PPNI Gandeng Untag Gelar Diklat Mediator Bersertifikat

PERSATUAN Perawat Nasional

Indonesia (PPNI) Jawa Tengah menggandeng Untag Semarang yang telah memiliki legalitas dari

Mahkamah Agung RI untuk menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mediator bersertifikat bagi para perawat.

DI K L AT ini dilakukan mengingat saat ini sengketa medis cenderung meningkat, sementara dalam penyelesaiannya menurut Undang Undang Kesehatan telah ditetapkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa medis secara hukum harus terlebih dahulu dilakukan mediasi.

Untuk itu, tenaga kesehatan atau perawat perlu memahami penyelesaian sengketa medis melalui mediasi Mengingat mediasi merupakan alternatif sengketa secara adil, yang lebih efektif dan memuaskan daripada penyelesaian melalui peradilan

Hal itu disampaikan Ketua DPW PPNI Jawa

Tengah Ns. Kurnia Yuliastuti, M.Kep saat menandatangani naskah kerjasama dengan Rektor Untag

Prof Dr Drs Suparno, MSi, yang diselenggarakan di kampus Program Studi Hukum Program Doktor

(PSHPD) Untag Jl Pemuda 70 Semarang, pada tanggal 25 Februari 2023

Melalui kerjasama ini, Kurnia Yuliastuti menyampaikan terima kasih karena Untag telah memberikan energi positif dengan motivasinya yang sangat luar biasa, maka dalam kerjasama ini tidaklah salah kalau PPNI memilih Untag sebagai partner

Menurutnya bahwa pendidikan dan pelatihan mediasi ini sangat penting bagi tenaga kesehatan khususnya para perawat.

Untuk itu, hal ini akan disampaikan kepada

PPNI Pusat agar dapat diwacanakan di seluruh PPNI di seluruh Indonesia. katanya.

Acara pendidikan dan pelatihan sertfikasi mediator tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri

Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Hakim Suryo Hendratmoko, SH MLi

Sementara Wakil Ketua PPNI Jateng Mufid, S Kep Ners SH, MH selaku ketua penyelenggara, dalam laporannya menyampaikan bahwa diklat ini telah diikuti oleh 39 peserta dari para perawat yang tergabung dalam PPNI Jawa Tengah Dalam hal ini para peserta akan mengikuti diklat selama 4 hari atau 40 jam, yaitu pada hari sabtu dan minggu, tanggal 25-26 Februari dan 4-5 Maret 2023, yang digelar di Diklat DPW PPNI Jawa Tengah, Jl Yos Sudarso, Genuk Barat Ungaran.

Prof Suparno dalam sambutannya sangat mengapresiasi sinergitas yang dibangun Untag bersama PPNI Jawa Tengah.

Menurutnya, PPNI Jawa Tengah tidaklah keliru kalau menjalin kerjasama dengan Untag untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat, karena Untag sudah terakreditasi Mahkamah Agung RI No 229/KMA/SK/2020, sehingga secara legalitas dan formalitas dinyatakan sah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat.

Menurutnya, keabsahan itu bisa dilihat pada laman MARI, bahwa Untag Semarang berada pada urutan nomer 8 dari 21 lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediator yang ada di Indonesia

Dengan diperolehnya sertifikat mediator ini, maka para pesertanya dapat menjadi mediator, baik di luar pengadilan maupun mediator di lingkungan Pengadilan yang dilakukan dengan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri di wilayahnya masing masing

Suryo Hendratmoko sebagai hakim mediator sejak di PN Mataram ini telah membagikan pengalamannya, bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sedang didengung dengungkan oleh

Mahkamah Agung RI, melalui Perma No 1 Tahun

2016 tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. Dengan harapan agar perkara perdata ini dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga dapat mengurangi perkara di penan yang sudah oad

Disamping itu nyelesaian melalui ediasi ini biayanya bih murah, cepat dan ertutup serta hasilnya idak ada yang menang dan kalah, semua pihak akan menang, sehingga setelah putusan tidak menimbulkan dendam @st g

Berdasarkan Global TB Report tahun 2022 jumlah kasus TBC terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 sampai 34 tahun.

DI Indonesia jumlah kasus TBC terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai

54 tahun Usia tersebut merupakan usia dimana mayoritas orang-orang bekerja. Pemerintah memfokuskan pengendalian TBC bagi para pekerja melalui Permenkes nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC dan Permenaker nomor 13 tahun 2002 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja

Direktur Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr Imran

Pambudi, MPHM mengatakan jumlah kasus TBC sensitif obat berdasarkan jenis pekerjaan tahun 2022 paling banyak dialami oleh buruh sebanyak

54.800 orang, petani 51.900 orang, dan wiraswasta 44 200 orang

Sementara untuk jumlah kasus TBC resisten obat berdasarkan jenis pekerjaan Tahun 2022 paling banyak ada di wiraswasta 751 orang, buruh 635 orang, dan pegawai swasta BUMN atau BUMD 564 orang

Angka keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 85%, paling tinggi ada pada tenaga profesional medis 79%, tenaga profesional non medis 78%, PNS 73%, kemudian disusul dengan yang lain

Sementara angka keberhasilan pengobatan

TBC resisten obat di Indonesia tahun 2022 secara umum keberhasilannya 55% Dari angka tersebut yang paling tinggi adalah tenaga profesional medis 75%, tenaga profesional non medis 67%, guru atau dosen 66%, diikuti profesi yang lainnya

''Edukasi itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan TBC karena pengobatannya lama Kalau TB SO itu 6 bulan minimal, kalau TB

RO itu minimal 1 tahun,'' ujar dr. Imran pada konferensi pers hari TBC Sedunia 2023, Jumat (17/3) secara virtual

Berdasarkan data kependudukan BPS 2022 lebih dari 80% pekerja informal tidak mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan Menurut Imran, ini jadi tantangan bersama bagaimana membuat mereka mempunyai akses yang baik

Dalam Strategi Nasional Eliminasi TBC yang tertuang pada Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis ada sejumlah strategi mengatasi TBC di Indonesia. Mulai dari pen- guatan komitmen, peningkatan akses layanan TBC, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan TBC, pengobatan TBC dan pengendalian infeksi, kemudian pemanfaatan hasil riset dan teknologi

Direktorat Bina Peng jian Keselamatan dan Ke sehatan Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemenaker) Maptuha menjelaskan Kemenaker menyusun Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 13 Tahun

2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja. Sasaran dari pelaksanaan Permenaker ini adalah pengusaha dan pengurus perusahaan, dokter perusahaan, pekerja atau buruh, dan bagi pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja

''Upaya yang telah dilakukan Kemenaker dalam rangka penanggulangan TBC di tempat kerja adalah pada Tahun 2022 kami melakukan identifikasi risiko tinggi tuberkulosis di tempat kerja menggunakan formulir screening di 6 wilayah yaitu Jawa Tengah

1050 pekerja, Jawa Barat 2.719 pekerja, DKI

Jakarta 100 pekerja, Jawa Timur 327 pekerja, Sumatera Utara 150 pekerja, dan Banten 409 pekerja,'' ucapnya

Selanjutnya sosialisasi pencegahan pengendalian kasus TBC serta strategi DOTS di tempat kerja dilakukan di 5 wilayah yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Maptuha menambahkan rencana kegiatan penanggulangan tuberkulosis tahun 2023 yaitu sosialisasi penanggulangan TBC di tempat kerja sebanyak 500 orang pada 3 wilayah, dan screening

TBC kepada pekerja di 18 wilayah

Perwakilan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Prof dr Dwi Sutanto mengatakan hampir semua organ tubuh manusia bisa terkena TBC, tetapi yang paling sering adalah paru-paru

Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko infeksi TBC adalah penyakit yang memperburuk imunitas tubuh seperti HIV/ AIDS, diabetes, gangguan gizi, gagal ginjal, alkohol, perokok

''Pekerja beresiko karena faktor risiko bekerja bisa karena usia masa kerja dan pajanan bahan di tempat kerja Beberapa pajanan bahan di tempat kerja itu menyebabkan kondisi dan daya tahan tubuh di paru-paru menurun, contohnya seperti silika dan bahan-bahan toxic lainnya yang terhirup itu dapat merusak sistem pertahanan paru Akibatnya kalau kena infeksi TBC paru-paru lebih rentan terinfeksi,'' tutur Prof Dwi

Ventilasi di tempat kerja kurang baik, pencegahan infeksi di tempat kerja yang tidak berjalan, dan APD yang tidak digunakan optimal sampai kebiasaan merokok akan berisiko tinggi terinfeksi TBC

Gejala seseorang terinfeksi TBC adalah batukbatuk berdahak, batuk berdarah, sesak napas, lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari, dan demam meriang

''Tujuan pengobatan TBC adalah untuk menyembuhkan Jadi kalau sudah ada yang terkena TBC wajib diobati supaya tidak menular kepada orang lain, produktivitas dan kualitas hidupnya menjadi lebih bagus, terutama bagi pekerja,'' ungkap

Prof Dwi

Keterlibatan perusahaan dalam upaya mengatasi TBC pada karyawannya sangat diperlukan

PT. Otsuka misalnya, perusahaan tersebut memiliki kefokusan dalam mengatasi TBC melalui program

Free TBC @Workplaces

Corporate Communication PT. Otsuka Sudarmadi Widodo menjelaskan program tersebut dibuat berdasarkan Permenkes nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC dan Permenaker nomor

13 tahun 2002 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja @en/kemenkes g