudian juga mampu memahami

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

50

kebutuhan individu setiap nasabahnya secara cepat dan tepat. Dalam halini masalah prosedur kerja dan dihubungkan dengan tingkat pelayanan kepada nasabah.

3. Konsep Pemasaran Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang mana masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Konsep ini timbul dari satu periode keperiode yang lainnya akibat perkembangan pengetahuan baik produsen maupun konsumen. Penggunaan konsep ini tergantung pada perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusaahn yang bersangkutan.

Saat ini terdapat lima konsep dalam pemasaran dimana masingmasing konsep saling bersaing satu sama lain. Tiap konsep dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk menjalankan kegiatan pemasarannya.

Adapaun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Konsep konsumen konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh karenanya manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi dan efisiensi distribusi. Konsep produksi merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntut para penjual. Konsep ini menekan kepada volume produksi atau distribusi yang seluas-luasnya dengna harga ditekan serendah mungkin.konsep produksi b. Konsep produk konsep produk berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu kinerja yang paling baik serta memiliki keistimewaan yang mencolok. Oleh karena itu, perusahaan harus mencurahkan upaya terus menerus dalam perbaikan produk. Konsep ini menimbulkan adanya marketing nyopia (pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran). Secara umum konsep produk menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. c. Konsep penjualan kebanyakan konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk. Terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi dan penjualan dalam rangka mempengaruhi konsumen. Konsep penjualan biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi atau ensikloipedia juga untuk lembaga nirlaba seperti parpol.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

51

Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditenkankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. d. Konsep pemasaran konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk memcapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Kemudian kunci yang kedua adlah pemberian kepuasan seperti yang diinginkan oleh konsumen secara efektif dan lebih efisien dari yang dilakukan pesaing.

Menurut Philip Kotler konsep ini menekankan kedalam beberapa pengertian dibawah ini: 1) Menemukan keinginan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut 2) Membuatlah apa yang anda dapat jual, dari pada menjual apa yang anda buat 3) Cintailah pelangan 4) Andalah yang menentukan 5) Berhenti memasarkan produk yang dapat anda buat dan mencoba membuat produk yang dapat anda jual. e. konsep pemasaran kemasyarakatan konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasat sasaran dan memberika kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan fisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyrakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan, konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta memberikan kepuasan, sehingga memberikan kesejahteraan konsumen masyarakat.

Bagi dunia perbanka konsep yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Dalam kedua konsep itu jelas tertuang bahwa pelanggan benar-benar harus diperhatikan. Tujuan adalah agar pelanggan tetap setia menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank.

Menurut Philip Kotler terdapat beberapa perbedaan konsep penjualan dengan konsep pemasaran, yaitu: No Yang diinginkan Konsep penjualan Konsep pemasaran 1 Sasaran Pabrikan Pasar Kebutuhaan 2 Fokus Produk yang ada pelanggan

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

52

3

Sarana

Penjualan dan promosi

Pemasaran terpadu

4

Tujuan Akhir

Laba melalui volume penjualan

Laba melaui kepuasan pelanggan

Lingkungan Pemasaran Bank 1. Pengertian Lingkungan Pemasaran Bank Dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran dunia perbankan juga setia dengan kegiatan pemasaran diperusahaan lainnya.

Salah satunya adalah harus memperhatikan lingkungan pemasaran yang akan dimasuki. Lingkungan pemasaran ini sangat menentukan strategi yang akan dijalankan, karena lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi sukses tidaknya pemasaran yang akan dijalankan nantinya. Lingkungan pemasaran diartikan sebagai kekuatan yang ada didalam dan diluar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan produk-produk bank yang ada.

Lingkungan pemasaran juga diartikan sebagai kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi-transaksi yang berhasil dengan nasabah sasarannya.

Dalam prakteknya secara umum lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan yang dekat dengan bank yang mempengaruhi kemampuan bank yang bersangkutan dalam melayani pelanggannya.

Adapun komponen-komponen lingkungan mikro adalah sebagai berikut: a. Manajemen bank itu sendiri b. Pemasok c. Perantara pemasaran bank d. Nasabah e. Pesaing f. Public Kemudian lingkungan makro merupakan kekutan yang lebih luas dari lingkungan mikro yang mempengaruhi bank secara keseluruhan.

Komponen-komponen lingkungan makro adalah sebagai berikut: a. Lingkugan demografis b. Lingkunan ekonomis c. Llingkungan alam d. Lingkugan teknologi e. Lingkungan politik dan undang-undang f. Lingkugan cultural

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

53

Dilihat dari segi produk, bank sebagai lembaga keuangan memiliki lingkungan yang unik, jika dibandingkan dengan industri lain. Disamping lingkungan mikro dan lingkingan makro, dunia perbankan juga dapat dilihat dari lingkungan yang langsung mempengaruhi pemasarannnya melalui produk yang langsung dihasilkan lingkungan yang langsung artinya lingkungan yang mempengaruhi bank yaitu perusahaan yang sama dengan dunia perbankan.sedangkan lingkungan langsung yang lainnya adalah lingkungan yang memiliki produk yang mirip dengan perbankan seperti yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan lainnya.

Adapun yang memiliki produk yang sama adalah sebagai berikut: a. Bank umum b. Bank Pembiayaan Rakyat c. Bank Pemerintah dan Swasta d. Bank Asing e. Bank Devisa f. Bank Non Devisa g. Bank Syariah Sedangkan lingkungan yang memiliki kesamaan atau kemiripan produk adalah sebagai berikut: a. Pegadaian b. Kantor pos dan giro c. Leasing d. Asuransi e. Money changer f. Anjak piutang g. Lembaga pembiayaan h. Modal ventura i. Dana pension j. Lembaga informal seperti rentenir Analisis lingkungan pemasaran sangat penting bagi bank dalam rangka merencanakan kegiatan pemasarannya sekarang dan dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya lingkungan pemasaran bank pada akhirnya akan memudahkan bank untuk mencapai tujuan pemasaran secara keseluruhan.

2. Lingkungan Mikro Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan mikro adalah kekuatan yang dekat dengan bank, sehingga mempengaruhi kemampuan bank dalam melayani para pelanggannya. Lingkungan mikro diartikan juga sebagai lingkungan yang dekat dengan bank dan langsung

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

54

mempengaruhi kegiatan bank yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya komponen-komponen lingkungan mikro tersebut dalah sebagai berikut: a. Manajemen bank itu sendiri Manajemen bank itu sendiri maksudnya adalah kemampuan dari masing-masing fungsi manajemen yang ada didalam bank untuk bekerja sama. Misalnya, devisi atau bagian atau departemen keuangan dengan departemen pemasaran atau departemen operasi dan departemen sumber daya manusia yang ada dibank tersebut. Kerja sama yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan, demikian sebaliknya. Artinya, masing-masing fungsi saling mendukung kegiatan pemasaran lainnya. b. Pemasok Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pesaing untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti peralatan kantor, tenaga kerja, bahan baku, bahan baker atau listrik. c. Perantara pemasaran Perantara pemasaran merupakan perusahaan yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barangbarang ke pembeli akhir, seperti perusahan distribusi, biro jasa pemasaran, dan perantara keungan (pedagang grosir atau pedagang eceran). d. Nasabah (pelanggan) Nasabah atau pelanggan merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Jenisjenis nasabah (pelanggan) terdiri dari: 1) Pasar konsumen, yaitu konsumen rumah tangga dan perorangan yang membeli produk bank untuk di produksi pribadi, misalnya tabungan perorangan, depposito perorangan, dan lainnya.

2) Pasar industri merupakan organisasi yang membeli produk digunakan dalam proses produksi industri.

3) Pasar pemerintah merupakan badan pemerintah seperti departemen atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membeli produk yang ditawarkan bank.

4) Pasar Peseller yaitu: organisasi yang membeli dan jasa untuk dijualnya kembali dengan mendapatkan laba tertentu.

5) Pasar Internasional merupakan pembeli yang berasal dari luar negeri seperti konsumen, produsen, reseller, dan pemerintah asing.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

55

e. Pesaing Pesaing bank merupakan lawan bank kita yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis diwilayah tertentu. Pesaing terdiri dari pesaing yang sama atau sejenis yaitu bank-bank yang ada baik bank umum, BPR, bank asing, bank swasta, atau bank pemarintah. Pesaing bank juga diklasifikasikan antara pesaing dekat dengan pesaing jauh.

Kemudian pesaingyang jauh atau pesaing yang menjual produk yang mirip dijual produk bank seperti asuransi, pegadaian, leasing, atau lembaga keuangan lainnya. f. Publik Publik merupakan kelompok maupun yang mempunyai minat nyata atau minat potensial atau dampak terhadap kemampuan sebuah organisasi mencapai sasarannya. Publik terdiri dari: 1) Publik keuangan, merupakan public yang mempengaruhi perusahaan untuk memperoleh dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

2) Publik media, merupakan organisasi yang memberikan layanan berupa liputan berita surat kabar, majalah televisi, radio, dan media lainnya.

3) Publik Pemerintah, merupakan pemerintah yang mempengaruhi dunia perbankan 4) Publik Umum, yaitu masyarakat yang ada disuatu lingkungan tertentu.

5) Publik lokal, merupakan masyarakat yang ada disekitar lokasi.

6) Publik Intern, merupakan karyawan perusahaan yang bersangkutan yang terlihat.

3. Lingkungan Makro Lingkungan makro merupakan kekuatan yang lebih luas dari lingkungan mikro dan mempengaruhi pemasaran bank. Sering juga diartikan lingkungan makro merupakan lingkungan jauh dari dunia perbankan. Sama seperti lingkungan mikro, lingkungan makro juga memiliki komponen-komponen sebagai berikut: a. Lingkungan Demokrafis Lingkungan demokrafis merupakan lingkungan yang menyangkut mengenai kedudukan seperti: 1) Jumlah penduduk di suatu wilayah 2) Kepadatan penduduk di suatu wilayah 3) Lokasi penduduk 4) Usia penduduk 5) Jenis kelamin

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

b.

c.

d.

e.

f.

56

6) Pendidikan Dan pergeseran penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain seperti urbanisasi dan transmigrasi.

Lingukungan ekonomis Lingkungan ekonomis merupakan factor-yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli ini dapat diukur dari tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangan tingkat hargaharga umum. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan daya beli nasabah adalah perubahan pendapatan harga-harga produk dan jasa dipasar.

Lingkungan alam Lingkungan alam merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan seperti kebutuhan bahan baku, biaya energi, meningkatkan tingkat polusi, campur tangan pemerintah dalam lingkungan sumber daya alam.

Lingkungan teknologi Lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk baru serta menangkap peluang-peluang yang ada. Lingkungan teknologi juga diukur melalui laju pertumbuhan penelitian dan pengembangan (litbang).

Lingkungan politik dan undang-undang Lingkungan politik dan undang-undang maksudnya adalah lembaga yang mengawasi perusahaan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak organisasi dan individu dalam suatu masyarakat seperti badan tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut mengawasi perusahaan baik langsung maupun tidak langsuns.

Lingkungan kultural Lingkungan kulturalmeripakan lembaga-lembaga atau kekuatan slain yang mempengaruhi nilai dimasyrakat seperti resepsi, preferensi, dan prilaku masyarakat, terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

Pembahasan Strategi ditetapkan setelah dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal. Penetapan strategi alternatif dilakukan untuk mempertimbangkan alternatif strategi yang akin dipilih sebagai strategi PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang. Dalam hal ini, alternatif

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

57

strategi umum yang digunakan dalam pemasaran yang semua mengarah pada keunggulan kompetitif (Competitif Adventage), adalah sebagai berikut: 1. Penetrasi Pasar Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen/nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran Bank Syari’ah. Hal ini disebabkan karena: a. Produk Bank Syari'ah belum banyak dikenal. b. Pesaing lebih intensif menggarap konsumen/ pembeli sehingga tertarik pada produk mereka. c. Konsumen tidak mengetahui kelebihan/ keunggulan produk Bank Syari'ah.

Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan penetrasi pasar: a. Low Price High Volume b. Menambah lokasi (blocking area) atau menamba staf penjualan. c. Meningkatkan pelayanan yang cepat. d. Meningkatkan upaya pengiklanan produk Bank Syari'ah. e. Melakukan promosi penjualan: hadiah, bonus untuk anggota/nasabah berprestasi.

2. Pengembangan Pasar Strategi ini dilakukan bila konsumen/ nasabah yang telah ada dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen/ nasabah baru yang secara geografis/ demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar: a. Menambah lokasi atau kantor cabang didaerah lain. b. Strategi jemput bola pada konsumen atau calon nasabah yang selama ini dianggap bukan merupakan pangsa pasar Bank Syari'ah. c. Pengembangan Produk Strategi ini menyangkut perubahan/ penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan. kepada konsumen/ nasabah.

Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk: a. Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan latent dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau nasabah yang akan datang. b. Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

58

3. Diversifikasi Produk Strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar baru.

Upaya yang dilakukan guna melakukan diversifikasi produk: a. Melakukan riset mengenai produk pasar/ konsumen baru. b. Membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Penetapan Strategi Perubahan situasi yang terjadi pada lingkungan yang ada, sering menyebabkan perubahan strategi yang sedang diterapkan pada sebuah perusahaan. Begitu pula dengan strategi yang diterapkan pads PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang tentunya akan mengalami perubahan sesuai dengan berubahnya kondisi lingkungan.

Sebagai pertimbangan atas berubahnya kondisi lingkungan yang ada, serta berdasarkan analisa SWOT yang penulis lakukan, maka strategi yang tepat untuk diterapkan pada PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang, adalah: a. Strategi Penetrasi Pasar. Strategi ini digunakan karena masih banyak calon konsumen/nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang. Hal ini disebabkan karena: 1) Produk yang dimiliki belum banyak dikenal.

2) Pesaing lebih intensif menggarap konsumen/ pembeli sehingga tertarik pada produk mereka.

3) Konsumen tidak mengetahui kelebihan/ keunggulan produk yang dimilikinya. b. Pengembangan Pasar. Strategi ini dilakukan karena konsumen/ nasabah yang telah ada dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen/ nasabah barn yang secara geografis/ demografis berbeda dengan pasar yang lama. c. Pengembangan Produk. Strategi ini menyangkut perubahan/ penyempumaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen/ nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan.

5. Implementasi Strategi Strategi induk yang telah ditetapkan, harus diimplementasikan ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih konkrit sesuai dengan fungsionalnya yang diperlukan sebagai acuan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Kebijakan-kebijakan tersebut akan menunjang bagaimana Sumber Daya Insani harus dialokasikan dan bagaimana tugas yang diberikan dalam organisasi harus dihasilkan, sehingga dapat diterapkan strategi yang tepat guna tercapainva tujuan perusahaan.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

59

Arus pada proses pelaksanaan strategi ditentukan secara bebas, artinya kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang tidak harus dilaksanakan secara berurutan, tetapi yang terpenting adalah arus pelaksanaan mengalir dari dan kedalam penentuan strategi. Kebijakan fungsional yang dimaksud meliputi: kebijakan pemasaran, Sumber Daya Insani, operasional, dan keuangan. a. Kebijakan dalam Bidang Pemasaran 1) Menggidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang.

2) Menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut.

3) Memambah lokasi (blocking area) dan menambah staf penjualan.

4) Melakukan riset mengenai kebutuhan pasar/ nasabah baru.

5) Strategi jemput bola pada nasabah atau calon nasabah yang selama ini dianggap merupakan pangsa pasar.

6) Selain memperluas pangsa pasar, kebijakan promosi yang efektif juga harus terus dilakukan untuk mencapai sasaran dan meningkatkan peluang yang ada. PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang dapat menggunakan beberapa macam sarana promosi seperti: periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), publisitas (publicity), dan penjualan pribadi (personal selling) dengan aktif di berbagai media komunikasi, tidak hanya di satu media saja, dengan tujuan menginformasikan, menarik, mempengaruhi caloh. nasabahnya, dan agar dapat membangun image di masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan.

7) Peningkatan jaringan kerja melalui pola kerjasama dengan lembagalembaga keuangan lain guna mendekati para pengusaha kecil, menengah, dan koperasi di wilayah sekitar sesuai dengan tujuan pengembangan sektor riil.

Adapun kebijakan pemasaran yang berkaitan dengan pengembangan produk adalah: 1) Low price high volume.

2) Meningkatkan upaya pengiklanan produk.

3) Melakukan reset mengenai produk atau kebutuhan latent dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh konsumen/ nasabah.

4) Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih 5) Yang cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

60

b. Kebijakan dalam Bidang Operasional 1) Menyusun dan menyempurnakan berbagai sarana dan prasarana guna memungkinkan tampil sesuai dengan ciri-ciri syari'ah yang memiliki (sistem yang benar dan penguasaan produk-produk syari'ah serta pendukung baik itu software/ sistem yang sesuai dengan syari'ah dan sistem akuntansi).

2) Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan cepat terhadap nasabah dengan meningkatkan sistem kerja dan kemampuan teknologi yang lebih baik untuk mendukung proses administrasi dan data processing. c. Kebijakan dalam Bidang SDI 1) Lebih memperhatikan peranan SDI dengan memberikan pelatihanpelatihan secara intern maupun ekstern guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang perbankan dan bidang usaha lainnya di sekitar wilayah.

2) Melakukan penyesuaian-penyesuaian di samping pelatihan-pelatihan dan pengembangan karyawan, seperti: pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan, perencanaan karier secara transparan dan jelas terhadap karyawan.

3) Mengelola SDI agar lebih berkualitas dengan merancang analisis jabatan (job analysis) perusahaan. Karena analisis jabatan akan rnembantu dalam rangka penempatan karyawan sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

4) Membuat perencanaan kerja menyangkut jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berikut persyaratan-persayaratan lainnya agar sesuai dengan job description yang ada.

5) Dalam melakukan rekruitmen tenaga baru, terlebih dahulu harus mengetahui sumber-sumber rekruitmen SDI yang ada, sehingga dapat dilakukan rekruitmen ke sumber-sumber tersebut. d. Kebijakan dalam Bidang Keuangan 1) Pemilihan sumber dana sangat menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan, secara tepat.

2) Dalam penyusunan Rencana Ker a dan Anggaran Biaya, manajemen seoptimal mungkin meningkatkan hasil yang lebih balk dari tahun sebelumnya untuk mencapai target pencapaian.

3) Meningkatkan penyaluran dana/ pembiyaan pada aktiva produktif 4) Penempatan dana pada Bank lain.

5) Menentukan arch penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung strategi yang ditetapkan.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

61

6) Mengembangkan informasi manajemen di bidang keuangan.

7) Menerapkan sistem PSAK '59 IAI. e. Evaluasi strategi Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir dari proses manajemen, dimana manajer puncak/ Direksi mencoba menjamin atau menentukan bahwa dari strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan dapat mencapai tujuan perusahaan dari strategi yang dipilihnya. Proses evaluasi strategi dapat dilakukan oleh PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang dengan melalui beberapa langkah: 1) Menetukan standart untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat 2) Batas toleransi yang dapat diterima untuk tujuan, sasaran dan strategi.

3) Menghitung dan mengukur hasil kinerja yang telah dicapai.

4) Membandingkan antara standart dengan hasil yang dicapai dan jika melampaui batas toleransi harus dianalisa penyebabnya.

5) Mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

Kesimpulan Pengetahuan yang dimiliki oleh marketing belum maksimal, terbukti banyaknya marketing yang dimiliki masih belum memenuhi target yang di tetapkan oleh perusahaan. Saingan antar sesame marketing juga sangat ketat, sehingga tak jarang antar para marketing berebut nasabah. Hal ini lah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang akibatnya nasabah merasa bingung, aa yang membedakan bank syariah dengan konvensional.

Srategi pemasaran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajemen PT. BPRS Adil Makmur Karangploso Malang untuk meningkatkan posisi mereka, langkahnya adalah menemukan strateginya secara eksplisit kepada seluruh karyawan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan lebih muda tercapai.

Produk-produk kelembagaan syariah yang di promosikan juga masih belum menggugah selera para nasabah. Sehingga lembaga harus membuat produk baru yang unik dan dapat menggugah selera masyarakat.

Dari keterangan diatas maka penulis menyimpulkan strategi-strategi pilihan yang dapat dijadikan strategi bahan pertimbangan oleh manajemen PT. BPRS Adil Makmur Karangploso Malang dalam pengambilan keputusan strateginya. Diantara strategi-strategi tesebut yaitu: 1. Menigkatkan kualitas produk dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modrn.

2. Menambah aktifitas promosi melalui media-media lainnya.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Muhammad Nizar

62

3. Menigkatkan kualitas produk yang lebih baik.

Daftar Pustaka Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan.) Rajawali; Jakarta, 2003.

Al Qur’an Q.S; 4 ; 160-161. Semarang. Toha Putra. 2002 Amin Abdullah, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah. PT. Grasindo. Jakarta; 2007.

Ascarca, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bashu swasta dhammesta, Manajemen Pemasaran (Analisa Perilaku Konsumen ) BPFE, Yogyakarta Chapra, M Umer, Islam Dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, 1999, Surabaya; Risalah Hati.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet.8 (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007.

Dr. Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Hasan Ali, Manajemen Bisnis Syariah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. ________, Marketing Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, UIP, Jakarta,2008.

Kasmir. Pemasaran Bank; Kencana; Jakarta. 2004 Makhluul ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta; UII Press.

M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Alfabeta, Bandung, 2010.

MODAL, 23 November, 2003. The biggest and the fastest growing Islamic banking in the world, Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 2002, Yogyakarta; UPP. Rodoni Ahmad, Lembaga keuangan Syariah, Zikrul, jakarta , 2008 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2008.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

63

KONTEKTUALISASI INSTITUSI HISBAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA PRASPEKTIF MAQASHID SYARIAH Oleh: Sukamto

Abstraksi: Kajian ini akan membahas institusi Hisbah dalam konteks perekonomian Indonesia, mengingat kehadiran lembaga ini sangat dibutuhkan guna menjamin keberlangsungan aktifitas perekonomian.

Dalam khazanah ekonomi Islam, peranan Hisbah telah dimainkan oleh peran negara dalam mengatur berjalannya mekamisme pasar. Bahwa harga yang berlaku di pasar harus semata-mata berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dan terhindar dari distorsi pasar. Ketika pasar mengalami ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran yang menyebabkan harga barang-barang menjadi naik atau turun maka kehadiran institusi Hisbah mutlak diperlukan untuk menjamin harga stabil. Lembaga Hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Lembaga Hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang merugikan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inspeksiinspeksi ke dalam pasar atau pengawasan. Dalam konteks perekonomian Indonesia bila ditinjau dari segi maqasid syariah institusi BULOG memiliki fungsi dan peran sebagaimana pada institusi Hisbah. Fungsi dan peran BULOG yang utama adalah menjamin tercukupinya pangan, menjaga stabilitas harga-harga di pasar dan pengawasan pasar dengan berbagai kebijakannya.

Kata Kunci: Hisbah, Mekanismisme, Distorsi, Maqasit Syariah, BULOG

Pendahuluan Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagi market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

64

inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya.1 Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan dari hisbah menurut Ibn Taimiah adalah untuk memerintahkan kebaikan (al-makruf) dan mencegah keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke 20M. Di Mesir, al-Hisbah tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1949 M). Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang Salib, lembaga serupa telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu Mathessep yang berasal dari kata muhtasip. Terakhir al-Hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara yang masih melestarikan institusi ini adalah Arab Saudi yang ditetapkan berdasarkan keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 H. Di Maroko lembaga ini masih ditemukan sampai awal abad ke-202 yang ditetapkan berdasarkan Undangundang No. 20/82 tanggal 21 Juni 1982.3 Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait.

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang institusi hisbah perspektif maqashid menjadi sangat menarik dan urgen.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Beliau terkejut mendapati tangannya basah. Rasul berkata,� Wahai penjual makanan apa ini? Ia menjawab,�Makanan ini kena hujan wahai Rasulullah,� Nabi berkata:.�kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah diatas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan termasuk golonganku. Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya alTurats Al-Arabi, tt), Juz I Hadist ke 102, 99.

2 Abdul Azhim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, (London: The Islamic Foundation, 1824), 187.

3 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam 6, wilayah al-Hisbah (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1997), 1941.

1

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

65

Makna Hisbah Secara etimologi, hisbah adalah masdar dari kata kerja – yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempuyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. di samping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, Al- Mawardi dan Ibn Taimiyah mendifinisikan Hisbah sebagai lembaga yang mempunyai wewewang untuk menegankkan amar ma‟ruf nahy munkar yang bukan termasuk wewenang umara‟ (penguasa). 4 Ibn Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar makruf nahy munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. 5 Definisi ini sangat umum terkait dengan masalah sosial ekonomi dan agama. Namun definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rofiq Yunus al-Mishri, Hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin penting mengenai Hisbah6, yaitu: a) Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah; b). Tugas utama hisbah adalah amar ma‟ruf nahi munkar; c) Tugas khusu hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi7 serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Dalam ekonomi Islam, ketetapan harga di pasar ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apa pun dalam proses penetuan harga oleh negara atau individual. Di samping menolak untuk mengambil aksi langsung apa pun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar.

Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghapus pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga. Dalam hal penentuan harga, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ditentukan melalui mekanisme pasar.

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: “Wahai Rasulullah, tentukanlah harga (ta‟sir) untuk kita. Beliau menjawab: “Allah SWT itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku dimana salah satu diantara kalian tidak menuntutku karena Hafas Furqoni, Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malang 28-29 2004.167.

5 Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Dar Fikr, tt), 132.

6 Secara khusus Ibn Taimiah membahas kajian tentang institusi Hisbah. Lihat dalam Ibn Taimiah, Al-Hisbah fi al-Islam (Riyadh, :Mansyurat al-Muassasah al-Sa‟idiyah, tt), 46.

7 Distorsi adalah gangguan yang menyebabkan kondisi keseimbangan pasar menjadi terancam.

Gangguan itu meliputi 1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. 2. Tadlis (penipuan).3. Taghrir (dari kata ghoror = uncertainty, kerancuan). Lihat dalam Adiwarman Karim,. Ekonomi Mikro Islam . Ed.3. Jakarta: PT RajaGraindo Persada,2007), 185.

4

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

66

kezaliman dalam hal darah dan harta.” Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan.

Pandangan Ekonom Muslim Tentang Mekanisme Pasar Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, al-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan Qur‟an Surat an Nisa‟ ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs: Annisa‟ 29) Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli.

Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Keempat, keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan Keempat prinsip tersebut merupakan konsep Islam yang memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi, yaitu apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan lainya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

67

termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama 1. Abu Yusuf Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) hidup semasa pemerintahan khalifah Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/742 M). Beliau merupakan fukaha pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah.8 Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf dan menyatakan sebagai berikut, karena pada kenyatannya terkadang pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persedian barang (supply) dan harga.

Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan- peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah ataupun mahal. Harga barang atau makanan murah bukan dikarenakan melimpahnya jumlah barang atau makanan. Begitu pula, mahalnya harga barang atau makanan tidak disebabkan karena kelangkaan jumlah barang atau makanan. Murah dan mahal harga suatu barang merupakan ketentuan Allah.9 Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.10 2. Ahmad bin Hambal (164-241 H / 780-855 M) Imam Hambali adalah imam dari mazhab ke-4 yang terbesar.

Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh beliau adalah mengenai

Abu Yusuf Yaâ€&#x;kub, Kitab al-Kharaj (Beirut : Dar Ma;rifah, 1989), 48 Ibid., 54 10 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 354 8 9

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

68

mashlahah, tujuan syariah dan kebebasan menerima cara-cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut.

Salah satu pandangan Imam Hambali adalah pendekatan islami untuk memelihara persaingan yang adil di pasar. Imam Hambali mencela pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Alasan beliau adalah jika penurunan harga barang seperti ini dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga tersebut pada posisi monopoli yang akhirnya dapat mendikte harga semaunya. Imam Hambali menghendaki campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini untuk mencegah terjadinya monopoli.

3. Imam Al-Ghazali (451-505 H / 1055-1111 M) Al-Gahzali hidup semasa khalifah Al-Qaâ€&#x;im (422 H/1031 M) sampai khalifah Al-Mustazhhir (487 H/1094 M). Al-Ghazali mengutuk penimbunan uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran dan praktek penimbunan uang dapat menghalangi proses pertukaran tersebut. Sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah beliau telah berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alamiâ€?. Secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar, yaitu: Dapat saja petani hidup ditempat alat-alat pertanian tidak tersedia.

Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada.

Namun secara alamiah,mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing masing.dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan.tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya.keadaan ini menimbulkan masalah.oleh karena itu,secara alami pula orang akan akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian diphak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing masing sehingga terbentuklah pasar.petani,tukang kayu,dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter,juga terdorong pergi kepasar ini.bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter,ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk kemudian disimpan sebagai persedian.pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuantung.hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.11 Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa labalah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran 11

Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, (Beirut: Dar Nadwah,tt), 227 Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

69

perdagangan dan pertumbuhan ekononomi.Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakannya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Yang lebih menarik, konsep yang sekarang disebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.12 4. Ibnu Taimiah (661-728 H / 1263-1328 M) Ibnu Taimiyyah mendiskusikan norma-norma islami untuk perilaku ekonomi individual dan lebih banyak memberikan perhatian kepada masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya.13 Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiah.dengan tegas.

Beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif dimana harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang komplek.14 Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor.

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau Dalam teori konvensional terdapat penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastic. Al-Ghazali menyadari hak ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Lihat dalam Muhammad al-Hamsyari, al-Nidham AlIqtishad al-Islamy (Beirut:: Dar Staqafah, tt), 559.

13 Ibn Taimiyyah, Majmu‟ Fatawa Shaikh al-islam Ahmad Ibn Taimiiyyah (Riyadh: al-Riyadh Press, 1381) Vol 8, Dalam PEEI UII, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 307, 14 Abdul Azhim Islahi, Economic Concepts….., 98.

12

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

70

penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan,yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang.15 Permintaan terhadap barang acapkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik.demikian pula sebaliknya.16 Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara pemebli dan penjual, menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk yang dijual.

Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap meperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakuakan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.

5. Ibnu Khaldun (732-808 h / 1332-1404 M) Ibnu Khaldun hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustakfi sampai Khalifah Al-Mustaâ€&#x;in. Pemikirannya dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah. Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan Rozalinda, Ekonomi Islam Teorindann Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 78.

16 Ibn Taimiyah, Majmuâ€&#x; Fatawa‌.583.

15

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

71

harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut.17 Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga dikota lebih tinggi daripada di padang pasir.18 Pada bagian lain bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan sebab yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.19 Fenomena Hisbah Dalam Distorsi Pasar (Market Imperfection) Arti dari kata distorsi dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutar balikan suatu fakta, aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi, sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli.20 Dari kedua pengertan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya maksud dari Distorsi pasar ialah sebuah ganguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga dikatakan bahwasanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi pasar. Fakta tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya terjadi didalam sebuah mekanisme pasar.

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice, (Islamabad: , 1970), 206, Zainab al-Khudury, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun penj. Ahmad Rafiâ€&#x; Usmani (Bandung: Pustaka, 1998), 9.

19 Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah‌143.

20 Adiwarman Karim, Mikro Ekonomi‌.., 186 17 18

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

72

Bentuk-Bentuk Distorsi Pasar Pada garis besarnya distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi dalam tiga bentuk distorsi, yakni sebagai Berikut: 1. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran Dalam bagian ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari dua sudut yakni permintaan dan penawaran. a. Ba‟i Najasy (false demand)21 Transaksi ba‟i najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benr-benar ingun membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksus untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (false demand).22.

Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva Do. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Qo, dan P sebesar Po. Kemudian pelaku ba‟I najasy sengaja menciptakan permintaan palsu misalnya seorang penjual menyuruh orang lain untuk pura-pura membeli barang dagangannya (misalkan X) dengan harga diatas harga P0 sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut. Penjelasan mengenai ba‟i najasy dapat terlihat seperti kurva dibawah ini.23 b. Ihktikar (false supplay) Dari Said bin al-Musayyab dari Ma‟mar bin Abdullah al-Adwi bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa.” Ihktikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. padahal sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaaan pun tidak dilarang dalam Islam. Dalam istilah ekonomi disebut monopoly‟s rentseeking.24 21Adiwarman

Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 31.

22 Ibid., 23 Ibid,.

24 Sebenarnya ada dua pendapat tentang pengharaman al-ihtikar. Pendapat pertama adalah yang mengharamkannya. Mereka adalah Jumhur imam Syari‟I dan pengikut Maliki, Hambali, Dhahiriyah dan Zaidiyah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan karahah (dibenci) ihtikar dalam makanan manusia. Mereka adalah sebagian pengikut Syafiidan para pengikut Hanafi.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

73

Lalu, bagaimana perilaku industri yang melakukan ikhtikar? Pada kurva diatas kita dapat mengetahui lebih lanjut dampak ikhtikar terhadap penentuan harga, jumlah kuantitas, dan keuntungan yang dapat diperoleh produsen. Hakikat ikhtikar adalah memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Keuntungan yang dapat diambil oleh industri yang berperilaku ikhtikar, ia akan memilih tingkat produksinya ketika MC=MR, dengan jumlah Q sebesar Qm, dan P sebesar Pm. dengan demikian, pelaku ikhtikar memproduksi lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak PmXYZ. Hal inilah yang dilarang dalam Islam. Karena produsen (pelaku ikhtikar) tersebut dapat memproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi, yaitu S=D, atau ketika MC=AR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yaitu sebesar Qi, dan harganya pun lebih murah, yaitu sebesar Pi. Secara otomatis profit yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu sebesar kotak ABCD. Selisih profit antara kotak PmXYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan monopolyâ€&#x;s rent yang diharamkan. c. Tallaqi Rukban Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal pertama rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berberbunyi :

�

(. .

)

Dalam Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 207.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

74

Diriwayatkan dari Thaawus bin „Abbas r.a berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, Janganlah kalian mencegat kendaraan pembawa barang (barang dagangan) dan jangan pula orang kota bertransaksi dengan orang desa !. . . �Muttafaqun „Alaih�

Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut. dan inilah inti mengapa dilarangnya tallaqi rukban, karena unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya.

2. Tadlis (Unknow To One Party) Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjual belikan.

Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan dan penipuan.25 Adapun macam-macam tadlis diantaranya adalah sebagai berikut : a. Tadlis dalam Kuantitas Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuntitas banyak.

Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu, persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan utility.

Begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan utility. b. Tadlis dalam Kualitas Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.26 Contoh tadlis dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), 596 26] Muhammad,Etika Bisnis Islami. (Yogyakarta:UPP AMP YKPN.2004), 176.

25

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

75

menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan mana computer dengan kualitas rendah mana computer dengan kulaitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya. c. Tadlis dalam Harga (Ghaban) Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih di sebut Ghaban.

Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap tadlis dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami mmembelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar�. d. Tadlis dalam waktu penyerahan Seperti juga pada Tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, Tadlis dalam waktu penyerahan pun dilarang. Contoh tadlis dalam hal ini ialah bila sipenjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.

Seperti yang teraktub dalam hadits Nabi SAW, yang berbunyi :

Dalam Hadits yang diriwiyatkan oleh Abdullah bin „Abbas r.a, Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa menjual makanan, maka jangganlah engkau menjualnya sehingga kamu mampu menyempurnakan penjualan tersebut.

Walaupun konsekuensi tadlis dalam waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

3. Taghrir (Uncertain To Both Parties) Taghrir berasal dari bahasa arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya resiko dan ketidakpastian. Dan dalam istilah fiqih Muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

76

memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam ilmu ekonomi, taghrir ini lebih dikenal sebagai uncertainty (ketidakpastian) atau resiko.27 Menurut Ibnu Taimiyah, taghrir akan terjadi apabila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual-beli.

Adapun macam-macam taghrir adalah sebagai berikut: a. Taghrir dalam kuantitas Contoh taghrir dalam kuantitas adalah sistem ijon, misalnya petani sepakat menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawah petani belum dapat di panen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesipikasi mengenai berapa kuantitas yang di jual (berapa ton, berapa kuintal misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan. b. Taghrir dalam Kualitas Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. c. Taghrir dalam Harga28 Taghrir dalam harga terjadi ketika, misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit baterai merk ABC seharga Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju.

Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad.

Tidak jelas harga mana yang berlaku, yang Rp.10.000,- atau yang Rp.50.000,-. Apabila pembeli membayar lunas pada bulan ke-3, berapa harga yang berlaku? atau satu hari setelah penyerahan barang, berapa harga yang berlaku? Ekstrem lainnya adalah bagaimana menentukan harga bila dibayar lunas sehari sebelum akhir bulan ke-5? Dalam kasus ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad.

Tugas dan Wewengan al-Hisbah Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta law enforcement terhadap aturan-aturan tersebut. Lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah Hisbah.

M. Nur Rianto Al Arif, Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 288.

28 Ibid., 27

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

77

Hisbah menurut Imam Mawardi dan Abu Ya‟la Merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Ummar bin Khattab dengan cara “menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan”.29 Para intelektual muslim membagi pengawasan pasar ini dalam dua jenjang, yaitu internal yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syari‟at terkait dengan transaksi, perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur‟an, al Hadith dan pendapatan pemeliharaan kualitas dan standar perdagangan berkaitan administrasi dan pemeliharaan kualitas dan standar produk.30 Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga senantiasa stabil.

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib harus memiliki inttergritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui Hisbah negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa professional, standarisasi produk, mengecek dan penimbunan barang Institusi Hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu;31 1. Fungsi Ekonomi Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain.

Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas cedan pendapatan.

Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi muhtasib sebagai berikut: a. Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, Muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa muhtasib memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. b. Pengawasan terhadap produk. Dalam industri, tugas utama muhtasib adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sangsi terhadap industri yang merugikan konsumen.

Ibn Taimiah, al-Hisbah…..,79 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam….., 1941 31 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori…., 180.

29 30

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

78

c. Pengawasan tehadap jasa. Muhtasip memeliki wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum d. Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran seta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.

2. Fungsi Sosial Fungsi intitusi al-hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat nemperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.

3. Fungsi Moral Istitusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan Hisbah, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihktikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenangwenangan.

Hisbah & Intervensi Harga Harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan.32 Hal ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan dari Anas Bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda: Artinya, “Bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga..� (HR. Abu Daud). Dalam hal ini umat Islam harus memiliki pengalaman, kemampuan, sarana, dan prasarana, yang membuat

Harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran ini adalah realisasi dari harga adil dalam prespektif ekonomi Islam. Ada beberapa terminology terkait dengan harga adil: siâ€&#x;I mithl, thaman al-mithl dan qimah al-adhl. Lihat dalam Ekonomi Islam Oleh Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta: Rajagrafindo, 2010), 331.

32

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

79

mereka mampu berproduksi, distribusi dengan baik dan benar dalam rangka meraih izzah (kemandirian, kekuatan atau harga diri)33 Dari hadith itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridlaannya. Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.

Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat disini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair (market failure). Beberapa contoh klasik dari kondisi market failure antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas (termasuk pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan) serta masalah dalam distribusi. Jika kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau disebut dengan istilah Market Imperfection.34 Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga di pasar.

Baca secara lengkap pada penjelasan Yusuf Qardlawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), 211-215..

33

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

80

Menurut Ibnu Taimiyah,35 keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: 1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.

2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqohaâ€&#x; untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.

3. Terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.

5. Produsen menawarkan produk-nya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut: 1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat 2. Untuk mencegah ikhtikar dan ghaban.

3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bagi Mannan36, Regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi: 1. Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.

2. Fungsi sosial: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

3. Fungsi moral : Upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomi

35 36

Ibn Taimiah, al-Hisbah‌. 46 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory‌.,210 Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

81

BULOG Sebagai Salah Satu Institusi Hisbah dalam Maqashid Syariah Sesuai dengan tugas utama institusi hisbah sebagai fungsi ekonomi, sosial dan akhlak, maka kehadiran lembaga BULOG setidaknya adalah untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut. Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Tugas publik BULOG saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.

Berikut adalah ilustrasi fungsi dan peran BULOG dalam menjamin ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga: skema perjalanan BULOG dapat dilih 3. pengadaaan beras produk dalam negeri Petani Operasi Pasar 4.menyediakan dan menyalurkan beras bagi yang berhak

Masyarakat luas 5. menjaga stabilitas harga beras 1.Negosiasi harga beras dengan kriteria

2.pemesanan beras dan bayar tunai oleh BULOG

BULOG

Kaidah fiqhiyyah yang dipakai dalam aplikasi Bulog adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kaedah fikih yang telah disampaikan berkaitan dengan lembaga BULOG dan aplikasinya pada sendi kehidupan adalah boleh dilakukan dan bahkan mendekati wajib untuk melakukan, karena sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sehubungan dengan itu, lembaga BULOG adalah lembaga yang memiliki tiga tugas dan fungsi utama. Adapun tiga tugas dan fungsi publik BULOG tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

82

Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan.

Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

1. Pengadaan Gabah dan Beras DN Memperkuat Pilar Ketersediaan Konsep pengadaan gabah dan beras dalam negeri dilakukan pemerintah sebagai intervensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya. Untuk melindungi petani dari tingkat harga yang rendah karena kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen, pemerintah menggunakan instrumen HPP - sebelumnya Harga Dasar (HD). Dengan instrumen HPP ini, diharapkan pasar akan menjadikan HPP sebagai patokan dalam membeli gabah dan beras petani sehingga petani menjadi terlindungi.

Selain itu, pengadaan BULOG juga dapat menjadi salah satu alternatif pasar bagi produksi petani dalam negeri. Dengan demikian, pengadaan dalam negeri akan mampu menjadi jaminan pasar dan harga bagi produksi dalam negeri sehingga petani masih tetap bersemangat untuk memproduksi pangan (beras) dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

83

Melalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri, pilar ketersediaan ketahanan pangan dapat diwujudkan. Selama ini, pengamanan HPP dilakukan Perum BULOG melalui pembelian gabah/beras dalam negeri terutama saat panen raya. Mengikuti perkembangan produksi yang naik tajam dalam tiga tahun terakhir ini, maka penyerapan pemerintah melalui pengadaan dalam negeri oleh Perum BULOG menjadi salah satu hal penting. Suplai yang melimpah terutama saat panen raya, mengakibatkan terjadinya marketed surplus di pasar yang perlu penyerapan. Keberhasilan Perum BULOG dalam menghimpun stok dari pengamanan HPP membantu dalam memperkuat stok beras nasional, juga membantu peningkatan pendapatan jutaan petani yang tersebar di berbagai tempat di tanah air dan sekaligus dapat mendorong stabilitas harga beras.

Pembelian (pengadaan) yang dilakukan Perum BULOG selama ini rata-rata mencapai sekitar 5%-9% dari total produksi beras nasional setiap tahunnya atau sekitar 1,5-3 juta ton setara beras per tahun. Dengan besarnya pembelian ini, maka HPP dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan beras di pasar umum. Hal ini terlihat dari perkembangan harga gabah dan beras di pasar yang selalu di atas Harga Pembelian Pemerintah. Dana pengadaan dalam negeri yang mengalir ke pedesaan mencapai Rp. 6-7 trilyun selama 4-5 bulan periode pengadaan. Berbagai kajian menyebutkan bahwa multiplier effect dari kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendorong pembangunan pedesaan dengan mengalir sekitar Rp. 19 triliun melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.

Pengadaan juga berfungsi mendorong harga produsen agar memberi keuntungan dan insentif bagi usaha tani padi, yang juga berarti meningkatkan kesejahteraannya.

2. RASKIN Untuk Memperkuat Pilar Keterjangkauan (Accessibilty) Pengadaan beras dalam negeri diantaranya disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Dengan nama program RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) diharapkan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mampu memperoleh ketahanan pangannya tidak lagi dengan membeli beras di pasar, sehingga hal ini akan mengurangi permintaan beras ke pasar. Dari sisi RTM, RASKIN telah membuka akses secara ekonomi dan fisik terhadap pangan, sehingga dapat melindungi rumah tangga rawan pangan.. Kekurangan tersebut dapat berakibat buruk terhadap kecerdasan anak-anak, rendahnya produktivitas SDM, dan kematian sebagai akibat penyakit infeksi karena lemahnya daya tahan tubuh.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

84

RASKIN saat ini telah menjadi program perlindungan sosial (social protection programme) bukan lagi program darurat. Dengan demikian RASKIN telah diakui memiliki dampak dalam perkonomian dan perberasan nasional. Raskin merupakan program yang multi objektif yaitu disamping untuk menjaga ketahanan pangan keluarga miskin juga berfungsi sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas SDM dan secara tidak langsung juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

RASKIN memiliki dampak langsung terhadap harga beras di pasar.

Hal ini terlihat saat RASKIN hanya diberikan 10 atau 11 bulan pada tahun 2013 dan 2014, harga beras di akhir tahun melonjak lebih tajam. Umumnya akhir tahun adalah musim paceklik, sehingga suplai ke pasar berkurang.

Dari sisi permintaan, RTS yang biasanya menerima RASKIN, tidak lagi mendapat RASKIN sehingga belasan juta rumah tangga menambah permintaan beras ke pasar. Kekurangan suplai di satu sisi dan peningkatan permintaan di sisi lain mengakibatkan harga beras naik.

3. Cadangan Beras Pemerintah Memperkuat Pilar Stabilitas CBP diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dalam situasi darurat, seperti bencana alam (banjir/kekeringan, serangan hama/ penyakit, gunung meletus, dan sebagainya) dan bencana yang dibuat oleh manusia (konflik sosial) serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga. Di Indonesia, pemerintah memiliki stok untuk keperluan darurat dan stabilisasi harga yang disebut CBP, dikelola oleh Perum BULOG dan menjadi bagian dari stok operasional Perum BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menyatunya stok CBP secara fisik (secara administrasi terpisah), pemerintah akan mudah untuk memanfaatkan beras tersebut apabila diperlukan setiap saat setiap tempat sehingga rumah tangga masih tetap memiliki akses terhadap pangan.

Dengan CBP yang tersedia setiap saat, di setiap tempat, maka stabilitas pangan (beras) nasional dapat terwujud. Rumah tangga pada situasi darurat dan saat terjadi kenaikan harga pangan yang tinggi dapat mengharapkan stabilitas pasokan dan harga dari CBP ini. Dengan demikian CBP dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat pilar stabilitas ketahanan pangan.

Kesimpulan Dari uraian diatas yang menjadi titik pentingnya adalah bahwa regulasi pasar dalam Islam adalah dimaksudkan agar terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Kehadiran institusi Hisbah pada pasar adalah untuk menjamin mekanisme pasar berjalan normal terhindar dari diskriminasi.

Karena seringkali pasar menjadi wadah untuk melakukan kecurangan, ihktikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan atau tindakan Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

85

distorsi pasar. Upaya guna miminimalkan dan menghadang distorsi pasar adalah dengan mengoptimalkan tugas institusi Hisbah dalam bidang ekonomi, sosial dan moral. Fungsi dalam bidang ekonomi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam konteks ke Indonesiaan institusi Hisbah menjelma menjadi beberapa lembaga pengawasan mekanisme pasar diantaranya adalah BULOG. Daftar Pustaka Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar Nadwah,tt. al-Hamsyari, Muhammadi, al-Nidham Al-Iqtishad al-Islamy. Beirut:: Dar Staqafah, tt. al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006 Dahlan, Abdul Azis, ed., Ensiklopedi Hukum Islam 6, wilayah al-Hisbah. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1997.

Fauzia, Ika Yunia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid Syariah.

Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Furqoni, Hafas, Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malang 28-29 2004.

Ibn Khaldun, Abdurrahman, Muqaddimah. Beirut: Dar Fikr, tt.

Ibn Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam. Riyadl: Mansyurat al-Muassasah alSaâ€&#x;idiyah, tt. ___________, Majmuâ€&#x; Fatawa Shaikh al-islam Ahmad Ibn Taimiiyyah. Riyadh: alRiyadh Press, 1381) Vol 8, Dalam PEEI UII, Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2008, Imam Muslim, Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi, tt, 99.

Islahi, Abdul Azhim, Economic Concepts of Ibn Taimiyah. London: The Islamic Foundation, 1824.

Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2 Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004. _________________. Ekonomi Mikro Islam . Ed.3. Jakarta: PT RajaGraindo Persada,2007.

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice. Islamabad: , 1970.

Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Qardlawi, Yusuf Qardlawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Sukamto

86

Rozalinda, Ekonomi Islam Teorindann Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Yaâ€&#x;kub, Abu Yusuf, Kitab AlKharaj .Beirut : Dar Ma;rifah, 1989.

Zainab al-Khudury, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun penj. Ahmad Rafiâ€&#x; Usmani (Bandung: Pustaka, 1998), 9.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

IMPLEMENTASI PEMASARAN SYARI’AH BERBASIS HUMAN SPIRIT DALAM ISLAMIC FINANCE (Studi Kasus Strategi Pemasaran di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep) Oleh: Aang Kunaifi

Abstrak: Kegiatan bisnis sebagai bagian dari kegiatan ekonomi memiliki anatomi yang unik dan kompleks. Pengelolaan bisnis harus dilakukan secara serius dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik, terarah dan berorientasi kepada costumer satisfaction. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis dua hal yaitu; implementasi strategi pemasaran berbasis human spirit di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep dan selanjutnya mengetahui tingkat keberhasilan implementasi strategi pemasaran tersebut berdasarkan perspektif pemasar dan nasabah.

Untuk mengetahui dan menganalisis kedua hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi data dari informan yang kompeten seperti direktur, manajer pemasaran, manajer personalia, tenaga pemasar dan nasabah. Untuk menguatkan sekaligus sebagai teknik validasi data, penulis juga menggunakan instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada 100 nasabah dan 10 pemasar. Penulis juga melakukan cross chek data yang didapatkan tersebut dengan informasi resmi perusahaan yang terdapat dalam situs resmi perusahaan, dokumen resmi perusahaan dan media massa.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep telah mengimplementasikan dengan baik strategi pemasaran berbasis human spirit dalam substansi aktivitas pemasarannya. Bentuk implementasi yang dimaksud berupa: Komunikasi horisontal antara sesama karyawan, penyediaan produk jasa keuangan yang terjangkau, pengaturan kegiatan ibadah, penyediaan sarana dan kegiatan ibadah yang representatif dan berbagai kegiatan nonmaterial. Berdasarkan angket yang disebar kepada 10 karyawan dan 100 nasabah BPRS Bhakti Sumekar, kedua stakeholder tersebut menyatakan dan merasakan keberadaan human spirit dalam kegiatan pelayanan BPRS Bhakti Sumekar. Secara statistik deskriptif tingkat keberhasilannya dinyatakan dengan tingkat diatas 88% versi pemasar di lingkungan perusahaan dan 93% versi nasabah.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

87

Aang Kunaifi

88

Dengan demikian strategi pemasaran syari’ah berbasis human spirit dalam sebuah Islamic Finance sangat prospektif. Sebab secara faktual didapatkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan pertumbuhan nasabah melalui penciptaan trust yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual Islam. Di dalam kultur masyarakat yang religius, strategi ini sangat produktif untuk diterapkan demi pencapaian sustainability suatu perusahaan, khususnya islamic finance.

Kata Kunci: Pemasaran Syari’ah, Human Spirit, Islamic Finance

Pendahuluan Setiap organisasi memiliki harapan sekaligus tanggungjawab untuk menjalankan aktivitasnya secara berkesinambungan. Sebab kesinambungan aktivitas organisasi merupakan salah satu inidikasi pengelolaan yang benar sesuai dengan standar operasional. Demikian halnya dengan entitas bisnis kesinambungan operasional merupakan keniscayaan untuk setidaknya mengembalikan modal yang telah diinvestasikan (mencapai titik break even point). Kesinambungan dalam bisnis sering diistilahkan dengan sustainability menjadi tolak ukur waktu dan volume pencaian laba usaha. Sehingga sangat wajar jika pengelola bisnis harus melakukan effort untuk menaklukkan berbagai kompetisi pasar.

Salah satu instrumen memenangkan market competition adalah strategi pemasaran. Melalui strategi pemasaran, perusahaan membuat berbagai program-program pemasaran yang focus, effective, dan effecient. Strategi pemasaran yang baik akan menjadikan program-program pemasaran berjalan dengan sistematis, mendapatkan respon positif dari pasar, dan meminimalisasi cost of operation. Sebuah hasil penelitian menguatkan kongklusi di atas, yaitu mengenai penyebab rendahnya daya saing pebisnis UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) adalah tidak memiliki perencanaan pemasaran yang baik.1 Hasil penelitian lainnya juga menyebutkan setidaknya ada 3 kelompok penyebab kegagalan usaha yaitu: Kegagalan dalam produk dan pasar, kegagalan dalam masalah finansial, dan kegagalan dalam masalah manajemen.2 Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pemasaran merupakan hal yang paling urgen dalam dunia bisnis. Oleh karena itu bisa diambil suatu pemahaman bahwa kesuksesan bisnis menunjukkan keberhasilan pemasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebaliknya, kesuksesan dalam menjalankan startegi pemasaran akan memberikan kepastian bagi suksesnya bisnis.

Ipan Pranashakti (anggota KADIN Sleman) dari www.ipan.web.id, diakses tanggal 5 Januari 2015.

2 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 58.

1

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

89

Salah satu perusahaan di bidang keuangan syari’ah yang berada di pulau Madura yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar bisa dijadikan contoh dalam menerapkan strategi pemasaran. Bank yang berkategori Rural Bank ini berkantor pusat di Kabupaten Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya memiliki kemampuan sustainability, tetapi juga growthability yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan nasabah dan diraihnya berbagai penghargaan bergengsi oleh perusahaan tersebut.

Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar? Serta bagaimana tingkat keberhasilan strategi tersebut dalam pandangan pemasar dan nasabah BPRS Bhakti Sumekar?

Terminologi Human Spirit Human Spirit adalah bagian dari konsep marketing 3.0 (pemasaran generasi ke-3) yang digagas oleh pakar pemasaran Hermawan Kartajaya dan Philip Kotler di awal tahun 2010. Gagasan pemasaran berbasis human spirit ini sudah diseminarkan di beberapa negara dan bukunya sudah diterjemahkan dalam 23 bahasa dunia.3 Konsep utama pemasaran berbasis human spirit adalah paradigma pemasar dalam memandang pelanggan sebagai manusia seutuhnya dengan pikiran, hati dan spirit, bukan hanya obyek penjualan produk atau pengguna jasa perusahaan. Dalam konsep marketing 3.0 tersebut perusahaan diharapkan tidak hanya menawarkan manfaat materi dari produk dan jasanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi juga mampu memenuhi nilai-nilai spiritual para pelanggannya. Konsep tersebut kemudian diimplementasikan perusahaan dengan melakukan collaborative marketing, cultural marketing, dan human spirit. Nilai-nilai spiritualitas yang dimaksud dalam marketing 3.0 adalah: the valuing of the nonmaterial aspects of life and intimations of an enduring reality (memberikan nilai aspek-aspek nonmateri dalam kehidupan dan isyarat kenyataan yang kekal).4 Realisasi spiritualitas dalam pemasaran akan memunculnya etos dan kreativitas pemasar dalam melayani para pelanggannya. Sebab tolak ukur setiap tugas dan pekerjaannya bukan hanya besarnya materi, namun nilai-nilai nonmateri seperti kepuasan, tantangan, kebahagiaan, kehalalan, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, dan lain sebagainya.

Lihat: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Seiawan, “Marketing 3.0 Mulai dari Produk ke Pelanggan ke Human Spirit, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010). Lihat juga: Hermawan Kartajaya dan Stephanie Hermawan, Marketing with Heart, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

4 Dikuti dari pendapat Charles Handi dalam The Hungry Spirit: Beyond Capitalism, A Quest for Purpose in the Modern World. Lihat: Kotler, Marketing 3.0, 20-21.

3

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

90

Sedangkan human spirit dalam perspektif Islam adalah bekal yang diberikan oleh Allah SWT terhadap setiap manusia yang terdiri dari naluri malaikat dan naluri hewani. Manusia adalah makhluk yang ahsanu taqwim karena dibekali oleh Allah SWT dengan dua naluri yang menunjukkan kesempurnaannya, yaitu naluri malaikat dan naluri hewani sekaligus. Akal yang akan membuat dua hal yang bertolak belakang ini menjadi bersinergi.5 Penjelasan lain mengenai human spirit dapat juga diintepretasikan sebagai potensi kehidupan yang dimiliki oleh manusia; bahwa manusia memiliki keistimewaan atau sifat-sifat alamiah yang mendorong manusia melakukan aktivitas. Keistimewaan manusia terdiri dari tiga hal yaitu: kebutuhan jasmani, naluri, dan akal (pikiran).6 Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa human spirit merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia secara alamiah dan merupakan sifat-sifat universal. Sifat yang komprehensif antara nilai materi dan non materi, yang mendorong suatu aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia (ekonomi) secara sempurna. Pemenuhan yang mampu memuaskan kebutuhan jasmani, naluri, pikiran, dan spiritual. Aplikasi konsep tersebut akan melahirkan sebuah produk yang memiliki utility maksimum (rasional) dan menentramkan hati (emosional dan spiritual).

Jika konsep human spirit dibreakdown ke dalam Islamic value, maka akan menjadi sebuah strategi pemasaran syari’ah. Yaitu pemasaran yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.

Hal ini sudah menjadi permakluman bagi umat Islam akan kesempurnaan dan komprehensifnya ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, yaitu mengenai aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlaq. Allah SWT berfirman dalam AlQur’an surat Al-Maidah ayat 3:

            ...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...”

Company Profile Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar yang berkantor pusat di Jl. Trunojoyo No. 137 Sumenep-Jawa Timur, merupakan lembaga keuangan syari’ah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui kepemilikan modal mayoritas sebesar Rp 245.000.000 dari total modal awal

Abdullah Munir, Spiritual Teaching: Agar Guru Senantiasa Mencintai Pekerjaan dan Anak Didiknya (Depok: Pustaka Insan Madani, cet. III, 2007), 15.

6 Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual (Bogor: Al-Azhar Press, 2007), 48-55.

5

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

91

sebesar Rp 250.000.000.7 Adapun profil ringkas BPRS Bhakti Sumekar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sejarah Pendirian BPRS Bhakti Sumekar Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, memacu Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk merealisasikan tujuan tersebut Pemkab melakukan akuisisi salah satu BPR di Sidoarjo, yaitu PT. BPR Dana Merapi. Kemudian dibuatlah Memorandum of Understanding (MoU) dan surat perjanjian kerjasama pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/2001011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syari’ah Muamalat Indonesia, Tbk., pada tanggal 27 Desember 2001.8 Setelah mengalami beberapa proses birokrasi, akhirnya PT. BPRS Bhakti Sumekar menjalankan operasinya dengan prinsip syari’ah secara resmi mulai tanggal 22 Oktober 2004 berdarkan ijin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 6/74/KEP.GBI/2004.

2. Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar Visi PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah: “Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”.

Sedangkan salah satu misinya adalah”Menjadi Mitra Masyarakat Bermuamalah dengan Syariah”.

3. Kantor Pelayanan dan Produk Sampai saat ini BPRS Bhakti Sumekar telah memiliki 1 Kantor Cabang dan 14 Kantor Kas. Adapun produk jasa perbankan yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar, antara lain: simpanan dan pembiayaan, berupa: Rahn/Gadai Emas, Talangan Haji, Modal Kerja dan Investasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Pembiayaan Konsumtif (Kendaraan, Rumah dan Pensiunan) dan Al Qardul Hasan.

4. Kinerja Keuangan Per 1 Januari 2014 jumlah nasabah (debitur) baik konsumtif maupun yang produktif mencapai 17. 612 orang dan jumlah nasabah tabungan mencapai 27.272 orang, jika dijumlah maka nasabah keseluruhan yang aktif adalah 44.884 orang. Jika dilihat perkembangan jumlah nasabah BPRS Bhakti Sumekar dalam 5 tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Diolah dari sumber resmi/arsip BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

Arsip/dokumen BPRS Bhakti Sumekar, lihat juga di www.bhaktisumekar.co.id (tentang kami). Adapun PT. Bank Muamalat Indonesia berperan sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap konsultasi perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

7 8

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

92

Tabel 1. Perkembangan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Nasabah 2010 2011 2012 2013 2014 Debitur 10.515 11.191 11.194 14.739 17.612 Simpanan 11.742 15.531 17.607 20.837 27.272 Jumlah 22.257 26.722 28.801 35.576 44.884 Perkembangan jumlah nasabah BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan 2 hal penting, yaitu keberhasilan BPRS Bhakti Sumekar memberikan pelayanan yang baik terhadap para nasabahnya dan hal yang kedua bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan yang berprinsip syari’ah (dalam hal ini bank pembiayaan rakyat syari’ah) sangat positif.

Sehingga bisa menjadi stimulus bahwa bisnis di sektor keuangan syari’ah masih sangat menjanjikan. Untuk kasus BPRS Bhakti Sumekar, selama 5 tahun jumlah nasabah keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 101,66%.

Tabel 2. Kinerja Keuangan BPRS Bhakti Sumekar9 Keterangan Asset Laba Kotor ROA

2010 (x 1.000) 154.349.813 10.859.151 7,43%

2011 (x 1.000) 174.470.322 11.096.869 6,82%

2012 (x 1.000) 228.051.051 12.512.964 6,24%

2013 (x 1.000) 317.486.372 15.466.813 5,63%

2014 (x 1.000) 412.436.639 15.674.527 3,80%

5. Prestasi dan Penghargaan Berikut ini beberapa prestasi sekaligus penghargaan yang diraih BPRS Bhakti Sumekar selama 5 tahun terakhir, yaitu: a. Penerima penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangan tahun 2011 dengan predikat sangat bagus. Penghargaan ini diterima pada tanggal 4 Oktober 2012 dalam acara Sharia Finance Award 2012; b. Penerima penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangan tahun 2012 dengan predikat sangat bagus. Penghargaan ini diterima pada tanggal 6 Nopember 2013 dalam acara Sharia Finance Award 2013; c. Penerima penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangan tahun 2013 dengan predikat sangat bagus. Penghargaan ini diterima pada tanggal 30 September 2014 dalam acara Sharia Finance Award 2014; d. Penerima penghargaan dari Karim Consulting atas the best islamic rural bank peringkat ke-2. Penghargaan diterima pada tanggal 22 Februari 2013 dalam acara The 9th Islamic Finance Award 2013; e. Penerima penghargaan Karim Consulting sebagai the most profitable islamic rural bank peringkat ke-1 sekaligus the best islamic rural bank

Data diolah dari Company Profile BPRS Bhakti Sumekar (data keuangan yang sudah diaudit tahun 2010 s.d tahun 2013), untuk data laporan keuangan tahun 2014 diolah dari laporan keuangan yang diperoleh penulis dari data manajemen dan cross chek dengan publikasi website.

9

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

93

peringkat ke-2. Kedua penghargaan ini diterima pada tanggal 24 Februari 2014.

Strategi Pemasaran BPRS Bhakti Sumekar Keberhasilan BPRS Bhakti Sumekar meraih penghargaan sebagai bank pembiayaan rakyat syari’ah terbaik secara nasional dapat dikatakan sebagai bukti keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkannya. Mengingat, indikator penghargaan yang diraih tersebut diukur dari kinerja keuangan atau perolehan laba perusahaan selama 3 tahun terakhir. Yang hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan nasabah BPRS Bhakti Sumekar berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat dianalisis strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar, antara lain: 1. Menjadikan data historis berupa laporan keuangan dan update perkembangan nasabah setiap tahunnya, bahkan laporan keuangan dibuat setiap 3 bulan sekali (triwulan); 2. Melakukan market research secara masif oleh setiap tenaga pemasar baik yang ada di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas untuk mengetahui selera nasabah. Selanjutnya informasi diakomodasi dan didiskusikan dengan sesama pemasar yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasaran. Koordinasi antara sesama pemasar biasanya dilakukan untuk memantau perkembangan target pasar sekaligus memonitor kemampuan perusahaan dalam pencapaian Segmentation, Targetting & Positioning (STP); 3. Market share biasanya dirilis setiap tahun bersama dengan laporan pertanggungjawaban direksi kepada RUPS. Jika menggunakan acuan data tahun 2014, jumlah nasabah simpanan sebanyak 27.272 nasabah pemilik simpanan di BPRS Bhakti Sumekar, maka market share pada tahun tersebut sekitar 40%. Analisis market share tersebut berdasarkan data berikut: Tabel 3. Rasio Pemilik Tabungan di Indonesia Tahun 2014 Keterangan Jumlah Penduduk Jumlah Pemilik Akun di Bank Jumlah Pemilik Akun di Bank Syari’ah Rasio Pemilik Akun di Bank Syari’ah terhadap Jumlah Pemilik Akun di Bank

Jumlah (Jiwa) 70.000.00011

RASIO 100% 27,76%

13.400.00012

5,31%

252.164.80010

19,14%

www.bps.go.id diakses tanggal 21 April 2015 pukul 08.00wib. www.kompas.com, diakses tangga 21 April 2015 pukul 08.20 wib, sebagaimana disampaikan Budi Gunadi Sadikin (Dirut Bank Mandiri) tahun yang sama yaitu 2014.

12 www.dream.co.id diakses tanggal 21 April 2015 pukul 08.30 wib. Data per akhir tahun 2013.

10 11

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

94

Tabel 4. Jumlah Pemilik Simpanan di Kabupaten Sumenep Keterangan Jumlah (Jiwa) Rasio Penduduk 1.051.763 100% 13 Pemilik Simpanan di Bank 294.494 28% Pemilik Simpanan di Bank 56.36714 5,3% Syari’ah 4. Dengan pertimbangan ketiga unsur diatas, pihak manajemen bisa menyusun dan menetapkan sebuah strategi pemasaran yang harus dijalankan.15 Sebagaimana data dari hasil observasi, informasi dari manajer pemasaran, asisten personalia dan tenaga pemasar BPRS Bhakti Sumekar strategi pemasaran yang telah dijalankan antara lain: a. Product Strategi produk yang dilakukan adalah menyediakan produk jasa keuangan yang beragam sehingga mampu mengakomodasi berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai bagi profesi, kepentingan dan kondisi sosial masyarakat. Untuk simpanan, BPRS Bhakti Sumekar memiliki 3 pilihan untuk nasabah antara lain deposito berjangka mudharabah 1 sampai 12 bulan, tabungan barokah wadiah dan tabungan qur’ban mudharabah. Sedangkan untuk produk pembiayaan ada 6 produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu; rahn/gadai emas, talangan haji, modal kerja dan investasi, UKM, pembiayaan konsumtif dan al qardh al hasan (pinjaman kebajikan). Tiga produk simpanan dan enam produk pembiayaan tersebut sudah mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan dengan sistem syari’ah. Nasabah BPRS Bhakti Sumekar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, petani, pedagang UKM, kalangan profesional, mahasiswa dan pelajar menjadi indikasi bahwa produk yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. b. Price Untuk produk simpanan yang terdiri dari 3 produk jasa keuangan, BPRS Bhakti Sumekar menetapkan nisbah dan biaya administrasi sebagai berikut: 1) Deposito berjangka 1, 3 dan 6 bulan nisbah 55% untuk nasabah Dihitung berdasarkan rasio kepemilikan akun di Bank secara nasional (28% dari jumlah penduduk) 14 Dihitung berdasarkan rasio kepemilikan akun di Bank Syari’ah secara nasional (5,31% dari jumlah penduduk) atau (19,14% dari jumlah pemilik akun di Bank secara keseluruhan) 15 Ismail Nawawi dalam bukunya Manajemen Perbankan Syari’ah menjelaskan bahwa keputusan yang bersifat strategis dalam organisasi perusahan merupakan tanggung jawab manajemen lini atas (Top Management). Dalam hal ini, manajemen lini atas BPRS Bhakti Sumekar adalah Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional. Lihat Ismail Nawawi Uha, Manajemen Perbankan Syari’ah (Jakarta: VIV Press, 2014), 78.

13

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

95

2) Deposito berjangka 12 bulan nisbah 45% untuk nasabah 3) Tabungan barokah wadiah tidak diberikan nisbah bagi hasil, tetapi ada bonus 4) Tabungan qurban mudharabah, nisbah 55% untuk nasabah 5) Semua jenis simpanan tersebut tidak dikenakan biaya administrasi 6) Semua jenis pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar menetapkan harga angsuran dan ijaroh yang bervariasi dengan nilai maksimum 15% per tahun. Berdasarkan tabel harga angsuran pembiayaan konsumtif misalnya untuk kendaraan dan perumahan, perusahaan menetapkan angsuran yang relatif lebih rendah dari lembaga pembiayaan lain ditambah dengan fasilitas lainnya seperti; bebas biaya finalti dan bebas biaya administrasi. Jangka waktu pengembalian untuk perumahan bisa 240 bulan dan 120 bulan untuk kendaraan roda 4. c. Place Strategi distribusi dan sebaran pelayanan dilakukan dengan cermat, yaitu menempatkan lokasi kantor kas di setiap kecamatan yang prospek. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, BPRS Bhakti Sumekar sudah memiliki kantor kas di 12 kecamatan. Keberadaan 12 kantor kas tersebut memudahkan akses nasabah untuk mendapatkan jasa keuangan dari BPRS Bhakti Sumekar. d. Promotion Perkembangan sarana dan media promosi saat ini menuntut kemampuan pemasar untuk memilih atau mengkombinasi media tersebut dengan tepat supaya mendapatkan hasil yang efektif dan efesien. Penentuan bauran promosi (promotional mix) harus disesuaikan dengan sasaran pasar untuk jenis produk tertentu. Bauran promosi yang dimaksud antara lain:16 1) Periklanan; berupa penggunaan media massa dan media elektronik sebagai alat komunikasi dengan publik. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar hanya memanfaatkan untuk mengiklankan produknya di stasiun TV lokal, Radio FM, dan koran lokal. Pengiklanan di ketiga media tersebut sangat efektif mengingat jangkauannya sangat tepat sasaran; 2) Publisitas; merupakan komunikasi perusahaan dengan komunitas atau sasaran pasar tertentu. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar menerapkannya dalam bentuk merilis profil dan perkembangan perusahaan dan mempresentasikannya di kalangan tertentu seperti jajaran Muspida, Muspika, komunitas nelayan, komunitas pedagang, kalangan akademisi, mahasiswa, guru, pesantren dan lain 16

Ali Hasan, Marketing..., 160.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

96

sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat atau calon nasabah.17 Publisitas dilakukan dalam berbagai bentuk seperti presentasi, acara seminar kewirausahaan dan dalam bentuk branding dalam pameran pembangunan, festival dan lain sebagainya; 3) Promosi penjualan, merupakan peromosi khusus untuk mengenalkan produk atau layanan baru bisa juga untuk meningkatkan penjualan produk tertentu; 4) Personal selling, dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dengan mengoptimalkan kinerja pemasar yang tersebar di setiap kantor kas; Analisis Strategi Pemasaran Berbasis Human Spirit di BPRS Bhakti Sumekar BPRS Bhakti Sumekar telah melakukan program-program pemasaran terhadap kedua strategi tersebut antara lain: 1. Collaborative Marketing a. Memiliki website sebagai media informasi resmi perusahaan yang mudah diakses. b. Membuka akses secara langsung antara pihak manajemen perusahaan dengan nasabah, untuk setiap persoalan seperti pengaduan, koreksi, kesan terhadap layanan dan lain sebagainya melalui email dan sms center. c. Secara individual staff pemasaran yang tersebar di 12 kantor kas sebagian besar telah memanfaatkan media sosial seperti facebook, tweeter dan BBM untuk melakukan komunikasi dengan para nasabah.

Pemasar memanfaatkan komunikasi dengan nasabah melalui media sosial terkait transaksi di BPRS Bhakti Sumekar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasar merasa terbantu dengan pemanfaatan media sosial tersebut.

2. Cultural Marketing Penggunaan instrumen kedaerahan sebagai daya tarik dan komunikasi dengan nasabah merupakan upaya untuk menciptakan citra bahwa perusahaan ada dan peduli terhadap masyarakat setempat. Hal tersebut akan menciptakan kerekatan hubungan emosional dan menghilangkan gap. Nasabah akan merasa semakin akrab, menjadi bagian dari perusahaan tanpa sedikitpun kesan asing saat berada dalam lingkungan perusahaan dan pada saat berinteraksi dengan perusahaan.

Beberapa instrumen kedaerahan yang bisa dijadikan indikator antara lain:

Berdasarkan observasi penulis selama penelitian mulai tanggal 18 Februari s.d 22 April 2015, diperkuat dengan informasi yang didapat penulis dari informasi Cahya Wiratama (Direktur Operasional BPRS Bhakti Sumekar).

17

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

97

a. Bahasa, merupakan alat komunikasi utama. Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sangat membantu kelancaran transaski bisnis.

88% pemasar BPRS Bhakti sumekar menggunakan multi bahasa yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah (Jawa dan Madura) dalam berkomunikasi baik kepada nasabah maupun dengan sesama karyawan di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa nasional masih menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi. Keterbatasan kosakata bahasa daerah di bidang perbankan bisa berakibat: simpang makna (missunderstanding), terkesan tidak sopan, tidak elegan dan lain sebagainya. Tetapi untuk perusahaan multinasional (Multinational Corporate) bahasa sebagai salah satu instrumen cultural marketing tetap dibutuhkan, yaitu bahasa lokal dalam arti bahasa bangsa, misalnya; bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Tagalog, Sansekerta, Urdu dan lain sebagainya. b. Pakaian Khas Karyawan BPRS Bhakti Sumekar selama lima hari kerja, mengenakan dua jenis seragam, yaitu company dresscode dan batik. Batik yang digunakan rata-rata batik tulis yang diproduksi di Madura, selain motifnya yang ekslusive harganya juga terjangkau.

Gambar 1. Lukisan Karapan Sapi Sebagai Visualisasi Cultural Marketing Terdapat dalam Brosur BPRS Bhakti Sumekar

c. Lainnya Selain bahasa dan seragam, ternyata pemasar BPRS Bhakti Sumekar beranggapan bahwa upaya perusahaan menampilkan kesan nilai budaya madura adalah dengan: 1) Partisipasi dalam setiap pameran dan festival budaya 2) Partisipasi dalam tugu keris yang merupakan icon budaya madura 3) Doa bersama saat apel pagi dan sore sebagai budaya madura yang relijius 3. Pemasaran Berbasis Human Spirit di BPRS Bhakti Sumekar a. Hubungan komunikasi horisonal bukan vertikal

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

b. c. d.

e.

98

Kepercayaan nasabah terhadap perusahaan akan semakin tinggi jika dibangun secara horisontal, yaitu adanya kenyataan bahwa nasabah akan tertarik untuk bertransaksi di lembaga keuangan tertentu jika mendapatkan informasi yang baik atau menguntungkan dari nasabah lain. Jika informasi yang baik tersebut berasal dari pihak perusahaan, tingkat kepercayaan yang dibangun tidak lebih dari 60%. Nasabah akan berguman dalam hati: “ahh, biasa...namanya perusahaan, pasti dibuat baik supaya produknya laku...� Namun jika yang menyampaikan informasi adalah nasabah yang sudah pernah bertransaksi, maka biasanya calon nasabah tersebut pasti akan mengatakan: “saya akan mencobanya...�. Komunikasi nasabah vis a vis nasabah merupakan wujud komunikasi horisontal, sedangkan komunikasi pemasar atau perusahaan dengan calon nasabah merupakan bentuk komunikasi vertikal. Oleh karena itu, berusaha menciptakan atau membangun komunikasi horisontal sangat dibutuhkan oleh pemasar, sebab dengan jalan demikian tingkat trust akan semakin tinggi. Komunikasi horisontal bisa dibangun dengan cara: 1) Mendesain gaya komunikasi pemasar dari menggurui atau memberitahu beralih kepada bercerita atau berbagi 2) Melakukan komunikasi dengan bahasa keakraban (bahasa lokal) yang santun dan tidak berlebihan 3) Memberikan informasi yang jujur dan berimbang, tidak memojokkan produk lain Menciptakan persona, yaitu tokoh fiktif yang diambil dari pengalaman bertransaksi dengan perbankan dan menceritakan testimoninya Senantiasa konsisten memberikan saran dan solusi terhadap nasabah yang merasa kesulitan dalam bertransaksi Untuk implementasi dalam lingkungan pemasar dan pihak manajemen berupa suasana keakraban, terjadinya sharing, memberikan perintah secara persuasif. Inilah yang diterapkan atau setidaknya dirasakan oleh pemasar di BPRS Bhakti Sumekar, bahwa berdasarkan data responden (tenaga pemasar), 89% merasakan adanya bimbingan atau bantuan dari pimpinan dan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas mereka serta rasa nyaman mereka terhadap komunikasi diluar pekerjaan seperti membicarakan masalah keluarga dan kegiatan lainnya di luar pekerjaan.

Itulah yang dimaksuk dengan sharing atau komunikasi horisontal.

Pujian dan penghargaan Pujian dan penghargaan merupakan manifestasi atas kebutuhan ego atau aktualisasi diri (gharizah al-baqa’). Pujian dan penghargaan akan menstimulus etos dan semangat kerja sehingga produktifitas meningkat.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

99

Hampir seluruh tenaga pemasar di perusahaan ini pernah mendapatkan penghargaan dari perusahaan dalam bentuk hadiah dan promosi jabatan. Bahkan ada yang menyatakan pernah mendapatkan pujian langsung saat berhasi menyelesaikan pekerjaan dengan baik. f. Hubungan kerja yang harmonis Hubungan kerja yang harmonis akan memberikan energi kepada setiap pemasar dan karyawan secara umum untuk memberikan yang terbaik.

Sebab melalui hubungan yang harmonis, teamwork yang solid akan tercipta, sehinga sebesar apapun kendala yang dihadapi pemasar dalam merealisasikan tujuan (yaitu mendapatkan kepuasan dan loyalitas nasabah) dapat segera diatasi dengan baik. Pemasar di perusahaan ini mengungkapkan bahwa hubungan sesama rekan kerja berjalan akrab. g. Kegiatan spiritual Kegiatan spiritual merupakan kegiatan nonmaterial namun berperan penting dalam proses pencapaian tujuan suatu kegiatan. Jika dipandang dari aspek kebutuan, maka spiritual merupakan bagian dari naluri manusia, yaitu naluri mensucikan sesuatu (gharizah al-tadayyun) yang manifestasinya adalah ibadah atau penghambaan kepada al-khaliq.

Aktivitas spiritual yang tinggi akan meningkatkan penjualan perusahaan, khususnya dalam pasar spiritual. Sebagaimana penjelasan Ali Hasan bahwa pangsa pasar syariah ada 3 macam, yaitu pasar rasional, pasar emosional dan pasar spiritual. Ketiga pasar tersebut merupakan aspek penting bagi nasabah dalam kalkulasi pemenuhan kebutuhan mereka di bidang jasa keuangan untuk bisa memberikan manfaat bagi pribadi, keluarga dan masyarakat serta sebagai jembatan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (falah)18.

Kegiatan spiritual di lingkungan BPRS Bhakti Sumekar dapat di uraikan sebagai berikut: 1) Pihak perusahaan menyediakan tempat ibadah (mushalla) yang representatif.

2) Shalat berjamaah (dhuhur dan ashar) diatur supaya diikuti dan dilaksanakan seluruh karyawan. Biasanya salah satu direktur yang menjadi imam shalat.

3) Pimpinan perusahaan menetapkan waktu istirahat untuk karyawan laki-laki istirahat pada saat shalat Jum’at, mulai jam 11.00 s.d 13.00wib.19 Ali Hasan,Marketing Bank Syariah, 11.

Penjadwalan istrirahat shalat Jum’at bagi karyawan laki-laki (muslim) merupakan kebijakan yang sangat dibutuhkan. Sebab keleluasaan dalam menjalankan shalat Jum’at merupakan pemenuhan terhadap gharizah tadayyun yang berdampak menciptakan suasana ketenangan dalam jiwa karyawan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang urgen mengingat banyaknya 18 19

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

100

4) Melaksanakan secara rutin peringatan hari besar Islam, serta kajian rutin untuk karyawan.

5) Informasi dari karyawan menyebutkan kajian dilaksanakan 1 bulanan dan dwimingguan.

6) Penetapan pembebasan biaya administrasi, biaya penalti dan biaya pembuatan surat keterangan penjaminan/agunan.

7) Peran aktif perusahaan dalam setiap kegiatan organisasi ke-Islaman seperti pesantren, ormas dan lembaga pendidikan dengan memberikan dana sponsor.

8) Memberikan bantuan langsung kepada para guru ngaji di pedalaman dan para dhuafa.

Strategi pemasaran syari’ah berbasis human spirit telah memberi pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil olah kuisioner yang diberikan kepada 100 nasabah mengenai kepuasan para nasabah BPRS Bhakti Sumekar terhadap pelayanan perusahaan bahwa sebesar 84% menyatakan puas, 5% menyatakan tidak puas, dan 11% menyatakan tidak tahu.

Tingkat Keberhasilan Implementasi Pemasaran Berbasis Human Spirit di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep 1. Opini keberhasilan perpektif pemasar atau karyawan Secara umum yaitu hampir semua responden dari karyawan di bagian pemasaran (account officer) BPRS Bhakti Sumekar sepakat menyatakan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kolaboratif, kesan kedaerahan dan gaya komunikasi khas daerah yang memunculkan kesan keakraban (horizontal communication) dan penerapan strategi pemasaran berbasis human spirit telah membantu dan memudahkan bagian pemasaran untuk menjalankan tugasnya. Kemudahan yang dimaksudkan tentunya berupa tercapainya target penjualan melalui dealdeal atau transaksi yang jelas dan bermanfaat serta kemudahan dalam menyelesaikan kendala transaksi terhadap nasabah, tagihan dan lain sebagainya. Hal tersebut ditegaskan dalam hasil angket terhadap karyawan bagian pemasar mengenai pertanyaan: “Apakah pemanfaatan media sosial, kesan kedaerahan dan berbagai kegiatan human spirit tersebut membantu Anda dalam menyelesaikan tugas di BPRS Bhakti Sumekar?” Hasilnya 8 orang (88%) menjawab “Ya” dan 1 orang tidak menjawab.

kasus ketidakharmonisan antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan hanya karena dipicu oleh persoalan istrirahat shalat Jum’at. Seperti diberitakan dalam situs berita online suara andalas mengenai pemecatan satpam Bank Danamon hanya karena pelaksanaan shalat Jum’at. Lihat www.suaraandalas.com diakses tanggal 14 Mei 2015 jam 16.00wib.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

101

2. Opini keberhasilan perpektif nasabah Sebanyak 74 responden memberikan jawabannya dari 100 angket yang didistribusikan oleh penulis untuk nasabah di beberapa kantor pelayanan BPRS Bhakti Sumekar, yaitu di Kantor Pusat Sumenep, Kantor Cabang Pamekasan, 6 Kantor Kas/Unit di Sumenep dan 2 Kantor Kas/Unit di Pamekasan. Penulis mengajukan pertanyaan akhir, “Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan BPRS Bhakti Sumekar?”. Hasilnya 69 responden (93%) menjawab “Ya”, 1 responden menjawab “Tidak” dan 4 sisanya menjawab “Tidak Tahu”. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pemasaran berbasis human spirit membuahkan hasil dan dapat dirasakan oleh pemasar dan nasabah BPRS Bhakti Sumekar.

Kesimpulan 1. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah menerapkan strategi pemasara syari’ah berbasis human spirit mealalui program collaborative marketing, cultural marketing dan human spirit yang bekerja secara simultan sebagai konsep sekaligus strategi pemasaran. Strategi tersebut sangat relevan dengan kegiatan jasa keuangan yang seharusnya memang dibangun atas kepercayaan (trust) akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan.

Lebih-lebih kepercayaan tersebut berbasis human spirit atau spiritual, sebuah nilai nonmateri yang benar-benar menempatkan nasabah sebagai manusia seutuhnya dengan pikiran, hati dan jiwa.

2. Tingkat keberhasilan sangat tinggi, yaitu 88% versi pemasar dan 93% versi nasabah. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pemasaran yang telah diaplikasi dalam program-program pemasaran secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka Abdurrahman, Hafidz, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, Bogor: Al-Azhar Press, 2007.

Hasan, Ali, Marketing Bank Syari’ah, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Ismail, Muhammad Yusanto dan Karebet Wijaya Kusuma, Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Kartajaya, Hermawan, Marketing with Heart, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.

Kotler, Philip, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan, Marketing 3.0 Mulai dari Produk ke Pelanggan ke Human Spirit, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Munir, Abdullah, Spiritual Teaching: Agar Guru Senantiasa Mencintai Pekerjaan dan Anak Didiknya, Depok: Pustaka Insan Madani, 2007.

Nawawi, Ismail Uha, Manajemen Perbankan Syari’ah, Jakarta: VIV Press, 2014.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Aang Kunaifi

www.bhaktisumekar.co.id www.bps.go.id www.dream.co.id www.ipan.web.id www.kompas.com www.suarandalas.com

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

102

Binti Nur Asiyah

103

SUSTAINABILITY PINJAMAN BERGULIR UPK PNPM PERKOTAAN, PELUANG CHANELING BANK SYARIAH Oleh: Binti Nur Asiyah

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan mengetahui Sustainability pinjaman bergulir UPKPNPM Perkotaan, peluang chaneling Bank syariah.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian denganpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Pertumbuhan Aset Bank Syariah cenderung melambat sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan hanya sebesar 12% dibanding tahun 2013.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Fokus masalah dari penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Perkembangan pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua, Bagaimana perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Ketiga, Apa dampak pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat? Keempat, Bagaimana peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir? Kelima, Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah?

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, Pinjaman bergulir UPK berkembang bagus dilihat dari Jumlah KSM maupun realisasi pinjaman bergulir, kedua, Pinjaman bergulir memiliki kinerja bagus dilihat dari LAR, PAR, ROI dan CCr. Ketiga, Pinjaman bergulir berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian, Keempat, Diharapkan agar UPK bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama Industri Keuangan Syariah, Kelima, Peluang UPK bermitra dengan Industri Keuangan Syariah berkisar 52%, yakni yang memiliki tingkat pengembalian pinjaman bagus, dan KSM yang telah purna status miskin.

Kata Kunci: Sustainability, Pinjaman Bergulir, PNPM Perkotaan, Bank Syariah.

Pendahuluan Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Semua lapisan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya dalam peradaban mencari penghidupan yang layak dengan memperjuangkan ekonomi keluarga.Pemerintah dengan programnya hampir

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

104

tiap dekade kepemimpinan negara, ekonomi merupakan satu visi utama yang tidak tertinggal. Bahkan tidak sedikit ekonomi sebagai bahan kampanye tiap persaingan calon pemimpin. Era kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudono dengan program PNPM Perkotaannyasejak tahun 1999,1menjadikan kegiatan ekonomi sebagai titik tekan diantara ketiga programnya yaitu kegiatan sosial, ekonomi dan Lingkungan.

Ekonomi yang menjadi salah satu fokus pembangunan, tiap dekade mengalami evaluasi, baik untuk dilanjutkan maupun sebaliknya dihentikan atau diganti program lain. Program ekonomi tersebut fokus ke dalam program ekonomi bergulir di masyarakat. Program tersebut mendapat suport dana dari bantuan langsung masyarakat (BLM), oleh karena tingkat kemapanan organisasinya sudah bisa dipastikan memiliki sifat yang kokoh di masyarakat melalui Unit Pengelola Keuangan di bawah naungan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) di masing-masing desa.Data Unit Pengelola Keuangan (UPK) secara nasional yang menyelenggarakan perguliran sebanyak 10.435 UPK dari total 11.065 UPK.2Artinya perguliran nasional sebanyak 94,3%. Secara teknis pemberian pinjaman perguliran diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), artinya tanggungjawab perguliran diberikan kepada sekompok masyarakat sehingga pengawasan penuh masyarakat ikut terlibat.

Kuantitas Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang melaksanakan perguliran mencerminkan bahwa layanan jasa keuangan secara nasional meningkat. Kesempatan masyarakat mengakses layanan, pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menjembatani masyarakat untuk mengembangkan bahkan memunculkan kreativitas bisnis baru dengan terfasilitasinya kebutuhan modal.

Kemapanan organisasi yang mengelola dana bergulir masyarakat ini mestinya menjadi peluang emas bagi pengembangan industri keuangan syariah masa depan. Hal ini mengingat, program bantuan hibah dari APBN tidak terus berlanjut sepanjang masa. Oleh karenanya semangat Bank Indonesia menggalakkan inklusif keuangan mesti direspon oleh lembaga keuangan syariah untuk merangkul organisasi masyarakat tersebut sebagai salah satu solusi pengembangan industri keuangan.

Perkembangan perbankan syariah dewasa ini masih sebatas berada di kantong-kantong ibu kota. Sementara, harapan untuk mengembangkan dan menyejajarkan industri keuangan syariah dengan konvensional juga kian gencar. Bank Indonesia telah mendeklarasikan GRES (Gerakan Ekonomi Syariah) yang hampir di tiap Wilayah. Maka untuk bisa menjangkau ke seluruh Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/ files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf 2 Informasi data pinjaman dan bergulir nasional diakses dari http://www.p2kp.org/ laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5 Maret 2015 1

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

105

pelosok tanah air, ke desa-desa maka tepatlah kiranya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti “Sustainability Ekonomi Bergulir PNPM Perkotaan, peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah di Tulungagung�.

Fokus masalah dari penelitian tersebut adalah pertama, Bagaimana Perkembangan Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua, Bagaimana perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung?

Ketiga,Apa saja dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat?Keempat, Bagaimana peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir? Kelima, Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah?

Pinjaman Bergulir Pnpm Perkotaan Pinjaman bergulir PNPM Perkotaan memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk selanjutnya digunakan untuk meningkatkan usaha. Setelah usaha berhasil, pinjaman dikembalikan dan akan disalurkan kepada masyarakat lain dalam suatu desa/kelurahan. Praktik demikian adalah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah, yakni menekankan pada intermediasi kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal maupun untuk keperluan lain. Yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah pada umumnya adalah pinjaman bergulir dampingan PNPM Perkotaan ditujukan kepada masyarakat miskin3, sementara pada Lembaga Keuangan syariah tidak membedakan kategori miskin, melainkan melihat peluang siapa yang membutuhkan dan layak untuk didanai.

Dalam pelaksanannya, pengelolaan ekonomi bergulir PNPM Perkotaan memiliki pedoman yang harus dipatuhi antara lain: 1. Pedoman teknis kegiatan tridaya (Sosial, ekonomi dan Lingkungan).

2. Petunjuk teknis keorganisasian dan pengawasan UPK. 3. Petunjuk teknis pembukuan UPK. 4. Petunjuk teknis pengukuran kinerja pembukuan Sekretariat UPK. 5. Petunjuk teknis pinjaman bergulir.4Dengan peraturan tersebut, pelaksanaan ekonomi bergulir di masyarakat memiliki pengetahuan dan pembelajaran yang luas. Hal ini bisa dijadikan jawaban atas upaya setiap pihak untuk melakukan inklusif Lembaga Keuangan Syariah, agar masyarkat mengenal dan membutuhkan adanya lembaga keuangan, perbankan maupun perbankan syariah.

Sasaran utama pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 4 Kumpulan Pedoman teknis PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses http://www.p2kp.org/ pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal 5 Maret 2015 3

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

106

Pengelolaan Pinjaman Bergulir Pinjaman bergulir yang diharapkan oleh masyarakat tentunya berharap perkembangannya terus membaik. Namun demikian perjalanan setiap usaha tidak seperti rencana. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dan nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.5Dengan demikian membutuhan pengelolaan yang baik. Setiap usaha tentunya berharap keuntungan.

Pengelolaan yang baik dalam pemberian permodalan kepada masyarakat harus memberikan keuntungan. Prinsip-prinsip dalam pelayanan permodalan kepada masyarakat adalah acceptable: mudah diterima dan didayagunakan; accountable, dengan pengelolaan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; profitable, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis; sustainable, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri dan replicable, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas.6 Prinsip tersebut akan mampu memberikan keberlangsungan usaha lembaga keuangan maupun usaha masyarakat yang didanai.

Dalam pengelolaan pinjaman bergulir, memperhatikan berbagai hal terkait kinerja pinjaman bergulir. Unsur kinerja di dalam pengengelolaan Lembaga Keuangan termasuk perbankan diukur melalui analisis CAMEL (Capital, Asset, Manajemen, Earning dan Likuiditas). Dalam pengelolaan Keuangan Mikro, kinerja diukur oleh pemahaman secara komprehensif terhadap filosofi pembiayaan usaha mikro berupa filosofi pemberdayaan usaha mikro yaitu; pertama, masyarakat yang pendapatannya (lower midle income).

Masyarakat ini masih berpeluang untuk mengakses jasa keuangan komersial baik simpanan maupun pinjaman. Kedua, masyarakat miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (economically active poor). Ketiga, masyarakat yang sangat miskin (extremely poor). Masyarakat belum tersentuh perbankan.

Kegiatan simpan pinjam biasa dilakukan dengan lembaga keuangan informal seperti (rentenir, pengijon, pelepas uang lainnya) yang diperoleh dengan mudah, cepat dan tepat, dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.7 Hal inilah yang dibutuhkan dalam kerangka lembaga keuangan mikro seperti halnya

5Hessel

Nogi S. Tangkilisan (2003; Hal 35), Manajemen Keuangan bagi analisis kredit perbankan, mengelola kredit berbasi Good Corporate Governance, Balairung & Co, Yogyakarta.

6 Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104 7 Djoko Retnadi, (2006; Hal 230), Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya, Elex media Computindo, Jakarta.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

107

peranan pinjaman bergulir yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Perkotaan.

Pertumbuhan Sektor Riil Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Naiknya harga BBM jenis Bensin yang semula turun (Rp. 6.700,-) menjadi naik sebesar (Rp. 6.900,-) di Jawa Timur berdampak pada meningkatnya harga-harga lain.

Catatan Bank Indonesia, Inflasi mencapai 6,29% pada bulan Februari 2015.8Inflasi terjadi begitu linier yang diakibatkan oleh meningkatnya harga BBM jenis Bensin, juga tak lain disebabkan karena nilai tukar rupiah yang kian melemah dari hari ke hari di dekade bulan Maret 2014.

Nilai Kurs Tukar rupiah yang dipublish Bank Indonesia pada kisaran Tertinggi (Rp. 13.237,-), kisaran tengah (Rp. 13.209,-) dan kisaran terendah (Rp. 13.164,-).9Nilai tukar yang cenderung terus meningkat sangat dirasakan dampaknya bagi perkembangan sektor riil di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan untuk memenuhi bahan baku pada setiap produksinya karena hargaharga bahan baku juga ikut naik. Hal itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada mengalami penurunan dibandingkan pada triwulan ke III tahun 2014. Pada Triwulan ke IV tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%. Badan pusat statistik merilis penurunan ekonomi Indonesia disebabkan karena peningkatan impor dibandingkan dengan ekspor.10Kondisi demikian yang menyebabkan kebutuhan akan dolar semakin tinggi sehingga permintaan rupiah yang tinggi untuk membayar dolar. Secara langsung kondisi permintaan dolar yang banyak berdampak pada meningkatnya harga dolar dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Minimnya ekspor yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian serius sehingga kondisi demikian tidak memperpanjang kondisi neraca pembayaran Indonesia kedepannya. Sektor riil yang mampu membangkitkan semangat ekspor perlu mendapat perhatian dari segenap pihak, mulai pemerintah selaku pengendali kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam hal kebijakan moneter, diperlukan perhatian khusus agar masyarakat tertarik untuk menekuni sektor riil melalui intermediasi Perbankan. Khususnya dalam hal ini adalah peranan bank syariah dalam menggiatkan sektor riil di masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan secara nasional masih menyisakan masalah pada tataran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang Inflasi, www.bi.go.id Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id 10Laporan bulanan Data sosial ekonomi, edisi Maret 2015, Katalog 9199017http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data-SosialEkonomi-Maret-2015.pdf 8 9

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

BPS:

Binti Nur Asiyah

108

terus meningkat hanya memotret pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Namun sayang pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pemandangan umum yang belum tuntas dalam negeri ini. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh peran Perbankan sebagai lembaga intermediasi belum sepenuhnya memihak sektor riil.11Pada realitasnya perbankan Indonesia memilih kepada sektor-sektor tertentu yang menurut perbankan mimiliki risiko kecil.Loan to deposite Ratio (LDR) Bank Konvensional hanya sebesar Rp.1.329.941(trilyun) dari total DPK sebesar Rp.4.114.420(trilyun).12 Jika dipersentase, peran penyaluran dana pada sektor riil hanya sebesar 32 persen.

Dana masyarakat yang dihimpun dalam Dana Pihak Ketiga disalurkan pada Bank Lain, Bank Indonesia, Sekuritas (Surat Berharga), Penyertaan, cadangan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan bahwa “Perbankan konvensional masih gemar menginvestasikan dananya di sektor keuangan terutama dalam bentuk SBI dan obligasi”.13Artinya dalam hal ini diperlukan keberanian dari lembaga keuangan untuk memilih investasi ke sektor riil, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Peran Industri Keuangan Syariah Islam sangat respek terhadap perilaku untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada periode awal (Makiyah), Allah sudah memerintahkan umat Islam agar memperhatikan orang miskin jika tidak termasuk pendusta agama.14Firman Allah dalam surat Al Ma’un ayat 1-3:  Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (QS. Al-Ma’un; 1-3) Dalam rangka menggiatkan sektor riil di masyarakat, wujud Islam dalam mengentaskan kemiskinan melalui implementasi lembaga keuangan syariah. Bank syariah dalam hal ini menjadi sebuah peluang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari pertumbuhan yang sedang berjalan, Bank syariah memiliki potensi untuk terus berkembang.

Musthafa Kamal Rokan, (2013) Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam berbisnis., Bintang Pustaka, Yogyakarta 12 Diolah dari statiskik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014.

13 Hadinoto dan Retnadi, (2007; 171) Micro credit challenge; Cara efektif mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta 14 Ibid. Hadinoto dan Retnadi, Micro credit challenge, hal 171-172 11

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

109

Perkembangan Jumlah Bank Syariah Perkembangan Bank Umum Syariah terus meningkat, yakni pada tahun 2010(11 Bank Umum Syariah), 2011 (11 Bank Umum Syariah), 2012 (11 Bank Umum Syariah), 2013 (11 Bank Umum Syariah), 2014 (12 Bank Umum Syariah).

Diantara Bank yang jumlahnya fantastis adalah BPRS, yakni pada tahun 2010 (150 BPRS), 2011 (155 BPRS), 2012 (158 BPRS), 2013 (163 BPRS), 2014 (163 BPRS).Data tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut: 2500

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 2014

2013

2012

2011

2010 2000

Data bank syariah 1500

BUS UUS

1000

BPRS 500 150 1123

158 1124

155 1124

163 1123

163 1222

0

Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014 1. Perkembangan Asset Bank Syariah Asset merupakan harta bank syariah yang telah berhasil dikelola dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas. Pengelolaan asset di Bank Syariah dalam bentuk uang kas, dana yang disimpan dalam Bank Indonesia maupun Bank Lain, Surat Berharga, Piutang, pembiayaan maupun asset tetap. Adapun perkembangan asset di Bank Syariah sebagai berikut: 300000

Perkembangan Asset Bank Syariah (Trilyun)

242276

250000 195018

200000

145467

150000 100000

272343

Tahun

97519

Total aset

50000 2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

0

Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

110

Jika dilihat dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan asset yang dikelola bank syariah terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan aset yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 49% dibanding tahun 2010. Dan pertumbuhan melambat sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan hanya sebesar 12% dibanding tahun 2013. Lambatnya pertumbuhan asset Bank syariah bisa disebabkan oleh faktor perekonomian.

Ketika inflasi terjadi terus menerus, maka banyak diantara nasabah bank yang kesulitan menjalankan usahanya.

2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Sumber dana Bank Syariah berasal dari sumber dana pihak pertama (modal bank), sumber dana pihak kedua (pinjaman) serta sumber dana pihak ketiga (DPK). Modal bank syariah terdiri dari modal inti, modal pelengkap, modal pelengkap tambahan.15Sedangkan sumberdana pihak ketiga berasal dari Giro, Tabungan (wadi’ah, Mudharabah), Deposito mudharabah. Adapun perkembangan sumber dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank syariah antara lain: 250000

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Trilyun)

183534

200000 147512

150000 100000

217858

115415

Tahun

76036

Total DPK

50000 2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

0

Sumber: Diolah dari statistik perbankan syariah edisi Desember 2014 Data di atas menunjukkan perlambatan pertumbuhan DPK seperti yang terjadi pada Aset. Pertumbuhan DPK tertinggi pada tahun 2011 sebesar 52% dibanding tahun 2010, sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan terlambat yakni DPK hanya tumbuh sebesar 19% dibandingkan dengan tahun 2013. Namun demikian pertumbuhan DPK tahun 2014 masih berada di atas pertumbuhan aset bank syariah.

3. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan dalam istilah bank konvensional dikenal dengan sebutan Loan. Loandiartikan sebagai a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and reaciving deposits form the public.16Dimaksudkan bahwa pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana Zainul Arifin, (2002;164) Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher, Jakarta Freixas dan Rochet,( 1997; 1)Macroeconomics of Banking, Massachussets Institute of Technology, Amerika 15 16

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

111

menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh daridana deposito masyarakat. Sedangkan Pembiayaan atau financingdalam bank syariah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.17Yang membedakan dengan istilah konvensional adalah bank syariah dalam memberikan pembiayaan terdapat objek yang jelas didanai, dan dipastikan pada objek dan sistem yang halal.

Pembiayaan tersebut dimaksudkan sebagai “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil� dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikian atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina). 18Objek dari pembiayaan dalam bank syariah ditentukan oleh tujuan dari masing-masing pembiayaan, apakah untuk keperluan jual beli, investasi/bisnis, jasa. Oleh karenanya keuntungan dari masing-masing jenis pembiayaan memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda.

Pembiayaan yang berhasil disalurkan Bank Syariah kepada nasabah mengalami peningkatan secara kuantitatif selama lima tahun terakhir. Grafik berikut menunjukkan perkembangan pembiayaan di Bank syariah: 250000 200000

Perkembangan Pembiayaan di Bank Syariah 199330 (Trilyun)

184122

147505

150000

Tahun

102655 100000

Total pembiayaan

68181

50000

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

0

Sumber: Diolah dari statistik Perbankan syariah edisi Desember 2014 17 18

Muhammad, (2005; 17), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta, 2005 UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

112

Perkembangan yang bagus tersebut jika dilihat dari pertumbuhan masingmasing tahun ternyata mengalami perlambatan pertumbuhan. Dari data tersebut jika kita hitung dan amati lebih seksama, pertumbuhan pembiayaan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 51% dibanding tahun 2010. Sementara pertumbuhan yang paling lambat ada pada tahun 2014 yakni hanya tumbuh sebesar 8% dibandingkan tahun 2013. Potret demikian menunjukkan meskipun secara nominal bank syariah terus meningkat, namun jika dilihat pertumbuhannya kian lambat.

Penelitian Terdahulu Penelitian yang meneliti tentang efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa efektifitas pelaksanaan ekonomi bergulir bagi pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga penyalur dana bergulir dan mensosialisasikan bahwa dana tersebut bukan hadiah dari pemerintah.19 Penelitian yang meneliti tentang Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif, dengan metode analisis regresi berganda menghasilkan bahwa secara bersama-sama pinjaman dana bergulir dan pendampingan berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif sebesar 54,3% sedangkan secara parsial pinjaman dana bergulir berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha produktif, sementara pemberdayaan tidak signifikan secara statitistik berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif.20 Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tinjuan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekanbaru, dengan metode wawancara dan observasi menghasilkan bahwa system yang telah diatur sedemikian rupa PNPM MP dalam produk pinjaman bergulir sehingga masyarakat miskin yang seharusnya menikmati pinjaman untuk berusaha mengentaskan kemiskinannya tetap terbebani dengan biaya jasa pinjaman

19Johan

Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, Journal Publika, volume 1 no 2 (2013). Diakses dalam http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2578/baca-artikel.

20 Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/ Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

113

meskipun sedikit, tetapi tetap saja dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tercederai secara moral.21 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan filsafat post positivitisme digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai elemen kunci.22 Metode pengumpulan data dengan metode indept interview.Sedangkan dalam wawancara dibantu oleh tim peneliti. Dimana penyampaian angket dari peneliti menjadi banyak alternatif, diantara alternatif yang ditawarkan menggunakan jasa tenaga lapangan (kurir). Wawancara dilakukan kepada: pertama, Koordinator kota selaku pimpinan PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung, kedua, Asisten Koordinator Kota bidang Manajemen Keuangan selaku pendamping Perguliran di bawah Koordinasi PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung.Tenaga lapang yang penulis pakai adalah mahasiswa semester 6 yang telah mendapat mata kuliah metodologi penelitian dan sedang menyusun proposal skripsi. Hal ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk menggali data di lapangan.

Hasil Penelitian 1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kabupaten Tulungagung Pinjaman bergulir yang di realisasikan oleh Unit pengelola Keuangan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus meningkat di Kabupaten Tulungagung.Data kelompok swadaya masyarakat yang menjadi pendampingan PNPM-Perkotaan adalah 3000

Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi Bergulir

2500

2652

2823

2014

2013

2000 1500

Series1

1000

Series2

500 0 Tahun

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat

21Muhammad

Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uinsuska.ac.id/1338/ 22 Sugiyono (2010;15), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

114

Sumber: Diolah dari Laporan Asisten Koordinator Kota Bidang Keuangan PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2014 Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang di danai meningkat sebesar 6,4% dibanding tahun 2013. Data yang terus meningkat tersebut menurut Askot Manajemen Keuangan: “kami menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat bu, misalnya untuk usaha kue, jualan dll. Sedangkan melalui fasilitator Keuangan di tingkat kecamatan, kami menerapkan agar setiap UPK menyampaikan laporan keuangan dengan cara menempel di tempat-tempat umum yang ada didesa�.23 Indikator Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil didanai tersebut menjadi potret bahwa realisasi pinjaman bergulir juga meningkat.

Data menunjukkan bahwa:

Realisasi pinjaman bergulir (Rp.) 12,000,000,000 10,000,000,000

10,988,737,375 9,075,995,286

8,000,000,000 6,000,000,000

Realisasi pinjaman bergulir (Rp.)

4,000,000,000 2,000,000,000 Januari

Desember

Sumber: Diolah dari Laporan Asisten Koordinator Kota Bidang Keuangan PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Jumlah realisasi pinjaman bergulir meningkat kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, Desember 2014 realisasi yang di danai meningkat sebesar 21% dibanding awal tahun di bulan Januari 2014.

2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung LAR (Loans at Risk)= Peminjam yang menunggak; angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM yang menunggak ≼ 3 bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman.

23Wawancara

dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

115

PAR (Portfolio at Risk)= Pinjaman yang tertunggak; angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak ≼ 3 bulan dengan seluruh realisasi saldo pinjaman di UPK. ROI (Return on Investment) = Pencapaian laba; Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir.

CCr(Cost Coverage)= Efisiensi Biaya; Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK.24 Kondisi Lons at Risk (LAR) pada desember 2014 dalam kondisi memuaskan sebesar 30%25. Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok Swadaya Masyarakat. Sementara Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.26 Artinya bahwa dana pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar Rp. 5,054,819,193,Return on Investment (ROI) dalam kategori memuaskan pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%.27Artinya sebanyak 61 UPK dari 81 UPK di Kabupaten Tulungagung memiliki keuntungan yang memuaskan. Sementara Cost of coverage (CCr) dalam kondisi memuaskan sebanyak 94% dari total UPK.28Artinya sebanyak 76 UPK yang berhasil memiliki CCr dalam kondisi bagus.

3. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat Dampak ekonomi bergulir bagi masyarakat sebagaimana hasil wawancara: “Kegiatan Perguliran yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang Perdagangan, Pertanian, Usaha Kecil. Sebagai contoh di UPK Mulyo Lestari.29 Hadirnya program perguliran dari PNPM Perkotaan dapat memberikan modal bagi masyarakat untuk usaha perdagangannya. Omset perdagangan menjadi semakin meningkat. Dalam hal pertanian, kebutuhan pupuk dan benih terbantu sesuai sehingga hasil panen sesuai yang diharapkan.

4. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir Sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Mandiri perkotaan sebagaimana hasil wawancara: “Terkait sumber permodalan, selama Monitoring administratif kegiatan pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 25 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 26 Ibid 27 Ibid 28 Ibid 29 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 24

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

116

ini permodalan UPK berasal dari APBD, APBN, serta keuntungan dari pengelolaan perguliran. Keuntungan perguliran UPK itu kembali kepada masyarakat yang dialokasikan dalam kegiatan sosial, lingkungan serta pemupukan modal UPK. Pasca pendampingan yang dilakukan PNPM Perkotaan, pengelolaan fokus kepada pengelolaan dana yang sudah tersedia di masing-masing UPK. Dan kami berharap, masyarakat mampu menghimpun atau chaneling untuk terus berlanjutnya kegiatan perguliran di UPK.30 Mengingat program bantuan dari APBD, APBN terus berkurang, maka upaya membangun kerjasama adalah solusi terhadap kebutuhan perguliran yang terus berjalan. Upaya membangun kerjasama dilakukan dengan segenap pihak mulai dari masyarakat peduli, instansi yang memiliki kebutuhan yang sama seperti halnya dalam proses pengabdian dan pemberdayaan. Masyarakat yang sudah jalan dalam pengelolaan keuangan perlu didukung.

5. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah Peluang UPK yang siap chaneling dengan perbankan sebagaimana hasil wawancara: “Jika dilihat dari tingkat pengembalian perguliran (Repayment Rate), UPK yang memiliki RR bagus di Kabupaten Tulungagung mencapai 52%.

Dalam hal chaneling dengan perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah, selain yang berpotensi 52% tersebut, masih banyak KSM yang berhasil lepas dari kategori miskin, sehingga harapannya bisa meminjam lebih banyak dibandingkan dengan yang disediakan oleh UPK. Pinjaman di UPK itu kan hanya sebesar Rp. 500.000,-, nanti jika bagus pengembalian selama satu masa perguliran, saat mengajukan baru diperbolehkan Rp. 1.000.000,-. KSM-KSM yang sudah mandiri ini sebenarnya tepat untuk bisa mendapatkan sumber dana dari Lembaga Keuangan syariah lainnya.31 Upaya membangun kerjasama dengan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari bentuk channeling. Dimana lembaga keuangan syariah memiliki visi terhadap fungsi intermediasi bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan. Tentu hal ini sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah yakni prinsip prudential Banking.

Prosedur kehati-hatian yang dilakukan mulai dari prinsip Character, Capacity, Collateral, Condition. Upaya studi kelayakan usaha dilakukan terhadap calon nasabah Lembaga Keuangan syariah. Oleh karena Unit Pengelola Keuangan bisa merekomendasikan bagi anggotanya yang produktif dan jujur untuk bias berlanjut menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

30 31

Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

117

PEMBAHASAN 1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan pada hasil penelitian, secara kuantitatif Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang didanai meningkat sebesar 6,4% dibanding tahun 2013. Peningkatan tersebut dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Sebanyak 2.823 Kelompok, yang masing-masing kelompok rata-rata terdiri dari 10 anggota masyarakat, artinya bahwa masyarakat yang terfasilitasi kegiatan ekonomi bergulir sebanyak 28.230 jiwa. Mereka berkesempatan mendapatkan dana untuk menopang setiap usaha yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Johan Kristanto dan Kaspini bahwa keberadaan ekonomi bergulir berjalan efektif, dan sangat membantu pemberdayaan ekonomi produktif di masyarakat.

Perkembangan pinjaman bergulir yang terus meningkat karena implementasi dari pengelolaan pinjaman bergulir dilakukan dengan accountabledanaccaptable32.Accaptable, dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar Kelompok swadaya masyarakat, dan Accountable yang dilakukan dimana laporan keuangan pinjaman bergulir dipublikasikan lewat papan-papan pengumuman di tempat umum di desa33.

Jika dilihat dari realisasi pinjaman bergulir ternyata tumbuh pesat.

Realisasi pinjaman bergulir pada Desember 2014 mencapai Rp.10,988,737,375. Jumlah yang sangat fantastis dalam memerankan sebagai objek akselerasi ekonomi di masyarakat. Dengan persyaratan yang ketat, dimana dana perguliran dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada masyarakat miskin, diaksesnyapun harus dengan berkelompok, ternyata mampu membaur bersama dengan harta yang telah ada di masyarakat. Peran ini sungguhlah impian dan harapan masyarakat. Bisa meningkatkan omset usaha rumahtangga, meningkatkan pendapatan keluarga. Tentu pelaksanaannya memerlukan pengawasan, mengingat dana yang dikelola adalah dana hibah dari APBN maupun APBD, maka pengawasannya dilakukan oleh masyarakat. Karena sejatinya itu adalah sudah milik masyarakat setempat untuk dikelola sedemikian rupa sehingga masyarakat merasakan hasilnya.

32

Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104 dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015

33Wawancara

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

118

2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung Kondisi Lons at Risk (LAR) pada desember 2014 dalam kondisi memuaskan sebesar 30%34. Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok Swadaya Masyarakat. Kategori memuaskan secara nominal sejumlah 847 KSM. Kelompok ini yang ke depannya menjadi peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah sebagai mitra.

Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.35 Artinya bahwa dana pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar Rp. 5,054,819,193,-.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat itu amanah dalam mengelola dana perguliran, dan menjadi peluang bagi industri keuangan syariah untuk menyambut baik kehadirannya pasca pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan. Mengingat, sejumlah masyarakat ini tentunya membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya, maka Industri keuangan syariah menjadi solusinya.

Return on Investment (ROI) dalam kategori memuaskan pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%.36 Artinya sebanyak 61 UPK dari 81 UPK di Kabupaten Tulungagung memiliki keuntungan yang memuaskan. Sementara Cost of coverage (CCr) dalam kondisi memuaskan sebanyak 94% dari total UPK.37Artinya sebanyak 76 UPK yang berhasil memiliki CCr dalam kondisi bagus. Hal ini lebih disebabkan karena kesadaran mengelola di tataran Unit Pengelola Keuangan, kesadaran masyarakat yang terfasilitasi oleh adanya program pinjaman bergulir. Oleh karenanya pengawasan sesama masyarakat, dan rasa memiliki terhadap lembaga kian tinggi.

3. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat Sebagaimana hasil penelitian terdahulu, bahwa ekonomi bergulir sungguh memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat.

Penelitian Kaspini dan Johan Kristanto menunjukkan bahwa ekonomi bergulir sangat efektif dan berpengaruh terhadap ekonomi produktif di masyarakat. Dengan demikian yang demikian juga selaras bahwa ekonomi bergulir menjadi peluang peluang bagi pengembangan sektor riil. Sektor riil yang dibangun adalah berangkat dari usaha masyarakat yang kian berkembang, menjadi miniatur perekonomian.

Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 Ibid 36 Ibid 37 Ibid 34 35

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

119

4. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan berakhir Hasil penelitian memberikan arah pada upaya membangun kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga lain menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah bekerjasama untuk mengembangkan sayap. Hal ini menarik buat lembaga keuangan mengingat, Unit Pengelola Keuangan telah memiliki aturan main dan pengalaman dalam menangani pinjaman bergulir, mengenal kelompok swadaya masyarakat yang mengajukan pinjaman. Dengan demikian, pembelajaran atas inklusifitas keuangan telah dimiliki oleh Unit pengelola Keuangan dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Yang demikian memudahkan bagi lembaga keuangan syariah untuk bermitra. Hal itu juga diungkapkan oleh Askot Manajemen Keuangan, bahwa ke depan pasca pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan, UPK mampu chaneling dengan berbagai mitra.

5. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah Sebagaimana hasil penelitian dapat dilihat Kelompok Swadaya masyarakat yang memungkinkan chaneling adalah yang memiliki tingkat pengembalian angsuran (RR) yang bagus sebesar 52%. Selain itu banyak KSM yang berhasil/sukses bisnis pasca mendapat pinjaman bergulir dari UPK, sehingga tidak dikategorikan masyarakat miskin. Yang demikian ini menjadi solusi bagi bank syariah untuk menjadikannya mitra untuk menyalurkan pembiayaan atau bahkan menawarkan agar KSM yang sudah bagus memasukkan simpanan/tabungannya ke bank syariah.

Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan a. Pinjaman bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) memiliki perkembangan yang bagus baik dari sisi Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun dari sisi realisasi pinjaman bergulir b. Pinjaman bergulir memiliki kinerja yang bagus baik dari sisi LAR, PAR, ROI dan CCr. c. Pinjaman bergulir memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian dll. d. Pasca pendampingan PNPM Mandiri perkotaan, diharapkan agar UPK bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama Industri Keuangan Syariah. e. Peluang Unit pengelola Keuangan bermitra dengan Industri Keuangan Syariah berkisar 52%, dimana mereka adalah UPK yang memiliki tingkat pengembalian pinjaman bagus, dan bagi KSM yang telah purna status menjadi orang miskin.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

120

2. Saran a. Bagi Industri Keuangan Syariah Penelitian ini adalah sebuah realitas, dibutuhkan keberanian dari Industri keuangan syariah untuk mengembangkan sayap dengan bekerja sama dengan masyarakat banyak, sesuai dengan skim yang ada dan kebutuhan masyarakat. b. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya halhal yang belum tercantum dalam penelitian ini, maka menjadi bahan dan kesempatan bagi peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan.

Daftar Pustaka Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 Djoko Retnadi, 2006, Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya, Elex media Computindo, Jakarta Freixas dan Rochet, 1997,Macroeconomics of Banking, Massachussets Institute of Technology, Amerika Inflasi, www.bi.go.id Informasi data pinjaman dan bergulir nasional diakses dari http://www.p2kp.org/laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5 Maret 2015 Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, Journal Publika, volume 1 no 2 (2013).

Diakses dalam http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2578/bac a-artikel.

Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/ Kumpulan Pedoman teknis PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal 5 Maret 2015 Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id Laporan bulanan Data sosial ekonomi, edisi Maret 2015, Katalog BPS: 9199017 http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-DataSosial-Ekonomi-Maret-2015.pdf Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Binti Nur Asiyah

121

Muhammad Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uinsuska.ac.id/1338/ Musthafa Kamal Rokan, 2013, Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam berbisnis., Bintang Pustaka, Yogyakarta Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Sasaran utama pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_ Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf Soetanto Hadinoto, Djoko Retnadi, 2007, Micro credit challenge; Cara efektif mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta Statistik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014.

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 Zainul Arifin, 2002, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher, Jakarta.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

122

MANAJEMEN INFAQ SECARA SEKTORAL DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) CABANG MALANG Oleh: Ana Nurwahida Abstrak: Menurut aturan Islam, mekanisme peran pemerintah dalam menggerakkan sector riil dalam upayanya melindungi masyarakat miskin diimplementasikan dalam kebijakan dengan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), ZIS dapat berperan dalam pengembangan perekonomian, apalagi dapat dikelola dengan lembaga professional kemudian disalurkan secara tepat khususnya untuk perekonomian sector riil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen infaq secara sektoral pada BMH cabang Malang, menganalisis kendala dalam pengelolaan Infaq secara sektoral pada BMH cabang Malang, dan menganalisis langkah-langkah BMH cabang Malang dalam mengantisipasi kendala yang dihadapinya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denagn pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggambarkan Manajemen Infaq Secara Sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen infaq secara sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang adalah dengan menerapkan ciri-ciri manajemen yang islami, yaitu : manajemen berdasarkan akhlak yang luhur, manajemen terbuka, manajemen demokratis, manajemen berdasarkan tolongmenolong, dan manajemen berdasarkan perdamaian, dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen dilakukan dengan baik sehingga penghimpunan dana, dan penyaluran dana infaq secara sektoral, berjalan dengan baik dan tepat sasaran, namun demikian fungsi pengawasan perlu ditingkatkan baik dalam segi penghimpunannya maupun penyalurannya ke berbagai sektornya.

Kata Kunci: Manajemen Infaq, Sektoral Pendahuluan Krisis ekonomi sejak 1997 belum menunjukan kepulihan berarti khususnya bagi kondisi perekonomian. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Sampai saat ini, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah, angka pencari kerja meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pertambahan kesempatan kerja tidak meningkat dengan signifikan. Sehingga angka pengangguran dan juga

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

123

kemiskinan terus bertambah secara signifikan dan meluas. sementara upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hampir tidak memberikan dampak pengurangan terhadap proporsi rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Agar gelembung kemiskinan tidak semakin membesar khususnya berikut dampak multidimensi yang menyertainya, maka tindakan-tindakan rescue (penanganan) untuk pemulihan dan pemupukan basis ekonomi pada lapisan bawah telah menjadi syarat mutlak bahkan menjadi fardhu kifayah.

Pengembangan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting, mengingat hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa.

Ukuran produktivitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riil-nya di dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menurut aturan Islam, mekanisme peran pemerintah dalam menggerakkan sector riil dalam upayanya melindungi masyarakat miskin di implementasikan dalam kebijakan dengan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagai instrument utama.

Sejarah membuktikan zakat sebagai sebuah system fiskal (fiscal system) mampu menjaga kestabilan perekonomian, dapat melindungi si lemah dari ketidakadilan jalannya sistem perekonomian.

Pada masa hijrah Rasulullah, dimana kaum anshor menawarkan kepada kaum muhajirin kemudian Abdurrahman bin Auf tidak serta merta menerima semua tawaran yang diberikan bahkan sahabat tersebut malah mencari pasar sebagai pusat perekonomian yang mengembangkan. Dari sini merupakan cerminan bahwa ZIS dapat berperan dalam pengembangan perekonomian, apalagi dapat dikelola dengan lembaga yang profesional kemudian disalurkan secara tepat khususnya untuk perekonomian sektor riil.

Mengingat begitu strategis dan besarnya pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dan ZIS sebagai dana ummat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun sudah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berdasarkan PP No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional namun implementasi dilapangan pengelolaan Zakat masih belum optimal (www.google.co.id. Diakses tanggal 24 Januari 2010).

Salah satu upaya strategis lainnya adalah dengan mendirikan Baitul Maal sebagai salah satu wadah penyaluran dana baik zakat, infaq, dan shadaqoh. Lembaga ini berdiri sebagai salah satu wujud kepedulian akan sesama. Salah satunya dengan menyalurkan dana infaq bagi kaum yang membutuhkan. Banyak sekali ayat al-qur’an dan hadits Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk beramal dan berinfaq. Dan hendaknya pengelolaan dana

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

124

infaq tidak hanya sekedar konsumtif, tetapi produktif, dan sumber dana umat islam dapat digunakan untuk membangun keduniaan yang berkonsekuensi akhirat dan pengeloalaannya agar dapat produktif dan kompetitif.

Manusia dalam Islam bukan pemilik hakiki yang boleh menggunakan hartanya sesukanya. Sekali-kali tidak. Karena harta adalah harta Allah.

Kosekuensi pernyataan ini adalah bahwa harta tersebut merupakan harta masyarakat, atau dengan ungkapan al-Qur’an bahwa manusia “diberi kuasa” terhadap harta, seperti yang telah tercantum dalam surat al-Hadid ayat 7:

                 Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. al-Hadid: 7) Jadi, kepemilikan adalah tugas sosial. Orang kaya dituntut melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakatnya, minimal berupa infaq. Adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH), salah satu lembaga yang mengelola dana infaq yang bukan sekedar untuk konsumtif tetapi juga mengelola secara produktif. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga di bawah Hidayatullah yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf ataupun hibah ummat. Sebagai wujud kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Hidayatullah, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. BMH mengelola dana ummat untuk disalurkan bagi pemberdayaan ummat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh’afin (tertindas).

Kini Baitul Maal Hidayatullah telah memiliki 30 kantor perwakilan dan 144 jaringan pos peduli (mitra). Sebagai komitmen layanan sosial, BMH juga telah mendirikan klinik-klinik IMS (Islamic Medical Service) di berbagai lokasi.

Eksistensi BMH tidak diragukan lagi, dalam kiprahnya BMH menghimpun dana dari masyarakat (pemerintah, BUMN, swasta, perorangan, dll.) berupa zakat, infaq, waqaf, hibah dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-progran yang dicanangkan. Pada BMH dana infaq di berikan secara sektoral, yaitu ke sector pendidikan, kesehatan, dakwah, dll. Manajemen yang baik merupakan salah satu kunci berhasilnya program-program yang dicanangkan, untuk itu semua dana yang masuk terutama dana infaq benar-benar di kelola dan disalurkan kepada orang

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

125

yang berhak menerimanya, dan dalam mengelola dana infaq setiap lembaga memiliki cara yang beda meskipun terlihat ada kesamaannya.

Di BMH cabang Malang ini infaq terdiri dari dua yaitu infaq secara umum dan infaq secara khusus. Pemisahan ini bukan karena tanpa alasan, hal ini karena para donator pada waktu menyerahkan dana infaqnya kepada pihak BMH ada yang menginginkan atau sudah meniatkan dana yang ia infaqkan tersebut digunakan untuk beasiswa, kesehatan (pengobatan massal), dan dakwah, inilah yang dimaksudkan dengan infaq khusus, sedangkan infaq yang dikeluarkan tanpa ada niat sebelumnya digunakan untuk apa itulah yang dimaksud dengan infaq umum, seperti dalam tabel:

Dengan adanya pemisahan ini mengharuskan adanya manajemen yang baik dan solid serta penyaluran ke berbagai sektornya yang tepat sasaran, agar tujuan pemberdayaan ummat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh’afin (tertindas) dapat terwujud, melihat kejadian diatas maka peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh tentang hal tersebut, dan mengambil judul “Manajemen Infaq Secara Sektoral di Baitul maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang”.

Manajemen Dasar Dalam bukunya Karebet Widjajakusuma (2002:13-14) menyebutkan manajemen berasal dari bahasa Inggris: management dengan kata kerja to manage, yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Laurent A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi (1983) misalnya, menerjemahkan manajemen sebagai “The art of getting think done though people“. Stonner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usahausaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

126

(1868-1933) mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Manajemen merupakan suatu hal yang fungsional dan bebas nilai.

Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang bersifat sosio-ekonomi teknis; dimana sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organic; dinamis berarti bergerak, berkembang kearah suatu tujuan; sosio (sosial) berarti yang bergerak didalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia; ekonomi berarti kegiatan dalam sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia; dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu.

Manajemen dalam Islam (Karebet Widjajakusuma, 2002:14) adalah manajemen yang memiliki cirri khas yang membedakan dengan pengertian manajemen yang telah dikenal umum. Islam membagi manajemen dalam dua pengertian: (1) sebagai ilmu dan (2) sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu yang tidak berkaitan dengan nilai, paeradaban (hadlaharah) manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardlu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas, ia terikat pada aturan syara’, nilai atau hadlaharah Islam. Manajemen Islami berpijak pada aqidah Islam.

Aqidah islam adalah dasar ilmu pengetahuan atau tsaqofah Islam.

Menurut Mochtar Effendy (1986:280-292) dalam bukunya menyebutkan beberapa ciri dari manajemen menurut ajaran Islam, yaitu: 1. Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur (akhlakul karimah). Setiap muslim di mana pun dia berada harus mempunyai akhlak yang luhur (akhlakul karimah). Al-Qur’an dan Hadits menjadi dasar dan sumber akhlak yang mulia. Oleh karena akhlak yang mulia membedakan orang Islam dan bukan Islam, maka tidak ada pilihan lain lagi setiap pemimpin atau seorang manajer Islam wajib mempunyai, menghargai, mempraktekkan akhlak ini. Perusahaan atau lembaga masyarakat milik muslim harus dikelola berdasarkan prinsip akhlak yang luhur.

2. Manajemen terbuka. Fungsi atau tugas pimpinan atau manajer adalah memegang amanat, karena dia bukan mengurus atau mengelola harta benda miliknya sendiri, akan tetapi harta benda milik orang lain, yaitu harta pemegang saham atau rakyat. Oleh karena itu, ia harus mengelolanya menurut system manajemen terbuka. Manajemen terbuka seharusnyalah diterapkan oleh pimpinan atau manajer dan bersedia untuk diminta keterangan mengenai pengelolaannya.

3. Manajemen yang demokratis. Manajemen demokratis artinya, semua harus dimusyawarahkan bersama semua peserta, partisipan, dan pemegang

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

127

saham. Mereka harus diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ini adalah ciri khas Islam berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pengertian Infaq Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. 3:134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (QS. 2:215).

Infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dalil naqli yang mendasari infaq sebagaimana firman Allah dalam alqur'an (al-Imran: 4). Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain: 1. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.

2. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

3. Di dalam ibadah terkantung hikmah dan manfaat besar.

Infaq menurut Gusfahmi (2007:101) berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang atau sempit. (Ana Ni’matur Rosyidah, 2009:25) Infaq menurut Sahri Muhammad (2006:37) adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kemaslahatan umum. Infaq menurut M. Syafe’ie ElBantanie (2009:2) adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

128

Infaq menurut al-Jurjani dalam buku Gisfahmi (2007:102) adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (shorful mal ilal hajah), dengan demikian infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam islam tujuan dari distribusi kekayaan (Afzalur Rahman, 1995:82) adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam surat adzDzariyat ayat 19 yang berbunyi:

      Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Dzariyat: 19) Sekalipun jumlah yang diinfakkan sedikit sesungguhnya Allah akan membalasnya, hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 272 yaitu:

                                 Artinya: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

(QS. al-Baqarah: 272) Jaminan yang diberikan dalam ayat ini yaitu bahwa infaq yang dikeluarkan tidak akan disia-siakan. Kita dilarang berfikiran bahwa apa saja yang telah kita berikan itu akan sia-sia, itu adalah pemikiran yang salah, disamping itu infaq tersebut akan menghapus ketidakmerataan kekayaan dan menegakkan prinsip keadilan didunia.(Afzalur Rahman,1995:146-147).

Anjuran Berinfaq Dalam bukunya Jaribah bin Ahmad menyebutkan bahwa infaq dibagi menjadi: 1. Nafkah Wajib

Al-Haritsi

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

(2006:308-317)

Ana Nurwahida

129

Sistem nafkah dalam syari’at islam merupakan salah satu factor jaminan keluarga, dan merupakan system yang unik yang dapat merealisasikan tugas keluarga dalam kepemilikan dalam ruang lingkup keluarga dan kerabat. Nafkah wajib ini diberlakukan oleh islam adalah dalam rangka menghadapi kekikran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan dan keeratan keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat; sehingga dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat bangunannya.

Fuqaha’ sepakat tentang wajibnya kerabat yang memiliki kemudahan untuk menafkahi kerabatnya yang berkesulitan. Sesungguhnya fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu mencakup beberapa sisi penting tentang system nafkah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Umar Radhiyallahu Anhu memperluas ruang lingkup kerabat yang yang diambil dari system nafkah, dimana beliau mewajibkan menafkahi orang yang miskin terhadap kerabat lelakinya yang kaya, meski apa pun tingkatannya, selama mereka adalah ashabah (saudara) yang mewarisi orang miskin ini. b. Umar Radhiyallahu Anhu tidak meremehkan sikap orang-orang kaya yang tidak menafkahi kerabat mereka. Perintah berinfaq datang setelah perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal demikian menunjukkan dengan jelas bahwa perintah tersebut sebagai suatu keharusan (kewajiban) bukan sekedar sebagai bimbingan atau himbauan (Yusuf Qardawi,2001:212). Dalam al-qur’an perkataan iman banyak digabungkan dengan infaq, sepeti firman Allah dalam suran an-Nisa’ ayat 39 yaitu: .                

Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari Kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang Telah diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

(QS. an-Nisa’: 39) 2. Nafkah Sunnah Islam menilai bahwa nafkah sunnah merupakan salah satu sumber jaminan social yang terpenting, dan nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkannya lebih banyak daripada dihitung, dimana infaq sunnah merupakan pemberian secara sukarela kepada yang membutuhkan terlepas dari apakah dia keluarga, kerabat atau bukan.

Dibedakannya infaq, akan memperjelas maksud dari penelitian ini, karena infaq yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah/infaq

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

130

sunnah. Dalam prakteknya infaq sunnah diberi batasan, karena sesungguhnya orang yang beriman karena melihat pahala, maka terkadang dia menginfakkan hartanya dalam bentuk-bentuk kebajikan sampai habis seluruhnya atau mayoritasnya, sehingga hal itu berdampak pada kehancuran, dan selanjutnya akan berdampak pada proses distribusi dan sistem jaminan keluarga.

Fuqaha’ berbeda pendapat tentang batas-batas infaq sunnah. Tapi pendapat yang dinyatakan oleh sebagian ulama muhaqqiq, bahwa seseorang tidak boleh menyedekahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kecukupan dirinya sendiri dan kecukupan orang yang wajib dinafkahinya.

Sedangkan selebihnya itu, maka disunnahkan baginya untuk bersedekah.

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu yang berbunyi: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “ ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran". (muttafaqun ‘alaih, Bukhori dan Muslim).

Manajemen Infaq Secara Sektoral Sektoral (Dahlan dan Sofyan, 2003:695) adalah yang berhubungan dengan sektor, dimana sektor adalah satu bidang usaha/lingkungan suatu usaha, bagian daerah/wilayah tugas (penjagaan, pertempuran dsb). Sedangkan sektoral dalam kamus besar bahasa indonesia sektoral adalah terbagi dalam sektor; bersektor-sektor (www.google.co.id. Diakses tanggal 31 Januari 2010).

Dari pengertian diatas dapat di gambarkan maksud peneliti dalam penelitian manajemen infaq secara sektoral, adalah pengelompokkan infaq dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan kebutuhan mustahiq, yaitu seperti sektor pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hadits nabi, yaitu yang berbunyi: Abu Umamah berkata bahwa Rasullullah SAW bersabda,” Sedekah yang paling utama adalah kemah untuk berteduh di jalan Allah, atau pemberian kepada pembantu untuk berteduh di jalan Allah, atau unta betina dengan anaknya di jalan Allah”. (Ahmad dan Tirmidzi).

Hadits ini (Yusuf Qardhawi,2002:123) menunjukkan pemberian infaq (sedekah) secara sektoral kepada para mustahiq, karena mempunyai manfaat yang panjang, seperti contoh lainnya sedekah kambing yang hampir beranak atau unta yang diikuti anaknya agar dengan demikian yang menerima sedekah itu dapat memanfaatkan susunya untuk anak-anaknya.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

131

Manajemen Infaq Secara Sektoral Di BMH Cabang Malang Berbicara tentang jenis infaq dan manajemen infaq secara sektoral di BMH, pihak BMH memaparkan bahwasannya di BMH pengaturan (memanage) infaq dengan membedakannya menjadi dua yang di BMH disebut dengan infaq umum dan infaq khusus (Sumber: Hasil Wawancara). Infaq umum adalah infaq yang diberikan oleh donatur tanpa meniatkan atau menginginkan diinfaqkan kesektor apa dan dalam penyalurannya dinilai fleksibel karena dana dari infaq umum disalurkan ke berbagai sektor yang membutuhkan dana, sedangkan infaq khusus atau infaq secara sektoral adalah infaq yang diberikan oleh donatur dengan meniatkan atau mengakadkan dana infaq yang diberikannya tersebut disalurkan ke sektor apa, dan dalam penyalurannya benar-benar di jalankan sesuai dengan niat donator tanpa mengurangi nilai dari infaq tersebut.

Infaq khusus disalurkan pada sektor: 1. Sector social a. Kesehatan gratis. Kesehatan gratis rutin dilakukan setiap bulannya di wilayah Tumpang, Donomulyo dan Kesembon, sedangkan yang tidak rutin pernah dilakukan di daerah poncokusumo dan Kucur. b. Khitanan missal. c. Tanggap bencana.

Penyaluran infaq khusus pun disalurka saat adanya bencana dalam berbagai skala, seperti: a. Skala Nasional. Seperti Tsunami di Aceh, Gempa Yogyakarta dan Padang, serta Bantuan ke Palestina, dalam hal ini BMH cabang Malang bekerjasama dengan BMH pusat. b. Skala Regional. Seperti banjir di Bojonegoro, dan Situbondo c. Skala Lokal 2. Sector ekonomi a. Ternak kambing Dalam ternak kambing, BMH tidak bekerja sendiri tetapi dibentuk koordinator yang bertugas melaporkan hal-hal yang terjadi selama proses ternak dan bertugas sebagai pendamping. Dalam ternak kambing BMH tidak menggunakan system bagi anak tetapi dengan system penggemukkan, maksudnya kambing hanya dipelihara sampai gemuk dan kemudian dijual, dengan system bagi hasilnya yang diterapkan yaitu 45 : 5: 50 dimana BMH mendapat 45% dari hasil penjualannya, 5% untuk coordinator dan 50% untuk peternaknya.

Dimana bagian dari BMH yang sebesar 45% tersebut di gunakan untuk pembelian kambing kembali untuk diternakkan. Hasil dari ternak kambing ini juga disalurkan kepada para umat disetiap hari raya Idul Adha, selain menyalurkan kambing sebagai hewan kurba, BMH juga

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

132

menyalurkan sapi, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti yang terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini: Jumlah Penyaluran Kurban Tahun 2014-2015

Dari tabel tersebut, dapat dilihat peningkatannya dalam grafik berikut ini:

b. Penyaluran bantuan modal usaha Dalam bantuan ini BMH bekerjasama dengan BSM (Bank Syari’ah Mandiri), yang dalam beberapa tahun ini baru menyalurkan bantuan kepada satu orang yang berbisnis dalam bidang kripik.

3. Sector dakwah a. Sekolah da’i. b. Operasional da’i.

4. Sector pendidikan Beasiswa dhuafa. Seperti yang diutarakan oleh MARKOM (Marketing Komunikasi) BMH dari beberapa pilihan diatas yang paling banyak dipih para donatur adalah program beasiswa untuk para dhuafa. Dalam program ini setiap donatur memiliki beberapa pilihan seperti: memilih calon anak asuhnya siapa saja, atau tidak memilih calon anak asuh.

Program beasiswa di BMH ini menurut penuturan dari Manager Pendayagunaannya Bapak Humam mengatakan beasiswa bagi kaum Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

133

dhuafa di BMH beda dari instansi lainnya (Sumber: Hasil Wawancara), ada tiga hal yang membedakannya yaitu: a. Syarat calon Penerima Beasiswa adalah: yatim, piatu, dhuafa, masih aktif sekolah, mau mengaji, dan berprestasi. b. Tempo, dilihat dari pencairan dananya di BMH tidak menunggu waktu lama karena jika awal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan mendapatkan dana awal berikutnya sudah bisa dicairkan dan di salurkan. c. Pola distribusi, pola yang diterapkan adalah beasiswa tidak diberikan secara cash tetapi dalam bentuk barang-barang yang diperlukan saat itu oleh anak asuhnya, karena dalam hal ini BMH mempunyai prinsip “haram hukumnya� memberikan uang cash, hal ini dilihat dari segi amanah karena jika disalurkan dalam bentuk cash dari beberapa pengalaman tahun sebelumnya banyak uang beasiswa tidak digunakan sebagaimana mestinya dan jika diambil oleh para orang tuanya, sebagian besar dana tersebut tidak tersampaikan kepada si anak untuk urusan sekolahnya tetapi digunakan untuk biaya hidup, melihat fenomena seperti inilah BMH tidak memberikan beasiswa dalam bentuak uang cash, tetapi dalam bentuk barang-barang keperluan sekolah yang dibutuhkan anak asuh pada waktu itu. Beasiswa ini diberikan kepada kaum dhuafa diberbagai jenjang pendidikan seperti: 1) SD, mendapatkan Rp. 35.000/bulannya.

2) SMP, mendapatkan Rp. 40.000/bulannya.

3) SMA, mendapatkan Rp. 50.000/bulannya.

Kendala Yang Dihadapi dalam Pengelolaan Infaq Secara Sektoral Di BMH Cabang Malang Semua yang dilakukan dan dikerjakan sehari-harinya oleh BMH diyakini sebagai ibadah, oleh karena itu seperti yang telah dikatakan oleh bapak Sudarman pastinya kendala itu ada, sekecil apapun itu, tetapi dengan adanya kendala tidak membuat mereka putus asa, ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama dalam pencarian donatur baru seperti (Sumber: Hasil Wawancara): 1. Mendapat sambutan yang kurang baik oleh pemilik rumah saat BMH menawarkan programnya.

2. Tiba-tiba semangat saat bertugas dalam penggalangan dana infaq maupun waktu penyalurannya menurun, hal ini biasanya karena faktor fisik, seperti lelah, dan alam, seperti dalam bertugas kehujanan dan kepanasan 3. Diutarakan oleh Bapak Humam, Manager pendayagunaan secara umum kendala yang dihadapi adalah terkait dengan laporan infaq yang telah terpakai, baik itu laporan keuangan maupun laporan lainnya seperti Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

134

laporan terselenggaranya program-program, laporan terkait dokumentasidokumentasi, maupun pelaporan bukti transaksi (Sumber: Hasil Wawancara).

4. Diutarakan juga oleh divisi MARKOM, Bapak Sudarman, pernah terjadi beberapa donatur rutin dan donatur untuk dana beasiswa yang merupakan pemasukan dana untuk dana infaq umum dan khusus tidak lagi mennyalurkan dananya ke BMH. Langkah-langkah BMH Cabang Malang Dalam Mengantisipasi Kendala Yang Dihadapi Dalam menyikapi dan mengantisipasi kendala yang dihadapi dari BMH melakukan beberapa cara seperti dalam hal: 1. Mendapat sambutan yang kurang baik oleh pemilik rumah, mereka menyikapinya dengan beristigfar, dan mereka selalu berfikir positif bahwa orang tersebut berkelakuan seperti itu karena mereka belum mengenal BMH, dan untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang sebelum datang ke rumah calon donatur, pihak BMH sudah mempunyai data-data dan informasi tentang calon donaturnya, yang didapat dari pihak tertentu yang bisa dipercaya, dengan bekal data, dan informasi tersebut BMH dapat menyiapkan cara atau metode dalam menyampaikan maksud kedatangannya dan dapat meminimalkan kejadian serupa.

2. Tiba-tiba semangat berkurang, agar para karyawan bersemangat kembali, BMH setiap satu bulan sekali mendatangkan motivator, dan setiap karyawan diminta mengeluarkan pendapat, dan hal-hal apa saja yang membuat semangat mereka kendur, dan dalam acara ini juga sebagai moment saling tukar pengalaman dan saling membantu antar divisi yang lain. Diharapkan dengan mendatang motivator dapat membangkitkan semangat para pegawai kembali untuk bekerja menggalang dana dan menyalurkan dana infaq.

3. Dalam hal laporan keuangan yang bermasalah, BMH menawarkan jalan keluar yaitu dengan menyeragamkan bentuk maupun format laporan keuangan setiap wilayah, hal ini di maksudkan untuk memudahkan kedua pihak dalam pelaporan dan pengecekannya, serta dapat memahami dengan mudah berapa pemasukan dan pengeluaran dari infaq.

4. Untuk menyikapi berhentinya para donatur rutin menyalurkan dananya ke BMH, pihak BMH tidak berdiam diri saja, tetapi dari BMH mendatangi donatur tersebut dan menanyakan alasan mereka berhenti menjadi donatur rutin, apakah karena alasan keuangan mereka yang mulai menipis atau karena mereka tidak lagi menetap di Malang, dan sebagian besar mengakui alasan mereka berhenti karena para donatur tidak lagi menetap dimalang, disini BMH menjalankan perannya yaitu dengan menjelaskan tentang Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

135

keberadaan BMH tidak hanya didaerah Malang saja, sehingga mereka meskipun berhenti menjadi donatur rutin di BMH cabang Malang dengan penjelasan tersebut diharapkan mereka menjadi donatur di BMH cabang lainnya.

Kesimpulan Dari paparan data yang didapat oleh peneliti dan dari pembahasan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen infaq secara sektoral di BMH cabang Malang, menganalisis kendala yang dihadapi dan menganalisis langkah-langkah solusinya, dapat disimpulkan bahwa sebagai LAZNAS, BMH cabang Malang menerapkan manajemen yang: 1. Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur (akhlakul karimah).

2. Manajemen terbuka.

3. Manajemen yang demokratis.

4. Manajemen berdasarkan ilmiah.

5. Manajemen berdasarkan tolong-menolong (ta’awun).

6. Manajemen berdasarkan perdamaian.

Dengan memiliki ciri manajemen seperti ini manajemen infaq di BMH cabang Malang berjalan dengan baik, seperti pada perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengawasan: 1. Planning Planning yang dibuat dan di jalankan sesuai dengan tujuan organisasi seperti: a. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada yang berhak meenrimanya. b. Menggali berbagai potensi umat untuk diberdayakan guna mengatasi berbagai problematika umat sebagai bentuk kepedulian sesama muslim Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan merupakan kebutuhan setiap Divisi sebelum menjalankan tugasnya, perencanaan juga dibuat dalam jangka pendek (harian dan mingguan) dan jangka panjang (bulanan, dan tahunan).

2. Organizing Pengorganisasian dan pengelompokkan yang dijalankan seperti mengelompokkan jenis infaq khusus dan infaq umum agar dapat tersalurkan dengan baik ke berbagai sector, dan untuk membantu penyaluran tersebut agar merata BMH cabang Malang membentuk KPM3 (Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang) yang beranggotan 2 orang tiap wilayahnya.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

136

3. Actuating Untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat, agar segenap jajaran yang ada di BMH Malang baik itu para Manajer maupun karyawannya bekerja dengan baik dan solid, BMH menerapkan motivasi berupa reward bagi karyawan yang mendapatkan dana infaq sesuai dengan target atau melebihi target dan punishment bagi karyawan yang belum bisa mendapatkan dana infaq sesuai dengan target, menjaga komunikasi yang baik antar divisi, kepada para donaturnya dan masyarakat sekitarnya, yang berguna sebagai salah satu cara menjaga para donatunya.

4. Controlling Setelah merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan beberapa rencana yang telah dibuat, BMH melakukan pengawasan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dengan bantuan dari pihak lain juga dilakukan seperti pengawasan yang di lakukan oleh KPM3 dalam menyalurkan dana infaq ksusus dan melaporkan segala sesuatunya yang terjadi kepada BMH cabang Malang. Di BMH pengawasan yang ditanamkan adalah pengawasan dari diri sendiri, karena dengan demikian pengawasan dari luar dengan sendirinya akan ada. Adapun kendala yang dihadapi BMH dalam manajemen infaq secara sektoral adalah: a. Mendapat sambutan yang kurang baik dari calon donatur, saat memperkenalkan BMH dan penggalangan dana infaq. b. Para karyawan tidak semangat lagi menjalankan tugasnya, sehingga jika biarkan akan mengurangi pemasukan dana infaq ke BMH. c. Para koordinator kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana infaq. d. Berhentinya donatur menyalurkan dana infaqnya kepada BMH cabang Malang.

Dari kendala tersebut berikut adalah langkah BMH mengantisipasinya, yaitu: 1. Agar tidak mendapat sambutan yang sama untuk hari berikutnya, jauh hari sebelum ke rumah calon donatur BMH sudah memiliki data dan informasi tentang calon donaturnya sehingga akan dengan mudah mempersiapkan diri dalam memeperkenalkan BMH dan menggalang dana.

2. Agar semangat bekerja para karyawannya kembali, BMH mendatang motivator, mengadakan sharing terkait dengan mengapa semangat bekerja mereka berkurang, sehingga dengan mendatangkan motivator dapat membangun semangat mereka lagi untuk lebih giat bekerja.

3. Untuk mengatasi kesulitan dalam hal laporan keuangan, BMH menerapkan penyeragaman bentuk laporan keuangan ditiap daerah koordinator, sehingga dapat memudahkan kedua belah pihak.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

137

4. Untuk mengatasi donatur yang berhenti, BMH melakukan kunjungan ke rumah atau kantor donatur tersebut dan menanyakan alasan berhenti menjadi donatur, jika mereka berhenti karena tidak bertempat tinggal didaerah Malang lagi, maka BMH akan menyarankan donaur tersebut untuk menjadi donatur BMHdi wilayah luar Malang, itu pun jika mereka menyetujuinya.

Daftar Pustaka Al-Barry, M. Dahlan, dan Lya Sofyan Yacub. 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual. Surabaya: Target Press.

Al-Bugha, Mushthafa. 1987. Nuzhatul Muttaqin: Syarhun Riyadush Shalihin.

Cet. Ke 15. Beirut, Muassasah Ar-Risalah. Ibnu Sunarto dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (penterjemah). 2005. Nuzhatul Muttaqin-Syarhun Riyadush Shalihin, Cet. 1, Jakarta: Robbani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saefudin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, Ek. Mochtar. 1986. Manajemen Suatu Pendekatan Berrdasarkan Ajaran Islam. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

El-Bantanie, M. Syafe’ie. 2009. Zakat Infaq dan Sedekah. Bandung: Salamadani.

Hasan, M. Ali. 2006. Zakat dan Infaq. Jakarta: Prenada Media Group.

Hafidhuddin, Didin. Dan Hendri Tanjung. 2005. Manajemen Syari’ah Dalam Praktek. Jakarta: Gema Insani.

Nawawi, Imam. 2005. Nuzhatul Muttaqin, Jilid 1, Beirut, Muassasah ArRisalah, Muhil dan Farid (penterjemah). 2007. Syarah dan Terjemah Riyadush Shalihin, Cetakan Ketiga, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat.

Nii’matur Rosyidah, Ana.2009. Analisis Penyaluran Dana Hibah dan Infak pada Usaha Mikro. Skripsi. Malang: FE-UIN. Qardhawi, Yusuf. 2001. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press.

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

Ana Nurwahida

Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016

122