Tabloid THINK Edisi Februari 2014

Penghuni

Edisi XIX - Februari 2014

2

Jadikan Menulis Sebuah Kebiasaan TAK terasa hari terus berganti dan kini produk jurnalistik kampus yang kita kenal dengan nama Tabloid THINK hadir kembali dihadapan para pembaca. Sesuai dengan tema laporan utama, kali ini redaksi menyajikan ulasan mengenai hangatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana (KUHAP).

Satu gerakan besar yang dilakukan oleh Dekanat Fakultas HUkum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam bekerjasama dengan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) untuk menggelar pembahasannya di Batam bertempat di Golden View Hotel Bengkong Laut belum lama ini.

Hadir dalam acara itu Prof Muladi yang tak lain merupakan penggagas perlunya revisi KUHP dan KUHAP dimana aturannya

sendiri di implementasikan ditengah-tengah masyarakat meski produk hukum tersebut merupakan buah pemikiran penjajah di era sebelum ini.

Kaitannya dengan kita sebagai masyarakat tentu saja sangat erat.

Tak lupa pula, redaksi pun mengulas apa itu pers? bersempena dengan perayaan Hari Pers Na-

sional yang baru saja digelar 9 Februari 2014 lalu di Bengkulu.

Dengan berbagai konklusi yang dikemukakan dalam upaya mewujudkan peran pers bagi kemaslahatan bangsa, tidak akan jauh panggang dari api seperti yang di lakukan awak redaksi Tabloid THINK dalam menyajikan produk jurnalistik yang ada dihadapan anda ini.

Tak penting bagi kita untuk saling memberi peran tak berarti, yang terpenting adalah menjadikan kebiasaan menulis sebagai sebuah kerja nyata mahasiswa. RUU KUHP dan RUU KUHAP syogyanya perlu kita bahas dalam konteks lingkungan kampus agar ada sebuah usulan kongkrit dan wadahnya di kampus Unrika Batam, tentu saja di Tabloid THINK ini. Jadi tidak perlu ragu jika memiliki gagasan. Tulis, diskusikan dan kita muat di produk jurnalistik milik kita bersama ini.

Selamat membaca!!

LOWONGAN Dicari Dosen dengan Kualifikasi S-2 dan S-3 untuk ditempatkan sebagai dosen tetap di Universitas Labuhanbatu Dosen-dosen yang dibutuhkan adalah dosen untuk : Pendidikan Sejarah Pendidikan matematika Pendidikan Kewarganegraan Pendidikan Biologi

Manajemen Ilmu Hukum Agroteknologi/Pertanian, Manajemen Informatika.

Kirimkan lamaran disertai fotocopy KTP, Ijazah dan Transkrip Nilai S-1, S-2 dan S-3 dialamatkan ke : UNIVERSITAS LABUHANBATU JL. SM.RAJA NO. 126 A RANTAU PRAPAT -LABUHANBATU. SUMATERA UTARA

Geliat

Edisi XIX - Februari 2014

3

FPPTHI Menolak RUU KUHP dan KUHAP Segera Disahkan REKTOR Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Prof.Dr. Zainuddin berharap dengan digelarnya Diskusi Panel bertajuk : Menyoroti RUU KUHP dan KUHAP yang digelar Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (FPPHTI) dan digagas Universitas Riau Kepulauan Riau ( UNRIKA) dapat menghasilkan rumusan yang dapat membawa hukum di Indonesia yang lebih baik’ “ Hukum kita warisan kolonial Belanda,jadi wajar jika diubah sesuai perkembangan Bangsa

Indonesia Merdeka,” kata Zainuddin dihadapan para dekan Fakultas Hukum seIndonesia, para nara sumber, dan tamu Undangan lainnya, di Hotel Golden View, Selasa 28/01/2014).

Hukum Pidana saat ini sudah tidak sesuai lagi, sebab banyak pasal-pasal yng perlu disesuaikan.

Peran para dekan Fakultas Hukum sangat besar untuk memberikan masukan sehingga hasil dari RUU KUHP dan KUHAP kelak dapat mengakomodir kepantingan Negara, dan rakyat Indonesia.

Dijelaskan Zainuddin,

landasan sosiologis Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berlaku selama 32 tahun, dan UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang kemudian unifikasi dengan UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Repubik Indonesia, dan mengubah UU Hukum Pidana yang telah berlaku selam 55 tahun.` Anggota Komisi III DPR RI , Taslim Chaniago mengatakan, RUU KUHP dan KUHAP ini dibahas di Komisi III DPR RI setelah menerima Surat Presiden R/I Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI nomor R-88/ Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Surat Presiden kepada Ketua DPR RI nomor R-87/Pres/12/ 2012 tanggal 11 Desember 2012. Kemudian melalui Surat No. PW/01104/DPR RI-RI/1/2013 Tertanggal 31 Januari 2013, memerintahkan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU KUHP dan KUHAP bersama Pemerintah.

Taslim Chaniago mengakui ada conflict interest dalam penyusunan UU ini, namun semuanya perlu dibahas sebab sudah masuk ke DPR RI sebagai lembaga legislasi yang wajib melaksanakan usulan Pemerintah terkait RUU tersebut.Meski ada perbedaan pandangan, namun padangan tersebut harus disatukan untuk kepentingan bangsa, Negara dan rakyat.Indonesia.

RUU tentang KUHP ini terdiri dari 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu mengatur mengenai Ketentuan Umum, dan Buku Kedua mengatur mengenai Tindak Pidana yang secara keseluruhan 766 pasal dan menganut

sistem kodifikasi dan Unifikasi hukum pidana nasional, dan Buku Kesatu berlaku juga bagi UndangUndang di luar KUHP dan Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia ( FPPTHI) menolak DPR RI segera mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. Penolakan ini didasara oleh masih banyaknya pasal0pasal yang dapat mengkebiri lembaga peradilan yang ada. Setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “ Pengesahan RUU KUHP dan KUHAP yang bakal disahkan sebelum pemilu kami tolak,” kata Ketua FPPTHI, Surajiman, S.H. ,M.H. Dari hasil rembuk FPPTHI disimpulkan, ada indikasi RUU itu melemahkan fungsi, wewenang dan peran Kmoisi Pemberatasan Korupsi. Padahal hanya lembaga ini yang telah bekerja optimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Forum menilai, diebntuknya KPK atas dasar kinerja penegak hukum lain masih belum maksimal. “ Ini ada usaha mengkebiri KPK,” kata Surajiman lagi.

Contohnya menyangkut kewenangan pra penuntutan, penangkapan dalam tahap penyelidikan, penahanan rumah/kota, soal mas percabaan karena alas an tertentujuga dihapuskan..Rumah Penyitaan harta benda Negara dihapuska, dan member kewenangan pada instansi masing-masing. Selain itu masih ada 9 pasal yang perlu digodok secara komprehensif karena mengandung cacat bila disahkan.. Surajiman, Dekan Fajultas Universitas Nasional (UNAIR) mengemukakan di Pasa 74-75 RUU tersebut menyebutkan

tentang penitaan , dan penyadapan di Pasal 83 dan penangguhan di Pasal 240.

Dan terhadap putusan Perkara Pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi ke MA kecuali putusan bebas, Bahkan di Pasal lain adanya hakim pemeriksa pendahuluan di Pasal 283 ini jelas membatasi gerak operasional KPK karena lembaga akan tergantung pada hakim pendahulu.

Rekomendasi penolakan pengesahan RUU KUHP dan KUHAP menjadi UndangUndang yang bakal segera itu setelah mendengar pendapat dari berbagai pakar hukum antara lain Prof.Dr.Muladi, S.H,. Prof.Dr. Andy Hamzah, dan Prof.Dr. Faisal Santiago. Dan 30 perwakilan dari berbagai Universitas yang hadir dalam pertemuan tersebut antar lain Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, UPH Surabaya, Maranata, Bandung, Univ.UII Yogyakarta, Univ.Atmajaya Jakarta, dan Usahid.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Pristika Handayani, S.H.M.H., mengatakan , digelarnya pertemuan Pimmpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia ini meruapakan realisasi ketika FPPTHI menggelar pertemaun di Padang, Sumatera Barat. “ Jadi ini tindak lanjut pertemuan terdahulu,” kata Pristika kepada THINK.Pertemuan serupa akan digelar tiap 2 atau 4 bulan sekali di tempat berbeda, dan topic pembahasan yang berbeda pula. “ Lihat situasi, apa yang sedang hangat. Saat ini menyangkut RUU KUHP dan KUHAP itu,” lanjut Pristika lagi.

Laporan Utama

Edisi XIX - Februari 2014

4

RUU KUHP dan KUHAP

Nikmat Membawa Sengsara FORUM Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) menggelar pertemuan di di Golden View Hotel Batam pada 28-29 Januari 2014.berkumpul dan menggelar Diskusi Panel menyorot Rancangan Undang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam dipercaya menjadi tuan rumah dalam acara tersebut, dan mengundang beberapa ahli dan pakar hukum salah seorang diantaranya adalah Prof.DR.Muladi S.H sebagai Ketua Tim Penyusun RUU KUHP yang dalam makalahnya bertajuk : “ Refleksi Basis Politis, Yuridis, Filosofis, dan

Sosiologis Dibalik Misi Rekodifikasi Tang Terkandung Dalam RUU KUHP dan Analisis Beberapa Masalah Aktual “.

Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) ke-14 (30 Agustus 2005 -17 Februari 2011) ini mengemukakan, ada lima belas pasal dalam RUU KUHP tersebut yang perlu diperbaiki karena tidak mencerminkan rasa keadilan. Ia menjelaskan KUHP sekarang merupakan warisan colonial Belanda yang seharusnya telah diubah sesuai dengan rakyat Indonesia yang bergerak maju. KUHP Indonesia yang saat ini merupakan copy KUHP (WVS) Be-

landa 1886, yang kemudian berlaku mulai 01 Januari 1918. Artinya pengaruh KUHP Belanda sangat besar melalui asas konkordasi, dokrin, dan yurisprudensi mahkamah agung Belanda, yang tentu saja warna kolonialnya kentara.

Ada beberapa karakter yang terkandung dalam KUHP saat ini yang unsur colonial yakni : 1. Asas-asas hukum pidana didominasi oleh aliran klassik

pasca revolusi perancis sebagai hukum pidana perbuatan (daad-strafrecht) yang kurang atau tidak memperhitungkan aspek manusia/ham individu pelaku dan korban tindak pidana. Kepentingan publik dan kepentingan negara/ penguasa menonjol; 2. “Juvenile justice” (hukum pidana anak) termasuk batas minimum umum pemidanaan tidak diatur (dalam RUU KUHP 12 tahun); 3. Filosofi, pedoman dan tujuan pemidanaan semata-mata berorientasi ke belakang atau filosofi pembalasan atas dasar falsafah “retributive justice” yang kaku; 4.

Pertimbangan kemanusiaan setelah munculnya aliran modern (daderstrafrecht) bersifat fragmentaris/ad hoc, tidak sistemik; 5. Unsur subsosialitas dan sifat melawan hukum dalam kriminalisasi diukur atas dasar nilainilai formal kolonial;

6. Faktor korban kejahatan tidak dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana, kecuali sebagai saksi korban; 7. Aspek budaya Indonesia yang partikularistik dikesampingkan; 8. Alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek dalam sistem pemidanaan sangat minim, sehingga pidana perampasan kemerdekaan yang destruktif menjadi primadona pilihan hakim. Padahal tindak pidana merupakan produk suatu struktur sosial, sehingga langkah represif dalam menanggulangi tindak pidana harus mempertimbangkan pula langkahlangkah preventif; (keseimbangan antara “warmaking and peacemaking on crime”); 9. Hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat dimarginalkan oleh/di luar asas legalitas formal; 10. Pengutamaan fungsi hukum berupa kepastian hukum sehingga mengesampingkan fungsi keadilan dan kemanfaatan. Padahal hukum adalah produk politik yang selalu memerlukan penafsiran; 11. Pidana mati menonjol sebagai pidana pokok; RUU KUHP dan KUHAP ini merupakan produk asli Indonesia kelak, yang merupakan bentuk Dekololonisasi sebagai misi utama Rekodifikasi dan Unifikasi.

Rekodifikasi semula melanjutkan misi Undang-Undang No.1 Tahun 1946 untuk menetralisasikan pengaruh warisan colonial 1886, asas konkordasi , penggunaan doktrin hukum para sarjana Belanda, dan melalui yurisprudensi hoge raad Belanda, yang hingga kini masih

Laporan Utama

diajarkan dan dalam prakteik didayagunakan Hukum Pidana di Indonesia.

Pengaruh tersebut mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana : perumusan perbuatan yang dilarang; pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana baik berupa pidana (straf) maupun tindakan ( maaftegel)., dan Pasal V UU No.1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 menggunakan parameter dekolonialisasi atas dara ; seluruhnya atau sebagaian tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, atau tidak lagi memiliki arti, dan ada penambahan misalnya tindak pidana pencucuian uang palsu, khabar bohong atau tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran. Oleh sebab itu perubahan UU KUHP dan KUHAP ini sangat penting artinya, namun tetap bersandar pada keindonesiaan.

Asas keindonesiaan ini adalah : asas keseimbangan berdasarkan nilai pancasila; moral religious ( Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial ( ekualitas, non-diskriminatif).. Asa Kondisi riil Indonesia yakni kondisi sosio cultural, sosial politik dan sosial historis, serat asas perkembangan berbagai doktrin keilmuan bidang hukum pidana, serta asa perkembangan ide dasar kesepatan internasional atau

global sebagao bahan komporasi setelah ditapis dengan nilai-nilai karakter bangsa melalui ratifikasi dan keputusan hakim/ Hal-hal Baru Yang Khas Indonesia Di samping dilakukannya konsolidasi terhadap berbagai tindak pidana modern yang sebagian besar bersumber pada ratifikasi terhadap konvensi internasional, diatur hal-hal baru sbb: Salah satu tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik yang bersumber pada hukum adat “evenwicht verstoring”; Sanksi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok terhadap pelanggaran terhadap “the living law” atau pidana pengganti denda kategori I atau pidana ganti kerugian; (pasal 756; pasal 67 dan pasal 100 RUU KUHP); Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat; Ajaran sifat melawan hukum materiil; Pengutamaan keadilan apabila bertentangan dengan kepastian hukum; Tindak pidana terrhdap ideologi negara dan larangan penyebaran ajaran komunisme/ marxisme/ leninisme dengan perumusan materiil, kecuali untuk tujuan ilmiah; hal ini merupakan konsistensi keberadaan UU no. 27 tahun 1999 jo. TAP MPRS-RI NO. XXV/MPRS tahun 1966; Perumusan “haatzaai artikelen “ sebagai delik materiil (menimbulkan

Edisi XIX - Februari 2014

keonaran masyarakat) dan penggunaan istilah penghinaan; (pasal 284 RUU KUHP); Tindak pidana “penawaran untuk melakukan kejahatan” (bukan delik “santet”); (pasal 293 KUHP); Penyiaran berita bohong (vide UU no. 1 tahun 1946); Bab tersendiri terhadap “tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama” (semacam blasphemy, godslasteringswet) dan tidak lagi merupakan bagian tp tehadap ketertiban umum seperti pengaturan KUHP saat ini ; (pasal 341 s/d pasal 348 RUU KUHP); Revisi tentang tp perzinahan (adulteryàfornication) (pasal 483 RUU KUHP), tp perkosaan (pasal 488 RUU KUHP) dan larangan hidup bersama di luar kawin atau “kumpul kebo” (cohabitation) (pasal 485

RUU KUHP) serta tp “incest” (pasal 487 RUU KUHP) dan homoseksualitas. (pasal 492 RUU KUHP) Dalam hal ini konsep ‘victimless crimes” harus dilihat dalam konteks sosial.

Jadi, intinya apapun yang bakal dibahas di DPR RI menyangkut perubahan Undang-Undang KUHP dan KUHAP Pidana harus memperhatikan kepanting masyarakat luas, bukan pada kepentingan kelompok, dan/ atau hanya menguntung segeintir orang kwtimbang membangun masyarakat hukum Indonesia. Hukum Pidana, Perdata, Agam dan dan turunannya harus memperhatikan apakah rakyat Indonesia merasa aman, tentram, damai dan menggapai kesejahteraan karena tiap aktivitas dilindungi hukum. Jangan lagi ada anekdot : “ Kehilangan

5

kambing, tapi setelah melapor ke pihak berwajib, justru hitungannya kehilangan kerbau”. Bila hal itu terjadi, maka perubahan Undang-Undang KUHP dan KUHAP justru membawa sengsara. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memperlihatkan kemampuannya menjadi ‘macan ompong’ alias tak bermakna. Konon, RUU ini tidak hanya memangkas kewenangan KPK tapi justru kewenangan lembaga lain seperti polisi, karena tidak ada lagi . Padahaln Hukum dan Keadilan secara konsepsional berakar dari gagasan tentang keadilan. Fungsi polisi yang selama ini melakukan Penyelidikan, yang merupakan awal proses hukum, diganti oleh pihak lain yakni pihak Kejaksaan dan langsung Penyidikan.

Edukasi PERS adalah merupakan sebuah dan salah satu lembaga yang sangat urgen dalam ikut serta mencerdaskan serta membangun kehidupan bangsa, yang hanya dapat terlaksana jika pers memahami tanggung jawab profesinya serta norma hukum guna meningkatkan peranannya sebagai penyebar informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat, terlebih lagi melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang timbul berupa gejala-gejala yang dikhawatirkan dapat memberi suatu dampak yang negatif.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang dengan pendidikan dan mempunyai sifat mandiri, seperti halnya dalam bidang/ pekerjaan jurnalistik. Olehnya diperlukan adanya suatu kode etik bagi seorang jurnalistik sebagai pedoman serta pegangan, karena etika merupakan sesuatu yang lahir dan keluar dari hati nurani seseorang, yang sangat diharapkan dapat mendorong serta memberi pengaruh positif dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai profesi yang dijalankannya.

Berbicara masalah etika, khususnya dalam profesi jurnalistik (wartawan) sangatlah menghadapi tantangan yang besar terlebih dalam era globalisasi. Dari satu sisi, kemajuan dan perubahan teknologi mendorong perubahan nilainilai moral dan etika, dengan demikian makin kompleksnya masyarakat makin banyak dilema moral yang harus dipertimbangkan, di sisi lain hal ini menjadikan semakin sulitnya untuk menimbang secara jernih apa yang etis serta apa yang tidak etis. Hal ini paling tidak menjadikan etika sulit ditegakkan, meski etika juga semakin penting untuk menjaga kepentingan profesi.

Keberadaan dan pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai norma atau disebut landasan moral profesi wartawan dikaitkan dengan nilainilai Pancasila, oleh karena kode etik jurnalistik merupakan kaidah penentu bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan serta yang seharusnya ditinggalkan. Namun walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek sehari-hari masih terdapat (tidak semuanya) berbagai penyimpanganpenyimpangan terhadap kode etik jurnalistik maupun terhadap ketentuan-ketentuan lain (norma-norma hukum) yang berlaku bagi profesi ini.

Hal ini barangkali dapat dimaklumi, sebab mereka yang berkecimpung di dalam dunia jurnalistik adalah manusia, sama halnya dengan pro-

Edisi XIX - Februari 2014

apa itu pers?

fesi lainnya. Demikian pula bahwa terkadang suatu keadaan dan kondisi tertentu ikut mempengaruhi banyak hal di dalam bidang ini, sehingga mungkin saja memunculkan suatu pemikiran, bahwa diperlukan adanya perubahan-perubahan di dalam kode etik itu sendiri atau kesadaran manusianya yang perlu ditingkatkan.

Pengertian Kode Etik Profesi Keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994: 6-7), etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Sedang Magnis Suseno (1991: 70) membedakan profesi sebagai profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus.

Pengertian profesi tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya, sebab disamping itu terdapat pula yang disebut sebagai profesi luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat.

Tujuan Etika Profesi Suhrawadi Lubis (1994: 13) menyatakan bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain : a. Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepa-

da lembaga dan masyarakat umum. b. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam mengahadapi dilema pekerjaan mereka. c. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para profesional. d. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi. e. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya.

Fungsi Etika Profesi Fungsi etika profesi antara lain: Sebagai sarana kontrol sosial; Mencegah pengawasan atau campur tangan pihak luar; Untuk membangun patokan kehendak yang lebih tinggi.

Pengertian Jurnalistik Pada prinsipnya jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelola dan

menyajikan informasi kepada khalayak, yang tujuannya adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti menyebarluaskan informasi yang diperlukan. Jurnalistik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu diurna dan dalam bahasa Inggris journal yang berarti catatan harian.

Adinegoro mengatakan bahwa jurnalistik adalah kepandaian, kecerdasan, keterampilan dalam menyampaikan, mengelola dan menyebarluaskan berita, karangan, artikel, kepada khalayak seluasluasnya dan secepat-cepatnya.

Sedang dalam kamus Jurnalistik (1988: 9) dijelaskan bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan, mengedit dan menulis untuk surat kabar atau majalah atau yang berkala lainnya.

Sehubungan dengan pengertian kode etik di atas, menurut maka UU. No. 40 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 Poin 14, bahwa “Kode Etik

6

Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan�, sedang wartawan dalam point 4 dinyatakan sebagai “orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik�.

Pembahasan Suatu kegiatan jurnalistik dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki suatu karakter, kemampuan teknis, bobot dan kualitas ide yang dibawakan serta dari segi manajemen yang profesional.

Sesuatu hal yang sangat penting di dalam dunia jurnalistik adalah menyangkut masalah pemberitaan. Olehnya suatu media atau penerbitan dapat dikatakan baik jika berita atau informasi serta halhal yang disajikannya juga baik. Guna menunjang hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang selayaknya diperhatikan dengan baik, antara lain fakta, opini serta desas-desus.

Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jika seseorang membuat suatu pernyataan, maka yang menjadi faktanya adalah orang yang menyampaikan pernyataan tersebut, sampai kemudian pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas, sehingga apabila diangkat sebagai suatu berita, kebenaran serta sumbernya terjamin dan dapat dipercaya.

Adapun opini adalah suatu analisa atau pendapat dan terkadang pula berupa ulasan-ulasan seorang wartawan yang kerap muncul di setiap media dalam bentuk suatu tajuk rencana, kolom/rubrik ataupun sorotan dan lain-lain, yang disertai dengan nama penulisnya. Para pembaca umumnya membutuhkan adanya suatu pendapat/opini yang disajikan secara jelas guna membantu mereka dalam menilai suatu berita serta membentuk opini tersendiri.

Sedang desas-desus adalah pernyataan yang dibuat oleh sumber berita atau wartawan, tetapi tanpa didasari oleh otoritas yang cukup memadai, dan sering terjadi muncul pemberitaan yang tidak disebutkan sumbernya secara jelas.

Kode Etik Jurnalistik

Edukasi Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya.

Karenanya suatu kebebasan termasuk kebebasan pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana batasan yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi tetap ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut undang-undang.

Pada prinsipnya menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/kewartawanan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Olehnya, seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memiliki syarat-syarat, yaitu : bersemangat dan agresif, prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa ingin tahu, jujur, bertanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik.

Pada bab pembukaan kode etik jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri negara hukum, termasuk Indonesia. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena itu PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika para jurnalis. Di antara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah: KEPRIBADIAN WARTAWAN INDONESIA Wartawan Indonesia adalah warga negara yang memiliki kepribadian, yaitu : bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945, bersifat kesatria, menjunjung tinggi

Edisi XIX - Februari 2014

hak-hak asasi manusia dan berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan, sehingga dengan demikian turut bekerja ke arah keselamatan masyarakat Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa.

PERTANGGUNGJAWABAN Bahwa seorang wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/ patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan.

Kaitannya dengan hal di atas, dalam kenyataan yang ada masih terdapat banyak media cetak yang memuat berita atau gambar yang secara jelas bertentangan dengan kehidupan sosial yang religius. Namun walau demikian tampaknya gejala ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu kewajaran dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, sehingga batasan-batasan etika dan norma yang harusnya dikedepankan, menjadi kabur bahkan tidak lagi menjadi suatu pelanggaran kode etik, maupun norma/aturan hukum yang ada.

Sebagaimana dalam Pasal

5 ayat (1) UU. No. 40/1999 disebutkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah�. Serta ditambahkan lagi dalam Pasal 13 yang memuat larangan tentang iklan, yaitu iklan yang memuat unsur : Mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan penggunaan wujud rokok atau penggunaan rokok.

Pertanggungjawaban dalam hal ini dapat pula terkait dengan keberpihakan seorang wartawan terhadap seseorang atau suatu golongan tertentu. Namun lagi-lagi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa keberpihakan tersebut tampaknya telah menjadi trend dan seolah tidak dipermasalahkan lagi.

CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT Seorang wartawan hendaknya menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti

kebenaran dan akurasinya sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibiltas sumbernya. Di dalam menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampurbaurkan antara keduanya, termasuk kedalamnya adalah obyektifitas dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari caracara pemberitaan yang dapat menyinggung pribadi seseorang, sensasional, immoral dan melanggar kesusilaan.

Penyiaran suatu berita yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu kejadian adalah merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.

Menanggapi besarnya kesalahan yang dapat ditimbulkan dari proses/cara pemberitaan serta menyatakan pendapat di atas, maka dalam kode etik jurnalistik diatur juga mengenai hak jawab dan hak koreksi, dalam artian bahwa pemberitaan/penulisan yang tidak benar harus ditulis dan diralat kembali atas keinsafan wartawan yang bersangkutan, dan pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki pemberitaan dimaksud.

SUMBER BERITA Seorang wartawan diharuskan menyebut dengan jujur sumber pemberitaan dalam pengutipannya, sebab perbuatan mengutip berita gambar atau tulisan tanpa menyebutkan sumbenya merupakan suatu pelanggaran kode etik. Sedang dalam hal

7

berita tanpa penyebutan sumbernya maka pertanggung jawaban terletak pada wartawan dan atau penerbit yang bersangkutan.

KEKUATAN KODE ETIK Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan kode etik jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang bebicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/ media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/ media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya. (diolah dari berbagai sumber)

Objektif

Edisi XIX - Februari 2014

8

Dokumentasi

Edisi XIX - Februari 2014

9

Preferensi

Edisi XIX - Februari 2014

10

Ombudsman RI Sebagai Perantara Masyarakat Dengan Penyelenggara Pelayanan Publik SEJARAH Ombudsman diawali dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudman Nasional. Saat itu ditandatangani Presiden Abdurahman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur. Lembaga ini mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan pelayanan dan juga menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ombudsman RI kala itu. Lalu bagaimana kiprahnya di tengah-tengah masyarakat dan apa saja yang menjadi landasan hukum bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga tersebut bekerja. Tabloid Pelayanan Publik pun mewawancarai H. Yusron Roni, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) Perwakilan Kepri di ruang kerjanya di lantai I, Gedung Graha Pena, Batamcenter untuk penjelasan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, H. Yusron Roni,SE, M.Si tengah sibuk memilah-milah dokumen pengaduan masyarakat di meja kerjanya ketika awak redaksi Tabloid Pelayanan Publik mengetuk pintu ruangannya yang berbahan kaca diapit alumunium belum lama ini. Ia pun mempersilahkan masuk dan berbaur satu meja yang memang khusus untuk menerima tamu. Sekilas tak tampak kesan eksklusif di ruangan itu, yang ada selain sofa warna hitam berderet sender ke dinding ruang menghadap meja kaca berbentuk kotak.

Meja kerjanya serta rak buku minimalis yang didalamnya tentu saja berbagai buku terkait pelayanan publik dengan berbagai karangan.

"Ilmunya semua ada di rak itu," ujarnya sembari mempersilahkan duduk.

Ombudsman RI disebut sebagai perantara masyarakat dengan Penyelenggara Pelayanan Publik. Boleh diceritakan apa latar belakang pembentukan lembaga ini?

Betul sekali mengenai peran Ombudsman RI sebagai perantara penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu, Ombudsman RI juga seringkali dijadikan tempat curhat masyarakat dari kesewenang-wenangan penyelenggara pelayanan publik dan atas dasar itulah lembaga ini dibentuk sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau soal latar belakang memang awalnya lembaga ini bernama Komisi Ombudsman Nasional yang ketika itu Ditetapkan berdasarkan Ke-

putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000, ditanda-tangani Presiden Abdurahman Wahid.

Lembaga ini diberi tugas untuk melakukan pengawasan intensif terhadap proyeksi penyelenggaraan pelayanan publik. Waktu itu Ombudsman RI masih disebut KON yang merupakan lembaga transisi sebelum diatur UU. Pada tahun 2005 setelah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden, pembahasan RUU Ombudsman RI antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dimulai kembali.

Panjang juga waktu pembahasannya kala itu, yang jelas seingat saya tepatnya tanggal 7 Oktober 2008, Presiden bersama DPR RI mengesahkannya menjadi UU. UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menguatkan landasan hukum lembaga ini.

Dengan adanya landasan hukum tersebut.

Apa saja kekuatan Ombudsman RI? Yang jelas Ombudsman RI ki bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga lain sebab ia diatur UU sendiri.

Tidak itu saja, Ombudsman RI juga menjadi Lembaga Negara yang permanen dan tidak lagi bersifat AdHoc. Untuk masyarakat ketahui juga bahwa Ombudsman RI ini tidak memiliki hubungan organic dengan lembaga negara atau instansi pemerintahan lainnya. Bahkan sewaktu namanya Komisi Ombudsman Nasional (KON), lembaga ini adalah sebuah lembaga negara (AdHoc) pemberi pengaruh, setelah menjadi UU Ombudsman RI berubah menjadi Lembaga Pemberi Sanksi yang mekanisme nya melalui rekomendasi akhir yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi. Ketentuan itu diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU No.37 Tahun 2008. Agar masyarakat mengetahui secara rinci tentu saya berharap buku UU nya dibaca. Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas eksternal yang independen. Bentuk tanggung jawab Ombudsman

RI terwujud dalam laporan berkala dan bersifat khusus dilaporkan kepada Presiden RI dan DPR RI, juga dapat diakses masyarakat.

Saat ini banyak sekali Penyelenggara Pelayanan Publik yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang hingga berakibat pada kualitas pelayanan yang tidak tepat waktu dan murah.

Bagaimana Ombudsman RI Perwakilan Kepri melihat kondisi seperti itu?

Masyarakat tidak perlu khawatir ketika mengetahui Ombudsman RI siap berperan aktif menyikapi pengaduan yang masuk. Sebab selain Ombudsman RI dengan UU, untuk substansi pelayanan publik sendiri juga diatur dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kehadirannya perlu dipahami adalah untuk memperjelas dan mempertegas eksistensi Ombudsman RI. Itu jelas tertuang dalam Bab VII bagian kedua Pasal 44 ayat (1) dan ayat (7) yang bunyinya keharusan Ombudsman RI untuk mengatur tentang penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman RI. Pasal 46 ayat (1) tegas mewajibkan kepada Ombudsman untuk menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan UU tersebut. dan pada Pasal 46 ayat (7) nya membunyikan pengaturan oleh pihak Ombudsman RI terhadap mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan. Untuk itu semua telah ditegask a n dalam

Peraturan Ombudsman RI. Jika demikian, lantas siapa saja yang menjadi Objek pengawasan Ombudsman RI? Ombudsman RI itu berfungsi mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dasar hukumnya jelas tertuang dalam Pasal 6 UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Berdasarkan perspektif UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya Pasal 5 dijelaskan mengenai objek pengawasan Ombudsman RI yakni "Meskipun tidak mendapat/menerima modal dari pemerintah, asalkan mengemban misi Negara seperti misalnya Bidang Pendidikan, Transportasi dan Bidang Kesehatan. Misi Negara adalah suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan terntentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Tentu jika suaatu proyeksi kinerja di bidang-bidang tersebut, kemudian berhubungan dengan khalayak dan dianggap merugikan bisa kita proses, sesuai de-

ngan prinsip pelayanan publik. Ombudsman RI dalam konteks itu diberi kewenangan melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik, tidak hanya penyelenggara Negara, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN saja, tapi yuridiksinya diperluas lagi. Swasta juga kan perlu diawasi sepanjang yang bersangkutan mengemban misi Negara, walaupun tidak menggunakan APBN maupun APBD. Apa itu Pelayanan Publik? Bagaimana jika masyarakat mendapat perlakuan yang tidak sesuai standar pelayanan publik?

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi segenap warga dan Penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat itu berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik kepada Ombudsman RI. Pengaduan yang dimaksud itu meliputi penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar aturan.

Kemudian, pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU No.37/2008.

Ombudsman RI juga dapat menindak lanjuti pengaduan apabila pengadu telah melaporkan secara lansgung kepada pihak terlapor, namun tidak memperoleh penyelesaian sebagaiman mestinya, seperti adanya indikasi memperlambat penyelesaian, tidak dilakukannnya penyelesaian sesuai dengan prosedur internal di Instansi tersebut, atau tindak lanjut belum menyelesaikan permasalahan yang dilakukan pengadu atau bahkan keluhan sama sekali tidak direspon. Untuk pelaporan kepada Ombudsman RI sebaiknya masyarakat memperhatikan masa peristiwa yang dilaporkan, sebab berdasarkan ketentuan masa substansi pengaduan harus belum lewat dari dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.***

Snapshot

Edisi XIX - Februari 2014

11

Mahasiswa Kristen Unrika

“Mempersiapkan Generasi Muda Menghadapi Tantangan Zaman” KITA telah melampaui perjalanan satu tahun dalam kehidupan kita. Berbagai hal kita saksikan dan kita alami dalam kurun waktu tersebut, suka dan duka silih berganti namun satu hal yang pasti, kasih setia dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita hingga kita dapat memasuki tahun 2014 ini.

Begitu juga dengan Persatuan Mahasiswa Kristen UNRIKA menyambut tahun baru ini dengan mengadakan Ibadah Syukuran Awal tahun 2014 bersama pembicara, dosen serta alumni di ruangan A.105 dengan sukacita yang berlimpah. Dan PMK Unrika mempercayai bahwa kita citacitakan tahun 2014 ini adalah tahun penuh sukacita. Marilah kita dekatkan diri kepada Tuhan dan turut kehendak-Nya. Ibadah ini dihadiri 28 anggota, 1 Pembicara yaitu kakak Intan Siahaan yang merupakan Alumni UNIMED 7 tahun yang lalu, 1 orang Alumni, juga 1 orang Dosen yaitu Pak Join Manik beserta keluarga.Acara Syukuran Awal Tahun ini dipimpin oleh Ramlan Pangaribuan fakultas FKIP Bahasa Inggris Semester 5 sebagai Worship Leader (WL) dengan diawali kata sambutan dari WL dan selanjutnya masuk ke acara Ibadah.

Ibadah dimulai dengan pengantar ibadah, kemudian masuk kelagu penyembahan (praise) dan dilanjutkan dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh WL, setelah doa pembukaan dilanjutkan kembali dengan puji-pujian (worship) untuk menyenangkan hati Tuhan, dilanjut dengan kesaksian, kemudian doa syafaat untuk mendoakan kampus, UKM PMK-UNRIKA, bangsa dan Negara, serta seluruh mahasiswa, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu pemberitaan kabar baik Injil Firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Intan. Firman yang

dikutip dari Injil kolose pasal ke-4:2-6, menyingkapkan tentang keadaan jemaat kolo semula-mula yang dipimpin oleh hamba Tuhan bernama Epafras, yang berkeluh kesah tentang keadaan jemaat yang saat itu mulai kacau dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di jemaat kolo sesaat itu kepada rasul Paulus.

Dan inilah keadaan yang juga dialami manusia pada zaman sekarang, kaintan bagi-bagi tips nih supaya kita kita tidak terikut dengan arus zaman yang mulai meninggalkan Tuhan serta perbuatan-perbuatan yang seolah-olah semuanya untuk Tuhan padahal hal itu hanya untuk kesengangan duniawise mata, ingatlah kalau keselamatan kita tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita, tetapi oleh iman kita kepada TUHAN YESUS, yang sudah selesaikan keselamatan itu di kayu salib. Dan sekarang banyak orang mengandalakan diri sendiri serta tidak peduli dengan sesama. Dan inilah tipsnya yaitu “saling mengingatkan sesama, dalam hal ini organisasi Kristen PMK-UNRIKA untuk menghadapi tantangan zaman saat ini” kita sebagai saudara seiman dalam organisasi Kristen seharusnya dapat saling mendoakan, mengingatkan, dan memperbaiki ketika kita menemukan kendala dan masalah, member kritikan yang membangun dan tidak boleh untuk menjatuhkan serta member solusi dengan perkataan yang baik, dan pelajaran penting lagi nih, “sebelum kritik harus doa dulu ya!” hehehe, minta hikmat dari Tuhan sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat memberkati orang lain. Disambung lagi nih, kaIntan juga mempertegas tentang rupa-rupa perbuatan orang-orang luar yang kelihatan sangat baik namun berbeda disana-sini, tapiingatya “jangandijauhi, tapi kasih tahu dia tentang kebena-

ran”. Dan untuk membuat semuanyabaik, mulailah mendisiplinkan diri kita kepada Tuhan, ingatlah untuk selalubersyukur, berdoa, danbacaFirmanTuhan, niscaya kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan akan berdampak kekehidupan nyata kita. Itulah isi khotbah kaIntan yang ditutup dengan doa. Setelah khotbah kembali keacara lagi, bernyanyi dan mengumpulkan kole-

kte, lalu doa penutup oleh pembawa Firman yaitu kaIntan.

Setelah Acara Ibadah selesai, dilanjutkan ke acara Ramah Tamah yang diselenggarakan BPH untuk mempererat hubungan sesama anggota dengan makan rujak bersama. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Program Kerja PMK dan diakhiri dengan Pembubaran Panitia Natal 2013 yang te-

lah terlaksana dengan baik oleh Dosen kita Bapak Join Manik.

Harapan PMK UNRIKA selaku salah satu UKM di UNRIKA tahun 2014 ini adalah tahun penuh sukacita dalam pekerjaaan kita, dalam keluarga kita, dalam study kita, dan kita serahkan semua kepada Tuhan.

Imanuel J Salam Kasih Robin Nainggolan

LOWONGAN DIBUTUHKAN DOSEN & PUSTAKAWAN Universitas Riau Membutuhkan tenaga pengajar dan pustakawan sebagai berikut : a. 8 (delapan) orang Dosen Pendidikan Bahasa Inggris dengan kualifikasi pendidikan S-2 dan S-3 linear b. 3 (tiga) orang dosen Pendidikan Matematika dengan Kulaifikasi Pemdidikan S-2 dan S-3 Linear c. 1 (satu) orang Pustakawan dengan pendidikan S-1 Perpustakaan untuk Perpustakaan Universitas Riau Kepulauan Batam.

Lamaran dapat diantar langsung atau dikirim via Pos dengan alamat : kampus UNRIKA Batam, Jln. Batuaji Baru No.99 Batuaji Kota Batam UNIVESITAS RIAU KEPULAUAN BATAM Jln. Batuaji Baru No.99 Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepulauam Riau E-mail : info@unrika.ac.id Info : Telp. 0778 392752 Ext. 9 dengan Ramon Zamora,SE,MM

Perspektif

Edisi XIX - Februari 2014

12

PENDIDIKAN MENUJU PERUBAHAN Oleh: Khairul Fahmi Lubis, S.Sos, MSP Dosen Tetap Y- ULB ( Ketua Prodi PPKN STKIP Labuhanbatu) Email : fahmi_lubis_msp@yahoo.co.id

DALAM amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 di sebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sementara pada ayat 2 disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa pendidikan (education) merupakan hak dasar yang melekat pada masing-masing individu tanpa pengecualian. Persoalan pendidikan dinegeri ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan yang melaksanakan jalannya sistem pendidikan dipercayakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk pendidikan di negeri ini dibagi 2 (dua) yaitu pendidikan formal yang meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Perguruan Tinggi (PT). Sedangkan yang kedua yaitu pendidikan non formal yang meliputi kursus-kursus dan pelatihan yang berorientasi kepada keterampilan. Untuk jenjang pendidikan formal pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, artinya minimal setiap individu mesti tamat atau selesai dari jenjang SLTA. Sehinggga dapat meningkatkan jumlah rasio orang-orang cerdas di negeri ini dan tingkat kebodohan dapat ditekan.

Pada sisi yang lain pendidikan juga merupakan sebuah cara untuk merubah nasib seseorang, artinya dengan pendidikan dapat mengantarkan seseorang kepada hidup yang lebih sejahtera. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebodohan identik dengan kemiskinan. Seorang yang tidak mempunyai pendidikan cenderung tidak berdaya atau tidak punya upaya untuk merubah nasibnya akibat ketidak mampuan sumber daya manusia. Contohnya seorang yang menjadi bu-

ruh atau pekerja jika tidak punya pendidikan, tentunya sampai hari tua dia akan tetap menjadi buruh atau pekerja dan tidak menutup kemungkinan anak-anaknya juga akan menjadi buruh atau pekerja juga. Hal ini diakibatkan mereka tidak mengecap pendidikan formal dan tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan formal.

Kalau persoalan ini terjadi pada banyak orang tentunya yang kita khawatirkan yaitu tidak munculnya generasi-generasi cerdas penerus bangsa.

Untuk persoalan pendidikan formal pemerintah memang sudah mempunyai upaya dengan berbagai bentuk program, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Beasiswa.

Tetapi penulis melihat bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum lah efektif dan menyentuh sasaran. Seperti yang kita lihat pada daerah pinggiran atau pedalaman yang jauh dari akses geografis dan informasi, peningkatan kualitas pendikan formal tersebut masih jauh dari harapan. Ditambah lagi persoalan korupsi yang juga mewabah pada instansi pendidikan.

Dari persoalan tersebut tentunya kita semua sepakat bahwa pendidikan juga merupakan tanggung bersama seluruh masyarakat.

Artinya dibutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penyelengaaraan pendidikan khususnya pendidikan formal. Pemerintah juga mesti memberikan akses kepada masyarakat yang peduli untuk mengelola pendidikan formal dan non formal dalam hal adminsistrasi dan perizinan. Sehingga persoalan pendidikan dinegeri menjadi tanggung jawab bersama.

Sarjana dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada tulisan ini penulis juga akan memberikan sedikit analisis mengenai sarjana dan Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas masyarakat kita berpendapat bahwa kalau anaknya sudah tamat dari jenjang pendidikan sarjana mesti menjadi seorang PNS. Banyak masyarakat berpandangan bahwa PNS merupakan profesi yang yang mempunyai kelas sosial yang tinggi dan punya kesejahteraan hingga hari tua. Sehingga indikator seorang sarjana dikatakan berhasil apabila telah menjadi seorang PNS. Dampak yang timbul dari tingginya minat para sarjana yang ingin menjadi PNS yaitu menyuburkan kembali praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum untuk menjadi seorang PNS harus berani “ membayar “ dengan nominal ratusan juta rupiah. Kalau tidak berani “ membayar “ sangat kecil kemungkinan akan lulus menjadi PNS. Persoalan diatas menurut penulis yang mesti disikapi bersama dan bagaimana merubah cara berfikir masyarakat, agar kita semua tidak terjebak pada budaya bahwa keberhasilan seorang sarjana mesti menjadi PNS. Kalau menurut analisis yang penulis lakukan dari pendekatan budaya, khususnya budaya pada masyarakat suku batak memang ada keterkaitan. Pada budaya masyarakat batak ada 3 (tiga) konsep filosofi, yakni : Hagabeon (mempunyai anak atau keturunan), Hasangapon (kehormatan yang dipandang dan disegani oleh masyarakat) dan Hamoraon (mempunyai banyak harta atau kemakmuran). Hagabeon dapat diartikan mempunyai anak atau keturunan dan anak tersebut memiliki pendidikan tinggi, khususnya anak laki-laki sebagai penerus marga. Hasangapon dapat diartikan mempunyai pangkat dan jabatan sehingga dihargai dan dihormati ditengah-tengah masyarakat Hamoraon dapat diartikan mempunyai harta yang banyak,

seperti rumah yang megah, kenderaan mewah, memiliki kebun yang luas, dan sebagainya.

Nah, dari 3 (tiga) konsep filosofi tersebut adapun yang mempunyai keterkaitan dengan keinginan menjadi PNS ada pada konsep Hasangapon (kehormatan yang dipandang dan disegani oleh masyarakat). Simbol-simbol kehormatan seperti lencana, bintang, wing, dan sebagainya merupakan simbol kehormatan pada masyarakat batak. Artinya kalau keluarga tersebut mempunyai simbol-simbol dia akan dihargai ditengah-tengah masyarakat batak. Penulis tidak menyalahkan ketiga konsep filosofi tersebut, karena penulis sendiri berasal dari suku batak.

Secara sejarah, konsep filosofi tersebut diciptakan oleh para leluhur suku batak mempunyai tujuan positif yakni bagaimana agar suku batak bisa tetap eksis (bertahan) pada tiap zaman dan punya pengaruh. Tetapi yang ingin penulis kritisi disini bahwa konsep Hasangapon bukan lah mesti menjadi PNS yang lulus dengan “ membayar “, karena kehormatan dapat diperoleh pada profesi lain seperti wiraswasta atau profesional.

Artinya marilah kita semua untuk merubah cara berfikir kita, bahwa profesi PNS bukan lah “ terminal akhir “ dari tujuan seorang sarjana.

Seperti yang kita ketahui bersama banyak orang-orang sukses di negeri ini adalah berlatar belakang wiraswasta dan profesional, mereka juga mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap para pencari kerja dan dapat membantu program pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Untuk era globalisasi saat ini perlu di kembangkan kembali sikap “ entrepreneurship ( kewirausahaan ) “ pada para generasi muda khususnya kaum intelektu-

PELATIHAN PENGISIAN INSTRUMEN AIPT Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam mengirimkan wakilnya yaitu Dahrul Aman Harahap, SPt, MPd, MM (Wakil Rektor III) dan Edwin Agung Wibowo, SE, M.Comm (Wakil Rektor IV) dalam Pelatihan Pengisian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) yang dilaksanakan oleh APTISI X A Sumatera Barat di UPI Convention Center UPI YPTK Padang pada tanggal 27-28 Januari 2014. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Sekteratis APTISI X-A oleh Prof.

Nofirman Zamarun menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 210 perguruan tinggi (Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi) se sumatera dan akan direncanakan lagi bimbingan teknis pada bulan maret 2014 di Padang dengan harapan para Rektor/ Ketua/Direktur dan Ketua Yayasan turut hadir agar lebih memahami secara teknis sehingga dalam akreditasi nanti tidak mengalami kendala. Sebagai pemateri adalah Dr.H.M.Budi Djatmiko, Ir, MSi, MEI (Ketua APTISI Pusat Bidang Organisasi yang juga Anggota BAN PT Jakarta). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua BAN PT Prof. Dr. Mansyur Ramly, SE, MS

al atau sarjana. Jangan pernah merasa malu menjadi seorang wirausaha, tetapi kalian mesti bangga menjadi seorang wirausaha. Dengan wirausaha kalian sudah menciptakan kemandirian dan belajar untuk memanajemen diri sendiri. Kita semua mengetahui bahwa Allah SWT membuka banyak pintu rezeki dari segala penjuru, artinya kita sebagai makhluknya mesti berusaha untuk mencari pintu rezeki yang telah di buka tersebut.

PENUTUP Dalam Al-Qur’an Surat AlMujadilah ayat 11 juga tegas disampaikan “ Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat “. Hal ini bermakna bahwa Allah SWT akan membantu orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan dengan catatan orang yang beriman dan berilmu tadi mau untuk berusaha.

Tentunya dibutuhkan kerja keras dan semangat juang untuk menggapai pintu rezeki tersebut.

Akhir kata, penulis berpesan, tujuan akhir seorang sarjana bukanlah mesti menjadi seorang PNS, masih banyak profesi lain yang dapat kalian kerjakan menuju kesuksesan.

Selamat berjuang...

Prestasi

Edisi XIX - Februari 2014

13

PRODI AKUNTANSI DAN BATAM TV UNDANG BUPATI BINTAN JADI KEYNOTE SPEAKER LEADERSHIP

SEMESTER VII AKUNTANSI DIBEKALI PENGETAHUAN PENELITIAN DENGAN KULIAH UMUM DENGAN TEMA “SKRIPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN FILOSOFI�

Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMATANSI) dalam kegiatannya kuliah umum rutinnya ke-3 Motivasi dan Keprilakuan merespon kebutuhan pengetahuan Mahasiswa semester VII Akuntansi yang saat ini sedang memasuki tahap pengajuan judul skripsi.

Firdaus Hamta, SE.M.Si (Ka.Prodi Akuntansi) menjelaskan bahwa acara ini bermaksud untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang penelitian, khususnya Mahasiswa Akuntansi semester VII yang saat ini sedang mengajukan proposal penelitian skripsi, ini merupakan pembekalan dasar-dasar riset Akuntansi yang di isi oleh pemateri

dari ketua program studi pasca sarjana Akuntansi Uniba Batam dan sementara Pak Syafruddin,SE. Ak.M.Ak yang menjadi pemateri II lebih menanamkan motivasi keprilakuan agar Mahasiswa tertarik untuk menjadi peneliti. Bahkan Dalam waktu dekat saya akan mencoba mengajukan agar mata kuliah riset akuntansi masuk dalam mata kuliah.

Sementara itu, salah satu Mahasiswa yang ikut dalam kuliah umum merasa dibekali dengan pemahaman dasar riset Akuntansi dan bagaimana mengembangkan dan sangat menambah khazanah pengetahuan.

Seminar Logistik Teknik Industri Unrika

SABTU 25 Januari 2014 menjadi salah satu momen kegiatan di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Unrika yang berhasil menggelar Seminar Logistik. Acara ini diadakan di Auditorium yang dihadiri kurang lebih 250 orang mahasiswa Teknik Industri dengan mengundang pembicara kondang seorang peneliti dan ketua Supply Chain Indonesia yaitu Prof. Togar M. Simatupang, PhD,M.Tech.

Pak Prof. yang juga dosen ITB ini menjelaskan bahwa Logistik yang sering disebut sebagai SCM (Supply Chain Management) imerupakan aliran barang, informasi dan uang dimana dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti transportasi, penyimpanan, peramalan, perencanaan produksi ,dll. Dalam kaitannya dengan keilmuan teknik industri prinsip-prinsip logistik,aliran logistik, kebijakan-kebijakannya serta aktualisasi perlu dipelajari didalam keteknikan industri agar di dunia kerja dapat diaplikasikan dan mendukung terciptanya strategi-strategi baru yang dapat memajukan dan memperbaiki sistem logistik di Indonesia.

Dengan diadakannya seminar ini diharapkan dapat membuka dan memperluas wawasan mahasiswa Teknik Industri Unrika ten-

tang pentingnya mempelajari prinsipal, latar belakang dan aplikasi Logistik di dunia industri sehingga dapat berperan aktif untuk menganalisa dan memperbaiki sistem rantai pasok agar lebih baik dan optimal. (by : Benedikta Anna,ST, MSc)

ANSAR Ahmad, SE.MM (Bupati Bintan) menjadi keynote speaker dalam kuliah umum Leadershep yang diselenggarakan bersama antara Prodi Akuntansi dan Batam TV mampu menyedot dan mendapat perhatian Mahasiswa Akuntansi yang berdasarkan di absensi dihadiri 428 Mahasiswa.

Acara kuliah umum yang di liput oleh Batam TV ini sekaligus dilakukan penandatanganan

MoU antara Prodi Akuntansi dan Batam TV dibidang peneltian, publikasi dan kuliah umum/ seminar bersama. Ansar Ahmad yang juga di damping oleh Sekda Bintan dan jajaran Pemda Bintan mengatakan bahwa nilai-nilai entrepreneur harus ditanamkan sejak dini pada Mahasiswa, mengingat mereka calon pemimpin bangsa, pada kesempatan yang sama Ansar Ahmad mengapresiasi

Mahasiswa Akuntansi yang antusias memberikan pertanyaan.

Firdaus Hamta,SE. M.Siberharap moment ini merupakan awal untuk mengembangkan network baik ke Batam TV maupun ke Pemkab Bintan, apalagi pada kesempatan itu Bupati Bintan mempersilahkan Mahasiswa Akuntansi untuk memilih Kabupaten Bintan menjadi tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Prestasi

Edisi XIX - Februari 2014

14

Bagian Keempat

Hymne dan Mars 1. Hymne dalam Statuta ini disebut “Hymne Universitas Riau Kepulauan “, seperti berikut

STUDI banding Civitas Akademika Universitas Riau Kepulauan Batam ke Singapore dan Malaysia yang di pimpin oleh Ade P. Nasution, SE, MSi selaku Wakil Rektor I UNRIKA Batam .

PENGUMUMAN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM MENERIMA MAHASISWA BARU – TAHUN AKADEMIK : 2014 / 2015 DENGAN TAHAPAN-TAHAPAN SBB :

I. GELOMBANG I : A. PENDAFTARAN DIMULAI – TGL, 17 FEB. 2014 S/D 10 MEI 2014 B. UJIAN (TEST) MASUK GEL. I TGL, 11 MEI 2014 – PUKUL : 09.00 – 12.00 WIB - PAGI C. PENGUMUMAN HASIL UJIAN (TEST) – GEL. I – TGL, 14 MEI 2014 D. DAFTAR ULANG/PEMBAYARAN BIAYA STUDI BAGI CALON MAHASISWA YANG LULUS UJIAN (TEST) GEL. I – TGL, 19 S/D 31 MEI 2014 II. GELOMBANG II A. PENDAFTARAN DI MULAI – TGL, 15 MEI S/D 12 JULI 2014 B. UJIAN (TEST) MASUK GELOMBANG II – TGL, 13 JULI 2014 – PUKUL : 09.00 – 12.00 WIB - PAGI C. PENGUMUMAN HASIL UJIAN (TEST) – GEL. II – TGL, 16 JULI 2014 D. DAFTAR ULANG/PEMBAYARAN BIAYA STUDI BAGI CALON MAHASISWA YANG LULUS UJIAN (TEST) – GEL. II – TGL, 21 JULI S/D 9 AGUSTUS 2014 III. PERSYARATAN DAFTAR ULANG/ PEMBAYARAN BIAYA STUDI – UNTUK GELOMBANG I & II SBB : A. KELAS PAGI :(HANYA PRODI : MANAJEMEN, AKUNTANSI, BHS. INGGRIS, MATEMATIKA, BIOLOGI, SEJARAH) 1. MEMBAYAR UANG PEMBANGUNAN = Rp. 3,000,000,2. MEMBAYAR UANG SPP/ PER SEMESTER = Rp. 1,500,000,3. MEMBAYAR UANG PERLENGKAPAN = Rp. 500,000,-

2. Mars dalam Statuta ini disebut “Mars Universitas Riau Kepulauan “, seperti berikut ini :

B. KELAS SORE : 1. MEMBAYAR UANG PEMBANGUNAN = Rp. 3,000,000,2. MEMBAYAR UANG SPP/PER SEMESTER = Rp. 3,000,000,3. MEMBAYAR UANG PERLENGKAPAN = Rp, 500,000,4. BAGI MAHASISWA TRANSFER/ PINDAHAN – DIKENAKAN BIAYA KONVERSI : - D.III - Rp. 1,500,000,- D. III – Rp, 1,000,000,D. I – Rp, 500,000,C. KHUSUS PRODI – TEKNIK ARSITEKTUR – UANG PEMBANGUNANRp, 1,500,000,D. KELAS BATAM CENTRE (SORE).

- HANYA MENERIMA MAHASISWA BARU UNTUK PRODI – (1). MANAJEMEN (2). AKUNTANSI - (3). BAHASA INGGRIS & (4). ILMU HUKUM – MASING-MASING PRODI SATU KELAS/30 ORANG IV. DAFTAR ULANG/ PEMBAYARAN BIAYA STUDI HARUS DI SETOR MELALUI REKENING UNIVERSITAS RIAUKEPULAUAN (UNRIKA) BATAM PADA BANK BNI 46 - No. : 500.555.501, DAN BUKTI SLIP SETORAN PEMBAYARAN DARI BANK DISERAHKAN PADA PANITIA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PALING LAMBAT GELOMBANG I & II DAN SEKALIGUS PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI MAHASISWA (NPM).

TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI “ ATM “ V. BIAYA STUDI YANG TELAH DISETOR KE REKENING UNRIKA (BANK BNI) TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI/ DIALIHKAN PADA ORANG LAIN VI. PEMBAYARAN BIAYA STUDI HARUS LUNAS 1 (SATU) MINGGU SEBELUM PELAKSANAAN OPSPEK VII. MAHASISWA YANG SUDAH LULUS TEST DAN BELUM MELUNASI BIAYA STUDI SAMPAI BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DIATAS, MAKA DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI VIII. MAHASISWA YANG TELAH MEMILIH PROGRAM STUDI TIDAK DAPAT PINDAH KECUALI SETELAH 2 SEMESTER MENGIKUTI KULIAH IX. PELAKSANAAN OPSPEK PADA TANGGAL 15, 16 DAN 17 AGUSTUS 2014 X. PELAKSANAAN OPSPEK SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH XI. PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL – T.A : 2014/2015 DI MULAI TGL, 19 AGUSTUS 2014 XII. SETIAP PERUBAHAN TAHAPAN-TAHAPAN PMB DAPAT DILIHAT MELALUI WEBSITE UNRIKA XIII. MAHASISWA YANG AKAN MEMILIH KULIAH PAGI DAPAT DIBUKA KULIAH APABILA JUMLAH MAHASISWANYA MINIMAL 30 ORANG XIV. MAHASISWA YANG MEMILIH KULIAH PAGI TIDAK DAPAT PINDAH KULIAH SORE www.unrika.ac.id DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNRIKA – T.A : 2014/2015 REKTOR Dto (Prof. Dr. H. Zainuddin, ST, M.Pd)

PANITIA Dto (Rahman Hasibuan, SE, M.Si)

3, Himne dan Mars UNRIKA diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara-upacara akademik Universitas

Konsep

Edisi XIX - Februari 2014

Gambar. Diagram proses manajemen pondok pesantren.

Selain mengenai alat tarnsformasi manajemen juga bertugas mengadakan penilaian dampak keluaran terhadap tujuan yang di tetapkan dari lingkungan sehingga memberikan umpan balik. Hasil penilaian memberikan implikasi apakah manajemen pesantren diteruskan seperti semula ataukah diadakan perubahan yang lebih tepat dalam proses tranformasi masukan menjadi keluaran. Artinya manajemen adalah suatu proses yang dinamik dan tidak statis. Ia berubah terus menjadi lebih tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran.

1. Masukan, terdiri dari berbagai sumber daya hayati dan alami yang diramu, dikoordinasikan dalam jumlah mutu pada waktu dan tempat yang tepat untuk ditransformasikan. Penggunaan Sumber sumber sebagai masukan di berlakukan prinsip efektifitas dann efesiensi dengan menghindari sifat pemborosan.

Sumber daya lainya manusia dilihat sebagai masukan juga juga harus di perhatikan kemuliaanya sebagai manusiawi.

2. Proses transformasi, adalah pelaksanaan fungsi fungsi managerial yang berkesinambungan mulai dari perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan, sampai denga pengawasan, sehingga terciptakan perubahan masukan menjadi keluaran sebagaimana tujuan yang di tetapkan atau di rencanakan oleh pondok pesantren.

Perencanaan berarti penentuan di muka mengenai orang, mengapa, bagaimana, dimana, kapan dan siapa yang harus terlibat dan termasuk penentuan tujuan dan kebijakan, program dan prosedur untuk mencapai tujuan. Seorang manager pondok pesantren harus mengetahui dan memperhatikan lingkungan ekonomi, social dan politik dalam rangka menyusun rencana.

Pengorganisasian meliputi pembentukan struktur peranan melalui penentuan kegiatan yang di perlukan untuk menjadi tujuan. Struktur ini harus dapat mengikat kegiatan secara vertical melalui pelimpahan wewenang

15

d. Jasa jasa Bentuk keluaran apapun yang efektif dan efesien dapat di hasilkan proses transformasi yang selalu berkembang dinamik dalam pendekatan maupun keterampilanya.

4. Berdasarkan uraian di atas, proses manajemen pondok pesantren pondik pesantren dapat didiskripsikan ke dalam tiga modelseperti di lihat pada

gambar 2.3 dan 4 berikut, ya itu : a. Model normative dasar b. Model normative simplistic c. Model normative penuh Apabila proses manajemen dalam suatu organisasi perusahaan dan koperasi yang menunjukkan pentingnya peran manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang menghasilkan tingkah laku manusia, komiditi, jasa dan gagasan/ide.

Perencanaan Menyusun tujuan organisasi yang optimum, merymuskan rencana panjang yang efesien, keputusan memaksimumkan hasil, penggunaan teknik kuantitatif untuk mengoptimumkan mutu kepuasan, keputusan yang bertanggung jawab secara social, antisipasi perubahan lingkungan melalui pemikiran, mengembangkan strategi efektif Pengorganisasian Menciptakan penugasan kerja yang memaksimumkan hasil pekrja memilih kerja yang sesuai dengan pekerja hubungan wewenang yang jelas. Hubungan tanggung jawab individual yang jelas.

Pelaksanaan Mendorong pekerja berprestasi tinggi, ciptakan kondisi kerja yang menyenangkan untuk optimasi hasil kerja: integrasi tujuan dan kebutuhan individual dengan organisasi, ciptakan system komunikasi yang efesien dalam alternative, alokasi imbalan berdasarkan hasil kerja.

Pengawasan/penilaian Ciptakan pengawasan atau penilaian pada bidang bidang kerjanya sehingga mampu se-

cara cepat menerima umpan balik untuk daerah daerah kunci, mengukur hasil hasil, di banding dengan standard, aksi korektif terhadap penyimpangan.

1. Penutup Diketahui bahwa pondok pesantren sebagai pendidikan islam.

Diskusikan; a. Pendekatan manajemen dalam pondok pesantren; b. Pengambilan keputusan dan perencanaan ( Analisa Swot/ULSA) c. Pengembangan organisasi, pengisian jabatan ( struktur hirarki, lini vertical, dan horizontal). d. Kepemimpinan efektif ( otokratif, persuasive, konsultatif, dan demokratif.) e. System komunikasi daninformasi f. Proses trasnformasi dalam pondok pesantren.

Hasil diskusi di harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk di perkenalkan dalam pengembangan pondok pesantren melalui penerapan konsep dan pendekatan dimna ondok akan menghasilkan tingkah laku manusia, komoditi, jasa jasa dan gagasan.

dan tanggung jawab, dan secara horizontal melalui administrative tertentu. Struktur organisasi harus di sesuaikan dengan tugas tugas sehingga dapat menjadi alat mencapai tujuan.

Pelaksanaan dan pengarahan meliputi kegiatan pembimbingan sepervisi, motivasi dan komunikasi dalam operasional rencana yang di tetapkan. Bimbingan dan supervisi memerlukan pengamatan pekerja, pekerjaannya dan kondisi kerjanya dimulai dengan supervise yang super ketat sampai lunak sehingga terjamin adanya pengawasan integarsi internal dan integrasi individual. Hirarki motivasi memiliki dampak luar biasa terhadap transformasi. System komunikasi yang efektif dan system marit yang efektif akan sangat penting peranannya dalam kelancaran proses transformasi.

Pengawasan dan penilaian merupakan tugas manager pondok pesantren dalam membandingkan hasil hasil serta mengukur tingkat keberhasilan proses transformasi terhadap standr tujuan yang di tetapkan di muka.Dengan demikian dapat di ketahui dengan nyata penyimpanganya dan menentukan aksi korektif untuk penyesuaian tujuan dan kewajiban.

Seperti yang di uraikan di atas proses tarnsformasi mencakup empat fungsi managerial utama yang menentukan macam mutu keluaran yang di hasilkan pondok pesantren. Dinamika internal dalam bentuk rencana yang matang, struktur organisasi yang optimum, keterampilan pelaksanaan yang efektif, sitem evaluasi yang tepat akan dapat mempengaruhi mutu hasil proses.

3. Keluaran Bergantung kepada tujuan dan kebijakan yang di tetapkan di muka, keluaran sebagai hasil proses transformasi dapat berbentuk a. Tingkah laku manusia b. Hasil mamfaat biaya c. Produk

Konsep

Edisi XIX - Februari 2014

MANAJEMEN PONDOK PESANTREN OLEH: DR. H. AMARULLAH NASUTION, SE, MBA PENDIRI/KETUA PONPES MODERN DARUL FALAH LANGGAPAYUNG (MARTOPOTAN) LABUHANBATU SELATAN SUMATERA UTARA

1. Pendahuluan Manajemen merupakan bagian kebudayaan manusia yang kehadiranya telah lama, sejak adanya kehidupan manusia dalam menguurus dirinya dan alam semesta dengan suatu keteraturan tertentu. Perkenbangan manjemen akhirnya suatu profesi, juga sebagai ilmu atau seni sebagai disiplin ilmu akademik atau jurusan studi, yang mamfaatnya dan dampaknya sangan nyata dalam kehidupan.

Dalam ruang lingkup terbatas, manajemen dapat merupakan alat untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau sekelompok orang dengan melakukan fungsi fungsi managerial yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, inilah sebenarnya yang di sebut manajemen. Didalam Al-Qur an dan beberapa hadis nabi lainya terdapat uraian yang berhubungan dengan manajemen itu sendiri Antara lain : Artinya : Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang

banyak dengan manajemen ( Al- Qur’an) Artinya : Yang banyak tanpa organisasi/manajemen dikalahkan yang sedikit terorganisasi oleh manajemen ( Al-Qur’an) Bertolak dari perkembangan manajemen dan menurut objek yang membatasinya, telah dapat berbagai cabang manajemen yaitu : a. Manajemen perkantoran b. Manajemen personalia (SDM) c. Manajemen keuangan d. Manajemen produksi e. Manajemen pemasaran f. Manajemen perusahaan g. Manajemen informasi h. Manajemen proyek dan lain lain.

Menurut objek kelembagaan manapun, manajemen merupakan proses dan pelaksanaan fungsi fungsi managerial untuk mencapai tujuan organisasi, dan dapat di lacak dengan menggunakan pendekatan fungsi, pendekatan teknologi, maupun pendekatan manusiawi, atau kombinasi pendekatan ke tiga macam tersebut. Atas dasar ini maka manajemen adalah salah satu factor penentu suatu transformasi atau pertumbuhan yang diinginkan oleh lembaga yang bersangkutan.

2. Proses manajemen pondok pesantren Manajemen dapat berarti sebagai proses koordinasi masukan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sehingga terjadi perubahan dari masukan menjadi keluaran yang diterapkan

dalam alur dari pondok pesantren.

Lihat Gambar 1.

Bersambung Ke Hal15

16