Merangkai kata damai lo by KataHatiAceh

MERANGKAI KATA DAMAI

Lahir dari sebuah program Katahati Institute yang bekerjasama dengan CCRPS (Center for Conflict Resolution and Peace Studies) IAIN Ar-Raniry dan didanai oleh masyarakat Jepang. Program yang berlabel â&#x20AC;&#x2DC;Studi Antropologi dan Jurnalisme Damaiâ&#x20AC;&#x2122;, mendidik para jurnalis pemula, mahasiswa dan pelajar menjadi seorang penulis yang handal. Dengan semangat penulis Aceh masa silam, katahati institute kemudian mengundang para penulis yang selama ini banyak terlibat dalam penulisan opini di media-media lokal atau nasional. Mereka adalah para akademisi, aktivis, jurnalis sampai mahasiswa. Kumpulan tulisan ini disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Merangkai Kata Damai.

ÂŠ 2009, Katahati Institute. Jl. Lamreung No-17 Ulee Kareng Banda Aceh 23117, Indonesia Telp.(0651) 7410466 Fax. (0651) 636947 Email: info@katahati.or.id Website: www.katahati.or.id Hak cipta dilindungi Undang-undang. xii + 210 h. 20 x 25 cm. ISBN 978-979-16458-2-9 Sampul dan susunan isi dengan huruf Myriad dirancang oleh Khairul Umami.

Daftar Isi

ix PENGANTAR

DAMAI ACEH, DAMAI KITA

1 DRH. IRWANDI YUSUF, M.SC

SEDIKIT (LAGI) TENTANG PERDAMAIAN ACEH

5 REZA IDRIA MOHD. ROEM

MENGGAPAI HARMONI SETELAH BERDAMAI

11 MASTHUR YAHYA

MERAWAT DAMAI DENGAN HATI

13 SEHAT IHSAN SHADIQIN

PANGLIMA AHTISAARI

17 MUNAWARDI ISMAIL 23 DARI HELSINKI TURUN KE ACEH MUNAWARDI ISMAIL 27 ACEH: SEBUAH REFLEKSI PERGERAKAN DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN

MAIMUN 33 ISU-ISU KRITIS DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN ACEH

SAIFUDDIN BANTASYAM SH MA 41 DAMEE-DAMEE MUKHTARUDDIN YAKOB 45 Akhiri Jeritan; ACEH MASUK BABAK BARU MUHAMMAD HAMZAH

51 TINTA DAMAI SAIFULLAH 57 JURNALISME DAMAI MUHAMMAD SAMAN 65 PERDAMAIAN ACEH BERTOPENG SEBELAH THAMREN ANANDA 73 4 TAHUN TANPA KEBENARAN HENDRA FADLI 77 ACEH DI TANGAN IRWANDI-NAZAR MUKHLISUDDIN ILYAS

MANDEKNYA IMPLEMENTASI MOU DAN UU PA, KESALAHAN SIAPA?

ARYOS NIVADA

POTENSI ULAMA DALAM MEMPERTAHANKAN PERDAMAIAN ACEH

MORINA OCTAVIA 99 SENSITIVITAS KONFLIK RISMAN A RACHMAN 105 MAKNA PERINGATAN MOU PERDAMAIAN RI-GAM RAIHAL FAJRI 109 ACEH : AGENDA KRUSIAL DALAM FASE TRANSISI BULMAN SATAR 121 Aceh Baru:

SEBUAH WACANA PEMIKIRAN EFFENDI HASAN 127 WALI DAN PERJUANGAN RAKYAT ACEH EFFENDI HASAN 133 LUBANG HITAM DI ERA TRANSISI ACEH SUADI (ADI LAWEUﾃ起G) SULAIMAN 139 PASAR PERDAMAIAN YUNIDAR Z.A

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

147 MENJAGA PERDAMAIAN, MEMUPUK KEARIFAN LOKAL BUSTAMI ABUBAKAR 155 PERDAMAIAN ITU SEPERTI GUNUNG PASIR TEUKU KEMAL FASYA 161 KORUPSI DAN PERDAMAIAN DI ACEH ISKANDAR ZULKARNAEN DAN TUBAGUS ERIF FATURRAHMAN 169 SABANG, PAX ROMANA, DAN KEMAKMURAN AHMAD HUMAM HAMID 175 APBA DAN PERDAMAIAN DI ACEH ABDULLAH ABDUL MUTHALEB

187

MERAWAT PERDAMAIAN DENGAN MEMUTUS RANTAI SIKLUS KONFLIK ACEH

MARZI AFRIKO 193 UUPA DAN DAMAI ACEH TAQWADDIN 199 SEBIJI LADA UNTUK PERDAMAIAN AS’ADI MUHAMMAD ALI 205 PEREMPUAN DAN PEMILU PASCADAMAI DI ACEH SRI WAHYUNI

D A F TA R I S I

vii

Pengantar Penerbit

Membaca Aceh

Alhamdulillah, akhirnya buku ini bisa kami terbitkan. Setelah melalui beberapa proses, kumpulan opini yang terangkum dalam buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan, bagi pembaca Aceh untuk menumbuhkan ingatan tentang kisahkisah lama dan kini. Menulis Aceh, terinspirasi Tom Pires, pelaut ulung asal Portugis saat menuliskan Aceh dengan Achei dalam bukunya Suma Oriental pada tahun 1520. Achei ditabalkan sebagai nama sebuah kawasan di Pulau Sumatera. Kawasan kerajaan yang mulai jaya dalam perang hingga bisa mengusir bangsanya, Portugis dari Selat Malaka. Sungguh tak diimpikan Tome Pires kemudian, bahwa Achei kemudian terus larut dalam perang, hingga warganya kelelahan dalam kekerasan. Terpuruk kemudian pada irama kehidupan yang tidak lebih hanya sebuah racikan ketulusan, kelicikan, harga diri, ketamakan, kehormatan, dan keadilan, yang seringkali berawal atau berujung dengan kekerasan dan darah. Tom Pires juga tak menyaksikan kemudian, bahwa tanda kejayaan itu lahir lagi, bahwa perang tak selamanya. Perdamaian telah lahir, terekam pada kisah-kisah yang ditulis kemudian oleh ribuan pencatat sejarah. Kendati Aceh tak lagi bernama

Achei. Dengan semangat para penulis Aceh masa silam, kami kemudian mencoba mengundang para penulis yang selama ini telah banyak terlibat dalam penulisan opini di media-media lokal atau nasional. Mereka adalah para akademisi, aktivis, jurnalis sampai mahasiswa. Kumpulan tulisan inilah yang kami susun menjadi sebuah buku yang berjudul Merangkai Kata Damai Menulis opini adalah berpendapat, ide atau pikiran terhadap topik yang sudah, sedang, belum dan akan terjadi. Opini tidaklah bersifat objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Dan apabila di suatu saat bisa dibuktikan, maka dia menjadi sebuah fakta. Ada juga pendapat, opini yang dibangun dari fakta menjadi sebuah topik. Dengan membuat sebuah penilaian dan tanggapan, maka kita telah mengubah fakta menjadi sebuah opini. Hadirnya buku ini tidak lain dimaksudkan untuk memaparkan pikiran-pikiran dan pendapat penulis atas perkembangan Aceh pasca-konflik yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam. Buku ini lahir dari sebuah program Katahati Institute yang bekerjasama dengan CCRPS (Center for Conflist Resolution and Peace Studies) IAIN Ar-Raniry dan didanai oleh masyarakat Jepang. Program yang berlabel â&#x20AC;&#x2DC;Studi Antropologi dan Jurnalisme Damaiâ&#x20AC;&#x2122; ini mendidik para jurnalis pemula, mahasiswa dan pelajar menjadi seorang penulis yang handal. Lalu mengapa buku ini diterbitkan? Katahati Institute menilai perlunya sebuah usaha untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran penulis dalam membangun, menjaga dan melanjutkan perdamaian Aceh melalui sebuah tulisan. Karena menulis adalah sebuah proses mengamati, berpikir, menciptakan dan merenungkan. Melihat kekinian Aceh dalam perspektif penulis menjadi sebuah â&#x20AC;&#x2DC;senjataâ&#x20AC;&#x2122; yang bermanfaat bagi perkembangan Aceh. Bagi para pembaca, setelah anda membaca opini-opini dalam buku ini mungkin akan menemukan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang belum anda dapat. Tergantung bagaimana menilainnya. Mungkin dengan buku ini juga anda akan dapat menguak informasi yang masih tersembunyi. Informasi lama dan baru yang x

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

lalu lalang, namun tak pernah tersaring di dalam pikiran dan benak anda. Sebagai penerbit, terimakasih tak terhingga kami ucapkan kepada para penulis dan pembaca. Karena pada hakikatnya, sekali lagi kami tegaskan bahwa terbitnya buku ini dapat membantu kita semua selaku rakyat Aceh menjadi orang yang kritis, peduli terhadap apa yang terjadi selama ini di bumi Serambi Mekkah. Ini sebuah kumpulan catatan-catatan. Kumpulan inspirasi untuk berbagi.

Banda Aceh,17 Ramadhan 1430 H, 7 September 2009

FAHRUL RIZHA YUSUF

Direktur Eksekutif Katahati Institute

drh. Irwandi Yusuf, M.Sc Gubernur Aceh

Damai Aceh, Damai Kita

Damai sudah dalam genggaman rakyat Aceh sejak Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki ditandatanganu pada 15 Agustus 2005 lalu. Alhamdulillah, kedamaian yang ‘hilang’ itu kembali terwujud ketika rakyat sudah berada pada puncak kejenuhan dan penderitaan seusai dilanda konflik berdarah dan dihempas tsunami yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh pada 2004 silam. Kini perdamaian Aceh sudah berusia empat tahun dan sedang menapaki jalan lima tahun ke depan. Selama itu pula, rakyat sudah menikmati angin perdamaian yang berhembus di saat kritis yang terkadang bisa mendegradasikan optimisme. Perdamaian ini seperti gelas yang setengah berisi, bukan gelas yang setengah kosong. Tapi yakinlah bahwa suatu saat gelas yang setengah berisi tersebut akan menjadi gelas yang penuh. Karena itu, mari semua elemen untuk sama-sama mengisi agar ‘gelas’ perdamaian itu berisi dengan air yang menyejukkan masyarakat kita. Memang, gerbong perdamaian yang bergerak hingga ‘tiga kilometer’ pertama diserempet banyak aral. Aral itulah yang menjadi ujian sukses tidaknya kereta

perdamaian ini melintasi rel yang sudah digariskan para perancang perdamaian itu sendiri. Kita akui, dalam masa tiga tahun pertama, beberapa kali terjadi insiden yang membuat kita menjadi pesimis. Membuat hati kita terasa luka. Tak tanggungtanggung, insiden yang terjadi itu berakhir pada kematian dengan motif yang disamarkan. Mulai dari isu ekonomi yang sebenarnyaâ&#x20AC;&#x201D;bertujuan politis, hingga isu-isu kriminal yang brutal. Hal-hal seperti inilah yang merupakan batu uji bagi rakyat Aceh, apakah ingin kembali ke masa lalu atau ingin melaju menuju masa depan yang sudah di tangan. Karena masyarakat pun harus menyadari, merawat pohon perdamaian ini berat. Dia harus kita siram dan pupuk dengan urea yang baik. Jangan menebar racun ketika pohon ini hendak menggapai angkasa. Pemerintah Aceh yang kami pimpin pun tak tinggal diam dalam mengisi perdamaian. Tentu saja bersama pemerintah pusat tetap terus memperhatikan para korban konflik dan kombatan. Hanya saja butuh kesabaran, karena ini butuh proses panjang dan tidak semudah mengutip ranting patah di bawah pohon. Karena itu, pohon damai ini harus kita lestarikan, sehingga anak cucu kita bisa memetik hasilnya pada suatu saat nanti. Semoga. Sama seperti kita melestarikan hutan dan lingkungan, Insya Allah, anak cucu yang merasakan manfaat dari perbuatan endatunya. Situasi kondusi yang terbangun ini patut terus dipertahankan. Seperti kita ketahui, perdamaian itu modal utama pembangunan. Kita harus belajar dari berbagai peristiwa konflik masa lalu, mulai sejak zaman kolonialisme, perang kemerdekaan, Perang Cumbok, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sampai kepada gerakan perlawanan masyarakat sipil yang mengusung wacana referendum. Karena itu, kita harus belajar pula dari perang dan konflik yang menciptakan radikalisme dan rasa saling curiga. Tugas kita adalah mengubah dari kebiasaan alam konflik menjadi kebiasaan alam damai. Kita berharap Aceh tidak lagi menjadi lahan tandus kering yang di atasnya tumbuh rerumputan kering yang mudah terbakar dan dibakar, lalu angin yang bertiup akan menjalarkan konflik ke seluruh kebun Aceh. 2

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Oleh sebab itu perdamaian yang sudah ada harus diisi dengan berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan kegiatan yang terkait dengan rekonsiliasi. Intinya damai harus bersemayam dalam jiwa dan hati kita. Selama ini perubahan demi perubahan telah nyata di bumi Aceh. Di sektor ekonomi misalnya, terdapat kenaikan yang signifikan. Sebab pertumbuhan ekonomi terus membaik. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil survei Bank Indonesia, yang memperoleh gambaran bahwa di luar sektor migas terus membaik, dibanding tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di luar migas triwulan I tahun 2009 melaju sebesar 4,4 persen, meningkat dibanding tahun 2008 yang hanya sebesar 1,9 persen. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh upaya-upaya serius yang dilakukan pemerintah Aceh dalam meningkatkan produksi beberapa sektor utama seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan. Kendati saat ini perdamaian sudah, sedang dan akan terus dipertahankan, namun ruh dan hakikat perdamaian tersebut tidak akan berjalan secara mulus, manakala masih ada kesenjangan yang tajam antara perkembangan sektor perkotaan dan sektor perdesaan perdesaan. Hakikat perjuangan oleh elite-elite masyarakat Aceh adalah untuk pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itu pula yang menjadi entry point dalam perumusan MoU Helsinki yaitu dengan mengedepankan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tanah rencong. Demokrasi di segala bidang hanya akan berjalan utuh, jika persebaran pembangunan dapat dipenuhi sampai ke pelosok-pelosok atau sampai ke grass root, sehingga proses reintegrasi, proses rehabilitasi dan proses rekonstruksi pembangunan dengan berbasis hak, mengutamakan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara bermartabat. Inilah harapan yang perlu kita laksanakan secara bersama-sama ke depan. Pemerintah Aceh dengan berbagai dukungan stakeholders akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melakukan pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat D A M A I AC E H , D A M A I K I TA

kesehatan masyarakat dan mengakselerasikan pembangunan di segala bidang. Dengan harapan, seperti amanat Presiden RI, bahwa mempertahankan kedamaian di Aceh adalah harga mati. Semoga damai Aceh, damai kita semua. Amin.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Reza Idria Mohd. Roem

Peneliti senior di Metamorfosa Institute (Liga Kebudayaan Tikar Pandan) Mahasiswa pascasarjana di Leiden University, Belanda.

Sedikit (Lagi) Tentang Perdamaian Aceh

Kata ‘perdamaian’ dan ‘damai’ dalam nalar berbahasa saya memiliki sekat tegas, yang membedakan kepemilikan terhadap siapa yang bisa merasakannya, satu sama lain. Khusus untuk mendefinisikan ‘perdamaian’, tidak dapat tidak kata ini hanya bisa muncul dan disandarkan setelah ada dua pihak bertikai, dan terminologi tersebut terwujud ketika kedua pihak telah memutuskan untuk berjeda atau samasekali berhenti berseteru. Sementara ‘damai’ sebagai kata dasar berdiri sendiri sebagai keadaan umum yang dapat dimaknai kurang lebih tentram jiwa raga, bisa sebagai berkah dari keteraturan serta ketaatan, dan kerap juga merupakan janji-janji puncak dari dianutnya norma-norma dalam agama-agama yang diserukan dari bumi dan langit. Maka keberadaan ‘damai’ bisa tidak membutuhkan kondisi dimana ada perseteruan sebagai awalan, sebagaimana keadaan sebaliknya yang dibutuhkan untuk lahirnya sebuah perdamaian. Ini menjadi pijakan saya untuk menelaah satu kajian ringkas bagaimana menyebut ‘perdamaian’ dan apa itu ‘damai Aceh’. Di Aceh, tentu saja perseteruan dan perdamaian bukanlah kata yang terlalu asing dalam sejarah klasik ataupun catatan modern suku bangsa yang mendiami ujung pulau Sumatera ini. Tidak perlu terlalu jauh, sebentar saja setelah terprovokasi untuk

bergabung seiring euphoria kemerdekaan Republik Indonesia dan merayakan imaji kebangsaan gugusan Nusantara (mungkin atas dasar persamaan pengalaman melawan kolonialisme), Aceh mulai bergolak dalam serial pemberontakan demi pemberontakan. Dimulai dengan pemberontakan DI/TII di Aceh akhir tahun 50-an hingga awal 60-an, yang juga bermunculan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurut sejumlah ahli, perseteruan ini masih dapat dikategorikan sebagai pemberontakan dalam lingkup nasionalisme Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan tetap digunakannya nama Indonesia sebagai nama resmi Negara, dengan haluan ideologi berbeda yang dicita-citakan dalam bentuk pengakuan tunduk di bawah jejaring Negara Islam Indonesia (NII). Sejurus kemudian, sejak Hasan Tiro memproklamirkan Aceh sebagai sebuah suku bangsa yang berhak merdeka dan bebas dari telikung penjajahan modern Indonesia-Jawa, maka gerakan separatis atau dalam bahasa akademik yang lebih santun diistilahkan sebagai gerakan nasionalisme regional (lihat, Kees van Dijk (2003): Coping with Separatism, Is there a Solution?) telah menjadi bagian tak terpisahkan ketika orang membayangkan atau menyebut Aceh. Pasang surut gerakan perlawanannya telah menorehkan sejumlah traktat perdamaian, yang telah ditandangani dengan unsur ke-Aceh-an (baca: GAM/ASNLF) di satu pihak dengan otoritas lain (baca: TNI/pemerintah RI) di pihak seberang. Sejumlah traktat itu sayangnya hanya ada di atas kertas, untuk selanjutnya berakhir sebagai kenangan perdamaian. Kegagalan demi kegagalan dalam meredam pertikaian memberi warna dalam catatan-catatan penting atas peliknya kata â&#x20AC;&#x2DC;perdamaianâ&#x20AC;&#x2122; bisa dipahami dan diwujudkan di Aceh. Setelah humbalang tsunami menggempur Aceh pada akhir Desember 2004, kedua pihak yang menyumbang keberadaan para petempur di Aceh perlahan tertekan oleh sorot tajam mata internasional. Akhirnya, kita tahu bahwa pada 15 Agustus 2005 satu traktat perdamaian yang berkaitan dengan penghentian perseteruan Aceh kembali ditandatangani. Dan saat ini menjelang tahun kelima usia traktat itu, masih ada sejumlah kecemasan dan keraguan terhadap akan bertahannya perdamaian termutakhir ini, semisal pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari sudah cukup kuatkah fondasi perdamaian itu, hingga mengukur-ukur 6

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

keinginan kedua pihak bertikai dalam mewujudkan arti damai dalam perdamaian yang ada sekarang. Rasa cemas ini tentu saja menghantui kaum yang paling menderita selama masa perang, yakni rakyat Aceh. Berkaca dari kegagalankegagalan sebelumnya, kecemasan dan sikap skeptik ini cukup ditunjang dengan adanya sejumlah aksi kejahatan bersenjata, pembunuhan, dan keributan-keributan dalam pendistribusian kompensasi dana perdamaian yang tampaknya masih akan terjadi hingga hari-hari ke depan. Bila rakyat Aceh masih merasa cemas dengan perdamaian ini, maka bagi saya, pertanyaan pertama paling sederhana dan harus diajukan di muka adalah siapa sebenarnya pemilik perdamaian Aceh? Yang tentu saja tak cukup hanya dijawab oleh jargon bahwa â&#x20AC;&#x153;ini adalah perdamaian-nya rakyat Acehâ&#x20AC;?. Ini penting dalam hemat saya untuk kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan dengan keberadaan perdamaian saat ini, untuk sekedar refleksi singkat apa makna sebenarnya dari kata perdamaian sebelum di beri imbuhan, yakni menuju satu frasa; damai Aceh. Sejumlah kriminolog dan berita acara peristiwa pihak kepolisian mungkin akan terlihat cukup berhasil dalam menganalisis bahwa keberadaan kekerasan bersenjata dan perampokan yang masih terjadi di Aceh adalah tindak kriminal murni yang memanfaatkan situasi Aceh yang masih rentan. Sekumpulan pengamat lain akan menunding adanya pembiaran dan upaya-upaya sistematis yang bermuatan politis di sebalik kekacauan yang masih terjadi di sana-sini. Di seberangnya, sejumlah orang juga akan cenderung mengaitkan hal ini adalah ekspresi dari warisan kekerasan perang yang akan masih akan menjangkiti tindak-tanduk masyarakat Aceh, sebagaimana yang telah lebih dari tiga dekade diajarkan untuk berbudaya demikian oleh parapihak dari dua golongan petempur. Saya pribadi lebih cemas dengan kemungkinan terakhir. Di sini saya cukup percaya budaya kekerasan ini tentu bukan hal yang gampang dikikis terlebih dalam situasi-situasi sensitif ketika kepentingan banyak pihak belum terakomodir ke tahap yang memuaskan, terutama para pihak yang dulunya terlibat aktif dalam menginisiasi perang. Jadi tidaklah bijak bila hanya sudut pandang criminal, atau paranoid terhadap pusat saja yang digunakan dalam melihat peristiwa yang sebenarnya jelas sekali menjadi ancaman-ancaman laten terhadap perdamaian. S E D I K I T ( L AG I ) T E N TA N G P E R D A M A I A N AC E H

Pertanyaan siapakah sebenarnya yang memiliki perdamaian Aceh yang saya kemukakan di atas bisa juga adalah pertanyaan sensitif dan bernada cemburu, yang bisa muncul dari masyarakat awam maupun para mantan petempur sendiri. Setelah penghentian perang dan adanya keinginan masif dari masyarakat untuk melihat perubahan struktur politik dan pemerintahan di Aceh, ada sejumlah reformasi besar dalam formasi pemerintahan baik di kalangan eksekutif maupun legislatif Aceh. Namun sejumlah kesenjangan yang terjadi kemudian memantik kembali pertanyaan tadi, karena tentu saja ada kecenderungan sederhana untuk menisbatkan kepemilikan perdamaian terhadap sesiapa yang dimudahkan dalam menjangkau sejumlah akses kemakmuran. Hal ini adalah sesuatu yang terang dan tak perlu dapat ditutup-tutupi hari ini, di mana sejumlah golongan di Aceh memperoleh akses ekonomi yang besar meski tidak sesuai latar belakang profesi mereka (lihat, Edward Aspinall (2009): From Combatant to Contractor). Ketika kemudian sejumlah kesenjangan memicu kecemburuan sosial, baik timbul dari masyarakat awam maupun mantan petempur itu sendiri, maka perasaan ikut memiliki perdamaian akan begitu gampang tanggal dari benak para pengawalnya (jelas bagi saya, rakyat adalah pengawal garda terdepan perdamaian Aceh). Tentu saja menjelang tahun kelima perdamaian termutakhir ini, dengan mengamati sejumlah potensi rusuh massa seiring pesta politik nasional Indonesia, namun berhasil dilewatkan dalam suasana yang tenang di Aceh patutlah diapresiasi sebagai sebuah bentuk berkah yang ditimbulkan oleh kesabaran tiada tara masyarakat Aceh dalam mengawal perubahannya. Tapi percayalah sejumlah teori sosial sudah menguji, pun masyarakat Aceh sendiri telah membuktikan adanya batas kesabaran yang berakhir dalam bentuk perlawanan berkali-kali atas kesenjangan yang tak lekas diselesaikan pusat. Maka hari ini ketika kepercayaan dan pengawalan itu dilakukan oleh rakyat Aceh dalam bentuk memberi peluang kepada formasi yang agak baru dan diisi oleh orang-orang baru, maka seharusnya disadari bahwa ada jawaban yang ditunggu masyarakat dari kesabaran mereka. Mereka menanti sebuah kata â&#x20AC;&#x2DC;damaiâ&#x20AC;&#x2122; bisa menjadi ikutan dari terwujudnya perdamaian Aceh, mereka bukan sebagai penonton untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menjadi pemilik perdamaian (baca: kemakmuran). Karena damai 8

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

yang sebenarnya bukan sekedar ada penghentian perang dan ada isi traktat yang diperbincangkan, tetapi bagaimana sejumlah hajat hidup paling mendasar dari rakyat bisa dilayani oleh orang-orang yang mereka beri kepercayaan. Rakyat menunggu cara kerja baru dan hasil baru dari sejumlah orang baru yang dipilihnya sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap adanya perdamaian setelah sekian puluh tahun mereka menjadi korban langsung dari pertikaian, dan tentunya berisi cita-cita adanya suasana damai yang hakiki yang bisa tercapai dari terpenuhinya hajat hidup terpenting mereka, yakni pendidikan, kesehatan dan akses perekonomian yang setara. Untuk yang terpilih di level eksekutif dan yang terbaru di tingkat legislatif, penting sekali mengingat-ngingat dan merefleksikan kenapa bisa ada perseteruan, perdamaian dan apa cita-cita damai itu sendiri. Bila tidak, perdamaian Aceh hari ini hanya menuju ke jalan gelap semacam pergantian rezim yang disiratkan George Orwell dalam Animal Farm-nya, ketika sekumpulan binatang yang dipimpin dua babi, Snowball dan Napoleon, memimpin revolusi untuk kemudian menjadi tirani baru karena mungkin telah cukup lama belajar cara menindas dari tuan sebelumnya. Bila hal ini tak disadari, jangan ditanya kemudian kemana lagi damai pergi. ***

S E D I K I T ( L AG I ) T E N TA N G P E R D A M A I A N AC E H

Masthur Yahya

Menggapai Harmoni Setelah Berdamai

Perdamaian Aceh yang sudah ditetapkan melalui kesepakatan damai Helsinki mulai menciptakan kehidupan yang lebih aman dibandingkan masa konflik antara pasukan TNI/Polri dengan kelompok pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akan tetapi jika kita bertanya dari sisi lebih dalam, yaitu harmoni (baca: keselarasan hidup yang berakar pada kerukunan, tidak saling curiga, hormat-menghormati, tentram) seperti sediakala maka sebagian besar masyarakat menjawab dengan ragu-ragu. Hal tersebut bukan tidak beralasan, pascakesepakatan damai Helsinki beberapa tindakan kekerasan kerap terjadi. Kekerasan tersebut menurut pandangan masyarakat adalah sangat dekat dengan iklim yang pernah terjadi pada masa konflik tempo dulu yang juga melemahkan posisi perdamaian. Harmoni menjadi keadaan yang ideal yang diharapkan terwujud di tengah masyarakat Aceh pascakesepakatan damai dalam semua hubungan sosial, baik di tengah masyarakat sipil, antarmantan kombatan dengan masyarakat sipil biasa, maupun antara masyarakat sipil dengan militer. Harmoni yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kondisi kehidupan yang disepakati secara kolektif oleh masyarakat Aceh sendiri untuk bersikap tenang satu sama lain dan menyingkirkan unsur-unsur

yang mungkin menimbulkan perselisihan dan keresahan, termasuk kekerasan fisik maupun politisasi kekerasan tanpa pandang bulu seperti masa konflik. Kerukunan hidup secara harmoni yang menguatkan perdamaian merupakan kaidah kehidupan masyarakat yang bersifat menyeluruh. Dalam konteks perdamaian pascakonflik, cita-cita kerukunan bukan terletak pada penciptaan kondisi ketenangan sosial belaka, melainkan pada usaha untuk tidak mengganggu keselarasan yang

sudah ada, melalui butir-butir kesepakatan perdamaian,

ketenangan sosial merupakan keadaan normal yang akan didapat dengan sendirinya selama keselarasan perdamaian tidak diganggu. Prinsip kerukunan adalah penjagaan keselarasan dalam pergaulan dengan mengatur permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara dengan mencegah kembalinya konflik secara terbuka. Pihak manapun harus berhati-hati dalam situasi pascakonflik, di mana kepentingan-kepentingan yang berlawanan saling berhadapan. Kesepakatan damai yang tidak menyentuh harmoni maka akan susah untuk mencapai gerbang perdamaian hakiki, yaitu rekonsiliasi. Pengelolaan suatu konflik yang memadai tidak hanya dituntut agar dapat sekadar meredakan suasana yang tegang, melainkan dapat menghilangkan sumber-sumber ketegangan. Masalah yang dihadapi harus dipecahkan dengan berorientasi pada ide keadilan. Yaitu bahwa hak semua pihak terjamin, baik pihak yang terlibat secara langsung di masa konflik maupun yang tidak terlibat.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Sehat Ihsan Shadiqin

Merawat Damai dengan Hati

Setelah berlalu beberapa tahun sejak penandatanganan MoU Helsinki, perdamaian di Aceh nampaknya mulai mengalami titik jenuh. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai aksi pembunuhan, perampokan, penawanan dan lainnya yang semuanya menggunakan kekerasan. Aksi kekerasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konflik. Kalau kita kembali kepada masa-masa Aceh dilanda konflik, lembaran pertama media masa selalu berlumuran darah. Saban hari yang diangkat adalah pembunuhan, penembakan, sweeping dan lain sebagainya. Sehingga, ketika hal yang serupa terjadi saat ini, memori kolektif masyarakat Aceh kembali membayangkan kehidupan suram masa-masa konflik yang amat menyakitkan hati. Ini menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk mengatakan perdamaian di Aceh mulai ternodai dan memungkinkan munculnya konflik baru. Sebagai daerah yang sejarahnya terus dibalut dengan konflik maka perdamaian di Aceh memang menjadi hal yang unik meskipun selalu dibutuhkan. Hampir sepanjang eksistensinya Aceh tidak terlepas dari perang. Dimulai dengan perang menentang kedudukan Portugis di Malaka dalam abad ke-XVI, kemudian berabad-abad Aceh melakukan perang melawan ekspansi penjajahan Belanda.

Setelah Belanda lumpuh, Aceh mengahadapi agresi tentera Nipon, Jepang. Pascakemerdekaan Aceh masih harus melakukan pemberontakan untuk menjamin harga diri daerah dan agama dengan melakukan perang pemberontakan melawan negara Indonesia yang baru terbentuk. Setelah damai dari perang DI/TII, Aceh kembali bergejolak karena munculnya Aceh Merdeka yang kemudian menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kondisi ini terus berlangsung dalam masyarakat Aceh hingga lahir MoU Helsinki pada tahun 2005. Belajar dari sejarah konflik dan damai di Aceh ini nampak bahwa perdamaian yang terjadi di Aceh yang didasari pada perjanjian-perjanjian sering kandas dan tidak berumur panjang. Konflik akan muncul kembali dan kehidupan masyarakat akan kacau lagi. Padahal kehidupan damai adalah kehidupan yang diimpikan oleh semua orang. Meskipun konflik selalu mengambil semboyan â&#x20AC;&#x153;atas nama rakyatâ&#x20AC;? namun tidak ada rakyat yang mau hidup di dalamnya. Konflik justru membawa kehidupan menjadi suram dan terhenti. Semua orang menginginkan kehidupan damai dan aman di mana mereka dapat melakukan aktifitas sosial dan mengembangkan diri. Hanya kehidupan damai yang mampu menjamin masyarakat melakukan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan intelektual dengan baik. Konflik membuat banyak hal berubah. Bangunan yang dibakar, harta yang dijarah, perkebunan yang ditinggalkan dan lainnya. Demikian juga konflik menimbulkan pergeseran budaya yang besar. Misalnya dalam hal melemahnya kekerabatan sosial, munculnya individualisme dan penghargaan pada ulama dan orang tua. Hal-hal di atas menuntut adanya upaya serius untuk menjadikan damai terus berlangsung dan berjalan sebagaimana diimpikan oleh masyarakat. Upaya ini hanya mungkin dilaksanakan jika adanya kesadaran semua elemen masyarakat. Sebab kedamaian pada hakikatnya adalah kepentingan bersama sehingga menjaga dan mewujudkannya juga harus bersama. Setiap orang mesti berperan dan mengambil aksi sendiri dalam mewujudkan dan menjaganya. Mustahil menjaga damai diberikan kepada pihak tertentu semisal pemerintah, aparat kepolisian atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Sebab tanpa keterlibatan dan keikutsertaan semua eleman masyarakat maka perdamaian hanya akan menjadi ilusi dan fatamorgana belaka. 14

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Dalam konteks menjaga kedamaian bersama yang paling berperan adalah individu. Artinya individu menjadi orang yang berkewajiban melakukan berbagai perbuatan dan aktifitas yang menjamin dapat terwujudkanya kehidupan damai dalam masyarakat. Pekerjaan individu sangat berkaitan dengan niat baiknya dalam melakukan aktifitas. Bayak kejadian teror, pembunuhan, kekerasan yang ada selama ini didasari pada kepentingan individu semata. Biasanya dilandasi pada persoalan kerja, dendam masa lalu, hubungan sosial dan lainnya. Ini semua berakar pada individu. Sehingga untuk membentuk kedamaian yang abadi perlu ditekankan pada aspek kesadaran individu. Pentingnya peran individu ini terkait juga dengan pernyataan berbagai lembaga yang dulu menjadi pihak yang bertikai secara organisasi telah menyatakan berdamai dan akan mewujudkan kedamaian di Aceh untuk selamanya. Oleh sebab itu, dapat dipastikan munculnya konflik baru bukan lagi karena organisasi, namun ulah dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut secara personal atau orang lain yang tidak menginginkan kedamaian di Aceh berlangsung. Dua pendekatan Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu pengubahan mindset mengenai damai dan kehidupan bersama, dan menjamin keterampilan kerja yang merata bagi masyarakat yang potensial memunculkan konflik. Pengubahan mindset dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin dapat mengasingkan diri dan berkembang tanpa melibatkan orang lain. Mengasingkan diri justru akan menjadikan sebuah masyarakat tertinggal dalam berbagai kehidupan bahkan lama-kelamaan akan berubah menjadi â&#x20AC;&#x153;suku terasingâ&#x20AC;? yang tidak memiliki peradaban. Merubah mindset ini perlu disebabkan banyak orang yang terlibat menjadi aktor konflik di tingkat bawah pada masa lalu adalah mereka yang sebenarnya tidak memiliki cara pandang dunia yang terbuka dan tidak mengerti dan menghargai hak asasi orang lain. Aktor-aktor bawah inilah yang digunakan oleh orang yang memiliki kepentingan lebih besar, baik secara pribadi atau organisasi sehingga M E R AWAT D A M A I D E N G A N H AT I

konflik terus bertahan. Hal ini pasti akan berbeda jika di tingkat masyarakatnya ada kesadaran masif akan buruknya konflik. Mereka tidak mau terlibat di dalamnya hingga kepentingan yang digagas oleh aktor yang lebih tinggi tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu diperlukan sebuah upaya menjamin pemerataan keterampilan kerja kepada masyarakat yang potensial menimbulkan konflik. Saya menekankan keterampilan kerja bukan modal usaha sepeti yang selama ini banyak diprogramkan oleh pemerintah dan NGO. Keterampilan kerja akan membuka kemandirian dan kreatifitas sehingga mereka â&#x20AC;&#x153;sibukâ&#x20AC;? dengan kreatifitas tersebut. Hal ini berbeda dengan memberikan modal usaha pada orang yang tidak memiliki kemampuan skill usaha. Pemberian itu justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang konsumtif yang hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Seiring perjalanan waktu pemberian modal usaha justru menimbulkan ketergantungan dan memudarkan semangat kerja dari masayarakat. Bahkan jika pembagian modal usaha tidak dilakukan dengan pertimbangan yang bijak bisa jadi ia berubah menjadi awal dari munculnya konflik dalam masyarakat. Penutup Mencermati fenomena di atas maka masalah perdamaian sangat ditentukan oleh keinginan baik dari individu yang menjadi anggota masyarakat Aceh. Seandainya dalam dada semua masyarakat tertanam keinginan untuk menjadikan kedamaian di Aceh abadi, maka benih-benih konflik akan hancur sebelum berkembang. Untuk kepentingan ini diperlukan kerja sama semua pihak dan organisasi sosial masyarakat untuk terus menerus memberikan kepahaman bahwa hidup damai adalah hidup dengan dengan penghargaan kepada orang lain. Hal ini perlu dilakukan sejak dini dan dalam berbagai kelompok sosial masyarakat. Hanya dengan demikian di dalam hati setiap masyarakat Aceh akan tertanam keinginan untuk hidup damai dan menjaganya sepanjang masa. Wallahu aâ&#x20AC;&#x2122;lam.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Munawardi Ismail

Pekerja media di Banda Aceh

Panglima Ahtisaari

(Surat Terbuka Untuk Peraih Nobel Perdamaian 2008)

Yang Mulia Tuan Martti Ahtisaari. Mitä kuuluu Mister Ahtisaari. Toivon, että sinusta tuntuu hyvältä. Kehu teidän palkinnon (terjemahan bebasnya; apa kabar Mister Ahtisaari, saya harap anda baik-baik saja. Selamat atas penghargaan yang anda terima). Tuan, kami rakyat Aceh, pantas memberi apresiasi atas Nobel Perdamaian yang anda terima. Ini warkah saya tulis secara terbuka agar para Yahwa dan Mawa di segala pesolok gampong Aceh ikut membaca. Sebab merekalah yang menikmati ’pohon’ damai sesudah anda bantu semai. Damai itu, membuat mereka bisa kembali ke ladang, mulai dari tanom pade sampai pula campli, tapi bukan pula pingkui. Maaf kalau ketika membuka surat ini, saya mengawali dengan mengutip bahasa Suomi, bahasa yang—mungkin--anda pakai sehari-hari. Kalau salah harap maklum, karena ini saya kutip dari internet. Dengan teknologi, Aceh dan negara anda cuma selebar komputer jinjing. Kini, saya tidak tahu, apakah anda masih tetap memantau situasi nanggroe tsunami; Aceh. Apalagi sesudah tuan menerima Nobel Perdamaian pada 10 Desember lalu. Setahu saya anda menjadi orang ke 89 yang menerima Nobel di

bidang perdamaian, setelah Jean Henri Dunant dari Swiss dan Frédéric Passy asal Perancis yang menerimanya pertama kali pada 1901. Tuan Martti, saya ingin kabari bahwa, menjelang Pemilihan Umum 2009 nanti, situasi Aceh diprediksikan bakal panas sekali, bukan karena ekses pemanasan global atau gara-gara hutan yang terbakar. Suasana itu dipengaruhi oleh suhu politik. Apalagi pemburuan kursi legislatif juga kian ketat dengan adanya partai lokal di sini. Padahal kami berharap, Pemilu nanti bisa sejuk, sedingin salju di Helsinki. Tapi apa daya, semua kadung terjadi. Tuan, kami rakyat jelata, tidak bicara soal tahta. Kami tahu, pemilu itu pesta demokrasi, kalau ’enak’ kami ikuti, jika tidak juga tak boleh dipaksai. Apalagi sampai harus membuat fatwa haram bagi yang tidak berpartisipasi (baca: golput). Maaf tuan, saya tidak menggurui, mungkin begitulah prinsip orang berdemokrasi. Tak boleh intimidasi apalagi memaksa sesuka hati. Tak Ingin Konflik Beranjak dari klausul perjanjian yang sudah ditandatangani, kami tahu ada perkara mulia di sana buat rakyat jelata. Dengan damai, kami bisa hidup merakit asa yang sempat dihayak senjata. Menata negeri supaya maju. Agar rakyat bisa hidup sejahtera, tanpa perlu menadah tangan meminta-minta. Dengan potensi yang melimpah, kami ingin, supaya rakyat juga tidak perlu hidup susah. Meski itu tidak mudah, tapi jangan pula dibuat hati rakyat makin gundah. Pasalnya, banyak aturan yang menjadi amanat undang-undang, tapi belum juga kelar. Bagaimana ini Tuan? Bagi kami, itu tugasnya petinggi negeri yang sedang bertahta. Mereka berhak menagih dan meminta kepada yang lebih berkuasa di Jakarta. Kami hanya rakyat jelata, cuma ingin agar tak ada lagi amuk senjata. Tuan Presiden lebih tahu, konflik yang membuat hidup menjadi pelik. Oleh karena itu, kami rindu Aceh tanpa mesiu. Rindu Aceh tanpa perang, termasuk ’perang’ kata-kata, seperti banyak diberitakan media. Jangan sampai pula, gara-gara perang-perangan membuat kami berhenti berladang. Kami tak ingin, petinggi di sini saling tuding-menuding. Semuanya harus akur. Semua pihak seharusnya bersanding, bukan bertanding. Biarlah yang bertanding 18

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

itu para pemain sepakbola saja. Betul tidak Tuan? Lalu, kalau ada rasa curiga sebaiknya di-stipo saja. Jangan curigai bahwa kami ingin merdeka lagi, merdeka itu sudah cukup sekali, sebab setelah itu mati. Tuan Martti. Kami sudah lelah berpeluh darah. Kami berharap damai itu tidak semu seperti yang diketuskan petinggi negeri. Seharusnya itu kita jaga bersamasama, agar damai tidak sirna. Bukan itu saja, kita pun harus memupuk damai ini dari yang katanya semu menjadi nyata, jika dia belum tumbuh, mari kita sirami biar dia cepat berakar. Panglima Ahtisaari Tuan Ahtisaari. Di hari anda menerima penghargaan bergengsi dalam karier sebagai politisi, sebenarnya kami ingin memberi juga sebuah gelar untuk Tuan. Boleh jadi itu sebagai rasa terima kasih, atawa sebagai tanda jasa untuk anda yang paling istimewa. Ya, anda telah berjasa bagi perubahan Aceh. Setahu saya, para endatu kami dulu juga acap memberi gelar kehormatan kepada mereka yang sudah berjasa. Gelarnya pun ada macam-macam, tapi yang pasti itu amat-amat terhormat. Namun, sampai saat ini, saya melihat belum ada usul dari orang yang membidangi adat-isitiadat guna memprakarsai itu. Saya yakin, mereka bukan lupa, tapi sedikit sibuk mengurusi proyek. Ya, mulai dari proyek jalan becek, sampai saya tak tahu hendak bilang apalagi ke Tuan. Karena â&#x20AC;&#x2122;gelombangâ&#x20AC;&#x2122; anggaran yang datang ke Aceh, bak hujan turun dari langit. Semoga ini tidak membuat mereka lupa dataran. Sebab kalau lupa, bisa-bisa mereka harus â&#x20AC;&#x2122;berenangâ&#x20AC;&#x2122; di kamar sempit lembaga permasyarakatan. Tuan Presiden, saya yakin dedikasi anda itu tanpa berharap imbalan dan pamrih. Semua bermula dengan ketulusan merakit perdamaian. Soal sebuah gelar, ini bukan untuk menambah eforia saja. Tapi murni sebagai bentuk menghargai kerja orang lain. Ini tulus sebagai rasa terima kasih untuk kerja berat yang sudah Tuan perbuat. Karena itu, jika anda berkenan datang lagi ke nanggroe kami. Saya ingin memberi gelar tinggi, mungkin tak setinggi gunung Halimon, sebab tak kuasa kami daki. Buktinya, kami pernah 32 tahun terperosok di sana. Ah, itu masa lalu Tuan, sudah kami kuburkan bersama puing-puing gelombang tsunami. PA N G L I M A A H T I S A A R I

Tapi anteeksi (maaf) Tuan, saya belum punya referensi tentang banyak gelar warisan nenek moyang kami. Mungkin semuanya masih tersimpan rapi dalam almari di Leiden, Belanda. Nah, ini kesempatan lagi untuk kembali studi banding atau mencari jejak ke sana. Masalahnya bukan cuma itu saja Tuan, sampai saat ini pun, yang berhak memberi gelar belum ada. Kalau tidak salah Wali Nanggroe namanya. Itu pun, sampai kini, kami belum tahu siapa orangnya. Qanun Wali Nanggroe yang menjadi amanat dari Helsinki pun tak kami ketahui juntrungnya. Kabarnya sudah disusun rapi, tapi belum finalisasi. Sekali lagi anteeksi Tuan, itu tugas anggota dewan, jadi kami tak berani campuri. Kami rakyat jelata hanya bisa diam untuk sementara. Sembari menunggu aturannya, tak ada salahnya kami mulai menyeleksi gelar yang tepat untuk Tuan.Sambil menanti kelar Qanun Wali Nanggroe. Mungkin biarkan kami menggelari anda panglima saja. Ya, Panglima Martti Ahtisaari. Panglima itu juga jabatan yang sudah lazim di tempat kami. Contohnya ada Panglima Laot. Lembaga Panglima Laot ini sudah berdiri sejak Sultan Iskandar Muda. Dia itu raja kami dahulu kala yang gagah perkasa, membuat Aceh kaya raya. Gelar itu, tak mungkin kami sematkan untuk Tuan. Karena Tuan berjasa bukan hanya di laut dan darat saja. Damai itu membuat semua sendi kehidupan berdenyut lagi. Kemudian ada lagi Panglima Uteun, tapi ini tak cocok dan tak banyak dipakai, sebab mereka hanya Pang Seuneubok. Lalu Panglima Polem, ini gelar untuk kalangan bangsawan istana. Jadi yang berhak menyandang itu hanya orang-orang yang berdarah biru saja. Begitu pula dengan Panglima Kawom. Ini juga skopnya kecil, hanya untuk kelompok atau kalangan sebuah etnik saja. Panglima Tibang sama juga. Dia hanya mengurusi urusan syahbandar pelabuhan. Dalam negara modern sekarangâ&#x20AC;&#x201D;mungkinâ&#x20AC;&#x201D;dia setara dengan kepala imigrasi. Untuk sekedar Tuan ketahui, Panglima Tibang pun kadung cacat namanya. Kesannya sudah negatif. Kalau Panglima Prang, jelas-jelas tak mungkin lagi, sebab negeri ini sudah damai. Kalau Panglima Damai juga lebih-lebih salah kaprah, sebab tak ada literaturnya dalam kamus masa silam Aceh. Untuk sementara sebagai bentuk penghargaan, tak ada salahnya kami panggil Panglima Martti saja. Sembari menanti gelar yang layak 20

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

dari lembaga yang berhak menganugerahinya. Semoga anda berkenan. Tuan, anda pasti tambah bingung melihat tulisan ini. Logis sekali, sebab saya tidak menulis dalam bahasa yang anda pakai sehari-hari. Dan, kalauâ&#x20AC;&#x201D;mungkin sajaâ&#x20AC;&#x201D;ada orang yang kurang senang dengan warkah ini. Anggap saja ini tulisan lalu. Eh, angin lalu maksud saya. Sebab niat saya hanya ingin merekam suara jelata yang sudah bertumpuk dari Sabang hingga Tamiang. Karena ini juga harapan mereka di Ate Fulawan (Simeulue) sampai Lawe Bulan (Aceh Tenggara). Ini pula keinginan orang-orang Lembah Seulawah sampai lewat Bener Meriah, juga hasrat para pedagang dan nelayan. Harapan petani dan semua mereka yang mengagungkan damai. Makanya Tuan, jika negeri ini damai, kami tak rugi. Kalau ada yang masam muka karena Aceh begini, itu musuh yang harus dipreteli. Betul tidak Tuan? Kiitos (terima kasih) anda sudah bersedia menyimak surat ini. Anteeksi jika ini tak berkenan di hati. NĂ¤kemiin!***

PA N G L I M A A H T I S A A R I

Munawardi Ismail

Pekerja media di Banda Aceh

Dari Helsinki Turun Ke Aceh

Helsinki mendadak tenar di Aceh. Bukan tanpa alasan, nama kota yang ada tepi Teluk Finlandia dan Laut Baltik itu mengepul dalam benak Rakyat Aceh. Aromanya seharum kopi yang acap diseruput warga tanah rencong. Begitu pula yang terjadi dengan Helsinki yang tak lain sebuah ibu kota sekaligus kota terbesar di Finlandia. Kawasan itu penduduk sebanyak 562.570 jiwa. Kota ini terletak di bagian selatan Finlandia, di tepi Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Kota Helsinki, paling tidakâ&#x20AC;&#x201D;meski kurang samaâ&#x20AC;&#x201D; hampir serupa dengan tipologi Banda Aceh yang dibelah sungai (baca: Krueng Aceh) dan Selat Malaka. Sanking pentingnya, kini sebuah tempat kongkow di kota ibu kota Aceh pun ditabalkan dengan namanya. Dari berbagai literatur disebutkan, Daerah Helsinki Raya (Greater Helsinki) melingkupi lebih banyak kota-kota di sekitarnya dan memiliki 1.283.093 penduduk yang berarti satu dari empat penduduk Finlandia tinggal di daerah tersebut. Helsinki adalah pusat bisnis, keuangan, mode, hiburan, media, dan budaya di Finlandia dengan jajaran museum, galeri, dan tempat pertunjukan. Kota ini juga menjadi pintu gerbang internasional Finlandia.

Helsinki memiliki jumlah warga asing terbesar di Finlandia baik dalam jumlah nyata maupun persentasenya. Mereka terdiri dari sekitar 130 kewarganegaraan dengan mayoritas dari Rusia, Estonia, dan Swedia. Dari Helsinki ke Aceh Kota Helsinki menjadi saksi agung pada 15 Agustus 2005 silam. Ini adalah momentum paling fenomenal bagi masyarakat kita; Aceh. Jatuhnya tanda tangan dua pihak pada perjanjian kesepakatan damai bermakna ganda bagi bangsa kita, tetutama rakyat Aceh. Itulah rahmat yang tak terkira. Perjanjian damai yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Memorandum of Understanding atau MoU Helsinki mengakhiri kesengsaraan akibat konflik. Bencana dahsyat tsunami yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh pada 2004 yang lalu juga menyadarkan Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik 29 tahun. Aroma kedamaian yang berhembus dari kota itu hinggap ke pelosok Aceh. Damai itu bening, turun selembut salju di sana. Bagi Aceh, damai itu laksana butiran hujan di ladang gersang. Dengan kehendak Allah SWT, perdamaian itu terwujud ketika rakyat sudah berada pada puncak kejenuhan dan penderitaan. Menderita akibat konflik dan dilantak tsunami. Kini, ketika gerbong damai sudah meniti pada posisi empat tahun, tentu banyak kerikil di dalamnya. Tapi, masa-masa itu sudah amat dinikmati dan dihayati rakyat kita. Bagaimana angin perdamaian itu berhembus dalam masa-masa rawan yang menyiratkan pesimisme. Pesimisme itu menguat di antara duri-kuri kecil yang acap menganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung di daerah kita. Adakala kerikil itu tak bisa dihindari dan kerap kali membuat kita gamang. Tapi, Alhamdulillah, rakyat Aceh belajar banyak dari corobong perdamaian ini. Perdamaian Aceh yang sudah empat tahun ini bukanlah tanpa ujian, beberapa kali terjadi insiden yang berujung pada kematian-kematian mantan kombatan. Motifnya sering samar; antara isu ekonomi dan politis. Insiden-insiden kekerasan yang sempat terjadi pada lintasan tiga tahun 24

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

perdamaian itulah kerikil. Ini menjadi batu uji bagi rakyat Aceh. Apakah ingin kembali ke masa lalu atau ingin melaju menuju masa depan yang sudah di tangan. Masa depan merajut ketertinggalan dalam berbagai sektor, terutama ekonomi dan pembangunan. Pemerintah tentu mendapat tantangan besar dalam mengisi perdamaian ini. Tak sedikit persoalan yang belum dituntaskan. Program reintegrasi menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan energi ekstra. Jika salah dalam mengelola, bukan tak mungkin â&#x20AC;&#x2122;kerikilâ&#x20AC;&#x2122; yang kita khawatirkan akan menghadap jalan perdamaian. Persoalan ekonomi juga bisa menjadi sandungan. Pasalnya banyak kombatan, korban konflik dan masyarakat yang menerima ekses konflik hidup sulit. Tingkat pengangguran juga tinggi. Meski upaya ke arah sana terus diupayakan pemerintah, tapi tak semudah membalik telapak tangan. Masyarakat juga tak boleh terus-terusan cuma menengadah tangan ke atas. Karena itu segala potensi ekonomi harus mendapat prioritas untuk dikembangkan. Membangun sarana dan prasarana memudahkan masyarakat dalam berusaha meretas jalan ekonominya. Tapi di level grass root harus terus berusaha melestarikan perdamaian dengan berbagai upaya. Tanpa itu, jangan harap warga kelas bawah bisa menikmati perdamaian ini. Buktinya, selama ini mereka bisa bergerak bebas melakukan aktivitas tanpa dicekam ketakutan. Semoga. Pascaagenda bersejarah itu, tak salah jika kita berharap pula, kemudian, Aceh menjadi pusat bisnis, keuangan, wisata dan budaya di Indonesia dengan karakternya tersendiri. Tapi itu semua tak semudah mengambil air di kolam renang. Butuh kerja keras semua komponen. Semoga Aceh nanti menjadi pintu gerbang dunia seperti yang pernah terjadi berabad-abad silam.***

D A R I H E L S I N K I T U R U N K E AC E H

Maimun

Mahasiswa Pascasarjana, Program Sains Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia

Aceh: Sebuah Refleksi Pergerakan dan Masa Depan Perdamaian

Aceh telah lama menjadi pembicaraan bagi banyak kalangan, baik nasional maupun internasional. Alasan utama yang mungkin dapat diterima kenapa Aceh sering manjadi perhatian adalah karena Aceh merupakan lahan perang dan Aceh juga merupakan wilayah yang pernah mendapatkan bencana besar, berupa tsunami. Aceh dan perang, bagaikan dua suku kata yang kerap digabungkan. Sehingga perang—bagi orang Aceh bukan lagi kata yang asing, kata perang— sesungguhnya telah melekat dalam setiap ingatan orang Aceh. Realitas ini terjadi, setelah berabad-abad orang Aceh harus berhadapan dengan perang kolonialis Belanda. Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, Aceh juga harus merelakan diri untuk berperang melawan “kolonialis” pemerintahan yang hegemoni, sejak digabungkannya Aceh ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1949. Karena perang telah menjadi perkataan yang lumrah, maka orang Aceh akan sangat siap untuk terus berperang mempertahankan Islam, adat-resam serta budaya sebagai intisari jatidiri bangsa Aceh, dari ancaman genocide ataupun ethnic cleaning pemerintah yang otoriter. Maka sesungguhnya, adalah sesuatu yang fatal apabila pemerintah pusat telah menangani Aceh dalam periode yang silih berganti

dengan pendekatan militer dan upaya manipulasi, atas aksi protes endatu orang Aceh yang pernah ditunjukkan awal kali pada tahun 1953 yang ketika itu dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh. Sebab, sesungguhnya aksi protes para endatu Aceh melalui gerakan Darul Islam Aceh (DIA) itu bertujuan menuntut keadilan pusat agar menyempurnakan janjinya atas pemberian istimewa kepada Aceh dalam tiga hal utama, yaitu: pertama, menyangkut dengan pemberlakuan syariâ&#x20AC;&#x2122;at Islam, yang harus diatur dengan pembentukan beberapa Qanun. Kedua, keistimewaan atas pemberlakuan adat-istiadat Aceh dalam kehidupan masyarakatnya. Ketiga, menyangkut dengan pembagian hasil bumi Aceh yang adil antara pusat dan daerah (Ahmad Farhan, 2006). Tuntutan atas keistimewaan Aceh memiliki alasan yang sangat dapat dipertanggungjawabkan, di mana Aceh adalah sebagai daerah modal (region of capital) bagi negara Indonesia. Modal yang dimaksudkan oleh sejarah dalam hal ini, dapat dilihat dalam beberapa bentuk: pertama, Aceh pernah mengantarkan pasukannya sebanyak 3.000 orang untuk berperang melawan agresi Belanda di Medan Area. Kedua, Aceh telah memberikan sumbangan dua buah pesawat yang amat sangat penting bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, Aceh telah berhasil mempengaruhi opini masyarakat internasional dengan Radio Rimba Raya, dengan mengabarkan kepada dunia, bahwa Indonesia belum dapat dikuasi oleh belanda. Keempat, Aceh telah menyumbangkan banyak biaya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, baik berupa biaya perjalanan diplomatik maupun untuk kebutuhan dalam negeri. Pendekatan militer dan upaya manipulasi pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh, sudah tidak menghasilkan satu kesimpulan yang baik bagi perdamaian abadi, malah akan menjadi alasan utama penyebab munculnya kecurigaan yang mendalam dan rasa tidak percaya orang Aceh terhadap pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi yang harus diterima pemerintah pusat atas kealpaannya menerapkan pendekatan sosial budaya dalam menangani masalah Aceh, maka muncullah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan oleh Dr. Hasan Muhammad Ditiro pada tahun 1976 di Djokan Pidie. GAM lahir pada awalnya sebagai kelanjutan dari aksi protes keras â&#x20AC;?episode keduaâ&#x20AC;? gerakan yang pernah dipimpin oleh Tgk. Daud Beureuh. Dimana GAM menuntut keadilan yang sama seperti yang pernah dituntut endatunya, yaitu: menuntut 28

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

pemerintah pusat untuk menuaikan realisasi janjinya tentang keistimewaan Aceh. Tapi, sekali lagi amat disayangkan, orde baru telah menganggap GAM sebagai pengacau stabilitas keamanan pemerintah pusat di Aceh, sehingga GAM dianggap sebagai gerakan liar yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Orde baru, bukan hanya telah menjadikan Aceh miskin secara ekonomi, akan tetapi juga telah membuat Aceh harus menerima resiko miskin secara pengetahuan, degradasi budaya dan adat-istiadat Aceh harus terbentur dengan kebijakan pemerintah pusat, persis sama seperti apa yang digambarkan oleh Samuel Hungtington (1996) dalam thesisnya The Class of Civilization and the Remaking of the World Order. Untuk membasmi GAM, Pemerintah Pusat Indonesia telah memberlakan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada sejak tahun 1989 hingga 1998. Buah dari operasi yang dijuluki dengan Operasi Jaring Merah (OJM) ini telah mengakibatkan terjadinya 7,727 kasus pelanggaran hak azasi manusia (human rights) di Aceh (Suraiya, 2001). Pencabutan status darurat militer di Aceh, didasari oleh meletusnya isu reformasi yang mulai digulirkan sejak awal mei, hingga mencapai mencapai puncaknya tuntutan reformasi pada 20 Mei 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter Indonesia. Keruntuhan orde baru, juga bermakna peluang bagi orang Aceh untuk menyampaikan kehendaknya kepada dunia luas. Betapa tidak, orde reformasi telah membuka peluang bagi terciptanya perubahan besar di Indonesia. Sebagai representatif masyarakat Aceh, GAM kembali eksis untuk menuntut keadilan bagi Aceh. Kali ini, GAM bukan sekedar menuntut keistimewaan, tetapi juga ingin membebaskan Aceh dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Referendum yang diusung Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) pada tahun 1998 yang pimpin oleh Muhammad Nazar, telah memperkuat asumsi bahawa lebih dari 85 persen orang Aceh sedang menuntut pemisahan Aceh dari Republik. Ini adalah kemarahan puncak masyarakat Aceh terhadap Republik. Pemerintah pusat seperti cepat lupa, bagaikan â&#x20AC;&#x153;keledaiâ&#x20AC;? yang harus jatuh dalam lubang yang sama dalam waktu yang berbeda. Pemerintah pusat tidak ingat akan satu pepatah bahwa â&#x20AC;&#x153;ureung Aceh, meunyoe kateupeh, bu leubeh han geu peutaba. Tapi meunyo hana teupeh, dumho pih geumabaâ&#x20AC;? (orang Aceh, kalau sudah dibuat marah, maka nasi lebihpun tidak akan ditawarkan kepada kita. Tapi kalau tidak AC E H : S E B UA H R E F L E K S I P E R G E R A K A N D A N M A S A D E PA N P E R D A M A I A N

dibuat marah, maka semuanya akan diberikan kepada kita). Nampaknya pemerintah pusat pada ketika itu, sedang tidak dapat belajar dari pengalamannya, ini bermakna sejak Januari 1999 sampai ke November 2003, pemerintah telah mengembalikan Aceh kepada status Darurat Militer, walapun kemudian diturunkan menjadi darurat sipil sejak Mei hingga akhir tahun 2004 yang disebabkan oleh satu kejadian besar yaitu tsunami (Tempo Report, Desember 2004). Konflik bersenjata yang terjadi sejak tahun 1989 hingga akhir 2004, telah menyebabkan 11,214 kasus pelanggaran berat HAM, yang terdiri dari korban pembunuhan, pembakaran rumah, pelecehan seksual, pemerkosaan, penahanan semerta-merta, dan meningggal pada saat perang (ARF Report, Mei 2007). Penghujung tahun ketika itu, tepatnya pada hari minggu 26 Desember 2004, Aceh harus berhadapan dengan bencana besar. Bencana internasional tersebut bernama gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 SR yang diikuti oleh tsunami yang meluluhlantakkan sebagian pesisir Aceh. Nampaknya Tuhan telah memberikan teguran besar kepada kita semua, agar praktek homo homini lupus sesegera mungkin harus ditinggalkan. Tsunami Aceh telah membuat luka yang belum kering akibat konflik, menjadi tersobek-sobek serta menciptakan kepiluan yang amat dalam bagi Aceh. Tsunami telah menyebabkan 170,000 orang meninggal, manakala 500,000 orang lainnya harus kehilangan tempat tinggaassl mereka (Pemerintah NAD, 2006). Perkiraan atas kerusakan dan kerugian materipun sangat tidak sedikit (loss and damage assessment), kerugian yang dialami secara materil sebanding dengan lima kali bilangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh tahun 2004 atapun mencapai Rp. 29,4 triliun atau U$D 11,5 (Bank Dunia 2005). Aceh Pascakonflik dan Tsunami serta Upaya Reintegrasi Gambaran terhadap fenomena di atas, telah membuat hati rakyat Aceh bukan saja tersayat, tetapi hancur. Sebetulnya bukan hanya Aceh yang menangis, namun Indonesia juga menangis, bahkan duniapun berkabung sembari menghening cipta untuk mengenang kejadian yang amat menyayat itu. Konflik dan tsunami, bukan hanya telah membinasakan Aceh secara fisik, tetapi juga mental. Sehingga Aceh semakin tertinggal dalam beberapa bidang penting, seperti ekonomi, pendidikan, 30

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

kesehatan, hukum dan sosial budaya. Kondisi seumpama di atas tadi, telah membuka hati para pemimpin kedua belah pihak yang bertikai, untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah lama berlarut. Maka pada tanggal 15 agustus 2005, sebuah perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat Indonesia telah disepakati di Helsinki Finlandia. Masyarakat Aceh secara umum, menaruh harapan besar pada konsensus tersebut. Tercapainya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan GAM adalah sebuah rahmat dan kesuksesan besar yang telah dicapai. Konsesnsus ini, tidak hanya diperuntukkan bagi GAM dan Pemerintah pusat semata-mata, akan tetapi juga bagi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan bahkan lebih dari itu, yakni untuk perdamaian dan keamanan kawasan (Humam Hamid, 2007). Membangun Aceh pascakonflik dan tsunami, sebetulnya kita tidak sedang berbicara tentang build back Aceh, tetapi lebih kepada build better Aceh. Bukan hanya waktu yang dibutuhkan, tetapi juga tenaga serta biaya yang tidak tergolong sedikit, demi pembangunan Aceh ke depan yang lebih baik dengan tanpa harus kehilangan jatidirinya. Adanya pemerintahan dari unsur rakyat Aceh â&#x20AC;&#x153;tulenâ&#x20AC;? yang ditopang oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka, akan sangat dimungkinkan bahwa pembangunan Aceh dapat diwujudkan secara adil dan merata. Saat ini, Aceh ada peruntukan beberapa sektor penting dari pemerintah pusat melalui UUPA. Peruntukan tersebut mencakupi pembagian hasil migas antara pusat dan daerah, otonomi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, otonomi dalam bidang adat-istiadat dan resam serta otonomi dalam pelasanaan syariaâ&#x20AC;&#x2122;at Islam. Tiga poin penting ini, sesungguhnya dapat dijadikan sebagai modal besar terhadap pembangunan Aceh secara adil dan menyeluruh tanpa harus melahirkan kecumburuan sosial. Hal lain yang tidak kalah penting dan harus menjadi perhatian utama adalah pelaksanaan reintegrasi Aceh pascakonflik bersenjata yang merupakan salah satu dari point terpenting dari Memorandum of Understanding. Saat ini Aceh telah memasuki tahun keempat bagi sebuah transisi. Maka dengan demikian, pelaksanaan reintegrasi Aceh dengan adil dan bijaksana akan memberikan ruang khusus bagi AC E H : S E B UA H R E F L E K S I P E R G E R A K A N D A N M A S A D E PA N P E R D A M A I A N

terwujudnya situasi damai Aceh di masa depan. Berbicara damai, sebetulnya bukan hanya sekedar berbicara tentang pemotongan 900 pucuk senjata dan mobililasi militer, akan tetapi, yang jauh lebih penting adalah, bagaimana mewujudkan tujuan terhadap reintegrasi itu sendiri. Proses reintegrasi Aceh pascakonflik bersenjata secara formal telah dilimpahkan wewenang melalui Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA), namun demikian tetap akan menjadi tanggung jawab masyarakat Aceh secara keseluruhan, untuk mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera. Ditinjau dari tujuannya, maka proses reintegrasi lebih ditujukan kepada tiga hal utama: Pertama adalah berkaitan dengan reintegrasi mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat dengan pendekatan ekonomi, sosial dan politik. Ini berarti, mantan kombatan GAM berhak atas uang jaminan sosial, pemberian amnesti dan remisi kepada tapol/napol GAM dan sekaligus pemberian kesempatan kepada mantan kombatan GAM untuk bergabung dalam arena politik lokal dan nasional ataupun membentuk partai baru. Berdasarkan MoU, GAM berjumlah 3.000 orang (Ahmad Farhan, 2006: 203). Kedua, berkaitan dengan reintegrasi Aceh ke dalam Republik Indonesia pascakonflik bersenjata (Aceh re-integrated post conflict). Reintegrasi ini pula dilakukan bagi mengukuhkan patriotisme dan juga Nasionalisme keIndonesia-an yang dimiliki oleh rakyat Aceh dengan pendekatan pendidikan sebagai intry point. Ketiga, berkaitan dengan reintegrasi masyarakat korban konflik yang yang ditangani dengan pendekatan ekonomi sebagai entry point. Salah satu tolak ukur terpenting pencapaian perdamaian Aceh di masa mendatang adalah amat sangat tergantung kepada seberapa efektifnya proses reintegrasi itu dapat diwujudkan dengan seadil-adilnya. Ini artinya, bahwa proses reintegrasi Aceh tidak boleh dijadikan sebagai lencana politik kelompok tertentu, karena erosi integrasi pasti akan terus terjadi, sebab politik tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kawan dan lawan, kalah dan menang, peradaban yang dangkal. Maka reintegrasi Aceh juga perlu menanamkan sikap senses of belonging, dengan rasa saling percaya, sehingga transisi ini akan menjadi modal bagi terbentuknya perdamaian Aceh yang abadi di masa yang akan datang. Amin.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Saifuddin Bantasyam SH MA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Isu-Isu Kritis dalam Pembangunan Perdamaian Aceh

Karakter konflik yang berkembang dalam beberapa dasawarsa terakhir ini tidak lagi didominasi oleh konflik antarnegara, melainkan konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara. Dua elemen kuat sering bergabung dalam konflik seperti ini: elemen identitas, dan elemen distribusi. Jenis konflik seperti itu cenderung bertahan lama, dan fasenya silih berganti, antara bersifat laten dan terbuka. Skala penderitaan manusia juga sangat dahsyat. Konflik yang demikian, meskipun ada di tingkat internal, juga bisa menyebar hingga jauh keluar perbatasan geografis negara di mana konflik berlangsung. Ini menandakan bahwa konflik dalam negara yang rendah tingkatannya pun bisa meningkat menjadi konflik antarnegara yang lebih tajam. Jika ini terjadi, maka korban jatuh diperkirakan akan jauh lebih banyak. Dengan pelajaran sebagaimana disebutkan di atas, maka tak mengherankan apabila semua pihak yang terlibat dalam konflik, baik internal dan eksternal, berusaha keras untuk menyelesaikan konflik. Kelihatannya, pihak-pihak yang berkonflik memiliki sebuah kesadaran, bahwa konflik yang berlarut-larut akan membuat pihak yang berkonflik membayar harga yang tak murah, dan menghabiskan energi yang tak terhitung besarnya. Masyarakat di wilayah itu demikian juga, mereka tak akan

pernah bebas dari penderitaan sebagai akibat langsung dan tidak langsung konflik, bahkan sebuah generasi dapat saja lenyap karena konflik. *** Demikian halnya dalam kaitannya dengan konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Dalam beberapa catatan, angka kematian hampir mencapai seribu orang setiap tahun sepanjang tahun 1999, 2000 dan 2001. Termasuk yang tewas adalah mereka yang berstatus penduduk sipil yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan konflik, atau tidak mengambil bagian apapun dalam konflik. Di luar angka korban tersebut, konflik bersenjata di Aceh telah menghancurkan banyak sisi kehidupan sosial politik dan ekonomi, dan menimbulkan rasa takut dan trauma yang mendalam di kalangan warga masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di pedalaman di beberapa kecamatan di sejumlah daerah kabupaten di Aceh. Akibatnya sangat parah, kantor-kantor pemerintahan di tingkat desa dan tingkat kecamatan tidak berfungsi maksimal, mobilitas masyarakat sehari-hari menjadi sangat terganggu, dan angka kemiskinan juga meningkat. Kondisi ini tak hanya memberi beban kepada pemerintah pusat dan daerah, namun juga bagi PBB dan masyarakat internasional, karena sesungguhnya dampak konflik berpeluang menyebar ke luar batas geographis Aceh. Proses formal untuk mencapai perdamaian dimulai pada tahun 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui kehadiran Hendry Dunant Centre (HDC) untuk menjadi mediator dalam perundingan Pemerintah RI dengan wakilwakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada masa-masa awal, dengan difasilitasi oleh HDC, kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang disebut dengan Joint Understanding for Humanitarian Pause (Kesepakatan Bersama Jeda Kemanusiaan) pada Tahun 2000. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk memungkinkan kedua belah pihak membahas lebih lanjut berbagai masalah yang terjadi, menghentikan kekerasan, dan untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik di berbagai daerah. Namun, tujuan-tujuan tersebut tidak mampu sepenuhnya dicapai, yang antara 34

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

lain terlihat pada intensitas kekerasan yang tetap tinggi, dan kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan lain yang lebih strategis. Karena itu, usaha berikutnya dilakukan dalam bentuk The Cessation of Hostilities Agreement (COHA) pada Desember 2002. Pada masa ini, disepakati juga penentuan zona-zona aman di beberapa daerah seperti Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. Namun, pihak militer Indonesia kelihatannya tidak puas, dan sebagai akibatnya Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, memberlakukan status Darurat Militer pada Mei 2003 â&#x20AC;&#x201C; Mei 2004 dan kemudian melakukan operasi militer besar-besaran. Status Darurat Militer itu, kemudian dicabut dan diganti dengan status Darurat Sipil pada Mei 2004, dan seharusnya berakhir pada Mei 2005. Namun keadaan kemudian berubah drastis, ketika gempa dan tsunami melanda sebagian besar daratan Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana ini menjadi salah satu bencana dengan korban terbesar di abad modern, karena itu mau tidak mau, Pemerintah Indonesia harus membuka Aceh bagi dunia internasional untuk melaksanakan misi-misi kemanusiaan. Status darurat sipil untuk Aceh menjadi tidak lagi berlaku, dan meskipun disebut-sebut bahwa rancangan untuk mencari solusi damai terus diupayakan sepanjang tahun 2004, namun tak bisa dipungkiri bahwa bahwa proses perdamaian yang diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara wakil GAM dan wakil Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, terjadi karena pengaruh bencana tersebut. Setelah bencana dahsyat itu, memang sepertinya Aceh tak memiliki apapun lagi untuk diperebutkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Karena itu, pilihan paling tepat adalah menempuh jalan damai untuk membangun kembali berbagai infrastruktur sosial dan ekonomi yang hancur dan memulihkan trauma para korban dan keluarga yang ditinggalkan karena gempa dan tsunami besar tersebut, yang seperti disebutkan di atas, diakhiri dengan penandatanganan MoU Helsinki. *** Upaya untuk menjaga agar perdamaian tetap bertahan bukanlah sebuah I S U - I S U K R I T I S D A L A M P E M B A N G U N A N P E R D A M A I A N AC E H

upaya yang mudah. Perdamaian sebagai suatu resultan dari sebuah negosiasi yang sarat dengan berbagai kepentingan, adalah sebuah bangunan yang kompleks, yang membutuhkan tidak hanya perencanaan dan strategi yang komprehensif melainkan juga mensyaratkan anggaran yang cukup dengan pendekatan yang adil, efisien dan efektif, untuk membuat bangunan tersebut dapat terus kokoh berdiri. Di atas sudah disebutkan dua elemen penting yang mengemuka dalam konflik internal, yaitu identitas dan distribusi. Dalam konteks Aceh, secara normatif, identitas ke-Acehan sudah muncul melalui UU No. 44/1999 yang memberi keistimewaan kepada Aceh, kemudian UU No. 18/2001 berkaitan dengan otonomi khusus untuk NAD, dan terakhir UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). UU PA bahkan mengatur lebih banyak, misalnya pemilihan langsung kepala daerah, yang dapat diikuti oleh calon perorangan, dan pembentukan partai politik lokal. Hukuman cambuk terhadap beberapa bentuk pelanggaran pidana, semakin menegaskan keistimewaan Aceh dibanding provinsi lain di Indonesia. Dengan kata lain, identitas ke-Acehan sudah cukup terakomodasi dalam sejumlah aturan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan pascaBRR, yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, belum mampu menyerap tenaga kerja yang dalam jumlah yang lumayan, sehingga angka kemiskinan pun tak menurun secara signifikan. Di pihak lain, terjadi berbagai ketidaksiplinan dan kejadian salah urus dalam tata kelola keuangan daerah, yang mengakibatkan terganggunya program-program pembangunan. Bahkan beberapa daerah kabupaten/kota, mengalami defisit APBK, sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat. Besar kemungkinan, suatu saat nanti, para kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus korupsi. Ketika penegakan hukum dilakukan kepada para elit, sangat mungkin akan ditarik kepada kepada isu ketidaksenangan Pemerintah Pusat kepada Aceh, atau disebut sebagai bagian dari skenerio untuk melemahkan Pemerintah Aceh. Pada akhirnya, muncul mobilisasi benih-benih kebencian dari masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat, yang kemudian dapat memicu gerakan separatisme jilid berikutnya. Lemahnya kinerja pemerintah di Aceh dapat melahirkan kekecewaan36

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

kekecewaan di kalangan masyarakat akar rumput; bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung, termasuk dari kalangan mantan GAM, ternyata tidak mampu mengangkat kesejahteraan ke arah yang lebih diinginkan, atau bahwa perdamaian ternyata tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Ini kemudian dapat menimbulkan gerakan kolektif untuk menolak kepala daerah dipilih secara langsung, atau untuk menolak kepala daerah dari unsur perorangan, yang niscaya bertentangan dengan semangat MoU Helsinki dan aturan dalam UU PA. Sekedar untuk menambah informasi, Menteri Dalam Negeri mulai membicarakan kemungkinan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di masa mendatang dilakukan oleh DPRD, sedangkan yang dipilih langsung hanya kepala daerah kabupaten/kota. Keinginan tersebut juga berlawanan dengan UU PA, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan antara Aceh dan Jakarta. Isu pemekaran Provinsi Aceh menjadi tiga provinsi, dua yang lain adalah Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat-Selatan (ABAS) berkemungkinan akan menyelinap di balik kondisi di atas. Jika dulu GAM antara lain muncul karena politik diskriminatif Pemerintah Pusat dalam hal distribusi dana pembangunan, maka elit dan warga masyarakat di kedua wilayah itu memunculkan isu mengenai rendahnya alokasi APBA untuk pembangunan wilayah mereka. Akan terjadi â&#x20AC;&#x153;pertemuanâ&#x20AC;? kepentingan antara elit politik nasional dengan elit politik lokal di kedua wilayah tersebut, yang bukan tidak mungkin akan berujung kepada berdirinya dua provinsi baru itu, yang jelas bertentangan dengan UU PA. Selama ini terlihat gejala, bahwa militer dan beberapa partai politik besar di Jakarta, mendukung terbentuknya Provinsi ALA dan Provinsi ABAS. Dengan demikian, poros konflik yang berpotensi menganggu perdamaian menjadi sangat kompleks, melibatkan institusi di jajaran Pemerintah Pusat dan elit politik di Jakarta dan elit politik dan masyarakat di wilayah ALA dan ABAS dengan Pemerintahan Aceh (Pemda dan DPRA, yang didominasi oleh Partai Aceh) dan masyarakat Aceh yang kontra dengan rencana pemekaran. Tantangan lain berkaitan dengan bagaimana keberadaan partai politik lokal dan hasil pemilu legislatif yang laluâ&#x20AC;&#x201D;di dalam mana Partai Aceh menjadi mayoritas di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Partai Aceh tidak boleh menerima kemenangan I S U - I S U K R I T I S D A L A M P E M B A N G U N A N P E R D A M A I A N AC E H

ini dengan sikap gembira semata-mata, melainkan juga menerima kemenangan sebagai suatu beban, yaitu bagaimana membantu terciptanya pemerintahan yang adil dan bersih serta legislatif yang responsif kepada kebutuhan rakyat. Jika tidak demikian, maka partai politik lokal akan tamat riwayatnya, dan berkemungkinan untuk ditinggalkan oleh konstituennya pada Pemilu 2014. Keadaan ini belum tentu dapat diterima dengan suka rela oleh para mantan GAM atau Komite Peralihan Aceh (KPA) yang membentuk Partai Aceh. Itu artinya, terbuka suatu konflik horizontal baru di Aceh di masa mendatang. Mereka akan mengatakan bahwa rakyat Aceh melupakan sejarah dan melecehkan MoU Helsinki. Berkenaan dengan partai politik lokal ini, situasi akan dapat lebih memburuk jika Pemerintah Pusat dan elit politik di Jakarta, suatu saat nanti, meninjau kembali aturan menyangkut keberadaan partai politik lokal karena ada semacam kekhawatiran menguatnya lokalisme di daerah-(daerah) yang diizinkan untuk mendirikan partai politik. Sekali lagi, keadaan ini dapat menimbulkan perlawanan dari berbagai elemen di Aceh, karena ada pengingkaran terhadap isi MoU Helsinki. Kelambanan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan beberapa amanah UU PA dapat merupakan sebuah ganjalan besar. Dari tiga Perpres yang harus dibuat, hanya satu yang sudah ditetapkan. Sedangkan dari tujuh Peraturan Pemerintah yang disebut dalam UU PA, juga hanya satu yang disahkan oleh Jakarta. Masalah lain adalah berkaitan dengan pembentukan UU Pengadilan HAM di Aceh serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dua hal yang dengan jelas disebut dalam MoU Helsinki dan UU PA. Mengenai Pengadilan HAM di Aceh, disebutkan dalam UU PA bahwa putusan Pengadilan (nantinya) tersebut memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM. Itu artinya, Pengadilan HAM bukan semata instrumen untuk menindak pelaku pelanggaran HAM, melainkan juga untuk memenuhi hak-hak para korban. Sedangkan mengenai KKR, keadaan jauh lebih rumit. Dalam MoU Helsinki disebutkan, pembentukan KKR Aceh harus dengan mengacu kepada UU KKR Nasional, tetapi karena ada judicial review, UU KKR Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Pusat saat ini sedang menyusun RUU KKR Nasional, namun RUU tersebut ternyata tak menampung aspirasi pembentukan KKR Aceh, melainkan hanya 38

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

menyebut bahwa perwakilan KKR akan dibangun di setiap provinsi di Indonesia. *** Semua hal yang sudah diuraikan di atas, bukanlah sesuatu yang sifatnya komprehensif. Dari segi pendekatan, uraian-uraian lebih merupakan asumsi dengan mendasarkan pada realitas yang berkembang dewasa ini di Aceh. Tetapi satu hal sudah jelas, bahwa di antara sekian banyak proses mencapai perdamaian dari konflik-konflik yang mematikan (deadly conflict) di berbagai belahan dunia, maka proses untuk mencapai perdamaian dalam konflik Aceh merupakan sebuah contoh yang sangat berguna baik bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Secara teoritis, dan dalam setting sosial dan politik, sebenarnya kehidupan tak pernah dapat bebas dari konflik. Pada tingkat praktis, apa yang terjadi di Aceh merupakan sebuah sumbangan kemanusiaan yang besar, bahwa pada akhirnya konflik bukan hanya dapat dikelola, melainkan juga dihilangkan. Tetapi dalam konteks Aceh pula, penandatanganan naskah perdamaian dapat juga sebenarnya dipandang sebagai sebuah â&#x20AC;&#x153;tindakan mudah,â&#x20AC;? yang sedangkan hal yang terberat adalah bagaimana mempertahankan perdamaian itu. Dengan kata lain, konflik yang sudah hilang tersebut, dapat muncul kembali ke permukaan. Pemaparan di atas lebih mengacu kepada spektrum yang bersifat makro, atau pada tataran politik yang lebih luas, tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat mikro sudah â&#x20AC;&#x153;selesaiâ&#x20AC;? dalam konteks pembangunan perdamaian di Aceh. Di samping itu, berbeda dengan provinsi lain, apapun kebijakan dan peristiwa yang berlangsung di Aceh, berkemungkinan untuk selalu dihubung-hubungkan dengan masa depan perdamaian, karena itu semua yang cinta damai, perlu dengan jeli untuk mengantisipasi hal ini, agar tidak menambah buruk keadaan di masa mendatang. Organisasi masyarakat sipil yang kelihatannya seperti melihat tidak ada masalah apa-apa dalam pembangunan perdamaian di Aceh, perlu juga menaruh kepedulian terhadap berbagai kemungkinan yang sudah diterangkan di atas, untuk membantu Aceh tidak kembali ke masa lalu yang hitam dan kelam.*** I S U - I S U K R I T I S D A L A M P E M B A N G U N A N P E R D A M A I A N AC E H

Mukhtaruddin Yakob

Koresponden Liputan 6 SCTV dan Ketua AJI Banda Aceh

Damee-damee

“Aceh tak seksi lagi!” Awalnya ungkapan saya biarkan berlalu begitu saja. Bukan saja tidak penting, tapi meluncur bukan dari orang penting apalagi berpengaruh. Tak lama kemudian saya terhenyak juga dengan ungkapan tersebut. Dalam benak saya sempat berkecamuk antara ungkapan selintas atau ungkapan yang sarat makna dengan memakai istilah sedikit nakal. Saya berusaha mencari berbagai kesimpulan terhadap ungkapan itu. Antara akal sehat dengan daya imajinasi pun saling berkecamuk. Memang tidak terlalu lama menemukan jawaban tersebut. Ternyata ungkapan tak seksi terkait dengan makin sulitnya jurnalis menyuplai berita atau laporan peristiwa ke redaksi mereka.. Berita ringan atau soft news tidak menarik bagi majikannya. Apalagi, hard news yang banyak dipasok dari daerah lain. Sehingga muncul istilah “Aceh tak seksi lagi!” Alasan ini diperkuat asumsi para senior di salah satu media. Mereka menganggap pemberitaan terhadap Aceh sudah habis-habisan atau mencapai klimaks ketika tsunami dan setahun perjanjian damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Agenda koh beude atau decommismioning dan relokasi TNI/Polri yang berlangsung hingga akhir 2005 silam merupakan akhir dari proses eksplorasi

berbagai peristiwa di Aceh. Yang terbaru adalah proses pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan Desember 2006 silam. Bisa jadi tak seksi adalah asumsi jurnalis Aceh yang gemar dengan berita tam tum atau berita berbau rusuh. Sungguh disayangkan, jika format berpikir jurnalis di Aceh terkontaminasi dengan peristiwa kekerasan dan tragedi kemanusiaan. Kekerasan dan duka lara kerap menjadi berita pilihan dan tak jarang muncul sebagai headline di media kita. Tak heran jika yang menuding bahwa kantor media di Indonesia bahkan dunia hanya tergiur dengan darah dan air mata. “Tanpa darah dan air mata, bukan berita!” Demikian tudingan yang kerap dialamatkan pada media sebelum perjanjian Helsinki . Benar saja, image ini yang menjerumuskan para jurnalis terpatron pada jurnalisme kekerasan seperti bunyi senjata atau bentrokan.. Petinggi media pun sumringah ketika ada gambar kerusuhan atau peristiwa berdarah. Konon pula ada tragedi kemanusiaan yang memancing emosi pembaca atau pemirsa atau pendengar. Bisa saja para pemilik media berdalih, mereka menerapkan jurnalisme empati yang untuk menggugah penonton. Yang pasti jurnalis dan media sudah bersalah mengeksploitasi nasib masyarakat. Nah, format inilah yang tengah menggelayut para pekerja pers sehingga muncul istilah “Aceh tak seksi lagi!” Padahal darah dan air mata pasti melahirkan dendam. Istilah darah air mata disingkat menjadi “dam”. Dam dalam terminologi Aceh identik dengan dendam. Jika dendam dipelihara, bukan tak mungkin Serambi Mekkah tinggal nama. Konon, unsur dam yang dibesar-besarkan, maka jurnalis pun tidak hanya mem-blow up dam tapi juga dendam. Artinya, damai menjadi hal sangat sulit digapai. Karena dam masih belum bisa dikikis malah dipelihara bukan dijadikan pelajaran berharga untuk memulai kehidupan baru. Jika fenomena ini dipelihara, jangan salahkan masyarakat jika jurnalis nantinya akan menjadi komunitas provokasi karena beritanya. Bahkan, lebih sadis menjadi provokator akibat laporan kekerasan selalu menjadi sajian infomasi setiap hari. Lalu, ke manakah nurani yang menjadi pijakan jurnalis melaporkan peristiwa mendatangkan dampak positif bagi warga Aceh. Jangan sampai jurnalis melahirkan kelompok jurnalis dendam. Karena dari dam bisa menelurkan damai. 42

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Artinya, damai tanpa dam bukan lagi suasana yang berlangsung sesaat, tapi selamanya, selama generasi itu ada. Damai di sini bukan kepenjangan dari Darah dan Air Mata Anak Isteri atau Darah dan Air Mata Ibu-Anak. Tapi damai yang sesungguhnya. Juga bukan dameedamee alias boleh lebih kurang. Bukanlah damee-damee sebagai implementasi dari pelarian dari proses hukum seperti yang disaksikan di jalan raya atau “jual-beli” seperti kasus BLBI yang melibatkan para jaksa agung muda. Kalau damai dijadikan damee-damee, maka apa pun yang dilakukan menyelamatkan perdamaian bisa bertahan lama. Muaranya, Aceh terlibat lagi pada konflik yang saya yakini tak akan reda lagi. Ikrar Lamteh yang pernah lahir pada 8 April 1957 silam, merupakan agenda damee-damee. Pemerintah Indonesia ingin meredam pemberontakan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh karena kecewa akibat Aceh dilebur dan digabungkan ke Sumatera Utara pada 23 Januari 1951 oleh PM Muhammad Natsir. Natsir bahkan mengumumkan secara langsung peleburan Aceh melalui RRI Banda Aceh. Padahal, provinsi Aceh baru berusia setahun lebih yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1949. Bagi yang pernah merasakan getirnya kondisi mencekam, pahitnya berada di bawah bayang ketakutan. Tak ada yang berharap bahwa suasana demikian hadir lagi dan meramaikan pemberitaan di Aceh. Ingat! Semua sudah lelah dengan perseteruan dan skenario yang menjijikkan. Tak perlu berharap banyak dari pemberitaan kekerasan dan bombastis. Karena konflik Aceh sudah tak lagi jadi komoditi laporan menggiurkan. Bukan hanya untuk luar negeri, dalam negeri pun sudah tak sudi. Jadi, berhentikan berpikir bahwa berita ada jika kekerasan masih terjadi. Begitu lelah, jurnalis berada di bawah tekanan. Bukan saja, oleh ilegal, kelompok legal pun tak hentinya merongrong media. Sudah banyak korban harga dan jiwa. Tidak sadarkah kita pada pengorbanan teman-teman jurnalis yan telah mendahului. Sebut saja Jamaluddin, kamerawan TVRI Banda Aceh yang ditemukan tak bernyawa, Ersa Siregar yang tertembak dalam kontak senjata. Juga Feri Santoro yang hampir setahun berada di rimba penculikan GAM. Peristiwa menimpa para jurnalis ketika DAMEE-DAMEE

konflik dan pemberlakuan darurat militer adalah kenyataan pahit. Darah dan air mata anak atau isteri begitu nyata ketika itu. Belum lagi para pekerja kemanusiaan yang senantiasa terancam jika kekerasan masih saja menjadi brand mark daerah Serambi Mekkah. Biarlah, Aceh ini menjadi darul salam atau negeri damai daripada darul harb atau negeri perang. Begitu panjang episode kekerasan di Aceh. Sejak pemberontakan pertama meletus Desember 1976 silam, hanya beberapa saat Aceh ini damai. Masa DOM yang berlangsung pada periode 1989-1998 bukan masa yang indah. Kuburan tanpa nama bertebaran di mana-mana. Pembantaian nyaris menjadi hal biasa dengan dalih penyematan negara. Demikian pula pascapencabutan DOM periode 19992005. Ajang pembantaian baru seperti Tragedi KKA dan pembantaan Arakundo atau kasus Bantaqiah muncul. Maka biarkan damai bersemi untuk selamanya bukan sejenak seperti yang terjadi pada masa lalu. “Memang enak hidup tak damai,“ begitu sindiran anak-anak yang sering terdengar. Bayangkan saja, bagaimana kehidupan malam bisa dinikmati tanpa rasa aman. Tegasnya, kehidupan malam saat konflik bagai barang langka yang tak bisa dibeli. Suasana mencekam, saling curiga dan tanpa tenggang rasa adalah bagian yang selalu mewarnai kehidupan warga Aceh. Jika, damai sudah digapai mengapa harus dilumuri lagi dengan kekerasan? Jurnalis bukan malaikat atau manusia setengah dewa. Sebagai manusia biasa, dia tak kuasa membendung kekerasan. Jangan lupa, karya jurnalis jauh lebih besar efeknya daripada desingan peluru. Jika peluru bisa membunuh satu hingga beberapa orang, tapi berita bisa membumihanguskan kampung. Toh, masih ada berita seksi lainnya. Jurnalis bisa memilih berita korupsi atau investigasi yang lebih mendalam yang lebih bermanfaat daripada mengeksploitasi kekerasan. Namun, terserah bagaimana jurnalis menyikapi dengan arif. ***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Muhammad Hamzah

Wartawan Suara Pembaruan di Banda Aceh

AKHIRI JERITAN;

Aceh Masuk Babak Baru

Kini Bumi Aceh ceria lagi, usai melewati banyak peristiwa mengerikan, seperti bencana alam gempa bumi dan tsunami lima tahun silam serta terhentinya konflik bersenjata yang berujung pada perdamaian empat tahun lalu, membuat wajah negeri ini cepat berubah, mulai dari klaim sebagai daerah angker, desingan peluru, menjadi daerah membangun. Meskipun, saat ini daerah pernah hancur-lebur, luluh-lantak karena berbagai peristiwa sebelumnya, masih terus berbenah guna mewujukan cita-cta Aceh baru, namun membicarakan peristiwa bencana dan konflik akan selalu menarik dan strategis untuk dibahas. Sebab penuntasan kedua masalah tersebut, menjadi titik awal untuk membangun Aceh yang bermartabat. Lahirnya kebijakan strategis dari pemerintah pada awal bencana dangan membangun berbagai infrastruktur yang rusak, akibat tsunami menjadi titik awal yang bagus, mewujudkan Aceh baru di masa mendatang, termasuk membangun rumah bagi korban bencana dan konflik dengan dukungan kuat dari dunia Internasional serta NGO lokal, nasional, membuat daerah ini cepat berubah. Perubahan mendasar, secara kasatmata bisa terlihat dari banyaknya jalan-

jalan dalam kota, terutama di Banda Aceh, Aceh Besar dan sejumlah kawasan luluh-lantak lain di kabupaten/kota, kini semua sudah mulus bahkan tidak sedikit ruas dibangun dengan aspal hotmix, tersedianya sekolah refresentatif, fasilitas kesehatan, perkantoran megah, lebarnya lapangan terbang tumbuhnya pelabuhan berskala internasional di Banda Aceh dan Aceh Jaya serta tumbuhnya ratusan bahkan ribuan toko berkontruksi beton di semua jalan dalam wilayah ibukota provinsi dan kabupaten. Selain itu, banyak hotel bermunculan dengan fasilitas mewah dengan harga mendunia, restoran megah juga pusat pembelanjaan serta pusat jajanan bagi kaum remaja, dewasa, politikus serta uhasawan dan aktivis berjejeran di hampir semua pelosok kota di Banda Aceh, semakin menguatkan fakta. Kalau daerah bekas konflik ini, sekarang sudah lebih maju dari sebelumnya dan masyarakat yang menetap di ibukota provinsi tentu hidupnya lebih sejahtera dan mewah. Fakta ini, didukung oleh kondisi keramaian pada berbagai sudut kota dan jalanan yang macet, karena banyak kenderaan roda dua dan empat yang lalu-lalang serta terus bertambah pascatsunami, juga cukup banyak warga yang nongkrong bebas di berbagai sudut kota untuk menikmati santapan ringan siang malam, lebih menyakinkan semua pendatang saat berkunjung ke Aceh langsung berpikir mewahnya hidup warga di sini. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas permasalah bangsa dalam berbagai sudut pandang di cafĂŠ-cafĂŠ dan warung kopi terkenal di Banda Aceh dan daerah kabupaten/kota lain di bumi syariat Islam ini tidaklah gratis. Bahkan sekali duduk mimum kopi menyantap makanan ringan di tempat semacam ini bisa menghabiskan biaya hampir setahun gaji warga miskin pekerja panjat kelapa di pelosok desa. Muncul anggapan warga Aceh kini hidup sejahtera, juga dikuatkan oleh hasil survei Bank Dunia, dengan menyebutkan saat ini populasi warga miskin di Aceh sudah menurun, meskipun saat bencana terjadi kerusakan dan kerugian besar akibat tsunami, tetapi setelah dilakukan perbaikan menunjukkan ada perubahan positif dari upaya rekonstruksi. Kemiskinan turun dari sebelumnya berada pada posisi 40 persen menjadi 26,5 persen tahun 2006, dan BPS Aceh menyebutkan 46

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

tahun 2007 turun menjadi 25 persen dan 2008 menjadi 23 persen. Turunnya angka kemiskinan di Aceh,Â menjadi titik terang kalau daerah ini sudah sedikit maju. Lalu pertanyaannya, benarkah angka kemiskinan di Aceh sudah turun drastis dan apa ukuran masyarakat Aceh kini hidup lebih sejahtera, lalu bagaimana dengan korban konflik yang hingga kini masih banyak belum tertangani, ini menjadi pekerjaan selanjutnya yang mesti dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan. Sebab, salah-salah menangani masalah rekontruksi pembangunan kembali rumah korban konflik, janda dan anak yatim, akan menjadi titik rawan dalam merawat perjalanan Aceh damai untuk terus bertahan langgeng seperti harapan semua pihak. Kondisi ini diperparah lagi, dengan banyak kegiatan pembangunan di bumi serambi mekkah muncul dadakan, tidak melalui proses pertimbangan matang, sehingga menimbulkan berbagai kritikan terhadap proses pembangunan tersebut, kondisi yang sama juga terjadi dalam proses menyakinkan rakyat dari pemerintah terkait dengan situasi keamanan Aceh, apakah sudah benar-benar ada jaminan pascarekontruksi Aceh warga bisa terus hidup tenang, amanÂ tentram tanpa ada lagi desingan peluru. Faktanya, hinggĂĄ kini masih ada sebagian kecil warga yang masih hidup dalam ketidakpastian, terutama mereka yang berada di kawasan terpencil pelosok desa di Aceh, munculnya spanduk pro-kontra antara tolak kisah, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Juga maraknya aksi perampokan bersenjata, penculikan hampir saban hari menghiasi lembaran berita media cetak lokal dan nasional saat ini, juga menjadi tanyangan menarik dari media elektronik, serta maraknya aksi pengrusakan kantor BRA seperti yang terjadi di Aceh Barat baru-baru ini, juga menunjukkan dalam proses reintegrasi masih menimbulkan masalah. Meski saat ini, tidak sedikitpun dari masyarakat Aceh yang terbentuk pikiran, untuk kembali hidup seperti pernah terjadi pada lima atau 30 tahun silam, sebab selama itu pula, warga tidak pernah merasakan adanya ketidakadilan, karena apa yang sebelumnya terjadi semua simbol serta perlakukan buruk sering menimpa mereka. AC E H M A S U K B A B A K B A R U

Disahkan UUPA menjadi undang-undang otonomi khusus dengan kewenangan luas pada tahun 2006 lalu, memunculkan harapan besar bagi rakyat untuk terus bisa hidup di tanah makmur dan memunculkan perubahan fundamental dalam berbagi segi kehidupan, tetapi realitasnya hingga empat tahun usai MoU Helskinki dan dua tahun efektif berlakunya UU Pemerintahan Aceh, masih juga belum nampak perubahan signifikan, menyebabkan berbagai perangkat penduduk dari UUPA belum tuntas dibahas oleh DPR Aceh, pelabuhan bebas Sabang masih terkendala aturan lain dari pusat. Hambatan dalam pembangunan kembali Aceh, tidak hanya tersangkut pada tingkat pusat, tetapi kinerja Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Irwandiâ&#x20AC;&#x201C; Muhammad Nazar bersama kabinetnya, dinilai oleh banyak pihak termasuk pengamat agak lamban, banyak program pembangunan terhambat pada proses pelaksaan di lapangan, begitu juga pembangunan kembali kawasan pantai barat yang luluh-lantak dihantam tsunami masih belum ada perubahan, maka tidak heran jika jalan Banda Acehâ&#x20AC;&#x201C;Meulaboh hingga saat ini sulit dilalui, program peumakmu nanggroe sebagai andalan memajukan warga tingkat perdesaan dan kawasan perdalaman masih jalan di tempat, begitu juga dengan anggaran belanja daerah yang teralokasi triliyunan rupiah tiap tahun tersisa. Ini menjadi indikator bahwa Pemerintah Aceh masih menemui titik lemah dalam memacu percepatan pembangunan. Dalam melahirkan Aceh baru, pemerintah dan segenap pengambil kebijakan harus melakukan berbagai terobosan, terutama dalam menyusun program pembanguan secara terukur, terstruktur, bermanfaat dan bukan kegiatan studi banding serta mampu membangkitkan ekonomi rakyat agar rakyat benar-benar dapat hidup sejahtera dan lebih penting lagi membasmi pelaku korupsi dan buat kebijakan berpihak lepada rakyat, menghidupkan pertanian, perkebunan rakyat dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti kilang padi, pabrik serta membaguskan irigĂĄsi sawah petani dan mendidik pemuda Aceh dengan memberikan berbagai kemudahan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi agar pada saatnya nanti para lulusan tersebut bisa mengabdikan diri membangun Aceh. 48

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Kalau program seperti tertera di atas bisa dilaksanakan, setidaknya pemegang amanah rakyat bisa sedikit memenuhi harapan masyarakat Aceh, tepatnya delapan bulan usai Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami, ribuan masyarakat dari berbagai pelosok ini, berduyun-duyun datang ke pelataraan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, mereka ke sini untuk menyaksikan langsung prosesi penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah RI-GAM, Senin 15 Agustus 2005 pukul 16.00 WIB, yang disiarkan melalui siaran telivisi dari Helsinki. Nurdin (45) sopir angkutan umum jurusan Banda Acehâ&#x20AC;&#x201C;Medan, usai menyaksikan prosesi serimonial penadatanganan MoU, menyebutkan setelah perdamaian dicapai, berbagai ganguan di jalan tidak terjadi lagi, begitu juga dengan aksi kekerasan yang kerap menimpa pengemudi truk dan bus serta desingan peluru benar-benar hilang di bumi serambi mekkah. Harapan warga tertindas ini sepertinya dikabulkan oleh Allah SWT, empat tahun Aceh damai, gedung-gedung berdiri kokoh dan megah di berbagai sudut kota, jalan mulus, swalayan serta ratusan bahkan ribuan toko tumbuh, cafe-cafe mulai dari kelas rendahan sampai untuk kelas tinggi berjejeran di mana-mana, mobil berbagai jenis terus lalu-lalang di jalan raya dan pelosok desa, membuat jalanan jadi macet berjam-jam. Ini menunjukkan daerah paling barat Indonesia kini sedikit maju dibandingkan lima tahun silam. Fakta ini seolah membenarkan apa yang disampaikan Menko Kesra Alwi Shihab ketika memberi sambutan usai menyaksikan penandatangan kesepakatan damai antara pemerintah-GAM, di halaman Masjid Baiturrahman Banda Aceh, kala itu dia minta kepada semua pihak untuk memelihara perdamaian. Perdamaian ini, sebagai anugerah dari Allah SWT, setelah Aceh berkonflik dan dilanda musibah bencana alam gempa dan tsunami, rakyat terus hidup dalam penderitaan, tetapi mulai hari ini, penderitaan berubah menjadi kebahagiaan, karena mulai saat ini berbagai bentuk kekerasan, konflik bersenjata tidak terdengar lagi, mari membangun Aceh dan Indonesia kearah yang lebih baik. Pesan Alwi Shihab tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi dua tahun setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan, tepatnya bulan Juni 1948, presiden pertama Ir Soekarno (Bung Karno) terbang ke Aceh. AC E H M A S U K B A B A K B A R U

Setelah Yogyakarta, ibu kota NKRI, direbut kembali oleh Belanda saat agresi kedua, hanya Aceh-lah yang menjadi wilayah NKRI, sedangkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia saat itu telah menjadi negara bagian yang ibukotanya di Den Haag, Negeri Belanda. Ketika itulah, Bung Karno terbang ke Aceh. Seraya mengeluarkan air mata, bertempat di Hotel Aceh yang kini menjadi kenangan karena telah dibongkar, Soekarno meminta rakyat Aceh agar bersedia membantu perjuangan menegakkan NKRI secara utuh. Rakyat Aceh pun dengan tulus menyatakan dukungannya dengan menghimpun sejumlah uang, emas murni, dan harta benda lain ketika itu, lalu disumbangkan untuk membeli dua buah pesawat terbang, yang diberi nama Seulawah RI 001 dan RI 002. Pengorbanan besar demi tegaknya NKRI dengan menyumbang sejumlah uang dan perhiasan emas serta harta benda lain dari rakyat Aceh ketika itu dengan harapan bisa hidup lebih tenang, aman, dan sejahtera. Ternyata, harapan sang "donatur" itu belumlah menjadi kenyataan pada saat itu, bahkan sampai sekarangpun masih banyak warga di pedesaan hidup di bawah garus kemiskinan. Daerah paling barat Indonesia yang kini berubah nama menjadi Aceh berdasarkan UUPA No.11 tahun 2006 sebagai perubahan dari nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus, masih tetap saja hidup dalam ketidakpastian. Kondisi ini tentu ironis dengan usia Republik ini yang genap 64 tahun pada tanggal 17 Agustus 2009. Namun kegelisahan rakyat, setelah hidup dalam ketidakpastian dalam kurun waktu lama, pasca-MoU Helsinki, kehidupan rakyat Aceh jadi berubah, kalau dulu menjadi donatur dengan tangan selalu di atas, berubah menjadi penerima, terutama pascadaerah ini dilanda bencana alam gempa bumi dan tsunami. Dan kini, Aceh mulai memasuki babak baru, pertanyaannya apakah akan kembali ke janji pada masa Soekarno sampai Megawati atau melaksanakan program sesuai dengan UUPA atau undang-undang tersebut menjadi pajangan hanya dibaca dan disimpan, semua terpulang kepada orang Aceh. ***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Saifullah

Wartawan Radio Djati FM, Banda Aceh

Tinta Damai

Damai punya banyak makna. Arti kedamaian berubah sesuai hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk kesetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau prosesi di mana sebuah angkatan bersenjata tak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Dalam bahasa arab perdamaian diistilahkan dengan ash-shulhu. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai, â&#x20AC;&#x153;suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat melepaskan sebagian tuntutannya. Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam distilahkan musalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut musalih â&#x20AC;&#x2DC;anhu, dan perbuatan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian/ pertengkaran dinamakan dengan musalih â&#x20AC;&#x2DC;alaihi atau disebut juga badalush shulhu.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian terhindar kehancuran, putusnya hubungan silaturahmi, dan menghindari perpecahan antarumat, serta menghentikan permusuhan di antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks jurnalistik, damai yang dimaksudkan bagaimana para jurnalis menulis dan memberitakan informasi kepada khalayak dengan bahasa tepat dan mengusahakan untuk menghindari konflik dengan komitmen menjaga dan melestarikan suasana damai. Damai merupakan dambaan dan impian semua orang. Terlebih orang yang hidup dalam atmosfir konflik. Bagi mereka yang menikmati kedamaian tentu akan menginginkan damai terus berlanjut. Namun, damai bukan sekadar ucapan atau bahasa belaka, tetapi benar-benar perwujudan hasrat manusia yang selalu cinta kedamaian. Di sisi lain, tidak dapat kita pungkiri ada juga yang tidak menginginkan kedamaian terus berlanjut. Ini memiliki alasan atau faktor tertentu, seperti orang yang terganggu bisnisnya karena damai. Bagi mereka, konflik bisa dijadikan sebagai proyek untuk meraup keuntungan. Ada juga sebagian kelompok yang anti terhadap kemapanan. Berbicara perdamaian, tentu melibatkan semua elemen untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian. Meraih kedamaian mungkin bisa kita asumsikan lebih mudah daripada mempertahankannya. Dari masa ke masa, suatu wilayah akan berubah terlepas ke mana arah perubahan itu sendiri. *** Hakikat pers bertindak dan berpijak pada porsi yang sebenarnya, walau di tengah kondisi tidak memungkinkan. Bahkan sangat memungkinkan bahwa perjalanan pers penuh dengan liku-liku dan tantangan yang berarti. Bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya bisa saja mengalami pelecehan, ancaman atau pembunuhan. Keadaan seperti ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dalam menjalankan tugasnya tanpa mengenal batas dan waktu. Berawal dari niat baik untuk kedamaian, dapat menjadi penopang bahwa energi positif akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang menarik dan setia menjaga 52

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

nilai-nilai ketertarikan tersebut. Hal yang lumrah bahwa sesuatu dimulai dari apa yang dilihat kemudian baru dikembangkan dengan berpikir. Kacamata untuk melihat juga akan berdampak terhadap interpretasi yang dilakukan. Bagi dunia jurnalis, interpretasi terhadap sebuah persoalan menjadi penting untuk diperhatikan, karena interpretasi inilah yang kemudian diekspresikan ke dalam hasil karya atau tulisan. Nilai-nilai etika juga menjadi fokus, sehingga diharapkan berpikir secara logis untuk kemudian benar-benar mempublikasikan informasi yang layak. Di sisi lain, informasi memang tak bisa ditutupi sebagai konsumsi masyarakat. Informasi yang disampaikan pun memberi pencerahan dan pemberdayaan publik serta meningkatkan kecerdasan intelektual. Mengutip kata-kata Napoleon Bonaparte â&#x20AC;&#x153;aku lebih takut satu pena daripada seribu pedangâ&#x20AC;&#x153;, secara eksplisit menunjukkan bahwa walaupun pena tersebut kecil dan tidak seberapa dibanding pedang, namun tajamnya melebihi pedang. Sebagaimana kita ketahui senjata para jurnalis adalah pena, mereka dikenal sebagai kuli tinta, dan tinta bersumber dari pena. Nah, pantaslah kalau jurnalis sebagai pemegang kendali dalam memainkan perannya sebagai pemberi informasi. Dengan pena, tokoh-tokoh besar mengubah dunia. Sama halnya jurnalis yang dapat mengubah pola pikir, asumsi dan pandangan masyarakat terhadap pemberitaan. Meskipun adanya perubahan dalam masyarakat tidak secara otomatis atau mutlak, tetapi tidak menutup kemungkinan akan cepat mengalami perubahan ketika ada persoalan yang menyangkut langsung terhadap komunitas masyarakat. Patut diperhatikan, bahwa penyampaian informasi juga harus disesuaikan dengan kultural masyarakat, tak kalah pentingnya menulis sesuai dengan konsumennya. Artinya sesuai dengan tingkatan pendidikan masyarakat, sehingga hal-hal yang tak diinginkan tidak terjadi, misalnya terjadi pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat sesama masyarakat. Memberikan perhatian dalam menulis secara tepat maka otomatis kedamaian yang didambakan akan tetap lestari dan konflik tidak terjadi lagi. ***

T I N TA D A M A I

Media merupakan salah satu wadah ekspresi demokrasi masyarakat modern yang memiliki peran strategis dalam menciptakan damai di suatu tempat, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan manusia dari masa ke masa. Peran media dalam tataran sosial di antaranya adalah sebagai agen perdamaian. Sementara yang berhubungan dengan fungsinya, media memiliki fungsi komunikasi massa antara lain fungsi pengawasan, fungsi sosial, fungsi penyampaian informasi, fungsi transformasi budaya, dan fungsi hiburan. Adapun peran sosial pers yang paling utama adalah sebagai kekuatan sebagai pendapat umum dan pola pikir dalam masyarakat. Karena media mempunyai peran yang besar dalam masyarakat, yaitu membentuk dan menciptakan opini publik, maka upaya penerapan atau implementasi konsep damai bagi jurnalis sangat diperlukan. Konsep ini merupakan solusi bertindak preventif terhadap konflik ataupun untuk melestarikan kedamaian itu sendiri. Konsep jurnalisme damai tentu dapat diterima oleh media, jurnalis dan masyarakat yang mendambakan pedamaian itu selalu ada dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Acuan konsep jurnalisme damai merupakan solusi yang tepat untuk menciptakan suasana kondusif, merujuk kepada kata damai juga sangat menentukan terjalinnya kedamaian secara kontinyu. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan membentuk pemikiran dan pengetahuan kepada mereka. Ini juga hal yang perlu diperhatikan oleh para jurnalis, bahwa apa yang ingin disampaikan harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat . Dalam ilmu jurnalis ada beberapa tinjauan yang menjadi perhatian, jurnalis bertindak sebagai penerima informasi dan kemudian menyampaikan informasi itu, tentunya dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, seperti aktual, objektif, berimbang dan menempatkan diri di posisi tanpa keberpihakan. Posisi yang sulit akan terasa bagi jurnalis ketika adanya gejala konflik. Betapa tidak profesi ini dikenal sangat beresiko, misalnya dituntut pencemaran nama baik, pelecehan, ancaman sampai nyawa pun bisa melayang ketika meliput daerah konflik bersenjata. Inilah yang namanya resiko, tetapi tampaknya para jurnalis akan sering berhadapan dan mengalami resiko-resiko separah tadi. 54

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Kemudian, dalam menjalankan profesinya seorang jurnalis menganut jurnalisme damai untuk tetap konsisten bahwa kondisi dan damai itu adalah indah. Adapun karakteristik jurnalisme damai yaitu; (1). Melihat perang sebagai sebuah masalah, (2). Melihat perang sebagai sebuah ironi yang tidak seharusnya terjadi, (3). Lebih mementingkan empati kepada korban dari pada liputan konflik yang kontinyu, (4). Menonjolkan rekonsiliasi dua belah pihak, (5). Mengedepankan harapan dan hasrat untuk berdamai daripada aroma dendam dan kebencian kepada kedua belah pihak, (6). Memberitakan konflik apa adanya dan memberikan porsi yang sama kepada semua pihak atau versi yang muncul dalam wacana konflik, (7). Mengungkapkan ketidakbenaran kedua pihak dan menghindari keberpihakan, (8). Menyebutkan nama pelaku kejahatan kedua pihak, guna mengungkapkan ketidakbenaran atau kebohongan masing-masing pihak. Dengan karakter tersebut, memberikan deskripsi betapa pentingnya menjaga karakter itu dalam menjalankan fungsinya sebagai jurnalis. Diakui atau tidak, bahwa pemberitaan terhadap suatu permasalahan tanpa fakta informasi yang benar dan sumber yang jelas sering menjadi penyulut api konflik. Bagi jurnalis damai tentu hal ini sangat tidak diharapkan. Jurnalisme damai diharapkan menjadi sebuah solusi bagi dunia jurnalistik, sehingga dituntut mampu mentransformasikan fakta dan realitas konflik sebagai realitas media, untuk menghindari terjadinya konflik-konflik serta munculnya penyelesaian masalah. Menciptakan suasana damai secara menyeluruh dengan tetap berpedoman pada azas-azas dan prinsip jurnalisme damai. Instrumen jurnalisme damai harus tetap dikedepankan. Inilah harapan dan cita-cita seluruh masyarakat, sehingga melalui jurnalisme damai ini diharapkan tak muncul lagi berbagai polemik, dan memperkeruh suasana. Pemberitaan yang baik akan memberikan nuansa damai tersendiri, dengan demikian damai dapat terjaga dan tak memunculkan konflik-konflik baru. Tidak dapat dipungkiri pers mempunyai peran urgen dan strategis dalam menjaga dan menciptakan suasana damai. Melalui jurnalisme damai, semoga perjalanan jurnalistik dapat memberikan kontribusi besar secara universal menuju perdamaian seutuhnya di muka bumi. T I N TA D A M A I

Melalui jurnalisme damai, besar harapan untuk sekarang dan ke depan para jurnalis dapat memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dan ketentraman kepada masyarakat. Karena diyakini sebagai pemegang peran vital dalam mengekspresikan dan mendiskripsikan sebuah persoalan, pers sebagai penyampai informasi, agen perubahan dan berfungsi sebagai sosial kontrol memberikan informasi kepada masyarakat yang berpengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir dan opini publik. Di samping itu, media bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku, membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan selalu menganut prinsip dan azas damai melalui pemberitaannya, maka terciptalah suasana damai, tenteram, aman dan sejahtera di tengah masyarakat. ***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Muhammad Saman

Wartawan Harian Analisa di Banda Aceh

Jurnalisme Damai

Pers sebagai media penyampai informasi ke publik, menjadi wahana pendidikan, hiburan dan fungsi kontrol jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia menjadi hilang. Sebuah peristiwa yang terjadi di suatu daerah tidak akan berarti apa-apa jika pers baik media cetak, elektronik maupun online tak menyebarluaskan kepada masyarakat. Di sini, media mengambil peranan yang sangat penting. Harus diakui, sebuah konflik ataupun suasana perang di daerah tertentu saat ini masih sangat seksi untuk mendapat liputan wartawan dari berbagai media. Oleh perusahaan media, konflik itu merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan dari sisi bisnis, meningkatkan pendapatan karena berita-berita seperti itu pasti diburu publik. Kita dapat melihat ketika konflik bersenjata terjadi di Aceh beberapa tahun lalu antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia khususnya Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Ketika penerapan status darurat militer dan darurat sipil sejak 2003 hingga 2005, hampir seluruh media baik lokal, regional, nasional maupun internasional mengerahkan para wartawannya untuk meliput sengitnya suasana perang antara kedua pihak yang bertikai. Media yang ada saat itu lebih banyak memberitakan perseteruan antara GAMTNI dan terjebak pada pemberitaan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Satu hal yang sangat memprihatinkan kala itu, sangat sedikit media mengangkat hal-hal yang menyangkut penderitaan masyarakat sipil tidak berdosa akibat konflik. â&#x20AC;&#x153;Kalau tentara atau GAM yang tewas akibat konflik itu, ya itu memang resikonya karena mereka saling bertempur. Tetapi, kalau rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban, apa urusannya. Ini seharusnya lebih diperhatikan media,â&#x20AC;? ujar pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Bachtiar Aly. Media yang lebih mengedepankan masyarakat korban konflik ketimbang perang statemen antara pihak bertikai akan terus memperkeruh konflik, inilah yang dimaksudkan dengan praktik jurnalisme damai yang diterapkan sebuah media. Jurnalisme damai adalah praktik jurnalistik yang bersandar pada pertanyaanpertanyaan kritis tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan hikmah konflik itu sendiri. Ruhnya mengembangkan liputan yang berkiblat ke masyarakat. Saat ini, kondisi Aceh memang telah berubah. Perdamaian sudah terwujud untuk mengakhiri konflik bersenjata hampir 30 tahun dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Situasi Aceh yang kondusif memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bangkit menata kehidupan mereka yang lebih baik. Denyut pembangunan kini memang terlihat di mana-mana. Tidak terkecuali yang dilakukan ribuan mantan kombatan GAM dan warga korban konflik. Sejumlah NGO, lembaga-lembaga dunia dan para aktivis kemanusiaan aktif terlibat mendukung proses reintegrasi. Pers juga memiliki peran strategis untuk menginformasikan dan memperkuat usaha-usaha membangun tali silaturahmi antara mantan kombatan dan warga (korban konflik). Untuk itu, pers harus mampu mentransformasikan peran agar tidak sekadar sebagai pewarta informasi yang mengutamakan nilai konflik. 58

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Konflik yang mengiringi reintegrasi, seharusnya dipahami sebagai bagian proses resolusi konflik menuju perdamaian sejati.â&#x20AC;¨Pers karenanya harus berperan aktif dan proaktif dalam mendorong para pihak untuk membangun tali silaturahmi. Tentu saja pers, atau jurnalis tidak dituntut sebagai mediator. Namun mereka dapat â&#x20AC;&#x153;memprovokasiâ&#x20AC;? para pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi untuk mengedepankan upaya-upaya penyelesaian konflik secara damai lewat fakta media (berita) yang mereka produksi. Ini mengingat daya persuasif pemberitaan pers yang dipercaya ikut memperkuat pola pikir dan perilaku seseorang. Untuk itu, dibutuhkan perubahan perspektif dan keterampilan teknis untuk mengimplementasikan jurnalisme damai dalam meliput berbagai isu atau peristiwa yang muncul di Aceh, tidak terkecuali dalam meliput proses reintegrasi. Tugas media massa ikut menjaga dan merawat perdamaian agar terus berlanjut di Aceh. Wartawan sebaiknya tidak lagi terjebak pemberitaan yang menjurus kepada konflik. Masyarakat Aceh berharap, perdamaian itu tidak sebatas di atas kertas yang diliput media secara luas, tetapi ia membumi dan ditindaklanjuti dalam praktik nyata di lapangan. Segala bentuk kekerasan sudah harus berhenti, permusuhan berganti secara bertahap menjadi saling pengertian dan persahabatan, kecurigaan perlu disikapi dengan jujur terbuka, hilangkan egoisme kelompok, rasa dendam dikuburkan dengan semangat islah (rekonsiliasi), saling memaafkan sebagai sesama anak bangsa. Upaya rekonsiliasi secara komprehensif (kaffah) dengan spirit keluarga besar bangsa Indonesia menjadikan peran media makin penting. Utamanya, bagaimana media menghampiri permasalahan dengan bijak, tidak mengeksploitasi konflik dan turut mencari solusi. Misi dan instrumen jurnalisme damai harus dikedepankan. Media diharapkan ikut memberi kontribusi menjelasterangkan butir-butir MoU Helsinki sehingga mampu menghindari polemik yang tidak perlu. *** JURNALISME DAMAI

Jurnalisme damai bukanlah hal baru. Pendekatan kerja jurnalisme ini digagas Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan, pada 1970-an. Galtung merasa â&#x20AC;&#x153;mirisâ&#x20AC;? melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih atau kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini dia sebut sebagai jurnalisme perang. Jurnalisme perang lebih tertarik pada konflik, kekerasan, korban yang tewas, dan kerusakan material. Pola seperti ini banyak dianut infotainment, lebih suka mendasarkan kerjanya pada konflik rumah tangga selebritis. Penganut jurnalisme perang enggan menggali asal-usul konflik, mencari alternatif-alternatif penyelesaian, berempati pada akibat-akibat kemanusiaan yang ditimbulkannya. Jurnalisme perang lebih suka memperjauh jarak para pihak yang berkonflik dalam kerangka kalah-menang, bukan mendekatkan keduanya untuk berdamai. Akibatnya, jurnalisme perang secara tidak sadar juga menggiring publik untuk memihak pada salah satu pihak yang bertikai. Ini bisa dimaklumi karena dalam proses liputan, jurnalisme perang selalu menggunakan kacamata â&#x20AC;&#x153;kita-merekaâ&#x20AC;?. Galtung yang kemudian diikuti Annabel McGoldricik dan Jake Lynch mendorong pers mengubah teori klasik jurnalisme perang menjadi jurnalisme damai (peace journalism). Pers harus mengambil peran memprovokasi pihak-pihak bertikai menemukan jalan keluar. Pers harus melakukan pendekatan menang-menang dan memperbanyak alternatif penyelesaian konflik. Jurnalisme damai melihat perang atau pertikaian bersenjata sebagai masalah, sebagai ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam konteks ini, jurnalisme damai pada dasarnya adalah seruan kepada semua pihak memikirkan hikmah konflik. Yaitu dengan senantiasa menggarisbawahi kerusakan dan kerugian psikologis, budaya dan struktur kelompok masyarakat yang menjadi korban konflik atau perang. Jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban-korban konflik daripada liputan kontinyu tentang jalannya konflik. Jurnalisme damai memberi porsi sama kepada semua versi yang muncul dalam wacana konflik. Jurnalisme damai juga berusaha mengungkapkan ketidakbenaran dari kedua pihak, bahkan 60

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

kalau perlu menyebutkan nama pelaku kejahatan (evil-doers) kedua belah pihak. Jurnalisme damai dalam upaya menyampaikan fokus beritanya lebih pada efek kekerasan yang tidak tampak (invisible effect of violence), seperti kerusakan sosial, kerusakan budaya moral, hancurnya masa depan, maupun trauma pihak yang menjadi korban, bukan produk fisik dari konflik dan kekerasan semata, seperti potongan mayat, rumah ibadah yang hangus, wanita dan anak terlantar. Hal ini bertujuan untuk menarik empati audien, bahwa konflik yang disertai kekerasan hanya mendatangkan kerugian. Di samping itu aspek keseimbangan pemberitaan (cover both side) tidak hanya pada sisi materinya saja, tetapi juga sumber berita. Suara korban seperti orang tua, wanita dan anak-anak harus mendapat tempat lebih banyak dalam pemberitaan dibanding porsi elit yang bertikai. Jurnalis juga dituntut untuk memindahkan orientasi sumber pemberitaannya dari level elit ke masyarakat. Menggeser angle liputannya dari fakta kekerasan ke pusat penderitaan masyarakat biasa. Jurnalis harus mengungkap penderitaan para korban dan akibat-akibat dari konflik yang menyengsarakan. Berbagai implikasi konflik yang tidak tampak, dan lebih bersifat psikologis harus mampu diungkap jurnalis. Tujuannya untuk menggugah orang agar sadar bahwa ekses konflik sebenarnya sangat fatal, yakni menimbulkan penderitaan manusia. Selanjutnya kebutuhan suatu kemasan yang manis terhadap suatu fakta konflik, sama artinya dengan menangkap ikan tanpa membuat keruh air di sekitarnya, itulah jurnalisme yang cerdas. Karena saat ini, jurnalisme tidak hanya dituntut mampu menciptakan iklim kondusif memberi suasana damai, tapi juga menjadi bagian dari proses mendidik dan mencerdaskan bangsa. Penggagas jurnalistik damai menilai pers bukan sekadar penyampai informasi apa adanya darah dan kemarahan, melainkan harus kreatif membangun debat publik yang sehat bagi kepentingan umum yang luas memberikan empati pada anak-anak yang telantar, penderitaan rakyat tak berdosa akibat konflik. Ide jurnalisme damai tidak sekadar guyonan atau asal ngomong. Kita melihat masih banyak media massa yang menyulut emosi audiens dalam pembuatan berita-beritanya. Padahal jurnalis harusnya bisa membuat berita menyejukkan. Apa JURNALISME DAMAI

memang tugas media membuat sensasi? Atau memang justru kontroversi itu yang menarik? Ah, memangnya media gosip. Ide jurnalisme damai memang tak sepenuhnya bisa diterima. Seorang wartawan mengatakan, tugasnya hanya menulis fakta yang ada, dan bukan tugas media menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di negeri ini. Ya, mungkin juga benar apa yang dikatakan kawan ini. Tapi bukankah peran media juga harusnya memberi pendidikan, pencerahan dan informasi yang baik buat para audiensnya? Lalu, apa salahnya dengan ide jurnalisme damai ini? Jika saja standar profesi jurnalistik dan etika pers benar-benar diaplikasikan, kita yakin akan tercipta sebuah jurnalisme damai. Tapi, celakanya lagi standar profesi jurnalisme seperti syarat-syarat untuk menjadi wartawan dan penerbit pers tidak ada dalam Undang-Undang Pers. Konsep-konsep jurnalisme accurate reporting (akurat dan teliti), objective reporting (tidak memihak), fair reporting (jujur dan tidak bias), balance reporting (pemberitaan yang berimbang dan proporsional), dan true reporting (benar) banyak diabaikan para wartawan. Pemberitaan yang vulgar dan sensasional justru menjadi kegemaran wartawan dalam cara pemberitaan yang disebut crisis news, action news, spot news, dan hard news. Ditambah kebiasaan buruk mengambil angel kejadian menegangkan, pemakaian gaya bahasa, cara memilih judul, lead dan cara menerapkan fungsi agenda setting (pilihan waktu dan tempat berita) yang mencemaskan khalayak. Kemampuan untuk memilih dan memilah karya jurnalistik ialah tanggungjawab untuk mengedepankan rasa aman, adil dan objektif. Media menuntut pembaca untuk mengenal dunia dengan menggunakan bahasa yang tepat sasaran secara santun. Paling tidak, setiap statement elit tidak begitu saja dilansir tanpa secara kritis menilai apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan norma-norma, kaidah bahasa dan kode etik. Media yang cerdas tidak akan pernah secara serta merta memuat pernyataan dalam bahasa yang vulgar. Konflik berkepanjangan dan akumulasi kekecewaan serta ketidakmampuan 62

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

pengendalian diri telah menjadikan segelintir elit kita terjebak menggunakan katakata yang kurang pantas, terbawa emosi. Mereka kurang menyadari bahwa bahasa dapat mengundang kekerasan. Penggunaan kata-kata seperti libas, embat, tebas, basmi, bumihanguskan, luluhlantakkan, binasakan atau istilah lain yang berkonotasi permusuhan dan konfrontatf seharusnya dihindari, karena sangat tidak pantas diucapkan kepada entitas manusia, seberapapun Â salah dirinya. Media yang memiliki integritas tidak akan terjebak dan tidak ingin menjadi mesin photocopy yang mengadopsi pernyataan-pernyataan bercorak provokatif. Hak media mencarikan kata sinonim menggantikan ungkapan petinggi atau elit yang tampak kurang kendali atau memang tidak pandai berkata hati, tidak cerdas dalam berkomunikasi. Pemberitaan beberapa suratkabar sebagaimana yang diamati analis media KIPPAS, penuh dengan pergelaran bahasa kekerasan. Tak hanya ketika surat kabar mengkonstruksi fakta yang sudah kerasa seperti konflik (etnis), tetapi juga ketika mereka mengkonstruksi konflik diantara elit politik. Dalam istilah Prof Dr Hasan Alawi, ahli bahasa yang pernah menjabat Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia itu, bahasa komunikasi yang dipraktikkan para elit politik merupakan bentuk vulgarisasi bahasa Indonesia. Hal tersebut, menurut dia, merupakan perubahan ekstrem dari kramanisasi bahasa Indonesia karena adanya hegemoni semantik yang terjadi selama masa Orde Baru. Jurnalisme damai diharapkan menjadi keteladanan bagi khalayaknya untuk bersama mencapai cita-cita menuju Indonesia damai.â&#x20AC;¨Dengan merekonstruksi fakta-fakta yang â&#x20AC;&#x2DC;tidak kasatmataâ&#x20AC;&#x2122; tersebut, para pihak yang bertikai, diharapkan akan segera menyimpan senjata mereka, dan memilih berunding lewat jalan beradab, bukan biadab. Jurnalisme damai memang sebuah intervensi. Tepatnya intervensi nilai perdamaian. Di kolong langit, siapakah yang tidak merindukan sebuah masyarakat cinta perdamaian? Tentu semua menghendakinya, kecuali para produsen senjata dan mesin kekerasan. ***

JURNALISME DAMAI

Thamren Ananda Sekjend DPP-PRA

Perdamaian Aceh Bertopeng Sebelah

Almost all wars are now civil wars. Many of the causes are economic. (The Economist edisi 24 Mei 2003)

Sekitar delapan puluh persen dari semua perang saudara (civil war) yang ada di dunia ini menimpa seperenam dari penduduk termiskin dunia. Perang saudara selalu disebabkan oleh kepentingan ekonomi. Konflik Aceh yang dimulai sejak tahun 1976, juga dilandasi secara kuat oleh kepentinganâ&#x20AC;&#x201D;ketimpangan ekonomi pusat daerah. Khususnya dengan muncul perusahaan Multi National Corporate (MNC) (PT. Exxon Mobil Oil) yang mengekplorasi gas di Aron, Aceh. Produksi gas alam Aron pertama dimulai pada tahun 1978. kalau dilihat dari fase lahirnya pemberontakan Aceh terhadap Republik yang mulai dideklarasikan pada tahun 1976 memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehadiran perusahaan eksplorasi gas alam di Aceh. Konflik yang munculpun bukan konflik horizontal, tetapi konflik vertikal pusatdaerah yang kemudian melahirkan perang sipil dengan kristalisasi munculnya nasionalisme ke-Acehan. Secara umum dapat dilihat dari berbagai peristiwa sejarah munculnya nasionalisme (Negara bangsa) selalu diawali dengan munculnya ekspansi ekonomi global dalam mengeksplorasi kekayaan alam di suatu daerah. Kondisi ini menjadi basis awal bagi munculnya semangat nasionalisme khususnya

dalam hal perebutan kekuasaan atas kekayaan alam di daerah tersebut antarkelas menengah (borjuasi) pribumi dengan borjuasi pendatang (MNC). Di Aceh borjuasi pendatang dilembagakan sebagai perwakilan pemerintah pusat walaupun orang asing, sehingga kontradiksi yang muncul daerah dan pusat. Konflik panjang dan telah melahirkan begitu banyak derita yang begitu sulit untuk dilupakan, telah membuat Aceh porak-poranda dalam berbagai sektor. Baik itu secara ekonomi maupun politik. Secara politik telah mengakibatkan hilangnya kondisi kondusif di Aceh dan hancurnya rasa saling percaya dengan pemerintah pusat. Kemudian mencapai klimaks pada awal tahun 2000 dengan mulai memudarnya semangat kebangsaan Indonesia dan mulai masifnya semangat keAcehan dalam bentuk Negara bangsa. Sedangkan secara ekonomi, kondisi Aceh dalam keadaan konflik, sudah pasti akan sulit terjadi pertumbuhan ekonomi apalagi dalam hal pemerataan ekonomiâ&#x20AC;&#x201D;sudah pasti kemiskinan bagaikan wabah penyakit yang begitu cepat meluas. Perjalanan konflik besenjata di Aceh yang begitu panjang dan melelahkan, diperparah lagi dengan terjadinya bencana tsunami yang dahsyat, semakin membuat Aceh terpuruk secara ekonomi dan politik. Namun konflik sebesar apapun, ketika mengalami klimaks (puncak dari konflik) pasti akan menemukan muara penyelesaiannya. Begitu juga dengan konflik Aceh, tahun 2005 merupakan babak baru dalam sejarah perjalanan Aceh. Di tahun tersebut telah terjadi satu kesepahaman bersama antara pihak berkonflik untuk menyelesaikan konflik, yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinki. Karena konflik bagaikan mata rantai yang sulit diputuskan, maka penyelesaian konflik setelah mencapai puncak konflik biasanya akan melahirkan konflik baru. Konflik baru ini akan terus mencul bila akar dari konflik tidak pernah bisa diselesaikan secara menyeluruh. Kalau dilihat secara umum konflik Aceh mulai muncul akibat dari kesenjangan ekonomi antara daerah dan pusat, kemudian secara otomatis meluas menjadi ladang kemiskinan, maka akar konflik Aceh bisa dipastikan adalah persoalan ekonomi kesejahteraan. Dari sisi lain yang dapat menguatkan kesimpulan tersebut adalah dengan mulai terjadinya perubahan status para pelaku konflik yang dulunya berbicara keadilan ekonomi dan politik mulai berubah ke arah penguasaan alat-alat 66

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

produksi atau mulai menjadi orang-orang baru yang menguasai ekonomi atau telah terjadi perubahan status kelas sosial yang saling berkontadiksi. Kalau kondisi ini terus berjalan tanpa ada pemerataan ekonomi atau peningkatan kesejahteraanâ&#x20AC;&#x201D; melalui pembukaan lapangan kerja, maka konflik baru atas perdamaian pascakonflik panjang akan terus terawat dan pada akhirnya juga akan mencapai puncak atau klimaks dari konflik baru tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena perdamaian abadi tidak hanya ditandai oleh berkurangnya aktivitas konflik militer, tetapi perdamaian abadi akan selalu ditandai oleh berkurangnya angka kemiskinan. Lalu bagaimana mengisi perdamaian untuk mengurangi angka kemiskinan agar potensi munculnya konflik baru dapat diantisipasi dari sekarang? Ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan atau lebih luas dalam hal kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh pasca-MoU Helsinki. Apakah pemerintahan baru (eksekutif dan legislative) mampu melakukan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh atau hanya melanjutkan pola kebijakan ekonomi pemerintahan Aceh sebelumnyaâ&#x20AC;&#x201D;di masa konflik. Kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Aceh dapat dilihat dalam dua hal penting pertama pengalokasian anggaranâ&#x20AC;&#x201D;APBA dan kedua penggarapan sektor ekonomi dengan menganut sistem fragmentasi atau leading sector (terfokus). Dalam pengalokasiaan anggaran APBA/politik anggaran, akan sangat menentukan dalam pemberantasan kemiskinan. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar ke sektor yang jumlah penduduk miskin lebih banyak. Di Aceh jumlah penduduk miskin yang tinggi berada di sektor pertanian, dan mayoritas penduduk Aceh juga bekerja di sektor tersebut. Bahkan hampir mencapai 70 persen penduduk Aceh bermatapencaharian sebagai petani (dalam makna yang luas). Namun anehnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian tidak lebih 6 persen dari jumlah APBA dan alokasi anggaran APBA yang paling besar mencapai angka diatas 50 persen adalah untuk kepentingan pejabat dan birokrasi dengan jumlah penduduk yang menjadi birokrat tidak lebih dari 10 persen dari jumlah penduduk Aceh. Artinya 70 persen penduduk Aceh memperebutkan kue APBA sebesar 6 persen sedang 10 persen penduduk Aceh memperebut kue APBA sebesar 50 P E R D A M A I A N AC E H B E R TO P E N G S E B E L A H

persen lebih. Ini satu fakta kesenjangan ekomoni saat ini. Dan kalau kondisi ini terus dipertahankan maka pemberantasan kemiskinan hanya akan menjadi selogan pemerintah saja. Karena pemerintahan memang tidak melakukan tindakan yang signifikan dari segi pengalokasiaan anggaran untuk sektor yang mayoritas penduduk dan juga tinggi angka kemiskinan. Selain kebijakan anggaran yang harus berpihak kepada mayoritas rakyat, maka kebijakan ekonomi pemerintah juga harus fokus dalam pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak akan menjamin mampu menekan angka kemiskinan, bila tidak terjadi pemerataan. Secara empiris konsep ekonomi yang cenderung menganut pemerataan akan sedikit lamban dalam mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi pemerataan walaupun lambat tetapi memiliki fondasi yang kuat. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan semua rakyat, bukan segelintir pengusaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ekonomi pemerataan biasanya lebih kuat dalam menghadapi berbagai kondisi krisis ekonomi, dan sistem ekonomi pemerataan sering diibaratkan sebagai sistem ekonomi seperti piramida. Namun sebaliknya bila ingin mengejar pertumbuhan maka harus mengabaikan pemerataan ekonomi. Ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan sering disebut dengan ekonomi developmentalis yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada segelintir pengusaha. Ekonomi seperti ini sering juga disebut sebagai ekonomi piramida terbalik, sehingga sistem ekonomi ini tidak kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Dan sepertinya konsep mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan merupakan pilihan sistem ekonomi Pemerintah Aceh saat ini, kalau dilihat dari politik anggarannya dan kebijakan ekonomi mikro/ makro lainnya. Kebijakan ekonomi yang harus fokus adalah dalam menggarap sektor ril. Saat ini Pemerintah Aceh tidak memiliki leading sektor dalam menumbuhkan ekonomi daerah. Dan sektor ril yang paling berpotensi adalah pertanian. Hal ini disebabkan dua faktor penting. Pertama komoditas pertanian saat ini sedang menjadi unggulan, di tengah krisis pangan global. Seharusnya krisis pangan global bukan menjadi petaka bagi pemerintah kita, tetapi harus menjadi peluang bagi 68

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

pemerintah dan rakyat Aceh. Kedua jumlah lahan pertanian yang masih sangat luas dan ditunjang oleh keadaan alam yang sangat subur. Aceh dan Indonesia pada umumnya termasuk wilayah tropis yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang luas wilayah tropisnya mencapai angka 27 persen sedangkan Indonesia memiliki 11 persen wilayah tropis. Krisis pangan dunia disebabkan oleh beberapa faktor, pertama disebabkan oleh jumlah lahan pertanian yang mulai sedikit akibat dari banyaknya lahan pertanian yang terkonversi ke industri. Keberadaan teknologi yang mampu mengolah komoditas pertanian menjadi energi alternatif (bio-energi) telah menjadi faktor kedua meningkatnya kebutuhan komoditas pertanian dewasa ini. Kondisi inilah yang membuat masyarakat dunia mulai terpikat dengan bioenergi sebagai alternatif pengganti minyak bumi. Konversi komoditas pangan menjadi bio-energi secara langsung telah meningkatkan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan bahan pangan bukan hanya diperebutkan oleh umat manusia dewasa ini, tetapi juga manusia telah berkompetisi dengan mesin dalam memperebutkan bahan pangan tersebut. Keterpikatan terhadap konversi komoditas pangan menjadi bio-energi sebagai pengganti minyak bumi disebabkan bio-energi bisa diperbaharui, sedangkan minyak bumi membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk mengubah fosil-fosil menjadi minyak bumi sebagai energi. Tidak mengherankan bila dunia sekarang menghadapi satu masalah besar dalam persediaan pangan bagi kelangsungan hidup. Keadaan ini telah mengalihkan perhatian para pengusaha untuk melirik agribisnis sebagai bisnis yang menjanjikan, khususnya pengusaha asing. Seperti Agro Indomas, Charoen Indonesia, Grop Golden Hope, Oriental Holding Bhd, Kulim Bhd, Grup Guthrie, Kuala Lumpur Kepong Bhd, Grup Sime Darby dan Tradewinds Bhd, yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Dan masih banyak lagi yang mulai menjajaki untuk investasi sektor agribisnis di Indonesia. Indonesia merupakan daerah yang paling besar lahan untuk komoditas pangan, bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa, yang sebahagian besar wilayahnya telah dipenuhi oleh berbagai industri. Begitu juga dengan Cina yang memiliki penduduk terbesar di dunia dengan luas wilayah yang lumayan besar, sementara P E R D A M A I A N AC E H B E R TO P E N G S E B E L A H

lahan pertaniannya telah terkonversi menjadi areal industri. Untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masa depan, Cina mulai membangun basis pertanian yang kuat dan modern di Afrika. Fakta di atas telah menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian untuk dikembangkan, apalagi jumlah penduduk Aceh mayoritas bekerja di sektor tersebut dan jumlah angka kemiskinan yang paling tinggi juga berada dalam sektor pertanian. Maka sudah saatnya Pemerintah Aceh fokus dalam membangun ekonomi Aceh ke depan dengan menjadikan pertanian modern sebagai leading sektornya. Dengan dukungan pemerintah, mulai dari politik anggaran sampai pada manajemen produksi dan pemasaran, akan mampu mendorong pertanian Aceh terkonversikan dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Dengan demikian ke depan Aceh akan menjadi daerah agribisnis yang kuat di Indonesia. Sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan akan mulai teratasi dengan banyaknya peluang/lapangan kerja. Dan tingkat kesejahteraan petani akan semakin meningkat, sehingga akan mendongkrat pendapatan ekonomi sekitar 70 persen penduduk Aceh. Dengan demikian perdamaian abadi yang terus diharapkan oleh banyak pihak akan semakin mudah untuk terus dipertahankan, karena akar dari konflik adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalah hal kriminalitas, selalu dilandasi oleh faktor ekonomi. Perdamaian dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau saling mendahului. Keduanya harus seiring-sejalan, apabila perdamaian tidak dibarengi dengan kesejahteraan maka perdamaian sebagai solusi dari konflik selalu akan menjadi mata rantai yang tidak terputuskan, akan melahirkan berbagai potensi konflik baru. Perdamaian harus diisi dengan kesejahteraan agar terus langgeng sepanjang masa. Untuk itu Pemerintah Aceh harus memiliki kebijakan pembangunan ekonomi yang terfokusâ&#x20AC;&#x201D;memiliki leading sector. Dan sektor pertanian merupakan sektor unggulan, selain krisis pangan dunia yang mengakibatkan komuditas pertanian menjadi buruan masyarakat dunia, Aceh juga merupakan daerah yang subur akan pertanian. Sehingga perdamaian bisa mengubah wajah Aceh dari masa kelam 70

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

menjadi puncak kejayaannya. Apabila perdamaian di Aceh tidak mampu diisi dengan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka pengangguran serta kemiskinan, maka perdamaian di Aceh bertopeng sebelah. Di satu sisi semua orang berhasrat untuk terus mempertahankan perdamaian, sedangkan di sisi lain perdamaian hanya mampu mensejahterakan segelintir rakyat Aceh. Dan mayoritas rakyat Aceh akan hidup dalam kondisi perekonomian yang sama di masa konflik. Hanya kondisi kondusif yang membedakan pola hidup mereka. Namun yang pasti perdamaian bukanlah tujuan, melainkan jalan menuju kesejahteraan. Karena tujuan dari satu kehidupan adalah mencapai kesejahteraan. Begitu juga tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apabila perdamaian di Aceh tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, maka perdamaian Aceh dan pemerintahan baru Aceh, hanya mampu mewujudkan Aceh yang kondusif tanpa ada kesejahteraan bagi rakyatnya. ***

P E R D A M A I A N AC E H B E R TO P E N G S E B E L A H

Hendra Fadli

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh

4 Tahun Tanpa Kebenaran

Tak ada alasan yang dapat diterima terhadap perilaku kekerasan, entah itu sebagai ekses perang maupun sebagai strategi fasisme dalam melanggengkan kekuasaan. Sebaliknya kekerasan juga tidak bisa dibenarkan sebagai konsekuensi dari gerakan kontrafasisme atas nama perubahan. Yang jelas perilaku kekerasan merupakan kecelakaan sejarah dari praktek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia oleh generasi yang berseteru pada masa itu. Belakangan wacana antikekerasan cenderung menguat pasca-berakhirnya konflik bersenjata yang disebut sebagai fase transisi menuju kematangan demokrasi. Namun dalam konteks konflik Aceh versus Jakarta, di mana konflik kekerasan telah berlangsung puluhan tahun dan warisan kekerasan terlanjut berurat-akar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, maka sedikit banyak telah mempengaruhi cara pandang berbagai pihak dalam menafsirkan langkah-langkah penyelesaian warisan kekerasan masa lalu tersebut. Bahkan sejak kekerasan itu terjadi sampai dengan empat tahun perdamaian bergulir, penyelesaian warisan kekerasan masih berada pada perdebatan wacana belaka. Hal tersebut diyakini sebagai gejala normal dalam masa transisi di mana kekuatan

politik yang ada masih bercampur aduk antara yang pro-HAM dengan kelompok â&#x20AC;&#x153;peraguâ&#x20AC;?. Dengan demikian cukup wajar ketika muncul gagasan konvensional agar energi positif perubahan dimaksimalkan hanya untuk menata masa depan dengan melupakan masa lalu. Kesadaran kelompok ini tentu berangkat dari kekhawatiran terhadap munculnya resistensi oleh sisa-sisa kekuatan politik lama yang merasa dipersalahkan. Di lain pihak terdapat komponen prodemokratik yang berkeyakinan bahwa terlalu sulit untuk memproyeksikan masa depan kalau masa lalu dikubur begitu saja. Karena masa lalu merupakan kehidupan nyata yang dapat diukur dan dinilai secara objektif perihal keunggulan sekaligus kesemrautannya. Agaknya terlalu rumit untuk meyakinkan semua pihak bahwa kepentingan untuk pelurusan masa lalu bukanlah bertujuan untuk mengungkit dosa-dosa para pihak, mengingat idealnya kebenaran merupakan capaian yang diperoleh melalui proses pengungkapan yang objektif dan transparan, melalui kesaksian, pengakuan dan pembuktian. Dengan demikian kemungkinan mencuatnya kembali identitas korban, pelaku, pola, dan periode kekerasan merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dari proses truth seeking (pengungkapan kebenaran). Padahal secara sosiologis, memori kolektif masyarakat senantiasa terjaga terhadap peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi secara sistemik dan meluas. Misal, peristiwa Simpang KKA, Peristiwa gedung KNPI, Teungku Bantaqiah, Bumi Flora dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi sepanjang periode DOM sampai dengan berakhirnya Darurat Sipil (2005). Melalui obrolan warung kopi maupun cerita keluarga yang disampaikan secara berjenjang ke anak-cucu, ditambah lagi oleh pemberitaan media, dengan sendirinya peristiwa-peristiwa kelam tersebut terus dikenang secara subjektif oleh komunitas Aceh. Pada situasi ini bukankah kebenaran justru tidak terkelola dengan baik, dan saban waktu dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan yang belum tentu konstruktif dengan spirit pelanggengan perdamaian. Kebenaran versi masyarakat sipil Menarik ketika mencermati fonomena menguatnya kembali inisiatif sipil dalam mendorong terbetuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh. Inisatif 74

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

ini telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang mulai terkoordinasi dengan baik, minimal di tingkat aliansi sipil dan korban. Di beberapa kabupaten, lembaga advokasi HAM bersama organisasi korban telah melakukan sosialisasi tentang instrumen hak asasi manusia dan mekanisme penyelesaian HAM, dan ada juga yang melakukan pendataan dan pendokumentasian peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi. Pada waktu bersamaan sejumlah LSM juga telah merampungkan tawaran konsep KKR versi sipil yang telah diajukan kepada otoritas pemerintah daerah. Dan yang lebih menarik lagi, di Aceh Utara saban tahun keluarga korban menggelar doa bersama untuk mengenang tragedi simpang KKA dan tragedi Gedung KNPI. Inisiatif sipil di atas merupakan indikator kuat betapa kebutuhan untuk meluruskan sejarah secara perlahan mulai menjadi kesadaran publik, artinya meskipun inisiatif formal pemerintah untuk mewujudkan KKR masih terbelenggu berbagai pertimbangan politik dan yuridis, pengungkapan kebenaran tetap berpeluang untuk diterapkan. Paling tidak truth seeking (pengungkapan kebenaran) versi masyarakat sipil Aceh. Selain alasan di atas, inisiatif pengungkapan kebenaran oleh masyarakat sipil juga didukung beberapa argumen lainnya yaitu; pertama, kemunculan konsep kebenaran dan rekonsiliasi dalam konteks penyelesaian HAM di bebarapa negara merupakan alternatif penyelesaian untuk melengkapi proses yudisial. Konsep KKR juga dikenal memiliki kekhasan tentang bentuk dan kerangka operasional yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi juga berbeda dengan mekanisme yudisial yang memiliki syarat dan standar dalam pembuktian serta prosedur legal lainnya. Alasan kedua, berdasarkan Pasal 100-103 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masyarakat sipil berhak berpartisipasi daIam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian upaya masyarakat sipil untuk mengungkapkan kebenaran merupakan terobosan menarik yang sah-sah saja dilakukan, selain itu upaya tersebut juga memiliki nilai strategis. Paling tidak dokumen yang dihasilkan dari proses pengungkapan keberanan merupakan sumbangan berharga dalam 4 TA H U N TA N PA K E B E N A R A N

merajut kebolongan sejarah. Dokumen tersebut juga dapat dijadikan referensi alternatif oleh generasi mendatang dalam memaknai sejarah, mengingat selama ini kebenaran sejarah acapkali menjadi monopoli kekuasaan yang tentunya sarat dengan kepentingan politik yang sempit.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Mukhlisuddin Ilyas

Peneliti dan Penulis Buku Aceh dan Romantisme Politik

Aceh di Tangan Irwandi-Nazar

Membangun Aceh pascakonflik (1976-2005) dan tsunami (2004) tidak semudah membayangkan ataupun direncanakan oleh berbagai pihak. Membangun Aceh untuk sejahtera, jaya dan kondusif diperlukan banyak energi, fisik maupun pemikiran yang konprehensif. Salah satu potensi atau kekuatan untuk memajukan Aceh yang lebih baik adalah dengan melakukan konsolidasi rakyat dan melibatkan semua elemen pemimpin Aceh. Mau dibawa keman Aceh ini? Kalau rakyat dan pemerintah tidak solid dan tidak ada satu kata untuk memajukan Aceh, kapanpun Aceh tetap terus terpuruk. Lingkaran segitiga; damai-konflik-kemiskinan, terus menghantui rakyat yang jumlah populasinya 4 jutaan ini nantinya. Belajar dari konflik yang berkepanjangan dan musibah tsunami yang menakutkan, sudah saatnya semua elemen rakyat Aceh sadar dan bangun dari mimpi-mimpi yang radikal. Untuk menggapai subtansi mimpi merdeka melalui ranah kesejahteraan rakyat, yang kita utamakan. Kita semua mendambakan kemerdekaan itu, bukan kemerdekaan lain. Rakyat Aceh memerlukan perubahan yang fundamental, radikal, untuk mencapai titik kemajuan dan kesejahteraannya. Tahapan menuju perubahan kesejahteraan

rakyat Aceh pascakonflik dan tsunami telah diberikan mandat oleh rakyat kepada Irwandi-Nazar (2007-2012). Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar secara mutlak menang saat pemilihan kepala daerah dengan angka 36 persen, menyisihkan 7 pasang calon gubernur lainnya. Mayoritas suara rakyat, memberi mandat upaya perubahan itu kepada Irwandi-Nazar tiga tahun lalu. Tak ada protes dan demontrasi ketika mandat kepemimpinan Gubernur diberikan kepada Irwandi-Nazar. Di kota, gampong dan jurong, semua menyambut gembira dengan kemenangan mutlak pasangan independen Irwandi Nazar memimpin Aceh (2007-2012). Kenapa demikian? Karena rakyat Aceh mendambakan/membutuhkan perubahan yang fundamental, radikal dan tidak dikecewakan lagi. Rakyat Aceh sudah lama sekali menderita akibat ulah politisi, birokrasi dan ulah-ulah manipulasi Jakarta yang membuat mereka terus hidup di ranah kemiskinan. Makanya, rakyat Aceh berharap Irwandi-Nazar dapat membawa perubahan, kebaikan, kesejahteraan untuk semua elemen warganya. Sekarang, setengah perjalanan kepemimpinan Irwandi-Nazar sudah dilalui. Perubahan apa yang fundamental dirasakan rakyat Aceh. Hanya rakyatlah yang bisa menjawabnya secara objektif. Karena rakyat pula yang memberi mandat kepemimpinan pada mereka. Kalau membaca dokumen visi dan misi Irwandi-Nazar, terdapat 8 poin besar misi yang harus dihidupkan dalam bentuk action plan pemerintahannya. Secara jujur, saya hanya bisa mengatakan bahwa harapan untuk mencapai perubahan fundamental, radikal pada masa Irwandi-Nazar sebagaimana termaktub dalam dokumen visi dan misinya, ditambah dengan harapan masyarakat, bisa kita katakan tak mengarah kepada perubahan yang signifikan dan fundamental, apalagi radikal. Namun demikian, setidaknya pengharapan untuk menunaikan janjinya, Irwandi-Nazar masih terbuka peluang dan kesempatan di sisa paruh kedua masa kepemimpinannya. Kalau mampu mereka melakukan penetrasi ke semua lini elemen masyarakat, mereka akan dikenang dalam catatan sejarah pembangunan Aceh kelak. Setidaknya fondasi perubahan telah mereka gagas. Jika penetrasi tidak mampu dilakukan oleh Irwandi-Nazar beserta dengan kabinetnya, tidak jujur dalam membangun Aceh, mereka juga akan dicatat 78

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

sebagai pemimpin yang dipilih dengan suara mayoritas namun tak sukses membawa perubahan. Ke depan, mereka tak dipercaya lagi. Itu pasti. Imbas dari ketidakpercayaan terhadap Irwandi-Nazar tentu akan berdampak pada dinamika politik regional di Aceh. Salah satunya adalah memunculkan segala kesalahan dan kemunduran Aceh di pundak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dengan para pendukungnya yang dimotori oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Di paruh kedua kepemimpinan Irwandi Irwandi-Nazar yang didukung dengan Parlemen baru dari GAM, bila tetap tidak mampu melakukan penetrasi cepat untuk membangun Aceh. Maka tahun 2012 dan seterusnya, baik Irwandi-Nazar secara personal dan GAM secara institutional akan ditinggalkan oleh rakyat Aceh. Irwandi, Nazar dan GAM akan mati suri ditelan bumi. Rakyat tidak memerlukan lagi GAM, karena ketika GAM berkuasa, harapan perubahan itu tak kunjung datang. Rakyat Aceh kembali memilih jalannya sendiri; tak berharap lagi pada cita-cita kebohongan. Belum lagi, rakyat Aceh saat ini sedang menonton persoalan-persoalan internal Irwandi dan Nazar. Sudah menjadi rahasia di level provinsi bahwa Irwandi dan Nazar sedang berada pada posisi disharmonisasi. Tampak bahwa keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam membangun Aceh pada paruh sisa waktu saat ini. Terkesan dan rakyat bisa menyaksikan bahwa Irwandi dan Nazar memiliki personal mission dalam segala kebijakan dan lobi-lobi politik mereka. Rakyat membaca, misimisi pribadi dilakukan menyangkut suksesi untuk kepentingan tahun 2012 nanti. Naif memang, itulah politik. Di saat banyak persoalan publik yang tak kunjung selesai, muncul pula sandiwara-sandiwara politik untuk jaringan dan berpihak kepada golongan-gologannya saja. Seharusnya Irwandi-Nazar harus meningkatkan lagi kerja kerasnya, melakukan advokasi besar-besaran untuk mempercepat lahirnya sejumlah Peraturan Presiden (PP). Karena dengan PP itulah UU Pemerintahan Aceh baru bisa dijalankan. Setelah pengesahan UU Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Pusat baru memenuhi janjinya dengan PP Parlok dan PP Konsultasi. Selebihnya, masih dalam tong sampah Presiden SBY. Sedangkan PP yang sangat dibutuhkan adalah PP Sabang, PP Migas, PP Kewenangan Pemerintah Pusat di Aceh, PP Kerjasama Luar AC E H D I TA N G A N I R WA N D I - N A Z A R

Negeri yang menjadi amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh belum juga selesai. Belum lagi berbicara pembebasan Tahanan Politik (Tapol) yang sesuai dengan amanah MoU Helsinki, hilang dalam perbincangan. Dalam kasus ini, dan lainnya Irwandi-Nazar masih memiliki peluang untuk menyelesaikannya, kalau juga tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi Irwandi-Nazar dan pasukan pendukung mereka kelak. Masalah Warisan Aceh di tangan Irwandi-Nazar tidak sebatas membawa masalah dari diri mereka sendiri untuk membangun Aceh (2007-2012), tapi juga harus memikul dan melanjutkan masalah warisan dari pendahulu mereka, Gubernur sebelumnya. Simak saja, masalah warisan setumpuk yang harus diselesaikan juga secara bijak oleh Irwandi-Nazar. Bila tidak selesai, sumpah serapah akan dialamatkan kepada mereka. Dari sekian banyak masalah warisan yang harus menjadi prioritas diselesaikan adalah pertama tentu gerakan pemisahan ALA/ABAS. Munculnya gerakan ALA/ABAS adalah buah dari ketidakadilan program pembangunan di Aceh. Irwandi-Nazar tentu harus memikirkan cara, budget dan skenario berkelanjutan supaya gagasan dan gerakan pemisahan wilayah tidak diwujudkan. ALA/ABAS menjadi perhatian besar dalam perspektif politik Irwandi-Nazar, kalau tidak mereka akan diboikot oleh kelompok pendukungnya. Kedua masalah warisan rekontruksi pascatsunami. Ketika Irwandi-Nazar dilantik tahun 2007. Rekontruksi sudah berlangsung 2 tahun. Dari segi perencanaan, budgeting, dan kebijakan tentu mereka tidak mengetahuinya. Di tengah jalan mereka terlibat. Kemudian sejak Mei 2009 lalu, Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) dibubarkan oleh Presiden RI. Sedangkan pekerjaan rekontruksi ditinggal begitu banyak, persoalan sosial, fisik dan spiritual dibiarkan begitu saja. Sejak pembubaran BRR, otomatis Irwandi-Nazar menjadi leader juga untuk memikirkan hal-hal yang ditinggalkan oleh BRR. Termasuk membentuk BKR (Badan Kelanjutan Rekontruksi). Sungguh berat. Sampai-sampai Irwandi sakit, harus dirawat di Singapura. Ketiga masalah warisan korban konflik. Korban konflik menjadi masalah warisan 80

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

dari pemimpin sebelumnya. Kebijakan, klasifikasi penerima manfaat yang tidak tepat sasaran menjadi persoalan tersendiri bagi Irwandi-Nazar. Dari dulu sampai sekarang, penanganan korban konflik selalu bermasalah. Terkesan tidak memiliki blueprint. Lebih parah lagi pada masa Irwandi-Nazar, keberadaan BRA (Badan Reintegrasi Damai Aceh) dipimpin oleh para mantan kombatan GAM pun tak lepas dari masalah. Karena ini adalah masalah warisan yang diterima Irwandi-Nazar, maka diperlukan konsensus semua elemen rakyat untuk mencari jalan keluar. Kalau tidak, Irwandi-Nazar akan dicaci-maki kemudian hari oleh para korban konflik. Keempat masalah warisan birokrasi yang amburadul. Banyak dinas/badan memiliki tugas dan fungsi bersamaan. Lokasi intervensi program juga sama, yang membedakan adalah pemberian nama program. Akibatnya banyak program yang dijalankan oleh birokrat dinas/badan melalui program provinsi maupun pusat, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat terjadi tumpang tindih (double intervention). Belum lagi berbicara etos kerja PNS, tentu menjadi masalah warisan yang tak mudah untuk mencari jalan keluar. Di sinilah diperlukan tim penasehat untuk memaksimalkan kinerja-kinerja birokrat di segala level di Aceh. Kelima komunikasi dengan Jakarta. Karena Irwandi-Nazar menjadi gubernur melalui jalur independen. Tentu tidak mudah memiliki jaringan komunikasi yang aktif dengan para sekretaris jenderal departemen-departemen di Jakarta. Akibatnya lobi-lobi program dan budgeting menjadi masalah bagi Irwandi-Nazar karena tidak berpengalaman pada sistem administrasi pemerintahan RI. Ditambah dengan masih kentara peran militer dalam komunikasi Aceh-Jakarta. Karena pada tahun 2002-2003 pemerintahan di Aceh dikendalikan oleh militer. Akibatnya, egosentris Aceh-Jakarta menjadi batu sandungan dalam pembangunan Aceh, termasuk pada kemimpinan Irwandi-Nazar. Pada tahun 2009-2012 perlu diperbaiki, supaya komunikasi Aceh-Jakarta maksimal karena ini akan sangat bermanfaat bagi Aceh. Masih banyak masalah-masalah warisan lain yang tak mungkin diungkapkan satu persatu dalam warkah ini. Namun yang pasti akibat masalah-masalah warisan yang tidak terbaca sebelum Irwandi-Nazar memimpin. Tentu akan menghabiskan energi dan strategi yang harus dilakukan secepat kilat, untuk menyelesaikan masalah-masalah warisan tersebut. Namun strategi cepat tanpa perencanaan AC E H D I TA N G A N I R WA N D I - N A Z A R

matang, masterplan, tentu hasilnya juga tidak maksimal. Ikhtitam Hal-hal demikian yang harus menjadi catatan bagi rakyat Aceh hari ini bahwa tidak perlu berharap banyak dalam upaya menyaksikan perubahan fundamental, radikal dalam pembangunan Aceh pada masa Irwandi-Nazar. Karena membangun Aceh tidak mudah, Irwandi-Nazar telah membuktikan itu, untung saja mereka tidak melempar handuk putih, tanda mengundurkan diri. Semoga saja tidak hendaknya. Namun demkian, kita berharap supaya di paruh sisa waktu kepemimpinan Irwandi-Nazar untuk bisa memamfaatkan waktu sebaik mungkin guna merangkul semua pihak dalam membangun Aceh secara jujur dan ikhlas. Salah satunya yang perlu direalisasikan oleh Irwandi-Nazar adalah dengan mengajak para politisi yang telah lengser dari parlemen untuk tetap menjadi timnya dalam membangun Aceh yang lebih baik, jujur, bukan malah menjadikan Aceh sebagai ladang proyek keluarga dan jaringannya. Ini penting dilakukan karena syahwat politisi sangat berpengaruh untuk â&#x20AC;?merusakâ&#x20AC;? Aceh di masa Irwandi-Nazar. Apabila mereka tak memiliki tempat yang baik dan terhormat. Akhirnya, Aceh di tangan Irwandi-Nazar yang semula dipasang harapan besar oleh seantero penjuru, untuk membangun Aceh yang lebih bermartabat, sejahtera, jujur, ikhlas dan adil. Bila itu belum tercapai, waktu berjuang bagi Irwandi-Nazar beserta dengan kabinetnya belum habis. Investasi asing masih terbuka, dengan segala hambatannya. Tapi isyarat bahwa Irwandi-Nazar â&#x20AC;?gagalâ&#x20AC;? dalam merealisasi misi dan visinya telah terbaca. Itulah kita manusia. Semua berlomba-lomba menjadi pemimpin. Ketika peluang dan kesempatan diberikan bahaya adoe nibak adun. Tapi yang pasti setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya oleh Allah SWT, termasuk rakyat, Anda dan saya tentunya. Wassalam.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Aryos Nivada

Aktivis ACSTF

Mandeknya Implementasi MoU dan UU PA, Kesalahan Siapa?

Perdamaian di Aceh sudah memasuki usia 4 tahun sejak perjanjian damai MoU Helsinki dan 3 tahun implementasi UUPA. Lalu mengapa perubahan belum dirasakan hampir di seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Benar adanya bila dikatakan ini sebuah proses, mengapa proses itu berjalan lambat dalam mengimplementasikan MOU dan UUPA. Dimana letak kendalanya? Sedangkan keduanya sebagai modal kuat dalam menata kembali Aceh dalam konflik berkepanjangan menuju pembangunan berkeadilan dan sejahtera.

MoU antara pemerintah RI dan GAM merupakan pintu gerbang bagi perdamaian Aceh setelah konflik berkepanjangan selama 32 tahun. Kita semua mungkin sudah mengetahui, bahwa lahirnya MoU Helsinki merupakan sebuah resolusi secara politik mencapai titik kesepakatan untuk mengakhir perang berkepanjangan. Tidak hanya di situ saja tafsir dari MoU Helsinki itu sendiri, ada sebagaian orang mengartikan sebagai wujud rekonsiliasi antara dua pihak yang berkonflik. Hadirnya MoU telah menghentikan dampak berkepanjangan, di mana ketika konflik berkecamuk menghancurnya struktur sosial Aceh yang secara fundamental. Momentum perdamaian tersebut seharusnya membawa rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh dan korban konflik khususnya. Namun sejauh ini, realitas proses perdamaian mengalami beberapa titik kelemahan yang bisa berdampak pada munculnya titik jenuh yang berujung terulangnya kembali konflik tersebut. Tentunya, situasi ini tidak seorangpun mau mengharapkannya. Bisa diumpamakan empat tahun perdamaian di Aceh (15 Agustus 2009) ibarat seorang anak kecil menuju proses perkembangan secara fisik dan emosionalnya. Biasanya secara psikologis usia 4 tahun memiliki ledakan kemarahan yang sering

dialami anak usia tersebut. Itu terjadi, dikarenakan permintaannya tidak dikabulkan, lalu menangis keras. Tapi proses anak yang masih kecil itu akan tumbuh menjadi anak dewasa, di mana sampai pada titik kestabilan secara emosional. Seorang psikolog berkebangsaan Jerman Dr. Herman Scheuerer â&#x20AC;&#x201C; Englisch menjelaskan, anak usia empat tahun justru mulai memiliki daya persaingan, karena dalam proses pertumbuhan akan menemukan hal-hal baru bagi seorang anak berusia balita. Bahkan orang tua si anak akan memikirkan perencanaan, tujuan, dan harapan. Tadi penulis sudah mengulas dari gambaran permukaan saja, sekarang mari sama-sama kita bedah isi di dalam MoU apa saja yang belum terlaksana selama rentang waktu 4 tahun perdamaian ini. Perinciannya sebagai berikut: Pertama; Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. Kedua, Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Sudah diakomodasi dalam UUPA tentang Lembaga Wali Nanggroe pasal 96 dan 97, tentang Lembaga Adat pasal 98 dan 99. Dasar hukum masih kabur. Dalam UUPA, Wali Nanggroe hanya sebatas pemangku adat, padahal dalam sejarah Aceh, Wali Nanggroe mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pemerintahan daripada hanya sekedar pemangku adat. Ketiga, Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia. sudah 4 tahun perdamaian belum ada dasar hukum tetap dan Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. Ini tidak terealisasi, karena peraturan pelaksananya atau ketentuan hukumnya tak kunjung dibuat oleh pemerintah pusat Keempat, Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. Anehnya hingga 4 tahun perdamaian Pelabuhan Laut dan Udara yang ada di Aceh masih dikelola oleh badan nasional yang tunjuk langsung ke pemerintah pusat yaitu PT. Pelindo dan PT. Angkasa Pura. Kelima, Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. Semua kasus kejahatan sipil 84

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

yang melibatkan aparat militer di Aceh masih menggunakan peradilan militer, dan belum semua kasus pelanggaran disidangkan terutama kasus-kasus selama masa DOM (1989-1998) dan Darurat Militer (2003-2005). Keenam, Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Ditambah lagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan. Bila dianalisis mengapa semua butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam MoU tak terlaksana. Penulis menilai ada beberapa variabel penghambatnya seperti politik kepentingan pusat terhadap daerah sangat tinggi, kurang dibangunnya nilai tawar Pemerintah Aceh terhadap Pemerintah pusat (sedangkan UU 11/2006 memiliki khusus tersendiri di beberapa pasal didalamnya), tidak adanya perhatian khusus dari komponen masyarakat sipil di Aceh (karena dibutakan dengan kondisi yang sudah damai), kurang masifnya dorongan dari pihak GAM sendiri dalam menuntut hak-hak bagi masyarakat Aceh, terakhir sosialisasi terhadap isi MoU kepada masyarakat Aceh sendiri masih lemah. Penajaman Analisis Ada hal mengapa pembentukan qanun wali nanggroe tidak terbentuk, kurangnya komunikasi pihak DPRA kepada komponen masyarakat sipil lainnya, termasuk dengan pihak GAM. Sehingga kesiapan belum maksimal untuk mewujudkan hadir qanun wali nanggroe. Ini menunjukan lemahnya relasi DPRA kepada pihak lain. Belum lagi keberangkat anggota dewan waktu lalu ke Swedia untuk bertemu dengan Hasan Tiro tidak membuahkan hasil, walhasil hanya mengambur-amburkan uang saja sambil bertamasya gratis dibiaya negara. Seharusnya dana miliyaran untuk ongkos keberangkatan itu bisa digunakan untuk pembanguan di daerah tertinggal di Aceh. Nah, bagaimana dengan pembentukan KKR di Aceh. Sedangkan itu dimandatkan dalam kesepakatan MoU serta berkekuatan hukum melalui UUPA. Masalahnya terletak akibat putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-IV/2006 yang M A N D E K N YA I M P L E M E N TA S I M O U D A N U U PA , K E S A L A H A N S I A PA ?

membatalkan UU No 27 tentang KKR. Kalau melihat kemajuan dari pembentukan KKR di Aceh sudah hadirnya draf qanun KKR versi masyarakat sipil yang disusun melibatkan sejumlah ahli hukum dan HAM, akademisi, ulama, tokoh adat, korban, dan tokoh perempuan. Sehingga rancangan Qanun ini sudah mengakomodir pendapat dan pemikiran seluruh unsur. Tapi semua itu berjalan lambat, ketika dukungan politik dari Pemerintah Aceh kurang. Di sisi lain issue KKR tergulung dengan isu ALA dan ABAS, Pilkada 2006, hingga pemilu dan Pilpres 2009. Tidak hanya di situ saja, Civil Society Organitation di Aceh sudah terparsialkan dengan agenda masing-masing, di mana mengakibatkan isu KKR bukan menjadi isu prioritas yang harus diperjuangkan bersama. Efeknya seakan-akan CSO berlandasan HAM saja yang wajib memperjuangkan. Ini juga akan mengarah kepada keesklusifan dari sebuah pergerakan CSO. Masalah pembagian hasil migas pun tak kunjung usai diselesaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh, tarik-ulur kepentingan politik masih terus dimainkan oleh Pemerintah pusat. Bisa dikatakan Pemerintah Aceh dijadikan boneka mainan dari kepentingan pusat, khususnya masalah pembagian hasil migas tersebut. Bertujuan untuk mengeruk hasil kekayaan Aceh bagi kepentingan elit berkuasa di pusat. Relasi MoU dengan UUPA Menelaah sejauhmana hubungan antara MoU dan UUPA, kalau penulis menganalogikan seperti sepeda motor dengan bensin, sepeda motornya MoU dan bensinnya UUPA. Intinya lahirnya UUPA, karena adanya sebuah kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan GAM. Kalau menilik ke belakang, tentunya lahirnya MoU bukan buah dari Pemerintah Indonesia, tetapi berkat bantuan seluruh komponen masyarakat sipil di Aceh dan dunia internasional. Lalu apa yang menarik untuk membicarakan UUPA, bukannya sudah terbentuk di Aceh. Kalau berbicara dalam tataran itu benar adanya. Hal yang harus diperhatikan bukanlah dari sudah terbentuknya UUPA, tetapi bagaimana mandat di dalamnya diimplementasikan semaksimal mungkin. UUPA sebuah landasan Pemerintah Aceh dalam menata kembali pembangunan Aceh secara holistik dengan pendekatan 86

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

hak-hak dasar rakyat. Secara tegas penulis menilai kemajuan implementasi UU No11 tahun 2006 ini belum memberikan dampak yang konstruktif untuk menjawab keberlanjutan perdamaian dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh. walaupun kita akui sudah berjalan dalam tataran implementasinya. Terbersit di benak penulis apakah butir-butir kesepakatan dalam MoU sudah terakomodir sepenuhnya dalam UUPA? Sejauh ini, UU No11 tahun 2006 telah berjalan hampir tiga tahun lebih, dan 15 Agustus 2009 ini merupakan momen paling penting perdamaian Aceh yaitu empat tahun MoU Helsinki. Tentunya, momentum tersebut harus menjadi masa yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi sejauhmana implementasi MoU Helsinki dan UU No.11 2006 memiliki implikasi politik pada keberlanjutan perdamaian dan pembangunan Aceh ke depan. Qanun sebagai aturan daerah yang dijabarkan dari UU No11 tahun 2006 merupakan regulasi penting yang seharusnya bisa mengatur berbagai kebutuhan pembangunan dalam segala sektor, tetapi sejauh ini substansi politik dalam kandungan aturan/qanun tersebut belum memberikan nuansa perubahan bagi tata pemerintahan dan pembangunan Aceh. Selama ini yang selalu keluar dari berbagai statement pemangku kepentingan di badan legislatif dan eksekutif tentang kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh mereka dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, selalu saja Pemerintah Pusat menjadi sasaran justifikasi tentang keterlambatan pembangunan Aceh. Menurut penilaian penulis lahirnya qanun yang seharusnya prioritas tidak diprioritaskan, karena qanun yang dihasilkan rata-rata untuk kepentingan promodal. Jika kita lihat dinamika ini, maka sangat kita sayangkan keberadaan mereka belum mampu melakukan negosiasi dan komunikasi politik dengan berbagai pihak dalam memuluskan implementasi UU No 11 tahun 2006 sehingga bisa melahirkan rel bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan untuk masa 50 â&#x20AC;&#x201C; 100 tahun ke depan. Menurut pandangan penulis yang terpenting harus dilakukan secara serius oleh para pejabat pemerintah sebagai pelaksananya, bukan dijadikan sebuah kita suci saja UUPA tersebut. Hadirnya UUPA harus bisa memberikan manfaat secara politik M A N D E K N YA I M P L E M E N TA S I M O U D A N U U PA , K E S A L A H A N S I A PA ?

dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Selanjutnya agar seirama dan mendapatkan dukungan dari rakyat, Pemerintah Aceh harus melakukan sosialisasi benar ke grass root. Mengapa itu penting? Jujur saja, ketika penulis melakukan peninjauan ke daerah masih banyak masyarakat yang kurang paham akan isi MoU dan UUPA. Dampak besarnya saat ini terjadi polarisasi (multitafsir) akan kedua barang tersebut. Tantangan terbesar adalah bagaimana agar pembiasan-pembiasan yang ada dalamÂ UU PA ditindaklanjuti pembuatan melalui peraturan pelaksana maupun qanun tujuannya untuk menghindari stagnasi dalam proses pembangunan. Saat ini baru dua peraturan pelaksana yang terbentuk pertama tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan dan kedua pendirian partai politik lokal. Sedangkan enam lagi belum dikeluarkan, yaitu PP tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat yang Bersifat Nasional ke Aceh, PP Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS), PP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Kabupaten/Kota, PP tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, di samping PP tentang Standar, Norma, dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Aceh dan Kabupaten/Kota. Semuanya tentunya bermuara dalam rangka menuju Aceh Baru, maka disarankan ada perhatian khusus terhadap penyusunan perencanaan pembangunan ke depannya, dengan sepenuhnya mendasarkan pada prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Revisi UUPA Kalau berbicara ke depannya UUPA, banyak kalangan mendorong untuk melakukan revisi untuk mengevaluasi serta kelayakan substansinya. Benar bila terdapat pasal yang tidak perlu, maka dihapuskan dan bila belum terakomondir kesepakatan dalam MoU, harus dimasukkan, sekaligus diperjelas mekanismenya. Pengertian revisi adalah menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan umum dan bersifat duplikasi. Seharusnya pihak yang ingin mendorong itu menimbang akan melakukan revisi, karena konstelasi perpolitikan di tingkat 88

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

nasional sangat sulit bila UUPA akan direvisi. Jelasnya, akan hadirnya poros politik penentang. Intinya dalam melakukan revisi juga harus dilihat momen atau menciptakan momen itu sendiri. Momen berupa menganalisis dan melakukan monitoring dalam rentang waktu satu dekade (10 tahun ke depannya) UUPA jangan direvisi. Tujuannya agar diberikan ruang dan kesempatan Pemerintah Aceh melaksanakan apa yang tertuang (termandat) dalam UUPA. Bila terdapat keganjalan (ketidaksesuaian), maka harus dibuat daftar inventaris masalah (DIM). Kalau tetap melakukan revisi, dampak yang akan terjadi, yaitu pertama: marwah dari UUPA tidak ada lagi, kedua: akan muncul masalah-masalah lagi. Jadi harus sekalian, sehingga tidak dua kali kerja. Yang terakhir, ketiga: akan memakan anggaran serta konsentrasi hanya tertuju pada revisi, sehingga masyarakat dilupakan. Kalau berbicara kelemahan mendasar dari implementasi dari UUPA adalah kurangnya dukungan dari komponen masyarakat sipil. Hal ini ditunjukan dengan kurangnya diskusi membahas sejauhmana implementasinya bagi rakyat Aceh. Semuanya disibukkan dengan agenda masing-masing pascaperdamaian. Idealnya, UUPA dibangun menjadi kepemilikan seluruh rakyat Aceh, bukan berpandangan hanya untuk sekelompok orang tertentu. Ketidakjelasan itu makin terjadi ketika pandangan sebagian dari masyarakat Aceh menilai UUPA hanya mengatur sebuah teritorial. Reintegrasi Politik Agenda Dominan Reintegrasi Politik merupakan agenda dominan di tahun keempat perdamaian Aceh, di mana proses ini sesungguhnya melengkapi agenda politik sebelumnya pada tahun 2006. Apabila pada tahun 2006, Aceh menyelenggarakan agenda Pilkada 2006, maka di tahun 2009 ini, Aceh menyelenggarakan Pileg dan Pilpres. Sehingga banyak pendapat yang menyatakan bahwa usainya pesta demokrasi pada tahun 2009 ini, maka sekaligus menandakan usainya proses reintegrasi politik bagi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa sesungguhnya peran penting dari proses reintegrasi politik yang baru saja usai bagi proses perdamaian Aceh? Pertanyaan ini sangat penting untuk diuraikan M A N D E K N YA I M P L E M E N TA S I M O U D A N U U PA , K E S A L A H A N S I A PA ?

secara lebih lanjut karena menurut kami (ACSTF), wujud penyelesaian reintegrasi politik adalah sekaligus pemicu terhadap baik-buruknya perjalanan reintegrasi ke depan dan sekaligus bermakna sebagai cerminan daripada sikap dan perilaku elit dari kedua kubu yang sebelumnya bertikai, yakni pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia (RI). Sebagai catatan penting atas pendapat di atas, yaitu pandangan tentang pentingnya reintegrasi politik dari kami adalah tanpa sedikitpun bermaksud mensubordinasikan proses reintegrasi di bidang lain, baik reintegrasi sosial maupun reintegrasi ekonomi, yang juga menjadi bagian utuh daripada perwujudan damai Aceh. Karena kami sangat meyakini bahwa reintegrasi politik, sosial dan ekonomi harus berjalan bersama-sama sebagai prasyarat mutlak terciptanya wujud perdamaian yang hakiki di Aceh. Kembali pada pembahasan tentang pentingnya menguraikan reintegrasi politik di atas, maka asumsi kami ini sungguh tidak berlebihan, mengingat dua hal pokok yang menjadi latar belakangnya. Pertama, perjuangan bersenjata yang pada awalnya menjadi fokus pilihan perjuangan GAM, maka pascapenandatanganan MoU Perdamaian Aceh telah tergantikan dengan perjuangan politik melalui pendirian partai politik lokal yang pendiriannya diamini oleh pemerintah pusat bagi masyarakat Aceh. Kedua, mengingat pada pilkada 2006 lalu, Aceh menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Artinya, perjalanan reintegrasi politik di Aceh menjadi unik dalam implementasinya, karena Aceh adalah sebagai daerah yang pertama kali menyelenggarakan Pilkada Langsung pada tahun 2006 dan Aceh sebagai satusatunya daerah yang memiliki partai politik lokal sebagai peserta Pemilu 2009. Maka diasumsikan kembali bahwa Aceh sebagai daerah pascakonflik yang sekaligus dijadikan prototype pertama pilkada langsung di Indonesia serta memasukkan kepesertaan Parpol lokal untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2009 ini, tentu akan membuka peluang besar terjadinya gesekan politik, baik di level elit daerah, pusat, maupun masyarakat Aceh secara umum. Berangkat daripada asumsi yang telah diuraikan inilah, maka seluruh energi dan 90

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

pikiran masyarakat Aceh pada tahun keempat perdamaian Aceh menjadi tertuju pada Pemilu 2009, sebagaimana mengulang situasi yang sama pada tahun 2006 pada pilkada langsung untuk meredam segala potensi konflik yang diprediksikan terjadi. Alhasil, perjalanan reintegrasi politik di Aceh akhirnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apabila dalam pilkada langsung pada tahun 2006 sebelumnya pasangan Irwandi-Nazar memperoleh kemenangannya sebagai representatif pasangan calon independen, maka di tahun 2009 ini pada pemilihan legislatif di Daerah Aceh, kemenangan DPRA/ DPRK didominasi oleh partai lokal (Partai Aceh), sedangkan Partai Demokrat relatif mendominasi perolehan kursi DPR-RI. Selain itu, untuk agenda Pilpres 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Budiono-lah yang memenangkan kompetisi, baik di tingkat Nasional maupun Aceh. Kemenangan Pasangan SBY-Boediono ini khususnya dari Daerah Aceh, sungguh sangat fantastis prosentasenya, yakni mencapai 93 persen suara dari total keseluruhan jumlah pemilihnya. Inilah yang menjadi titik usainya proses reintegrasi politik Aceh dalam bingkai NKRI. Tentunya dari hasil titik-titik kemenangan ini dapat kita peroleh sebuah kesimpulan awal terhadap bagaimana sikap dan perilaku elit dari kedua kubu yang sebelumnya bertikai, yakni pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia (RI), beserta masyarakat Aceh secara umum pada perjalanan masa transisi di tahun keempat Perdamaian Aceh. Sesungguhnya, telah terdapat itikad baik dari kedua pihak beserta masyarakat Aceh secara umum, untuk menerima Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut lagi dapat juga disimpulkan bahwa, berbagai pihak tetap berkomitmen dalam upaya menjaga proses perdamaian Aceh. Dari uraian di atas tentang usainya perjalanan reintegrasi politik di Aceh, maka telah diperoleh secercah harapan bagi keberlangsungan proses perdamaian di Aceh. Kendatipun, harus disinergikan juga oleh keberhasilan-keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan reintegrasi di bidang sosial dan ekonomi Aceh guna memperoleh kepastian terciptanya wujud perdamaian yang hakiki di tanah Serambi Mekkah. M A N D E K N YA I M P L E M E N TA S I M O U D A N U U PA , K E S A L A H A N S I A PA ?

Sebagai penutup dari akhir tulisan ini penulis ingin mengatakan, saat ini Aceh telah memasuki dimensi baru dalam artian Aceh Baru bukan lagi Aceh lama, dimana usianya sudah beranjak 4 tahun perdamaian. Dalam mewujudkan Aceh baru telah memiliki dua pondasi sekaligus modal penting yang dimiliki oleh rakyat Aceh pertama MoU dan kedua UUPA. Bila bertanya apa itu Aceh baru, berdasarkan kesepakatan masyarakat sipil mendefinisikan formulasi dari sejarah Aceh yang gemilang, hikmah dari pengalaman pahit di masa lalu dan cita-cita masa depan yang berperadaban tinggi. Mari jaga terus perdamaian, demi masa depan generasi Aceh yang lebih baik.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Morina Octavia

Potensi Ulama dalam Mempertahankan Perdamaian Aceh

Damai adalah suatu kata yang sangat mudah diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk dirasakan. Fakta berbicara telah sekian lama darah masyarakat Aceh terus tumpah mengalir akibat terjebak dalam persoalan yang diciptakan oleh segolongan orang untuk kepentingan tertentu. Yang paling merasa dirugikan dari pertikaian ini adalah masyarakat sipil Aceh karena mereka harus merasakan imbas dari semua ini kendati tidak persis tahu apa, siapa, bagaimana dan mengapa bisa terjadinya masalah dan kapan berakhirnya yang sepertinya tidak berpangkal dan berujung. Pada akhirnya, masyarakat Aceh merasa â&#x20AC;&#x2DC;gerahâ&#x20AC;&#x2122; karenanya lalu muncullah semacam gelora untuk bangkit dan berjuang mencari perdamaian demi memperoleh suatu ketenangan dalam hidup yang telah diidam-idamkan selama ini hingga sampailah pada pengakuan dunia di atas nota kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Tugas utama sekarang adalah bagaimana menjaga perdamaian tersebut agar dapat berlangsung lama dan abadi. Salah satu komponen masyarakat yang diharapkan mampu mengawal dan mempertahankan perdamaian adalah ulama. Martabat ulama dalam masyarakat Aceh amat tinggi nilainya. Hal ini dapat

dibuktikan dalam sejarah dengan begitu banyaknya kontribusi ulama selama pemerintahan Aceh, terutama sebagai sumber meminta fatwa dan pemecah masalah (problem solver) untuk mencapai perdamaian (islah). Bagaimana potensi ulama dalam mempertahankan perdamaian Aceh? Langkah apa saja yang mereka tempuh untuk meredam konflik di Aceh? Untuk menemukan jawaban tersebut tidak ada salahnya bila kita mengawali pembahasan ini dengan membuka pintu sejarah Aceh masa silam karena dari perjalanan sejarah ada pelajaran berharga yang dapat dipetik untuk dijadikan contoh di masa sekarang. Ulama dalam lintasan sejarah Sebagaimana catatan sejarah, sepanjang hampir empat abad lamanya semenjak Islam masuk ke wilayah Aceh, 35 orang penguasa mengendalikan kerajaan di Aceh, yaitu 31 orang sultan dan empat orang ratu (sultanah). Fakta kejayaan itu tidak terlepas dari campur tangan sejumlah ulama besar yang membantu sepenuhnya dalam membuat kebijakan-kebijakan dan memberikan kontrol kepada pemerintah untuk mempertahankan keutuhan Kerajaan Aceh Darussalam. Keterlibatan ulama erat sekali hubungannya dengan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam dari sejak era kejayaannya hingga era kemundurannya. Sebagaimana pengakuan dunia bahwa kerajaan Aceh Darussalam telah mencapai puncak keemasannya di era pemerintahan Sultan Iskandar Muda Darma Wangsa Perkasa Alam Syah, dan setelah itu terus menurun teristimewa setelah wafat Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat himgga ratu terakhir, Kamalat Syah. Sebutlah di dalamnya keterlibatan beberapa ulama besar seperti Syaikh Nuruddin Ar-Raniry yang mendapat jabatan sebagai Qadhi Malikul Adil atau sebutan lainnya Mufti Besar Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau telah membantu menyelesaikan persoalan perebutan kekuasaan (kudeta) politik yang terjadi di masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah Iskandar Sani hingga setelah mangkatnya, Syaikh Nuruddin Ar-Raniry turut berperan serta dalam tegaknya pemerintahan para Ratu. Segala alasan yang dijadikan alat oleh segelintir politikus avonturir untuk merebut kekuasaan dengan cara menentang diangkatnya raja wanita, dapat dipatahkan oleh Syaikh Nuruddin Ar-Raniry, karena beliau memang seorang ulama besar yang 94

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

mempunyai pengetahuan luas dalam segala bidang; politik, sejarah, tafsir, hadits, fiqh, filsafat/mantik, tasawuf, dan sebagainya. Kepergian Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dari kehidupan negara masyarakat di Aceh, diganti oleh seorang ulama besar, negarawan, dan ahli hukum terbesar yaitu Syaikh Abdurrauf Fansury yang lebih terkenal dengan lakap Teungku Syiah Kuala. Salah satu hal yang perlu diketahui, bahwa pada akhir tahta Ratu Kamalat Syah, Syaikh Abdurrauf Syiah Kuala berpulang ke rahmatullah dalam usia hampir seabad, di mana selama hayatnya terus menerus menjadi Qadhi Malikul Adil atau Mufti Besar Kerajaan Aceh Darussalam, sejak dari Ratu Safiatuddin sampai kepada Ratu Kamalat Syah. Bukanlah hal yang mustahil, sekira Syaikh Abdurrauf Syiah Kuala masih hidup, Ratu Kamalat Syah tidak akan dapat diturun-tahtakan. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran ulama dalam masyarakat Aceh yang mayoritasnya Islam, memiliki kedudukan tersendiri. Oleh karenanya, ulama sama pentingnya dengan kehadiran umara (pemimpin) yang adil, para aghniya (saudagar) yang dermawan, kaum fuqara (fakir miskin) yang terpuji akhlaknya, para birokrat pemerintahan yang peduli, dan para penguasa keamanan (pejabat TNI/POLRI) yang jujur dan terpercaya. Potensi Ulama Di antara mulianya ulama, syari’at Islam yang telah diperjuangkan oleh rakyat Aceh dapat dikawal oleh ulama, karena syari’at Islam mendukung tercapainya perdamaian abadi jika masyarakat Aceh beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A’raaf: ayat 96, yang bunyinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” Kata ‘berkat’ yang tersurat dalam ayat tersebut mengandung makna apa-apa yang Allah SWT berikan kepada mereka karena keimanan dan ketakwaan padaNya, dan itulah kebaikan yang terusmenerus, tiada hentinya. Bukah hanya itu, ulama Aceh mampu berdakwah dengan memanfaatkan P OT E N S I U L A M A D A L A M M E M P E R TA H A N K A N P E R D A M A I A N AC E H

budaya apa yang berkembang dalam masyarakat. Tidak heran banyak lahir penyair yang ulama disebabkan masyarakat Aceh sangat menggemari hikayat pada zamannya. Kegigihan sang ulama dalam menjaga akidah umat lewat bersyair secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwa ia masih tetap menjalankan peranannya sebagai ulama yang selalu menganjurkan masyarakat mengikut suruh dan menjauhkan tegah, amar ma’ruf nahi mungkar. Begitu pula dalam hal pendidikan, sejak dulu masyarakat Aceh cenderung memperkenalkan syari’at Islam kepada anak-anaknya dengan belajar agama di pesantren-pesantren sebelum ada sekolah formal seperti sekarang ini. Pusat pendidikan Islam yang banyak dipimpin oleh para ulama ini memiliki beberapa tingkatan. Pendidikan rendah dimulai di meunasah (semacam surau), tingkat menengah berlangsung di rangkang (semacam pesantren rendah), tingkat lebih lanjut berlangsung di dayah (pesantren) dan dayah manyang (pesantren tinggi). Para ulama sangat akrab dengan kegiatan keagamaan, baik dalam pengajaran agama maupun penyampai khutbah jum’at dan tabligh. Mereka tentu sangat menguasai ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits sebagai rujukannya. Para ulama yang menjadi ikutan masyarakat ini, terus menanamkan ajaran agama dan mengajarkan kedamaian secara sederhana kepada anak-anak maupun untuk lingkungan yang lebih luas. Demikianlah masyarakat Aceh menjadikan ulama sebagai “pelabuhan” bertanya dan meminta fatwa tentang kompleksnya problem kehidupan. Ulama begitu mulia dan terpandang karena selain pewaris para nabi (waratsatul anbiya) juga memiliki keluasan dan kedalaman ilmu: agama dan umum. Allah SWT telah mengabarkan tentang ulama secara eksplisit dalam dua ayat. Pertama, QS. Fathir ayat 28, yang berbunyi: “Dan demikian pula di antara binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacammacam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. Kedua, Allah SWT juga berfirman dalam QS. Asy-Syu’ara ayat 197 yang bunyinya: “Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama dari Bani Israil mengetahuinya?.” 96

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Ada sebuah catatan penting yang tersirat dari kedua ayat di atas, yaitu suatu penegasan bahwa telah menjadi sunatullah adanya keanekaragaman yang terhampar di atas bumi. Ketentuan ini merupakan hukum alam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demikianlah, Allah SWT menegaskan hal ini sehubungan dengan keanekaragaman tanggapan manusia terhadap para nabi dan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah (QS. Fathir: 25). Dengan demikian, keanekaragaman dalam kehidupan mereka merupakan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah. Termasuk dalam hal ini perbedaan pendapat dalam bidang ilmiah, yang selanjutnya bisa sampai kepada keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut sistem kenegaraan dan sistem kepemimpinan. Jadi, perbedaan adalah rahmat Allah yang tidak patut dijadikan perdebatan kusir atau benih pertikaian dan permusuhan. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, peran ulama bagi masyarakat Aceh telah diperlihatkan sejak Islam menapaki Bumi Serambi Mekkah. Di awal perkembangan Islam di Aceh, ulama sekaligus menjadi orang kepercayaan para sultan (dan sultanah) sampai geusyik memiliki seorang ulama sebagai pendampingnya dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Sikap yang harus diambil Setelah penandatanganan MoU Helsinki, masyarakat Aceh merasakan damai dan tentram dalam kehidupan sehari-harinya. Namun sampai kapan kedamaian itu akan tetap bisa dinikmati? Siapapun belum bisa memastikan. Karenanya, semua pihak perlu ambil bagian dalam menjaga perdamaian itu. Ulama sebagai komponen terpenting dalam masyarakat juga memiliki peranan wahid yang selalu diharapkan umat. Tugas ulama dalam meredam konflik di Aceh: Pertama, masalah dendam. Dendam adalah pengejawantahan dari pergolakan yang timbul dari hati. Banyak rencana kejahatan (makar) dan kemungkaran yang dirancang asal mulanya atas dasar ketidakpuasan hati terhadap kebijakan pemerintah. Ini merupakan wilayah psikologi agama, semakin merontanya untuk dibebaskan, ia semakin â&#x20AC;&#x153;kesakitanâ&#x20AC;?. Dalam perdamaian di Afrika Selatan, tanggung jawab meredamkan dendam P OT E N S I U L A M A D A L A M M E M P E R TA H A N K A N P E R D A M A I A N AC E H

masyarakat Apatech diberikan kepada kaum gereja (ulamanya kaum Nasrani). Kedua, rasa benci. Masyarakat selama ini tidak percaya lagi dengan janji-janji karena merasa kepercayaan yang pernah diberikan kepada pejabat dan tokoh masyarakat, diselewengkan secara tercela dan berimbas kepada masyarakat pula. Dari sinilah timbul rasa benci yang begitu membuncah. Ketiga, rasa ketidakadilan. Ulama sangat dipercayakan untuk menumpas ketidakadilan. Banyak sekali hadits nabi menerangkan tentang ulama berkaitan dengan potensi ulama dalam hal ini. Ulama dituntut untuk selalu berpijak pada kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kepentingan kaum dhuafa. Untuk memaksimalkan peran ulama dalam menjaga perdamaian ini tidak bisa terlepas dari rasa kepercayaan kita yang begitu besar kepada para ulama. Meski kita percaya kepada pemerintah (umara), adakalanya suatu waktu timbul rasa keraguan dalam hati. Berbeda dengan rasa percaya pada ulama. Meski tak pernah bertemu dan berbicara dengan ulama hati kita bisa dengan mudah menerima perkataan mereka. Perumpamaan hati ibarat air mengalir tanpa ada hambatan. Ulama juga memiliki murid dan pengikutnya yang banyak. Tentu akan dengan mudah mengajak mereka agar terus menjaga kedamaian ini. Sejatinya, sudah saatnya kini umara dan ulama bekerja bersama-sama masyarakat merawat perdamaian untuk kebaikan bersama. Umara dan ulama juga perlu menumbuhkan kesadaran politik (waâ&#x20AC;&#x2122;y assiyasi) Islam di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran politik islam adalah pandangan dunia yang dibangun dengan landasan ideology Islam (Zallum, 2004:88). Bila tumbuh kesadaran ini masyarakat Aceh akan mampu membentengi dirinya dari pengaruh gembong makar dari luar dan dalam yang tidak senang akan perdamaian ini. Dengan tercapainya kesepakatan damai di Aceh maka semua lapisan masyarakat telah bahagia dan terbebas dari ketakutan. Betapa nikmatnya hidup dalam keadaan damai karena masyarakat dapat beribadah, belajar, mencari rezeki dengan tenang. Semoga kedamaian yang sedang dinikmati ini akan terus berlanjut untuk selamanya.***

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Risman A Rachman

Sensitivitas Konflik

Sebagai negeri yang sejarah perkembangannya diwarnai dengan warna-warni konflik sudah sepantasnya seluruh rencana dan pelaksanaan pembangunan pascakonflik dirancang dan dilaksanakan di atas landasan sensitivitas konflik. Sensitivitas adalah pandangan, perasaan, dan tindakan yang dibangun atas kepekaan terhadap hal-hal yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong capaian dari sebuah hubungan. Untuk itu, sensitivitas konflik dapat dimaknai sebagai usaha perumusan dan pelaksanaan suatu pandangan, perasaan, dan tindakan yang mempertimbangangkan faktor pemicu konflik dan pada saat yang sama juga mempertimbangkan faktor-faktor pendorong perdamaian. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah seluruh rencana masa depan Aceh dan pelaksanaannya yang sudah, sedang, dan akan dibangun mulai dari gampong sampai dengan nanggroe sudah menerapkan pendekatan sensitivitas konflik? Untuk menjawabnya tentu membutuhkan penelitian mendalam terhadap pelaku perencana dan pelaku pelaksana pembangunan di seluruh tingkatan pembangunan. Namun, jika dilihat dari kacamata analisis pohon masalah ditingkatan akibatnya maka bisa dikatakan bahwa sensitivitas konflik belum menjadi pendekatan dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Aceh. Memang benar bahwa sudah banyak program-program yang dibuat baik berupa program mengelola konflik secara langsung, program mengelola akibat konflik, dan program yang terkait mempengaruhi struktur sosial. Melalui program mengelola konflik secara langsung pandangan dan pendekatan pihak-pihak utama yang terlibat konflik dapat diubah yang dengan perubahan itulah ditemukan jendela kesempatan untuk mengakhiri konflik Aceh yang sudah berlangsung 30 tahun lebih. Kedua pihak sadar bahwa pendekatan perang tidak mungkin dapat mencapai maksud utama kedua pihak. Setelah gagal menemukan jalan pengakhiran konflik melalui negosiasi akhirnya konflik Aceh dapat diselesaikan melalui dialog yang melibatkan peran pihak ketiga, yang umum disebut dengan mediasi. Proses pendekatan mengelola konflik secara langsung itulah yang kemudian memungkinkan para pihak untuk melakukan dan melaksanakan program mengelola akibat konflik baik berupa rekontruksi pascaperang, rekontruksi psikologis, dan program rekontruksi sosial. Jika untuk program yang pertama sudah berhasil dilalui dengan baik, apakah untuk program kedua juga sudah dilaksanakan dengan konprehensif? Pertanyaan berikutnya adalah apakah kegiatan-kegiatan pendidikan damai, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik serta program pembangunan masyarakat madani sebagai salah berapa dari program perubahan sosial juga sudah dilaksanakan dengan maksimal? Jika belum maka perdamaian Aceh sesungguhnya masih berada pada level perdamaian negatif. Artinya, damai atau tidaknya Aceh hanya akan sangat tergantung pada sejauhmana efektif tidaknya intervensi kekuasaan para pihak terhadap dinamika sosial-budaya-ekonomi-polkam di Aceh. Jika secara kekuasaan para pihak sudah tidak efektif maka dengan sendirinya jalan kembali menuju konflik akan terbuka. Dalam analisis siklus konflik, tidak ada yang disebut dengan katup pengunci yang bisa menjamin bahwa setelah konflik diselesaikan jalan kembali menuju konflik sudah diputuskan secara otomatis. Selalu saja terbuka setiap saat jalan kembali menuju konflik manakala proses-proses penangganan program pascakonflik tidak mempertimbangkan pendekatan sensitivitas konflik 100

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

terhadap seluruh program baik yang dikhususkan pada program konflik maupun pada program non-konflik (program pembangunan). Sebaliknya, perdamaian Aceh akan berada pada level perdamaian positif manakala seluruh program konflik dan non-konflik dikelola dengan pendekatan sensitivitas konflik. Artinya, harus ada jaminan bahwa program yang direncanakan sudah dibangun atas pertimbangan mengurangi faktor-faktor pemicu konflik dan pada saat yang sama juga mempertimbangkan penguatan faktor-faktor pendorong perdamaian. Untuk bisa menjamin adanya sensitivitas konflik maka segenap pemangku kepentingan pada program pembangunan misalnya penting untuk membekali kemampuan dasar terkait; (1) analisis konflik untuk kepentingan memvisualisasikan siapa, apa, dan bagaimana konflik, potensi dan sumberdaya konflik, tahapan konflik, urutan kejadian konflik, dan kekuatan konflik; (2) visioning untuk kepentingan meletakkan landasan cita-cita dari segenap perencanaan program yang akan disusun dan dijalankan; serta (3) kepemimpinan yang transformatif untuk memastikan tidak hanya tindakan konflik yang akan diprioritaskan pada program pembangunan melainkan juga perubahan pada sikap dan konteks konflik. Analisis Konflik: Memahami hal yang sama dengan cara berbeda dan lebih mendalam Orang yang tidak memahami medan tidak bisa menggapai kemenangan. Kalimat ini sudah umum diketahui oleh segenap perencana dan bahkan juga oleh sebahagian masyarakat umum. Meski begitu, filosofi kemenangan perang itu belum sepenuhnya diterapkan dalam tindakan perencanaan pembangunan. Umumnya para perencana lebih mendasarkan pada listing kepentingan atau kebutuhan pada pihak yang memiliki pengaruh dan atau mereka yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan usulan. Sikap praktis yang kadangkala kerap dihadapkan pada tuntutan waktu menyebabkan para penyusun program tidak berangkat dari pengenalan terhadap medan yang akan diintervensi dengan program. Terkait dengan analisis konflik bukanlah bearti bahwa perencanaan program pembangunan Aceh harus bertolak dari sejarah konflik Aceh. Analisis konflik S E N S I T I V I TA S KO N F L I K

101

dimaksudkan untuk memvisualisasikan siapa, apa, bagaimana, peta potensi, tahapan, urutan waktu, dan kekuatan konflik dari sikap, tindakan, dan konteks suatu tempat atau wilayah. Bagaimana pun, faktor kependudukan, perkembangan ekonomi, dan perubahan lingkungan akibat dari dinamika kemanusiaan kita akan menyebabkan satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan satu komunitas dengan komunitas yang lain akan senantisa mengalami perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Di sinilah konflik senantiasa mengikuti dinamika kemanusiaan kita dan karena itu konflik tidak untuk dihindari melainkan untuk disikapi sebagai faktor pengingat bahwa sedang ada sesuatu yang dengannya kita dituntut untuk selalu proaktif , kreatif dan inovatif. Tanpa konflik sesungguhnya kita akan menjadi diri yang diam. Visioning: Kita bangun istana di langit tapi pondasinya kita bangun di bumi Meski ada pihak yang mengatakan tidak ada bedanya antara proyek dan program namun jika dilihat dari filosofi program maka bisa dikatakan program adalah implementasi dari usaha mencapai visi atau cita-cita yang sudah ditetapkan. Sayangnya, selama ini pembangunan Aceh lebih banyak diletakkan atas dasar pikiran seseorang atau satu kelompok saja. Akibatnya, bukan hanya akses dan sumberdaya terbatas pada pihak-pihak tertentu saja melainkan juga tidak terbangunnya partisipasi dari masyarakat luas. Masyarakat umum pun tidak mengetahui secara jelas akan visi ke-Aceh-an sehingga sama sekali tidak membuat masyarakat untuk berlomba-lomba dalam kebajikan untuk meraih masa depan yang sudah dipahami. Justru yang terlihat adalah sebuah masyarakat yang gamang dan senantiasa memilih tindakan pragmatis dalam mensikapi hari-hari mereka. Jadilah suatu masyarakat yang senantiasa menghalalkan segala cara dan akhirnya terbangunlah siklus KKN yang dari waktu ke waktu semakin menguat dalam prakteknya yang tersembunyi. Kepemimpinan Transformatif: Orang akan segera mandeg kala konflik dianggap tindakan negatif. Meski secara politik proses pemilihan kepala daerah sudah cukup demokratis 102

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

namun belum menjamin proses-proses pembangunan akan menjadi sangat visioner dan memiliki sensitivitas konflik manakala secara pribadi para pemimpin di Aceh belum menjadi pribadi yang terbuka yang siap dan sigap menerima masukan, kritik, dan bahkan juga hujatan. Jika setiap masukan dipandang sebagai angin lalu karena latarbelakang pemberi masukan, atau menganggap kritik sebagai ancaman serta hujatan sebagai serangan maka usaha untuk menjadikan konflik sebagai media transformasi tatanan akan menjadi sia-sia. Selebihnya, legitimasi rakyat yang didapat dari hasil pemilu hanya dilihat sebagai faktor kemenangan politik akibat dari suatu keadaan sebelumnya. Sebaliknya, kepemimpinan transformatif adalah sikap dan tindakan serta konteks yang menempatkan segenap potensi perbedaan, keragaman, dan keunikan serta konflik sebagai faktor pemicu perubahan sehingga mendorong pemimpinan untuk tampil sebatas motivator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator pembangunan karena sepenuhnya menyadari bahwa segenap potensi anak negeri adalah diri yang potensial dan berkontribusi bagi pemajuan negeri. Prasangka dan Komunikasi: Orang yang curiga sudah kalah sebelum ia menyatakan maksudnya Hal yang sangat penting untuk dipastikan juga adalah mendorong perubahan pada pola pandang terhadap diri dan orang lain sehingga terbangun suatu perspektif kedirian dan sosial yang mampu menempatkan keunikan setiap diri sebagai potensi bagi penggerak perubahan, dan sekaligus melihat keragaman setiap orang sebagai faktor pelengkap, pendukung, dan penguat satu sama lain dalam satu bingkai keutuhan ke-Aceh-an. Seluruh keragaman dan perbedaan yang dulunya menjadi faktor pemicu konflik sudah saatnya untuk ditinggalkan. Tidak adalagi pikiran bahwa si A jauh lebih mulia derajatnya dari pada si B atau kelompok A lebih utama daripada kelompok B. Semua orang adalah sosok kehambaan yang memiliki kesempatan yang sama dan memiliki peran yang bisa dimaksimalkan sekaligus dapat berguna untuk menggapai visi keacehan. Hal terakhir yang juga sangat penting adalah memperbaiki pola komunikasi sesama dan juga antarrelasi dari pola komunikasi menekan, jaga jarak, curiga, S E N S I T I V I TA S KO N F L I K

103

perang menjadi pola komunikasi yang seimbang, setara, dan terbuka, jujur dan santun. Dengan perubahan pada pola komunikasi maka dapat memperbaiki pola hubungan antarsesama bahkan pada tingkatan yang lebih praktis dapat menjadi faktor peretas bagi terbukanya sumbatan-sumbatan politik dan kerjasama bisnis yang memang akan sangat memainkan perannya di era pembangunan. Pada tingkatan sosial, perubahan pola komunikasi sekaligus akan mengikis sikap kita yang selalu saja curiga dan penuh prasangka kepada pihak lain, bahkan pada kadar yang cukup juga dapat mengikis prasangka pada diri sendiri. Semoga Penutup Apakah pembangunan Aceh saat ini sudah direncanakan di atas sensitivitas konflik? Jika belum maka masih punya kesempatan untuk memastikan agar perencanaan program pembangunan gampong, kecamatan, kabupaten, dan Aceh dibangun dengan pendekatan sensitivitas konflik. Untuk itu, segenap pemangku kepentingan disarankan untuk mendalami pemahaman dan kemampuan dalam hal analisis konflik, visioning, dan kepemimpinan transformatif sehingga dalam menyusun program tidak lagi terjebab pada sekedar pendekatan proyek, apalagi jika hanya didasarkan pada kepentingan satu orang atau satu pihak atau satu kelompok saja. Sebuah program yang dibangun diatas kajian visioning akan lebih menjamin usaha-usaha membangun menjadi rangkaian berkelanjutan untuk meraih masa depan yang dicita-citakan. Tentu saja dengan mengembangkan sikap kepemimpinan yang transformative usaha untuk menjadikan konflik sebagai generator perubahan akan lebih bermakna. Sungguh, dengan menyadari potensi diri dan melihat perbedaan dalam ranah sosial-politik-budaya dan ekonomi akan semakin memacu adrenalin kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebajikan bagi negeri Aceh, Aceh kita semua.***

104

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Raihal Fajri

Makna Peringatan MoU Perdamaian RI-GAM

â&#x20AC;&#x153;Empat tahun damai Aceh pascapenandatanganan kesepahaman damai (MoUHelsinki), namun rakyat Aceh secara keseluruhan belum merasakan arti damai yang sesungguhnya. Belum ada perhatian yang serius dari pemerintah kepada kaum perempuan Aceh, ibu-ibu yang kehilangan suami dan anaknya, wanita muda belia yang diperkosa, bahkan melahirkan seorang anak dari hasil perkosaan tersebut (di antaranya sumiati) ketika konflik mendera Aceh. Perempuan Aceh sangat mengerti, apa yang telah hilang tak mungkin kembali, namun sampai detik ini ketika empat tahun MoU Helsinki diperingati dengan sukacita: masih ada perempuan Aceh yang amat berduka dan berharap agar suami mereka yang masih dipenjara sebagai tapol/napol Aceh di Jakarta, dipulangkan ke rumah merekaâ&#x20AC;?,Â demikian bunyi penggalan surat Ismuhadi pada tanggal 12 agustus 2009. Ismuhadi adalah tahanan politik yang masih ditahan di LP Cipinang, Jakarta. Pada tanggal 15 agustus 2005, tepatnya empat tahun silam perwakilan Aceh Merdeka yang dipimpin Malik Mahmud dan perwakilan RI diwakili oleh menteri hukum dan HAM, Hamid Awaluddin bertemu di Helsinki, Finlandia untuk menandatangani perjanjian damai antara kedua belah pihak yang selama lebih

dari 30 tahun bertikai. Perjanjian tersebut dituang dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dibagi ke dalam enam klausul. Perjanjian bersejarah itu disaksikan oleh Martti Ahtisari, mantan Presiden Finlandia, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative yang menginisiasi perdamaian dan sebagai fasilitator proses negosiasi. Sampai saat ini Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih menjadi asa yang menggantung bagi para korban pelanggaran HAM, begitupun tapol/napol masih ada yang mendekam dalam tahanan di pulau Jawa. Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) yang mempunyai dua tujuan untuk memfasilitasi pengembalian setiap mantan pelaku dan korban konflik ke dalam masyarakat melalui pengelolaan program reintegrasi termasuk monitoring dan evaluasinya sebagaimana amanat MoU Helsinki. Mengukuhkan peran BRA sebagai agen utama dalam proses reintegrasi serta mendukung upaya yang terkait dengan pelaksanaan dari monitoring MoU Helsinki melalui koordinasi dan sinkronisasi peran pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Badan ini juga sarat persoalan, dana yang dikelola dan dana yang telah disalurkan menuai banyak protes terkait mekanisme penyaluran. Sebagaimana disebutkan dalam klausul III tentang Amnesti dan Reintegrasi ke dalam masyarakat bahwa amnesti terhadap tapol/napol GAM akan diselesaikan tidak lewat dari 15 hari setelah perjanjian damai ditandatangani namun sudah empat tahun berlalu masih tersisa tiga orang tapol/napol GAM yang masih mendekam di LP Cipinang. Suara-suara mendesak pembebasan terus saja bergaung di seantero tanah rencong baik melalui aksi demonstrasi, milis, surat terbuka, email maupun facebook. Sebagaimana dilansir oleh beberapa media local di Aceh seperti Serambi Indonesia, Harian Aceh dan situs berita online the globe journal. Melalui pernyataan sikap yang disampaikan oleh koordinator lapangan aksi puluhan mahasiswa IAIN Ar-Raniry dalam rangka memperingati empat tahun MoU Helsinki, di depan gedung DPRA tanggal 13 Agustus 2009, ”Pemerintah Aceh juga harus mendesak pemerintah pusat agar membebaskan tiga sisa tapol/napol yang masih ditahan di pulau Jawa”. 106

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Ada beberapa hal yang sering mencuat dalam diskusi-diskusi tidak resmi di Aceh bahwa Ismuhadi cs tidak dibebaskan karena mereka divonis sebagai pelaku kriminal jadi tidak termasuk dalam daftar amnesti dimaksud, sampai informasi mencengangkan yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2009 di salah satu warung kopi di Ulee Kareng dalam sebuah diskusi tidak resmi antara Musni Musa, Mantan Pengurus Forum Komunikasi Tapol/Napol Aceh (FKTNA) dengan Fadlon Tripa, warga Negara Belanda, yang dipercayakan sebagai anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh dan Presiden Direktur Aceh Air, dalam diskusi berbuntut perselisihan tersebut Fadlon Tripa mengakui dengan sesungguhnya bahwa: yang menghambat pembebasan tapol/napol Aceh (Teuku IsmuhadiÂ Jafar, Ibrahin Hasan dan Irwan) adalah Gubernur Aceh, Drh. Irwandi Yusuf, Msc, karena Gubernur Aceh merasa sakit hati atas pemberitaan media massa Harian Aceh edisi 24/03/2009 dengan judul â&#x20AC;&#x153;Dikecam gaya irwandi berobat ke luar negeriâ&#x20AC;?. Terlepas dari berbagai fenomena di atas, selain mengangkangi klausul 3 MoU Helsinki juga klausul 2 tentang Hak Asasi Manusia ayat 2.1 yang menyebutkan bahwa Pemerintah RI akan mematuhi Konvenan Internasional Perserikatan BangsaBangsa mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sesuai permintaan banyak pihak dan demi terwujudnya proses perdamain yang bermartabat terlepas dari berbagai fenomena di atas seharusnya seluruh klausul dalam MoU Helsinki ditaati dan dijalankan oleh semua pihak.***

M A K N A P E R I N G ATA N M O U P E R D A M A I A N R I - G A M

107

Bulman Satar Antropolog

Aceh : Agenda Krusial Dalam Fase Transisi

Prolog Nota kesepakatan damai Helsinki antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005, menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh yang telah berlangsung kurang lebih selama 29 tahun (1976-2005). Sementara itu program rehab-rekon pascabencana gempa bumi dan tsunami pun, yang keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari perdamaian ini, juga telah dirampungkan oleh BRR NAD-Nias. Kedua momentum ini merupakan titik balik dari dua bencana besar yang terjadi di Aceh, yaitu bencana kemanusian akibat konflik bersenjata antara GAM-RI yang menelan korban ribuan jiwa warga sipil, dan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang menimbulkan kerusakan infrastruktur yang sangat parah dan menelan korban lebih dari seratus ribu jiwa manusia, (di Aceh tercatat 173.741 jiwa). Apa arti kedua peristiwa ini? Jika dilihat dalam konteks hubungannya dengan proyeksi (baca : cita-cita) masa depan Aceh dengan berbagai imajinasi ideal atasnya, maka Aceh sekarang sesungguhnya dapat dikatakan sedang berada dalam fase transisi. Sebuah titik antara yang menandai ditinggalkannya sebuah fase suram

yang diwarnai oleh perang dan bencana alam maha dahsyat, sekaligus menandai tumbuhnya harapan dan cita-cita besar akan terciptanya sebuah “Aceh Baru”. Namun lazimnya dalam sebuah fase transisi, cita-cita semacam ini sering dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam konteks Aceh, problem-problem di level domestik adalah tantangan yang nyata. Mulai dari gesekan politik di tingkat lokal, kondisi keamanan yang masih terasa labil yang diwarnai aksi-aksi kriminal bersenjata, belum maksimalnya kinerja Pemerintah Aceh, isu korupsi yang semakin masif, program pengentasan kemiskinan yang masih jauh dari harapan, sampai dengan isu pemekaran provinsi ALA-ABAS. Problem-problem ini adalah ancaman potensial yang tidak hanya menjadi kerikil bagi stabilitas perdamaian, tetapi juga berpotensi memicu konflik baru di Aceh. Isu sustainable peace pun lalu mengemuka sebagai bentuk respon, atau lebih tepatnya kekhawatiran terhadap nasib perdamaian Aceh yang masih sangat rentan (fragile peace) dengan umurnya yang masih seumur jagung. Banyak pihak sangat concern terhadap potensi re-konflik dengan menekankan pentingnya ide keberlanjutan perdamaian bagi Aceh. “Keberlanjutan” telah menjadi stressing point dalam banyak diskusi dan perbincangan publik terkait dengan masa depan perdamaian di daerah ini. Jika mau disikapi dari sudut pandang yang optimistik, keberlanjutan perdamaian ini bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Isu perdamaian saat ini sesungguhnya dapat dikatakan tidak lagi sekrusial ketika ia dirintis pada masa konflik masih berlangsung sampai menjelang penandatangan MoU kesepakatan damai Helsinki. Jadi walaupun sangat fundamental bagi proyeksi Aceh ke depan, dan dihadapkan pada tantangan yang juga tidak kalah serius, kini kita sesungguhnya lebih dihadapkan pada tantangan bagaimana mengefektifkan program-program rehabilitasi/pembangunan Aceh ke depan dengan hasil-hasil yang positif hingga secara signifikan mampu mengeliminir, atau setidaknya meminimalisir potensi konflik terjadi kembali, baik pada skala vertikal maupun horizontal. Perdamaian Aceh kini telah bergerak ke fase “dipertahankan”. Ini mengandung makna bahwa fase peace keeping sebagai hasil dari komitmen penghentian permusuhan dan kekerasan bersenjata merupakan sebuah prakondisi yang 110

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

memungkinkan, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh untuk mengkosilidasikan seluruh sumber daya untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi Aceh secara bersama-sama. Dalam kerangka pikir inilah, beberapa langkah berikut yang dipaparkan di bawah ini tampaknya penting untuk diagendakan dengan segera, untuk memastikan perdamaian dapat terus eksis sekaligus menyediakan sebuah situasi dan kondisi yang konstruktif bagi program rehabilitasi/pembangunan Aceh ke depan. Beberapa Agenda Rekonfigurasi Ideologi Dalam fase ketika konflik telah berhasil dihentikan dan konsensus politik telah dicapai, maka sangat diperlukan adanya semacam rekonfigurasi ideologi. Rekonfigurasi ideologi pascakonflik ini penting artinya tidak hanya untuk meredam tumbuhnya ideologi balas dendam antarpihak pelaku konflik, tetapi juga untuk memelihara komitmen terhadap perdamaian yang telah dicapai, sekaligus meletakkan sebuah pondasi permanen bagi program dan upaya-upaya rehabilitasi pascakonflik. Inilah yang dilakukan oleh Nelson Mandela ketika ia mengatakan : â&#x20AC;&#x153;Saya ingin Afrika berdamai dengan dirinyaâ&#x20AC;?. Visi politik Mandela ini telah menjadi ruh tidak hanya bagi proses rekonsiliasi antara warga kulit hitam dan kulit putih di sana, tetapi juga menjadi spirit bagi upaya memusnahkan virus-virus rasisme yang mana di atasnya kemudian berdiri sebuah cita-cita besar bangsa Afrika Selatan yang lebih demokratis, multi-ras dan kultural, yang menghormati persamaan hak warganya tanpa memandang perbedaan ras, etnis, dan warna kulit mereka. Dengan visinya Mandela mengajak bangsa Afrika Selatan memaknai kejatuhan rezim apartheid sebagai â&#x20AC;&#x153;freedom for allâ&#x20AC;?, kemerdekaan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan terlepas dari belenggu tirani, baik bagi yang tertindas maupun bagi yang menindas, tanpa melihat ras dan warna kulit mereka. Di Aceh sendiri, Manifesto Aceh Baru yang digagas oleh Konsorsium Aceh Baru, salah satu elemen civil society di daerah ini, sesungguhnya juga dapat dipandang sebagai bagian dari bentuk rekonfigurasi tersebut. AC E H : AG E N D A K R U S I A L D A L A M FA S E T R A N S I S I

111

MANIFESTO Aceh BARU Aceh BARU merupakan formulasi dari sejarah Aceh yang gemilang, hikmah dari pengalaman pahit di masa lalu dan cita-cita masa depan yang berperadaban tinggi, MAKA : Aceh BARU dibangun atas dasar keadilan, kebebasan dan penghormatan atas hak-hak dasar serta menghargai keberagaman dalam kehidupan. Aceh BARU dibangun atas sistem ekonomi kerakyatan dan berkeadilan. Aceh BARU dibangun dengan sistem pemerintahan yang bersih dan pelayanan berkualitas pada rakyat. Aceh BARU dibangun dengan kekuatan komunikasi politik yang terbuka dan menghargai kerjasama antarbangsa serta budaya dunia Aceh BARU dibangun dengan menjunjung tinggi agama, pendidikan, dan adatistiadat Aceh.

Walaupun poin-poin manifesto itu sendiri bukanlah sesuatu yang asing ataupun baru di telinga kita, namun ia tetap dibutuhkan sebagai affirmation (penegasan), untuk menstimuli ingatan dan kesadaran akan sebuah era baru yang ideal, yang pada dasarnya adalah common expectation seluruh rakyat Aceh. Cuma tantangannya kemudian adalah apakah manifesto ini direspon oleh seluruh elemen di Aceh sebagai gerakan bersama (common movement) untuk kemudian diterima sebagai nilai bersama (common values). Tanpa adanya rekonfigurasi ideologi semacam ini, atau efektifitas penerapannya, siklus konflik sangat berpotensi terjadi kembali. Bahkan jika dilihat dari heterogenitas dan polaritas kepentingan, baik yang berbasis pada ideologi politik maupun etnisgeografis yang belakangan semakin meruncing di Aceh, yang terjadi bukan hanya siklus, tetapi juga mutasi konflik. Pergeseran konflik dari vertikal menjadi horizontal. Salah satu gejala yang dapat dikaitkan dengan potensi mutasi ini adalah munculnya wacana pemekaran provinsi ALA-ABAS, yang menuntut pemekaran wilayah tengah 112

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

dan barat-selatan menjadi dua provinsi yang terpisah dari Aceh, (akan dibahas di bawah). Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Aceh saat ini adalah mempercepat dan mengoptimalkan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau sering disingkat dengan UUPA. UUPA adalah titik kulminasi, puncak pencapaian dari seluruh rangkaian upaya dan proses perdamaian di Aceh. Inilah vocal point sesunggunya yang menjadi modal untuk mewujudkan kemandirian politik dan ekonomi Aceh setelah berpuluh tahun terpinggirkan akibat politik sentralistik Jakarta. Namun sayangnya sampai saat ini ada beberapa pasal penting dalam UUPA yang belum ditindaklanjuti melalui pembentukan peraturan pelaksana yang lebih operasional. Amrizal J. Prang dalam Quo Vadis UUPA (Refleksi Tiga Tahun UUPA), (Aceh Institute, 10 Agustus 2009) mencatat ada delapan pasal yang terkait dengan kebijakan hukum kekhususan yang belum memiliki peraturan pelaksana, yaitu pertama, Peraturan Pemerintah (PP) kawasan khusus perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas (Pasal 4); kedua, Peraturan Presiden (Perpres) kerjasama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri (Pasal 9); Ketiga, PP pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi Aceh (Pasal 160); keempat, Perpres peralihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Aceh dan kabupaten/kota menjadi perangkat Aceh dan kabupaten/kota (Pasal 253); dan kelima, PP kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh (Pasal 270). Sementara lembaga yang belum dibentuk pengadilan HAM dan KKR (Pasal 259 dan Pasal 260). Selanjutnya, belum terealisasinya secara menyeluruh penghapusan kelurahan menjadi gampong (Pasal 267). Padahal, sebagaimana termaktub dalam pasal 271 UUPA, ketentuan pelaksanaan UUPA yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dibentuk paling lambat dua tahun sejak UUPA disahkan. Artinya paling lambat tanggal 1 Agustus 2008, dua tahun setelah UU ini disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, ketentuan pelaksanaan UUPA sudah harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Namun nyatanya sampai saat ini, Aceh masih harus menunggu konsistensi pemerintah pusat. AC E H : AG E N D A K R U S I A L D A L A M FA S E T R A N S I S I

113

Ekspektasi Aceh sangat beralasan. Setidaknya ada tiga pasal yang disebutkan di atas yang memiliki nilai sangat strategis bagi daerah ini, yaitu Pasal 4 tentang kawasan khusus perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, Pasal 9 tentang kerjasama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri, serta Pasal 160 tentang pengelolaan bersama sumberdaya alam minyak dan gas bumi Aceh. Ketiga pasal ini memberikan insentif yang sangat berharga bagi Aceh, baik secara politik maupun ekonomis; Aceh memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melakukan kontak-kontak ekonomi dan budaya yang memungkinkannya mempromosikan berbagai potensi dan sumberdaya yang dimiliki ke luar negeri. Aceh juga memiliki akses dan daya tawar yang lebih besar dalam hal pengelolaan kawasan ekonomi strategis dan sumber-sumber minyak dan gas bumi, yang memungkinkannya memacu pertumbuhan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Akselarasi Pembangunan Ekonomi Konflik dalam banyak kasus, termasuk konflik Aceh, terjadi tidak hanya dipicu oleh motif-motif ideologis, tetapi juga dapat berkelindan dengan alasan-alasan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Pengangguran, kemiskinan, dan berbagai bentuk tekanan ekonomi lainnya, yang kemudian diperparah dengan praktek-praktek diskrimasi dan tertutupnya akses terhadap berbagai sumber daya, dapat menimbulkan kekecewaan akut dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, hingga mewujud dalam berbagai gerakan resistensi bahkan seperasi yang ujung-ujungnya menimbulkan konflik bersenjata antara pemerintah dengan â&#x20AC;&#x153;pemberontakâ&#x20AC;?. Penyelesaian damai konflik Aceh yang dibarengi dengan peningkatan status dan daya tawar politik Aceh, sudah semestinya dibarengi secara simultan dengan kemandirian ekonomi. Untuk itu, akselarasi program-program pemberdayaan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi sektor riil, penyediaan lapangan kerja, pengembangan iklim usaha yang sehat dan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis sumberdaya, adalah agenda penting yang mesti dijalankan seefektif mungkin oleh Pemerintah Aceh. Langkah-langkah ini adalah bagian dari 114

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan atas kualitas kehidupan yang lebih baik yang sudah sepatutnya dinikmati rakyat Aceh. Arah pembangunan ekonomi Aceh juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan maksimal. Geliat ekonomi yang cenderung terpusat di kota-kota, sudah saatnya difokuskan sampai ke daerah-daerah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal sehingga dapat memperkecil kesenjangan antara kota dan desa, pusat dan pinggiran. Pembangunan infrastruktur harus dipacu untuk menunjang aktifitas ekonomi daerah. Infrastruktur yang telah dibangun BRR semasa program rehabrekon, juga mesti dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong ekonomi yang berorientasi ekspor sehingga dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi Aceh dapat bergerak dalam trend yang positif di masa-masa yang akan datang. Agenda ekonomi ini adalah variabel yang sangat penting dalam membangun Aceh ke depan. UUPA, sebagaimana dibahas di atas telah menyediakan Aceh pondasi legal dengan lingkup dan kewenangan yang lebih luas, untuk mengelola perekonomiannya baik pada skala makro maupun mikro. Makanya, agenda ini dengan sendirinya akan sangat tergantung pada sejauh mana ketentuan pelaksana UUPA tersebut dapat segera dibentuk dan disahkan sebagaimana disebut di atas. Dua agenda ini adalah saling terkait satu sama lain. Efektifitas kinerja Pemerintahan Aceh Dari berbagai laporan media tentang rendahnya realisasi APBA menunjukkan bahwa kinerja Pemerintahan Aceh masih jauh dari harapan. Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan realisasi APBA 2008 kurang dari 40 persen dan berada di peringkat dua terburuk di seluruh Indonesia, setelah Provinsi Sumatera Utara, (dikutip Serambi Indonesia tanggal 17 Januari 2009). Sedangkan pada tanggal 21 Juli 2009 Serambi Indonesia merilis berita tentang realisasi APBA 2009. Disebutkan bahwa dalam waktu tujuh bulan dari total pagu sebesar 9,7 triliun, realisasi fisik yang dicapai baru 9,29 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,03 persen (per 30 Juli 2009). Sementara itu Serambi Indonesia tanggal 2 September 2009, dalam kolom headlinenya merilis berita demontrasi mahasiwa dengan tajuk â&#x20AC;&#x153;Dinilai Berkinerja AC E H : AG E N D A K R U S I A L D A L A M FA S E T R A N S I S I

115

Lemah, Irwandi-Nazar Dihadiahi Ayam Sayurâ&#x20AC;?. Gabungan Mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Penyelamat Uang Rakyat (Gempur) mendemo kantor Gubernur Aceh dan â&#x20AC;&#x153;menghadiahiâ&#x20AC;? Gubernur Irwandi dengan ayam sayur sebagai simbol atas lemahnya kinerja Pemerintah Aceh. Mereka juga menuntut Gubernur untuk mencopot kepala dinas yang berkinerja lemah dan korupsi. Masih pada halaman depan harian tersebut, juga di-update realisasi fisik APBA yang disebutkan sebesar 22.24 persen, dan realisasi keuangan mencapai 13,34 persen. Rendahnya capaian realisasi anggaran pembangunan sebagaimana disebutkan media tersebut mengindikasikan kelemahan Pemerintah Aceh dalam memobilisasi sumberdaya manusia dan finansial yang sebenarnya lebih dari cukup untuk menghasilkan perubahan yang signifikan bagi Aceh. Walaupun memang kelemahan ini tidak sepenuhnya dapat ditimpakan kepada Pemerintah Aceh sebagai eksekutif, karena legislatif dalam hal ini DPRA, juga memiliki â&#x20AC;&#x153;seroâ&#x20AC;? atas kondisi ini akibat keterlambatan mereka dalam pembahasan anggaran di lembaga perwakilan rakyat tersebut, namun ini tidak menutupi fakta inkompetensi Pemerintah Aceh selaku eksekutor dalam menggerakkan roda pembangunan di Aceh. Pendekatan yang sektoral, manajemen yang tidak terintegrasi, lemahnya visi dan kemampuan manjerial di tingkat dinas dan instansi terkait, diperparah oleh orientasi dan prilaku KKN aparatur, mengakibatkan tidak ada capaian yang dapat dikatakan betul-betul berarti selama tiga tahun (tepatnya 2,6 tahun) kekuasaan Pemerintahan Aceh. Parahnya lagi, kondisi ini tidak hanya terjadi di pemerintahan level provinsi namun juga di level kabupaten/kota. Kelemahan ini terpola dan terstruktur pada hampir semua level dan jenjang pemerintahan di Aceh. Porsi pemberitaan di media lokal yang cukup banyak menyorot berbagai kasus inefisensi dan inefektivitas pemerintahan di daerah ini adalah sebuah indikasi sekaligus sinyal kuat bagi pemerintah lokal di Aceh untuk segera membenahi kinerjanya. Evaluasi kinerja secara ketat dan reguler, reformasi struktur birokrasi, dan manajemen sumber daya dengan berpijak pada prinsip the right man on the right place, dan mengembangkan sebuah pendekatan kerja yang lebih integratif, adalah beberapa langkah pembenahan internal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh. 116

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Pemerintah Aceh juga dapat mengadopsi model kerja rehab-rekon yang telah diterapkan oleh BRR NAD-Nias. Terlepas dari kelemahan-kelemahannya yang sering dikritik berbagai pihak, BRR NAD-Nias telah menyelesaikan mandat besar program rehab-rekon dengan cukup baik dan mewariskan sebuah lesson-learn yang dapat diambil hikmahnya oleh Pemerintah Aceh. BRR juga, setelah lembaga ini dibekukan pada April 2009 yang lalu, telah menghibahkan bebarapa perangkat lunak dan keras untuk diadopsi dan diaplikasikan oleh Pemerintah Aceh. Sistem database, teknologi informasi, sistem manajemen aset, ditambah model perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan serta pengelolaan sumberdaya manusia yang handal, plus dengan keberadaan sebagian karyawan BRR NAD-Nias yang adalah pegawai Pemda Aceh, maka akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan transfer-knowledge sehingga dapat menjadi bagian dari capacity building mereka dalam mengemban mandat pemerintahan dalam mengelola kerja-kerja pembangunan di Aceh. Penanganan Isu ALA-ABAS Selama ini pemahaman mainstream atas konflik Aceh lebih mengarah pada konteks konflik vertikal antara RI-GAM. Namun sebenarnya, baik pada masa konflik bahkan terlebih di masa transisi ini, ancaman yang tak kalah potensialnya adalah konflik horizontal di tingkat lokal. Dan menjadi semakin serius jika sampai disusupi oleh external conditioners. Timbulnya wacana pemekaran provinsi ALA-ABAS di Aceh beberapa tahun belakangan dapat ditunjuk salah satu indikasi yang paling relevan terkait dengan potensi perubahan aras konflik tersebut. Kenapa tuntutan pemekaran wilayah ini bisa timbul? Oleh para pendukungnya, ketimpangan pembangunan dan alasan untuk mempercepat pembangunan daerah, sering dijadikan basis argumen untuk menggolkan aspirasi pemekaran ini. Memang tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan di dua wilayah ini (ALA dan ABAS) masih belum optimal, namun juga tidak terbantahkan bahwa motif politik juga sangat kental berada di balik manuver-manuver untuk mewujudkan terbentuknya kedua provinsi ini. Jadi walaupun ketimpangan pembangunan ini seringkali dijadikan â&#x20AC;&#x153;senjataâ&#x20AC;? oleh para pendukungnya, namun insentif politik dan AC E H : AG E N D A K R U S I A L D A L A M FA S E T R A N S I S I

117

ekonomi sebagai implikasi yang lazim dari sebuah proses pemekaran wilayah, hampir dapat dipastikan juga turut mendorong menguatnya wacana pemekaran wilayah ini. Jika dilihat dalam konteks dan praktek desentralisasi di Indonesia, persoalan ALAABAS ini, sebagaiama persoalan yang sama di daerah-daerah lainnya, sebenarnya adalah turunan dari warisan saja dari kultur politik sentralistik Indonesia, terutama pada masa Orde Baru berkuasa, yaitu apa yang dapat disebut dengan hirarki ketimpangan/ketidakadilan. Pusat (Jakarta) tidak adil pada provinsi. Provinsi diskriminatif terhadap kabupaten/kota. Lalu kabupaten/kota juga menerapkan pola yang sama terhadap kecamatan-kecamatan di bawahnya, sampai terakhir kecamatan terhadap desa-desa di bawahnya. Pola ini telah terstruktur dengan akut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Desentralisasi yang kemudian diterapkan oleh pemerintah sesungguhnya hanyalah salah satu alternatif solusi terhadap masalah ini. Dengan segala kelemahan dan petensi kegagalannya, desentralisasi ini mau tidak mau harus didukung dengan pendekatan lain yang lebih berbasis pada aspek budaya. Kembali ke persoalan ALA-ABAS, kemunculan isu ini sesungguhnya juga tidak terlepas dengan fakta Aceh adalah multikultural. Terdiri dari delapan etnis yang mendiami seluruh wilayahnya, yaitu Aceh, Aneuk Jamee, Gayo, Alas, Kluet, Tamiang, Singkil, dan Simeulue. Secara kultural Aceh termanifestasi dalam keragaman budaya ke-delapan etnis tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks pendekatan budaya, klaim identitas ke-Acehan haruslah dilihat dalam kerangka relasi etnisetnis tersebut, bukan dominasi etnis Aceh yang mayoritas yang mendiami wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, sepanjang pantai Utara-Timur, dan sebagian pantai BaratSelatan Aceh, terhadap minoritas etnis-etnis lainnya. Untuk itu, sudah saatnya Aceh menjadikan multikulturalisme ini sebagai prinsip dasar atau semacam falsafah dan nilai bersama dalam relasi-relasi sosial rakyatnya. Multikulturalisme ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembalikan kebanggaan kultural beberapa etnis di Aceh yang selama ini merasa dipinggirkan sampai menuntut pemekaran provinsi, sehingga relasi yang timbul kemudian adalah relasi-relasi kesejajaran yang saling respek dan mengakui satu sama lain 118

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

dalam sebuah bingkai semangat ke-Acehan. Epilog Dengan merujuk pada agenda-agenda di atas, maka konteks post-conflict recovery dan visi Aceh Baru semestinya tidak lagi berkutat pada pembahasan mengenai “bagaimana menjaga atau melanggengkan perdamaian”, tetapi mesti lebih progresif diarahkan pada pertanyaan yang lebih operasional : “apa yang harus dilakukan” untuk mengeleminir potensi konflik terulang kembali. Dalam sudut pandang ini keberlanjutan perdamaian sesungguhnya tidak lagi dilihat sebagai tujuan, tetapi auto-impact yang teralisir ketika program-program transformasi pascakonflik tersebut di atas, berjalan mulus dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh, terutama oleh kalangan grass-root, korban konflik dan bencana tsunami. Pertanyaan “apa yang harus dilakukan” adalah sebuah kekuatan transformasi yang membuat kita fokus pada pertanyaan “what”, bukannya “how”. Fokus ini memberikan semacam “obat kuat” yang kemudian memungkinkan kita lebih progresif dalam mencapai target-target ideal sebagaimana yang diimpikan oleh seluruh rakyat Aceh. Agenda-agenda ini sendiri tidak berada dalam posisi yang saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan sinergis satu sama lain. Agendaagenda tersebut bergerak secara simultan dalam sebuah pendekatan yang komprehensif sehingga dapat memberikan dampak positif yang riil dan betul-betul efektif, dalam konteks sustainable peace and development di Aceh. Capaian-capaian konkrit ini adalah faktor yang sangat menentukan takdir Aceh ke depan. Untuk itu para pihak, pemangku kepentingan, berbagai elemen rakyat Aceh, kiranya bisa saling terbuka dan memiliki komitmen untuk bersama-sama membangun dan meletakan sebuah pondasi demokrasi di daerah ini, sehingga kita dapat berharap Aceh Baru yang damai, sejahtera dan demokratis bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah mimpi yang akan menjadi kenyataan. Semoga.***

AC E H : AG E N D A K R U S I A L D A L A M FA S E T R A N S I S I

119

Effendi Hasan

Mahasiswa program doktor bidang falsafah politik dan ideologi, Universiti Kebangsaan Malaysia

Aceh Baru: Sebuah Wacana Pemikiran

Perundingan Helsinki telah membawa perubahan wajah Aceh, Aceh yang dikenal sebagai wilayah perang telah berubah menjadi wilayah damai setelah ditandatangani MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Walaupun perdamaian telah berjalan selama 4 tahun seiring dengan umur MoU Helsinki, akan tetapi banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi terutama dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Aceh damai. Kenyataan tersebut telah terbukti dari beberapa kejadian selama ini yang ingin membangkitkan dendam lama. Kejadian-kejadian tersebut jelas sekali ada indikasi untuk membawa Aceh kembali ke dalam konflik. Mudah-mudahan rakyat Aceh tidak terjebak dalam kehidupan gemerlapan yang telah memusnahkan peradaban Aceh sebelum ini. Di sinilah perlu kearifan dari semua pihak terutama dari elit politik Jakarta dan Aceh untuk selalu membangun saling kepercayaan bukan sikap saling curiga terhadap satu sama lain. Cukuplah konsensiâ&#x20AC;&#x201C;konsensi perjuangan yang telah digugurkan oleh pihak GAM di Helsinki sudah sewajarnya segala sikap kecurigaan terhadap Aceh dilenyapkan. GAM telah memutuskan untuk berjuang dalam lunas-lunas demokrasi dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, bukankah itu sesuatu pilihan bijaksana yang harus

dihargai oleh semua elit politik di Jakarta. Rakyat Aceh sudah sangat lelah dalam konflik, jangan giring mereka kembali untuk berkonflik. Konflik telah membawa kemusnahan serta kesengsaraan bagi rakyat Aceh. Biarlah rakyat mengecapi kedamaian yang ada di Aceh selama ini, mudah-mudahan tetesan air mata rakyat Aceh sebagai tanda kesyukuran sewaktu menyambut penandatanganan MoU Helsinki benar-benar akan melanggengkan perdamaian di Aceh. Kini rakyat Aceh ingin menatap masa depan yang lebih maju sebanding dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara lain di dunia. Maka sudah sewajarnya pemimpin Aceh baik Pemerintah Aceh, DPRA, politisi, KPA, ulama, mahasiswa, intelektual untuk menyatukan langkah membangun Aceh baru yang lebih maju dalam konteks keacehan, keislaman dan demokrasi bukan tatanan Aceh baru yang bersifat cet langet. Kita memang tidak bisa menyembunyikan keresahan serta kegelisahan selama ini terhadap kemunduran Aceh dari segala aspek bila dibangdingkan dengan bangsa lain. Aceh telah ketinggalan bukan seratus tahun malah seribu tahun untuk bersaing dengan bangsa lain. Ketika bangsa lain telah berpikir untuk menjelajah angkasa luar kita masih berpikir untuk membagi-bagi proyek BRR yang kononnya telah banyak membantu merekontruksi Aceh. Betapa lemahnya kita menghadapi masa depan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lebih maju. Ketika bangsa lain berlomba-lomba meningkatkan pendidikan sebagai peneraju kebangkitan bangsa meminjam istilah Melayu. Kita masih lagi berpikir memproyeksikan beasiswa pendidikan dengan alasan untuk meningkatkan pendidikan, sehingga timbul penyimpangan serta unsur nepotisme dalam pemberian beasiswa tersebut. Alangkah sedihnya kita menatap wajah Aceh selama ini yang penuh dengan kesuraman. Mengapa kita terus mundur dan bagaimana harus membangun Aceh baru yang lebih maju? Pertanyaan ini harus selalu kita pertanyakan pada diri kita yang bergelar orang Aceh sehingga menjadi introspeksi untuk membangun Aceh yang lebih maju. Apakah kelemahan dan kemunduran selama ini kita persalahkan kepada para pemimpin yang tidak memperhatikan nasib Aceh. Atau akibat konflik yang terjadi di Aceh, atau kesalahan kita terlalu open menerima budaya luar dan 122

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

menghilangkan identitas atau budaya Aceh. Faktor-faktor ini penting menjadi kajian, sekurang-kurangnya akan membentuk pola pikir orang Aceh untuk menyusun langkah membangun Aceh baru lebih maju. Sebagaimana Aceh lama yang telah pernah mencapai kegemilangan pada masa Sultan Iskandar Muda. Sejarah telah mengajari kita, sesuatu bangsa yang menjauhkan diri dari budaya sendiri dan menerima budaya asing secara totalitas tidak akan dapat menjadikan bangsa tersebut maju. Turki modern adalah merupakan contoh klasik, Turki memutuskan untuk meninggalkan landasan agama serta akar budaya tradisinya, dan lebih memilih faham sekuler dari barat dengan harapan mencapai kemajuan. Turki tidak pernah mencapai kemajuan yang mereka inginkan. Tapi sebaliknya Jepang telah maju menjadi sebuah negara modern tanpa meninggalkan budaya tradisinya. Masyarakat Jepang sangat bangga dengan tradisi dan budaya mereka. Jepang juga menerima pengaruh barat dalam beberapa hal tertentu, akan tetapi mereka telah mendapatkan kekuatan dasarnya dari warisan budaya tradisinya sendiri yaitu ajaran Zen Buddhism yang menjadi pegangan kuat bangsa Jepang. Sehingga tidak salah mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad melaungkan idenya â&#x20AC;?dasar pandang ke Timurâ&#x20AC;? untuk mengajak rakyat Malaysia mencontohi Jepang yang telah berhasil membangun Jepang menjadi sebuah negara maju dengan landasan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Jepang Maka sudah sewajarnya generasi atau pemimpin Aceh mencontohi serta mengalihkan pandangan ke Timur untuk belajar dari Jepang bagaimana membangun kemajuan dengan landasan nilai-nilai tradisi dan budaya. Mungkinkah kita merevolusi sistem yang ada dan kembali kepada dasar nilai-nilai tradisi keacehan untuk membangun Aceh yang lebih maju. Kalau Jepang bisa melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran Zen Buddhism, mengapa Aceh tidak bisa melahirkan masyarakat yang memiliki serta berpegang teguh kepada nilai-nilai keacehan dan keislaman. Islam sebagai way of live telah menjadi bahagian hidup masyarakat Aceh. Bukankah landasan ini â&#x20AC;&#x153;adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeuetâ&#x20AC;?, cukup kuat bagi kita untuk membentuk masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai keacehan dan keislaman. AC E H B A R U : S E B UA H WAC A N A P E M I K I R A N

123

Generasi yang terbentuk dari proses keislaman dan keacehan akan melahirkan generasi Aceh baru yang terpancar jiwa merdeka, sujud, ruku’ dan setia kepada Allah SWT. Bangga berbicara dan mengajari anak-anak mereka dengan bahasa Aceh, memahami nilai-nilai tradisi dan budaya Aceh yang terpancar dari nilainilai keislaman. Punya komitmen keacehan yang tinggi, kehadiran mereka akan membawa makna yang positif dan mampu bertahan melintasi badai dan taufan sejarah. Inilah sosok generasi Aceh baru ke depan yang mampu kita harapkan untuk membangun Aceh yang lebih maju. Kita mengingikan istilah yang dipopulerkan di Malaysia ”Tak kan Melayu hilang di dunia” akan menjadi motivasi serta spirit keacehan bagi generasi Aceh baru untuk membangun Aceh yang lebih modern ”Tak kan Aceh hilang di dunia”. Visi ke depan Prasyarat untuk membangun Aceh baru yang lebih maju memerlukan pemimpin atau generasi Aceh yang mempunyai visi masa depan, bukan pemimpin atau generasi Aceh yang hanya pandai beretorika dengan cet langet akan tetapi kosong dari visi yang berorentasi ke depan. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang memandang jauh ke depan (forward looking). Pemimpin atau generasi yang punya visi masa depan biasanya diartikan ”a mental journey from the known to the unknown, creating the future from a montage of current facts, hopes, dreams, dangers and opportunities” suatu penjelajahan mental, bertolak dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui, menciptakan masa depan berdasarkan fakta, harapan, impian, bahaya dan peluang yang wujud masa sekarang. Fakta-fakta yang wujud dewasa ini dapat dilihat dan dianalisa sebagai indikasi yang mengisyaratkan apa yang akan terjadi di masa depan. Bukankah dalam kisah Nabi Yusuf As, telah mengajari kita betapa pentingnya seseorang pemimpin atau generasi yang punya visi ke depan. Bagaimana Nabi Yusuf As dapat meramalkan masa depan ekonomi negara dalam masa empat belas tahun yang akan datang. Setelah melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi, beliau memberi saran tentang perkembangan ekonomi dan berbagai perubahan untuk dihadapi dengan membuat beberapa persediaan. Umar bin Khatab juga pernah 124

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

berpesan, â&#x20AC;? didiklah anak-anak kamu, sesungguhya mereka dilahirkan untuk zaman yang bukan zaman kamuâ&#x20AC;? kata-kata tersebut merupakan manisfestasi kesadaran generasi yang akan pergi (outgoing generation) tentang perlunya mempersiapkan generasi penerus dengan pendidikan yang futuristik. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang gambaran-gambaran futuristik. Ayat 45 surat Al-Qamar yang diturunkan di Mekkah menjelaskan nasib yang akan menimpa kaum musyrikin Quraish yang ketika itu masih kuat, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang (surat Al-Qamar: 45). Penjelasan futuristik adalah bertujuan untuk mempersiapkan mental dan psikologikal generasi sekarang untuk menghadapi perubahan perubahan masa yang akan datang. Demikian juga ketika Al-Quran menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 1-5, bangsa Rome akan mengalahkan bangsa Parsi. Penjelasan tersebut membuat umat Islam gembira, dalam analisa mereka kemenangan bangsa Parsi akan membawa implikasi buruk terhadap Islam. Umat Islam memang mengharapkan kemenangan bangsa Rome. Keadaan ini menunjukkan bahwa umat Islam, walaupun masih lemah dan kecil pada saat itu, akan tetapi mereka begitu perhatian terhadap perkembangan dunia dan menyadari kesan-kesan positif dan negatif terhadap masa depan. Jadi jelaslah bahwa, untuk membangun Aceh baru yang lebih maju memerlukan generasi atau pemimpin Aceh yang mempunyai visi ke depan. Ciri-ciri Pemimpin atau generasi Aceh baru yang futuristik adalah: pertama, mempunyai pengetahuan yang lengkap well informed, yang akan mampu mengolah segala informasi dengan kekuatan analisanya serta kemampuan berpikir secara integratif dan konseptual. Kedua, generasi yang bersedia untuk belajar secara terus menerus lifeâ&#x20AC;&#x201C;long learning, agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang secara terus menerus mengalami perubahan. Ketiga, generasi Aceh yang mempuyai kemampuan memprediksi perubahan-perubahan yang akan terjadi serta mempuyai watak kreatif-inofatif dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan dunia. Berani bertanggungjawab dalam arti berani mengambil keputusan-keputusan dan dan sanggup menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Keempat, memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri yang berlandaskan iman yang kuat. Ciri-ciri AC E H B A R U : S E B UA H WAC A N A P E M I K I R A N

125

inilah yang diperlukan bagi generasi Aceh untuk mereka mampu membangun Aceh baru yang lebih maju dan bermartabat. Bukankah Teungku Hasan di Tiro ketika pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008 juga telah mengajak rakyat Aceh untuk mempunyai visi ke depan dengan mengambil hikmah dari apa yang telah dicapai dalam MoU Helsinki. Dalam pidatonya yang dibacakan oleh Malik Mahmud

beliau menjelaskan â&#x20AC;? Kami

ingatkan, konflik 30 tahun yang disusuli oleh gempa dan tsunami, mengakibatkan Aceh kehilangan segala-galanya, kita sanggup kehilangan masa depan kita. Justru raihlah masa depan kita melalui proses yang telah ditentukan di dalam MoU Helsinki dengan cukup teliti dan berdisiplin tinggi. Dalam perang kita telah sangat banyak pengorbanan, akan tetapi dalam perdamaian kita juga harus bersedia berkorban lebih banyak lagi. Memang, biaya perang sangat mahal akan tetapi biaya memelihara perdamaian jauh lebih mahal. Peliharalah perdamaian ini untuk kesejahteraan kita semuaâ&#x20AC;?... Mudah-mudahan rakyat Aceh dapat memaknai amanah singkat Teungku Hasan di Tiro untuk memilih generasi atau pemimpin Aceh pada pemilu 2009 yang benar-benar punya visi misi untuk membangun Aceh yang lebih meugah. Bukan pemimpin atau generasi yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan. Wallahu aâ&#x20AC;&#x2122;lam.***

126

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Effendi Hasan

Mahasiswa program doktor bidang falsafah politik dan ideologi, Universiti Kebangsaan Malaysia

Wali dan Perjuangan Rakyat Aceh

Kepulangan Tgk Hasan Tiro pada 11 Oktober 2008 mempunyai kesan tersendiri bagi seluruh rakyat Aceh. Selain dapat melihat wajah Wali secara langsung, mereka juga telah mendengar amanah serta nasehat yang disampaikan Wali secara dekat di depan Masjid Raya Baiturrahman. Sesuatu yang sangat didambakan oleh seluruh rakyat Aceh, keinginan mereka telah terkabulkan dengan sempurna. Sehingga tidak heranÂ mereka begitu antusias datang ke Banda Aceh untuk melihat serta menyambut kepulangan Wali. Peristiwa tersebut bagaikan pengulangan sejarah ketika rakyat berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk mendukung perjuangan referendum yang digerakkan oleh mahasiswa tahun 1999. Kepulangan Wali seakan-akan telah membangkitkan semangat mereka kembali setelah hilang diombang-ambing oleh gelombang Tsunami pada 26 Desember 2004 yang lalu. Seluruh kalangan baik di tingkat nasional maupun internasional begitu kagum melihat sambutan yang diberikan rakyat Aceh terhadap Wali. Mereka begitu terkesima melihat rasa takzim rakyat Aceh terhadap pemimpinnya walaupun pemimpin tersebut tinggal jauh di luar negeri. Tapi jiwa mereka bagaikan satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Sambutan tersebut sekaligus telah menciptakan

satu lagi sejarah besar di dunia, setelah sejarah penyambutan terhadap Ayatullah Imam Khomeini di Iran. Kepulangan Ayatullah Khomeini tahun 1979 disambut oleh ribuan rakyat Iran. Rakyat Iran menyambut kepulangan Imam Khomeini sama seperti rakyat Aceh menyambut kepulangan Wali setelah 30 tahun beliau tinggalkan Aceh. Sebelum Wali menginjak kakinya di Aceh pada 11 Oktober yang lalu, beliau telah pernah beberapa kali pulang ke Aceh, dan terakhir tahun 1976. Akan tetapi kepulangan tersebut dilakukan secara rahasia. Dalam catatan hariannya yang berjudul The Prince of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro (1981), beliau menceritakan dirinya pulang ke Aceh pada 30 Oktober 1976. Dengan melakukan perjalanan melalui rute Seattle Amerika Serikat, Tokyo, Hongkong, dan Thailand. Beliau masuk ke perairan Aceh melalui jalur laut menggunakan perahu motor sewa. Dalam pelayaran tersebut beliau mendarat di desa nelayan Pasie Lhok, Pidie. Beliau disambut oleh sejumlah pasukan bersenjata lengkap di bawah pimpinan M. Daud Husin (Daud Paneuk) sebelum pendaratan di Kuala Tari. Beliau pulang ke Aceh tahun 1976 adalah untuk memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan pemerintah Indonesia. Sehingga pada 4 Disember 1976 beliau memproklamirkan perjuangan Aceh Merdeka (GAM) di bukit Cokan pedalaman Kecamatan Tiro. Wali memimpin perjuangan Aceh setelah kegagalan Darul Islam Aceh di bawah pimpinan Teungku Daud Beureu-eh, salah seorang Ulama kharismatik sekaligus guru Wali. Kepulangan Wali untuk melanjutkan perjuangan Aceh sebagaimana telah pernah digerakkan oleh gurunya dengan nama yang berbeda. Mengapa Wali memberi nama perjuangan Aceh dengan nama GAM atau dalam bahasa Inggris disebut Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), dan tidak mengikuti jejak langkah gurunya? Menurutnya, perjuangan GAM merupakan perjuangan lanjutan dari pada perjuangan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda sejak tahun 1873. Perjuangan rakyat Aceh telah berlangsung selama 125 tahun dan Aceh tidak pernah menyerah kalah kepada Belanda. Kalaupun Aceh sekarang berada di bawah Indonesia, itu karena kesalahan Belanda yang telah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Indonesia tahun 1949. Jadi Aceh merupakan sebuah wilayah yang lepas dari Indonesia dan memiliki 128

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

identitas serta pemerintahaan sendiri (Lukman Thaib 1997:46). Alasan-alasan inilah yang kemudian menimbukan konflik politik yang berkepanjangan antara Aceh dengan Jakarta selama 32 tahun sebelum ditandatangani perjanjian Helsinki. Pemerintah IndonesiaÂ juga mengklaim Aceh adalah sebuah wilayah yang sah dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Konflik tersebut telah mengorbankan beribu nyawa rakyat Aceh yang tidak berdosa, sehinggaÂ telah menjadi catatan sejarah pahit bagi rakyat Aceh mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Â Menurut Moch Nurhasim (2008: 67) sebenarnya sebelum Wali memproklamirkan GAM 1976, beliauÂ telah pernah terlibat dalam peristiwa DI/TII, khusunya di luar negeri-Amerika Serikat. Tulisan-tulisan tentang Indonesia, mengisyaratkan pemikiran beliau dan gagasan yang dipikirkan tentang gerakan Aceh Merdeka atau tentang Negara Aceh. Negara Aceh yang ingin dibentuk adalah negara Aceh pada zaman Iskandar Muda, di mana Aceh mengalami kejayaan dan kemakmuran. Konsepsi negara Aceh seperti itu, sesungguhnya sudah lama ada dalam benak beliau. Itu tercermin dalam beberapa tulisan beliau ketika menjadi mahasiswa fakultas hukum pada Columbia Universiti dan sebagai Staf Perwakilan Indonesia di New York. Pada September 1954 nama Wali tiba-tiba dikenal oleh kalangan Indonesia dan dunia International ketika beliau memproklamirkan dirinya sebagai "Duta Besar Republik Islam Indonesia" di Amerika Serikat dan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan sebuah surat terbuka yang dkirim kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Efek dari Surat tersebut paspor diplomatik beliau sempat dibekukan atas perintah Perdana Menteri, sehingga Wali sempat ditahan oleh pihak Imigrasi dan terkatung-katung di Amerika untuk beberapa bulan. Keberanian serta kecerdasan beliau memang sudah sangat teruji sebelum bergelimang dalam kancah politik peperangan serta diplomasi untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh era selanjutnya. Apa maksud di balik kepulangan Wali pada 11 Oktobber 2008 yang lalu? Yang pasti rentetan kepulangan Wali dari dulu sampai sekarang mempunyai hubungan dengan perjuangan Aceh. Tapi kepulangan Wali kali ini tidak sama seperti kepulangan Wali tahun 1976, kepulangan Wali pada waktu itu untuk memimpin serta memproklamirkan perjuangan Aceh. Tapi kepulangan tahun WA L I D A N P E R J UA N G A N R A K YAT AC E H

129

2008 adalahÂ untuk mengalang misi perdamaian serta perjuangan damai rakyat Aceh. Perjuangan rakyat Aceh telah berubah dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik setelah ditandatangani perjanjian damai di Helsinki pada 2005 yang lalu. Misi inilah yang selalu disampaikan oleh beliau dalam setiap pertemuan maupun ceramah politik yang dibacakan oleh Malik Mahmud di Masjid Raya Baiturrahman di depan ribuan massa rakyat Aceh yang menjemput kepulangan beliau. Seperti ungkapan beliau Â "Di dalam perang kita telah banyak pengorbanan, akan tetapi dalam kedamaian kita harus bersedia berkorban lebih banyak lagi. Memang, biaya perang sangat mahal akan tetapi biaya memelihara perdamaian jauh lebih mahal. Peliharalah perdamaian ini untuk kesejahteraan kita semua". Lebih lanjut beliau menjelaskan "perundingan perdamaian yang panjang seru dan alot antara pihak GAM dan pihak Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia. Telah menghasilkan kesepakatan yang dinamakan memorandum of Understanding ataupun yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Yang ditandatangani oleh pihak GAM dan RI pada 15 Agustus 2005 adalah merupakan dasar pijakan hukum bagi terciptanya kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat bagi semua pihak". Ungkapan serta nasehat Wali ini mengandung makna yang sangat jauh ke depan sebagai pandangan kepada rakyat Aceh untuk membina perdamaian serta perjuangan Aceh ke depan. Pidato Wali Â mengandung makna yang tersirat kepada seluruh rakyat Aceh untuk membangun perdamaian serta perjuangan politik dalam lunas-lunas demokrasi. Demi tercipta self goverment Â bagi rakyat Aceh sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan dalam perjanjian Helsinki. Wali mengajak seluruh rakyat Aceh untuk dapat membaca arah serta perjuangan Aceh yang telah beliau gariskan. Perjuangan bersenjata telah beliau tinggalkan seiring penandatanganan perjanjian Helsinki. Kini perjuangan rakyat Aceh memasuki perjuangan politik untuk menentukan masa depan Aceh yang lebih bermartabat. Ceramah Wali juga seirama dengan nasehat beliau di Hotel Concorde Syah Alam Selangor, beliau mengajak rakyat Aceh agar tidak lupa sejarah. Dalam konteks ini adalah berkaitan dengan sejarah perjuangan politik rakyat Aceh serta sejarah kejayaan Aceh ketika masih berdiri teguh sebagai satu wilayah yang bermartabat. 130

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Kini Wali telah meninggalkan Aceh untuk sementara waktu setelah berada di Aceh selama 14 hari, beliau telah kembali ke negara Swedia sebagai tempat perjuangan beliau selanjutnya. Kepulangan serta kepergian Wali bukan berarti beliau meninggalkan rakyat Aceh untuk selama-lamanya, hati beliau selalu dekat dengan rakyat Aceh. Walaupun beliau berada jauh di negara Swedia, akan tetapi arah serta pandangannya selalu memantau perjuangan politik rakyat Aceh. Apakah rakyat Aceh dapat menangkap pesan-pesan yang telah pernah beliau sampaikan. Apakah perjuangan politik akan memihak rakyat Aceh, dengan kemenangan wadah politik yang telah Wali perjuangkan serta wariskan ataupun sebaliknya. Inilah beberapa pertayaan dan pemikiran yang akan selalu menjadi wacana bagi Wali untuk terus memantau perjuangan politik Aceh walaupun dari jauh. Dengan demikian perjuangan politik Aceh ada di tangan rakyat , tiada siapapun bisa memaksa kehendak rakyat, suara rakyat adalah suara perubahan. Kalau rakyat Aceh menghendaki perubahan, tiada siapapun bisa menghalang kehedak tersebut, begitu juga sebaliknya. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan rakyat Aceh bisa menentukan masa depan Aceh yang lebih bermartabat dalam arena perjuangan politik ke depan. Bukankah lunas-lunas perjuangan demokrasi untuk Aceh telah digariskan dalam perjanjian Helsinki, sehingga kesempatan itu tidak menjadi sia-sia tetapi sebaliknya dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Aceh untuk kemenangan perjuangan Aceh sesuai dengan perjuangan yang telah digariskan oleh Wali. Kita tidak mau nasib serta perjuangan rakyat Aceh selalu berada di pinggir jalan tanpa ada suatu perubahan, Seumpama ungkapan dalam syair sebuah lagu Aceh "Aceh ibarat intan meusambong, seulingka hasee bumoe punoh deungon gas, tapi peuseubab hina tatanggong, luka Aceh lon sayang leupah that parah" Wallahu a’lam.***

WA L I D A N P E R J UA N G A N R A K YAT AC E H

131

Suadi (Adi Laweuëng) Sulaiman

Mantan jurubicara GAM Wilayah Pidie, Anggota DPRK Pidie 2009-2014 dari Partai Aceh dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli

Lubang Hitam di Era Transisi Aceh

Sebuah dinamika berlangsung di masa transisi yang sedang kita lalui ini, praktik perdamaian terus diupayakan untuk dipertahankan, namun dicabik dengan pernak pernik yang berwarna-warni. Pernak pernik ini tidak akan luntur dengan siraman rintik hujan saja, terutama permasalahan kesatuan dan persatuan bangsa serta agama yang mengarah kepada suatu perpecahan, dan sebagainya. Hal ini telah membuktikan bahwa, proses perdamaian di Aceh belum mampu dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat yang berdomisili di tanah warisan Sultan Iskandar Muda. Kesadaran “penghuni wilayah barat Sumatra” belum bisa diandalkan, malah degradasi moral menurun secara signifikan pascapenandatangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Merespon suasana yang demikian, para pihak harus memikirkan solusi terbaik untuk Aceh, supaya selamat dari konflik lanjutan. Semua stakeholders yang bertanggungjawab atas proses damai Aceh, harus menjaga agar tidak muncul persoalan-persoalan semula, tamsilan pepatah Aceh “lam hudép tameu-saré, lam glé tameu-bila, lam lampôh tameu-tulóng alang, lam blang tameu-sjèëdara.” Artinya, persaudaraan itu lebih baik dari saling tuding menuding, kita semua harus kompak dan sepakat dalam menjaga proses

pelaksanaan perdamaian di bawah pemerintahan baru. Kalau tidak, akan terus menjadi objek provokasi orang yang tidak ingin Aceh damai, karena “hudép prang dengòn taki, dan hudép kheunduri dengòn do’a, (berjalan perang dengan siasat gerilya, dan berjalan kenduri/pesta dengan doa). Barangkali bisa kita simpulkan bahwa, Serambi Mekkah kini telah tiba pada suatu hari yang biasa, pada suatu ketika yang telah kita ketahui. Apakah kita akan bisa minum susu dan tertidur dengan lelap, inilah pertanyaannya. Damai Aceh telah berlangsung empat tahun yang lalu, kedua pihak telah melakukan kewajibannya masing-masing. Upaya demi upaya terus dilakukan untuk mensosialisasikan, implementasi serta menjalankan hasil kesepakatan bersama, termasuk dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) 11 Desember 2006 dan pemilihan umum 9 April 2009 lalu. Pelaksanaan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) pun telah dirumuskan dalam paket Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006, walaupun masih ada pasalpasal dan poin-poin yang menjadi harus diamandemenkan. Ini merupakan ruhnya bagi Pemerintahan Aceh ke depan demi mewujudkan proses damai yang hakiki dan berkelanjutan, setelah hal-hal yang masih krusial diamandemenkan, seperti penegasan tentang pembagian kewenangan serta kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Aceh, Pengadilan HAM, begitu juga dengan pointpoint lain, seperti pasal 4 UU PA, butir 1.1.2 huruf (a) MoU Helsinki, pasal 7 ayat 2 UU PA, butir 1.1.2 huruf (a) MoU Helsinki, dan lain-lain sebagianya. Ini merupakan bagian dari tidak optimalnya penanggungjawab Aceh dalam mensosialisasikan sikap anti kekerasan dan cinta damai kepada masyarakat yang menjangkau ke seluruh pelosok desa. Padahal, kesempatannya sangat terbuka, termasuk melalui pendidikan sekolah. Ada baiknya, pihak pemerintah daerah (Pemda) memprogramkan mata pelajaran baru dalam kurikulum pendidikan. Program yang dimaksud tentunya muatan lokal baik bahasa daerah, peradaban dan peradatan daerah maupun yang berkaitan dengan kedamaian serta hak asasi manusia (HAM). Pasca-Aceh Monitoring Mission (AMM) habis masa tugasnya, sosialisasi atau kampanye damai jarang dilakukan. Berbagai bentuk workshop dan training yang 134

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

dilakukan tidak pernah berkaitan dengan perdamaian. Dengan demikian, kini kita singsingkan lengan baju serta langkah serentak untuk membekali definisi damai kepada masyarakat agar damai bisa bertahan, baik lewat media, workshop, training dan sekolah. Minimal, harapannya generasi muda kita ke depan tidak mengalami degradasi moral serta paham tentang anti kekerasan dan cinta damai. Dalam hal ini juga, para stakeholders harus menyiapkan kerangkakerangka kausalitas dengan mengidentifikasikan cikal bakal potensi konflik baru, selanjutnya segera ditutupi. Potensi konflik ini tidak hanya saja muncul dalam persoalan konflik langsung (direct conflict), tapi juga konflik yang tidak langsung (indirect conflict). Tak lupa mengenai sosial, ekonomi dan budaya, pepatah Aceh mengatakan “Ureuëng aréh hantom kandjai, ureuëng meu-akai hantom binasa, (orang yang arif tidak pernah rugi, orang yang bisa berpikir tidak pernah binasa).” Mungkin dengan beberapa narit éundatu menjadi pelajaran bagi kita untuk memberi konstribusi bagi perdamaian ini agar tetap sejati dan utuh. Potensi konflik baru Potensi munculnya konflik baru belakangan dipicu oleh belum tuntasnya pelaksanaan proses damai, ketersediaan dana reintegrasi, jaminan sosial bagi masyarakat dan kemudahan ekonomi serta akses kesehatan yang merupakan kebutuhan utama, masyarakat belum menerimanya pemenuhan hak keadilan dan penjagaan harga diri, serta kapasitas kelembagaan pemerintah yang belum memadai juga perebutan kekuasaan dalam kancah politik nasional dan lokal. Belum lagi dari kesenjangan sosial yang lahir antara korban konflik dan korban tsunami, gesekan antara pengikut partai politik nasional dengan partai politik lokal menjelang dalam pemilu 2009. Konkritnya adalah, dalam pembagian kompensasi nilai politik antara elit, sebagai bukti kita telah melihat kasus-kasus penolakan terhadap keputusan hasil pemilu 9 April 2009 yang lalu, kendatipun selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai langkah antisipatif kemungkinan-kemungkinan di atas, pemerintah pusat dan daerah serta semua stakeholders harus mengarahkan komunitas LU B A N G H I TA M D I E R A T R A N S I S I AC E H

135

masyarakat untuk anti kekerasan serta cinta damai, setiap upaya konflik serta pelakunya adalah musuh bersama. Format yang partisipatif dari masyarakat dalam mengatur strategi serta mekanisme keamanan di setiap gampong, terutama dengan memperdalami hukum-hukum adat. Dalam hal ini juga dibutuhkan kepastian hukum yang memunculkan mekanisme rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalahmasalah yang belum tuntas dengan model bebas intervensi, serta rehab rekon berversi perdamaian. Negara Vs Masyarakat Tidak banyak orang yang membayangkan bahwa, reformasi untuk demokrasi akan membawa perubahan penting pada peran partai politik ke depan dan lahirnya berdasarkan dorongan banyak elemen. Memang secara umum kepercayaan yang berkembang adalah suatu insfrastruktur politik baru sangat dibutuhkan oleh proses demokrasi dan spirit perdamaian yang abadi. Artinya, sebuah perubahan politik yang lebih mendasar merupakan istilah awal yang dipercayai sebagai tuntutan dalam perubahan yang dimaksud. Suatu observasi wacana dominasi tentang reformasi yang merupakan fenomena elektrik di sepanjang akhir tahun 1997 dan sepanjang tahun 1998 mengasumsikan masalah terpokok bagi sebuah perubahan di Indonesia terdapat pada negara (state) dan bukan masyarakat (civil society). Kekuasaan yang korup, sentralistik, dan pengabaian terhadap hak-hak sipil serta politik rakyat, misalnya dipandang sebagai sumber utama dari berbagai persoalan yang melilit Indonesia. Datang dengan gagasan â&#x20AC;&#x153;reformasi totalâ&#x20AC;? telah beroperasinya gerakan yang menuntut perubahan melalui tema-tema demokrasi, HAM, keadilan, rule of law, civil supremacy dan clean government and good government, walaupun sebagian besar tidak mempercayai pada sikap revolusioner, akan tetapi semua ini harus diarahkan kepada proses perdamaian lanjutan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian konflik Aceh yang sedang dalam masa perdamaian. Walau datang dari berbagai latar belakang, namun dalam satu wujud yaitu, wujud perdamaian yang kini sedang dirilis memalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Memang, penegasan partai politik 136

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

bahwa, organisasi politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat dan negara melalui pemilu yang termaktub dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008. Padahal, mandat MoU Helsinki menegaskan tentang pembentukan partai politik lokal untuk memberikan konstribusi besar bagi calon-calon pemimpin Aceh ke depan. Intinya, semua pihak harus bekerja keras demi kelangsungan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009. Mengingat sebelum pemilu berlangsung banyak kasus yang muncul tanpa dalih. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh proses damai Aceh kini kembali membangkit intifadah baru, dengan asumsi untuk merongrong keberlangsungan damai. Pihak yang bertindak sebagai pelaku perang kini telah berbalik tangan, senjata dijadikan pena. Hal akan mengingatkan kita pada satu pepatah eundatuÂ yakni, Njankeuh, pat udjeun jang hana pirang, pat prang jang hana reuda (Inilah, hujan mana yang tak teduh, perang mana yang tidak reda). Rasa terimakasih kita kepada Allah swt yang telah memberikan kita penuh rahmat dan nikmatnya dalam masa damai Aceh, harus kita tampilkan, begitu juga kepada pihak-pihak yang telah menyukseskan proses ini. Terimakasih Kepada Stakeholders Setelah keikhlasan semua elemen dilahirkan dalam memelihara damai di Serambi Mekkah ini, proses demi proses pun silih berganti. Katakan saja soal pemilihan, baik pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemilu dan pemilihan presiden pun berbeda. Itu tentu sebuah perkembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah namayan, metuka thĂ´n meu-laen udjeun, meutuka djameun ka laĂŠn tjara (berganti tahun lain hujannya, berganti zaman juga lain caranya). Setelah perang reda serta zaman berganti, keihklasan pun berubah dalam waktu yang bersamaan. Ikhlas menjaga perdamaian, ikhlas pula dalam memilih pemimpin. Alhamdulillah, masyarakat di Aceh dan Indonesia tidak salah pilih, kita LU B A N G H I TA M D I E R A T R A N S I S I AC E H

137

berharap kepada mereka-mereka yang terpilih tidak asal bicara, karena yang rakyat butuhkan adalah kerja nyata. Kita tidak mengharapkan pemenang baik partai politik nasional maupun partai politik lokal yang lahir dari rahim MoU Helsinki akan keok dengan janjinya sendiri. Tentu saja itu semua tidak terjadi, jangan sampai terjadi tjèt langet! Kenapa jangan tjèt langet? Keterpurukan Aceh pascakonflik dan bencana sangat jelas, maka tidak perlu bernari-nari di punggung rakyat, baik dengan dalih korban konflik maupun korban bencana yang berasumsi demi kepentingan rakyat. Padahal, yang terjadi di lapangan terhadap rakyat adalah “demikianlah…!” Perjanjian Helsinki telah melahirkan banyak kemudahan bagi elemen masyarakat Aceh, antara lain proses pemilu 2009 telah berhasil dan dimenangkan oleh Partai Aceh, partai made in ex combatan. Mulai kini, diharapkan Aceh akan berada dalam suasana yang penuh idaman dan harapan, pemenang pemilu bisa selalu peka, mampu berbicara dan menulis tentang ketidakadilan dalam lingkup publik serta mengutarakan ketertindasan sekali menjadi solusi dalam penyelesaian. Dalam teori perpolitikan dan teori-teori lainnya, jika disikapi secara positif, semakin banyak kompetitor, maka sebaik-baik pelayanan yang dinikmati oleh publik. Apalagi, nantinya hanya satu jurus yang akan ditampilkan, yaitu berjuang untuk kepentingan rakyat Aceh di bawah paying perdamaian. Harapan kita untuk ke depan, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari berbagai partai politik yang ada agar bisa bekerjasama dengan baik demi kepentingan Aceh dan rakyatnya. Sisi ini barangkali harus dijadikan komitmen para wakil rakyat masing-masing, mengutip satu iklan minuman bahwa, “ngomong boleh apa saja, tapi minumnya tetap teh sosro,” agar negara (Aceh) diuntungkan dan kita pun diuntungkan. Sebagai natijah dari tulisan ini, kembalikan Aceh ke asalnya dengan keikhlasan dalam menjaga proses damai yang telah disepakati dalam Perjanjian (MoU) Helsinki, Finlandia kinerja para angota dewan ke depan bisa menjadi ubat peunawa Aceh yang sudah lama terluka. Salam damai!***

138

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Yunidar Z.A

Pasar Perdamaian

“Ulon peu troeh sigoe teuk bak droeneuh adak beusingeh ulon woe bak Allah, dame njoe neujaga, dame nyoe beuneupejak, beu jroeh keu geutanyoe mandum sampe keu aneuk tjutjo” (Dr. Muhammad Hasan - Gema Damai Nomor 4 Minggu II Desember 2008 hal 7-11)

Sejarah panjang tentang Aceh bukan saja pergolakan dengan kekerasan yang muncul di permukaan tapi sebenarnya perebutan terhadap alam yang berlimpah dengan isinya dan juga perdamaian di atas kertas terhadap pengakuan kebesaran Aceh. Celakanya damai dan perang bagaikan roda berputar. Ada kearifan lokal yang dapat menyelesaikan berbagai perkara dalam kehidupan masyarakat di Aceh lewat adat yang bersendikan syariat. Aceh bukan hanya sekarang sebagai sebuah peradaban yang hanya dikenal dengan perlawanan masyarakatnya akan tetapi bagaimana peradaban, ilmu pengetahuan dan berbagai kreatifitas masyarakatnya menjadi suatu yang sangat menarik untuk dikaji, diteliti lebih lanjut. Dukungan Sumber Daya Alam yang sangat berlimpah ruah menjadi Aceh sebagai sumber kehidupan yang sangat menjanjikan bukan saja terhadap orang Aceh namun juga terhadap bangsa luar yang telah singgah lewat pelayaran di masa lalu seperti portugis dan berdiam di Aceh. Dalam perjalanan laut sejarah bangsa-bangsa besar dunia ini pasti ada persingungan Aceh dengan kekuatan dan pemaksaan terhadap nilai-nilai yang diyakini ada pula penyelesaian lokal yang memang menjadi landasan “hukum’

yang dipatuhi kesepakatan-kesepatakan perlindungan terhadap kemanusiaan dan lain-lain. Orang Aceh membangun gampong (desa) suatu kehidupan kelompok, ketergantungan, gotong royong, membangun rumah. Lebih unik lagi tercermin dalam sistem demokrasi yang mereka realisir dalam mengukuhkan persaudaraan saling membantu, bahkan antar-gampong saling butuh satu dengan yang lain dan saling isi mengisi dengan kebutuhan sehinga mendapatkan kesejahteraan ketentraman bersama, tersusun, berwibawa, megah. (Aceh Sepanjang Abad. H. Mohammad Said. 1991, hal 13.) Kehancuran kemudian terjadinya kemunduran Aceh akibat dari keinginan bangsa luar untuk mendapatkan keuasaan agar dapat menjalankan ekonomi negerinya agresi penjajah Belanda pertama ke Aceh 4 April 1873 awal dari bencana sosial yang berkepanjangan. Angkatan Perang Belanda yang telah direncanakan menyerbu Aceh dipimpin oleh Jenderal Mayor J.H.R Kohler, sebagai Panglima Perang Tertinggi. Perang yang sangat dahsyat ini akhirnya menewaskan Kohler. Namun demikian pihak Aceh dan Belanda sama-sama menanggung kerugian. Setelah kalah perang agresi pertama kemudian Bekanda datang dengan strategi baruÂ untuk menyusup ke dalam istana Raja Aceh pada waktu itu mata-mata Belanda seorang keturunan Raja Padang , semua data-data terhadap kekuatan dan kelemahan pihak Aceh dilaporkan kepada pihak Belanda sehingga dalam agresi selanjutnya kekuatan Dalam telah diketahui dan pasukan Aceh dapat ditaklukkan oleh Belanda, kerugian luar biasa di pihak Aceh masa inilah awal mula perang pendudukan Belanda, kemudian konflik dengan kekerasan berkepanjangan di Aceh. Konflik dengan Kekerasan Belanda membangun kekuasaan di Kutaraja. Namun demikian tidahlah sertamerta Aceh ditaklukkan secara sporadis terus terjadi perlawanan terhadap Belanda. Setelah Belanda pergi datang pula penjajahan Jepang dan selanjutnya terjadi revolusi sosial yang memberlebar jurang kebodohan akibat banyaknya korban orang-orang cerdik pandai yang baru pulang belajar baik dalam maupun luar negeri. 140

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Konflik di Aceh masih berlanjut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terjadinya konflik akibat dari kepentingan PusatÂ terhadap kekayaan alam Aceh dan ekploitasi besar-besaran tidak menjadikan masyarakat Aceh hidup sejahtera, kemiskinan di mana-mana. Tingkat pendidikan dan pendapatan menjadikan masyarakat tidak bahagia ditambah dengan tekanan terhadap nilai-nilai yang telah turun-temurun menjadikan kompleksitas konflik demikian kompleknya bagaikan menegakkan benang yang basah demikian keadaan yang terjadi di Aceh Operasi militer besar-besaran dan menelan korban yang sangat luar biasa menjadikan persoalan konflik tidak pernah terselesaikan hanya membangun masalah baru dalam lingkaran merah (setan) artinya kini bukan hanya konflik kepentingan tapi sudah merambah ke konflik nilai dan merusak tatanan lokal, bahkan terjadi pergeseran nilai yang sangat luar biasa, pemaksaan menjadi satu (tunggal ika) padahal Indonesia bersatu dalam keberagaman (bhinneka) untuk satu. Keistimenaan Aceh yang diberikan hanya omong kosong belaka tidak dapat dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat terhadap pusat Â menurun dan aktifitas kreatifitas sudah tidak terlahirkan lagi akhirnya dalam kejumudan dan pemberontakan seperti tidak ada jalan keluar menatap masa depan Aceh. Pemerintahan di Aceh pernah kacau balau, pelayanan publik sangat buruk sehinga berpegaruh terhadap stabilitas dan sosial ekonomi masyarakat yang terus menurun, pengangguran menjadikan ladang baru terhadap kriminalitas. Orde Baru tumbang akhirnya terbuka berbagai keburukan masa lalu Orde Baru bahkan saling tuding-menuding, pengungkapan terhadap kejahatan terhadap kemanusian membuka lembaran baru untuk reformasi dalam segala lini kehidupan masyarakat, walaupun pada akhirnya pengungkapan kejahatan terhadap kemanusian pengungkapan kebenaran berjalan di tempat. Namun upaya untuk perundingan, kekerasan diupayakan untuk dibawa ke atas meja makan. Dorongan dari berbagai pihak terutama civil society utamanya organisasi (SIRA) mendapat simpati masyarakat internasional. Dukungan dari pihak internasional dan promosi terhadap perdamaian kemudian dilanjutkan dengan niat baik dari pihak-pihak yang bertikau. Berbagai PA S A R P E R D A M A I A N

141

upaya perundingan terus digalakkan bahkan dorongan terhadap perbaikan “reformasi” terus dikumandangkan. Tapi masih banyak pihak yang masih raguragu terhadap penyelesaian setengah hati dalam negeri terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh yang pada akhirnya atas keinginan dan kesadaran para pihak merelakan terjadi perundingan damai yang difasilitasi aktor masyarakat internasional. Kesepahaman Damai di Helsinki Musim salju di Helsinki Finlandia para tokoh pihak-pihak yang bertikai dengan difasilitasi penggiat perdamaian Hendry Dunant Center (HDC) berkumpul untuk melanjutkan perundingan damai dan akhirnya ditandatangani nota kesepahaman damai antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), masyarakat Aceh yang menonton acara penandatanganan damai menyambut gembira dan rasa syukur. Aceh mulai masuk babak baru dalam perdamaian walaupun banyak kalangan menilai resolusi konflik sebenarnya intervensi alam gempa bumi yang disertai gelombang tsunami namun upaya terhadap damai dari aktor jarinya perdamaian harus diberikan apresiasi. Konteks umum bagi pembangunan perdamaian pascapenyelesaian adalah apa yang oleh Grener dan Daudelin dinamakan sebagai “Pasar pembangunan perdamaiaan” di mana perdamaiaan (penghentian kekerasan) diperdagangkan dengan komoditi lainnya seperti peluang politik (Pemilihan Umum), dan keuntungan ekonomi (tanah); mempertukarkan sumber-sumber kekuasaan dengan sumbersumber lainnya tidak diragukan lagi merupakan tipe penting “perdagangan” dalam pembangunan perdamaiaan. Perdamaian yang telah terjadi di Aceh memang ada proses yang sangat berbahaya dalam hal ini ketika terdapat suasana saling tidak percaya antara para pihak yang sangat kuat dan para pemimpin tidak hanya bernegosiasi dengan pihak musuh tetapi juga berjuang untuk memenuhi permintaan yang berbeda dari faksifaksi di dalam kelompok mereka (pejuang) sendiri atau bahkan dengan kelompok yang mungkin tidak dapat mereka kendalikan “pasukan gelap yang terjadi setelah perdamaian”. 142

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Bagaimana membangun Aceh Aceh bagaikan orang yang sedang menderita sakit sehingga tidak mungkin bangkit dengan sendirinya di sinilah perlu pertolongan dari orang lain untuk memberikan semangat, obat, pencerahan dan bersama-sama dalam suatu pemahaman yang sama ketika kembali ke dalam masyarakat. Combatan yang masa lalunya dalam kehidupan yang tidak menentu kini kembali dalam masyarakat yang penuh dengan norma dan tata nilai, sangat berbeda dengan â&#x20AC;&#x153;hidup di hutan rimbaâ&#x20AC;? Aceh tidak bisa sendiri bangkit untuk membangun perdamaian, semua rakyat Indonesia khususnya yang di Aceh harus terlibat untuk mempertahankan apa yang telah dicapai. Perdamaian lebih baik daripada masa konflik dengan kekerasan sebelumnya, walaupun ada berbagai keuntungan yang telah dinikmati oleh jaringan perang pada saat terjadi perang. Harus ada kerjasama dan pondasi (akar perdamaian) bersama untuk membangun dan mempertahankan perdamaian yang telah diraih dengan berbagai pengorbanan para pihak yang telah menggeser kepentingan masing-masing. Masalah perdamaiaan bukan hanya masalah yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam konflik masa lalu. Tapi harus ada kesadaran dan diangkat kembali ke permukaan berbagai kearifan lokal masyarat agar terus dihargai untuk melengkapi apa-apa yang telah disepahami bersama antara para pihak. Pelibatan masyarakat terhadap pemahaman untuk perdamaian menjadi kewajiban pemerintah dan aktor-aktor lainnya dan ini mungkin masih dalam pengawasan terus menerus dari masyarakat internasional sehingga nantinya perdamaian ini utuh dalam berbagai persoalan dapat diselesaikan yang dihadapi para pihak. Perdamaian adalah proses untuk lebih baik tidak semudah membalikkan telapak tangan perdamaian harus dijadikan awal pondasi menuju kesejahteraan bersama. Perhatian terhadap mantan combatan dan pihak yang mau menghancurkan senjata dan menukar dengan cangkul untuk selanjutnya menempuh jalan politik terhadap keinginan mereka. Â Aceh Pascakonflik dan Wajah Aceh Pascatsunami Aceh telah melalui dua maslah yang sangat besar dalam sejarah peradaban PA S A R P E R D A M A I A N

143

manusia. Pertama, masalah konflik dengan kekerasan. Aceh termasuk daerah yang sangat khas baik sosial budaya maupun dalam religiusitasnya dalam beragama lagei zat dengan sifeut hampir tidak bisa dipisahkan adat dan kehidupan keberagamaan di Aceh. Konflik pada masa lalu ada perang yang sangat panjang melawan penjajahan dengan semangat prang kaphe Â memerangi kafir yaitu orang asing yang telah jelas berniat untuk menguasai tanah Aceh perang ini menelan korban yang sangat besar baik dari pihak Aceh maupun dari pihak penjajah. Tentang keinginan untuk menjajah Aceh bukan tidak ada sebab, Aceh kaya dengan sumberdaya alam dan rempah-rempah yang dapat menghangatkan tubuh orang Eropa. Hasil bumi terkenal sekali di seluruh penjuru dunia, kemiri, pala, lada, cengkeh, pinang, beras, coklat, kelapa dan lain-lain. Tsunami pada tahun 2004 memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap pemerintah Indonesia terhadap penanganan bencana yang belum profesional keterbatasan alat juga terisolasinya Aceh sebagai daerah â&#x20AC;&#x2122;tertutupâ&#x20AC;&#x2122; Operasi Militer pada masa tersebut, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke Aceh. Tsunami membuka lintas batas kawasan Aceh menjadi wilayah â&#x20AC;?terbukaâ&#x20AC;? masyarakat internasional tanpa perlu persetujuan (intervensi kemanusian) masuk memberikan bantuan kemanusian. Ribuan mayat berserakan tidak mungkin dapat dibersihkan oleh pemerintah Indonesia saja, dan akhirnya Pemerintah mengakui keterbatasan memberikan apresiasi terhadap masyarakat internasional yang telah membantu pemulihan bencana alam, dan juga terlibat dalam perdamaian Aceh. Tugas yang berat bangsa Indonesia bagaimana mengawal proses perdamaian di Aceh berjalan dengan baik dapat memberikan kontrol pemantauan kepada pemerintah terhadap keberlangsungan perdamaian. Pemerintah juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap kelangsungan kebutuhan ekonomi mereka dan kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga pihak yang yang terkena dampak daripada konflik kekerasan, dengan berbagai program tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Kesimpulan dan Saran Mengurai Aceh bagaikan mendalami mimpi yang sangat indah dan ketika 144

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

terbangun dari mimpi Aceh masih tertinggal dan jauh dari masa lalu yang gemilang. Membangun yang telah dicapai dan menata kembali yang masih jauh dari kenyataan. Sumberdaya alam masih berlimpah namun sumberdaya manusia jauh tertinggal dan terbelakang dalam berbagai aspek. Masyarakat juga harus mengambil proses berbagai kebijakan demokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh, persiapan secara konprehensif untuk bangkit kembali menggapai cita-cita dalam harapan kesejahteraan, dan harapan untuk mempertahankan perdamaian yang telah dicapai dengan susah payah dengan tidak kehilangan muka para pihak. Ancaman terhadap perdamaian adalah pengangguran, kemiskinan, akses terhadap ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, menjadi tantangan bagi keberlanjutan perdamaian di Aceh. Semoga komitmen Pemerintah Aceh dan para pihak terhadap perdamaian bukan saja sebagai sesuatu yang bisa-bisa saja. Tapi perdamaian harus ditata, dipromosikan, dan distrukturkan yang dapat membongkar akar masalah yang sedang kita hadapi sehingga akhirnya terjadinya resolusi konflik permanen sampai ke anak cucu kita.***

PA S A R P E R D A M A I A N

145

Bustami Abubakar

Dosen Antropologi pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry

Menjaga Perdamaian, Memupuk Kearifan Lokal

Aceh pascatsunami adalah Aceh yang baru. Dari aspek pembangunan, kebaruan itu terlihat dari tersedianya ragam sarana dan prasarana publik yang lebih baik. Tata ruang wilayah terutama kawasan perkotaan juga terlihat lebih asri dan terbuka, sehingga kesan sumpek dan awut-awutan relatif mengalami degradasi, kendati dalam taraf yang belum maksimal. Dari aspek sosial budaya, Aceh yang baru pun mudah diamati. Munculnya para borjuis baru yang didominasi oleh kalangan muda merupakan sebuah indikasi terjadinya pergeseran kelas sosial dalam masyarakat. Prilaku masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup drastis sebagai konsekuensi dari kosmopolitanisme Aceh terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari berbagai pelosok bumi. Dari aspek politik, kebaruan Aceh pascatsunami berpunca dari penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kendati penandatanganan MoU itu merupakan klimaks dari proses panjang yang telah dilakukan oleh kedua pihak bertikai plus mediator asing, namun musibah tsunami tampaknya menjadi pelecut bagi terbukanya gerbang perdamaian bagi Aceh. Inilah pembuktian dan hikmah yang diberikan Tuhan kepada masyarakat Aceh melalui kalam-Nya yang Maha Benar:

â&#x20AC;&#x153;Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahanâ&#x20AC;? (Q.S. 94:6). Aceh pascakesulitan, baik karena konflik politik yang demikian panjang maupun karena musibah gempa dan tsunami, adalah Aceh yang memiliki banyak kemudahan. Kemudahan itu dikarenakan oleh tersedianya sarana dan prasarana publik yang relatif lebih baik, sehingga memberi akses kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas keseharian mereka, terutama dalam rangka memutar roda perekonomian. Kemudahan itu juga dikarenakan oleh banyaknya lembagalembaga donor yang memberikan ragam bantuan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih terberdayakan. Kemudahan lain yang cukup penting dan vital adalah situasi dan kondisi daerah yang semakin baik, tenang, damai, dan kian menjauh dari perang, sebagai manifestasi dari MoU Helsinki. Lalu, setelah kemudahan-kemudahan itu kita peroleh, apa langkah berikutnya? Merujuk kepada Q.S. 94:7, Allah menyeru Muhammad SAW untuk tidak berpangku tangan manakala suatu pekerjaan telah berhasil dilakukan. â&#x20AC;&#x153;Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Ayat inilah sejatinya yang menjadi referensi utama kita dalam menjaga keberlangsungan ragam kemudahan yang telah diperoleh pascatsunami dan MoU Helsinki. Ini bermakna bahwa menjaga dan melestarikan perdamaian menjadi sebuah keniscayaan, tanpa dapat ditawar. Beberapa Agenda MoU Helsinki ternyata telah membawa perubahan di Aceh di luar perkiraan banyak orang. Di antara butir MoU yang memberi peluang besar pada perubahan masa depan Aceh adalah kewenangan menjalankan tata pemerintahan Aceh secara khusus dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kewenangan ini disahkan secara yuridis melalui UU RI No. 11 Tahun 2006, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kehadiran UUPA sama sekali tidak bermakna bahwa Aceh telah menjadi bagian yang terpisah dari kedaulatan Indonesia. Mengingat sebagian masyarakat Aceh dalam masa konflik telah menyatakan secara eksplisit hendak memisahkan diri dari NKRI, maka ketika MoU Helsinki ditandatangani, keinginan seperti itu mau tak mau 148

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

harus dicairkan. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga perdamaian adalah memperkuat semangat reintegrasi masyarakat Aceh yang sebelumnya telah mengalami penyusutan. Semangat reintegrasi ini tidak bisa dihembuskan melalui doktrin-doktrin nasionalisme, bualan-bualan politik konyol, atau bahkan janji-janji dari â&#x20AC;?syurgaâ&#x20AC;?, melainkan melalui sikap yang tidak diskriminatif, bersahabat dan damai yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh. Jika semangat reintegrasi ini berhasil dipupuk dan bersemi dengan baik, maka itu akan menjadi salah satu garansi bagi lestarinya perdamaian di bumi Aceh. Kebijakan yang Pro Rakyat Kewenangan menjalankan pemerintahan Aceh dengan otonomi yang sangat luas di tengah melimpahnya dana pembangunan yang berasal dari negara-negara donor dan kompensasi dana Migas Aceh, senyatanya menjadi modal utama bagi Pemerintah Aceh di bawah duet Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar untuk membangun Aceh baru, yaitu Aceh yang bebas dari penindasan kemanusiaan dan kapitalisme. Pembangunan Aceh baru sejatinya berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemda Aceh sepatutnya membangun infrastruktur daerah yang memadai yang memudahkan akses bagi peningkatan produksi dan pemasaran hasil-hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sekadar contoh, sudah saatnya Aceh memiliki industri pengolahan hasil bumi, sehingga petani Aceh tidak langsung menjual hasil panen yang masih mentah ke Medan sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam kondisi seperti sekarang, hal itu sangat mungkin dilakukan dengan atau tanpa harus menunggu investasi dari negara asing. Sejauh ini Pemda Aceh terlihat sangat intensif berkunjung ke berbagai negara dalam rangka mengajak pihak asing untuk berinvestasi di Aceh. Pemda tentu punya alasan tersendiri mengambil kebijakan demikian. Akan tetapi, kebijakan tersebut diharapkan tidak sampai menjerumuskan Aceh ke dalam bentuk penjajahan ekonomi baru dan terjerembab ke dalam pusaran kapitalisme internasional. Masyarakat Aceh kini tengah menanti kebijakan Pemda untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berorientasi pada peningkatan hajat hidup dan M E N J AG A P E R D A M A I A N , M E M U P U K K E A R I FA N LO K A L

149

kemakmuran rakyat, hal mana yang telah cukup lama absen sebagai akibat dari gejolak politik di daerah ini. Prasyarat untuk itu tentu saja wujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (clean & good governance), yaitu pemerintahan yang ditegakkan atas prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Selain itu, dukungan dari parlemen juga menjadi sebuah keniscayaan. Jika tidak, kebijakan yang dihasilkan tidak akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan akan berupa penggelembungan kesejahteraan golongan yang telah sejahtera. Masyarakat Equilibrium Jika kebijakan pemerintah yang memihak pada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat telah dapat ditetaskan, maka strategi berikutnya adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menapaki tangga-tangga menuju kesejahteraan itu. Akses tersebut sejatinya dibuka secara proporsional dan jauh dari diskriminasi. Sehingga setiap anggota masyarakat Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Akses dimaksud dapat berupa pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pemerolehan informasi, pembayaran upah berdasarkan prinsip keadilan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, pembagian pendapatan atau tunjangan yang berimbang, dan sebagainya. Jika ini dilakukan, maka kesenjangan sosial akan semakin sempit yang berimplikasi pada mengerucutnya tindakan-tindakan anti sosial, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Realitas sekarang memperlihatkan kesenjangan sosial yang begitu menganga dalam kehidupan masyarakat Aceh. Persis bak syair yang dinyanyikan Rhoma Irama: â&#x20AC;&#x153;yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.â&#x20AC;? Perbedaan pendapatan antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah mencapai ratusan kali lipat, sehingga menimbulkan siklus patron dan klien. Yang lebih mencengangkan adalah disparitas tunjangan jabatan antara pegawai tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota yang begitu senjang. Situasi ini dapat memicu kecemburuan sosial. Dan ini merupakan bom waktu bagi ledakan social disorder. Sudah waktunya kita membangun sebuah masyarakat equilibrium, yaitu 150

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

masyarakat baru yang memiliki keseimbangan (Effendy (2003:3). Masyarakat equilibrium mengenal konsensus sosial, seperti kelas dan status sosial, tetapi masyarakat ini hampir tidak menyadari adanya kesenjangan sosial. Masyarakat equilibrium menisbikan superiority complex, mengecam homo homini lupus, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pelestarian Budaya Lokal Menjaga kelestarian budaya Aceh (lokal) merupakan salah satu strategi penting yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian perdamaian. Apa hubungannya pelestarian budaya lokal dengan pelestarian perdamaian? Bagi saya, pembangunan pascakonflik dan pelestarian perdamaian adalah sebuah proses dan sasaran yang hendak dituju. Rentetan sebuah proses dan ketercapaian suatu sasaran sangat ditentukan oleh aspek manusia sebagai subjek pelakunya. Karena itu, memahami karakter dan budaya pelaku perdamaian menjadi sesuatu yang urgen dan sine qua none. Jika budaya masyarakat setempat tidak mengenal konsep perdamaian (natural society), maka setiap konflik yang terjadi antarindividu atau kelompok masyarakat itu akan cenderung diselesaikan dengan kekerasan. Lantas, bagaimana halnya dengan budaya Aceh? Pada dasarnya, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang cinta perdamaian, sebagaimana anjuran agama Islam yang mereka anut. Semangat cinta damai ini terekspresikan secara eksplisit melalui pemberian salam dengan lafal â&#x20AC;&#x153;assalamualaikumâ&#x20AC;? manakala seorang Aceh berpapasan dengan teman-temannya bahkan dengan orang yang belum dikenal sekalipun. Jika seorang Aceh baik lakilaki maupun perempuan bertemu dengan teman lama, kerabat yang jarang bersua, atau orang-orang yang mereka hormati, maka setelah mengucapkan salam, mereka saling bersalaman. Budaya salam, baik melalui ucapan maupun berjabat tangan, ketika saling bertemu dan berpisah, sesungguhnya merupakan ajaran bagi orang Aceh untuk hidup damai dengan segala makhluk Allah di muka bumi. Prinsip hidup damai sangat penting bagi orang Aceh, karena itu ia akan dipertahankan secara sungguhsungguh. Oleh karena itu, jika ada pihak luar yang mencoba mengganggu M E N J AG A P E R D A M A I A N , M E M U P U K K E A R I FA N LO K A L

151

kedamaian orang Aceh, maka akan diperangi, sebagaimana halnya orang Aceh memerangi Belanda. Akan tetapi, bila kedamaian itu terusik oleh sengketa antarwarga masyarakat Aceh sendiri, maka sengketa itu akan dicarikan solusinya melalui kearifan budaya lokal yang biasanya dimediasi oleh aparatur gampong, seperti keuchik dan unsur tuha peut. Semangat cinta perdamaian yang bersemi di kalangan orang Aceh menjadikan mereka bersikap antipati kepada setiap bentuk pengkhianatan atau permusuhan. Karena itu, orang Aceh hanya mengenal teman atau sahabat yang setia, yang benar-benar seperasaan dan sependeritaan dengannya, yang tidak bersikap habis manis sepah dibuang, yang tidak menggunting dalam lipatan atau menusuk dari belakang. Untuk sahabat seperti ini, orang Aceh rela mengorbankan apa saja, jika perlu harga diri dan nyawa pun dipertaruhkan. Dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Belanda pada masa lalu, ada yang menyebutkan bahwa orang Aceh itu pendendam. Akan tetapi, sejarawan Aceh, Rusdi Sufi (2004:23), menolak karakteristik pendendam yang ditabalkan orang-orang Belanda terhadap masyarakat Aceh. Menurutnya, sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Aceh sebenarnya hanya mengenal kata tueng bila (menuntut bela). Sekilas konsep balas dendam dan tueng bila sulit dibedakan, namun jika ditelaah lebih jauh maka perbedaan keduanya terlihat secara nyata. AlQuran melarang manusia melakukan balas dendam namun mewajibkan qishash. Istilah yang terakhir disebutkan itulah yang dimaksud dengan tueng bila dalam terminologi Aceh. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran (Q.S. 2:178; 5:45), tueng bila yang dipraktekkan masyarakat Aceh tidaklah bermotif dendam, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk mengembalikan harga diri atas kerugian atau rasa malu yang telah diterimanya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cinta akan perdamaian, pertumpahan darah, pembunuhan, atau tindakan lain yang menjatuhkan harga diri seseorang atau sekelompok orang (kawom) tidak selamanya diselesaikan dengan pertumpahan darah dan pembunuhan pula, melainkan seringkali diakhiri dengan cara perdamaian antarkeluarga di bawah tuntunan agama dan adat-istiadat setempat. Penyelesaian seperti ini kemudian dikenal sebagai perdamaian atas adat 152

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

meulangga, yang dapat dilakukan melalui pembayaran diyat dan peusijuek. Enkulturasi Beberapa karakter budaya yang dimiliki masyarakat Aceh tersebut tentu tidak terlihat kentara lagi pada masa sekarang. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan karakter tersebut, di antaranya konflik dan tsunami. Akan tetapi, tampaknya karakter tersebut belum hilang, melainkan hanya memudar atau dalam proses perubahan. Karena itu, dalam rangka menjaga dan melestarikan perdamaian di Aceh, kiranya karakter budaya masyarakat Aceh di atas dapat digali dan ditumbuhkan kembali. Bagaimanapun, ia merupakan sebuah energi potensial yang dapat diproses menjadi energi kinetik, sehingga dengan memupuk kearifan lokal budaya masyarakat, perdamaian Aceh pun terselamatkan. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis dan berkembang di tengah pusaran arus perubahan, dapat dilakukan melalui enkulturasi. Koentjaraningrat (1990:233) mengartikan enkulturasi sebagai proses pembudayaan. Dalam enkulturasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.***

M E N J AG A P E R D A M A I A N , M E M U P U K K E A R I FA N LO K A L

153

Teuku Kemal Fasya

Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA) Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh

Perdamaian Itu Seperti Gunung Pasir

Setelah hasil yang menakjubkan atas kemenangan Partai Aceh (PA) pada pemilu legislatif 9 April (46,9 persen) dan hasil gemilang SBY pada pemilu presiden 8 Juli di Provinsi Aceh (93,2 persen), apakah perdamaian Aceh akan abadi? Belum tentu. Tembok-tembok perdamaian tidak ditegakkan oleh kemenangan-kemenangan politis dan legitimasi eksekutorial. Proses ini memang menjadi dialektika positif, bahwa seharusnya sejarah bergerak demikian. Namun hari ini tetap hari ini dengan segala ancaman dan tantangannya. MoU Helsinki memang menjadi rumusan resolusi konflik yang baik karena memiliki gigi transformasi yang kuat; dari militer ke sipil, dari pemaksaan kehendak ke negosiasi, dari pokok jih mardeka ke tapeudong nanggroe lam dame, dari logika el plomo (peluru) ke logika rekonstruksi, tapi itu belum cukup. Â Problem Parlemen Keberhasilan PA pada pemilu legislatif adalah solusi penyelesaian konflik dan problem sekaligus. Pemandangan DPR Aceh ke depan adalah jawaban yang harus dinilai secara terbuka. Kelompok luar itu (outsider) kini mendarat di tengah jantung

kekuasaan parlemen. Mereka akan terlibat proses legislasi dan logika administrasi yang rumit, melelahkan, menggoda, serba kuasa, dan bisa mengatur diri sendiri (Selbst-Regulierung). Bisa jadi problem administrasi akan teratasi melalui up grading atau kursus perumusan anggaran dan tugas kedewanan, tapi seni berdiplomasi tidak memiliki tempat kursus. Dengan menguasai 33 kursi dari 69 kursi, PA pasti berhasil menempatkan kadernya sebagai pemimpin dewan. Hampir final PA akan menggalang koalisi bersama Partai Demokrat yang menguasai 10 kursi. Ini kombinasi parlok-parnas yang akan menjadi kekuatan mayoritas tunggal di parlemen. Duet ini tidak mungkin goyah oleh intrik sepuluh partai lain meski mereka bersatu menggalang mosi atau petisi. Bencana mungkin terjadi jika soliditas fraksi internal retak oleh kepentingan jangka pendek atau peng bicah. Kemampuan bernegosiasi dan berperan sebagai legislator secara benar adalah “teori” bagi partai yang baru pertama terlibat pemilu ini. Sejarah sebagai pembangkang (dissident) yang keras dan tak suka aturan negara musti dijauhkan. Komunitas PA harus mampu membangun kelembutan dalam berdiplomasi dan berkomunikasi publik. Sebagai pelayan masyarakat, sejuta lebih suara Aceh yang telah menggantungkan kepercayaan pada partai ini patut diterjemahkan dalam kebijakan yang populis dan demokratis. Jika dahulu komunitas ini hidup di belakang retorika “demi kebanggaan bangsa Aceh”, kini kebanggaan itu harus diparut dalam tindakan nyata. Problem lain yang mungkin berkecambah adalah friksi internal PA. Sejarah PA sebagai organisasi transformasi GAM yang militeris tidaklah sesolid berita yang muncul harian. Sudah lama dawai-dawai konflik mengisi politik internal Komite Peralihan Aceh (KPA), bahkan jauh sebelum muncul kasus “matahari kembar” pada Pilkada Aceh lalu. Peta selisih yang menyejarah itu tidak sepenuhnya menjadi arang. Ia bahkan menjadi tunas yang mekar saat muncul politik kepentingan. Ia seperti benjolan di belakang kepala yang membengkak ketika terjadi tubrukan interaksi personal atau persaingan antarwilayah (Pase - non-Pase, tokoh lapangan tokoh intelektual, pesisir timur - pesisir barat). Problem ini akan terus muncul ketika kematangan berdiplomasi belum dimiliki. 156

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Problem Pasca-Pilpres Kemenangan SBY 93,2 persen atau tertinggi senasional merupakan hal yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Kemenangan ini sekaligus menguak misteri bahwa perdamaian Aceh adalah pilihan-pilihan yang pragmatis, tidak melulu idealis. Seperti diketahui, the man behind a robe perdamaian Helsinki adalah Jusuf Kalla (JK) ad persona. Beberapa dokumen menyebutkan rintisan perdamaian Aceh telah dimulai sebelum bencana tsunami. Menurut catatan Farid Husain, salah seorang tim pelobi perdamaian Aceh melalui memoarnya, To See the Unseen : Kisah di Balik Damai Aceh (2007), rapat-rapat partikelir antara pihak Indonesia dan GAM telah dilakukan pada akhir tahun 2004 atau pada masa pemerintah masih memberlakukan darurat sipil dan itu sepenuhnya langkah berani JK. Diskusi dilakukan di beberapa tempat seperti di restoran Aceh daerah Benhil Jakarta, di tengah hutan belantara Aceh Utara, Singapore, hingga Swedia dengan tim yang dibentuk tidak secara resmi. Ketika tsunami muncul sebagai bencana yang meluluh-lantakkan Aceh, level perundingan pun meningkat karena ada tuntutan global untuk percepatan rekonstruksi. Proses dialog pun melibatkan mediator asing. Dialog enam babak dimulai sejak musim dingin (27-29 Januari 2005) hingga musim panas (15 Agustus 2005) difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) dengan ketua Martti Ahtisaari. Turut juga seorang intelektual-pengusaha asal Finlandia yang telah dipercayai GAM, Juha Christensen, yang lebih lanjut banyak berperan dalam sosialisi di akar rumput melalui lembaganya, Inter-Peace. Â Nota kesepahaman Helsinki adalah berkah perdamaian terbaik bagi Aceh karena telah bertahan hampir empat tahun. Bandingkan dengan tiga kesepakatan sebelumnya: Jeda Kemanusiaan (2000), Moratorium Kekerasan (2001), dan Cessation of Hostilities Agreement/CoHA atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan (2002) yang semuanya gagal berumur lebih dari enam bulan. Namun ide MoU Helsinki bukanlah mekanisme politik baru. Prinsip-prinsip CoHA banyak menginspirasi MoU Helsinki. Namun mata sejarah berkabut menatap masa lalu. Kegagalan CoHA adalah karena terlalu sering muncul perdebatan di media tentang pelanggaran masing-masing pihak yang bertikai. Saat itu tokoh P E R D A M A I A N I T U S E P E R T I G U N U N G PA S I R

157

yang gencar membangun sentimen-anti perdamaian Aceh adalah SBY (menjabat sebagai Menko Polkam). SBY saat itu menuding pihak GAM tidak fair menjalankan CoHA sehingga mengarah kepada krisis keselamatan negara. Pemerintah juga siap mengancam dengan tindakan tegas untuk menghentikan CoHA (Kompas, 8/5/2003). Langkah tegas itulah yang diartikan sebagai operasi militer terpadu yang menjadi prahara kemanusiaan terburuk pasca-Daerah Operasi Militer (DOM), meskipun pihak yang paling bertanggungjawab adalah Megawati sebagai presiden. Pada perjanjian terakhir, Helsinki, Presiden SBY juga sempat menolak kehadiran Partai GAM (sebelum diubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri dan terakhir disetujui bernama Partai Aceh). Menurutnya pembentukan partai lokal dari kelompok separatis itu tidak sesuai dengan semangat rekonsiliasi, persatuan, melupakan luka-luka lama, dan kembali ke negara kesatuan R.I (Antara, 10/7/2007). Namun kenyataan ini tidak bersinergis menjadi dukungan bagi JK pada Pilpres lalu. Walaupun kehadiran JK saat berkampanye di Aceh disambut meriah oleh tokohtokoh PA, realitas di lapangan sama sekali tidak berbekas. JK hanya mendapatkan suara kurang dari lima persen di Aceh atau terburuk senasional. Kekalahan telak JK di Aceh mengakhiri politik simalakama, terutama di tubuh KPA. Dukungan KPA terhadap JK adalah simpati bathin dan bukan dukungan zhahir. Hal ini tentu saja terkait iklim politik nasional. Hingga minggu terakhir kampanye Pilpres, kebanyakan hasil survey menunjukkan pasangan SBY-Boedi unggul jauh dari pasangan lain. KPA tentu tidak harus mengambil resiko mendukung calon presiden yang kalah. Lagi pula, secara nasional suara Pilpres Aceh sama sekali tidak signifikan mendorong agregasi suara. Jika pun suara Aceh sepenuhnya mendukung JK itu hanya menambah 1,5 persen suara nasional. Apa jadinya jika Aceh mendukung JK tapi presiden mendatang adalah SBY? Proyeksi inilah yang menyebabkan KPA mengambil langkah pragmatis yang terkesan kacang lupa kulitnya. Tentu saja pilihan ini pun bukan bersih dari resiko. Berkaca dari â&#x20AC;&#x153;kepribadianâ&#x20AC;? politik SBY di masa lalu, perdamaian Aceh tetap berada dalam godaan jika ke depan parlemen Aceh yang dikuasai PA memainkan politik sentimental yang mengarah pada isu etnonasionalisme, seperti memaksa amandemen UU No. 11/2006 secepatnya atau tuntutan menerapkan prinsip protektoratisme berlebihan atas 158

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

nama otonomi khusus. Kata self-government yang digaungkan di masa diskusi MoU Helsinki tidak pernah sepenuhnya diikhlaskan Jakarta. Hal ini dapat memancing perdebatan NKRI vs anti-NKRI yang tidak produktif. Epilog Berkaca dari dua kasus diÂ atas, tersimpul bahwa potensi perdamaian di Aceh pun bisa menjadi racun yang membusukkan perdamaian itu sekaligus. Tentu saja karena situasi sekarang adalah situasi labil pascakonflik karena transisi belum sepenuh-penuhnya hilang. Demokrasi masih menjadi ajang â&#x20AC;&#x153;coba dan salahâ&#x20AC;?, belum merasuk sebagai ideologi yang diyakini dengan penuh kesadaran. Keamanan dan perdamaian yang dirasakan saat ini adalah momentum pubertas yang lebih banyak dikawal oleh emosi dan bukan rasionalitas. Gagasan reformasi politik dalam konteks perdamaian Aceh, yang seharusnya mengarah kepada hubungan masyarakat (society) dan negara (state), tidak sepenuhnya berjalan secara partisipatif. Masyarakat di Aceh adalah definisi bagi elite politik dan belum berarti seluruh pribadi-pribadi dalam komunitas. Meskipun perdamaian Aceh seperti gunung pasir yang rapuh, ia adalah referensi terbaik setelah tanah Abu Beureu-eh ini koyak-moyak oleh perang dan air mata selama lebih seratus tahun. Dari sejak gubernur jenderal Hindia Belanda, J Loudon, memaklumkan perang di tanah ini (26 Maret 1873) hingga perdamaian ditandatangani di sebuah villa di Vantaa, Helsinki, Finlandia (15 Agustus 2005). Di musim panas yang terasa sejuk di kulit penduduk masyarakat tropis. Di depan sebuah danau, ketika angsa-angsa putih asik melayang-layang di seberang jendela.***

P E R D A M A I A N I T U S E P E R T I G U N U N G PA S I R

159

Iskandar Zulkarnaen dan Tubagus Erif Faturrahman

Peneliti pada Pusat Studi Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh

Korupsi dan Perdamaian di Aceh

Pendahuluan Ada yang menilai penyebab terjadinya pemberontakan separatisme Aceh terhadap Pemerintah RI adalah karena perbedaan etnis atau adanya kebencian masyarakat Aceh terhadap masyarakat Jawa yang secara kultur dan etnis memiliki perbedaan. Menurut Heraclides1, pendapat yang mengatakan bahwa separatisme merupakan karakter dari konflik etnis adalah sebuah kesalahan umum. Memang secara identitas fisik, terjadi perbedaan antara masyarakat Aceh dengan penduduk lain di pulau Jawa, Kalimantan atau bahkan Sumatera sekalipun. Tetapi perbedaan identitas itu tidak cukup memberikan eksplanasi umum mengapa Aceh bergolak. Separatisme atau secessionisme terjadi bukan semata karena adanya kesadaran perbedaan identitas kolektif berbarengan dengan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam negara.2 Korupsi merupakan salah satu penyebab masalah terjadinya ketidakadilan Alexis Heraclides. â&#x20AC;&#x153;The Ending of Unending Conflict: Separatist Warâ&#x20AC;?, Millenium; Journal of International Studies, Vol.26, No.3, (1997), hlm.683 1

ibid

sosial dan diskriminasi. Tulisan ini bermaksud membahas persoalan korupsi di Aceh pascaperdamaian yang melahirkan ketidakadilan serta dampaknya terhadap stabilitas perdamaian. Memahami Korupsi Apakah korupsi itu? Definisi korupsi sangat beragam. Secara umum dan paling populer, berdasarkan definisi World Bank, korupsi adalah the abuse of public power for private benefit.3 Ini tidak berarti bahwa korupsi tidak merambah sektor privat. Segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan untuk kepentingan individu adalah korupsi, baik bagi mereka yang bekerja di sektor publik maupun swasta. Makna individu bukanlah semata orang secara personal, tetapi bisa berarti sekelompok orang, golongan, partai, kerabat, keluarga dan lain-lain. Contohnya, memberikan proyek pembangunan kepada salah satu kelompok tanpa proses lelang atau tender yang fair. Demikian pula, bentuk korupsi tidak seluruhnya fisik atau langsung seperti suap, mark up atau yang berkaitan dengan uang dan benda, tetapi juga dapat berupa non-fisik atau tidak langsung. Korupsi tidak langsung atau bukan dalam bentuk fisik adalah segala tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan yang ada. Contohnya tidak masuk kerja atau menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Mengukur tingkat dan prilaku korupsi dalam prakteknya sangat kompleks. Salah satu contoh yang kerap dihadapi adalah perbedaan penafsiran antara hadiah dan suap. Secara harfiah, suap adalah tindakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang mengandung unsur resiprokal. Contohnya, A memberikan uang kepada B dengan harapan B memberikan tender proyek untuk si A. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang tidak mengandung unsur resiprokal: A memberikan sesuatu kepada B tanpa ada tujuan dan maksud apapun. Namun demikian, kendati ada definisi yang tegas antara hadiah dan suap, dalam prakteknya sukar untuk membedakan antara keduanya. Kapan sebuah hadiah dikategorikan menjadi suap? Adakah perbedaan keduanya didasarkan atas ukuran? 3 Vito Tanzi, â&#x20AC;&#x153;Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Curesâ&#x20AC;?, IMF Working Paper, May 1998, hlm.8

162

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Jika berdasar ukuran, adakah kesamaan pandangan secara kultural mengenai ukuran besarnya hadiah? Bagaimana jika hadiah besar itu tidak diberikan kepada yang bersangkutan tetapi kepada kerabatnya? Adakah yang disebut hadiah itu apabila diberikan secara terang-terangan sehingga semua orang dapat melihatnya? Apakah sesuatu yang diberikan sesudah terjadinya transaksi atau kegiatan disebut hadiah atau suap: di satu sisi ada interpretasi itu merupakan aksi resiprokal, tetapi di sisi lain merupakan ungkapan terimakasih yang tidak direncanakan? Berbagai pertanyaan itu mengindikasikan bahwa mengidentifikasi suap tidaklah mudah. Gary Becker, peraih nobel dalam bidang ekonomi, dalam kolomnya di Business Week menulis bahwa jika kita menghapus korupsi maka kita menghapus negara.4 Jadi, menurut Becker, semakin besar peran negara, semakin besar peluang korup. Sebaliknya, semakin kecil peluang negara, semakin kecil peluang korup. Masalahnya, masyarakat sipil tidak akan berfungsi apabila tidak ada negara, dan negara modern adalah negara yang memiliki peran/fungsi yang luas. Argumen Becker ini menemukan antithesa-nya apabila dihadapkan pada contoh negaranegara sangat modern dan berperan luas tetapi tingkat korupsinya sangat kecil, seperti Belanda, Swedia, Finlandia, Kanada dan Denmark. Dengan demikian, solusi menekan angka korupsi tidaklah sesederhana mengurangi peran negara. Cara bagaimana negara memainkan perannya adalah lebih penting daripada sekedar mengurangi perannya. Andai korupsi dapat diukur secara fisik, korupsi tentu dapat dengan mudah dicegah. Tidak ada cara langsung untuk mengukur korupsi. Yang bisa kita lakukan bukanlah mengukur kuantitias, melainkan persepsi terhadap korupsi itu sendiri. Menurut Vito Tanzi,5 pengukuran tingkat korupsi di sebuah negara atau masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, melalui laporan tentang korupsi di berbagai media; kedua, melalui studi kasus dan penyelidikan terhadap lembagalembaga korup; dan ketiga, melalui hasil kuisioner yang berbasis survei terhadap Vito Tanzi, â&#x20AC;&#x153;Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Curesâ&#x20AC;?, IMF Working Paper, May 1998, hlm.10 4

5 Vito Tanzi, â&#x20AC;&#x153;Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Curesâ&#x20AC;?, IMF Working Paper, May 1998, hlm.20-25

KO R U P S I D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

163

sebagian atau seluruh lembaga. Sebagai contoh adalah survei yang dilakukan oleh Transparancy International terhadap beberapa negara pada tahun 1995, 1996, 1997. Skala penilaian 0-10. Nilai 10 berarti bebas korupsi, sedangkan nilai 0 berarti paling buruk korupsinya. Penilaian didasarkan atas persepsi pelaku bisnis, pengamat dan masyarakat umum. Dari hasil survei tersebut, Indonesia menempati peringkat 10 terbawah dengan indeks 1.94 (1995), 2.65 (1996) dan 2.72 (1997). Ini berarti korupsi di Indonesia masih sangat parah. Korupsi dan Mismanajemen Pemerintahan di Aceh Bagaimana korupsi di Aceh? Apa keterkaitan korupsi dengan persoalan perdamaian? Keterkaitan korupsi dengan stabilitas dan perdamaian sangat kuat. Sebagaimana ditulis di atas bahwa salah satu alasan GAM melakukan pemberontakan adalah karena tingginya persoalan ketidakadilan di Aceh. Ketidakadilan sosial menyuburkan kekecewaan dan kekecewaan dapat melahirkan pemberontakan. Seperti di wilayah di Indonesia pada umumnya, Aceh juga tidak

Grafik Korupsi di Aceh

Oktober 2006 â&#x20AC;&#x201C; Agustus 2008

Sumber: Bank Dunia: Laporan Pemantauan Konflik Aceh Juli-Agustus 2008 164

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

bebas dari korupsi. Dari berbagai pemberitaan di media cetak dan elektronik menggambarkan sejumlah kasus dakwaan korupsi terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat publik di Aceh dengan tuduhan korupsi. Pemerintahan Aceh kini tengah menghadapi banyak persoalan seperti masalah penyaluran dana reintegrasi dan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami. Sebenarnya, dana pembangunan dan rehabilitasi Aceh sangat melimpah namun tidak ditunjang dengan proyek yang jelas. Kurang berpengalamannya aparat menjadikan administrasi kacau serta tidak transparan, serta tujuan yang tidak terarah. Kondisi ini mengakibatkan tumbuh suburnya korupsi. Hal ini diperparah dengan maraknya aksi makelar proyek dan broker politik yang diperankan oleh sejumlah kalangan yang terlembagakan dalam sejumlah tim bentukan kepala daerah terpilih, yang notabene berasal dari kelompok yang didukung oleh mantan GAM. Sejumlah petinggi KPA di beberapa daerah, disinyalir memainkan peran yang juga dahulu diperankan oleh TNI yaitu menjadi pemerintah bayangan bagi pemerintahan daerah di Aceh yang banyak memainkan peran dan penentu dalam berbagai kebijakan, khususnya dalam memperoleh tender proyek dan bagi-bagi kekuasaan. Berhasilnya kandidat GAM yang meraih kursi kekuasaan di beberapa wilayah melahirkan harapan bahwa mereka akan mendapatkan balas budi berupa peningkatan kesejahteraan, pengendalian proyek serta penguasaan atas dana pembangunan yang ada. Untuk tujuan tersebut, maka posisi strategis di tingkat pemerintahan lokal harus diisi oleh orang-orang dari kelompoknya. Harapan tersebut rupanya banyak yang tidak tercapai. Para pemimpin yang dahulu didukung dianggap berkhianat karena telah memilih orang-orang diluar kelompoknya. Para pemimpin KPA bersikeras agar keputusan pemerintah, termasuk pemilihan posisi jabatan penting, harus dikonsultasikan kepada mereka terlebih dahulu. Dari segi internal, para pemimpin KPA juga dinilai sebagai sosok yang kini anti kritik. KPA telah menjadi pemerintah bayangan.6 Paradigma berpikir seperti itu menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik serta tidak demokratis. Beberapa kantor 6 lihat laporan Bank Dunia mengenai Pemantauan Konflik Aceh bulan september dan Oktober

KO R U P S I D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

165

pemerintahan saat ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak jelas status dan posisi kedudukannya. Perilaku dan tindakan tersebut dapat menggerogoti dukungan politik yang dapat menghambat kinerja para bupati. Secara pribadi, Irwandi-Nazar mungkin saja bersih. Tetapi banyak kebijakannya dipertanyakan, terutama pembentukan tim ahli atau asistensi yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Aceh.7 Banyak kalangan menilai tim-tim ini dibentuk hanya untuk mengakomodasi orang-orang dekat Irwandi dan Nazar yang dahulu berjasa dalam mengantarkan mereka ke tampuk kekuasaan. Banyaknya pembentukan tim oleh sebagian orang justru dinilai sebagai ciri ketidakprofesionalan di mana banyak persoalan penting dipercayakan kepada orang-orang yang tidak memahami persoalan dan tidak memiliki kapasitas. Kordinator GeRAK, Akhiruddin Mahyuddin mengatakan bahwa pembentukan berbagai tim tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan Irwandi terhadap Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang ada, juga cerminan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sehingga perlu bantuan orang lain dan sebagai kado terimakasih terhadap para tim suksesnya.8 Selain itu, di tingkat kabupaten/kota, jalannya roda pemerintahan juga tidak optimal. Di beberapa daerah dijumpai kesenjangan antara bupati dan wakil bupati, seperti terlihat di Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Permasalahan umum yang dihadapi pemerintahan di daerah ini, selain karena tekanan partai dan hubungan yang tidak harmonis dengan wakilnya, juga karena adanya tekanan dari mantan kombatan di wilayah tersebut. Kelompok mantan kombatan selalu memaksakan diri untuk dilibatkan khusus.9 Korupsi dan Ancaman Perdamaian Adakah berbagai permasalahan tersebut di atas dapat mengancam perdamaian Aceh? Kemungkinan itu kecil, tetapi bukan mustahil terjadi apabila persoalan tidak lihat Modus Aceh, Minggu I, Mei 2008

Modus Aceh, Minggu I, Mei 2008, hlm. 8

â&#x20AC;&#x153;Ada Kelompok Penekan?â&#x20AC;? Kontras, Tabloid Berita, No.455, th.X, 18-24 September 2008, hlm.5 9

166

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

segera diatasi. Memang permasalahan korupsi, dan mismanajemen pemerintahan bukan monopoli Aceh tetapi terjadi di semua wilayah di Indonesia. Problem ini menjadi unik karena Aceh adalah wilayah yang tengah healing dari derita konflik yang membuatnya masih rentan dari letupan-letupan konflik. Konflik sosial akan timbul manakala sebuah masyarakat merasakan kondisi seperti ada perasaan berbeda dari yang lainnya, adanya berbagai keluhan atau kekecewaan, adanya upaya peredusiran kekecewaan yang dialaminya yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat lain, dan adanya keyakinan dalam masyarakat yang merasa kecewa bahwa perubahan hanya dapat dilakukan dengan prilaku antagonis.10 Diskriminasi dapat menjadi sebab timbulnya pemberontakan yang menciptakan solidaritas kuat diantara kaum pemberontak.11 Dengan demikian, perbedaan identitas fisik Aceh dengan wilayah lain hanyalah sebuah justifikasi dari persoalan sebenarnya, yaitu ketidakadilan sosial. Karena itu, siapapun yang berkuasa di Aceh, apakah GAM maupun nonGAM, selama korupsi tidak mampu diberantas, selama itu pula potensi konflik dapat terjadi. Berbagai gejala yang terjadi menunjukkan ke arah itu. Ini sesuai dengan teori Ted Robert Gurr yang menjelaskan bahwa selain eksplanasi kultural, pemberontakan dapat terjadi apabila masyarakat merasakan adanya ketidakadilan kolektif yang menimpa mereka dalam bidang ekonomi dan pembangunan, diskriminasi politik, kontrol negara yang represif atau hal-hal yang berkaitan dengan basic needs.12 Maslow, Burton dan Gurr percaya bahwa selama kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka selama itu pula potensi konflik akan tetap besar. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, terutama yang berkaitan dengan identitas dan keamanan kelompoknya, akan melahirkan hambatan bagi resolusi

10 Louis Kriesberg. Constructive Conflict; From Escalation to Resolution, (Lanham: Rowman and Littlefield Publ., 1998), pp.58-59

I. William Zartman. “Mediating Conflicts of Need, Greed and Creed”, Orbis, Vol.44, No.2, (Spring 2000), hlm.256 11

Ted Robert Gurr. “Minorities, Nationalistist, and Ethnopolitical Conflict”, dalam Chester A. Crocker, et.al. (eds.). Sources of and Responses to International Conflict, Washington DC, USIP, 1996, hlm. 63 12

KO R U P S I D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

167

konflik.13 Apabila sebagian masyarakat Aceh merasa perdamaian yang ada tidak memberikan perubahan kesejahteraan yang signifikan dalam kehidupan mereka, selama itu pula gejolak akan terjadi. Penutup Korupsi di manapun selalu melahirkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam konteks Aceh, dampak ini bukan hanya pada sebatas hadirnya ketidakadilan dalam bidang ekonomi, tetapi memiliki implikasi yang lebih luas, yaitu gangguan terhadap persoalan perdamaian. Beberapa teori konflik menyebutkan bahwa bahwa salah satu cara untuk mempertahankan stabilitas perdamaian adalah dengan menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Ini berarti, ketidakadilan dan diskriminasi ekonomi merupakan potensi ancaman bagi perdamaian. Selama benih korupsi masih tersebar, selama itu pula potensi konflik ada. Apabila perilaku korupsi terjadi secara terus menerus tanpa ada tindakan konkrit dari Pemerintah untuk memberantasnya, maka gelombang kekecewaan akan tercipta. Gelombang itu kemudian berubah menjadi sebuah pemberontakan. Pemberontakan pasti akan dihadapi dengan kekuatan bersenjata dari pemerintah. Ini berarti konflik kekerasan dan bersenjata yang menghadirkan penderitaan bagi rakyat kembali hadir di Aceh.***

Herbert C. Kelman. â&#x20AC;&#x153;The Interactive problem-Solving Approachâ&#x20AC;?, in Chester A. Croker, et.al. (eds.) Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict, Washington, D.C., USIP Press, 1996, hlm. 502 13

168

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Ahmad Humam Hamid

Sosiolog, dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala

Sabang, Pax Romana, dan Kemakmuran

Beberapa hari terakhir ini, isu tentang akan hilangnya status Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan bebas ekonomi sangat mencuat. Tidak kurang pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif menyampaikan kekecewaan dan keprihatinannya bila rencana UU kawasan ekonomi khusus terwujud. Pasalnya, bila UU itu menjadi hukum baru, maka segala impian tentang Sabang akan sirna. Setidaknya, sebagian besar akan sirna. Kekecewaan terhadap ancaman itu sesungguhnya tidak hanya datang secara personal dari kedua petinggi Aceh itu. Ungkapan itu sesungguhnya lebih mencerminkan perasaan dari hampir seluruh masyarakat yang mengimpikan tentang kemajuan, pembangunan, dan terobosan untuk mempercepat kemakmuran Aceh dan bagian barat wilayah nusantara. Seandainya status Sabang sekarang benar-benar akan tergusur, maka mimpi buruk tentang pencabutan free port Sabang pada akhir tahun 80-an oleh rezim Orde Baru kini terjadi lagi. Kali ini, implikasi dari pencabutan status itu menjadi sangat serius, karena prospek mesin pertumbuhan ekonomi Aceh pascaera gas dan minyak bumi hampir tidak ada. Kecuali kucuran dari dana DAU, dan remah sisa dana migas yang semakin

menyusut, dana pembangunan Aceh ke depan masih menjadi tanda tanya besar. Ini akan lebih serius, karena arah pembangunan kita yang masih belum terfokus. Secara jujur kita harus mengakui bahwa skenario pembangunan kita selama ini masih belum tuntas. Lokomotif ekonomi daerah yang hendak diandalkan juga masih samar-samar, dan hal tentu saja membuat kita tidak nyaman. Karenanya, ketika status Sabang yang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi kawasan jangka menengah dan panjang, terancam, maka asa kita menjadi tergantung. Pax Romana Perihal kawasan ekonomi bebas sebenarnya bukanlah barang baru. Dalam khazanah kepustakaan sejarah perdagangan klasik, Yunani dan Romawi telah menggunakan sistem kawasan bebas lebih dari 2000 tahun yang lalu. Konsep Pax Romana, adalah sebuah sistem yang diperkenalkan oleh imperium Romawi yang memberi kebebasan ekonomi, terutama kebebasan perdagangan kepada wilayahwilayah yang ada dalam kekuasaannya (Leigh Goeesst 2009). Sistem ini kemudian membuat banyak kota-kota pelabuhan di kawasan Laut Tengah, Afrika Utara, dan Timur Tengah menjadi tumbuh dan berkembang secara otonom, namun tetap menjadi bagian dari Romawi. Pax Romana rupanya memberi dampak budaya dan politik yang luar biasa untuk tiga benua wilayah kekuasaan Romawi. Dan sampai hari ini para turis mengunjungi kota Korinthos dan Thessaloniki di Yunani, mereka akan merasa aura sisa-sisa Pax Romana lebih dari 2000 tahun yang telah lalu. Sistem ini pula yang dicatat oleh para ahli sejarah sebagai praktik kecanggihan politik Romawi yang membuat hampir seluruh wilayah kekuasaannya menjadi makmur hingga mengalami kejatuhan lebih dari dua abad lamanya. Ada dua pelajaran penting dari konsep Pax Romana. Pertama, kemakmuran dan kesetaraan membuat persatuan menjadi langgeng. Kedua, kemakmuran yang berasal dari perdagangan sering berjalan dengan budaya egaliter, kerja keras, pluralisme, kosmopolit, dan kreatifitas berkelanjutan. Tidak ada kepustakaan yang menerangkan apakah Iskandar Muda atau penasehatnya membaca ide-ide besar Pax Romana ketika ia memimpin kerajaan 170

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Aceh. Yang pasti ketika ia berkuasa, maka kedua sisi selat Melaka ditumbuhkannya menjadi kawasan-kawasan perdagangan melalui pelabuhan laut. Johor, Perak, Pahang, dan Kedah di semenanjung Malaysia dan Banda Aceh, Deli, dan Bintan adalah kawasan perdagangan bebas rezim Iskandar Muda. Ia menempatkan para panglimanya untuk memerintah kawasan-kawasan strategis itu. Ketika hari ini para ahli sejarah menulis tentang kejayaan Iskandar Muda, sesungguhnya yang mereka tulis adalah kemajuan sebuah kawasan yang dihasilkan dari sebuah rezim ekonomi bebas yang canggih. Konsep ekonomi Iskandar Muda menjadi lengkap ketika ia secara sengaja memperbesar peran negara dalam merancang dan menguasai dua komoditi strategis perdagangan awal abad XVII, yakni timah dan lada. Ia mengontrol pertambangan timah di negeri Perak, Malaysia, dan perkebunan lada di kawasan Simpang Ulim, Idi, dan kawasan-kawasan pedalaman lainnya di Aceh. Sulit membayangkan pergaulan Iskandar Muda dengan raja Inggris, James I, raja Siam, Ratcha I dari dinasti Ayuthia, dan Sultan Selim II dari Turki jika Aceh adalah negara yang kere dan tidak mempunyai kemakmuran ekonomi yang melimpah. Kemakmuran ekonomi perdagangan dan pelabuhan laut lah yang sesungguhnya membuat Aceh mampu mengirim duta besar Abdul Hamid ke Eropa, mendirikan perwakilan di Istambul, dan saling menukar duta besar secara reguler dengan kerajaan Siam. Sabang, tragedi kecambah kemakmuran Kematian pelabuhan bebas Sabang pada rezim Orde Baru menjadi terobati, ketika Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 menerbitkan kebijakan drastis yang mengembalikan statusnya. Kewenangan yang diberikan pada Sabang juga melebihi apa yang pernah dimilki, yakni kawasan ekonomi bebas, sebuah otonomi ekonomi yang sangat besar. Kewenangan itu disusul dengan kucuran dana, dan cukup memberikan harapan baru kepada Aceh untuk memiliki satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang strategis. Kehadiran pelabuhan dan ekonomi bebas, sesungguhnya telah memberi peluang baru bagi Aceh untuk menciptakan â&#x20AC;&#x153;mesin uangâ&#x20AC;? dan penghela ekonomi daerah. Sayangnya, sekalipun telah hampir 10 tahun status itu diberikan, Sabang S A B A N G , PA X R O M A N A , D A N K E M A K M U R A N

171

masih belum menunjukkan tanda-tanda sedang bergeliat. Saat ini tiga hal yang sangat sering berasosiasi dengan Sabang; impor mobil bekas, impor gula, dan kucuran dana dari pemerintah pusat yang sudah melampaui 1 triliun rupiah. Ada yang belum tuntas tentang skenario Sabang. Undang-undang sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Sabang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, namun kemampuan mengembangkan diri masih sangat terbatas. Kini setelah peluang itu berusia 10 tahun dan menghabiskan dana kurang dari 2 triliun, kewenangan itu akan diciutkan. Momentum yang ada selama tahun-tahun yang panjang telah terlewatkan. Memang sulit mengatakan, salah siapa atas keterbatasan pengembangan Sabang. Struktur kelembagaan dekonsentris yang setengah hati agaknya menjadikan Sabang hidup seperti kerakap tumbuh di batu. Keterlambatan PP Sabang yang berlarut-larut adalah signal jelas tentang betapa pada aras kelembagaan saja Sabang masih menyimpan tanda tanya besar. Kebijakan akrab pasar yang tak kunjung jelas dari pemerintah pusat, dan kucuran dana yang tertatihtatih sesungguhnya semakin menampakkan bahwa proyek politis mantan Presiden BJ Habibie menjadikan Sabang sebagai bagian dari solusi perdamaian Aceh nyaris terdampar. Setelah berjalan lebih dari 10 tahun, proyek politis itu ternyata belum terkonversi dengan menjadi proyek ekonomi yang menjanjikan. Suatu hal yang mesti diingat bahwa setiap kawasan ekonomi bebas selalu mempunyai tujuan spesifik. Lalu akan menentukan pula terhadap strategi pengembangannya. Dari 3000 kawasan perdagangan bebas internasional di 100 negara, semua kawasan mempunyai tujuan dan andalan spesifik (Viswanadham 2006). Amerika Serikat yang saat ini mempunyai lebih dari 230 kawasan mendesain kawasan bebasnya sebagai pintu penerobos kuota perdagangan untuk kebutuhan impor kebutuhan domestik. Cina merancang kawasan bebas perdagangan mereka untuk penanaman modal asing yang tinggi dengan instrumen kebijakan sangat ramah. Diharapkan akan berujung kepada aplikasi teknologi tinggi pada kegiatan industri. Di kawasan-kawasan lain, tujuan dan strategi spesifik itu dilihat pada potensi dan lingkungan strategis yang dimiliki. Kawasan Jebel Ali dan Sharjah di Dubai 172

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

misalnya, dirancang sebagai upaya diversifikasi ekonomi terhadap mono ekonomi migas Uni Emirat Arab. Di Polandia, karena cukup tinggi angka pengangguran, kawasan bebas dirancang untuk menyerap tenaga kerja. Penekanan kawasan bebas Polandia lebih kepada alternatif industri padat karya, ketimbang teknologi tinggi. Singapura mempunyai strategi yang lebih komprehensif. Singapura memang dirancang untuk menjadi simpul perdagangan kawasan, simpul pelayaran dan logistik, simpul pengadaan barang, simpul jasa keuangan dan investasi, dan kini bahkan sedang menjadi simpul perdagangan maya (e-commerce). Ketika kawasan bebas Sabang kita tempatkan dalam prespektif perdagangan internasional dan sebagai jalan pintas menuju kemakmuran, maka kita kembali terperangkap dalam ketidakjelasan status dan perangkat lengkap kelembagaan. Hal ini menjadi lebih rumit ketika status yang kini dimiliki bahkan terancam akan dicabut. Oleh karena itu penjelasan otoritas BPKS baru-baru ini tentang pengajuan draft PP kawasan sekali lagi harus menjadi super prioritas, sama nilainya dengan prioritas mencegah UU Kawasan Ekonomi Khusus menggerus status Sabang. Kejelasan perangkat hukum secara tuntas, di samping berbagai komponen pendukung lainnya memang menjadi syarat utama pintu masuk investasi ke Sabang. Tanpa hal itu, maka Sabang akan menjadi proyek dari â&#x20AC;&#x153;sendiriâ&#x20AC;? untuk â&#x20AC;&#x153;sendiriâ&#x20AC;?. Dan memang, bila melihat kepada proses ketidaktuntasan PP Sabang selama 10 tahun terakhir, sepertinya ada sesuatu yang tidak akan terselesaikan. Energi politik daerah sudah sepatutnya dimaksimalkan untuk menyelesaikan masalah Sabang. Yang diperlukan sekarang adalah kombinasi kecanggihan lobi politik daerah, kesiapan draft yang komprehensif dan argumentatif, dan kecakapan birokratteknokratis untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat mengubah proyek politis itu menjelma menjadi proyek ekonomi yang membawa sebesarbesar kemakmuran untuk rakyat. Sabang kini, bak satu kecambah kecil pohon kemakmuran yang masih sangat rapuh. Tersebab momentum yang hilang maupun ketidakmampuan ketakmampuan mengembangkan diri. Atau pun kebijakan UU yang tidak sensitif terhadap makna politis kawasan bebas itu. Ujian besar itu datang lagi, dan kapal berikut navigasi perjalanan kawasan Sabang itu kini ada di tangan elit Aceh. Selamat berjuang.*** S A B A N G , PA X R O M A N A , D A N K E M A K M U R A N

173

Abdullah Abdul Muthaleb

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Manager Monitoring Parlemen pada LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh

APBA dan Perdamaian di Aceh

Pendahuluan Konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun telah usai di Aceh. Semua ini tak lepas dari ”invisible hand”1 Allah SWT. Di luar dugaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia akhirnya berjabat tangan untuk damai yang tertuang dalam sebuah Momerandum of Understanding (MoU). Nota kesepahaman tersebut ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinki. Perjanjian ini menjadi landasan lahirmya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bila kita melakukan flashback, perdamaian atas pertikaian yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun itu, sebenarnya juga disulut oleh rasa ”ketidakadilan” atau lebih

Invisible hand itu adalah bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda sebagian besar wilayah pesisir NAD dan Kepulauan Nias di Sumatera Utara, yang merengut korban ratusan ribu jiwa manusia. Kerusakan material dan non material, bila merujuk pada perkiraan Kementerian Bappenas mencapai 2,2 persen dari PDB atau senilai Rp 42,7 triliun. Pemerintah pusat dan donor multi-nasional kemudian menjanjikan bantuan dengan jumlah yang menggiurkan dalam bentuk bantuan darurat maupun rehabilitasi & rekonstruksi selama lima tahun, sebesar 7,5 miliar Dollar AS atau setara Rp 75 triliun. 1

tegasnya ”perlakuan tidak adil” dari Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Hal ini tersirat dalam sebuah buku2 yang dituliskan oleh Hasan Muhammad Tiro (terbit pada tahun 1958) yang mengatakan bahwa sangat tidak demokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi kepada orang Jawa hanya karena suku Jawa mendominasi komposisi penduduk dengan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Wahyudi Kumorotomo kemudian menyebutkan bahwa alasan paling mendasar dari perlawanan di Aceh adalah pembagian hasil kekayaan alam yang tidak adil antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pembagian hasil kekayaan alam menjadi salah satu faktor penting retaknya, kemudian menjadi arena pemberontakan, antara Aceh dan Jakarta. Penemuan cadangan gas alam yang sangat besar di Arun telah menyumbang cukup fantantis bagi kas republik ini. Sejak tahun 1970-an, kilang gas Arun menghasilkan pendapatan tahunan sebesar US$ 550 juta kepada PT. Pertamina. Dan Jakarta mengambil bagian begitu besar dan hanya mengembalikan lima sen dari setiap satu dollar dari pendapatan gas tersebut. Dan kini saatnya bagi Aceh dengan semangat MoU Helsinki yang memuat prinsipprinsip dasar bagi terciptanya suasana damai, untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Prinsip-prinsip dasar tersebut harus diimplementasikan oleh Pemerintah RI, termasuk Pemerintah Aceh dan GAM. Dan aspek-aspek yang perlu diimplementasikan oleh Pemerintah RI dalam MoU cukup luas, yang mencakup aspek ekonomi, politik, hukum, HAM, keamanan, dan aspek sosial dan kesejahteraan. Setelah konflik berakhir, ke mana sebenarnya arah perdamaian ini berjalan? Apakah UU No. 11 Tahun 2006 dapat menjadi ujung tombak merawat damai di Aceh? Tegasnya lagi, apakah implementasi UU itu, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagai anggaran publik telah berjalan dengan baik? Sudahkah menjadi palang pintu mewujudkan kesejahteraan (ekonomi), rasa keadilan (politik) sehingga dapat membendung munculnya benihbenih pergolakan baru di Aceh?

Buku tersebut berjudul “Demokrasi untuk Indonesia”. Diterbitkan kembali pada tahun 1999. (Jakarta; Teplok Press). Pernyataan di atas dikutip oleh Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya “Desentrasilasi Fiskal : Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004”. (Jakarta; Kencana : 2008) 2

176

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Benarkah lonjakan anggaran publik tersebut telah meletakkan fondasi yang utuh, yang adil antardaerah di Aceh? Antara Pantai Barat-Selatan dengan Pantai Timur dan Kawasan Tengah di Aceh? Dan benih konflik baru yang saya maksudkan di sini bukan hanya munculnya konflik yang seirama dengan konflik sebelumnya, dengan pihak-pihak yang sama di dalamnya. Konflik ke depan, boleh jadi akan lebih luas dari itu. Mengingat terbatasnya ruang tulisan ini, maka penulis tidak dapat menyajikan jawaban secara gamblang. Tulisan ini hanya format kegelisan untuk mengingatkan kita semua bahwa upaya melanggengkan damai masih membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen kebersamaan: bansa Aceh! Dan lonjakan APBA hingga tahun 2018 mendatang, apakah akan semakin melanggengkan damai di Aceh? Atau malah sebaliknya, bakal mengundang ancaman baru yang bukan hanya berasal dari lumbung konflik sebelumnya? Lonjakan APBD Aceh Bila kita merujuk pada UU No. 11 Tahun 2006, maka terdapat berbagai keistimewaan yang kembali diperoleh Aceh dibandingkan dengan provinsiprovinsi lain di Indonesia, terutama dari sisi politik dan ekonomi (anggaran). Aceh menjadi provinsi pertama yang diperkenankan untuk melaksanakan pemilihan umum yang melibatkan pasangan non-partai (independen) dan partai politik lokal. Di sisi ekonomi, UU No. 11 Tahun 2006 tersebut telah meningkatkan jumlah APBA yang mencengangkan. Sebenarnya, sejak pemberlakukan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh, pendapatan di Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota, telah mengalami peningkatan yang siginifikan. Hal ini disebabkan kontribusi dana Otsus dan dana pendidikan. Apakah lonjakan anggaran pada masa Otsus ini telah memberikan perubahan postif bagi Aceh? Sebuah riset akademis3 memberikan jawabannya, yang bagi saya amat memperihatinkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu Riset akademis ini adalah tesis Mohammad Kholifan (2008), seorang mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Tesis ini berjudul “Dampak Dana Otonomoi Khusus dan Migas terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh”. 3

A P B A D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

177

pun daerah di Aceh yang menunjukkan koefisien signifikan dalam dummy. Artinya, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Otsus, belanja pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hal ini menjadi paradoks mengingat pendapatan pemerintah semakin besar pada era setelah pemberlakuan Otsus tersebut. Ditemukan pula bahwa hasil regresi pada 10 kabupaten/kota yang diambil secara purpose, dengan memasukkan income perkapita, bahkan menunjukkan bahwa di lima kabupaten (50 persen), yakni Kabupaten Aceh Tengah, Kota Sabang, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie, tidak ada satu pun variabel yang menunjukkan koefisien signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan korelasi yang lemah. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercermin dalam pendapatan perkapita juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan temuan ini, tentu rakyat Aceh tidak ingin lagi pengelolaan anggaran yang semakin besar di Aceh itu bernasib sama dengan pengelolaan masa Otsus sebelumnya. Apalagi pendapatan Aceh itu pun kian meningkat pascapemberlakukan UU No. 11 Tahun 2006. Bila itu terus terjadi, impian kelanggengan damai pun akan terusik lagi. Bila kita mendalami lebih seksama, UU No. 11 Tahun 20006 mengamanatkan Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (DOK) berupa 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan dana bagi hasil minyak dan gas4. Artinya, UU tersebut telah memberikan peluang kepada Aceh untuk mendapatkan penerimaan yang sangat besar dan bisa dipergunakan sepenuhnya untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduknya. Disebutkan pula bahwa pendapatan Aceh terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, DAU dan DAK, Dana Otsus, Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBHMG) atau Migas, Dana

Kupasan terkait dengan penjabaran anggaran dalam UU No. 11 Tahun 2006 ini diadopsi dari “Inventasi untuk Pintar dan Sehat, Laporan tentang Analisis Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2006- 2007”. Diterbitkan oleh GeRAK Aceh (Maret 2009). 4

178

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Pengembangan Masyarakat yang bersumber dari pelaku usaha (minimal 1 persen dari harga total produksi), serta lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah Dana Otsus setara dengan 2 persen dari plafon alokasi DAU Nasional. Sedangkan TDB sebesar 55 persen dan 40 persen. Pengalokasian dana Otsus dan Migas ini bertujuan utama untuk mengakselerasi pembangunan. Sedangkan Dana Perimbangan, menurut Pasal 181 ayat (1) huruf b, terdiri dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain (kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan panas bumi, masing-masing 80 persen, serta pertambangan minyak 15 persen, dan pertambangan gas bumi 30 persen). Menurut UU No. 11 Tahun 2006, pada Pasal 183 ayat (2), dana Otsus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas (2008-2022) besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (20232028) besarnya setara dengan 1 persen plafon DAU Nasional. Menurut Pasal 183 ayat (1), Dana Otsus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain dana Otsus, Aceh juga berhak mendapatkan TDBHMG atau Migas. Menurut UU PA Pasal 182, Pemerintah Aceh berwenang mengelola Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak (sebesar 55 persen) dan Gas Bumi (sebesar 40 persen) yang merupakan pendapatan dalam APBA. Sedangkan pembagian Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yakni UU No 33 Tahun 2004, Pasal 19 dan 20). Sementara itu, dana-dana yang didapatkan dari sektor ini juga sudah diatur peruntukannya yaitu, paling sedikit 30 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70 persen dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan tentang pengalokasian dana-dana ini A P B A D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

179

tertuang dalam dalam Qanun No 2/2008 tentang Tatacara Pengalokasian TDBHMG dan Penggunaan Dana Otsus. Jika pada tahun 1999 pendapatan Aceh hanya berkisar Rp 2,2 triliun, setelah pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001, penerimaan Aceh tahun 2002 meningkat menjadi hampir Rp 9 triliun. Penerimaan ini terus meningkat setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2006. Pada tahun 2007 pendapatan Aceh hingga sebesar Rp 11,6 triliun, sedangkan pada tahun 2008 pendapatannya mencapai Rp 16 triliun. Kenaikan-kenaikan pendapatan tersebut sebagai akibat transfer DOK sebesar hingga mencapai Rp 3,59 triliun. Demikian pula dengan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat hingga sebesar 31 persen pada 2006 dan terus meningkat pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini berarti, penerimaan Provinsi Aceh dari Otsus dan Migas menyumbang 72 persen dari total pendapatan dalam APBA 2008. Diperkirakan, pada tahun 2011 jumlah penerimaan provinsi akan mencapai Rp 16,7 triliun. Anda pasti akan bertanya, apakah lonjakan anggaran tersebut, konon lagi Aceh memiliki sumber daya alam (natural resources) yang masih cukup kaya, akan mampu membalikkan keadaaan? Menekan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan hidup rakyat sehingga dengan sendirinya benih konflik dapat diredam? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Karena faktanya, tingkat kemiskinan, kesehatan yang buruk, harapan hidup yang rendah, dan ketidaksetaraan distribusi pendapatan dan kekayaan bersifat endemik di seluruh dunia. Dan banyak negara memiliki tringkat pertumbuhan negatif dan teramat rendah. Bahkan sejumlah negara yang diberkahi dengan sumber daya alam mencatat rekor pertumbuhan yang buruk dan pendapatan per kapita yang rendah5. Dan sangat logis pula bila Aceh adalah â&#x20AC;&#x153;korbanâ&#x20AC;? dari ikan yang sulit bernafas dari air jernih yang melimpah. Kesimpulan tesis Mohammad Kholifan, sebagaimana ulasan sebelumnya, semakin memperkuat apa yang diutarakan oleh Susan Rose-Ackerman itu. APBA dan Ancaman Perdamaian 5 Susan Rose-Ackerman dalam Korupsi Dan Pemerintahan, Sebab, Akibat dan Reformasi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal 1.

180

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Sampai tulisan ini disiapkan, usia damai Aceh telah melewati ulang tahun yang ke empat. Tidak sedikit para pihak, baik lokal, nasional bahkan kalangan internasional yang berkonsentrasi dengan isu damai di Aceh. Berbagai program dan kegiatan dengan nilai yang tidak sedikit terus dilakukan. Tentu, semua dukungan di atas patut diapresiasi sehingga komitmen damai ini dapat merasuk dalam paru-paru kehidupan rakyat Aceh. Hanya saja, saya berpendapat bahwa Aceh hari ini tidak boleh terus menerus menggantungkan diri pada â&#x20AC;&#x153;proposalâ&#x20AC;? pihak ketiga yang mengatasnamanakan perdamaian di Aceh. Bagi saya, sesulit apa pun keberlangsungan damai di Aceh sangat ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri. Bukankah dulu saat konflik meradang dan pada saat itu pula ketika ada pihak di luar Aceh, bicara tentang Aceh, sepertinya terbersik keberatan dalam rongga jiwa kita. Lalu mengapa hari ini setelah damai terukir, terkesan bila ada pihak di Aceh tidak yakin dengan sumberdaya sendiri untuk menjaga perdamain ini? Saya memandang bahwa salah satu sumberdaya yang sangat krusial tersebut adalah APBA! APBA jangan hanya dilihat dari deretan angka tetapi paling tidak APBA itu dapat dipandang dari dua sisi. Sisi pertama adalah APBA menjadi alat untuk merawat dan memperkuat perdamaian di Aceh. Sedangkan sisi kedua malah sebaliknya. Apabila APBA ini tidak dikelola dengan baik, adil dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi wilayah di Aceh, maka pundi rupiah tersebut akan mengancam perdamaian itu sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan dua sisi di atas, saya melihat ada tiga hal yang kiranya dapat menjadi refeleksi kita sehingga lonjakan APBA itu mampu menjadi katalisator membangun kesetaraan dan keadilan pembangunan â&#x20AC;&#x153;sesama Acehâ&#x20AC;?. Dari sinilah sebenarnya pelanggengan kedamaian dimulai. Pertama, Keberlangsungan damai di Aceh tidak dapat ditentukan oleh satu faktor utama, melainkan multi-faktor pendukung di dalamnya. Salah satu faktor penting yang menjadi inti tulisan ini adalah bagaimana memastikan bahwa dengan meningkatnya APBA (anggaran publik) di Aceh, mampu memperbaiki taraf hidup rakyat Aceh. Proses ini tidak dapat berdiri sendiri. Tantangan adalah sejauhmana Pemerintah di Aceh, baik provinsi maupun kabupaten, memiliki kemampuan A P B A D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

181

aparatur dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Aceh. Pemerintah Aceh juga harus serius dalam upaya meningkatkan taraf hidup ini terutama yang berada di kantong-kantong konflik tanpa mengabaikan begitu saja daerah-daerah lain yang selama ini tidak bersentuhan langsung dengan konflik itu sendiri. Tentu, beban ini tidak mudah dilakukan. Konon lagi apabila Pemerintah Aceh tidak memiliki political will untuk semua ini. Dengan demikian, kemampuan meyakinkan Pemerintah Pusat dan itikad baik mengoptimalkan program reintegrasi di Aceh akan sangat membantu pencapaian misi suci ini. Program reintegrasi dalam konteks yang lebih komprehensif akan dapat berjalan dengan baik apabila Pemerintah Pusat dan Aceh memiliki komitmen yang sama tentang urgensi kelanggengan perdamaian di Aceh. Bila kita mau jujur, dan berlapang dada dengan fakta yang ada, munculnya Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) tidak terlepas dari ketidakadilan dalam membangi kue anggaran. Imbasnya kemudian berdampak pada ketersediaan infrastruktur yang tidak berimbang antarkawasan di Aceh. Lebih tragis lagi, sampai saat ini, Pemerintah Aceh6 belum konsisten untuk memperbaiki kondisi ini. Keberadaan Komite Percepatan Pembanguann Daerah Tertinggal (KP2DT) pun yang dipimpin oleh Iwan Gayo, akhirnya hanya sebatas penyelesaian politis belaka tanpa ada kerangka dan strategi terpadu untuk mengatasi akar masalah secara cepat dan tepat. Padahal,

dalam

pembangunan

perekonomian

saja

misalnya,

harus

diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan

6 Â Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman usai pelantikan anggota baru DPRK Aceh Jaya Periode 2009-2014, melontarkan kritik atas kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang sudah lebih dari 2,5 tahun memimpin Aceh. Kedua pemimpin Aceh itu dinilai sangat kurang perhatiannya terhadap kawasan Pantai Barat Aceh sehingga pembangunan jalan dan jembatan yang sangat diperlukan pascatsunami di kawasan ini berlarut-larut, bahkan terbengkalai. Dirinya berharap pembangunan daerah dapat dilakukan secara merata, jangan ada anak tiri. Selama ini dinilai sangat menomorsatukan pembangunan di wilayah Pantai Timur Aceh. (Serambi Indonesia, hal 1 edisi 15 Agustus 2009)

182

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh (UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 154 ayat 2). Bukankah kemudian keberadan APBA begitu strategis dalam menjalankan tiga fungsi utama anggaran yaitu fungsi alokasi, distrubusi dan stabilisasi, sehingga keseimbangan antardaerah di Aceh dapat diwujudkan? Kedua, agar UU No. 11 Tahun 2006 dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh, bukan hanya satu kawasan saja, atau lebih tragis lagi oleh segelitir elit politik (berkuasa) saja, maka desentrasilasi politik dan ekonomi harus benar-benar dilimpahkan ke daerah tingkat dua. Pemerintah Aceh jangan terkesan menjadi “Pemerintah Kabupaten” ke 24 di Aceh! Bergelar sebagai Pemerintah tingkat Provinsi tetapi tingkah lakunya bak Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota. Menjadi raja baru yang kemudian merasakan ejakulasi dini dengan dana yang menumpuk sebagai imbas dari UU No. 11 Tahun 2006 itu. Bukankah dulu Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama) menentang keras keinginan elit politik nasional saat itu yang hendak melakukan sentralisasi, mempersatukan dan mengintegrasikan bangsa ini secara politis dan ekonomis. Mengapa? Hal ini dikarenakan pola demikian justeru bertentangan dengan keinginan para pemimpin daerah yang berharap otonomi yang lebih besar dalam mengurus wilayahnya. Bila saat ini kita benar-benar sadar bahwa kita pernah diperlakukan “semaunya Jakarta” dengan gaya sentralistiknya, maka menjadi tidak santun ketika daerahdaerah di Aceh yang selama ini termarginalkan dibiarkan sendiri memperbaiki nasibnya! Oleh sebab itu, tidak meratanya kemampuan manajerial dan keuangan daerah serta daya serap anggaran yang belum efektif di daerah sudah seharusnya menjadi bahan renungan elit pengambil kebijakan di Aceh. Sebaran dukungan infrastruktur yang sangat kontras perbedaannya antarkawasan di Aceh harus disikapi dengan arif dan kebijakan yang responsif kebutuhan daerah. Apabila hal demikian diabaikan begitu saja, nuansa “pisah ranjang” yang selama ini muncul kepermukaan sulit terbendung dengan logika apa pun. Ketiga, kedua faktor di atas, berada dalam tantangan utama yang terus mengemuka. Saya memandang bahwa Aceh telah berada dalam kepungan indikasi A P B A D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

183

“korupsi politik” yang mengkhawatirkan. Tentu, hal ini bukan hanya terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tetapi sebenarnya telah tumbuh subur setelah otonomi daerah berlangsung. Akan tetapi, pascaperdamaian gejala ini semakin mengemuka ketika kelompok-kelompok elite masyarakat baru muncul di Aceh. Alkostar7 mendefenisikan korupsi politik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dan atau pihak-pihak yang memilki jabatan atau posisi politik. Dalam situasi demikian, maka apabila ada pihak atau kelompok yang kritis akan dihadapi dan dibasmi oleh penguasa yang korup dengan segala macam cara. Aceh yang kini memiliki wewenang yang lebih luas dan alokasi anggaran yang lebih besar, korupsi politik ini semakin terbuka lebar terjadi, baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kasus-kasus besar yang mengemuka seperti indikasi bobolnya kas daerah Kabupaten Aceh Utara senilai Rp 220 milyar, maraknya indikasi korupsi dalam pengadaan proyek barang dan jasa di berbagai daerah di Aceh, yang mayoritas sampai saat ini tidak jelas upaya penegakan hukumnya, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah samakin rentan dengan korupsi politik. Bila ini terus terjadi maka pembangunan di Aceh akan terancam. Pembangunan yang mampu mensejahterkan rakyat akan sulit diwujudkan. Pola korupsi politik demikian, dengan para aktor yang menonjolkan “kekuasaannya”, merasa sebagai “anak emas” di Aceh, harus segera dihentikan. Aceh ini adalah milik seluruh masyarakat Aceh. Bila itu tidak lakukan, saya khawatir bila benih perdamaian ini akan mata kembali. Jika pun bertahan, maka damai yang ada itu tak lebih seperti “api dalam sekam”. Penutup Kehidupan politik di Aceh setelah pelaksanaan Pilkada Tahun 2006 telah menunjukkan perubahan fundamental. Perubahan ini hendaknya menjadi harapan baru untuk Aceh. Meredam “masalah” baru yang tentu tak lagi diharapkan terjadi Artidjo Alkostar. Korupsi Politik di Negera Modern. FH UII Press, Jogjakarta; 2008.

184

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

lagi. Semoga, ketersediaan APBA yang cukup besar, dalam kondisi Aceh yang sedang bangkit dari keterpurukan, mendapatkan sokongan laju demokrasi yang berjalan dengan efektif. Dan kita tidak ingin APBA menjadi sumber konflik baru bagi Aceh. Aceh membutuhkan demokrasi yang â&#x20AC;&#x153;hidupâ&#x20AC;? tanpa intimidasi dan rongrongan elit politik tertentu. Karena, sebuah demokrasi membutuhkan persetujuan, persetujuan membutuhkan legitimasi, legitimasi membutuhkan kinerja, tetapi kinerja bisa dikorbankan demi persetujuan (Larry Diamond). Semoga antara demokrasi (termasuk roda pemerintahan yang sedang berjalan) tidak menggali kuburan baru dengan pengelolaan APBA yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Ketidakadilan akan mengundang ancaman, terkoyaknya benih perdamaian yang begitu indah bersemi selama empat tahun terakhir di Aceh, tanah endatu.***

A P B A D A N P E R D A M A I A N D I AC E H

185

Marzi Afriko

Merawat Perdamaian dengan Memutus Rantai Siklus Konflik Aceh

Perdamaian yang berkesinambungan adalah harapan besar untuk Aceh pascapenandatanganan nota kesepahaman damai antara RI dan GAM di Helsinki empat tahun lalu. Untuk mewujudkan itu maka sangat dibutuhkan usaha sungguh-sungguh semua pihak agar konflik panjang yang telah usai tidak terulang kembali. Ulasan singkat ini ingin menyegarkan ingatan kita akan konflik yang telah berulangkali terjadi di Aceh, dengan merefleksi beberapa persoalan besar yang dilihat sebagai mata rantai konflik tersebut. Pascakemerdekaan tahun 1945 setidaknya dua pergolakan besar telah terjadi di Aceh, pertama pemberontakan bersenjata menuntut otoritas pendirian pemerintahan Islam oleh tentara Darul Islam (DI/TII) pimpinan Daud Beureu-eh tahun 1953 yang akhirnya mampu diredam pada tahun 1962. Setelah belasan tahun damai, Aceh bergolak lagi dengan memberontaknya Hasan Tiro pada tahun 1976 untuk memperjuangkan otoritas putra daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam. Di bawah payung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) konflik orde kedua ini memakan lebih banyak korban. Tidak berhenti dengan pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) atas kejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998, bahkan muncul perlawanan bersenjata yang lebih

sporadis sporadis dengan gerakan yang lebih terorganisir hingga di seluruh Aceh hingga terwujudnya perdamaian 15 Agustus 2005. Durasi konflik tersebut menjelaskan bahwa Aceh memiliki satu tradisi konflik yang unik. Dalam interval waktu tertentu Aceh kembali bergolak di bawah aktor dan kepentingan yang berbeda. Lompatan pemberontakan gerakan islamis Daud Beureu-eh ke pemberontakan yang bermotif otoritas kapital oleh Hasan Tiro bedanya hanya dari sisi ideologi, namun sama-sama bertujuan untuk memisahkan diri (self determination). Namun rasanya itu sudah cukup, agar tidak lagi menambah penantian panjang Aceh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Panduan mengelola konflik oleh Simon Fisher menyajikan satu pola untuk mengamati bagaimana satu persoalan yang tidak tuntas teratasi tumbuh-berulang menjadi eskalasi siklus konflik baru. Kasus yang sama dialami Philippina, 30 tahun sudah dilanda konflik menghadapi pemberontakan gerilyawan Moro National Liberation Front (MNLF) yang hingga hari ini masih belum menemukan jalan keluarnya. Pengalaman ini semakin menguatkan keinginan kita untuk mempertahankan perdamaian yang telah tercapai di Aceh saat ini. Berikut refleksi beberapa persoalan yang penting diperhatikan dari sisi reintegrasi, kesatuan dan persatuan Aceh, serta pemaknaan yang lebik kuat tentang proses demokratisasi. Proses reintegrasi adalah tanggungjawab bersama Secara umum proses reintegrasi Aceh sejak tahun 2005 masih menyisakan persoalan. Sejak awal, pembatasan 3.000 nama Teuntra Nanggroe Aceh (TNA/ kombatan) oleh Komite Peralihan Aceh (KPA) berefek langsung pada kecilnya dana kompensasi perang yang dikucurkan pemerintah. Proposal bantuan usaha yang dikirimkan KPA Wilayah (kabupaten) memenuhi kebijakan awal BRA membuat hanya sebagian kombatan dan sipil GAM yang menikmatinya. Meski ada kebijakan di level wilayah dan daerah melakukan â&#x20AC;&#x153;pembagirataanâ&#x20AC;? hanya membuat dana semakin kecil. Kondisi ini banyak memunculkan kasus-kasus kekecewaan di internal mantan GAM, bahkan terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal menerapkan konsep reintegrasi. Kedua, â&#x20AC;&#x153;kejomplanganâ&#x20AC;? progres ekonomi masing-masing mantan GAM juga 188

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

menjadi persoalan tersendiri. Pascaperdamaian banyak mantan GAM yang mendadak menjadi kontraktor (Aspinall 2008) sehingga ada lomcatan status ekonomi yang luar biasa terutama di kalangan elit yang biasanya memiliki akses lebih besar. Di beberapa daerah perebutan sumberdaya ini sempat menjadi ketegangan, bahkan lebih buruk mendorong mereka untuk melakukan pungutan liar (pajak nanggroe) terhadap proyek-proyek infrastruktur desa. Umumnya mantan GAM mengalami kesulitan hidup kembali ke tengah masyarakat dengan kondisi kehabisan modal, trauma berat, bahkan cacat fisik belum pulih. Program reintegrasi Aceh baik dari pemerintah dan donor belum mampu mengatasi itu semua, sehingga secara ekonomi kondisi mereka masih sulit. Ketiga, mencuatnya konflik ideologis di internal mantan GAM sempat menggamangkan kedamaian Aceh di pertengahan tahun 2008. Kasus pertikaian antara kelompok anti dan pro-reintegrasi yang sama-sama berakar pada sejarah perjuangan telah menewaskan pimpinan Pasukan Peudeueng di tangan salah seorang anggota KPA Aceh Utara. Meski ini terjadi di internal mantan GAM, namun pemerintah tentunya patut disorot, terutama terkait dengan masih maraknya peredaran senjata api di tangan masyarakat dan juga para mantan GAM. Tiga persoalan besar ini hendaknya terus mendapat perhatian, di samping penanggulangan hak-hak masyarakat sipil korban konflik yang hingga saat ini juga belum dituntaskan pemerintah. Sadari perbedaan adalah warisan Merunut ke belakang, salah satu kesalahan besar konflik Aceh adalah terangkatnya isu perbedaan etnis. Aceh yang khas dengan kekayaan heterogenitas ras asli termasuk suku berubah menjadi kacau, bahkan di kawasan khusus transmigran dan terlebih di dataran tinggi Aceh dinamika ini menambah konflik baru antiseparatis. Tidak dapat dibantah bahwa sejarah penumpasan gerakan separatis di Aceh telah menyisakan kekerasan HAM yang panjang, sehingga sering dipandang sebagai bentuk kekerasan dari pemerintah pusat terhadap daerah. Penggunaan operasi rahasia dengan serdadu yang dikirim dari pusat semakin memupuk dendam kebencian etnis, yang akhirnya di tahun 1998 memaksa ribuan M E R AWAT P E R D A M A I A N D E N G A N M E M U T U S R A N TA I S I K LU S KO N F L I K AC E H

189

warga non-Aceh terpaksa eksodus dari Aceh. Warna yang lebih kuat kemudian semakin menjadi-jadi di dataran tinggi Aceh. Pemaksaan ideologi separatis di bawah todongan senjata dan kekerasan membuat sekelompok masyarakat bangkit mempersenjatai diri melawan GAM. Dengan berlatar perbedaan etnis dan juga sejarah konflik daripada wilayah pesisir timur Aceh, sikap masyarakat sangat berbeda-besar untuk menerima atau menolak upaya separatis pemisahan diri dari Aceh. Efek konflik jenis ini lebih panjang, bahkan dua tahun pascaperdamaian masing-masing pendukung sebagai contoh yang terjadi di kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih sulit untuk saling percaya. Hubungan yang baru pulih ini biasanya lebih rentan dibandingkan konflik vertikal melawan pemerintah, bahkan juga mudah dirasuki oleh berbagai pihak, terutama mereka yang ingin memanfaatkan ini demi kepentingan politik. Masyarakat terutama harus menyadari betapa pentingnya suatu suasana harmonis dan rukun, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga aparatur pemerintah dituntut peduli dan tidak melakukan berbagai bentuk pembiaran yang akhirnya memakan korban lagi di tengah masyarakat. Lawan provokasi sebagai musuh bersama Satu lagi isu yang sempat timbul-tenggelam di Aceh adalah rencana pemekaran provinsi yang telah dimulai sejak bergulirnya era reformasi. Sejak tahun 1999 sekelompok tokoh masyarakat baik di kawasan tengah dan pantai barat Aceh telah menyusun langkah pemisahan kawasan tersebut dari Aceh, namun atas berbagai pertimbangan politis pemerintah pusat belum mengamini usulan tersebut. Di tahun 2008, isu ini diangkat lagi bahkan oleh segenap masyarakat dan tokoh pemerintah untuk berdemo hingga ke Jakarta menuntut pemekaran wilayah tengah dan barat Aceh tersebut demi satu alasan percepatan pembangunan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi masyarakat di kabupaten menjadi alasan utama. Namun berkat kepiawaian pemerintah provinsi dapat merangkul Iwan Gayo yang selama ini berdiri di depan barisan tersebut membuat upaya inipun berhenti kembali. Dalam hal ini langkah pemerintah sangat strategis, dengan disusunnya 190

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

program percepatan pembangunan kawasan tersebut. Meski secara garis besar upaya ini berhenti namun tetap saja ada kekhawatiran terhadap momentum yang akan membuatnya muncul kembali. Sebelum itu, kesuksesan pemerintahan GAM melalui Pilkada 2006 adalah momen kedua setelah keinginan ini muncul pascareformasi bergulir di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat kawasan tengah Aceh ternyata persoalannya tidak sesederhana, bahkan ada ekses konflik separatis yang panjang yang kemudian memupuk kepenatan di antara mereka sehingga ingin hidup menghindar dari persoalan pemberontakan separatis, terlebih Aceh saat ini sedang dipimpin oleh pemerintahan yang notabene mantan GAM. Benturan-benturan kepentingan elit dan gejolak keinginan masyarakat yang ingin cepat keluar dari persoalan kesulitan ekonomi harus terus diperhatikan untuk mempertahankan kedamaian di daerah ini. Demokrasi dan pembelajaran politik Terlepas dari itu semua, Aceh masih memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan melalui even pemilihan kepala daerah. Kendati demikian fase-fase ini selalu dilalui Aceh dengan suasana mengkhawatirkan. Dua pesta demokrasi yang telah dilalui pascaperdamaian, yaitu Pilkada 2006 dan Pemilu legislatif 2009 dilalui dengan penuh ketegangan. Insiden kekerasan yang ditujukan baik langsung maupun tidak kepada orang tertentu cukup banyak memakan korban, terlebih kecurigaan yang semakin meninggi di masa kampanye terhadap isu-isu kemerdekaan. Even ini akan terus berulang secara reguler sesuai dengan kebijakan demokrasi kita, sehingga akankah Aceh selama itu akan terus diliputi konflik? Jika seluruh komponen masyarakat dan pemerintah tidak bersikap dewasa menghadapi ini, maka Aceh akan terus berada di lingkaran konflik yang sama. Usai Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, Aceh akan kembali menghadapi pemilihan kepala daerah untuk tahun 2011 yang mungkin akan luar biasa panasnya, kemudian di tahun 2015 akan kembali akan menghadapi Pemilu legislatif dan Presiden. Pesta demokrasi Aceh pasca-MoU harus tetap menjadi bagian dari program pemulihan Aceh pascatsunami dan konflik, sehingga terus menjadi pembelajaran politik bagi segenap masyarakat. Partai Aceh (PA) beberapa saat lalu tampil sangat M E R AWAT P E R D A M A I A N D E N G A N M E M U T U S R A N TA I S I K LU S KO N F L I K AC E H

191

fenomenal sebagai partainya sebagian besar para mantan GAM, meski kehadiran mereka di pentas kontestasi politik nasional menyulut isu separatisme dan berhadapan dengan partai-partai yang mengatasnamakan pro-nasionalis termasuk partai lokal lain sekalipun. Berbagai cara dilakukan, termasuk saling melakukan black campaign di masa kampanye, bahkan tidak tanggung-tanggung PA memainkan politik community organizingnya dengan membentuk Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) sebagai mesin perolehan suara dari kalangan santri dayah. Walhasil, PA pun memenangkan sebagian besar kursi legislatif, termasuk membungkam partaipartai islamis lokal maupun nasional yang sebelum pemilu sempat dinominasikan menjadi rival kuat PA. Meski secara umum belum terdapat gambaran bagaimana kredibilitas pemerintahan Aceh ke depan, namun berbagai pelajaran dari proses demokratisasi ini dapat dipetik sebagai modal upaya membangun Aceh lebih baik. Kesimpulan Inilah setidaknya empat persoalan yang akan selalu meliputi proses perjalanan perdamaian Aceh. Jika ingin merawat perdamaian Aceh, maka inilah satu sisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan segenap masyarakat Aceh untuk dijaga dan tidak dibiarkan berkembang sehingga tumbuh menjadi mata rantai yang menyambungkan Aceh kepada konflik baru. Refleksi ini khusus dipersembahkan untuk memperingati empat tahun perjalanan konflik Aceh yang setidaknya telah cukup memuaskan semua pihak, dan semoga Aceh akan terus dalam damai.***

192

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Taqwaddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

UUPA dan Damai Aceh

Dalam sebuah diskusi pada awal 2009 lalu, seorang warga negara asing bertanya pada saya, bagaimana hubungan antara UUPA dan Kedamaian Aceh. Pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Isabella Avanza tersebut membuat saya tersentak karena dua hal. Pertama, apakah ia serius dengan pertanyaannya ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan UUPA dalam mewujudkan Aceh Damai, atau, Kedua, bisa jadi juga pertanyaan ini diajukan sebagai sebuah â&#x20AC;&#x153;gugatanâ&#x20AC;?, bahwa benarkah Aceh telah damai, mengingat de facto hampir setiap hari masih terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Sebenarnya, Perdamaian dan UUPA adalah dua hal yang saling berkaitan. Artinya, UUPA lahir karena adanya perdamaian atau kesepakatan damai yang diterakan dalam MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu. Perlu pula dicatat bahwa, perdamaian ini telah melibatkan pihak-pihak masyarakat internasional, seperti Uni Eropah, Crisis Management Initiative, dan lain-lain. Ini berarti, isu perdamaian Aceh telah menjadi gaung internasional, dan dikehendaki tidak saja oleh para pihak, tetapi juga oleh masyarakat dunia. Sehingga, diperlukan komitmen yang kuat dan serius dari kedua belah pihak yang pernah bertikai untuk sama-sama memelihara

serta merawat perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam MoU tersebut. Dalam perspektif hukum, setiap kesepakatan yang dibuat secara sah, memenuhi syarat subjektif dan syarat objektifnya, maka terhadap kesepakatan tersebut berlakulah asas pacta sunt servanda, yaitu kesepakatan tersebut mengikat para pihak bagaikan keterikatannya pada undang-undang. Sehingga, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka harus sama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara dan merawat perdamaian, serta sekaligus mencegah dan mengantisipasi segala kemungkinan kerawanan yang berimplikasi dapat mencederai perdamaian. Karenanya, masing-masing mantan pihak yang bertikai harus â&#x20AC;&#x153;mengamankanâ&#x20AC;? para anak buahnya, jika mareka bertindak di luar koridor kesepakatan. Dalam salah butir MoU Helsinki secara tegas dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tekad bersama sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu suatu proses yang demokratis dalam negara kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia, maka akan adanya suatu Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, membentuk UndangUndang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh adalah kesepakatan yang oleh asas pacta sun servanda yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan mengacu pada asas hukum inilah Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR RI membentuk undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Jadi, jelasnya, undangundang ini dibentuk sebagai penjabaran atau tindak lanjut dari kesepakatan damai MoU Helsinki. Sebagai bukti adanya relasi antara UUPA dan MoU Helsinki, Dalam Penjelasan Umum UUPA jelas dinyatakan bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nota Kesepahaman (MoU) merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. 194

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Berdasarkan penjelasan umum UUPA di atas dapatlah dipahami betapa eratnya relasi antara kesepakatan damai dan UUPA. Tegasnya, UUPA ini lahir karena adanya perdamaian dan untuk melanggengkan perdamaian guna mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Semua itu dimaksudkan untuk menuju masyarakat Aceh yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Masalahnya adalah, jika UUPA itu lahir sebagai mandat dan penjabaran MoU Helsinki untuk mewujudkan perdamaian secara berkelanjutan, namun mengapakah masih maraknya aksi kekerasan di Aceh akhir-akhir ini. Berbagai kejahatan seperti penembakan, perampokan bersenjata, pembakaran kantor partai, pemukulan terhadap warga, pemerasan, dan berbagai macam kekerasan lainnya semakin tinggi intensitasnya. Ini mengindikasikan, Aceh seakan-akan belum damai—atau paling tidak belum aman. Setelah membaca berita beberapa penyanderaan dan perampokan bersenjata yang marak akhir-akhir ini, saya teringat kembali pertanyaan yang diajukan oleh expert asing pada awal 2009 lalu. Dan, sebetulnya, apa yang disiratkan dalam pertanyaan tersebut telah pula pernah saya tuliskan dalam opini harian Serambi dengan judul “Bolehkah Aceh Damai” (Taqwaddin, opini, Serambi Indonesia, 30 Mei 2007). Dalam tulisan ini, saya tak bermaksud mengulas kembali apa yang pernah saya bahas dalam tulisan tersebut, walaupun permasalahan-permasalahan yang saya tulis dua tahun lalu masih relevan saat ini. Saat opini Bolehkah Aceh Damai dimuat di Serambi (30-5-2007). Saya mendapat banyak respon yang pro dan kontra. Bahkan ada yang menyatakan “aneh” terhadap pertanyaan saya; mana mungkinlah Aceh tidak damai, yang sudah diperjuangkan secara bersusah payah dengan berkali-kali meeting di luar negeri. Ini salah satu ungkapan optimistis dari salah seorang pembaca. Yang lain lagi, mengungkapkan keheranannya, kenapa saya bertanya bolehkah Aceh damai. Ternyata, apa yang saya permasalahkan dalam tulisan tersebut, kini benar adanya. UUPA belum menampakkan keberhasilannya dalam mewujudkan Aceh Damai. Padahal, hemat saya, substansi UUPA sudah mengakomodasikan MoU Helsinki. Sehingga idealnya, keberadaan dan keberlakuan UUPA harus mampu membina U U PA D A N D A M A I AC E H

195

dan melanggengkan perdamaian di Aceh. Apalagi jika kita membaca MoU Helsinki, telah secara eksplisit di dalamnya menyebutkan bahwa semua aksi kekerasan harus sudah berakhir dengan ditandatanganinya MoU ini. Namun faktanya, aksi kekerasan hari-hari ini makin menjadi-jadi. Fakta ini makin membenarkan sinyalemen Jaleswari (Peneliti LIPI) bahwa banyak pemain di Aceh (Modus, No 43. Minggu II, Februari 2008). Sinyalemen banyak pemain di Aceh muncul dalam wawancara khusus menanggapi berbagai aksi kekerasan bersenjata yang kini kambuh kembali di Aceh. Benarkah banyak pemain di Aceh yang berpotensi merusak perdamaian, Siapakah mereka, Apakah latarbelakang dan modus operandinya, Siapakah yang diuntungkan dengan ketidak-damaian Aceh, adalah beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk menjelaskan maraknya aksi kekerasan bersenjata. Pertanyaan ini masih bisa lagi dilanjutkan dengan; berapa kekuatan bersenjata ilegal di Aceh, dan dari mana saja sumbernya, serta pada akhirnya bagaimanakah kinerja kepolisian kita dalam menghadapi aksi-aksi ini yang kian meresahkan masyarakat. Selain serangkaian pertanyaan di atas, layak pula dikembangkan hipotesis relasional antara UUPA dengan keberadaan masyarakat Aceh yang belum makmur dan sejahtera. Adakah hubungan signifikan antara kemiskinan dengan maraknya aksi kekerasan, Sehingga warga masyarakat yang merasa belum makmur sejahtera, merasa kecewa, lalu meresponnya dengan melakukan aksi bersenjata. Hipotesis ini layak diajukan karena selain semangat menyelesaikan konflik dan merawat perdamaian, dengan UUPA pun sangat diharapkan terjadinya pembangunan sosial, ekonomi, dan politik guna mewujudkan masyarakat Aceh yang makmur sejahtera. Sehingga pihak-pihak yang merasa belum makmur sejahtera meresponnya dengan membuat aksi kekerasan untuk menggapai kesejahteraannya. Atau mungkin pula, justru, dengan adanya UUPA telah membuat mereka yang dulunya makmur sejahtera, kini menjadi miskin menderita, dan juga meresponnya dengan melakukan aksi bersenjata. Berkaitan dengan hipotesis di atas, Dr A. Humam Hamid mensinyalir bahwa kekerasan â&#x20AC;&#x153;bersaudaraâ&#x20AC;? dengan keberlimpahan sumberdaya (Serambi, opini, 14/2/2009). Karena keberlimpahan sumberdaya alam, maka seringkali 196

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

komunitas lokal atau bahkan rakyatnya justru menjadi tawanan (korban), baik oleh pemerintahnya sendiri, atau dengan perkongsian pemerintahannya dengan perusahaan asing karena persoalan penguasaan sumberdaya alam. Akibatnya, perang tumbuh dalam kaitannya dengan penguasaan SDA. Persoalan Aceh, bisa jadi juga relevan dengan apa yang digambarkan oleh Humam dalam opininya. Solusinya, untuk mewujudkan Aceh Damai, tidak cukup hanya dengan adanya UUPA. Tetapi yang lebih penting lagi adalah UUPA tersebut diimplementasikan dalam tataran empirik oleh para pejabat public. Keberadaan UUPA harus sesegera mungkin memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Dan agar masyarakat Aceh memiliki pemahaman terhadap UUPA beserta kandungannya, maka tidak bisa tidak, upaya sosialisasi harus dilakukan secara massif kepada sebesar mungkin komponen rakyat Aceh. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rakyat memahami kandungan dan sekaligus dapat melibatkan diri dalam upaya penerapan UUPA untuk kemaslahatan rakyat Aceh. Dari telaahan juridis, jelas adanya relevansi signifikan antara keberadaan UUPA dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh dan langgengnya perdamaian. Tinggal lagi, kini, dengan dukungan sepenuhnya dari Jakarta, para pejabat publik Aceh bersama DPRA harus segera membuktikan secara empiris dan faktual bahwa Aceh akan benar-benar damai karena UUPA.***

U U PA D A N D A M A I AC E H

197

Asâ&#x20AC;&#x2122;adi Muhammad Ali

Sebiji Lada untuk Perdamaian

Berfikir, bertindak dan berbuat untuk perdamaian tidak mesti harus terlibat langsung dalam instansi atau lembaga-lembaga pelaku perdamaian. Semua orang berkesempatan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung atau mewujudkan perdamaian. Sekecil apapun kesempatan itu harus dapat difungsikan dan dimanfaatkan demi terwujudnya pedamaian menurut profesinya masingmasing. Lingkungan kita selama ini seolah-olah mengajak manusia untuk selalu hidup dalam kekerasan, menindas, balas dendam dan menipu untuk mencapai kebahagiaan. Lihat bagaimana film-film yang menjadi tontonan kita, hampir semuanya menampilkan kekerasan, mulai dari perang, perkelahian sampai pembantaian. Konflik keluarga dan kelompok sering menjadi bagian dari tema film dan juga berita-berita di media massa. Sepertinya manusia tidak bisa hidup dan sukses tanpa memenangkan konflik itu dan melakukan kekerasan. Sejak awal rencana penciptaan manusia, para malaikat mempertentangkan rencana Tuhan itu. Kekhawatiran â&#x20AC;&#x153;Pembantuâ&#x20AC;? Tuhan terhadap penciptaan manusia, bahwa kelak mereka akan menjadi makhluk yang saling bertumpah darah.

Kekhawatiran itu pula langsung terbukti pada anak Adam antara Habil dan Qabil. Perselisihan dan pertumpahan darah di muka bumi mulai terjadi. Pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil, dalam banyak sumber menyebutkan karena

pengingkaran

Qabil

pada

undang-undang

yang

menghalangi

kepentingannya. Konflik kepentingan ini menjadi awal dari munculnya kekerasan di bumi. Secara kodrati manusia mempunyai kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi konflik. Maka, dalam hal ini Chief berkesimpulan bahwa konflik itu alami. Karena perbedaan yang terjadi pada manusia itu alami. Dapat dipahami bahwa terjadinya perselisihan antarindividu atau kelompok merupakan suatu kewajaran dalam hidup manusia. Di balik perselisihan itu, pada dasarnya yang ingin diwujudkan adalah kedamaian dan ketentraman pribadi. Karena manusia makhluk yang bermasyarakat cara perwujudan kedamaian dan ketentraman itu sering bertentangan dengan cara dan poroses yang dilakukan orang lain. Walaupun secara universal nilai-nilai umum untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan antarmanusia itu sama. Bila cara dan usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk mewujudakan ketentraman dan kesejahteraan hidupnya saling mendukung dan melengkapi maka kesejahteraan dan kebahagiaan bersama akan dicapai. Itulah yang menjadi cita-cita hidup manusia. Kebersamaan usaha untuk mencapai kedamaian itulah yang sangat sulit diwujudkan. Lingkungan dan kultur kehidupan manusia di belahan dunia sekarang belum membentuk pola pikir kita untuk hidup meraih kebahagian secara bersamasama. Sebaliknya yang terjadi adalah cara hidup yang saling mengalahkan dan menjatuhkan orang lain untuk kesuksesan dan kebahagiaan pribadi atau kelompoknya. Sistem dan tradisi pendidikan kita selama ini membentuk pola hidup manusia bersaing untuk saling mengalahkan, bukan untuk menang bersama (win-win solution). Dampak dari pola hidup yang demikian terbentuk suatu masyarakat yang tidak bisa menerima dan menghargai kelebihan dan kesusksesan orang lain. Akhirnya muncul sifat iri (ku`eh) yang berujung pada tindakan kriminal untuk menjatuhkan orang lain. Di sini timbul kekerasan yang membuat orang/masyarakat 200

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

tidak bisa hidup tenang. Di samping itu, tontonan kita, baik itu film, teater maupun sosiodrama lainnya selalu menyajikan tema-tema dan adegan-adegan kekerasan. Hampir 90 persen film, terutama film-film Barat dan Hongkong menceritakan tentang kejahatan suatu kelompok yang kemudian terjadi aksi balas dendam. Adegan perang, perkelahian, pengeroyokan dan pembantaian menjadi trend film, yang sepertinya, tidak sah sebuah film bila tidak ada adegan-adegan itu. Bagi penikmat film pun yang dicari untuk ditonton adalah film-film yang banyak adegan-adegan kekerasan di dalamnya, baik itu perang atau kungfu. Sebenarnya, adegan kekerasan tidak menjadi masalah bila itu sebagai media menyampaikan pesan-pesan moral oleh produser kepada penontonnya. Pesan yang disampaikan untuk membangun karakter masyarakat yang pemaaf, berfikir positif, semangat solidaritas dan membantu sesama. Tetapi selama ini yang kerap ditampilkan sikap balas dendam, bahkan pada beberapa film dendam itu diwarisi kepada anak dan keluarga besarnya, atau perang agresi suatu negara kuat terhadap negara lemah. Tema dan adegan film yang demikian secara tidak langsung membentuk pola pikir penonton untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang diperagakan di film. Ditambah lagi dengan media televisi yang sering memberitakan kejadian kriminal secara berulang-ulang. Bahkah dilakukannya acara reka ulang bagaimana kekerasan itu dilakukan. Kita menyaksikan berbagai acara televisi yang menyajikan berita kekerasan, seperti Sergap, Sidik dan lain-lain. Tujuan pemberitaan yang pada awalnya untuk memberi informasi kepada masyarakat malah kemudian menjadi media pendidikan tentang cara dan strategi melakukan kejahatan yang lebih profesional. Media cetak mendeskripsikan berita-berita kekerasan dan pembunuhan secara gamblang, kronologinya diceritakan secara terbuka. Tidak diramu dengan alur cerita dan ending dengan pesan dan bahasa yang dapat menyejukkan pembaca. Malah sebaliknya, memancing pembaca untuk membenci sang pelaku dan memunculkan dendam bagi kerabat korban. Lebih jauh dari itu, dalam beberapa kasus, pemberitaan yang disajikan sering menimbulkan respon yang kontraversial SEBIJI LADA UNTUK PERDAMAIAN

201

dari masyarakat. Baik disebabkan oleh sumber pemberitaan yang tidak seimbang, maupun kesengajaan wartawan untuk mencari sensasi dan memenuhi kebutuhan komersialitas perusahaan media. Di sisi lain juga bisa disebabkan oleh keberpihakan wartawan kepada kasus-kasus tertentu. Hal lain yang dapat mengakibatkan ketidaktentraman dan ketidakdamaian dalam masyarakat adalah pelaksanaan pertandingan atau sayembara yang penilaian atau penjuriannya tidak adil serta pemain dan ofisialnya tidak sportif. Perilaku yang semacam ini juga bisa menimbulkan keresahaan, karena sering kali itu menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Berbagai realitas penulis angkat di atas merupakan bagian dari kondisi lingkungan kita yang mendidik dan menggiring manusia (baca masyarakat) untuk saling membunuh, berfikir pada bersikap jahat, mengalahkan dan menindas orang lain, melakukan upaya-upaya balas dendam, dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kekerasan. Memang kekerasan itu sediri sudah ada sejak dari generasi kedua keberadaan manusia di bumi ini. Namun kekerasan, hidup dalam ketidaknyamanan bukanlah cita-cita hidup manusia seutuhnya. Inti dari hidup manusia ialah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dapat terwujud dengan adanya kehidupan yang damai, aman dan tentram. Ketiga hal ini dapat dicapai bila semua lapisan dan komponen masyarakat di berbagai belahan bumi ini berfikir dan bertindak untuk mewujudkannya. Tradisi dan orientasi dari apapun yang akan kita hasilkan harus diubah dan diarahkan kepada hal-hal yang bisa memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi konsumennya. Para pembuat film, dengan kecanggihan teknologinya, harus mendesain filmfilm yang akan dihasilkannya tidak lagi berbentuk peperangan yang di dalamnya penuh dengan adegan-adegan kekerasan. Kalaupun film perang harus dibuat dalam rangka kebutuhan visualisasi sejarah atau ajang promosi kecanggihan alat perangnya, maka harus dibalut dengan pesan-pesan perdamaian di dalamnya. Seyogiyannya film-film yang dihadirkan kepada masyarakat dapat membangkitkan semangat hidup rakyat, berfikir positif terhadap segala gejala sosial di sekitarnya, membangun kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi rakyat dan solidaritas saling membantu untuk kehidupan sejahtera dan maju bersama. Seperti 202

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

film: “Nagabonar Jadi Dua”, “Denias”, “Kiamat Sudah Dekat”, “Laskar Pelangi” dan “Para Pencari Tuhan”. Kesemuanya film itu dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat. Pihak pengelola televisi dan media cetak juga harus mendesain siaran dan pemberitaannya yang mengandung nilai-nilai perdamaian. Adanya kesejukan jiwa bagi yang menonton dan membacanya. Maraknya gerakan jurnalisme damai selama ini kiranya menjadi salah satu model siaran dan pemberitaan yang dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Beritaberita kekerasan selayaknya tidak diulang-ulang penayangannya sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Apalagi diuraikan secara lengkap setiap kronologinya. Untuk sebuah informasi itu penting, tetapi siaran dan berita itu jangan sampai menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama atau lebih dari itu. Atau bagi pihak yang menjadi korban dari berita yang ditampilkan tidak membuat trauma yang berkepanjangan karena ingatannya secara berulang-ulang terus membayanginya. Untuk jangka panjang, sistem pendidikan kita harus dapat membangun nilainilai kebersamaan untuk sukses dan maju bersama. Bukan saling mengalahkan, menindas dan berlaku tidak adil untuk kemenangan pribadi. Game-game (permainan) sebagai studi kasus pada setiap pelajaran di sekolah harus mengandung nilai kebersamaan dan meniadakan kecenderungan dominasi suatu kelompok terhadap lainnya. Menghilangkan rasa dendam, kemudian terus bersama merintis dan membangun kesuksesan bersama. Demikian juga dalam pendidikan keluarga. Orang tua tidak mendidik anaknya, demi mempertahankan jati diri kelaki-lakiannya, dengan mendoktrinnya biar tidak pernah kalah dalam perkelahian sesama temannya. “Kalau kamu dipukul oleh kawan kamu, jangan pulang ke rumah sebelum kamu membalasnya”. Ini contoh dari penanaman prinsip yang menyesatkan dan tidak ada nilai kemaafan dan perdamaian di dalamnya. Satu hal lagi yang tidak kalah penting dalam rangka berfikir dan bertindak untuk perdamaian, bahwa pembuatan undang-undang (qanun) yang berisikan hukuman bagi pelanggar atau penyelesaian sengketa salah satu penyelesaian SEBIJI LADA UNTUK PERDAMAIAN

203

harus ada ruang kemaafan dari pihak korban. Proses meminta maaf oleh pelaku dan memberi maaf oleh korban harus dikedepankan dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan. Di sini akan menghilangkan rasa dendam antara kedua belah pihak. Selama ini putusan hukuman dari pengadilan sering tidak memuaskan salah satu pihak. Maka kemaafan adalah solusi untuk saling menghargai sesama dan menyelesaikan bersama. Pola pikir kebersamaan dalam menjalani proses hidup ini merupakan salah satu upaya mengurangi kekerasan dan penindasan. Hidup tanpa adanya kekerasan dan penindasan jalan menuju kedamaian dan ketentraman. Untuk itu semua pihak, siapa saja, punya peran dan tanggung jawab mewujudkan kedamaian dalam hidup ini. Sekecil apapun perannya dalam masyarakat, walaupun hanya sebesar biji lada karya yang dihasilkan harus berorientasikan untuk melahirkan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Kita semua punya profesi yang berbeda, tanamkanlah prinsip, apapun yang dilakukan dari profesi itu tidak akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan tidak akan menjadi media pembelajaran kejahatan bagi orang lain. Janganlah kita menjadi sumber masalah dalam masyarakat, sekecil apapun peran kita. Mari kita wujudkan bumi ini yang bebas dari kekerasan dan penindasan.***

204

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

Sri Wahyuni

Caleg dari PRA pada Pemilu 2009 Peneliti pada Center for Peace and Resolution Conflict Studies (CPCRS) Unsyiah

Perempuan dan Pemilu Pascadamai di Aceh

Pemilu legislatif yang dilakukan pada 9 April 2009 yang lalu adalah pemilihan umum kedua dilakukan di Aceh pascaperjanjian damai. Sebelumnya pada tahun 2006 Aceh sukses menggelar Pilkada yang berlangsung damai meskipun dalam kacamata demokrasi masih banyak kekurangan di sana-sini (baca laporan: World Bank,Peaceful Pilkada, Dubios Democracy, Aceh Post-conflict Elections and their implications). Pemilu 2009 ini kembali menyuguhkan sesuatu yang istimewa di Aceh, kalau pada Pilkada Aceh adalah daerah pertama yang mengikutkan peserta dari calon independent (non partai) maka tahun ini Aceh untuk pertama kali mempunyai partai lokal yaitu partai yang hanya berbasis di Aceh. Faktor yang terakhir ini menjadi penyebab pemilu legislatif ini menjadi lebih meriah dan menambah antusiasme masyarakat. Dalam riuh rendah pelaksanaan Pemilu 2009 ini kembali muncul pertanyaan dimana kah keberadaan perempuan Aceh? Apa perannya? Sejauh mana keberhasilannya? Pertanyaan ini tidak serta merta muncul tetapi karena kita semua faham bahwa perempuan Aceh sejak di masa lalu adalah kaum yang berperan

besar dalam mewarnai perjalanan perpolitikan Aceh baik di masa damai atau di masa perang. Berdasarkan DPT perempuan mendominasi di Aceh, total pemilih berjumlah 3.006.481, di mana perempuan 1.522.708 suara dan laki-laki 1.483.773 suara. (www. rakyataceh.com). Bila merujuk pada kuantitas sepatutnya perempuan menduduki lebih dari setengah kursi di parlemen mengingat konstituen perempuan lebih besar dari pada konstituen laki-laki di Aceh. Pengalaman perempuan Aceh dalam pemilu 2009 Keberadaan partai lokal di Aceh sempat menjadi semacam angin segar yang dianggap akan memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen. Harapan ini didasarkan pada UUPA yang menyatakan bahwa lembagalembaga publik termasuk partai politik harus menempatkan 30 persen perempuan dalam kepengurusannya. Ditambah dengan kewajiban partai untuk mendaftarkan 30 persen caleg perempuan. Partai lokal yang berbasis di Aceh awalnya diharapkan lebih progresif untuk menempatkan perempuan pada nomor urut jadi dengan menjangkau kader perempuan secara lebih luas. Dalam Pemilu ini 3000 perempuan terlibat sebagai caleg di seluruh Aceh. Dari dari 44 partai peserta pemilu hanya 21 partai yang memenuhi quota, untuk parlok hanya PAAS dan PBA. Secara umum partai yang telah berdiri lama lebih mudah memenuhi quota karena sudah memiliki kader, partai-partai baru dihadapkan pada kesulitan mencari caleg yang memenuhi syarat di samping minat dan keberanian perempuan yang belum ada. Kondisi ini wajar saja terjadi karena kesempatan yang luas seperti ini masih baru bagi perempuan pada umumnya. Perempuan kalah telak! Tibalah masa pemilihan dan hasil sudah dimaklumi, tak dapat dihindari kekecewaan menyeruak terutama di kalangan aktifis perempuan saat melihat hasil perolehan suara, perempuan Aceh kalah telak pada pemilu 2009 ini! Banyak pihak yang menanggapi dengan ragam pandangan, ada yang menyimpulkan bahwa memang perempuan belum layak berpolitik, ada yang 206

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

menyalahkan perempuan karena tidak mau memilih perempuan dan lain-lain. Padahal bila mau lebih bijak kekalahan ini tentu bukan lahir tanpa sebab, ada banyak banyak faktor yang mempengaruhinya. Tanpa ingin mencari-cari atau menyalahkan pihak-pihak tertentu tulisan berikut ini ingin membedah apa saja fakta-fakta yang dihadapi perempuan selama berjibaku di masa kampanye, hari pencoblosan dan bagaimana perempuan melakukan pengawasan agar suaranya tidak dicuri atau diperjual belikan. Berikut adalah analisa mengenai perolehan kursi perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten se-Aceh. Untuk tingkat provinsi perempuan mendapat 4 kursi dari total 69 kursi yang diperebutkan atau setara dengan 5,7 persen saja. Di tingkat kabupaten dari total 2.693 caleg perempuan yang memperebutkan 645 kursi di 23 kabupaten kota perempuan hanya mampu menduduki 43 kursi di mana Subulussalam tertinggi (20 persen), Aceh utara dan Pidie hanya mendapat 1 kursi (2,2 persen) dari total 45 kursi. Kabupaten yang sama sekali tidak memiliki anggota legislatif perempuan pada periode 2009-2014 adalah Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Perolehan kursi legislatif perempuan di Aceh berbanding terbalik dengan angka nasional yang konon meningkat dari 11,6 persen menjadi 18 persen. Partai nasional adalah penyumbang caleg perempuan terbanyak di legislatif Aceh. Dari 47 aleg perempuan di DPRA dan DPRK 40 orang berasal dari partai nasional, Golkar 13 kursi,Demokrat 7 kursi, PAN 5 kursi, PKPI 4 kursi, Hanura 1 kursi, PKB 1 kursi, Gerindra 2 kursi, PKS 1 kursi, Patriot 1 kursi, PBR 1 kursi, PPP 3 kursi, sisanya 7 anggota legislatif perempuan berasal dari partai lokal 6 kursi untuk PA dan 1 kursi untuk PBA. Faktor-faktor kekalahan dan dinamika caleg Perempuan Perempuan mengalami tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan laki-laki di dunia politik. Misalnya kebijakan yang tidak berpihak meskipun sudah ada aturan caleg 30 persen tetapi tidak ada sanksi bagi partai yang tidak memenuhi quota. Partai juga tidak terikat dengan aturan zipper pada kenyataannya perempuan masih berada di nomor urut sepatu, untuk konteks Aceh partai lokal P E R E M P UA N D A N P E M I LU PA S C A D A M A I D I AC E H

207

yang diramalkan akan menang justru tidak memposisikan perempuan di nomor urut jadi. Selain nomor urut caleg perempuan juga mengalami masalah keuangan, kedekatan dengan struktur (terutama bagi caleg yang datang dari luar partai atau non basis). Kedekatan terhadap struktur menjadi penting karena partai belum memiliki perspektif gender yang cukup untuk mendorong perempuan menang di Pemilu. Seorang caleg dari partai lokal mengaku salah satu penghambat kemenangannya pada pemilu kemaren adalah tidak adanya pengakuan dari struktur partai yang didominasi laki-laki kepadanya karena dia dianggap berasal dari kelompok yang bukan merupakan basis dari partai tersebut. Caleg perempuan yang aktif sejak menjadi mahasiswa lebih kurang 10 tahun yang lalu ini merasa dianak-tirikan, bahkan ada kampanye dari ulama di daerah pilihannya yang mengatakan bahwa tidak layak memilih perempuan sebagai pemimpin. Diskriminasi dan intimidasi yang ditujukan padanya membuat perjalanannya menuju kursi dewan jauh lebih sulit bila dibandingkan dengan teman-teman separtai terutama yang laki-laki. Karena perempuan baru saja bergabung atau tidak memiliki posisi penting di partai berakibat pada kesulitan mengakses bantuan untuk kampanye. Biasanya pengurus yang dekat dengan kepemimpinan partai atau yang memiliki kewenangan lah yang lebih bisa menikmati fasilitas-fasilitas partai. Sementara kita juga memahami bahwa perempuan selalu kesulitan mencari sumber dana karena biasanya di dalam keluarga uang atau kekayaan lebih banyak dikelola atau hak milik laki-laki (ayah,suami, saudara laki-laki dan lain-lain) Minimnya pengalaman perempuan dalam pemilu dan keengganan menghalalkan segala cara juga menjadi hal yang mempengaruhi kalah atau menangnya seorang caleg. Pengalaman dalam hal ini maknanya bisa sangat luas, mulai dari memahami aturan main yang dicantumkan di dalam undang-undang sampai bagaimana memainkan trik dan peluang-peluang di lapangan. Kelihaian melakukan praktek-praktek â&#x20AC;&#x153;kotorâ&#x20AC;? misalnya, lebih dikuasai oleh caleg laki-laki yang memang sudah memiliki pengalaman dan jaringan yang lebih dahulu ada. Seorang caleg perempuan dari partai nasional di pesisir barat Aceh mengaku 208

M E R A N G K A I K ATA D A M A I

sulit mengawal suara di DP-nya karena temannya dari partai yang sama melakukan praktek money politic secara terang-terangan, dan praktek ini efektif dalam menjaring suara sementara dirinya tidak berani melakukan hal itu. Meskipun secara kapasitas sicaleg perempuan ini bukanlah orang baru di gerakan perempuan di daerahnya. Banyak jasa dan aktifitas kemasyarakatan yang sudah berjalan di bawah kepemimpinannya demi kemajuan kaum perempuan. Penetapan suara terbanyak oleh MK yang banyak yang dikhawatirkan akan merugikan caleg perempuan tidak sepenuhnya benar. Masyarakat masih memandang nomor urut merupakan hal penting, terbukti 81 persen perempuan yang menang adalah caleg yang berada di nomor urut 1-3. PA sebagai partai yang memenangkan pemilu di Aceh adalah partai yang paling sedikit menghasilkan anggota legislatif perempuan. Di tingkat provinsi dari total 33 kursi yang dimenangkan PA tidak ada satupun diberikan ke caleg perempuan, demikian juga di tingkat kabupaten di mana PA menang telak (diatas 50 persen) seperti Pidie dan Aceh Utara justru menjadi daerah yang jumlah anggota legislatif perempuannya sangat rendah hanya 2,2 persen angka inipun bukan berasal dari PA tetapi partai lain yaitu Golkar dan Demokrat. Hal ini memang menjadi salah satu keprihatinan kita semua di mana partai lokal yang diharapkan bisa lebih maju dalam mendukung perempuan ternyata masih menunjukkan praktek-praktek diskriminasi yang sangat kasat mata bagi kemajuan perempuan di dunia politik. Peran CSO dan strategi ke depan Belajar dari kekalahan perempuan pada Pemilu legislatif 2009 yang lalu sudah menjadi keharusan berbagai kelompok perempuan dan juga terutama partai untuk mulai menyusun strategi baru guna memenangkan perempuan di pemilu legislatif 2014. Patut menghargai apa yang sudah dimulai oleh kelompok-kelompok perempuan di Aceh dengan mendorong capacity building caleg perempuan. Namun apa yang dialkukan selama ini belum cukup dan belum mengarah pada bagaimana gerakan perempuan mampu mengsinergikan diri dengan perpolitikan itu sendiri. Pemahaman kelompok-kelompok perempuan tentang geopol Aceh juga masih lemah sehingga hal ini berpengaruh pula pada bagaimana menyusun strategi P E R E M P UA N D A N P E M I LU PA S C A D A M A I D I AC E H

209

memenangkan caleg perempuan. CSO (bukan saja yang berbasis perempuan) masih terkesan takut-takut untuk menunjukkan dukungannya yang tegas terhadap perempuan di ranah politik. Bagi perempuan sendiri yang sudah menjatuhkan pilihan untuk terjun di dunia politik Pemilu 2009 hanyalah awal perjuangan yang sesungguhnya. Anggap saja sebagai tempat melatih diri. Apa yang sudah dilakukan oleh para caleg perempuan yang belum berhasil duduk tahun ini adalah sebuah investasi politik yang pasti berguna di masa yang akan datang, selama invetasi itu terus bisa dijaga dan dipelihara sehingga akan berbuah menjadi dukungan yang meluas bagi perempuan pada pemilu-pemilu berikutnya. Yang harus dilakukan adalah terus membangun kekuatan diri seperti meningkatkan pengetahuan tentang dunia politik, rebut posisi penting di partai, memperluas jaringan diluar partai sambil membangun citra diri yang positif. yang terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun sumber-sumber keuangan. Karena semua kita tentu sepakat bahwa politik itu adalah salah satu belanja termahal di dunia.***

210

M E R A N G K A I K ATA D A M A I