Majalah Kastrat by Kajian Strategis

Majalah Kastrat

An ultimate tribute by Kajian Strategis HMTM “PATRA” ITB

Contents 1. Genosida Rwanda dan Pelajaran yang diberi pada Dunia. 2. Freeport Tantang Indonesia di Medan Arbitrase 3. Why nations fail? 4. The Obviousness Nightmare of Biopiracy in Indonesia 5. The Change of the Ancient View toward Past long-journey Leader, Americans View Christopher Columbus and George Washington Today 6. Dari Panama Papers hingga Tax amnesty 7. Status quo Indonesia dan China di kepulauan Natuna 8. To start reading cheap, you can start by using this tricks!

Genosida Rwanda dan Pelajaran yang diberi pada Dunia. Oleh William Angtony

Akhir akhir ini, terdapat berita tentang konflik agama di Indonesia. Mulai dari natal di bandung yang diwarnai kericuhan kecil, dan insiden pra pilgub DKI Jakarta yang mengundang pembicaran sensitif yakni agama. Saya berusaha mencari pokok dari masalah itu, lalu saya teringat pada kejadian pada 1994 silam di satu negara kecil di Afrika, Rwanda. Rwanda adalah salah satu negara di afrika. Rwanda diberkati dengan flora dan fauna ala afrika yang sangat memikat turis internasional. Berlian kecil afrika ini hanya cacat pada satu hal, toleransi antar suku. Disana ada dua ras yang dominan yakni hutu dan tutsi. Dulunya suku tutsi kebanyakan memimpin, namun setelah perginya belgia, hutu mengambil alih kekuasaan. Suku hutu dan tutsi menjadi pembeda kedua setelah jenis kelamin di Rwanda waktu itu. Di setiap tanda pengenal terdapat status ras antara hutu dan tutsi. Pada waktu itu suku tutsi yang berada di luar pemerintahan, dinamai juga dengan RPF, sering dianggap pemberontak oleh suku Hutu. Pertengkaran sering terjadi antara kedua suku itu. Namun puncaknya terjadi pada tahun 1994. Semua dimulai dari janji manis tentang pemberhentian perang dimana pemimpin tertinggi dari suku hutu Ntaryamira dan presiden Habyarimana, Hutu, yang hendak menginisiasi perjanjian damai antara tutsi dan hutu. Naasnya, saat hendak melakukan 3

penandatanganan perjanjian damai di Kigali, pesawat presiden ditembak dan jatuh dan membunuh presiden dan pemimpin Hutu itu. Saat itu, situasi politik di Rwanda sangat panas. Interhamwe (Pasukan Hutu dari rakyat sipil) dibentuk, dan senjata parang dipesan dan banyak dibeli dan memasuki kota. Sesaat setelah presiden habyarimana terbunuh, perdana menteri Uwilingiyimana juga dibunuh oleh milita dan sipil. Akibatnya terjadi kekosongan kepemimpinan, dan kuasa berada di tangan jendral militer rwanda yang pro hutu. Saat setelah itu, Interhamwe mulai dilakukan pembunuhan besar besaran *terhadap suku tutsi yang dituduh membunuh presiden dan menjadi dalang dari kerusuhan. Anak anak tidak luput dari korban pembunuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah pembunuhan anak anak di gereja gikondo. Banyak wanita tutsi yang diperkosa dan dibunuh dalam genosida itu. Genosida itu berlangsung selama satu bulan dan diperkirakan 80.000 orang terbunuh dalam konflik itu. Semua akhirnya berakhir, saat RPF memukul mundur militer hutu dan juga interhamwe. Sejak saat itu, dunia mengerti bahwa politik dan kekuasaan serta ketidakmampuan untuk mentolerir dapat mengubah manusia menjadi binatang buas. Konflik di rwanda mengajarkan kepada dunia tentang buruknya sifat dasar manusia. Akhir akhir ini, kita mendengar tentang konflik agama di negara kita, saya mencoba mengambil contoh yang setidaknya mirip yakni konflik rwanda namun bedanya di rwanda pembedanya adalah ras. Kita belajar bahwa, ketidakmampuan manusia untuk mentolerir akan mengubah kedamaian menjadi kerusuhan. Sekarang semua tersisa pada diri manusia Indonesia yaitu kita, apakah kita akan membiarkan Indonesia memberi contoh kepada dunia sebagai contoh hasil konflik agama dan ras layaknya Rwanda, atau kita bisa mencoba belajar untuk menciptkan dunia yang damai.

Freeport Tantang Indonesia di Medan Arbitrase By Muhammad Choirul Aziz

Sejarah (politik) Freeport Freeport merupakan perusahaan tambang amerika yang didirikan ditengah rezim Soeharto yaitu pada 7 April 1967.Hadirnya Freeport nampaknya penuh dengan aroma politis internasional, tidak ada publik yang dengan pasti mengetahui latar belakang dari keluarnya New York Agreement pada tahun 1962, dimana Amerika memaksa Belanda angkat kaki dari Papua dan menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, namun yang bisa dipastikan adalah mengembalikan Papua ke Indonesia adalah opportunity cost yang lebih kecil manfaatnya dibandingkan membiarkan Belanda tetap berada di Papua bagi Amerika. 1 tahun pasca lengsernya presiden Soekarno tahun 1966 Freeport berdiri atas izin Soeharto, sebuah sikap yang bertentangan dengan Soekarno yang dengan keras menolak penanaman modal asing. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Kontrak Karya Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Masa berlaku Kontrak Karya pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @ 10 tahun. Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021 jika pemerintah tidak menyetujui usulan perpanjangan tersebut. Karakteristik dari Kontrak Karya adalah bahwa seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang bahkan besarnya dinilai sangat kecil. Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual. Menegakkan Pilar Konstitusi Atas dasar UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa kekayaan dalam bumi harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat ,pemerintah melalui UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) berusaha untuk menaikkan penghasilan Indonesia dari tambang ini dengan mewajibkan Freeport untuk memurnikan terlebih dahulu hasil tambang yang didapat sebelum dipasarkan dengan konsekuensi membangun smelter dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan. KK tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan, perjanjian akan terlarang bila bertentangan dengan hukum. Jika KK tidak mewajibkan Freeport melakukan pemurnian, tapi UU Minerba mewajibkannya, ketentuan UU Minerba yang dijadikan pedoman. Pembangkangan Freeport Sampai tahun 2014 Freeport belum membangun smelter sesuai UU Minerba , Pemerintah sudah baik dengan memberikan relaksasi selama 3 tahun hingga 11 Januari 2017 lewat Peraturan Pemerintah 6

Nomor 1 Tahun 2014 (PP 1/2014), tapi Freeport tidak juga membangun smelter. Satu-satunya jalan agar Freeport dapat tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK karena UU Minerba. Selain itu Freeport juga melakukan pembangkangan dengan tidak melakukan divestasi sahamnya, dalam Kontrak Karya Generasi Kedua yang telah ditandatangani sejak Tahun 1991, Freeport harus melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya secara bertahap sampai tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Pemerintah Indonesia. IUPK Dengan dikeluarkannya PP No.1 Tahun 2017. Dengan dikeluarkannya PP tersebut telah mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status perizinannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Konsekuensi hukumnya adalah dengan perubahan status perizinan tersebut maka gugurlah seluruh aturan yang telah dimuat dalam Kontrak Karya sebelumnya. Perbedaan utama antara KK dan IUPK adalah status perjanjian, KK adalah 'kontrak' dan IUPK ialah 'izin'. Dalam KK, Freeport dan pemerintah Indonesia adalah 2 pihak yang berkontrak, kedudukannya sejajar. Sedangkan kalau IUPK, negara adalah pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin. Berdasarkan UU Minerba pasal 131 besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dan pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga disini IUPK bersifat prevailing, mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak dan PNBP dapat berubah ketika ada perubahan peraturan. Inilah yang dianggap sebagai ketidakpastian oleh Freeport, tidak seperti dalam KK dimana besaran pajak dan PNBP yang stabil dan tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis. Namun keuntungan yang bisa diperoleh Freeport jika menggunakan IUPK adalah tetap dapat melakukan kegiatan ekspor karena dalam UU Minerba tak ada batasan waktu untuk menyelesaikan pembangunan smelter seperti batasan waktu 5 tahun jika berpegang pada KK. 7

Di Medan Arbitrase Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian persengketaan yang diakui secara internasional melalui pasal 33 dalam Piagam PBB disamping cara-cara lain seperti negotiation, enquiry, mediation, judicial settlement, dan resort to regional agencies or arrangement. Terdapat beberapa badan arbitrase yang dapat dijadikan tempat penyelesaian masalah secara arbitrase seperti, International Court of Justice, London

Court of International Arbitration(LCIA), Permanent Court of Arbitration, Permanent Court of International Justice, dll. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kontrak karya menjelaskan "Bahwa setiap pelanggaran Kontrak wajib diselesaikan melalui cara rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan kaedah Arbitrase United Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL." Tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan memenangkan pertarungan dimedan arbitrase karena bisa saja bukan hanya berdasarkan ketentuan hitam diatas putih saja mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati tetapi juga ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Bagi Freeport Pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran dengan pengehentian perjanjian kontrak secara sepihak tanpa persetujuan Freeport. Namun Freeport sendiri seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya juga melanggar sebagian dari kontrak karya ini dengan tidak melakukan pemurnian dan divestasi saham, sebenarnya Freeport sendiri memperjuangkan legal formal yang juga sudah ia langgar. Sehingga jika berdasarkan hitam diatas putih Indonesia punya peluang cukup besar dan ini belum mempertimbangkan aspek lain selain ketentuan hitam diatas putih.

Why nations fail? By Dharmawan Raharjo

Jasmine revolution has reformed Middle Eastâ&#x20AC;&#x2122;s politic constellation through a series of incumbent government toppling down tragedy. It has been starting in 2010 within Tunisia and perpetually spreading into neighborhood countries, such as Egypt. By 2011, the authoritarian regime who has been ruling the country for almost thirty years, Hosni Mubarak, had been toppled down. The moment you are reading this article, the fates of regime in Bahrain, Libya, Syria, and Yemen may be at its ultimate stake. What are the roots of societyâ&#x20AC;&#x2122;s discontent? To get a brief insight, consider these facts. The average Egyptian has an income level of 12 percent of the average citizen of USA. Life expectancy is 10 years lower than USA and around 20% of the population is in dire poverty. What makes a country so poor? And why is that in this reality we acknowledge different states of nations? What are the underlying factors that determine these diverges? These are the questions we are going to answer in this article. As we learn together in the principle of economic, we savvy what drives high GDP per capita development is the factors of productions. It consists of physical capital, human capital, knowledge and ability to organize. By physical capital, economists mean tools including machines, 9

structures and equipment which make labor more productive. For example, by using tractor instead of shovel for scarifying soil, farmers can reduce working time and achieve better production. Human capital is the tools of the mind, a bunch of productive knowledge and skills that workers acquire through education, training, and experience. It is not something we are born with, instead, it is produced by an investment of time and other resources in education, training and experience. For example, by incorporating GPS technology as fisherman companion, they will be more productive. Or with the ability to master office, we can type a lot faster than using manual typewriter. Technological knowledge is knowledge about how the world works that is used to produce goods and services. It differs from human capital in terms of its manifestation. Technological knowledge is a scientific works that make a certain technology possible. For example, GPS will not be as accurate as today without the invention of general theory of relativity of Albert Einstein. The final factor is the organization which connects physical capital, human capital and technological knowledge to produce goods and services to run the economy. However, we need to dig into the underlying causes upon why factors of production differ from one country to another. And to answer the mystical inquiry regarding the root cause of nationâ&#x20AC;&#x2122;s affluence, social scientist developed four hypothesizes. First, the geography hypothesis. The core idea of geography hypothesis lies on the strategic locations of a nation. The more strategic it is, the wealthier the country could be. What differentiates wealth and a poor nation is distinctive geographical location, in which affluent nations tend to locate in temperate latitude (Montesquieu, France). The argument originated from Montesquieu investigation over wealth and poor country distribution in a bracket latitude. He found a pattern that poor countries such as Africa, Central America and South Asia are located between tropics of Cancer and Capricorn. People in this area are often time hit by endemic disease such as malaria which affects the labor productivity. However, it is not always correct to generalize geography as the main factor of nation wealth. Mexico and Bolivia, located in Central America, were once the center of Aztec and Inca civilization. It had been politically centralized and was able to establish road even recognize 10

writings and money. These features are the foundation of development. Secondly, tropical diseases are not necessarily the main cause why African Poor. Instead, it is the consequence of poverty and inability of the government to provide better healthcare system for society. The emerging of Singapore as developed country also emphasize the failure of the hypothesis. The second is the culture hypothesis. A country is wealthy because they have a certainly tailored culture for example “western culture” which affect the work ethic of the nations. However, when we look at the fact from a city located along the border of USA and Mexico named Nogales Sonora and Arizona, the things are getting absurd. The city was once an indivisible region which has the same culture, language, and norm. However, since the constructions of the wall separating the region into two areas, there has been a large shift of economic gap today in the region. Nogales Arizona, USA, is currently a lot more prosperous as well as educated than its neighbor Sonora. Culture hypothesis also mentions religion as the driving factor of country’s richness such as country whose Christian majority of society tend to be more affluent. However, the economic success of East Asia which has nothing to do with religion counters the argument. Argentina and Uruguay who are the descendants of Europe doesn’t necessarily make that country into a wealthy nation. Third, the ignorance hypothesis. A nation is failing because its leader simply doesn’t know what to do. The idea is derived from the idea of market economy. The market economy is a situation in which individual or company are able to freely produce, sell and buy whatever things they want to. The inexistence of it creates what so called as market failure. The market failure enables a particular company to monopolize or a political figure to rule the market which intends to put as much as money to their crony. Big inequality will raise and if unaddressed, the gap will grow big. Yet, most incumbent government official actually knows which policy is inefficient and what to do. But, they simply avoid doing it because they need a political support which can be achieved through changing the policy. In exchange for tailored policy, a politician will get financial support which is necessary to gain votes for the next election.

Fourth, the institution hypothesis. The prevailing reason of countries’ richness lies on its institution. Let’s take a look at South Korea and North Korea. Currently, South Korea has a per capita GDP nearly 20 times higher than that of North Korea. Why? Answering because of they have more capital will not comprehensively answer the question. What we want to know is why philosophically South Korea has more capital. After World War II, South and North Korea were divided into two regions. They once share the same people and culture, in another word, same human capital. The natural resources were about the same in the South as the North, which means a same physical capital. If there were any advantages, it went to North Korea because at that time it was more industrialized than the South. South and North differed in their economic institutions. After 1945, the different government in the North and the South adopted very different ways of organizing their economy. South Korea was led, and its early economic and political institutions were shaped, by the Harvard and Princeton educated, a staunchly anticommunist Syngman Rhee, with significant support from the United States. However, forged in the midst of the Korean War and against the threat of communism spreading to the south, South Korea was no democracy. Both Rhee and his famous successor, General Park Chung Hee, secured their places in history as authoritarian presidents. But both governed a market economy where the private economy was recognized. The situation of the North was different. Kim Il-Sung, a leader of anti-Japanese communist partisans during the Second World War, established himself as a dictator by 1947 and, with the help of the Soviet Union, introduced a rigid form of centrally planned economy. Private property was outlawed, and markets were banned – except for those who are the part of very small ruling elite. Meanwhile, in the South, economic institution encouraged investment and trade. Politician invested in education, achieving high rates of literacy and schooling. The youth was not afraid to achieve as high as education as possible because they know in the end of the day they can choose career that suits them best. Whereas, in the North, youth doesn’t have such incentive because after they graduate, it is compulsory to join the army.

Based on that, we understand that there are two kinds of institutions: inclusive and extractive economic institution. South Korea develops faster because it has an inclusive economic institution which encourages and allows inclusive society’s participation in economic activity. It incentivizes them to work self-interestedly to achieve the best outcome. Meanwhile, an extractive economic institution is designed to extract income from one subset of society to benefit different subset. And that what is happening in North Korea. What is an institution? Institutions are the “rules of the game” that shape human interaction and structure economic incentives within a society. The kinds of the institution that encourage investment are the property of rights, honest government, political stability, a dependable legal system and competitive and open market. Property of Rights is the basic reason why people would like to do hard work. In a communist system, only communal right was recognized. It may be the source of the problem of stagnant economy in communist system based country because people don’t have the incentive to work hard since what they have produced with flooding sweet will be distributed equally among the members. The inexistence of property of right will discourage technological innovation to grow because the company, for example, a pharmaceutical company, will not be able to reap benefits of newly invented drugs. Honest Government means no corruption. Corrupt government will bleed resources away from productive entrepreneurs. Resources that should be invested in equipment to drive productivity are taken away to bribe the politician to ease complicating policy. Political Stability means nation’s future is good. No investor would like to invest if the expropriation or bloodshed occurs. The problem of poorly protected property rights is not always a problem of too much government but also too little government. People can be more comfortable when there is a reliable system to protect them inclusively in form of a dependable legal system. Last but not least, the existence Competitive and Open Market will enable a country to allocate capital efficiently which has a great effect on the wealth of the nations. Finally, poor countries are poor not because their geographies or cultures, or because their leaders do not know which policies will enrich 13

their citizens, instead it is the institution which unable to provide an incentive for people to grow the economy.

The Obviousness Nightmare of Biopiracy in Indonesia By Yongki

A few months ago, the public came to an outbreak when it was announced that a very well-known international musician Band called Coldplay wouldn't hold concert in Indonesia. The reason is very simple, they don't want to have concert in a country where intellectual and cultural property piracies become the majority of life intuition for most Indonesian. Sadly, not even a single person voice up when our take-forgranted ecosystem being pirated by other people. Everyone remains dumbly silent when our proud-biological richness being stolen in a term called biopiracy. Biopiracy is an act of stealing biological sample without any legal permission from the government. Huge amount of foreign researchers around the globe are reported of conducting biopiracy in Indonesia. These researchers came to extract sample from trees, insect, fish and other living creatures, but in this serious case, they use a tourist visa to enter Indonesia. It clearly shows that their activities are illegal and it seemed that our governments speechlessly play nothing about it. Even worst, in other cases, foreign researchers came to a university in eastern Indonesia to conduct researches in particular field of biology even though that university has no related major which relevant to the researchers expertise. They do not conduct researches in the university, it is reported that they went to national parks to collect biological sample in order to research a stolen biological things from 15

Indonesia in their home country about curing some diseases like malaria and another communicable diseases. With abundant biodiversity, Indonesia is home to millions of species though Indonesia is not the largest country in the world. The biodiversity of Indonesia has is actually the future- most important resource indeed. Many medicines and materials are made of natural sources. Dejectedly, our government often disregard toward the enormous richness of natural resources that we have. As a developing country, we battle up with a lot of poverty, inequalities and disease. As for disease, it still remains a huge problem for our country. Many Indonesian have to come up with the fact that they have to face deadly diseases such malaria, swine flu, H5N1 flu, TBC and any forms of disease. Drugs or medicines to cure those diseases are expensive and sorrowfully most of the medicines are actually imported from other countries. CEO of Biofarma (a famous brand for medicine in Indonesia) once stated that we actually can cure a lot of disease and bolster our research outcome if we want to wisely use our great nature. Nature has always mesmerized us but it needs a grace touch of our god-damn hand to unlock what actually inside. Every answer of our problem can be found if we want to take a closer look to the nature. Drugs to assassinate disease like TBC or malaria can be found if we want to go find it in nature. Contrary, the current status quo is our “Great” government rarely pushes research in basic natural research like biology. If we focus to thoughtfully exploit our nature richness instead of focus on exploiting coal, palm, or gold, we can find many breakthroughs in medicines or pharmacy. Maybe it can lead Indonesian to win Nobel Prize in the future One reason answering the “why” question for our nature which being stolen by those foreign researchers is because we tragically never claim nature as our property. We never consider nature and biodiversity as a place to conduct research and create scientific advancement. We are lazy as it is to know more about our natural wealth. If only we give more dedication to do research about our natural biodiversity, no one will have the courage to do biopiracy. We need to support the government to give more funds for the fundamental natural researches so we can reduce our ignorance about our lovely biodiversity and prevent sinfully biopiracy.

The Change of the Ancient View toward Past long-journey Leader, Americans View Christopher Columbus and George Washington Today by Yongki A good leader is someone who stands not only for his cause but takes responsibility and motivates individuals to be better. A leader should be courageous, diligent, intelligent, genuine, selfless, and thoughtful. Each leader has their own way to face challenges and difficulties. Christopher Columbus and George Washington faced many difficult mountains and challenges in their day. They hold the memoirs of America because they both faced unknown worlds and were courageous and dedicated to their cause. .Christopher Columbus was born on October 31, 1450 in the Republic of Genoa. Today itâ&#x20AC;&#x2122;s known as northwestern Italy. He was an Italian explorer, navigator, and colonizer. Columbus is viewed by older Americans differently than the younger generation, because older Americans were taught that Columbus was a hero. They were instructed that he founded America and earned respect for his bravery and that he was a visionary leader. He sailed around the world that was thought to be flat at that time. He travelled around the world to find the spices. The younger generation has a different point of view of Columbus because many youth now know that he enslaved the Native American population when he discovered the Americas. He forced the Native Americans to search for gold to profit him. His cruel treatment led to the death of many innocent natives. George Washington was born in Pope's Creek in Westmoreland County, Virginia, on February 22, 1732. He was the first President of The United States of America and the commander of the Continental Army during the American Revolutionary War. He carved his name in Americansâ&#x20AC;&#x2122; heart immutably. He was one of the most able administrators ever to serve as President. He administered the government with fairness and integrity. Americans got to see that the President could lead without corruption. This was a new concept in the world at that time. Kings of the past often were corrupt. Further, he executed new laws with restraint. He established his authority with controls. He was trusted as a leader 17

that served to build a foundation for the new country that would change the world. Columbus, in his time it is common to see the revolts problem. Mutiny was a big problem that was faced by many explorers. The skills and courageous soul are required for him in order to lead a safe and achieve successful expedition to discovered unknown lands. Columbus has a valuable feature that should had by every people in his position, as a leader in the journey, he needs power and responsibility, both ability are used to keep a close connection between the leader and the follower, which often determine the success of leader’s mission. In his time, it was the capability to integrate the crews. He had to motivate to follower in order to accomplish and attain of their goals. Washington is described as selfless hero who did not expect anything in return for what he had done for America. As the first president of United States he had to face nation huge difficulties, he faced the challenges of being the first president to run, and builds the foundations of the newly country of United States. US had nothing in money and were having heavy debt to other country. Washington brought his concerns to the American people by trying to persuade them that their independence, safety, and liberty were all to be determined by the unity of their states. By these issues he proved to be a paragon leader. You have to thoroughly understand your mission including the environment in which way that you can stand to overcome the challenges and that’s how can be an effective leader. Good leaders don’t think doing the same thing in the long-range of time; leaders need to conquer the obstacle by revolutionary methods. They challenge conventional wisdom and seek new out, better, different ways of doing things, which will result in achieving the glory. It is interesting to know that today’s view will not be the same in past years before; there is no any changing of history, but the concept is triggering, like the Americans view of Cristopher Columbus and George Washington today will have the variation of answer because the teaching is changed not because the chronicle is switched over to a different viewpoint. As much we observe, as much we gain the new information.

Dari Panama Papers hingga Tax amnesty Oleh Kajian Strategis HMTM â&#x20AC;&#x153;PATRAâ&#x20AC;? ITB

Dalam melaksanakan program pembangunan, Indonesia membutuhkan suplai dana. Tanpa adanya financial capital yang memadai, proyek proyek pembangunan dapat terhambat. Saat ini, struktur pemasukan utama dari APBN Indonesia didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak yakni 69%. Padahal, ketika Indonesia masih berjaya di sektor migasnya, pajak menyumbang tidak lebih dari 30% pemasukan APBN. Realita yang terjadi sekarang jauh berbeda dibandingkan pada zaman Soeharto dahulu. Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak dan malah lebih buruk, Indonesia sekarang menjadi negara pengimpor minyak. Oleh karena itu, strategi peningkatan pemasukan Indonesia telah 180 derajat digeser ke perpajakan. Walaupun begitu, sektor minyak dan gas masih tergolong signifikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah tidak mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah direncanakan yang mengakibatkan perlu adanya revisi APBN dan pemotongan budget di beberapa sektor. Untuk menanggapi defisit ini, pemerintah berencana melakukan suatu kebijakan inkonstitusional yaitu pengampunan pajak. Kebijakan ini muncul karena pemerintah Indonesia menerima informasi bahwa setidaknya ada sekitar 11.000 T dana orang Indonesia di luar negeri dan sebagian dari dana tersebut tidak dilaporkan kepada pemerintah.

Isu tax amnesty pun semakin intens diberitakan di berbagai media ketika kumpulan informasi mengenai offshore dan shell company di Panama bocor ke publik. Perusahaan ini diindikasikan menyimpan dana pada tax heaven country (Panama) untuk menghindari pajak yang besar di negara asalnya. Kebocoran data ini juga menyeret berbagai pejabat tinggi dan pengusaha Indonesia yang mengimplikasikan sekaligus mengkonfirmasi secara persepsi bahwa banyak warga negara Indonesia yang melakukan tax evasion. Dikarenakan kondisi APBN Indonesia yang sedang defisit, dan isu dana panas luar negeri terus bergulir, kebijakan pengampunan pajak semakin gencar dibahas di DPR. Fraksi fraksi di DPR terlihat satu suara dan sangat optimis dengan kebijakan penghapusan pajak ini, padahal ada pembelot yang sebenarnya tidak berani untuk bersikap oposisi karena masyarakat Indonesia cenderung adem ayem saat itu tentu karena isu ini begitu eksklusif dan terlihat begitu sulit untuk dimengeti masyarakat. Selain itu, dampak pada masyarakat Indonesia maupun mahasiswa dirasakan secara tidak langsung sehingga ada kecenderungan untuk bersikap acuh tak acuh. Beda halnya ketika kebijakannya mengatur UKT, atau naiknya BBM, atau penghapusan asuransi kesehatan yang dampaknya dirasakan langsung pada mayoritas rakyat Indonesia sehingga pasti perlawanan akan bermunculan dengan sangat cepat. Karena minimnya perlawanan dari pihak kontra, UU mengenai tax amnesty pun resmi diberlakukan pada awal juli 2016 dan berakhir pada akhir maret 2017. Program tax amnesty Indonesia Kebijakan pengampunan pajak Indonesia secara fundamental menghapuskan sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi lainnya yang diakibatkan dari penggelapan pajak sehingga penggelap pajak hanya perlu melunaskan pajak-pajaknya yang telah lalu dan membayar sejumlah uang tembusan yang diatur berdasarkan siapa yang menyelundupkan, waktu dan keinginanan untuk merepatriasi uang mereka. Mekanisme sangat menguntungkan bagi penyelundup pajak karena sanksi administrasi pajak sangat berat bisa membuat mereka membayar 4x lipat dari pajak terhutang. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap adanya win-win solution antara pemerintah dan tax evaders: pemerintah berharap mendapatkan dana untuk menjalankan 20

program pemerintah, dan penyelundup pajak mendapatkan kesempatan untuk â&#x20AC;&#x153;tobatâ&#x20AC;?. Hal yang cukup rancu sebenarnya adalah mengapa pemerintah Indonesia begitu tunduk dengan para pelaku kejahatan. Pemerintah seolah olah menyediakan karpet merah dalam bentuk upaya penyediakan undang undang khusus untuk mereka dengan aspirasi bahwa uang hanya datang dari orang orang ini dapat membangun Indonesia. Padahal, pada 2015, ada sekitar 200 T tunggakan pajak Indonesia yang belum diselesaikan tapi malah Indonesia menggenjot penerimaan pajak dengan kebijakan tax amnesty dengan harapan pemasukan 160 T. Aturan tax amnesty Program tax amnesty yang dilaksanakan Indonesia dibagi menjadi 3 termin. Apabila harta direpatriasi, maka akan dikenai tebusan sebesar 2% pada termin I, 3% pada termin II, dan 5% pada termin III terhadap harta yang dideklarasi. Namun apabila harta tidak direpatriasi, maka uang tembusan akan dua kali lebih besar pada tiap termin. Khusus untuk wajib pajak dengan peredaran usaha, apabila harta deklarasi kurang dari 10 Millar, maka akan dikenai dana tembusan 0.5% dari total harta tersebut. Dan apabila lebih dari 10 Millar, maka akan dikenai uang tebusan sebesar 2% dari harta yang di deklarasi. Dana tembusan akan menjadi aliran pemasukan Indonesia dan Dana repatriasi yang masuk ke Indonesia akan diivestasikan dalam bentuk surat berharga, oblogasi BUMN, investasi pada program infrastruktur Indonesia. Harapannya dana ini dapat membantu mendorong pembangunan perekonomian Indonesia. Dari pandangan politik pragmatis memang program ini bermanfaat apabila sukses dilaksanakan, namun pada realitanya, hingga akhir agustus atau 2/9 bulan sejak dilaksanakan, dana yang terkumpul hanya sekitar 2%. Bayang kegagalan dan tagar penolakan masyarakat muncul setelah undang undang ini telah dilaksanakan dikarenakan alasan keadilan. Kedepannya, hal yang paling penting adalah reformasi perpajakan Indonesia dan mengawal kebijakan pengampunan pajak ini. Intrumen investasi harus selalu dikontrol agar tidak terjadi over likuiditas pada sektor sektor tertentu yang akan berakibat pada tidak effisiennya penyerapan dana repatriasi. Iya jika target repatriasi terpenuhi, apabila gagal, Indonesia akan dihantui oleh pembelotan rakyat yang merasa 21

tidak diperlakukan adil karena membayar tepat waktu, perlambatan ekonomi dan budget defisit yang semakin berlarut larut. Reformasi perpajakan sangat dibutuhkan sebagai escape plan apabila tax amnesty gagal. Karena secara fundamental, program ekstensifikasi maupun intensifikasi pemerintah tak akan berjalan dengan baik bahkan gagal apabila tidak didukung oleh instansi pajak yang mumpuni. Dalam hal mumpuni, kita berbicara mengenai man power, birokrasi, teknologi serta transparansi. Reformasi pajak adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam mengatasi permasalahannya.

Status quo Indonesia dan China di kepulauan Natuna Oleh Kajian Strategis HMTM â&#x20AC;&#x153;PATRAâ&#x20AC;? ITB Apa yang terjadi di Natuna saat ini? Konflik di Laut China Selatan melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, China dan Taiwan. Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam. Selain itu, Laut China Selatan adalah jalur laut tersibuk dunia. Beijing lah yang memulai konflik ini dengan mengeluarkan peta pada 1947, memasukkan kepulauan milik Filipina dan Vietnam, dengan alasan sejarah. Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI. Indonesia sudah mengajukan keberatan atas sembilan titik itu pada 2009 ke Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun, hubungan RI-China relatif masih baik dalam isu Laut China Selatan, dibandingkan sengketa yang terasa antara China-Vietnam atau China-Filipina. Pada 20 maret 2016, terjadi ketegangan antara pemerintah Indonesia dan China. Aparat kapal keamanan laut China berusaha menghalangi petugas Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fee 10078 yang diduga melakukan illegal fishing, di Perairan Natuna. Padahal, Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut teritorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Hal ini berimplikasi kepada timbulnya kesan China tidak memiliki iktikad baik dalam menghormati UNCLOS. Indonesia sebagai coastal state Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai "coastal state" memiliki hak untuk mengekplorasi, ekploitasi, konservasi dan 23

mengkontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti "boarding", inspeksi, penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan. Sementara, berdasarkan Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai 'coastal state'. Sehingga, dalam insiden yang terjadi di perairan Natuna, secara hukum Indonesia sudah tepat dalam bertindak. Apakah kasus natuna merupakan terriorial dispute?

Territorial dispute terjadi ketika dua negara dengan klaim yang saling berhimpitan pada satu area yang mana negara tersebut berusaha mendapatkan supremasi terhadap klaim tersebut, namun China tidak berusaha mendapatkan supremasi terhadap wilayah natuna namun mempunyai kepentingan tersendiri yakni â&#x20AC;&#x153;traditional fishing groundâ&#x20AC;? yang membolehkan nelayan china untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Apa yang terjadi di laut china selatan secara umum? Terjadi ketegangan panas antara China, Taiwan, dan beberapa negara asean terhadap kepemilikan bagian pada Laut China Selatan. Motif china mengklaim wilayah Laut China Selatan adalah: 1. Menurunnya jumlah tangkapan ikan di laut dangkal dekat pesisir. 24

Dalam beberapa tahun terakhir, china telah melakukan eksploitasi secara masif terhadap sumber daya ikannya. Sementara, perairan laut china mulai terpolusi dan tidak produktif lagi untuk produksi ikan. Oleh sebab itu, China melakukan kebijakan untuk mendorong para nelayan melakukan ekspansi ke daerah daerah teluar dekat perbatasan. Sebagai dampak, akhirnya banyak sekali persengketaan territorial, IUU fishing.

2. Laut China Selatan memiliki fungsi trategis sebagai jalur perdangan laut tersibuk kedua di dunia 3. Memiliki banyak kekayaan alam terutama potensi cadangan migas dan maritime biodiversity Apakan Indonesia sebenarnya kepemilikan laut china selatan?

terlibat

pada

konflik

The nine-dash-line yang merepresentasikan klaim China sebernarnya beririsan dengan perairan Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, Indonesia tetap memposisikan diri sebagai non-claimant state pada persengketaan tersebut. Walaupun pada daerah tertentu, klaim China dapat berdampak pada kedaulatan Indonesia. Ada kemungkinan China memakai strategi Fabian untuk mengelabuhi Indonesia. Ketika terjadi sengketa perbatasan maritime, 25

penangkapan ikan menjadi fungsi diplomatis dan politik yang cukup penting untuk meningkatkan keberataan maritime. Kapal kapal ini kemungkinan didukung oleh pemerintah china secara finansial dan politik untuk men-defacto-kan keberadaan dan kedaulatan negara pada daerah tersebut. Contoh kasus: Kasus Haiyang Shiyou 981 Standoff, kedua negara sengketa, dalam hal ini China dan Vietnam melakukan taktik penyebaran nelayan pada daerah konflik. Personel ini biasanya disebut maritime militia digunakan sebagai proksi untuk mengabsahkan posisi china pada zona disputed laut china selatan. • •

http://thediplomat.com/2015/05/rethinking-chinas-maritime-militia-policy/ https://en.wikipedia.org/wiki/Haiyang_Shiyou_981_standoff

Apakah yang Indonesia telah lakukan sejauh ini? Indonesia telah mengambil langkah untuk memimpin diplomasi terhadap konflik negara ASEAN dan China. Saat ini Indonesia disebut sebagai honest broker karena tidak memiliki claim pada laut china selatan. Walaupun, pada kenyataannya, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan negaranya pada ujung perairan pulau Natuna. Apa langkah yang Indonesia akan lakukan? 1. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Maritime, ada kemungkinan untuk membawa kasus ini ke Tribunal of the law of the sea. 2. Memperkuat keamanan daerah territorial Indonesia.

“Indonesia currently has about 800 service members in Natuna. Next year, the number will rise to about 2,000.”

• • •

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/conflic t_resolution/Solving_Territorial_Conflicts.pdf http://thediplomat.com/2014/06/international-law-wont-solve-asias-territorialdisputes/ http://www.democraticunderground.com/10141399207

Berikut merupakan beberapa kemungkinan opsi yang Indonesia dapat ambil dan dapat dikaji kedepannya: 1. Wait and see 2. Direct Negosiasi

“Through diplomatic channels and notes, Indonesia has been repeatedly seeking clarification from China on the nine-dash line 26

shown on a map published in 1947 by the then Republic of China to justify its claims to most of the South China Sea, but to no avail.â&#x20AC;? http://jakartaglobe.beritasatu.com/opinion/editorial-time-clear-chinas-natunaclaim/

3. Konfrontasi Untuk mengambil opsi konfrontasi, perlu dilakukan analisis hubungan antara China dan Indonesia. Berikut adalah gambaran besar antara hubungan Indonesia dan China. a. Segi Politik Hubungan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; China juga terjalin pada tingkat regional seperti dialog ASEAN, ARF, ASEAN-CHINA Joint Coordinating Commitee (JCC) mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan, KTT informal ASEAN + 1 (China) dan ASEAN + 3 (China, Jepang dan Korea Selatan ). b. Segi Ekonomi Sudut pandang China Indonesia merupakan negara tujuan ekspor urutan ke-17 dengan nilai US$ 3,59 milyar atau 1,01% dari total ekspor China yang mencapai nilai US$ 390,41 milyar, dan negara asal impor urutan ke 16 dengan nilai US$ 5,24 milyar atau 1,41% dari total impor China yang mencapai nilai US$ 370,76 milyar. Sudut pandang Indonesia Komoditi ekspor utama Indonesia ke China mencakup 131 jenis, 5 komoditi utama adalah minyak bumi, kayu lapis, besi baja batangan, kertas dan kertas karton, serta pupuk buatan. Sedangkan komoditi impor Indonesia dari China mencakup 262 jenis dengan 5 komoditi utama berupa kapas, jagung, biji-biji buah yang mengandung lemak, mesin produksi kulit dan tekstil, dan minyak mentah. 4. KTT ASEAN, UN: potensi membuat code of conduct south china sea 5. Pembangunan base militer/artificial island pada daerah konflik agar secara de facto Indonesia diakui pemilik wilayah perairan. 27

â&#x20AC;&#x153;According to Ryamizard, Indonesia plans to deploy a fleet of jet fighters and three corvettes to the islands, revamp its naval and air force base and deploy more troops.â&#x20AC;? http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/16/asia-pacific/politics-diplomacyasia-pacific/indonesia-looks-boost-defenses-around-natuna-islands-southchina-sea/#.Vw-cFDB97IX

Apakah Indonesia perlu untuk menjaga pertahanan negara di perairan Natuna? Dalam UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara antara lain disebutkan sebagai berikut: 1)

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsan dan negara Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

To start reading cheap, you can start by using these tricks! By Dharmawan Raharjo

Source image: https://www.entrepreneur.com/article/251102

I know most of us have a desire to learn and read but often times being stumbled because we don’t know what books to read, how to find the books, financial aspect or have found the good book but written in fucking English which we are too lazy to translate. Here are the steps that I personally recommend for those of you who would like to start to dig deep in intellectual manuscript. 1.

Search the books that you are interested in learning in Google. It may be learning how to be rich, learning politics, learning economics or just simply reading a romance novel. Be free to express and unleash your thirst of knowledge. If you simply don’t know, ask recommendation from the friends whom you perceive as a book geek. Buy ebooks (this is a lot cheaper than paper one) or find it in bookzz.org. Use this trick if you really don’t have any money to buy books. If the book is written in English, it may be really hard to read at first. Don’t be discouraged. Keep moving on! The moment you reach the tipping point, books are going to be easy to read! 29

5. 6.

To find the definition of a difficult word, you can try using “Google Play Book” application in android. It will provide you instantaneous definition of a word the moment you press it. This feature is really helpful to read a difficult book. To enable the instantaneous pop-up definition after pressing, you need to find a book with the extension “.epub” not “.pdf” After you are ready to read, don’t forget to note important points so it will not just fade away. Enjoy reading!

However, I know people don’t enjoy so much in reading in their ipad, tablets or smartphone due to eye straining and blue light. If you have more bucks in pocket and want to try new experience in reading ebook feel like hard books, you can try to buy ebook reader which specifically design to read books. To my experience, this is a lot more convenient than phone, and economically a lot cheaper than paper book. Hopefully, you may find your joy to read books. Good luck exploring the world!